153/PUU-XXI/2023

PUTUSAN Nomor 153/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Rega Felix Alamat : Pamulang Permai 1 Blok A57/52, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 03 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 November 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 147/PUU/PAN.MK/AP3/11/2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 153/PUU-XXI/2023 pada 15 November 2023, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada 18 Desember 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1.1. Bahwa dalam perubahan kedua UUD 1945, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 2 peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 1.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, hal mana juga didasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Dan juga telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang- Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK); 1.4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 3 1.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan kewenangan pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; 1.6. Bahwa Permohonan Pemohon menguji Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 23 ayat (1) huruf d, dan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU MK yang berbunyi: Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK “Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: … d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;” Pasal 23 ayat (1) huruf d UU MK “Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: … d. dihapus; atau” Pasal 26 ayat (1) huruf b UU MK “Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum: … b. dihapus.” terhadap UUD 1945: Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 4 Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. 1.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini; 2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara.”; 2.2. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 2.3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut: “a. ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 5 d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”; Selanjutnya terhadap kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas, akan diuraikan sebagai berikut: Hak Konstitusional Pemohon Yang Diberikan Oleh UUD 1945 2.4. Bahwa Pemohon merupakan seorang pemuda yang memiliki ambisi untuk membangun negara. Karena itu, Pemohon memiliki hak konstitusional berupa hak untuk membela negara, hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil dalam mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi hakim konstitusi sebagaimana yang telah dilindungi oleh Pasal 27 ayat (3) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, dan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945; Anggapan Kerugian Konstitusional Akibat Berlakunya Norma Pasal A Quo 2.5. Bahwa Pemohon merupakan pemuda perorangan warga negara Indonesia (Bukti P-3) dan merupakan alumni fakultas hukum dengan program kekhususan Hukum Tata Negara (HTN) (Bukti P-4) yang berprofesi di bidang hukum sebagai advokat (Bukti P-5). Pemohon selalu mendaftarkan diri untuk dapat bekerja di pemerintahan untuk mengabdikan diri Pemohon dalam membela negara, namun belum mendapatkan kesempatan yang sama. Saat ini, Pemohon berada dalam “usia tanggung” (33 tahun) untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusan HTN. Setelah hampir 10 tahun mencoba dan berulang kali gagal melamar kerja di Pemerintahan, dan terakhir ditolak menjadi pegawai BI. Setelah itu, Pemohon merenung bagaimana cara Pemohon mengabdikan diri untuk negara ketika kerap ditolak oleh lembaga pemerintahan/negara, dalam renungan Pemohon tersirat mungkin saja kelak suatu saat nanti menjadi hakim konstitusi. Setelah itu, Pemohon menyadari telah menempuh pendidikan magister (Bukti P-6), selain itu, Pemohon telah bekerja di bidang hukum semenjak Oktober 2013 terlebih 6 pertama kali bekerja berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi (Bukti P-7). Mungkin saja jika diakumulasi kalau dihitung-hitung sudah cukup lama, sehingga Pemohon sedang mempersiapkan untuk pendidikan jenjang doktor S3 dan terus bekerja sehingga dapat memenuhi minimum degree of maturity and experiences. Jika dipikirkan, syarat dalam UU No. 24 Tahun 2003 lebih rendah dari syarat dalam UU No. 7 Tahun 2020, sehingga jika mengacu syarat aturan lama, Pemohon hanya tinggal sedikit lagi untuk memenuhi syarat yang diperlukan. Namun, melalui UU No. 7 Tahun 2020 syarat yang diperlukan dibuat semakin tinggi. Hal ini tentu membutuhkan rasionalitas yang jelas karena hakim konstitusi yang diangkat dengan syarat UU No. 24 Tahun 2003 ternyata terbukti berintegritas. Di sisi lain, secara faktual, Pemohon ternyata telah memenuhi sebagian perjalanan untuk mencapai syarat-syarat yang telah ditentukan untuk menjadi hakim konstitusi; 2.6. Bahwa lalu Pemohon berhitung-hitung andaikan Pemohon telah menempuh S3 dan andaikan ternyata jika diakumulasi memiliki pengalaman kerja 15 tahun di bidang hukum pada usia 38 tahun, lalu apa yang harus Pemohon lakukan untuk menunggu sampai 55 tahun? Untuk bekerja di pemerintahan saja Pemohon selalu ditolak, bagaimana jika setelah lulus S3 lalu Pemohon kembali melamar kerja untuk menjadi pegawai pemerintahan ternyata ditolak karena alasan yang tidak masuk akal. Sehingga, bagaimana Pemohon harus menunggu sampai usia 55 tahun? Akhirnya Pemohon mencoba untuk mencari rasionalitas munculnya bilangan angka 55 tersebut sepanjang hari, namun tidak menemukan. Pemohon berandai-andai rumus apa yang digunakan oleh Pembentuk UU sampai dapat melakukan inferensi kepada angka 55. Karena Pemohon terbingung dengan hal tersebut, maka kebingungan Pemohon adalah kerugian konstitusional Pemohon karena mengganggu aktivitas sehari-hari Pemohon; 2.7. Bahwa di sisi lain, melihat tren perkembangan judicial review di Mahkamah Konstitusi, banyak sekali pemuda-pemudi aktif yang bersemangat menjaga konstitusi dengan pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Bahkan, terdapat guru besar bidang ilmu hukum seperti Profesor 7 Ibnu Sina Chandranegara yang diangkat pada usia 33 tahun. Hal ini menunjukan kemurnian berfikir dengan semangat memperjuangkan kebenaran membawa dinamika baru dalam sistem ketatanegaraan. Pikiran yang bebas dan merdeka membawa sikap yang “enteng” untuk membela kebenaran tanpa ada beban politik atau afiliasi yang berkaitan dengan kekuasaan. Antusiasme ini sangat nyata terjadi di Mahkamah Konstitusi. Hal ini tentu sangat cocok dengan sifat hakim konstitusi yang independen dan negarawan. Jika kita melihat sejarah, kita ketahui sendiri Soekarno menuliskan pledoi yang sangat berpengaruh berjudul “Indonesia Menggugat” pada usia 29 tahun. Founding fathers kita sejak usia muda terbiasa dengan perdebatan filsafat mengenai negara hingga tercermin dalam perdebatan BPUPK yang sarat akan nilai intelektual. Namun, sayangnya ada masa pemikiran-pemikiran kita kosong akibat suatu rezim. Akan tetapi, setelah reformasi, nampaknya resultan kebebasan berpikir seperti angkatan 45 mulai tumbuh kembali. Mahkamah Konstitusi menjadi “medan tempur” pikiran intelektual yang banyak diajukan oleh pemuda. Buah reformasi ini mengagetkan Republik di mana negara ternyata “digoncang” oleh cita-cita seorang pemuda di Mahkamah Konstitusi. Ini merupakan suatu tanda bahwa mungkin saja ke depannya justru negarawan menampak di usia muda; 2.8. Bahwa akan tetapi, pembentuk UU sangat tidak jelas sikap mengenai syarat usia hakim konstitusi karena kerap berubah-ubah sekehendak hati seperti dari syarat usia minimum 40 menjadi 47 lalu menjadi 55 tahun, dan mungkin saja hendak dinaikan kembali menjadi 60 tahun. Entah apa dasar rasionalitas yang digunakan tidak jelas. Pemohon mencari-cari pola deret angka yang digunakan, namun kesulitan memecahkan teka- tekinya. Ketidakjelasan dasar rasionalitas inilah yang merupakan kerugian konstitusional Pemohon karena tidak ada kejelasan bagaimana bilangan 55 muncul dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK. Di sisi lain, Pembentuk UU justru memiliki kecenderungan politik hukum untuk membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi, bahkan berupaya mengurangi independensinya karena sering merasa diganggu melalui judicial review. Karena kedudukan hakim konstitusi yang kritikal, syarat 8 usia menjadi salah satu instrumen yang sering diutak-atik untuk membatasi akses warga negara untuk menjadi hakim konstitusi. 2.9. Bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa syarat usia minimum hakim konstitusi merupakan open legal policy dan memberikan batasan dalam Putusan MK No.81/PUU-XXI/2023 halaman 33 yang menyatakan: “Bilamana pembentuk undang-undang benar akan mengubah undang-undang yang sedang berlaku, termasuk perubahan UU MK, Mahkamah perlu menegaskan, setidaknya terdapat batasan atau rambu-rambu yang harus dijadikan pedoman oleh pembentuk undang-undang, yaitu antara lain perubahan undang-undang tidak boleh merugikan subjek yang menjadi adresat dari substansi perubahan undang-undang dimaksud. Khusus berkenaan dengan UU MK, terutama berkenaan dengan persyaratan usia, perubahan tersebut tidak boleh merugikan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat.” Bagi Pemohon adresat dari Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK adalah termasuk warga negara yang hendak menjadi calon hakim konstitusi. Meskipun perubahan kebijakan bisa saja mempengaruhi Hakim Konstitusi yang sedang menjabat, tetapi karena karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat erga omnes dan prospektif maka adresat harus dimaknai secara lebih luas yaitu bagi calon hakim konstitusi ke depannya. Karena, jika adresat dimaknai hanya Hakim Konstitusi yang sedang menjabat, maka yang mempunyai legal standing untuk menguji norma a quo adalah Hakim Konstitusi yang sedang menjabat. Bagaimana cara mengujinya? Selain itu, kita ketahui sendiri perubahan syarat tidak berlaku surut kepada Hakim Konstitusi yang diangkat pada saat sebelum syarat tersebut ditetapkan. Ini merupakan prinsip hukum yang umum. Berdasarkan penalaran yang wajar, maka patut diduga pembatasan syarat usia yang semakin tinggi digunakan untuk pelemahan Mahkamah Konstitusi dengan berlindung di balik open legal policy termasuk dengan rencana recall atau evaluasi hakim konstitusi. Perlu diketahui, andaikan terdapat argumentasi yang menggunakan asas nemo judex in causa sua untuk Mahkamah menolak permohonan ini, hal tersebut tidaklah tepat karena permohonan Pemohon tidak akan sama sekali mempengaruhi Hakim Konstitusi yang 9 menjabat saat ini, melainkan berlaku untuk ke depan bagi calon hakim konstitusi di masa yang akan datang. Sehingga, permohonan ini sama sekali bebas dari konflik kepentingan selain melindungi kepentingan generasi di masa yang akan datang atau kepentingan konstitusional bangsa dan negara (vide Putusan MK No.49/PUU-IX/2011). karena ketidakjelasan syarat yang ada saat ini justru menjadi hambatan bagi pemuda yang mempunyai semangat memperjuangkan konstitusi dengan niat yang tulus di Republik Indonesia. Dengan pemaknaan ini, maka jelas kerugian konstitusional Pemohon akibat berlakunya norma a quo; Sifat Kerugian Konstitusional 2.10. Bahwa Pemohon mengagumi (dalam pengertian akademis) mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode pertama yaitu Prof. Jimly Asshiddiqie yang menjadi ketua Mahkamah Konstitusi di usia 47 tahun. Selain itu, Pemohon juga takjub dengan Mantan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna yang telah menjadi hakim konstitusi pada usia 42 tahun. Hal ini menunjukan untuk menjadi hakim konstitusi yang berintegritas yang mampu memberikan putusan-putusan landmark tidak harus menunggu usia 55 tahun. Bahkan terbukti kedua mantan hakim konstitusi tersebut pernah dipercaya untuk menjadi ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; 2.11. Bahwa sebagai mahasiswa HTN tentu terbiasa dengan buku-buku karangan Prof. Jimly Asshiddiqie. Pemohon mengagumi bagaimana beliau membawa pemikiran Hans Kelsen hingga ide-ide tentang Mahkamah Konstitusi dibahas dalam perubahan UUD 1945. Hal ini Pemohon ketahui karena ketika Pemohon kuliah sarjana pernah turut serta dalam penyusunan materi dalam Pusat Sejarah Konstitusi-MKRI di mana beberapa hakim periode pertama Mahkamah Kontitusi terlibat dalam perumusan perubahan UUD 1945 itu sendiri di usia yang relatif muda. Hingga saat ini, ketika perdebatan relasi negara dan agama mulai kembali muncul pada level konstitusi, Prof. Jimly Asshiddiqie menerbitkan buku tentang teokrasi, sekularisme, dan khilafahisme yang tentu segera Pemohon baca dan tanggapi secara serius. Dalam pengertian akademik, makna mengagumi berbeda dengan penggemar/ 10 fansdom. Makna tersebut lebih sekedar bahwa Pemohon menyadari tongkat estafet harus dilanjutkan, sehingga Pemohon memiliki tanggung jawab moral untuk mengembangkan pemikiran tentang konstitusi dan ketatanegaraan di Indonesia. Ketakjuban tersebut membawa kepada pemikiran kritis dengan melihat fakta adanya mantan hakim konstitusi yang memiliki integritas pada usia muda, namun mengapa saat ini justru dihambat oleh pembentuk UU dengan menaikan syarat usia minimum tanpa ada rasionalitas yang jelas; 2.12. Bahwa hal tersebut membawa kepada pemikiran jika Prof. Jimly Asshiddiqie dan I Dewa Gede Palguna bisa menjadi hakim konstitusi pada usia 40an, lalu mengapa Pemohon atau pemuda lainnya tidak bisa? Mengapa pembentuk UU bersikap “underestimate” bahwa tidak mungkin lagi lahir orang seperti Prof. Jimly Asshiddiqie atau I Dewa Gede Palguna di masa yang akan datang? Andai jika Pemohon atau pemuda lainnya telah menempuh jenjang doktor dan telah mencapai minimum kerja di bidang hukum 15 tahun, bukankah berarti Pemohon atau pemuda lainnya telah memenuhi syarat minimum degree of maturity and experiences? Lalu mengapa harus menunggu sampai 55 tahun? Darimana angka tersebut muncul? Dan bagaimana pembentuk UU mempertanggungjawabkan selisih dari syarat minimum usia dengan syarat minimum degree of maturity and experiences yang telah secara tegas dinyatakan dalam UU itu sendiri? 2.13. Bahwa dikarenakan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK tidak dapat menjelaskan hal tersebut, sehingga jelas menghalangi potensi Pemohon atau pemuda lainnya untuk mengabdikan diri menjadi hakim konstitusi ketika telah memenuhi syarat minimum degree of maturity and experiences. Dengan demikian, berdasarkan penalaran yang wajar ketentuan pasal a quo berpotensi menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon yang sedang dalam perjalanan untuk memenuhi syarat tersebut. Perlu diketahui kerugian konstitusional Pemohon adalah potensial jadi tidak perlu menunggu telah memenuhi keterpenuhan persyaratan baru dianggap memiliki kedudukan hukum. Logikanya, jika telah memenuhi keterpenuhan persyaratan, maka tidak perlu 11 mengajukan permohonan pengujian materiil. Misalkan: Karena open legal policy, Pembentuk UU ternyata memberikan syarat menjadi hakim konstitusi adalah berstatus guru besar, berusia minimum 60 tahun, memiliki pengalaman kerja 30 tahun. Tidak masuk akal jika hendak menguji syarat usia 60 tahun harus menunggu menjadi guru besar dan berpengalaman kerja 30 tahun dahulu untuk kemudian dapat memiliki kedudukan hukum atau untuk menguji syarat guru besar harus berusia 60 tahun dan berpengalaman kerja 30 tahun dahulu untuk dapat memiliki kedudukan hukum. Jika seseorang hendak menguji ketiga syarat tersebut lalu apa syarat keterpenuhan persyaratan kedudukan hukumnya? Maka dari itu, sesuatu yang potensial bukan berarti harus terpenuhi seluruh syaratnya, cukup ketika tidak terdapat pola atau rumus pengaturan usia yang jelas, sedangkan Pemohon memiliki potensi untuk memenuhi minimum degree of maturity and experiences cukup untuk dianggap memiliki kerugian konstitusional yang bersifat potensial. Pemohon beranggapan hal ini lebih masuk akal. Hal ini sama seperti menyatakan kedudukan hukum dalam Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 karena seorang mahasiswa dapat memiliki kedudukan hukum terhadap norma yang menghalangi cita-citanya (potensial), meskipun sebenarnya syarat untuk menjadi capres/cawapres belum terpenuhi bahkan pemohon tersebut tidak pernah ikut dalam kontestasi pemilu. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon berharap tidak diperlakukan berbeda dengan pemohon dalam perkara No.90/PUU-XXI/2023; Hubungan Causa Verband Antara Norma Pasal a quo Terhadap Kerugian Hak Konstitusional 2.14. Bahwa jika dilihat pada syarat lainnya yang ditentukan UU, secara eksplisit terdapat syarat yang menunjukan minimum degree of maturity and experiences seperti syarat 15 tahun pengalaman kerja di bidang hukum dan gelar ijazah doktor sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan h UU MK. Secara realitas, dapat kita hitung: Asumsikan ketentuan perundang-undangan menyatakan syarat usia masuk SD yaitu usia 7 tahun, dan wajib belajar SD sampai SMA yaitu selama 12 tahun. Selain itu, standar cepat kelulusan sarjana hukum 12 umumnya 4 tahun. Andaikan seseorang mengikuti jenjang pendidikan sesuai dengan urutannya, maka pada usia 23 tahun sudah dapat memulai pekerjaan di bidang hukum. Andaikan pada saat bersamaan orang tersebut juga menempuh pendidikan master selama 1 tahun dan doktor selama 3 tahun, maka pada usia 38 tahun sudah dapat memenuhi minimum degree of maturity and experience. Jika dipersyaratkan usia minimum 55 tahun, maka ada selisih 17 tahun yang harus dapat dipertanggungjawabkan; 2.15. Bahwa padahal pembentuk UU sudah menetapkan syarat bilangan lain dengan bilangan usia minimum, tetapi ketika ada selisih maka ada permasalahan logis dalam hubungan antara satu syarat dengan syarat lainnya. Dari mana angka 17 tersebut muncul? Apakah dari wangsit tertentu atau syarat negarawan adalah bertapa selama 17 tahun atas restu pembentuk UU? Tidak ada rasionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mempertanggungjawabkannya, terdapat pilihan apakah akan melakukan adjustment usia dengan menyesuaikan rumusan matematis dengan mencantumkan kemungkinan adanya usia yang mungkin diraih ketika telah mencapai minimum degree of maturity and experiences atau justru meningkatkan syarat minimum degree of maturity and experiences. Namun, ini juga tidak mudah karena bilangan angka bersifat dinamis, sehingga jika hendak merubah dari satu titik kepada titik lainnya harus ada dasar peristiwa sosial apa yang menyebabkan perubahan tersebut dalam rentang waktu tertentu. Misalkan perubahan terakhir 2020 dan tahun 2023 ternyata hendak dirubah kembali, berarti ada peristiwa sosial yang mempengaruhi usia itu sendiri, namun apakah beralasan terjadi dalam rentang waktu yang pendek? 2.16. Bahwa di sisi lain, Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK telah menetapkan rasio angka usia tertentu, namun tidak memiliki dasar rasionalitas dengan syarat lainnya. Jika pembentuk UU hanya berlindung dari open legal policy tanpa bisa menjelaskan rasionalitas bilangan angka yang muncul tentu tidak dapat dibenarkan. Jika demikian kita hanya akan menjadikan pembentuk UU memiliki kewenangan yang refleksif saja yang dapat 13 dengan sesuka hatinya untuk menetapkan tanpa dasar yang jelas (omnipotence). Perlu diketahui yang dimaksud tidak jelas adalah tidak adanya rumus tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan untuk melakukan inferensi kepada bilangan 55. Yang dimaksud dengan jelas bukan sekedar “cherry picking” satu angka di antara deret angka tertentu. 55 apabila kita isolir sebagai angka terlihat jelas, namun yang perlu diperjelas justru mengapa 55 bukan 47? Apakah ada permasalahan dengan angka 47 karena merupakan bilangan prima? 2.17. Bahwa perlu diketahui, Pembentuk UU telah tiga kali melakukan perubahan UU MK dalam rentang waktu di bawah 20 tahun. Hal yang selalu dirubah adalah syarat usia hakim konstitusi. Yang perlu dikritisi, apa rasionalisasi dalam rentang waktu yang pendek angka usia berubah – ubah berkali-kali hingga muncul angka 55? Mengapa tidak 47 atau 50 atau 54? Sesuatu bersifat rasional jika ada jawaban rasional yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap munculnya angka 55 dalam rentang waktu yang pendek sehingga 47 dianggap tidak rasional. Jika alasannya hanya dinamika dan open legal policy sulit untuk diterima, karena apa bedanya dinamika pada tahun 2011 terhadap usia 47 dengan dinamika pada tahun 2020 terhadap usia 55? Daun yang jatuh dari rantingnya juga merupakan dinamika, namun dinamika apa yang menyebabkan tidak mungkin ada negarawan yang berusia 47 semenjak tahun 2020 sedangkan masih mungkin ada negarawan yang berusia 47 pada tahun 2011-2019. Karena tidak jelasnya dasar rasionalitas yang digunakan pembentuk UU, maka telah jelas causa verband antara norma Pasal a quo dengan kerugian konstitusional Pemohon. Perlu diketahui produk pembentuk UU mengikat berlaku umum bukan mengikat ke dalam pembentuk UU sendiri, maka dari itu menguji pasal UU yang tidak memiliki rasionalitas adalah beralasan menurut hukum; 2.18. Bahwa Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 telah menjadi preseden jika suatu legal policy bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable, maka MK menjadi berwenang untuk memberikan tambahan syarat norma dalam Pasal yang diuji, dengan demikian Mahkamah memiliki kewenangan untuk menafsirkan makna 14 “negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan” sebagaimana dipersyaratkan dalam konstitusi untuk dijewantahkan secara lebih jelas dalam norma UU ketika norma UU yang ada tidak memberikan tafsir yang jelas dan pembentuk UU tidak mampu menjelaskan secara rasional; Harapan Akan Hilangnya Kerugian Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusional 2.19. Bahwa akibat dari tidak jelasnya aturan mengenai syarat usia minimum hakim konstitusi yang berubah-ubah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon sebenarnya apa yang dimaksud dengan “negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan”. Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK menetapkan suatu bilangan tetapi tidak memiliki acuan rasionalitas yang jelas. Padahal di syarat lainnya memberikan syarat minimum degree of maturity and experiences berupa gelar doktor dan pengalaman kerja 15 tahun di bidang hukum. Secara rasional jelas minimum degree of maturity and experiences dapat diraih tanpa harus menempuh usia 55 tahun, selain itu secara faktual terbukti ada hakim konstitusi berusia di bawah 55 tahun yang memiliki integritas. Padahal syarat di UUD 1945 tidak menetapkan usia tertentu melainkan menegaskan harus memiliki syarat sebagai “negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan”. Dengan demikian, hubungan logis antara Pasal 15 ayat (1) UU MK yang merupakan manifestasi dari UUD 1945 tidak tercermin atau terpancar secara rasional dalam Pasal 15 ayat (2) UU MK. Sedangkan, selama ini ternyata Pembentuk UU hanya utak-atik secara cherry picking suatu angka saja bahkan dalam tempo yang sangat singkat. Bagi Pemohon ketika tidak adanya rasionalitas atas bilangan yang dipilih oleh pembentuk UU menyebabkan kewenangan pembentuk UU menjadi transitif kepada Mahkamah Konstitusi untuk memaknai “negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan” serta memberikan pesan konstitusional sesuai dengan apa yang diharapkan perumus UUD 1945. Namun, perubahan makna Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK juga akan berimplikasi kepada batas masa jabatan hakim konstitusi, maka dari itu perlu juga dilakukan penafsiran kembali terhadap 15 Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU MK agar tidak terjadi permasalahan hukum lainnya. Dengan adanya kejelasan makna terhadap norma pasal tersebut, maka Pemohon akan mendapatkan kesempatan yang lebih fair, kompetitif, dan terbuka untuk mendapatkan kesempatan mengabdikan diri menjadi hakim konstitusi berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, dan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945; 3. ALASAN PERMOHONAN PERMOHONAN A QUO TIDAK NE BIS IN IDEM 3.1. Bahwa Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK No. 2/2021 terhadap materi muatan pasal yang pernah diuji dapat diuji kembali sebagaimana dinyatakan: Pasal 60 UU MK “(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” Pasal 78 PMK No. 2/2021 “(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.” Norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK pernah dimohonkan pengujiannya, baik secara formil maupun materiil, sebagaimana masing- masing termuat dalam Putusan MK No. 90/PUU-XVIII/2020 dan Putusan MK No.100/PUU-XVIII/2020, dan terakhir juga pernah dimohonkan pengujiannya sebagaimana termuat dalam Putusan MK No.81/PUU- XXI/2023; 3.2. Bahwa permohonan perkara No. 90/PUU-XVIII/2020 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, 16 permohonan perkara No. 100/PUU-XVIII/2020 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945, sedangkan permohonan perkara No. 81/PUU-XXI/2023 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Hal yang berbeda dengan permohonan Pemohon karena juga menggunakan dasar pengujian Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 yang belum pernah digunakan pada perkara- perkara sebelumnya; 3.3. Bahwa dasar argumentasi yang digunakan Pemohon juga jauh berbeda dengan perkara No. 90/PUU-XVIII/2020, perkara No. 100/PUU- XVIII/2020, dan perkara No. 81/PUU-XXI/2023 karena Pemohon lebih menekankan kepada pemaknaan syarat “negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan” dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 untuk dijewantahkan lebih lanjut dalam norma UU. Pemohon juga menggunakan dasar yuridis sebagai alasan permohonan yang berbeda karena menggunakan Putusan MK Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK No.141/PUU-XXI/2023 sebagai dasar hukum yang tidak digunakan pada perkara-perkara sebelumnya. Selain itu, petitum Pemohon juga memiliki substansi yang jauh berbeda dengan perkara- perkara sebelumnya karena memohonkan inkonstitusionalitas bersyarat dengan pemberian alternatif norma selain syarat minimal usia hakim konstitusi; 3.4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka permohonan a quo tidak ne bis in idem dan telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK No. 2/2021; MIMPI ANAK INDONESIA “Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara angka-angka” 3.5. Bahwa pada senin tanggal 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi telah memberikan terobosan hukum dengan mengabulkan keinginan seorang 17 mahasiswa hukum yang memiliki cita-cita menjadi presiden di usia muda melalui Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Terlepas dari kontroversi yang ada, jika kita tanya kepada anak-anak di Indonesia memang umum ditemukan bercita-cita menjadi presiden karena masyarakat memandang presiden adalah puncak karir seseorang. Namun, jika kita telusuri UUD 1945 sesungguhnya ada jabatan yang memiliki syarat yang tidak ditemukan dalam jabatan apapun lainnya di Republik ini, yaitu hakim konstitusi. Hanya hakim konstitusi yang memerlukan syarat negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, sehingga jika hendak menisbatkan negarawan, secara konstitusional justru lebih tepat dilekatkan kepada hakim konstitusi bukan presiden. Anehnya, justru negarawan sering dilekatkan kepada presiden, tetapi tidak ada salahnya juga karena namanya pesta demokrasi pasti membutuhkan popularitas dan konstitusi juga tidak melarang angan-angan. Tidak salah juga jika seseorang bercita-cita menjadi presiden, karena toh kalau jatuh setidaknya jatuh di antara Bintang-bintang. Tidak salah juga jika terdapat anak Indonesia yang bercita-cita menjadi hakim konstitusi karena memang konstitusi membolehkan bermimpi dan faktanya Mahkamah Konstitusi pernah mengabulkan seseorang untuk menggapai mimpinya; 3.6. Bahwa namun, jika hendak bermimpi menjadi hakim konstitusi memiliki syarat yang berbeda karena ada syarat negarawan, sehingga seseorang yang bercita-cita menjadi hakim konstitusi akan terjatuh pada wilayah yang berbeda yaitu terjatuh di antara angka-angka. Seorang hakim tidak serta-merta akan terjatuh di antara Bintang-bintang karena seorang hakim harus memastikan dahulu apakah hal tersebut benar adalah bintang atau jangan-jangan adalah benda langit bukan bintang. Ketika seorang hakim tidak mendapatkan keyakinannya bahwa objek benda yang dihadapi apa, setidaknya ia berupaya untuk merasionalkannya menggunakan angka- angka, sehingga setidak-tidaknya ketika ia jatuh akan terjatuh pada angka-angka bukan bintang-bintang. Dengan adanya Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023, maka Mahkamah Konstitusi harus menjamin beragamnya mimpi anak-anak Indonesia untuk terwujud. Melalui permohonan ini kita akan mengupayakan suatu rumusan yang terang dan 18 presisi untuk mewujudkan mimpi tersebut sesuai dengan UUD 1945. Dapat dikatakan “habis presiden, terbitlah hakim konstitusi”; TEKA – TEKI USIA DAN SELF REFERENCE NORM "There is one thing of which one can say neither that it is one metre long, nor that it is not one metre long, and that is the standard metre in Paris." Wittgenstein. 3.7. Bahwa Hans Kelsen dalam bukunya “Pure Theory of Law (translated)” menyatakan bahwa norma dasar bersifat transcendental logico presupposition yaitu agar tidak tercipta regresi yang bersifat infinitum, maka norma dasar atau first constitution harus diandaikan ada untuk memulai inferensi hukum (Hans Kelsen, 1967: 201) (Bukti P-8). Untuk pembahasan lebih lanjut, perlu diketahui dalam penalaran silogisme terdapat prinsip “latius hos quam praemissae conclusion non vult” yang mempunyai makna tidak ada term yang boleh mempunyai ekstensi lebih besar dalam kesimpulan dari ekstensi yang dipunyai oleh premis-premis. Untuk menguji lebih lanjut, Pemohon akan menggunakan ilustrasi sebagaimana yang dicontohkan Hans Kelsen sendiri: Premis 1 = “Jika engkau patuh pada Tuhan, maka patuhi ayahmu”, Premis 2 = “Patuhi ayahmu!”. Asumsikan premis 1 adalah norma dasar, premis 2 adalah perintah dari sang ayah kepada anak untuk mematuhi dirinya. Premis 2 adalah derivasi dari norma dasar, maka perintah ayah adalah valid. Mari kita ciptakan kondisi: bagaimana jika ternyata ayahnya berkontemplasi ketika anaknya berusia 18 tahun dan menurutnya anaknya harus mandiri, maka ayahnya memerintahkan: “jangan patuhi saya!” (premis 3); 3.8. Bahwa jika kita uji secara logika, norma “jangan patuhi saya!” adalah valid karena jika ia mematuhi norma “jangan patuhi saya!” berarti mematuhi ayahnya. Jika ia tidak mematuhi norma “jangan patuhi saya!”, maka ia mematuhi ayahnya. Secara materil, norma “jangan patuhi saya!” juga tidak salah karena faktanya anak tersebut telah dewasa (maturitas) untuk memahami jika mematuhi perintah ayah untuk “jangan patuhi saya!” adalah untuk mematuhi ayah itu sendiri sehingga bermakna mematuhi Tuhan itu sendiri. Apakah ada yang salah dari norma “jangan patuhi saya!” baik secara materiil maupun logika? Apakah ada norma dasar yang 19 terlanggar dari melaksanakan norma tersebut? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita meletakan norma bilangan 18 dalam struktur norma tersebut? 3.9. Bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas, ada tiga kemungkinan yang muncul yaitu: 1) Kita bisa menyatakan usia dengan melakukan penafsiran dari norma dasar; 2) Kita bisa menetapkan usia dalam norma dasar; 3) Usia itu sendiri tidak ada dalam norma dasar. Masing-masing kemungkinan yang dipilih akan memiliki konsekuensi yang berbeda. Secara sederhana konsekuensi tersebut akan berimplikasi kepada siapa yang berwenang untuk menetapkan usia? Lalu, apa implikasi dari ditetapkannya usia sebagai norma dan norma apa yang bisa lahir dari sebuah norma yang menetapkan usia? 3.10. Bahwa kita ketahui sendiri angka 18 adalah sebuah bilangan yang bisa didapatkan dari operasi aritmatika misalkan kita menjumlahkan 1 sampai dengan 18 kali, maka kita akan mencapai angka 18. Sederhananya, usia 18 adalah ketika seorang terlahir pada t waktu tertentu, maka usianya adalah rasio antara titik acuan waktu dengan pergerakan benda langit tertentu, misalnya peredaran matahari atau bulan. Dengan demikian, ada konteks realitas dalam usia yaitu dengan menggunakan acuan garis edar benda langit. Acuan ini bisa berubah-ubah sebagaimana adanya kalender hijriah, kalender gregorian, dan kalender julius. Dalam kalender hijriah saja dimungkinkan bahwa terhadap angka tertentu akan memiliki perbedaan ketika dihadapkan kepada momen hari raya karena objek yang menjadi acuan dilihat dari perspektif berbeda. Yang menjadi pertanyaan, sang ayah menetapkan angka 18 didasari pada realitas apa? Atau, apakah maturitas sebenarnya adalah realitas yang ada pada objek yang dituju/bukan pada ayah itu sendiri? Misalkan dalam teks keagamaan seorang anak dinyatakan memiliki tanggung jawab ketika berusia baligh dan ditandai dengan “mimpi” tertentu. Apakah mimpi tersebut adalah realitas yang dimiliki oleh anak atau realitas yang dimiliki oleh ayah? Jika 20 mimpi tersebut adalah realitas yang dimiliki oleh anak, lalu darimana kewenangan ayah menetapkan usia 18? 3.11. Bahwa Hans Kelsen nampaknya belum merumuskan di mana angka- angka ini diletakan dalam sistem normanya. Apa yang diandaikan Hans Kelsen masih harus diandaikan kembali. Jika kita menggunakan penalaran silogisme dengan prinsip “latius hos quam praemissae conclusion non vult”, maka norma dasar harus bersifat a complete set of norms termasuk ketika membicarakan tentang usia dewasa. Faktanya kita masih rumit mengorek-ngorek soal usia dalam norma dasar atau jangan- jangan ada bentuk kontruksi hukum lainnya selain yang diandaikan Kelsen atau justru kita harus membuang prinsip penalaran latius hos? Ini adalah keputusan yang sulit untuk diambil. Namun, jika kita hanya dasarkan bahwa norma dasar hanya memberikan otorisasi kewenangan, maka kewenangan ayah akan bersifat refleksif. Apapun yang dinyatakan ayah adalah norma yang valid meskipun kenyataannya tidak ada norma yang diberikan ayah. Inilah yang disebut dengan self reference norm yaitu ketika acuan kebenaran suatu norma hanya didasarkan pada otoritas; 3.12. Bahwa teka-teki ini menarik untuk menentukan apakah suatu norma merupakan open legal policy atau close legal policy. Saat ini dapat diandaikan bahwa Pembentuk UU bermimpi bahwa ia adalah ayah yang dapat melihat mimpi anaknya, sehingga kewenangan menetapkan suatu angka adalah mutlak pada dirinya dengan berlindung dibalik open legal policy. Kemudian atas nama demokrasi kewenangannya menjadi refleksif atau self reference, yaitu acuan kebenaran norma yang dibuatnya adalah dirinya sendiri. Tidak dapat dipungkiri, belakangan ini muncul evidence based legislation. Jika memang pembentuk UU mendalilkan bahwa produk norma yang dibuatnya berdasarkan suatu evidence, maka berikan bukti yang sound, complete, and rigorous bahwa angka 55 yang ditetapkan oleh pembentuk UU adalah valid berdasarkan logika, matematika, konstitusi, dan bukti empiris. Jika ternyata ada ingkaran berupa terdapat fakta hakim konstitusi yang berusia di bawah 55 tahun, dan ada ingkaran bahwa minimum degree of maturity and experiences dapat dicapai pada usia di bawah 55 tahun, maka pembentuk UU harus 21 mempertanggungjawabkan secara rasional darimana selisih yang ada. Sejarah peradaban manusia memberikan bukti bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang rasional, bukan bangsa yang merasa berkuasa, maka adalah fair dan masuk akal jika Mahkamah Konstitusi menjadi berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo. Tidak fair jika kewenangan pembentuk UU hanya didasarkan pada kekuasaannya yang bersifat refleksif dan selama ini hanya berlindung di balik open legal policy. Bagaimanapun juga tidak semua warga negara dapat menjadi pembentuk UU, bukan? Namun, apakah dapat dikatakan warga negara tidak mempunyai hak untuk bersuara dalam pembentukan norma? Mahkamah Konstitusi adalah wadah bagi rakyat yang aspirasinya tidak ditampung oleh wakil rakyat. Apakah itu salah dalam sebuah demokrasi? TRANSITIVE LEGISLATURE 3.13. Bahwa transitive legislature adalah sebuah usulan gagasan teoritis tentang hubungan pembentukan norma antara lembaga legislatif dengan lembaga yudikatif dalam lingkup pengujian undang-undang berlandaskan logika berfikir modern yang telah memiliki landasan yuridis konstitusional sebagaimana dalam Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 halaman 36-37 yang menyatakan: “Secara konseptual, open legal policy merupakan domain pembentuk undang-undang untuk menentukan norma yang tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945. Pembentuk undang-undang sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya dapat merumuskan norma dalam undang-undang sebagai kebijakan hukum terbuka sepanjang norma tersebut tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945 dan norma tersebut berlaku dan mengikat umum sampai dengan diputus atau diberi makna lain oleh Mahkamah. Oleh karena itu, norma dalam undang-undang yang merupakan open legal policy tetap berlaku mengikat sebagaimana perundang-undangan lainnya sebagai hukum positif (ius constitutum) dan tetap konstitusional sesuai dengan asas presumption of constitutionality. Namun demikian, apabila suatu pasal, norma, atau undang-undang yang berlaku positif tersebut kemudian dimintakan pengujian konstitusionalitasnya di hadapan Mahkamah Konstitusi, maka open legal policy pembentuk undang-undang berhenti (exhausted), selanjutnya memberi kesempatan kepada Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus isu konstitusionalitas norma dalam undang-undang yang muaranya dapat berupa norma yang diuji tetap konstitusional atau inkonstitusional atau pun konstitutional/inkonstitusional bersyarat, sebagian atau seluruhnya. Sehingga, implikasi konstitusi/hukumnya adalah norma 22 yang semula merupakan kebijakan hukum terbuka, terlepas dari hasilnya, telah mendapat penilaian/uji konstitusionalitas oleh Mahkamah. Ihwal ini, telah menjadi domain Mahkamah untuk menilai dan mengkaji ulang dengan bersandar pada Konstitusi termasuk Pancasila, prinsip keadilan, dan hak asasi manusia (HAM). Demikian pula, Mahkamah dapat menilai open legal policy apakah masih relevan ataukah tidak relevan sehingga menyebabkan adanya penafsiran baru (reinterpretasi) terhadap pasal, norma, frasa, atau undang-undang yang sedang diuji konstitusionalitasnya. Artinya, konsep open legal policy pada prinsipnya tetap diakui keberadaannya namun tidak bersifat mutlak karena norma dimaksud berlaku sebagai norma kebijakan hukum terbuka selama tidak menjadi objek pengujian undang-undang di Mahkamah. Dalam konteks demikian, Mahkamah harus tegas menerima atau menolak suatu perkara berdasarkan penilaiannya terhadap UUD 1945 in casu hukum dan keadilan sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga, Mahkamah dalam memutus perkara harus berdasarkan konstitusi, termasuk di dalamnya nilai-nilai Pancasila, prinsip keadilan, dan HAM, bukan justru menyerahkan keberlakuan norma yang dimintakan pengujian dikembalikan kepada pembentuk undang- undang dengan alasan open legal policy. Terlebih lagi, apabila DPR maupun Presiden telah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk memutus hal dimaksud, maka dalam keadaan demikian, adalah tidak tepat bagi Mahkamah untuk melakukan judicial avoidance dengan argumentasi yang seakan-akan berlindung dibalik open legal policy. Mahkamah sebagai lembaga peradilan seyogianya menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan perselisihan (disputes settlement), memberikan kepastian hukum yang adil, dan memberi solusi konstitusional, serta menuntaskan perbedaan tafsir dengan memberikan tafsir akhir berdasarkan konstitusi (the final interpreter of the constitution). Sehubungan hal tersebut di atas, pada dasarnya tidak salah anggapan beberapa sarjana hukum yang menilai bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negative legislator, bukanlah lembaga pembentuk undang-undang. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru jika Mahkamah Konstitusi disebut negative legislator. Namun, Mahkamah dapat saja beranjak dari posisi negative legislator dan memberi pesan (judicial order), pemaknaan baru, bahkan mengubah norma sekalipun yang dimintakan pengujian oleh warga negara yang hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma dalam undang- undang. Mahkamah Konstitusi akan beranjak dan mengambil langkah judisial apabila Mahkamah menilai norma dalam undang-undang melanggar konstitusi dan/atau keadilan, in casu Pancasila, konstitusi, prinsip keadilan, dan HAM. Meskipun demikian, tidak menjadikan Mahkamah serta merta atau dengan mudah menganulir norma yang telah berlaku, jelas, dan pasti. Mahkamah selalu berhati-hati dan senantiasa profesional dalam memeriksa, mengadili, dan memutus 23 sebuah perkara. Memperlakukan setiap perkara sama dengan memahami karakteristik masing-masing perkara yang sama atau tidak sama. Mahkamah akan bereaksi dan memutus suatu isu konstitusional jika terdapat norma, frasa, pasal, ayat, atau bagian undang-undang yang mencederai Pancasila, konstitusi, prinsip keadilan, dan/atau HAM guna meneguhkan Mahkamah sebagai penafsir akhir konstitusi (the final interpreter of the constitution).” 3.14. Bahwa secara keistilahan, transitive sesungguhnya merupakan istilah yang digunakan dalam ilmu matematika. Hal ini dikarenakan saat ini logika itu sendiri mengalami perkembangan kajian yang pesat. Logika berfikir modern mengalami perkembangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan logika klasik yang diperkenalkan oleh Aristoteles. Logika modern memiliki kecenderungan kepada penggunaan simbol – simbol, sehingga logika modern erat kaitannya dengan matematika. Bertrand Russel adalah salah seorang filsuf analitik berpengaruh dalam menyelaraskan logika dengan matematika. Istilah transitive itu sendiri ada dalam bukunya Principia Mathematica yang ditulis bersama dengan Alfred North Whitehead. Dalam Principia Mathematica Volume 1 halaman 23, transitive digunakan untuk menjelaskan sebuah hubungan relasi tertentu, relasi transitif didefinisikan: “a relation is called transitive if, whenever it holds between x and y and between y and z, it holds also between x and z” (Bertrand Russel, Vol.1, 1963: 23). Relasi oleh Russel dinotasikan dengan R. Misalkan x memiliki relasi dengan y, maka dinotasikan dengan xRy (Bertrand Russel, Vol.1, 1963: 26). Berdasarkan hal tersebut, maka relasi transitif dapat juga didefinisikan “a relation is called transitive when R2⊂R, i.e. when, if xRy and yRz, we always have xRz” (Bertrand Russel, Vol.1, 1963: 35) (Bukti P-9). Analogi dalam matematika ini yang kemudian akan digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan interpretasi terhadap relasi dua lembaga kekuasaan; 3.15. Bahwa dalam kajian ilmu hukum, Alf Ross menggunakan pendekatan analitik untuk menguraikan teka-teki logika dalam konstitusi. Tulisan Alf Ross tertuang dalam artikel berjudul: “On Self Reference and A Puzzle in Constitutional Law” yang dimuat dalam Journal Mind, Vol. LXXVIII. No. 309, Tahun 1969 (Bukti P-10). Dasar pemikirannya adalah norma merupakan derivasi dari norma yang lebih tinggi. Jika konstitusi memuat 24 norma yang bersifat merubah/amandemen, maka akan ada norma yang lebih tinggi lagi karena dapat merubah konstitusi. Jika pengubah konstitusi mengubah norma/prosedur perubahan untuk merubah konstitusi, maka apakah perubahan tersebut diturunkan dari norma konstitusi atau bukan? Problema ini dijawab oleh Alf Ross dengan terlebih dahulu menguraikan tentang paradoks self reference dan bagaimana hal tersebut terjadi dalam konstitusi. self reference adalah suatu kondisi ketika suatu proposisi mereferensikan kebenaran pada dirinya sendiri (reflexivity). Apakah norma amandemen sesungguhnya bersifat self reference atau ada norma yang mendasarinya? Ini teka-teki yang berupaya dijawabnya. Alf Ross memberikan jawaban dengan konsep delegation of competence yaitu “a derived competence which does not destroy but functions inside the competence from which is derived” (Alf Ross, 1969: 22) (Bukti P-10); 3.16. Bahwa dua cabang ilmu tersebut-lah yang kemudian dipergunakan untuk membantu memahami Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 dan sebagaimana yang telah diberikan penafsiran lebih lanjut dalam Putusan MK No.141/PUU-XXI/2023. Pertanyaan yang akan dijawab adalah apakah Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK No.141/PUU- XXI/2023 menghancurkan (destroy) sistem dalam konstitusi atau sebenarnya adalah “functions inside the competence from which is derived”? Permohonan ini akan melakukan eksplorasi terhadap hal tersebut, dan karena konteksnya adalah hubungan pembentukan norma antara lembaga legislatif dengan lembaga yudikatif (kekuasaan kehakiman) dalam lingkup pengujian undang-undang maka secara lebih spesifik Pemohon gunakan istilah transitive legislature; 3.17. Bahwa untuk memahami lebih lanjut transitive legislature perlu diketahui sebelumnya, dalam logika klasik pikiran kita terbiasa jika suatu pernyataan benar, maka pernyataan sebaliknya salah. Padahal ketika kita melihat warna biru itu adalah spektrum cahaya yang melewati mata kita dan mungkin saja menjadi biru muda, biru gelap, bahkan hijau. Kita tidak hanya menyatakan biru atau bukan biru saja. Hal ini sama seperti dalam memikirkan kebijakan hukum terbuka dengan kebijakan hukum tertutup. Kita dipaksa untuk memilih apakah suatu norma merupakan open legal 25 policy atau tidak, terkadang ini sangat rumit sekali hingga negara mengalami gonjang-ganjing dalam menafsirkannya hingga menjadi santapan politik. Gayung bersambut, santapan politik disambut oleh banyak ahli tata negara untuk menjawab problema yang terjadi. Pemohon tidak akan menguraikan dalam perspektif politik, melainkan dari perspektif ketatanegaraan. Dalam perspektif ketatanegaraan, tidak ada kaitannya logika hukum yang digunakan dengan istilah melanggengkan kekuasaan, merusak demokrasi, dan lain sebagainya. Hal tersebut hanya istilah yang muncul dalam momen tertentu saja. Memeriksa usia dalam event politik tertentu dengan bukan dalam event politik tertentu pasti akan berbeda euforia yang terjadi. Pemohon buktikan sebagai berikut: Andaikan DPR menerbitkan UU Pemilu pada tahun 2023 dan mengatur bahwa syarat usia minimum capres 70 tahun, dan karena open legal policy maka tidak dapat diganggu gugat (self reference). Jika dibuat aturan tersebut siapa yang diuntungkan dengan syarat tersebut? Apakah mungkin menjadi masalah? Jika terjadi hal tersebut, mungkin bola panas menjadi di DPR. Andai jika aturan tersebut diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan ditolak karena open legal policy, mungkin Mahkamah yang akan menjadi bahan “pergunjingan”. Problema syarat usia pernah terjadi sampai MK diplesetkan menjadi istilah lain (Bukti P-11). Tentu Pemohon turut sedih dengan hilangnya marwah lembaga yang Pemohon perjuangkan dengan munculnya istilah-istilah tersebut. Di sisi lain, jika kita harus mengikuti setiap istilah yang muncul, akan sangat melelahkan jika ahli hukum tata negara harus selalu mencocok-cocokan istilah ketatanegaraan dengan peristiwa politik tertentu. Oleh karena itu, dengan spirit yang sama dengan Hans Kelsen, persoalan ketatanegaraan harus dimurnikan dari anasir-anasir politik yang berubah-ubah; 3.18. Bahwa dengan demikian untuk memberikan kecerlangan berpikir (clarity), Pemohon menggunakan bantuan logika yang bersifat netral agar terbebas dari tafsir politik. Untuk menjawab hal tersebut Pemohon menggunakan bantuan analogi dalam teori himpunan dan relasi. Secara prinsip, apabila terdapat himpunan dan di dalam himpunan tersebut terdapat fungsi relasi antar elemen, maka ada beberapa fungsi relasi yang 26 mungkin muncul yaitu reflexive, symmetric, dan transitive (Bertrand Russel, Vol.1, 1963: 201) (Bukti P-9). Dalam sistem politik atau bentuk negara apapun, nampaknya pikiran kita tidak dapat dipisahkan dari kegiatan menghimpun baik menghimpun objek non-imperatif maupun objek imperatif. Kita bayangkan bahwa kodifikasi, pembentukan perundangan, omnibus law, atau apapun namanya adalah suatu proses bagi kita membuat himpunan objek yang sama seperti hal tersebut. Ilmu hukum senantiasa menghimpun hukum baik hukum yang dibuat melalui perundang-undangan maupun putusan pengadilan, bahkan hukum yang hidup di masyarakat, termasuk mempelajari bagaimana hubungan relasi masing-masing. Setidaknya dalam pikirannya mengkira-kira di mana masing-masing diletakan, sehingga masuk akal jika kita katakan sebagai sarjana hukum dapat berbagi pikiran yang sama dengan teori himpunan yang dikembangkan para matematikawan; 3.19. Bahwa di sisi lain, pemahaman kita terlanjur terjebak kepada ketika sesuatu bersifat kebijakan hukum terbuka, maka menjadi kewenangan pembentuk UU dan Mahkamah menjadi negative legislature. Hal ini dikarenakan kewenangan Mahkamah hanya dapat membatalkan suatu norma (inkonstitusional) atau menyatakan norma tersebut konstitusional. Dapat diibaratkan dari banyaknya warna biru, Mahkamah hanya dapat memutuskan sebuah warna apakah biru atau bukan biru, tidak boleh Mahkamah menyatakan biru muda karena itu adalah jalan ketiga yang bukan kewenangan Mahkamah. Seolah-olah konstitusi hanya memberikan ruang bahwa kebijakan hukum terbuka adalah kewenangan Pembentuk UU (untuk memudahkan “DPR”). Jika pemikiran ini yang digunakan, ketika DPR menerbitkan UU Pemilu pada tahun 2023 dan mengatur bahwa syarat usia minimum capres 70 tahun, dan karena open legal policy maka tidak dapat diganggu gugat. Kita harus menerima itu apa adanya karena acuan kebenaran adalah pembentuk UU itu sendiri (self reference); 3.20. Bahwa untuk memahami lebih lanjut tentang self reference, terdapat contoh paradoks terkenal yaitu paradoks Epimenides. Epimenides menyatakan “semua orang Kreta adalah pembohong”, sedangkan 27 Epimenides adalah orang Kreta, maka kebenaran pernyataan tersebut ada di Epimenides itu sendiri. Paradoks ini berbagi pemikiran yang sama dengan self reference norm karena kebenaran suatu norma bergantung pada pembentuk norma itu sendiri. Namun, Alf Ross membagi self reference menjadi dua yaitu spurious self reference dan genuine self reference. Menurutnya genuine self reference-lah yang bersifat leave a sentence without meaning (Alf Ross, 1969: 12). Alf Ross kemudian menggunakan konsep “succession” untuk menggali makna delegasi dalam konstitusi agar tidak terjebak dalam paradoks; 3.21. Bahwa permasalahan pendelegasian yang menimbulkan paradoks sesungguhnya sering ditemukan dalam kehidupan sehari – hari, misalkan suatu lembaga negara menyelenggarakan seleksi terbuka untuk pegawainya kemudian menciptakan disclaimer: “Keputusan Bersifat Mutlak Dan Tidak Dapat Diganggu Gugat”. Kemudian, andaikan di sisi lain ada pernyataan proses seleksi di kami bersifat adil dan objektif untuk mencari putra-putri terbaik bangsa yang berintegritas. Makna adil, objektif, terbaik, integritas tersebut pada akhirnya bersifat self reference karena kebenarannya bergantung kepada pembuat pernyataan itu sendiri hingga andaipun proses seleksi penuh KKN, itu akan tetap dianggap putra-putri terbaik bangsa yang berintegritas. Problema ini terjadi karena norma yang ada bersifat overdelegating, sehingga kewenangannya bersifat refleksif; 3.22. Bahwa perlu diketahui, sesungguhnya tidak serta-merta kewenangan parlemen yang bersifat refleksif selalu salah, karena parlemen adalah salah satu bentuk kedaulatan rakyat. Karena jika kita anggap demikian, maka kita bisa tidak mengakui bentuk keterwakilan. Hal ini juga dapat berbahaya. Hanya saja ketika tidak ada mekanisme check and balances juga terdapat potensi penyalahgunaan kekuasaan atas nama keterwakilan yang justru juga dapat menjadi berbahaya. Berdasarkan hal tersebut, mari kita kembali kepada pertanyaan apakah mungkin Mahkamah menambahkan suatu norma tertentu yang bersifat mengecualikan? Apakah tidak seharusnya menjadi kewenangan DPR saja? Pemohon akan membicarakan dalam konteks logika agar tidak terjadi bias politik. Mengacu kepada Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 28 apakah ada basis logika yang digunakan? ketika Pembentuk UU menetapkan syarat usia minimum perlu dipertanggungjawabkan olehnya apakah acuan menentukan suatu usia adalah realitas atau bilangan. Harus dapat dijawab misteri apa yang ada di antara realitas dan bilangan, terdapat ontologis apa gerangan di balik itu semua? Ketika DPR juga terbingung mengapa muncul suatu bilangan yang ditentukan UU, maka kewenangan DPR menjadi transitif kepada MK. Untuk memahami makna transitif, perlu dipahami rumusan matematis suatu fungsi himpunan yang bersifat transitif adalah (xRy Λ yRz) → xRz. Asumsi sederhananya bayangkan terdapat sebuah himpunan norma berupa hak konstitusional rakyat yang dilindungi konstitusi. y dimaknai sebagai rakyat dengan hak konstitusional yang telah dilindungi. x adalah DPR (bersama Presiden) yang mempunyai fungsi legislatif untuk merumuskan hak konstitusional rakyat. Hubungan keterwakilan antara wakil rakyat dan konstituen adalah hubungan relasi tertentu. Ketika UU yang ditetapkan oleh DPR mencerminkan kepentingan konstituen maka hubungan relasi tersebut bersifat simetris. Ketika ada suatu norma yang tidak mencerminkan hak konstitusional rakyat, maka rakyat mempunyai hubungan relasi kepada MK (asumsikan sebagai z). Ketika x tidak mampu mempertanggungjawabkan norma yang dibentuknya, maka xRz atau kewenangan x transitif kepada z, vice versa. Jika divisualisasikan secara sederhana, maka akan seperti: 3.23. Bahwa cara berfikir seperti di atas telah memiliki landasan yuridis konstitusional di mana open legal policy oleh Mahkamah Konstitusi 29 diartikan bukan berarti kebijakan yang seluas-luasnya atau sebebas- bebasnya. Ada batasan untuk menentukan apakah kehendak pembentuk UU simetrik dengan kehendak konstituen berdasarkan konstitusi. Batasan ini antara lain sebagaimana dirangkum dalam Putusan MK No.81/PUU- XXI/2023 halaman 31-32 yaitu: “1) tidak bertentangan dengan atau tidak mencederai UUD 1945 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015); 2) bukan ketidakadilan yang intolerable (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008); 3) tidak bertentangan dengan hak politik (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian UU 10/2008); 4) tidak dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUUVII/2009); 5) tidak melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan (detournement de pouvoir) (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUUVII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-VII/2009); 6) tidak melanggar moralitas (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008); 7) tidak melanggar rasionalitas (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009); serta 8) tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-VII/2009).” 3.24. Bahwa perlu diketahui juga jika kewenangan tersebut tidak menjadikan Mahkamah Konstitusi menjadi aktif dalam pembentukan norma, karena Mahkamah Konstitusi tetap harus bersifat pasif sampai terdapat permohonan dari Pemohon. Hal ini sesungguhnya sejalan dengan laporan Tim Ahli PAH I BP MPR sebagaimana yang disampaikan Prof. Jimly Asshiddiqie: “Jadi dengan perkataan lain, Mahkamah Konstitusi itu kami usulkan memiliki tiga kewenangan. Satu, kewenangannya adalah Hak Uji Materiil. Mulai dari undang-undang ke bawah. Hak uji materiil ini bersifat pasif. Yang kami usulkan ini bersifat pasif yang berarti dia tidak aktif mencari-cari, tergantung kalau ada kasus. Lalu kemudian ada gugatan, itu yang harus diselesaikan. Sebab kalau dia mencari-cari, nanti selain menjadi berat bagi Mahkamah Konstitusi itu sendiri, dan 30 itu nanti bisa menimbulkan sengketa antara dirinya sendiri dengan lembaga legislatif dan lembaga pembuat peraturan. Seakan-akan dia menjalankan fungsi eksekutif termasuk dalam rangka menggembangkan harmonisasi peraturan. Oleh karena itu, sebaiknya dipertahankan sifatnya pasif.” (Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku VI, halaman 496). 3.25. Bahwa pertanyaan selanjutnya, apakah dengan kewenangan yang transitif memberikan kewenangan yang terlalu tinggi kepada MK? Perlu dipahami mungkin saja justru MK salah dalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga dimungkinkan kewenangannya transitif kepada DPR. Misalkan MK menyatakan bahwa peralihan hak milik “mutlak” harus didaftarkan. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tentang hak milik dalam risalah rapat perubahan UUD 1945 ternyata tidak ada kejelasan konsep hak milik apa yang digunakan, dan ternyata in some possible world of condition potentially harms constitutional rights. Ketika terjadi kondisi tersebut DPR segera membuat undang-undang yang menyatakan bahwa ada peralihan hak milik yang tidak harus didaftarkan. Apakah UU tersebut inkonstitusional? Jika UU tersebut diuji dengan batu uji Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dan putusan MK sebelumnya tentu akan menjadi paradoks. Hal ini membuktikan bahwa kewenangan transitif mungkin terjadi dari MK kepada DPR dan hal ini bukan berarti DPR “membangkangi” konstitusi karena MK juga memahami dinamika dan tidak seharusnya menyatakan kewenangannya bersifat refleksif. Sifat bijaksana MK adalah ketika tidak segan untuk merubah pendirian ketika ada potensi kerugian konstitusional yang mungkin muncul. Dalam praktik ternyata banyak contoh MK yang merubah pendiriannya dan ini adalah hal yang sudah kita terima. Contoh serupa adalah ketika Pembentuk UU dan MK menyatakan otoritas negara tidak dapat menetapkan secara langsung materi hukum agama, dan ternyata ada kemungkinan jika hukum agama tidak ditetapkan secara langsung oleh otoritas negara berpotensi menciptakan permasalahan konstitusional, dan akhirnya MK menyatakan dimungkinkan otoritas negara menetapkan langsung hukum agama sehingga Pembentuk UU menciptakan konsep hybrid. Namun, Pembentuk UU terlupa untuk memikirkan akibat dari kebijakannya tersebut. Terlupanya hal tersebut menjadikan kewenangannya bergeser kepada MK untuk memutuskan 31 rumusan apa yang tepat (transitif). Jika kita hanya berdebat siapa yang berwenang tentu permasalahan tidak akan selesai; 3.26. Bahwa kejadian transitif ini terjadi ketika berhadapan dengan norma yang sangat “abu-abu” dan berpotensi menyimpan kontradiksi dalam norma itu sendiri, oleh karena itu perlu kehati-hatian dalam merumuskannya. Terkadang Mahkamah menggunakan open legal policy untuk melempar “bola panas” kepada Pembentuk UU. Sebaliknya, terkadang Pembentuk UU menggunakan kalimat “menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Mahkamah” untuk melempar balik “bola panas”. Jika kita hanya berkutat kepada apakah ini open legal policy atau close legal policy tentu tidak akan ada jawabannya. Dapat diibaratkan terkadang ada warna yang sedikit biru dan sedikit hijau yang warnanya dapat berubah tergantung spektrum cahaya yang diterima mata kita, sehingga sangat sulit untuk dinyatakan biru atau bukan biru; 3.27. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut, norma-norma yang memberikan atribusi untuk diatur dalam undang-undang seperti Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 25 UUD 1945 tidak lagi dapat dimaknai secara mutlak. Karena, ketika kita maknai secara refleksif juga berpotensi menciptakan paradoks. Ibarat seorang ayah menolak untuk dipatuhi karena anaknya telah dianggap dewasa. Bagi yang menyatakan Mahkamah adalah negative legislature mungkin akan menganggap bagaimanapun harus mematuhi ayah karena itu perintah konstitusi. Bagi yang menyatakan Mahkamah dapat menjadi positive legislature mungkin akan menganggap ayahnya juga tidak memberikan petunjuk untuk dipatuhi. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka kita memerlukan suatu istilah untuk menggantikan perdebatan positive legislature atau negative legislature. Oleh karena itu, kita dapat gunakan TRANSITIVE LEGISLATURE sebagai functions inside the competence from which is derived; PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 SEBAGAI LANDMARK DECISION “if you take the class of all the teaspoons in the world, that is not in itself a teaspoon” Bertrand Russel 32 3.28. Bahwa Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 adalah sebuah landmark decision, dan melalui permohonan ini pernyataan tersebut akan dibuktikan. Untuk membuktikan hal tersebut, yang pertama harus dilakukan adalah menguji apakah amar putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 telah memiliki landasan logika yang valid. Oleh karena itu, perlu dilihat konstruksi logika yang digunakan. Bunyi norma dalam amar petitum putusan tersebut yaitu: “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” Asumsikan norma “berusia paling rendah 40 tahun” sebagai proposisi “p”. Asumsikan norma “pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah (“elected official”)” sebagai proposisi “q”. Karena Pasal 169 huruf q UU No.7/2017 sebelumnya hanya berupa “p”, maka Mahkamah dalam amar putusannya menerapkan disjunction introduction (“DI”). Konsep DI ini dilakukan dengan penambahan (addition) atau if p is true, then p or q must be true. Jika dinotasikan: p, pVq, di mana p adalah Pasal 169 huruf q UU No.7/2017 dan q adalah Putusan MK. Untuk itu, mari kita uji untuk beberapa kondisi: 1) Andaikan terdapat A telah berusia 40 tahun dan elected official (memenuhi syarat). 2) Andaikan terdapat A berusia di bawah 40 tahun dan elected official (memenuhi syarat). 3) Andaikan terdapat A telah berusia 40 tahun dan tidak elected official (memenuhi syarat). 4) Andaikan terdapat A berusia di bawah 40 tahun dan tidak elected official (tidak memenuhi syarat). Berdasarkan kondisi tersebut, maka DI yang diterapkan adalah inclusive disjunction. Tabel kebenaran yang dapat disajikan adalah: p q p V q T T T F T T T F T F F F 33 Untuk kejelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam buku “Set Theory and Logic” Karya Robert R. Stoll, edisi 1963 halaman 165 (Robert R. Stoll, 1963: 165) (Bukti P-16); 3.29. Bahwa dari tabel kebenaran tersebut, secara kondisional, syarat alternatif yang diberikan oleh Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 tidak menegasikan syarat sebelumnya, sehingga tidak bersifat explosive atau trivial. Hal ini dapat dibuktikan dalam tabel kebenaran di mana kita bisa lihat kondisi apa saja yang dapat benar atau dapat salah, sehingga tidak semuanya menjadi benar karena kita masih mungkin untuk menentukan nilai kebenarannya. Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 sering disebut memberikan solusi “dua pintu”; 3.30. Bahwa solusi dua pintu (two doors argument) ini menarik untuk dicermati secara logika. Dalam Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023, kita dapat lihat proposisi alternatif norma yang diberikan Mahkamah berada pada kelas yang berbeda dengan norma sebelumnya, sehingga disjungsi yang diberikan bersifat inklusif. Inklusifitas ini menyebabkan satu proposisi tidak menyebabkan negasi atas proposisi syarat lainnya. Berbeda jika Mahkamah memberikan alternatif norma dari angka kemudian diperbandingkan dengan angka yang justru berada dalam kelas logika yang sama. Jika MK menerapkan konsep norma dengan alternatif dua angka berbeda, kemungkinan dapat menimbulkan disjungsi eksklusif dan dapat membawa kepada trivialitas karena ketika dua proposisi tersebut adalah sama-sama benar, maka disjungsinya adalah salah. Di sisi lain, padahal kedua norma tersebut masing-masing adalah benar, sehingga kita dapat menyimpulkan apapun selain dari hal tersebut; 3.31. Bahwa Pemohon memahami kekhawatiran Mahkamah sebagaimana dalam Putusan MK No.81/PUU-XXI/2023 halaman 31 yang menyatakan: “… penting untuk menegaskan bahwa Mahkamah tidak ingin terjebak dalam conflict of interest dalam memutus perkara a quo”. Hal ini dapat dimengerti karena petitum permohonan dalam perkara No.81/PUU- XXI/2023 memang bersifat menjebak karena Mahkamah diminta untuk menegaskan angka tertentu. Ketika hal tersebut diputuskan justru akan 34 menjadi trivial karena akan menutup pintu perubahan itu sendiri, sedangkan di sisi lain kita tidak dapat menegasikan dinamika. Selain itu, banyak sekali yang berupaya menafsirkan Putusan MK No.90/PUU- XXI/2023, namun terjebak dengan fallacy of misplaced concreteness (FMC). Permohonan Pemohon jauh berbeda dengan permohonan dalam perkara No.81/PUU-XXI/2023 karena Pemohon bukan hendak menjebak Mahkamah, namun hendak memperkuat kerangka two doors argument yang telah diterapkan oleh Mahkamah itu sendiri dan berupaya semaksimal mungkin untuk tidak terjebak dalam FMC; 3.32. Bahwa untuk memahami hal tersebut, kita perlu memahami operator “atau” dalam sebuah proposisi norma. Untuk itu, kita sangat memerlukan bantuan logika deontik. Dalam logika deontik, operator “atau” memiliki makna ganda karena dapat bermakna inklusif maupun eksklusif. Pada umumnya terhadap proposisi yang bersifat normatif “atau” memiliki sifat inklusif, sebagai contoh ketika ada perintah normatif: “pergilah ke pasar atau mall!” maka tidak salah jika subjek yang diperintah pergi ke pasar dan mall. Namun, terdapat proposisi normatif yang meskipun perintahnya berbeda tetapi saling menegasikan, misalkan: “kirim suratnya atau bakar suratnya!”. Meskipun dapat kita notasikan dengan pVq karena ada instruksi yang berbeda, tetapi makna masing-masing proposisi menegasikan proposisi lainnya, sehingga menjadi pV¬p. Kita bayangkan jika tidak ada konteks pengetahuan tambahan, karena dua-duanya adalah kewajiban yang benar, dan secara intuisi makna “atau” dalam proposisi normatif bersifat “dan”, maka dapat menjadi pΛ¬p→q. Kita tidak mengetahui norma mana yang harus dilakukan, sehingga segala sesuatunya adalah benar. Problema ini yang disebut dengan Deontic Explosion (DEX) atau Ex Falso Quodlibet (EFQ). Kondisi DEX memang problematik karena apapun bisa disimpulkan dari dua proposisi yang kontradiktif. Untuk kajian lebih lanjut tentang DEX dapat dilihat pada tulisan Lou Goble berjudul “A Logic for Deontic Dilemmas” yang dimuat dalam Journal Of Applied Logic tahun 2005 (Bukti P-12). Untuk lebih memudahkan dalam memahami, dalam terminologi hukum Islam (fiqih) terdapat kondisi yang disebut dengan syubhat, yaitu ketika tidak jelasnya 35 suatu kondisi apakah sesuatu yang diperbolehkan atau dilarang. Untuk memudahkan: rootbeer meskipun tidak beralkohol tetapi karena namanya “beer” maka tidak bisa mendapatkan sertifikat halal. Di sisi lain, “bir pletok” ternyata dapat dinyatakan halal. Secara sensorik rootbeer berbeda dengan beer karena rootbeer justru lebih mirip minuman kola yang halal, dan secara denotatif rootbeer juga berasal dari bahan akar-akaran sehingga memiliki ‘urf yang berbeda dengan beer. Dengan kondisi tersebut, minuman rootbeer bersifat trivial. Sulit menentukan apakah boleh diminum (halal) atau tidak boleh diminum (haram). Di sisi lain, ternyata UU JPH mewajibkan semua produk bersertifikat halal, lalu bagaimana solusinya? Secara bahan rootbeer halal, secara nama tidak halal. Inilah yang disebut deontic explosion, terhadap objek yang sama terdapat pemaknaan normatif yang berbeda. Dengan demikian, baik melaksanakan kewajiban sertifikat halal atau tidak, maka tidak memiliki implikasi apapun termasuk untuk mengkonsumsinya atau tidak. Untuk mengatasi itu diperlukan contextual consideration yang matang; 3.33. Bahwa kondisi deontic explosion adalah ketika terhadap suatu kondisi yang sama terdapat norma yang saling kontradiksi, sehingga norma tersebut tidak ada makna yang dapat disimpulkan secara pasti. Pemohon tidak memandang Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 menciptakan kondisi seperti itu. Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 memberikan contextual consideration, bukan memperbandingkan angka dengan angka. Berbeda jika Putusan MK menyatakan: “berusia serendahnya 40 tahun atau setingginya 40 tahun” dengan proposisi ini terjadi dua norma yang saling kontradiksi meskipun maknanya menunjuk hal yang berbeda, sehingga dapat disimpulkan tidak ada sama sekali syarat usia (nothing is obligatory). Kemudian kita dapat menyimpulkan syarat apapun dari bentuk norma tersebut. Dari contoh tersebut, membandingkan angka dengan angka akan sangat sulit karena konsep angka dalam logika berada pada kelas yang sama. Ketika kita menunjuk satu, maka menegasikan syarat satunya; 3.34. Bahwa namun, pemahaman masyarakat sering sekali justru angka harus diperbandingkan dengan angka. Misalkan setelah Putusan MK 36 No.90/PUU-XXI/2023, masyarakat segera memperbandingkan antara syarat usia capres dengan syarat usia kepala daerah dan berasumsi bahwa syarat usia kepala daerah adalah berjenjang sehingga terdapat permohonan yang meminta petitum agar makna kepala daerah dimaknai di tingkat provinsi karena memiliki syarat usia yang lebih tinggi (30 tahun); 3.35. Bahwa sepengetahuan Pemohon tidak ada teori otonomi daerah yang berimplikasi kepada perjenjangan syarat usia kepala daerah. Andaipun ternyata Mahkamah setuju untuk mendetailkan Putusan MK No.90/PUU- XXI/2023 kepada gubernur karena alasan usia yang lebih tinggi dari jabatan lain yang bersifat elected official, namun ternyata setelah itu Pembentuk UU merubah syarat usia gubernur dengan argumentasi bahwa konsep otonomi daerah yang digunakan adalah otonomi seluas- luasnya bukan daerah bertingkat, dan dianggap beralasan hukum untuk mempersamakan syarat usia kepala daerah. Bukankah makna normanya menjadi berubah? Kondisi juga menarik jika ternyata syarat usia gubernur dinaikan menjadi 41 tahun. Jika terjadi hal tersebut bukankah juga menjadi permasalahan? 3.36. Bahwa bayangkan karena persoalan usia ini selalu diperbanding- bandingkan dan selalu berubah-ubah sampai pada akhirnya karena terbingung terdapat permohonan yang meminta pembatasan pemaknaan norma suatu usia dengan frasa: “selain dari yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo”. Dari yang meminta fleksibilitas, lalu open legal policy, lalu membatasi perubahan dengan menetapkan satu angka pasti menunjukan inkonsistensi yang nyata jika kita hanya membandingkan angka dengan angka. Penting bagi Mahkamah untuk tidak terjebak dengan permohonan-permohonan trivial seperti ini; 3.37. Bahwa bagi Pemohon, konsep alternatif dalam Putusan MK No.90/PUU- XXI/2023 yang menggunakan konsep abstrak seperti elected official justru lebih cenderung dapat menghindari trivialitas, karena bersifat lebih fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan regulasi yang ada. Bayangkan jika angka harus dibandingkan dengan angka hanya karena saat ini gubernur usianya lebih tua dari jabatan di bawahnya, tentu itu hanya asumsi saja karena fakta saat ini belum tentu sama dengan fakta 37 di masa yang akan datang. Oleh karena itu, concurring opinion dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dapat dimaknai menyetujui pada amar putusan yang sebatas menciptakan disjunction introduction, hanya saja jika sebagai akibat perlu pengaturan lebih lanjut maka dapat diatur dengan pengkhususan oleh adresat untuk mengatur kemudian (takhsis bil qanun). Tidak perlu harus Mahkamah yang mengkhususkan, justru hal tersebut akan melampaui batas abstrak menjadi konkrit yang seharusnya diberikan ruang dinamika kepada adresat. Two doors argument merupakan landmark decision yang menggunakan struktur logika yang rumit untuk dipahami; 3.38. Bahwa pola seperti di atas telah memiliki landasan yuridis konstitusional yang kuat sebagaimana dalam Putusan MK No.141/PUU-XXI/2023 yang memperkuat Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 dengan tetap memberikan ruang bagi Pembentuk UU, sebagaimana dinyatakan pada halaman 38 dan halaman 50: “Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut, jika dikaitkan dengan ketentuan norma Pasal 10 dan Pasal 47 UU MK serta Pasal 77 PMK 2/2021, maka Mahkamah berpendapat Putusan a quo adalah putusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yang mengandung makna terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum. Hal tersebut dikarenakan, Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan konstitusi di Indonesia tidak mengenal adanya sistem stelsel berjenjang yang mengandung esensi adanya peradilan secara bertingkat yang masing-masing mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi oleh badan peradilan di atasnya terhadap putusan badan peradilan pada tingkat yang lebih rendah sebagai bentuk “upaya hukum”. Demikian halnya dengan sifat daripada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal tersebut juga menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku dan mengikat serta harus dipatuhi oleh semua warga negara termasuk lembaga negara sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanpa adanya syarat apapun. Oleh karena itu, dengan berlakunya ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, sebagai konsekuensi yuridisnya, jika ada subjek hukum atau pihak tertentu yang berpendapat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat hal-hal yang masih dirasakan adanya persoalan konstitusionalitas norma terhadap isu konstitusionalitas yang telah diputuskan atau dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dapat mengajukan 38 pengujian inkonstitusionalitas norma dimaksud kepada Mahkamah Konstitusi sepanjang tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK maupun Pasal 78 PMK 2/2021, atau dapat meminta untuk dilakukan legislative review dengan cara mengusulkan perubahan kepada pembentuk undang-undang.” “upaya menyesuaikan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, atau upaya menyepadankan dengan pejabat negara atau penyelenggara negara (public official), dan termasuk menyepadankan atau mengalternatifkan dengan jabatan yang berasal dari hasil pemilihan umum (elected official) masih tetap merupakan dan berada di ranah pembentuk undang- undang.” 3.39. Bahwa satu-satunya ruang untuk menolak Putusan MK No. 90/PUU- XXI/2023 adalah adanya bukti alasan konstitusional yang bersifat fundamental. Kita harus dapat membuktikan bahwa Mahkamah benar- benar tidak dapat menyentuh ruang angka usia karena memang hal tersebut merupakan open legal policy. Jika dapat dibuktikan hal tersebut, maka akan berakibat kepada perubahan dari satu sistem logika berpikir kepada sistem logika berpikir lainnya. Misalkan seperti Mahkamah menolak membentuk alternatif norma karena open legal policy, maka akan ada prinsip logika yang harus ditolak dan itu akan sangat mempengaruhi konstruksi logika yang digunakan. Asumsikan berusia serendahnya 40 tahun adalah suatu proposisi “p” yang bersifat open legal policy, sehingga kita tidak dapat memberikan alternatif yang menegasikan proposisi “p”. Konstruksi ini berarti menolak prinsip Law of Excluded Middle (LEM) yang dinotasikan pV¬p (notasi seperti definisi yang diberikan Russel dalam: Bertrand Russel, 1963: 13). Dalam perkembangannya, sistem logika yang menolak LEM membutuhkan konstruksi bukti yang kuat atas proposisi yang diambil (d.h.i. intuitionistic logic). Prinsipnya adalah kita tidak dapat menyimpulkan hanya karena dari negasinya, maka ketika kita menyimpulkan yang satunya benar harus dibuktikan jika satu proposisi benar karena memang teruji benar. Sistem logika seperti ini dalam matematika sering disebut konstruktivisme karena mengutamakan konstruksi bukti yang kuat; 39 3.40. Bahwa untuk itu, Pemohon contohkan misalkan: menjelang suatu pemilu terdapat 3 kandidat utama capres yang akan maju dengan masing-masing berusia 46, 50, 47 tahun. Bayangkan jika Pembentuk UU ternyata menaikan syarat usia capres menjadi 47 dengan dasar yaitu: fakta presiden usia muda ternyata menyebabkan permasalahan sehingga ada dinamika ketatanegaraan yang membutuhkan kecakapan tertentu dalam menghadapi tantangan zaman, maka Pembentuk UU menganggap perlu menaikan usia capres secara bertahap dengan pola seperti syarat usia hakim konstitusi. Dalam batas mana angka tersebut intolerable sedangkan angka yang ditentukan sangat tipis? Apakah MK akan menguji karena ada salah satu kandidat yang berusia 46? Jika demikian, maka gugur pengujian norma abstrak. Jika memang harus menolak karena bagaimanapun juga kewenangan Pembentuk UU adalah refleksif, maka MK harus menolak dan menjadikan pemilu hanya diikuti oleh dua kandidat. Andai harus menentukan intolerable, maka MK harus membuktikan secara abstrak suatu konstruksi logis matematis pada angka berapa usia disebut intolerable bukan karena adanya kandidat yang berusia 46. Jika MK menjadikan kandidat tersebut sebagai dasar acuan, maka pada akhirnya MK menjadikan moral/keadilan bukan karena keabstrakan norma yang diuji melainkan dalam rangka meloloskan kandidat tertentu. Jika terjadi demikian, ini akan menjadi problematik dan menjadi isu politik juga. Dengan demikian, menolak LEM yang memberikan kemungkinan alternatif juga sulit dilakukan. Ketika menyatakan open legal policy, Mahkamah seharusnya sudah mengetahui bahwa proposisi norma yang ditetapkan Pembentuk UU secara konstruktif akan selalu benar (in all possible world); 3.41. Bahwa dengan demikian open legal policy yang ketat dengan menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada Pembentuk UU juga berpotensi menciptakan paradoks. Pemohon menyadari jika Mahkamah sebenarnya juga menyadari hal tersebut, hanya saja terkendala makna intolerable diputuskan pada angka berapa. Berdasarkan hal tersebutlah, Pemohon mengusulkan agar istilah positive legislature dengan negative legislature dimaknai secara lebih cair dalam bentuk transitive legislature. 40 Hal ini bermakna ketika Pembentuk UU tidak dapat menjelaskan secara rasional UU yang dibentuknya, kewenangan Pembentuk UU transitif kepada Mahkamah, kemudian kewenangan mengkhususkan Putusan MK juga transitif dari MK kepada Pembentuk UU. Perlu diketahui, andaikan kemudian Pembentuk UU membuat aturan yang menyatakan hanya jabatan gubernur yang dapat ikut serta menjadi capres/cawapres, maka itu tidak berarti produk Pembentuk UU “membangkangi” Putusan MK. Dengan meminjam istilah ilmu fiqih, ketika terjadi takhsis tidak bermakna norma yang di-takhsis menjadi mansukh. Karena tidak mansukh andai kemudian Pembentuk UU merubah kembali dengan memberikan kesempatan kepada Walikota/Bupati untuk dapat menjadi capres/cawapres, maka hal tersebut tetap konstitusional. Menurut Pemohon ini adalah solusi untuk menjembatani permasalahan syarat usia minimum. Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK No.141/PUU-XXI/2023 memberikan konstruksi yang sangat rumit untuk dipahami, namun sangat patut untuk dikatakan sebagai landmark decision. Jika argumentasi ini tidak dapat diterima, maka pihak yang tidak menyetujui dapat menunjukan dalam konstitusi apakah konstruksi seperti ini adalah suatu yang dilarang oleh UUD 1945? ACUAN FAKTOR RASIONAL YANG DIBERIKAN UNDANG-UNDANG 3.42. Bahwa two doors argument menggunakan kerangka berpikir yang membagi dua proposisi norma dalam kelas yang berbeda sehingga cenderung menghindari potensi kontradiksi antar norma yang diberikan. Teknik ini dalam bahasa hukum disebut dengan “menyepadankan”. Hal ini sebagaimana dalam Putusan MK No. 141/PUU-XXI/2023 halaman 47 yang menyatakan: “Secara yuridis, menyepadankan atau membuat alternatif dengan batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun syarat calon presiden dan calon wakil presiden telah diterima Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.” 3.43. Bahwa hal penting untuk diketahui selanjutnya adalah kapan kita dapat menentukan suatu kewenangan pembentukan norma bersifat transitif sehingga Mahkamah dapat menggunakan prinsip tersebut. Pemohon 41 mencoba menggunakan parameter yang telah ditetapkan oleh Putusan MK No.22/PUU-XV/2017: "... Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable...". Untuk memudahkan Pemohon mencoba mengesampingkan ketidakadilan dengan argumentasi makna tersebut sudah terserap dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, sehingga sudah inheren dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga, tersisa dua faktor yaitu Moralitas dan Rasionalitas. Tanpa maksud untuk menyederhanakan makna dua kata tersebut, Pemohon memaknai acuan moralitas dapat dilihat pada situasi fakta tertentu, sedangkan rasionalitas dapat dengan acuan yang menunjuk pada norma tersebut. Perbedaan tersebut bukan dimaknai distinct dan terpisah tetapi tetap berada dalam satu wilayah hanya saja derajat kecerlangannya yang berbeda; 3.44. Bahwa menentukan faktor moralitas akan lebih rumit karena bergantung pada keadaan fakta tertentu, misalkan pengujian dilakukan pada event politik tertentu pasti akan sangat debateable, meskipun putusannya dapat memiliki alasan menurut hukum jika dilepaskan dalam konteks fakta tertentu. Sedangkan, rasionalitas dapat dilakukan dengan membandingkan syarat lain yang telah ditentukan oleh perundang- undangan itu sendiri, misalkan UU MK mensyaratkan pengalaman minimal kerja 15 tahun di bidang hukum dan telah mendapatkan ijazah doktor sehingga dapat menjadi acuan konstanta tetap. Berdasarkan acuan tersebut, kita dapat menghitung rasio antara syarat usia minimum dengan syarat yang telah ditentukan UU itu sendiri. Perundang-undangan sudah memberikan kemungkinan tercapainya syarat minimum tersebut sebelum usia minimum yang telah ditentukan, sehingga UU MK seharusnya tidak melihat apakah tua-muda, karena jika harus masuk ke dalam wilayah tua atau muda akan memasuki wilayah moralitas dengan perdebatan yang rumit. Teknik acuan faktor rasional yang diberikan undang-undang sesungguhnya pernah diterapkan dengan analogi usia pensiun panitera di MK dengan di MA yang menjadi acuan rasional 42 sebagaimana dalam Putusan MK No.121/PUU-XX/2022. Hanya saja putusan tersebut sedikit berbeda dengan Putusan MK No.90/PUU- XXI/2023 dan perkara ini karena acuan faktor rasional yang diberikan adalah undang-undang terdahulu dan syarat bilangan lainnya yang ditentukan perundang-undangan; 3.45. Bahwa namun demikian, mempermasalahkan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK dengan landasan moralitas juga mungkin dilakukan. Jika ternyata secara faktual pernah ada hakim konstitusi yang berusia di bawah 55 tahun. Pembentuk UU harus dapat menjelaskan mengapa terdapat perbedaan terhadap hal tersebut. Jika alasannya karena mengikuti dinamika usia negarawan hanya muncul ketika berusia 55 tahun, maka harus ada bukti ketika terdapat hakim konstitusi yang berusia di bawah 55 tahun ternyata tidak bersifat negarawan. Dengan demikian, fakta hakim konstitusi yang pernah berusia 47 tahun dan 42 tahun harus dianggap bukan sebagai negarawan dan tidak berintegritas. Jika faktanya hakim konstitusi yang berusia 47 tahun dan 42 tahun menghasilkan putusan landmark yang menjadi preseden, maka menjadi permasalahan moral mengapa ada perlakuan yang berbeda antara generasi terdahulu dengan generasi sekarang sehingga pembentuk UU meyakini saat ini negarawan hanya muncul di usia 55 tahun. Pembentuk UU harus membuktikan secara empiris bahwa semenjak UU No. 7 Tahun 2020 sudah tidak dimungkinkan kembali lahir hakim konstitusi yang memiliki integritas dan sebagai negarawan pada usia 42 tahun. Andaikan Mahkamah memerlukan bukti landasan sosiologis atas permohonan ini, maka jawabannya cukup mudah karena pernah ada hakim konstitusi yang berusia 40an tahun yang terbukti menghasilkan putusan landmark decision dan berintegritas karena terbukti sampai dengan selesai masa jabatannya tidak melanggar hukum maupun etika hingga menjadi ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; 3.46. Bahwa Pemohon akan memberikan bukti sosiologis lainnya. Pada tahun 1925, Tan Malaka telah menerbitkan buku “Naar De Republiek Indonesia” pada usia 27 tahun. Soekarno membuat pledoi “Indonesia Menggugat” pada usia 29 tahun yang sangat berpengaruh terhadap lahirnya republik 43 ini. Banyak juga tokoh-tokoh nasional yang dapat dikatakan sebagai negarawan semenjak usia muda seperti Moh. Hatta, Moh. Yamin, Moh. Natsir, Soepomo, Sutan Sjahrir, dan lain sebagainya. Bagaimana kita menegasikan sifat negarawan dari pendiri bangsa yang perjuangannya dilakukan semenjak muda? Pembentuk UU jika hendak “mengutak-atik” usia dengan alasan adanya dinamika sosial, maka harus membuktikan secara sosiologis apakah reformasi merupakan peristiwa sosial luar biasa yang menyebabkan pertumbuhan anak yang lahir di sekitarnya terhambat hingga tidak bisa berfikir layaknya generasi sebelumnya? 3.47. Bahwa mungkin saja setelah reformasi justru korupsi menjadi semakin merajalela, seperti penyalahgunaan bantuan keuangan saat krisis finansial, korupsi bantuan sosial pandemi, atau korupsi anggaran pandemi yang benar-benar di luar nalar moral kemanusiaan. Melihat kepada hancurnya moral tersebut, bisa saja anggaran untuk pencegahan stunting ternyata justru dipermainkan. Mungkin saja ada yang beranggapan, semakin rendahnya tingkat kecerdasan masyarakat justru semakin mudah dimanipulasi untuk kepentingan syahwat penguasa. Mungkin saja hal tersebut dianggap sebagai peristiwa sosial yang dianggap biasa hingga pembentuk UU berasumsi untuk mencapai akal yang setidak-tidaknya mendekati generasi pendiri bangsa harus terlebih dahulu mencapai usia 60 tahun dengan alasan “dinamika”. Namun, fakta tersebut tidak terjadi karena ternyata banyak pemuda-pemudi yang justru kritis mengajukan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi. Titik terang reformasi semakin nyata melalui Mahkamah Konstitusi. Mungkin saja ada pihak yang memutar otak untuk mempertahankan akal bulusnya dengan upaya melemahkan Mahkamah Konstitusi karena ternyata Mahkamah Konstitusi menjadi ruang bagi pemuda-pemudi memperjuangkan hak-nya. Pihak yang sering /atau akan melakukan “utak-atik” usia hakim konstitusi harus bisa mempertanggungjawabkan dengan membantah seluruh argumentasi Pemohon dengan landasan sosiologis dan filosofis yang kuat bukan sekedar mengucapkan open legal policy. Jika hanya berkutat dengan “open legal policy” untuk melemahkan Mahkamah Konstitusi, maka ada permasalahan moral yang serius. 44 Pemohon sangat berharap kepada Mahkamah Konstitusi agar tidak membiarkan agenda-agenda pelemahan Mahkamah Konstitusi terjadi, bahkan oleh salah satu mantan Hakim Konstitusi dikatakan sebagai bentuk penghancuran Mahkamah Konstitusi (Bukti P-15); 3.48. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dan dikarenakan Pemohon sudah membuktikan bukti fakta sejarah yang terbukti dengan sendirinya, maka selanjutnya Pembentuk UU harus membuktikan secara sosiologis suatu penelitian empiris bahwa ada peristiwa sosial yang luar biasa di mana tidak mungkin terlahir kembali seorang negarawan pada generasi setelah reformasi pada usia selain 55 tahun. Jika pembentuk UU memiliki keyakinan tetapi tidak memiliki bukti apapun maka Pembentuk UU memiliki permasalahan moral serius karena memaksa rakyat untuk percaya tanpa dasar rasional. Jika Pembentuk UU tidak dapat menjelaskan hal ini, maka beralasan hukum untuk menyatakan kebijakan penetapan usia minimal hakim konstitusi 55 tahun menimbulkan permasalahan moral yang intolerable; 3.49. Bahwa di sisi lain, hal yang lebih mudah untuk dibuktikan adalah ketika adanya acuan faktor rasional yang diberikan undang-undang. Jika undang-undang sudah memberikan faktor syarat minimum degree of maturity and experiences, maka kita akan mudah menghitung rasionalitas dari syarat usia minimum yang ditetapkan. Membuktikan ini tidak memerlukan fakta bahwa ada perlakuan yang berbeda, cukup melihat dokumen perundang-undangan saja dan membandingkannya. Asumsikan ketentuan perundang-undangan menyatakan syarat usia masuk SD yaitu usia 7 tahun, dan wajib belajar SD sampai SMA yaitu selama 12 tahun. Selain itu, standar cepat kelulusan sarjana hukum umumnya 4 tahun. Andaikan seseorang mengikuti jenjang pendidikan sesuai dengan urutannya, maka pada usia 23 tahun sudah dapat memulai pekerjaan di bidang hukum. Andaikan pada saat bersamaan orang tersebut juga menempuh pendidikan magister selama 1 tahun dan doktor selama 3 tahun, maka pada usia 38 tahun sudah dapat memenuhi minimum degree of maturity and experience. Jika dipersyaratkan usia minimum 55 tahun, maka ada selisih 17 tahun yang harus dapat 45 dipertanggungjawabkan. Pembentuk UU harus bisa menjelaskan mengapa ada deviasi angka yang begitu jauh antara syarat minimum degree of maturity and experience dengan syarat usia minimum yang telah ditetapkan. Jika tidak dapat dijelaskan menggunakan rumus yang rigid, maka ketetapan yang ditetapkan tidak rasional; 3.50. Bahwa jika Pembentuk UU tidak dapat mempertanggungjawabkan kedua hal tersebut, maka berdasarkan Putusan MK No.22/PUU-XV/2017 syarat usia minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK jelas-jelas melanggar moralitas dan rasionalitas yang intolerable, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK inkonstitusionalitas bersyarat. Dengan merujuk kepada Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK No.141/PUU-XXI/2023, maka kewenangan Pembentuk UU menjadi transitif kepada Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk memberikan tambahan norma yang bersifat mengecualikan atau alternatif semata-mata untuk melindungi hak konstitusional warga negara yang lebih luas; 3.51. Bahwa andaikan diperlukan suatu konstruksi logis yang mendukung argumentasi tersebut, maka Pemohon akan menguraikan ekspresi logika menggunakan basis berpikir Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK No.141/PUU-XXI/2023. Karena terdapat kelas yang berbeda dalam argumen yang diberikan, maka Pemohon menggunakan bantuan ekspresi logika predikat sebagai berikut: Dibaca: “for all x there exist y such that if y is element of x and x is satisfy on P implies y in relation to x is satisfy on Q” 3.52. Bahwa untuk penjelasan mengenai simbol notasi dalam logika predikat dapat dilihat pada buku “Set Theory and Logic” Karya Robert R. Stoll halaman 192-205 (Bukti P-16). Rumusan ini terinsipirasi dari Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK No.141/PUU-XXI/2023 karena konstruksi logika yang digunakan serupa. Pemohon akan buktikan sebagai berikut: Asumsikan ∀x bermakna semua usia yang ditempuh menuju usia minimum hakim konstitusi yaitu 55 tahun. Pengertian ini ∀x∃y[(y∈x ∧ P(x)) → Q(x,y)] 46 bermakna bukan berarti orang terlahir langsung berusia 55, melainkan harus bertahap sampai dengan 55 dengan operasi aritmatika tertentu, maka dari itu semua usia bermakna x: {x│x: usia yang ditempuh menuju usia minimum hakim konstitusi}. Penggunaan quantifier ∀ menunjukan bahwa pemaknaannya adalah abstrak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf ayat (2) huruf d UU MK, sedangkan ∃y bermakna misalkan terdapat A yang berusia 40 tahun, yaitu dalam setiap ∀x terdapat seseorang tertentu (partikular) yang melewati seluruh angka tersebut. Dengan demikian, ketika ∀x∃y, maka berlaku kondisi: (y∈x ∧ P(x)) → Q(x,y). Asumsikan P bermakna predikat “minimum degree of maturity and experiences” yang diatur Pasal 15 UU MK, seperti telah memiliki pengalaman kerja 15 tahun di bidang hukum dan bergelar ijazah doktor. Asumsikan Q bermakna predikat yang diputuskan Mahkamah yaitu: “berlaku ketentuan alternatif telah mendapatkan rekomendasi sedikitnya dari 2 (dua) guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.”. Cara membacanya secara sederhana: asumsikan y = 40 tahun, maka termasuk y∈x karena 40 tahun termasuk usia dalam usia 55 tahun. Asumsikan y = 60 tahun, maka y∉x, karena itu tidak berlaku ketentuan ini atau cukup gunakan syarat UU MK tanpa Putusan MK (Pintu 1). Namun, jika terdapat kondisi y∈x ∧ P(x) yaitu A berusia 40 tahun dan syarat usia digunakan dalam predikat P atau memenuhi minimum degree of maturity and experiences, maka berlaku ketentuan Q(x,y) atau usia A dikaitkan dengan usia yang ditempuh menuju usia minimum berlaku ketentuan alternatif atau telah mendapatkan rekomendasi sedikitnya dari 2 (dua) guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan (Pintu 2). Membaca ketentuan tersebut secara keseluruhan yaitu: “Untuk semua usia yang ditempuh sampai usia minimum hakim konstitusi terdapat seseorang dengan usia tertentu, berlaku ketentuan: jika usia A termasuk dalam usia yang ditempuh menuju usia minimum hakim konstitusi dan usia yang ditempuh menuju usia minimum hakim konstitusi telah memenuhi minimum degree of maturity and experiences maka ketika usia A berkaitan dengan usia yang ditempuh menuju usia minimum hakim konstitusi berlaku ketentuan alternatif telah mendapatkan rekomendasi sedikitnya dari 2 (dua) guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.” 47 3.53. Bahwa secara formal abstrak rumusan tersebut ternyata dapat diekspresikan dalam bahasa biasa. Selain itu, kita harus buktikan bahwa predikat P dan Q adalah rasional untuk diletakan dalam sebuah pernyataan implikasi (satisfiable). Proposisi P(x) bersifat rasional karena dinyatakan dalam norma UU MK itu sendiri, sehingga kondisi antecedent: y∈x ∧ P(x) adalah suatu kondisi yang berada dalam dunia kemungkinan, karena sangat mungkin ada seseorang telah memenuhi syarat yang ditentukan tetapi ternyata usianya masih di bawah 55 tahun. Dengan demikian, membaca acuan faktor rasional yang diberikan undang-undang dapat dilakukan dalam kasus ini. Lalu, kita harus buktikan bahwa dari antecedent tersebut dapat melahirkan sebuah implikasi kepada Q(x,y) sebagai sebuah kondisi dunia kemungkinan lainnya; 3.54. Bahwa menurut Pemohon solusi dua pintu adalah kepiawaian dalam menghindari kontradiksi. Karena, ketika proposisi angka harus diperbandingkan dengan angka, maka berpotensi menciptakan kontradiksi. Angka dalam logika berada pada kelas yang sama, maka membaca solusi dua pintu dapat dilakukan dengan logika predikat seperti yang telah disebutkan di atas. Pertanyaannya: Apakah terpenuhi syarat untuk menentukan kebenaran dari sebuah implikasi logis? Lalu, apakah diperkenankan oleh konstitusi? Untuk menjawab hal tersebut, maka logika predikat memungkinkan kita memberikan konstruksi yang berbeda kelas, maka antara P dan Q sebagai material implication (implikasi material) harus berada pada kelas yang berbeda. Namun, konstruksinya harus satisfy all possible world of constitution; 3.55. Bahwa untuk memahami mari kita konstruksikan sebuah contoh implikasi material yang sederhana. Dalam hukum implikasi material apabila antecedent benar dan consequent salah, maka proposisi tersebut salah (lihat dalam tabel kebenaran, Robert R.Stoll, 1963: 165) (Bukti P-16). Misalkan p → q, p, Ͱq dibaca: jika p maka q, ternyata p, maka kesimpulannya q. Asumsikan p adalah “Budi makan apel” dan q adalah “Budi makan buah”, jika benar pernyataan Budi makan apel namun salah pernyataan Budi makan buah, maka p → q adalah salah. Hal ini dikarenakan bagaimana mungkin Budi yang jelas makan apel tetapi 48 dinyatakan Budi tidak makan buah. Namun, sekali lagi kebenaran tersebut tergantung pada pemahaman semantik kita bahwa “apel adalah buah”. “apel” dan “buah” berada pada kelas yang berbeda, sehingga kita dapat menentukan kebenaran proposisi tersebut. Kita ambil contoh lain: p adalah “Budi makan apel” dan q adalah “Budi makan pisang”, jika benar pernyataan Budi makan apel namun salah pernyataan Budi makan pisang, apakah kita bisa menentukan nilai kebenaran p → q? 3.56. Bahwa berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan pemahaman semantik untuk menilai kebenaran proposisi dari sebuah implikasi material. Dalam konteks ini semantika yang dimaksud adalah satisfy all possible world of constitution. Untuk mencari hal tersebut kita dapat menelusuri maksud pembentuk UUD 1945, apakah memang akan menetapkan usia pada norma konstitusi atau tidak. Andaikan tidak diatur pada konstitusi apakah akan diatur oleh undang-undang atau dapat dengan selain undang- undang. Hambatan dalam konstitusi adalah Pasal 25 UUD 1945 karena secara eksplisit menyatakan diatur dengan undang-undang. Namun, argumentasi sebelumnya memberikan bukti bahwa dapat saja pembentuk UU justru menciptakan norma yang bersifat paradoks (parliementary omnipotence paradox). Berdasarkan teori Alf Ross dicontohkan di dalam konstitusi terdapat norma yang bersifat amandemen, sehingga berpotensi menciptakan self reference. Untuk mencegah paradoks, kemudian Alf Ross memperkenalkan konsep delegation of competence di mana hal tersebut inheren dalam konstitusi itu sendiri. Perlu diketahui, pemaknaan self reference tersebut sesungguhnya juga dapat dimaknai ketika atribusi dalam konstitusi bersifat overdelegating. Apabila kita benar-benar hendak menyatakan open legal policy secara mutlak, maka UUD 1945 seharusnya menggunakan konsep supremasi parlemen. Dengan UUD 1945 yang membuka ruang pengujian undang-undang, maka sesungguhnya makna open legal policy itu sendiri sudah bergeser. Dengan demikian, adanya Pasal 25 UUD 1945 jika dikaitkan dengan Pasal 24 ayat (1) juncto Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan tambahan alternatif norma setelah adanya permohonan sesungguhnya secara semantik telah 49 “satisfy all possible world of constitution”. Hal ini juga secara konseptual telah secara tegas dinyatakan dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023; 3.57. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka rumusan formal abstrak Pemohon mungkin untuk diterapkan. Setelah kita mendapatkan bukti tidak terpenuhinya syarat moralitas dan rasionalitas yang intolerable, lalu kita harus dapat menjawab bagaimana Mahkamah dapat merumuskan alternatif norma yang terang dan presisi? Seperti telah dijelaskan, Mahkamah tidak dapat memperbandingkan angka dengan angka, maka harus menggunakan frasa/klausul dalam kelas yang berbeda. Pada putusan MK No.121/PUU-XX/2022 Mahkamah menyepadankan jabatan panitera MK dengan panitera MA, pada Putusan MK No.90/PUU- XXI/2023 Mahkamah menyepadankan jabatan presiden dan wakil presiden dengan jabatan elected official lainnya, lalu bagaimana menyepadankan syarat usia minimum hakim konstitusi? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tidak ada jabatan lain yang sepadan dengan jabatan hakim konstitusi karena hakim konstitusi adalah satu-satunya jabatan yang mensyaratkan kondisi negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Oleh karena itu, Mahkamah dapat melakukan penemuan hukum dengan mengkonstruksi dari syarat norma yang ada pada UUD 1945 itu sendiri; 3.58. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, syarat hakim konstitusi adalah: Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Berdasarkan ketentuan tersebut kita ketahui sendiri syarat integritas dan kepribadian yang tidak tercela serupa dengan syarat-syarat pada jabatan publik lainnya. Secara sederhana hal ini bisa dibuktikan dengan SKCK. Rangkap jabatan juga bukan sesuatu yang sulit untuk dibuktikan. Hanya saja bagaimana membuktikan jika seseorang adalah “negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan”? Apakah syarat ini tercermin dari syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) UU MK? Ini adalah pertanyaan yang sulit. Hanya saja memang ada syarat kualifikasi yang tidak mudah bagi hakim konstitusi yaitu ijazah tingkat doktor dan 50 pengalaman kerja 15 tahun di bidang hukum. Namun, yang menjadi pertanyaan makna “bidang hukum” sangat luas. Seorang advokat yang setiap harinya mengurus perkara perceraian selama 15 tahun sebenarnya sudah memenuhi syarat, lalu apakah ada masalah dengan hal tersebut sedangkan norma dalam konstitusi secara expresis verbis menyatakan “yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan”. Apakah tidak sebaiknya seharusnya dinyatakan saja dalam UU bekerja di bidang konstitusi dan ketatanegaraan karena norma UUD 1945 sudah secara eksplisit menyatakan hal tersebut atau ternyata kita harus merubah norma dalam UUD 1945 yang cukup menyatakan “negarawan yang menguasai hukum”? 3.59. Bahwa ketika suatu norma sudah dinyatakan secara eksplisit seharusnya memiliki akibat hukum tertentu. Dengan demikian, syarat negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan harus dapat dibuktikan secara hukum. Pemohon meyakini jika makna “menguasai” tersebut memiliki pengertian cenderung kepada makna akademis/keilmuan bukan menguasai dalam pengertian kepemilikan perdata atau dalam pengertian politik. Pemohon meyakini jika maksud perumus UUD 1945 juga mendambakan hakim yang benar-benar independen dari proses politik dan memiliki tingkat pemahaman akademis yang tinggi. Hal ini dapat dilihat pada pandangan Jakob Tobing pada rapat PAH I yang menyatakan: “Karena itu recruitment adalah suatu tempat yang paling krusial dalam menentukan kehandalan daripada hakim itu. Maka kami mengusulkan supaya ini memang difilter oleh suatu komisi yang sifatnya, komisinya permanen tetapi keanggotaannya itu ad hoc tiap kali. Tetapi unsur-unsurnya jelas, unsur dari para senior dari lingkungan praktisi hukum, law association misalnya atau pensiunan hakim atau pengacara begitu dan dari lingkungan akademisi para pengajar-pengajar ilmu hukum yang terkemuka di wilayah masing- masing. Ada yang ingin menambahkan waktu itu dan tokoh-tokoh masyarakat yang terkemuka sebagai unsur yang ketiga. Itu juga bisa dan merekalah yang melakukan fit and proper test, supaya tidak lagi fit and proper test itu dilakukan dalam suatu nuansa politik. Untuk hakim kiranya janganlah dan proses-proses penegakan hukum, janganlah proses ini ditimpali oleh proses-proses politik.” (Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku VI, halaman 402). 51 Kemudian Prof. Jimly Asshiddiqie sebagai anggota Tim Ahli PAH I BP MPR menyampaikan laporan dari tim ahli, yaitu: “Kemudian mengenai Pasal 24B. Kalau Pasal 24A mengatur mengenai kewenangan. Pasal 24B mengatur mengenai susunan keanggotaan. Anggota Mahkamah Konstitusi atau Hakim Konstitusi berjumlah sembilan orang, wali songo, bintang sembilan, yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, bersikap sebagai negarawan yang menguasai konstitusi dan masalah-masalah ketatanegaraan, tidak merangkap dalam jabatan kenegaraan dan pemerintahan, serta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Kemudian yang kedua, Hakim Konstitusi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas usul Mahkamah Agung berdasarkan masukan-masukan dari dan oleh masyarakat yang sengaja dihimpun oleh Mahkamah Agung dalam jangka waktu tertentu. Idenya begini, anggota yang sembilan ini, karena dia betul-betul harus dijamin netralitasnya, obyektifitas kerjanya. Maka, disarankan oleh Tim Politik dan Tim Hukum, fungsi rekrutmen, fungsi memilih, fungsi menetapkan itu dipisah-pisah. Jadi jangan diberikan kepada institusi yang sama karena semua pihak nanti harus terlibat di sini supaya dia betul-betul netral. Yang menjaring dari masyarakat, biar nanti Mahkamah Agung karena ada pertimbangan teknis di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menghimpun 18 nama dalam waktu tertentu. Mahkamah Agung membuat jadwal katakanlah misalnya bulan Januari dari tanggal 1 sampai dengan 30 Januari 2001, Mahkamah Agung membuka pintu masukan-masukan dari LSM, dari Perguruan Tinggi, dari masyarakat luas, untuk mengajukan usulan-usulan dan Mahkamah Agung menyaring dari masukan-masukan masyarakat itu yang ditentukan jadwalnya menyaring delapan belas orang yang akan diajukan Mahkamah Agung ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dipilih sembilan orang. Setelah dipilih sembilan orang sesuai dengan kriteria prosedur yang diatur kemudian maka sembilan orang itu diajukan ke Presiden. Presiden menetapkan dengan Keputusan Presiden yang bersifat administratif. Jadi Presiden berperan, Dewan Perwakilan Rakyat berperan, dan Mahkamah Agung berperan. Kurang lebih begitu jalan pikirannya maka diusulkan Ayat (2) itu jadi seperti ini. Hakim Konstitusi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas usul Mahkamah Agung berdasarkan masukan-masukan dari dan oleh masyarakat yang sengaja dihimpun oleh Mahkamah Agung dalam jangka tertentu.” (Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku VI, halaman 497-498). Kemudian Patrialis Akbar menyatakan: “Kemudian kita juga melihat bahwa Mahkamah Agung juga sekarang memutuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan tuntutan partai 52 politik. Pembubaran salah satu partai politik misalnya. Ini sudah tidak profesional lagi dan proporsional. Kenapa? karena background hakim- hakim agung itu bukanlah dilandasi oleh background ketatanegaraan. Sedangkan hakim Mahkamah Konstitusi nanti lebih dititikberatkan pada orang-orang yang mempunyai keahlian dalam bidang ketatanegaraan, para negarawan. Sedangkan hakim adalah justice, orang memberikan putusan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, tidak membuat undang-undang.” (Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku VI, halaman 578) Kemudian Hartono Mardjono menyatakan: “Kemudian Saudara Ketua mengenai Mahkamah Konstitusi. Usul kami tetap dilakukan sistematisasi kembali, untuk menghimpun ketentuan- ketentuan yang ada, terutama kewenangan yang ada pada Pasal 7B dengan kewenangan yang ada pada pasal-pasal yang kita bicarakan, yang sudah kami sampaikan. Ini perlu disistematisasikan kembali bahwa kekuasaan Mahkamah Konstitusi, dalam pandangan kami, itu tetap merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, dalam arti kekuasaan peradilan. Sebetulnya istilah kehakiman itu karena sudah salah kaprah. Dari tahun 1945 kita belum mengenal istilah lain, tapi itu sudah dimengeti maksudnya. Kekuasaan kehakiman yang bebas itu adalah kekuasaan dalam memberikan peradilan. Nah oleh karena itu yang penting adalah sistematisasinya. Kemudian sekali lagi sesuai dengan landasan pemikiran yang kami telah sampaikan terdahulu, anggota-anggota atau hakim konstitusi juga sekali-kali tidak merupakan representasi dari Dewan Perwakilan Rakyat, dari Mahkamah Agung dan dari Presiden, tapi betul-betul lembaga yang mandiri.” (Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku VI, halaman 581-582) Kemudian Gregorius Seto Harianto menyatakan: “Sebagai lembaga baru dan sangat penting Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung yang memiliki tugas dan wewenang yang sangat penting pula. Oleh karena itu Anggota Mahkamah Konstitusi atau Hakim Konstitusi haruslah seorang negarawan yang bijak dan lestari dan mampu mengambil jarak terhadap kepentingan sempit kelompok atau golongan” (Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku VI, halaman 592) Berdasarkan hal-hal tersebut terlihat jelas bahwa keinginan perumus UUD 1945 terhadap hakim konstitusi adalah: 53 1) Berasal dari atau setidaknya dekat dengan lingkungan akademisi para pengajar-pengajar ilmu hukum yang terkemuka dengan proses yang tidak ditimpali oleh proses-proses politik; 2) Membuka pintu masukan-masukan dari masyarakat luas, Perguruan Tinggi, dari masyarakat luas, dan menyaring dari masukan-masukan masyarakat dalam proses rekrutmen; 3) Hakim konstitusi bukan merupakan representasi dari Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan Presiden, tapi betul-betul lembaga yang mandiri; 4) Hakim Mahkamah Konstitusi lebih dititikberatkan pada orang-orang yang mempunyai keahlian dalam bidang ketatanegaraan; 5) Hakim Konstitusi haruslah seorang negarawan yang bijak dan lestari dan mampu mengambil jarak terhadap kepentingan sempit kelompok atau golongan. Oleh karena itu, untuk menambahkan alternatif norma dalam proses rekrutmen hakim konstitusi, kita harus mencari makna yang paling relevan tanpa mengesampingkan original intent dari pembentuk UUD 1945; 3.60. Bahwa di sisi lain, kita ketahui sendiri komposisi hakim konstitusi berasal dari 3 cabang kekuasaan lainnya (vide Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 20 UU MK). Mungkin saja ternyata perkembangannya makna “menguasai” dimaknai yaitu bagaimana cabang kekuasaan yang mengusulkan dapat “menguasai” konstitusi dan ketatanegaraan melalui perantara hakim konstitusi. Asumsi Pemohon bukan tidak berdasar. Kita dapat bayangkan justru pihak yang mengusulkan hakim konstitusi merasa berkuasa untuk melakukan recall atau evaluasi dengan mengibaratkan hakim konstitusi seperti direktur dalam sebuah perusahaan yang harus menjalankan kehendak pemegang saham. Mantan hakim konstitusi, I Dewa Gede Palguna, sampai menyatakan “ini dari mana ini, saya sudah puluhan tahun belajar hukum itu belum pernah menemukan dari mana ilmunya itu ada lembaga pengusul calon hakim kemudian dia mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi hakimnya. Kalau begini caranya ya sudah lupakan saja. Bagi saya MK itu, ini bukan lagi pelemahan tapi sudah penghancuran (MK). Dan ini hanya digunakan sebagai alat politik 54 saja” (Bukti P-15). Selain itu, calon hakim konstitusi ketika fit and proper test diberikan pertanyaan apakah bersedia untuk datang ke DPR untuk berkonsultasi sebelum memutus perkara. Terhadap hal ini ahli hukum dari UGM bahkan menyatakan hal tersebut sebagai bentuk “kartelisasi politik” (Bukti P-13). Dapatkah kita bayangkan saat ini makna negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan didegradasi sampai tahap seperti itu. Kita bayangkan karena yang menguji calon hakim konstitusi sendiri tidak menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, maka calon hakim konstitusi yang sama sekali tidak menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sepanjang telah bekerja di bidang hukum mungkin saja menjadi hakim konstitusi asalkan bersedia tunduk kepada kepentingan pihak yang menunjuknya. Bukankah ini suatu permasalahan konstitusional yang melenceng jauh dari original intent UUD 1945? 3.61. Bahwa bahkan sampai mantan hakim konstitusi, I Dewa Gede Palguna, menyatakan: “syarat menjadi hakim konstitusi tidak cukup hanya menggunakan preferensi politik, tidak cukup bahkan hanya integritas jujur tidak tercela, tapi ia harus negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan” (Bukti P-14). Namun, sangat disayangkan karena selama ini pembentuk UU tidak pernah mendetailkan apa yang dimaksud “negarawan” itu, kendati sudah tiga kali merevisi UU tentang MK. Selanjutnya dikatakan “itu merupakan saringan pertama yang memungkinkan publik mendapatkan hakim-hakim bagus yang kemudian bisa diharapkan akan melahirkan putusan-putusan yang bagus” (Bukti P- 14). Jika kita lihat faktanya tiga kali perubahan UU MK yang dilakukan dalam tempo waktu yang berdekatan ternyata hanya utak-atik usia dan masa jabatan hakim konstitusi saja. Hal ini tentu sangat disayangkan; 3.62. Bahwa seolah-olah untuk mengisi kekosongan makna negarawan, Pembentuk UU hanya menambahkan syarat usia 55 tahun dengan asumsi semakin “tua” semakin bijaksana, sehingga menjadi lebih negarawan. Kita bayangkan jika seseorang bekerja 15 tahun di bidang hukum dan telah memiliki penguasaan konstitusi dan ketatanegaraan yang sangat mumpuni tetapi karena umurnya belum cukup akhirnya harus diberikan kesempatan kepada seseorang yang berusia 55 tahun yang 55 selama 15 tahun aktif “cawe-cawe” di dunia politik karena 15 tahun pengalaman kerja di bidang hukum sudah selesai di awal. Apakah itu yang dimaksud dengan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan dalam UUD 1945? Pemohon memandang perlu adanya tafsir konstitusional yang jelas terhadap “negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan” yang tidak hanya disandarkan kepada faktor usia semata; 3.63. Bahwa Pemohon berargumentasi adalah beralasan hukum Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran terhadap makna “negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan” untuk dijadikan syarat alternatif selain dari syarat usia. Rumusan yang masuk akal adalah “atau telah mendapatkan rekomendasi sedikitnya dari 2 (dua) guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.”. Hal ini tentu sangat mudah dimaknai karena term “guru besar” sudah memiliki pengertian yang diterima secara universal oleh seluruh dunia dan memiliki dasar hukum yang jelas (UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Selain itu, “konstitusi dan ketatanegaraan” adalah nomenklatur yang secara eksplisit diberikan oleh UUD 1945 dan secara faktual fakultas hukum memiliki jurusan/spesialisasi Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara yang sesuai dengan bidang ijazah sarjana hukum, sehingga tidak bertentangan dengan syarat lainnya. Adanya rekomendasi dari guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan menjadikan tanggung jawab moral akademis yang sangat tinggi kepada masyarakat. Terlebih dengan adanya sedikitnya 2 (dua) guru besar yang memberikan rekomendasi. Dengan seleksi calon hakim konstitusi yang terbuka, maka masyarakat dapat melihat kapasitas calon-calon hakim konstitusi. Hal ini juga sejalan dengan original intent dari UUD 1945; 3.64. Bahwa Pemohon akan buktikan mengapa tambahan frasa “mendapatkan rekomendasi sedikitnya dari 2 (dua) guru besar” adalah rasional dan konstitusional. Pertama, kita harus pahami syarat dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 memang bersifat kumulatif, tetapi masing – masing syarat mempunyai pengertian yang atomik. Yang dimaksud dengan pengertian atomik adalah intensi satu syarat tidak mencakup ekstensi syarat lainnya. 56 Syarat tersebut berlaku secara atomik, sehingga kita dapat mendefinisikan lebih lanjut masing – masing syarat. Pemohon contohkan: Syarat 1 : “memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela” Syarat 2 : “negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan” Masing-masing syarat ini memiliki ekstensi sendiri yang tidak saling tumpang tindih. Misalkan terdapat calon hakim konstitusi yang bersifat negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Namun, ketika meminta SKCK ternyata calon hakim konstitusi tersebut pernah terlibat perkelahian sepulang dari diskotik. Yang menjadi pertanyaan apakah calon hakim konstitusi tersebut kehilangan sifat negarawan? Atau sebenarnya masih dapat dideskripsikan sebagai “negarawan dengan kepribadian yang tercela”? Jadi, ia masih sebagai negarawan tetapi tidak bisa mendaftar untuk menjadi hakim konstitusi karena syarat Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 bersifat kumulatif; 3.65. Bahwa permasalahannya adalah terkadang kita sulit mendefinisikan sesuatu secara atomik, sehingga seolah-olah semua sama saja karena memiliki ekstensi yang sama. Akibatnya, “negarawan” dianggap sebagai sebuah sifat/sikap yang sama dengan sifat tidak tercela/tercela. Jika ekstensinya kita anggap sama, maka sesungguhnya kita bisa hapuskan saja salah satunya dalam norma UUD 1945. Misalkan seorang negarawan dianggap mencakup kepribadiannya yang tidak tercela, maka hapuskan saja syarat “kepribadian yang tidak tercela” karena sudah tercakup dalam term negarawan. Jika struktur normanya kita buat terpisah, maka ada definisi yang berbeda di antaranya. Kita ambil contoh misalkan ada hakim konstitusi aktif yang diadukan ke MKMK karena pergi ke diskotik. Yang menjadi pertanyaan, apakah sifat negarawan-nya hilang atau sifat kepribadian tidak tercela-nya yang hilang? Tentu kita harus memilih salah satunya karena Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 merinci per masing-masing syarat. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka frasa “negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan” sesungguhnya dapat dimaknai secara atomik bahwa “seorang hakim konstitusi adalah negarawan yang menguasai konstitusi dan 57 ketatanegaraan” dan frasa “memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela” dapat dimaknai secara atomik bahwa “seorang hakim konstitusi adalah memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela”. Ketika dapat dimaknai secara atomik seperti itu, maka dari deskripsi tersebut dapat diturunkan ekstensi yang berbeda dari sifat/sikap pribadi yang dapat dibuktikan dengan “menguasai” secara akademis akan konstitusi dan ketatanegaraan. Hal ini kemudian akan terlihat relevansinya dengan makna “guru besar”; 3.66. Bahwa pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana membuktikan guru besar mempunyai relevansi untuk membuktikan seseorang adalah negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan? Mari kita ambil beberapa kalimat sederhana: 1) Amuba adalah hewan. 2) Amuba adalah bakteri. 3) Bakteri adalah hewan. 4) Bakteri adalah prokariota. Jika kita tanyakan kepada orang awam di pinggir jalan kalimat yang mana yang benar mungkin akan dijawab amuba adalah bakteri dan bakteri adalah hewan karena amuba juga bersifat kecil dan dapat menjadi patogen dan berbentuk tidak seperti tumbuhan. Namun, mungkin jika kita tanyakan kepada guru besar biologi akan terdapat jawaban yang berbeda. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita memilih jawaban orang awam atau jawaban guru besar? 3.67. Bahwa dalam konteks negarawan, kita ambil contoh kalimat “Soekarno adalah negarawan”. Bagaimana membuktikan kalimat tersebut? Misalkan terdapat juru masak yang sangat dekat dengan Soekarno, dan kemudian juru masak tersebut menjadi tokoh masyarakat yang sangat terkenal karena kedekatannya dengan Soekarno. Ketika kita bertanya kepada tokoh tersebut dengan pertanyaan “apakah Soekarno negarawan?” Mungkin akan dijawab “Soekarno adalah negarawan”, namun sesungguhnya associated conception negarawan yang dimaksud oleh juru masak tersebut adalah pernah menjadi pemimpin negara. Kemudian, yang bertanya juga menciptakan associated conception bahwa 58 negarawan adalah sifat terpuji, sehingga meyakini bahwa karena juru masak tersebut dekat dengan Soekarno dan terlebih telah menjadi tokoh masyarakat maka pasti negarawan yang dimaksud adalah sifatnya yang terpuji. Rantai pengetahuan ini kemudian berkembang dan mendefinisikan makna negarawan tanpa arah dan bentuk. Berbeda jika pertanyaan yang diberikan adalah “apa makanan yang disukai Soekarno?” Nilai kebenaran jawaban yang diberikan juru masak tentu akan berbeda; 3.68. Bahwa hal berbeda jika kita bertanya kepada guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebuah pertanyaan “apakah Soekarno negarawan?” Meskipun guru besar tersebut tidak dekat secara pribadi dengan Soekarno, namun ia akan menjawab berdasarkan keahlian / pengetahuannya dari yang ia dapat tentang Soekarno. Misalkan guru besar tersebut akan melakukan analisa terhadap tulisan-tulisan Soekarno, kemudian melakukan analisa kepada pidato Soekarno saat BPUPK. Setelah melakukan analisa, kemudian guru besar tersebut menyatakan “Soekarno adalah negarawan”, misalkan karena dalam tulisannya terlihat bagaimana Soekarno sesungguhnya menguasai konstitusi dan ketatanegaraan meskipun pendidikan formalnya adalah arsitek. Guru besar tidak menjawab karena preferensi pribadi atau kedekatan semata, tetapi harus didasarkan kepada analisis yang bersifat objektif. Berdasarkan contoh ini apakah makna “rekomendasi dari guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan” relevan dengan syarat “negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan”? Apakah sebaiknya kita definisikan kepada “guru besar” atau “tokoh masyarakat”, kira-kira yang mana yang paling relevan untuk dipilih? Nampaknya intuisi kita menjawab sebaiknya “guru besar” saja; 3.69. Bahwa pertanyaan selanjutnya, mengapa sedikitnya 2 (dua) guru besar tidak cukup 1 (satu) guru besar saja? Sedikitnya dua bermakna tidak mungkin satu. Tidak ada rumusan atau rasionalitas pasti pada angka berapa jumlah rekomendasi yang dibutuhkan untuk memastikan seseorang negarawan. Namun, andaikan hanya satu orang, maka kita tidak memiliki pembanding. Sedangkan, jika sedikitnya dua orang, maka 59 akan ada pembanding. Prinsip hukum sederhananya yaitu unus testis nullus testis. Perlu diingat bahwa syarat rekomendasi sedikitnya 2 (dua) guru besar adalah syarat alternatif jika seseorang belum berusia 55 tahun, sehingga jika telah berusia 55 tahun dan telah memenuhi persyaratan lainnya, maka syarat ini tidak menjadi mandatory; 3.70. Bahwa perlu diketahui selanjutnya, syarat “telah mendapatkan rekomendasi sedikitnya dari 2 (dua) guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan” adalah sebatas rekomendasi atas penguasaan konstitusi dan ketatanegaraan bukan jaminan bahwa calon hakim konstitusi tersebut tidak pernah atau tidak akan ke diskotik. Meskipun, guru besar tersebut dapat saja menyatakan “kamu saya berikan rekomendasi tapi tolong jangan ke diskotik ya”, namun bukan kewajiban guru besar untuk memastikan hal tersebut. Sehingga, andaikan ternyata hakim konstitusi tersebut melakukan perbuatan tercela, maka bukan menjadi tanggung jawab pihak yang memberikan rekomendasi. Selain itu, syarat “kepribadian yang tidak tercela” dapat dibuktikan dengan adanya SKCK. Jika rekomendasi dimaknai sekaligus sebagai jaminan bahwa calon hakim konstitusi belum pernah melakukan perbuatan tercela, maka kewenangan menerbitkan SKCK seharusnya dipindah kepada guru besar. Namun, nampaknya itu hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, maka syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 sebaiknya dimaknai secara atomik sehingga dapat didefinisikan (breakdown) lebih lanjut tanpa tumpang tindih seperti apa yang telah Pemohon sampaikan; 3.71. Bahwa perlu diketahui juga, Mahkamah Konstitusi pernah memberikan putusan yang merubah intensi suatu norma dengan memberikan ekstensi kualitatif lainnya. Hal ini terlihat dari Putusan MK No.56/PUU-XX/2022 yang menguji Pasal 27A UU MK secara khusus mengenai unsur keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang terdapat unsur dari Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi merubah intensi norma dari anggota Komisi Yudisial menjadi “1 (orang) dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun”. 60 Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebenarnya memperluas ekstensi makna norma karena kita harus mencari kembali definisi: 1) tokoh masyarakat, 2) integritas tinggi, 3) memahami hukum dan konstitusi, 4) tidak menjadi anggota dari partai politik. Putusan MK No.56/PUU-XX/2022 membuktikan bahwa sesungguhnya Mahkamah dapat memberikan ekstensi tambahan makna norma dengan memberikan syarat kualitatif tambahan lainnya. Terlebih petitum Pemohon menggunakan terminologi yang sudah definitif, memiliki dasar hukum, dan menggunakan frasa yang sama denga frasa dalam UUD 1945, maka sesungguhnya permohonan Pemohon telah memiliki landasan konstitusional yang kuat; 3.72. Bahwa hanya saja perlu diketahui, syarat tambahan ini hanya sebagai alternatif jika terdapat calon hakim konstitusi yang berusia di bawah 55 tahun, namun memiliki kapabilitas penguasaan konstitusi dan ketatanegaraan yang tinggi. Dengan demikian, kita memberikan berkesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berkompetisi dengan syarat yang telah ditentukan. Pertimbangan ini didasari kepada dinamika ketatanegaraan di mana pemuda di bawah usia 55 tahun sudah mulai banyak berperan dalam mengawal perkembangan ketatanegaraan kita. Maka dari itu, adalah beralasan hukum jika Mahkamah berperan “to give opportunity and abolish restriction” dengan memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk menjadi negarawan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Selain itu, alternatif syarat ini tidak mendegradasi kewenangan lembaga pengusul hakim konstitusi dan tidak menjadikan syarat alternatif sebagai syarat limitatif yang menutup pintu syarat lainnya. Bahkan, Pembentuk UU masih mungkin untuk mengatur lebih lanjut (takhsis) seandainya diperlukan pemaknaan lebih lanjut, termasuk untuk memberikan panduan umum pelaksanaan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 20 UU MK; 3.73. Bahwa andaikan setelah putusan MK terdapat pendapat yang menyatakan putusan MK menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum, karena kita kemudian harus mendetailkan kembali makna guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan untuk dapat mendefinisikan negarawan, dan justru angka dianggap bersifat lebih pasti 61 karena definitif. Terhadap hal tersebut, kita cukup berikan pertanyaan di antara angka 47 sampai 55, angka mana yang bersifat pasti dan tidak pasti? Jika tidak ada jawabannya, maka ternyata angka juga menyimpan ketidakpastian. Untuk menjawab persoalan pendetailan kembali sesungguhnya Pembentuk UU masih dapat mengatur lebih lanjut sebagaimana dalam pola Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK No.141/PUU-XXI/2023. Misalkan Pembentuk UU mengamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi dengan bekerja sama dengan lembaga lainnya, misalnya Komisi Yudisial atau Lembaga Pendidikan Tinggi, untuk menyelenggarakan Pendidikan Khusus Konstitusi dan Ketatanegaraan. Atas amanat UU tersebut, Mahkamah Konstitusi kemudian menyelenggarakan melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan sistem pendidikan/pelatihan yang bertingkat. Hal ini misalnya seperti syarat untuk menjadi advokat, konsultan hukum pasar modal, kurator, konsultan pajak, dewan pengawas syariah, pejabat bank, dan lain sebagainya. Misalkan pelatihan (sertifikasi) tingkat 1 digunakan bagi konsultan hukum karena materinya lebih banyak berupa bimtek hukum acara, sedangkan bagi calon hakim konstitusi harus lulus tingkat tertentu sebagai salah satu pelengkapan syarat administratif sebagai tambahan syarat dalam Pasal 15 ayat (3) UU MK. Misalkan karena pada tingkat lanjut materinya berupa penguasaan filsafat, logika, konstitusi, serta penyusunan konsep putusan. Penyelenggaraan pendidikan/pelatihan tersebut dapat diselenggarakan dengan tenaga pengajar dari guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, misalnya anggota forum konstitusi yang turut serta dalam merumuskan perubahan UUD 1945 atau guru besar yang merupakan mantan hakim konstitusi. Andaikan terdapat seseorang telah memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan, namun hanya kurang syarat mencapai usia 55 tahun. Guru besar yang mengajarnya mengetahui jika orang tersebut memiliki penguasaan konstitusi dan ketatanegaraan yang sangat luar biasa. Maka, bisa saja ia diberikan rekomendasi untuk kemudian diusulkan kepada lembaga pengusul. Jika kita lihat original intent Pembentuk UUD 1945 sesungguhnya konsep “penjaringan” dari masyarakat inilah yang 62 diharapkan. Dengan konsep ini, bangsa kita tidak akan kehilangan “negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan” di masa yang akan datang. Namun, sayangnya Pembentuk UU tidak pernah mengaturnya secara jelas, bahkan intensi untuk itu tidak terlihat sama sekali melainkan yang terlihat hanya utak-atik usia dan masa jabatan, serta mencari cara untuk dapat melakukan recall hakim konstitusi. Namun, karena Mahkamah Konstitusi juga tidak dapat mengatur secara detail, maka cukup memutuskan dengan pola seperti Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK No.141/PUU-XXI/2023 sebagai solusi memecah kebuntuan ketatanegaraan; 3.74. Bahwa di sisi lain, hal yang perlu diperhatikan adalah jika memang diberikan syarat alternatif juga akan menimbulkan permasalahan lain seperti masa jabatan yang berbeda antara hakim konstitusi yang diangkat pada usia 55 tahun dengan yang diangkat pada usia di bawah 55 tahun. Jarak antara usia 55 tahun dengan usia pensiun hakim konstitusi yang 70 tahun adalah 15 tahun. Dengan demikian, akan ada perbedaan masa jabatan hakim konstitusi jika tidak diatur persoalan batas masa jabatan. Untuk mengatasi hal tersebut agar masa jabatan antar hakim konstitusi menjadi ekuivalen, maka Pasal 23 ayat (1) huruf d harus diaktifkan kembali, namun menjadi: “telah berakhir masa jabatannya setelah menjalankan keseluruhan masa tugas selama 15 (lima belas) tahun”. Pengaktifan kembali Pasal 23 ayat (1) huruf d UU MK kemudian juga berimplikasi kepada pengaktifan kembali Pasal 26 ayat (1) huruf b UU MK, sehingga Pasal 26 ayat (1) huruf b yang telah dihapus dapat diaktifkan kembali menjadi “berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d”. Dengan rumusan ini, maka tidak akan ada permasalahan ketidakadilan dan tetap memungkinkan terjadinya regenerasi dengan menjadikan Pasal 87 huruf b UU MK sebagai acuan faktor rasional. Pemohon beranggapan rumusan ini sesungguhnya tautologis dengan makna Pasal 87 huruf b UU MK serta dapat dibuktikan secara matematis. Perlu diketahui, syarat yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d UU MK bersifat alternatif karena kata penghubungnya “atau”, sehingga ketika terpenuhinya salah satu, maka cukup untuk menjadi 63 alasan bagi hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat. Hal ini tidak menyebabkan ketidakadilan, misalkan terdapat hakim konstitusi yang diangkat pada usia 65 tahun, maka patut diketahui dengan usianya tersebut ia hanya dapat menjabat selama 5 tahun. Ketika terdapat hakim lain yang menjabat sampai 15 tahun tidak serta-merta hakim konstitusi yang berusia 65 tahun mendapatkan extra time sampai usia 80 tahun demi keadilan. Bagi Pemohon kombinasi rumusan Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 23 ayat (1) huruf d, dan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU MK yang demikian sudah cukup tanpa perlu adanya norma recall atau evaluasi hakim konstitusi. Karena, bagaimana cara melakukan evaluasi jika yang melakukan evaluasi tidak berkompeten untuk melakukan evaluasi terhadap makna konstitusi dan ketatanegaraan? Faktanya sampai dengan saat ini persentase permohonan yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi masih jauh di atas permohonan yang dikabulkan, lalu mengapa terlalu sentimen atau malu atas sedikitnya permohonan yang dikabulkan? Atau, Pembentuk UU khawatir semakin kritisnya masyarakat terhadap hasil produk legislatif yang tidak mencerminkan kehendak rakyat, jika demikian siapa yang seharusnya dievaluasi? Terhadap hal ini, sebaiknya kita kembali kepada original intent UUD 1945 yaitu: “hakim konstitusi juga sekali-kali tidak merupakan representasi dari Dewan Perwakilan Rakyat, dari Mahkamah Agung dan dari Presiden, tapi betul-betul lembaga yang mandiri.”. Perlu diketahui juga jika permohonan ini justru memperkuat independensi Mahkamah Konstitusi karena mempertegas kembali tafsir Mahkamah terhadap Pasal 87 huruf b UU MK sebagaimana dalam Putusan MK No.96/PUU-XVIII/2020; 3.75. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dan dengan bukti: 1) Adanya ingkaran berupa fakta hakim konstitusi berusia di bawah 55 tahun yang terbukti memiliki integritas; 2) Adanya ingkaran berupa acuan rasional yang diberikan UU yang memungkinkan terpenuhinya syarat minimum degree of maturity and experiences sebelum usia 55 tahun; Maka, sudah menjadi bukti cukup kuat untuk menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK inkonstitusionalitas secara bersyarat jika tidak 64 diberikan ketentuan pengecualian/optional/pilihan. Hal ini adalah solusi untuk mengurai kebuntuan ketatanegaraan seperti sebagaimana dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK No. 141/PUU- XXI/2023. Dalam ilmu fiqih konstruksi logika ini juga sesuai dengan rumusan menetapkan hukum ketika ada rukhsah. Hal ini sesuai dengan pengertian rukhsah yaitu ketentuan yang disyariatkan karena keadaan sebab yang memperkenankannya untuk berbeda dari hukum asalnya. Kondisi faktual yang terjadi saat ini merupakan rukhsah untuk kita kembali merenungkan bagaimana mengatur persoalan syarat usia minimum; 3.76. Bahwa dengan adanya Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, Putusan MK No.56/PUU-XX/2022, hingga Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK No. 141/PUU-XXI/2023 sebaiknya Mahkamah tidak berlindung dibalik open legal policy semata. Andaikan Mahkamah hendak melakukan judicial avoidance dan menyatakan bahwa menentukan usia minimum hakim konstitusi adalah open legal policy, maka Mahkamah harus membuktikan secara logika dan konstitusional jika Pembentuk UU menetapkan salah satu usia berikut: 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 semuanya adalah konstitusional dan kita harus menerima itu apa adanya, sehingga terbukti dalam semua kondisi kewenangan Pembentuk UU bersifat refleksif. Jika tidak, Mahkamah harus membuktikan pada angka berapa syarat usia minimum bersifat intolerable, sehingga syarat alternatif sebagaimana dalam petitum Pemohon dapat dinyatakan tidak rasional. Jika tidak dapat dibuktikan, maka Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, Putusan MK No. 22/PUU- XV/2017, Putusan MK No. 56/PUU-XX/2022, hingga Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK No. 141/PUU-XXI/2023 sudah menjadi bukti yuridis konstitusional yang kuat disertai dengan argumentasi-argumentasi yang telah Pemohon sampaikan dalam permohonan ini sebagai dasar untuk menyatakan permohonan Pemohon berdasarkan penalaran yang wajar adalah beralasan menurut hukum atau setidak-tidaknya sampai dengan dapat dibuktikan sebaliknya; 65 3.77. Bahwa Pemohon berharap permohonan ini beserta alat-alat bukti dibaca secara seksama dengan niat untuk mencari kebenaran yang bersifat akademis untuk kepentingan konstitusional bagi bangsa dan negara. Mengingat putusan MK bersifat erga omnes, Pemohon berharap permohonan ini tidak dikaitkan dengan kepentingan politik praktis. Pemohon juga berharap tidak dilakukan berbeda dengan pemohon dalam perkara No. 90/PUU-XXI/2023 maupun permohonan lainnya yang serupa sebelumnya. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 membuktikan ketika DPR dan Presiden menyerahkan kebijaksanaan sepenuhnya kepada Mahkamah berimplikasi kepada beralihnya kewenangan Mahkamah dalam memberikan alternatif norma. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon berharap Mahkamah juga mempelakukan hal yang sama dengan menerapkan Pasal 54 UU MK karena keterangan pemberi keterangan sangat substansial mempengaruhi putusan. Pemohon menggunakan basis konstruksi berfikir yang serupa dengan Putusan MK No. 90/PUU- XXI/2023, sehingga jika diperlakukan berbeda dapat memunculkan ketidaklaziman. 4. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) yang menyatakan, “berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun atau telah mendapatkan rekomendasi sedikitnya dari 2 (dua) guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan”. Sehingga Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan 66 Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun atau telah mendapatkan rekomendasi sedikitnya dari 2 (dua) guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan;”; 3. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) yang menyatakan, “dihapus” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “telah berakhir masa jabatannya setelah menjalankan keseluruhan masa tugas selama 15 (lima belas) tahun”. Sehingga Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selengkapnya berbunyi “telah berakhir masa jabatannya setelah menjalankan keseluruhan masa tugas selama 15 (lima belas) tahun; atau”; 4. Menyatakan Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) yang menyatakan, “dihapus” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d”. Sehingga Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selengkapnya berbunyi “berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d.”; 5. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); 67 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16 sebagai berikut: 1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554); 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P- 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 4. Bukti P- 4 : Fotokopi Ijazah Sarjana Pemohon dan Salinan Jurnal Konstitusi; 5. Bukti P- 5 : Fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat atas nama Pemohon; 6. Bukti P- 6 : Fotokopi Ijazah Magister Hukum atas nama Pemohon; 7. Bukti P- 7 : Fotokopi Surat Referensi Kerja Pemohon; 8. Bukti P- 8 : Fotokopi Buku berjudul “Pure Theory Of Law (translated)” Karya Hans Kelsen, edisi tahun 1967; 9. Bukti P- 9 : Fotokopi Buku berjudul “Principia Mathematica” Volume 1 Karya Bertrand Russel dan Alfred North Whitehead, edisi tahun 1963; 10. Bukti P- 10 : Fotokopi Artikel berjudul “On Self Reference And A Puzzle In Constitutional Law” Karya Alf Ross dalam Journal Mind, Vol. LXXVIII No.309, January 1969; 11. Bukti P- 11 : Fotokopi Tangkap Layar/Screenshot Berita Berjudul: “Hakim Konstitusi Arief Hidayat Mengaku Sedih Soal Narasi Mahkamah Keluarga” diakses dari https://news.republika.co.id/berita/s3egzy436/hakim- konstitusi-arief-hidayat-mengaku-sedih-soal-narasi- mahkamah-keluarga pada 13 Desember 2023 Pukul 13:51 WIB; 12. Bukti P- 12 : Fotokopi Artikel berjudul “A Logic For Deontic Dilemmas” Karya Lou Goble dalam Journal Of Applied Logic, 2005; 13. Bukti P- 13 : Fotokopi Tangkap Layar/Screenshot Berita Berjudul: “Dosen Hukum UGM Sebut Konsultasi Hakim MK Ke DPR Bentuk Kartelisasi Politik” diakses dari https://nasional.tempo.co/read/1776504/dosen-hukum- ugm-sebut-konsultasi-hakim-mk-ke-dpr-bentuk-kartelisasi- politik pada 13 Desember 2023 Pukul 13:56 WIB; 14. Bukti P- 14 : Fotokopi tangkap layer/Screenshot Berita Berjudul: ‘Pemerintah dan DPR Diminta Detailkan Syarat Negarawan Calon Hakim MK” diakses dari: 15. Bukti P- 15 : Fotokopi Tangkap Layar/Screenshot Berita Berjudul: “Eks Hakim Konstitusi Tolak Revisi UU MK: Ini Penghancuran” diakses dari: 68 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU 7/2020), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. https://www.tribunnews.com/nasional/2023/11/30/eks- hakim-konstitusi-tolak-revisi-uu-mk-ini-penghancuran pada 13 Desember 2023 Pukul 14:03 WIB; 16. Bukti P- 16 : Fotokopi Buku berjudul “Set Theory And Logic” Karya Robert R. Stoll, edisi tahun 1963; 69 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 70 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam permohonan a quo menyatakan: Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 “Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: … d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;” Pasal 23 ayat (1) huruf d UU 7/2020 “Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: … d. dihapus; atau” Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 7/2020 “Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum: … b. dihapus.” 2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (5), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. 3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai advokat, dan telah bekerja di bidang hukum sejak tahun 2013. Pemohon telah berulang kali melamar pekerjaan di bidang pemerintahan namun Pemohon 71 belum berhasil memperoleh pekerjaan tersebut, dengan berbekal pengalaman di bidang hukum sudah cukup lama, Pemohon sedang mempersiapkan diri untuk menempuh pendidikan jenjang doktoral (S3) dan terus bekerja agar dapat memenuhi minimum degree of maturity and experiences. Jika mengacu pada UU MK, syarat usia minimal lebih rendah dibandingkan yang ditentukan UU 7/2020, sehingga Pemohon dapat mencapai syarat usia minimal dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama namun aturan usia minimal untuk menjadi hakim konstitusi telah bertambah seiring dengan perubahan terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. 4. Bahwa Pemohon melakukan simulasi, jika pada usia 38 tahun, Pemohon telah menempuh pendidikan S3 dan jika diakumulasikan telah memiliki pengalaman bekerja selama 15 tahun di bidang hukum, apakah Pemohon harus menunggu hingga mencapai usia 55 tahun? Pemohon tidak menemukan rasionalitas munculnya bilangan angka 55 dan hal ini membingungkan Pemohon. Kebingungan inilah merupakan bentuk kerugian konstitusional bagi Pemohon. 5. Bahwa menurut Pemohon, pembentuk undang-undang tidak memiliki sikap mengenai syarat usia karena kerap berubah dari syarat usia minimum 40 tahun menjadi 47 tahun dan berubah lagi menjadi 55 tahun, dan ketidakjelasan ini menjadi kerugian konstitusional bagi Pemohon. Di sisi lain, menurut Pemohon, pembentuk undang-undang memiliki kecenderungan politik hukum untuk membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi, bahkan berupaya mengurangi independensinya melalui judicial review. Menurut Pemohon, karena kedudukan hakim konstitusi yang kritikal, syarat usia menjadi salah satu instrumen yang sering diutak-atik untuk membatasi akses warga negara untuk menjadi hakim konstitusi. 6. Bahwa menurut Pemohon, perubahan kebijakan terhadap norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 dapat saja mempengaruhi hakim konstitusi yang sedang menjabat, namun seharusnya dimaknai secara lebih luas terutama bagi calon hakim konstitusi ke depan, karena ketidakjelasan syarat tersebut maka hal ini menjadi hambatan bagi pemuda yang mempunyai semangat memperjuangkan konstitusi dan menghalangi pemuda yang telah memenuhi syarat minimum degree of maturity and experiences namun belum memenuhi syarat usia minimal 72 untuk menjadi hakim konstitusi, hal tersebut menyebabkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. 7. Bahwa menurut Pemohon, perubahan makna Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 berimplikasi kepada batas masa jabatan hakim konstitusi, maka dari itu perlu juga dilakukan penafsiran kembali terhadap Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 7/2020 agar tidak terjadi permasalahan hukum lainnya. Dengan adanya kejelasan makna terhadap norma pasal tersebut, maka Pemohon akan mendapatkan kesempatan mengabdikan diri menjadi hakim konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (5), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 7/2020. Dalam batas penalaran yang wajar, anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan menurut Mahkamah, bersifat spesifik dan potensial, karena pada suatu saat Pemohon berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi. Di samping itu, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan a quo. 73 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 23 ayat (1) huruf d, dan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 7/2020 bertentangan dengan Pasal 24C ayat (5), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 dengan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 mensyaratkan usia minimal untuk menjadi hakim konstitusi adalah 55 tahun, namun secara faktual pernah ada hakim konstitusi yang berusia di bawah 55 tahun. Menurut Pemohon, pembentuk undang-undang harus dapat menjelaskan jika alasan usia minimal untuk menjadi hakim konstitusi diubah menjadi 55 tahun karena sifat kenegarawanan baru muncul pada saat seseorang memasuki usia tersebut, maka harus dapat dibuktikan ketika ada hakim konstitusi yang belum berusia 55 tahun tidak memiliki sifat kenegarawanan. Jika faktanya terdapat hakim konstitusi yang berusia 42 tahun dan 47 tahun dapat menghasilkan putusan landmark maka menurut Pemohon terdapat persoalan moral mengapa ada perlakuan berbeda antara generasi terdahulu dengan generasi sekarang. Pembentuk undang-undang harus dapat membuktikan secara empiris bahwa semenjak UU 7/2020 diundangkan tidak dimungkinkan lagi lahir hakim konstitusi yang memiliki sifat kenegarawanan selain pada usia 55 tahun; 2. Bahwa menurut Pemohon jika pengaturan usia selalu dikaitkan dengan ketentuan open legal policy maka hal ini hanya akan melemahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi; 3. Bahwa menurut Pemohon, pembentuk undang-undang harus dapat menjelaskan mengapa ada jarak yang jauh antara syarat minimum degree of maturity and experience dengan syarat usia minimum yang telah ditetapkan. Jika pembentuk undang-undang tidak dapat mempertanggungjawabkannya maka beralasan hukum jika menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat; 4. Bahwa menurut Pemohon, terdapat solusi alternatif untuk ketentuan a quo, dapat juga dimaknai sebagai berikut “untuk semua usia yang ditempuh sampai usia minimum hakim konstitusi terdapat seseorang dengan usia tertentu, berlaku 74 ketentuan: jika usia A termasuk dalam usia yang ditempuh menuju usia minimum hakim konstitusi dan usia yang ditempuh menuju usia minimum hakim konstitusi telah memenuhi minimum degree of maturity and experiences maka ketika usia A berkaitan dengan usia yang ditempuh menuju usia minimum hakim konstitusi berlaku ketentuan alternatif yaitu telah mendapatkan rekomendasi sedikitnya dari 2 (dua) guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan; 5. Bahwa menurut Pemohon, terkait syarat negarawan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, hal ini merupakan syarat yang sangat sulit untuk dibuktikan, bagaimana cara membuktikan bahwa seseorang memiliki sifat negarawan. Menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan penafsiran terhadap ketentuan “negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan”, dengan mengambil sebagian norma Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 ini terutama pada frasa “menguasai konstitusi dan ketatanegaraan” yang kemudian dapat diadaptasi ke dalam undang-undang dengan menjadikannya sebagai syarat alternatif selain dari syarat usia. Dan menurut Pemohon, rumusan yang masuk akal adalah “atau telah mendapatkan rekomendasi sedikitnya dari 2 (dua) guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan”. Pemilihan syarat rekomendasi dari guru besar ini, menurut Pemohon karena term “guru besar” sudah memiliki pengertian yang diterima secara universal oleh seluruh dunia dan memiliki dasar hukum yang jelas. Selain itu, “konstitusi dan ketatanegaraan” adalah nomenklatur yang secara eksplisit diberikan oleh UUD 1945 dan secara faktual fakultas hukum memiliki jurusan/spesialisasi Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara yang sesuai dengan bidang ijazah sarjana hukum, sehingga tidak bertentangan dengan syarat lainnya. Menurut Pemohon, dengan adanya rekomendasi dari guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan menjadikan tanggung jawab moral akademis yang sangat tinggi kepada masyarakat dan guru besar ini dapat memberikan rekomendasi kepada lembaga pengusul; 6. Bahwa menurut Pemohon, ada hal-hal yang perlu diperhatikan jika menggunakan syarat alternatif di atas yaitu akan menimbulkan permasalahan lain seperti masa jabatan yang berbeda antara hakim konstitusi yang diangkat pada usia 55 tahun dengan yang diangkat pada usia di bawah 55 tahun. Jarak antara usia 55 tahun dengan usia pensiun hakim konstitusi yaitu 70 tahun adalah 75 15 tahun. Dengan demikian, akan ada perbedaan masa jabatan hakim konstitusi jika tidak diatur persoalan batas masa jabatan dimaksud. Untuk mengatasi hal tersebut, Pasal 23 ayat (1) huruf d harus diaktifkan kembali, namun berlaku secara bersyarat yaitu “telah berakhir masa jabatannya setelah menjalankan keseluruhan masa tugas selama 15 (lima belas) tahun”. Pengaktifan kembali Pasal 23 ayat (1) huruf d UU 7/2020 kemudian juga berimplikasi kepada pengaktifan kembali Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 7/2020, sehingga Pasal 26 ayat (1) huruf b yang telah dihapus dapat diaktifkan kembali menjadi “berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d”. Dengan rumusan ini, maka tidak akan ada permasalahan ketidakadilan dan tetap memungkinkan terjadinya regenerasi dengan menjadikan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 sebagai acuan faktor rasional; 7. Bahwa menurut Pemohon, syarat yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d UU 7/2020 bersifat alternatif karena kata penghubungnya “atau”, sehingga dengan terpenuhinya salah satu syarat cukup untuk menjadi alasan bagi hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat. Bagi Pemohon, kombinasi rumusan Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 23 ayat (1) huruf d, dan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 7/2020 yang demikian sudah cukup tanpa perlu adanya norma “recall” atau evaluasi hakim konstitusi; 8. Bahwa menurut Pemohon, alasan-alasan tersebut terdapat ingkaran berupa fakta hakim konstitusi berusia di bawah 55 tahun yang terbukti memiliki integritas dan adanya ingkaran berupa acuan rasional yang diberikan undang-undang yang memungkinkan terpenuhinya syarat minimum degree of maturity and experiences sebelum usia 55 tahun. Maka, sudah menjadi bukti cukup kuat untuk menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 inkonstitusional secara bersyarat jika tidak diberikan ketentuan pengecualian. 9. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menjatuhkan putusan dengan amar yang bersifat alternatif sebagai berikut: a. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 yang menyatakan, “berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun atau telah 76 mendapatkan rekomendasi sedikitnya dari 2 (dua) guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan”. Sehingga Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun atau telah mendapatkan rekomendasi sedikitnya dari 2 (dua) guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan”; b. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) huruf d UU 7/2020 yang menyatakan, “dihapus” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “telah berakhir masa jabatannya setelah menjalankan keseluruhan masa tugas selama 15 (lima belas) tahun”. Sehingga Pasal 23 ayat (1) huruf d UU 7/2020 selengkapnya berbunyi “telah berakhir masa jabatannya setelah menjalankan keseluruhan masa tugas selama 15 (lima belas) tahun; c. Menyatakan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 7/2020 yang menyatakan, “dihapus” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d”. Sehingga Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 7/2020 selengkapnya berbunyi “berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d.”; [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 (selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan berdasarkan pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK dimaksud. [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang berpendapat bahwa permohonan a quo dapat diajukan kembali atau sebagaimana disebut Pemohon bukan ne bis in idem. Berkenaan dengan hal ini, permohonan Pemohon terkait dengan adanya permohonan pengujian norma yang sama yaitu Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 77 7/2020 pada perkara pengujian undang-undang yang telah diputus oleh Mahkamah berkenaan dengan keterpenuhan syarat Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021) yang masing-masing menyatakan: Pasal 60 UU MK: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. [3.10.1] Bahwa terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 sudah pernah diajukan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Juni 2022, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU- XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2023. Demikian pula Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 7/2020 sudah pernah diajukan pengujian dalam perkara Nomor 90/PUU- XVIII/2020. Dalam permohonan Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 dengan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Selanjutnya, dalam permohonan Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d, dan huruf h, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020 serta Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 19 UU MK dengan dasar pengujiannya Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D 78 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945. Lebih lanjut, dalam permohonan Perkara Nomor 81/PUU-XXI/2023, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d, dengan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sedangkan untuk permohonan Pemohon a quo yang dilakukan pengujian adalah Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 23 ayat (1) huruf d, dan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 7/2020 terhadap Pasal 24C ayat (5), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. [3.10.2] Bahwa terhadap permohonan pengujian di atas, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil permohonan Pemohon, pasal yang diujikan dan dasar pengujian terdapat perbedaan karena Pemohon menggunakan dasar pengujian Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 yang tidak digunakan sebagai dasar pengujian dalam Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020, Nomor 100/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 81/PUU-XXI/2023. Terhadap norma Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf b, Mahkamah belum menilai dalil pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas substansi permohonan a quo beralasan atau tidak, secara formal permohonan a quo berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 beralasan untuk dapat diajukan kembali. Oleh karenanya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut. [3.11] Menimbang bahwa berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon apabila dicermati lebih lanjut terdapat permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon yang esensinya sebagai berikut: 1. Apakah benar norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun atau telah mendapatkan rekomendasi sedikitnya dari 2 (dua) guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan”. 2. Apakah benar norma Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 7/2020 dapat diberlakukan kembali dan apakah Pasal 23 ayat (1) huruf d UU 7/2020 dapat dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “telah berakhir masa jabatannya setelah menjalankan keseluruhan masa tugas selama 15 (lima belas) tahun”, serta Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 7/2020 79 dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d”. [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. [3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun atau telah mendapatkan rekomendasi sedikitnya dari 2 (dua) guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan”. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 telah pernah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXI/2023 yang dalam pertimbangan hukum Paragraf [3.12] sampai dengan Paragraf [3.17] menyatakan bahwa: [3.12] Menimbang bahwa dalil utama permohonan a quo adalah agar norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 yang berbunyi “berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “selain dari yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo”. Permohonan Pemohon demikian, yaitu agar norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 dimaknai sebagaimana yang secara eksplisit tersurat dalam rumusan norma yang bersangkutan. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, permohonan a quo meminta penegasan agar tidak mengubah substansi yang telah diatur secara tegas dalam norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020. Dengan demikian, seandainya petitum Pemohon dikabulkan tidak akan mengubah esensi atau makna apapun norma a quo. Begitu pula sebaliknya apabila tidak dikabulkan oleh Mahkamah dengan sendirinya tidak akan mengubah esensi atau makna norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020. Dari perspektif interpretasi atau penafsiran hukum, suatu norma yang ditafsirkan sebagaimana rumusan eksplisitnya disebut sebagai penafsiran secara gramatikal atau penafsiran secara tata bahasa yang merujuk pada bahasa yang digunakan oleh pembentuk undang-undang. Penafsiran secara gramatikal adalah penafsiran yang paling utama dalam upaya memahami isi norma suatu undang-undang. Apabila penafsiran secara gramatikal tidak mampu memberikan kejelasan, antara lain ketika terdapat norma yang 80 ambigu, kabur, atau usang, barulah metode penafsiran lain dapat dipergunakan untuk membantu menemukan makna yang lebih sesuai. Bertolak dari konteks penafsiran demikian, norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 yang berbunyi “berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun” menurut Mahkamah adalah norma yang rumusannya telah terang, jelas dan tegas, sehingga tidak dimungkinkan untuk ditafsirkan lain selain yang termaktub dalam norma a quo. [3.13] Menimbang bahwa meskipun secara maknawi tidak ada kemungkinan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 diberi penafsiran lain. Namun, Mahkamah dapat memahami kekhawatiran Pemohon karena sering diubahnya syarat usia minimal menjadi hakim konstitusi, sehingga menempatkan Pemohon (yang berkeinginan menjadi hakim konstitusi) dalam kondisi ketidakpastian terutama mengenai kapan Pemohon memenuhi syarat untuk mengajukan diri menjadi calon hakim konstitusi. Perubahan syarat usia demikian juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi Pemohon jikalau Pemohon kelak terpilih menjadi hakim konstitusi, yaitu di tengah masa jabatan potensial akan tidak memenuhi syarat usia minimal karena ada perubahan aturan berupa kenaikan syarat usia minimal. Terkait dengan hal demikian, penting untuk menegaskan bahwa Mahkamah tidak ingin terjebak dalam conflict of interest dalam memutus perkara a quo; [3.14] Menimbang bahwa selama ini telah menjadi pendirian Mahkamah, pada dasarnya penentuan batasan usia bagi jabatan tertentu, baik usia minimal maupun usia maksimal, merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) atau wilayah pembentuk undang-undang untuk menentukannya. Akan tetapi tentu saja kebijakan hukum terbuka bukanlah kebijakan yang seluas-luasnya atau sebebas-bebasnya karena kebijakan hukum terbuka tetap saja dapat dibatasi. Dalam hal ini, merujuk sejumlah yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, batasan suatu rumusan norma undang-undang yang berkategori kebijakan hukum terbuka harus memenuhi syarat, antara lain: i. tidak bertentangan dengan atau tidak mencederai UUD 1945 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015); ii. bukan ketidakadilan yang intolerable (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008); iii. tidak bertentangan dengan hak politik (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian UU 10/2008); iv. tidak dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-VII/2009); v. tidak melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan (detournement de pouvoir) (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU- VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU- VII/2009); 81 vi. tidak melanggar moralitas (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008); vii. tidak melanggar rasionalitas (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009); serta viii. tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-VII/2009). [3.15] Menimbang bahwa terkait dengan wacana perubahan UU MK, termasuk wacana perubahan yang berkaitan dengan syarat-syarat jabatan hakim konstitusi khususnya syarat usia minimal, usia pensiun, dan masa jabatan, Mahkamah menilai secara umum perubahan undang-undang merupakan sesuatu yang wajar karena hukum memang dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Perubahan hukum merupakan suatu yang niscaya demi tercapainya tujuan hukum, yaitu mengatur perihal lalu lintas hubungan antarmanusia demi melindungi kepentingan bersama. Oleh karena itu, dalam setiap upaya perubahan hukum harus selalu terkandung semangat untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Hal ini tidak lain karena hakikat perubahan hukum adalah mengubah, bahkan meniadakan atau mengganti tata aturan lama, untuk memunculkan tata aturan baru yang bermuara pada terciptanya kondisi baru yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut, norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dalam kaitannya dengan perubahan hukum, in casu undang-undang, keberadaan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 antara lain menghendaki bahwa setiap perubahan hukum harus menjaga tegaknya kepastian hukum yang adil. Artinya, dalam setiap proses perubahan undang-undang maupun peraturan perundang-undangan, undang-undang yang baru wajib menghargai, menjamin, serta menjaga status/kondisi terdahulu yang telah secara sah diraih/dicapai seseorang. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena terhadap permohonan a quo Mahkamah tidak menemukan persoalan sebagaimana yang dicontohkan dalam putusan-putusan di atas maka tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 karena merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Bilamana pembentuk undang-undang benar akan mengubah undang-undang yang sedang berlaku, termasuk perubahan UU MK, Mahkamah perlu menegaskan, setidaknya terdapat batasan atau rambu-rambu yang harus dijadikan pedoman oleh pembentuk undang- undang, yaitu antara lain perubahan undang-undang tidak boleh merugikan subjek yang menjadi adresat dari substansi perubahan undang-undang dimaksud. Khusus berkenaan dengan UU MK, terutama berkenaan dengan persyaratan usia, perubahan tersebut tidak boleh merugikan hakim konstitusi yang sedang menjabat. Artinya bilamana pembentuk undang-undang berkehendak untuk mengubah persyaratan, selain persyaratan yang diatur dalam UUD 1945 termasuk perubahan masa jabatan (periodisasi), perubahan tersebut haruslah diberlakukan bagi hakim konstitusi yang diangkat setelah 82 undang-undang tersebut diubah. Manakala ketentuan mengenai persyaratan dan masa jabatan diubah dan diberlakukan langsung kepada mereka yang sedang menjabat, maka dapat dikatakan perubahan demikian berdampak kepada yang sedang menjabat. Dalam kaitannya dengan dampak dari suatu perubahan undang-undang yang demikian, UU 12/2011 telah menegaskan jaminan atau perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Bagian C.4 angka 127 Lampiran II UU 12/2011]. Terlebih, apa yang dikhawatirkan Pemohon belum merupakan fakta hukum. Selain itu, apabila diletakkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, perubahan yang sering kali dilakukan, termasuk dengan mengubah syarat usia dan masa jabatan, jelas hal tersebut akan mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman dimaksud. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, telah ternyata ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 apabila tidak dimaknai secara bersyarat sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum di atas, sekalipun Pemohon dalam permohonannya memberikan alasan pengujian yang berbeda dengan Perkara Nomor 81/PUU-XXI/2023, namun pada intinya memiliki kesamaan esensi yaitu syarat usia minimal menjadi hakim konstitusi sering mengalami perubahan, sehingga menempatkan Pemohon yang berkeinginan menjadi hakim konstitusi dalam kondisi ketidakpastian terutama mengenai kapan Pemohon memenuhi syarat untuk mengajukan diri menjadi calon hakim konstitusi. Dalam kaitan ini, penting ditegaskan bahwa Mahkamah tetap pada pendiriannya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam kutipan pertimbangan hukum di atas bahwa perubahan yang berkaitan dengan syarat-syarat jabatan hakim konstitusi khususnya syarat usia minimal, usia pensiun, dan masa jabatan, Mahkamah menilai secara umum perubahan undang-undang merupakan sesuatu yang wajar karena hukum memang dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, sepanjang hal tersebut tidak mengancam kemandirian kekuasaan kehakiman sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Dalam hal terjadi perubahan UU MK, perubahan tersebut diberlakukan bagi calon hakim konstitusi yang akan diajukan oleh lembaga pengusul sebagaimana telah ditegaskan dan dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXI/2023. 83 [3.14] Menimbang bahwa terkait penambahan syarat alternatif dalam petitum permohonan yaitu jika syarat usia minimal yang digunakan tetap 55 (lima puluh lima) tahun maka Pemohon merekomendasikan untuk dimungkinkan adanya penambahan syarat alternatif yaitu “atau telah mendapatkan rekomendasi sedikitnya dari 2 (dua) guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan”. Terhadap penambahan syarat alternatif yang dikemukakan Pemohon, setelah Mahkamah cermati dengan saksama dalam permohonannya, Pemohon tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai kriteria guru besar yang dapat diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada lembaga pengusul, hanya memberikan kriteria guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Menurut Mahkamah, seharusnya Pemohon dapat lebih spesifik dalam menguraikan alasan mengapa Mahkamah harus mengabulkan syarat alternatif yang diajukan Pemohon, seperti misalnya apakah guru besar tersebut harus berasal dari lembaga tertentu, apakah semua guru besar hukum tata negara memenuhi kriteria untuk memberikan rekomendasi kepada lembaga pengusul, ataupun syarat lainnya karena jumlah guru besar di Indonesia banyak tentu harus ada syarat lainnya yang harus dipenuhi tidak hanya sebatas menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Dalam kaitan dengan syarat usia jabatan hakim konstitusi, untuk disandingkan atau disetarakan dengan syarat mendapatkan 2 (dua) rekomendasi dari guru besar, selain tidak setara memadankan antara norma usia dengan rekomendasi 2 (dua) guru besar, syarat alternatif tersebut juga tidak memiliki basis argumentasi yang fundamental dari Pemohon mengenai jumlah 2 (dua) guru besar yang memberikan rekomendasi dalam pemenuhan syarat calon hakim konstitusi. Sehingga menurut Mahkamah, penempatan syarat alternatif adanya rekomendasi diletakkan bersamaan dengan syarat usia adalah tidak tepat. Dengan tidak jelasnya kriteria guru besar dan tidak tepatnya peletakan dalam syarat alternatif, maka menurut Mahkamah, syarat alternatif tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun atau telah mendapatkan rekomendasi sedikitnya dari 2 (dua) guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan” adalah tidak beralasan menurut hukum. 84 [3.15] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan norma Pasal 23 ayat (1) huruf d UU 7/2020 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “telah berakhir masa jabatannya setelah menjalankan keseluruhan masa tugas selama 15 (lima belas) tahun” dan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 7/2020 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d”. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.15.1] Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), persyaratan pengangkatan untuk menjadi seorang calon hakim konstitusi dan salah satunya mengenai syarat usia minimal, untuk menjadi hakim konstitusi harus memenuhi ketentuan dalam norma Pasal 16 ayat (1) huruf c UU MK yaitu untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan. Dalam undang-undang a quo diatur juga mengenai masa jabatan seorang hakim konstitusi yang diatur dalam Pasal 22 UU MK yaitu masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Selain diatur mengenai persyaratan pengangkatan, diatur juga mengenai syarat pemberhentian dalam norma Pasal 23 UU MK, khususnya dalam norma Pasal 23 ayat (1) huruf c dan huruf d UU MK yaitu hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun dan telah berakhir masa jabatannya. Dalam hal untuk menghindari kekosongan hakim konstitusi baik karena berhenti atau diberhentikan maka lembaga yang berwenang dapat mengajukan pengganti kepada presiden dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi kekosongan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU MK. [3.15.2] Bahwa dalam perkembangannya, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengalami perubahan karena sebagian normanya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 8/2011). Perubahan norma dalam UU 8/2011 salah satunya adalah perubahan pada syarat usia yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) 85 huruf d yang menyatakan seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan. Dalam undang-undang ini pun mengubah ketentuan mengenai syarat pemberhentian sebagai hakim konstitusi yang berubah diantaranya mengenai usia yang diatur dalam norma Pasal 23 ayat (1) huruf c UU 8/2011 yang menyatakan hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun. Dalam UU 8/2011 mengubah norma Pasal 26 yang mengatur syarat untuk menghindari kekosongan hakim konstitusi baik karena berhenti atau diberhentikan terutama Pasal 26 ayat (1) UU 8/2011 perubahannya terutama pada jangka waktu pemberitahuan kepada lembaga berwenang dimana Mahkamah Konstitusi harus memberitahu lembaga berwenang paling lama 6 (enam) bulan sebelum memasuki usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c maupun berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d. [3.15.3] Bahwa setelah perubahan pertama dalam UU 8/2011, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi namun dalam perubahan ini tidak ada perubahan signifikan terhadap norma-norma dalam kaitannya dengan jabatan hakim konstitusi. [3.15.4] Bahwa selanjutnya, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengalami perubahan dengan UU 7/2020. Perubahan norma dalam UU 7/2020 salah satunya adalah perubahan pada syarat usia yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) huruf d yang menyatakan seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pengangkatan. Dalam UU 7/2020, menghapus ketentuan mengenai masa jabatan hakim konstitusi yang diatur norma Pasal 22 UU MK. Dalam undang-undang ini pun mengubah ketentuan mengenai syarat pemberhentian sebagai hakim konstitusi yang diatur dalam norma Pasal 23 ayat (1) huruf c UU 8/2011 yang menyatakan hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun. Bahwa UU 7/2020 juga 86 menghapus norma Pasal 23 ayat (1) huruf d UU MK yaitu ketentuan telah berakhir masa jabatannya dan norma Pasal 26 ayat (1) huruf b UU MK . [3.15.5] Bahwa berdasarkan uraian sub-paragraf [3.15.1] sampai dengan sub- paragraf [3.15.4], terdapat beberapa norma dalam UU MK mengalami perubahan dalam UU 7/2020, perubahan ini terjadi karena terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan, dan perubahan tersebut dilakukan pada norma yang mengatur mengenai pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, persyaratan menjadi hakim konstitusi, pemberhentian hakim konstitusi, batas usia pensiun hakim konstitusi. (vide Penjelasan UU 7/2020, bagian I, paragraf 4 dan paragraf 5). [3.15.6] Bahwa terkait dalil Pemohon yang memohon untuk dihidupkan/diberlakukan kembali norma Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 7/2020, menurut Mahkamah, norma a quo telah dihapus atau tidak berlaku lagi karena norma yang mengatur mengenai masa jabatan seorang hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam norma Pasal 22 UU MK dihapus dengan UU 7/2020. Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan bahwa norma yang terdapat dalam UU 7/2020 yang dinyatakan dihapus, sebelumnya menyatakan, Pasal 23 ayat (1) huruf d UU MK “… d. telah berakhir masa jabatannya; atau () dan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU MK "... b. berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d. (). Terhadap norma tersebut, dalam UU 7/2020 dihapus karena tidak sejalan lagi dengan maksud desain jabatan hakim konstitusi yang telah berubah dari model periodisasi menjadi non periodisasi yang didasarkan pada batas usia pensiun (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020). Dengan desain jabatan hakim konstitusi dimaksud, maka ketentuan mengenai berakhirnya masa jabatan hakim konstitusi yang telah dihapus dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 7/2020 menjadi tidak relevan untuk dipertahankan lagi 87 sebagaimana pendirian pembentuk undang-undang sepanjang hal tersebut tidak mengancam kemandirian kekuasaan kehakiman sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Terlebih lagi, aturan mengenai masa jabatan hakim konstitusi yang diatur dalam norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 yaitu Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut undang-undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan menyatakan Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 7/2020 berlaku kembali dan menyatakan Pasal 23 ayat (1) huruf d UU 7/2020 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “telah berakhir masa jabatannya setelah menjalankan keseluruhan masa tugas selama 15 (lima belas) tahun”, serta menyatakan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 7/2020 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d” tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, norma Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 7/2020 telah ternyata tidak menimbulkan persoalan yang mencederai kenegarawanan seorang hakim konstitusi, hak untuk melakukan belanegara, ketidakpastian hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang dijamin dalam Pasal 24C ayat (5), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.17] Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dalam permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya. 88 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 11.38 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur 89 Hamzah, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arief Hidayat, Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Ria Indriyani