154/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 154/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Edi Iswadi Pekerjaan : Kepala Desa Bojongsari Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah Periode 2019 sd 2027 Alamat : Desa Bojongsari RT. 002 RW. 003, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Oktober 2024, memberi kuasa kepada Aksin, S.H., M. Sulthoni, S.H., Fani Firmansyah, S.H., Ghofir Rurrohman, S.H., dan Azam Prasojo Kadar, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum, serta staf pada Kantor “Aksin, S.H., & Partners”, beralamat di Kantor Pusat Gedung Menara 165 Lantai 4 Jalan TB Simatupang Kav. 1 RT 008/RW 003, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Adminstrasi Jakarta Selatan dan Kantor Cabang Jalan A. Yani Nomor 65 Kebumen, Jawa Tengah, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; 2 Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 Oktober 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Oktober 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 149/PUU/PAN.MK/AP3/10/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 154/PUU-XXII/2024 pada tanggal 23 Oktober 2024, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 12 November 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesa Tahun 5076) (selanjutnya disebut UU 28/2009) yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; e. dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”; 3 4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut UU 7/2020) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang- Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945 juga telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang menyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 7. Bahwa dari keseluruhan uraian kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas, oleh karena objek permohonan Pemohon yakni pengujian materiil Pasal 70 ayat (3) yang berbunyi “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada 4 daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan : a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya” terhadap UUD 1945 adalah masih menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka Mahkamah Kontitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan Pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakuknya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara. 3. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, yakni 5 Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia, maka perlu dijelaskan bahwa: Pemohon adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. (Bukti P-3), masih aktif menjabat sebagai Kepala Desa Desa Bojongsari sampai saat ini dibutikan melalui Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1243 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Edi Iswadi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Bojongsari Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen dan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/186 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1243 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Edi Iswadi Sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Bojongsari Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen (Bukti P-4); Oleh karenanya Pemohon adalah perorangan maka telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 terhadap UUD 1945. 4. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU- V/2007, apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 6 5. Bahwa Pertama, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut : Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar Pemohon antara lain: Pasal 22E ayat (1), menyatakan : “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” Pasal 28J ayat (2), menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. 6. Bahwa kedua, untuk mengukur selanjutnya Pemohon kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 6.1. Sebelum Pemohon menjelaskan uraian mengenai kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, Pemohon mengutip pertimbangan hukum bagian penilaian kedudukan hukum (legal standing) Pemohon pada putusan MK Nomor 52/PUU-XXII/2024 sebagai berikut : [3.5] ….Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama uraian anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon serta memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pilkada 2024 telah dapat 7 menguraikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Para Pemohon juga telah dapat menerangkan adanya hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya tersebut karena para Pemohon beranggapan bahwa dengan adanya norma pasal yang dimohonkan pengujiannya tersebut secara tidak langsung akan merugikan hak konstitusional para Pemohon dalam rangka mendapatkan penyelenggaraan Pilkada yang jujur, adil dan demokratis. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; Para Pemohon pada putusan MK a quo adalah seorang peneliti dan seorang mahasiwa yang menguji Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016, di mana para Pemohon mendalihkan sebagai perseorangan yang mempunyai hak pilih dalam Pemilukada bukan sebagai Calon Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota untuk kontestasi Pemilukada yang dipilih dan belum pernah menjadi calon kepala daerah pada tingkat kontestasi Pemilukada. Mahkamah memberikan kedudukan hukum dengan pertimbangan pasal a quo secara tidak langsung akan merugikan hak konstitusional Para Pemohon apabila tetap diberlakukan. Dalam putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi juga menerima kedudukan hukum (legal standing) Pemohon perseorangan seorang mahasiswa yang memohonkan pengujian pasal mengenai syarat pencalonan Kepala Daerah dalam UU Pemilukada. Pemohon dalam perkara a quo hanya mempunyai hak pilih bukan merupakan calon kepala daerah baik pada tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, bahkan belum pernah pula menjadi calon 8 kepala daerah dalam kontestasi Pemilukada di tahun sebelumnya maupun tahun dimana perkara ini diputus. Mahkamah Konstitusi mendasarkan pada alat bukti KTP dan Kartu Mahasiswa sebagai penilaian apakah Pemohon perkara a quo mempunyai kedudukan hukum (legal standing) tidaknya. Berdasarkan model kerangka kedudukan hukum (legal standing) permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Kontitusi dengan persandingan 2 (dua) perkara yang sudah diputus di atas, dapat diartikan bahwasanya Mahkamah Konstitusi tidak mempersulit dan membatasi hak konstitusional tiap-tiap Warga Negara Indonesia maupun subjek pemohon Pengujian Undang-Undang lainnya untuk memohonkan pengujian sebuah materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian suatu UU ke Mahkamah Konstitusi sekalipun Pihak Pemohon tidak bersinggungan langsung kepentingannya dengan materi yang diujikan. Disinilah bukti salah satu fungsi daripada Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi (The Guardian of Constitution) terwujud dalam konsepsi negara demokrasi yang berdasarkan amanat konstitusi UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut di atas, kiranya perkenan pula bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan kemudahan untuk Pemohon perkara ini dalam rangka membela dan berupaya untuk mengejawantahkan hak konstitusional yang telah diberikan oleh UUD 1945 guna menjamin pelaksanaan Pemilukada yang mengedepankan prinsip demokrasi yang kepastian hukum yang adil dengan batasan- batasan yang jelas yang diatur oleh Undang-Undang; 6.2. Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai Kepala Desa yang terhitung masih aktif menjabat sejak periode tahun 2019-2026 sekaligus mempunyai hak pilih menjadi pemilih dalam kontestasi Pemilukada Tahun 2024 sebagaimana telah tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pemohon merupakan Pemilih di TPS 004, Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen (Bukti P - 5); 6.3. Bahwa uji materi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah mengenai konstitusionalitas Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 berkaitan dengan 9 masa cuti di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya sebagai petahana calon kepala daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang diwajibkan selama masa kampanye yang menyatakan sebagai berikut : Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan : a. menjalani cuti di luar tanggungan negara;dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya; 6.4. Bahwa ketentuan di atas dapat dipahami oleh Pemohon bahwasanya cuti di luar tanggungan negara yang melekat didalamnya tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya oleh Pembentuk Undang-Undang dimasukkan ke dalam pengaturan larangan masa kampanye yang merupakan salah satu tahapan Penyelenggaran kontestasi Pemilukada; 6.5. Bahwa pemberlakuan masa cuti di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas yang terkait dalam jabatannya pada waktu kampanye Pemilukada Tahun 2024 telah ditentukan yakni selama 60 hari dijadwalkan sejak 25 September 2024 hingga berakhir pada 23 November 2024 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (selanjutnya disebut PKPU Nomor 2 Tahun 2024). Bahwa selama Petahana melakukan cuti di masa kampanye tersebut, kekosongan jabatan petahana diisi oleh Penjabat Sementara Gubernur, Bupati, atau Walikota sampai berakhirnya masa kampanye; 6.6. Bahwa selesainya masa kampanye secara limitatif disebutkan dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024 adalah 3 hari sebelum pemungutan suara. Pasca berakhirnya masa kampanye setelahnya petahana kembali menjabat baik untuk tingkatan kepala daerah provinsi, kabupaten, atau kota dimulai pada waktu 3 hari sebelum pemungutan suara in casu masa tenang Pemilukada sebagaimana ketentuan dalam Pasal 67 UU 10/2016 sebagai berikut : 10 1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang. 2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. 6.7. Bahwa Pemohon mendalihkan dengan kembalinya petahana menjabat di masa setelah berakhirnya kampanye in casu masa tenang dalam penalaran yang wajar justru akan menimbulkan potensi besar penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan (conflict of interest) dalam jabatan serta intervensi langsung kepada Pemohon guna mengamankan kepentingan petahana pada masa tenang dan hari pemungutan suara; 6.8. Bahwa Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa dan Pemilih sangat berpotensi dirugikan dan tidak terjaminnya hak konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dengan kembalinya petahana menjabat setelah berakhirnya cuti masa kampanye. Pemohon selaku kepala desa merupakan perpanjangan tangan dari bupati/walikota apabila pasal a quo diberlakukan justru akan menimbulkan potensi besar terhadap pengaruh bupati/walikota petahana kepada Pemohon berupa intervensi dalam jabatan guna mengamankan kepentingan calon kepala daerah petahana terkait Pemilukada pada masa tenang dan pemungutan suara; 6.9. Bahwa secara hirearki tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Kepala Desa terdapat pola kerja dan hubungan vertikal yang berkaitan langsung dengan pemerintahan daerah kabupaten mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU 3/2024) mempunyai tanggungjawab besar dan penuh atas penyelenggaraan pemerintahan desa; 6.10. Bahwa dapat dipahami hubungan dan pola tata kerja yang dibangun antara pemerintah desa yaitu kepala desa dengan pemerintah daerah kabupaten adalah bupati/walikota berdasarkan UU 3/2024 adalah bersifat vertikal dan langsung tertuju kepada bupati/walikota yang 11 dapat dipastikan tidak bisa lepas dari konflik kepentingan atau conflict of interest dalam jabatan dalam hal bupati/walikota tersebut mencalonkan diri kembali sebagai calon kepala daerah; 6.11. Bahwa kapasitas Pemohon sebagai kepala desa merasa memiliki hak untuk mendapatkan pembatasan yang jelas dan adil serta rasional sebagaimana telah dijamin oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 atas dasar cuti diluar tanggungan negara yang termasuk dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dalam jabatannya di masa kampanye saja yang padahal secara jelas dan gamblang justru potensi besar penyalahgunaan kekuasaan petahana selanjutnya datang manakala terdapat kesempatan dan peluang kembali menjabat di masa tenang sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, atau kota dengan menggerakkan seluruh kekuasaan yang melekat pada jabatannya dengan melakukan politisasi birokrasi guna mengamankan kepentingan dirinya di waktu-waktu krusial, mepet, dan waktu akhir atau last minutes yang berimbas langsung kepada Pemohon sebagai kepala desa yang notabennya merupakan perpanjangan bupati/walikota; 6.12. Bahwa sebagai pemilih Pemohon merasa dalam masa tenang sebelum pemungutan suara menginginkan adanya situasi yang bebas, tidak ada huru-huru agenda dan kepentingan politik yang bergulir dan situasi demokrasi yang dapat berjalan lancar sesuai asas Pemilu tanpa intrik-intrik tertentu demi bisa berfikir secara jernih untuk menentukan siapakah sosok pemimpin ideal yang dapat mengakomodiir kepentingan para pemilih sebagaimana penjaminan asas Pemilukada yang bebas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; 6.13. Bahwa sebagai pemilih yang berdaulat, berkepentingan langsung untuk memastikan suara Pemohon dapat tersalurkan sesuai kehendak Pemohon, tidak disalahgunakan dan dimonopoli oleh kelompok-kelompok tertentu sebagaimana berprinsipkan pada prinsip jujur dan adil pada penyelenggaraan Pemilukada; 6.14. Bahwa sebagai pemilih, Pemohon mendalihkan agar mulai masa tenang adalah masa yang tidak terbayang-bayang adanya 12 background calon kepala daerah petahana yang menjadi ketimpangan sorotan publik dengan jabatan yang dipunyai kembali dimulai masa tenang dengan melakukan berbagai upaya yang dapat menarik simpatik pemilih untuk memilihnya; 6.15. Bahwa sebagai warga negara yang memiliki hak memilih dalam Pemilukada Tahun 2024, Pemohon merasa memiliki hak atas penyelenggaraan Pemilukada yang jujur, adil, serta bebas dari segala bentuk intervensi dan konflik kepentingan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; 6.16. Bahwa uji materi ini penting dilakukan karena Pemohon dengan jelas menyadari bahwa pasal a quo yang diuji konstitusionalitasnya tidak memberikan jaminan pembatasan yang jelas, adil, dan rasional yang berakibat pula terhadap jalannya perselenggaraan Pemilukada yang tidak berprinsipkan pada asas jujur, adil, dan bebas bagi publik secara umum dan bagi Pemohon secara khusus terutama berkaitan dengan cuti di luar tanggungan negara yang melekat didalamnya tidak diberikan fasilitas yang terkait dengan jabatan seorang petahana di masa kampanye saja. Baik dalam kapasitas Pemohon sebagai kepala desa maupun dalam kapasitas sebagai warga negara yang memiliki hak pilih dalam Pemilukada Tahun 2024; 6.17. Bahwa sebagaimana uraian di atas, terdapat kerugian konstitusional Pemohon secara nyata dan jelas dalam penalaran yang wajar akan terjadi berkaitan dengan pemberlakuan norma ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016. 7. Bahwa Ketiga, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya maka perlu dijelaskan dengan berlakunya Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 yang dimohonkan untuk diuji tanpa pemaknaan yang sebagimana dimohonkan, jelas dan secara nyata hak konstitusional sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menjadi terganggu dan tidak terlaksana dengan sebagimana mestinya. Pemohon dalam kapasitas sebagai kepala desa mendalihkan sebab 13 pembatasan bagi petahana untuk cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya pada pasal a quo yang hanya didasarkan pada masa kampanye saja kemudian selebihnya petahana menjabat kembali dimulai pada masa krusial, waktu mepet, atau last minutes in casu masa tenang sebelum pemungutan suara justru potensi besar penyalahgunaan kekuasaan, tingginya konflik kepentingan atau conflict of interest dan intervensi langsung kepada Pemohon yang notabenenya perpanjangan tangan bupati/walikota atau calon kepala daerah petahana untuk melakukan sesuatu guna mengamankan kepentingan calon kepala daerah petahana tersebut pada masa tenang dan pemungutan suara Pemilukada dengan sumber daya kekuasaan yang dimiliki oleh jabatan petahana tersebut. Sehingga, pemberlakuan Pasal 70 ayat (3) melanggar hak konstitusional Pemohon yang diamanatkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Selain itu, pemberlakuan Pasal 70 ayat (3) menciderai pula kapasitas Pemohon sebagai Pemilih yang notabennya menginginkan penyelenggaraan Pemilukada yang jujur, adil, serta bebas dari segala bentuk intervensi dan konflik kepentingan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Hal ini merupakan akibat dari pemberlakuan norma yang diujikan. 8. Bahwa Keempat, guna mengukur apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum legal standing (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Artinya, kerugian hak konstitusional yang telah dialami oleh Pemohon baik adanya penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan dalam jabatan dan intervensi langsung serta tidak terjaminnya penyelenggaran Pemilukada yang jujur, adil, dan bebas dari konflik kepentingan apapun tidak akan terjadi karena penyebab dari terlanggarnya hak konstitusional Pemohon dalam pasal a quo telah dimaknai dalam kerangka yang konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dan apabila nyata Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon a quo. 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materil Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 14 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021. III. ALASAN PERMOHONAN Dalam penyusunan alasan permohonan a quo, Pemohon menjabarkan dalam 5 sub pembahasan yakni: A. Ruang Lingkup Pasal Pengujian B. Dasar Pengujian atau Batu Uji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 C. Permohonan Pemohon Tidak Nebis In Idem D. Permohonan Provisi Untuk Diprioritaskan dan Dilakukan Speedy Trial Dalam Pemeriksaan Perkara a quo E. Dalil-Dalil Permohonan Adapun kelima sub di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam bahasan Poin III. Alasan Permohonan yang dapat diuraikan sebagai berikut: A. Ruang Lingkup Pasal Pengujian 1. Bahwa Pemohon dalam pengujian ini yang menjadi objek permohonan adalah mengenai konstitusionalitas Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang memuat ketentuan: “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan : a. menjalani cuti di luar tanggungan negara;dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya”; 2. Bahwa pengujian pasal a quo adalah menguji terkait konstitusionalitas norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016, yang menjadi bahasan utama pokok permohonan Pemohon mengenai cuti di luar tanggungan negara dan larangan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan yang sebatas hanya pada masa kampanye 15 saja yang kemudian setelah masa kampanye berakhir in casu di masa tenang, calon kepala daerah petahana/incumbent menjabat kembali menjadi kepala daerah provinsi, kabupaten, atau kota tersebut menggantikan PJs; 3. Bahwa ketentuan waktu pelaksanaan kampanye secara limitatif ditentukan dalam Pasal 67 UU 10/2016 sebagai berikut: 1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang. 2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. 4. Bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah semenjak calon kepala daerah petahana melakukan cuti di masa kampanye, segala penyelenggaraan pemerintahan daerah dipegang oleh Penjabat Sementara baik untuk pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah ditentukan oleh UU 10/2016. Apabila dalam masa cuti calon kepala daerah petahana telah habis waktunya maka jabatan yang dipegang oleh PJs dilakukan serah terima kembali kepada calon kepala daerah petahana di masa setelah kampanye berakhir in casu masa tenang; 5. Bahwa terhadap ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya dalam pasal a quo, Pemohon mendalihkan adanya kerugian konstitusional karena keberlakuan norma a quo yang hanya membatasi masa cuti yang melekat didalamnya pelarangan penggunaan fasilitas yang terkait dengan jabatannya pada masa kampanye saja yang kemudian dalam masa tenang calon kepala daerah petahana menjabat kembali dapat menimbulkan adanya (i) monopoli instrumen kekuasaan, fasilitas jabatan, dan penyalahgunaan perangkat kenegaraan oleh calon kepala daerah petahana dimaksud dalam masa tenang dan pemungutan suara; (ii) adanya konflik kepentingan dalam jabatan dan intervensi langsung kepada Pemohon dalam kapasitas sebagai kepala desa sebagai perpanjangan tangan bupati/walikota yang mempunyai pola hubungan vertikal langsung kepada bupati/walikota yang diarahkan kepada pergerakan secara sedemikian guna mengamankan kepentingan calon kepala daerah petahana; (iii) menjadikan Pemilukada yang berlangsung tidak sesuai dengan asas jujur, adil, dan bebas dari intervensi serta konflik kepentingan apapun; 6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin pertama dan kedua, keberlakuan norma a quo dapat menciderai hak konstitusional Pemohon untuk mendapat 16 jaminan konstitusional dengan adanya pembatasan yang jelas, adil, serta rasional atas pemberlakuan suatu aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Sedangkan terhadap dalil Pemohon pada poin ketiga, keberlakuan norma a quo dapat melanggar hak konstitusional Pemohon terhadap penyelenggaraan Pemilukada berjalan secara jujur, adil, serta bebas dari intervensi manapun sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. B. Dasar Pengujian atau Batu Uji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1), menyatakan : “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” Pasal 28J ayat (2), menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. C. Permohonan PEMOHON Tidak Nebis In Idem Selanjutnya perlu bagi Pemohon menjelaskan terlebih dahulu mengenai syarat pengujian materiil terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang sudah pernah dilakukan pengujian agar dapat dikemudian hari permohonan yang sama bisa dimohonkan kembali untuk dilakukan pengujian harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UU 7/2020 dan Pasal 78 PMK 2/2021, sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 pernah diajukan sebanyak 3 (tiga) kali untuk dimohonkan pengujian materiil ke Mahkamah Konstitusi, dengan ringkasan isi putusan sebagai berikut: 17 Tabel 1 : Persandingan Putusan atas Permohonan Pengujian Materiil Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 2. Bahwa sebelumnya terkait Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 sudah pernah dilakukan Permohonan Pengujian Undang-Undang sebagaimana tercantum pada tabel di atas yang dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Putusan MK Nomor 55/PUU-XIV/2016 merupakan permohonan pengujian materiil Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 oleh Pemohon Perseorangan Fuad Hadi, S.H., M.H. yang sekaligus mempunyai kepentingan akan maju di Pemilukada sebagai Calon Bupati di Kabupaten Aceh Barat yang pada pokoknya mendalihkan mengenai adanya perbedaan persyaratan Calon Kepala Daerah Petahana antara mencalonkan diri di daerah lain dan daerah sama. Konsekuensi ini oleh Pemohon disebabkan adanya perbedaan aturan Pasal 70 ayat (3) yang mewajibkan cuti ketika kampanye untuk Petahana yang mencalonkan diri di daerah sama, sedangkan Petahana yang mencalonkan diri di daerah lain diharuskan mundur sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf p. Pemohon menggunakan batu uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), No. Putusan Objek Permohonan Dasar Pengujian / Batu Uji Amar Putusan 1. Putusan MK No. 55/PUU- XIV/2016 Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya 2. Putusan MK No. 60/PUU- XIV/2016 Pasal 70 ayat (3) huruf a UU 10/2016 Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya 3. Putusan MK No. 68/PUU- XIV/2016 Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3), ayat (4), ayat (5) UU 10/2016 Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima 18 Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 untuk tolok ukur Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3) yang berisikan pengaturan sama mengenai petahana namun berbeda konsekuensi hukumnya dan Pemohon menginginkan adanya peraturan yang sama mengenai petahana mencalonkan diri di daerah sama diharuskan mundur pula. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengaturan petahana yang mencalonkan diri di daerah sama sempat diatur di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah hanya saja sudah dicabut dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga, permohonan pemohon tidak beralasan secara hukum. b. Putusan MK Nomor 60/PUU-XIV/2016 merupakan permohonan pengujian materiil Pasal 70 ayat (3) huruf a UU 10/2016 oleh Pemohon perseorangan Ir. Basuki Tjahaya Purnama, M.M. dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta yang berkepentingan untuk maju kembali di kontestasi Pemilukada pada saat itu. Pemohon mendalihkan bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (3) huruf a yang mengharuskan petahana wajib cuti selama masa kampanye memberikan kerugian konstitusional kepada Pemohon sebagai gubernur yang dapat menghambat jalannya roda pemerintahan daerah manakala Pemohon akan mengikuti kontestasi Pemilukada di daerah sama tersebut. Batu uji yang digunakan Pemohon terdiri dari Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi memutus perkara a quo dengan amar menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dalam pertimbangan hukum, Mahkamah menyatakan bahwa cuti masa kampanye sebagai bentuk untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang lebih besar dan fasilitas yang melekat pada jabatan calon yang merupakan petahana. c. Putusan MK Nomor 68/PUU-XIV/2016 merupakan permohonan pengujian materiil Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 oleh Pemohon Perseorangan Muhammad Zainal Arifin, S.H. dalam kapasitasnya sebagai Advokat. Pemohon mendalihkan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3) merupakan pasal yang diskriminatif dan tidak setara terkait persyaratan calon antara Petahana yang mencalonkan diri di 19 daerah lain diharuskan mundur sedangkan petahana yang akan mencalonkan diri di daerah saja hanya dikenai ketentuan kewajiban cuti selama masa kampanye. Batu uji yang digunakan oleh Pemohon dalam perkara a quo adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Mahkamah memutus permohonan a quo dengan amar permohonan pemohon tidak dapat diterima. Mahkamah menyatakan dalam pertimbangan hukum bahwasanya Pemohon tidak memiliki legal standing karena Pemohon tidak mendalihkan dengan baik kerugian konstitusional terlebih Pemohon bukan merupakan calon kepala daerah. 3. Bahwa syarat pengujian materiil yang dapat dimohonkan pengujian kembali telah diatur ketentuannya dalam Pasal 60 UU 7/2020 dan Pasal 78 PMK 2/2021, yaitu: Pasal 60 UU 7/2020: 1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021: 1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 4. Bahwa, persyaratan terhadap syarat pengujian materiil yang pernah dimohonkan pengujian kembali yang tercantum sebagaimana Pasal 60 UU 7/2020 jo Pasal 78 PMK 2/2021 harus memenuhi setidaknya terdapat 2 syarat yaitu: a. dasar pengujian yang berbeda, atau b. alasan permohonan yang berbeda 5. Bahwa Mahkamah pernah memutus pengujian materiil yang didalamnya terdapat pertimbangan hukum terkait permohonan tidak nebis in idem yang dituangkan dalam Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 sebagai berikut: [3.8.4] Bahwa meskipun dalam Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020 dan permohonan a quo menggunakan dasar pengujian yang sama yakni Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, akan tetapi dalam uraiannya Pemohon a quo menguraikan pertentangan pasal-pasal yang diuji tidak hanya dengan 20 ketidakadilan namun juga ketidakpastian dan diskriminasi upaya hukum yang juga merupakan nilai atau asas yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, terdapat perbedaan alasan permohonan Pemohon a quo dengan Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020 yakni Pemohon a quo secara spesifik telah menguraikan alasan tidak adanya upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditor sebagaimana dialami oleh Pemohon. Oleh karena itu, dalam petitum permohonan Pemohon a quo memohon menyatakan pasal-pasal yang diuji tidak sekadar inkonstitusional sebagaimana yang dimohonkan dalam Perkara Nomor 17/PUUXVIII/2020, namun inkonstitusional bersyarat. Terlebih lagi, dalam permohonan a quo pasal yang diuji tidak hanya Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 sebagaimana Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020, akan tetapi juga terdapat pengujian terhadap Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 yang menentukan ketiadaan upaya hukum peninjauan kembali terhadap persoalan konstitusional yang dihadapi Pemohon; 6. Bahwa sebagaimana permohonan ini, dasar pengujian atau batu uji yang terdapat pada permohonan yakni Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dengan alasan permohonan bahwa Pemohon mendalihkan Pasal 70 ayat (3) berkaitan dengan cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya oleh Petahana di masa kampanye saja menyebabkan terlanggarnya hak konstitusional Pemohon Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dengan alasan tidak terjaminnya penyelenggaraan Pemilukada yang berprinsipkan jujur, adil, dan bebas dari intervensi dan konflik kepentingan apapun. Serta pasal a quo menyebabkan tidak terjaminnya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Pasal 28J ayat (2) megenai pembatasan yang jelas, adil, serta rasional dengan adanya pembatasan cuti diluar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya oleh petahana yang dibatasi selama masa kampanye saja justru potensi penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan langsung, dan intervensi kepada Pemohon dapat terjadi di masa tenang dan pemungutan suara. Oleh karenanya, Pemohon meminta agar pasal a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara beryarat (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuataan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai melakukan cuti diluar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya mulai masa kampanye sampai pemungutan suara, yang selebihnya dijelaskan dalam uraian bagian alasan permohonan a quo; 21 7. Bahwa meskipun Pasal dan Undang-Undang yang diujikan oleh Pemohon sama dengan yang pernah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan menolak permohonan Pemohon untuk Putusan MK Nomor 55/PUU-XIV/2016 dan Nomor 60/PUU-XIV/2016 serta permohonan pemohon tidak dapat diterima untuk Putusan MK Nomor 68/PUU-XIV/2016, namun permohonan yang Pemohon ajukan dalam perkara ini khusus mengenai pengujian materiil Pasal 70 ayat (3) dan didukung oleh alasan permohonan yang berbeda, sehingga Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang menangani perkara a quo untuk menyatakan permohonan ini tidak nebis in idem; 8. Bahwa berdasarkan uraian tabel persandingan di atas dikaitkan dengan perkara a quo dengan memperhatikan syarat yang ditentukan oleh Pasal 60 UU 7/2020 dan Pasal 78 PMK 2/2021, maka terhadap ketentuan norma a quo dapat dilakukan pengujian kembali kepada Mahkamah Konstitusi. D. Permohonan Provisi Untuk Diprioritaskan dan Dilakukan Speedy Trial Dalam Pemeriksaan Perkara a quo 1. Bahwa dalam beberapa perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang mempunyai implikasi terhadap penyelenggaraan Pemilu, Mahkamah Konstitusi tidak jarang mengabulkan permohonan provisi pemohon. Sebagaimana Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019, Mahkamah Konstitusi pernah mengabulkan permohonan provisi atas alasan permohonan tersebut memiliki implikasi terhadap penggunaan hak pilih dalam pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Berikut ini merupakan pertimbangan hukum Mahkamah terkait dikabulkannya permohonan provisi dalam Putusan Nomor 20/PUU XVII/2019: [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah memrioritaskan pemeriksaan perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebelum pemungutan suara Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Terhadap permohonan provisi a quo, oleh karena menurut Mahkamah permohonan para Pemohon memiliki implikasi terhadap penggunaan hak pilih dalam pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 maka dengan tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, permohonan provisi para Pemohon beralasan menurut hukum. 2. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUUXX/2022 tanggal 29 September 2022, juga sempat mengabulkan permohonan provisi 22 dengan alasan perkara tersebut berkaitan dengan semakin mendesaknya jadwal pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak secara nasional Tahun 2024. Sehingga, jika Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tersebut, maka permohonan provisi a quo dapat dinyatakan beralasan menurut hukum. Berikut ini merupakan pertimbangan hukum Mahkamah terkait dikabulkannya permohonan provisi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022: [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohonkan agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo. Terhadap permohonan tersebut secara faktual permohonan a quo karena berkaitan dengan semakin mendesaknya jadwal pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional Tahun 2024. Oleh karena itu, meskipun dalam hukum acara serta kebiasaan beracara di Mahkamah Konstitusi tidak dikenal adanya provisi yang meminta prioritas pemeriksaan putusan, namun hal demikian tidak berarti Mahkamah dalam memeriksa permohonan tidak mempertimbangkan sifat atau kondisi kemendesakan suatu perkara. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan provisi yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo beralasan menurut hukum. 3. Bahwa di samping yurisprudensi dikabulkannya permohonan provisi tersebut di atas, terhadap suatu permohonan yang dinilai Mahkamah telah jelas, dengan berkaca dan mendasarkan terhadap beberapa perkara sebelumnya maka Mahkamah Konstitusi juga dapat memutus suatu perkara pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 tanpa melanjutkannya dalam sidang pembuktian yang mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, dengan alasan tidak terdapat urgensi dan relevansinya. Hal tersebut sebagaimana telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan berikut ini: a. Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945; b. Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023, tanggal 28 Februari 2023, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945; 23 c. Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023, tanggal 25 Mei 2023, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945; d. Putusan MK Nomor 143/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Desember 2023, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945; 4. Bahwa bahkan terhadap situasi yang sangat urgent, suatu perkara pengujian undang-undang juga pernah diputus tanpa mendengarkan keterangan pihakpihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, serta diputus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara diperiksa oleh 30 Mahkamah. Hal tersebut pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan monumental (landmark decission), yaitu Putusan Nomor 102/PUUVII/2009 tanggal 6 Juli 2009, di mana saat itu Mahkamah Konstitusi memutus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara tersebut diperiksa, atas alasan urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Berikut ini merupakan pertimbangan hukum selengkapnya: [3.24] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang tidak perlu mendengar keterangan Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, karena hal tersebut dimungkinkan menurut Pasal 54 UU MK. Adapun bunyi selengkapnya Pasal 54 UU MK adalah “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden”. Selain itu, mengingat urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, maka keperluan untuk diputus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara a quo diperiksa dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 45 ayat (9) UU MK, yang berbunyi, “Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.” 5. Bahwa oleh karena Pemohon memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 serta memiliki implikasi atau setidak-tidaknya dapat berpengaruh terhadap tahapan Masa Tenang dan Pemungutan Suara yang dijadwalkan pada 25 September - 23 November 2024 (PKPU Nomor 2 Tahun 2024) sekaligus memiliki 24 implikasi atau setidak-tidaknya secara langsung terhadap Pertaturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagai peraturan turunan dari Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 dan Surat Edaran Kemendagri Nomor 100.2.1.3/4204/SJ perihal Penegasan Terkait Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah serta Pengusulan Penjabat Sementara Bupati dan Penjabat Sementara Walikota. Oleh karenanya, demi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan provisi kepada Mahkamah Konstitusi, agar Mahkamah Konstitusi memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebelum jadwal masa kampanye berakhir yakni 23 November 2024 mengingat setelahnya memasuki masa tenang yang mulai dilaksanakan pada tanggal 24 November 2024, dengan tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi; 6. Bahwa permohonan provisi a quo juga didasarkan pada alasan yang berkaitan dengan kerugian konstitusional Pemohon terhadap pembatasan yang tidak jelas, adil dan rasional di masa tenang dan pemungutan suara atas pemberlakuan Pasal 70 ayat (3) mengenai kewajiban cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya yang disandarkan batasan tersebut di masa kampanye saja serta pasal a quo juga tidak memberikan jaminan atas terselenggaranya Pemilukada yang jujur, adil, dan bebas dari konflik kepentingan apapun sebab pasal a quo berpotensi membuka peluang besar adanya penyalahgunaan kekuasaan (politisasi birokrasi), konflik kepentingan dan intervensi langsung kepada Pemohon guna mengamankan kepentingan petahana di waktu akhir, krusial, dan mepet pada masa tenang dan pemungutan suara. Atas dasar urgensi tersebut, maka Pemohon meminta agar pemeriksaan perkara a quo dapat diprioritaskan dan diputuskan dalam rentang waktu yang dianggap Mahkamah bisa memenuhi kebutuhan sebagaimana disampaikan tersebut; 25 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian permohonan provisi di atas menjadi sangat relevan dan beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan provisi Pemohon. E. Dalil-Dalil Permohonan PEMOHON a) Peluang Terbukanya Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan (Abuse Of Power) dan Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) dengan Diberikan Kesempatan Menjabat Kembali Oleh Undang-Undang Pada Masa Krusial, Mepet dan Last Minutes dimulai Setelah Berakhirnya Kampanye in casu Masa Tenang Sebelum Pemungutan Suara guna mengamankan Kepentingan Calon Kepala Daerah Petahana dalam Kontestasi Pemilukada 1. Bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 merupakan norma perubahan kedua dari ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 1/2015 sebagai berikut : Pasal 70 ayat (3) UU 1/2015 : Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota dalam melaksanakan Kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya Pasal 70 ayat (3) UU 8/2015 : Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan: a. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya; b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan c. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan Keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 : Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya 2. Bahwa norma pada pasal a quo dimuat dalam Bab XI mengenai kampanye pada bagian larangan kampanye yang mengatur bahwa bagi Petahana yang mencalonkan diri di daerah yang sama, selama masa kampanye wajib untuk menjalani cuti di luar tanggungan negara. Norma pasal 70 ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada dasarnya merupakan norma yang umum 26 berlaku dan tidak hanya dimuat dalam perumusan norma-norma dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 saja. Bahwa norma Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 sejatinya adalah merupakan norma dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang merupakan norma dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; 3. Bahwa dapat Pemohon pahami mengenai tujuan dari revisi undang-undang sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 adalah sebagai wujud kesetaraan antara semua pihak agar dapat berkompetisi secara fair untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Selain itu, Pemohon memahami pemberlakuan norma pasal a quo sebagai wujud pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana diharuskan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 agar tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan yang dapat menguntungkan diri petahana tersebut. Oleh karenanya selain petahana diwajibkan cuti diluar tanggungan negara, petahana juga dilarang untuk menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya agar meminimalisir adanya konflik kepentingan; 4. Bahwa perjalanan penyelenggaraan Pemilukada terutama permasalahan mengenai sistem cuti dalam Pasal 70 ayat (3) telah terjadi banyak permohonan uji materiil yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa putusan, Mahkamah pada pertimbangan hukumnya memberikan pemahaman atas pembatasan sistem cuti yang ada hanya pada kampanye kepada Pemohon. Salah satunya mengenai pertimbangan hukum putusan MK Nomor 60/PUU- XIV/2016 sebagai berikut : [3.13] … Dalam hubungannya dengan perkara a quo, negara tidak dapat melarang warga negara untuk menjadi kepala daerah, termasuk di dalamnya hak seorang kepala daerah atau mantan kepala daerah mencalonkan diri kembali menjadi kepala daerah untuk kedua kalinya. Sering dengan hak warga negara untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, terutama bagi petahana, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa dalam batas penalaran yang wajar fasilitas yang melekat pada jabatannya harus dilepaskan dari petahana yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Hal demikian menurut Mahkamah adalah wujud netralitas atau Pemerintah dalam kontestasi kepala daerah. Namun tentu saja melepaskan fasilitas negara ini tidak dalam konteks bahwa kepala daerah yang hendak mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah yang hendak mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah berikutnya 27 (petahana) harus mundur atau melepaskan jabatannya terlebih dahulu (vide : Putusan Nomor 17/PUU-VII/2008, bertanggal 4 Agustus 2008). Melepaskan fasilitas negara sebagai bentuk netralitas tersebut menurut Mahkamah, dalam perkara a quo, sudah cukup ketika diwujudkan dalam bentuk kewajiban cuti bagi petahana. [3.14]… Menurut Mahkamah, adanya norma hukum yang tegas memisahkan antara seorang kepala daerah yang sedang cuti (petahana) dimaksudkan untuk memberikan kesetaraan perlakuan antara calon yang merupakan petahana dan calon yang bukan petahana, terutama adanya kekhawatiran penyalahgunaan pengaruh dan fasilitas yang melekat pada jabatan calon yang merupakan petahana. [3.16] … Di sisi lain kewajiban cuti bagi petahana sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a UU 10/2016 tersebut harus pula menjadi perhatian, terutama bagi pembentuk undang-undang agar potensi kerugian hak petahana sebagai kepala daerah dapat diminimalisir terutama ketika kewajiban cuti bersinggungan dengan tahap-tahap penting program kerja kepala daerah bersangkutan. Selain itu juga harus menjadi pemahaman semua pihak bahwa seorang kepala daerah ketika memulai jabatannya hingga lima tahun ke depan, tidaklah berarti sejak awal menjabat hingga akhir jabatan hanya menjalankan kebijakan yang disusunnya sendiri. Seorang kepala daerah pada tahun pertama jabatannya akan meneruskan berbagai kebijakan kepala daerah sebelumnya antara lain terkait APBD. 5. Bahwa terhadap pertimbangan di atas, Mahkamah dengan rasionalitasnya mengetahui bahwa potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi Pemilukada sangatlah besar terutama manakala petahana melekat didalamnya fasilitas jabatan yang dimiliki, oleh karenanya dalam masa kampanye petahana yang mencalonkan diri di daerah sama diharuskan melakukan cuti; 6. Bahwa sudah menjadi adagium umum dari Lord Acton yang menyatakan “power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely” yang berarti kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut lebih cenderung korup yang absolut. Dengan demikian kekuasaan perlu dibatasi agar tidak disalahgunakan oleh pemegangnya. Hal ini berlaku tidak hanya dalam tata kelola pemerintahan, tetapi juga dalam menyoal pemilihan kepala daerah yang diikuti oleh calon kepala daerah petahana; 7. Bahwa selanjutnya penentuan limit masa cuti diluar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya yang hanya didasarkan pada masa kampanye saja dengan alasan pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam pasal a quo justru menafikan kemungkinan dan potensi besar adanya penyalahgunaan kekuasaan 28 di masa tenang dan pemungutan suara yang merupakan masih dalam tahapan perhelatan penyelenggaraan kontestasi Pemilukada; 8. Bahwa dengan demikian norma tersebut jelas melanggar Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 terhadap pembatasan dalam pasal a quo menjadi sesuatu norma yang tidak jelas, menimbulkan ketidakadilan, dan tindakan yang irrasional manakala pengekangan penyalahgunaan kekuasaan tersebut hanya terbatas pada masa kampanye saja dan tidak dipikirkan dengan matang potensi penyalahgunaan kekuasaan di masa tenang dan pemungutan suara di akhir waktu yang mepet, krusial, last minutes; 9. Bahwa disinilah letak kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana diatur oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 untuk menjalankan kewajiban dengan pembatasan yang jelas ditentukan oleh suatu hukum. Bagaimana mungkin Pemohon dapat menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik dan sesuai manakala dalam kondisi sedemikian mulai masa tenang dan pemungutan suara sebagai penanda pesta demokrasi dalam kontestasi Pemilukada menjadi tidak tepat dan terhambat oleh karena potensi besar penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, dan intervensi langsung kepada Pemohon yang sama bisa saja timbul di masa kampanye. 10. Bahwa tahapan Pemilukada telah menentukan batas waktu masa kampanye yaitu 60 hari atau 2 bulan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran PKPU No. 2 Tahun 2024 terjadwal mulai 25 September sampai dengan 23 November 2024. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah semenjak calon kepala daerah petahana melakukan cuti masa kampanye dipegang oleh Penjabat Sementara (PJs) baik untuk pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah ditentukan oleh UU 10/2016 dengan pengaturan yang limitatif telah ditentukan. Apabila waktu cuti Calon Kepala Daerah Petahana habis atau berakhir maka jabatan yang dipegang oleh PJs dilakukan serah terima kembali kepada calon kepala daerah petahana di masa setelah kampanye berakhir; 11. Bahwa dalam kedudukannya sebagai kepala daerah aktif, terdapat 4 (empat) hal yang secara instrinsik melekat pada diri kepala daerah aktif yang dapat disalahgunakan, 4 (empat) hal itu meliputi: a. Pertama, bahwa Petahana mempunyai kebijakan dalam mengerahkan alokasi anggaran dengan motif keuntungan pribadi untuk memenangkan Pemilihan Kepala Daerah, dalam praktiknya seringkali petahana menarik 29 simpati pemilih melalui dana hibah maupun bantuan sosial, dengan mendatangi dan memberikan bantuan berupa fasilitas umum maupun pemenuhan kebutuhan ekonomi di daerah yang termasuk dalam wilayah pencalonan; b. Kedua, sebagai Petahana memiliki berbagai fasilitas dan tunjangan yang melekat pada dirinya, hal ini tidak terlepas pada saat pihak yang mempunyai konflik kepentingan berlaga dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah, seringkali fasilitas yang dimiliki oleh petahana dimanfaatkan untuk berhubungan dengan Pemilih atas nama melaksanakan tugas dan fungsinya, hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan peluang keterpilihannya dengan biaya kampanye yang lebih sedikit. c. Ketiga, petahana memiliki program dan kegiatan yang diarahkan untuk memobilitasi guna mendukung pemenangan dirinya melalui kampanye yang berkamuflase menjadi beberapa program pemerintah, misalnya pertemuan PKK, pelaksanaan rapat kerja, pelaksanaan apel bersama, pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan program kerja, dll. d. Keempat, petahana dapat atau mempunyai akses yang lebih besar untuk memobilisasikan PNS untuk memberikan dukungan bagi dirinya baik secara langsung, tidak langsung maupun secara diam-diam. 12. Bahwa secara faktual terjadi pula pada Pemilu 2024, terdapatnya politisasi bansos besar-besaran oleh pejabat negara untuk memenangkan salah satu pasangan calon yang diyakini dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Ada banyak sekali program bansos, mulai dari bantuan langsung tunai (BLT), bantuan sosial pangan, program keluarga harapan (PKH), hingga bantuan pangan non-tunai (BPNT). Selain disalurkan pada momentum pelaksanaan Pemilu, anggarannya pun naik Rp 20 triliun disbanding tahun sebelumnya dengan total mecapai Rp 496 triliun. Selain politisasi bansos, telah terjadi mobilisasi birokrasi besar-besaran untuk menguntungkan salah satu pasangan calon. Terbukti sebanyak 403 laporan terhadap aparatur sipil negara (ASN) kepada Komisi Aperatur Sipil Negara dan 183 di antaranya terbukti melanggar adanya netralitas dalam proses pelaksanaan Pemilu; 13. Bahwa Mahkamah Konstitusi pada tahun 2020 pernah menguji sengketa Perselisihan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Tahun 2020 yang diputus dalam putusan MK Nomor 93/PHP.BUP- 30 XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021. Perkara a quo adalah salah satu fenomena yang pernah terjadi atas penyelewengan kekuasaan yang dilakukan Bupati secara tidak langsung yang melakukan politisasi birokrasi kepada Kepala Desa dengan cara menggerakkan sedemikian sistematis, terstruktur dan masif untuk membuat video pemenangan. 14. Bahwa dari berita tersebut di atas, justru pengaruh besar terhadap politisasi birokrasi dipunyai langsung oleh Calon Kepala Daerah petahana dengan segala kewenangan dan kekuasaan yang diberikan oleh jabatan untuk mengamankan kepentingan calon kepala daerah petahana. Menurut Lutfi Wahyudi dalam “Politisasi Birokrasi Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung”, mengemukakan bahwa di era pemilihan kepala daerah yang bersifat langsung yang membutuhkan dukungan banyak sumber daya (modal capital), penyalahgunaan kekuasaan daerah (politisasi birokrasi daerah) dalam penyelenggaraan Pilkada menjadi tak terhindarkan (Jurnal Paradigma, Vol. 7 No. 3, Desember, 2018); 15. Bahwa pembatasan yang semula digaungkan dalam norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016, menurut Pemohon menjadi tidak berarti dan tidak jelas, adil serta irrasional. Hal ini jelaslah melanggar hak konstitusional Pemohon dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Disisi satu membatasi gerak petahana untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan dan intervensi langsung kepada Pemohon, akan tetapi di sisi lainnya membuka keran besar dan peluang besar terjadinya penyalahgunaan kekuasaan di akhir waktu pertandingan yakni di masa tenang dan pemungutan suara; 16. Bahwa dalam konteks koridor pembatasan, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat pernah menegaskan syarat/ukuran penerapan pembatasan HAM pada saat menyampaikan ceramah kunci sekaligus membuka kegiatan seminar nasional di Universitas Tarumanegara, Jakarta. Sebagai berikut: “Dalam sejumlah putusan, MK telah menetapkan pendiriannya terhadap tafsir Pasal 28J Ayat (2), “HAM dapat dibatasi tapi pembatasan itu mensyaratkan tujuh hal yaitu, pertama, diatur dalam UU. Kedua, didasarkan atas alasan- alasan yang sangat kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Ketiga, dilakukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain. Kempat, memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Kelima, tidak diskriminatif. Keenam, tidak menghambat atau menghilangkan secara tidak sah hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 31 Terakhir, ketujuh, berkait dengan hak pilih, pembatasan berdasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan, misalnya faktor usia, keadaan jiwa, dan ketidakmungkinan, misalnya karena dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya individual dan tidak kolektif.” 17. Bahwa pembatasan masa cuti diluar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan yang hanya dibataskan pada masa kampanye pada pasal a quo dengan alasan ratio untuk membatasi penyalahgunaan kekuasaan adalah pembatasan dengan alasan yang tidak logis dan proporsional manakala mengesampingkan potensi besar penyalahgunaan kekuasaan di masa tenang dan pemungutan suara. Pembatasan inipun telah melanggar hak Pemohon baik dalam kapasitas kepala desa maupun sebagai seorang pemilih; 18. Bahwa dengan diberikan jabatan kembali di masa tenang, menurut penafsiran Pemohon justru akan mengganggu ketertiban masyarakat dalam keadaan masa tenang dan pemungutan suara. Justru di masa tenang dan pemungutan suara sudah seharusnya berada pada kondisi yang tidak ada hiruk pikuk agenda politik bergulir dan memberikan ruang bebas pemilih untuk menentukan pilihannya dengan pikiran jernih dan matang agar dapat terselenggaranya hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; 19. Bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan agar pembatasan atas hak asasi manusia bermuara untuk menghargai kebebasan hak orang lain agar menjadi tuntutan yang adil justru tidak terlaksana dalam pemberlakuan pasal a quo yang mana dengan kembalinya Petahana mempunyai fasilitas dan akses kekuasaan, hal ini dapat mempengaruhi Pemohon sebagai kepala desa dengan kewenangan petahana untuk mempolitisasi birokrasi baik dalam urusan penyelenggaraan pemerintah desa yang menguntungkan petahana maupun dalam konteks Pemohon sebagai pemilih yang dimungkinkan adanya intervensi dan pengaruh besar oleh petahana tersebut di masa-masa akhir guna mengamankan kepentingan petahana. Pemohon sebagai kepala desa juga merupakan perpanjangan tangan bupati/walikota yang secara langsung sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu Kades dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih, sehingga mampu mengakomodir kepentingan masyarakat. Karena itu pula, peran dari Kades 32 berada pada posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah; 20. Bahwa dalam teori Hukum Administrasi Negara dinyatakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang adalah tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan yang melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, atau bertindak sewenang-wenang. Penyalahgunaan kekuasaan dapat diartikan dalam tiga wujud, yaitu: a. Menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan b. Menyalahgunakan wewenang untuk tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum c. Menyalahgunakan prosedur yang seharusnya tidak digunakan untuk mencapai tujuan tertentu 21. Bahwa penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang sering terjadi dalam perhelatan Pilkada yang dilakukan oleh calon kepala daerah Petahana menjadi dua bagian: 1) Penyalahgunaan jabatan, yang biasanya berupa pemanfaatan jabatan kenegaraan yang dimilikinya untuk menggunakan otoritasnya sebagai kepala daerah untuk memobilisasi dukungan di kalangan kepala desa (kades) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jabatan-jabatan lainnya yang berada dibawah kendali kepala daerah, dan; 2) Politisasi kebijakan yang biasanya berupa penyelewengan kebijakan publik untuk menyokong kerja-kerja pemenangan dirinya. Contoh paling umum dan sering terjadi dari yang terakhir ini biasanya berbentuk politisasi bantuan sosial yang diberikan oleh negara kepada masyarakat kurang mampu; 22. Bahwa sekalipun telah ditentukan limitatif oleh UU 10/2016 untuk semua Calon Kepala Daerah tanpa terkecuali Petahana untuk tidak melakukan kampanye di masa tenang, akan tetapi kemudian di masa tenang tersebut Petahana menjabat kembali menggantikan PJs sampai masa jabatan berakhir menjadi suatu hal yang irrasional. Dalam penafsiran holistik (menyeluruh) Pemohon dapat diartikan bahwasanya dalam habisnya masa cuti ditandai dengan kembalinya petahana untuk menjabat kembali di masa tenang tersebut termasuk pula kembalinya segala kekuasaan serta fasilitas negara yang melekat padanya berarti pembentuk Undang-Undang memberikan kesempatan dan peluang besar pula kepada Petahana untuk memobilisasi aparatur di bawahnya lengkap dengan 33 berbagai pressure disertai dengan ancaman akan dimutasi dan lain sebagainya atau setidaknya jikalau ancaman itu tidak secara eksplisit tidak terjadi, kultur birokrasi di Indonesia masih sangat rentan terhadap upaya politisasi atasan. Belum lagi berkaitan dengan berbagai diskresi lainnya yang sangat mungkin dilakukan oleh Petahana dalam masa transisi politik tersebut; 23. Bahwa penyimpangan ini muncul karena adanya akses kekuasaan dalam mencari keuntungan bagi dirinya dengan memanfaatkan instrument dan perangkat kenegaraan yang ada. Hal ini dapat dibaca melalui paham utilitarianisme Jeremy Bentham (1747-1832) sebagai paradigma individualisme radikal, yang memandang individu sebagai aktor yang berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya yang secara rasional memilih sarana yang terbaik untuk melayani tujuan-tujuannya sendiri. Asusmsi dasar dari paham utilitarianisme adalah memaksimalkan peluang yang ada untuk pemenuhan utilitas (benefit, advantage, pleasure, good, happiness). 24. Bahwa atas dasar ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Atas dasar ketentuan tersebut, cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya bagi petahana yang mencalonkan diri diaerah sama dalam Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah norma yang berlaku umum (erga omnes) bagi setiap pasangan calon yang berasal dari Petahana. Pengaturan ini menjadi irrasional manakala pembatasan yang dimaksud oleh pembentuk Undang-Undang hanya sebatas masa kampanye untuk tidak mengganggu hak asasi orang lain. Ketentuan a quo secara jelas telah menafikan dan tidak mempertimbangkan potensi penyalahgunaan kekuasaan yang lebih besar di waktu krusial, mepet, last minutes di masa tenang dan pemungutan suara yang merupakan muara tonggaknya demokrasi di penyelenggaraan kontestasi Pemilukada; 25. Bahwa alih-alih pembatasan yang dilakukan oleh Undang-Undang dengan hanya mewajibkan cuti diluar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan hanya di masa kampanye setelahnya diserahkan kembali jabatan di masa tenang kepada Petahana oleh PJs justru menimbulkan potensi yang sangat besar terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan tingginya konflik kepentingan langsung kepada Pemohon yang sangat 34 berpotensi terlanggarnya dan tidak terjaminnya hak konstitusional Pemohon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945; b) Urgensi Kepentingan Penambahan Masa Cuti Di Luar Tanggungan Negara dan Tidak Menggunakan Fasilitas Yang Terkait dalam Jabatannya dihitung Mulai Masa Kampanye sampai Pemungutan Suara 1. Bahwa urgensi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota petahana yang masa cutinya habis selama masa kampanye menurut Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 dan PKPU No. 2 Tahun 2024 yakni setelah berakhir masa kampanye in casu pada masa tenang kemudian dilakukan serah terima jabatan kembali menjadi kepala daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota oleh Pjs dan sejenisnya, menurut Pemohon justru tidak ada kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang genting dan memaksa yang mengharuskan para petahana menduduki kembali jabatan kepala daerah a quo dimulai pada masa tenang tersebut. Mengutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 60/PUU-XIV/2016 : “[3.17] Menimbang bahwa hal mengenai pertanggungjawaban kepala daerah juga harus menjadi perhatian pembentuk undang-undang, seharusnya program yang tidak terlaksana atau terhambat karena menjalani masa cuti secara rasional bukanlah menjadi tanggung jawab petahana. Oleh karena itu, segala bentuk pertanggungjawaban program yang tidak terlaksana selama menjalani masa cuti tidak boleh dibebankan kepada petahana. Mahkamah penting menegaskan hal tersebut untuk menghindari kemungkinan terganggunya pelaksanaan program pada masa cuti dijadikan alasan untuk menyerang bahkan mendeligitimasi calon kepala daerah petahana.” 2. Bahwa dari pertimbangan hukum di atas dapat dipahami oleh Pemohon jika dalam masa cuti banyak program kerja petahana yang tidak terlaksana tidak boleh dibebankan kesalahan tersebut kepada Petahana dan menjadi bahan mendeligitamsi calon kepala daerah petahana. Artinya kewajiban cuti petahana di masa kampanye telah ditentukan sedemikian agar publik tidak bisa beranggapan bahwa dalam masa cuti tersebut calon kepala daerah petahana masih terdapat kewajiban bertugas sebagaimana menjalankan roda penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum penyelenggaraan Pemilukada; 3. Bahwa Mahkamah dalam putusan a quo juga menyadari ada banyaknya kasus penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Calon Kepala Daerah sehingga hukum hadir sebagai bentuk antisipasi hal-hal yang dapat 35 menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Adapun kutipan pertimbangan hukum putusan a quo sebagai berikut : [3.14] Menimbang bahwa Mahkamah tidak setuju dengan pendapat yang menyatakan petahana yang tidak cuti sudah pasti akan menyalahgunakan jabatan dan/atau kekuasaannya sebagai kepala daerah untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan kepala daerah yang akan dia ikuti. Meskipun kasus penyelewengan jabatan demikian memang banyak terjadi, namun menurut Mahkamah, hukum tidak boleh melakukan generalisasi dengan berasumsi semua petahana pasti akan menyelewengkan jabatan hanya karena ada petahana lain yang menyelewengkan jabatannya. Tetapi di sisi lain hukum juga tidak boleh menutup mata pada adanya kasus-kasus penyelewengan jabatan oleh petahana dalam pemilihan kepala daerah. Hukum tidak hanya mengatur hal-hal yang telah atau sedang terjadi, namun harus juga dimanfaatkan untuk mengatur hal-hal yang mungkin dapat terjadi, setidaknya sebagai bentuk antisipasi agar tidak timbul kerugian bagi masyarakat. 4. Bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas, Pemohon merasa perlu untuk mengajukan permohonan a quo sebagai bentuk antisipasi agar tidak timbul kerugian dikemudian hari. Melihat kondisi di lapangan maraknya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh calon kepala daerah petahana yang mempunyai kewenangan penuh atas kekuasaannya perlu untuk dilakukan pembatasan yang jelas dan adil serta rasional agar kemudian tidak terdapat atau setidak-tidaknya meminimalisir adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam hal kontestasi Pemilukada terutama pada masa tenang dan pemungutan suara; 5. Bahwa pada putusan MK Nomor 60/PUU-XIV/2016 tertanggal 17 Juli 2017, terdapat keterangan DPR pada halaman 69-70 huruf b yang menjelaskan terkait historical intent mengenai latar belakang pembahasan RUU Perubahan Kedua atas UU 1/2015 sebagai berikut : b. Bahwa dalam pembahasan RUU Perubahan Kedua UU 1/2015 ini, sempat muncul usulan untuk menambah waktu cuti bagi Petahana yang mencalonkan diri pada daerah yang sama. Hal ini dikarenakan waktu cuti yang ada pada saat ini dirasakan masih kurang, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015, yakni hanya sejak 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon hingga 3 (tiga) hari sebelum pencoblosan saja. Sedangkan ketika masa pencoblosan dan masa penghitungan suara untuk penentuan siapa pemenang dalam Pilkada tersebut Petahana yang mencalonkan diri pada daerah yang sama sudah tidak melaksanakan cuti lagi. Cuti yang berlaku saat ini dirasakan masih kurang karena banyak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Petahana yang mencalonkan diri pada daerah yang sama sudah tidak melaksanakan cuti lagi. Cuti yang berlaku saat ini dirasakan masih kurang karena banyak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh 36 Petahana yang mencalonkan diri pada daerah yang sama ketika masa pencoblosan dan penghitungan suara, yakni dengan melakukan intervensi terhadap Penyelenggara Pilkada. Bertambahnya waktu yang hanya 3 (tiga) minggu ini sebenarnya tidaklah terasa karena cuti yang berlaku saat ini berdasarkan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 telah berlaku selama 3 (tiga) bulan, sehingga berkembang di pembahasan bahwa menambah waktu 3 (tiga) minggu saja dari waktu cuti 3 (tiga) bulan yang telah ada demi melaksanakan amanah konstitusi yakni Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yakni “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Hal ini dianggap sebagai solusi alternatif demi mewujudkan proses Pilkada yang demokratis bilamana pilihan Petahana yang mencalonkan diri pada daerah yang sama tidak disetujui. 6. Bahwa selanjutnya, dalam putusan MK Nomor 55/PUU-XIV/2016 tertanggal 11 Januari 2017, terdapat pula keterangan DPR pada halaman 57-59 huruf c dan d yang menjelaskan terkait historical intent mengenai latar belakang pembahasan RUU Perubahan Kedua atas UU 1/2015 sebagai berikut : c. Bahwa dalam pembahasan RUU Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ini, sempat bahkan muncul usulan untuk menambah waktu cuti bagi Petahana yang mencalonkan diri daerah yang sama. Hal ini dikarenakan waktu cuti yang ada pada saat ini dirasakan masih kurang, yakni sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yakni hanya sejak 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon hingga 3 (tiga) hari sebelum pencoblosan saja. Sedangkan ketika masa pencoblosan dan masa penghitungan suara untuk penentuan siapa pemenang dalam Pilkada tersebut, Petahana yang mencalonkan diri daerah yang sama sudah tidak melaksanakan cuti lagi. Cuti yang berlaku saat ini dirasakan masih kurang karena banyak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Petahana yang mencalonkan diri daerah yang sama ketika masa pencoblosan dan penghitungan suara yakni dengan melakukan intervensi terhadap Penyelenggara Pilkada. d. Bahwa apabila berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 yang mengatur mengenai Jadwal dan Tahapan Pilkada Tahun 2017 menambahkan waktu cuti bagi Petahana di tahapan pencoblosan dan penghitungan suara hanyalah menambahkan waktu 3 (tiga) minggu ini sebenarnya tidaklah terasa karena cuti yang berlaku saat ini berdasarkan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah berlaku selama 3 (tiga) bulan, sehingga berkembang di pembahasan bahwa apalah menambah waktu 3 (tiga) minggu saja dari waktu cuti 3 (tiga) bulan yang telah ada demi melaksanakan amanah konstitusi yakni Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yakni “Gubernur. Bupati, dan Walikota masing- masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Hal ini dianggap sebagai solusi alternatif demi mewujudkan proses Pilkada yang demokratis bilamana pilihan Petahana yang mencalonkan diri pada daerah yang sama tidak disetujui. Adapun ketika hal tersebut diajukan oleh pihak DPR dalam pembahasan, pihak pemerintah yang diwakili oleh Bpk. Sonny Sumarsono, selaku Dirjen 37 Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri, menyatakan bahwa jikalay waktu cuti ditambahkan dari hingga sampai selesainya pelaksanaan Pilkada, hal tersebut dianggap pemerintah sama saja dengan mundur. 7. Bahwa menurut Pemohon, justru menjadi pertanyaan besar mengapa pembentuk Undang-Undang mengesampingkan potensi penyalahgunaan kekuasaan di masa-masa akhir seperti masa tenang dan pemungutan suara yang tidak diakomodir dalam ketentuan norma a quo dan memaksa pembatasan tersebut hanya dalam masa kampanye saja yang selanjutnya tidak dipertimbangkan tahapan penyelenggaraan yang dimungkinkan terjadi adanya penyalahgunaan kekuasaan; 8. Bahwa cuti dan larangan penggunaan fasilitas yang terkait dengan jabatannya bagi petahana tidak sesederhana pesoalan hak untuk menjalankan pemerintahan yang tergadaikan melalui norma a quo, meskipun ada hak protokoler dan keuangan bagi petahana yang boleh jadi sedikit terkurangi, namun itu tidak sebanding dengan potensi abuse of power yang sulit dilakukan penegakkan hukum yang selama ini; 9. Bahwa untuk menghindari kekosongan jabatan Petahana ketika menjalani cuti di luar tanggungan negara dan larangan terhadap fasilitas yang terkait dengan jabatannya pada masa kampanye telah ditentukan secara limitatif oleh UU 10/2016 jo Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 yaitu dengan diadakannya Penjabat Sementara (PJs) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota sampai cuti masa kampanye Petahana tersebut berakhir yang setelahnya dilakukan serah terima kembali jabatan di masa tenang; 10. Bahwa persoalan cuti di masa kampanye tersebut menjadi pilihan bagi Pembentuk Undang-Undang sebagai kewajiban petahana bukan dalam rangka mendistorsi kedaulatan rakyat akan tetapi menjadi pembatasan calon kepala daerah petahana untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan di masa masa kampanye. Pembatasan tersebut sebagai maksud untuk mencapai Pemilukada yang demokratis; 11. Bahwa selain hal tersebut, penyelenggaraan pemerintahan daerah bukanlah dilaksanakan oleh seorang Kepala Daerah saja melainkan didalamnya termasuk terdapat perangkat dan pejabat di lingkungan pemerintahan daerah baik Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Seorang kepala daerah dalam rangka 38 menjalankan roda penyelenggaraan pemerintahan daerah telah menentukan Rencana Anggaran Tahunan dan arah kebijakan yang kemudian dalam praktik pemerintahan daerah pun manakala Kepala Daerah menggunakan hak cuti misalnya haji, umroh, dan sebagainya tidaklah akan mengganggu jalannya roda pemerintahan daerah sebab rencana penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan telah ditentukan sedari awal. Oleh karenanya menjadi hal yang logis dan bukan dalam mengurangi masa jabatan Petahana yang telah disumpah untuk 5 Tahun tersebut untuk melakukan cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dimulai masa kampanye dan perpanjang di masa tenang dan pemungutan suara yang notabennya hanya 4 hari sejak kampanye berakhir di 23 November 2024 menjadi 27 November sebagaimana ditentukan limitatif waktunya oleh PKPU Nomor 2 Tahun 2024 sebagai batas akhir cuti diluar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan; 12. Bahwa masa tenang adalah masa yang krusial dimana dalam kondisi tersebut tidak diperbolehkan untuk kampanye baik Petahana maupun Calon Kepala Daerah bukan Petahana dengan guna memberikan ruang bebas berpikir untuk para pemilih guna menentukan siapakah Calon Kepala Daerah yang ideal untuk mengakomodir kepentingan para pemilih untuk jangka waktu yang ditentukan. Oleh karenanya, tidak ada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang urgen, darurat dan mendesak yang mengharuskan Petahana menerima kembali jabatannya di masa tenang. Justru yang seharusnya dilakukan adalah dengan memberikan batasan yang jelas, adil dan irasional dengan menambah cuti Petahana di masa tenang dan pemungutan suara; 13. Bahwa pemungutan suara merupakan tonggaknya demokrasi dari penyelenggaraan Pemilukada yang memberikan ruang kebebasan bagi warga negara khususnya pemilih untuk menentukan siapakah sosok pemimpin yang akan dipilih untuk meneruskan tongkat estafet kepemimpinan. Sehingga, dengan kepentingan Pemohon yang memperpanjang masa cuti tersebut sampai tahapan pemungutan suara merupakan bentuk pembatasan yang jelas, adil, dan rasional guna meminimalisir atau setidak tidaknya mengurangi adanya penyalahgunaan kekuasaan di waktu krusial, mepet dan last minutes yang dapat mempengaruhi 39 prinsip Pemilukada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; 14. Bahwa Pemohon sebagai Pemilih mempunyai hak untuk terjaminnya Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 terhadap penyelenggaraan Pemilukada yang jujur, adil dan bebas tanpa intervensi dari manapun terhadap penyelenggaraan Pemilukada terutama di masa tenang dan pemungutan suara; 15. Bahwa Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 berpotensi melanggar prinsip jujur dalam penyelenggaraan Pemilukada sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berarti dalam penyelenggaraan pemilukada baik penyelenggara maupun pihak yang terlibat termasuk calon kepala daerah petahana harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemberlakuan pasal a quo justru masih membuka potensi penyalahgunaan kekuasaan demi mengamankan kepentingan di masa tenang dan pemungutan suara dengan tidak dibatasi bagi Petahana untuk melakukan cuti diluar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Artinya, prinsip jujur ini dilanggar dengan sikap dan perilaku Petahana yang berpotensi melakukan penyalahgunaan kekuasaan sehingga menyebabkan pemilukada yang tidak jujur di masa tenang dan pemungutan suara; 16. Bahwa pasal a quo juga berpotensi melanggar prinsip adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berarti dalam penyelenggaraan pemilukada setiap pihak yang terlibat mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Jaminan konstitusional Pemohon ini hanya dapat dipenuhi dengan adanya pembatasan jelas dan adil Petahana untuk cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan di masa tenang dan pemungutan suara agar mencegah adanya politisasi birokrasi yang hanya menguntungkan diri Petahana; 17. Bahwa pasal a quo juga berpotensi melanggar Pasal 22E ayat (1) yakni terhadap penyelenggaraan Pemilukada yang berpinsipkan bebas. Bebas adalah kondisi di mana seseorang mandiri dan otonom dalam menentukan pilihan berdasar dan mengendap melalui pertimbangan internalnya sendiri. Kondisi bebas adalah kondisi yang meniscayakan tidak adanya intervensi dan monopoli otoritas individu dari kekuasaan eksternal/diluarnya untuk bertindak sebagai warga negara. Dengan demikian, jaminan konstitusional berupa bebas dalam 40 pelaksanaan Pilkada hanya mungkin terpenuhi dalam dua hal; i) mengakui hak otonom dan otoritas internal yang melekat dalam setiap individu warga negara, dan; ii) menjamin tidak adanya intervensi dan monopoli kekuasaan eksternal terhadap otoritas individu untuk bertindak sebagai warga negara; 18. Bahwa dengan pembatasan jabatan yang diberikan kepada Calon Kepala Daerah Petahana dengan tidak memberikan jabatan kembali di masa tenang adalah sesuatu yang selaras dan sejalan dengan tujuan pembatasan Calon Kepala Daerah Petahana yang mencalonkan diri dalam kontestasi Pemilukada sebagaimana Pasal a quo agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dengan sumber daya yang dimiliki dalam jabatannya melalui kewajiban cuti “selama masa kampanye”. Oleh karenanya, hal mendasar inilah yang menjadi urgensi penambahan atau perpanjangan masa cuti diluar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan bagi petahana sampai pemungutan suara; 19. Bahwa pemberlakuan cuti diperpanjang dimulai masa kampanye sampai pemungutan suara yang dimohonkan Pemohon sebagai upaya untuk menjamin hak konstitusional Pemohon baik yang dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 haruslah dibedakan dengan terminologi mundur sebagaimana yang sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 17/PUU-VII/2008; 20. Bahwa terminologi mundur dalam jabatan diartikan sebagai sejak penetapan pasangan calon oleh KPU Provinsi, Kabupaten, atau Kota sudah dipastikan Petahana yang akan maju dalam kontestasi Pemilukada diharuskan mundur dalam jabatan. Sedangkan, prosedural cuti diperpanjang yang diajukan oleh Pemohon hanya mensyaratkan pada cuti dimulai masa kampanye diperpanjang sampai pemungutan suara. Hal ini secara a contrario calon kepala daerah petahana masih mempunyai masa jabatan yang dapat diemban kembali setelah masa cuti tersebut habis; 21. Bahwa prinsip hukum harus mengandung nilai-nilai dasar yakni nilai keadilan (gerechtigkeit/justice), nilai kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan nilai kepastian (rechtssicherheit) (Theo Hujiber, Pengantar Filsafat Hukum), Radbruch menyebut nilai kemanfaatan debagai tujuan keadilan atau finalitas. Kemanfaatan menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Isi hukum berkaitan secara langsung dengan keadilan dalam arti 41 umum, sebab hukum menurut isinya merupakan perwujudan keadilan tersebut. Tujuan keadilan umum adalah tujuan hukum itu sendiri memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum yang dimaksud dibuat untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat (Sudikno Mertokusumo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum); 22. Bahwa mengutip kaidah ushl fiqh yang menyatakan “Dar’ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih” yang berarti menolak kemafshadatan atau kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan. Dipersandingkan dengan keadaan dimana Petahana yang masa cutinya selesai bersamaan berakhirnya masa kampanye kemudian diberikan amanah untuk menjabat kembali di Provinsi, Kabupaten, atau Kota menggantikan PJs dan sejenisnya dimulai pada masa tenang justru berimplikasi lebih banyaknya kemafshadatan atau kerusakan yang timbul dibandingkan sisi kemashalahatan itu sendiri; 23. Bahwa Pemohon sebagai pemilih juga mendalihkan bahwa sebelum pemungutuan suara in casu masa tenang adalah masa yang harus lepas dari kepentingan politik dan huru-hara agenda politik yang terjadi. Hal ini dapat menyebabkan stabilitas ketertiban umum dalam suatu masyarakat dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 tidak terlaksana; 24. Bahwa tanpa menguji konstitusionalitas Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) UU 10/2016 yang termasuk dalam Bagian Larangan Kampanye dalam undang- undang a quo berbunyi : Ayat (2) “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri” Ayat (5) “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana 42 dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota” 25. Bahwa menurut Pemohon norma sedemikian dalam Bagian Larangan Kampanye merupakan norma yang jelas dan adil atas pembatasan pergerakan petahana untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan berupa mutasi pejabat sesuka hati dengan terlebih dahulu didasarkan atas persetujuan tertulis dari Menteri dalam masa 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan; 26. Bahwa dengan demikian kepentingan Pemohon atas pembatasan yang jelas dan adil serta rasional terhadap cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan bagi Petahana pada masa kampanye sampai pemungutan suara sangat mungkin diakomodir agar dimasukkan kedalam ketentuan Pasal 70 ayat (3) dimana pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 secara beryarat (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuataan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai : Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, mulai masa kampanye sampai pemungutan suara harus memenuhi ketentuan : a. menjalani cuti di luar tanggungan negara;dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya 27. Bahwa selanjutnya pengaturan mengenai cuti dalam UU Pemilukada oleh Mahkamah telah dikategorikan masuk kedalam legal policy, pembentuk undang- undang. Urgensi cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan yang diharuskan pada masa kampanye saja menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai dengan penambahan mulai masa kampanye sampai pemungutan suara; 28. Bahwa sekalipun pengaturan tentang cuti adalah legal policy dari pembentuk undang-undang, namun Mahkamah pernah menyatakan dan menegaskan bahwa kebijakan hukum terbuka (open legal policy) tidak semata-mata hanya menjadi ranah pembentuk undang-undang. Dalam keadaan tertentu kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dapat menjadi kewenangan MK untuk mengujinya, bahkan MK dapat mengubah pendiriannya mengenai open legal policy. Hal tersebut dituangkan dalam pertimbangan hukum Mahkamah yang 43 terdapat dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 tertanggal 13 Desember 2018. Adapun bunyi dalam pertimbangan hukum a quo sebagai berikut : [3.10.3] Bahwa, sebagaimana telah ditegaskan Mahkamah dalam putusan- putusan terdahulu, kebijakan hukum (legal policy) tetap harus dalam kerangka tidak melampaui kewenangan, tidak melanggar moralitas dan rasionalitas, tidak menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. [3.10.5]… Mahkamah berpendirian suatu legal policy tidak dapat diuji konstitusionalitasnya kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan kata lain, hanya jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itulah Mahkamah dapat menguji konstitusionalitas suatu legal policy, termasuk jika Mahkamah hendak meninggalkan pendiriannya. 29. Bahwa sejalan dengan permohonan Pemohon mengenai uji konstitusionalitas Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 mengenai batasan cuti yang hanya pada masa kampanye secara nyata dan jelas telah melanggar: a. Segi moralitas dan rasionalitas. Ketentuan mengenai cuti “selama masa kampanye” tidak moralitas dan rasionalitas dengan pertimbangan pembatasan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang sebagai bentuk untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Secara nyata yang telah diuraikan oleh Pemohon di atas, justru dengan memberikan kesempatan dan peluang Calon Kepala Daerah Petahana yang menjabat kembali setelah berakhirnya masa kampanye in casu masa tenang justru membuka keran besar potensi penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan atau conflict of interest dalam jabatan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Alih-alih di sisi satu membatasi terjadinya potensi penyalahgunaan wewenang, namun di sisi lainnya membuka pula potensi penyalahgunaan wewenang di akhir waktu atau last minutes pemungutan suara dilanjut penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Sehingga menimbulkan inkonsitensi dalam mengejawantahkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Selain itu, tindakan yang sedemikian adalah termasuk pelanggaran moralitas sebagai seorang Kepala Daerah yang sudah disumpah jabatan sebelum mengemban amanah a quo; 44 b. Segi tidak menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Ketentuan mengenai masa cuti diluar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan hanya pada masa kampanye justru menimbulkan ketidakadilan pada Pemohon baik kapasitas sebagai kepala desa maupun kapasitas sebagai pemilih. Dalam hal kapasitas sebagai kepala desa ketidakadilan terhadap kemungkinan terdampak dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan, melakukan intervensi dan konflik kepentingan secara langsung oleh calon kepala daerah petahana kepada kepala desa dengan tujuan mengamankan kontestasi Pemilukada. Dalam hal kapasitas sebagai pemilih, Pemohon menginginkan adanya pemilihan yang jujur, bebas, dan adil tanpa ada pengaruh dan intervensi lain oleh siapapun termasuk calon kepala daerah petahana sehingga dengan nyata dan jelas telah melanggar Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; c. Segi bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap kedua penjelasan di atas sudah nyata-nyata dan jelas telah melanggar hak konstitusional Pemohon Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. 30. Bahwa sebelum masuk bagian petitum, perlu Pemohon sampaikan bahwasanya rumusan petitum dalam permohonan ini bukan bermaksud Pemohon mengajak Mahkamah bergeser fungsi sebagai negative legislature menjadi positive legislature dikarenakan rumusan petitum yang Pemohon maksud tentunya bukanlah model rumusan yang membawa Mahkamah Konstitusi untuk membuat norma baru menggantikan norma lama yakni Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016, karena apa yang dirumuskan dalam petitum permohonan a quo masih dalam koridor praktik yang lazim di Mahkamah Konstitusi; 31. Bahwa telah banyak praktik model putusan Mahkamah Konstitusi yang sedemikian serupa dimohonkan oleh Pemohon dengan memberikan pemaknaan dengan rumusan norma yang sekilas seakan Mahkamah membuat norma baru menggantikan pasal yang diujikan. Salah satu contohnya adalah dalam Putusan MK Nomor 52/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Pasal 70 ayat 2 UU 10/2016 dan Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016; 32. Bahwa namun demikian jika dapat dipahami secara lebih detail sejatinya Mahkamah Konstitusi sedang dalam tataran membuat guidence bagi pembentuk undang-undang dalam membuat rumusan norma yang konstitusional. Sehingga, 45 pembentuk undang-undang dalam melakukan revisi terhadap norma tersebut haruslah sesuai secara eksplisit dengan rumusan norma yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dalam petitum tersebut; 33. Bahwa dengan hal ini, Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan asas pemilu jujur, adil, dan bebas dari intervensi apapun dan oleh siapapun yang diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Sebab, alih-alih mendorong pemilukada dilaksanakan secara jujur, adil, dan bebas, justru pasal a quo memberikan celah yang nyata bagi calon kepala daerah petahana untuk menjadikan kekuasaan negara sebagai alat instrumen untuk memenangkan dirinya dalam kontestasi Pemilukada dengan waktu sedikit, mepet, dan waktu akhir atau last minutes dengan melakukan intervensi dan melanggengkan konflik kepentingan kepada kepala desa manakala diberi jabatan kembali dimulai pada masa tenang dan penghitungan suara 34. Bahwa lebih lanjut, Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 juga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sebab pasal a quo yang diuji konstitusionalitasnya tidak memberi pembatasan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebab disisi satu Mahkamah menyetujui adanya pembatasan bagi petahana untuk melakukan cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya pada masa kampanye, namun di sisi lainnya membuka peluang besar dan kesempatan pula terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan dilakukan dengan kembalinya kekuasaan melalui jabatan petahana kembali didapat pada masa tenang; 35. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil permohonan yang telah disebutkan Pemohon di atas, menjadi sangat beralasan secara hukum manakala Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. IV. PETITUM Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon, memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo untuk sekiranya berkenan memutuskan sebagai berikut: 46 Dalam Provisi: 1. Mengabulkan permohonan Provisi PEMOHON untuk seluruhnya. 2. Menjadikan permohonan yang dimohonkan oleh PEMOHON sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hak konstitusional PEMOHON dan mencegah kerugian konstitusional PEMOHON akan terjadi. Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan UUD 1945 secara beryarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak memiliki kekuataan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai : Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, mulai masa kampanye sampai pemungutan suara, harus memenuhi ketentuan : a. menjalani cuti di luar tanggungan negara;dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 18 November 2024, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 47 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Edi Iswadi; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1243 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Edi Iswadi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Bojongsari Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen dan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/186 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1243 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Edi Iswadi Sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Bojongsari Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Hasil Tangkap Layar (screenshot) Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024 dari laman cekdptonline.kpu.go.id atas nama Pemohon; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD NRI Tahun 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 49 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 50 “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (vide Bukti P-3) yang bekerja sebagai Kepala Desa di Desa Bojongsari, Kabupaten Kebumen yang masih aktif menjabat sejak periode tahun 2019-2026 yang dibuktikan dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1243 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Edi Iswadi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Bojongsari Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen dan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/186 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1243 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Edi Iswadi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Bojongsari Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen (vide bukti P-4). Pemohon juga merupakan pemilih dalam Pilkada 2024 sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang memiliki hak pilih di TPS 004 Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen (vide bukti P-5). 4. Bahwa menurut Pemohon, dengan berlakunya Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 yang dimohonkan untuk diuji tanpa pemaknaan yang sebagaimana dimohonkan, jelas dan secara nyata hak konstitusional Pemohon sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjadi terganggu dan tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Pemohon sebagai kepala desa mendalihkan pembatasan bagi petahana untuk menjalani cuti di luar tanggungan negara dan larangan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya pada pasal a quo yang hanya didasarkan pada masa kampanye saja kemudian selebihnya petahana menjabat kembali dimulai pada masa krusial, in casu masa tenang sebelum pemungutan suara justru berpotensi besar akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan, tingginya konflik kepentingan dan intervensi langsung kepada Pemohon yang merupakan perpanjangan tangan bupati/walikota/calon kepala daerah petahana untuk mengamankan kepentingan calon kepala daerah petahana tersebut pada masa tenang dan 51 pemungutan suara dengan sumber daya yang dimiliki oleh jabatan petahana tersebut. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai peseorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Kepala Desa di Desa Bojongsari Kabupaten Kebumen, yang masih aktif menjabat sejak periode tahun 2019-2026 dan juga merupakan pemilih di Kabupaten Kebumen dalam Pilkada 2024 [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-5]. Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya secara aktual atau setidak- tidaknya potensial dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yakni norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016. Anggapan kerugian Pemohon dimaksud disebabkan karena norma a quo yang mewajibkan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama menjalani cuti di luar tanggungan negara dan larangan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan hanya di masa kampanye dan setelahnya menjabat kembali dimulai pada masa tenang hingga hari pemungutan suara, justru membuka potensi besar penyalahgunaan kekuasaan, tingginya konflik kepentingan dan intervensi langsung kepada Pemohon (yang merupakan perpanjangan tangan bupati/walikota/kepala daerah petahana) untuk mengamankan kepentingannya pada masa tenang dan masa pemungutan suara apabila diberikan jabatan kembali pada waktu krusial tersebut. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan Pilkada yang jujur, adil, serta bebas dari segala bentuk intervensi tidak dapat tercapai. Oleh karenanya, telah tampak adanya keterkaitan logis dan hubungan kausalitas (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual serta setidak-tidaknya potensial dengan berlakunya norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan inkonstitusionalitas norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. 52 [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan Pemohon. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebelum masa kampanye berakhir yakni pada tanggal 23 November 2024 mengingat setelahnya akan memasuki masa tenang pada tanggal 24 November 2024 dengan tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi demi memberikan perlindungan hak konstitusional Pemohon dan mencegah kerugian konstitusional Pemohon akan terjadi. Terhadap permohonan provisi Pemohon dimaksud, oleh karena terhadap permohonan a quo diputus tanpa terlebih dahulu dilakukan persidangan pleno dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden serta pihak lain yang dianggap perlu, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK, maka terhadap permohonan a quo akan segera mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena itu, tidak terdapat relevansi untuk mempertimbangkan permohonan provisi Pemohon. Dengan demikian, permohonan provisi Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa menurut Pemohon, terdapat 4 (empat) hal yang secara intrinsik melekat pada diri kepala daerah aktif yang dapat disalahgunakan yaitu: (1) petahana mempunyai kebijakan dalam mengerahkan alokasi anggaran untuk keuntungan pribadi dalam memenangkan pemilihan kepala daerah; (2) petahana memiliki 53 berbagai fasilitas dan tunjangan yang melekat pada dirinya dan seringkali fasilitas yang dimiliki dimanfaatkan untuk berhubungan dengan pemilih atas nama pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan peluang keterpilihannya; (3) petahana memiliki program dan kegiatan yang diarahkan untuk memobilisasi dalam mendukung pemenangannya dengan kampanye yang berkamuflase menjadi program pemerintah; (4) petahana dapat/mempunyai akses yang lebih besar untuk memobilisasi PNS untuk memberikan dukungan bagi petahana baik secara langsung, tidak langsung maupun diam-diam. b. Bahwa menurut Pemohon, pembatasan dalam Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 dengan hanya mewajibkan calon kepala daerah petahana menjalani cuti di luar tanggungan negara dan larangan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya hanya di masa kampanye dan setelahnya menjabat kembali dimulai pada masa tenang adalah bertentangan dengan asas pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari intervensi apapun dan oleh siapapun sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Menurut Pemohon, ketentuan dalam norma a quo justru membuka peluang bagi calon kepala daerah petahana untuk menjadikan kekuasaan negara sebagai instrumen yang menguntungkan dirinya dalam kontestasi Pilkada karena calon kepala daerah petahana dapat melakukan intervensi kepada kepala desa (yang merupakan perpanjangan tangan bupati/walikota/kepala daerah petahana dan secara langsung merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintah daerah) guna mengamankan kepentingannya pada masa tenang dan pemungutan suara apabila diberikan jabatan kembali pada waktu krusial tersebut. c. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 juga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebab pasal a quo tidak memberikan pembatasan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. d. Bahwa menurut Pemohon, urgensi penambahan atau perpanjangan menjalani cuti di luar tanggungan negara dan larangan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan bagi calon kepala daerah petahana sampai tahapan pemungutan suara merupakan bentuk pembatasan yang jelas, adil, dan 54 rasional guna meminimalisir atau setidak-tidaknya mengurangi adanya penyalahgunaan kekuasaan terkait sumber daya yang dimiliki calon kepala daerah petahana tersebut dalam jabatannya pada waktu krusial yang dapat menciderai prinsip Pilkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon dalam petitumnya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, mulai masa kampanye sampai pemungutan suara, harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 November 2024. [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas dan sebagaimana telah dipertimbangkan juga dalam menjawab permohonan provisi Pemohon pada Paragraf [3.7], Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), apakah terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali; Pasal 60 UU MK menyatakan: 55 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan permohonan pengujian Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 telah pernah diajukan pengujian dan telah diputus Mahkamah dalam putusan-putusan sebagai berikut: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2017, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan alasan terdapat perbedaan perlakuan bagi petahana yang mencalonkan diri kembali di daerah lain dengan petahana yang mencalonkan diri kembali pada daerah yang sama, dengan amar menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Juli 2017, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 70 ayat (3) huruf a UU 10/2016 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dengan alasan konstitusionalitas ketentuan terkait kewajiban cuti di luar tanggungan negara bagi petahana selama masa kampanye dikaitkan dengan pertanggungjawaban petahana atas 56 pelaksanaan tugas dan kewenangan kepala daerah, dengan amar menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Mei 2017, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU 10/2016 dengan menggunakan dasar pengujiannya Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dengan amar menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2024, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan alasan perlunya penambahan frasa “pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah” dalam norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016, dengan amar menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Sedangkan dalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan kembali pengujian Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 terhadap Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan alasan permohonan sebagaimana pada pokoknya telah diuraikan dalam Paragraf [3.8] di atas. Berkenaan dengan permohonan a quo, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil permohonan Pemohon, pasal yang dimohonkan pengujian, dan dasar pengujian yang digunakan, Pemohon telah menguraikan alasan permohonannya yang pada pokoknya diperlukan penambahan atau perpanjangan menjalani cuti di luar tanggungan negara dan larangan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama (yang selanjutnya dalam putusan a quo disebut kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana) yang tidak hanya hingga masa kampanye berakhir namun sampai tahapan pemungutan suara. Hal ini untuk meminimalisir atau setidak-tidaknya mengurangi adanya penyalahgunaan kekuasaan terkait sumber daya yang dimiliki 57 kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana dalam jabatannya pada waktu sempit dan krusial, yakni pada masa tenang dan pemungutan suara. Dalil permohonan demikian, meskipun menggunakan dasar pengujian yang telah beberapa kali digunakan dalam perkara sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah, namun Pemohon dalam perkara a quo telah dapat menguraikan alasan- alasan yang berbeda dengan Perkara Nomor 55/PUU-XIV/2016 dan Perkara Nomor 122/PUU-XXII/2024 serta dasar pengujian dan alasan yang berbeda dengan Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016. Adapun terhadap permohonan pengujian dalam perkara Nomor 68/PUU-XIV/2016 yang telah pernah diajukan dan telah diputus, Mahkamah tidak sampai mempertimbangkan pokok permohonan. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan a quo beralasan menurut hukum atau tidak, maka secara formal permohonan a quo, berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dapat diajukan kembali. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut. [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memahami secara saksama permohonan serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan, terhadap persoalan konstitusionalitas norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 yang menurut Pemohon seharusnya dimaknai “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, mulai masa kampanye sampai pemungutan suara, harus memenuhi ketentuan: (a) menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan (b) dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya”. Terhadap dalil Pemohon a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, penting bagi Mahkamah untuk mengemukakan hal-hal sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan proses penting dalam sistem pemilu di Indonesia. Selain itu, Pilkada juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik dengan memilih pemimpin yang dianggap paling sesuai untuk memimpin daerahnya, serta berkontribusi lebih besar pada pembangunan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dengan kata lain, Pilkada memiliki dampak terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia, yakni dengan memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih pemimpin daerah mereka, agar dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil di tingkat 58 daerah mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XII/2024 hlm. 43-44]. Dengan tidak dibedakan lagi antara rezim pemilu dan rezim pemerintahan daerah (rezim pemilihan kepala daerah), UUD NRI Tahun 1945 juga mengamanatkan agar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus didasarkan pada asas-asas penyelenggaraan pemilu yang mengikat seluruh pihak, baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemerintah, dan pemilih, sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang secara eksplisit menyatakan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Seluruh asas penyelenggaraan pemilu dimaksud dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diwujudkan dalam mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sesuai dengan dasar hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, asas penyelenggaraan pemilu sesungguhnya tidak hanya bicara ihwal asas penyelenggaraan sebagaimana terdapat dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, melainkan juga dalam kerangka pemilu merupakan sarana demokrasi konstitusional dan pemenuhan hak pilih warga negara. Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut, selain menjadi landasan hukum, juga turut menjadi sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu, dengan tujuan agar pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang demokratis dapat terselenggara dengan baik [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XII/2024 hlm. 52]. [3.12.2] Bahwa terkait dengan isu konstitusional yang dipermasalahkan Pemohon yakni penambahan atau perpanjangan masa cuti di luar tanggungan negara dan larangan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana yang tidak hanya selama masa kampanye namun hingga pemungutan suara, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Juli 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 59 November 2024, yang pada pokoknya menegaskan ihwal kewajiban cuti bagi petahana dalam kontestasi kepala daerah. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIV/2016, Mahkamah mempertimbangkan antara lain: [3.13] Menimbang bahwa …, negara tidak dapat melarang warga negara untuk menjadi kepala daerah, termasuk di dalamnya hak seorang kepala daerah atau mantan kepala daerah mencalonkan diri kembali menjadi kepala daerah untuk kedua kalinya. Seiring dengan hak warga negara untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, terutama bagi petahana, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa dalam batas penalaran yang wajar fasilitas yang melekat pada jabatannya harus dilepaskan dari petahana yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Hal demikian menurut Mahkamah adalah wujud netralitas negara atau Pemerintah dalam kontestasi kepala daerah. Namun tentu saja melepaskan fasilitas negara ini tidak dalam konteks bahwa kepala daerah yang hendak mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah berikutnya (petahana) harus mundur atau melepaskan jabatannya terlebih dulu (vide Putusan Nomor 17/PUU-VI/2008, bertanggal 4 Agustus 2008). Melepaskan fasilitas negara sebagai bentuk netralitas tersebut menurut Mahkamah, dalam perkara a quo, sudah cukup ketika diwujudkan dalam bentuk kewajiban cuti bagi petahana. [3.14] Menimbang bahwa … Menurut Mahkamah, adanya norma hukum yang tegas memisahkan antara seorang kepala daerah yang sedang menjabat dengan seorang kepala daerah yang sedang cuti (petahana) dimaksudkan untuk memberikan kesetaraan perlakuan antara calon yang merupakan petahana dan calon yang bukan petahana, terutama adanya kekhawatiran penyalahgunaan pengaruh dan fasilitas yang melekat pada jabatan calon yang merupakan petahana. [3.15] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (3) huruf a UU 10/2016 mengenai kewajiban cuti selama kampanye bagi petahana, menurut Mahkamah harus dipahami lebih sebagai bentuk antisipasi pembentuk undang-undang agar tidak ada penyalahgunaan jabatan kepala daerah oleh petahana dibanding sebagai upaya mengurangi masa jabatan kepala daerah. Kedua hal demikian memang saling bertentangan, yaitu cuti kepala daerah akan menjauhkan risiko penyalahgunaan jabatan petahana namun berakibat berkurangnya masa jabatan kepala daerah, sementara jika tidak diwajibkan cuti maka petahana akan terlindungi haknya untuk menjabat secara penuh/utuh namun membuka potensi penyalahgunaan jabatan yang berakibat ketidaksetaraan antarkontestan dalam pemilihan kepala daerah, mencederai netralitas negara, serta pada akhirnya merugikan pihak lain baik sesama kontestan maupun masyarakat pemilih yang berhak menikmati pemilihan kepala daerah yang berkualitas. Demikian juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU- XXII/2024 Mahkamah mempertimbangkan, antara lain: 60 [3.12] Berkenaan dengan pertimbangan hukum tersebut, keharusan untuk “cuti selama masa kampanye” merupakan bentuk antisipasi pembentuk undang-undang agar kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana tidak menyalahgunakan jabatan dan segala sesuatu yang melekat pada jabatan tersebut untuk kepentingan pemilihan. Pendirian demikian dapat dikatakan sebagai salah satu upaya menjaga agar pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil dapat diwujudkan. Dalam konteks demikian, Mahkamah bependirian, lebih berupaya mewujudkan pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil dibandingkan pilihan masa jabatan kepala daerah. Bagaimanapun, dalam posisi demikian, cuti “selama masa kampanye” lebih menjamin kepastian pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil jika dibandingkan dengan “cuti pada saat kampanye”. Berkenaan dengan hal tersebut, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIV/2016 menambahkan jika petahana menjalankan cuti pada masa kampanye, tidak berarti penyelenggaraan pemerintahan daerah akan berhenti/terganggu. Dalam hal ini, pemerintahan tetap berjalan dilaksanakan oleh pelaksana tugas (Plt) [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIV/2016, hlm. 101-102]. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, terkait cuti bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana, Mahkamah telah menegaskan bahwa: (1) fasilitas yang terkait dengan jabatan petahana harus dilepaskan, yakni dalam bentuk kewajiban cuti sebagai wujud netralitas negara atau pemerintah dalam kontestasi kepala daerah; (2) adanya norma hukum yang tegas memisahkan antara kepala daerah yang sedang menjabat dengan kepala daerah yang sedang cuti (petahana) dimaksudkan untuk memberikan kesetaraan perlakuan antara calon yang merupakan petahana dan calon yang bukan petahana, terutama adanya kekhawatiran penyalahgunaan pengaruh dan fasilitas yang melekat pada jabatan calon yang merupakan petahana; (3) “cuti selama masa kampanye” merupakan bentuk antisipasi pembentuk undang-undang agar kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana tidak menyalahgunakan jabatan dan segala sesuatu yang melekat pada jabatan tersebut untuk kepentingan pemilihan; (4) cuti “selama masa kampanye” lebih menjamin kepastian pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil jika dibandingkan dengan “cuti pada saat kampanye”; (5) jika petahana menjalankan cuti pada masa kampanye, tidak berarti penyelenggaraan pemerintahan daerah akan berhenti/terganggu karena pemerintahan tetap berjalan dengan dilaksanakan oleh pelaksana tugas (Plt). [3.13] Menimbang bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon, UU Pilkada telah membedakan dan memisahkan antara “masa kampanye” dengan “masa tenang”. 61 Masa kampanye merupakan salah satu tahapan dalam penyelenggaraan Pilkada untuk melaksanakan kampanye yang dilaksanakan oleh partai politik, dan/atau pasangan calon, dan/atau gabungan partai politik peserta pemilu maupun tim kampanye yang dilaksanakan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik/debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 63 ayat (2) UU 10/2016 jo Pasal 6 ayat (2) PKPU 13/2024 jo Pasal 65 ayat (1) UU 10/2016]. Lebih lanjut, penyelenggara pemilihan (KPU) telah menetapkan program dan jadwal kegiatan kampanye pemilihan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Sementara itu, pengaturan mengenai masa tenang diatur dalam Pasal 67 UU 8/2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yakni ketentuan mengenai kampanye yang dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang, di mana masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Lebih lanjut, dalam Pasal 1 angka 18 PKPU 13/2024, masa tenang merupakan waktu yang tidak dapat atau tidak diperbolehkan digunakan untuk melakukan aktifitas kampanye pemilihan. Pada masa tenang, baik pasangan calon dan/atau partai politik dan/atau gabungan partai politik maupun tim kampanye dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, jika merujuk pada ketentuan dalam norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 maka ketika berakhirnya masa kampanye dan dimulainya masa tenang, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana akan kembali menjabat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah setelah menjalani cuti di luar tanggungan negara yang dilakukan selama masa kampanye, yang kemudian pada masa tenang dan pada waktu pemungutan suara akan mendapatkan kembali kewenangan dan fasilitas yang terkait dengan jabatannya tersebut. 62 Bahwa pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, yakni Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 berada dalam ketentuan Bab XI yang mengatur Kampanye, di mana pada Bab tersebut diatur mengenai materi kampanye, metode kampanye, jadwal kampanye, larangan dalam kampanye dan dana kampanye. Adapun pengaturan mengenai masa tenang diatur dalam Pasal 67 UU 8/2015, yakni pengaturan mengenai kampanye yang dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang, di mana masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Sedangkan, pengaturan mengenai Pemungutan Suara berada dalam Bab XIII UU Pilkada yang antara lain mengatur tentang pelaksanaan pemungutan suara di TPS, kaitan dengan pemilih serta surat suara. Oleh karena itu, berkenaan pengaturan yang berkaitan dengan masa tenang masih diatur menjadi satu dengan Bab mengenai kampanye, yakni dalam Bab XI UU Pilkada. [3.14] Menimbang bahwa secara faktual peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan fasilitas yang terkait dengan jabatannya oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama masih terbuka lebar dan hal tersebut berpotensi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang terpilih melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil. Oleh karena itu, jika dicermati secara saksama maka dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana harus menjalani cuti di luar tanggungan negara serta tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya tidak terbatas pada masa kampanye, akan tetapi juga hingga masa tenang dan pada waktu pemungutan suara, menurut Mahkamah sesungguhnya adalah dalil yang dapat diterima kebenaran rasionalitasnya. Artinya, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana berpotensi untuk menyalahgunakan kekuasaan terkait dengan sumber daya yang dimilikinya serta fasilitas yang melekat pada jabatannya ketika cuti di luar tanggungan negara tersebut hanya dilakukan selama masa kampanye. Bahwa lebih lanjut, meskipun UU Pilkada juga telah mengatur ihwal larangan dalam kampanye dalam Bab XI Kampanye, khususnya Bagian Kelima UU Pilkada, namun menurut Mahkamah masa tenang dan hari pada saat pemungutan suara adalah merupakan waktu yang sangat krusial dan merupakan waktu yang menjadi titik saat-saat calon pemilih untuk menentukan pilihannya. Oleh karena itu, 63 potensi untuk diganggu dengan pengaruh dari pihak-pihak yang ingin merusak pemilu yang jujur dan adil menjadi terbuka dengan lebar, termasuk dalam hal ini dari kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang memiliki kewenangan dalam jabatan dan memiliki fasilitas yang terkait dengan jabatannya yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalam upaya untuk menghadirkan pemilihan yang jujur dan adil, maka diperlukan penambahan atau perpanjangan waktu dalam menjalani cuti di luar tanggungan negara dan larangan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana tidak hanya hingga masa kampanye berakhir, namun juga pada waktu masa tenang dan pada hari pemungutan suara. Sebab, menurut Mahkamah, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah baik petahana maupun bukan petahana seharusnya memiliki hak, kesempatan, keadilan, dan kesetaraan yang sama dalam perlakuan selama masa kampanye, masa tenang, hingga hari pemungutan suara. Bahwa di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, tidak terdapat alasan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang genting dan mendesak yang memerlukan cuti di luar tanggungan negara dan larangan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana hanya pada masa kampanye dan oleh karenanya segera harus melaksanakan tugas kembali pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara. Bahkan, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, masa tenang dan hari pada waktu pemungutan suara adalah waktu yang krusial, di mana menjadi saat calon pemilih menentukan pilihannya yang tidak boleh diganggu oleh siapapun, oleh karenanya segala bentuk usaha untuk memengaruhi pemilih harus dihindarkan. Terlebih, sekalipun secara normatif disebut sebagai masa tenang, secara faktual justru hari- hari dimaksud merupakan “hari-hari yang tidak tenang”. Dalam kaitan ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIV/2016 juga telah menegaskan jika kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana menjalankan cuti di luar tanggungan negara, tidak berarti penyelenggaraan pemerintahan daerah akan berhenti/ terganggu karena pemerintahan daerah tetap berjalan, yang dilaksanakan oleh Penjabat Sementara (Pjs). 64 Bahwa melalui putusan a quo Mahkamah menegaskan demi menghadirkan Pilkada yang jujur dan adil, terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang mencalonkan kembali di daerah yang sama harus tetap dilekatkan masa cuti dan larangan menggunakan fasilitas dalam jabatannya tidak hanya pada masa kampanye, namun hingga masa tenang dan pada hari pemungutan suara. Oleh karena menurut Mahkamah terhadap norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana baik pada masa kampanye, masa tenang maupun pada hari pemungutan suara” yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan a quo. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum. Namun oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang didalilkan Pemohon, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 melanggar prinsip pemilu yang jujur, adil dan bebas dari intervensi serta jaminan atas pembatasan yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Namun oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang didalilkan Pemohon, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 65 [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala 66 daerah petahana baik pada masa kampanye, masa tenang maupun pada hari pemungutan suara”. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal enam, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 17.21 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 67 ttd. Ridwan Mansyur ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahmadiani Putri Nilasari