152/PUU-XXIII/2025

1 KETETAPAN Nomor 152/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 21 Agustus 2025, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia bernama Isak Siprianus Kota, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Agustus 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 154/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 22 Agustus 2025 dengan Nomor 152/PUU- XXIII/2025 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, 2 selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 152/PUU-XXIII/2025 tersebut Mahkamah telah menerbitkan: 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 152.152/PUU/TAP.MK/Panel/08/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 152/PUU-XXIII/2025, bertanggal 22 Agustus 2025; 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 152.152/PUU/TAP.MK/HS/08/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 152/PUU-XXIII/2025, bertanggal 22 Agustus 2025; c. bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada tanggal 1 September 2025, namun oleh karena sidang dilaksanakan secara daring dan terdapat permasalahan teknis, sehingga Mahkamah tidak dapat meneruskan persidangan. Mahkamah kemudian menjadwalkan kembali sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 8 September 2025 dan telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK serta Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025) serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya; d. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang masing- masing diregistrasi dengan Nomor Perkara 152/PUU- XXIII/2025 dan 151/PUU-XXIII/2025. Oleh karena kedua permohonan a quo menguji substansi yang sama dan undang-undang yang sama, maka demi efektivitas dan 3 efisiensi waktu dalam pemeriksaan permohonan, maka sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap kedua permohonan a quo diselenggarakan pada waktu yang sama [vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, tanggal 8 September 2025, hlm. 1]. e. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 37 PMK 7/2025, antara lain menyatakan bahwa Pemohon dapat melengkapi dan/atau memperbaiki Permohonan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang Pemeriksaan Pendahuluan, yaitu pada tanggal 22 September 2025, pukul 12.00 WIB [vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, tanggal 8 September 2025, hlm.19]. Terhadap hal tersebut, bersamaan dengan diserahkannya naskah perbaikan untuk Permohonan Nomor 151/PUU-XXIII/2025 (yang diajukan oleh Pemohon yang sama), Pemohon menyatakan secara lisan kepada Mahkamah bahwa Pemohon tidak menyerahkan naskah perbaikan untuk Permohonan Nomor 152/PUU-XXIII/2025 dengan alasan bahwa permohonan a quo akan dicabut atau ditarik kembali secara langsung di persidangan dan tanpa melalui pengajuan surat permohonan pencabutan atau penarikan kembali Permohonan; f. bahwa pada saat sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan pada tanggal 22 September 2025, Pemohon menyampaikan secara langsung dalam sidang yaitu menarik permohonannya. Terhadap pernyataan tersebut, Mahkamah melakukan konfirmasi guna menegaskan kembali pernyataan Pemohon. Atas konfirmasi tersebut, Pemohon mengakui dan menegaskan perihal penarikan kembali permohonannya [vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, tanggal 22 September 2025, hlm.1-2]; g. bahwa penarikan atau pencabutan Permohonan dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan dalam persidangan 4 [vide Pasal 17 ayat (2) PMK 7/2025]. Terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali mengakibatkan permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali”; h. bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 22 September 2025, telah berkesimpulan perihal pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Nomor 152/PUU- XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; i. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf h di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. MENETAPKAN: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 152/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 152/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.05 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 6 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Siska Yosephin Sirait