153/PUU-XXII/2024

KETETAPAN Nomor 153/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 14 Oktober 2024, yang diajukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia bernama Muhammad Subhan Karantu yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Oktober 2024 memberikan kuasa kepada Muhammad Qabul Nusantara, S.H., M.H., Febriansyah Ramadhan, S.H., M.H., Sunarto Efendi, S.H., dan Bayu Yusya Uwaiz Al Khorni, S.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Oktober 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 149/PUU/ PAN.MK/AP3/10/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan Nomor 153/PUU-XXII/2024 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 2 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Perkara Nomor 153/PUU-XXII/2024 tersebut Mahkamah telah menerbitkan: 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 153.153/PUU/TAP.MK/Panel/10/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 153/PUU-XXII/2024, bertanggal 23 Oktober 2024; 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 153.153/PUU/TAP.MK/HS/10/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 153/PUU-XXII/2024, bertanggal 23 Oktober 2024; c. bahwa terhadap perkara a quo, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya; d. bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, Kepaniteraan Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon perihal Pencabutan Permohonan Pengujian Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 3 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; e. bahwa pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan dan sekaligus konfirmasi perihal pencabutan permohonan perkara a quo yang dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya Pemohon memohon untuk mencabut Perkara Nomor 153/PUU-XXII/2024 [vide risalah sidang tanggal 25 November 2024 hlm. 1]; f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”; g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 25 November 2024 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 153/PUU-XXII/2024 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon; 4 Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. MENETAPKAN: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 153/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 153/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. 5 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan, Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh lima, bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.08 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan, Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 6 ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Muchtar Hadi Saputra