154/PUU-XXI/2023

PUTUSAN Nomor 154/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Russel Butarbutar Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Alamat : Jalan Swadaya Raya, Perumahan Swadaya Indah Nomor 49C RT 012/001, Duren Sawit, Provinsi DKI Jakarta. sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Utami Yustihasana Untoro Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Alamat : Jalan Jimbo Nomor 97 Bambu Apus Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -------------- para Pemohon. [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 November 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 150/PUU/PAN.MK/ AP3/11/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 154/PUU-XXI/2023 pada tanggal 15 November 2023, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU No. 8 Tahun 2011”) Juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut “UU No.7 Tahun 2020). Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebutnya disebut ‘Mahkamah’) berwenang antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; Pasal 24C UUD 1945 menyatakan: (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. 3 (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undangundang. 2. Bahwa lebih lanjut di Pasal 29 Ayat (1) huruf a Kekuasaan Kehakiman dal Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (UU PUU) yang menyatakan: Pasal 29 Ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 9 Ayat (1) UU PUU: Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menguji konstitusialitas suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Bahwa adapun yang menjadi batu uji formil Pasal a quo adalah: a. Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. b. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. c. Pasal 20 UUD 1945 yang berbunyi: (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang; (2) Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 4 (4) Persidangan mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. (5) Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undnag dan wajib diundangkan. d. Pasal 24C UUD 1945 yang berbunyi: (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing- masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. e. Pasal 17 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman menyatakan bahwa: (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. f. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 (UU MK) yang menyatakan bahwa: 5 Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. g. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 (UU PUU) menyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi: a. ...; b ....; c ....; d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Demikian juga pada Pasal 10 ayat (2) UU PUU menyatakan bahwa: “tindak lanjut atas putusan Mahakamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden”. Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU PUU menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan ”tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi” terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian UndangUndang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi muatan yang dibuat, terkait dengan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, yang mana tindak lanjut ini berfungsi untuk mencegah kekosongan hukum sebagaimana dimaksud Pasal pasal 10 ayat (2) UU PUU. h. Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK2/2021) diatur: Pasal 2 Ayat (3) PMK 2/2021 menyatakan bahwa: “Pengujian Formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan terhadap proses pembentukan undang- undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.” Bahwa mengingat uji formil ini dilakukan atas sebuah Pasal dalam Undang-Undang yang dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang 6 mengandung cacat formil/tidak sah akibat terdapat benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (5) dan ayat (6) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaaan Kehakiman), maka Mahkamah juga memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 17 ayat (7) UU Kekuasaan Kehakiman tanpa melibatkan Hakim Konstitusi yang memiliki benturan kepentingan. Atau lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) PMK 2/2021 yang menyatakan bahwa pengujian formil adalah pengujian terhadap proses pembentukan suatu undang-undang yang diamanatkan dalam PUU 90 yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang (pengujian suatu undang-undang atau Perppu) sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 yang diatur lebih lanjut dalam PMK 2/2021. 4. Bahwa penting untuk Para Pemohon sampaikan, sebagai bentuk permohonan formil maka sudah menjadi kebiasaan dalam praktik yang diakui oleh Mahkamah, bahwa pengaturan yang tercantum dalam berbagai regulasi mengenai formalitas pembentukan norma a quo juga dijadikan dasar dalam pengujian. Hal ini termaktub dalam Pertimbangan Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 (Putusan MK 27/2009, hal. 83) dikatakan: “...Menurut Mahkamah jika tolak ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil UUD 1945 hanya memuat prinsip-prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek-formil proseduranya. Padahal dalam logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, peengujian secara formil itu harus dilakukan. Oleh sebab itu sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan untuk dipertimbangkan sebagai tolak ukur atau batu uji dalam pengujian formil.” Oleh karena itu, PMK 2/2021 menjadi sah secara hukum menjadi batu uji atau acuan dalam menilai putusan 90. 5. Bahwa mengingat Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2021 bahwa Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, dikarenakan Pasal yang diuji dalam perkara a quo lahir dalam 7 sebuah Undang-Undang yang dimaknai dalam PUU 90 yang dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2023, maka Permohonan uji formil ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan mengingat masa kadaluwarsanya jatuh pada tanggal 29 November 2023. 6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konsitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa Pemohon I (Bukti P-7) dan Pemohon II Bukti P-8) adalah Dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Karno yang diiberikan tugas oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Karno dengan Surat Tugas Nomor: 090/Dekan.FHUBK/S.Tug/XI/2023, tanggal 09 November 2023 untuk permohonan uji formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimama dimaknai Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-9). 2. Bahwa Pemohon I (Bukti P-10) dan Pemohon II (Bukti P-11) merupakan perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 2011 yang hak-hak konstitusionalnya dijamin UUD 1945. 3. Kerugian konstitusional Pemohon I dan II adalah bersifat spesifik (khusus) dan aktual. Kronologis kerugian hak konstitusional Pemohon I dan II adalah sebagai berikut: a. Pemohon I dan Pemohon II merupakan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Karno. b. Bahwa Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 8 potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lebih lanjut Pemohon I dan Pemohon II yang bekerja sebagai Dosen atau Pendidik sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, oleh karena itu Pemohon 1 dan Pemohon 2 dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi terakhir yaitu pengabdian kepada masyarakat, yakni dengan terjun langsung ke lapangan untuk membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas, termasuk diantaranya melalui permohonan uji formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimama dimaknai Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU- XXI/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Bahwa Para Pemohon mengalami kerugian konsitusional berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) PMK 2/2021 yang harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. Ada hak/atau kewenangan konstitusional Pemohon Diberikan UUD 1945: bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bekerja sebagai Dosen, dan juga memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam konstestasi pemilihan umum di Indonesia. b. Hak dan/atau kewenangan konsitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian: bahwa lahirnya PUU 90 ini membuat isu hukum tentang usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden menjadi perdebatan hukum dan politik di masyarakat, dan berpotensi menimbulkan konflik dan/atau keresahan di masyarakat. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia dan juga sebagai Dosen, Para Pemohon memiliki hak sekaligus kewajiban hukum untuk memberikan penjelasan dan pemahaman yang sahih tentang isu hukum, penjelasan hukum yang seterang-terangnya tanpa adanya campur tangan politik atau kekuasaan sebagaimaa dihubungkan dengan fungsi Mahkamah sebagai pengawal konstitusi 9 atau penjaga gawang konstitusi yang bekerja demi keadilan, dan kepastian, dan kemanfaatan hukum. c. Kerugian konstitusional dimaksud besifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi: Bahwa dihubungkan dengan kerugian Pemohon bahwa PUU 90 ini mengusik nurani dan hati Para Pemohon, dan bertanya apakah hukum dengan fungsi Mahkamah sebagai pengawal konstitusi seperti ini yang ideal buat masyarakat Indonesia saat ini khususnya dalam menimbang amar PUU 90 a quo. Terus terang sebagai Warga Negara Indonesia, dan sebagai Dosen kami sangat berduka, sedih, dan sangat dirugikan dengan amar Putusan PUU 90 ini. Lebih lanjut, kerugian yang nyata adalah terkait kerugian tentang makna dan implikasi keadilan yang nyata, kerugian tentang makna dan implikasi kepastian hukum yang nyata, kerugian tentang makna dan implikasi kemanfaatan hukum yang nyata. Selain itu, rasa frustasi kami sebagai Dosen seiring dengan rasa cinta kami terhadap hukum khususnya rasa cinta kami yang sangat mendalam kepada Mahkamah Konstitusi yang concern mengenai penegakan hukum dalam lapangan konstitusi atas manifestasi prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum yang kami assosiasikan dengan keyakinan kami ke Mahkamah sebagai The Guardian of Consitution seketika luntur dan hancur berkeping-keping dengan adanya PUU 90 ini. Bahkan jika diperbolehkan berbicara jujur, bahwa dengan adanya PUU 90 ini salah satu orang yang sangat diuntungkan dan pasti diuntungkan di Indonesia sekarang ini adalah Gibran Rakabuming, atau dengan kata lain pemilik manfaat PUU 90 ini adalah Gibran Rakabuming dan koleganya, dan hal ini merupakan isu terkait dengan pelanggaran akan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Sebagai contoh, dalam isu ketidakpastian hukum sebagai Dosen kami mengalami kerugian tentang ketidakpastian dalam menyusun materi pembelajaran dengan menyesuaikan materi sesuai dengan kebijakan atau putusan Mahkamah dalam PUU 90, hal ini memungkinkan agar mahasiswa mendapatkan pemahaman yang tepat dan terkini mengenai perubahan usia calon presiden dan calon wakil presiden, dan 10 alasan-alasan konsitusional yang membidani lahirnya PUU 90 ini. Bagaimanapun Sebagai Dosen Fakultas Hukum di Universitas Bung Karno, Para Pemohon memiliki tugas dan fungsi yaitu: (1) Pendidikan Hukum; (2) Penelitian Hukum; (3) Pengabdian ke Mayarakat; (4) Pengembangan Profesionalisme; (5) Menumbuhkan Etika dan Tanggung Jawab Sosial. d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; kerugian konstitusional kami sebagai Pemohon sudah sangat jelas kami gambarkan sebelumnya, bahwa dengan adanya PUU 90 ini menjadikan isu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum menjadi taruhannya. Bahwa sebagai Dosen yang menjunjung tinggi Tri Dharma Pendididikan, kami sangat kesulitan untuk menjelaskan penerapan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dengan lahirnya PUU 90 a quo terhadap perubahan norma Pasal 169 Huruf q Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, termasuk isu tidak diterapkannya The Due Process of Law dalam PUU 90 ini. Bahkan isu politik dan kekuasaan lebih mendominasi dalam pertarungan menuju amar putusan PUU 90. Jangankan kami sebagai Warga Negara Indonesia biasa, bahkan beberapa Hakim Konstitusi, sependek pemahaman kami dengan membaca dissenting opinion dalam putusan a quo, bahwa beberapa Hakim Konstitusi tidak setuju, dan merasa dirugikan dengan pertimbangan dan amar putusan PUU 90. Singkatnya dengan membaca dan mencermati amar putusan PUU 90 a quo. Para Pemohon sangat kecewa, sedih, menangis, marah, dan sangat dirugikan dengan putusan PUU 90 a quo, bahwa kenyataan dominasi kekuasaan dan kepentingan politik telah mengalahkan supremasi hukum yang bisanya menjadi karakter dan nyawa dari Mahkamah Konstitusi. e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian kosnitusional seperti didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi: jelas sekali jika permohonan ini diterima kerugian konstitusional kami tidak lagi terjadi karena isu hukum tentang usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ini memiliki ketetapan atau kepastian hukum 11 sebagaimana di maksud dalam Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Artinya jika permohonan ini dikabulkan maka pembentukan Putusan 90/PUU- XXI/2023 yang memaknai Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dengan itu, demi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, norma Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikembalikan ke hakikatnya atau dengan kata lain wewenang pembentukan ataupun perubahan norma Pasal a quo kita kembalikan ke asalnya atau ke pemilik sebenarnya. 5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan permohonan a quo. C. ARGUMENTASI TENTANG PERMOHONAN INI TIDAK MASUK DALAM KATEGORI NEBIS IN IDEM Bahwa sebelum masuk pada Alasan Pokok Bahwa sebelum masuk pada alasan Pokok Permohonan Penting bagi Pemohon untuk menjelaskan bahwa ketentuan Norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, sebagaimana dimohonkan dalam perkara a quo masih dapat diuji Kembali, dengan alasan sebagai berikut: 1. Berdasarkan Pasal 60 UU MK, menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 2. Selanjutnya berdasarkan Pasal 78, PMK 2/2021, menyatakan: a. Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimajukan kembali. b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 12 3. Syarat terhadap suatu materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang dapat diuji, berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU 8/2011 dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, adalah: (1) Jika Materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda, atau (2) Jika terdapat alasan permohonan yang berbeda. 4. Adapun terhadap ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 melalui PUU 90 telah diputus dan dikabulkan oleh Mahkamah in casu bunyi normanya telah berubah terhitung sejak diucapkan. 5. Bahwa bunyi Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebelum diputuskan oleh Mahkamah adalah sebagai berikut: Persyaratan menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah: a. ........; b. ........; c. ........; q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Sementara setelah dibah melalui PUU 90 berbunyi: Persyaratan menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah: a. ........; b. ........; c. ........; q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Artinya telah terjadi perubahan atas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai dalam PUU 90. 6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan uji formil ats Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai dalam PUU 90. 7. Bahwa Permohonan ini tidak masuk dalam kategori nebis in idem dikarenakan permohonan ini berbeda dengan permohonan sebelumnya di antaranya: 1. Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023: merupakan permohonan uji materi menguji Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023.dengan batu uji Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 2. Putusan Nomor 102/PUU-XXI/2023, merupakan permohona uji meteril terahdap frasa dan kata pada Pasal 169 huruf (d) dan Pasal 169 hurud 13 (q) UU No. 7 Tahun 2017, batu uji: Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 38G ayat (2) UUD 1945, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, Pasal 28 ayat (4) UUD 1945, Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. 3. Putusan Nomor 96/PUU-XXI/2023: merupakan permohonan uji materi terhadap Pasal 169 hurud (q) UU No. 7 Tahun 2017, batu uji: Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. 4. Putusan Nomor 92/PUU-XXI/2023: merupakan permohonan uji materiil Pasal 169 hurud (q) UU No. 7 Tahun 2017 dengan batu uji Pasal 17, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. 5. Putusan Nomor 91/PUU-XXI/2023: merupakan permohonan uji materiil terhadap Pasal 169 huruf q UU N0 7/2017 tentang Pemilu dengan batu uji Pasal 27 UUD 1945. 6. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023: merupakan permohonan uji materiil terhadap Pasal 169 huruf q UU N0 7/2017 tentang Pemilu dengan batu uji Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; dan Pasal 28D UUD 1945. 7. Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023: merupakan permohonan uji materiil terhadap Pasal 169 huruf q UU N0 7/2017 tentang Pemilu dengan batu uji Pasal Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 8. Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023: merupakan permohonan uji materiil terhadap Pasal 169 huruf q UU N0 7/2017 tentang Pemilu dengan batu uji Pasal 6 UUD 1945, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan ayat (3) UUD 1945, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, pada dasarnya: a. Permohonan ini adalah uji formil aquo berbeda dari permohonan sebelumnya; b. Permohonan ini didasarkan batu uji yang berbeda dari permohonan sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan uji formil aquo dapat dilakukan pengujian kembali. 14 D. ALASAN DAN ARGUMENTASI PARA PEMOHON Berkenaan dengan pendapat Saldi Isra, sistem legislasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945, mengatur proses pembentukan Undang-Undang (Law Making Process) merupakan rangkaan kegiatan yang terdiri dari: (1) prakarsa pengajuan rancangan undang-undang; (2) pembahasan rancangan Undang-Undang; (3) Persetujuan rancangan undang-undang; (4) pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang; dan (5) pengundangan dalam lembaran negara. Upaya ini dikukan melimitasi aktivitas politik fungsi legeslasi demi menjamin due process of law yang tertib dan berkeadilan. Pentingnya suatu kaidah dan asas pembentukan undang-undang dalam fungsi legislasi ditujukan untuk meminimalisir warna kepentingan politik dalam aktivitas pembentukan undang-undang (Dikutip dari Idul Rishan, Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi Vol 18 Nomor 1 Tahun 2021). Jika ditafsirkan pendapat di atas maka demikian juga halnya dalam proses dan pemeriksaaan permohonan terkait PUU 90 harus jugalah menjamin due process of law yang meminimalisir kepentingan atau bahkan meniadakan kepentingan politik. Due process law atau diterjemahkan dengan proses hukum yang wajar adalah prinsip hukum yang memastikan bahwa individu diperlakukan secara adil dan setara oleh sistem hukum. Due process law adalah konsep mendasar dalam banyak sistem hukum di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat. Gagasan di balik proses hukum adalah untuk menjamin bahwa pemerintah menghormati semua hak hukum yang dimiliki seseorang. Hal ini mencakup hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, pemberitahuan mengenai dakwaan atau proses persidangan terhadap mereka, hak untuk mengajukan bukti, hak untuk menghadapi saksi, dan hak untuk mendapatkan perwakilan hukum. 1. Argumentasi tentang Prinsip Final dan Bindingnya Putusan Mahkamah Konstitusi Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat berpengaruh sangat luas, oleh karena itu setiap putusannya haruslah didasari nilai-nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat, yang 15 bertengger nilai-nilai keadilan (Faqih, 2010: 114). Mahkamah Konstitusi mengemban tugas mulia untuk menjaga agar semua produk hukum di negara ini tidak boleh bertentangan dengan konstitusi,apalagi melanggar konstitusi (Mahfud MD, 2009: 7). Sehubungan dengan prinsip final dan bindingnya Putusan Mahkamah Konstitusi, ada 3 jenis teori efek yang akan terjadi dipertimbangkan: a) res iudicata b) erga omnes c) efek memiliki kekuatan hukum (effects having the force of law) a. Pengecualian Teori Res Judicata dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh karena itu permohonan ini tidak melanggar prinsip final and binding nya putusan MK. Keputusan pengadilan akan berlaku sebagai res judicata hanya jika keputusan tersebut diberikan berdasarkan kasusnya. Doktrin res judicata atau disebut juga dengan Claim Preclusion merupakan suatu asas hukum yang menyatakan bahwa suatu perkara yang pada akhirnya telah diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai yurisdiksi yang berwenang tidak dapat diajukan kembali oleh pihak yang sama atau privasinya dalam suatu gugatan di kemudian hari. Artinya, putusan dalam gugatan sebelumnya melarang gugatan berikutnya berdasarkan sebab tindakan yang sama. Tujuan dari res judicata adalah untuk meningkatkan efisiensi peradilan dan mencegah pelecehan terhadap para pihak melalui berbagai tuntutan hukum. Jadi, jika suatu gugatan ditolak karena tidak adanya yurisdiksi atau jika keputusan kompromi disahkan oleh pengadilan, maka penolakan atau gugatan tersebut tidak akan berlaku sebagai res judicata. Demikian pula, jika suatu gugatan dibatalkan karena alasan prosedural dan kode etik seperti kesalahan pihak-pihak yang berselisih atau karena kegagalan dalam memberikan keamanan, maka keputusan tersebut tidak akan berlaku sebagai res judicata. Jadi, dengan demikian PUU 90 tidak bisa dijadikan sebagai res judicata. 16 Oleh karena itu, seharusnya alasan mengapa Pemohon berpendapat bahwa prinsip final dan binding ini tidak tepat diterapkan dalam PUU 90 adalah karena sebuah usulan baru dapat memunculkan alasan-alasan baru atas inkonstitusionalitas peraturan hukum yang disengketakan, yang tidak secara jelas ditinjau dalam keputusan pertama dan oleh karena itu tidak dapat ditutupi oleh obstruksi res iudicata. Pendekatan ini umum dilakukan di negara-negara Eropa Barat, seperti Spanyol dan Jerman (Ms Eliška WAGNEROVÁ,The effects of the decisions Of the constitutional court In relation to other jurisdictions, 2004, diakses dari https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=C DL-JU(2004)017-e). b. Pengecualian Teori Erga Ormes Dalam PUU 90 Pada umumnya, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat mengikat secara umum (erga omnes) dan berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut serta pada pihak ketiga yang terpengaruh. Namun, terdapat beberapa situasi di mana Mahkamah Konstitusi mungkin memberikan pengecualian atau pengecualian terhadap keputusan erga omnes. Berikut adalah beberapa pertimbangan yang mungkin menjadi dasar untuk pengecualian tersebut: 1. Pengecualian oleh Mahkamah itu sendiri: Mahkamah Konstitusi dapat memberikan pengecualian terhadap putusannya sendiri jika ada perubahan dalam keadaan atau fakta yang membenarkan revisi atau pembatalan keputusan tersebut. Mahkamah dapat memberikan keputusan yang membatalkan atau memodifikasi putusannya sebelumnya. 2. Perubahan Kondisi Hukum atau Fakta: Jika terjadi perubahan kondisi hukum atau fakta yang mendasari putusan Mahkamah Konstitusi, lembaga tersebut mungkin mempertimbangkan untuk memberikan pengecualian atau revisi terhadap keputusannya. Misalnya, perubahan undang-undang atau fakta baru yang relevan dapat menjadi dasar untuk mengubah putusan. 3. Kasus Baru dengan Fakta atau Isu yang Berbeda: Mahkamah Konstitusi mungkin memberikan pengecualian terhadap putusan 17 sebelumnya jika ada kasus baru yang melibatkan fakta atau isu yang berbeda secara substansial. Dalam hal ini, Mahkamah dapat memutuskan bahwa putusan sebelumnya tidak berlaku untuk situasi yang berbeda tersebut. 4. Pelanggaran Prosedural atau Kode Etik: Jika terdapat pelanggaran prosedural atau kode etik dalam proses pengambilan keputusan, Mahkamah Konstitusi mungkin memberikan pengecualian atau meninjau kembali putusannya. 5. Revisi oleh Lembaga Hukum Lainnya: Beberapa yurisdiksi dapat memiliki mekanisme revisi putusan Mahkamah Konstitusi oleh lembaga hukum lainnya, seperti badan legislatif atau lembaga yudisial yang lebih tinggi. Pengecualian terhadap putusan erga omnes oleh Mahkamah Konstitusi seringkali merupakan proses hukum yang kompleks dan harus mematuhi aturan dan prosedur hukum yang berlaku di yurisdiksi tersebut. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dikeluarkan dalam konteks ini akan sangat tergantung pada hukum dan norma hukum yang berlaku di negara tertentu. Namun dikarenakan ditemukannnya potensi pelanggaran prosedur dan adanya pelanggaran kode etik oleh Mahkamah sesuai putusan MKMK maka putusan yang bersifat erga ormes dalam PUU 90 tidak dapat dipertahankan lagi. c. Pengecualian Efek Memiliki Kekuatan Hukum PUU 90 Pengecualian efek atau pengecualian terhadap kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi merupakan hal yang cukup jarang terjadi dan akan sangat tergantung pada sistem hukum dan ketentuan konstitusional yang berlaku di suatu negara. Dalam banyak yurisdiksi, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat mengikat secara umum (erga omnes), artinya berlaku untuk semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dan mungkin juga berlaku bagi pihak ketiga yang terpengaruh. Namun, ada situasi di mana Mahkamah Konstitusi atau lembaga hukum lainnya dapat memberikan pengecualian terhadap efek atau kekuatan hukum suatu putusan. Beberapa pertimbangan umum yang dapat menyebabkan pengecualian efek putusan Mahkamah Konstitusi meliputi: 18 1. Perubahan Hukum atau Fakta: Jika terjadi perubahan signifikan dalam hukum atau fakta yang mendasari putusan, Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan untuk memberikan pengecualian terhadap efek putusan sebelumnya. 2. Pelanggaran Prosedural atau Kode Etik: Jika terdapat pelanggaran prosedural atau kode etik dalam proses pengambilan keputusan, Mahkamah Konstitusi mungkin memberikan pengecualian terhadap efek putusan tersebut. 3. Keputusan yang Tidak Sesuai dengan Konstitusi: Jika Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa keputusannya sendiri melanggar ketentuan konstitusi atau prinsip-prinsip dasar hukum yang lebih tinggi, maka pengecualian terhadap efek putusan dapat dipertimbangkan. 4. Revisi oleh Mahkamah Konstitusi atau Lembaga Hukum Lainnya: Dalam beberapa yurisdiksi, Mahkamah Konstitusi atau lembaga hukum lainnya mungkin memiliki wewenang untuk merevisi atau membatalkan putusan sebelumnya dan memberikan pengecualian terhadap efek putusan tersebut. Harus diakui, bahwa pengecualian terhadap efek putusan Mahkamah Konstitusi tidak selalu mudah diterapkan dan dapat melibatkan proses hukum yang rumit. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut harus diambil dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, setiap pengecualian terhadap efek putusan Mahkamah Konstitusi harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan integritas sistem hukum. Jadi selain memperhatikan sifat final dan binding sebagai turunan dari prinsip kepastian hukum, maka putusan Mahkamah juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan integritas sistem hukum. Prinsip keadilan dan integritas sistem hukum sangat penting dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua prinsip ini membentuk dasar untuk menjaga supremasi hukum, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan bahwa sistem hukum beroperasi dengan adil dan terpercaya. Bahkan menurut ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 19 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Pasal 53 menyatakan bahwa: (1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. (2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Berikut adalah beberapa cara di mana prinsip keadilan dan integritas sistem hukum tercermin dalam putusan Mahkamah Konstitusi: 1. Keadilan dalam Perlakuan: Putusan Mahkamah Konstitusi harus mencerminkan keadilan dalam perlakuan terhadap semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Hakim-hakim harus memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumennya dan bahwa setiap keputusan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan. 2. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Putusan harus sesuai dengan standar hak asasi manusia dan melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hak-hak mereka. 3. Kepatuhan terhadap Hukum dan Konstitusi: Putusan Mahkamah Konstitusi harus mematuhi hukum dan konstitusi yang berlaku. Ini mencakup interpretasi yang tepat terhadap teks konstitusi dan perundang-undangan serta memastikan bahwa putusan tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. 4. Integritas Proses Hukum: Mahkamah Konstitusi harus menjalankan proses hukum dengan integritas dan kejujuran. Hal ini termasuk mencegah terjadinya korupsi, nepotisme, atau tindakan yang dapat merusak integritas lembaga peradilan. 5. Pertimbangan Terhadap Dampak Sosial dan Keadilan: Mahkamah Konstitusi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari putusannya dan memastikan bahwa keadilan sosial dipromosikan. Pertimbangan ini mencakup aspek-aspek seperti kesetaraan, distribusi kekayaan, dan perlindungan kelompok rentan. 6. Kemantapan dan Kepastian Hukum: Putusan Mahkamah Konstitusi harus menciptakan kemantapan dan kepastian hukum. Ini berarti 20 bahwa putusan tersebut harus memberikan panduan yang jelas dan dapat diandalkan bagi masyarakat umum, pemerintah, dan lembaga hukum lainnya. Berdasarkan penjelasan di atas, secara hukum PUU 90 telah kehilangan efek memiliki kekuatan hukum dikarenakan adanya pelanggaran prosedural dan etika yang dilakukan Mahakamah. Akhirnya, penerapan prinsip keadilan dan integritas sistem hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan dan untuk memastikan bahwa sistem hukum berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip yang adil dan benar. d. Teori atau Doktrin Ultra Vires Selain 3 Teori yang dapat mengecualikan Prinsip Final dan Bindingnya Putusan Mahkamah Konstitusi, lebih lanjut Teori Pengujian undang- undang konstitusi telah lama didominasi oleh doktrin ultra vires, yang menyatakan bahwa suatu keputusan otoritas publik hanya dapat dibatalkan jika keputusan tersebut melebihi kewenangan yang diberikan yang diberikan oleh Parlemen. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konsitusi juga tidak boleh melanggar prinsip "ultra vires" yaitu konsep hukum Latin yang berarti "di luar kekuasaan" atau "melebihi kekuasaan." Dalam konteks Mahkamah Konstitusi atau Constitutional Court, prinsip "ultra vires" merujuk pada situasi di mana suatu tindakan atau kebijakan pemerintah atau lembaga publik dianggap melampaui atau bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Dalam banyak sistem hukum konstitusional, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menguji keberlanjutan undang-undang, tindakan eksekutif, atau keputusan lembaga pemerintah lainnya terhadap konstitusi. Jika suatu tindakan dianggap "ultra vires" oleh Mahkamah Konstitusi, maka tindakan tersebut dapat dianggap tidak sah atau tidak memiliki keberlakuan hukum. Penerapan prinsip "ultra vires" dalam Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari upaya untuk menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa setiap tindakan 21 pemerintah atau kebijakan publik tidak melanggar prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam konstitusi negara. Doktrin ultra vires merupakan salah satu landasan utama bagi para pihak untuk menentang legislasi yang didelegasikan dalam proses peninjauan kembali. Jika pengadilan memutuskan bahwa undang-undang yang didelegasikan adalah ultra vires, maka pengadilan akan membatalkannya (menyatakannya tidak sah). Ada dua jenis utama tantangan ultra vires: 1. Ultra vires prosedural: Hal ini terjadi ketika badan publik gagal mengikuti prosedur yang benar ketika membuat legislasi yang didelegasikan. Misalnya, seorang menteri mungkin gagal berkonsultasi dengan pemangku kepentingan terkait sebelum membuat peraturan. 2. Ultra vires yang substantif: Hal ini terjadi ketika suatu badan publik membuat legislasi yang didelegasikan yang berada di luar lingkup kewenangan yang telah didelegasikan kepadanya. Misalnya, pemerintah daerah dapat membuat peraturan daerah yang membatasi kebebasan berpendapat, meskipun hal ini bukan kewenangan yang didelegasikan oleh DPR. Lebih lanjut, ada 5 (lima) alasan mengapa keputusan administratif atau peradilan bisa menjadi Ultra Vires (di luar kewenangannya) karena sejumlah alasan: 2. Kesalahan hukum: – Dalam pengambilan keputusan pada umumnya, pengadilan mempunyai kebebasan untuk menciptakan prinsip-prinsip hukum dalam bidang hukum tertentu. Namun, ada kalanya hukum telah diputuskan dalam keputusan lain dan pengadilan wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan tersebut. 3. Di luar atau kurangnya yurisdiksi: – Jika suatu keputusan berada di luar yurisdiksi pengadilan tertentu, maka keputusan yang mempengaruhi hak dan kepentingan individu dan entitas dapat ditentang atas dasar tersebut. 4. Itikad Buruk: – Dalam hal ini, harus ditunjukkan bahwa korupsi, penyuapan, niat jahat, atau malpraktik serupa lainnya telah mempengaruhi keputusan tersebut. 22 5. Tidak ada bukti: – Dasar ini menyatakan bahwa bukti yang disajikan tidak cukup mendukung keputusan yang diambil. 6. Pertimbangan yang tidak relevan: – Badan pemerintah, dalam mengambil keputusan akhir, memasukkan faktor-faktor yang tidak relevan dengan permasalahan yang ada atau gagal mempertimbangkan hal-hal yang lebih relevan yang seharusnya mempengaruhi hasil keputusan. Oleh karena itu, pengadilan dapat melakukan intervensi (John Bui, The Ultra Vires Principle, 2023, dikutip dari https://jbsolicitors.com.au/the-ultra-vires- principle/#:~:text=The%20ultra%20vires%20doctrine%20is%20an% 20important%20safeguard%20against%20the,public%20body%20th at%20made%20it). Doktrin ultra vires merupakan perlindungan penting terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh badan publik. Ini memastikan bahwa mereka membuat undang-undang yang didelegasikan sesuai dengan hukum. Hal ini juga memastikan bahwa hal tersebut tidak melebihi kewenangan yang telah didelegasikan kepada badan publik yang membuatnya. Doktrin ultra vires membantu memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah atau lembaga publik harus sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau lembaga publik. Bahkan dalam putusannya, setelah berpuluh-puluh tahun menjalani pengendalian ultra vires, Mahkamah Konstitusi Jerman, untuk pertama kalinya, menyatakan bahwa tindakan UE sudah baik dan tidak diragukan lagi berada di luar cakupan kompetensi yang diberikan kepada UE. Meskipun keputusan ini penting karena bersifat simbolis, dampak praktisnya akan bergantung pada langkah selanjutnya yang diambil oleh ECB. Terlepas dari apakah ECB memutuskan untuk lebih memperkuat penilaiannya yang mendasari PSPP (Public Sector Purchase Programme), program tersebut kemungkinan besar akan terus berlanjut dan begitu pula dengan strategi ‘apa pun yang diperlukan’ (Catharina von Berg, 2020, dikutip dari 23 https://blogs.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2020/06/whatever-it- takes-under-ultra-vires-scrutiny-german-constitutional). Sebagai contoh kasus, dilihat dari latar belakangnya, PSPP adalah alat kebijakan moneter sentral dari Sistem Bank Sentral Eropa yang bertujuan untuk meningkatkan pasokan moneter dan dengan demikian mendukung perekonomian Zona Euro dengan membeli obligasi pemerintah dan sektor publik lainnya yang memenuhi syarat melalui program pinjaman sekuritas dengan jaminan tunai. Hal ini bertujuan untuk mendukung investasi dan konsumsi, dan pada akhirnya mengembalikan tingkat inflasi yang mendekati namun di bawah ambang batas target 2%. PSPP dijalankan antara tahun 2015 dan 2018 berdasarkan Keputusan ECB (UE) 2015/774; (EU) 2015/2101, (EU) 2015/2464, (EU) 2016/702, (EU) 2017/100 dan dimulai kembali pada tahun 2019. ESCB, yang paling tepat diterjemahkan sebagai “di luar kekuasaan”, mengacu pada tindakan yang melampaui kompetensi dan tanggung jawab yang diberikan Parlemen Jerman kepada Uni Eropa melalui cara legislasi utama atau perjanjian internasional dan dengan demikian tidak memiliki umpan balik yang diperlukan bagi pemilih Jerman untuk memberikan legitimasi demokratis (German Federal Constitutional Court issues ultra vires verdict on ECB’s bond-buying program on grounds of ultra vires, 2020, dikutip dari https://www.dentons.com/en/insights/articles/2020/may/12/german- federal-constitutional-court-issues-ultra-vires-verdict-on-ecbs-bond- buying-program) Demikian juga sebagaimana yang termaktub dalam Black”s Law Dictionary: “final and conclusive, terminal and unappealable, except on grounds of procedural error, fraud, or mistake”. Dalam terjemahan bebas diartikan bahwa “sesuatu yang bersifat final dan konklusif, bersifat final dan tidak dapat diajukan banding, kecuali atas dasar kesalahan prosedur, penipuan, atau kekeliruan”. Artinya, prinsip final dan bindingnya putusan PUU 90 dapat dikecualikan jika terjadi kesalahan prosedur, penipuan, atau kekeliruan. Kesalahan prosedur, kekeliruan tersebut yang dapat membatalkan prinsip final dan binding 24 dalam putusan PUU 90 di antaranya: (1) tidak adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memeriksa PUU 90; dan (2) Pelanggaran Prosedur Dalam Memeriksa PUU 90. Lebih lanjut, Pemohon uraikan dibawah ini: 1. Tidak adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa PUU 90 Bahwa Hakim Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk memeriksa obyek permohonan yang merupakan opened legal policy. Bahwa secara tegas wewenang untuk membentuk opened legal policy diberikan kepada pembentuk undang-undang. (Vide Pasal 20 dan Pasal 20A UUD 1945). Lebih lanjut sikap hukum terkait syarat usia minimal menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan wewenang dari pembuat undang-undang. Bahkan pengalaman dan sikap hukum dari Mahkamah terkait penentuan batas usia minimal atau maksimal tercermin dalam beberapa putusan, diantaranya: 1. Putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tertanggal 27 November 2007 berkaitan dengan syarat usia minimal bagi calon kepala daerah. 2. Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tertanggal 15 Oktober 2010 berkaitan dengan batas usia minimal dan maksimal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 3. Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, tertanggal 18 Februari 2009, Mahkamah berpendapat bahwa produk legal policy pembentuk undang-undang tidak dapat dibatalkan, kecuali jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketiakadilan intorable sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah (Vide Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, hal.107-109) . Oleh karena itu, seharusnya Mahkamah konsisten berdasarkan pengalaman dan sikap hukum dalam memutus PUU 90 yaitu dengan cara menerapkan hukum sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tertanggal 27 November 2007; Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tertanggal 15 Oktober 2010; dan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, tertanggal 18 Februari 2009 tersebut di atas. 25 2. Pelanggaran Prosedur Dalam Memeriksa PUU 90 Bahwa cacat prosedur yang sangat kontras dalam permohonan PUU 90 adalah berkaitan dengan penarikan permohonan. Beberapa kecacatan prosedur yang dapat Pemohon uraiakan diantaranya: a. Kecacatan Dalam Penarikan Permohonan Bahwa Pemohon PUU 90 mengajukan permohonan tertanggal 03 Agustus 2023 dan diterima Mahkamah tanggal 04 Agustus 2023 untuk kemudian dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi sebagai perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, dilanjutkan dengan agenda memeriksa perbaikan Permohonan Pemohon pada tanggal 19 September 2023 selanjutnya pada tanggal 29 September 2023 Mahkamah menerima Permohonan Pencabutan perkara melalui surat tertanggal 26 September 2023. Bahwa berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 75 ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf c PMK2/2021 menyatakan bahwa permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali, meskipun belum ada putusan berupa ketetapan penarikan kembali yang dikeluarkah oleh Mahkamah, namun sudah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak surat pembatalan perkara dan mengabulkan pencabutan perkara Pemohon karena Pemohon telah ternyata tidak serius dan bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan a quo. Oleh karena itu, seharusnya Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang mengabulkan penarikan permohonan a quo dengan alasan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dan profesional dalam mengajukan permohonan dan dapat diduga telah mempermainkan kewibawaan dan marwah Mahkamah. Dengan demikian, seharusnya PUU 90 ini tidak layak untuk diperiksa oleh Mahkamah karena sudah dicabut oleh Pemohon melalui kuasanya (Vide Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, hal. 20, hal. 117-118). b. Kecacatan dalam Pemeriksaan Persidangan 26 Jika dihubungkan dengan Pasal 49 PMK 2/2021 menyatakan bahwa norma pemeriksaaan persidangan yang ada di Mahakamah Konsitusi ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan di antaranya: 1. Pemeriksaan pokok permohonan; 2. Pemeriksaan alat bukti tertulis; 3. Mendengarkan keterangan Presiden/pemerintah; 4. Mendengarkan keterangan DPR dan/atau DPD 5. Mendengarkan keterangan saksi; 6. Mendengarkan keterangan ahli; 7. Mendengarkan keterangan Pihak Terkait; 8. Pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaaan dan atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat- alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk. 9. Pemeriksaaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan lat optik atau yang serupa dengan itu. Bahwa jika dikaitkan dalam proses pemeriksaan terkait permohonan dalam PUU 90, tidak ada dijelaskan tentang kapan dan bagaimana proses atau tahapan mendengarkan keterangan DPR dan Presiden atau Pemerintah dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 PMK 2/2021. Pemohon memperkirakan bahwa hal ini tidak lazim dilakukan apalagi terkait dengan pemeriksaan permohonan yang menyangkut persyaratan usia presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud (Vide Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, hal.111-112). Oleh karena itu, berdasarkan argumentasi di atas, Para Pemohon berkesimpulan bahwa: PUU 90 tidak memiliki sifat putusan yang final dan binding atau kehilangan sifat putusan yang final dan binding sehingga tidak dapat dipertahankan lagi, dikarenakan PUU 90 tidak dapat dikategorikan menjadi Ius Judicata, Erga Ormes, Efek Memiliki Kekuatan Hukum, dan juga bersifat Ultra Vires. 27 2. Argumentasi tentang Putusan MK Yang Sudah Menjadi Hukum dan Dikategorikan Memasuki Fungsi Perundang-Undangan "Putusan erga omnes" adalah istilah hukum Latin yang berarti "keputusan terhadap semua." Ini mengacu pada suatu keputusan hukum atau putusan pengadilan yang bersifat mengikat bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dan juga untuk pihak-pihak ketiga yang relevan. Dengan kata lain, keputusan erga omnes berlaku secara umum dan mengikat semua orang. Penerapan "putusan erga omnes" dapat memastikan konsistensi dalam penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum. Hal ini juga mencerminkan prinsip bahwa keputusan pengadilan dapat memiliki efek luas terhadap masyarakat atau kelompok tertentu, sehingga semua orang harus mematuhi keputusan tersebut, namun perlu diperhatikan bahwa putusan tersebut dapat dikecualikan jika terjadi kesalahan prosedur, penipuan, atau kekeliruan, sehingga putusan terebut kehilangan sifat final dan binding. Lebih lanjut, Bagir Manan menjelaskan putusan Mahkahmah Konstitusi merupakan putusan erga omnes, yang dapat dianggap memasuki fungsi perundang-undangan (legislative function), hakim tidak lagi semata-mata menetapkan hukum untuk suatu peristiwa konkret tetapi hukum bagi peristiwa yang akan datang (abstract) dan ini mengandung unsur pembentukan hukum. Pembentukan hukum untuk peristiwa yang bersifat abstrak adalah fungsi perundang-undangan bukan fungsi peradilan (Aziz, 2010: 133). Putusan bersifat erga omnes adalah sebagai konsekuensi pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan pada ranah publik (Fadel, 2012: 19). Dalam konteks tertentu, keputusan pengadilan tertentu dapat memiliki efek serupa dengan perubahan perundang-undangan, terutama jika keputusan tersebut menetapkan suatu prinsip hukum baru atau menafsirkan suatu undang-undang dengan cara tertentu. Dalam hal ini, keputusan pengadilan tersebut dapat memengaruhi atau "mengubah" hukum yang berlaku. Namun, kekuatan legislatif untuk membuat dan mengubah undang-undang biasanya tetap menjadi fungsi badan legislatif. Putusan pengadilan mungkin dapat memberikan interpretasi baru terhadap undang-undang atau 28 mengakui suatu prinsip hukum yang kemudian diadopsi oleh badan legislatif, tetapi perubahan formal terhadap undang-undang masih memerlukan tindakan legislatif yang spesifik. Dengan kata lain, sementara putusan pengadilan dapat memiliki dampak besar dan dapat mempengaruhi perundang-undangan, perubahan resmi pada perundang-undangan umumnya tetap menjadi tugas badan legislatif. Pasal 10 ayat (1) huruf d UU PUU menyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi: a. ...; b ....; c ....; d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Demikian juga pada pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa: “tindak lanjut atas putusan Mahakamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden”. Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU PUU menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan ”tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi” terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian UndangUndang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi muatan yang dibuat, terkait dengan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, yang mana tindak lanjut ini berfungsi untuk mencegah kekosongan hukum sebagaimana dimaksud Pasal pasal 10 ayat (2) UU PUU. Oleh karena putusan erga omnes telah memasuki fungsi perundang- undangan (legislative function), hakim tidak lagi semata-mata menetapkan hukum untuk suatu peristiwa konkret tetapi hukum bagi peristiwa yang akan datang (abstract) dan ini mengandung unsur pembentukan hukum. Pembentukan hukum disini sebagaimana dimaksud dalam PUU 90 tentunya didasarkan pada tata cara dan prosedural yang lazim dipakai atau diaplikasikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui PMK 2/2021. Maka semua tata cara dan prosedural pemeriksaan dimaksud harus tunduk dan patuh pada PMK aquo. Sehingga permohonan uji formil inipun didasarkan pada PMK 2/2021 untuk menilai apakah Mahkamah telah melaksanakan prosedur 29 sebagaimana mestinya ataukah sebaliknya. Pendapat ini tentunya didasarkan juga atas Pertimbangan Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 (Putusan MK 27/2009, hal. 83) dikatakan: “...Menurut Mahkamah jika tolak ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil UUD 1945 hanya memuat prinsip-prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek-formil proseduranya. Padahal dalam logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, peengujian secara formil itu harus dilakukan. Oleh sebab itu sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan untuk dipertimbangkan sebagai tolak ukur atau batu uji dalam pengujian formil.” Oleh karena itu, PMK 2/2021 menjadi sah secara hukum menjadi batu uji atau acuan dalam menilai PUU 90. 3. Argumentasi tentang Apakah Mahkamah Konstitusi Berhak Membatalkan Putusan Yang Dibuatnya Dalam banyak yurisdiksi, Mahkamah Konstitusi memiliki kemampuan untuk membatalkan putusan yang telah mereka buat. Namun, ada perbedaan- perbedaan dalam cakupan dan prosedur pembatalan ini tergantung pada sistem hukum dan konstitusi negara tertentu. Beberapa poin umum yang dapat dipertimbangkan meliputi: 1. Kekuatan Pembatalan Sendiri: Mahkamah Konstitusi biasanya memiliki kewenangan untuk membatalkan atau memutuskan bahwa suatu hukum atau tindakan tertentu bertentangan dengan konstitusi. Ini bisa mencakup hukum, keputusan eksekutif, atau tindakan lembaga legislatif. 2. Prosedur Pembatalan: Prosedur pembatalan putusan Mahkamah Konstitusi dapat bervariasi. Beberapa yurisdiksi mungkin memberikan Mahkamah Konstitusi kewenangan untuk mereview dan membatalkan putusan mereka sendiri dalam situasi tertentu. Namun, prosedur ini mungkin juga melibatkan proses hukum yang lebih rumit, seperti mengajukan permohonan pembatalan atau mengajukan gugatan konstitusional baru. 30 3. Keterbatasan Waktu: Beberapa yurisdiksi dapat memberlakukan batas waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah ketidakstabilan hukum. 4. Kondisi Pembatalan: Ada kondisi tertentu yang dapat membuat suatu putusan Mahkamah Konstitusi dapat dibatalkan. Misalnya, jika terdapat bukti baru atau perubahan signifikan dalam keadaan yang relevan, Mahkamah Konstitusi mungkin mempertimbangkan untuk membatalkan putusannya. Memperhatikan dan menimbang fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, penafsir konstitusi, penjaga demokrasi, pelindung hak- hak konstitusi warga dalam menimbang suatu permohonan tidak boleh juga terkekang dengan alasan bahwa tidak ada undang-undang atau aturan yang dapat menilai kembali termasuk membatalkan putusan yang dapat diduga telah melebihi kewenangan dan kecacatan prosedur. Dari kasus Marbury vs Madison, kita belajar tentang keunikan dan penemuan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, MK harus mencari alasan hukum atau doktrin yang dapat membantu penemuan hukum, selain yang kami kemukakan secara terbatas dalam permohonan a quo. Tentunya kita akan dihadapkan pada pertanyaan reflektif, bukankah tugas Hakim adalah menemukan hukum? Lebih lanjut, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Demikian juga Pasal 5 ayat 1 UU 48/2009 menyatakan: b. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 31 Berpijak dari Undang-Undang tersebut diatas maka dalam mengadili perkara-perkara yang dihadapinya maka hakim akan bertindak sebagai berikut: a. Dalam kasus yang hukumnya atau Undang-Undangnya sudah jelas tinggal menerapkan saja hukumnya. b. Dalam kasus dimana hukumnya tidak atau belum jelas maka hakim akan menafsirkan hukum atau Undang-Undang melalui cara/metoda penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum. c. Dalam kasus yang belum ada Undang-Undang/hukum tertulis yang mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pada akhirnya hakim harus memutuskah perkara yang diadilinya semata- mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tiada membeda- bedakan orang dengan pelbagai resiko yang dihadapinya. Seandainya dalam menemukan hukumnya, Hakim berpendapat bahwa bila nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tidak sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 atau perundang-undangan lainnya, maka Hakim tidak wajib mengikutinya karena Hakimlah yang oleh negara diberi kewenangan untuk menentukan hukumnya bukan masyarakat. Bukankah Putusan Hakim yang baik harus dapat memenuhi dua persyaratan, yakni memenuhi kebutuhan teoritis maupun praktis. Yang dimaksudkan kebutuhan teoritis disini ialah bahwa menitikberatkan kepada fakta hukum beserta ertimbangannya maka putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum bahkan tidak jarang dengan putusannya yang membentuk yurispundensi yang dapat menentukan hukum baru (merupakan sumber hukum). Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan praktis ialah bahwa dengan putusannya diharapkan hakim dapat menyelesaikan persoalan/sengketa hukum yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maupun masyarakat pada umumnya karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum. Pada kenyataannya Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sering menghadapi suatu keadaan, bahwa hukum tertulis tersebut ternyata tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bahkan seringkali Hakim harus menemukan sendiri hukum itu dan/atau menciptakan untuk 32 melengkapi hukum yang sudah ada, dalam memutus suatu perkara hakim harus mempunyai inisiatif sendiri dalam menemukan hukum, karena Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, tidak lengkap atau hukum samar-samar. Menurut Sudikno Mertokusumo, kegiatan kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Maka wajarlah kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup akan keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang selengkap-lengkapnya dan yang sejelas-jelasnya. Oleh karena hukumnya tidak jelas maka harus dicari dan ditemukan. Untuk itu, Hakim harus menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undang yang mencakup dua aspek hukum: pertama, Hakim harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, akan tetapi apabila hukum tertulis tersebut ternyata tidak cukup atau tidak pas, maka berikutnya, barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukum itu dari sumber- sumber hukum lainnya. Sumber-sumber hukum tersebut adalah yurispundensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Dari ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU 48/2009 di atas tersirat secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum, agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ketentuan ini berlaku bagi semua hakim dalam semua lingkungan peradilan. Demikian juga dalam UU MK, Mahkamah Konsitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. 33 Prinsip-prinsip yang mendasari kemandirian dan kebebasan Mahkamah Konstitusi. Kemandirian dan kebebasan Mahkamah Konstitusi adalah prinsip-prinsip yang sangat penting dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi dan penegak hukum. Berikut adalah beberapa poin yang dapat membantu menjelaskan prinsip-prinsip tersebut: 1. Kemandirian Mahkamah Konstitusi: Mahkamah Konstitusi harus bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh lembaga eksekutif dan legislatif. Kemandirian ini memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsinya tanpa campur tangan dari kekuasaan lainnya. Kemandirian ini diperlukan agar Mahkamah Konstitusi dapat mengambil keputusan yang berdasarkan hukum dan konstitusi, tanpa harus tunduk pada kepentingan politik atau tekanan dari pihak lain. 2. Fungsi Penjaga Konstitusi: Salah satu peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menjadi penjaga konstitusi. Hal ini berarti memastikan bahwa tindakan dan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan konstitusi. Kemandirian Mahkamah Konstitusi memungkinkan lembaga tersebut untuk menguji dan menilai konstitusionalitas tindakan atau undang-undang tanpa keterlibatan atau tekanan dari kekuasaan eksekutif atau legislatif. 3. Pelaksanaan Keadilan: Kemandirian Mahkamah Konstitusi mendukung pelaksanaan keadilan. Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang adil dan berkeadilan tanpa harus khawatir tentang reaksi politik. 4. Penghormatan Terhadap Hak Asasi Hakim: Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi harus dilindungi dari campur tangan atau tekanan eksternal yang dapat mengancam independensi mereka. Ini termasuk perlindungan terhadap hak asasi hakim, seperti kebebasan berpendapat dan kebebasan dari ancaman atau gangguan eksternal. 5. Mewujudkan Prinsip Supremasi Hukum: Kemandirian Mahkamah Konstitusi mendukung prinsip supremasi hukum. Keputusan Mahkamah Konstitusi menjadi otoritatif dan mengikat, menciptakan dasar bagi penerapan hukum dan keadilan. 34 4. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Melebihi Kewenangan dan Melanggar Prosedur Dapat Mewujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum? Putusan Mahkamah Konstitusi yang melebihi kewenangan atau melanggar prosedur dapat menimbulkan psertanyaan serius tentang keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Berikut adalah beberapa dampak negatif yang mungkin muncul jika Mahkamah Konstitusi mengambil langkah- langkah di luar kewenangan atau tidak mengikuti prosedur yang benar: a. Ketidakpastian Hukum: Keputusan yang diambil di luar kewenangan atau melanggar prosedur dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Para pihak yang terlibat dalam suatu kasus mungkin tidak tahu sejauh mana putusan tersebut dapat diandalkan atau sejauh mana akan dihormati oleh lembaga-lembaga lain dalam sistem hukum. b. Ketidakadilan: Keputusan yang melampaui kewenangan atau melanggar prosedur dapat mengarah pada ketidakadilan karena dapat merugikan salah satu pihak tanpa dasar hukum yang memadai. Prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum memerlukan bahwa setiap keputusan hukum didasarkan pada hukum yang berlaku dan mengikuti prosedur yang adil. c. Krisis Legitimasi: Tindakan Mahkamah Konstitusi yang melebihi kewenangan atau melanggar prosedur dapat merusak legitimasi lembaga tersebut. Legitimitas Mahkamah Konstitusi bergantung pada kepercayaan masyarakat pada kemampuannya untuk bertindak sesuai dengan hukum dan konstitusi. d. Gangguan Terhadap Pembentukan Hukum: Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam membentuk dan menafsirkan hukum konstitusional. Namun, jika lembaga ini mengambil tindakan yang melebihi kewenangan atau melanggar prosedur, hal ini dapat mengganggu integritas dan keberlanjutan sistem hukum. Oleh karena itu MK harus memperbaiki gangguan terhadap pembentukan hukum dan kekhilafan yang terjadi sebelumnya terutama dalam hal-hal atau tidakan yang melebihi kewenangan, kekurang hati-hatian, kekkhilafan, ataupun tindakan melanggar prosedur dengan cara menerima permohonan 35 ini dan memeriksa, dan memutuskan sesuai dengan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. 5. Bagaimana cara membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang melebihi kewenangan dan melanggar prosedur? Proses membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap melebihi kewenangan atau melanggar prosedur dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum suatu negara. Berikut adalah beberapa langkah umum yang mungkin diambil untuk menantang atau membatalkan putusan tersebut: a. Pemohonan Pembatalan (Review): Beberapa yurisdiksi mungkin memberikan prosedur khusus untuk mengajukan permohonan pembatalan (review) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Pemohonan semacam itu biasanya harus didasarkan pada alasan- alasan tertentu, seperti adanya bukti baru atau argumen hukum yang kuat yang tidak dipertimbangkan sebelumnya. b. Pengajuan Kasasi: Beberapa negara mungkin memungkinkan pihak yang merasa dirugikan oleh putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan kasasi ke lembaga peradilan yang lebih tinggi. Kasasi ini dapat mencakup argumen bahwa putusan tersebut di luar kewenangan atau melanggar prosedur. c. Tuntutan Konstitusional Baru: Pihak yang terkena dampak atau pihak yang memiliki kepentingan dapat mengajukan tuntutan konstitusional baru terkait dengan masalah yang sama atau terkait. Hal ini bisa menjadi upaya untuk membawa isu tersebut kembali ke Mahkamah Konstitusi atau lembaga peradilan lainnya. d. Perubahan Konstitusi: Dalam beberapa kasus, satu-satunya cara untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap kontroversial atau melebihi kewenangan adalah melalui perubahan konstitusi. Proses ini melibatkan amendemen konstitusi untuk mengklarifikasi atau membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi. e. Kritik dan Tekanan Opini Publik: Terkadang, opini publik yang kuat dan kritik yang mendalam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dapat mendorong perubahan atau peninjauan lebih lanjut terhadap keputusan tersebut. 36 Lebih lanjut, permohonan aquo merupakan pintu masuk yang baik untuk Mahkamah untuk menilai kembali PUU 90 yang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat. 6. Apakah Hakim Konsitusi Yang Terbukti Melanggar Etika Masih Memiliki Integritas? Integritas seorang hakim, termasuk Hakim Konstitusi, dapat dipertanyakan jika mereka melanggar kode etik. Integritas adalah sifat moral dan profesional yang mencakup kejujuran, ketulusan, dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip etika dalam menjalankan tugas kehakiman. Jika seorang Hakim Konstitusi melanggar kode etik, hal ini dapat merusak persepsi tentang integritas mereka. Pelanggaran kode etik oleh seorang hakim dapat mencakup perilaku yang tidak pantas, konflik kepentingan, atau tindakan lain yang tidak sesuai dengan standar etika profesi kehakiman. Dalam banyak yurisdiksi, terdapat kode etik khusus yang mengatur perilaku hakim, dan pelanggaran terhadap kode etik ini dapat mengakibatkan sanksi disiplin dan bahkan pemecatan dari jabatan. Dalam konteks Hakim Konstitusi, yang memiliki tanggung jawab khusus dalam menafsirkan dan menjalankan hukum konstitusional, melanggar kode etik dapat memiliki dampak serius terhadap integritas lembaga tersebut. Kredibilitas Mahkamah Konstitusi seringkali terkait erat dengan kepercayaan masyarakat pada integritas dan independensi hakim-hakimnya. Bahwa setiap sistem hukum dapat memiliki prosedur dan mekanisme tersendiri untuk menangani pelanggaran etika oleh hakim. Hal ini dapat mencakup penyelidikan internal, badan pengawas etika, atau lembaga independen yang bertanggung jawab untuk menilai kelakuan hakim. Sanksi dapat bervariasi, termasuk teguran, denda, penonaktifan sementara, atau pemecatan. Jadi, meskipun seorang Hakim Konstitusi yang melanggar kode etik dapat tetap mempertahankan integritasnya, namun kesan umum dari masyarakat dan sistem peradilan dapat terpengaruh secara negatif oleh tindakan yang tidak etis tersebut. 37 Sehingga Mahkamah haruslah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki kerusakan atau kesalahan yang telah terjadi sehubungan dengn efek dan gangguan di masyarakat atas PUU 90 sebagai mana dimaknai dalam Putusan MKMK dan rasa keadilan yang muncul di masyarakat akhir-akhir ini. Oleh karena itu, Mahkamah sebagai penjaga konstitusi, sebagai penafsir konstitusi, sebagai penjaga demokrasi dan sebagai penemu hukum untuk menggali lebih dalam lagi tentang esensi dan substansi permohonan ini. Dengan kata lain walaupun Hakim MK telah terbukti melanggar etik namun tetap masih bisa dan harus mempertahankan integritasnya untuk menunjukkan bahwa rasa keadilan di masyarakat itu benar adanya dan harus tetap ditegakkan. Lebih lanjut, dalam konsepsi pengujian undang-undang, asas formil selalu berkaitan dengan asas materiil, dalam artian tidak saling meniadakan. Untuk itu menurut Harijanti, ada 3 (tiga) alasan pentingnya kepatuhan atas pembentukan peraturan-perundang-undangan. Pertama, prosedur-prosedur hukum merupakan satu instrumen untuk menghasilkan putusan, dan melaksanakan proses-proses, dan dengan mencapi tujuan hukum. Kedua, selain mencapai suatu hasil, prosedur berfungsi pula untuk mencapai tujuan- tujuan lain selain tujuan hukum, misalkan tujuan sosial, serta menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, serta pemerintah. Ketiga, prosedur membawa kita pada beberapa pertanyaan penting seperti keadilan atau fairness, transparansi, dan lain-lain. Dengan demikian, prosedur harus dilihat sebagai mekanisme penting agar tidak terjadi apa yang disebut tujuan menghalalkan segala acara atau the ends of justify the myths. Procedure is the heart of law, prosedur adalah jantungnya hukum, oleh karenanya, due process of law diperlukan baik dalam membuat peraturan maupun membuat keputusan. Lebih lanjut, kebijakan legislasi cenderung akan dikendalikan oleh para pebisnis, oleh karenanya pembentukan sebuah undang-undang perlu didasari dengan proses politik yang tertib dan taat hukum (Dikutip dari Idul Rishan, Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi Vol 18 Nomor 1 Tahun 2021). Pernyataan “prosedur adalah jantungnya hukum” menggarisbawahi peran penting prosedur hukum dalam berfungsinya dan penerapan hukum. Berikut 38 adalah beberapa poin penting yang menguraikan pentingnya prosedur dalam konteks hukum: 1. Menjamin Keadilan dan Kesetaraan: Prosedur hukum dirancang untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara adil. Mereka menetapkan kerangka kerja untuk penyelesaian perselisihan, pelaksanaan persidangan, dan penerapan hukum dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan keadilan. 2. Proses Hukum dan Hak Individu: Prosedur sangat penting untuk menjaga proses hukum. Hal ini termasuk memberikan pemberitahuan dakwaan kepada individu, hak untuk didengarkan, hak untuk mengajukan bukti, dan persidangan yang adil dan tidak memihak. Perlindungan prosedural ini melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara. 3. Penyelesaian Sengketa yang Tertib: Prosedur hukum memberikan proses penyelesaian sengketa yang terstruktur dan teratur. Prinsip- prinsip ini mendefinisikan bagaimana suatu kasus dimulai, diajukan, dan diadili, sehingga berkontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas sistem hukum. 4. Konsistensi dan Prediktabilitas: Prosedur yang ditetapkan dengan baik berkontribusi pada konsistensi dan prediktabilitas hasil hukum. Ketika proses hukum jelas dan seragam, hal ini akan meningkatkan rasa kepastian, memungkinkan individu untuk memahami bagaimana hukum akan diterapkan dalam berbagai situasi. 5. Akses terhadap Keadilan: Prosedur merupakan bagian integral untuk memastikan bahwa setiap individu mempunyai akses terhadap keadilan. Mereka menyediakan mekanisme bagi individu untuk menegaskan hak- hak mereka, mencari ganti rugi atas keluhan mereka, dan berpartisipasi dalam proses hukum. Prosedur yang mudah diakses dan transparan sangat penting bagi sistem hukum yang adil. 6. Supremasi Hukum: Prosedur hukum memainkan peran penting dalam menegakkan supremasi hukum. Prinsip-prinsip ini menetapkan kerangka kerja yang memungkinkan hukum diterapkan secara setara kepada semua individu, termasuk otoritas pemerintah. Hal ini berkontribusi pada 39 sistem di mana setiap orang tunduk dan bertanggung jawab di bawah hukum. Dengan demikian, dalam konteks pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, prosedur berperan penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Berita baiknya, secara lugas dan tegas, Mahkamah Konstitusi telah mengejawantahkan syarat formil dan/atau tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang melalui PMK 2 Tahun 2021. Tinggal persoaalan apakah Hakim Mahkamah Konstitusi telah mempraktikkan aturan dimaksud dengan beretika dan penuh tanggung jawab? Karena bagaimanapun sebagai Penjaga Konsittusi, Hakim Mahkamah Konstitusi harus mencegah pemimpin untuk mengkonsentrasikan atau menyalahgunakan kekuasaan atau dengan kata lain, lembaga seperti Mahkamah Konstitusi bekerja berdasarkan supremasi hukum untuk membendung kecenderungan otoritarian. Kemudian Mahkamah juga harus mencegah terjadinya pengabaian aspek prosedur formil dalam pengujian undang-undang untuk memastikan bahwa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum itu dapat tercapai dengan baik. E. ALASAN POKOK PARA PEMOHON Lebih lanjut, selain alasan dan arguementasu Para Pemohon yang sudah kami jelaskan sebelumnya maka sehubungan dengan alasan pokok para Pemohon yang tentunya merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan sebagai suatu alasan permohonan dalam Permohonan Uji Formil ini adalah berkaitan dengan diubahnya Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pasal a quo melalui PUU 90 yang menurut hemat kami mengandung cacat formil dan/atau pelanggaran prosedural dalam hal pembentukan dan/atau pengesahan putusan PUU 90 yang meliputi: Cacat formil Pemohon atau Legal Standing Pemohon Tidak Jelas Bahwa Saudara Almas Tsaqibirru Re A sebagai Pemohon dalam PUU 90 tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dipersyaratkan dalam norma Pasal 4 ayat (2) PMK2/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, yang mana Para Pemohon tidak mewakili kepentingan dirinya sendiri atau bersifat privat guna dapat terpenuhinya syarat formal untuk selanjutnya dapat dicalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, terhadap Pemohon tidak terdapat adanya anggapan kerugian baik aktual maupun potensial dan oleh karena itu terhadap para Pemohon tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan a quo dan oleh karenanya seharusnya Mahkamah menegaskan permohonan a quo tidak memenuhi syarat formil dan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima bukan malah memeriksa, mengabulkan permohonan Pemohon (Vide Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, hal.118-121). Objek Permohonan Kabur atau Tidak Jelas Objek Permohonan para Pemohon PUU 90 adalah terkait persyaratan usia yang telah diposisikan sebagai kebijakan hukum pembentuk undang-undang (legal policy atau opened legal policy) yang mana Mahkamah Konstitusi telah memposisikan dirinya tidak memeriksa objek permohonan yang dikategorikan sebagai opened legal policy yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007; 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010; 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011; 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012, tanggal 15 Januari 2013; (Vide Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, hal.104-105). Oleh karena itu, objek Permohonan PUU 90 seyogyanya bukanlah objek permohonan yang dapat dimohonkan dan selanjut diperiksa oleh Mahkamah atau setidak-tidaknya Mahkamah menolak permohonan a quo. Tidak adanya Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memeriksa PUU 90 Bahwa Hakim Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk memeriksa obyek permohonan yang merupakan opened legal policy. Bahwa secara tegas wewenang untuk membentuk opened legal policy diberikan kepada 41 pembentuk undang-undang. (Vide Pasal 20 dan Pasal 20A UUD 1945). Lebih lanjut sikap hukum terkait syarat usia minimal menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan wewenang dari pembuat undang-undang. Bahkan pengalaman dan sikap hukum dari Mahkamah terkait penentuan batas usia minimal atau maksimal tercermin dalam beberapa putusan, diantaranya: 1. Putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tertanggal 27 November 2007 berkaitan dengan syarat usia minimal bagi calon kepala daerah. 2. Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tertanggal 15 Oktober 2010 berkaitan dengan batas usia minimal dan maksimal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 3. Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, tertanggal 18 Februari 2009, Mahkamah berpendapat bahwa produk legal policy pembentuk undang- undang tidak dapat dibatalkan, kecuali jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketiakadilan intorable sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah (Vide Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, hal.107- 109) . Oleh karena itu, seharusnya Mahkamah konsisten berdasarkan pengalaman dan sikap hukum dalam memutus PUU 90 yaitu dengan cara menerapkan hukum sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan Nomor 15/PUU- V/2007, tertanggal 27 November 2007; Putusan Nomor 37-39/PUU- VIII/2010, tertanggal 15 Oktober 2010; dan Putusan Nomor 51-52-59/PUU- VI/2008, tertanggal 18 Februari 2009 tersebut di atas. Cacat Prosedur dalam Pemeriksaannya Sesuai PMK 2/2021 Bahwa cacat prosedur yang sangat kontras dalam permohonan PUU 90 adalah berkaitan dengan penarikan permohonan. Beberapa kecacatan prosedur yang dapat kami uraiakan diantaranya: a. Kecacatan Dalam Penarikan Permohonan Bahwa Pemohon PUU 90 mengajukan permohonan tertanggal 03 Agustus 2023 dan diterima Mahkamah tanggal 04 Agustus 2023 untuk kemudian dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi sebagai perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, dilanjutkan dengan agenda memeriksa perbaikan Permohonan Pemohon pada tanggal 19 42 September 2023 selanjutnya pada tanggal 29 September 2023 Mahkamah menerima Permohonan Pencabutan perkara melalui surat tertanggal 26 September 2023. Bahwa berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 75 ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf c PMK2/2021 menyatakan bahwa permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali, meskipun belum ada putusan berupa ketetapan penarikan kembali yang dikeluarkah oleh Mahkamah, namun sudah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak surat pembatalan perkara dan mengabulkan pencabutan perkara Pemohon karena Pemohon telah ternyata tidak serius dan bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan a quo. Oleh karena itu, seharusnya Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang mengabulkan penarikan permohonan a quo dengan alasan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dan profesional dalam mengajukan permohonan dan dapat diduga telah mempermainkan kewibawaan dan marwah Mahkamah. Dengan demikian, seharusnya PUU 90 ini tidak layak untuk diperiksa oleh Mahkamah karena sudah dicabut oleh Pemohon melalui kuasanya (Vide Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, hal. 20, hal. 117-118). b. Kecacatan dalam Pemeriksaan Persidangan Jika dihubungkan dengan Pasal 49 PMK 2/2021 menyatakan bahwa norma pemeriksaaan persidangan yang ada di Mahakamah Konsitusi ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan diantaranya: 1. Pemeriksaan pokok permohonan; 2. Pemeriksaan alat bukti tertulis; 3. Mendengarkan keterangan Presiden/pemerintah; 4. Mendengarkan keterangan DPR dan/atau DPD 5. Mendengarkan keterangan saksi; 6. Mendengarkan keterangan ahli; 7. Mendengarkan keterangan Pihak Terkait; 8. Pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaaan dan atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk’ 43 9. Pemeriksaaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan lat optik atau yang serupa dengan itu. Bahwa jika dikaitkan dalam proses pemeriksaan terkait permohonan dalam PUU 90, tidak ada dijelaskan tentang kapan dan bagaimana proses atau tahapan mendengarkan keterangan DPR dan Presiden atau Pemerintah dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 PMK 2/2021. Pemohon memperkirakan bahwa hal ini tidak lazim dilakukan apalagi terkait dengan pemeriksaan permohonan yang menyangkut persyaratan usia presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud (Vide Putusan Nomor 90/PUU- XXI/2023, hal.111-112). c. Kesalahaan Dalam Penilaian Pokok Permohonan Terkait Pembuktian dan Alat Bukti Mahkamah dalam pertimbangan PUU 90, hal. 24 atau angka [3.8] bahwa merujuk pada data banyaknya kepala daerah terpilih berusia 40 (empat puluh) tahun pada pemilu sebelumnya (pemilu tahun 2019), disertai dengan kinerja kepala daerah berusia di bawah 40 tahun dan kinerja menteri berusia muda, sudah seharusnya konsitusi tidak membatasi hak konstitusional para pemuda kita untuk dapat mencalonkan dirinya sebagai Presiden dan Calon Wakil Presiden. Bahwa lebih lanjut setelah membaca formil dan materiil Permohonan a quo tidak ada melampirkan: (1) Kinerja Kepala Daerah dibawah 40 Tahun, hanya nama-nama pejabat Kepala Daerah yang berusia muda (Vide Putusan Nomor 90/PUU- XXI/2023, hal 8-9); (2) Tidak ada kata-kata Menteri Berusia Muda dalam Permohonan. Seharusnya berdasarkan Pasal 58 PMK 2/2021 yang menyatakan bahwa: (1) Pemohon membuktikan dalil Permohonan dalam persidangan; (2) Pemberi Keterangan dan/atau Pihak Terkait dapat membuktikan keterangannya. (3) Hakim dapat memerintahkan kepada Pemohon, Pemberi Keterangan dan/atau Pihak Terkait menyerahkan tambahan alat 44 bukti yang diperlukan dalam persidangan untuk kejelasan pemeriksaan perkara (4) Keterangan ahli dan/atau saksi didengar keterangannya dalam persidangan setelah Mahkamah mendengar keterangan Pemberi Keterangan, kecuali Mahkamah menentukan lain. Bahwa dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, dan anehnya Mahkamah mempertimbangkan sesuatu tanpa adanya alat bukti yang lengkap, tentunya hal ini berpotensi bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 58 PMK 2/2021. Adanya Pelanggaran Kode Etik sesuai Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Bahwa putusan pelanggaran kode etik sesuai Putusan Majelis Kehormtan Mahkamah Konsitusi telah menambah keyakinan Para Pemohon tentang adanya pelanggaran formil dalam PUU 90, beberapa Putusan MKMK dimaksud adalah: a. Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023, Selasa 07 November 2023 Putusan ini menyangkut Hakim Terlapor Anwar Usman. Bahwa dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsitusi memutuskan bahwa: 1. Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan; 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor; 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak Putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4. Hakim Terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi berakhir; 45 5. Hakim Terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. b. Putusan MKMK Nomor: 3/MKMK/L/11/2023, Selasa 07 November 2023 Putusan ini menyangkut Hakim Terlapor Saldi Isra. Bahwa dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsitusi memutuskan bahwa: 1. Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait pendapat berbeda (dissenting opinion); 2. Hakim Terlapor secara bersama-sama denagn para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konsitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran Informasi Rahasia Rapat Permusyawaran Hakim dan pembiaran praktik benturan kepentingan para Hakim Konstitusi dalam penanganan perkara; 3. Menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap Hakim Terlapor dan Hakim Konstitusi lainnya. c. Putusan MKMK Nomor: 4/MKMK/L/11/2023, Selasa 07 November 2023 Putusan ini menyangkut Hakim Terlapor Arief Hidayat. Bahwa dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsitusi memutuskan bahwa: 1. Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait pendapat berbeda (dissenting opinion); 2. Hakim Terlapor terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sepanjang terkait dengan pernyataan di ruang publik yang merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi dan menjatuhkan sanksi teguran tertulis; 46 3. Hakim Terlapor secara bersama-sama dengan para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi Rahasia Rapat Permusyawaratan Hakim dan pembiaran praktik benturan kepentingan para Hakim Konstitusi dalam penanganan perkara dan menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap Hakim Terlapor dan Hakim Konstitusi lainnya. d. Putusan MKMK Nomor: 5/MKMK/L/11/2023, Selasa 07 November 2023 Putusan ini menyangkut Hakim Terlapor, di antaranya: (1) Manahan MP Sitompul; (2) Enny Nurbaningsih; (3) Suhartoyo; (4) Wahiduddin Adams; (5) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh; (6) M. Guntur Hamzah. Dalam Amar Putusan: mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Akhirnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konsitusi Memutuskan bahwa: (1) Para Hakim Terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konsitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan; (2) Menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif kepada Hakim Terlapor. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2008 tentang pemberlakuan deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi bahwa hakim konstitusi seharusnya menaati dan menerapkan ‘the bangalore principle” yang menetapkan prinsip independensi, ketakberpihakan, kepantasan dan kesopanan, kesetaraan, kecakapan dan keseksamaan, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan sebagai kode etik hakim konstitusi beserta penerapannya, digunakan 47 sebagai rujukan dan tolak ukur dalam menilai hakim konstitusi, guna mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, kekesatriaan, sportivitas, kedisiplinan,kerja keras, kemandirian, rasa malu, tanggung jawab, kehormatan serta martabat diri sebagai hakim konstiusi. Oleh karena itu, pelanggaran kode etik yang Para Pemohon jelaskan di atas memiliki koherensi, signifikansi, dan/atau perwujudan dari pelanggaran formil dalam persidangan atau pemeriksaan PUU 90. Adanya Implikasi Putusan MKMK terkait Pelanggaran Kode Etik terhadap Putusan PUU 90 Bahwa mencermati Putusan MKMK a quo, yaitu: (1) Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023, Selasa 07 November 2023; (2) Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023, Selasa 07 November 2023; (3) Putusan MKMK Nomor: 4/MKMK/L/11/2023, Selasa 07 November 2023; (4) Putusan MKMK Nomor 5/MKMK/L/11/2023, Selasa 07 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan dan amar PUU 90, yang dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 169 huruf Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimananya mestinya. 48 Maka kesimpulan sementara terkait amar putusan yang dapat ditarik dari fakta-fakta di atas atau tidak lahirnya Putusan MKMK terkait Pelanggaran Kode Etik terhadap Putusan PUU 90 atau dengan kata lain tidak terjadi pelanggaran kode etik oleh Hakim sebagaimana dalam beberapa Putusan MKMK di atas, kemudian dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 73 dan 74 PMK 2/2021, maka secara logika dalam penarikan kesimpulan, maka amar putusan yang mungkin diputuskan atau diberikan adalah: 1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, dikarenakan tidak memenuhi ketentuan syarat pengajuan permohonan; atau setidak- tidaknya; 2. Menolak Permohonan Pemohon, dikarenakan tidak beralasan menurut hukum; atau setidak-tidaknya; 3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dikarena permohonan tidak jelas atau kabur. F. PETITUM Berdasarkan argumentasi yang telah diuraikan dalam permohonan ini, para Pemohon meyakini Permohonan PUU 90 tidak memenuhi ketentuan syarat formil pengajuan pengajuan Permohonan, untuk itu kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut: DALAM POKOK PERMOHONAN: 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan pembentukan Putusan 90/PUU-XXI/2023 yang memaknai Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan menangguhkan dan/atau membatalkan segala tindakan hukum atau kebijakan hukum yang berkaitan atau sehubungan dengan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109) sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023; 49 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Yang Mulia Hakim Konsitusi Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih, salam hormat kami demi keadilan dan kebajikan. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 15 Januari 2024, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama Russel Butarbutar; 2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP atas nama Utami Yustihasana Untoro; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 357//LL3/KP.07.00/2023 tentang Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Akademik Dosen. Atas Nama Dr. Russel Butarbutar, S.H., S.T., M.H., MM; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3316/LL3/KP.05.01/2022 tentang Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Akademik Dosen. Atas Nama Utami Yustihasana Untoro, S.H., M.H; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Tugas Nomor: 090/Dekan.FH UBK/S.Tug/XI/2023; 10. Bukti P-10 : Salinan tangkapan layar DPT Russel Butarbutar; 11. Bukti P-11 : Salinan tangkapan layar DPT Utami Y. Untoro. 50 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu jenis pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Sedangkan, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang- Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, secara umum, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 51 pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan lebih lanjut apakah permohonan para Pemohon merupakan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya, Mahkamah terlebih dahulu perlu menguraikan hal-hal sebagai berikut: [3.2.1] Bahwa dalam menentukan ada atau tidaknya kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sangat tergantung pada objek permohonan yang diajukan, apakah masuk atau sesuai dengan lingkup yurisdiksi Mahkamah sebagaimana telah diuraikan dalam Paragraf [3.1] di atas. Terhadap hal demikian, ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menyatakan, “Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.” [3.2.2] Bahwa objek permohonan para Pemohon secara faktual adalah pengujian formil undang-undang, in casu Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 terhadap UUD 1945 dan UU 48/2009. Akan tetapi setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon, secara substansi ternyata permohonan para Pemohon sejatinya adalah menguji (review) kembali secara materiil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023 yang telah memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017. [3.2.3] Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Mahkamah telah menentukan pendiriannya sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Januari 2024, khususnya dalam Paragraf [3.2] dan Paragraf [3.3] sebagai berikut: 52 [3.2] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, UUD 1945 memang tidak mengatur tentang hal tersebut, meskipun begitu, menurut Mahkamah dengan adanya pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, maka hal tersebut memiliki konsekuensi yuridis bahwa hanya Mahkamah Konstitusi sendiri yang dapat menjadi “mahkamah banding” apabila pencari keadilan ingin kembali menguji sebuah norma undang-undang yang telah pernah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut menurut Mahkamah, tidak hanya berlaku untuk pengujian undang-undang, in casu putusan Mahkamah yang sifatnya terkait dengan materi sebuah undang-undang namun juga dapat diberlakukan untuk pengujian pembentukan undang-undang, in casu proses pengambilan putusan Mahkamah yang secara formil “dianggap” cacat formil dan/atau prosedural, in casu jika dikaitkan dengan putusan MKMK. [3.3] Menimbang bahwa menurut Mahkamah para Pemohon dalam permohonannya dalam menguraikan tentang Kewenangan Mahkamah untuk dapat melakukan pengujian formil terhadap norma pasal yang telah pernah diputus telah mengaitkan dengan putusan MKMK yakni putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah upaya pengujian formil atas Pasal 169 huruf q UU 7/2017 pasca Putusan Mahkamah dalam Perkara 90/PUU-XXI/2023 relevan untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU/VII/2009, dan pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan berikutnya berkaitan dengan pengujian formil undang-undang, oleh karena para Pemohon dalam permohonan a quo mengajukan permohonan untuk melakukan “Pengujian Formil Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023 terhadap UUD 1945 dan UU 48/2009” (vide Perihal Perbaikan Permohonan para Pemohon halaman 1), dan karena ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 merupakan bagian dari undang-undang, maka terlepas secara substansi formil dari pembuatan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang dibuat oleh Mahkamah sebagaimana dalil para Pemohon melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang “dianggap” cacat formil beralasan menurut hukum atau tidak, disebabkan putusan tersebut memberikan pemaknaan terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang dalam batas penalaran yang wajar, hal demikian beririsan dengan pengujian materiil terhadap norma pasal a quo yang telah dimaknai oleh Mahkamah. Terlebih lagi, permohonan a quo dapat dipahami sebagai cara lain para Pemohon untuk menguji kembali Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang telah diberi pemaknaan baru melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian mengenai objek permohonan para Pemohon dikaitkan dengan pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023 di atas, karena permohonan para Pemohon adalah menguji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah 53 memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang dianggap cacat formil oleh para Pemohon. Artinya, penilaian atas cacat formil dimaksud berkelindan dengan materi Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang merupakan bagian undang-undang yang dinilai konstitusionalitasnya terhadap UUD 1945, terlepas dari substansi permohonan para Pemohon, menurut Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Tenggang Waktu Pengujian Formil [3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah berpendapat oleh karena secara substansi permohonan para Pemohon sejatinya bukan merupakan pengujian formil dalam arti menguji secara formil tata cara pembentukan undang-undang, sehingga menurut Mahkamah tidak relevan untuk menggunakan tenggat waktu pengajuan pengujian formil sebagaimana pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.3.5] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022 yang telah menegaskan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 adalah diajukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (LN dan TLN). Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 54 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.7] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2010 serta putusan-putusan selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hukum dalam hal pengujian formil undang-undang, Mahkamah telah berpendirian sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masayarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di 55 pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kedudukan hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] sampai dengan Paragraf [3.7] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengkualifikasikan diri sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Karno. 2. Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya hubungan pertautan langsung antara para Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon menjelaskan sebagai berikut: a. Bahwa para Pemohon yang berprofesi sebagai dosen fakultas hukum selain memiliki tugas dan fungsi yaitu: pendidikan hukum, penelitian hukum, pengabdian ke masyarakat, pengembangan profesionalisme, serta menumbuhkan etika dan tanggung jawab sosial, juga memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam kontestasi pemilihan umum di Indonesia; b. Bahwa para Pemohon beranggapan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan perdebatan tentang batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang berpotensi menimbulkan konflik dan/atau keresahan di masyarakat. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki hak sekaligus kewajiban hukum untuk memberikan penjelasan dan pemahaman yang sahih tentang isu hukum tersebut dihubungkan dengan fungsi Mahkamah sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution); 56 [3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya kemudian dikaitkan dengan syarat kedudukan hukum para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, serta bukti surat/tulisan mengenai kepemilikan e-KTP masing- masing Pemohon [vide bukti P-1 dan bukti P-2] yang diliengkapi dengan surat tugas Nomor: 090/Dekan.FHUBK/S.Tug/XI/2023, tanggal 09 November 2023 [vide bukti P-7 sampai dengan bukti P-9] dan bukti para Pemohon telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [vide bukti P-10 dan bukti P-11], terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas tentang tata cara pembentukan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan menggunakan cara pengujian formil yang tidak dapat dilepaskan dari irisan dengan pengujian materiil sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai, para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Selain itu, para Pemohon juga telah pula menguraikan secara spesifik dan potensial adanya hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya dengan proses pembentukan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menurut para Pemohon tidak sesuai dengan UUD 1945 dan UU 48/2009. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil mengenai inkonstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas pembentukan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil 57 permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi para Pemohon selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak memenuhi syarat formil karena bertentangan dengan Pasal 20, Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 17 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 48/2009, Pasal 2 UU MK, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 13/2022 serta Pasal 2 ayat (3) PMK 2/2021. 2. Bahwa menurut para Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 harus menjamin due process of law dengan cara meminimalisir atau bahkan meniadakan kepentingan politik dalam proses pembuatan kebijakan/putusan. 3. Bahwa menurut para Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah cacat secara formil karena sebenarnya Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang objek permohonannya merupakan bagian dari opened legal policy. 4. Bahwa menurut para Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah cacat secara formil karena pemohon dalam perkara a quo tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan permohonannya tidak jelas atau kabur. 5. Bahwa menurut para Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah cacat secara formil karena tidak memenuhi prosedur beracara dalam pengujian undang-undang sebagaimana telah ditentukan dalam PMK 2/2021. 6. Bahwa selain itu menurut para Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah cacat secara formil karena terdapat pelanggaran kode etik sebagaimana Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023 sampai dengan Nomor 5/MKMK/L/11/2023. Bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon tersebut, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar: 1. Menyatakan pembentukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 yang memaknai Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 58 2. Menyatakan menangguhkan dan/atau membatalkan segala tindakan hukum atau kebijakan hukum yang berkaitan atau sehubungan dengan Pasal 169 huruf q UU 7/2017; [3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 15 Januari 2024 (sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara). [3.13] Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan para Pemohon telah jelas, menurut Mahkamah, tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.14] Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil para Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.11] di atas, isu konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah cacat secara formil sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Berkenaan dengan hal itu, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian formil Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Januari 2024 yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Oleh karena itu, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 2/2021); 59 [3.15] Menimbang bahwa Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: Pasal 60 UU MK (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang- Undang yang telah diuji, tidak dapat diajukan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon, ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan a quo, yaitu Pasal 20, Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 17 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 48/2009, Pasal 2 UU MK, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 13/2022 serta Pasal 2 ayat (3) PMK 2/2021. Sementara itu, dalam Permohonan Nomor 145/PUU-XXI/2023 dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 17 ayat (5) dan ayat (6) UU 48/2009. Oleh karena itu, dengan adanya perbedaan alasan pengujian, dalam permohonan a quo telah ternyata terdapat dasar pengujian yang berbeda dibandingkan dengan dasar pengujian dalam Permohonan Nomor 145/PUU- XXI/2023. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil inkonstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, menurut Mahkamah, telah terbukti terdapat perbedaan dasar pengujian yang berbeda, sehingga permohonan a quo dapat diajukan kembali. [3.16] Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan a quo dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan perihal Putusan 60 Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang didalilkan para Pemohon adalah cacat secara formil sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap isu konstitusionalitas tersebut, Mahkamah akan membagi pertimbangan hukum menjadi tiga bagian, yaitu (i) pengujian konstitusionalitas kembali; (ii) konstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017; dan (iii) keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. [3.17] Menimbang bahwa terkait dengan pengujian konstitusionalitas kembali terhadap norma yang telah atau pernah diputus, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengutip kembali pendirian Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Desember 2023 sebagaimana telah dipertimbangkan juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Januari 2024 sebagai berikut: [3.12.2] Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut, jika dikaitkan dengan ketentuan norma Pasal 10 dan Pasal 47 UU MK serta Pasal 77 PMK 2/2021, maka Mahkamah berpendapat Putusan a quo adalah putusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yang mengandung makna terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum. Hal tersebut dikarenakan, Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan konstitusi di Indonesia tidak mengenal adanya sistem stelsel berjenjang yang mengandung esensi adanya peradilan secara bertingkat yang masing- masing mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi oleh badan peradilan di atasnya terhadap putusan badan peradilan pada tingkat yang lebih rendah sebagai bentuk “upaya hukum”. Demikian halnya dengan sifat daripada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal tersebut juga menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku dan mengikat serta harus dipatuhi oleh semua warga negara termasuk lembaga negara sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanpa adanya syarat apapun. Oleh karena itu, dengan berlakunya ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, sebagai konsekuensi yuridisnya, jika ada subjek hukum atau pihak tertentu yang berpendapat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat hal-hal yang masih dirasakan adanya persoalan konstitusionalitas norma terhadap isu konstitusionalitas yang telah diputuskan atau dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dapat mengajukan pengujian inkonstitusionalitas norma 61 dimaksud kepada Mahkamah Konstitusi sepanjang tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK maupun Pasal 78 PMK 2/2021, atau dapat meminta untuk dilakukan legislative review dengan cara mengusulkan perubahan kepada pembentuk undang-undang. [3.17.1] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah jelas pendirian Mahkamah terkait dengan kedudukan dan sifat dari Putusan Mahkamah yaitu adalah pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat sehingga upaya hukum yang dapat ditempuh atas persoalan inkonstitusionalitas norma yang telah diputuskan oleh Mahkamah adalah melalui pengujian konstitusionalitas kembali norma dimaksud kepada Mahkamah sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK 2/2021. Selain itu, upaya lain yang dapat ditempuh adalah dengan cara mengusulkan perubahan norma kepada pembentuk undang-undang (legislative review) sepanjang tidak bertentangan dengan putusan. Upaya pengajuan konstitusionalitas kembali norma yang telah diputus oleh Mahkamah adalah pengujian materiil yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Artinya, Mahkamah hendak menegaskan, upaya terhadap putusan Mahkamah tersebut adalah masih dalam kerangka dan batasan-batasan konstitusional (constitutional boundaries) berdasarkan norma dalam UUD 1945. [3.17.2] Bahwa dalam praktik pengujian kembali norma yang sebelumnya telah diputus oleh Mahkamah secara materiil telah sering dilakukan oleh Mahkamah. Berdasarkan pengalaman Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian kembali konstitusionalitas suatu norma yang sebelumnya telah diputus oleh Mahkamah tersebut telah memberikan ruang bagi Mahkamah untuk melakukan koreksi atas pertimbangan hukum dalam putusan sebelumnya sesuai dengan nilai keadilan yang terikat dalam dimensi ruang dan waktu pada saat proses pemeriksaan dan pembuatan putusan tersebut. Dalam hal ini, Hakim menjalankan salah satu tugasnya mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, supaya putusan Mahkamah dapat menjadi instrumen dalam mewujudkan konstitusi yang hidup dalam masyarakat (living constitution). Dinamika hukum demikian yang selalu dipertahankan dan dilestarikan oleh Mahkamah dalam rangka mengikuti tuntutan, kebutuhan dan perubahan masyarakat dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu, terdapat Putusan Mahkamah yang mengubah pendirian Mahkamah dalam putusan sebelumnya 62 terhadap konstitusionalitas norma yang sama sepanjang memiliki alasan konstitusional yang kuat atau fundamental untuk berubah dibandingkan dengan pertimbangan hukum putusan sebelumnya. Namun, adakalanya Mahkamah justru menguatkan pendiriannya dalam putusan sebelumnya atau sekedar menyatakan pertimbangan dalam putusan sebelumnya berlaku secara mutatis mutandis. Kesemua bentuk manisfestasi atas pengujian konstitusionalitas kembali secara materiil tersebut bergantung pada kebutuhan dan perubahan serta kondisi hukum yang terjadi dalam masyarakat. [3.17.3] Bahwa berbeda dengan pengujian kembali secara materiil sebagaimana diuraikan di atas, permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas kembali secara formil norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Artinya para Pemohon lebih mempermasalahkan proses pembentukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menurut para Pemohon cacat prosedural. Terhadap dalil para Pemohon demikian, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023, khususnya pada Sub- paragraf [3.16.2] sebagai berikut: [3.16.2] Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan agar Mahkamah dapat melakukan judicial activism dan menggunakan hukum progresif sebagai pendekatan utama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo sebagai salah satu pendekatan yang juga dikenal dan dianut dalam UUD 1945 yakni dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, di mana kedua pasal tersebut telah menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman tidak hanya menegakkan hukum, namun juga keadilan. Terhadap dalil a quo, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menegaskan jika permohonan a quo dipandang/dinilai sebagai pengujian formil, quod non, karena beririsan dengan pengujian materiil hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021 sebagai berikut: [3.15.1] bahwa pengujian formil (formeele toetsing) adalah pengujian atas suatu produk hukum yang didasarkan atas proses pembentukan undang-undang. Secara umum, kriteria yang dapat dipakai untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang dari segi formilnya adalah sejauh mana undang-undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (appropriate form), oleh institusi yang tepat (appropriate institution), dan menurut prosedur yang tepat (appropriate procedure). Jika dijabarkan dari ketiga kriteria ini, pengujian formil dapat mencakup: 63 a. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang; b. pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-undang; c. pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil; Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, permohonan pengujian formil seperti yang didalilkan oleh para Pemohon yakni pengujian formil terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah hal yang belum dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. Terlebih lagi, Mahkamah tidak mungkin mempersamakan proses pembentukan undang- undang dengan proses pengambilan putusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) ketika memutus untuk menilai konstitusionalitas norma yang sejatinya merupakan bagian materiil dari suatu undang-undang. Namun demikian, terlepas dari argumentasi para Pemohon yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perjalanannya seringkali melakukan langkah hukum yang progresif seperti dengan menyatakan sebuah norma dalam undang-undang konstitusional secara bersyarat ataupun inkonstitusional secara bersyarat, menurut Mahkamah hal tersebut tidak dapat dijadikan patokan untuk juga dijadikan acuan dalam memutus perkara, termasuk permohonan a quo. Dalam hal ini, Mahkamah seyogianya lebih cermat dan hati-hati dalam menilai suatu norma undang-undang karena masing-masing mempunyai karakter yang berbeda. Lebih lanjut, menurut Mahkamah, pola pengujian formil terhadap suatu norma yang merupakan hasil dari sebuah putusan Mahkamah Konstitusi selain tidak lazim juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baru sehingga kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 yang seharusnya Mahkamah jaga sebagai the guardian of constitution malah justru terabaikan. Dalam keadaan demikian, khusus persoalan a quo, Mahkamah pada akhirnya harus dapat menahan diri untuk tidak aktif melakukan langkah hukum progresif ataupun melakukan judicial activism sebagaimana yang diinginkan oleh para Pemohon. Oleh karena itu, melalui putusan a quo, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, langkah judicial activism tidak dapat serta merta dijadikan sebagai penilaian untuk memenuhi “desakan” para pencari keadilan. Terlebih, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 telah ditegaskan bahwa jika terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi masih terdapat persoalan inkonstitusionalitas norma, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah dinyatakan sebagai Putusan yang telah final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, terhadap hal tersebut dapat dilakukan permohonan pengujian kembali di Mahkamah Konstitusi maupun melalui perubahan undang-undang (legislative review). [3.17.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai terdapat kesamaan, baik dalam hal uraian dalil permohonan 64 maupun permasalahan utama, antara permohonan para Pemohon a quo dengan permohonan dalam Perkara Nomor 145/PUU-XXI/2023 karena bentuk pengujian formil yang demikian adalah meletakkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara diametral dengan UUD 1945, UU MK, UU 48/2009 hingga PMK 2/2021 berkenaan dengan proses persidangan dan pembentukan putusan oleh Mahkamah. Terhadap permasalahan demikian, Mahkamah berpandangan tetap menahan diri untuk tidak aktif melakukan langkah hukum progresif ataupun melakukan judicial activism dengan membuka ruang koreksi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Berkenaan dengan pendirian Mahkamah tersebut, terdapat dua orang Hakim Konstitusi yang memberikan alasan berbeda (concurring opinion) yaitu Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023 sepanjang berkenaan dengan pengujian kembali konstitusionalitas secara formil, sebagaimana diinginkan para Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mutatis mutandis berlaku terhadap dalil permohonan para Pemohon a quo. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.18] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempermasalahkan kembali konstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023, Mahkamah perlu mengutip kembali pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang juga dikutip kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023 sebagai berikut: [3.13.3] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan konsekuensi yuridis dari pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.13.2] di atas, tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sejalan dengan pendirian MKMK dalam Putusannya Nomor 2/2023 tersebut. Oleh karena itu, jika menurut Pemohon adanya putusan MKMK yang menyatakan oleh karena salah satu Hakim Konstitusi telah terbukti melanggar etik dan berkesimpulan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengandung intervensi dari luar, adanya konflik kepentingan, menjadi putusan cacat hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengandung pelanggaran prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 48/2009 dan Putusan MKMK No. 2/2023, ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 47 UU MK serta Pasal 65 66 ayat (3) dan Pasal 77 PMK 2/2021, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 mengandung intervensi dari luar, adanya konflik kepentingan, menjadi putusan cacat hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengandung pelanggaran prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak serta merta dapat dibenarkan. [3.13.4] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana pada Subparagraf [3.13.3] di atas, oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka sekiranya masih terdapat persoalan konstitusionalitas norma sebagaimana yang dipersoalkan oleh Pemohon dan dengan pertimbangan sebagaimana pendirian Mahkamah pada sebagian besar putusan-putusan sebelumnya yang berpendirian pada umumnya berkenaan dengan penentuan batas usia merupakan wilayah kewenangan pembentuk undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Oleh karena itu, terhadap persoalan dalam permohonan a quo-pun, Mahkamah memandang tepat jika hal ini diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menilai dan merumuskannya. [3.14.1.3] … Sekalipun telah terdapat pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, jika diperlukan, pembentuk undang-undang tetap memiliki wewenang untuk merevisi atau menyesuaikan lebih lanjut terkait dengan elected official tersebut untuk kemudian disejajarkan atau dialternatifkan dengan batas usia minimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Penyesuaian tersebut menjadi wajar agar posisi atau jabatan presiden dan wakil presiden memiliki kesepadanan yang tidak begitu jauh dengan elected official yang akan disejajarkan dengan jabatan presiden dan wakil presiden. Sebab, jabatan Presiden merupakan jabatan tertinggi kekuasaan pemerintahan negara (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945), penting dan strategis dalam suatu negara demokrasi konstitusional dengan sistem presidensial … Oleh karena adanya hierarki dalam jenjang pemerintahan tersebut, syarat batas usia untuk menjadi presiden, gubernur, bupati/walikota pun dibuat secara berjenjang. Untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yakni berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun (Pasal 169 huruf q UU 7/2017), calon gubernur/wakil gubernur berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, dan calon bupati/wakil bupati serta calon walikota/wakil walikota berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun [Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang]. Desain politik hukum pembentuk undang-undang membuat tingkatan batas usia seperti ini boleh jadi dimaksudkan untuk mengakomodir apabila ada kemungkinan seseorang menjalani jenjang karier sebagai kepala daerah dimulai dari tingkatan yang paling bawah, yakni kota, kabupaten, dan provinsi. Artinya, saat seseorang yang menjadi bupati atau walikota di usia 66 25 (dua puluh lima) tahun maka dalam waktu 1 (satu) periode kepemimpinannya sebagai bupati atau walikota ia sudah berusia 30 (tiga puluh) tahun, sehingga dalam waktu hanya satu periode ia dapat mengikuti kontestasi pemilihan Gubernur. Setelah 2 (dua) periode menjadi Gubernur, ia dapat mengikuti kontestasi pemilihan Presiden. Jenjang dan tahapan karier seperti ini penting untuk dibangun agar memberikan pengalaman dan pengetahuan dalam memimpin suatu daerah dengan beragam permasalahannya, sehingga diharapkan tatkala seorang kepala daerah menaikan level status kepemimpinannya pada tingkat yang lebih tinggi, ia sudah sangat siap dan matang. Misal, seseorang yang semula menjabat gubernur kemudian mencalonkan diri menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Di sisi lain, tantangan sebagai presiden dan wakil presiden, lebih rumit dan kompleks di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, multi- etnik, dan multikultur dengan segudang permasalahan baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Terlebih lagi, dalam menghadapi tantangan global yang cepat berubah. Oleh karena itu, sosok calon presiden dan calon wakil presiden haruslah figur yang matang secara emosional, kompeten secara fisik maupun mental, dan intelek dalam pemikiran serta haruslah figur yang dapat menjadi katalisator pemersatu bangsa. Oleh karena itu, jika diperlukan perubahan terhadap rumusan alternatif syarat batas usia minimal menjadi calon presiden atau calon wakil presiden maka berdasarkan penalaran yang wajar adalah dapat dipilih pernah menjabat sebagai gubernur yang persyaratannya kemudian ditentukan lebih lanjut oleh pembentuk undang-undang sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka (opened legal policy). [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, upaya menyesuaikan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, atau upaya menyepadankan dengan pejabat negara atau penyelenggara negara (public official), dan termasuk menyepadankan atau mengalternatifkan dengan jabatan yang berasal dari hasil pemilihan umum (elected official) masih tetap merupakan dan berada di ranah pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan, dalam hal pembentuk undang-undang akan menyesuaikan dengan semua pilihan tersebut, perubahan atas UU 7/2017 diberlakukan untuk Pemilihan Umum 2029 dan pemilihan umum setelahnya. Oleh karena itu, ke depan, jika pembentuk undang-undang akan melakukan perubahan terhadap ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 agar merujuk pada kriteria pembatasan-pembatasan tersebut. [3.18.1] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum Mahkamah di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah bersifat final dan mengikat serta menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan lebih lanjut norma persyaratan usia minimal calon presiden dan wakil presiden apabila akan melakukan perubahan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 67 termasuk ketika pembentuk undang-undang akan menyepadankan usia minimal 40 tahun dengan pejabat negara atau penyelenggara negara (public official), dan termasuk menyepadankan atau mengalternatifkan dengan jabatan yang berasal dari hasil pemilihan umum (elected official). Oleh karena itu, terlepas dari dalil para Pemohon yang justru lebih memberikan pendapatnya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, mulai dari Mahkamah yang tidak berwenang mengadili, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, hingga adanya kesalahan prosedur penarikan/pencabutan permohonan, menurut Mahkamah, tujuan permohonan para Pemohon yang menginginkan adanya penafsiran kembali terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 sesungguhnya telah terakomodir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023. [3.18.2] Bahwa selain itu, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon a quo, Mahkamah menilai, meskipun Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 merupakan perkara pengujian undang-undang secara materiil, akan tetapi secara prinsip, substansi Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang sedang dipersoalkan oleh para Pemohon pada pokoknya telah dijawab oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU- XXI/2023 a quo, mutatis mutandis berlaku juga untuk menilai permohonan a quo. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.19] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 adalah cacat secara formil karena terdapat pelanggaran kode etik sebagaimana Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 sampai dengan Nomor 5/MKMK/L/11/2023 dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 UU 48/2009. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah perlu mengutip kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 dan juga dikutip kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023 sebagai berikut: “ … Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, di mana terhadap ketentuan norma Pasal 169 huruf q 68 UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga norma selengkapnya menjadi: “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Oleh karena itu, berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan putusan badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir, serta putusannya bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum, maka terhadap ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 secara yuridis dan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah norma sebagaimana yang telah dilakukan pemaknaan oleh Mahkamah tersebut. Oleh karena itu, permasalahan selanjutnya yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengandung persoalan inkonstitusionalitas ataukah tidak, jika dikaitkan dengan adanya Putusan MKMK 2/2023 dan ketentuan Pasal 17 UU 48/2009, Pasal 10 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 47 UU MK, serta Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 77 PMK 2/2021. [3.13.2] Bahwa terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati bagian pertimbangan Putusan MKMK Nomor 2/2023, halaman 358, yang menyatakan: “Namun demikian, Putusan 90/PUU-XXI/2023 tersebut telah berlaku secara hukum (de jure). Dalam hal ini, Majelis Kehormatan harus dan tetap menjunjung tinggi prinsip res judicata pro veritate habitur dan tidak boleh memberi komentar bahkan menilai substansi putusan dimaksud oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.” Dari pertimbangan Putusan MKMK dimaksud, telah membuktikan dan menegaskan bahwa MKMK tidak sedikitpun memberikan penilaian bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah cacat hukum, tetapi justru menegaskan bahwa Putusan dimaksud berlaku secara hukum dan memiliki sifat final dan mengikat. Oleh karena itu, hal ini jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (6) UU 48/2009, adanya Putusan MKMK pada bagian kesimpulan pada halaman 380, yang menyatakan: 1. Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi, in casu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. 2. Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. 3. … Hal tersebut juga membuktikan dan menegaskan bahwa MKMK telah berpendirian, penilaian sah atau tidak sahnya putusan yang disebabkan adanya pelanggaran kode etik khususnya berkaitan dengan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 48/2009, tidak dapat diterapkan untuk menilai putusan dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi termasuk, in casu menilai sah atau tidak sahnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. [3.13.3] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan konsekuensi yuridis dari pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.13.2] di atas, tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sejalan dengan pendirian MKMK dalam Putusannya Nomor 2/2023 tersebut. 69 Oleh karena itu, jika menurut Pemohon adanya putusan MKMK yang menyatakan oleh karena salah satu Hakim Konstitusi telah terbukti melanggar etik dan berkesimpulan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengandung intervensi dari luar, adanya konflik kepentingan, menjadi putusan cacat hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengandung pelanggaran prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 48/2009 dan Putusan MKMK No. 2/2023, ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 47 UU MK serta Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 77 PMK 2/2021, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengandung intervensi dari luar, adanya konflik kepentingan, menjadi putusan cacat hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengandung pelanggaran prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak serta merta dapat dibenarkan. [3.13.4] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana pada Sub-paragraf [3.13.3] di atas, oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka sekiranya masih terdapat persoalan konstitusionalitas norma sebagaimana yang dipersoalkan oleh Pemohon dan dengan pertimbangan sebagaimana pendirian Mahkamah pada sebagian besar putusan-putusan sebelumnya yang berpendirian pada umumnya berkenaan dengan penentuan batas usia merupakan wilayah kewenangan pembentuk undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Oleh karena itu, terhadap persoalan dalam permohonan a quo-pun, Mahkamah memandang tepat jika hal ini diserahkan kepada pembentuk undang- undang untuk menilai dan merumuskannya.” Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, meskipun telah terdapat Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 sampai dengan Nomor 5/MKMK/L/11/2023, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 48/2009, tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menilai sah atau tidak sahnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Artinya, Mahkamah ingin menegaskan setiap putusan Mahkamah adalah sah sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, meskipun secara faktual, terdapat salah seorang Hakim Konstitusi yang ikut memutus perkara tersebut terbukti telah melanggar etik. Dengan demikian, telah terang, tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon. Berkenaan dengan hal ini, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang juga dikutip kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023 a quo, juga mutatis mutandis berlaku untuk menilai permohonan a quo. 70 [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, proses pengambilan keputusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dipertentangkan dengan UU 48/2009, UU MK, atau bahkan dengan PMK 2/2021. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 tidak mengandung kecacatan formil sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan karenanya permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.21] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 71 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 15.31 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 72 ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahadian Prima Nugraha