155/PUU-XXI/2023

PUTUSAN Nomor 155/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Sangap Tua Ritonga, S.E., B.K.P., M.A., S.H. Pekerjaan/Jabatan : Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum Alamat : Ruko Villa Melati Mas Blok SR 1 Nomor 14, Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/MK/YR/2023, bertanggal 4 September 2023, memberi kuasa kepada Pither Ponda Barany, S.H., M.H., dan Jonathan Waeo Salisih, S.H., kesemuanya adalah advokat yang tergabung pada Pither Ponda Barany, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Perumahan PDK Lambangsari Blok G Nomor 6, RT.002/RW.007, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, 17514, bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 November 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 152/PUU/PAN.MK/AP3/11/2023, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 155/PUU-XXI/2023 pada tanggal 22 November 2023, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 27 Desember 2023, pada pokoknya sebagai berikut: KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang telah membentuk MK sebagai salah satu lembaga pelaku Kekuasaan Kehakiman sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 (Bukti P-1) di mana salah satu dari berbagai kewenangannya berbunyi: Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”; 2. Bahwa kewenangan MK sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman telah diatur juga salah satunya “mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”, sebagaimana terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya “Undang-undang Kekuasaan Kehakiman”) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (Bukti P-2) yang berbunyi: Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3. Bahwa kemudian sebagai implementasi dari kewenangan MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final menguji Undang- Undang terhadap UUDNRI 1945 juga diatur Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana 3 telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 216) (selanjutnya disebut “Undang-Undang Mahkamah Konstitusi”) (Bukti P-3) yang berbunyi: Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (selanjutnya “Undang-undang Pembentukan Perundang- undangan”) (Bukti P-4) juga diatur perihal kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 yang berbunyi: Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Perundang-undangan (1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa terkait kewenangan MK dalam menguji perkara PUU juga telah dinyatakan dalam hukum acara Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara PUU, (selanjutnya disebut “PMK 2/2021”) (Bukti P-5) yang berbunyi: Pasal 1 angka 3 PMK 2/2021 Pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dengan UUD 1945 dan Undang- undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI) termasuk pengujian Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi; 6. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan dalam Konstitusi UUDNRI 1945, Peraturan Perundang-undangan, dah Hukum Acara PUU dimaksud di atas, 4 maka sangat jelas MK berwenang untuk menguji Konstitutionalitas atas suatu Undang-undang terhadap UUD 1945; 7. Bahwa selanjut dengan merujuk pada PMK 2/2021 Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, dan pasal 15Undang-undang Republik IndonesiaNomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (selanjutnya “Undang-undang Kementerian Negara”) terhadap UUD 1945, serta Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf aUndang-undang Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (selanjutnya “UU Keuangan Negara”) terhadap UUD 1945 sebagai berikut: 7.1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945 (Bukti P-6A) Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Kementerian Negara “Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan” 7.2. Pasal 6 Undang-Undang Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945 (Bukti P-6B) Pasal 6 Undang-undang Kementerian Negara “Setiap urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tidak harus dibentuk dalam satu Kementerian tersendiri. 7.3. Pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945 (Bukti P-6C) Pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat) 7.4. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Keuangan Negara bertentangan dengan UUD 1945 (Bukti P-7) Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Keuangan Negara (1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1): a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; b. ….. dst c. ….. dst 5 d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan uraian-uraian di atas maka patutlah dinyatakan bahwa permohonan Pemohon ini merupakan kewenangan MK, dan karena itu patutlah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim M.K. untuk menerima permohonan ini.. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL 1. Bahwa kedudukan hukum (Legal Standing) merupakan syarat yang mutlak dan harus dipenuhi oleh setiap Pemohon dalam mengajukan permohonan Pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, dan hal tersebut telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1)Undang-undang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi: Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 2. Bahwa yang dimaksud dengan “Hak Konstitusional” telah dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi yaitu hak- hak yang diatur dalam UUD 1945, sedangkan yang dimaksud dengan “Perorangan” dalam Pasal 51 ayat (1) Huruf a tersebut adalah termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; 3. Bahwa atas syarat harus adanya Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam mengajukan permohonan tersebut, selanjutnya dipertegas lagi dalam Hukum Acara Pengujian suatu Undang-undang (“PUU”) khususnya untuk Perorangan warga negara Indonesia sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK 2/2021”) yang menyatakan: Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021 (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 6 konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan hukum acara PMK 2/2021 tersebut, maka terdapat dua hal sebagai syarat yang harus dipenuhi Pemohon guna menguji ada tidaknya kedudukan hukum (legal standing) yang dimiliki Pemohon dalam perkara Pengujian suatu Undang- undang, yakni (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Subjek hukum Pemohon, dan (ii) adanya Hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-undang; 5. Bahwa oleh karena itu, selanjutnya Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan PUU Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, dan Pasal 15 Undang Undang Kementerian Negara dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-undang Keuangan Negara terhadap UUD 1945, sebagaimana berikut ini:. Kualifikasi seagai Pemohon 1) Bahwa Pemohon adalah Subjek Hukum Orang Perseorangan Warganegara Republik Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan tanda kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Induk Kependudukan 3205052510670004 (Bukti P-8), sekaligus sebagai Subjek Hukum Wajib Pajak “Orang Pribadi” yang patuh dan taat membayar pajak (Bukti P-9) dengan Identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 14.018.538.0-407.000 (Bukti P-10); 2) Bahwa selain sebagai subjek hukum Wajib Pajak Orang Pribadi, Pemohon secara Orang Perseorangan (Pribadi) juga berprofesi dan memiliki Izin Praktik sebagai Konsultan Pajak Nomor 4532/IP.A/PJ/2019 (Bukti P-11), dan sebagai Kuasa Hukum Pajak dengan Izin Kuasa Hukum Pajak Nomor: Kep/739/PP/IKH/2022 (Bukti P-12) dan Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum Perpajakan Nomor KHP-2075 (Bukti P-13) dengan tugas pekerjaan 7 memberikan jasa Konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak baik Subjek Hukum “Badan” maupun “Orang Pribadi”, dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia hingga ke Pengadilan Pajak; 3) Bahwa berdasarkan keterangan dan uraian Pemohon dalam mengajukan permohonan melalui pemberian Surat Kuasa Khusus kepada Kuasanya adalah dalam kapasitas sebagai “Orang Perseorangan” sesuai dengan Identitas Kependudukan Warga Negara Indonesia dan juga Identitas Subjek Hukum Pajak sebagaimana di atas sebagai “Orang Pribadi”, serta identitas perseorangan dalam menjalankan profesi sebagai Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum Pajak, telah menunjukkan kapasitas dan kualifikasi serta Legal standing pemohon adalah sebagai “Orang Perseorangan”, sehingga dalam permohonan a quo Pemohon patut kiranya dinyatakan telah memenuhi kualifikasi sebagai Subjek Hukum Perorangan dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi dan PMK 2/2021 yaitu sebagai “Perorangan warga negara Indonesia” dalam mengajukan permohonan a quo; Kualifikasi kerugian konstitusional Pemohon 1) Bahwa tolak-ukur adanya kerugian konstitusional dari Pemohon yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, pengertian dan batasannya telah diberikan MK yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 001/PUU-V/2001, serta Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021 yaitu: a) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b) Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut, dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-undang yang diuji; c) Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud, bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 8 d) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian; e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan ada atau tidak lagi terjadi; 2) Bahwa Pemohon memiliki berbagai Hak Konstitusional yang diberikan UUD 1945, dan telah atau berpotensi terlanggar dengan berlakunya Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, dan pasal 15 Undang-undang Kementerian Negara, dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-undang Keuangan Negara, dan adapun hak-hak yang berpotensi terlanggar tersebut adalah sebagai berikut: a) Hak sebagaimana Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yaitu hak untuk untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya di bidang perpajakan; b) Hak sebagaimana terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam bidang perpajakan; c) Hak sebagaimana Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yaitu Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dalam bidang perpajakan; d) Hak sebagaimana Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif di bidang perpajakan tersebut. 3) Bahwa sedemikian pentingnya nomenklatur dan kedudukan Pajak dalam Negara sehingga implementasi dan penegakannya dinyatakan bersifat memaksa telah diatur dalam Konstitusi Pasal 23A UUD 1945 (Bukti P-14) yang berbunyi: 9 Pasal 23A UUD 1945 Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undangundang 4) Bahwa dengan kedudukan Pajak yang sedemikian tegas dinyatakan bersifat memaksa dalam Pasal 23A UUD 1945, maka seharusnya dalam tataran aturan pelaksananya dalam Undang-undang terdapat urgensi perumusan, pelaksanaan, hingga penyusunan norma, standar, dan kriteria bidang perpajakan harus dikelola secara otonom dan mandiri sebagaimana Pasal 17 UUD 1945 sehingga menjadi efektif dan efisien implementasinya dalam satu Kementerian atau badan yang khusus menangani Pajak; 5) Bahwa dalam Konstitusi Indonesia telah secara eksplisit dinyatakan bahwa “setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”, hal tersebut secara tegas dinyatakan sebagaimana Pasal 17 UUD 1945 (Bukti P-15) yang berbunyi: Pasal 17 UUD 1945 (1) Presiden dibantu oleh menteri - menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang - undang. 6) Bahwa walaupun begitu pentingnya Pajak menurut Pasal 17 dan Pasal 23A Konstitusi, namun dengan berlakunya Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, dan Pasal 15 Undang-undang Kementerian Negara dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-undang Keuangan Negara yang diuji, telah mengakibatkan kedudukan Pajak tidak efektif dan tidak efisien sehingga mengakibatkan rendahnya Tax Ratio Indonesia dibandingkan berbagai negara lain, dan hal ini ditenggarai sebab lembaga pelaksananya (In Casu Direktorat Jenderal Pajak dan selanjutnya “DJP”) hanya menjadi subordinasi Kementerian Keuangan, dan akibat tidak efektif dan tidak efisiennya DJP telah membuat hak-hak Konstitusional Pemohon dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak “Orang Pribadi”, dan sebagai perseorangan dalam menjalan profesi sebagai Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum Pajak yang terdapat dalam UUD 1945 menjadi dirugikan oleh undang-undang yang diuji tersebut; 10 7) Bahwa adapun kerugian hak konstitusional Pemohon atas Undang-undang yang diuji tersebut, sangat bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial, dalam hal ini Pemohon sebagai warga negara selama dalam menjalankan setiap hak dan kewajiban sebagai warga negara, khususnya dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sebagai Subjek hukum Wajib Pajak “Orang Pribadi”, serta ketika menjalan tugas sebagai perseorangan dalam menjalankan profesi sebagai Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum Pajak, termasuk dalam mengurus Izin Praktek Konsultan Pajak, yang faktanya senantiasa berhubungan dan berinteraksi hanya dengan DJP saja, namun dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut di berbagai ketentuan perundang-undangannya, termasuk perizinannya justru diatur dan ditentukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sehingga sangat menyulitkan Pemohon sebagai dampak dari undang-undang yang diuji tersebut; 8) Bahwa walaupun faktanya Pemohon dalam setiap menjalankan Profesinya sebagai Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum Pajak berhubungan dan berinteraksi hanya dengan Direktorat Jenderal Pajak (“DJP’) saja, namun berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK.01/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak (selanjutnya “PMK 175/2022 Tentang Konsultan Pajak”), maka Izin Praktik Konsultan Pajak Pemohon ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau pejabat yang ditunjuk, sehingga Pemohon merasa haknya antara lain atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 tidak terpenuhi sehingga dirugikan; 9) Bahwa Pasa1 3 ayat (1) PMK 175/2022 Tentang Konsultan Pajak (Bukti P-16) menyatakan: Pasal 3 (1) Untuk dapat berpraktik sebagai Konsultan Pajak, seorang Konsultan Pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus mempunyai Izin Praktik yang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau pejabat yang ditunjuk, kemudian untuk Pasal berbunyi (2) Untuk memperoleh Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. 11 10) Bahwa demikian juga halnya dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak yang menjadi Klien Pemohon dalam Profesi sebagai Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum Pajak, ketika sedang berhadapan dengan masalah Penyidikan Pidana Pajak, yang penyidikannya dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak, di mana pada saat Wajib Pajak hendak berkeinginan melakukan penyelesaian pembayaran seluruh kewajiban pajaknya agar tidak berlanjut prosesnya secara pidana dan tidak kemudian diproses di Pengadilan, maka penyelesaian permasalahan penyidikan dan pembayaran pajak tersebut tidak dapat dituntaskan hanya oleh Penyidik PPNS di Direktorat Jenderal Pajak saja secara mandiri sesuai hukum acara, namun terpaksa berdasarkan Pasal 48B Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya “UU HPP”) harus atas permintaan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan kepada Jaksa Agung, sehingga Pemohon merasa dirugikan hak Konstitusionalnya dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sebab akhirnya Klien Pemohon tidak mau membayar fee (honor) Jasa Karya kepada Pemohon dengan alasan tidak ada kepastian hukum, akibat adanya perlakuan diskriminatif yang tidak sesuai Hukum Acara Pidana sebagaimana dilakukan dalam penegakan hukum pidana di lembaga penegakan hukum lainnya, dalam hal ini sebagaimana upaya penyelesaian perkara yang diproses di lingkungan Kepolisian R.I. dan/atau Kejaksaan R.I. atau Instansi Penegakan hukum Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lainnya yang penyelesaian dapat dilakukan oleh Penyidik secara independen dan mandiri di masing- masing Lembaga tersebut; 11) Bahwa adapun bunyi ketentuan yang tidak menciptakan kepastian hukum, yang membuat tidak independen dan mandirinya Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJP sehingga berpotensi menghambat penerimaan pendapatan Negara c.q. Direktorat Jenderal Pajak, serta merugikan Pemohon secara Konstitusional sebagai Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum Pajak karena honor (fee) Jasa Karya tidak dibayar Klien, sebab adanya campur tangan Menteri Keuangan yang tidak sesuai hukum acara pidana sehingga tidak berkepastian hukum dalam setiap penyelesaian pemenuhan hak dan 12 kewajiban perpajakan dalam ranah pidana adalah sebagaimana Pasal 44B UU HPP (Bukti P-17) yang berbunyi: Pasal 44B UU HPP Ayat (1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan 12) Bahwa dengan adanya campur tangan dan intervensi dari Menteri Keuangan ketika Pemohon menjalankan Profesinya berdasarkan Surat Kuasa Khusus ketika mendampingi Wajib Pajak (Klien) (Bukti P-18) yang sedang berhadapan dengan Pidana Pajak, telah membuat Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJP yang menanganinya menjadi tidak independen dan mandiri dalam membuat keputusan sebagaimana seharusnya menurut hukum acara pidana (KUHAP), dan hal tersebut telah menghambat hak konstitusional Pemohon dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 di mana Pemohon berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dalam bidang perpajakan; 13) Bahwa padahal sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) penyidik Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak seharusnya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai penyidik harus sesuai Hukum Acara Pidana (Vide, Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (Bukti P-19) sehingga terpenuhinya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945. Adapun Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berbunyi: Pasal 44 ayat (1) UU HPP Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU HPP Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan oleh pejabat yang berwenang adalah penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan tindak pidana di bidang 13 perpajakan dilaksanakan “menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana” yang berlaku. 14) Bahwa demikian juga halnya, manakala Pemohon bekerja menjalankan Profesinya sebagai Konsultan dan dalam memperpanjang Izin Praktek, walaupun dalam interaksi profesi hanya dalam lingkung DJP, namun Pemohon tanpa kepastian harus bolak-balik mengurusnya di Kementerian Keuangan sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yaitu Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dalam bidang perpajakan; 15) Bahwa karena berbagai campur tangan dan intervensi dari Menteri Keuangan yang tidak sesuai Hukum Acara/KUHAP dalam pemenuhan hak dan kewajiban Pemohon manakala sedang menjalankan hak konstitusionalnya bekerja menjalankan profesinya mendampingi Wajib Pajak (Klien) sebagai Konsutan Pajak, padahal sesuai ketentuan Klien Pemohon atas kemauan sendiri hendak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda yang merupakan kewajiban pajaknya agar tidak berlanjut ke penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan serta agar Negara c.q. Direktorat Jenderal Pajak menerima/mendapat pemasukan/pendapatan dari klien Pemohon, tetapi karena intervensi dan campur tangan Menteri keuangan sesuai ketentuan Pasal 44B harus menunggu terlebih dahulu adanya permintaan dari Menteri Keuangan kepada Jaksa Agung untuk penyelesaiannya, padahal hal tersebut telah menyalahi hukum acara pidana dalam Pasal 44 Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan juga berimplikasi langsung tidak dibayarnya fee (honor) Jasa Karya oleh Kline Pemohon, serta terhambatnya potensi penerimaan negara dari sektor pajak dan rendahnya “tax ratio” yang merupakan “aliran darah” untuk membiayai operasional Negara yang seharusnya dapat diterima Direktorat Jenderal Pajak sehingga kemaslahatan masyarakat semakin meningkat; 16) Bahwa demikian juga halnya, dalam setiap pemenuhan hak dan kewajiban Pemohon sebagai Wajib Pajak Subjek hukum pajak “Orang Pribadi”, di mana 14 faktanya Pemohon selalu berurusan dan berinteraksi langsung hanya dengan Direktorat Jenderal Pajak, tetapi DJP telah menjadi tidak dapat bekerja secara mandiri, tidak efisien dan tidak efektif, karena semua Peraturannya harus berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan persetujuan Menteri Keuangan, sehingga ketentuan-ketentuan selanjutnya yang terbit sering tidak selaras dengan fakta empiris di lapangan (kenyataan), dan akibatnya hak konstitutional pemohon dalam UUD 1945 hanya menjadi angan-angan (das sollen) saja, dan tidak pernah menjadi kenyataan (das sein), terlebih lagi telah membuat tidak optimalnya DJP dalam menjalankan tugasnya dalam mencapai target penerimaan pajak, padahal DJP sebagai otoritas pajak merupakan tumpuan penerimaan pendapatan keuangan negara, dan hal tersebutlah yang menjadi penyebab adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian; 17) Bahwa kerugian-kerugian hak Konstitutional Pemohon dalam UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas, juga berimplikasi terhadap tumpul dan tidak optimalnya Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana seharusnya menurut Pasal 23A UUD 1945 yang pada intinya meletakkankan “Pajak sebagai suatu Iuran yang memaksa” dan merupakan tumpuan penerimaan pendapatan keuangan negara, yang berbunyi: Pasal 23A UUD 1945 Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang 18) Bahwa padahal dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, serta Pasal 7 Undang-Undang Kementerian Negara sudah secara tegas dinyatakan: Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Kementerian Negara (1) Setiap Menteri membidangi “urusan tertentu” dalam pemerintahan. (2) Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. …….. dst; b. urusan pemerintahan yang “ruang lingkupnya disebutkan” dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c. …….. dst 15 Pasal 7 Undang-Undang Kementerian Negara Kementerian mempunyai tugas “menyelenggarakan urusan tertentu” dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 19) Bahwa padahal UUD 1945 telah secara tegas dibunyikan tentang nomenklatur Pajak (In Casu Pasal 23A) yang dipisah dari nomenklatur Keuangan (In Casu Pasal 23 UUD 1945), dan melalui Pasal 23A tersebut jelas dinyatakan “Pajak Bersifat Memaksa”, dan karena Nomenklatur Pajak terpisah dari Keuangan serta mengingat Pajak bersifat memaksa, maka sesuai Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan Pasal 7 Undang-undang Kementerian Negara, seharusnya “Pajak sebagai urusan tertentu” dikelola setingkat Kementerian Negara, namun karena dalam kenyataannya “terjadi penyelundupan hukum dan kekeliruan penafsiran hukum atas norma dalam Konstitusi”, sehingga Pajak hanya dibuat sebagai Subordinasi dari Kementerian Keuangan, dan secara keliru hanya dijadikan sebagai pelaksana tugas pokok setingkat Direktorat Jenderal Pajak yang berakibat rendahnya Tax Ratio Indonesia dibandingkan berbagai negara lain; 20) Bahwa karena penanganan Pajak hanya dilaksanakan setingkat pelaksana tugas pokok setingkat Eselon 1 melalui Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki beberapa fungsi dan tugas antara lain mencakup perumusan, pelaksanaan, hingga penyusunan norma, standar, dan kriteria bidang perpajakan menjadi tidak efektif dan efisien dalam implementasinya, dan hal dimaksud menjadi penyebab adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian a quo; 21) Bahwa dicampuradukkannya nomenklatur Keuangan dengan nomenklatur Pajak dengan menjadikan “Pajak sebagai pendapatan” sebagai Subordinasi dari “Keuangan sebagai pembelanjaan/ pengeluaran” adalah merupakan logika hukum yang keliru (Fallacy) sehingga inkonstitusional, sebab secara konstitusional sejak Amandemen Ketiga UUD 1945 antara nomenklatur Pajak secara tegas dan nyata telah dipisahkan dari nomenklatur Keuangan, dalam hal ini Pajak telah diatur dan berdiri sendiri dalam Pasal 23A, yang sebelumnya diatur secara bersamaan dengan Nomenklatur Keuangan dalam Pasal 23 (In Casu sebelum Amandemen Ketiga), kemudian untuk mengikuti perkembangan 16 pajak global pada amandemen ketiga dipisahkan menjadi Pasal 23 untuk nomenklatur keuangan dan Pasal 23A untuk nomenklatur Pajak dalam UUD 1945; 22) Bahwa karena Pemohon adalah Subjek Hukum Wajib Pajak “Orang Pribadi” yang terlibat langsung dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan Pemohon sendiri, dan selain itu, juga karena Pemohon sudah -+ 28 (dua puluh delapan) tahun berprofesi sebagai Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum Pajak yang berinteraksi langsung ketika mendampingi Wajib Pajak (klien) dengan Direktorat Jenderal Pajak, sehingga Pemohon sangat memahami kerugian- kerugian konstitusional Pemohon adalah karena berlakunya Undang-undang yang dimohonkan diuji, yang juga berimplikasi langsung sebagai penyebab (causal verband) tidak optimalnya Tax Ratio pendapatan negara dari sektor pajak, di mana penyebab utamanya (causa patet) adalah karena Direktorat Jenderal Pajak tidak diletakkan kedudukannya secara benar setingkat Kementerian sesuai Konstitusi, maka melalui uraian-uraian Pemohon tersebut secara penalaran yang wajar dapat dipastikan kerugian-kerugian Pemohon tersebut telah dan akan terjadi; 23) Bahwa karena Pemohon sebagai Perorangan warganegara Indonesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya dalam UUD 1945 atas berlakunya Pasal-Pasal dalam perundang-undangan yang dimohonkan sebagaimana diuraikan tersebut, karenanya Pemohon beralasan mengajukan permohonan pengujian atas keberlakuan dari Pasal-Pasal Undang-undang Kementerian Negara dan Undang-undang Keuangan Negara yang dimohonkan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi; 24) Bahwa mengingat implikasi-impliksi dari kerugian konstitusional Pemohon akibat Undang-undang yang dimohonkan sebagaimana diuraikan, maka sangat berdasar dan/atau ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan ada atau tidak lagi terjadi, sehingga berdasarkan uraian-uraian pada bagian kualifikasi Kerugian Konstitusional Pemohon ini, maka jelas terlihat bahwa Pemohon jelas memenuhi kualifikasi sebagai Pihak yang dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya Undang- undang yang dimohonkan a quo; 17 MENGENAI NEBIS IN IDEM TERKAIT PASAL 5 AYAT (2) UNDANG-UNDANG KEMENTERIAN NEGARA DALAM PERMOHONAN NOMOR 42 TAHUN 2013, DAN PASAL 15 UNDANG-UNDANG KEMENTERIAN NEGARA DALAM PERMOHONAN NOMOR 30 TAHUN 2020 DENGAN PERKARA PUU YANG DIMOHONKAN PEMOHON A QUO DI MAHKAMAH KONSTITUSI, DIURAIKAN SEBAGAI BERIKUT 1. Bahwa Permohonan yang dimohonkan Pemohon atas PUU Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 17 Undang-undang Kementerian Negara dengan UUD 1945, telah pernah dimohonkan terkait pasal yang sama PUU Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Kementerian Negara dalam Permohonan Nomor 42 Tahun 2013, dan Pasal 15 Undang-undang Kementerian Negara dalam Permohonan Nomor 30 Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi; 2. Bahwa sesuaiUndang-undang Mahkamah Konstitusi dan PMK 2/2021 telah dinyatakan di mana terhadap materi muatan Ayat, Pasal, dan/atau bagian dalam Undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian Kembali karena dapat dianggap Nebis In Idem; 3. Bahwa mengenai Nebis In Idem dalam perkara PUU di MK telah diatur dalam Pasal 60 Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali’ 4. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 78 ayat (1) dan (2) PMK 2/2021 mengenai Nebis In Idem juga dinyatakan Pasal 78 PMK 2/2021 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam Undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian Kembali (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian, berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 5. Bahwa selanjutnya terkait Nebis In Idem Permohonan PUU Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Kementerian Negara yang juga pernah dimohonkan PUU 18 dalam Permohonan Nomor 42 Tahun 2013 di MK akan diuraikan Pemohon sebagai berikut: 5.1. Bahwa PUU dalam perkara Nomor 42/PUU-XI/2013 adalah mengenai Nota Kesepakatan Bersama tentang Pengurangan Masa Tahanan Bagi Tindak Pidana Umum, Pemeriksaan Cepat dan Restorative Justice 5.2. Bahwa salah satu ketentuan Undang-undang yang dimohonkan PUU adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Kementerian Negara terhadap UUD 1945; 5.3. Bahwa namun norma yang dijadikan sebagai penguji dalam Permohonan Nomor 42 Tahun 2013 adalah Pasal 1, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 27, Pasal 28D, Pasal 28I UUD 1945, sedangkan dalam permohonan PUU Pemohon dalam perkara ini batu uji yang dijadikan sebagai penguji adalah Pasal 17 dan Pasal 23A UUD 1945; 5.4. Bahwa karena batu uji ketentuan dalam UUD 1945 yang dijadikan sebagai Penguji atas Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Kementerian Negara dalam permohonan a quo adalah berbeda, maka ketentuan Undang-undang Pasal 5 ayat (2) yang diuji dalam permohonan Nomor 42 Tahun 2013 patut dinyatakan belum pernah diuji dengan batu uji yang sama, dan karena belum pernah diuji dengan batu uji yang sama, maka dengan demikian Permohonan PUU a quo dapat dikecualikan karena materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian, berbeda, sehingga antara Permohonan Nomor 42 Tahun 2013 dengan Permohonan Pemohon a quo patut dinyatakan bukan Nebis In Idem. 6. Bahwa selanjutnya terkait Nebis In Idem Permohonan PUU atas Pasal 15 Undang-undang Kementerian Negara yang juga dimohonkan PUU dalam Permohonan Nomor 30 Tahun 2020 di MK akan diuraikan Pemohon sebagai berikut: 6.1. Bahwa pada tanggal 22 April 2020 telah diajukan permohonan PUU ke Mahkamah Konstitusi, dan dicatat dengan Nomor 30/PUU-XVIII/2020 mengenai Pengujian Pengujian Materiil Pasal 10 dan Pasal 15 Undang- undang Kementerian Negara terhadap UUD 1945; 19 6.2. Bahwa namun Pemohon dalam persidangan pada tanggal 18 Mei 2020 menyatakan menarik permohonan bertanggal 22 April 2020 perihal Permohonan Pengujian Materiil Pasal 10 dan Pasal 15 Undang-undang Kementerian Negara dimaksud dengan alasan bahwa setelah mendengar nasihat Majelis Hakim, Pemohon menyadari tidak memiliki kerugian konstitusional dan terhadap pokok permohonan; 6.3. Bahwa kemudian dengan ditarik kembali permohonan Pemohon tersebut, maka sesuai Pasal 35 ayat (1)Undang-undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2)Undang-undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali; 6.4. Bahwa selanjutnya atas hal tersebut dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 19 Juni 2020 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 30/PUU-XVIII/2020 beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan tersebut, dan dalam Ketetapan Majelis Hakim MK menyatakan: 1) Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2) Menyatakan Permohonan Nomor 30/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-undang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) terhadap UUD 1945; 3) Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4) Memerintahkan Panitera MK untuk mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon. 6.5. Bahwa dengan ditariknya kembali permohonan sebagaimana ketetapan Nomor 30/PUU-XVIII/2020, maka jelas belum ada pemeriksaan pokok perkara PUU atau belum ada perkara PUU atas Pasal 15 dalam perkara 20 tersebut, serta belum ada Putusan MK yang final dan mengikat atas perkara tersebut, 6.6. Bahwa karena belum ada putusan yang sudah bersifat final dan mengikat atas Pasal 15, maka permohonana PUU yang diajukan ini tidak memenuhi Pasal 60Undang-undang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 78 ayat (1) PMK 2/2021 sehingga menurut Pasal 78 ayat (1) PMK 2/2021 permohonan Pemohon ini dapat dikecualikan karena tidak ada Nebis In Idem sehingga permohonan PUU Pemohon a quo patut kiranya untuk diterima. POKOK PERMOHONAN A. PENEMPATAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAI SUBORDINASI ATAU DIBAWAH KEMENTERIAN KEUANGAN IMPLIKASI PASAL 5 AYAT (2), PASAL 6, DAN PASAL 15 UU KEMENTERIAN NEGARA ADALAH BERTENTANGAN DENGAN PASAL 17 DAN PASAL 23A UUD 1945 SEHINGGA TIDAK MEMENUHI ASAS KEMANFAATAN (KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN) YANG AKHIRNYA MERUGIKAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON, DENGAN URAIAN BERIKUT: 1. Bahwa di dalam sistem hukum Indonesia, maka UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga seluruh aturan perundang-undangan turunannya harus searah, setujuan, dan selaras dengan norma-norma dalam Konstitusi tersebut; 2. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Indonesia adalah Negara Hukum, dan secara filosofis maka dalam setiap membuat kebijakan perundang-undangan In Casu pembentukan Kementerian sebagai perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan harus diselaraskan tujuan dan fungsinya sebagaimana diharapkan dalam UUD 1945; 3. Bahwa dalam Konstitusi Indonesia telah secara eksplisit dinyatakan bahwa “setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”, hal tersebut secara tegas dinyatakan sebagaimana Pasal 17 UUD 1945 yang berbunyi: 21 Pasal 17 UUD 1945 (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang - undang. 4. Bahwa “Pajak yang patut dinyatakan sebagai urusan tertentu yang pemungutannya bahkan dinyatakan bersifat memaksa” sehingga penanganannya sepatutnya dilakukan secara otonom dan mandiri oleh sebuah kementerian khusus yang membidangi urusan Perpajakan sebagaimana Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, di mana tentang sifat dan nomenklatur Pajak secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi: Pasal 23A UUD 1945 Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang 5. Bahwa, walaupun dalam Pasal 23A UUD 1945 sudah mengatur secara jelas nomenklatur urusan Pajak dan sifat memaksa dari Pajak tersebut, sehingga sepatutnya harus ditangani Kementerian yang khusus membidangi Perpajakan saja, dan sebagaimana Konsideran huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan memerintahkan “Negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional sehingga terjamin In Casu pelindungan hak Pemohon berdasarkan UUD 1945”, namun akibat keberlakuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, dan Pasal 15 Undang Undang Kementerian Negara yang dimohonkan tidak terpadu dan bertentangan dengan UUD 1945 a quo, telah membuat sifat dari Pajak dalam Konstitusi tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945; 6. Bahwa dengan tidak adanya disebutkan nomenklatur “Pajak” sebagai bidang tertentu dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Kementerian Negara, maka hal tersebut telah secara bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”, dan bertentangan (tidak selaras) juga 22 dengan Pasal 23A UUD 1945 yang mengatur tersendiri sebagai urusan tertentu mengenai “Nomenklatur Pajak”; 7. Bahwa bertentangannya Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Kementerian Negara dengan Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 23A UUD 1945, sebab meskipun Pajak telah secara eksplisit dinyatakan Nomenklaturnya dalam Pasal 23A sehingga menurut Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 patut dinyatakan sebagai bidang tertentu dalam pemerintahan sehingga sepatunya harus dipimpin setingkat Kementerian, namun isi dari norma dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Kementerian Negara sama sekali tidak memasukkan nomenklatur “Pajak” sebagai urusan pemerintahan sebagaimana seharusnya menurut konstitusi, dengan demikian patut dinyatakan materi muatan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Kementerian Negara bertentangan dengan Konstitusi (In Casu Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 23A UUD 1945) a quo; 8. Bahwa adapun bunyi norma Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Kementerian Negara yang bertentangan dengan Konstitusi (In Casu Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 23A UUDNRI 1945) yang tidak memasukkan Nomenklatur “Pajak” sebagai urusan tertentu pemerintah berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Kementerian Negara Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. 9. Bahwa seharusnya mengingat Nomenklatur Pajak telah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23A UUD 1945, serta sifatnya yang memaksa maka sesuai Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 nomenklatur Pajak harus dianggap sebagai bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang sepatutnya dipimpin setingkat Menteri, dan atas dali ini maka Pasal 5 ayat (2) Undang- undang Kementerian Negara tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Kementerian Negara Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, “pajak”, 23 keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. 10. Bahwa karena Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Kementerian Negara tidak memasukkan Pajak sebagai urusan tertentu sesuai perintah Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 23A UUD 1945, maka Pasal 5 ayat (2) tersebut adalah Inskonstitusional dan patut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga patut kiranya Yang Mulia Hakim Konstitusi nyatakan sebagai berikut: Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Kementerian Negara sepanjang frasa “Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga harus dibaca “Pasal 5 ayat (2) “Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, pajak, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan” 11. Bahwa selanjutnya juga dengan semakin menyimpang dan bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 23A UUD 1945 dan tanpa menyertakan Nomenklatur Pajak sebagai urusan pemerintah yang harus ditangani secara tersendiri sebagaimana sepatutnya setingkat Kementerian, terdapat juga pertentangan dengan Konstitusi pada Pasal 6 Undang-undang Kementerian Negara yang berbunyi: Pasal 6 Undang-Undang Kementerian Negara Setiap urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tidak harus dibentuk dalam satu Kementerian tersendiri. 12. Bahwa seharusnya mengingat Nomenklatur Pajak sebagai Pasal urusan tertentu dalam Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 dan telah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23A UUD 1945, dan mengingat sifatnya yang 24 memaksa sehingga seharusnya patut dianggap sebagai bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang dipimpin setingkat Menteri, maka patut kiranya Pasal 6 Undang-undang Kementerian Negara tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUDNRI 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: Pasal 6 Undang-Undang Kementerian Negara Terkecuali terhadap setiap urusan pemerintahan “yang tidak secara tegas Nomenklaturnya dalam UUD 1945” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tidak harus dibentuk dalam satu Kementerian tersendiri. Dan/atau Pasal 6 Undang-undang Kementerian Negara, sepanjang frasa “Setiap urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tidak harus dibentuk dalam satu Kementerian tersendiri adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga Pasal 6 Undang-undang Kementerian Negara, harus dibaca “ Setiap urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) “termasuk Pajak harus dibentuk dalam satu Kementerian tersendiri. 13. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 15 Undang-undang Kementerian Negara yang dimohonkan a quo, tanpa menyatakan kedudukan Nomenklatur Pajak yang secara eksplisit telah dinyatakan sifatnya dalam Pasal 23A UUD 1945, namun tidak dinyatakan dalam Pasal 15 Undang-undang Kementerian Negara yang berbunyi: Pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat). 14. Bahwa seharusnya mengingat Nomenklatur Pajak telah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23A UUD 1945, dan sifatnya yang memaksa sehingga harus dianggap sebagai bidang urusan tertentu dalam pemerintahan dan karenanya dipimpin setingkat Menteri, maka Pasal 15 Undang-undang Kementerian Negara tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: Pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat) termasuk Kementerian Pajak. 25 15. Bahwa terkait dengan kedudukan dan penanganan Pajak yang sepatutnya menjadi Kementerian/Badan Pajak otonom (Autonomous Revenue Authority) atau Kementerian Pendapatan/ Badan Pendapatan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sesuai tuntutan Konstitusi, maka keberadaan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, dan Pasal 15 Undang-undang Kementerian Negara yang tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik karena telah bertentangan dengan Pasal 17 dan Pasal 23A UUD 1945, maka dengan tidak dibentuknya Kementerian Pajak secara otonom (Autonomous Revenue Authority) sebagaimana seharusnya, maka hal tersebut bukanlah merupakan permasalahan “Open Legal Policy” atau menjadi kewenangan Para Pembuat Undang-undang (In Casu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), tetapi dalam hal ini, tidak dibentuknya Kementerian Pajak secara otonom (Autonomous Revenue Authority), hal tersebut terjadi semata-mata karena adanya permasalahan hukum berupa pertentangan Undang-undang Kementerian Negara dengan UUD 1945 sehingga harus diuji (Judicial Review) dalam yurisdiksi MK sebagaimana permohonan a quo; 16. Bahwa Kementerian atau Badan Pajak (Pendapatan) Negara yang Otonom sebagai Autonomous Revenue Authority diharapkan akan menjadi kunci pamungkas reformasi perpajakan, yang dapat beroperasi secara independen dan mandiri di bawah Presiden sebagai kepala Negara, sehingga Badan Pajak yang otonom dapat bekerja dan memiliki kewenangan secara otonom dalam meningkatkan efektifitas, kompetensi, dan keadilan sehingga dipercaya oleh pembayar pajak subjek hukum pajak “Orang Pribadi” maupun “Badan”; 17. Bahwa dengan dipisahkannya Nomenklatur dan Otoritas Pajak dari struktur Kementerian Keuangan, maka diharapkan berbagai campur tangan politik dalam implementasi dan operasional administrasi perpajakan semakin berkurang, sekaligus memberikan tanggung jawab yang optimal kepada pimpinan otoritas yang ditunjuk sebagai kepala badan/kementerian sehingga mampu meningkatkan pelayanan dan pengendalian kepatuhan pajak; 26 18. Bahwa adanya kewenangan langsung di bawah Presiden, Otoritas Pajak (Pendapatan) yang setingkat kementerian akan memiliki posisi tawar yang kuat untuk meminta data keuangan dari kementerian lain, dan posisi tersebut akan menjadi sulit saat Direktorat Jenderal Pajak yang institusinya dipimpin oleh pejabat setingkat eselon I yang harus berhadapan dengan Kementerian atau Lembaga sebagaimana yang berlaku menurut Undang- undang yang diuji a quo; 19. Bahwa karena sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di atas, di mana Pemohon telah dapat menguraikan secara objektif, hal mana permohonan Pemohon untuk menguji Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, dan Pasal 15 Undang- undang Kementerian Negara dengan UUD 1945 terkait dengan nomenklatur dan Otoritas Perpajakan yang sepatutnya dikelola dan ditangani setingkat Kementerian secara mandiri, bukan merupakan permasalahan “Open Legal Policy”, maka sangatlah tepat dan beralasan Pemohon mengajukan permohonan PUU (Judicial Review) terhadap UUD 1945 a quo, sehingga patutlah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk mengabulkannya; 20. Bahwa melalu permohonan PUU a quo harus diluruskan dan dilakukan terobosan hukum di mana aturan perundang-undangan harus selaras dengan UUD 1945, sehingga penerimaan negara dari sektor Pajak dapat meningkat, sebab jika Otoritas Pajak atau Otoritas Pendapatan dibentuk setingkat kementerian di bawah presiden, maka Tax Ratio akan naik dengan sendirinya, karena Otoritas Perpajakan secara otonom dapat melakukan uji kepatuhan dengan memakai data perbankan dan pasar modal yang ada; 21. Bahwa selain dalil yang disampaikan Pemohon di atas, hal mana perkara pengujian Undang-undang yang dimohonkan ini terhadap UUD 1945 bukan merupakan Open Legal Policy, dalam hal ini Pemohon juga perlu menyampaikan hal mana “meskipun Pasal 17 ayat (4) mengatakan tentang “Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang”, namun keberadaan Kementerian Pajak harus dilihat tataran yang perundang-undangan yang lebih tinggi (In Casu Konstitusi), termasuk melihatnya dari sisi tujuan Hukum yang harus 27 dikedepankan yaitu hukum sebagai Kemanfaatan dan selanjutnya diikuti Kepastian hukum dan Keadilan; 22. Bahwa telah tepatnya MK berwenang mengadili permohonan pengujian perkara yang bukan “Open Legal Policy”, sebab adanya pertentangan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, dan Pasal 15 Undang-undang Kementerian Negara dengan Pasal 17 dan Pasal 23A UUD 1945 sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon a quo, telah secara tegas dinyatakan dalam ketentuan sebagai berikut: Pasal 24C ayat (1) UUDNRI 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”; Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Perundang- undangan Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 23. Bahwa selain itu, dalam hal tujuan hukum dilihat dari perspektif “kemanfaatan”, maka menurut Pemohon meskipun secara Pasal 17 ayat (4) normanya seperti Open Legal Policy, tetapi karena masalah pendapatan Negara yang berasal dari Pajak adalah sesuatu yang sangat penting dan fundamental untuk membiayai pembangunan dan pembiayaan keperluan operasional negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka 28 Pajak sepatutnya harus diatur oleh Kementerian Pajak secara otonom (Autonomous Revenue Authority) sebagaimana telah dilakukan diberbagai negara, dan dengan mengedepankan kemanfaatan dari Pajak yaitu berupa manfaat agar pajak dapat digali sebanyak-banyaknya dan sebesar- sebesarnya untuk kemaslahatan rakyat sehingga untuk itu dibutuhkan suatu Lembaga yang mandiri setingkat Kementerian sebagai seharusnya menurut Konstitusi; 24. Bahwa dijadikannya “Asas kemanfaatan” sebagai anak sulung dari tujuan hukum dalam permohonan a quo oleh Pemohon, dan kemudian diikuti oleh Kepastian Hukum dan Keadilan, adalah karena melihat sifat dan fungsi pajak itu sendiri yang secara filosofis dikatakan sebagai “aliran darah” sumber pendapatan negara dalam urat nadi pembangunan untuk membiayai operasional pemerintahan demi sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat secara berkeadilan, sehingga terciptanya kepastian hukum dibidang perpajakan dibutuhkan adanya Kementerian Pajak, dengan demikian pemungutan pajak dapat berjalan secara inovatif, kreatif, efektif dan efisien, dengan kejelasan cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, serta adanya kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas di bawah satu atap (in casu Kementerian Pajak). 25. Bahwa kemanfaatan yang Pemohon maksud dalam permohonan ini adalah adanya kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam mengoptimalkan pendapatan dari sektor Pajak (Tax Ratio) jika Kementerian Pajak/ Pendapatan yang akan dibentuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara mandiri sebagai pembantu Presiden. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam hal ini mengenai Pajak; 26. Bahwa melalui uraian Pemohon tersebut, maka patutlah dinyatakan penempatan Direktorat Jenderal Pajak sebagai Subordinasi di bawah Kementerian Keuangan sebagai implikasi dari Pasal 5 Ayat (2), Pasal 6, Dan Pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara sebagaimana diuraikan adalah bertentangan dengan Pasal 17 dan Pasal 23A UUD 1945, dan 29 karena inkonstitusional maka tidak memenuh asas Kemanfaatan (Kedayagunaan dan Kehasilgunaan) sehingga akhirnya merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diuraikan, dan rendahnya Tax Ratio Indonesia dan karenanya patutlah kiranya permohonan Pemohon a quo untuk dikabulkan; B. PEMBENTUKAN BADAN/OTORITAS PAJAK SETINGKAT KEMENTERIAN MERUPAKAN AMANAH DARI PASAL 17 DAN PASAL 23A UUD 1945 DI MANA KEDUA NORMA TERSEBUT DIBUAT PARA PEMBUAT UNDANG SECARA FUTURISTIK DAN BERWAWASAN GLOBAL GUNA MENJADIKAN PENANGANAN PAJAK BERJALAN SECARA EFISIEN, EFEKTIF, AMANAH, BERKESINAMBUNGAN, SERASI, DAN TERPADU, DENGAN URAIAN BERIKUT: 1. Bahwa ditilik dari sejarah bangsa-bangsa mulai dari zaman Mesir kuno, Yunani, Romawi hingga zaman modern di berbagai Negara termasuk di Indonesia, Pajak telah menjadi elemen penting untuk menghidupi roda pemerintahan sebuah negara, hal itu selaras dengan pendapat Michael L. Ross yang mengatakan “pajak merupakan sesuatu yang sentral dalam membangun negara (taxation was central to state-building)”; 2. Bahwa atas dasar sejarah perkembangan bangsa-bangsa dan perkembangan pajak nasional dan global, maka sangatlah beralasan Para Pembuat Undang-undang (Lawmakers) Indonesia, dengan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis telah menempatkan ketentuan Pajak secara khusus dan tersendiri dalam Pasal 23A UUD 1945 yang secara futuristik (berorientasi ke masa depan) dan berwawasan global sehingga terpisah dari nomenklatur Keuangan dalam Pasal 23 UUD 1945; 3. Bahwa membangun Otoritas Pajak/Pendapatan yang kuat sesuai dengan perkembangan penanganan Pajak dalam tataran global tersebut sudah diantisipasi (dicita-citakan) terlebih dahulu secara futuristik dalam Konstitusi, dengan diletakkannya pengaturan Pajak secara tersendiri dalam Pasal 23A UUD 1945 dan kemudian karena “pajak merupakan bidang urusan tertentu”, maka jika diintrepretasikan sepatutnya lembaganya harus setingkat Kementerian, untuk memenuhi perintah Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945 yang 30 mengatakan “Setiap Menteri Membidangi Urusan Tertentu dalam Pemerintahan”; 4. Bahwa karena itu, adanya urgensi pemisahan nomenklatur dan otoritas Pajak sebagaimana telah diletakkan secara tepat dalam Konstitusi, di mana Kementerian Keuangan penempatannya diatur dalam Pasal 23 UUD 1945 dan Otoritas Pajak yang otonom diletakkan dalam Pasal 23A UUD 1945, juga dilandasi dengan sangat rendahnya Tax Ratio Indonesia, dan hal tersebut berhubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian, serta dampak dari pencampur-adukan nomenklatur dan Otoritas Keuangan yang mendagradasi Otoritas Pajak hanya setingkat Direktorat Jenderal (Eselon 1), sehingga melalui pengujian Pasal-pasal Undang-undang Kementerian Negara dalam permohonan a quo, sekaligus diharapkan sebagai upaya mengembalikan marwah Konstitusi dengan menjadikan sebuah Otoritas Pajak/Badan Pendapatan di Indonesia yang selaras Konstitusi Pasal 23A sehingga menjadi lebih kuat, Inovatif, kreatif dan efektif dan mampu meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan memenuhi hak-hak konstitusional Pemohon dalam UUD 1945; 5. Bahwa selain itu, melalui Permohonan PUU (Judicial Review) a quo, di samping menjadi solusi dalam persoalan yang dihadapi masyarakat pada umumnya dan tidak dipenuhinya hak konstitusional Pemohon pada khususnya dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Pemohon sebagai Wajib Pajak “Orang Pribadi” maupun ketika menjalan profesi sebagai Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum Pajak, maka diharapkan pembentukan Badan Otoritas Pajak yang otonom (Autonomous Revenue Authority) setingkat Kementerian yang terpisah dari Kementerian Keuangan, akan mempercepat tercapainya cita-cita Konstitusi menjadikan masyarakat adil dan Makmur; 6. Bahwa selanjutnya dengan melihat makna dari pengertian Pajak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan UU KUP) juncto Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang mendefenisikan Pajak sebagai “Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang 31 bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, maka pendegradrasian Otoritas Pajak hanya sebagai subordinasi Pelaksana Tugas Pokok setingkat Direktorat Jenderal dari Kementerian Keuangan, akan menciptakan ketidakmanfaatan dan ketidakpastian hukum yang berujung ketidakadilan dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan masyarakat, sebab pajak sebagai iuran (kontribusi) rakyat, di mata masyarakat Otoritas penanganan dan pengelolaan pajak seharusnya berjalan secara mandiri, efisien, efektif, amanah, berjalan berkesinambungan, serasi, dan terpadu dalam pelaksanaannya serta selaras dengan perkembangan penangan pajak global sehingga dipercaya masyarakat pembayar pajak yang pada akhirnya akan meningkatkan “Tax Ratio” Indonesia; 7. Bahwa faktanya karena ketentuan dalam Undang-undang Kementerian Negara yang dimohonkan Judicial Review tersebut bertentangan dengan UUD 1945 telah pemicu terhambatnya pengelolaan pajak yang seharusnya berjalan secara mandiri, efisien, efektif, amanah, berjalan berkesinambungan, serasi, dan terpadu dalam pelaksanaannya serta selaras dengan perkembangan penanganan pajak global, dan atas dasar dan dalil tersebut, maka hal tersebut merupakan masalah Konstitusional yang patut untuk diuji di Mahkamah Konstitusi, dan bukan sebagai Open Legal Policy yang merupakan kewenangan Para Pembuat Undang-undang; 8. Bahwa selanjutnya mengingat “pajak merupakan sesuatu yang sentral dalam membangun negara, maka berbagai Negara telah menjadikan Pajak dikelola secara khusus dan mandiri sebagai sebuah Lembaga dan terpisah dari Kementerian Keuangan, dan bukan hanya sebagai Subordinasi yaitu hanya menjadi pelaku tugas pokok sebagaimana dilakukan secara keliru (fallacy) tidak sesuai UUDNRI dalam Undang-undang Kementerian yang diuji a quo; 9. Bahwa untuk itu, selanjutnya untuk memperkuat dalil permohonan PUU ini, maka Pemohon merujuk ke beberapa Negara yang telah sukses meningkatkan Tax Ratio karena memiliki lembaga Otoritas khusus dibidang 32 pajak yang terpisah dari subordinasi Kementerian Keuangan, antara lain seperti Singapura dengan nama lembaga “Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS)”, Jepang dengan nama lembaga “National Tax Agency (Kokusai-Cho)” Amerika Serikat dengan nama lembaga “Internal Revenue Service (IRS)”, Australia dengan nama lembaga “Australian Taxation Office (ATO)”, Italia dengan nama lembaga “Agenzia Delle Entrate” (Bukti P-20) berikut dengan sejarah sukses dan pencapaian-pencapaian target pajak dan peningkatan “Tax Ratio” dengan uraian sebagai berikut: 9.1. Negara Singapura 1) Kementerian Keuangan: Ministry of Finance 2) Otoritas Pajak: Inland Revenue Authority 3) Pencapaian Tax Ratio tahun 2021 menurut OECD: 12,6% 9.2. Jepang 1) Kementerian Keuangan: Finance Ministry (Zaimu-Sho) 2) Otoritas Pajak: National Tax Agency (Kokusai-Cho) 3) Ratio tahun 2021 menurut OECD: 34,1% 9.3. Amerika Serikat 1) Kementerian Keuangan: Treasury Department 2) Otoritas Pajak: Internal Revenue Service (IRS) 3) Tax Ratio 2021 menurut OECD: 17.6% 9.4. Australia: 1) Kementerian Keuangan: Treasury Department 2) Otoritas Pajak: Australian Taxation Office (ATO) 3) Tax Ratio 2021 menurut OECD: 28.5% 9.5. Italia 1) Kementerian Keuangan: Ministero Dell’Economia e Delle Finance 2) Otoritas Pajak: Agenzia Delle Entrate 3) Tax Ratio 2021 menurut OECD: 42,9% 10. Bahwa selain negara-negara di atas, ada banyak lagi negara-negara yang keberhasilan peningkatan Tax Ratio negara-negaranya sangat tinggi (Bukti P-21), dan keberhasilan tersebut bukanlah suatu kebetulan, hal itu dapat terjadi karena Otoritas Pajak negara-negara tersebut dapat bekerja secara otonom karena kedudukannya langsung dibawah Pemimpin Negara, dan bukan menjadi subordinasi Kementerian Keuangan, dengan demikian Otoritas Pajak di negara-negara tersebut bebas dan otonom dalam membuat strategi dan inovasi pengelolaan Pajak, dengan profesionalisme 33 pegawai dalam bekerja juga meningkat, termasuk efisiensi operasional serta transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawabannya; 11. Bahwa dengan merujuk kepada Negara-negara yang telah secara futuristik (berpikir jangka panjang) dan sukses mengelola perpajakannya karena memisahkan Kementerian Keuangan dengan Otoritas Pajak sebagaimana di atas, maka jika dibandingkan dengan Indonesia yang masih memakai model lembaga pajak Rejim kuno (ancient regime) peninggalan kolonialisme Belanda, yang menggabungkan Kementerian Keuangan dengan menjadikan Otoritas Pajak hanya setingkat pelaksana tugas pokok dibidang perpajakan (in casu Direktorat Jenderal Pajak), telah membuat Tax Ratio Indonesia jauh lebih rendah dengan target pajak yang tak kunjung tercapai dalam beberapa tahun terakhir dibandingkan dengan negara-negara tersebut yaitu hanya 10,1% pada tahun 2021; 12. Bahwa selain itu, permasalahan yang timbul juga adalah sebagaimana pada semester I tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”) telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Pajak terhadap dua objek pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, yaitu: (1) Penyelesaian keberatan, non keberatan, dan penanganan banding tahun 2021 dan 2022; dan (2) Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak (WP) tahun 2021 dan 2022. Pengelolaan pajak dilakukan untuk mendukung Program Prioritas (PP) 8 - penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, khususnya Kegiatan Prioritas (KP) reformasi fiscal (Bukti P-22); 13. Bahwa adapun hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan kepatuhan penyelesaian keberatan, non keberatan, dan penanganan banding Tahun 2021 dan 2022 serta pengawasan kepatuhan WP tahun 2021 dan 2022 pada DJP Kementerian Keuangan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan signifikan yang pada intinya ditemukan antara lain: 13.1. DJP belum melakukan harmonisasi antara Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor SE-97/PJ/2011 dengan Peraturan OJK Nomor 71 Tahun 2016 terkait penyajian cadangan premi dan cadangan atas Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) dalam laporan 34 keuangan perusahaan asuransi. Hal ini mengakibatkan hilangnya peluang penerimaan pajak dari adanya pembebanan atas cadangan PAYDI sebesar Rp1,61 triliun (25% x Rp6,45 triliun); 13.2. Terdapat sengketa yuridis terkait penerapan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)/Tax Treaty dalam menetapkan tarif pajak Branch Profit Tax (BPT) pada pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC) minyak dan gas. DJP menyatakan bahwa ketentuan PSC lebih mendominasi pemajakan WP dibandingkan P3B dan menetapkan tarif BPT sesuai dengan UU PPh Pasal 16 ayat (4) sebesar 20%, sedangkan menurut WP seharusnya tarif BPT sesuai dengan P3B antara Indonesia dengan negara domisili WP, yaitu sebesar 10%. Kemudian atas sengketa tersebut, data putusan pengadilan pajak menunjukkan bahwa selama Tahun 2021 dan 2022 terdapat 32 sengketa senilai US$239,95 juta dengan putusan 77,44% mengabulkan permohonan/memenangkan WP dan 22,56% menolak permohonan WP; 13.3. Pada tahun 2020 dan 2021 pengadilan pajak dan Mahkamah Agung (MA) memenangkan WP J.1 dalam putusan banding dan putusan peninjauan kembali atas sengketa pengenaan tarif BPT tahun pajak 2015-2017 dengan nilai sengketa sebesar Rp1,03 triliun, hal tersebut mengakibatkan: (1) Hilangnya peluang penerimaan pajak melalui sengketa pajak pada sektor migas yang dikabulkan oleh Pengadilan Pajak; dan (2) Berkurangnya penerimaan negara akibat restitusi dari perhitungan lebih bayar tahun pajak 2015-2017 atas WP J.1 sebesar Rp1,03 triliun; 13.4. Terdapat Account Representative (AR) yang tidak melakukan penelitian, permintaan penjelasan/klarifikasi hasil penelitian ke WP, dan/atau analisis yang cukup atas perhitungan potensi pajak dalam kerangka pengawasan kepatuhan wajib pajak 14. Bahwa hal-hal di atas inilah salah satu sebabnya sehingga berdasarkan perhitungan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Tax Ratio Indonesia pada 2021 ada di angka 10,1%, di mana Nilai tersebut menjadi salah satu yang terendah di antara negara Asia Pasifik. Tax Ratio 35 Indonesia sudah jauh kalah dengan tetangga ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Juga, dengan negara Asia Pasifik yang terbilang kecil seperti Vanuatu dan Maladewa (Bukti P-23); 15. Bahwa padahal, jika kewenangan Otoritas Pajak atau Badan Pendapatan menjadi setingkat Kementerian dan lembaganya langsung di bawah presiden maka Tax Ratio tersebut akan dapat ditingkatkan sesuai target, sebab Otoritas Pajak setingkat kementerian tersebut akan memiliki posisi tawar yang kuat untuk meminta data keuangan dari kementerian lain dan menangani permasalahan-permasalahan sebagaimana diuraikan di atas; 16. Bahwa selanjutnya, kalau posisi Otoritas Pajak (DJP) hanya menjadi Subordinasi Kementerian Keuangan, maka peningkatan Tax Ratio tersebut akan menjadi sulit tercapai, manakala Otoritas Pajak hanya setingkat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang institusinya dipimpin oleh pejabat setingkat Eselon I, yang harus berhadapan dengan Kementerian atau Lembaga sebagaimana yang berlaku menurut Undang-undang yang diuji a quo, dan hal tersebutlah yang menjadi penyebab (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan PUU, dan permasalahan demi permasalahan pajak akan selalu timbul terus menerus sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan di atas tidak akan tertangani dengan baik sesuai tuntutan Pasal 23A UUD 1945 di atas C. KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM KONSTITUSI SELAKU KEPALA NEGARA DALAM MENANGANI PAJAK (PENDAPATAN NEGARA) SEBAGAIMANA PASAL 23A, DAN PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN DALAM MENANGANI KEUANGAN NEGARA (PENGELUARAN/BELANJA NEGARA) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA MERUPAKAN DASAR PEMISAHAN OTORITAS PAJAK DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN AGAR SELARAS DENGAN PASAL 17 AYAT (3) UUD 1945 DI MANA “SETIAP MENTERI MEMBIDANGI URUSAN TERTENTU DALAM PEMERINTAHAN” SEKALIGUS MEMUTUSKAN STIGMA PEMUNGUTAN PAJAK SEKARANG MASIH DENGAN SPIRIT MASA KOLONIALISME BELANDA KARENA MASIH DISATUKANNYA PAJAK DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, DENGAN URAIAN BERIKUT: 36 1. Bahwa di dalam Konstitusi Indonesia, mengenai kedudukan Presiden melekat dua jabatan yaitu Presiden sebagai Kepala Negara dan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, dan yang menyangkut kedudukan jabatan Presiden sebagai Kepala Negara dapat dilihat antara lain diatur dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13 UUD 1945, dan juga karena dalam Pasal 23A UUD 1945 dinyatakan “Pajak bersifat memaksa untuk keperluan Negara”, maka terkait Pajak sebenarnya kekuasaan Presiden juga adalah dalam kedudukan sebagai Kepala Negara; 2. Bahwa kemudian di dalam konstitusi juga diatur kedudukan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, dan pengaturannya dapat dilihat antara lain dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (2) , Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23, Pasal 23 ayat (2), Pasal 24A ayat (3), Pasal 24C ayat (3) UUDNRI 1945, dan sebagai turunannya salah satunya telah terbit Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Selanjutnya “Undang-undang Keuangan Negara”) mengatakan penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang; 3. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Keuangan Negara mengatakan “…Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”, dan merujuk kepada pengertian Pasal 1 angka 1 tersebut maka dapat dibagi dalam dua hal yaitu “Pendapatan/Pajak Negara” dan “Keuangan Negara/Belanja/Pengeluaran Negara”; 4. Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 6 (1) Undang-undang Keuangan Negara dinyatakan “Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan”, dengan demikian yang berkaitan dengan keuangan “Belanja/Pengeluaran Negara” maka dapat diintrepetasikan secara heurmenetik kekuasaan Presiden adalah sebagai kepala Pemerintahan, bukan sebagai Kepala Negara; 37 5. Bahwa dengan demikian, makna dari Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Keuangan Negara dapat diinterpretasikan hal mana pengelolaan keuangan belanja negara oleh Presiden tersebut adalah dalam kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan, sementara jika dibandingkan dengan nomenklatur “Pajak” dalam Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara … dst”, maka dapat diinterpretasikan pengelolaan Pajak sebagai “pendapatan negara” oleh Presiden dalam kedudukan sebagai Kepala Negara; 6. Bahwa karena itu terdapat juga pertentangan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-undang Keuangan Negara tersebut dengan Pasal 23A UUD 1945 yang mencampuradukkan secara keliru (fallacy), dengan menafsirkan bahwa Undang-undang Keuangan Negara menyerahkan semua kewenangan fiskal kepada Menteri Keuangan, padahal seharusnya sisi yang dikuasakan hanyalah sisi fiskal porsi dari Pemerintahan untuk belanja negara, dan tidak termasuk sisi fiskal terkait Pajak sebagai pungutan/pendapatan dalam Pasal 23A UUD 1945, di mana Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-undang Keuangan Negara (Bukti P-19) berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Keuangan Negara (1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) : a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; b. ….. dst c. ….. dst d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang. 7. Bahwa idealnya, hal mengenai “Pajak” sebagai pendapatan Negara dalam Pasal 23A UUD 1945 mengingat sifatnya yang memaksa, maka untuk penanganannya perlu suatu lembaga khusus setingkat kementerian, sehingga susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur secara khusus dalam undang-undang Kementerian 38 Negara (Ius Constituendum) melalui dikabulkannya permohonan a quo, sehingga dalam Pasal 6 ayat 2 huruf d Undang-undang Keuangan Negara yang secara tegas menyebutkan hal mana kekuasaan pajak dan moneter berada di luar presiden selaku kepala pemerintahan seharus termasuk didalamnya perihal Pajak sehingga bunyinya patut kiranya untuk Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi nyatakan sebagai berikut: Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Keuangan Negara (1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) : a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, dan Pajak dan/atau Pendapatan Negara di kuasakan kepada Menteri Perpajakan; b. ….. dst c. ….. dst d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang. Atau Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Keuangan Negara Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. (1) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) : a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, dan Pajak dan/atau Pendapatan Negara di kuasakan kepada Menteri Perpajakan; b. ….. dst c. ….. dst d. tidak termasuk kewenangan dibidang pajak, dan moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang 8. Bahwa konsep penggabungan Kementerian Keuangan disatukan dengan Pemungutan Pajak, sebenarnya masih merupakan konsep rezim lama (ancient regime) peninggalan kolonialisme Belanda berdasarkan Indische Comptabiliteits Wet (ICW), yang sudah tidak tepat untuk diterapkan lagi dalam alam kemerdekaan Indonesia, adapun muatan yuridis Indische 39 Comptabiliteits Wet (ICW, mengatur beberapa hal antara lain (a) Pengeluaran dan Penerimaan Negara, (b) Larangan mengenai pengeluaran-pengeluaran di luar atau yang melampaui anggaran, (c) Kewajiban untuk menuangkan pelaksanaan pembelian barang untuk negara dalam suatu surat perjanjian; 9. Konsep Indische Comptabiliteits Wet (ICW) kolonialisme Belanda tersebut manifestasinya masih terlihat dalam Pasal 2 Undang-undang Keuangan Negara yang tetap menggabungkan “Pendapatan/Pemungutan Pajak” dengan “Membelanjakan/Mengeluarkan dan Mengedarkan Uang”, yang bunyinya mengatakan: Pasal 2 Undang-Undang Keuangan Negara Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah; f. Pengeluaran Daerah; 10. Bahwa dengan masih digabungnya “Kekuasaan Pembelanjaan Keuangan Negara” dengan “Kekuasaan Pendapatan Negara (Pajak)” dalam Pasal 2 Undang-undang Keuangan Negara, maka sepertinya spirit Undang-undang Keuangan tersebut masih berbau kekuasan absolut (monarki) masa kolonialisme Belanda, yang tidak tepat lagi diterapkan di alam kemerdekaan Indonesia, sehingga lebih tepat jika “Otoritas Keuangan mengenai antara lain Pengeluaran Pembelanjaan Negara, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman dibawah Kementerian Keuangan”, sedangkan “Otoritas Memungut Pajak/Pendapatan Negara berada dibawah Kementerian Pajak atau Lembaga setingkat, sehingga lebih membedakan suasana pemungutan pajak zaman penjajahan dengan zaman kemerdekaan; 40 PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, yang dikuatkan bukti-bukti, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan kiranya untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menyatakan permohonan Pemohon dapat diterima untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pokok Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum; 3. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 4. Menyatakan materi muatan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; atau 5. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Kementerian Negara sepanjang frasa “Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga harus dibaca “Pasal 5 ayat (2) “Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, pajak, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan”. 6. Menyatakan materi muatan Pasal 6 Undang-undang Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca “Terkecuali terhadap setiap urusan pemerintahan “yang tidak secara tegas Nomenklaturnya dalam UUD 1945” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tidak harus dibentuk dalam satu Kementerian tersendiri; atau Pasal 6 Undang-undang Kementerian Negara, sepanjang frasa “Setiap urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tidak harus 41 dibentuk dalam satu Kementerian tersendiri adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga Pasal 6 Undang-undang Kementerian Negara, harus dibaca “Setiap urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) “termasuk Pajak harus dibentuk dalam satu Kementerian tersendiri. 7. Menyatakan materi muatan Pasal 15 Undang-undang Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat) termasuk Kementerian Pajak. 8. Menyatakan materi muatan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang- undang Keuangan Negara bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: (1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara dan keuasaan pengelolaan Pajak Pendapatan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) : a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, dan Pajak atau Pendapatan Negara di kuasakan kepada Menteri Pajak/Pendapatan Negara; 9. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian perbaikan Permohonan ini disampaikan, dan atas perhatian dan kebijaksanaan dari Yang Mulia Ketua MK c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesi, Pemohon mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 42 Tahun 1945 Dalam Satu Naskah; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang- Undangan; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; 6. Bukti P-6A : Fotokopi Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 7. Bukti P-6B : Fotokopi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 8. Bukti P-6C : Fotokopi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 9. Bukti P-7 : Fotokopi Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 10. Bukti P-8 : Fotokopi KTP atas nama Sangap Tua Ritonga (Pemohon); 11. Bukti P-9A : Fotokopi penyampaian e-SPsT Tahun 2023; 12. Bukti P-9B : Fotokopi penyampaian e-SPT Tahun 2022; 13. Bukti P-10 : Fotokopi NPWP atas nama Sangap Tua Ritonga (Pemohon); 14. Bukti P-11A : Fotokopi Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak Nomor KIP- 4532/IP.A/PJ/2019; 15. Bukti P-11B : Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 4532/IP.A/PJ/2019 tentang Izin Praktik Konsultan Pajak Tingkat A. Atas nama Sangap Tua Ritonga (Pemohon); 16. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Kep- 739/PP/IKH/2022 tentang Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan; 17. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum Perpajakan KHP-2075 atas nama Sangap Tua Ritonga, S.E., M.A., BKP.; 18. Bukti P-14 : Fotokopi Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah; 19. Bukti P-15 : Fotokopi Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah; 20. Bukti P-16 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK.01/2022 tentang Perubahan Atas 43 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak; 21. Bukti P-17 : Fotokopi Pasal 44B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; 22. Bukti P-18A : Fotokopi Surat Kuasa bertanggal 8 Februari 2010, berserta lampiran; 23. Bukti P-18B : Fotokopi Surat Kuasa Nomor:02/MS/VII/2023 tanggal 25 Agustus 2023, berserta lampiran; 24. Bukti P-18C : Fotokopi Surat Kuasa Nomor: SKK-01/ATMS/XII/2023, beserta lampiran; 25. Bukti P-18D : Fotokopi Surat Nomor: S-622/PANGBP/WPJ.08/ BD.04/2023, bertanggal 8 November 2023, perihal Panggilan Ke-I Untuk Memberikan Keterangan, berserta lampiran; 26. Bukti P-19 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; 27. Bukti P-20 : Fotokopi artikel “Revenue Statistic in Asia and the Pacific 2023 – Singapore”; 28. Bukti P-21 : Fotokopi artikel “Revenue Statistic 2023 – the United States”; 29. Bukti P-22 : Fotokopi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan, Semester I Tahun 2023; 30. Bukti P-23 : Fotokopi artikel dengan judul “Rasio Pajak RI Bisa Anjlok, Kalah Dari Malaysia & Vanuatu, tanggal 27 Januari 2023. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 44 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU 39/2008) dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 45 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 15 UU 39/2008 dan norma Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU 17/2003, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008: “(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi 46 manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.” Pasal 6 UU 39/2008: “Setiap urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tidak harus dibentuk dalam satu Kementerian tersendiri.” Pasal 15 UU 39/2008: “Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat).” Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU 17/2003: “(1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1): a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;” 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai konsultan pajak dengan izin praktik Nomor 4532/IP.A/PJ/2019 [vide bukti P-11]. Selain itu, Pemohon juga berprofesi sebagai Kuasa Hukum Pajak dengan izin Nomor: Kep/739/PP/IKH/2022 [vide bukti P-12]. 4. Bahwa dengan pemberlakuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 15 UU 39/2008 dan 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU 17/2003 menyebabkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya menjadi subordinasi Kementerian Keuangan. Hal ini, berakibat tidak efektif dan efisiennya DJP dalam menjalankan tugas dan wewenang. Selain itu, membuat DJP tidak dapat bekerja secara mandiri, tidak efisien dan tidak efektif sehingga berimplikasi langsung sebagai penyebab tidak optimalnya tax ratio pendapatan negara dari sektor pajak, yang berujung pada kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai wajib pajak orang pribadi. 5. Bahwa dalam menjalankan profesinya, Pemohon senantiasa berinteraksi hanya dengan DJP. Namun, ketika Pemohon berkeinginan mengurus Izin Praktik Konsultan Pajak, diwajibkan berinteraksi dengan Kementerian Keuangan, dan hal ini merugikan hak konstitusional Pemohon dalam mendapat kemudahan dan 47 perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan serta pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 [Sic!]. 6. Bahwa kerugian hak konstitusional lainnya akibat pemberlakuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 15 UU 39/2008 dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU 17/2003 adalah pada saat mekanisme penyelesaian permasalahan penyidikan dan pembayaran pajak terhadap penyidikan pidana pajak, yang tidak dapat dituntaskan hanya melalui Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJP, akan tetapi harus atas permintaan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan kepada Jaksa Agung, sehingga berakibat tidak adanya kepastian hukum bagi Pemohon. 7. Bahwa dengan adanya campur tangan Menteri Keuangan dalam perkara perpajakan yang ditangani oleh Pemohon mengakibatkan PPNS DJP menjadi tidak independen dan mandiri dalam membuat keputusan sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan merugikan hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 8. Bahwa menurut Pemohon dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon tidak lagi terjadi dan tidak akan terjadi. Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni norma Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 15 UU 39/2008 dan norma Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU 17/2003. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial dapat terjadi; 48 Dengan demikian, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Apabila permohonan a quo dikabulkan, kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan terjadi dan tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang didalilkan, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 15 UU 39/2008 dan norma Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU 17/2003 bertentangan dengan Pasal 17 dan Pasal 23A UUD 1945 dengan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, penempatan DJP sebagai subordinasi atau di bawah Kementerian Keuangan sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, dan Pasal 15 UU 39/2008 adalah bertentangan dengan Pasal 17 dan Pasal 23A UUD 1945 sehingga tidak memenuhi asas kemanfaatan (kedayagunaan dan kehasilgunaan) yang akhirnya merugikan hak konstitusional Pemohon. 2. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 bertentangan dengan UUD 1945, karena tidak memasukan nomenklatur “pajak” sebagai urusan pemerintahan. Padahal, nomenklatur “pajak” telah secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 23A UUD 1945 dan sifatnya memaksa. Selanjutnya, apabila dikaitkan antara nomenklatur “pajak” dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 maka sudah sepatutnya urusan pajak dijadikan setingkat kementerian; 49 3. Bahwa menurut Pemohon, nomenklatur “pajak” telah secara tegas dimuat dalam Pasal 23A UUD 1945, dan mengingat sifatnya yang memaksa maka harus dianggap sebagai bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang dipimpin setingkat menteri, sehingga keberlakuan norma Pasal 6 UU 39/2008 yang tidak memuat nomenklatur “Pajak” dan Pasal 15 ayat (2) UU 39/2008 yang tidak memuat neomenklatur “termasuk Kementerian Pajak” adalah bertentangan dengan UUD 1945; 4. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 6 ayat (1) UU 17/2003 dapat diinterpretasikan secara hermeneutik kekuasaan Presiden adalah sebagai kepala pemerintahan dan bukan sebagai kepala negara. Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan nomenklatur “pajak” yang memiliki sifat memaksa untuk keperluan negara sebagaimana dimuat dalam Pasal 23A UUD 1945, maka dapat diinterpretasikan pengelolaan pajak sebagai pendapatan negara oleh Presiden dalam kedudukan sebagai kepala negara. Dengan demikian, norma Pasal 6 ayat (1) UU 17/2003 bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945 karena tidak memuat nomenklatur “kepala negara”; 5. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 6 ayat (2) huruf a UU 17/2003 bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945, karena telah menyerahkan semua kewenangan fiskal kepada Menteri Keuangan, padahal seharusnya sisi yang dikuasakan hanyalah sisi fiskal porsi dari pemerintahan untuk belanja negara, dan tidak termasuk sisi fiskal terkait pajak sebagai pungutan/pendapatan negara; 6. Bahwa menurut Pemohon, nomenklatur “pajak” sebagai pendapatan negara sebagaimana dimuat dalam Pasal 23A UUD 1945, memiliki sifat yang memaksa maka untuk penangannya perlu suatu lembaga khusus setingkat kementerian, sehingga susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya seharusnya juga diatur secara khusus dalam UU 39/2008. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah sebagai berikut: 1. Menyatakan materi muatan Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; atau 2. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 sepanjang frasa “Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, 50 kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga harus dibaca “Pasal 5 ayat (2) “Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, pajak, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan”. 3. Menyatakan materi muatan Pasal 6 UU 39/2008 bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca “Terkecuali terhadap setiap urusan pemerintahan “yang tidak secara tegas Nomenklaturnya dalam UUD 1945” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tidak harus dibentuk dalam satu Kementerian tersendiri; atau Pasal 6 UU 39/2008, sepanjang frasa “Setiap urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tidak harus dibentuk dalam satu Kementerian tersendiri adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga Pasal 6 UU 39/2008, harus dibaca “Setiap urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) “termasuk Pajak harus dibentuk dalam satu Kementerian tersendiri. 4. Menyatakan materi muatan Pasal 15 UU 39/2008 bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat) termasuk Kementerian Pajak. 5. Menyatakan materi muatan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU 17/2003 bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: (1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara dan keuasaan pengelolaan Pajak Pendapatan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. 51 (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1): a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, dan Pajak atau Pendapatan Negara di kuasakan kepada Menteri Pajak/Pendapatan Negara; [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah dengan agenda sidang Perbaikan Permohonan pada tanggal 15 Januari 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan mendasarkan pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud. [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon a quo Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 52 Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 10 September 2013, dengan amar putusan, “Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima”. Selanjutnya, berkenaan dengan pengujian Pasal 15 UU 39/2008 pernah diajukan sebelumnya namun perkara a quo ditarik kembali oleh Pemohon dan terhadap permohonan penarikan kembali tersebut, ditetapkan beralasan menurut hukum oleh Mahkamah melalui Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Juni 2020, dengan amar ketetapan antara lain, “Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon”. Sementara itu, berkenaan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU 17/2003 pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-IX/2011 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Juli 2012, dengan amar putusan, “Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”. Selanjutnya, setelah dipelajari secara saksama, telah ternyata Perkara Nomor 42/PUU-XI/2013 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, dalam Perkara Nomor 28/PUU-IX/2011 menggunakan dasar pengujian Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, sedangkan permohonan Pemohon menggunakan dasar pengujiannya adalah Pasal 17 dan Pasal 23A UUD 1945. Lebih lanjut, berkenaan dengan alasan konstitusional yang digunakan dalam Perkara Nomor 42/PUU-XI/2013 adalah mengenai frasa “hukum” di dalam hukum dan hak asasi manusia memberikan makna tidak adanya kepastian dikarenakan frasa hukum dan frasa hak asasi manusia yang tersebut pada UUD 1945 tidak secara spesifik dapat dipergunakan sebagai payung konstitusi terhadap urusan pemerintah. Sedangkan, alasan konstitusional dalam permohonan a quo adalah mengenai tidak dimasukkannya nomenklatur “pajak” sebagai urusan pemerintahan. Sementara itu, berkenaan dengan alasan konstitusional yang digunakan dalam Perkara Nomor 28/PUU-IX/2011 adalah karena frasa “selaku Kepala Pemerintahan” telah men-downgrade kedudukan Mahkamah Agung menjadi 53 berada di bawah Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Sedangkan alasan konstitusional dalam permohonan a quo adalah mengenai nomenklatur “pajak” dalam Pasal23A UUD 1945 diinterpretasikan pengelolaan pajak sebagai “pendapatan negara” oleh Presiden dalam kedudukan sebagai Kepala Negara; Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan dasar pengujian dalam permohonan Perkara Nomor 42/PUU-XI/2013 dan Perkara Nomor 28/PUU- IX/2011 dengan dasar pengujian permohonan a quo. Selain itu, terdapat pula perbedaan alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 42/PUU- XI/2013 dan Perkara Nomor 28/PUU-IX/2011 dengan alasan konstitusional permohonan a quo. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, permohonan a quo dapat diajukan kembali. Sementara itu, terkait dengan Pasal 6 UU 39/2008 dan norma Pasal 6 ayat (2) huruf a UU 17/2003, Mahkamah menilai tidak ada relevansinya untuk mengaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 karena terhadap norma a quo belum pernah dilakukan pengujian di Mahkamah. [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, masalah konstitusional yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah penempatan DJP sebagai subordinasi atau di bawah Kementerian Keuangan sebagaimana dimuat dalam norma Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 15 UU 39/2008 dan norma Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU 17/2003 bertentangan dengan UUD 1945. Persoalan tersebut menjadi sangat relevan karena selama ini DJP sebagai bagian dari Kementerian Keuangan. Sebagaimana didalilkan Pemohon, dalam rangka meningkatkan profesionalisme, independensi, transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban terhadap keberhasilan peningkatan tax ratio sehingga adanya kepentingan untuk membentuk lembaga khusus setingkat 54 kementerian yang memiliki otoritas memungut pajak/pendapatan negara terpisah dari Kementerian Keuangan. Bahwa terhadap masalah konstitusionalitas di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa kekuasaan pemerintahan negara sebagaimana dimuat antara lain dalam BAB III UUD 1945 merupakan suatu gambaran dalam mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Di antara upaya mempertegas sistem presidensial dimaksud adalah melakukan penataan terhadap lembaga negara dan fungsi dari lembaga-lembaga negara sesuai dengan amanat perubahan UUD 1945. Salah satu penataan lembaga negara adalah menyangkut kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam ketentuan norma Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sebelum perubahan UUD 1945, ketentuan Pasal 1 ayat (2) menyatakan “kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).” Setelah perubahan UUD 1945, ketentuan Pasal 1 ayat (2) menjadi menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Artinya, telah terjadi pergeseran dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi yang juga telah menciptakan suatu kaidah hukum bagi seluruh lembaga negara dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya berdasarkan pada konstitusi. Dalam kaitan mempertegas sistem pemerintahan presidensial, selain ketentuan di atas, tergambar juga pada ketentuan norma Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Menteri-menteri tersebut membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan dalam suatu kementerian negara yang pembentukan, pengubahan dan pembubarannya diatur dalam undang-undang [vide Pasal 17 UUD 1945]. Bahwa terkait dengan pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara dimaksud, dalam pembahasan perubahan UUD 1945 menjadi perdebatan fraksi-fraksi di MPR dan disetujui adanya kekuasaan Presiden terbatas karena dikehendaki setiap pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara haruslah berdasarkan undang-undang. Artinya, setelah adanya perubahan UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia menganut sistem checks 55 and balances (saling kontrol dan saling mengimbangi) antar lembaga negara. Dalam hal ini, pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan Presiden secara kelembagaan dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perubahan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 di atas, menegaskan dianutnya sistem pemerintahan presidensial dengan mempertegas kedudukan Presiden sebagai kepala negara (head of state) sekaligus sebagai kepala pemerintahan (head of government). [3.12.2] Bahwa dengan mendasarkan pada norma Pasal 23A UUD 1945, pada pokoknya pajak dan pungutan lain merupakan penerimaan negara yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Secara doktriner, kewenangan negara untuk memungut pajak bermula dari ajaran tentang hak-hak istimewa negara sebagai organisasi kekuasaan yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat dan hal tersebut telah diterima secara umum. Namun, sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, serta agar pelaksanaannya tidak sewenang-wenang, maka kewenangan negara untuk memungut pajak harus diatur dengan undang- undang. Pengaturan terhadap pajak dan pungutan lain merupakan penerimaan negara yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang- undang merupakan suatu bentuk penegasan terhadap prinsip kedaulatan rakyat sejalan dengan prinsip no taxation without representation. Dalam konteks ini, partisipasi rakyat tidak dilakukan secara langsung akan tetapi didasarkan pada sistem perwakilan rakyat melalui DPR yang dipilih melalui proses pemilihan umum yang demokratis. Artinya, negara dapat menentukan segala bentuk pungutan dan administrasi perpajakan sepanjang hal tersebut disetujui oleh pembentuk undang- undang. Bahwa sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam UUD 1945. Dalam UUD 1945 Bab VIII hal keuangan, antara lain, disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara sesuai 56 dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang [vide Penjelasan Umum UU 17/2003]. [3.12.3] Bahwa berkaitan dalil Pemohon berkenaan dengan penempatan DJP sebagai subordinasi atau di bawah Kementerian Keuangan sebagaimana dimuat dalam norma Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 15 UU 39/2008 dan norma Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU 17/2003 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga adanya kepentingan untuk membentuk lembaga khusus setingkat kementerian yang memiliki otoritas memungut pajak/pendapatan negara terpisah dari Kementerian Keuangan. Menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 23A UUD 1945, dan hal dimaksud, sewaktu- waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada maupun sesuai dengan perkembangan ruang lingkup urusan pemerintahan, atau dapat pula melalui upaya legislative review. Terlebih, terkait dengan pembentukan kementerian negara serta ketentuan mengenai pajak yang diatur dalam undang- undang, justru menggambarkan telah berjalannya mekanisme checks and balances terhadap kekuasaan negara, in casu Presiden secara kelembagaan oleh DPR sebagaimana pertimbangan hukum dalam Sub-paragraf [3.12.1] dan Sub-paragraf [3.12.2] di atas. Terlebih lagi, Mahkamah sebagai pengawal UUD 1945, sepanjang norma tersebut tidak bertentangan secara nyata dengan UUD 1945, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, serta tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, dan apalagi merupakan mandat dari rumusan norma pasal UUD 1945 maka, tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk membatalkan atau memaknai norma Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 15 UU 39/2008 dan norma Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU 17/2003 sebagaimana petitum Pemohon dalam permohonan a quo. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan penempatan DJP sebagai subordinasi atau di bawah Kementerian Keuangan sebagaimana dimuat dalam norma Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 15 UU 39/2008 dan norma Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU 17/2003 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga adanya kepentingan untuk membentuk lembaga khusus setingkat kementerian yang memiliki otoritas memungut pajak/pendapatan negara terpisah dari Kementerian Keuangan adalah tidak beralasan menurut hukum. 57 [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, norma Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 15 UU 39/2008 dan norma Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU 17/2003 sebagaimana didalilkan Pemohon telah ternyata tidak bertentangan dengan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 23A UUD 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 58 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 11.57 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Anwar Usman ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani 59 PANITERA PENGGANTI, ttd. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa