154/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 154/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Hanter Oriko Siregar Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional Alamat : Jalan Melati Raya Gren Pavilion Nomor 7, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 26 Agustus 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Agustus 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 156/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 154/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 27 Agustus 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 16 September 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan asas hukum yang terdapat dalam Pasal 24C ayat (1), menentukan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) selanjutnya disebut “UU KK”, Pasal 29 ayat (1) huruf a, pada intinya menentukan: Ayat (1) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: Huruf a “menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar republik Indonesia 1945”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut “UU MK”, Pasal 10 ayat (1) huruf a pada intinya menentukan: Ayat (1) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: Huruf a “menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar republik Indonesia 1945”; 4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), yang pada intinya menentukan bahwa: 3 Ayat (1), “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 tahun 2025 (PMK No. 7 Tahun 2025), Pasal 1 angka 3 jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (5), pada intinya menentukan: Pasal 1 angka 3, “Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 23 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. Pasal 2 ayat (1), “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perpu” Ayat (5), “Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perpu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 6. Bahwa mengacu kepada ketentuan hukum dan penjelasan tersebut di atas, maka MK berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Atas dasar tersebut, Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 169 huruf r; Pasal 182 huruf e; dan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu) Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada). Secara spesifik, Pemohon akan menguji Konstitusionalitas Pasal dimaksud yang selengkapnya menentukan sebagai berikut: UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu: Pasal 169 huruf r Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: 4 (r) “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat”. Pasal 182 huruf e Anggota DPD adalah perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: (e) “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat”. Pasal 240 ayat (1) huruf e Ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan”: (e). “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat”; Jo UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, Pasal 7 ayat (2) huruf c Ayat (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (c) “berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan Tingkat atas atau sederajat”. (Bukti P-2) Pengujian Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2); Pasal 22E ayat (1); Pasal 28G ayat (1); Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 7. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) jo Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang dan beralasan hukum bagi 5 Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menentukan syarat sebagai Pemohon dalam Permohonan Uji materiil suatu Undang- Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang selengkapnya sebagai berikut: Pasal 51 ayat (1) UU MK Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu; a. Perorangan warga negara Indonesia b. Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau Privat; atau d. Lembaga negara. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK ditentukan bahwa: “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD tahun 1945”; 2. Bahwa, syarat sebgai Pemohon dalam Permohonan Pengujian materiil suatu Undang Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga diatur dalam Pasal 4 PMK No. 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang selengkapnya ditentukan berikut: Pasal 4 ayat (1) PMK No. 7 tahun 2025 Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu, yaitu; a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; b. Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON 3. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi dalam Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang telah diuraikan di atas, 6 Pemohon dengan ini menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3) adalah peserta pemilu sebagaimana warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih yang telah terdaftar di DPT pada TPS: 004 Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan pada pemilihan umum sebelumnya (Bukti P-3) atas dasar itu, Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) untuk mempersoalkan norma yang mengatur syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Permohonan a quo; 4. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak-hak konstitusional yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2); Pasal 22E ayat (1); Pasal 28G ayat (1); Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang kemudian hak-hak tersebut tercederai dengan keberlakuan Pasal 169 huruf r; Pasal 182 huruf e; dan Pasal 240 ayat (1) huruf e, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 7 ayat (2) huruf c, UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara a quo. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan batu uji. Pasal- Pasal tersebut adalah sebagai berikut”. Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang” Pasal 22E ayat (1) Ayat (1) “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” Pasal 28G ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28I ayat (4) “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. 4.1. Bahwa Pemohon memiliki hak sebagaimana yang ditentukan oleh konstitusi yakni hak untuk memilih secara demokratis dan juga mempersoalkan norma yang mengatur syarat pencalonan Presiden 7 dan Wakil Presiden; DPD; DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota; Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota yang dimohonkan oleh Pemohon, di mana keputusan atau kebijakan-yang dibuat pejabat dalam kedudukan jabatan tersebut adalah mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan juga masa depan Pemohon. Konstitusi menjamin dan melindungi hak pemohon untuk memperoleh kehidupan yang jauh lebih baik dan pelaksanaanya oleh seluruh jabatan in casu, Maka untuk itu, Pemohon berhak untuk dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden, serta seluruh Jabatan in casu oleh orang yang cakap, berintegritas, dan memiliki kemampuan intelektual yang memadai untuk mengelola negara Indonesia dan memberikan perlindungan bagi diri Pemohon, keluarga, kehormatan, martabat, rasa aman dan perlindungan dari ancaman rasa takut untuk berbuat segala sesuatu atau tidak berbuat segala sesuatu. 4.2. Hak Pemohon untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jabatan in casu yang dilaksanakan melalui Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 4.3. Hak Pemohon atas “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, baik untuk Pemohon dan juga untuk seluruh warga negara Indonesia, dan hal tersebut adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.[vide; UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4)] Karena itu, syarat pendidikan minimal lulusan SMA sederajat untuk seluruh jabatan in casu, Pemohon menilai tidak cukup baik dikarenakan memiliki kemampuan intelektual yang terbatas dan tidak memadai-untuk mengelola dan melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh konstitusi. 4.4. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia, sebagai masyarakat yang dilindungi haknya oleh konstitusi, atas nama kedaulatan rakyat sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, memiliki hak dipimpin oleh presiden yang kompeten dan memiliki intelektual yang memadai, berhak atas pelayanan seluruh pejabat in casu, atas tata kelola negara dan seluruh kebijakan, harus 8 mengedepankan kepentingan rakyat di atas segala-galanya, bukan kepentingan sekelompok orang atau partai politik semata. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 5. Bahwa selain sebagaimana dimaksud dan yang telah diuraikan di atas, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2017 dan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1 UU MK Jo Pasal 4 ayat (2) PMK No 7 Tahun 2025, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional yang pada intinya menentukan sebagai berikut: a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 6. Bahwa dampak persyaratan pendidikan yang rendah untuk calon Presiden dan untuk seluruh jabatan in casu dalam permohonan a quo adalah merugikan hak konstitusional Pemohon. Norma ini menetapkan standar minimal pendidikan yang terlalu rendah untuk posisi jabatan tertinggi dalam pemerintahan negara, dan juga untuk seluruh jabatan in casu selaku pembuat kebijakan ataupun peraturan perundang-undangan—yang seluruhnya mempengaruhi kehidupan sosial dan masa depan Pemohon. Sementara negara mewajibkan guru Sekolah Dasar (SD) minimal lulusan Pendidikan S-1, adalah sebuah ironi di mana guru SD hanya bertanggung jawab terhadap anak-anak muridnya, sebatas pada ruang lingkup sekolah yang sangat kecil, 9 jika dibandingkan negara dengan segala kompleksitasnya dan kerumitan dalam membuat rancangan undang-undang-harus mempertimbangkan segala aspek. 6.1. Bahwa Pasal a quo merugikan hak konstitusional Pemohon karena membuka ruang atau berpotensi untuk meloloskan seluruh pejabat in casu yang tidak kompeten dan tidak memberikan jaminan konstitusional atas pemerintahan yang dijalankan oleh pemimpin yang kompeten dan memiliki kapasitas intelektual yang memadai, sementara Pemohon sebagai warga negara berhak atas tata kelola negara yang dijalankan secara bertanggung jawab, rasional, dan berdasarkan ilmu pengetahuan serta keahlian, guna menjalankan dan memastikan segala sebagaimana dijamin dalam prinsip negara hukum Pasal 1 ayat (3) dan kepastian hukum yang adil Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 6.2. Norma Pasal a quo dalam permohonan Pemohon telah merugikan hak konstitusional Pemohon, di mana menentukan syarat pendidikan yang terlalu rendah untuk jabatan tertinggi. Hal ini, menimbulkan potensi besar atas terpilihnya pejabat negara in casu yang tidak memiliki kompetensi yang layak. Sementara kebijakan atau keputusan para pejabat in casu, langsung mempengaruhi kehidupan Pemohon sebagai warga negara, termasuk dalam hal ekonomi, pendidikan, lingkungan serta keamanan sosial, yang seharusnya ditangani oleh pemimpin dengan tingkat kecakapan akademik dan pengalaman intelektual yang tinggi; 6.3. Bahwa norma Pasal a quo membuka peluang terhadap calon Presiden dan wakil presiden serta seluruh jabatan in casu dengan Pendidikan yang justru lebih rendah dari Pemohon serta berpotensi besar untuk meloloskan calon presiden dan wakil presiden yang tidak memiliki kapasitas intelektual yang memadai dan kompetensi yang layak—dalam pengelolaan negara secara baik dan berkualitas. Karena itu, Pemohon merasa sangat dirugikan hak konstitusionalnya, terlebih lagi akibat dari kemampuan intelektual yang tidak memadai dari seorang Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih, menjadi bahan pergunjingan dan olok- olokan diberbagai platform media sosial, sebagai suatu dampak dari 10 kepemimpinan yang buruk dan minimnya kapasitas. Contohnya, ketidakmampuan membedakan antara hutan dan perkembunan sawit, antara asam sulfat dan asal folat dan sebagainya; 7. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah” dirugikan oleh berlakunya seluruh norma Pasal a quo dalam permohonan Pemohon dan mengurangi hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28I ayat (1) tersebut. Karena memberikan ruang bagi calon untuk seluruh pejabat in casu tanpa filter yang memuat prinsip rasionalitas, meritokrasi dan proporsionalitas, sehingga memungkinkan calon terpilih adalah orang yang tidak kompeten dan memiliki kapasitas intelektual yang memadai. 8. Hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1), “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” adalah dirugikan oleh berlakunya norma seluruh Pasal a quo dalam permohonan Pemohon dan mengurangi hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28G ayat (1) tersebut, karena dengan berlakunya norma Pasal a quo telah menyebabkan hak Pemohon untuk mendapatkan kesempatan dipimpin oleh seluruh pejabat, in casu yang baik dan berkualitas. Persyaratan Pendidikan yang terlalu rendah akan membuka ruang bagi figur yang tidak mumpuni secara intelektual untuk memengang kekuasaan secara sah, hal tersebut berpotensi menghasilkan Keputusan yang merusak tatanan hukum, ekonomi, sosial, dan hubungan iternasional. KERUGIAN BERSIFAT AKTUAL 9. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang sejak pertengahan tahun 2016 aktif menyampaikan pendapat melalui tulisan opini maupun artikel di media daring, seperti Qureta.com, geotimes.id, piramida.id, kompasiana.com, visiokreatif.com, salingnews.com yang membahas 11 berbagai tema mulai dari lingkungan, politik, hukum, hingga humaniora. Salah satu tulisan Pemohon yang terbaru di geotimes.id adalah berjudul “Standar Pemimpin Bangsa; Menguji Logika Putusan MK” [https://geotimes.id/opini/standar-pemimpin-bangsa-menguji-logika-putusan- mk/]. Sejak tahun 2016 hingga 2022, Pemohon telah menulis kurang lebih 40 artikel di media Qureta.com, yang dibaca oleh ribuan orang dan juga tulisan- tulisan para penulis lainnya—telah mencapai jutaan pembaca. Pada saat pertama pengalaman Pemohon menulis, telah mengalami 11 (sebelas) kali penolakan dari redaktur untuk terbit di Qureta.com, namun pada akhirnya tulisan Pemohon terbit juga. Sejak saat itu, Pemohon terus aktif menulis artikel ataupun opini di Qureta.com, hingga pada suatu ketika Pemohon mendapat souvenir baju kaos bertuliskan “I am a writer Qureta”. Tapi saat ini, media Qureta.com tersebut mengalami pemblokiran oleh kominfo karena tuduhan sebagai sarana menyebarkan berita hoax. Tindakan dan kebijakan pemerintah tersebut telah merugikan hak konstitusional Pemohon serta membungkam kebebasan berpikir sesuai Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; 10. Bahwa pengalaman Pemohon menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan pejabat publik sangat berpengaruh terhadap ruang kebebasan berekspresi. Pada awal periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Pemohon dapat menulis secara leluasa termasuk mendukung kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap Masyarakat luas. Namun, pada periode kedua, ketika Pemohon dan kebanyakan para penulis lainnya mulai mengkritisi kebijakan pemerintah, media tempat Pemohon menulis mengalami pemblokiran oleh Kominfo sekitar tahun 2017 tanpa alasan dan landasan hukum yang jelas, bahkan akhirnya tidak dapat diakses lagi—tulisan Pemohon sejumlah 40 artikel dan opini, hilang seketika. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pejabat negara memiliki dampak langsung terhadap hak warga negara untuk berpendapat sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945; 11. Bahwa MK dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa pembatasan hak memilih dan dipilih dapat dibenarkan sepanjang bertujuan untuk memastikan tercapainya kepentingan umum yang lebih besar, salah 12 satunya menjaga kualitas penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, syarat pendidikan minimal S-1 bagi calon presiden dan pejabat negara adalah bentuk pembatasan yang konstitusional, proporsional, dan rasional demi melindungi hak konstitusional seluruh rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang cakap, berintegritas, dan berpikir visioner. 12. Pemohon saat ini hidup dalam sistem politik yang memungkinkan orang tanpa pemahaman akademis yang cukup–misalnya pengetahuan dalam ekonomi makro, hukum tata negara, atau hubungan internasional, semuanya diperlukan untuk memimpin negara. Ini berdampak pada produksi kebijakan yang tidak berbasis ilmu pengetahuan, populisme pragmatis, dan bahkan kebijakan yang merugikan Masyarakat. Keputusan presiden dan seluruh jabatan in casu mempengaruhi harga sembako, arah Pendidikan, subsidi, kesehatan, penanganan krisis, jumlah pengangguran, dan bahkan kebebasan berekspresi. Jika Presiden dan seluruh jabatan in casu tidak memiliki landasan Pendidikan yang kuat, maka besar kemungkinan kebijakan yang dibuat tidak berbasis data, tidak rasional, atau malah populis tanpa arah. Dan segala kebijakan semacam hal itu, sudah dan sedang dialami Pemohon, baik dalam bentuk beban ekonomi, kualitas layanan publik yang menurun, kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pendapat, maupun ketimpangan Pembangunan dan lain sebagainya; KERUGIAN POTENSIAL 13. Bahwa jika norma sebagaimana dalam permohonan a quo terus menerus berlaku, Pemohon berisiko mengalami dampak kebijakan yang buruk akibat dipimpin oleh Presiden dan seluruh pejabat in casu, dikarenakan minim kapasitas intelektual, namun legal secara formal dan hal ini dapat mengakibatkan; disintegrasi tata kelola, penyalahgunaan kekuasaan akibat keterbatasan pemahaman sistematik, ketergantungan mutlak pada pembisik/penasihat—yang dimungkinkan tidak dapat bertanggung jawab secara politik. 14. Bahwa akibat langsung dari diberlakukannya norma yang menetapkan persyaratan pendidikan paling rendah tamat SMA/sederajat bagi calon Presiden, Wakil Presiden, serta jabatan publik lainnya (DPD, DPR, DPRD, 13 Gubernur, Bupati, dan Walikota), Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang nyata dan terukur, sebagaimana berikut ini: a. Kehilangan Jaminan atas Pemerintahan yang Berkualitas Pemohon sebagai warga negara kehilangan jaminan konstitusional atas penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh pemimpin yang memiliki kecakapan intelektual, kemampuan berpikir strategis, dan penguasaan multidisiplin ilmu yang seharusnya menjadi prasyarat minimum dalam pengelolaan negara. Dalam hal ini, hak Pemohon untuk memperoleh tata kelola negara yang rasional, efisien, dan berbasis keilmuan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjadi tercederai; b. Terpapar Risiko Kebijakan yang Merugikan Dengan terbukanya peluang bagi figur-figur yang tidak memiliki kapasitas akademik yang memadai untuk menduduki jabatan publik strategis, maka Pemohon sebagai warga negara berada dalam posisi rentan terhadap lahirnya kebijakan-kebijakan publik yang salah arah, tidak berbasis data, atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dampaknya tidak bersifat hipotetik, melainkan riil dan aktual, karena kebijakan yang keliru dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau lingkungan dapat secara langsung menurunkan kualitas hidup Pemohon. c. Terganggunya Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Standar pendidikan yang rendah dalam proses rekrutmen pejabat publik merusak kepastian hukum dan rasa keadilan konstitusional yang seharusnya dijaga negara. Ketika seorang guru SD diharuskan berpendidikan S-1 untuk mendidik anak-anak, tetapi Presiden yang memimpin negara hanya disyaratkan tamat SMA, maka telah terjadi ketimpangan standar legal yang mengganggu logika hukum dan keadilan substantif. Pemohon mengalami kerugian karena hidup dalam sistem hukum yang tidak konsisten, tidak rasional, dan diskriminatif terhadap profesi tertentu. 14 d. Menurunnya Kualitas Demokrasi dan Representasi Politik Dengan rendahnya filter akademik minimal dalam pencalonan pejabat publik, kualitas demokrasi mengalami degradasi serius. Rakyat, termasuk Pemohon, tidak lagi dijamin untuk diwakili oleh individu yang benar-benar kompeten. Akibatnya, proses representasi politik menjadi cacat secara substantif, karena kuasa rakyat berpotensi dialihkan kepada individu yang tidak memiliki kecakapan berpikir strategis, namun hanya populer secara politik. Ini secara langsung merugikan hak Pemohon atas demokrasi yang berkualitas, partisipatif, dan substantif. e. Rasa Frustrasi terhadap Kepemimpinan Nasional; Kerugian konstitusional yang dialami Pemohon tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga psikologis dan sosial. Ketika Pemohon sebagai warga negara yang memiliki pendidikan tinggi menyaksikan pejabat publik strategis justru tidak memiliki latar belakang pendidikan memadai, timbul perasaan frustrasi, hilangnya kepercayaan terhadap negara, serta kegelisahan akan masa depan bangsa. Hal ini merupakan kerugian yang nyata terhadap hak konstitusional atas kehidupan berbangsa dan bernegara yang layak dan bermartabat. f. Potensi Disfungsionalisasi Lembaga Negara Pemohon juga mengalami kerugian karena lemahnya kapasitas intelektual para pejabat publik berpotensi menjadikan lembaga negara tidak berfungsi secara optimal. Presiden dan jajaran pejabat publik memiliki tanggung jawab merumuskan kebijakan lintas sektor: ekonomi, hukum, pertahanan, teknologi, diplomasi, dan lingkungan. Bila tanggung jawab ini dijalankan oleh individu yang tidak memiliki bekal akademik yang memadai, maka kerusakan sistemik terhadap fungsi lembaga negara adalah keniscayaan. Pemohon sebagai warga negara akan terdampak langsung dari disfungsi tersebut. g. Hak atas Pemimpin Berkualitas Dilucuti oleh Negara Konstitusi memberikan hak kepada setiap warga negara untuk dipimpin oleh individu yang berkualitas dan memiliki kapasitas memadai dalam menjalankan amanat konstitusi. Ketika negara menetapkan batas pendidikan terlalu rendah, tanpa mempertimbangkan tantangan 15 multidimensi yang dihadapi bangsa, maka negara telah mengabaikan hak rakyat untuk memperoleh kepemimpinan yang cakap, adil, dan visioner. Ini adalah bentuk nyata dari pengabaian hak konstitusional Pemohon. 15. Bahwa dengan demikian, kerugian konstitusional Pemohon tidak bersifat hipotetis melainkan riil, langsung, dan aktual, baik dari segi politik, hukum, ekonomi, sosial, maupun psikologis. Norma yang menetapkan batas pendidikan terlalu rendah untuk jabatan publik strategis telah secara sistemik merendahkan kualitas pemerintahan, membahayakan hak-hak dasar Pemohon, dan mengikis harapan terhadap demokrasi yang substantif dan meritokratis. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sepatutnya mempertimbangkan kerugian ini sebagai dasar konstitusional untuk menyatakan norma a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang dijamin UUD NRI Tahun 1945, karena itu Pemohon beralasan hukum untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 169 huruf r; Pasal 182 huruf e; dan Pasal 240 ayat (1) huruf e, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang pada intinya menentukan: Bakal calon Presiden serta seluruh jabatan in casu harus memenuhi persyaratan yakni khusus “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat” adalah bertentangan dengan konstitusi; 17. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan Permohonan Pemohon, maka kerugian konstitusional Pemohon akan hapus dengan sendirinya. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMOHON PERMOHONAN PEMOHON TIDAK NEBIS IN IDEM Pemohon menjelaskan terlebih dahulu mengenai syarat pengujian materiil terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang sudah pernah dilakukan pengujian sebagaimana ketentuan norma hukum yang 16 terdapat di dalam Pasal 60 UU No. 7 Tahun 2020 dan Pasal 72 PMK No. 7 Tahun 2025 sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan Pasal 169 huruf r UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu telah pernah diajukan sebanyak 1 (satu) kali untuk dimohonkan pengujian materiil ke MK, dengan ringkasan isi putusan dan Permohonan sebagai berikut: Tabel 1: Persandingan Putusan atas Permohonan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf r UU No. 7 Tahun 2017 No. No. Perkara Objek Permohonan Dasar Pengujian/ Batu Uji Amar Putusan 1. Putusan No. 87/PUU- XXIII/2025 Pasal 169 huruf r UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28I ayat (4) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya 2. Permohonan No. 154/PUU- XXIII/2025 Pasal 169 huruf r; Pasal 182 huruf e; dan Pasal 240 ayat (1) huruf e, UU No. 7 Tahun 2017 Pemilu jo Pasal 7 Ayat (2) huruf c, UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 1 ayat (2); Pasal 22E ayat (1); Pasal 28G ayat (1); Pasal 28I ayat (4) Belum Putusan 2. Bahwa sebelumnya terkait dengan Pasal 169 huruf r UU No. 07 tahun 2017 sudah pernah dilakukan Permohonan Pengujian Undang-Undang sebagaimana tercantum pada tabel di atas yang dapat Pemohon jabarkan sebagai berikut: 2.1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 merupakan permohonan pengujian materil Pasal 169 huruf r UU No. 07 Tahun 2017 oleh Pemohon perseorangan Hanter Oriko Siregar, S.H. dan Horison Sibarani, S.H. yang mempersoalkan konstitusionalitas norma persyaratan Pendidikan untuk calon Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi persyaratan yakni khusus “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah 17 menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat” yang bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945. Dalam pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana dalam Permohonan a quo menentukan pada intinya; “Apabila dikaitkan dengan petitum permohonan para Pemohon, salah satu persyaratan bagi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berkenaan dengan syarat pendidikan. Dalam hal ini, Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sama sekali tidak menentukan persyaratan mengenai pendidikan, in casu persyaratan batasan pendidikan paling rendah/minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Oleh karena itu, ketentuan dalam norma Pasal 169, Pasal 170, dan Pasal 171 UU 7/2017 adalah merupakan delegasi dari Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Persyaratan yang demikian, termasuk syarat berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, dikategorikan sebagai suatu kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang tetap dinilai konstitusional sepanjang tidak melanggar: moralitas; tidak melanggar rasionalitas; bukan ketidakadilan yang intolerable; tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang; bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan; tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945; tidak menegasikan prinsip-prinsip dalam UUD NRI Tahun 1945; tidak bertentangan dengan hak politik; tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat; tidak dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur); serta tidak melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan (detournement de pouvoir). Bahwa dalam konteks perkara a quo, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memberikan pemaknaan baru ketentuan norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 menjadi “berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat”, dalam batas penalaran yang wajar, pemaknaan baru demikian justru mempersempit peluang sehingga dapat membatasi warga negara yang akan diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden dan wakil presiden. Persyaratan sebagaimana diatur dalam norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 sama sekali tidak menutup kesempatan bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum untuk mengajukan calon dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, termasuk batas pendidikan sebagaimana yang dikehendaki para Pemohon. Artinya, apabila syarat pendidikan paling rendah/minimum adalah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, maka kandidat yang 18 dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden tidak hanya terbatas pada kandidat yang hanya tamat sekolah menengah atas/sederajat, melainkan juga kandidat yang telah menempuh atau menamatkan pendidikan tinggi (higher education). Namun demikian, apabila pemaknaan norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 diubah sebagaimana petitum para Pemohon, kandidat yang dapat diajukan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden hanya terbatas pada kandidat yang telah lulus sarjana strata satu (S-1)/sederajat. Selain itu, menurut Mahkamah pemenuhan hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan persyaratan atas sesuatu (dalam hal ini syarat bagi calon presiden dan calon wakil presiden), sepanjang persyaratan demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan tersebut dan tidak mengandung unsur diskriminatif, serta tidak melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma berkenaan dengan persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf r UU 7/2017”. 2.2. Bahwa Permohonan Pemohon Perkara Nomor 154/PUU-XXIII/2025 merupakan pengujian konstitusionalitas Pasal 169 huruf r; Pasal 182 huruf e; dan Pasal 240 ayat (1) huruf e, UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, diajukan oleh Pemohon selaku warga negara Indonesia dengan menguji seluruh ketentuan norma dalam permohonan a quo untuk seluruh jabatan in casu yakni “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat” adalah bertentangan dengan konstitusi dengan batu uji Pasal 1 ayat (2); Pasal 22E ayat (1); Pasal 28G ayat (1); Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang dalam petitum Pemohon meminta khususnya pada poin nomor 2 yakni sebagai berikut; “Menyatakan Pasal 169 huruf r; Pasal 182 huruf e; dan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan secara bersyarat (Conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, 19 sepanjang tidak dimaknai: Pasal 169 huruf r “berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat” Pasal 182 huruf e, “berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat” Pasal 240 ayat (1) huruf e “berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat” Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan secara bersyarat (Conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Permohonan Judicial Review UU Pemilu jo UU Pilkada | Page. 33 Dari 34 Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai; “berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat” 3. Bahwa syarat pengujian materiil yang dapat dimohonkan pengujian kembali telah diatur dalam ketentuan Pasal 60 UU No. 7 Tahun 2020 jo Pasal 72 PMK No. 7 Tahun 2025, yang secara rinci dijelaskan berikut: Pasal 60 UU No. 7 Tahun 2020: 1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Jo Pasal 72 PMK No. 7 Tahun 2025 1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 4. Bahwa persyaratan terhadap syarat pengujian materiil yang pernah dimohonkan pengujian kembali yang tercantum dalam Pasal 60 UU No 7 tahun 2020 Jo Pasal 72 PMK No. 7 tahun 2025, setidaknya harus memenuhi 2 syarat yakni adanya dasar pengujian yang berbeda, atau alasan 20 permohonan yang berbeda. Dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 dalam pertimbangan hukumnya terkait permohonan tidak nebis in idem yakni sebagai berikut: [3.8.4] Bahwa meskipun dalam perkara nomor 17/PUU-XVIII/2020 dan permohonan a quo menggunakan dasar pengujian yang sama yakni Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, akan tetapi dalam uraiannya Pemohon a quo menguraikan pertentangan pasal-pasal yang diuji tidak hanya dengan ketidakadilan namun juga ketidakpastian dan diskriminasi upaya hukum yang juga merupakan nilai atau asas yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, terdapat perbedaan alasan permohonan Pemohon a quo dengan Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020 yakni Pemohon a quo secara spesifik telah menguraikan alasan tidak adanya upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditur sebagaimana dialami oleh Pemohon. Oleh karena itu, dalam petitum permohonan Pemohon a quo memohon menyatakan pasal-pasal yang diuji tidak sekadar inkonstitusional sebagaimana yang dimohonkan dalam Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020, namun inkonstitusional bersyarat. Terlebih lagi, dalam permohonan a quo pasal yang diuji tidak hanya Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 sebagaimana perkara nomor 17/PUU-XVIII/2020, akan tetapi juga terdapat pengujian terhadap Pasal 295 ayat (1) UU 37/2024 yang menentukan ketiadaan Upaya hukum peninjauan Kembali terhadap persoalan konstitusional yang dihadapi Pemohon. 5. Bahwa sebagaimana permohonan a quo disandingkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025, terdapat dasar pengujian atau batu uji yang berbeda yakni, Pasal 1 ayat (2); Pasal 22E ayat (1); Pasal 28G ayat (1); Pasal 28I ayat (4), UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana alasan permohonan bahwa Pemohon mendalilkan dengan adanya ketentuan Pasal 169 huruf r; Pasal 182 huruf e; dan Pasal 240 ayat (1) huruf e, UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c, UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, telah merugikan hak konstitusional Pemohon. Norma ini menetapkan standar minimal Pendidikan yang terlalu rendah untuk posisi jabatan tertinggi dalam pemerintahan/negara. Sehingga membuka ruang bagi seluruh jabatan in casu untuk terpilihnya calon pejabat yang tidak kompeten dan tidak memenuhi kemampuan intelektual yang cukup. Atas dasar itu, merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh presiden dan seluruh pejabat in casu yang kompeten, baik dan bekualitas. Norma a quo tersebut juga menghambat hak konstitusional Pemohon untuk 21 memperoleh seluruh pejabat in casu yang kompeten dan berkualitas untuk menjalankan amanat dari konstitusi; 6. Bahwa terdapat alasan-alasan yang berbeda dalam permohonan a quo yakni seluruh norma dalam permohonan a quo bertentangan dengan konstitusi karena melanggar prinsip rasionalitas substantif hukum, melukai asas proporsionalitas, asas akuntabilitas dan prinsip meritokrasi dalam negara hukum demokratis—yang seluruhnya tidak dijadikan dasar pengajuan dalam perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU- XXIII/2025. Norma Pasal a quo dalam Permohonan, tidak memberikan jaminan konstitusional atas pemerintahan yang dijalankan oleh pemimpin atau pejabat publik yang kompeten dan memiliki kapasitas intelektual yang memadai, pada hal Pemohon sebagai warga negara berhak atas tata kelola negara yang dijalankan secara bertanggung jawab, rasional, dan berdasarkan ilmu pengetahuan serta keahlian sebagaimana dijamin dalam prinsip negara hukum Pasal 1 ayat (3) dan kepastian hukum yang adil Pasal 28D ayat (1), serta perlindungan, kepastian hukum dan pemenuhan hak asasi manusia Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Syarat pendidikan yang terlalu rendah tersebut berdampak terhadap terpilihnya seluruh pejabat in casu yang tidak kompeten, yang masing-masing keputusan ataupun kebijakannya langsung mempengaruhi kehidupan Pemohon sebagai warga negara, termasuk dalam hal ekonomi, Pendidikan, lingkungan serta keamanan sosial, yang seharusnya ditangani oleh pemimpin dengan tingkat kecakapan akademik dan pengalaman intelektual yang tinggi. Karena itu syarat pendidikan yang terlalu rendah untuk jabatan tertinggi di pemerintahan bertentangan dengan konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Atas dasar itu, Pemohon meminta agar Pasal a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (Conditionally unconstitutional) sesuai dengan Petitum Pemohon yang akan dijelaskan di bagian akhir. 7. Bahwa meskipun norma UU yang diujikan oleh Pemohon sama dengan yang pernah diperiksa oleh MK dengan amar putusan menolak permohonan Pemohon untuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025. Namun terdapat perbedaan batu uji dan alasan-alasan Permohonan 22 154/PUU-XXIII/2025 yakni pengujian Pasal 169 huruf r; Pasal 182 huruf e; dan Pasal 240 ayat (1) huruf e, UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c, UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dan saat ini masih dalam tahap persidangan di Mahkamah. Permohonan perkara a quo didukung oleh alasan Permohonan Pemohon yang berbeda secara substansial dengan perkara No 87/PUU-XXIII/2025, baik dari segi alasan permohonan maupun batu uji yang digunakan, sehingga tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK No. 7 Tahun 2025, serta tidak melanggar prinsip nebis in idem; 8. Bahwa berdasarkan uraian dan tabel persandingan di atas dikaitkan dengan perkara a quo dengan memperhatikan syarat yang ditentukan Pasal 60 UU No 7 tahun 2020 Jo Pasal 72 PMK No. 7 tahun 2025, maka terhadap ketentuan norma a quo dapat dilakukan pengujian kembali kepada Mahkamah Konstitusi. MAHKAMAH SEBAGAI THE GUARDIAN OF THE CONSTITUTION DAN JUGA SEBAGAI MORAL CODE, UUD NRI TAHUN 1945, TIDAK BOLEH DIBACA HANYA SECARA TEKSTUAL, TETAPI JUGA DALAM KONTEKSTUAL. 9. Sebagai pelindung konstitusi (the guardian of the constitution), MK berwenang dan sah secara hukum untuk memberikan penafsiran terhadap ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang agar relevan dengan nilai-nilai dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Tafsir MK terhadap Konstitusionalitas Pasal-Pasal dalam Undang-Undang tersebut merupakan tafsir tunggal (the sole interpreter of the constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap Pasal-Pasal yang memiliki makna bercabang, ambigu, karet, dan/atau tidak jelas dan tidak sesuai dengan makna maupun kaidah dalam konstitusi, dapat pulak dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK atau sebaliknya tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, yang pada intinya menentukan: 23 Ayat (1) “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Ayat (2) “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”; 10. Bahwa mengutip pendapat Mahfud MD yang menyatakan bahwa, “MK bisa saja membuat putusan yang tidak ada panduannya dalam ketentuan hukum acara, bahkan secara ekstrem bisa keluar dari undang-undang apabila undang-undang itu tidak memberikan rasa keadilan”. Artinya, MK bisa saja membuat suatu putusan yang berisi perumusan norma baru. Hal tersebut, sudah cukup sering terlihat dalam putusan-putusan MK yang terdahulu yakni diantaranya: - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, merumuskan norma baru terhadap ketentuan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang semula berbunyi: “Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus SSmemenuhi persyaratan sebagai berikut:” dimaknai secara bersyarat oleh Mahkamah, menjadi: “2. Menyatakan Pasal 29 huruf e Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi, “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”. 24 - Putusan a quo juga memaknai secara bersyarat ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang semula berbunyi: “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.” dimaknai secara bersyarat oleh Mahkamah, menjadi: “3. Menyatakan Pasal 34 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang semula berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”. - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, merumuskan norma baru terhadap ketentuan Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang semula berbunyi: “Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan” dimaknai secara bersyarat oleh Mahkamah, menjadi: “Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik”; 25 11. Bahwa ditinjau dari putusan-putusan MK yang terdahulu, Mahkamah merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas hukum dan moral untuk menafsirkan norma-norma undang-undang yang dianggap bertentangan dengan semangat dan substansi konstitusi. Termasuk dalam hal ini adalah penilaian atas ketentuan yang bersifat kabur (ambiguous), multitafsir, melanggar asas rasionalitas, asas proporsionalitas, asas meritokrasi, asas akuntabilitas konstitusional, dan hak atas pemerintahan yang berkualitas [Pasal 28D dan Pasal 28G UUD NRI Tahun 1945]; 12. Dalam praktiknya, MK juga telah menunjukkan peran aktif sebagai Lembaga progresif yang tidak semata-mata tunduk pada legal-formalisme, melainkan mengedepankan keadilan substantif. Artinya keadilan harus di atas segala- galanya. Dalam hal ini, melalui putusan-putusan Mahkamah yang berisi rumusan norma baru, seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU- VII/2009 dapat dibenarkan secara hukum apabila dalam suatu undang- undang tidak mencerminkan suatu keadilan bagi setiap warga negara Indonesia. Karena itu, MK sebagai pelindung konstitusi (the guardian of the constitution) memiliki peran dan fungsi penting, serta sangat krusial dalam mengimbangi Lembaga-Lembaga negara lainnnya; 13. Bahwa kewenangan MK dalam melakukan pengujian konstitusionalitas permohonan a quo merupakan perwujudan prinsip check and balances yang menempatkan semua lembaga-lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga dapat saling mengontrol dan saling mengimbangi dalam praktik penyelenggaraan negara. Atas dasar tersebut, Pemohon dengan kesadaran penuh, meminta dan memohon kepada Mahkamah untuk menguji Persyaratan Pendidikan minimal SMA sederajat untuk seluruh jabatan in casu sebagaimana dalam permohonan a quo apakah telah memenuhi asas rasionalitas, asas proporsionalitas dan asas meritokrasi yang tidak bertentangan dengan Konstitusi dalam merajut pertanggungjawaban untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi kepada setiap pemangku jabatan in casu; 14. Pemohon tentu menyadari bahwa Permohonan a quo selayaknya untuk disuarakan kepada pemangku kebijakan atau pembuat Undang-Undang. 26 Tetapi melihat dari historis sejarah pembentukan UU Pemilu yang penuh dengan saraf kepentingan sekelompok orang ataupun partai politik penguasa dan bukan mewakili kepentingan Masyarakat secara keseluruhan (terutama Masyarakat yang termarjinalkan), terlebih lagi kritik masyarakat maupun dari kalangan akademis oleh seluruh pemangku jabatan in casu, mereka cenderung menganggap bahwa suara rakyat atau kritikan masyarakat merupakan sebagai bentuk ancaman, dan/atau sebagai upaya pemecah belah bangsa. Karena itu, keberadaan Mahkamah, adalah sesuatu hal yang baik dalam negara hukum dan sebagai langkah progresif untuk mengoreksi kinerja antara lembaga negara khususnya dalam proses pendewasaan politik berbangsa dan bernegara, kehadiran MK juga merupakan sebagai penegasan terhadap prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi (hak konstitusional) yang telah dijamin oleh konstitusi terhadap Pemohon dan seluruh Warga Negara; 15. Dengan demikian, Pemohon sebagai warga negara Indonesia, yang ingin Indonesia maju dan memiliki power di mata dunia, serta keinginan dipimpin oleh Presiden yang cerdas dan dihormati di seluruh dunia dan juga untuk seluruh para pejabat in casu, punya dan memiliki kapasitas intelektual yang tinggi—atas dasar itu, melalui Permohonan a quo, ingin mempertanyakan sebenarnya; sejauh mana makna Mahkamah sebagai pelindung konstitusi (the guardian of the constitution) dalam menjalankan peran dan fungsinya? Sejalan dengan itu, mengutip pendapat Jimly Asshidiqie, Mahkamah Konstitusi berfungsi yakni; pengawal konstitusi (the guardian of constitution); penafsir akhir konstitusi (the last interpreter of constitution); pengawal demokrasi (the guardian of democratization) dan pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights), dan sebagaimana yang ditambahkan oleh Arief Hidayat, bahwa Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal ideologi negara (the guardian of ideology). Oleh karena itu, Pemohon sebagai warga negara, apakah dalam konstitusi tidak dapat dibenarkan jika mengutarakan hak dan meminta untuk dipimpin oleh para pejabat yang jauh lebih kompeten dan/atau oleh Presiden yang jauh lebih berkualitas, dengan menetapkan standarisasi syarat pendidikan minimal 27 Pendidikan Tinggi atau yang sederajat, sebagai upaya penyaringan untuk memperoleh kualitas pemimpin yang lebih baik; PERSYARATAN PENDIDIKAN MINIMAL SMA UNTUK CAPRES DAN SELURUH JABATAN IN CASU BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI 16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf r; Pasal 182 huruf e; dan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang pada intinya seluruh ketentuan dimaksud menentukan syarat minimal Pendidikan untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden; DPD; DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota; Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan yakni “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat”—adalah melanggar konstitusi, dengan pertimbangan hukum dan argumentasi Pemohon yang akan diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini; 17. Persyaratan pendidikan SMA sederajat untuk seluruh jabatan in casu, terkhusus untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi Konstitusional. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam konsep Rechtsstaat maupun rule of law, hukum bukan hanya menjadi sumber legitimasi kekuasaan, melainkan juga alat untuk menjamin kualitas kekuasaan itu sendiri. Maka, kebijakan hukum terkait syarat calon Presiden dan seluruh jabatan in casu harus berpijak pada prinsip rasionalitas, akuntabilitas konstitusional, proporsionalitas, meritokrasi dan bukan sekadar administrative; Sejalan dengan pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie yang pada intinya menyatakan: “prinsip negara hukum bukan sekadar tertulisnya hukum, melainkan sejauh mana hukum itu menjamin nilai-nilai keadilan, rasionalitas, 28 dan perlindungan hak rakyat” [Vide: Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, 2016]. Artinya, seluruh hak tersebut, hanya dimungkinkan tercapai jika para pemangku jabatan in casu memiliki kapasitas intelektual yang memadai untuk mengelola negara Indonesia dengan baik. Karena itu, syarat Pendidikan SMA sederajat sebagai batas minimum untuk jabatan tertinggi di eksekutif dan legislatif dan/atau untuk seluruh jabatan in casu tidak memenuhi unsur rasionalitas substantif hukum dan justru melukai asas proporsionalitas serta akuntabilitas dan prinsip meritokrasi dalam negara hukum demokratis; 18. Kapasitas kepemimpinan Presiden dan seluruh jabatan in casu secara rasionalitas membutuhkan kompetensi akademik yang lebih tinggi atau kualifikasi intelektual yang tinggi. Presiden berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memimpin sistem birokrasi modern, mengelola hubungan luar negeri atau diplomasi luar negeri, ekonomi makro, hukum nasional, bertanggung jawab dalam keamanan nasional, hingga penentu arah Pembangunan. Demikian juga untuk seluruh jabatan in casu bertanggung jawab dalam membuat rancangan UU atau Peraturan Perundang-Undangan, menjalankan fungsi negara, pemerintahan, fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan tanggung jawab besar lainnya—yang seluruh kebijakannya langsung berdampak kepada kehidupan Pemohon dan semua masyarakat Indonesia. Maka, dalam penalaran yang wajar, kompleksitas tanggung jawab jabatan in casu, secara logis dan objektif membutuhkan kapasitas intelektual dan kemampuan multidisipliner menjadi syarat mutlak, bukan opsional; 19. Bahwa seluruh jabatan in casu memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, jabatan in casu memiliki peran yang sangat krusial dalam membuat kebijakan dan juga Peraturan Perundang-Undangan yang mempengaruhi langsung kehidupan Pemohon dan juga seluruh Masyarakat Indonesia— misalnya legislatif, perannya sangat penting dalam mengawasi kinerja pemerintah, demikian juga sebaliknya. Karena itu, Supremasi konstitusi menuntut setiap jabatan publik diatur persyaratannya secara proporsional dengan tanggung jawab yang diemban. Oleh karena itu, menetapkan syarat 29 Pendidikan minimal SMA bagi jabatan eksekutif tertinggi dan legislatif justru mencederai prinsip akuntabilitas konstitusional; 20. Mengutip pendapat Prof. Saldi Isra yang pada intinya menegaskan bahwa “Kualitas kepemimpinan dalam sistem presidensial sangat bergantung pada kapasitas personal presiden. Maka, syarat pencalonan tidak bisa hanya bersifat formal, tetapi juga harus mencerminkan kualitas substantif dari tanggung jawab yang akan diemban” [Saldi Isra, MK dan Standar Calon Presiden, 2021] artinya, syarat untuk menduduki jabatan seluruh in casu harus disesuaikan secara proporsional dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban dalam jabatan secara rasional. Kemampuan dan kapasitas intelektual yang memadai, harus menjadi syarat utama. Indonesia perlu belajar pada negara Singapura di mana negara tersebut dalam menentukan syarat calon presiden cukup selektif dan ketat. Dalam konstitusi Singapura yang telah diperbaruhi pada tahun 2016, Pasal 19 menentukan kualifikasi calon Presiden, beberapa diantaranya; - Persyaratan sektor publik adalah bahwa orang tersebut memiliki pengalaman menjabat 3 tahun atau lebih sebagai Menteri, ketua mahkamah Agung, Ketua DPR, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pelayanan Publik, Auditor Jenderal, Akuntan jenderal atau Sekretaris Tetap. - Memenuhi persyaratan layananan sektor swasta adalah bahwa orang tersebut memiliki pengalaman menjabat sebagai kepala eksekutif sebuah perusahaan dengan pengalaman 3 tahun atau lebih, dan persyaratan lainnya yang membuktikan kualitas calon presiden tersebut. Karena itu, negara perlu mengatur standarisasi untuk menjamin kualitas para pemangku seluruh jabatan tersebut, salah satunya dapat diukur dengan menetapkan syarat Pendidikan Sarjana (S-1) atau yang sederajat. Menetapkan batas minimum Pendidikan SMA sederajat untuk jabatan Presiden dan seluruh jabatan in casu adalah inkonstitusional secara substantif, karena mengabaikan logika kebutuhan jabatan yang sangat kompleks. Sementara di sisi lain, persyaratan untuk Guru Sekolah Dasar (SD) harus lulusan Sarjana; 21. Bahwa sebagaimana amanah dari Konstitusi, negara bertanggungjawab sepenuhnya untuk memberikan perlindungan hak konstitusional Pemohon 30 dan seluruh Warga Negara Indonesia, serta hak atas pemerintahan yang berkualitas. Hak pemohon dan beserta seluruh warga negara Indonesia, hak atas pemerintahan yang baik, adil, dan kompeten [Pasal 28D ayat (1) dan (3); Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945]. Norma a quo yang menentukan persyaratan pencalonan presiden dan seluruh jabatan in casu adalah merugikan hak konstitusional Pemohon, karena mencederai martabat Pemohon sebagai warga negara dan dapat mengurangi hak konstitusional Pemohon dan seluruh warga negara untuk dipimpin oleh pemimpin yang layak dan mumpuni. Bersesuaian dengan hal tersebut, dikaitkan dengan apa yang ditulis oleh Bivitri Susanti pada tanggal, 06 Maret 2025 di Kompas.id yang pada intinya menjelaskan bahwa “tak mudah untuk mendiskusikan nyawa yang hilang karena kebijakan meskipun ia nyata. Ecosoc Rights, sebuah lembaga riset di Jakarta, meluncurkan laporan penelitian yang menyedihkan sekaligus menggelisahkan. Setidaknya 1.014.351 warga meninggal selama kurun 2014-2024 karena hal-hal yang seharusnya merupakan tanggung jawab negara. Di antaranya ada 67.091 orang meninggal karena kualitas layanan kesehatan dan kondisi kesehatan ibu dan anak; 6.815 jiwa melayang karena kemiskinan, kelaparan, dan tekanan ekonomi; dan 320 orang meninggal akibat pertambangan dan proyek strategis nasional”. [vide: Mati Sunyi dalam Gaduh Politik], artinya, dalam batas penalaran yang wajar, hal tersebut merupakan kegagalan seluruh jabatan in casu, terkhusus untuk jabatan Presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan—jatuhnya para korban, dikarenakan ketidakmampuan seluruh pemangku jabatan in casu dalam membuat suatu kebijakan yang baik dan para pemangku jabatan dimaksud tidak memiliki kompetensi dan kapasitas sebagai seorang pemimpin yang baik dan berkualitas. 22. Merujuk pada pendapat Prof. Maria Farida Indrati yang pada intinya menyatakan bahwa “Konstitusi harus dibaca tidak hanya secara tekstual, tetapi juga kontekstual, yakni sejauh mana konstitusi menjamin efektivitas pelaksanaan hak-hak rakyat melalui pemimpin yang kompeten” artinya kita tidak boleh mengabaikan hak-hak konstitusi warga untuk mendapat pemimpin yang berkualitas, atau mengabaikan rasa keadilan bagi seluruh 31 masyarakat hanya karna konstitusi tidak menentukan dan menjelaskan secara tekstual dalam UUD NRI Tahun 1945. Hak konstitusi seluruh warga negara hanya dimungkinkan dilaksanakan, jika sosok pemimpin memiliki kemampuan intelektual yang memadai dan hal tersebut berkaitan langsung dengan seluruh persyaratan jabatan in casu. Namun realitanya, permohonan a quo sebagaimana persyaratan untuk seluruh jabatan in casu, telah secara diam-diam menurunkan standar kualitas pemimpin dan seluruh jabatan in casu demi sekelompok orang dan Partai Politik penguasa, yang tentu berpotensi merugikan hak Pemohon dan warga negara Indonesia atas pelayanan negara yang tidak efektif dan berkeadilan. 23. Bahwa persyaratan Presiden dan seluruh jabatan in casu yang tidak diatur dalam konstitusi secara jelas dan rinci, tidak serta merta mengabaikan fungsi mahkamah sebagai benteng terakhir untuk menegakkan moral code dan menjaga konstitusi. Andaikata, “para pembuat kebijakan tidak menetapkan batas minimal Pendidikan formal untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan untuk seluruh jabatan in casu, dan hanya mensyarakat cukup memiliki kemampuan membaca dan menulis tanpa latar belakang pendidikan formal (siapapun dapat mencalonkan diri, meskipun tanpa jenjang Pendidikan tertentu)”. Dari permasalahan tersebut, jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon a quo, timbul pertanyaan; Apakah ketentuan demikian tidak bertentangan dengan konstitusi? Ataukah harus dianggap konstitusional semata-mata karena UUD tidak mengatur secara tegas dan rinci mengenai syarat Pendidikan sebagaimana yang dipersoalkan Pemohon dalam perkara a quo?—meskipun sebenarnya Konstitusi secara kontekstual dan eksplisit mengamanatkan bahwa calon Presiden adalah mereka yang mampu dalam menjalankan fungsi jabatan presiden dan seluruh jabatan in casu baik secara jasmani dan Rohani, hal ini erat kaitannya dengan kemampun intelektual yang memadai dan kompetensi yang layak, dan itu dapat diukur dengan syarat Pendidikan minimal; 24. Menurut Pemohon, Mahkamah sebagai the guardian of the constitution memiliki kewenangan sekalipun konstitusi tidak mengatur secara tegas dan rinci persyaratan pendidikian minimal untuk Calon Presiden dan seluruh jabatan in casu, hal tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai pembiaran atau 32 kelalaian negara untuk menjamin kualitas dan kelayakan pemimpin. Disinilah peran mahkamah, sebagai benteng terakhir konstitusi, memiliki fungsi strategis untuk memastikan jabatan publik tertinggi diisi oleh sosok yang memiliki kapasitas intelektual memadai, yang salah satunya dapat diukur melalui jenjang Pendidikan formal; 25. Bahwa apabila syarat minimal pendidikan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan saat ini tetap dipertahankan dan berlaku. Hal itu, dapat merugikan hak konstitusional Pemohon atau setidaknya dapat mengurangi hak-hak konstitusional Pemohon, karena Konsekuensi dari ketentuan demikian adalah terbukanya peluang bagi pemimpin yang tidak memiliki bekal keilmuan, nalar kritis, dan wawasan kebangsaan yang memadai, sehingga berpotensi mengancam kualitas pengambilan dan keberlangsungan negara. Dalam benak Pemohon, timbul pertanyaan yang harus dijawab secara jujur dan konstitusional; - Apakah kita seluruh warga negara, rela menyerahkan nasib bangsa ini di tangan seseorang yang hanya sekadar menang popularitas tanpa dibekali oleh kemampuan intelektual yang memadai untuk mengelola negara sebesar Indonesia? - Apakah prinsip mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterahkan seluruh kehidupan warga negara sebagaimana termaktud dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 akan terpenuhi? Jika syarat Pendidikan untuk seluruh jabatan in casu tetap dipertahankan di tengah- tengah kompleksitas dan tantangan sosial, ekonomi dan politik dunia yang tidak pasti dewasa ini. Untuk itu, maka perlu mahkamah harus menafsirkan atau merumuskan norma baru sebagai mandat konstitusional untuk menetapkan standar minimal Pendidikan sesuai permohonan a quo, demi menjaga martabat jabatan presiden, kualitas penyelenggara negara, dan integritas konstitusi itu sendiri; 26. Pemohon sebagai warga negara berhak atas pemerintahaan yang baik (good governance), hak atas hukum yang adil, dan hak atas kesejahteraan—bila syarat Pendidikan untuk calon presiden terlalu rendah, maka akan berisiko menimbulkan pemerintahan yang tidak kompeten, sehingga mencederai hak- 33 hak dasar tersebut. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah tanggung jawab negara [Vide: Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945]. Maka, memilih pemimpin yang mampu memenuhi tanggung jawab ini adalah hak rakyat yang tidak boleh direduksi melalui standar minimum yang terlalu rendah. MENAIKKAN SYARAT PENDIDIKAN UNTUK JABATAN PRESIDEN DAN SELURUH JABATAN IN CASU, TIDAK MENAFIKAN KEDAULATAN RAKYAT, TAPI MENYARING DENGAN STANDAR LAYAK 27. Bahwa anggapan “menaikkan syarat ke jenjang Pendidikan Tinggi S-1 atau yang sederajat untuk seluruh jabatan in casu, justru akan mempersempit peluang rakyat dan Parpol dalam mencalonkan seorang kandidat”—hal tersebut justru mengabaikan prinsip meritokrasi dalam demokrasi konstitusional, dan bertentangan dengan prinsip rasionalitas dan proporsionalitas. Dalam kerangka konstitusionalisme, kedaulatan rakyat dibatasi oleh hukum dan norma kualitas tertentu. Ini serupa dengan pembatasan usia minimum calon Presiden (minimal 40 tahun) pada hal usia adalah pembatasan kedaulatan, namun sah karena rasional. Karena itu, menaikkan syarat Pendidikan untuk jabatan in casu adalah batasan wajar atas kedaulatan rakyat, guna memastikan hanya individu dengan kapasitas memadai yang dapat mengakses kekuasaan tertinggi di legislatif maupun eksekutif; 28. Bahwa penerapan syarat Pendidikan Tinggi atau yang sederajat untuk persyaratan seluruh jabatan in casu adalah tidak bertentangan secara hukum dan tidak melanggar Prinsip Non-Diskriminasi dalam HAM. Pendidikan Tinggi atau yang sederajat, adalah bersifat objective criteria (non-arbitrary requirement), dan dapat dicapai oleh siapa pun warga negara tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Prinsip non-discrimination dalam Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 dan berbagai instrument HAM (UDHR) tidak melarang negara menetapkan syarat yang berbasis kompetensi untuk jabatan publik, selama itu proporsional dan legitimate. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 159/PUU-XXII/2024, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa: 34 “syarat pengisian kebutuhan tenaga kerja dengan memfokuskan pada syarat kompetensi, kematangan, pengalaman dan keahlian, sebagaimana penguasaan kemampuan bahasa asing, menurut Mahkamah adalah telah sesuai dengan prinsip minimum degree of maturity and experience. Hal demikian dilakukan adalah dalam rangka untuk menjaring para calon pekerja terbaik yang memiliki syarat kualifikasi/pengalaman guna meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, produktivitas, disiplin, etos kerja, dan etika dalam mendukung perkembangan kemajuan dunia usaha” Demikian juga, pendapat mahkamah dimaksud adalah relevan untuk diterapkan dalam persyaratan seluruh jabatan in casu, guna menjaring para kandidat calon Presiden yang jauh lebih berkualias dan untuk seluruh calon para pejabat. Karena itu, kompetensi akademik adalah syarat proporsional dan legitimate untuk jabatan presiden dan seluruh jabatan in casu; 29. Berdasarkan data partisipasi pemilu dan pilkada tahun lalu, menunjukkan tingginya angka golput (hingga 32%). Tentu, salah satu penyebab utama adalah ketidakpercayaan terhadap kualitas calon. Maka menaikkan standar intelektual calon pemimpin bisa menjadi Solusi untuk meningkatkan partisipasi publik. Menurut teori partisipasi demokratis, legitimasi pemilu bukan hanya bersumber dari kebebasan memilih, tetapi juga kualitas pilihan yang disediakan negara kepada rakyat [Robert Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition, 1971], artinya, tingginya angka golput dan stagnasi indeks demokrasi merupakan sinyal kegagalan dalam kualitas kepemimpinan. Demokrasi yang sehat bukan hanya menyediakan kebebasan memilih, tetapi juga memastikan kualitas pilihan politik. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Dr. Refly Harun yang pada intinya menyatakan “demokrasi yang hanya prosedural, tanpa memperhatikan kualitas pilihan, hanya akan melanggengkan pemerintahan yang tidak kompeten. Syarat pencalonan presiden semestinya mencerminkan nilai meritokrasi”—artinya, dalam batas penalaran yang wajar, tidaklah proporsional syarat Pendidikan minimal SMA sederajat untuk seluruh pemangku kebijakan, yang kinerjanya mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat Indonesia, tetapi di sisi lain mengharuskan lulusan sarjana untuk seorang guru SD. Maka, menaikkan standar Pendidikan menjadi Sarjana atau Pendidikan tinggi dan/atau yang sederajat adalah bentuk afirmasi terhadap kualitas demokrasi yang substansial, bukan sekadar formalitas pemilu lima tahunan; 35 30. Maraknya korupsi merupakan bukti nyata kegagalan pemerintah, yang lahir dari lemahnya kapasitas kepemimpinan dan pejabat negara pada seluruh tingkatan jabatan in casu. Korupsi yang bersifat sistemik dan merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah, sebagaimana terlihat dalam kasus mega korupsi tata niaga timah, mencerminkan kegagalan total sistem pengawasan negara dan runtuhnya integritas pejabat publik, khususnya pada lembaga eksekutif dan legislatif. Fakta ini memperlihatkan bahwa negara gagal membangun mekanisme seleksi dan penyaringan kualitas calon pemimpin sejak awal, sehingga membuka ruang bagi orang-orang yang tidak cakap dan tidak berintegritas menduduki jabatan publik. Berikut contoh, para pejabat in casu yang seharusnya tidak layak menduduki jabatan tersebut dilihat dari cara berpikir mereka dalam memberikan tanggapan atas kritik dan pernyataan pada public; Seluruh gambar; dikutip dari beberapa media sesuai yang tercantum 31. Bahwa sejalan dengan pandangan Rokcy Gerung “orang korup itu bukan kekurangan moral, tapi kekurangan otak. Artinya dia tidak sanggup berpikir Panjang dan etis. Maka bangsa yang ingin maju, tidak cukup dengan pemimpin yang polpuler, tapi harus yang berpikir”. Pandangan ini menegaskan bahwa kegagalan negara dalam menetapkan syarat kualitas intelektual dan etika pejabat publik merupakan faktor utama yang menyebabkan korupsi terus berulang, sehingga mengancam keberlangsungan demokrasi dan prinsip rule of law. Artinya, menaikkan syarat Pendidikan untuk calon Presiden dan seluruh jabatan in casu adalah bagian dari tanggung jawab konstitusional negara untuk memastikan pemimpin memiliki kompetensi etis dan intelektual yang memadai dalam menjalankan negara. 36 Tindak pidana korupsi yang dibiarkan berulang tanpa sistem penyaringan kualitas kepemimpinan yang memadai, sejatinya merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip-prinsip konstitusional tersebut; 32. Buruknya indeks demokrasi dan maraknya korupsi adalah sebagai akibat rendahnya kompetensi pemimpin. Demokrasi Indonesia dikategorikan sebagai “cacat” (flawed democracy) oleh the economist intelligence unit. Selain itu, korupsi sistemik (seperti kasus-kasus korupsi besar beberapa tahun terakhir ini) menunjukkan kegagalan sistem pengawasan dan moralitas pejabat negara, yang berakar pada proses seleksi pemimpin yang lemah dan standar intelektual yang terlalu rendah. Sementara, “pemimpin adalah cerminan bangsa”. Bila pemimpin tidak berintegritas dan tak memahami esensi keadilan, maka negara kehilangan arah moral”. Artinya, syarat Pendidikan SMA untuk calon presiden dan seluruh jabatan in casu adalah tidak proporsional, tidak konstitusional, dan tidak menjamin tercapainya tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni “mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial”. Karena itu, Pemohon beranggapan bahwa harus ditinjau kembali oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung konstitusi dan penjaga standar kualitas demokrasi; MASALAH KONSTITUSIONAL: PENDIDIKAN SMA TIDAK MEMADAI UNTUK MEMENUHI TANGGUNG JAWAB PRESIDEN DAN SELURUH JABATAN IN CASU 33. Tugas dan tanggung jawab seluruh jabatan in casu dalam sistem presidensial di Indonesia sangat kompleks, terkhusus jabatan tertinggi di pemerintahan yakni Presiden, meliputi peran sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan [vide: Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945], panglima tertinggi Angkatan Bersenjata, pelaksana diplomasi dan hubungan luar negeri, penentu arah Pembangunan nasional. Semua itu, menuntut kecakapan intelektual yang tinggi, kemampuan analisis, serta pemahaman multidisipliner, yang secara faktual tidak diajarkan secara memadai dalam Pendidikan Tingkat Menengah (SMA) sederajat. Sejalan dengan itu, mengutip pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie yang menyatakan “jabatan publik adalah jabatan etik yang membutuhkan dasar akademik dan kompetensi 37 substantif agar tidak sekadar menjadi jabatan legal formal semata” yang berarti persyaratan Pendidikan untuk seluruh jabatan in casu harus disesuaikan dengan tugas dan tanggung dalam menjalankan fungsi jabatan tersebut secara proporsional. Pendidikan SMA sederajat hanya menyentuh tahap dasar pembentukan logika berpikir umum, tanpa bekal mendalam dalam bidang hukum tata negara, ekonomi makro, kebijakan publik, geopolitik, hubungan internasional, atau manajemen pemerintahan; 34. Mengutip pendapat Rocky Gerung yang menyatakan “akal dan pikiran adalah inti dari demokrasi, demokrasi itu bukan pemerintahan orang. Demokrasi itu adalah ‘government of reason through government by the people’ yang artinya pemerintahan akal melalui pemerintahan orang”. Karena itu, negara demokrasi harus dituntun oleh akal dan pikiran, untuk itu dibutuhkan pemimpin dengan kapasitas intelektual yang memadai. Calon pejabat negara/pemerintah untuk seluruh jabatan in casu harus memiliki etikabilitas, intelektualitas dan elektabilitas yang baik. Hal dimaksud, tidak diperoleh dan didapat dengan baik dalam pendidikan SMA sederajat. Maka, memberikan tiket untuk seluruh jabatan in casu, terkhusus kepemimpinan tertinggi kepada lulusan SMA sederajat bukan hanya mengabaikan tuntutan intelektualitas jabatan tersebut, tetapi juga bertentangan dengan prinsip rasionalitas dan akuntabilitas dalam negara hukum; 35. Persyaratan Pendidikan yang rendah sebagaimana dalam permohonan a quo untuk seluruh jabatan in casu adalah bertentangan dengan prinsip negara hukum dan meritokrasi. Indonesia adalah negara hukum, bukan sekadar negara peraturan (rule by law), tetapi rechtsstaat yang menjunjung keadilan, akuntabilitas, dan kapasitas substantif para pemegang jabatan publik. Persyaratan a quo justru mencederai prinsip equal but qualified opportunity “kesempatan terbuka yang harus dibarengi dengan standar kualitas minimum”. Saat guru SD diwajibkan sarjana, bagaimana mungkin kepala negara cukup SMA? Maka persyaratan pendidikan minimal SMA sederajat untuk seluruh jabatan in casu adalah bentuk regresi demokrasi, di mana prosedur diutamakan tetapi kualitas dikorbankan. Hal ini, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak atas pemerintahan yang adil, rasional, dan berbasis hukum; 38 36. Bahwa hak asasi manusia merupakan suatu hak yang berasal dari Tuhan untuk seluruh manusia di dunia sehingga tidak dapat dikurangi dan dicederai, jadi seorang manusia memiliki hak asasi manusia bukan karena diberikan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan, tetapi karena didasarkan pada eksistensinya yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia, yang adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna dari makhluk hidup lainnya [vide: Muhammad Reza Winata & Oly Viana Agustine, Hak Politik dan Hak Pilih—Perlindungan melalui Peradilan Konstitusional, (PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2023) hlm.1] artinya hak tersebut adalah hak dasar, melekat dalam diri manusia itu sendiri, dan hal tersebut telah dimuat dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai hak konstitusional masing-masing seluruh warga negara Indonesia. Hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi dimaksud, terlanggar oleh keberlakukan norma a quo dan berkurang dipenuhi jika Presiden dan seluruh jabatan in casu yang terpilih tidak memiliki kapasitas intelektual yang memadai; 37. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional khususnya hak politik yakni hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Pemohon juga berhak atas hukum yang adil, serta berhak atas pemerintahan yang baik dan berkualitas sebagaimana hal tersebut dimuat dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hak tersebut tercederai dan terlanggar serta tidak dapat dipenuhi seutuhnya oleh keberlakuan norma a quo, karena memungkinkan terpilihnya calon pejabat in casu yang tidak layak secara kompetensi intelektual dan kapasitas dalam mengelola negara dengan baik. Atas dasar itu, demi terlaksana dan terealisasinya amanat dari UUD NRI Tahun 1945 dimaksud, maka calon Presiden dan Wakil Presiden harus memiliki kapasitas intelektual yang memadai dan kompetensi yang layak, serta seluruh jabatan in casu harus punya kemampuan yang memadai untuk mengelola pemerintahan dan negara republik Indonesia dengan baik dan berkualitas; LULUSAN SMA SEDERAJAT TIDAK MEMILIKI STANDAR AKADEMIK YANG MEMADAI UNTUK MEMAHAMI KOMPLEKSITAS KEBIJAKAN NEGARA MAUPUN PEMERINTAHAN MODERN 38. Bahwa norma Pasal a quo bertentangan dengan konstitusi dan melanggar hak konstitusional Pemohon, karena membuka ruang terhadap terpilihnya 39 sluruh calon pejabat in casu yang tidak kompeten dan memadai secara intelektual dalam mengelola Indonesia dengan baik. Terlebih lagi, lulusan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat pada umumnya memperoleh pembelajaran yang bersifat umum dan masih berada dalam tahap pembentukan dasar-dasar berpikir; tidak memberikan pelatihan analitis, penalaran kristis, dan metodologi ilmiah tingkat lanjut; tidak mengajarkan secara mendalam tentang ilmu hukum, ekonomi politik, kebijakan publik, administrasi negara, ataupun hubungan internasional— Sementara semua aspek tersebut merupakan bekal utama untuk memimpin, mengelola, dan menjalankan fungsi negara (yang semuanya hanya diajarkan secara umum dalam Pendidikan tinggi dengan baik). Dengan demikian, norma pasal a quo untuk seluruh jabatan in casu adalah bertentangan dengan konstitusi yang secara tersirat, menginginkan bahwa calon Presiden dan seluruh jabatan in casu adalah mereka yang memiliki kemampun intelektual yang memadai dan mampu memegang tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah konstitusi; 39. Bahwa ketentuan persyaratan untuk seluruh jabatan in casu dalam permohonan a quo adalah merugikan hak konstitusional Pemohon, karena membiarkan kualitas kepemimpinan nasional dan para pembuat kebijakan ditentukan semata oleh legalitas formal tanpa jaminan kapasitas substantif, sehingga menimbulkan hak-hak konstitusional Pemohon tidak terpenuhi dengan baik sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28G ayat (1). Pemohon sebagai warga negara, berhak atas perlindungan diri Pemohon, keluarga, kehormatan, martabat, rasa aman dan perlindungan dari ancaman rasa takut untuk berbuat segala sesuatu atau tidak berbuat segala sesuatu [vide; Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945] juga berhak atas pemerintahan yang baik, berhak atas kesetaraan dan keadilan dalam akses terhadap kualitas kebijakan publik, berhak hidup dalam sistem negara hukum yang menuntut semua jabatan publik dijalankan oleh individu yang memiliki kecakapan akademik dan tanggung jawab moral. Namun norma Pasal a quo membuka kemungkinan kepemimpinan nasional dipegang oleh orang dengan kapasitas akademik yang tidak memadai, sehingga hak konstitusional Pemohon tidak terpenuhi dan dilanggar. 40 40. Norma Pasal a quo melanggar hak konstitusi Pemohon dan bertentangan dengan semangat kontitusi, karena kualitas kebijakan publik dapat memburuk, keputusan negara di tingkat tertinggi berisiko bersifaf trial and error, dan rakyat sebagai objek kebijakan menjadi korban eksperimen politik yang tidak berdasarkan ilmiah. Bahwa karena itu, dalam penalaran yang wajar, pendidikan SMA sederajat tidak cukup untuk menjamin kualitas dan profesionalitas pejabat negara, untuk mengelola pemerintahan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan hak konstitusional masing-masing warga negara sebagaimana yang dijamin Pasal 28D ayat (1) dimaksud, artinya lulusan Pendidikan SMA Sederajat belum memiliki pemahaman mendalam tentang sistem pemerintahan yang baik dan berkualitas; NORMA PASAL A QUO ADALAH DISKRIMINATIF DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS PROPORSIONALITAS DAN ASAS MERITOKRASI 41. Bahwa ketentuan norma dalam permohonan a quo untuk jabatan in casu adalah diskriminatif secara terbalik dan bertentangan dengan asas proporsionalitas. Ironisnya, negara mensyaratkan Pendidikan minimal sarjana untuk jabatan publik tertentu seperti guru SD (lulusan S-1), Dosen (Lulusan S-2), CPNS Golongan III (S-1), hakim, jaksa, advokat, notaris dan sebagainya. Namun pada saat yang sama, negara tidak mensyarakat hal serupa bagi posisi Presiden selaku jabatan tertinggi dipemerintahan dan juga untuk seluruh jabatan in casu. Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan legislasi, pelanggaran terhadap proporsionalitas, dan pelecehan terhadap prinsip meritokrasi dalam demokrasi modern. Bagaimana mungkin seorang guru SD harus S-1, tetapi seorang Presiden cukup lulusan SMA sederajat? Hal ini mengakibatkan kerugian moral dan hukum terhadap Pemohon, karena negara membiarkan jabatan tertinggi dikuasai oleh orang yang bahkan tidak memenuhi standar minimal intelektualitas birokrasi. Ketentuan persyaratan Pendidikan SMA sederajat tidak mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pemerintahan. Artinya Pendidikan tinggi sebagai syarat kompetensi dan profesionalisme yang ideal—dewasa ini untuk memimpin suatu pemerintahan/negara di era modernisasi ini; 42. Bahwa persyaratan untuk jabatan in casu dalam permohonan a quo adalah telah usang secara sosiologis dan tidak relevan dalam konteks tantangan 41 negara demokrasi dewasa ini. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, tantangan kebijakan negara semakin kompleks; geopolitik, teknologi informasi, krisis iklim, ketahanan energi, dan ketimpangan ekonomi global, semua itu dalam penalaran yang wajar tidak bisa dihadapi dengan logika dasar lulusan SMA sederajat dan hal tersebut memerlukan kualifikasi akademik dan pengalaman kepemimpinan yang profesional, serta menuntut pemahaman multidisipliner yang diperoleh melalui Pendidikan Tinggi. Maka dengan tetap mempertahankan norma a quo untuk menjabat dalam jabatan tertinggi di pemerintahan adalah bertentangan dengan konstitusi dan melanggar hak Pemohon untuk memperoleh seluruh pejabat negara yang baik dan berkualitas, negara justru membuka keran regresi demokrasi yang merugikan rakyat. Hal ini tidak lagi sejalan dengan rasionalitas konstitusi modern seperti di negara-negara Turki, Aljazair, Azerbaijan, Tajikistan, Mesir, dan Kenya di mana dalam konstitusi dan Undang-undang masing-masing negara tersebut pada intinya menentukan syarat untuk menjadi presiden dan untuk seluruh jabatan in casu adalah wajib lulusan Pendidikan Tinggi; 43. Bahwa dalam Pendidikan SMA sederajat, tidak diajarkan atau memiliki keterbatasan pengetahuan yang memadai terkait pemahaman dalam good governance, Environmental Ethics, transparansi, dan akuntabilitas publik. Sementara di tengah global yang memanas, cuaca yang semakin buruk dan tidak pasti, pemimpin dunia atau pejabat negara di seluruh dunia dituntut untuk memperhatikan aspek lingkungan dalam setiap kebijakan yang dibuat. Artinya etika lingkungan hidup harus menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan negara di belahan dunia. Karena itu, pejabat negara dengan pemahaman hanya sebatas pada Pendidikan SMA sederajat yang memiliki keterbatasan, akan berpotensi besar dalam meningkatkan risiko terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam birokrasi; 44. Keterbatasan pengetahuan pejabat negara yang hanya lulusan Pendidikan SMA sederajat, khususnya pemahaman dalam hal anggaran, perpajakan, dan audit keuangan. Akan berdampak pada kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara, seperti pemborosan anggaran dan salah alokasi dana. Hal tersebut tentu akan merungikan hak-hak konstitusional seluruh Masyarakat 42 Indonesia, yang seharusnya dana dimaksud dapat dipergunakan untuk kepentingan dan pemajuan Pendidikan di seluruh tanah air Indonesia; PENTINGNYA PENDIDIKAN TINGGI UNTUK SELURUH JABATAN IN CASU DI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KARENA MEMERLUKAN KAPASITAS KEPEMIMPINAN YANG KOMPLEKS DAN MULTIDISIPLINER 45. Bahwa berdasarkan Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, Presiden dan Wakil Presiden memiliki peran yang sangat penting dan inti dari pusat pemerintahan negara serta mesin dalam pengelolaan suatu struktur negara—agar berjalan dengan baik. Secara fungsional, Presiden memengang kekuasaan eksekutif tertinggi, dan presiden memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya yakni menyusun dan mengeksekusi kebijakan nasional, menjadi panglima tertinggi TNI, bertanggung jawab terhadap diplomasi internasional, menentukan arah pembangunan (hukum, ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan teknologi nasional. Karena itu, guna dapat mengemban tugas dan amanah tersebut dengan ideal, jabatan presiden ini menuntut tidak hanya kecakapan administratif atau popularitas elektoral, tetapi juga kapasitas intelektual dan akademik yang tinggi. Menurut Pemohon, Pendidikan Tinggi atau minimal sarjana adalah parameter minimum yang secara objektif menunjukkan kemampuan seseorang dalam memahami permasalahan secara sistematik, analitis, dan kritis; 46. Hak untuk memperoleh pemimpin yang cerdas dan berkualitas, serta yang mampu menjamin keadilan, kesetaraan, kepastian hukum, pemenuhan hak asasi manusia, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, kebebasan berpendapat, perlakuan bebas dari diskriminasi, hak mendapatkan Pendidikan, hak atas pekerjaan, dan lain sebagainya— merupakan tanggung jawab negara dalam hal ini terutama pemerintah. [vide: Pasal 28I ayat (4) UUD NRI tahun 1945] Karena itu persyaratan Pendidikan yang terlalu rendah untuk jabatan in casu memungkinkan terpilihnya presiden yang tidak layak sebagaimana mestinya: 46.1. Bahwa berdasarkan data Pemilu tahun 2024, ada sekitar 204.807.222 jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT dan yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah perolehan suara sah nasional untuk pemilu 2024 yakni 164.227.475. [vide: Pemilu 2024: Partisipasi Pemilih Turun, Golput Naik?] Artinya ada sekitar 40.194.706 pemilih yang 43 tidak menggunakan hak suaranya atau sekitar 20% yang memilih golput. Demikian juga dalam Pilkada 2024, partisipasi Masyarakat dalam melakukan pemilihan hanya sebesar 68% atau ada sekitar 32% yang memilih golput [vide: Partisipasi Pilkada 2024 Disebut Menyusut, Ini Alasannya] yang berarti tingginya angka golput tentu dipengaruhi oleh kualitas dari pilihan itu sendiri. Masyarakat menilai pemilihan pejabat negara/pemerintah, termasuk untuk jabatan in casu tidak berdampak pada kehidupan sehari-hari. Memilih dan tidak memilih, tidak memberikan dampak perubahan yang signifikan atau perubahan yang jauh lebih baik. Sehingga masyarakat banyak skeptisme terhadap calon seluruh jabatan in casu yang tidak membawa perubahan yang jauh lebih baik. Karena itu, jika sosok presiden dengan kapasitas intelektual yang memadai, dan kompetensi, serta etika publik yang baik, maka akan dapat meningkatkan partispasi publik untuk turut serta berpartisipasi melakukan pemilihan umum dan dapat mengurangi angka pemilih golput; 46.2. Bahwa kegagalan pejabat negara/pemerintah untuk jabatan in casu, dapat dilihat; salah satunya yakni indeks demokrasi yang cenderung stagnan. Berdasarkan indeks demokrasi 2024 yang dirilis oleh The Economist Unit (EIU), skor demokrasi Indonesia berada di angka 6.44—tergolong demokrasi cacat (flawed democracies). [vide: Indeks Demokrasi 2024 - Unit Intelijen Ekonom] dan juga berdasarkan data Indeks demokrasi Indonesia (IDI) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), level demokrasi Indonesia juga tak ada perkembangan berarti. Level demokrasi Indonesia tetap di skala sedang (kurang dari 80 poin) selama dua dekade belakangan [vide: Buruknya demokrasi Indonesia setelah Orde Baru: dampak dari ‘negara bayangan’] artinya seluruh pejabat in casu gagal dalam mengelola negara dengan baik dan berkualitas, negara telah abai dalam hal pemenuhan hak asasi manusia, kepastian hukum, keadilan, kesetaraan, bebas dari perlakuan diskriminasi—semua hal tersebut adalah tugas dan tanggung jawab negara. 44 47. Bahwa perintah etis dari konstitusi yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka untuk seluruh jabatan in casu tidak proporsional persyaratan pendidikan cukup lulusan minimal Pendidikan SMA sederajat. Pemohon menilai, bahwa persyaratan Pendidikan yang terlalu rendah, tidak cukup mapan dalam menunjang dan mempertahankan pembangunan yang bertumpu pada kekuatan sendiri, mempercayakan diri pada interaksi dinamis dari sumber-sumber pembangunan negara, terutama pada kreativitas, komitmen dan keterampilan sumber daya manusia Indonesia. Artinya tanggung jawab presiden dan seluruh jabatan in casu sangatlah besar, dan mengelola Indonesia bukan ibarat mengelola rumah tangga atau sekolah yang ruang lingkupnya sangat terbatas, tapi bagaimana membawa Indonesia menjadi negara yang punya power dan dihormati di seluruh dunia. Karena itu dibutuhkan keahlihan yang multidisipliner. 48. Sudah seharusnya dan beralasan menurut hukum bahwa tanggung jawab dalam masing-masing jabatan tersebut mengharuskan persyaratan seleksi awal adalah kapasitas intelektual masing-masing kandidat, apakah cukup memadai untuk memimpin sebuah negara dengan ideal atau justru sebaliknya. Indonesia sebagai negara demokrasi, dibutuhkan pemimpin yang cerdas dan punya pemikiran yang terbuka yang mempu melahirkan ide-ide atau gagasan yang dapat mengharumkan nama Indonesia di kancah intenasional; 49. Bahwa mengutip penelitian dari Chandan Jain, Shagun Kashyap dan Rahul Lahoti yang berjudul “The Impact of Educated Leaders On Economic Development; Evidence From India” dalam penelitian tersebut menjelaskan bagaimana dampak pemimpin lulusan sarjana terhadap pengaruh kinerja pejabat dipemerintahan dan terhadap masyarakat. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa; (i) “Kinerja ekonomi legislator negara bagian India meningkat jika mereka memiliki gelar sarjana; (ii) Legislator negara bagian India dengan gelar sarjana hukum lebih efektif daripada mereka yang tidak memiliki gelar hukum. Kesimpulan akhirnya “Dalam literatur ekonomi politik, penekanan ditempatkan pada pentingnya pendidikan pemimpin karena 45 diasumsikan menanamkan keterampilan yang lebih berharga pada para pemimpin, menghasilkan kinerja yang lebih baik” [vide: The impact of educated leaders on economic development: Evidence from India - ScienceDirect] 50. Bahwa mengutip Pendapat Adi Prayitno Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) yang pada intinya menyatakan “bahwa menilai demonstrasi dalam beberapa hari belakangan harus menjadi momen evaluasi total kualitas DPR. Salah satunya syarat minimal untuk menjadi caleg harus sarjana, jangan sebatas lulusan SMA atau sederajat. "Di situlah pentingnya revisi UU Pemilu. Syarat minimal pendidikan caleg jangan lulusan SMA, tapi wajib S1” [vide: https://news.detik.com/berita/d-8098436/bos-ppi-evaluasi- kualitas-dpr-jangan-hanya-sasar-artis-tapi-keseluruhan]. Artinya, sudah saatnya seluruh jabatan in casu tersebut ditingkatkan syarat pendidikannya minimal lulusan Sarjana; 51. Bahwa mengutip pendapat Muhamad Rosit Dosen Komunikasi Politik FIKOM Universitas Pancasila, dalam tulisannya di RM.id yang berjudul “Capres Wajib Sarjana, Saatnya Naik Kelas!” pada intinya menyatakan; “Tentu maksud menaikkan syarat itu jangan diartikan ingin membatasi hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih. Namun, hak dipilih harus memiliki standarisasi yang tinggi dan ketat dan untuk mengelola negara yang sebesar Indonesia bukan coba- coba. Ini soal hidup-mati dan masa depan bangsa ini”. [vide: Capres Wajib Sarjana, Saatnya Naik Kelas!] Artinya, demi mewujudkan kepemimpinan nasional yang visioner, kompeten, dan mampu menjawab tantangan zaman, maka sudah semestinya DPR dan Pemerintah menetapkan syarat pendidikan minimal calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi sekurang-kurangnya lulusan sarjana (S-1), sebagai bentuk keberpihakan terhadap kualitas demokrasi, bukan sekadar kuantitas suara mayoritas. 52. Dengan melihat pengaturan di dalam Konstitusi seperti Turki, Aljazair, Azerbaijan, Tajikistan, Mesir, dan Kenya, maka perlu adanya perbaikan syarat pendidikan untuk jabatan-jabatan politik, bukannya hanya untuk anggota DPR, tetapi juga untuk presiden, wakil presiden, dan para menteri. Mengapa hal demikian harus dipersyaratkan sarjana? Jawabannya cukup sederhana karena mereka sedang memengang jabatan penting yang segala 46 keputusannya akan berimbas kepada masyarakat Indonesia. Selain itu, penduduk Indonesia yang telah mengenyam pendidikan tingkat juga sudah banyak. Berdasar data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan hasil sensus pada tahun 2020 lalu, terdapat 8,5% penduduk yang berpendidikan tinggi. Saat ini, penduduk Indonesia berdasarkan dari data Worldometer—berdasarkan penjabaran Worldometer dari data terkini PBB—maka pada 18 September 2023 jumlah penduduk Indonesia adalah sebesar 278.022.140 orang/jiwa. Dengan demikian, kalau dikalkulasikan 8,5% dari total seluruh penduduk Indonesia adalah sekitar 23.631.881 jiwa/orang. Atas dasar itu, mensyaratkan agar para anggota DPR, bukan sesuatu yang mengada-ada. Sebab saat ini, terdapat lebih dari tinggi adalah 23 juta penduduk Indonesia yang telah meluluskan pendidikan tinggi. [Vide: vide: Dr. Abdul Ghoffar, S.Pd,I., S.H., M.H., Lembaga Perwakilan— Perbandingan 20 negara sistem Presidensial di Dunia, (PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2023) hlm.256] SECARA HISTORIS, SYARAT PENDIDIKAN SARJANA PERNAH DICANTUMKAN DALAM DRAF RUU PEMILU DAN JUGA DIUSULKAN OLEH PEMERINTAH, NAMUN SECARA POLITIS DIHAPUS DAN USULAN ITU DITOLAK DEMI KEPENTINGAN KEKUASAAN 53. Bahwa persyaratan minimal lulusan Sarjana (S-1) dan/atau Pendidikan yang sedejarat adalah persyaratan yang masuk akal secara hukum, konstitusional, serta mendesak secara kepentingan nasional. Persyaratan Sarjana (S-1) untuk seluruh jabatan in casu adalah mencerminkan analisis konstitusional yang progresif, rasional, dan antisipatif terhadap kebutuhan zaman dewasa ini. Jabatan Presiden dan seluruh jabatan in casu secara inheren menuntut kapasitas intelektual, kepemimpinan konseptual, dan kemampuan analisis tinggi yang secara objektif hanya dapat diasumsikan telah dikembangkan melalui Pendidikan Tinggi atau yang sederajat; 54. Bahwa secara historis, syarat Pendidikan Sarjana pernah dicantumkan dalam draf awal Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu), namun secara politis dihapus demi kepentingan kekuasaan, kepentingan sekelompok orang dan partai politik. Dalam pembahasan awal RUU Pemilu pasca-reformasi, ketentuan syarat Pendidikan bagi calon Presiden dan seluruh jabatan in casu 47 telah dirumuskan yaitu minimal lulusan sarjana (S-1) atau sederajat. Namun ketentuan tersebut kemudian diubah dan diturunkan kembali ke jenjang Pendidikan SMA/sederajat bukan karena pertimbangan rasional objektif, melainkan karena pertimbangan pragmatis politik demi meloloskan figur tertentu yang saat itu potensial dicalonkan oleh partai politik penguasa yang belum memiliki latar belakang Pendidikan tinggi; 55. Bahwa menjelang tahun pemilu 2009, persyaratan Pendidikan minimal lulusan (S-1) atau sederajat kembali menjadi pembahasan di DPR. Pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri mengusulkan bahwa persyaratan untuk calon Presiden minimal lulusan sarjana (S-1) atau yang sederajat, namun usulan itu kembali ditolak oleh praksi partai politik yang ada di DPR, yang saat itu masih dikuasasi oleh partai-partai yang berkepentingan mempertahankan figur tertentu dalam kontestasi pemilihan umum. Hal ini menunjukkan adanya intervensi kepentingan politik praktis yang menafikan prinsip objektivitas dan meritokrasi. Oleh karena itu, syarat Pendidikan minimal lulusan SMA sederajat sebagaimana ketentuan Pasal dalam permohonan a quo bukanlah hasil perumusan hukum yang jernih dan berorientasi pada kepentingan bangsa secara objektif, melainkan merupakan hasil kompromi politik yang mencederai asas keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab konstitusional; 56. Berdasarkan fakta, bahwa dalam draf yang didapat Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pada November 2020, [vide: Kisah PDIP yang Menentang Syarat Capres Harus Sarjana] persyaratan untuk menjadi presiden dan wakil presiden harus “berpendidikan paling rendah lulusan pendidikan tinggi atau yang sederajat.” Ini juga menjadi syarat bagi seluruh kepala daerah: gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, serta wali kota dan wakilnya. Syarat juga berlaku bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD kabupaten/kota. Hal tersebut mengafirmasi, bahwa dewasa ini persyaratan Pendidikan tinggi atau sederajat benar-benar sangat dibutuhkan untuk menjamin kualitas para pejabat untuk seluruh jabatan in casu dan persyaratan minimal Pendidikan SMA sederajat, semata-mata dipertahankan hanya untuk kepentingan sekelompok orang dan partai politik bukan kepentingan bangsa dan seluruh rakyat indonesia; 48 57. Bahwa banyak pembatasan yang bersifat wajar dan legal telah diterapkan terhadap pencalonan presiden dan untuk seluruh jabatan in casu. Misalnya, seperti batas usia minimum (40 tahun), kewarganegaraan, dan sebagainya. Maka, dalam batas penalaran yang wajar syarat Pendidikan sarjana harus dipandang sebagai pembatasan yang sah, masuk akal, dan proporsional, mengingat kompleksitas tugas kenegaraan yang akan dijalankan oleh seorang presiden dan seluruh jabatan in casu. Syarat Pendidikan bukan dan tidak bersifat diskriminatif karena dapat dicapai oleh siapa pun warga negara yang berkomitmen untuk mencalonkan diri, dan justru mendorong peningkatan kualitas Pendidikan politik dan budaya akademik bangsa secara keseluruhan. 58. Bahwa berdasarkan prinsip best interest of the nation dan kebutuhan masa depan bangsa menuntut peningkatan standar kompetensi kepemimpinan nasional. Tantangan global, transformasi digital, krisis iklim, persaingan geopolitik, serta dinamika ekonomi internasional menuntut pemimpin negara yang memiliki kapasitas intelektual, daya nalar strategis, dan kemampuan akademik tinggi. Oleh karena itu, peningkatan syarat Pendidikan untuk seluruh jabatan in casu adalah sesuatu keniscayaan hukum dan kebutuhan konstitusional yang mendesak. 59. Bahwa menurut Plato yang merupakan filsuf Yunani Kuno dalam karyanya, “Republik dan Negara Hukum” memberikan pandangan atau gagasan jauh sebelum negara Indonesia merdeka dewasa ini, yang menurut Pemohon sampai dewasa ini masih relevan dan perlu diterapkan di Indonesia yakni “seorang pemimpin dalam suatu negara harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kebenaran dan keadilan, serta kemampuan untuk memimpin berdasarkan kebijaksanaan dan bukan hanya ambisi atau kepentingan pribadi” [vide;https://wisata.viva.co.id/berita/4345-pemimpin- menurut-perspektif-plato-konsep-kepemimpinan-dalam-filsafat-kuno-yang- masih-relevan]. Plato juga percaya bahwa sebuah negara sebaiknya dalam sistem pemerintahannya dipimpin oleh seorang filsuf—mereka adalah orang- orang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Dengan demikian, mereka memiliki kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan untuk memimpin suatu negara dengan 49 bijaksana dan adil [vide: https://wisata.viva.co.id/pendidikan/7441-alasan- plato-mengapa-kepala-negara-dan-pemerintahan-harus-dipimpin-oleh-king- filsuf#goog_rewarded] serta Plato menyakini bahwa seorang filsuf memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dan menguasai nafsu-nafsu yang tidak terkendali. Pandangan Plato tersebut mengafirmasi bahwa seorang pemimpin dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden sebaiknya mereka yang berpendidikan tinggi dan memiliki kapasitas intelektual yang memadai dan etika publik yang baik; SYARAT PENDIDIKAN MINIMAL SMA BAGI CALON PRESIDEN DAN SELURUH JABATAN IN CASU: KETIDAKADILAN YANG INTOLERABLE DALAM NEGARA HUKUM 60. Norma pasal a quo bertentangan dengan konstitusi dan merugikan hak konstitusional Pemohon, karena menetapkan syarat Pendidikan minimal yang terlalu rendah SMA atau sederajat bagi calon presiden dan pejabat negara di era modern adalah sebuah kebijakan yang tidak hanya ketinggalan zaman, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan menciptakan ketidakadilan yang intolerable. Pendidikan adalah hak fundamental yang juga menjadi ukuran kapasitas seseorang dalam menjalankan tugas publik yang kompleks dan berat. Menolak untuk mensyaratkan pendidikan tinggi bagi pemimpin negara sama dengan mengabaikan hak rakyat untuk dipimpin oleh figur yang kompeten dan berwawasan luas. Ini secara implisit menghalangi hak warga negara lain yang berpendidikan tinggi untuk turut berpartisipasi secara adil dalam proses politik, dengan membiarkan orang dengan kapasitas intelektual yang kurang memadai menduduki jabatan tertinggi negara. Ketidakadilan ini secara substansial merusak prinsip persamaan hak dalam demokrasi; 61. Dewasa ini, di tengah tantangan global yang semakin rumit—mulai dari geopolitik, perubahan iklim, disrupsi teknologi, hingga krisis ekonomi—kepala negara dan pejabat tinggi harus memiliki kemampuan analisis, pemikiran kritis, dan wawasan strategis yang mendalam. Norma Pasal a quo merugikan hak konstitusional Pemohon, karena standar pendidikan yang terlalu rendah dan kurang memberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk menavigasi kompleksitas persoalan di tengah-tengah masyarakat dan 50 tantangan negara yang semakin rumit. Dengan mensyaratkan pendidikan rendah, negara justru membuka ruang bagi kepemimpinan yang kurang kompeten, sehingga berisiko besar pada pengelolaan negara dan masa depan rakyat. Karena itu, norma pasal a quo berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural yang intolerable, karena menyetarakan kapasitas pemimpin tertinggi dengan standar yang lebih rendah daripada pekerja biasa atau manajer swasta yang umumnya membutuhkan minimal gelar sarjana. Hal ini tidak hanya melemahkan kredibilitas jabatan negara, tetapi juga merendahkan martabat rakyat yang berjuang menempuh pendidikan tinggi sebagai modal hidup dan kontribusi bangsa; 62. Pasal a quo juga berpotensi mengurangi hak-hak konstitusional Pemohon dan seluruh warga negara, khususnya hak asasi manusia juga meliputi hak atas pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Mengizinkan orang tanpa pendidikan memadai menempati posisi tertinggi berarti melanggar hak warga negara untuk mendapatkan kepemimpinan yang profesional dan dapat dipercaya. Negara memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk melindungi hak tersebut dengan menetapkan standar pendidikan yang layak sebagai prasyarat. Oleh karena itu, syarat pendidikan minimal hanya lulusan SMA bagi calon presiden dan pejabat negara bukan saja membuka pintu bagi ketidakadilan sosial dan ketidakefisienan pemerintahan, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang fundamental, yaitu hak atas kepemimpinan yang kompeten dan berintegritas. Sudah saatnya negara berani menaikkan standar pendidikan bagi pemimpin nasional demi masa depan yang lebih adil dan beradab; POLITIK POPULARITAS: KETIKA PARTAI MENGORBANKAN RAKYAT DEMI ELEKTABILITAS 63. Dalam sistem demokrasi, partai politik seharusnya menjadi pilar utama dalam membentuk kepemimpinan yang berkualitas, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik. Namun, kenyataannya, banyak partai justru terjebak dalam logika politik popularitas, dengan mencalonkan figur-figur yang terkenal di media massa, media sosial, atau panggung hiburan—bukan karena kapasitas dan kompetensi mereka, tetapi semata karena elektabilitas instan yang dijanjikan. Ini adalah pengkhianatan terhadap fungsi mulia partai 51 politik, dan lebih dari itu: rakyatlah yang akhirnya menjadi korban dari keputusan yang sembrono ini; sebagai contoh terlampir foto screenshot di mana pengakuan seorang artis di media sosial Instagram atas nama Aurelia Moeremans yang mendapat tawaran untuk dicalonkan sebagai pejabat, bahkan parpol tersebut mengaku bisa mengurus gelar Sarjana maupun langsung S-2. Artinya, bahwa partai politik yang mengusung para calon pejabat in casu, semata-mata hanya untuk kepentingan partai tersebut bukan demi kepentingan masyarakat luas; 64. Partai politik, alih-alih menjalankan fungsi kaderisasi dan pendidikan politik secara serius, banyak partai saat ini mengonversi panggung politik menjadi panggung selebritas. Akibatnya, kursi-kursi strategis di DPR, DPD, maupun lembaga eksekutif justru diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki bekal keilmuan, pemahaman konstitusional, atau wawasan kebangsaan yang memadai. Padahal, seorang anggota legislatif memegang tanggung jawab besar: menyusun undang-undang, mengawasi kinerja pemerintah, dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Tugas ini menuntut kemampuan berpikir kritis, pemahaman sistem hukum dan tata negara, serta kepekaan terhadap problematika sosial-ekonomi. Namun, banyak dari mereka yang duduk di parlemen justru tidak paham tugas dasarnya sendiri, hanya mengandalkan nama besar dan kamera, cenderung menyikapi segala persoalan dengan menyalahkan pihak di luar instansi dan mereka yang mengkritisi kebijakan legislatif—mereka para pejabat seolah sukar untuk berbenah terhadap institusi lembaga negara yang diemban, mengapa kebijakannya ditentang dan apa sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat?; 52 65. Bahwa norma Pasal a quo telah gagal dalam menjaring calon seluruh pejabat in casu yang kompeten dan memiliki kapasitas intelektual yang memadai, hal ini menyebabkan kualitas kebijakan publik kita sering kali dangkal, tidak berbasis data, atau sekadar populis, dan ketika Mahkamah membatalkan norma atau UU yang dibuat DPR, mereka justru mengeluarkan pendapat dan pernyatan yang tidak berdasar dan logis—yang sering kali menjadi bahan pergunjingan diberbagai media sosial. Banyak RUU seperti RUU Perampasan Aset yang telah bertahun-tahun, tidak tuntas dibahas, pengawasan terhadap anggaran lemah, dan aspirasi rakyat hanya menjadi jargon kosong saat kampanye. Yang lebih mengkhawatirkan, pola ini menciptakan lingkaran setan politik medioker: partai mencalonkan yang popular, pemilih terpengaruh, figur tak kompeten menang, kinerja buruk, kepercayaan publik menurun, terakhir rakyat yang menderita. Dalam sistem seperti ini, demokrasi bukan menjadi alat kemajuan, tetapi justru memperdalam keterbelakangan; 66. Bahwa Oleh karena itu, sudah waktunya partai politik didesak untuk bertanggung jawab secara moral dan institusional. Mereka harus berhenti menjadikan panggung politik sebagai kontes pencitraan belaka. Figur-figur yang diusung harus melalui seleksi ketat berbasis kapasitas, rekam jejak, integritas, dan visi kebangsaan—bukan hanya berdasarkan jumlah pengikut di media sosial atau popularitas sesaat. Jika partai terus-menerus memilih yang “terkenal” daripada yang “mampu”, maka rakyat akan terus dirugikan oleh kepemimpinan yang tidak layak. Demokrasi akan kehilangan makna, dan politik hanya menjadi ajang hiburan yang mengorbankan masa depan bangsa. A. PERBANDINGAN DI NEGARA ASING. 1. Bahwa ketentuan pasal a quo untuk seluruh jabatan in casu adalah sebuah regresif yang tidak menjamin kesiapan negara menghadapi segala kompleksitas tantangan negara dewasa ini. Karena itu, Indonesia perlu belajar dan mencontoh beberapa negara yang menentukan syarat wajib lulusan Pendidikan Tinggi bagi calon presiden dan seluruh jabatan In casu di negaranya. Untuk seluruh jabatan in casu wajib lulusan Pendidikan Tinggi di negara-negara seperti Turki, Aljazair, Azerbaijan, Tajikistan, Mesir, dan 53 Kenya di mana dalam konstitusi dan Undang-undang masing-masing negara tersebut pada intinya menentukan syarat untuk menjadi presiden dan seluruh jabatan in casu adalah wajib lulusan Pendidikan Tinggi. Mengingat tugas dan tanggung jawab, serta kewenangan presiden dan para pejabat negara adalah besar—diantaranya memiliki kekuasaan dan kewenangan membuat undang-undang, mengangkat menteri dan pejabat tinggi publik, meratifikasi dan mengumumkan perjanjian internasional, membentuk kebijakan luar negeri, dan menentukan kebijakan keamanan nasional, fungsi pengawasan, dan membangun diplomasi dengan negara- negara di dunia, serta tugas dan tanggung jawab lainnya; 2. Bahwa merujuk pada negara Turki, untuk dapat mencalonkan sebagai presiden negara Turki dan seluruh jabatan in casu adalah harus memperoleh lulusan Pendidikan Tinggi. Syarat Pendidikan Tinggi tersebut ditegaskan dalam konstitusi negara Turki yang diatur dalam Bagian 2, Bab 2 Konstitusi terkait Kekuasaan Eksekutif, yakni “The President of the Republic shall be elected directly by the public from among Turkish citizens who are eligible to be deputies, who are over forty years of age and who have completed higher education” yang artinya Presiden Republik akan dipilih secara langsung oleh publik dari antara warga negara Turki yang memenuhi syarat sebagai wakil, yang berusia di atas empat puluh tahun dan yang telah menyelesaikan Pendidikan Tinggi, demikian juga untuk seluruh jabatan in casu. Kualifikasi dan imparsialitas presiden yang diperlukan tersebut, presiden harus menjadi anggota “[Majelis Nasional Agung Turki] yang berusia di atas empat puluh tahun dan telah menyelesaikan pendidikan tinggi, atau [seorang] warga negara Turki yang memenuhi persyaratan ini dan memenuhi syarat untuk menjadi wakil.” [vide: https://www.iir.cz/erdo-an-s-presidency-and-the-constitution] hal tersebut dapat menjadi contoh yang baik terhadap negara Indonesia, terlebih lagi tugas dan tanggung jawab presiden yang sangat besar, maka diperlukan kapasitas intelektual dan kompetensi yang layak; 3. Bahwa negara Aljazair pada tahun 2019 telah menetapkan aturan baru yang mengesahkan RUU Pemilu yakni “The amendments also introduced the requirement for presidential candidates to have university degrees, and 54 assigned the task of reviewing prospective candidates to the Independent Electoral Authority instead of the Constitutional Court”, yang artinya secara khusus telah mengatur persyaratan bagi calon Presiden untuk memilih gelar Universitas, dan menugaskan tugas meninjau calon-calon tersebut kepada Otoritas Pemilihan Umum Independen, bukan Mahkamah Kostitusi. [vide: https://www.aa.com.tr/en/africa/algerian-parliament-passes-electoral- bill/1583149]; 4. Bahwa negara Azerbaijan dalam konstitusinya mengatur secara jelas terkait syarat Pendidikan calon Presidennya yang diatur dalam Pasal 100 Azerbaijan's Constitution of 1995 with Amendments through 2016, yang pada intinya menentukan “The President of the Republic of Azerbaijan can be any citizen of the Republic of Azerbaijan, has been residing in the territory of the Republic of Azerbaijan without interruption for more than 10 years, enjoys the right to vote, has never been tried for a major crime, has no commitments towards other States, has bene ted from higher education and does not have dual citizenship” yang artinya “Presiden Republik Azerbaijan dapat merupakan warga negara Republik Azerbaijan, telah tinggal di wilayah Republik Azerbaijan tanpa terputus selama lebih dari 10 tahun, memiliki hak pilih, tidak pernah diadili atas kejahatan besar, tidak memiliki komitmen terhadap negara lain, berpendidikan tinggi, dan tidak berkewarganegaraan ganda”. Kewajiban pendidikan tinggi juga diterapkan pula untuk perdana menteri dan menteri, yang sehari-hari terlibat dalam pengambilan keputusan teknis dan kebijakan nasional, bahkan kepala daerah atau pejabat eksekutif lokal pun harus memiliki latar belakang pendidikan universitas. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Ajerbaijan menjadikan pendidikan sebagai pilar utama dalam menegakkan kualitas pemerintah. Azerbaijan memberi kita pelajaran penting: kepemimpinan negara adalah amanah besar yang tidak boleh dijalankan oleh mereka yang belum teruji secara intelektual. Pendidikan tinggi bukan jaminan sempurna atas kualitas kepemimpinan, tetapi setidaknya menjadi filter awal untuk memastikan bahwa seorang calon pemimpin pernah melalui proses berpikir ilmiah, struktural, dan rasional. 55 5. Bahwa hal serupa juga terjadi di negara Tajikistan, dalam konstitusinya secara tegas menyatakan bahwa syarat untuk menjadi Presiden, anggota parlemen (Majlisi Namoyandagon), Majlisi Milli (Dewan Nasional/Senat) harus memiliki minimal berpendidikan sarjana. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 49 Konstitusi Tajikistan yang menyatakan; “Only a person not younger than 30 years old, having only the citizenship of the republic of Tajikistan and a University Degree shall be elected as a deputy of Majlisi Namoyandagon”—bahwa hanya seseorang yang berusia tidak lebih muda dari 30 tahun, memiliki kewarganegaraan Republik Tajikistan dan mendapat gelar Universitas yang dapat dipilih sebagai anggota Majlisi Namoyandagon [Vide; Abdul Ghoffar, Lembaga Perwakilan: Perbandingan 20 Negara Sistem Presidensial di Dunia, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023), hlm. 256]; 6. Bahwa demikian juga terhadap negara Mesir yang mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden adalah lulusan dari Pendidikan Tinggi. Komisi Pemilihan Nasional Mesir pada tahun 2023 mengumumkan aturan dan regulasi mendasar mengenai pencalonan presiden Mesir yakni memenuhi kualifikasi utama terkhusus syarat mengenai pendidikan “The candidate must hold a higher education degree” [vide: https://sis.gov.eg/ Story/186881/National-Election-Authority-announces-guidelines-for- presidential-candidacy?lang=en-us], norma persyaratan Presiden tersebut diatur dalam “Presidential Decree No. 22/2014, on the Regulation of the Presidential Elections (Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 2014, tentang Peraturan Pemilihan Umum) BAB I Ketentuan Mengenai Pencalonan Presiden, Pasal 1 ayat (3) yakni “the candidate shall be in possession of a higher educational qualification” yang artinya kandidat harus memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi; 7. Bahwa hal serupa juga terjadi di negara Kenya, dalam konstitusi Kenya persyaratan Presiden sangatlah ketat dan ditentukan dengan jelas. Konstitusi Kenya telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir tahun 2010 di mana perubahaannya, terkhusus dalam persyaratan presiden mengalami perubahan yang signifikan, ditujukan untuk memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi syarat yang dapat 56 mencalonkan diri sebagai presiden. Agar memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Presiden di Kenya, seorang kandidat harus memenuhi beberapa kualifikasi utama yang ditentukan dalam Konstitusi Kenya 2010 dan Undang-Undang Pemilu tahun 2011. Kualifikasi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa hanya individu yang memiliki pengalaman, kedudukan moral, dan kesetiaan yang tepat kepada Kenya yang dapat bersaing untuk menduduki jabatan tertinggi di negara Kenya. Adapun persyaratan Pendidikan Tinggi Presiden Kenya di atur dalam Constitution of Kenya (2010) and Section 22 of the Elections Act, 2011 and Regulation 47 of Elections (General) Regulations, 2012) yang pada intinya menentukan bahwa “A presidential candidate must hold a degree from a university recognized in Kenya” artinya seorang kandidat presiden harus memiliki gelar dari universitas yang diakui di Kenya [vide: https:// blog.afro.co.ke/presidency-qualifications/]. Hal tersebut juga bersesuaian dengan Pengumuman yang dipublikasikan oleh Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC) kepada masyarakat Kenya tentang kualifikasi dan persyaratan bagi kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan mengikuti pemilihan umum pada tanggal 9 Agustus 2022, yakni harus memenuhi kualifikasi, terkhusus Pendidikan dengan memperolah gelar dari Universitas yang diakui di Kenya “Is a holder of a degree from a University recognized in Kenya” [vide: https://www.iebc.or.ke/ registration/?aspirant]; 8. Bahwa berkaca pada Singapura, pemilihan calon presiden jauh lebih sulit dibandingkan dengan Indonesia, meskipun persyaratan Pendidikan tinggi tidak ditentukan sebagai syarat calon presiden, akan tetapi Calon presiden berdasarkan konstitusi yang telah diperbaruhi pada tahun 2016 pasal 19, terkait kualifikasi calon presiden adalah seseorang yang diajukan merupakan figur independen dengan integritas tinggi, memiliki pengalaman luas di sektor publik dan swasta, serta kapasitas kepemimpinan yang kuat. Ia pernah memiliki pengalaman menjabat 3 tahun atau lebih sebagai Menteri, ketua mahkamah Agung, Ketua DPR, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pelayanan Publik, Auditor Jenderal, Akuntan jenderal atau Sekretaris Tetap dan memimpin perusahaan besar dengan kinerja keuangan solid. Selain 57 itu, telah dinyatakan memenuhi semua syarat konstitusional dan mendapat pengakuan atas karakter serta reputasinya oleh Komite Pemilihan Presiden. Kombinasi keunggulan moral, pengalaman eksekutif, dan komitmen konstitusional menjadikannya sosok ideal untuk memimpin Singapura di tengah tantangan global. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 169 huruf r; Pasal 182 huruf e; dan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan secara bersyarat (Conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: Pasal 169 huruf r “berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat” Pasal 182 huruf e “berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat” Pasal 240 ayat (1) huruf e “berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat” 3. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan secara bersyarat (Conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai; 58 “berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat”. 4. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 3 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 September 2025, sebagai berikut. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hanter Oriko Siregar. 59 Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu, Pasal 169 huruf r, Pasal 182 huruf e, dan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 60 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3], sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 61 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 169 huruf r, Pasal 182 huruf e, dan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 yang masing-masing menyatakan: Pasal 169 huruf r UU 7/2017 Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; Pasal 182 huruf e UU 7/2017 Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasat 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang masing-masing menyatakan: Pasal 1 ayat (2) (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang- undang Pasal 22E ayat (1) (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali Pasal 28G ayat (1) (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, 62 serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28I ayat (4) (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah 3. Bahwa Pemohon menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3], yang menurut Pemohon memiliki hak pilih dan telah terdaftar di DPT pada TPS 004 Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan pada pemilihan umum sebelumnya; 4. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya Pasal 169 huruf r, Pasal 182 huruf e, dan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 yang masing-masing mensyaratkan pendidikan paling rendah untuk calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota DPD, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota yaitu paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat merugikan hak konstitusional Pemohon karena membuka ruang atau berpotensi untuk meloloskan seluruh pejabat dimaksud yang tidak kompeten dan tidak memberikan jaminan konstitusional atas pemerintahan yang dijalankan oleh pemimpin yang kompeten dan memiliki kapasitas intelektual yang memadai. Padahal, Pemohon sebagai warga negara yang memiliki hak pilih berhak atas tata kelola negara yang dijalankan secara bertanggung jawab, rasional, dan berdasarkan ilmu pengetahuan serta keahlian sebagaimana dijamin dalam prinsip negara hukum, prinsip kepastian hukum yang adil, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; 5. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tersebut berpotensi membuat Pemohon kehilangan jaminan atas pemerintahan yang berkualitas, terpapar risiko kebijakan yang merugikan, terganggunya kepastian hukum dan rasa keadilan, menurunnya kualitas demokrasi dan representasi politik, rasa frustrasi terhadap kepemimpinan nasional, disfungsionalisasi lembaga negara, dan hak atas pemimpin berkualitas; 63 6. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian hak konstitusional Pemohon akan hapus dengan sendirinya. Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan dengan jelas ihwal kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang beranggapan mengalami kerugian atau setidak-tidaknya potensi kerugian hak konstitusional akibat berlakunya pasal atau norma undang-undang yang dimohonkan pengujian [vide Bukti P-3]. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya potensial disebabkan berlakunya norma Pasal 169 huruf r, Pasal 182 huruf e, dan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016. Dalam kaitan ini, anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional yang dijelaskan oleh Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional atau potensi kerugian seperti yang dijelaskan Pemohon tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 169 huruf r, Pasal 182 huruf e, dan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 169 huruf r, Pasal 182 huruf e, dan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil 64 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, kebijakan hukum terkait syarat calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota DPD, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota harus berpijak pada prinsip rasionalitas, akuntabilitas konstitusional, proporsionalitas, meritokrasi dan bukan sekadar administratif. Menetapkan syarat pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat bagi jabatan eksekutif tertinggi dan legislatif mencederai prinsip akuntabilitas konstitusional dan inkonstitusional secara substantif karena mengabaikan logika kebutuhan jabatan yang sangat kompleks. Selain itu, syarat dimaksud juga merupakan syarat yang tidak proporsional, tidak konstitusional, dan tidak menjamin tercapainya tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial; 2. Bahwa menurut Pemohon, persyaratan sebagaimana diatur oleh pasal-pasal yang dimohonkan pengujian a quo bertentangan dengan prinsip negara hukum dan meritokrasi di mana persyaratan pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat untuk seluruh jabatan dimaksud adalah bentuk regresi demokrasi yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, membuka ruang terhadap terpilihnya calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota DPD, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota yang tidak kompeten dan memadai secara intelektual dalam mengelola Indonesia dengan baik karena lulusan pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat pada umumnya memperoleh pembelajaran yang bersifat umum dan masih berada dalam tahap pembentukan dasar-dasar berpikir, tidak memberikan pelatihan analitis, penalaran kritis, dan metodologi ilmiah tingkat lanjut dan tidak mengajarkan secara mendalam tentang ilmu hukum, ekonomi, politik, kebijakan 65 publik, administrasi negara, ataupun hubungan internasional sebagaimana yang diajarkan dalam pendidikan tinggi; 4. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya norma yang dimohonkan pengujian bersifat diskriminatif secara terbalik dan bertentangan dengan asas proporsionalitas, di mana negara mensyaratkan pendidikan minimal sarjana untuk jabatan publik tertentu, namun tidak mensyaratkan hal serupa bagi calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota DPD, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota. Sehingga, menunjukkan ketidakkonsistenan legislasi, pelanggaran terhadap proporsionalitas, dan pelecehan terhadap prinsip meritokrasi dalam demokrasi modern; 5. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan prinsip best interest of the nation dan kebutuhan masa depan bangsa menuntut peningkatan standar kompetensi kepemimpinan nasional yang memiliki kapasitas intelektual, daya nalar strategis, dan kemampuan akademik tinggi. Oleh karena itu, peningkatan syarat pendidikan untuk calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota DPD, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota adalah suatu keniscayaan hukum dan kebutuhan konstitusional yang mendesak; 6. Bahwa menurut Pemohon, menetapkan syarat pendidikan minimal paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat bagi calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota DPD, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota di era modern adalah sebuah kebijakan yang tidak hanya ketinggalan zaman, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan menciptakan ketidakadilan yang intolerable. Selain itu, juga merupakan sebuah regresif yang tidak menjamin kesiapan negara menghadapi segala kompleksitas tantangan negara. Berbeda halnya dengan negara Turki, Aljazair, Azerbaijan, Tajikistan, Mesir, dan Kenya yang dalam konstitusi dan undang-undang masing-masing negara tersebut pada intinya menentukan syarat untuk menjadi presiden dan 66 seluruh jabatan di negara-negara tersebut adalah wajib lulusan Pendidikan Tinggi. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 169 huruf r, Pasal 182 huruf e, dan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: 1. Pasal 169 huruf r UU 7/2017, “berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat” 2. Pasal 182 huruf e UU 7/2017, “berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat” 3. Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017, “berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat” 4. Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2026, “berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat” [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 yang disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 September 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. 67 Bahwa Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 PMK 7/2025, masing-masing menyatakan sebagai berikut. Pasal 60 UU MK: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 72 PMK 7/2025: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian atau alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan hal itu, telah ternyata Pasal 169 huruf r UU 7/2017 sebelumnya telah diajukan permohonan pengujian ke Mahkamah melalui permohonan Perkara Nomor 87/PUU-XXIII/2025 yang telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Juli 2025. Pada Permohonan Nomor 87/PUU-XXIII/2025 tersebut, dasar pengujian yang digunakan untuk menguji Pasal 169 huruf r UU 7/2017 adalah Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, dengan alasan penetapan standar minimal pendidikan yang terlalu rendah untuk posisi jabatan tertinggi dalam pemerintahan/negara membuka ruang terpilihnya calon pejabat yang tidak kompeten dan tidak memenuhi kemampuan intelektual yang cukup. Adapun dalam permohonan a quo, dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dengan alasan selain penetapan standar minimal pendidikan yang terlalu rendah untuk posisi jabatan tertinggi dalam pemerintahan/negara membuka ruang terpilihnya calon pejabat yang tidak kompeten dan tidak memenuhi kemampuan intelektual yang cukup, juga melanggar prinsip rasionalitas substantif hukum, 68 melukai asas proporsionalitas, asas akuntabilitas dan prinsip meritokrasi dalam negara hukum demokratis. Berdasarkan fakta hukum tersebut, meskipun permohonan pengujian Pasal 169 huruf r UU 7/2017 telah pernah diajukan dan diputus Mahkamah, namun oleh karena dasar pengujian yang digunakan berbeda dan terdapat alasan permohonan yang berbeda pula, maka permohonan Pemohon a quo berkenaan dengan Pasal 169 huruf r UU 7/2017, terlepas secara substansial dapat dibuktikan atau tidak, namun secara formal permohonan a quo dapat diajukan kembali, tanpa terhalang ketentuan Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 PMK 7/2025. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan isu konstitusionalitas norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah pada pokoknya adalah apakah Pasal 169 huruf r, Pasal 182 huruf e, dan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 apabila masing-masing pasal tersebut tidak dimaknai “berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat” sebagaimana petitum Pemohon. Terhadap persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut. [3.11.1] Bahwa terhadap pengujian norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 yang berkenaan dengan syarat pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau yang sederajat bagi calon presiden dan calon wakil presiden, Mahkamah sebelumnya pernah mempertimbangkan dan memutus norma pasal dimaksud melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan, antara lain: [3.10.1] Bahwa norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, dalam UU 7/2017, secara sistematis, berada pada Bagian Kesatu yang mengatur perihal “Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden” yang merupakan bagian dari BAB II tentang “Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu”. Persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum sebagai salah satu perwujudan kedaulatan rakyat diatur dalam Pasal 169 huruf a sampai dengan huruf t, Pasal 170, dan 69 Pasal 171 UU 7/2017. Dalam Pasal 169 huruf a sampai dengan huruf t UU 7/2017 tersebut, setidaknya terdapat 20 (dua puluh) persyaratan dari berbagai aspek yang kesemua syarat tersebut bersifat kumulatif dan harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana diatur Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Secara konstitusional, perihal persyaratan bagi calon presiden dan calon wakil presiden untuk dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. Berkenaan dengan persyaratan dimaksud, Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Dengan adanya delegasi untuk mengatur lebih lanjut “dengan undang-undang”, dalam batas penalaran yang wajar, antara lain disebabkan UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur syarat calon presiden dan calon wakil presiden secara detail. Apabila dikaitkan dengan petitum permohonan para Pemohon, salah satu persyaratan bagi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berkenaan dengan syarat pendidikan. Dalam hal ini, Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sama sekali tidak menentukan persyaratan mengenai pendidikan, in casu persyaratan batasan pendidikan paling rendah/minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Oleh karena itu, ketentuan dalam norma Pasal 169, Pasal 170, dan Pasal 171 UU 7/2017 adalah merupakan delegasi dari Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Persyaratan yang demikian, termasuk syarat berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, dikategorikan sebagai suatu kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang tetap dinilai konstitusional sepanjang tidak melanggar: moralitas; tidak melanggar rasionalitas; bukan ketidakadilan yang intolerable; tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang; bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan; tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945; tidak menegasikan prinsip-prinsip dalam UUD NRI Tahun 1945; tidak bertentangan dengan hak politik; tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat; tidak dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur); serta tidak melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan (detournement de pouvoir). [3.10.2] Bahwa dalam konteks perkara a quo, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memberikan pemaknaan baru ketentuan norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 menjadi “berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat”, dalam batas penalaran yang wajar, pemaknaan baru demikian justru mempersempit peluang sehingga dapat membatasi warga negara yang akan diajukan oleh partai politik atau 70 gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden dan wakil presiden. Persyaratan sebagaimana diatur dalam norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 sama sekali tidak menutup kesempatan bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum untuk mengajukan calon dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, termasuk batas pendidikan sebagaimana yang dikehendaki para Pemohon. Artinya, apabila syarat pendidikan paling rendah/minimum adalah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, maka kandidat yang dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden tidak hanya terbatas pada kandidat yang hanya tamat sekolah menengah atas/sederajat, melainkan juga kandidat yang telah menempuh atau menamatkan pendidikan tinggi (higher education). Namun demikian, apabila pemaknaan norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 diubah sebagaimana petitum para Pemohon, kandidat yang dapat diajukan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden hanya terbatas pada kandidat yang telah lulus sarjana strata satu (S-1)/sederajat. Selain itu, menurut Mahkamah pemenuhan hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan persyaratan atas sesuatu (dalam hal ini syarat bagi calon presiden dan calon wakil presiden), sepanjang persyaratan demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan tersebut dan tidak mengandung unsur diskriminatif, serta tidak melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma berkenaan dengan persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf r UU 7/2017 Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut, syarat pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat merupakan salah satu syarat bagi calon presiden dan calon wakil presiden untuk dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum dikategorikan sebagai suatu kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang yang tetap dinilai konstitusional sepanjang tidak melanggar: moralitas; tidak melanggar rasionalitas; bukan ketidakadilan yang intolerable; tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang; bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan; tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945; tidak menegasikan prinsip-prinsip dalam UUD NRI Tahun 1945; tidak bertentangan dengan hak politik; tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat; tidak dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur); serta tidak melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan (detournement de pouvoir). 71 Bahwa adanya perbedaan dasar pengujian dan alasan konstitusional dalam permohonan a quo berkenaan dengan norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 sebagaimana dalil Pemohon, menurut Mahkamah, esensi yang dimohonkan dalam perkara a quo sesungguhnya adalah sama, yakni mempersoalkan syarat pendidikan paling rendah bagi calon presiden dan calon wakil presiden, di mana Pemohon memohon kepada Mahkamah agar mengubah syarat pendidikan paling rendah bagi calon presiden dan calon wakil presiden yang awalnya adalah tamat sekolah menengah atas atau yang sederajat menjadi lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat. Terhadap hal tersebut, dikarenakan norma yang dipersoalkan Pemohon merupakan kebijakan hukum terbuka, Mahkamah belum memiliki alasan yang mendasar untuk mengubah pendirian. Oleh karenanya, berdasarkan fakta hukum tersebut, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam menjawab dalil permohonan a quo. Dengan demikian, berkenaan dengan syarat pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau yang sederajat bagi calon presiden dan calon wakil presiden masih berlaku norma yang sama. [3.11.2] Bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan Pasal 182 huruf e dan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 apabila masing-masing pasal tersebut tidak dimaknai “berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat” sebagaimana petitum Pemohon. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa Pasal 182 huruf e UU 7/2017 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan bagi calon anggota DPD untuk menjadi Peserta Pemilu. Secara sistematis, Pasal 182 huruf e a quo, berada pada Bagian Ketiga yang mengatur perihal Peserta Pemilu DPD yang juga merupakan bagian dari BAB II tentang “Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu”. Persyaratan calon anggota DPD menjadi Peserta Pemilu diatur dalam Pasal 181, Pasal 182 huruf a sampai dengan huruf p, dan Pasal 183 UU 7/2017. Sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. 2. Bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan bagi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi 72 dan DPRD kabupaten/kota. Secara sistematis, Pasal 240 ayat (1) huruf e a quo, berada pada Paragraf 1 yang mengatur perihal persyaratan bagi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Bagian Kedua tentang “Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota” yang berada pada Bab VI tentang “Pengusulan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”. Persyaratan bagi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Pasal 240 UU 7/2017. Berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik. 3. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota yang pengaturannya berada pada Bab III tentang Persyaratan Calon. Persyaratan bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota diatur dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf t UU 10/2016. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, ketentuan Pasal 182 huruf e dan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016, meskipun mengatur mengenai subjek hukum yang berbeda, yakni calon anggota DPD, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota, namun ketiga norma pasal dimaksud sama-sama merupakan ketentuan norma yang mengatur mengenai syarat pencalonan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Oleh karena terkait dengan hal tersebut, sama halnya dengan pertimbangan Mahkamah terhadap Pasal 169 huruf r UU 7/2017, sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Sub-paragraf [3.11.1] di atas, perihal persyaratan calon anggota DPD, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon 73 walikota dan calon wakil walikota yang diatur dalam UU 7/2017 juncto UU 10/2016 adalah juga konstitusional sepanjang didelegasikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Hal ini disebabkan, antara lain, UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur syarat calon anggota DPD, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota secara detail. Pendelegasian dimaksud termaktub dalam Pasal 22E ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Bahwa, persyaratan calon anggota DPD, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota tersebut di atas juga merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang- undang, sama halnya dengan pertimbangan Mahkamah terhadap Pasal 169 huruf r UU 7/2017 yang telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Sub-paragraf [3.11.1]. Lebih lanjut, permohonan Pemohon agar Mahkamah memberikan pemaknaan baru terhadap ketentuan norma Pasal 182 huruf e dan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016, yaitu masing-masing menjadi “berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat”, justru mempersempit peluang dan membatasi warga negara yang akan mengajukan diri dan/atau diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon anggota DPD, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota. Padahal persyaratan sebagaimana diatur dalam norma Pasal 182 huruf e dan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 sama sekali tidak menutup kesempatan bagi setiap warga negara yang akan mengajukan diri dan/atau partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum untuk mengajukan calon dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, termasuk batas pendidikan sebagaimana yang dikehendaki Pemohon. Artinya, apabila syarat pendidikan paling rendah adalah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, maka kandidat yang dapat mengajukan diri sebagai calon anggota DPD dan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diajukan oleh 74 partai politik peserta pemilihan umum serta calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota tidak hanya terbatas pada calon yang hanya tamat sekolah menengah atas atau yang sederajat, melainkan juga calon yang telah menempuh atau menamatkan pendidikan tinggi (higher education). Namun demikian, apabila pemaknaan norma Pasal 182 huruf e dan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 diubah sebagaimana petitum Pemohon, calon yang dapat mencalonkan atau dicalonkan hanya terbatas pada kandidat yang telah lulus sarjana strata satu (S-1) atau sederajat. Menurut Mahkamah, persyaratan yang demikian dapat diatur, sepanjang tidak mengandung unsur diskriminatif. Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma berkenaan dengan persyaratan calon anggota DPD, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota yang diatur dalam Pasal 182 huruf e dan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016. [3.11.3] Bahwa dalam kaitan dengan dalil Pemohon di atas, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 Sub-paragraf [3.10.3] menyatakan. [3.10.3] Bahwa meskipun Mahkamah berpendirian tidak terdapat persoalan atau masalah konstitusionalitas norma berkenaan dengan persyaratan batas minimum pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur Pasal 169 huruf r UU 7/2017 karena Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak menentukan batasan pendidikan paling rendah/minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden, pembentuk undang-undang berdasarkan delegasi Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berhak mengaturnya dan termasuk sewaktu-waktu dapat mengubah norma pasal a quo guna disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Dalam hal ini, bilamana diperlukan, pembentuk undang-undang dapat mengkaji kembali perihal persyaratan batasan pendidikan paling rendah/minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden dengan menentukan syarat pendidikan yang dinilai ideal bagi seorang calon presiden dan calon wakil presiden demi kepentingan terbaik bangsa dan negara (best interest of the nation). Hal lain yang perlu dikemukakan Mahkamah, persyaratan pendidikan dalam Pasal 169 huruf r UU 7/2017 dimaksud sama sekali tidak membatasi hak pemilih untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Terlebih, setelah merujuk bentangan empirik sejak pelaksanaan pemilihan langsung mulai Pemilihan Umum Tahun 2004, 75 terdapat banyak calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum dengan pendidikan lebih tinggi dari sekolah menengah atas atau sederajat. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut, berkenaan dengan Pasal 182 huruf e dan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016, pembentuk undang-undang berdasarkan delegasi Pasal 22E ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dapat mengatur, termasuk sewaktu-waktu dapat mengubah norma pasal-pasal a quo guna disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan perkembangan. Dalam hal ini, apabila diperlukan untuk mengubah persyaratan pendidikan sebagaimana dalil Pemohon maka pembentuk undang-undang dapat mengkaji kembali perihal persyaratan batasan pendidikan paling rendah bagi calon anggota DPD, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota dengan menentukan syarat pendidikan yang dinilai ideal demi kepentingan terbaik bangsa dan negara (best interest of the nation). Berkenaan dengan hal ini, dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2025- 2029, telah dimasukkan RUU Pemilu dan RUU Pemilukada sebagai RUU yang diprioritaskan untuk diubah [vide Prolegnas Prioritas 2025 nomor urut 25 dan 26]. Oleh karenanya, Pemohon sebagai warga negara memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan undang- undang (partisipasi publik), termasuk mengenai persyaratan yang menjadi pokok permohonan a quo. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan syarat pendidikan paling rendah bagi calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota DPD, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana diatur dalam norma Pasal 169 huruf r, Pasal 182 huruf e, dan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata norma Pasal 169 huruf r, Pasal 182 huruf e, dan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 76 telah ternyata tidak bertentangan dengan prinsip pemilihan umum yang jujur dan adil, pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam negara hukum yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU- XXIII/2025 mutatis mutandis berlaku untuk pertimbangan hukum norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017; [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 77 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. --------------------------------------------------------- 6. ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat alasan berbeda (concurring opinion) dari 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo yang menyatakan sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025, saya Hakim Konstitusi Suhartoyo mempunyai alasan berbeda (concurring opinion), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon menguji konstitusionalitas norma Pasal 169 huruf r, Pasal 182 huruf e, Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 dan Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 yang pada pokoknya memuat ketentuan mengenai syarat pendidikan minimal sebagai salah satu syarat formal bagi seseorang yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dengan uraian sebagai berikut: a. Syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden [vide Pasal 169 UU 7/2017]; b. Syarat bagi perseorangan menjadi peserta pemilihan umum DPD [vide Pasal 182 UU 7/2017]; c. Syarat menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota [vide Pasal 240 ayat (1) UU 7/2017]; d. Syarat menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Calon Wakil Walikota [vide Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016, 2. Bahwa Pemohon menguraikan kedudukan hukum yang pada pokoknya sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih di mana Pemohon menilai syarat pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat bagi 78 calon pejabat negara yang dipilih pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah merupakan syarat yang terlalu rendah sehingga berpotensi menghilangkan hak Pemohon memperoleh jaminan pemerintahan yang berkualitas. Oleh sebab itu, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar memaknai syarat pendidikan minimal tersebut menjadi “berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat”. 3. Bahwa terhadap uraian kedudukan hukum tersebut di atas, saya mempunyai pendapat hukum yang secara substansi sama dengan pendapat hukum saya dalam perkara-perkara sebelumnya yang telah diputus Mahkamah antara lain dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 87/PUU-XXIII/2025 di mana saya berpendapat Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dikarenakan Pemohon bukanlah subjek hukum yang berkepentingan langsung untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Pendapat tersebut disebabkan alasan anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian tidak berkorelasi atau memiliki hubungan sebab- akibat (causal-verband), sebab, jika hanya mendasarkan pada alasan sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Pemohon masih mempunyai keleluasaan untuk memilih atau tidak memilih calon pejabat negara yang dipilih dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah (elected officials) sesuai kriteria/preferensi yang diinginkan Pemohon. Berkenaan dengan itu, saya kembali mengutip pendapat hukum saya dalam Perkara Nomor 90/PUU- XXI/2023 yang antara lain menguraikan sebagai berikut: “Menimbang bahwa berkaitan dengan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, saya Suhartoyo, Hakim Konstitusi memiliki pendapat berbeda (Dissenting Opinion), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: Bahwa sebagaimana pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dalam Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dimana saya tidak memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada para Pemohon dengan alasan bahwa para Pemohon bukan subjek hukum yang berkepentingan langsung untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, sehingga Pemohon tidak relevan memohon untuk memaknai norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 untuk kepentingan pihak lain, sebagaimana selengkapnya dalam petitum permohonannya. Oleh karena itu, pendapat berbeda (Dissenting Opinion) saya dalam perkara a quo pun, tetap merujuk pada pertimbangan hukum dalam pendapat berbeda (Dissenting Opinion) Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang saya jadikan rujukan dalam pendapat berbeda (Dissenting Opinion) Perkara Nomor 79 51/PUU-XXI/2023 yang pertimbangan hukumnya antara lain sebagai berikut: 1. Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam Pengujian konstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, sebagai Pemohon I, Anthony Winza Probowo, SH.,LL.M, sebagai Pemohon II, Danik Eka Rahmaningtyas, S.Psi, sebagai Pemohon III, Dedek Prayudi, B.A., M.Sc, sebagai Pemohon IV dan Mikhail Gorbachev Dom, S.Si., M.SI. sebagai Pemohon V, tidak dapat dilepaskan dari filosofi yang terkandung di dalam norma Pasal 169 UU 7/2017 secara keseluruhan. Oleh karena itu, berkenaan dengan subjek hukum yang menjadi adressat dalam norma Pasal a quo adalah berkaitan dengan keterpenuhan syarat formal seseorang yang akan mencalonkan diri menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. 2. Bahwa oleh karena itu, apabila dicermati ketentuan persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 UU 7/2017 diletakkan pada Bab II tentang peserta dan persyaratan mengikuti Pemilu dan pada Bagian Kesatu tentang persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian pada hakikatnya persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah merupakan persyaratan yang melekat pada diri subjek hukum yang bersangkutan yang belum dapat dikaitkan dengan persyaratan lainnya, misalnya berkaitan dengan tata cara pengusulan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”, serta tata cara penentuan, pengusulan dan penetapan sebagaimana diantaranya yang dimaksudkan dalam Pasal 221 dan Pasal 222 UU 7/2017, yang masing-masing menyatakan: Pasal 221: Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Pasal 222: Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoLeh 25%(dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. 3. Bahwa dengan mencermati adanya unsur pemisah antara esensi syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana yang dimaksudkan dalam norma Pasal 169 UU 7/2017 dengan norma diantaranya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan norma Pasal 221 dan Pasal 222 UU 7/2017, maka sesungguhnya ketentuan-ketentuan dimaksud telah membuktikan bahwa filosofi dan esensi yang dimaksudkan dalam norma Pasal 169 UU 7/2017 adalah benar hanya diperuntukan untuk subjek hukum yang bersifat privat guna dapat 80 terpenuhinya syarat formal untuk selanjutnya dapat dicalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, ketika seseorang yang pada dirinya bukan sebagai subjek hukum yang akan mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, maka sesungguhnya subjek hukum dimaksud tidak dapat mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 169 UU 7/2017 a quo. 4. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap permohonan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya memohonkan inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 untuk kepentingan pihak lain adalah permohonan yang didasarkan pada tidak adanya hubungan hukum antara para Pemohon dalam perkara a quo dengan subjek hukum yang dikehendaki dalam petitum permohonannya. dengan kata lain, tidak adanya hubungan kausalitas antara hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana yang dipersyaratkan dalam norma Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 tanggal 20 September 2007. Dengan demikian terhadap para Pemohon tidak terdapat adanya anggapan kerugian baik aktual maupun potensial dan oleh karena itu terhadap para Pemohon tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan a quo dan oleh karenanya seharusnya Mahkamah menegaskan permohonan a quo tidak memenuhi syarat formil dan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum pendapat berbeda (dissenting opinion) pada perkara 29/PUU-XXI/2023 sebagaimana tersebut di atas terhadap Pemohon dalam permohonan a quo pun saya berpendapat terhadap Pemohon yang memohon agar norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dimaknai sebagaimana selengkapnya dalam petitum permohonannya yang bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, adalah juga tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo, sehingga pertimbangan hukum pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, mutatis mutandis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) saya dalam putusan permohonan a quo; Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, saya berpendapat terhadap permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi seharusnya juga tidak memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dan oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan pokok permohonan, sehingga dalam amar putusan a quo “menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum pendapat berbeda (dissenting opinion) pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 sebagaimana tersebut di atas terhadap Pemohon dalam permohonan a quo pun saya berpendapat terhadap Pemohon yang memohon agar norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dimaknai sebagaimana 81 selengkapnya dalam petitum permohonannya yang bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, adalah juga tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo, sehingga pertimbangan hukum pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, mutatis mutandis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) saya dalam putusan permohonan a quo;” Bahwa berdasarkan uraian pendapat hukum sebagaimana tersebut di atas, saya berpendapat bahwa Mahkamah dalam perkara a quo seharusnya tidak memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon pada perkara a quo sehingga menjadi tidak relevan untuk mempertimbangkan pokok permohonan. Dengan demikian, amar putusan a quo seharusnya “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.24 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 82 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Rizki Amalia