153/PUU-XXIII/2025

KETETAPAN Nomor 153/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 22 Agustus 2025, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia atas nama Rinaldi Putra, S.H., Lefrand Othniel Kindangen, S.H., Muhammad Chamdani, dan Panca Putra Dwi Estri, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Agustus 2025 memberi kuasa kepada Boyamin, S.H., Kurniawan Adi Nugroho, S.H., Rudy Marjono, S.H., Marselinus Edwin Hardhian, S.H., Ardian Pratomo, S.H., Irvan Ardiansyah, S.H., dan Muhammad Nurfikri, S.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Agustus 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 155/PUU/PAN.MK/ AP3/08/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 22 Agustus 2025 dengan Nomor 153/PUU-XXIII/2025 perihal Pengujian Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 2 (UU 39/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (4) dan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 153/PUU-XXIII/2025, Mahkamah telah menerbitkan: 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 153.153/PUU/TAP.MK/Panel/08/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 153/PUU-XXIII/2025, bertanggal 22 Agustus 2025; 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 153.153/PUU/TAP.MK/HS/08/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 153/PUU-XXIII/2025, bertanggal 22 Agustus 2025; c. bahwa pada tanggal 29 Agustus 2025, Mahkamah telah menerima surat dari para Pemohon perihal Penarikan Permohonan Nomor 153/PUU-XXIII/2025, bertanggal 29 Agustus 2025; d. bahwa pada tanggal 1 September 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan sekaligus meminta konfirmasi perihal pencabutan atau penarikan permohonan a quo yang dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya kuasa hukum para Pemohon membenarkan perihal pencabutan atau penarikan 3 Permohonan Nomor 153/PUU-XXIII/2025 dengan alasan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang amarnya menyatakan Pasal 23 UU 39/2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sehingga menyebabkan objek permohonan para Pemohon menjadi hilang dan tidak relevan lagi untuk dilanjutkan [vide Risalah Sidang, tanggal 1 September 2025, hlm 2]; e. bahwa terhadap pencabutan atau penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”; f. bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 3 September 2025 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Nomor 153/PUU- XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; g. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon. Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. MENETAPKAN: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 153/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 153/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.41 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, 5 Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas dan Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Ery Satria Pamungkas