152/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 152/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Freddy TH. Sinurat Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Apartemen Taman Rasuna U0208F Jalan HR. Rasuna Said RT 001 RW 010 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. sebagai -----------------------------------------------------------------------Pemohon I 2. Nama : Ekaseni Pekerjaan : Karyawan Wiraswasta Alamat : Jalan Kemitbumen Nomor 08 RT 039 RW 011 Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton Kota, Yogyakarta. sebagai ----------------------------------------------------------------------Pemohon II 3. Nama : Maesun Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Taruna I Nomor 9 RT 003 RW 011 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Jakarta. sebagai ---------------------------------------------------------------------Pemohon III 4. Nama : Heru Pamungkas, S.H. Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Cempaka Putih Barat XIV B/16 RT 008 RW012 Kelurahan Cempaka Putih Barat, 2 Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jakarta. sebagai---------------------------------------------------------------------Pemohon IV 5. Nama : Tanto Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Pulo Asem Utara IX Nomor 19 RT 009 RW 002 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Jakarta. sebagai ---------------------------------------------------------------------Pemohon V 6. Nama : Kokoh Wahyudwijendra, ST. Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Pondok Kopi Blok I 1 Nomor 2 RT 008 RW 009 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Jakarta. sebagai --------------------------------------------------------------------Pemohon VI 7. Nama : Mirza Khatib Lubis Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Apt CER Tower CA Lt 7 Nomor 2 RT 001 RW 013 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Jakarta. sebagai --------------------------------------------------------------------Pemohon VII Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII disebut sebagai ----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden; Membaca keterangan tertulis ahli Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Membaca Keterangan Pihak Terkait OJK; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait OJK; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 3 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 Oktober 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Oktober 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 147/PUU/PAN.MK/AP3/10/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 152/PUU-XXII/2024 pada tanggal 17 Oktober 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 08 November 2024 dan diterima Mahkamah pada tanggal 11 November 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI a. Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. b. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. c. Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur pada Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran 4 Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. d. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi dijelaskan pada bagian Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh”. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang a quo mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding). e. Bahwa pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur hierarki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karenanya setiap ketentuan dalam Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. f. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai berikut: “dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. g. Bahwa Pasal 1 angka (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi 5 kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. h. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. i. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan: “Pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang- undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”. j. Bahwa mengacu pada dasar hukum diatas, oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Bukti P-2) terhadap Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-1) maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON a. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu, yaitu: 6 a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. b. Berkenaan dengan kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: “Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya”. c. Bahwa pada Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai berikut: “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. d. Lebih lanjut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan pengertian dan batasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang atau Perppu apabila memenuhi 5 syarat sebagai berikut: 1. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; 3. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 7 4. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan 5. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. d. Bahwa Para Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. (Bukti P-4) e. Bahwa Para Pemohon memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional yang dimaksud adalah: 1. Hak konstitusional yang dinyatakan pada Pasal 28H ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. 2. Hak konstitusional yang dinyatakan pada Pasal 28I ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. 3. Hak konstitusional yang dinyatakan pada Pasal 28I ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. 4. Hak konstitusional yang dinyatakan pada Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. f. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon berpotensi dirugikan oleh berlakunya Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 8 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. g. Sebelum menguraikan potensi kerugian konstitusional yang dimaksud, Para Pemohon terlebih dahulu menjelaskan secara umum sebagai berikut: 1. Bahwa Para Pemohon adalah karyawan swasta peserta Program Pensiun Iuran Pasti pada Dana Pensiun Astra yang dibuktikan dengan Kartu Peserta. (Bukti P-4) 2. Bahwa Para Pemohon membuktikan adanya pembayaran iuran pensiun, terdiri dari: iuran pekerja sebesar 3,2% (tiga koma dua persen) dari gaji pokok setiap bulan dan iuran pemberi kerja sebesar 6,4% (enam koma empat persen) dari gaji pokok setiap bulan yang dibuktikan dengan slip gaji. (Bukti P-4) 3. Bahwa Para Pemohon membuktikan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening Para Pemohon sebagai manfaat pensiun dengan Info Saldo Manfaat Pensiun. (Bukti P-4) h. Bahwa kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena keberlakuan Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, secara khusus diuraikan sebagai berikut: 1. Pemohon I yaitu Freddy TH Sinurat, lahir di Medan tanggal 27 Agustus 1971, Nomor Induk Kependudukan: 3175022708710004, bekerja di PT Astra Agro Lestari Tbk. sejak 1 Juli 1998 dengan Nomor Pokok Karyawan 980358, peserta Dana Pensiun Astra sejak 1 November 1999 dengan nomor: 054959, akan pensiun pada tanggal 27 Agustus 2026. Potensi kerugian konstitusional Pemohon I adalah sebagai berikut: Pemohon I sudah memiliki rencana investasi untuk mengembangkan manfaat pensiunnya dengan imbal hasil yang menguntungkan dan aman, antara lain berupa deposito di bank yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Deposito di bank dapat dicairkan dengan segera apabila dibutuhkan karena alasan kedaruratan yang bersifat segera. Selain itu Pemohon I pun berencana akan berinvestasi di pasar modal. Adanya ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun 9 sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebabkan Pemohon I tidak dapat menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sehingga menghambat rencana investasi yang telah disusunnya. Selain itu Pemohon I pun tidak dapat mengandalkan manfaat pensiunnya apabila dibutuhkan karena alasan kedaruratan yang bersifat segera. 2. Pemohon II yaitu Ekaseni, lahir di Ranau tanggal 1 September 1971, Nomor Induk Kependudukan: 1401060109710006, bekerja di PT Astra Agro Lestari Tbk. sejak 1 Nopember 1996 dengan Nomor Pokok Karyawan 961049, peserta Dana Pensiun Astra sejak 1 April 1999 dengan nomor: 052600, akan pensiun pada tanggal 1 September 2026. Potensi kerugian konstitusional Pemohon II adalah sebagai berikut: Bahwa bagi Pemohon II manfaat pensiun adalah uang tabungan yang berasal dari iuran Pemohon II sebagai karyawan yang dikelola perusahaan melalui Dana Pensiun. Seluruh iuran dan hasil pengembangannya adalah hak Pemohon II, dengan demikian Pemohon II berhak menentukan pengelolaan dan pemanfaatannya, menentukan apakah manfaat pensiun itu diterima sekaligus atau diterima berkala. Pemohon II bercita-cita setelah pensiun bisa tetap aktif di berbagai kegiatan sosial dan keagamaan dan untuk menopang biaya hidup Pemohon II berencana membangun kos-kosan dengan perkiraan biaya Rp 1.232.800.000 menggunakan dana manfaat pensiun yang diperkirakan mencapai Rp 1.338.123.119. Bahwa adanya ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebabkan Pemohon II tidak berhak menentukan pengelolaan dan pemanfaatannya, juga tidak berhak menerima pembayaran manfaat pensiun itu secara sekaligus sehingga rencana dan cita-cita Pemohon II terancam gagal dilaksanakan. 3. Pemohon III yaitu Maesun, lahir di Demak tanggal 16 Agustus 1972, Nomor Induk Kependudukan: 3374061608720002, bekerja di PT 10 Pamapersada Nusantara sejak 3 Juli 1995 dengan Nomor Pokok Karyawan 6195110, peserta Dana Pensiun Astra sejak 1 Juni 1997 dengan nomor: 039136, akan pensiun pada tanggal 16 Agustus 2027. Potensi kerugian konstitusional Pemohon III adalah sebagai berikut: Bahwa bagi Pemohon III uang pensiun yang selama ini dipotong dari gaji Pemohon III sebesar 3,2% dari gaji pokok selama 30 tahun bekerja adalah jumlah yang besar bagi Pemohon III dan sangat dinanti-nantikan dan didambakan bisa dicairkan saat pensiun nanti, yang menurut rencana Pemohon III akan digunakan untuk membangun rumah kos di kampung Pemohon III di Semarang, Jawa Tengah, serta untuk menyambung hidup bersama istri dan anak yang masih duduk di Sekolah Dasar. Jika ada sisanya Pemohon akan membeli SBN yang bagi hasilnya bisa diterima secara pasti setiap bulannya dengan nilai pokok dananya tetap utuh (tidak berkurang) sampai jatuh tempo pencairan nanti. Bahwa adanya ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebabkan Pemohon III tidak dapat menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus, membuat Pemohon III sangat sedih jika manfaat pensiun hanya bisa cair 20% (dua puluh persen) saja sedangkan 80% (delapan puluh persen) sisanya harus dibelikan anuitas yang pada akhirnya dana itu akan habis. Semua rencana dan mimpi Pemohon III akan sirna, dan dari hati yang paling dalam Pemohon III merasa sangat tidak ikhlas jika diperlakukan seperti itu karena uang tersebut adalah uang dari keringat Pemohon III selama bekerja 32 tahun lamanya. 4. Pemohon IV yaitu Heru Pamungkas,SH , lahir di Magelang tanggal 20 Oktober 1970, Nomor Induk Kependudukan: 3171052010700003, bekerja di PT Federal International Finance sejak 12 Juni 1995 kemudian mutasi ke PT Sharia Multifinance Astra sejak 1 November 2019 dengan Nomor Pokok Karyawan 1201, peserta Dana Pensiun Astra sejak 12 Juni 1995 dengan nomor: 021477, akan pensiun pada tanggal 20 Oktober 2025. 11 Potensi kerugian konstitusional Pemohon IV adalah sebagai berikut: Pemohon IV sudah berencana membuat warung makan dan kos-kosan di Bojonegoro, Jawa Timur. Pemohon IV pun masih membiayai pendidikan empat orang anak Pemohon IV, seorang di Fakultas Kedokteran Gigi UNPAD, dua orang mahasiswa di Universitas BINUS di Kemanggisan, dan seorang lagi di bangku SMA. Bahwa adanya ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebabkan Pemohon IV tidak dapat menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sehingga mengganggu rencana Pemohon IV mendirikan usaha warung makan dan kos-kosan, serta mempersiapkan dana yang diperlukan untuk membiayai pendidikan anak Pemohon IV. 5. Pemohon V yaitu Tanto, lahir di Sragen tanggal 23 Agustus 1971, Nomor Induk Kependudukan: 6471052308710003, bekerja di PT Pamapersada Nusantara sejak 1 Februari 1993 dengan Nomor Pokok Karyawan 6193004, peserta Dana Pensiun Astra sejak 1 Juni 1997 dengan nomor: 038826, akan pensiun pada tanggal 23 Agustus 2026. Potensi kerugian konstitusional Pemohon V adalah sebagai berikut: Pemohon V merasa berhak atas seluruh manfaat pensiun yang bersumber dari pemotongan gaji Pemohon V setiap bulan selama 33 tahun bekerja. Pemohon V menginginkan hak untuk menentukan apakah uang itu diambil sekaligus (100%) atau sebagian. Pemohon V membutuhkan dana untuk membantu biaya pernikahan anak pertama dan untuk membantu biaya pendidikan anak kedua dan ketiga di Perguruan Tinggi. Sebagian dana akan digunakan Pemohon V untuk merenovasi rumah menjadi rumah indekos, karena rumah Pemohon V berada dekat dengan kampus. Pemohon V pun sudah berencana membuka usaha jual-beli beras. Selain itu Pemohon V harus mencadangkan sebagian dana untuk biaya perawatan kesehatan Pemohon V yang tidak ditanggung oleh BPJS. Bahwa adanya ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang 12 Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebabkan Pemohon V tidak dapat menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sehingga rencana Pemohon V mustahil diwujudkan seluruhnya. 6. Pemohon VI yaitu Kokoh Wahyudwijendra ST, lahir di Surabaya tanggal 26 Desember 1970, Nomor Induk Kependudukan: 3175072612700010, bekerja di PT Bina Pertiwi sejak 01 Juli 1996 dengan Nomor Pokok Karyawan 30196130 peserta Dana Pensiun Astra sejak 1 Juli 1996 dengan nomor: 040779, akan pensiun pada tanggal 26 Desember 2025. Potensi kerugian konstitusional Pemohon VI adalah sebagai berikut: Pemohon VI merasa keberatan atas peraturan yang mengharuskan manfaat pensiun mengendap selama 10 tahun dan tidak diberikan pilihan. Bagi Pemohon VI, manfaat pensiun adalah satu-satunya sumber untuk membiayai pendidikan anak Pemohon VI, seorang di bangku sekolah dan seorang di bangku kuliah. Pemohon VI mampu mengelola sendiri manfaat pensiunnya. Bahwa adanya ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebabkan Pemohon VI tidak dapat menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sehingga menyulitkan Pemohon VI membiayai pendidikan kedua anaknya. 7. Pemohon VII yaitu Mirza Khatib Lubis, lahir di Medan tanggal 26 Desember 1970, Nomor Induk Kependudukan: 1271102612700003, bekerja di PT Pamapersada Nusantara sejak 3 Juli 1995 dengan Nomor Pokok Karyawan 0007395007, peserta Dana Pensiun Astra sejak 1 Juni 1997 dengan nomor: 039534, akan pensiun pada tanggal 26 Desember 2025. Potensi kerugian konstitusional Pemohon VII adalah sebagai berikut: Pemohon VII telah mendapatkan pembekalan persiapan pensiun dari perusahaan pemberi kerja bekerjasama dengan Dana Pensiun Pemberi Kerja pada tahun 2023, dan telah diajarkan membuat rencana usaha/rencana kegiatan menjelang pensiun dan pasca pensiun. Pemohon VII pun telah diingatkan agar menyisihkan biaya anak yang 13 masih sekolah dan mencadangkan dana untuk pernikahan anak, memulai usaha baru sesuai minat dan kemampuan dengan memanfaatkan uang pesangon atau manfaat pensiun yang akan diterima. Pemohon VII telah membuat rencana pengalokasian manfaat pensiunnya, antara lain: (1) Biaya kuliah anak kedua yang saat ini masih berkuliah di semester V; (2) Cadangan biaya pernikahan anak pertama dan kedua; (3) Alokasi dana untuk membuka toko penjualan kebutuhan sehari-hari; (4) Menambah investasi di SBN (Surat Berharga Negara) dan pasar saham Bursa Efek Indonesia. Bahwa adanya ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebabkan Pemohon VII tidak dapat menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus dan hanya bisa menerima manfaat pensiun sebesar 20% (dua puluh persen) saja, maka ini akan membuyarkan semua rencana yang telah disusun oleh Pemohon VII saat pembekalan persiapan pensiun. Bahwa adanya ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebabkan Pemohon VII tidak dapat menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus dan hanya bisa menerima pembayaran manfaat sebesar 20% saja, sedangkan sisanya diberikan setiap bulan selama minimal 10 tahun, dengan nilai yang jauh dibawah gaji pokok saat ini. Pemohon VII merasa hal ini tidak adil dibandingkan dengan para pekerja yang tidak ikut Dana Pensiun, tidak membayar iuran, namun memperoleh uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan pembayaran secara sekaligus. i. Bahwa adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara potensi kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji, dibuktikan dengan telah keberlakuan Pasal 56 ayat (1) juncto Pasal 70 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 45/OJK, 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 67/OJK) tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun yang mengatur pembayaran manfaat pensiun oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPKK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebagai berikut: “Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala”. (Bukti P- 3) j. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara potensi kerugian konstitusional Para Pemohon dan berlakunya Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. k. Berdasarkan uraian diatas juga menjadi jelas bahwa ada kemungkinan dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. l. Bahwa Para Pemohon telah memenuhi 5 syarat yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan dengan demikian Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL 1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal ini menegaskan supremasi hukum di Indonesia, dengan seluruh warga negara dan penyelenggara negara atau pemerintah tunduk pada hukum, dan yang tertinggi dalam hirarki hukum di Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas memberi, menjamin dan melindungi hak asasi warga negara Indonesia. 2. Bahwa Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Dalam permohonan, pemohon wajib menguraikan dengan 15 jelas bahwa: (b) Materi muatan dalam ayat, pasal dan atau bagian Undang- Undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan pengujiannya oleh Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut: Kontitusionalitas ketentuan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 4. Bahwa Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengatur pembayaran manfaat pensiun sebagai berikut: “Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala”. 5. Bahwa adanya frasa “harus dilakukan secara berkala” pada Pasal a quo berarti tidak memberikan pilihan, padahal sesuatu yang diharuskan itu adalah hak milik pribadi Para Pemohon, yaitu manfaat pensiun yang berasal dari iuran pemberi kerja dan iuran Para Pemohon melalui pemotongan gaji setiap bulannya yang ditempatkan pada rekening Para Pemohon. 6. Bahwa adanya kata “harus” pada Pasal a quo adalah bentuk pemaksaan yang dapat dimaknai sebagai kesewenang-wenangan oleh para pembuat Undang-Undang sehingga mengambilalih hak milik pribadi Para Pemohon yaitu manfaat pensiun yang dilindungi oleh konstitusi. 7. Bahwa Para Pemohon dapat membuktikan manfaat pensiun itu sebagai hak milik pribadi dengan alat bukti sebagai berikut: a. Bukti kepesertaan pada Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan tanda kepesertaan Dana Pensiun Astra. (Bukti P-4) b. Bukti pembayaran iuran pensiun setiap bulan selama bekerja sebagai karyawan swasta dengan iuran pekerja sebesar 3,2% dari gaji pokok ditambah dengan iuran pemberi kerja sebesar 6,4% dari gaji pokok, dibuktikan dengan catatan perincian pada slip gaji Para Pemohon (Bukti P-4). c. Bukti penempatan manfaat pensiun pada rekening atas nama pribadi Para Pemohon yang menampung seluruh iuran serta hasil 16 pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. (Bukti P-4) d. Bahwa manfaat pensiun merupakan hak milik pribadi Para Pemohon diakui oleh Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menyatakan sebagai berikut: “Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Disabilitas, Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Pensiun Ditunda”. (Bukti P-2) e. Bahwa ketentuan pada Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyatakan manfaat pensiun merupakan hak milik pribadi Para Pemohon terhitung sejak Para Pemohon menjadi peserta Dana Pensiun, sebagai berikut: “Besarnya hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta Program Pensiun Iuran Pasti merupakan himpunan: a. iuran Peserta dan/atau iuran Pemberi Kerja; b. dana awal Pemberi Kerja; c. pengalihan dana dari Dana Pensiun lain; dan d. hasil pengembangan dari himpunan iuran Peserta dan/atau iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dana awal Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan pengalihan dana dari Dana Pensiun lain sebagaimana dimaksud dalam huruf c terhitung sejak tanggal kepesertaan pada Dana Pensiun”. Jadi besarnya hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta Program Pensiun Iuran Pasti terhitung sejak tanggal kepesertaan pada Dana Pensiun. (Bukti P-2) f. Bahwa pada Naskah Akademik RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, draft tanggal 6 Juli 2022, halaman 96, diuraikan desain dari Program Pensiun Iuran Pasti yang besaran manfaatnya ditentukan akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya yaitu: “besaran manfaat pensiun ditentukan akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya, dengan nilai hasil pengembangan yang bergantung pada performa investasi. Dengan kata lain, besarnya manfaat program iuran pasti bergantung pada besarnya iuran pensiun, umumnya berdasarkan persentase tertentu atas gaji/upah pekerja, dan hasil investasi atas akumulasi iuran tersebut”. (Bukti P-5) 17 8. Bahwa menurut Teori Hak, kewajiban dan hak ibarat dua sisi pada mata uang logam. (Bertens, 2000) Adanya kewajiban menimbulkan hak. Demikian halnya dengan Para Pemohon yang telah melaksanakan kewajiban membayar iuran pensiun selama puluhan tahun bekerja sepantasnya mendapatkan manfaat pensiun yang menjadi haknya. 9. Bahwa ketentuan yang mengatur pembayaran manfaat pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala adalah ketidakadilan bagi Para Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. 10. Bahwa oleh karena ketentuan pada Pasal a quo menimbulkan rasa ketidakadilan serta berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon maka ketentuan pada Pasal a quo juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Para Pemohon sebagai individu berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan sewenang-wenang baik dari negara maupun pihak lain. 11. Bahwa pada Penjelasan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) dinyatakan: “Yang dimaksud dengan "dilakukan secara berkala" adalah Manfaat Pensiun dibayarkan secara bulanan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun”. Pembayaran manfaat pensiun secara bulanan adalah norma yang sudah berlangsung sejak lama, sejak dahulu kala. 12. Bahwa norma adalah aturan atau standar perilaku yang diterima dan diharapkan oleh suatu kelompok atau masyarakat. Pada kenyataannya, suatu norma tidaklah senantiasa relevan untuk selamanya melainkan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perubahan peri kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang baru, ilmu pengetahuan dan teknologi. 18 13. Bahwa terdapat bukti mengenai perubahan norma di masyarakat sebagai berikut: (1) Masyarakat telah mengalami perubahan sikap terhadap hutang, jika dahulu berhutang dianggap aib yang memalukan dan harus dihindari maka sekarang hutang, terutama dalam bentuk kredit telah menjadi sangat umum bagi masyarakat untuk membeli rumah, mobil atau barang konsumtif, dan masyarakat semakin terbiasa dengan konsep cicilan dan bunga; (2) Masyarakat pun mengalami pergeseran prioritas pengeluaran, jika dahulu prioritas utama bagi masyarakat adalah memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, maka sekarang semakin banyak orang yang lebih memprioritaskan gaya hidup, hobi dan perjalanan, sehingga pengeluaran untuk berbelanja barang mewah dan pengalaman menjadi semakin umum; (3) Masyarakat juga mengalami perubahan dalam penggunaan teknologi keuangan, jika dahulu transaksi keuangan dilakukan secara tunai atau melalui transfer antar bank yang rumit dan menggunakan formulir kertas, maka sekarang masyarakat semakin terbiasa melakukan transaksi keuangan secara non-tunai dan memanfaatkan berbagai fitur digital seperti: aplikasi pembayaran digital, dompet digital, layanan perbankan online, investasi online dan pinjaman online; (4) Masyarakat pun mengalami pergeseran dalam kesadaran berinvestasi, jika dahulu investasi dianggap sebagai hal yang rumit dan hanya dilakukan oleh kalangan tertentu dan kebanyakan masyarakat menabung di bantal atau bambu maka sekarang kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi semakin meningkat. Banyak produk investasi yang ditawarkan kepada masyarakat seperti: reksadana hingga saham bahkan crypto, dengan akses yang semakin mudah. 14. Bahwa bila pada masa lalu telah ada norma yang mengatur pembayaran manfaat pensiun secara berkala tidaklah berarti norma itu boleh berlaku kekal selamanya melainkan perlu senantiasa dikaji dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, disesuaikan dengan kemajuan yang telah dicapai oleh suatu masyarakat karena ilmu pengetahuan dan teknologi. 15. Pesatnya perkembangan teknologi telah membuat keadaan hari ini menjadi sangat berbeda dengan 5 tahun yang lalu, apalagi 10 tahun yang lalu. Perkembangan teknologi finansial telah mengubah cara masyarakat mengelola keuangan dan menghadirkan banyak kesempatan bagi semua 19 orang untuk berusaha dengan berbagai model yang tidak terbayangkan sebelumnya. Para Pemohon bisa melakukan kegiatan produksi dan berusaha di rumah dan menjual produknya ke mana saja berkat kehadiran platform bisnis daring dengan jaringan distribusi yang canggih, cepat, murah dan berjangkauan luas. Para Pemohon juga bisa berinvestasi pada berbagai ragam pilihan investasi, yang saat ini sangat mudah dilakukan dengan dukungan teknologi, hanya dengan menggunakan telepon pintar. Para Pemohon bisa tetap aktif dan produktif di masa pensiun berkat dukungan teknologi dan perubahan model bisnis yang terjadi begitu dahsyat belakangan ini. Pembayaran manfaat pensiun secara berkala menjadi kontra produktif dengan rencana Para Pemohon untuk mengisi masa pensiun dengan tetap aktif dan produktif. Gambaran para pensiunan hanya memomong cucu, berkebun di belakang rumah atau menonton televisi seharian, menunggu uang pensiun setiap bulan adalah gambaran masa lalu yang tidak lagi relevan di masa sekarang ini. Konstitusionalitas ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 16. Bahwa Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengatur cara pembayaran manfaat pensiun sebagai berikut: “Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) dapat dilakukan dengan cara: a. dibayarkan oleh Dana Pensiun; atau b. Peserta, Janda/Duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah”. 17. Bahwa berkenaan dengan kewajiban Peserta, Janda/Duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana diatur oleh Pasal a quo, patut dicermati uraian mengenai risiko utama dari program pensiun (Kelly, 2015) sebagaimana dikutip dari Naskah Akademik RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, draft tanggal 6 Juli 2022, pada halaman 94, sebagai berikut: “(1) risiko investasi, yakni risiko bahwa nilai aset akan menurun karena kerugian di pasar investasi; (2) risiko 20 tingkat bunga, yakni risiko bahwa harga instrumen, umumnya dalam bentuk obligasi, akan berubah karena perubahan suku bunga; (3) risiko longevity, yakni risiko karena ketidakpastian akan masa hidup seseorang (berapa lama seseorang itu akan hidup); (4) risiko inflasi, yakni risiko yang terkait dengan hilangnya daya beli seiring waktu; (5) risiko portabilitas, yakni risiko yang terkait dengan pendapatan pensiun yang lebih rendah karena pergantian pemberi kerja.” (Bukti P-5) Selain itu juga ada risiko berkaitan dengan likuiditas anuitas yang tidak dapat dicairkan sewaktu-waktu selama masa 10 tahun. 18. Bahwa apabila Para Pemohon mengikuti ketentuan pada Pasal a quo dan membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah, maka semua risiko yang inheren dengan kepemilikan anuitas menjadi tanggung jawab Para Pemohon sebagaimana diatur oleh Pasal 56 ayat (4) huruf b juncto Pasal 70 ayat (4) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa: “risiko atas pengembangan akumulasi iuran merupakan tanggung jawab dari Peserta, Janda/Duda, atau anak.” (Bukti P-3) 19. Berkenaan dengan risiko pada pembelian anuitas, Para Pemohon merasa kuatir mengingat masalah pada beberapa perusahaan asuransi, seperti kasus gagal bayar yang terjadi pada para nasabah asuransi Jiwasraya dengan kerugian negara 13,79 Triliun, kasus AJB Bumiputera 1912 yang kini mengalami tuntutan dari para nasabahnya, kasus investasi fiktif di Taspen senilai ratusan miliar hingga korupsi dana investasi Asabri yang merugikan negara sebesar 22,78 Trilyun. 20. Bahwa tidak adanya penjaminan terhadap anuitas, seperti pada simpanan atau deposito yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menempatkan Para Pemohon pada situasi berisiko di masa pensiun, pada masa ketika Para Pemohon telah menjadi bagian dari kelompok rentan (lansia). 21. Bahwa dengan tidak adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum kepada Peserta, Janda/Duda, atau anak berkenaan dengan risiko pada anuitas ini maka norma Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang- 21 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.” Sungguh tercela suatu pihak yang mengatur hak milik pihak lain namun tidak bersedia mengambil tanggung jawab atas risiko yang timbul sebagai konsekuensi dari pengaturan itu. 22. Norma pada Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum” sebagai norma konstitusi yang bermanfaat bagi para pembuat Undang- Undang, penyelenggara negara atau pemerintah agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang termasuk mengambil alih hak milik pribadi warga negara dengan dalih “mengatur” atau apa pun tanpa persetujuan terlebih dahulu atau yang kini dikenal dengan istilah PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan). 23. Sebagai pembanding, di Singapura ada Central Provident Fund, yang apabila anggotanya mencapai usia pensiun maka dapat memilih untuk menarik seluruh saldo atau menerima pembayaran bulanan, tergantung pada jenis rencana yang dipilih. Di Thailand, peserta program pensiun pemerintah dapat memilih untuk menarik dana sekaligus atau menerima pembayaran pensiun bulanan. Vietnam memiliki sistem pensiun yang memungkinkan pensiunan menerima pembayaran secara bulanan tetapi ada juga opsi untuk menarik sebagian dana sekaligus. Kebijakan yang berlaku di Singapura, Thailand dan Vietnam mencerminkan adanya upaya untuk memberikan fleksibilitas kepada pensiunan dalam mengelola keuangan mereka setelah pensiun. 24. Pada Naskah Akademik RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, draft tanggal 6 Juli 2022, pada halaman 94 disebutkan bahwa: “Bentuk pembayaran manfaat pensiun umumnya dilakukan secara sekaligus atau berkala” menunjukkan adanya pilihan pembayaran manfaat pensiun sebagai suatu kelaziman. 22 Konstitusionalitas ketentuan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 25. Bahwa Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatur pembayaran manfaat pensiun pertama kali sebagai berikut: “Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun” 26. Bahwa ketentuan pada Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”, sebab dengan pembatasan yang diatur oleh Pasal a quo berarti mengambil alih secara sewenang-wenang setidaknya 80% (delapan puluh persen) dari manfaat pensiun yang menjadi hak milik Para Pemohon. 27. Bahwa keberlakuan Pasal a quo membuat Para Pemohon merasakan adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif antara pekerja yang menjadi peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja dan para pekerja yang bukan peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja. Para pekerja yang bukan peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja berhak atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, seluruhnya bersumber dari pemberi kerja. Para pekerja yang menjadi peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja hanya berhak atas tambahan berupa selisih antara manfaat pensiun dan uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, apabila jumlah manfaat pensiun kurang dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, yang sebagian bersumber dari iuran peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja, itu pun pembayaran manfaat pensiun hanya dapat dibayarkan pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen) sedangkan sisanya diharuskan pembayaran secara berkala. Dengan demikian keberlakuan ketentuan Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang 23 bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Diskriminasi yang dimaksud adalah antara pekerja yang menjadi peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja dan para pekerja yang bukan peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja 28. Bahwa Para Pemohon sebagai peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja berkontribusi atas iuran pekerja sebesar 3,2% dari gaji pokok atau 33,3% dari total manfaat pensiun sedangkan pemberi kerja berkontribusi sebesar 6,4% dari gaji pokok atau 66,6% dari total manfaat pensiun. Keberlakuan Pasal a quo membuat Para Pemohon berpotensi mengalami kerugian oleh karena pembayaran manfaat pensiun pertama kali secara sekaligus porsinya bahkan kurang atau lebih kecil dari iuran yang dibayarkan oleh Para Pemohon selama puluhan tahun bekerja yaitu 33,3% ditambah dengan hasil pengembangannya. Dengan demikian maka ketentuan Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Para Pemohon mengharapkan perlindungan terhadap hak konstitusionalnya. 29. Berdasar uraian diatas maka Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah meniadakan hak Para Pemohon untuk memilih dan menentukan cara pembayaran manfaat pensiun dan menghilangkan hak serta kesempatan Para Pemohon untuk memanfaatkan hak miliknya berupa manfaat pensiun (uang pensiun) sesuai dengan rencana, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pribadi Para Pemohon dan keluarganya. 30. Bahwa jika mengacu pada asas non retroaktif, Undang-Undang hanya mengikat untuk masa depan dan tidak berlaku ke belakang, maka keberlakuan Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan semestinya hanya terhadap orang yang menjadi peserta Dana Pensiun setelah berlakunya Undang-Undang a quo dan tidak berlaku surut ke belakang. 24 31. Bahwa apabila peraturan a quo hendak diberlakukan terhadap yang telah menjadi peserta Dana Pensiun sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan maka hendaknya terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari peserta Dana Pensiun. Jika tanpa persetujuan dari peserta Dana Pensiun maka keberlakuan ketentuan Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang a quo bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. 32. Bahwa pada Naskah Akademik RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, draft tanggal 6 Juli 2022, yang disusun oleh Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, halaman 201, dinyatakan sebagai berikut: “Permasalahan- permasalahan yang berada dalam sistem pensiun Indonesia berdampak pada kecilnya peran dana pensiun terhadap perekonomian dan sektor keuangan Indonesia. Total Asset Under Management (AUM) di semua program pensiun di Indonesia hanya sekitar 6,03% dari GDP, dengan 70% diantaranya berasal dari AUM program pensiun wajib. Sementara, jika dibandingkan dengan negara lainnya, total AUM Malaysia sebesar 65% GDP, dan total AUM Australia dan Kanada masing-masing sekitar 150% GDP. Di sektor keuangan, hal ini menyebabkan rendahnya pendalaman dan stabilitas sektor keuangan di Indonesia, yang mana pasar keuangan tidak likuid, dan yield surat berharga negara Indonesia menjadi terlalu tinggi. Selain itu, kontribusi sektor keuangan menjadi sangat terbatas terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan karena minimnya dana jangka panjang, dan tingginya ketergantungan pada dana perbankan (jangka pendek). Apabila pemerintah dan penyelenggara program dana pensiun akan terus mengimplementasikan kebijakan- kebijakan terkait seperti saat ini (status quo), diproyeksikan pada tahun 25 2045 total aset dana pensiun hanya akan mencapai 13% dari PDB.” (Bukti P-5) 33. Bahwa dari uraian pada naskah akademik itu maka menjadi jelas maksud dan tujuan yang diinginkan oleh pembuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu meningkatkan total Asset Under Management (AUM) Dana Pensiun terhadap PDB dan oleh sebab itu diperlukan adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran manfaat pensiun secara berkala dan dengan mewajibkan membeli anuitas atau anuitas syariah dengan masa manfaat sekurang-kurangnya selama sepuluh tahun. Membandingkan Indonesia dengan Malaysia, Australia dan Kanada yang lebih makmur terasa tidak proporsional. 34. Bahwa hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama, entah menjabat raja, atau lahir sebagai bangsawan, atau termasuk rakyat biasa, martabatnya selalu sama. Entah seseorang kaya atau miskin, atau dalam keadaan ekonomis yang sedang, dari segi martabatnya tidak ada perbedaan dan akibatnya ia tidak boleh diperlakukan dengan cara yang berbeda. Karena itu manusia individual siapa pun tidak pernah boleh dikorbankan demi tercapainya suatu tujuan yang lain. Menurut perumusan termasyhur dari Immanuel Kant, manusia merupakan suatu tujuan pada dirinya (an end in itself). Karena itu manusia selalu harus dihormati sebagai suatu tujuan sendiri dan tidak pernah boleh diperlakukan semata-mata sebagai sarana demi tercapainya suatu tujuan lain (Bertens, 2000). Tujuan pengembangan dan penguatan sektor keuangan hendaknya diupayakan dengan tetap menghormati martabat manusia, dalam hal ini para Peserta, Janda/Duda atau anak. Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan institusi ekonomi menjadi berwatak ekstraktif yang dirancang untuk memeras, menyadap dan mengeruk pendapatan serta kekayaan salah satu lapisan masyarakat demi memperkaya lapisan lainnya, dan hukum digunakan untuk mendiskriminasi rakyat banyak seperti terjadi di Amerika Latin. (Acemoglu & Robinson, 2012) 35. Bahwa keadilan pernah digambarkan dengan singkat sekali oleh orang bernama Celsus, sebagaimana dikutip oleh Ulpianus, ahli hukum Romawi keturunan Tirus, sebagai: “tribuere cuique suum” atau dalam bahasa 26 Indonesia: “memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya.” (Bertens, 2000). Sungguh benar gambaran sederhana tentang keadilan itu. Seandainya Para Pemohon mendapatkan haknya maka tidak perlulah Para Pemohon harus mencari keadilan hingga mengajukan permohonan uji materiil ini ke Mahkamah Konstitusi. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian diatas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materiil ini terbukti bahwa Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon yang dilindungi, dihormati, dimajukan dan dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mencegah kerugian hak konstitusional Para Pemohon sesuai dengan amanat konstitusi. Selanjutnya Para Pemohon mengajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatur pembayaran manfaat pensiun sebagai berikut: “Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Peserta, Janda/Duda, atau anak; atau pembayaran manfaat pensiun dilaksanakan sesuai dengan keinginan Peserta, Janda/Duda, atau anak”; 3. Menyatakan bahwa Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) yang mengatur cara pembayaran manfaat pensiun sebagai berikut: “Pembayaran Manfaat Pensiun secara 27 berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) dapat dilakukan dengan cara: a. dibayarkan oleh Dana Pensiun; atau b. Peserta, Janda/Duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Peserta, Janda/Duda, atau anak; atau cara pembayaran manfaat pensiun dilaksanakan sesuai keinginan Peserta, Janda/Duda, atau anak”; 4. Menyatakan bahwa Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) yang mengatur pembayaran manfaat pensiun pertama kali sebagai berikut: “Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Peserta, Janda/Duda, atau anak; atau pembayaran manfaat pensiun untuk pertama kali secara sekaligus dilaksanakan sesuai keinginan Peserta, Janda/Duda, atau anak; 5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 6. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi UUD NRI Tahun 1945. 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 28 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845). 3. Bukti P-3 : Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 45/OJK, Tambahan Lembaran Negara Nomor 67/OJK). 4. Bukti P-4 : Fotokopi Data pribadi Pemohon I sampai dengan Pemohon VII terdiri dari: Kartu Tanda Penduduk, Kartu Dana Pensiun, Slip Gaji dan Saldo Manfaat Pensiun. 5. Bukti P-5 : Fotokopi Naskah Akademik RUU Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Draft Tanggal 6 Juli 2022. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2025 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 20 Juni 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Juni 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. KETENTUAN UU PPSK YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Dalam permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1), Pasal 164 ayat (2) UU PPSK yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 161 ayat (2) UU PPSK: “Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala.” Pasal 163 ayat (1) UU PPSK: “Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) dapat dilakukan dengan cara: a. dibayarkan oleh Dana Pensiun; atau; b. Peserta, Janda/Duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah.” Pasal 164 ayat (2) UU PPSK: “Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun.” 29 Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal-Pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), serta Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: (1) “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Para Pemohon adalah karyawan swasta peserta Program Pensiun Iuran Pasti pada Dana Pensiun Astra. Para Pemohon merasakan kerugian konstitusional yang potensial akibat keberlakuan Pasal-Pasal a quo, diantaranya sebagai berikut: a. Para Pemohon merasa terjadi bentuk pemaksaan, kesewenang-wenangan, dalam pengambilalihan hak milik pribadi berupa Manfaat Pensiun atas keberlakuan frasa “harus dilakukan secara berkala” dalam Pasal 161 ayat (2) UU PPSK; b. Para Pemohon merasa dilanggar hak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di depan hukum akibat berlakunya ketentuan norma Pasal 163 ayat (1) UU PPSK terkait pilihan pembayaran manfaat pensiun melalui pembelian anuitas atau anuitas syariah yang tidak mendapat perlindungan atas risiko pengembangan akumulasi iuran; 30 c. Para Pemohon merasa mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif antara pekerja yang menjadi peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja dan para pekerja yang bukan peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja atas keberlakuan Pasal 164 ayat (2) UU PPSK; d. Para Pemohon berpandangan pemberlakuan ketentuan Pasal-Pasal a quo terhadap Para Pemohon yang telah menjadi peserta dana pensiun sebelum terbitnya UU PPSK, melanggar hak Para Pemohon untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. (vide Perbaikan Permohonan hlm. 15 s.d 21) Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatur pembayaran manfaat pensiun sebagai berikut: “Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Peserta, Janda/Duda, atau anak; atau pembayaran manfaat pensiun dilaksanakan sesuai dengan keinginan Peserta, Janda/Duda, atau anak.” 3. Menyatakan bahwa Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) yang mengatur cara pembayaran manfaat pensiun sebagai berikut: “Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) dapat dilakukan dengan cara: a. dibayarkan oleh Dana Pensiun; atau b. Peserta, Janda/Duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau 31 anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Peserta, Janda/Duda, atau anak; atau cara pembayaran manfaat pensiun dilaksanakan sesuai keinginan Peserta, Janda/Duda, atau anak.” 4. Menyatakan bahwa Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) yang mengatur pembayaran manfaat pensiun pertama kali sebagai berikut: “Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Peserta, Janda/Duda, atau anak; atau pembayaran manfaat pensiun untuk pertama kali secara sekaligus dilaksanakan sesuai keinginan Peserta, Janda/Duda, atau anak.” 5. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 6. Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- 32 Undang yang sejalan dengan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; c. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam perkara a quo, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: a. Bahwa Para Pemohon mendalilkan memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. DPR RI tidak menolak bahwa hak-hak tersebut merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan Pasal-Pasal a quo UUD NRI Tahun 1945 memberi hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; hak milik pribadi; hak untuk hidup; hak bebas dari perlakuan diskriminatif. DPR RI berpandangan bahwa hak-hak konstitusional Para Pemohon tidak terkurangi dan tidak dirugikan karena tetap dapat diperoleh Para Pemohon melalui kepastian hukum dalam pengelolaan dan hak atas Manfaat Pensiun yang diatur dalam UU PPSK. b. Bahwa Para Pemohon sebagai karyawan swasta Peserta Program Pensiun Iuran Pasti pada Dana Pensiun Astra, mendalilkan kerugiannya 33 khususnya karena tidak dapat mengembangkan manfaat pensiun secara sekaligus sesuai pilihannya, antara lain untuk deposito, rencana investasi, kegiatan sosial keagamaan, usaha tertentu, biaya keluarga, dan sebagainya (vide Perbaikan Permohonan hlm. 8-12). Terkait hal tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tetap dapat memperoleh haknya secara penuh atas suatu manfaat Pensiun; sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur. c. Adapun mengenai pembayaran manfaat pensiun secara berkala, hal tersebut kembali pada ranah kebijakan yang didasari pada konsep dan tujuan Manfaat Pensiun yang dikelola oleh Dana Pensiun itu sendiri. UU PPSK memiliki arah kebijakan untuk menempatkan Manfaat Pensiun sebagai penghasilan bagi Peserta pada masa pensiunnya. Oleh karena itu, DPR RI berpandangan Pasal-Pasal a quo UU PPSK bukan suatu bentuk pelarangan atau pengambil alihan hak milik Para Pemohon dalam suatu pembayaran Manfaat Pensiun. d. Bahwa penyelenggaraan Dana Pensiun wajib menerapkan prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik dan manajemen risiko yang efektif dalam setiap kegiatan usahanya; yang mengutamakan kepentingan Peserta (vide Pasal 142 UU PPSK). DPR RI berpandangan bahwa ketentuan Pasal-Pasal a quo UU PPSK yang diujikan justru telah memberikan memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum atas hak konstitusional Para Pemohon, khususnya untuk untuk mendapatkan Manfaat Pensiun yang justru dapat digunakan sebagai penghasilan hari tua dan hal ini justru berkesesuaian dengan hak konstitusional Para Pemohon atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; hak milik pribadi; hak untuk hidup; hak bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. e. Bahwa meskipun Para Pemohon telah menguraikan hak-hak konstitusionalnya yang potensial dirugikan, namun Para Pemohon tidak dapat mengkonstruksikan dan mengkorelasikan secara spesifik kerugian masing-masing Pemohon sebagai Peserta Dana Pensiun 34 dengan tiap-tiap Pasal-Pasal yang dijadikan batu uji UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, kerugian berkaitan dengan rencana Para Pemohon untuk menggunakan Manfaat Pensiun secara sekaligus untuk berbagai keperluan masih merupakan rencana pribadi yang belum tentu dapat disamaratakan dengan perencanaan setiap orang atas suatu Manfaat Pensiun dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan adanya kerugian konstitusional. Sehingga Para Pemohon belum dapat membuktikan adanya kerugian yang spesifik dan aktual, atau setidak- tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. f. Dengan demikian, DPR RI berpandangan Para Pemohon tidak dapat membuktikan Pasal-Pasal a quo menjadi penyebab kerugian langsung dan berkesimpulan tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan akibat keberlakuan Pasal-Pasal a quo. Oleh karena tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) maka sudah dapat dipastikan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon tidak akan berdampak apapun pada Pemohon. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, DPR RI juga memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ... dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d' interest point d'action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (RV) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection). Berdasarkan pada uraian yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal beserta Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir 35 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Meskipun demikian, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. B. PANDANGAN DPR RI 1. PANDANGAN UMUM DPR RI a. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara perlu mewujudkan pembangunan nasional yang didukung dengan perekonomian yang tangguh melalui pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang lebih optimal. b. Bahwa UU PPSK merupakan upaya pembentuk undang-undang yang bertujuan untuk melakukan pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan dengan mengubah undang- undang di sektor keuangan dengan menggunakan metode omnibus guna menyelaraskan berbagai pengaturan yang terdapat dalam berbagai undang-undang ke dalam 1 (satu) undang-undang secara komprehensif. c. Bahwa pengaturan industri Dana Pensiun ditujukan untuk meningkatkan pelindungan hari tua bagi masyarakat, khususnya para pekerja, meningkatkan literasi, mendorong kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan program pensiun, dan mempercepat akumulasi sumber dana jangka panjang sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Tujuan akhirnya adalah untuk 36 mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. 2. PANDANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN a. Bahwa Para Pemohon mendalilkan:  Pasal 161 ayat (2) UU PPSK sepanjang frasa “harus dilakukan secara berkala” merupakan keharusan yang tidak memberikan pilihan pada hak milik pribadi Para Pemohon (vide Perbaikan Permohonan hlm. 14);  Ketentuan Pasal 164 ayat (2) UU PPSK menyebabkan Para Pemohon merasakan adanya diskriminasi antara peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja dan para pekerja yang bukan peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja (vide Perbaikan Permohonan hlm. 21); Terkait dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut: 1) Bahwa ketentuan Pasal 161 ayat (2) UU PPSK yang diujikan Para Pemohon pada pokoknya mengatur mengenai Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 134 angka 4 UU PPSK, Manfaat Pensiun adalah manfaat yang diterima oleh peserta baik secara berkala dan/atau sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur. 2) Bahwa konsepsi desain manfaat program pensiun yang salah satunya adalah manfaat pasti, juga telah dituliskan dalam Naskah Akademik RUU PPSK, sebagai berikut: Secara umum, terdapat dua desain formulasi manfaat program pensiun, yakni manfaat pasti (defined benefit) dan iuran pasti atau (defined contribution) (Barr dan Diamond, 2006). Dalam desain manfaat pasti, besaran manfaat pensiun ditentukan oleh suatu formula yang umumnya berdasarkan penghasilan, accrual rate, dan masa kerja/masa iur. Pada desain iuran pasti, besaran manfaat pensiun ditentukan oleh akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya, 37 dengan nilai hasil pengembangan yang bergantung pada performa investasi iuran tersebut. Dengan kata lain, besarnya manfaat program iuran pasti bergantung pada besarnya iuran pensiun, umumnya berdasarkan persentase tertentu atas gaji/upah pekerja, dan hasil investasi atas akumulasi. Dalam perkembangannya, terdapat juga desain yang mencoba mengkombinasikan kedua formula manfaat di atas. Desain tersebut umumnya dikenal dengan istilah Notional Defined Contribution (NDC). Besaran manfaat pensiun dalam desain ini ditentukan oleh akumulasi iuran beserta hasil pengembangan, yang sudah ditentukan terlebih dahulu (predetermined rate). (vide Naskah Akademik RUU PPSK hlm. 96) 3) Bahwa meskipun Manfaat Pensiun berasal dari iuran pemberi kerja dan iuran Para Pemohon melalui pemotongan gaji setiap bulannya serta ditempatkan pada rekening Para Pemohon; DPR RI berpandangan bahwa pembayaran manfaat pensiun yang ditentukan secara berkala tidak berarti telah menyebabkan ada persoalan konstitusionalitas berupa kesewenang- wenangan atas hak milik pribadi. Pandangan DPR RI ini didasarkan pada peruntukan metode bayar secara berkala yang sejalan dengan prinsip peruntukan manfaat pensiun itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan "dilakukan secara berkala" adalah manfaat pensiun dibayarkan secara bulanan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun. Disamping itu, adanya pemotongan gaji merupakan konsekuensi atas kepersertaan Dana Pensiun. 4) DPR RI berpandangan Para Pemohon perlu memahami maksud kebijakan mengenai Dana Pensiun dan Manfaat Pensiun dengan melihat ketentuan-ketentuan terkait lain secara komprehensif dan utuh. Bahwa pembayaran Manfaat Pensiun memiliki kategorisasi yang disesuaikan dengan kondisi Peserta Dana Pensiun. UU PPSK memiliki arah kebijakan untuk menempatkan Manfaat Pensiun sebagai penghasilan bagi Peserta pada masa pensiunnya. Agar maksud tersebut dapat tercapai, UU PPSK juga melarang penggunaan hak terhadap setiap Manfaat Pensiun sebagai jaminan atas pinjaman, 38 dialihkan, atau disita, yang dapat mengganggu kelancaran penghasilan Peserta dimaksud. 5) Bahwa pembentuk undang-undang telah mengatur mengenai Manfaat Pensiun secara berkala dan sekaligus melalui beberapa ketentuan Pasal UU PPSK. Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala antara lain diatur melalui Pasal 162 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU PPSK, yang mengatur sebagai berikut: (2) “Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, Manfaat Pensiun bagi Peserta atau bagi Janda/Duda harus dibayarkan secara berkala dengan nilai tetap atau meningkat yang pembayarannya dilakukan untuk seumur hidup. (3) Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, Manfaat Pensiun bagi anak dibayarkan secara berkala sampai dengan anak mencapai batas usia tertentu. (4) Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun luran Pasti, Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak dibayarkan secara berkala untuk periode tertentu.” 6) Pembentuk undang-undang juga tetap mengatur mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus bagi Peserta atau Pihak kategori tertentu, yaitu meninggal dunia lebih dari 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun normal, besarnya lebih kecil dari jumlah tertentu yang ditetapkan OJK, dan kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan OJK. Ketentuan tersebut selengkapnya diatur berdasarkan ketentuan Pasal 164 UU PPSK sebagai berikut: (1) Manfaat Pensiun bagi Peserta atau Pihak yang Berhak dapat dibayarkan secara sekaligus dengan ketentuan: a. Peserta meninggal dunia lebih dari 5 (lima) tahun sebelum mencapai Usia Pensiun Normal; b. besarnya Manfaat Pensiun lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; 39 c. pembayaran Manfaat Pensiun kepada pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (4); dan/atau d. adanya kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun. 7) Bahwa lebih lanjut, ketentuan mengenai pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala dan sekaligus tersebut telah diatur pula melalui peraturan teknisnya, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun (POJK 27/2023). Pertama, berkaitan dengan Pasal 39 ayat (1) sampai (4) POJK 27/2023 selengkapnya mengatur sebagai berikut: (1) “Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala. (2) Tata cara pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam PDP. (3) Peserta, Janda/Duda, atau anak dapat memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara: a. dibayarkan oleh Dana Pensiun; dan/atau b. memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah. (4) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun dibayarkan oleh Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus memenuhi ketentuan: a. dibayarkan secara berkala dengan nilai tetap atau meningkat yang pembayarannya dilakukan untuk seumur hidup; b. dalam hal Peserta meninggal dunia, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda atau anak yang sah paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari hak Peserta; dan 40 c. Manfaat Pensiun kepada anak dapat dibayarkan sampai anak mencapai usia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun.” 8) Selanjutnya, pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus diatur dalam Pasal 44 ayat (1) POJK 27/2023 mengatur selengkapnya sebagai berikut: “Peserta, Janda/Duda, atau anak pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus jika: a. Peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dipercepat; b. dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak memiliki Janda/Duda atau anak; c. Manfaat Pensiun yang akan dibayarkan per bulan dengan menggunakan Rumus Bulanan kurang dari atau sama dengan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah); atau d. Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Merujuk pada ketentuan tersebut, Manfaat Pensiun boleh dicairkan sekaligus antara lain dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dipercepat, dengan memperhatikan nilai tertentu, yaitu jika manfaat pensiunnya kurang dari 1,6 juta atau nilai tunai kurang dari 500 juta rupiah. 9) Dengan demikian, persoalan pembayaran manfaat pensiun baik secara berkala atau sekaligus merupakan kebijakan yang didasari pada prinsip pengelolaan manfaat pensiun yang menyesuaikan dengan kategori tertentu dari tiap peserta Dana Pensiun. DPR RI berpandangan bahwa pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan secara berkala dalam periode tertentu dilakukan untuk menjamin kelangsungan penghasilan peserta pensiun dan telah diatur komprehensif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut berlandaskan pada pokok pikiran yang berfokus pada 41 usaha preventif pembentuk undang-undang untuk memastikan bahwa kesejahteraan peserta dana pensiun tetap terjaga di masa depan. 10) Bahwa DPR RI perlu untuk merujuk konsep sistem pensiun berdasarkan Naskah Akademik Rancangan UU a quo, dijelaskan sebagai berikut: Dari sudut pandang individu, jaminan pendapatan tua memiliki dua tujuan, yakni pemerataan konsumsi (consumption smoothing) dan asuransi. Pertama, pemerataan konsumsi dilakukan untuk memaksimalkan kesejahteraan individu sepanjang waktu (Barr & Diamond, 2006). Sejalan dengan teori, seseorang menabung dan menahan konsumsi di masa muda untuk mendapatkan tambahan konsumsi dimasa depan. Kedua, tujuan pensiun juga sebagai penjamin (insurance) atas berbagai ketidakpastian masa depan, termasuk seberapa lama individu dapat hidup. Dari sudut pandang sosial dan ekonomi, sistem pensiun yang baik dapat membantu pengentasan kemiskinan, mendorong pemerataan pendapatan, dan mendukung perkembangan serta pertumbuhan ekonomi (Barr dan Diamond, 2006). Sistem pensiun juga dapat memiliki manfaat lain yakni pengembangan kelembagaan dan mendorong tabungan nasional jangka panjang, menjadi faktor yang mempengaruhi pasar tenaga kerja dan penyedia dana investasi untuk keuangan publik (Whitehouse, 2014). (vide Naskah Akademik hlm. 95-96) 11) Selain itu, tujuan lainnya dari pembayaran manfaat pensiun secara berkala adalah untuk memastikan manfaat pensiun terus menjadi penghasilan jangka panjang, pengelolaan secara konsisten, stabil, dan aman, serta menjamin ketersediaan dana ketika karyawan memasuki usia pensiun. Sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan keharusan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala merupakan bentuk kesewenang- wenangan atas hak milik pribadi Para Pemohon (vide Perbaikan Permohonan hlm. 15) adalah hal yang tidak berdasar hukum. Pembahasan dan argumentasi mengenai Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala justru sejalan dengan peruntukan dari Manfaat Pensiun itu sendiri, sebagai pendekatan yang sejalan dengan tujuan utama program pensiun, yaitu memberikan 42 jaminan pendapatan yang berkelanjutan di masa pensiun, serta memastikan pengelolaan dana yang prudent dan sesuai dengan ketentuan UU PPSK. 12) Bahwa DPR RI berpandangan penjelasan mengenai pembayaran secara berkala maupun secara sekaligus di atas serta adanya kategorisasi Manfaat Pensiun juga relevan untuk menjawab tidak adanya pertentangan dengan konstitusi serta diskriminasi sebagaimana dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas ketentuan Pasal 164 ayat (2) UU PPSK karena merasakan adanya diskriminasi antar pekerja yang menjadi peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja dan para pekerja yang bukan peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja. (vide Perbaikan Permohonan hlm. 21). 13) Bahwa Pasal-Pasal a quo juga tidak mengurangi kepentingan Para Pemohon untuk mendapatkan hak miliknya, khususnya hak untuk menerima Manfaat Pensiun yang disesuaikan dengan kondisinya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) UU PPSK bahwa: “Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Disabilitas, Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Pensiun Ditunda,” antara lain sebagai berikut: 1) Manfaat Pensiun Normal: Manfaat Pensiun saat usia normal pensiun. 2) Manfaat Pensiun Dipercepat: Manfaat Pensiun yang dibayarkan apabila Peserta berhenti bekerja pada usia tertentu sebelum Usia Pensiun Normal. 3) Manfaat Pensiun Disabilitas: Manfaat Pensiun yang mulai dibayarkan pada saat Peserta berhenti bekerja karena Disabilitas. 4) Pensiun Ditunda adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Normal yang ditunda pembayarannya sampai dengan paling cepat pada saat Peserta memasuki usia tertentu sebelum Usia Pensiun Normal. 43 Sehingga tidak tepat apabila pembayaran secara berkala dianggap sebuah diskriminasi karena Peserta Dana Pensiun juga memiliki Penghasilan Dasar Pensiun, yakni sebagian atau seluruh penghasilan karyawan yang diterima dari Pemberi Kerja dan ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun suatu Dana Pensiun Pemberi Kerja yang dijadikan dasar perhitungan besar iuran dan/atau Manfaat Pensiun Peserta. 14) Selain itu, terkait dirasakannya perlakuan diskriminatif karena ada perbedaan perlakuan antara pekerja yang menjadi Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja dan yang bukan Peserta. Dalam konteks ini, DPR RI perlu menyampaikan terlebih dahulu pengertian tentang diskriminasi. Merujuk pada definisi diskriminasi menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yaitu: “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.” Diskiriminasi berdasarkan rujukan di atas artinya adalah jika terbukti bahwa alasan pembedaan tersebut adalah agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa atau keyakinan politik maka pembedaan tersebut bersifat diskriminatif. Dalam konteks permohonan Para Pemohon, sebagai peserta Dana Pensiun, pemotongan gaji merupakan konsekuensi dari kepersertaan Para Pemohon termasuk manfaat pensiun yang harus diterima secara berkala tersebut. Menurut pendapat DPR RI, dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon tidak mencakup unsur-unsur yang dapat membuktikan perlakuan diskriminatif yang dialami oleh Para Pemohon. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon tidak 44 relevan apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 15) Merujuk pada uraian ketentuan-ketentuan di atas, menurut DPR RI tidak terjadi pengambil alihan hak milik dan diskriminasi terhadap Peserta Dana Pensiun. Lebih jauh, pembentuk undang-undang telah mengatur pembayaran Manfaat Pensiun in casu Peserta Dana Pensiun karena hanya mendapat pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen), dan sisanya diharuskan secara berkala; semata dilakukan berdasarkan kategorisasi tertentu untuk menentukan mekanisme pembayaran yang tidak mengurangi kepemilikan Para Pemohon sebagai Peserta dalam mendapatkan hak atas Manfaat Pensiunnya. Ketentuan-ketentuan a quo diberlakukan sesuai dengan karakteristik perlindungan masa depan atas ketidakpastian masa depan serta untuk mencapai tujuan dari pengelolaan dan program yang menjanjikan Manfaat Pensiun oleh Dana Pensiun. 16) DPR RI berkesimpulan ketentuan Pasal a quo khususnya sepanjang frasa "harus dilakukan secara berkala" dan ketentuan pembelian anuitas sebagai salah satu tata cara pembayaran secara berkala adalah norma yang sejalan dan telah memenuhi kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; hak milik pribadi; hak untuk hidup; hak bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. b. Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 163 ayat (1) UU PPSK berkenaan dengan kewajiban Peserta, Janda/Duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah menyebabkan kekhawatiran atas terjadinya risiko pembelian 45 anuitas (vide Perbaikan Permohonan hlm. 19-20); terkait dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut: 1) Terkait dengan terjadinya risiko atas pembelian anuitas yang dikaitkan oleh Para Pemohon dengan ketentuan Pasal 56 ayat (4) huruf b juncto Pasal 70 ayat (4) huruf b POJK 27/2023 yang menjadi tanggung jawab Para Pemohon. DPR RI berpandangan bahwa perlu untuk melihat keberlakuan suatu Pasal secara utuh dan menyeluruh agar dapat memaknai tujuan diberlakukan ketentuan a quo secara komprehensif. Penggunaan Pasal 56 ayat (4) huruf b juncto Pasal 70 ayat (4) huruf b POJK 27/2023, merupakan penjabaran dari pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan oleh Dana Pensiun. Ketentuan tersebut mengatur risiko atas pengembangan akumulasi iuran yang merupakan tanggung jawab dari Peserta, Janda/Duda, atau anak. Sedangkan Para Pemohon mendasarkan pada permasalahan yang berbeda, yaitu mengenai risiko atas pembelian anuitas yang telah diatur melalui Pasal 56 ayat (5) juncto Pasal 70 ayat (5) POJK 27/2023 yang mengatur mengenai syarat-syarat anuitas yang dipilih. Syarat-syarat anuitas tersebut pada pokoknya memberikan jaminan kepada peserta untuk memilih anuitas yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan produk dari Perusahaan Asuransi yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK. Dengan demikian DPR RI berpendapat penggunaan Pasal 56 ayat (4) juncto Pasal 70 ayat (4) POJK 27/2023 sebagai dasar argumentasi mengenai risiko atas pembelian anuitas sebagai tanggung jawab Para Pemohon adalah keliru karena mengatur ketentuan mengenai Pembayaran Manfaat Pensiun oleh Dana Pensiun, dan bukan melalui pembelian anuitas. 2) Bahwa pembayaran manfaat pensiun melalui pembelian anuitas, sejatinya merupakan opsi yang dapat dipilih oleh para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 163 ayat (1) UU PPSK untuk menerima pembayaran manfaat pensiun secara berkala 46 dari Dana Pensiun atau memilih produk anuitas dari perusahaan asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah. Ketentuan Pasal a quo dengan secara jelas memberikan pilihan melalui penegasan kata “atau” terkait mekanisme pembayaran pensiun yang diatur kemudian dalam Peraturan Dana Pensiun. 3) Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 39 POJK 27/2023 pilihan mekanisme pembayaran manfaat pensiun diatur sebagai berikut: (1) Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala. (2) Tata cara pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam PDP. (3) Peserta, Janda/Duda, atau anak dapat memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara: a. dibayarkan oleh Dana Pensiun; dan/atau b. memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah. 4) Bahwa ketentuan a quo justru memberikan jaminan, pelindungan, dan kepastian hukum yang adil kepada peserta Dana Pensiun. Dengan adanya opsi tersebut, peserta dapat memilih mekanisme yang paling sesuai dengan kebutuhan peserta berdasarkan kesepakatan antara peserta dan Dana Pensiun sesuai tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Dana Pensiun. Kebebasan memilih ini mencerminkan penghormatan terhadap hak individu dan perlakuan yang adil, sesuai dengan yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 5) Bahwa DPR RI menegaskan opsi pembelian anuitas yang diatur dalam Pasal 163 ayat (1) UU PPSK tidak serta-merta menghilangkan perlindungan hukum bagi peserta. Sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) juncto UU PPSK, OJK sebagai lembaga pengawas memiliki tanggung 47 jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan berjalan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. Selain itu, berdasarkan Pasal 137 UU PPSK, ruang lingkup usaha Dana Pensiun terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). DPPK hanya dapat dibentuk oleh pemberi kerja sedangkan DPLK hanya dapat dibentuk oleh badan hukum yang telah memiliki izin usaha dari OJK sebagai bank umum, bank umum syariah, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, manajer investasi, manajer investasi syariah, atau lembaga lain. Dalam praktiknya, hal ini juga termasuk perusahaan asuransi jiwa yang menawarkan anuitas tentu harus memenuhi standar yang ketat dan mematuhi prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana demi menghindari risiko. 6) Bahwa bentuk perlindungan hukum tersebut juga diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (5) POJK 27/2023 yang mengatur syarat anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang dipilih, yaitu: a. menyediakan Manfaat Pensiun paling singkat 10 (sepuluh) tahun; b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP; c. merupakan produk dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit; dan d. merupakan produk perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 48 7) Terkait dengan adanya risiko, maka risiko berarti selalu berhubungan dengan ketidakpastian. Ketidakpastian adalah keadaan dari tidak cukupnya informasi tentang pemahaman atau pengetahuan yang terkait dengan suatu kejadian. Menurut Robinson dan Barry dalam buku “The Competitive Firm’s Response to Risk,” risiko ialah peluang dari sebuah peristiwa yang memberikan dampak-dampak negatif dan akan mengakibatkan kerugian. Dan ketidakpastian sendiri ialah sebuah peluang untuk sebuah peristiwa yang tidak bisa dihitung. Ketidakpastian terjadi juga karena tidak tersedianya informasi atau berkurangnya informasi yang akan menyangkut dengan fenomena yang akan terjadi. Ketidakpastian sendiri juga bisa berdampak menguntungkan atau merugikan bagi sebuah perusahaan. Ketidakpastian dapat bersifat menguntungkan biasanya diartikan dengan kesempatan (opportunity), ada juga ketidakpastian yang bersifat merugikan biasanya disebut dengan risiko. Ria Anugriani (Praktisi Audit/ Staff Pengajar ITB), saat mengisi mata kuliah Corporate Risk Management di kelas Magister Bussiness Administration, SBM ITB menyatakan bahwa “risiko tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, namun dapat diminimalkan melalui evaluasi dan perancangan kontrol yang tepat.” Oleh karena itu, mekanisme pengawasan oleh OJK memastikan bahwa peserta tetap terlindungi dengan meminimalisir risiko yang mungkin terjadi dalam proses ini. 8) Berdasarkan uraian tersebut, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun (POJK 15/2019) yang mengatur ketentuan mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik. Sesuai Pasal 3 POJK 15/2019, tujuan dan manfaat penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang berketentuan sebagai berikut: a) Mengoptimalkan nilai Dana Pensiun bagi pemangku kepentingan khususnya Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; 49 b) Meningkatkan pengelolaan Dana Pensiun secara profesional efektif, dan efisien; c) Meningkatkan kepatuhan komite Dana Pensiun serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Dana Pensiun terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan; d) Mewujudkan Dana Pensiun yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan e) Meningkatkan kontribusi Dana Pensiun dalam perekonomian nasional. 9) Bahwa Tata Kelola yang Baik bagi Dana Pensiun adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk pencapaian tujuan pengelolaan Dana Pensiun dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Jika dilakukan secara konsisten, Dana Pensiun dapat meminimalkan kerugian, meningkatkan kepercayaan, dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Pensiun harus mematuhi serangkaian kewajiban, sehingga pelaksanaan kegiatannya dapat meminimalisir kerugian serta meningkatkan kepercayaan publik atas perlindungan hukum yang mereka dapat. 10) Selain itu, sebagai upaya untuk meminimalisir risiko atas pembayaran manfaat pensiun, OJK telah menerbitkan Surat Edaran OJK Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Dana Pensiun. Surat Edaran ini merupakan standar pedoman bagi Dana Pensiun yang mengatur lebih lanjut tentang strategi, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko, untuk memastikan seluruh risiko yang dihadapi Dana Pensiun diidentifikasi, diukur, dikendalikan, dan dipantau dengan tepat. Penerapan Manajemen Risiko bagi Dana Pensiun mengacu kepada standar pedoman penerapan Manajemen Risiko Dana Pensiun dalam Lampiran I Surat 50 Edaran, yang mencakup 4 (empat) pilar Penerapan Manajemen Risiko, yaitu: a) pengawasan aktif Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah; b) kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko; c) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan d) sistem pengendalian internal yang menyeluruh. 11) Sebagaimana diatur dalam Lampiran I Surat Edaran OJK, Penerapan Pengawasan aktif Pengurus/Pelaksana Tugas dilaksanakan melalui kewenangan dan tanggung jawab Pengurus/Pelaksana Tugas pada Dana Pensiun dalam memastikan agar Peserta mendapatkan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko atas pilihan atau jenis investasi yang dilakukan oleh Peserta melalui Dana Pensiun. Selain itu, Dana Pensiun juga diwajibkan memiliki prosedur peringatan dini untuk menangani perubahan yang terjadi secara tidak terduga dan secara signifikan terhadap risiko dalam aktivitas pengelolaan dana atau investasi. [Lampiran I SE OJK 28/2020 bagian Risiko Kredit]. Oleh karena itu, DPR RI berpandangan telah ada upaya perlindungan hukum bagi Para Pemohon atas kemungkinan timbulnya risiko dalam pembayaran manfaat pensiun, sehingga Pasal-pasal a quo tidak relevan untuk dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon. 12) Bahwa skema anuitas yang diatur dalam Pasal 163 ayat (1) UU PPSK juga mencerminkan praktik internasional yang diterapkan di banyak negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, yang juga memberikan opsi kepada peserta untuk membeli anuitas sebagai bentuk pengelolaan manfaat pensiun. Dalam laporan Pensions at a Glance (2023) yang diterbitkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), peserta diberikan pilihan atas 3 bentuk pembayaran yang pada pokoknya sebagai berikut: 51 “Social partners can choose one of three types of DC (Defined Contribution) schemes. First, a flexible scheme allows members to make their own investment choices for their individual pension savings. Upon retirement, members can choose between an annuity of a fixed monthly amount i.e. without indexation – or a variable annuity depending on investment returns. Second, a collective scheme has a single investment policy for all members. Collective schemes will apply life-cycle investment strategies, meaning that the share of assets invested in risky assets is larger at the beginning of the accumulation phase and declines as the individual gets closer to retirement. Similar to current DB plans, the contribution rate of a collective scheme should be based on a pension target and can be revised every five years. Pay-out happens through a variable annuity depending on investment returns. In both flexible and collective schemes, all fund members pay the same contribution rate. The third type of DC scheme has existed since 2011 and remains in place. Under this scheme, employers pay contributions to individual accounts managed by specific institutions. These institutions invest the funds they manage but they are neither allowed to carry any risks nor to provide insurance services – they cannot pay annuities, survivor’s or disability benefits, and upon retirement, the employee must use the capital to purchase a pension product from an insurer. The Dutch Parliament is discussing whether to allow people to take out a lump sum of up to 10% of the total value of the individual’s DC assets or estimated total value of DB entitlements upon retirement.” 13) Apabila diterjemahkan maka dapat dijelaskan sebagai berikut: “Mitra sosial dapat memilih salah satu dari tiga jenis skema DC. Pertama, skema yang fleksibel memungkinkan anggota untuk membuat pilihan investasi sendiri untuk tabungan pensiun individu mereka. Setelah pensiun, anggota dapat memilih antara anuitas dengan jumlah bulanan yang tetap, yaitu tanpa indeksasi atau anuitas variabel yang bergantung pada hasil investasi. Kedua, skema kolektif memiliki kebijakan investasi tunggal untuk semua anggota. Skema kolektif akan menerapkan strategi investasi siklus hidup, yang berarti bahwa porsi aset yang diinvestasikan dalam aset berisiko lebih besar di awal fase akumulasi dan menurun seiring dengan semakin dekatnya individu dengan masa pensiun. Serupa dengan program DC saat ini, tingkat iuran skema kolektif harus didasarkan pada target pensiun dan dapat direvisi setiap lima tahun. Pembayaran 52 dilakukan melalui anuitas variabel yang bergantung pada hasil investasi. Baik dalam skema fleksibel maupun kolektif, semua anggota dana membayar tingkat kontribusi yang sama. Skema DC jenis ketiga telah ada sejak tahun 2011 dan masih berlaku sampai sekarang. Di bawah skema ini, pemberi kerja membayar iuran ke rekening individu yang dikelola oleh lembaga tertentu. Lembaga-lembaga ini menginvestasikan dana yang mereka kelola, namun mereka tidak diperbolehkan menanggung risiko apa pun atau menyediakan layanan asuransi. Mereka tidak dapat membayar anuitas, tunjangan penyintas atau tunjangan cacat, dan pada saat pensiun, karyawan harus menggunakan modal tersebut untuk membeli produk pensiun dari perusahaan asuransi. Parlemen Belanda sedang mendiskusikan apakah akan mengizinkan orang untuk mengambil uang sekaligus hingga 10% dari nilai total aset DC individu atau perkiraan nilai total hak DB pada saat pensiun.” 14) Pada pokoknya berdasarkan laporan tersebut, anuitas dipandang sebagai mekanisme yang efektif untuk memastikan keberlanjutan manfaat pensiun jangka panjang. Dengan demikian, ketentuan a quo tidak hanya konsisten dengan standar global tetapi juga mendukung pengelolaan dana pensiun yang modern dan berkelanjutan. 15) Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka pembentuk undang- undang telah mengatur perlindungan hukum yang komprehensif terkait pembelian anuitas dan anuitas Syariah. Dalam konteks perlindungan hukum dimaksud, maka risiko dalam sistem pensiun tidak berarti dapat sepenuhnya dihilangkan. Sebaliknya, negara harus menciptakan sistem yang adil dan transparan, yang memungkinkan peserta memahami risiko serta mendapatkan manfaat dari pilihan yang diberikan. Para Pemohon juga menyampaikan kekhawatiran atas pembelian anuitas atau anuitas syariah dari Perusahaan asuransi jiwa atau Perusahaan asuransi jiwa syariah akibat adanya beberapa kasus gagal bayar oleh Perusahaan asuransi. Namun DPR RI berpandangan bahwa upaya perlindungan hukum kepada peserta telah diwujudkan melalui POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan. Proses 53 penyelesaian pihak yang bersengketa yaitu pemegang polis asuransi dan perusahaan asuransi sudah tercantum dalam POJK 1/2013 selain itu sanksi yang didapatkanpun sudah tercantum jelas. OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan telah memberikan perlindungan hukum preventif dan represif kepada pemegang polis asuransi dengan perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia. 16) Bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi juga diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan berdasarkan kepada fungsi LPS sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b UU 24/2004 tentang LPS sebagaimana diubah melalui UU PPSK, yaitu untuk menjamin Polis Asuransi. Untuk menjamin polis asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b UU 24/2004, LPS melaksanakan fungsi sebagai berikut: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program penjaminan polis; dan b. melaksanakan program penjaminan polis 17) Oleh karena itu, potensi terjadinya risiko sebagaimana dimaksud oleh Para Pemohon dapat diminimalisir oleh pembentuk undang-undang melalui kewajiban perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa syariah untuk menyediakan anuitas sesuai dengan syarat yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, penerapan tata kelola Dana Pensiun, manajemen risiko yang harus diterapkan oleh Dana Pensiun, prosedur peringatan dini atas kemungkinan timbulnya risiko, serta upaya penegakan hukum atas peraturan pelaksana terkait pelindungan hukum bagi peserta, sehingga Para Pemohon tetap mendapatkan perlindungan atas pembayaran manfaat pensiun dalam bentuk anuitas. c. Bahwa Para Pemohon juga mendalilkan terkait penerapan asas non-retroaktif kepada Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam 54 Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena Para Pemohon telah menjadi Peserta Program Pensiun sebelum terbitnya UU a quo. Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa pengaturan mengenai Pasal 161 ayat (2) UU PPSK yang mengatur pembayaran manfaat pensiun yang diharuskan dibayarkan secara berkala, tidak memiliki perbedaan dengan apa yang diatur dalam ketentuan sebelumnya, yaitu UU 11/1992 tentang Dana Pensiun yang telah dicabut oleh UU PPSK. Pasal 1 angka 9 UU 11/1992 menjelaskan bahwa Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun. Apabila Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memberlakukan ketentuan a quo secara surut, maka Para Pemohon tetap akan menerima pembayaran manfaat secara berkala sebagaimana yang sebelumnya telah diatur dalam UU 11/1992 tentang Dana Pensiun, sehingga tidak ditemukan adanya perbedaan pembayaran manfaat pensiun. Oleh karena itu, DPR RI berpandangan dalil Para Pemohon tersebut tidak berdasar hukum. d. Bahwa ketentuan Pasal 320 UU PPSK terdapat beberapa hal yang memerlukan masa peralihan, antara lain poin b dan d berikut: Pasal 320 b. Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun yang menjanjikan pembayaran uang secara sekaligus bagi peserta program pensiun sebelum 20 April 1992, tetap dapat melanjutkan program tersebut sampai selesainya seluruh kewajiban kepada karyawan yang telah menjadi peserta program pensiun pada tanggal 20 April 1992; d. Ketentuan mengenai usia pensiun normal berlaku untuk setiap orang yang mulai menjadi peserta Dana Pensiun terhitung sejak UU PPSK diundangkan; e. Sehubungan dengan pemaknaan sebagaimana Petitum Para Pemohon, DPR RI memberikan pandangan sesuai dengan pendirian Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 5/PUU- V/2007 halaman 57 yang menyatakan bahwa: 55 “Mahkamah bukanlah pembentuk undang-undang yang dapat menambah ketentuan undang-undang dengan cara menambahkan rumusan kata-kata pada undang-undang yang diuji. Namun demikian, Mahkamah dapat menghilangkan kata-kata yang terdapat dalam sebuah ketentuan undang-undang supaya norma yang materinya terdapat dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang tidak bertentangan lagi dengan UUD 1945. Sedangkan terhadap materi yang sama sekali baru yang harus ditambahkan dalam undang-undang merupakan tugas pembentuk undang-undang untuk merumuskannya.” Demikian juga mengutip pendapat I Dewa Gede Palguna bahwa, “Mahkamah Konstitusi adalah sebagai negative legislator. Artinya, Mahkamah Konstitusi hanya bisa memutus sebuah norma dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi, tanpa boleh memasukkan norma baru ke dalam undang-undang itu. Itu hakikat Mahkamah Konstitusi.” (Conditionally Constitutional Pintu Masuk Penambahan Norma: www.hukumonline.com). Dengan demikian Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator, pada dasarnya tidak dapat mengabulkan petitum konstitusional bersyarat yang diajukan oleh Pemohon.” f. Oleh karena itu, apabila dalam perkembangannya terdapat hal lain yang perlu diatur dengan rumusannya berbeda sebagaimana yang Pemohon uraikan, maka tentu hal tersebut merupakan ranah kebijakan pembentukan undang-undang. Dalil-dalil alasan permohonan Pemohon yang dituangkan dalam permohonan akan lebih tepat jika disampaikan pada pihak-pihak yang terkait seperti Pemerintah dan DPR RI melalui legislative review sebagai bahan untuk masukan dalam perbaikan regulasi. III. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI Bahwa sehubungan dengan pertanyaan dalam Sidang Mahkamah Konstitusi, tanggal 7 Mei 2025, yang diajukan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi kepada DPR RI, sebagai berikut: 1. Yang Mulia Hakim Arsul Sani Bahwa dana pensiun itu di negara manapun, termasuk di negara Indonesia, memang diadakan dalam rangka untuk menjamin kesejahteraan lebih baik, pasca seorang pekerja pensiun. Mohon 56 berikan penjelasan secara filosofis mengenai asal muasal Dana Pensiun yang bersumber dari iuran pekerja dan pemberi kerja. Jawaban: Bahwa secara filosofis, dana pensiun berlandaskan pada pemenuhan hak berupa kesejahteraan jangka panjang peserta program dana pensiun. Secara filosofis, manfaat pensiun sebagai bagian dari hak milik pribadi, adalah hak dasar yang melekat pada individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan secara universal dilindungi. Mekanisme pembayaraan manfaat pensiun in casu pembayaran secara berkala; yang disesuaikan dengan program peserta pensiun, tidak berkorelasi dengan kesewenang-wenangan dan perampasan oleh negara atas hak milik warga negara. Dengan demikian, meski merupakan hak milik pribadi, namun karakteristik program Dana Pensiun menjadi pembeda program ini dengan program lainnya, misalnya program tabungan hari tua, yang kemudian bisa dicairkan sekaligus. Konsepsi program pada Dana Pensiun pada akhirnya berkonsekuensi pada diterimanya manfaat pensiun secara berkala, yang dirancang untuk penghasilan berkelanjutan setiap bulannya. Hal tersebut menitikberatkan bagaimana menempatkan landasan filosofis sebagai tujuan dari program Dana Pensiun itu sendiri, yaitu untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan hari tua, meningkatkan stabilitas keuangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan program pensiun, dan mempercepat akumulasi dana jangka panjang. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang memilih kebijakan pembayaran secara berkala sebagai kebijakan yang dianggap paling tepat. Penghitungan manfaat pensiun sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur; yang dilakukan dengan pembayaran berkala akan memberikan kondisi keuangan lebih stabil dan terkontrol. Sehingga dalam hal pekerja memilih menjadi peserta Dana Pensiun, maka sudah menjadi konsekuensi logis, bahwa hak miliknya tersebut diberikan secara berkala. Meski demikian, bukan berarti pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sama sekali tidak tersedia. Pembayaran manfaat secara sekaligus dalam konteks UU PPSK dan POJK dibatasi pada beberapa 57 aspek. Ketentuan tersebut diakomodir semata karena memperhatikan adanya aspek lain yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja, yakni kondisi kekhususan tertentu yang dialami peserta. Disediakannya mekanisme pembayaran sekaligus tersebut sebagai solusi dan jalan tengah dalam hal peserta mengalami kondisi sebagaimana ditetapkan OJK. 2. Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih Penjelasan terkait mekanisme pemilihan perusahaan asuransi dalam rangka pembelian anuitas dan bagaimana perlindungannya bagi peserta, serta penjelasan mengenai keuntungan yang didapat untuk masing- masing pembayaran Manfaat Pensiun. Jawaban: Bahwa para Pemohon tergabung sebagai peserta PPIP DPPK yang berarti iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP) dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai Manfaat Pensiun. Sesuai dengan PPIP, maka risiko investasi yang terjadi menjadi tanggung jawab peserta mengingat kekayaan Dana Pensiun adalah milik seluruh peserta. Demikian pula sebaliknya apabila terjadi keuntungan, maka keuntungan tersebut akan didistribusikan kepada seluruh peserta secara proporsional sesuai besarnya dana masing-masing. Dalam PPIP, tanggung jawab perusahaan hanya sampai sebatas jumlah iuran yang ditetapkan dalam PDP, sehingga perusahaan tidak bertanggung jawab bila terjadi risiko investasi. Sebaliknya, apabila terjadi keuntungan maka Perusahaan tidak mengambil keuntungan tersebut. Merujuk pada Pasal 163 ayat (1) UU a quo, Manfaat Pensiun dapat dilakukan dengan cara dibayarkan langsung oleh Dana Pensiun, atau dengan membeli anuitas asuransi jiwa atau anuitas asuransi jiwa syariah. Perbedaan antara dua skema pembayaran Manfaat Pensiun (dalam hal ini bagi para Pemohon sebagai peserta PPIP DPPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (4) dan ayat (5) POJK 27/2023 dapat dijabarkan sebagai berikut: Melalui Dana Pensiun Melalui Anuitas Asuransi Jiwa a. Dibayarkan oleh Dana Pensiun. a. Dibayarkan oleh Perusahaan asuransi jiwa. 58 b. Dibayarkan secara berkala dalam periode minimal 10 tahun. c. Besaran manfaat pensiun bersifat fluktuatif. d. Pasca-pensiun, akumulasi iuran dapat bertambah atau berkurang berdasarkan pengembangan oleh Dana Pensiun. b. Dibayarkan secara berkala dalam periode minimal 10 tahun. c. Besaran manfaat pensiun bersifat tetap. d. Pasca-pensiun, Dana Pensiun menyerahkan akumulasi iuran beserta pengembangan selama peserta bekerja ke perusahaan asuransi, sehingga tidak ada potensi pengembangan atau pengurangan. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa skema pembayaran Manfaat Pensiun melalui Dana Pensiun memungkinkan Manfaat Penisun yang dibayarkan secara berkala mengalami peningkatan apabila hasil investasi DPPK berjalan dengan baik, meskipun di sisi lain terdapat kemungkinan penurunan apabila kinerja investasi menurun. Sebaliknya, apabila peserta mengutamakan kepastian besaran manfaat pensiun yang diterima tiap bulan dan tidak ingin menanggung risiko dari perubahan hasil investasi, maka pembelian anuitas dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah merupakan pilihan yang lebih tepat. Pada dasarnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (3), Pasal 56 ayat (3), dan Pasal 70 ayat (3), bahwa Peserta dapat memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala dengan memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah. Oleh karena diberi kebebasan untuk memilih pembelian produk sebagaimana dimaksud, maka pemilihan anuitas asuransi jiwa adalah tanggungjawab peserta, sehingga peserta perlu aktif dan teliti dalam memilih anuitas asuransi jiwa yang diinginkan. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian dan melindungi peserta dari risiko yang tidak diinginkan, OJK telah menetapkan syarat anuitas yang harus dipilih berdasarkan POJK 27/2023 antara lain sebagai berikut: a) Menyediakan Manfat Penisun paling singkat 10 tahun b) Memenuhi ketentuan di bidang Dana Pensiun dan PDP dari DPLK atau DPPK yang menyelenggarakan PPMP atau PPIP 59 c) merupakan produk dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang dalam 3 tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan POJK mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit; dan d) merupakan produk perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK Perlindungan terhadap pembelian anuitas asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah juga tetap dilindungi oleh negara. Melalui UU a quo, LPS diberi mandat untuk menyelenggarakan Program Penjaminan Polis (PPP). Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tertanggung, dan peserta dari perusahaan asuransi atau asuransi syariah, khususnya jika perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan yang berujung pada pencabutan izin usaha. Setiap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis, dengan demikian peserta telah mendapat perlindungan hukum preventif dan represif atas pembayaran Manfaat Pensiun melalui pembelian anuitas asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah. IV. RISALAH RAPAT PEMBAHASAN UU PPSK DPR RI juga melampirkan Risalah Rapat Pembahasan UU PPSK yang berkaitan dengan ketentuan a quo untuk dijadikan bahan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut: 1. Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Menteri Koperasi dan UKM, serta Menteri Hukum dan HAM (10 November 2022)  Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D): ... Pengaturan Industri Dana Pensiun ditujukan untuk meningkatkan perlindungan hari tua bagi Masyarakat Indonesia khususnya para pekerja dengan meningkatkan literasi mendorong kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan program pensiun dan mempercepat sumber dana jangka panjang sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Sebagaimana dinikmati di banyak negara maju, dana jangka panjang dalam jumlah besar dari sistem pensiun yang andal akan menjadi salah satu pilar penting bagi suatu negara untuk 60 bisa membangun secara berkelanjutan. Ini juga akan bertujuan untuk bisa terus menciptakan pendanaan yang berasal dari sumber dana masyarakat sendiri. 2. Rapat Timus/Timsin RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dengan Wakil Pemerintah (6 Desember 2022)  F-PDIP (Prof. Dr. Hendrawan Supratikno) “Saya tambahkan Pak Ketua. Jadi kita sudah berinteraksi lama ya sebagai mitra dengan Otoritas Jasa Keuangan itu setiap kali FGD, setiap kali Raker dan seterusnya selalu yang menjadi pusat perhatian dari teman-teman Komisi XI itu Pasal 28 sampai Pasal 30 dalam undang-undang eksisting. Dalam Pasal 30 Pak Febrio ini yang sering membuat kenapa rapor OJK ini di anggap merah masih. Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat OJK berwenang melakukan pembelaan hukum A, B dan seterusnya bahkan berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian. Itu sebabnya dalam draft DPR eksplisit ada istilah penegakkan hukum atau pembelaan hukum, di sini diubah menjadi perilaku usaha jasa keuangan. Menurut saya di eksplisitkan saja karena khusus Bab VI dalam undang-undang eksisting. Pak Dolfie berkali-kali mengingatkan Pasal 28 Pasal 30 apa yang dikerjakan? ada di draft DPR. Itu sebabnya saya ingin mempertahankan tetap eksplisit Pak Febri supaya rapornya tidak merah terus, gitu lho.”  KETUA RAPAT “Mungkin begini Prof, karena ini di Bab Perlindungan Konsumen itu kan masuk di situ, hanya di penjelasan kita tambahkan perlindungan konsumen itu masuklah yang, iya bahwa ruangnya termasuk pembelaan hukum dan sebagainya, karena babnya ini kan Bab Perlindungan Konsumen. Itu udah masuk situ babnya.”  F-PDIP (Prof. Dr. Hendrawan Supratikno) “Iya, oke. Penjelasannya pak eksplisit supaya rakyat tidak bingung ini.”  PEMERINTAH/KEPALA BKF (Febrio Nathan Kacaribu, S.E., MIDEC., PH.D.) “Mungkin tadi seperti yang di sebutkan Pak Andreas pak, jadi perilaku perlindungan konsumen itu termasuk Satgas waspada investasi termasuk yang perlindungan, iya pak yang A. Boleh pak dimasukkan ke penjelasan pak.” 61 3. Rapat Timus/Timsin RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dengan Wakil Pemerintah (7 Desember 2022)  Pemerintah/Kepala BKF (Febrio Nathan Kacaribu, S.E., MIDEC., PH.D.) “Oh ini program yang pensiun.”  F-PDIP (Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M.) “Ini program pensiun yang bersifat wajib, 245 pak.”  Pemerintah/Kepala BKF (Febrio Nathan Kacaribu, S.E., MIDEC., PH.D.) “Itu kami setuju, pak.”  KETUA RAPAT “4245.”  Pemerintah/Kepala BKF (Febrio Nathan Kacaribu, S.E., MIDEC., PH.D.) “Sebenarnya PP-nya di 4247, pak.”  KETUA RAPAT “Ya nggak apa-apa, intinya terkait itu PP-nya ada dimana, persetujuan DPR. 4245, 4247.”  F-PDIP (Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M.) “Ya, itu mengenai ini problem karena kita mengalamin dengan Asuransi Jiwasraya ini dan mengakibatkan pensiunan BUMN bermasalah. DIM 4064, 4064. Dialihkan pengurus dengan membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang dipilih oleh peserta atau pihak yang berhak, karena kita tidak memiliki suatu perusahaan asuransi yang kuat untuk bisa melayani anuitas ini. Ini kan problem yang terjadi dengan Jiwasraya sekarang. Dialihkan oleh pengurusnya, membeli anuitasnya Jiwasraya sehingga seluruh pensiunan BUMN jadi korban.”  PEMERINTAH/KEPALA BKF (Febrio Nathan Kacaribu, S.E., MIDEC., PH.D.) “Itu enggak wajib pak, itu pilihan pak.”  F-PG (H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H.) 62 “Di top up ulang.”  F-PDIP (Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M.) “Kalo diberi kesempatan itu pak, sekarang pertanyaannya, perusahaan asuransi mana yang anuitasnya kuat ? ini sama dengan kita melempar masalah aja.”  KETUA RAPAT: “Ininya apa, usulnya apa pak ?”  F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.) : “Dihilangkan.”  KETUA RAPAT: “Ini kan altenatif Pak Andreas, dapat dilakukan. Jadi biar melihat situasi dan kondisi aja opsinya.”  PEMERINTAH/KEPALA BKF (FEBRIO NATHAN KACARIBU, S.E., MIDEC., Ph.D.) : “Iya, kita kan mau forward looking juga pak, nanti industrinya kan makin kuat, tapi ini kan pilihan pak enggak wajib.”  KETUA RAPAT: “Iya, pilihan.”  PEMERINTAH/KEPALA BKF (FEBRIO NATHAN KACARIBU, S.E., MIDEC., Ph.D.): “Kan makanya dibilangnya dapat, pak. Jadi bukan atau lagi pak, itu dialihkan pengurus dengan membeli atau anuitas syariah, jadi “atau” pak. Enggak wajib.”  KETUA RAPAT: “Opsi aja Pak Andreas, opsi.”  F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.): “Pertanyaannya kalau dari pengurus, tanggung jawabnya ada di pengurus?”  PEMERINTAH/KEPALA BKF (FEBRIO NATHAN KACARIBU, S.E., MIDEC., Ph.D.): “Monggo pak, Pak Minto monggo Pak.”  DIRJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RESIKO (SUMINTO, S.Sos., M.Sc., Ph.D.): 63 “Itu kan nanti opsi itu nanti dipilih oleh penerima manfaat.”  F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.): “Iya pak, karena itu ributnya Jiwasraya kan di situ, pak. Sehingga merasa pensiunan dikorbankan.”  DIRJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RESIKO (SUMINTO, S.Sos., M.Sc., Ph.D.): “Jadi izin, jadi seperti yang diujung huruf B bahwa opsi itu dipilih oleh penerima manfaat, dipilih oleh peserta program pensiun atau pihak yang berhak. Jadi, apa tidak dipaksa, ya tidak ditentukan oleh perusahaan asuransi Pak.  KETUA RAPAT: “Karena itu kan ada anak kalimat terakhir, ini kan opsi bagi pesertanya juga, Pak.”  PEMERINTAH/KEPALA BKF (FEBRIO NATHAN KACARIBU, S.E., MIDEC., Ph.D.): “Itu pesertanya yang memilih, Pak.”  KETUA RAPAT: “Diberikan opsi itu aja.”  F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.): “Jadi pengalihan itu atas pilihan peserta.”  PEMERINTAH/KEPALA BKF (FEBRIO NATHAN KACARIBU, S.E., MIDEC., Ph.D.): “Iya, udah.”  KETUA RAPAT: “Tapi ini dialihkan pengurus.”  DIRJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RESIKO (SUMINTO, S.Sos., M.Sc., Ph.D.): “Kan nanti atas opsi yang dipilih oleh peserta atau yang berhak itu kemudian kan yang, yang membelikan atau mengalihkan ke yang membelikan,”  PEMERINTAH/KEPALA BKF (FEBRIO NATHAN KACARIBU, S.E., MIDEC., Ph.D.): “mengeksekusi itu Pak” 64  DIRJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RESIKO (SUMINTO, S.Sos., M.Sc., Ph.D.): “Yang mengeksekusi kan perusahaan asuransinya. Saya pilih anuitas, kemudian yang membelikan, membelikan kan ininya apa pengurus perusahaan asuransi bukan,”  F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.): “Ini yang terjadi di Jiwasraya kan seperti itu, dialihkan pegurus, pesertanya tidak tahu.”  DIRJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RESIKO (SUMINTO, S.Sos., M.Sc.,Ph.D.): “Tapi ini kan ujungnya sudah berdasarkan pilihannya.”  KETUA RAPAT: “Kan di kasih opsi suruh memilih dulu.”  PEMERINTAH/KEPALA BKF (FEBRIO NATHAN KACARIBU, S.E., MIDEC., Ph.D.): “Dipilih oleh peserta pak.  KETUA RAPAT: “Dipilih oleh peserta kalo ini, jadi yang Jiwasraya itu enggak masuk skema ini dia, Pak.”  F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.): “Berarti enggak diatur ini?”  F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM): “Coba dibaca, Pak Febri, dibaca kembali.”  KETUA RAPAT: “Usulan aja pak, kalau ada usulan kasih usulan. Jadi kita kalau baca dari kemarin udah membaca, Pak Ecky. Pak Andreas, kalau ada usulan, kasih usulan. Kalau ini opsi, saya sih menurut saya kalau itu opsi dan dipilih oleh peserta program, memang dipilih oleh peserta program ya udahlah enggak apa-apa, kecuali ini diwajibkan atau apa. Pilihan aja, Pak Andreas.”  F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.): “Ketua, tadi itu ada hal yang sangat fenomenal dan momentum bersejarah ini, Pemerintah setuju usulannya Pak Musthofa, Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Ini nanti 65 semua ini kan harus jadi Bapak Bank Perekonomian Rakyat itu Pak Musthofa itu.”  KETUA RAPAT: “Tapi sanksinya diskon. Masih ada lagi?”  F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.): “Nanti Pak Musthofa ini, M1 ini Bank Perekonomian Rakyat ini, karena yang merubah namanya Pak Musthofa ini, ngotot mulai dari awal sampai ujung pembahasan undang-undang, sampai Pak Febrio takluk.”  PEMERINTAH/KEPALA BKF (FEBRIO NATHAN KACARIBU, S.E., MIDEC., Ph.D.): “Sanksinya tapi turun, Pak.”  F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.): “Enggak, ini yang dipilih-dipilih oleh peserta itu adalah perusahaan asuransinya loh. Bukan pilihan untuk anuitas atau tidaknya, jadi “ataunya” itu oleh pengurus tapi perusahaan asuransinya dipilih oleh peserta.”  F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM) : “Pimpinan, usul konkrit Pimpinan. Ini kan hanya ingin memastikan bahwa ini sepakat dulu kan bahwa ini kalo opsi daripada nasabah oke kan, berarti kalo wording dipertegas.”  KETUA RAPAT: “Coba tayang, tayang, biar wording-nya kita perbaiki untuk memastikan”  F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM): “Ya, wording-nya aja cek. Maksudnya membaca itu tadi.”  KETUA RAPAT: “Ditayangkan. Ada usulan wording-nya ? tayangkan, mana nih penayangnya?”  F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.): “Jadi dialihkan dengan membeli anuitas atau anuitas syariah sesuai, jadi waktu milih anuitasnya harus ditentukan oleh ininya oleh apa pesertanya bukan oleh pengurusnya, gitu loh.” 66  DIRJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RESIKO (SUMINTO, S.Sos., M.Sc., Ph.D.): “Izin, Bapak. Ini konstruksi, konstruksi dari ayat (1), ayat (1) dan ayat (2). Jadi kan ketika dana pensiun itu di establish, di peraturan dana pensiun itu sudah memuat cara pembayaran pensiunnya. Bisa saja dia hanya menawarkan salah satu atau dua-duanya, bisa saja dia menawarkan hanya dibayarkan secara berkala atau dapat dilakukan pembelian anuitas secara, sebagai opsi dan itu kan sudah di disclose dalam peraturan dana pensiun. Yang selanjutnya, si peserta yang akan memilih berdasarkan opsi yang ada di dana pensiun yang bersangkutan yang di disclose di peraturan dana pensiun tadi, kira-kira begitu konstruksi dari ya.”  F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.): “Pak tapi wording-nya ini loh pak, wording-nya ini loh.”  KETUA RAPAT: “Coba usul-usul ini coba ya diketik, itu A dibayarkan oleh dana pensiun atau B dipilih, dialihkan dengan persetujuan, dialihkan dengan persetujuan peserta program pensiun atau pihak yang berhak kepada, dialihkan. Kan tadi titik beratnya adalah disetujui iya kan. Iya pilihan, kan biar lebih tegas bahwa pilihan itu disetujui oleh pesertanya.”  PEMERINTAH/KEPALA BKF (FEBRIO NATHAN KACARIBU, S.E., MIDEC., Ph.D.): “Wong dia yang memilih pak, dia sendiri yang memilih jadi udah pasti dia setuju Pak.”  F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.): “Kalau wording yang pertama itu yang dia (suara tidak jelas) perusahaan asuransinya tapi dialihkan anuitasnya oleh pengurus.”  PEMERINTAH/KEPALA BKF (FEBRIO NATHAN KACARIBU, S.E., MIDEC., Ph.D.): “Karena dipilih oleh si peserta, Pak.”  F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM): “Pimpinan, sedikit Pimpinan.”  KETUA RAPAT: Ya, silahkan.  F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM) : 67 “Jadi memang kalau cerita Jiwasraya kan di situ ada Pemerintah, itu kan desakan otoritas, nah ini menariknya adalah coba kita bayangin ketika itu adalah bank apa asuransi swasta. Nah, kalau otoritas tengah mengarahkan ke sana apakah akan di dispute atau tidak ketika harus ada persetujuan kan begitu. Kalau tidak ada dispute oleh Pemerintah ndak apa-apa, setuju dengan kalimat kata persetujuan tersebut, tapi kalau memang pertanyaan saya adalah dari opsi-opsi rencana penyelesaian oleh asuransi-asuransi bermasalah itu yang disampaikan kepada otoritas, terus kemudian tidak ada yang setuju tuh si peserta, nah itu menjadi seperti itu.”  PEMERINTAH/KEPALA BKF (FEBRIO NATHAN KACARIBU, S.E., MIDEC., Ph.D.): “Ini sekadar, ini mencoba merumuskan pak ya. Kalo sekarang dialihkan pengurus dengan persetujuan peserta, persetujuan peserta tapi pilihan itu tadi sudah dipilih oleh peserta yang bersangkutan, kan aneh pak, dia sudah memilih lalu meminta persetujuan lagi untuk dialihkan.”  KETUA RAPAT: “Yang mana, memilihnya belum ada.”  PEMERINTAH/KEPALA BKF (FEBRIO NATHAN KACARIBU, S.E., MIDEC., Ph.D.): “Jadi kan dipilih itu pak, jiwa syariah yang dipilih oleh peserta atau pihak yang berhak, jadi dia sudah memilih pak. Jadi nggak perlu lagi dia, malah aneh kalo dia minta persetujuan lagi. Jadi dia sudah dipilih, Pak.”  KETUA RAPAT: “Coba rumusannya dipertegas. Dialihkan, dengan persetujuan peserta pensiun dan seterusnya tadi itu dengan, maka program. Enggak maksudnya persetujuan ini kita hilang. Dialihkan dengan persetujuan peserta pensiun dan atau pihak yang berhak kepada”  PEMERINTAH/KEPALA BKF (FEBRIO NATHAN KACARIBU, S.E., MIDEC., Ph.D.): “Dengan membeli pak, dengan membeli anuitas atau anuitas syariah yang sudah dipilih, sudah dipilih oleh peserta.”  KETUA RAPAT: “Syariah, ya yang dipilih yang di bawahnya itu yang kita adjust kalimatnya, enggak usah pakai dipilih,”  PEMERINTAH/KEPALA BKF (FEBRIO NATHAN KACARIBU, S.E., MIDEC., Ph.D.): 68 “Justru di situ keputusannya peserta pak, bahwa dia memilih ke mana. Jadi bukan si perusahaannya yang memilih pak, yang memilih ini adalah si pesertanya. Si perusahaan itu mengeksekusi pilihan dari pesertanya itu, pak. Jadi enggak, perusahaan itu enggak bisa mengeksekusi.”  KETUA RAPAT: “Atau kalimatnya dirubah jadi, peserta pensiun atau pihak yang berhak memilih, memilih,”  PEMERINTAH/KEPALA BKF (FEBRIO NATHAN KACARIBU, S.E., MIDEC., Ph.D.): “yo wis.”  KETUA RAPAT: “Peserta, peserta program pensiun atau pihak yang berhak memilih, memilih,”  PEMERINTAH/KEPALA BKF (FEBRIO NATHAN KACARIBU, S.E., MIDEC., Ph.D.): “Memilih anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah. Dibalik aja kalimatnya.”  KETUA RAPAT: “Iya dibalik biar tegas.”  PEMERINTAH/KEPALA BKF (FEBRIO NATHAN KACARIBU, S.E., MIDEC., Ph.D.): “Nanti kita perjelas pak, tapi intinya tuh.”  KETUA RAPAT: “Setuju ya, Pak Febrio setuju ya?” (RAPAT : SETUJU)  PEMERINTAH/KEPALA BKF (FEBRIO NATHAN KACARIBU, S.E., MIDEC., Ph.D.): “Setuju pak pakai kata aktif memilih itu Pak.” C. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 69 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-setidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1), dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 5 Mei 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Mei 2025 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 7 Mei 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. Pokok Permohonan Para Pemohon 1. Bahwa frasa ”harus dilakukan secara berkala” pada Pasal 161 ayat (2) UU P2SK tidak memberikan pilihan, padahal sesuatu yang diharuskan itu adalah hak milik pribadi Para Pemohon yaitu manfaat pensiun yang berasal dari iuran pemberi kerja dan iuran Para Pemohon melalui pemotongan gaji setiap bulannya yang ditempatkan pada rekening Para Pemohon, sehingga ketentuan a quo UU P2SK yang mengatur pembayaran manfaat pensiun harus dilakukan secara berkala adalah ketidakadilan bagi Para Pemohon, 70 sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945. 2. Bahwa Pasal 163 ayat (1) UU P2SK berkenaan dengan kewajiban Peserta, Janda/Duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah, semua risiko yang inheren dengan kepemilikan anuitas menjadi tanggung jawab Para Pemohon (Pasal 56 ayat (4) huruf b jo. Pasal 70 ayat (4) huruf b POJK 27/2023). Hal tersebut membuat Para Pemohon khawatir mengingat masalah pada beberapa perusahaan asuransi seperti kasus gagal bayar, kasus investasi fiktif, hingga korupsi dana investasi. Tidak adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum berkenaan dengan risiko anuitas ini menyebabkan ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 3. Bahwa ketentuan Pasal 164 ayat (2) UU P2SK bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dengan alasan sebagai berikut: a. Bahwa pembatasan dalam ketentuan a quo berarti mengambil alih sewenang-wenang setidaknya 80% (delapan puluh persen) manfaat pensiun yang menjadi hak milik Para Pemohon dan ketentuan a quo membuat Para Pemohon berpotensi mengalami kerugian karena pembayaran manfaat pensiun pertama kali secara sekaligus porsinya bahkan kurang atau lebih kecil dari iuran yang dibayarkan selama puluhan tahun yaitu 33.3% ditambah hasil pengembangannya. b. Bahwa ketentuan a quo membuat Para Pemohon merasakan adanya perlakuan diskriminatif antara pekerja yang menjadi peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja dan para pekerja yang bukan peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja. Para pekerja yang bukan peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja berhak atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, seluruhnya bersumber dari pemberi kerja. Sedangkan pekerja yang menjadi peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja hanya berhak atas tambahan berupa selisih antara manfaat pensiun dan uang pesangon 71 dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima apabila jumlah manfaat pensiun kurang dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima itu pun hanya dapat dibayarkan pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen), sedangkan sisanya diharuskan pembayaran secara berkala; 4. Bahwa mengacu pada asas non retroaktif, Undang-Undang hanya mengikat untuk masa depan dan tidak berlaku ke belakang, sehingga keberlakuan Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) UU P2SK semestinya hanya terhadap orang yang menjadi peserta Dana Pensiun setelah berlakunya UU a quo dan tidak berlaku surut ke belakang. Apabila hendak diberlakukan terhadap yang telah menjadi peserta Dana Pensiun sebelum terbitnya UU P2SK, hendaknya mendapat persetujuan dari peserta Dana Pensiun karena jika tanpa persetujuan dari peserta Dana Pensiun, maka ketentuan a quo UU P2SK bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Dalam perkara a quo ini, izinkanlah Pemerintah memberikan tanggapan terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon. Menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya akibat keberlakuan ketentuan Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) UU P2SK yang dimohonkan dengan alasan sebagai berikut: 1. Ketentuan-ketentuan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK jelas mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yang meliputi: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; 72 b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, maka harus dibuktikan bahwa: a. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang diuji. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 dan Nomor: 010/PUU-III/2005 yang pada pokoknya menyatakan, dikutip: “Bahwa, kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; 2. Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.” 2. Tanggapan Pemerintah atas Uraian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 73 Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Para Pemohon tidak dapat membuktikan secara nyata kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) UU P2SK. Dengan berlakunya UU a quo tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dirugikan. Para Pemohon tetap mendapatkan hak manfaat dana pensiun dengan mekanisme yang sudah ada. UU a quo tidak sama sekali merampas atau menghilangkan hak yang yang dimiliki Para Pemohon. 2. Para Pemohon merasa sedih karena mekanisme pemberian manfaat dana pensiun tidak sesuai yang diharapkan, namun UU a quo sama sekali tidak mengurangi hak Para Pemohon untuk mendapatkan manfaat dana pensiun dan tidak mengurangi hak konsitusional Para Pemohon. Terlebih, program pensiun yang diikuti oleh Pemohon merupakan program pensiun bersifat sukarela. 3. Di dalam permohonannya, Para Pemohon tidak dapat membuktikan bentuk kerugian yang diderita baik secara langsung maupun tidak langsung, bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sebagai akibat berlakunya Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) UU P2SK. 4. Ketentuan pembayaran Manfaat Pensiun yang diatur dalam Program Pensiun Iuran Pasti pada Dana Pensiun Astra sebagaimana termuat dalam Peraturan Dana Pensiun Astra yaitu Manfaat Pensiun dibayarkan pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen) dan sisanya dibayarkan secara berkala dalam bentuk anuitas yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi jiwa merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Dana Pensiun Astra. 5. Pengaturan dalam UU P2SK menetapkan cara pembayaran manfaat pensiun utamanya dilakukan secara berkala, baik dibayarkan langsung oleh Dana Pensiun ataupun melalui anuitas yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa. 74 6. Terkait dalil Para Pemohon berkenaan dengan Manfaat Pensiun yang dibayarkan secara berkala dalam bentuk anuitas oleh perusahaan asuransi jiwa, perlu Pemerintah sampaikan bahwa ketentuan tersebut adalah pengaturan pada Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun (terdapat dalam Pasal 21 dan penjelasannya). UU P2SK justru menghilangkan kewajiban pembayaran dalam bentuk anuitas dengan menambahkan alternatif pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala oleh Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 ayat (1) UU P2SK yang berbunyi: ”Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) dapat dilakukan dengan cara: (a) dibayarkan oleh Dana Pensiun; atau (b) Peserta, Janda/Duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah.” Ketentuan ini dapat diatur lebih lanjut oleh lembaga Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun, sebagaimana ketentuan Pasal 163 ayat (2) UU P2SK yang berbunyi: ”Tata cara pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta atau Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Dana Pensiun.” Berdasarkan ketentuan tersebut, terbukti bahwa UU P2SK masih memungkinkan pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan langsung oleh Dana Pensiun tanpa harus memilih untuk membeli anuitas/anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa/perusahaan asuransi jiwa syariah. 7. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (3) POJK 27/2023, sebagai berikut: “Peserta, Janda/Duda, atau anak dapat memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara: a. dibayarkan oleh Dana Pensiun; dan/atau 75 b. memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah” Oleh karena itu, apabila dalam praktik Para Pemohon diharuskan untuk membeli anuitas atau anuitas syariah, hal tersebut jelas bukan merupakan permasalahan konstitusional norma yang diuji, melainkan merupakan permasalahan implementasi UU P2SK. 8. Selain itu, ketentuan yang diatur dalam UU P2SK masih membuka adanya pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 164 ayat (1) UU P2SK yang berbunyi: “Manfaat Pensiun bagi Peserta atau Pihak yang Berhak dapat dibayarkan secara sekaligus dengan ketentuan: (a) Peserta meninggal dunia lebih dari 5 (lima) tahun sebelum mencapai Usia Pensiun Normal; (b) besarnya Manfaat Pensiun lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; (c) pembayaran Manfaat Pensiun kepada pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (4); dan (d) adanya kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.” 9. Sehubungan dengan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus, Pasal 164 ayat (2) UU P2SK mengatur: “Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun.” 10. Berdasarkan uraian di atas: a. meskipun terdapat syarat/kondisi yang harus dipenuhi agar manfaat pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus, UU P2SK tidak membatasi mekanisme pembayaran berkala manfaat pensiun secara absolut (tidak mengharuskan untuk dibayarkan melalui pembelian anuitas) sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon, dan b. dalil Para Pemohon pada halaman 21 s.d. 22 Perbaikan Permohonan yang menyatakan bahwa pembayaran Manfaat Pensiun hanya dapat dibayarkan secara sekaligus paling banyak 20% adalah dalil 76 yang keliru, karena UU P2SK membuka ruang bagi Dana Pensiun untuk melakukan pembayaran secara sekaligus kepada Peserta Program Pensiun, sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU P2SK. Oleh karena itu, terbukti bahwa permasalahan sesungguhnya dalam perkara a quo bukanlah merupakan konstitusionalitas substansi/ketentuan hukum yang diatur dalam UU P2SK itu sendiri, melainkan masalah penerapan/implementasi UU P2SK. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa Para Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo yang dimohonkan pengujian. Selain itu, tidak terdapat pula hubungan sebab- akibat (kausalitas) antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya pasal-pasal a quo yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan- putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007). Untuk itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. III. Keterangan Pemerintah Atas Materi Permohonan Yang Dimohonkan Untuk Diuji Sebelum menyampaikan mengenai penjelasan terkait pokok permasalahan 77 atas ketentuan yang diajukan pengujian oleh Para Pemohon, dapat kiranya Pemerintah sampaikan uraian sebagai berikut: A. Landasan Filosofis 1. Untuk memahami mengenai program pensiun, perlu kiranya untuk melihat kembali kepada filosofi dari program pensiun. 2. Dalam Konsiderans Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU 11/1992), yang meskipun saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (vide Pasal 330 UU P2SK), dapat dijadikan pedoman dalam memahami filosofi program pensiun: “b. bahwa sejalan dengan hakekat pembangunan nasional tersebut, diperlukan penghimpunan dan pengelolaan dana guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;” 3. Lebih lanjut dalam Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 25 ayat (1) UU 11/1992, dijelaskan sebagai berikut: Penjelasan Umum: “Sistem pendanaan suatu program pensiun memungkinkan terbentuknya akumulasi dana, yang dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan penghasilan peserta program pada hari tua. Keyakinan akan adanya kesinambungan penghasilan menimbulkan ketenteraman kerja, sehingga akan meningkatkan motivasi kerja karyawan yang merupakan iklim yang kondusif bagi peningkatan produktivitas.” Penjelasan Pasal 25 ayat (1): “Tujuan pembentukan Dana Pensiun adalah memelihara kesinambungan penghasilan peserta pada hari tuanya…” 4. Lebih lanjut, definisi program pensiun dalam beberapa kamus, dapat pula memberikan gambaran mengenai filosofi program pensiun secara umum, sebagai berikut: “An amount of money paid regularly by a government or company to somebody who has retired from work” (Oxford Learners Dictionaries) “A specified sum paid regularly to a person who has reached a certain age or retired from employment. It is normally paid from the date of 78 reaching the specified age or the retirement date until death” (Oxford Reference) “An amount of money paid regularly by the government or a private company to a person who does not work any more because they are too old or have become ill” (Cambridge Dictionary) 5. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa filosofi dari Program Pensiun adalah sebagai pengganti penghasilan dari seseorang yang sudah tidak lagi bekerja guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua. B. Sistem Pensiun yang Baik Menurut Lembaga Internasional dan Perkembangan Sistem Pensiun di Indonesia 1. World Bank, International Labour Organization (ILO), dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merekomendasikan suatu sistem pensiun yang baik perlu memiliki setidaknya satu manfaat pensiun yang bersifat manfaat pasti atau diberikan secara pasti kepada pesertanya sampai peserta tersebut meninggal dunia. (Rujukan: Pension Systems and Reform Conceptual Framework June – Holzmann, Hinz, and Dorfman 2008; ILO Multi-pillar Pension Model: Building Equitable and Sustainable Pension Systems; New Approaches to Multi-pillar Pension System: what in the world is going on – ISSA 2000). 2. Di Indonesia, UU 11/1992 disusun dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hari tua bagi masyarakat Indonesia, khususnya pekerja sektor swasta. Pada saat itu, hampir tidak ada pekerja sektor swasta yang memiliki perlindungan pensiun sampai mereka meninggal dunia seperti yang didapat oleh pekerja sektor publik (ASN, TNI, Polri). 3. Dengan melihat perkembangan ekonomi yang ada saat itu, perlindungan hari tua bagi pekerja sektor swasta yang bersifat mandatori hanya program Jaminan Hari Tua (JHT) yang diselenggarakan oleh Jamsostek, yang pelaksanaannya pun dimulai bersamaan dengan diundangkannya UU 11/1992. 4. Dengan melihat kemampuan sebagian besar perusahaan swasta pada saat itu, desain program JHT diputuskan menggunakan skema iuran pasti 79 yang manfaatnya dapat diambil secara sekaligus pada saat peserta mencapai usia pensiun. 5. Dengan demikian, secara prinsip, UU 11/1992 mengatur program pensiun yang bersifat tambahan dan sukarela. Cara pemberian manfaat pensiun yang diatur dalam UU 11/1992 secara umum bersifat pembayaran pensiun bulanan. 6. Terdapat beberapa perkembangan sejak diundangkannya UU 11/1992 sampai dengan diundangkannya UU P2SK: a. Adanya program yang mewajibkan pemberi kerja memberikan pesangon kepada pekerja yang mencapai usia pensiun. Adapun nilai manfaat pesangon sangat bergantung pada lamanya masa kerja seorang pekerja dan penghasilan terakhirnya, dimana semakin lama masa kerja dan semakin besar penghasilan, maka akan semakin besar manfaat yang didapatkan. Sebagai contoh, apabila seorang pekerja bekerja selama 24 tahun atau lebih, maka pekerja tersebut akan memperoleh manfaat pesangon sebesar 25,75x upah terakhir ketika ia mencapai usia pensiun (sebagian besar di usia 55 atau 56 tahun bagi pekerja swasta). Adapun manfaat pesangon tersebut didapatkan oleh pekerja dimaksud secara sekaligus saat mencapai usia pensiun. b. Adanya program wajib Jaminan Pensiun yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program ini diselenggarakan dengan skema manfaat pasti dengan manfaat yang diberikan kepada peserta sampai peserta meninggal dunia. 6. Penjelasan pada angka 6 di atas, menegaskan sudah tidak relevannya konsep penarikan manfaat berkala untuk jangka waktu hingga seumur hidup (sebagaimana diatur pada UU 11/1992) pada saat ini. Namun, karena manfaat rata-rata dari program Jaminan Pensiun masih relatif rendah, Pemerintah tetap mempertahankan pengaturan penarikan Manfaat Pensiun secara berkala. C. Ketentuan Mengenai Pembayaran Manfaat Pensiun 1. Sebelum Berlakunya UU P2SK (diatur dalam UU 11/1992) a. Sebelum UU P2SK ditetapkan, ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun diatur dalam UU 11/1992. Pasal 21 UU 11/1992 80 beserta penjelasannya mengatur bahwa manfaat pensiun baik pada Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) maupun Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) harus diberikan dalam bentuk pembayaran bulanan untuk seumur hidup. b. Besaran manfaat pensiun dalam PPMP setiap bulannya ditentukan berdasarkan suatu rumusan yang umumnya dipengaruhi oleh masa kerja, faktor penghargaan, dan dasar pensiun. c. Sementara besaran manfaat pensiun dalam PPIP setiap bulannya akan tergantung berapa akumulasi iuran dan hasil pengembangan selama menjadi peserta PPIP. Akumulasi iuran dan hasil pengembangan tersebut akan digunakan untuk membeli anuitas seumur hidup dari perusahaan asuransi jiwa yang selanjutnya akan berbentuk pensiun bulanan. d. Lebih lanjut, Pasal 25 UU 11/1992 mengatur pembayaran pensiun bulanan baik pada PPMP maupun PPIP harus dalam bentuk angsuran yang nilainya tetap atau meningkat yang dilakukan sekali sebulan untuk seumur hidup. e. UU 11/1992 memperbolehkan Peraturan Dana Pensiun (PDP) mengatur peserta atau ahli warisnya untuk menerima paling banyak 20% dari manfaat pensiun secara sekaligus saat pembayaran pertama kali manfaat pensiun. Dengan kata lain, paling sedikit 80% dari manfaat pensiun harus diberikan dalam bentuk pembayaran pensiun bulanan sampai seumur hidup. UU 11/1992 menjelaskan alasan pemberian penarikan sekaligus sampai paling banyak 20% dari nilai manfaat pensiun ini adalah untuk keperluan masa transisi pada awal pensiun. f. UU 11/1992 juga memungkinkan peserta atau ahli warisnya mendapatkan manfaat pensiun secara sekaligus untuk kondisi- kondisi tertentu, yakni: 1) Kondisi pertama, yaitu apabila masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun (Pasal 24 ayat (1)). Hak peserta dalam kondisi ini hanya atas iurannya sendiri. 2) Kondisi kedua adalah apabila nilai manfaat pensiun bulanan lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri 81 Keuangan (sebelum OJK dibentuk) atau oleh OJK (sejak OJK beroperasi) (Pasal 25 ayat (3)). Sebelum UU P2SK ditetapkan, nilai ini adalah sebesar Rp500.000.000,- (POJK Nomor 60/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2020 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun). Penjelasan UU mengatakan ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari penatausahaan jumlah yang kecil untuk jangka waktu yang lama. 2. Setelah Berlakunya UU P2SK a. Mekanisme pencairan manfaat pensiun diatur dalam Pasal 161 s.d. Pasal 164 UU P2SK. Pengaturan dalam UU P2SK menetapkan bahwa mekanisme pencairan manfaat pensiun secara default dilakukan secara berkala. Namun, apabila peserta dana pensiun memenuhi beberapa kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 164 UU P2SK, maka dimungkinkan pencairan manfaat secara sekaligus. b. Adapun UU P2SK lebih fleksibel dibandingkan dengan UU 11/1992, dimana khusus bagi PPIP, UU P2SK tidak lagi mewajibkan pembayaran dilakukan untuk seumur hidup & tidak wajib membeli anuitas dari perusahaan asuransi jiwa (menambahkan opsi pembayaran dilakukan oleh Dana Pensiun). c. Kemudian, Pasal 162 ayat (3) UU P2SK memberi kewenangan bagi Dana Pensiun untuk melakukan pembayaran manfaat pensiun setiap bulan untuk minimal waktu tertentu (tidak lagi seumur hidup). d. UU P2SK memandatkan penentuan minimal waktu tertentu untuk diatur melalui POJK guna menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan ekonomi terkini. Saat ini, minimal waktu tertentu adalah 10 tahun (POJK 27/2023). D. Sifat Kepesertaan pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) 1. Dapat Pemerintah sampaikan, Dana Pensiun di Indonesia terdiri atas DPPK dan DPLK. Adapun DPPK merupakan Dana Pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh 82 karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Sementara itu, DPLK merupakan Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/atau perorangan secara mandiri. 2. Baik UU 11/1992 maupun UU P2SK tidak menjadikan pembentukan Dana Pensiun maupun kepesertaan dalam program pensiun sebagai suatu kewajiban atau hal yang bersifat mandatori, melainkan bersifat sukarela. 3. Pada DPPK ataupun DPLK, kepesertaan pekerja swasta dalam suatu Dana Pensiun bukan merupakan suatu kewajiban. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 UU 11/1992 yang menentukan bahwa kepesertaan pada suatu Dana Pensiun merupakan hak setiap karyawan, bukan kewajiban. Norma tersebut juga dipertahankan dalam Pasal 145 ayat (1) UU P2SK. Bahkan, dalam Pasal 145 ayat (2) UU P2SK telah ditegaskan bahwa karyawan berhak untuk tidak menjadi Peserta apabila DPPK menetapkan adanya iuran Peserta. 4. Namun demikian, apabila Pemberi Kerja maupun Pekerja telah berpartisipasi dalam program pensiun, maka wajib untuk tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan program pensiun. E. Insentif Perpajakan bagi Program Pensiun Sukarela 1. Menyadari perlunya program pensiun untuk perlindungan hari tua dan masih rendahnya literasi masyarakat Indonesia akan program pensiun, pemerintah Indonesia memberikan insentif perpajakan pada penyelenggaraan program pensiun sukarela. 2. Insentif dimaksud secara prinsip bertujuan untuk mendorong minat masyarakat untuk menjadi peserta, dan mendorong masyarakat bijak dalam mengonsumsi uang pensiunnya di masa tua, sehingga masyarakat memiliki perlindungan berupa kepastian penghasilan pada masa tuanya. 3. Insentif dimaksud berupa iuran yang telah dibayarkan kepada Dana Pensiun dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Pengecualian iuran pensiun dari Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal ini 83 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi (PMK 168/2023), yang menyatakan: “Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tidak termasuk: a. ... b. ... c. iuran terkait program pensiun dan hari tua yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, atau badan penyelenggara tunjangan hari tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibayar oleh pemberi kerja; Dengan kata lain, Para Pemohon yang menjadi peserta Dana Pensiun, telah mendapatkan insentif dari Penghasilan Tidak Kena Pajak yang lebih besar dibandingkan dengan pekerja yang tidak menjadi peserta Dana Pesiun. F. Praktik Pembayaran Manfaat Pensiun Sukarela Pada Negara Lain 1. Cara pembayaran manfaat bagi program pensiun sukarela di negara lain berbeda-beda. Umumnya, pemilihan metode penarikan pada program pensiun sukarela mempertimbangkan aspek sosial ekonomi serta sistem pensiun yang diadopsi oleh negara tersebut, sehingga dapat berbeda antar negara. 2. Australia menerapkan dua metode penarikan, yakni sekaligus dan anuitas. Serupa dengan Australia, Hongkong pun menerapkan dua metode, yaitu penarikan sekaligus dan penarikan berkala. 3. Di sisi lain, tercatat beberapa negara sama sekali tidak mengizinkan penarikan sekaligus pada program pensiun sukarelanya, seperti Colombia (penarikan berkala, anuitas, atau kombinasi keduanya), Meksiko (anuitas dan penarikan berkala), Macedonia (anuitas dan penarikan berkala), Slovakia (anuitas dan penarikan berkala), dan 84 Estonia (anuitas seumur hidup atau penarikan berkala jika manfaat pensiun bulanannya dibawah dari 25% manfaat pensiun bulanan yang diberikan oleh program pensiun wajib nasionalnya). G. Keterangan Pemerintah Terkait dengan Pokok Permohonan Para Pemohon No Pasal yang Diuji Batu Uji Pemohon 1. Pasal 161 ayat (2) Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala. Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945: Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang- wenang oleh siapa pun. Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, 2. Pasal 163 ayat (1) Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) dapat dilakukan dengan cara: a. dibayarkan oleh Dana Pensiun; atau b. Peserta, janda/Duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jijwa syariah. 3. Pasal 164 ayat (2) Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 85 No Pasal yang Diuji Batu Uji Pemohon 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun. jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 1. Terhadap pokok permohonan Para Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa frasa ”harus dilakukan secara berkala” pada Pasal 161 ayat (2) UU P2SK tidak memberikan pilihan, padahal sesuatu yang diharuskan itu adalah hak milik pribadi Para Pemohon, yaitu manfaat pensiun yang berasal dari iuran pemberi kerja dan iuran Para Pemohon melalui pemotongan gaji setiap bulannya yang ditempatkan pada rekening Para Pemohon, sehingga ketentuan a quo UU P2SK yang mengatur pembayaran manfaat pensiun harus dilakukan secara berkala adalah ketidakadilan bagi Para Pemohon, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. UU P2SK mengatur bahwa Manfaat Pensiun merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang, namun pelaksanaannya haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran berkala memberikan kepastian hukum dan kepastian hak bagi penerima manfaat pensiun. b. Perlu Pemerintah luruskan anggapan Para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 161 ayat (2) UU P2SK yang mengharuskan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala melanggar hak milik pribadi mereka sebagai peserta Dana Pensiun merupakan anggapan yang keliru. Tidak ada hak dari Peserta Dana Pensiun (termasuk Para Pemohon) yang diambil oleh negara bahkan negara memberikan fasilitas perpajakan sebagaimana dijelaskan di atas. Ketentuan Pasal 161 ayat (2) UU P2SK hanya mengatur mengenai mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun dan justru bertujuan untuk melindungi kepentingan jangka panjang peserta Dana Pensiun memastikan stabilitas keuangan mereka di masa pensiun. c. Selain itu, tujuan sistem pensiun menurut Nicholas Barr dan Peter Diamond dalam ‘The Economics of Pension’, Oxford Review of Economic Policy, Vol. 22, No. 1, halaman 16, yakni sebagai suatu 86 sistem yang memberikan perlindungan penghasilan di hari tua kepada pesertanya. Tujuan utama sistem pensiun adalah consumption smoothing, yaitu proses yang memungkinkan seseorang untuk mengalihkan konsumsi saat masa produktif kepada masa pensiun, sehingga memungkinkan mereka untuk memilih waktu konsumsi antara masa bekerja dan pensiun serta memberikan perlindungan (asuransi) kepada pesertanya di hari tua. d. Sebagaimana telah Pemerintah uraikan pada Bagian A Landasan Filosofis, jelas bahwa ketentuan Pasal 161 ayat (2) UU P2SK yang mengharuskan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sejalan dengan filosofi dibentuknya program pensiun, yakni untuk memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan bagi Peserta, Janda/Duda, atau Anak, serta memastikan bahwa Peserta Dana Pensiun memiliki sumber pendapatan yang stabil dan terjamin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di masa tua. e. Berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Manfaat Pensiun yang akan diterima Para Pemohon direncanakan akan digunakan untuk tujuan tertentu seperti tabungan pendidikan anak Para Pemohon, UU P2SK telah mengakomodir kebutuhan tersebut melalui program manfaat lain yang dapat dilaksanakan oleh Dana Pensiun (vide Pasal 138 ayat (4) UU P2SK). Dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 (POJK 27/2023) diuraikan beberapa jenis manfaat lain, antara lain dana pendidikan untuk anak, dana perumahan, dana ibadah keagamaan, dan dana santunan kesehatan karyawan. f. Secara sosiologis, ketentuan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala justru memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua peserta Program Pensiun serta dapat memitigasi banyak risiko dibanding pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus yang tidak sejalan dengan tujuan pembentukan dana pensiun, di antaranya: 1) Risiko pertama, yakni risiko pengelolaan dana yang tidak bijak. Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala dapat memastikan bahwa peserta menerima Manfaat Pensiun secara berkelanjutan. 87 Sementara itu, penarikan secara sekaligus atau lump sum berpotensi membuat peserta mengonsumsi secara besar- besaran uang yang dimiliki di masa awal pensiun. Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala membantu dalam pengelolaan risiko keuangan bagi peserta. Dengan pembayaran berkala, risiko pengeluaran besar sekaligus yang dapat menguras dana pensiun dan risiko pengelolaan dana yang tidak bijaksana dapat diminimalisir, sehingga memastikan peserta pensiun menerima Manfaat Pensiun secara berkelanjutan. 2) Risiko kedua, yakni longevity karena ketidakpastian akan masa hidup seseorang. Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala meminimalisir risiko tidak adanya penghasilan bagi peserta ketika hidup lebih lama dari yang diperkirakan. 3) Risiko ketiga, yakni risiko investasi. Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala akan mencegah atau mengurangi risiko atas buruknya hasil investasi. Pembayaran secara berkala oleh Dana Pensiun lebih memberikan jaminan keamanan, berdasarkan hal-hal sebagai berikut: a) Dana Pensiun memiliki kemampuan untuk mendiversifikasi investasi secara lebih efektif – dibandingkan dengan individu dengan keterbatasan modal – karena Dana Pensiun mengelola dana dalam jumlah yang besar. b) Namun demikian, dalam melakukan investasi, Dana Pensiun tunduk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 29/POJK.05/2018 (POJK Investasi Dana Pensiun), yang membatasi jenis investasi pada instrumen tertentu (vide Pasal 2 POJK Investasi Dana Pensiun). c) Berdasarkan data OJK sebagaimana dimuat dalam Statistik Dana Pensiun 2022 halaman 25, pada akhir tahun 2022, terdapat 3 instrumen investasi yang mendominasi portofolio investasi Dana Pensiun (komposisi lebih dari 10% total 88 investasi), yaitu Surat Berharga Negara (SBN), Deposito, dan Obligasi, dengan porsi masing-masing sebesar 32,60%, 27,03%, dan 19,38%. d) Selain itu, Dana Pensiun, khususnya Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), diwajibkan memiliki arahan investasi yang ditetapkan oleh Pendiri, atau Pendiri dan Dewan Pengawas (vide Pasal 15 ayat (1) POJK Investasi Dana Pensiun). Hal tersebut dikarenakan Dana Pensiun perlu diberikan keleluasaan yang memadai bagi dana pensiun untuk berinvestasi dengan hasil yang optimal dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. e) Lebih lanjut, melalui POJK Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun, OJK memperkuat tata kelola investasi, khususnya bagi Dana Pensiun dengan aset tersedia lebih dari Rp500.000.000.000,- dengan mewajibkan membentuk Komite Investasi dengan tugas di antaranya untuk merumuskan kebijakan investasi, memberikan pertimbangan terkait keputusan penempatan dan pelepasan investasi, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan. g. Penerimaan Manfaat Pensiun secara sekaligus berarti ‘menggeser’ tanggung jawab pengelolaan uang manfaat pensiun dari Dana Pensiun menjadi kepada masing-masing penerima manfaat pensiun. h. Secara historis, pengaturan mengenai pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala telah diterapkan sejak berlakunya UU 11/1992, di mana dalam Pasal 25 ayat (2) UU 11/1992 diatur sebagai berikut: “Manfaat pensiun bagi peserta atau bagi janda/duda harus dalam bentuk angsuran tetap, atau meningkat guna mengimbangi kenaikan harga, yang pembayarannya dilakukan sekali sebulan untuk seumur hidup.” i. Adapun pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala bertujuan untuk: 1) Memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan bagi peserta, janda/duda, atau anak, sehingga mereka memiliki sumber pendapatan yang stabil dan terjamin untuk memenuhi kebutuhan 89 hidup sehari-hari. 2) Membantu dalam pengelolaan risiko keuangan baik bagi peserta. Dengan pembayaran berkala, risiko pengeluaran besar sekaligus yang dapat menguras dana pensiun dapat diminimalisir. 3) Memungkinkan dana pensiun untuk terus berkembang melalui investasi yang dilakukan oleh pengelola dana pensiun, sehingga dapat meningkatkan nilai manfaat yang diterima oleh peserta di masa depan. 4) Menjaga keseimbangan antara kepentingan peserta dan keberlanjutan dana pensiun, sehingga dana pensiun dipastikan dapat memenuhi kewajibannya kepada semua peserta dalam jangka Panjang. j. Pengaturan pembayaran Manfaat Pensiun pada Pasal 161 ayat (2) UU P2SK yang mengharuskan untuk dibayar secara berkala, tidak dapat dilihat secara parsial, melainkan harus dilihat secara holistik. k. Meskipun pembayaran Manfaat Pensiun harus dibayarkan secara berkala (vide Pasal 161 ayat (2) UU P2SK). Namun demikian, sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (1) UU P2SK, terdapat kondisi-kondisi di mana Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus, antara lain: 1) Besarnya Manfaat Pensiun lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh otoritas Jasa Keuangan; a) Dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c dan d POJK 27/2023, diatur mengenai salah satu kondisi dimana Peserta, Janda/Duda, atau anak pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus, yakni: (1) Manfaat Pensiun yang akan dibayarkan per bulan dengan menggunakan Rumus Bulanan kurang dari atau sama dengan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah); atau (2) Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 90 b) Dalam Pasal 59 ayat (1) POJK 27/2023, mengatur bahwa dalam hal jumlah akumulasi iuran, dana awal Pemberi Kerja, pengalihan dana dari Dana Pensiun lain dan hasil pengembangannya yang menjadi hak Peserta atau Janda/Duda atau anak sebesar kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Peserta, Janda/Duda, atau anak pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus. c) Kemudian, dalam Pasal 73 ayat (1) POJK 27/2023, diatur bahwa dalam hal jumlah akumulasi iuran, dana awal Pemberi Kerja, pengalihan dana dari Dana Pensiun lain dan hasil pengembangannya yang menjadi hak Peserta atau Janda/Duda atau anak sebesar kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Peserta, Janda/Duda, atau anak pada DPLK berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus. 2) Adanya kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK. Dalam Pasal 48, Pasal 63, dan Pasal 77 POJK 27/2023, diatur bahwa dalam hal Peserta, Janda/Duda, atau anak: a) dalam kondisi mengalami kesulitan keuangan dan mengalami sakit kritis yang didukung dengan dokumen yang membuktikan; b) merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau c) merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia, DPPK baik yang menyelenggarakan PPMP maupun yang menyelenggarakan PPIP dan juga DPLK dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus. Berdasarkan uraian tersebut, meskipun pada dasarnya pembayaran Manfaat Pensiun harus dilakukan secara berkala, namun untuk kondisi tertentu, pembentuk undang-undang telah mengakomodir pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana 91 dimohonkan oleh Para Pemohon. l. Menurut Van Ewijk, kebebasan dalam memilih cara pembayaran pensiun memiliki keuntungan (advantage) sekaligus kerugian (disadvantage). Peningkatan kebebasan dalam memilih manfaat pensiun dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan (welfare gains) yang signifikan, tetapi di sisi lain juga membawa risiko kerugian kesejahteraan (welfare losses) yang besar akibat keterbatasan rasionalitas para peserta pensiun. m. Berdasarkan uraian di atas, pembayaran pensiun yang dilakukan secara berkala dalam Pasal 161 ayat (2) UU P2SK bukan merupakan bentuk ketidakadilan, melainkan bentuk perlindungan bagi peserta, janda/duda, atau anak agar tetap memiliki pendapatan yang berkelanjutan dan terhindar dari resiko keuangan di masa tuanya. Sebagaimana disebutkan dalam UU 11/1992, tujuan pembentukan Dana Pensiun adalah mememelihara kesinambungan penghasilan peserta pada hari tuanya. n. Manfaat pensiun bukan hanya hak pribadi peserta, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk memastikan bahwa peserta memiliki penghasilan yang berkelanjutan setelah pensiun. Pembayaran secara berkala bertujuan untuk memastikan bahwa dana pensiun tidak habis dalam waktu singkat dan peserta tetap memiliki sumber pendapatan di usia lanjut. o. Oleh karena itu ketentuan pembayaran berkala dalam UU P2SK tidak melanggar hak kepemilikan tetapi justru bertujuan untuk melindungi kesejahteraan peserta. 2. Terhadap pokok permohonan Para Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa Pasal 163 ayat (1) UU P2SK berkenaan dengan kewajiban Peserta, Janda/Duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah, semua risiko yang inheren dengan kepemilikan anuitas menjadi tanggung jawab Para Pemohon (Pasal 56 ayat (4) huruf b jo. Pasal 70 ayat (4) huruf b POJK 27/2023). Hal tersebut 92 membuat Para Pemohon khawatir mengingat masalah pada beberapa perusahaan asuransi seperti kasus gagal bayar, kasus investasi fiktif, hingga korupsi dana investasi. Tidak adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum berkenaan dengan risiko anuitas ini menyebabkan ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Terhadap permasalahan dimaksud, dapat Pemerintah sampaikan bahwa secara historis, dalam ketentuan UU 11/1992, penerima Manfaat Pensiun hanya dapat memilih cara pembayaran manfaat pensiun dalam bentuk anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi Jiwa dan tidak memberikan pilihan lain kepada penerima manfaat pensiun. b. Atas dasar hal tersebut, guna meningkatkan perlindungan hari tua bagi masyarakat, khususnya para pekerja, dan guna meningkatkan fleksibilitas, maka Pembentuk undang-undang menambahkan opsi bahwa pembayaran manfaat pensiun secara berkala dapat dilakukan dengan cara pembelian anuitas/anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah atau dapat dibayarkan secara berkala oleh dana pensiun dalam Pasal 163 ayat (1) UU P2SK. c. Ketentuan Pasal 163 ayat (1) UU P2SK yang menyatakan bahwa “pembayaran manfaat pensiun secara berkala dapat dilakukan dengan cara dibayarkan oleh dana pensiun atau membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah” merupakan suatu mekanisme yang dibuat oleh Pemerintah untuk memastikan bahwa manfaat pensiun dikelola dengan baik guna memberikan pendapatan berkelanjutan bagi Peserta, Janda/Duda, atau Anak. Selain memastikan adanya pendapatan bulanan bagi peserta setelah memasuki masa pensiun, penarikan manfaat berkala ditujukan untuk meminimalisir risiko pengelolaan dana secara mandiri yang dapat mengakibatkan kerugian lebih besar. d. Adanya frasa “atau” membuktikan bahwa norma tersebut merupakan 93 alternatif dan pilihan bagi para penerima manfaat pensiun terhadap cara pembayaran pensiun yang ingin dipilih para penerima manfaat pensiun. e. Penambahan opsi pembayaran manfaat melalui Dana Pensiun dilakukan oleh pembentuk undang-undang agar Para Pemohon atau penerima manfaat pensiun lainnya tidak lagi wajib membeli anuitas sebagaimana dipermasalahkan Para Pemohon. f. Adapun UU P2SK justru mengubah ketentuan pembelian anuitas yang pada UU 11/1992 harus seumur hidup menjadi minimal waktu tertentu yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini, minimal waktu tertentu dimaksud dalam POJK 27/2023 adalah 10 tahun. Ketika sistem pensiun Indonesia lebih baik, terdapat kemungkinan minimal waktu tersebut disesuaikan/dikurangi. g. Selanjutnya perihal permasalahan Para Pemohon terkait tidak adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pembelian anuitas asuransi jiwa oleh Para Pemohon berpotensi terdapat perusahaan asuransi gagal bayar, investasi fiktif dan korupsi dana investasi. Pemerintah berpendapat hal tersebut sesungguhnya merupakan penerapan yang norma (implementasi) suatu Undang- Undang in casu UU P2SK atau pengaduan konstitusional (constitusional complainti) bukan dalil pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang (constitutional review). h. Dapat Pemerintah jelaskan bahwa harus dibedakan antara pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang (constitutional review) dan persoalan yang timbul akibat dari penerapan suatu norma Undang- Undang yang di sejumlah negara dimasukan ke dalam ruang lingkup persoalan gugatan atau pengaduan konstitusional (constitutional complaint). i. Para Pemohon sendiri telah mengakui bahwa kekhawatiran permasalahan norma tersebut terdapat pada perusahaan asuransi seperti kasus gagal bayar, investasi fiktif dan korupsi dana investasi. Hal tersebut membuktikan bahwa permasalahan yang dimaksud Para 94 Pemohon bukanlah permasalahan norma namun permasalahan praktik atau implementasi. j. Lagipula, penting untuk dicatat bahwa perusahaan asuransi jiwa di Indonesia diawasi oleh OJK yang bertugas memastikan kesehatan perusahaan asuransi dan stabilitas industri asuransi, baik dari sisi kelembagaan, pengaturan, dan pengawasan di industri asuransi. k. UU P2SK juga mewajibkan setiap perusahaan asuransi menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam hal penataan investasi, manajemen risiko, dan pengendalilan internal, juga menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, profesional dan kewajaran. Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi risiko gagal bayar dan masalah lainnya. l. Berkenaan dengan reform industri perasuransian dari sisi POJK dan sosialisasi, telah ditetapkan POJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. m. Terhadap reform mengenai penguatan mekanisme penegakan hukum di perasuransian, telah mencakup pengawasan terhadap perilaku pasar (market product) dan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan. n. Terhadap reform mengenai program khusus untuk perasuransian, telah diluncurkan program-program mencakup peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta inovasi dalam produk dan layanan asuransi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. o. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 163 ayat (1) UU P2SK tidak bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, karena pembayaran berkala justru memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi 95 semua peserta. p. Pasal 56 ayat (5) huruf c jo Pasal 70 ayat (5) huruf c POJK 27/2023 menyatakan bahwa ”anuitas atau anuitas syariah yang dipilih harus memenuhi syarat merupakan produk dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan Peraturan Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telag diaudit”. Lebih lanjut Pasal 56 ayat (5) huruf d jo Pasal 70 ayat (5) huruf d POJK 27/2023 menambahkan syarat anuitas atau anuitas syariah yang dipilih harus merupakan produk perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. q. Kekhawatiran terkait risiko anuitas, termasuk gagal bayar dan investasi fiktif, telah diantisipasi oleh regulasi, yang mewajibkan perusahaan asuransi jiwa memiliki standar solvabilitas dan ketahanan keuangan. Dengan adanya pengawasan dari OJK, perusahaan asuransi tidak dapat beroperasi tanpa memenuhi persyaratan yang ketat. 3. Terhadap pokok permohonan Para Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 164 ayat (2) UU P2SK, telah mengambil alih secara sewenang-wenang setidaknya 80% dari Manfaat Pensiun yang menjadi hak milik Para Pemohon sehingga membuat Para Pemohon berpotensi mengalami kerugian karena pembayaran manfaat pensiun pertama kali secara sekaligus (maksimal 20%), porsinya lebih kecil dari iuran yang dibayarkan oleh Para Pemohon yakni sebesar 3,2% per bulan dari gaji pokok yang dibayarkan oleh Para Pemohon selama puluhan tahun bekerja atau sebesar 33,3% dari total manfaat pensiun dan adanya perlakuan diskriminatif antara pekerja yang menjadi peserta DPPK dan pekerja yang bukan peserta DPPK karena pekerja yang bukan peserta DPPK berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, yang seluruhnya bersumber dari pemberi kerja sedangkan pekerja yang menjadi peserta DPPK hanya 96 berhak atas tambahan berupa selisih antara manfaat pensiun dan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, yang pembayarannya hanya dapat dibayarkan pertama kali secara sekaligus maksimal 20% dan sisanya harus dibayarkan secara berkala, bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Ketentuan dalam Pasal 164 ayat (2) UU P2SK tidak untuk mengambil hak milik peserta, yang sebesar 80%, secara sewenang-wenang seperti yang didalilkan oleh Para Pemohon, karena Para Pemohon tetap akan mendapatkan haknya yang sebesar 80% Manfaat Pensiun, hanya saja dengan cara pembayarannya yang dilakukan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pencairan manfaat pensiun agar tetap berfungsi sebagai jaminan kesejahteraan di masa tua. Pembatasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat dana pensiun benar-benar digunakan untuk tujuan jangka panjang. b. Perlu diketahui bersama bahwa keberlakuan Pasal 164 ayat (2) UU P2SK tersebut tidak mengalami perubahan dari ketentuan dalam Pasal 25 ayat (4) UU 11/1992. Sehingga dengan demikian jelas bahwa mekanisme pembayaran manfaat pensiun kepada para penerima pensiun sudah berlangsung sejak dahulu, dan hal ini diatur bertujuan untuk membantu para penerima pensiun dalam memenuhi kebutuhan hidup pada saat sudah tidak bekerja lagi. c. Pengaturan terkait pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) pada prinsipnya dimaksudkan agar memungkinkan para penerima Manfaat Pensiun dapat menerima sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan selama masa transisi pada awal pensiun. d. Indonesia menghadapi tantangan demografis dengan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia, yang berdasarkan rilis Kemenkes, Indonesia memasuki periode ageing population dimana pada tahun 2035 terdapat 15,77% atau 48,2 juta jiwa lansia dari total penduduk 97 Indonesia (*sumber: https://kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/indonesia- masuki-periodeaging-population). e. Dengan meningkatnya persentase penduduk lanjut usia, maka angka beban ketergantungan penduduk kelompok usia tidak produktif terhadap kelompok usia produktif juga akan meningkat. Lansia umumnya sudah tidak produktif dan tidak memiliki kemandirian secara ekonomi. Tidak semua lansia memiliki jaminan sosial, dana pensiun, atau bahkan sumber pendanaan lainnya yang mampu membiayai kebutuhan mereka dan tidak banyak lansia yang mempersiapkan finansialnya secara matang untuk kehidupan di hari tua. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa dalam satu struktur keluarga, orang tua (lansia) secara ekonomi harus bergantung pada anaknya atau yang lebih muda (*sumber: BPS - Statistik Penduduk Lanjut Usia 2022). f. Peningkatan proyeksi penduduk lansia disebabkan oleh meningkatnya harapan hidup dan menurunnya tingkat kelahiran. Tantangan yang dihadapi mencakup kebutuhan akan layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan peningkatan kualitas hidup bagi penduduk lanjut usia, yang secara tidak langsung Pemerintah perlu hadir untuk menjamin kehidupan yang layak bagi warga negaranya, dengan salah satu upayanya yaitu melalui pengelolaan dana pensiun yang bermanfaat bagi peserta dana pensiun/janda/duda di masa tuanya. g. Kebijakan Pemerintah membatasi pembayaran manfaat pensiun pertama kali secara sekaligus maksimal 20% dimaksudkan untuk melindungi masyarakat penerima pensiun dalam jangka panjang, karena alasan sebagai berikut: 1) Jika pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus (lumpsum) diperbolehkan, terdapat risiko bahwa dana tersebut akan cepat habis sehingga individu yang seharusnya dapat menerima uang pensiun secara reguler setiap bulan menjadi tidak memiliki sumber pendapatan yang memadai di masa tuanya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka. 2) Pengaturan pembatasan pembayaran manfaat pensiun sekaligus sebesar maksimal 20% merupakan bentuk balancing dalam hal 98 masyarakat membutuhkan dana dalam jumlah besar sekaligus untuk memenuhi kebutuhan mereka di awal masa pensiun, dengan tetap melindungi peserta pensiun dari risiko kehilangan seluruh dana pensiun mereka dalam waktu singkat (misalnya untuk pengeluaran konsumtif dan impulsif, atau risiko investasi yang buruk), sehingga memastikan masyarakat tetap memiliki pendapatan di masa tua. h. Selain itu, dalam kajian yang dilakukan oleh Van Ewijk et al. (2017) tersebut, disampaikan bahwa “the option to take out a relatively substantial lump sum, of as much as 50%, could result in substantial welfare losses” atau opsi untuk mengambil pembayaran lumpsum yang cukup besar, hingga 50%, berpotensi menyebabkan kerugian kesejahteraan yang signifikan. i. Pembatasan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% dari manfaat pensiun, tidak tepat jika dipandang bahwa pembentuk undang-undang mengambil alih secara sewenang-wenang setidaknya 80% dari manfaat pensiun. Regulasi ini justru merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa manfaat pensiun dapat dinikmati secara optimal sesuai dengan tujuan utama dana pensiun, yaitu memberikan perlindungan keuangan di masa tua. Penerima Manfaat Pensiun tetap memiliki hak 100% atas manfaat pensiun mereka. j. Ketentuan dalam Pasal 164 ayat (2) UU P2SK tidak memberikan perlakuan diskriminatif antara pekerja yang menjadi peserta DPPK dengan pekerja yang tidak menjadi peserta DPPK terkait dengan besaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang diterima oleh pekerja. k. Dapat Pemerintah sampaikan terlebih dahulu bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan mengenai ruang lingkup tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan diskriminasi antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005 yang dikutip kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XIV/2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XXI/2023 di antaranya menyatakan bahwa: 99 “Diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya [vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia].” Sehingga, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat perlakuan diskriminatif antara peserta DPPK dan bukan peserta DPPK terkait uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak (imbalan pasca kerja) tidak termasuk dalam lingkup tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan diskriminasi. l. Para prinsipnya, keikutsertaan seorang pekerja menjadi peserta dalam Dana Pensiun bersifat sukarela, namun demikian, ketika seorang pekerja telah ikut menjadi peserta dalam Dana Pensiun, maka ketentuan terkait dengan Dana Pensiun terikat kepada mereka. Dikaitkan dengan permohonan a quo, maka dengan keikutsertaan Para Pemohon menjadi peserta dana pensiun Astra, maka Para Pemohon juga telah menyetujui mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun yang ditetapkan. m. Setelah mencapai usia pensiun, seorang pekerja sektor swasta dapat memperoleh manfaat pensiun secara sekaligus dalam nominal yang cukup besar, terlebih jika pemberi kerja taat dalam melaksanakan kewajibannya, dalam hal ini memberikan pesangon dan mengikutsertakan pekerjanya dalam program JHT. n. Selain itu, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat perlakuan diskriminatif antara peserta DPPK dan bukan peserta DPPK terkait uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak (imbalan pasca kerja) tidak tepat juga dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 100 Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 yang telah disahkan menjadi undang-undang dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 (UU 13/2003), pemberi kerja wajib memberikan imbalan pasca kerja ketika pekerja mencapai usia pensiun. Dalam memenuhi kewajibannya ini, pemberi kerja diperkenankan menggunakan berbagai macam cara, antara lain mendanai melalui tabungan (perbankan), Dana Pensiun, atau tidak mendanai terlebih dahulu (dibayar langsung pada saat pekerja mencapai usia pensiun). o. Dalam hal pemberi kerja tidak mendanai, imbalan pasca kerja dapat diberikan secara sekaligus kepada pekerja. Namun demikian, berdasarkan studi Bank Dunia pada tahun 2020 (Investing in People, World Bank, 2020), tingkat kepatuhan pemberi kerja dalam membayarkan imbalan pasca kerja sangat rendah. Melalui mekanisme pendanaan, kemungkinan pekerja memperoleh imbalan pasca kerja semakin besar. Dalam hal pemberi kerja mendanai melalui Dana Pensiun, maka pemberi kerja selaku peserta Dana Pensiun, penarikan manfaat harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Dana Pensiun. p. Berkenaan dengan nilai nominal imbalan pasca kerja akan sama, baik yang didanai melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja ataupun bukan Dana Pensiun Pemberi Kerja. Pengaturan tersebut lebih jelasnya tertuang dalam Pasal 58 PP 35/2021. q. Pasal 58 PP 35/2021 menyebutkan sebagai berikut: “Pasal 58 (1) Pengusaha yang mengikutsertakan Pekerja/Buruh dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, iuran yang dibayar oleh Pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah akibat Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 52 dan Pasal 54 sampai dengan Pasal 57. (2) Jika perhitungan manfaat dari program pensiun sebagaimana 101 dimaksud pada ayat (1) lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Pengusaha (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.” r. Dari ketentuan Pasal 58 PP 35/2021 tersebut, maka dapat dipahami bahwa dalam hal pengusaha/pemberi kerja/perusahaan mengikutsertakan pekerjanya dalam Dana Pensiun, maka porsi iuran Dana Pensiun yang dibayarkan oleh pengusaha/pemberi kerja/perusahaan, dapat diperhitungkan sebagai kewajiban Pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah. Bahkan ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan jaminan jika porsi iuran Dana Pensiun yang dibayarkan oleh pengusaha/pemberi kerja/perusahaan lebih kecil dibanding dengan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, maka pengusaha/pemberi kerja/perusahaan harus membayarkan selisihnya. s. Dengan demikian, sebenarnya tidak ada perbedaan mengenai besaran dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang akan diterima, baik oleh pekerja peserta Dana Pensiun maupun pekerja yang bukan peserta Dana Pensiun. t. Dapat pula Pemerintah beri contoh, misalkan seorang pekerja memiliki penghasilan Rp30.000.000,- per bulan dengan masa kerja 25 tahun, maka: 1) Pemberi Kerja wajib memberikan manfaat pesangon sebesar Rp772.500.000,-. 2) Pekerja juga berhak mendapatkan manfaat sekaligus dari program JHT yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Misalkan, iuran pensiun adalah sebesar 9,6% pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dengan saldo saat ini sekitar Rp1,3 miliar, maka diperkirakan manfaat program JHT untuk pekerja tersebut sekitar Rp771.875.000,-. 102 3) Ditambah dengan 20% manfaat pensiun yang dapat diambil pekerja secara sekaligus pertama kali, yakni sebesar Rp260.000.000,-. 4) Dengan demikian, pada saat mencapai usia pensiun, pekerja tersebut diperkirakan menerima uang kas secara sekaligus sebesar Rp1,8 miliar. u. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka Pasal 164 ayat (2) tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sebagaimana didalilkan Para Pemohon. 4. Terhadap pokok permohonan Para Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa mengacu pada asas non-retroaktif, Undang-Undang hanya mengikat untuk masa depan dan tidak berlaku ke belakang, sehingga keberlakuan Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) UU P2SK semestinya hanya terhadap orang yang menjadi peserta Dana Pensiun setelah berlakunya UU a quo dan tidak berlaku surut ke belakang. Apabila hendak diberlakukan terhadap yang telah menjadi peserta Dana Pensiun sebelum terbitnya UU P2SK, hendaknya mendapat persetujuan dari peserta Dana Pensiun karena jika tanpa persetujuan dari peserta Dana Pensiun, maka ketentuan a quo UU P2SK bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. UU P2SK tidak bertentangan dengan asas non-retroaktif maupun Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 karena pengaturan dalam Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1), dan Pasal 164 ayat (2) berlaku untuk semua peserta dana pensiun yang masih aktif pada saat undang-undang ini mulai berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan keseragaman dan keadilan dalam penerapan aturan baru. b. Selain itu, sesuai uraian Pemerintah di atas, ketentuan mengenai pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala dan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak sebesar 20% telah diterapkan sejak berlakunya UU 11/1992. 103 c. Sementara itu, pengaturan mengenai pembayaran manfaat pensiun melalui pembalian anuitas atau anuitas syariah dalam UU P2SK justru memberikan fleksibilitas dibanding pengaturan dalam UU 11/1992 berupa: 1) adanya pilihan agar Manfaat Pensiun dapat dibayarkan melalui pembayaran oleh Dana Pensiun ataupun pembelian anuitas atau anuitas syariah; 2) UU P2SK tidak lagi mengatur bahwa pembelian anuitas dilakukan untuk jangka waktu seumur hidup, melainkan untuk jangka waktu tertentu, yang pada saat ini ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. d. Penerapan ketentuan yang diujikan tersebut justru memberikan kepastian hukum bagi semua peserta dana pensiun. Dengan adanya aturan yang jelas dan seragam, semua peserta dapat memahami hak dan kewajiban mereka dengan lebih baik. e. UU P2SK tidak mengubah hak pensiun yang telah diterima atau telah jatuh tempo sebelum UU ini berlaku, melainkan hanya mengatur mekanisme pembayaran manfaat pensiun setelah berlakunya UU. Pemberlakuan aturan baru terhadap peserta lama bukan berarti berlaku surut, melainkan mekanisme baru yang mengatur pembayaran manfaat yang masih akan jatuh tempo setelah UU ini berlaku. f. Ketentuan dalam Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1), dan Pasal 164 ayat (2) dirancang untuk melindungi hak peserta dana pensiun dengan memastikan bahwa manfaat pensiun dikelola dan dibayarkan secara berkala. Ini memberikan jaminan pendapatan yang berkelanjutan bagi peserta di masa pensiun. g. Ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak untuk tidak dikurangi dalam keadaan apapun. Sebaliknya, ketentuan ini justru memberikan perlindungan tambahan bagi peserta dengan memastikan bahwa manfaat pensiun dikelola dengan baik dan dibayarkan secara berkala. Penerapan ketentuan ini menjaga keseimbangan antara kepentingan peserta dan keberlanjutan dana pensiun. Dengan pembayaran berkala, dana pensiun dapat dikelola dengan lebih baik, sehingga dapat memenuhi 104 kewajibannya kepada semua peserta dalam jangka panjang. 5. Terhadap dalil Para Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala dan kewajiban pembelian anuitas dalam UU P2SK ditujukan untuk peningkatan Asset Under Management (AUM) Dana Pensiun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), Pemerintah menanggapi sebagai berikut: a. Sebagaimana telah Pemerintah jelaskan di atas, ketentuan mengenai pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala (bulanan) (vide Pasal 161 ayat (2) UU P2SK) dan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak sebesar 20% (vide Pasal 164 ayat (2) UU P2SK) telah diterapkan sejak berlakunya UU 11/1992. b. Bahkan pengaturan mengenai pembayaran manfaat pensiun melalui pembelian anuitas atau anuitas syariah (vide Pasal 163 ayat (1) UU P2SK) dalam UU P2SK justru memberikan fleksibilitas dibanding pengaturan dalam UU 11/1992 berupa adanya pilihan agar Manfaat Pensiun dapat dibayarkan melalui pembayaran oleh Dana Pensiun ataupun pembelian anuitas atau anuitas syariah. c. Dengan demikian, pengaturan ketentuan tersebut dalam UU P2SK, jelas tidak berkaitan dengan tujuan peningkatan AUM terhadap PDB sebagaimana dalil Pemohon karena norma ketentuan yang diujikan tersebut telah diterapkan dalam UU 11/1992 dan bahkan lebih fleksibel untuk ketentuan pembelian anuitas. III. Dampak Apabila Pasal Yang Diujikan Dikabulkan Pengaturan industri Dana Pensiun dalam UU P2SK ditujukan meningkatkan perlindungan hari tua bagi masyarakat, khususnya para pekerja, meningkatkan literasi, mendorong kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan program pensiun. Dari sisi sosio ekonomis, pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat peserta Program Pensiun dari ketidakpastian ekonomi, baik yang berupa hilangnya sumber pendapatan yang stabil maupun yang berupa permasalahan akibat salah kelola (mismanagement) Manfaat Pensiun apabila diberikan secara sekaligus di awal (secara lump sum). Dengan kata lain, diaturnya industri Dana Pensiun merupakan bentuk kehadiran negara untuk 105 melindungi segenap warga negaranya dari potensi kesulitan ekonomi di hari tua. Selain itu dari sisi makroekonomis, tanpa adanya UU P2SK, beberapa reform yang terkait dengan industri perasuransian tidak akan berjalan, antara lain mengenai pendalaman dana pensiun melalui penyelenggaraan usaha dana pensiun, penegakan hukum atas pengelolaan dana pensiun yang tidak akuntabel karena terkendala mekanisme bisnis yang tidak ideal, terbukanya risiko gagal bayar dan masalah lainnya, serta terbatasnya produk dan pengelola dana pensiun. Apabila permohonan uji materiil terhadap pasal-pasal dalam UU P2SK yang diajukan oleh Para Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, maka dampak yang akan ditimbulkan antara lain sebagai berikut: 1. Dampak Berupa Risiko Permasalahan Sosioekonomis Masyarakat Apabila permohonan uji materiil yang diajukan Para Pemohon dikabulkan, maka diyakini sebagian besar peserta akan memilih untuk mencairkan manfaat pensiun secara sekaligus (lump sum). Hal ini akan memiliki risiko yang cukup besar apabila dana/uang pensiun yang diambil sekaligus ini tidak dikelola dengan bijak dan habis dalam waktu yang relatif singkat. Risiko peserta menjadi miskin atau mengalami kesulitan keuangan dalam memenuhi kebutuhan hidup di hari tua juga akan menjadi lebih besar. Jika Pemerintah membiarkan hal ini terjadi, berarti Pemerintah telah abai dalam memberikan perlindungan hari tua bagi masyarakat Indonesia, dalam hal ini melalui program dana pensiun. Lebih lanjut, pengaturan dalam UU P2SK bahwa pembayaran Manfaat Pensiun harus dilakukan secara berkala merupakan kebijakan yang dipilih oleh pembentuk undang-undang dengan mempertimbangkan data tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia, yakni pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengeloaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang diadakan oleh OJK pada tahun 2024, indeks literasi keuangan Indonesia tahun 2023 adalah sebesar 65,43%, yang artinya dari 100 orang dengan usia 15-79 tahun, hanya 65 orang yang terliterasi keuangan dengan baik (Well Literate). 106 Tingkat literasi keuangan juga dapat berdampak apabila Manfaat Pensiun dapat diberikan secara sekaligus (lump sum) maka – dengan kondisi literasi masyarakat Indonesia saat ini – terdapat risiko pengelolaan dana yang tidak bijak oleh penerima pensiun, misalnya dengan menempatkan uang pensiun pada investasi bodong karena tergiur dengan iming-iming return yang tinggi, mengakibatkan yang bersangkutan tidak memiliki dana yang seharusnya dapat digunakan pada masa pensiunnya untuk menggantikan penghasilan saat mereka masih dalam usia produktif. Sebagai contoh, kasus investasi bodong dengan korban puluhan pensiunan yang dijanjikan return sebesar 4% s.d. 5% per bulan (Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN JKT.TIM jo. Putusan Nomor 274/PID/2023/PT DKI). Pengaturan yang telah dituangkan dalam UU P2SK merupakan bentuk upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan hari tua bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya pengaturan dana pensiun yang berkesinambungan dalam UU P2SK, diharapkan masyarakat Indonesia terhindar dari kesalahan pengelolaan keuangan (mismanagement) di hari tua akibat pengaruh daya tarik investasi yang tidak didukung dengan literasi keuangan yang memadai. 2. Dampak Berupa Risiko Ketidakstabilan Keuangan Dikabulkannya permohonan uji materiil yang diajukan Para Pemohon dapat menyebabkan ketidakstabilan bagi peserta dana pensiun. Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus dapat mengakibatkan pengelolaan dana yang tidak bijaksana dan meningkatkan risiko keuangan di masa pensiun. 3. Dampak pada Reform Sektor Keuangan yang Sedang Berjalan Dikabulkannya permohonan uji materiil yang diajukan Para Pemohon dapat mengganggu reform sektor keuangan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan jangka panjang peserta dana pensiun dan memastikan pendalaman pasar keuangan melalui akumulasi dana jangka panjang. UU P2SK dirancang untuk memastikan bahwa dana pensiun dikelola dengan baik dan berkelanjutan, sehingga peserta dana pensiun dapat menerima manfaat yang stabil dan terjamin di masa depan. Jika permohonan uji materiil yang diajukan Para Pemohon dikabulkan, terdapat risiko bahwa perlindungan ini akan berkurang dan mengakibatkan ketidakpastian bagi peserta dana pensiun. 107 Selain itu, kebijakan publik yang kuat dan konsisten dalam pengelolaan dana pensiun membantu membangun kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Jika ada perubahan yang signifikan akibat gugatan, kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah untuk melindungi dana pensiun dan mengelola sektor keuangan secara keseluruhan berpotensi menurun. IV. Kesimpulan Berdasarkan hal-hal yang telah Pemerintah uraikan di atas, baik pada bagian II mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan bagian III mengenai Keterangan Pemerintah atas Materi Permohonan yang Dimohonkan Untuk Diuji, dapat Pemerintah simpulkan bahwa: 1. Para Pemohon tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan permohonan uji materiil a quo, karena tidak adanya hubungan kausal (causal verband) sebab akibat, antara hak konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon dengan pemberlakuan ketentuan pasal-pasal yang diajukan pengujiannya oleh Para Pemohon. 2. Ketentuan mengenai pembayaran Manfaat Pensiun yang harus dilakukan secara berkala: a. sejalan dengan filosofi program pensiun, yakni untuk memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan bagi Peserta, Janda/Duda, atau Anak, serta memastikan bahwa Peserta Dana Pensiun memiliki sumber pendapatan yang stabil dan terjamin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di masa tua. Adapun Para Pemohon berhak menerima manfaat pensiun secara sekaligus dari program pensiun lainnya, dalam hal ini JHT dan pesangon pensiun; b. dapat memitigasi banyak risiko dibanding pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus (lump sum); c. terdapat kondisi-kondisi dimana Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus, sebagaimana diatur dalam POJK 27/2023. 3. Terkait pengaturan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala yang dapat dilakukan melalui pembelian anuitas atau anuitas syariah melalui perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dalam Pasal 163 ayat (1) UU P2SK, justru memberikan fleksibilitas dibandingkan dengan pengaturan 108 dalam UU 11/1992 dimana Penerima Manfaat Pensiun hanya dapat memilih cara pembayaran dalam bentuk anuitas seumur hidup. 4. Ketentuan mengenai pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% dari Manfaat Pensiun merupakan pengaturan yang diadopsi dari UU 11/1992 dan justru merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa Manfaat Pensiun dapat dinikmati secara optimal sesuai dengan tujuan utama Dana Pensiun. Adapun penerima Manfaat Pensiun tetap memiliki hak 100% atas manfaat pensiun mereka. 5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, ketentuan Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1), dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka menurut Pemerintah terhadap dalil Para Pemohon tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Menolak Permohonan Uji Materiil Para Pemohon. V. Petitum Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1), dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 109 4. Menyatakan ketentuan Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1), dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). KETERANGAN TAMBAHAN PRESIDEN Pemerintah menyampaikan Keterangan Tambahan Presiden tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden yang telah disampaikan terdahulu, sebagai berikut: I. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. 1. Terkait dengan manfaat dana pensiun ini, memang Pasal 164 itu menyebutkan dapat diberikan secara langsung dalam kondisi-kondisi khusus, sesuai dengan keinginannya sebetulnya Pemohon. Dapat diberikan sekaligus, langsung ... tapi itu dalam kondisi khusus seperti misalnya meninggal dunia sebelum ... 5 tahun sebelum ... apa namanya ... pensiun normal, dan lain-lain ada lagi. Tapi pertanyaan saya di sini, sebetulnya terkait dengan pemanfaatan dana pensiun ini, sebetulnya ini menurut Pemerintah ini, apakah sejatinya merupakan hak milik, ya, dari peserta? Atau bukan hak milik, sehingga harus diberikan secara berkala. Sebab, ya, kalau itu diberikan secara langsung misalnya sekaligus, ya, apa ada masalah gitu? 2. Pertanyaan kedua menyangkut saya ini. Kalau itu dilakukan, ya, misalnya diberikan sekaligus, apa kendala dari dana pensiun atau lembaga dana pensiun ini? Apakah ada kendala dari aspek, misalnya, likuiditasnya? Kalau itu diberikan secara sekaligus, maka ... apalagi kalau banyak, ya, maka ini akan mengganggu likuiditas dari ini. Tidak punya dana yang apa ... fresh money yang bisa dibayarkan sekaligus atau bagaimana? Sehingga harus diberikan secara berkala. Nah, pertanyaan saya kalau ini dilakukan, apa 110 kendalannya dari segi dana pensiun sendiri? Apakah memang ini persoalannya ada persoalan likuiditas, ya, atau tidak? Karena ... makanya pertanyaan pertama tadi saya, ini masuk wilayah ... pemanfaatan dana pensiun ini masuk bagian dari hak miliknya peserta atau bukan hak milik? Sehingga harus diberikan secara berkala? 3. Yang ketiga, ya, adakah Pemerintah sudah menghitung antara pembayaran secara berkala ini dengan sisa usia? Ini kan ada sisa usia ini, orang pensiun ini kan artinya tinggal sisa usia berapa ini? Ya, meskipun, ya, soal umur itu tidak ada yang tahu, itu rahasia Allah. Sehingga, pengertian berkala ini misalnya, kenapa tidak dibalik? Kalau ini diberikan 20% pada saat pensiun, kenapa enggak dibalik, 80% diberikan, tahun depannya baru diberikan 20%. Sehingga 80% ini bisa digunakan, ya. Karena ini ada juga praktik-praktik di beberapa negara, tadi Yang Mulia Pak Wakil sempat bisikin saya. Kenapa enggak diberikan ... apa namanya ... ya, 80% nya itu diberikan saja, supaya dia bisa menggunakan dana 80% ini untuk modal usaha gitu, semasa dia pensiun. Ketimbang diberikan secara berkala, ya, hanya untuk kira-kira memenuhi hidup sehari-hari. Padahal dia mungkin setelah pensiun, dia masih bisa berusaha dengan lebih baik lagi. Mungkin gambarannya seperti itu. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., yang pada intinya mempertanyakan apakah dana pensiun merupakan hak milik dari peserta atau bukan, sehingga harus diberikan secara berkala, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Iuran yang dibayarkan ke Dana Pensiun adalah milik peserta, namun cara peserta memperoleh miliknya tersebut memiliki ketentuan, yaitu penarikannya dalam kondisi normal harus dilakukan secara berkala. Sesuai Asas Fiksi Hukum, ketentuan ini seharusnya sudah diketahui oleh peserta sebelum menjadi peserta Dana Pensiun karena berdasarkan Pasal 145 ayat (3) UU P2SK, 111 karyawan harus menyatakan kesediaannya untuk dipotong gajinya setiap bulan ketika memutuskan untuk menjadi peserta. b. Pencairan manfaat pensiun diatur secara berkala bertujuan agar menjamin peserta dapat memiliki penghasilan rutin ketika peserta telah memasuki usia pensiun sehingga dapat hidup layak. c. Lebih lanjut, alasan lain pemerintah dan DPR menetapkan pencairan manfaat pensiun dalam situasi normal secara berkala adalah karena negara sudah merelakan potensi penerimaan negara (pajak) dalam bentuk pemberian insentif perpajakan yang nilainya cukup signifikan. Pemberian insentif ini lazim diterapkan di banyak negara. Insentif ini bertujuan agar masyarakat mau menempatkan dananya dalam jangka waktu yang panjang pada Dana Pensiun dan mau menarik dananya secara berkala demi memastikan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup di hari tua. Maka, apabila manfaat pensiun dapat diambil secara sekaligus dalam kondisi normal, tujuan adanya fasilitas perpajakan tersebut menjadi tidak tercapai. d. Sebagaimana diterangkan di atas dan dalam Keterangan Presiden, Negara tidak pernah memaksakan masyarakat untuk menjadi peserta Dana Pensiun. Apabila masyarakat keberatan dengan cara penarikan manfaat berkala meskipun sudah diberikan fasilitas perpajakan, masyarakat dapat memilih jasa keuangan yang lain. Dalam hal ingin mendapatkan manfaat secara sekaligus dan tidak dibatasi waktu penarikannya, seseorang dapat menempatkan dananya pada jasa keuangan yang lain, seperti perbankan dan/atau reksadana. Namun, perbankan dan/atau reksadana tidak diberikan insentif perpajakan seperti halnya dana pensiun. e. Memberikan pilihan penarikan manfaat pensiun secara sekaligus dalam situasi normal dan masih tetap diberikan insentif perpajakan akan menjadi kurang adil bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang miskin dan kurang mampu mengingat nilai pajak yang hilang tersebut semestinya dapat digunakan untuk menambah pembiayaan program pemerintah lainnya, seperti penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya. 112 f. Selain itu, juga akan menjadi kurang adil bagi industri jasa keuangan lainnya seperti perbankan dan reksadana yang pesertanya dapat menarik manfaat secara sekaligus tapi tidak mendapatkan insentif perpajakan sebagaimana didapatkan Dana Pensiun. 2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., yang pada intinya mempertanyakan kendala dan permasalahan yang mungkin terjadi apabila dana pensiun diberikan sekaligus, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Mengingat yang dipermasalahkan Pemohon adalah manfaat dengan skema iuran pasti, semestinya tidak terdapat isu liquidity risk seandainya peserta melakukan penarikan secara lumpsum. Dalam skema iuran pasti, yang menjadi kewajiban Dana Pensiun adalah seluruh akumulasi iuran peserta beserta hasil pengembangannya. Namun, mengingat ketentuan ini sudah berlaku sejak lama, apabila seluruh peserta dapat menarik lumpsum, berpotensi terjadi penarikan dana secara masif di waktu yang bersamaan. b. Mengingat dana peserta pada Dana Pensiun cukup besar pada instrumen deposito perbankan, apabila permintaan Pemohon dikabulkan, maka terdapat potensi gangguan pada sistem keuangan, khususnya perbankan. 3. Terhadap poin Nomor 3 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., yang pada intinya mempertanyakan apakah Pemerintah sudah menghitung antara pembayaran berkala dengan sisa uang pensiun, mengapa persentase dana yang diberikan secara langsung dan berkala tidak dibalik, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Pengaturan terkait pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak sebesar 20% pada prinsipnya dimaksudkan agar memungkinkan para penerima Manfaat Pensiun dapat menerima sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan selama masa transisi pada awal pensiun. b. Pengaturan pembatasan pembayaran manfaat pensiun sekaligus sebesar maksimal 20% merupakan bentuk balancing dalam hal 113 masyarakat membutuhkan dana dalam jumlah besar sekaligus untuk memenuhi kebutuhan mereka di awal masa pensiun, dengan tetap melindungi peserta pensiun dari risiko kehilangan seluruh dana pensiun mereka dalam waktu singkat (misalnya untuk pengeluaran konsumtif dan impulsif, atau risiko investasi yang buruk), sehingga memastikan masyarakat tetap memiliki pendapatan di masa tua. Kondisi serupa terjadi di Malaysia, dimana survei yang dilakukan oleh Employees Provident Fund (EPF) atau penyelenggara program pensiun wajib di Malaysia, 1 dari 4 peserta menghabiskan manfaat pensiun yang ditarik secara lumpsum dalam kurun waktu lima tahun (sumber: https://www.nst.com.my/news/nation/2024/06/1059005/1-4- malaysians-exhaust-epf-savings-within-5-years-withdrawal-age- watch#google_vignette) c. Direktur Jenderal Pelayanan Publik Malaysia, Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz menyampaikan gagasan tentang reformasi mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun dalam skema Sistem Saraan Perkhidmatan Awam (SSPA) yang pada dasarnya akan mempertahankan pembayaran secara bulanan. Dalam kesempatan tersebut, Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz mengutip adanya kasus-kasus pensiunan di Malaysia yang menjadi korban penipuan investasi sebagai concern utama, termasuk perlunya pengelolaan simpanan pensiun yang lebih efisien. (Sumber: https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2025/05/16/give- civil-servants-option-to-withdraw-lump-sum-pension-says-group) II. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. Nah, ini yang saya kira memberikan insight bagi Hakim untuk melihat ini secara jernih. Supaya lebih bijaksana nanti ketika mempertimbangkan ataupun memutuskan hal ini. Nah, mungkin Pak Arief bisa memberikan contoh-contoh di negara lain yang model seperti yang kita anut ini. Supaya bisa memperkaya Hakim nanti pada waktu pengambilan keputusan. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. yang pada intinya meminta penjelasan agar 114 Pemerintah memberikan contoh negara lain yang menganut sistem seperti Indonesia, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Cara penarikan manfaat bagi program pensiun sukarela di negara lain berbeda-beda. Umumnya, pemilihan metode penarikan pada program pensiun sukarela mempertimbangkan aspek sosial ekonomi, legacy, serta sistem pensiun yang diadopsi oleh negara tersebut, sehingga dapat berbeda antar negara. 2. Sebagai contoh, Australia menerapkan dua metode penarikan, yakni sekaligus dan anuitas. Serupa dengan Australia, Hongkong pun menerapkan dua metode, yaitu penarikan sekaligus dan penarikan berkala. Di sisi lain, tercatat beberapa negara sama sekali tidak mengizinkan penarikan sekaligus pada program pensiun sukarelanya, seperti Colombia (penarikan berkala, anuitas, atau kombinasi keduanya), Meksiko (anuitas dan penarikan berkala), Macedonia (anuitas dan penarikan berkala), Slovakia (anuitas dan penarikan berkala), dan Estonia (anuitas seumur hidup atau penarikan berkala jika manfaat pensiun bulanannya dibawah dari 25% manfaat pensiun bulanan yang diberikan oleh program pensiun wajib nasionalnya). Armenia Peserta memiliki tiga pilihan pembayaran: membeli anuitas, penarikan terjadwal (sejumlah tahun tertentu), atau pembayaran sekaligus. Australia Saldo rekening dapat dibayarkan secara sekaligus (dengan besar kemungkinan membayar pajak dalam jumlah besar) atau sebagai anuitas (terkena pajak yang sangat rendah, bahkan dapat tidak membayar pajak sama sekali). Bulgaria Pembayaran manfaat dilakukan secara anuitas. Chile Peserta memiliki beberapa pilihan pembayaran sebagai berikut: (1) pembayaran anuitas seumur hidup, (2) kombinasi antara penarikan terjadwal (selama periode tertentu) dengan anuitas seumur hidup. Colombia Peserta memilik tiga pilihan pembayaran: (1) menerima penarikan terjadwal (selama periode tertentu), (2) anuitas 115 seumur hidup, atau (3) kombinasi penarikan terjadwal dan anuitas seumur hidup. Costa Rica Dalam situasi normal, terdapat dua pilihan pembayaran yang berbeda: melakukan penarikan terjadwal atau membeli anuitas seumur hidup. Namun dalam hal manfaat bulanan pada Dana Pensiun nilainya lebih kecil dari 10% nilai manfaat bulanan jaminan pensiun program wajib, maka Peserta dapat menarik sekaligus manfaat pada Dana Pensiun. Estonia Dalam situasi normal, Peserta harus membeli anuitas seumur hidup. Namun dalam hal manfaat bulanan dari Dana Pensiun nilainya kurang dari 25% manfaat bulanan program pensiun wajib, Peserta dapat melakukan penarikan manfaat terjadwal. Georgia Peserta dapat membeli anuitas atau menariknya secara sekaligus. Hong Kong Peserta dapat melakukan penarikan terjadwal atau menariknya secara sekaligus. Kazakhstan Pensiun didasarkan pada saldo rekening Peserta pada saat memasuki usia pensiun dan dapat dibayarkan secara bulanan, triwulanan, atau tahunan. Pembayaran sekaligus dibayarkan apabila nilai saldo rekening Peserta lebih rendah dari 30 kali nilai manfaat minimum program pensiun wajib bulanan. Mexico Peserta memiliki dua pilihan pembayaran yang berbeda: membeli anuitas atau melakukan penarikan terjadwal tanpa adanya opsi penarikan sekaligus. Nigeria Dalam kondisi normal, Peserta memiliki dua pilihan pembayaran: membeli anuitas atau melakukan penarikan terjadwal. 116 Namun dalam hal saldo yang tersisa cukup untuk membeli anuitas atau mendanai penarikan terjadwal, Peserta dapat menarik sebagian dana secara sekaligus. Macedonia Peserta memiliki tiga pilihan pembayaran: (1) membeli anuitas, (2) menerima penarikan terjadwal, atau (3) gabungan dari penarikan terjadwal sementara dan anuitas seumur hidup. Panama Peserta melakukan penarikan terjadwal. Slovakia Secara umum, metode pembayaran manfaat adalah penarikan terjadwal atau anuitas. III. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. 1. Bahwa dana pensiun itu di negara manapun, termasuk di negara kita memang diadakan dalam rangka untuk menjamin kesejahteraan lebih baik pasca seorang pekerja itu pensiun atau seorang pegawai itu pensiun. Dan dana pensiun itu bukan seperti tabungan kita biasa. Dana pensiun di mana- mana itu terbagi, terbentuk dari 2 dana, yakni dari potongan gajinya pekerja dan kemudian dari kontribusi pemberi kerja dari perusahaan. Dalam kasus ini, misalnya saya lihat Pemohon itu, ya, itu menyampaikan bahwa iuran pekerja, ini berarti dipotong dari apapun lah ya, 3,2% dan kemudian dari pemberi kerja sebesar 6,4%. Ini barangkali yang membedakan dari kalau kita punya simpanan dan kemudian kita pensiun, kita bisa ambil langsung. Nah, saya mohon agar dalam penjelasan DPR dan Pemerintah agar filosofi ini dikembangkan. Apakah karena inilah kemudian diatur, ya, diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa pengambilannya itu kemudian tidak bisa menjadi sekaligus. Ini penting, Pak, bagi kami klir karena di persepsinya Para Pemohon ini, ini kan uang, uang saya, sudah jadi milik saya, gitu loh. Bisa jadi juga tidak salah persepsi itu, tetapi ini uang saya yang sumbernya terdiri dari 2, yakni iuran saya sebagai pekerja dan iuran pemberi kerja, gitu ya. Nah, jadi saya mohon dari sisi filosofi ini bisa dikembangkan, terutama dikaitkan dengan itu tadi, asal- muasal terbentuknya dana pensiun. 2. Di dalam undang- undang ini kan maksimal 20% untuk pembayaran pertama. Tapi saya baca juga ini, di POJK 27/2023, di Pasal 73 itu kalau 117 akumulasi dari dana pensiun menjadi hak peserta atau janda/duda atau anak itu kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00, maka yang namanya peserta, janda/duda atau anak pada DPLK itu berhak untuk memilih pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus. Jadi, artinya ini juga POJK 27/2023, saya gak tahu juga, mungkin nanti di RPH perlu dipertimbangkan juga, apakah OJK ini bisa diminta sebagai pemberi keterangan. Karena norma yang ada di Pasal 73 ini menjadi boleh juga diambil secara keseluruhan manfaat kalau pemahaman saya, mudah- mudahan tidak salah, kalau itu kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00. Nah, ini hal yang baru juga, ya. Nah, mengapa kemudian pertanyaannya, saya belum membaca secara keseluruhan POJK, itu 20% atau Rp500.000.000,00 misalnya kemudian. Karena kalau yang punya lebih dari Rp500.000.000,00, 20%-nya hanya dibatasi sedemikian rupa, sehingga misalnya katakanlah punyanya Rp1 miliar, gitu kan, 20% kan berarti hanya Rp200.000.000,00 saja itu pertama kali. Tapi padahal di Pasal 73 POJK 27/2023 ini dimungkinkan, ya, kalau itu tadi akumulasinya itu, itu kurang atau sama dengan Rp20.000.000,00. Nah, ini kalau bisa mohon di ... apa ... kami diberikan juga pemahaman dengan tambahan keterangan” Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. yang pada intinya meminta penjelasan terkait dengan filosofi asal muasal terbentuknya dana pensiun yang merupakan iuran dari pemberi kerja dan pekerja dikaitkan dengan pengambilannya yang tidak bisa sekaligus, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Secara filosofis, mengingat program yang diselenggarakan Dana Pensiun ini bersifat sukarela, maka tidak ada kewajiban baik bagi pemberi kerja maupun pekerja untuk menjadi peserta Dana Pensiun. b. Namun demikian, dalam hal pemberi kerja memutuskan pekerjanya menjadi peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), UU P2SK mengatur bahwa iuran program pensiun pada DPPK dimaksud wajib ada porsi pemberi kerja (Pasal 148). Pekerja atau peserta tidak wajib mengiur. Apabila pekerja diminta untuk mengiur, UU P2SK mengatur 118 bahwa pekerja berhak untuk tidak menjadi peserta (Pasal 145 ayat (2)). Dalam hal pekerja memutuskan menjadi peserta, maka yang bersangkutan harus memberikan pernyataan kesediaannya untuk mengiur (Pasal 145 ayat (3) UU P2SK). Ketentuan-ketentuan yang sama juga sudah diatur di UU 11/1992 (Pasal 19 beserta penjelasannya). c. Keputusan penarikan berkala manfaat pensiun pada Dana Pensiun dalam kondisi normal yang diatur UU bukan didasarkan pada porsi iuran pemberi kerja dan/atau pekerja. Namun semata-mata demi memberikan perlindungan peserta di hari tua dan sebagai salah satu konsekuensi dari pemberian insentif perpajakan. Fasilitas perpajakan ini diberikan kepada seluruh iuran baik yang bersumber dari pemberi kerja maupun yang dari pekerja. Dalam hal akumulasi iuran porsi pekerja beserta hasil pengembangannya diperkenankan ditarik lump-sum sementara porsi iuran pemberi kerja diambil berkala, kebijakan seperti ini juga jadi melanggar keadilan mengingat fasilitas perpajakan diberikan kepada seluruh iuran, termasuk iuran porsi pekerja. 2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. yang pada intinya mempertanyakan mekanisme pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus yang diatur dalam Pasal 73 POJK 27/2023, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Berkenaan dengan besaran 20% sebagai batas pengambilan manfaat pensiun pertama kali secara sekaligus pada Pasal 164 ayat (2) UU P2SK, pengaturan tersebut mengikuti ketentuan pada Pasal 25 ayat (4) UU 11/1992. b. Dapat kami jelaskan bahwa maksud pengaturan pada Pasal 73 POJK 27/2023 adalah misalkan peserta memiliki akumulasi dana sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), maka penarikan pertama kali yang diperbolehkan dilakukan secara sekaligus 20% adalah sebesar Rp200.000.000,-. (dua ratus juta rupiah). Sementara itu untuk sisanya sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), harus dibayarkan secara berkala, baik melalui anuitas maupun dibayarkan langsung oleh Dana Pensiun. 119 c. Namun, misalkan saldo seorang peserta adalah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), maka penarikan pertama secara sekaligus 20% adalah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Sehingga, sisa akumulasi dananya kurang dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dengan demikian, sisa akumulasi dana dapat dibayarkan secara sekaligus. d. Pengaturan terkait pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak sebesar 20% pada prinsipnya dimaksudkan agar memungkinkan para penerima Manfaat Pensiun dapat menerima sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan selama masa transisi pada awal pensiun. e. Angka 20% sebagaimana diatur pula sebelumnya di UU 11/1992, dirasa masih cukup, khususnya ketika peserta memiliki kebutuhan finansial tambahan di luar kebutuhan dasar peserta seperti kebutuhan perawatan kesehatan, penyelenggaraan pernikahan anak, perjalanan ibadah, dan lain-lain. IV. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. 1. Apakah ketentuan itu persentasenya kemudian dari pemberi kerja itu memang lebih besar daripada kemudian iur dari pekerja, Pak? Atau memang ada yang kemudian pemberi kerjanya sedikit dibandingkan kemudian dari pekerjanya? 2. Kemudian kalau dilihat dari yang tadi disampaikan, ini lebih detailnya ada di halaman 38 sebetulnya. Kalau itu kemudian dibayarkan yang 20% tadi, Pak, kemudian Pak Ari menyatakan ini kalau dilihat dengan asumsi, dengan gaji Rp30.000.000,00 per bulan itu dia mendapatkannya adalah Rp1,8 M pada totalnya. Itu apakah sebetulnya Rp1,8 M ini lebih besar daripada iurnya peserta sendiri, begitu, Pak? Ini kalau dilihat dari sini, apakah lebih besar begitu, Pak? Kalau ini kan kelihatannya kalau saya hitung-hitung, kayaknya kok jadi lebih besar daripada ... apa namanya ... yang tidak ... yang daripada yang dibayarkan oleh pekerja. Itu apakah betul begitu, Pak Ari, ya? 3. Nah, kemudian yang berikutnya, ini menyangkut soal ini pilihan tadi. Ini kan pilihan 163 itu kan pilihan sebetulnya. Itu berkala, kemudian bisa dengan 120 cara dibayarkan oleh dana pensiun, atau kemudian peserta janda/duda atau anak memilih, ya, membeli yang anuitas itu. Nah, terkait dengan anuitas ini, sejauh mana kemudian perlindungan yang bisa diberikan kepada peserta itu, supaya dia bisa menerima manfaat yang besar? Apakah ada pertanggungan jiwa, ataukah kemudian ada asuransi kesehatan, atau apa? Yang kemudian bisa meyakinkan seseorang untuk pilihannya adalah membeli anuitas, seperti itu, ya. Dan ini anuitasnya adalah tidak lagi seumur hidup, tapi paling lama kan 10 tahun, Nanti tolong dijelaskan, Pak, ya, kalau dulu seumur hidup, tetapi ini kemudian ada perubahan. Lah, itu kira-kira pilihannya kemudian dibayarkan oleh dana pensiun, dengan kemudian memilih untuk kemudian mengambil anuitas, itu lebih menguntungkan yang mana, Pak, sebetulnya, Pak, kalau dibuat dijelasin lebih komprehensif soal itu? Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. yang pada intinya mempertanyakan presentase pembayaran iuran dana pensiun antara pemberi kerja dan pekerja, apakah harus selalu lebih besar pemberi kerja, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: Sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban atas pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. sebelumnya, penyelenggaraan program pensiun pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah bersifat sukarela. Dalam hal pemberi kerja memutuskan pekerjanya menjadi peserta DPPK, yang wajib mengiur menurut UU P2SK adalah pemberi kerjanya. Pekerja tidak wajib mengiur. Dalam hal pekerja diminta mengiur, pekerja memiliki hak untuk tidak menjadi peserta. Terkait dengan proporsi iuran antara Pemberi Kerja dengan Pekerja, tidak diatur dalam UU P2SK. 2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. yang pada intinya mempertanyakan apakah manfaat pensiun yang dibayarkan secara sekaligus (20%) lebih besar daripada iuran yang dibayarkan oleh pekerja, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 121 a. Penjelasan yang kami sampaikan pada Keterangan Presiden sebelumnya di halaman 38 adalah estimasi atas nilai uang yang di terima secara sekaligus oleh seorang pekerja yang mencapai usia pensiun yakni sekitar Rp1,8 miliar. Ini semua berasal dari keseluruhan iuran pekerja dan pemberi kerja yang menurut ketentuan peraturan perundangan dapat diambil secara sekaligus saat pekerja mencapai usia pensiun. b. Manfaat tersebut didapatkan dari 2 (dua) program wajib yaitu (1) manfaat pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak (Pesangon Pensiun) dan (2) jaminan hari tua (JHT) yang diselenggarakan oleh SJSN. Selain kedua manfaat tersebut, nilai yang dapat diterima secara sekaligus adalah nilai manfaat pada Dana Pensiun yang diterima secara sekaligus. Estimasi pada keterangan tersebut adalah mengasumsikan dana pemberi kerja pada DPPK diluar kewajiban pemberi kerja membayar Pesangon Pensiun. c. Dari manfaat Pesangon Pensiun, dengan asumsi pekerja telah bekerja selama 25 tahun, maka pemberi kerja wajib manfaat sebesar 25,75 kali upah. Dengan asumsi upah pekerja Rp30.000.000,- per bulan maka si pekerja akan mendapatkan Rp772.500.000. d. Dari manfaat JHT, yang total iurannya adalah 5,7% dari upah. Apabila seorang peserta yang total iuran ke DPPK sebesar 9,6% (termasuk dengan pemberi kerja) dapat mengumpulkan dana sebesar Rp1,3 miliar saat mencapai usia pensiun, maka kami perkirakan manfaat JHT pekerja ini sebesar Rp771.875.000 (5,7% dibagi 9,6% dikali Rp1,3 miliar). e. Selain manfaat pada huruf c dan d, dalam hal pekerja menjadi peserta DPPK dengan program iuran pasti, manfaat yang diterima secara sekaligus akan bertambah lagi 20% dari akumulasi dana. Dengan asumsi akumulasi dana pada DPPK sebesar Rp1,3 miliar, maka tambahannya adalah sebesar Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah). f. Secara total, saat mencapai usia pensiun, nilai yang diterima secara sekaligus adalah sebesar Rp1,8 miliar. Apabila diasumsikan porsi iuran pemberi kerja di DPPK digunakan untuk membiayai kewajiban pesangon pensiun pada huruf c, maka nilai yang diterima secara sekaligus adalah 122 sekitar Rp1 miliar (tidak termasuk huruf c, hanya huruf d dan e). Total manfaat ini tentunya lebih besar dari iuran yang dibayarkan oleh pekerja. 3. Terhadap poin Nomor 3 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. yang pada intinya mempertanyakan sejauh mana perlindungan yang diberikan terhadap pembelian anuitas dan meminta penjelasan perbandingan mana yang lebih menguntungkan antara pembayaran manfaat pensiun yang dibayarkan oleh Dana pensiun dan melalui pembelian anuitas, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Dapat Pemerintah sampaikan terlebih dahulu bahwa pembayaran manfaat pensiun melalui pembelian anuitas adalah salah satu opsi yang dapat dipilih oleh peserta dana pensiun, disamping opsi pembayaran berkala yang dilakukan oleh Dana Pensiun. Sehingga, pembayaran manfaat pensiun melalui pembelian anuitas bukanlah suatu keharusan (vide Pasal 163 ayat (1) UU P2SK, serta Pasal 39 ayat (3), Pasal 56 ayat (3), dan Pasal 70 ayat (3) POJK 27/2023). 2. Namun demikian, sesuai Bukti T-1 (d.h.i. Pasal 42 ayat (2) Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP- 326/PD.02/2024 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Astra Dua yang ditetapkan dengan Keputusan Pendiri Dana Pensiun dari Dana Pensiun Astra Dua Nomor 004/Pend.DPA- Dua/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Astra Dua), PDP tidak memberikan kesempatan kepada Peserta Dana Pensiun untuk memilih metode pembayaran dan menetapkan manfaat pensiun harus dilakukan melalui pembelian anuitas. 3. Terkait permasalahan perlindungan atas pembelian anuitas, dapat Pemerintah sampaikan bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (4) POJK 27/2023 telah memberikan batasan syarat anuitas yang harus dipilih oleh DPPK ketika membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah, sebagai berikut: a. menyediakan Manfaat Pensiun paling singkat 10 (sepuluh) tahun; 123 b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan Peraturan Dana Pensiun dari DPPK yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti; c. merupakan produk dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit; dan d. merupakan produk perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 4. Terkait pertanyaan sejauh mana perlindungan dapat diberikan kepada peserta sehingga peserta bisa mendapatkan manfaat yang besar, dapat kami sampaikan bahwa ketika peserta melakukan pembelian anuitas, peserta diberikan beberapa pilihan skema investasi berdasarkan risikonya. Peserta dapat memilih dana mereka akan diinvestasikan pada instrumen investasi dengan risiko rendah, sedang, atau tinggi. Pada instrumen investasi dengan risiko rendah, dana peserta akan ditempatkan pada produk yang memberikan imbal hasil secara pasti seperti obligasi negara sehingga dapat dipastikan bahwa dana peserta bukan hanya tidak akan berkurang, melainkan akan semakin bertambah. 5. Selain itu, UU P2SK telah memandatkan pembentukan program penjaminan polis kepada Pemerintah. Adanya program penjaminan polis tersebut akan semakin memperkuat perlindungan bagi peserta yang melakukan pembelian anuitas. Anuitas tidak memberikan pertanggungan jiwa karena bukan asuransi jiwa, melainkan produk asuransi jiwa yang memberikan pembayaran secara bulanan. Jika peserta meninggal dunia, umumnya, produk anuitas melanjutkan pembayaran manfaat yang seharusnya menjadi hak peserta kepada ahli waris peserta tersebut. 6. Terkait pertanyaan mengenai perubahan dari sebelumnya anuitas seumur hidup menjadi anuitas dengan minimal waktu tertentu (yang saat ini adalah 124 10 tahun berdasarkan POJK 27/2023), dapat kami sampaikan bahwa pengaturan pembayaran manfaat melalui pembelian anuitas dilaksanakan dengan periode minimal 10 tahun, merupakan pengaturan yang terdapat di POJK 27/2023. Adapun pengaturan periode minimal 10 tahun diambil karena: a. Perkembangan kondisi sistem pensiun di Indonesia, di mana saat UU 11/1992 dibuat belum ada program manfaat pensiun secara berkala, program dimaksud (program Jaminan Pensiun) baru ada pada tahun 2015. b. Pengelolaan produk anuitas seumur hidup yang kompleks dan mahal. 7. Terkait pertanyaan perbandingan mana yang lebih menguntungkan antara pembayaran manfaat pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun dan melalui pembelian anuitas, dapat kami sampaikan bahwa hal ini tidak dapat diperbandingkan. Baik Dana Pensiun maupun perusahaan asuransi memiliki tim pengelolaan investasi sendiri-sendiri yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dana peserta. Hasil investasi yang diperoleh dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti keahlian dari tim investasi tersebut maupun dari faktor eksternal di luar kontrol mereka seperti perkembangan ekonomi dunia. V. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. Sekaligus nanti tolong ditambahkan, bahwa sebenarnya kalau untuk diberikan secara sekaligus, itu juga sebenarnya sudah diakomodir di Pasal 138 ayat (4). Tapi setelah saya tracing ke sana, di sana hanya memberikan pilihan bahwa dana pensiun itu bisa dipergunakan untuk manfaat lain dari program pensiun itu. Tidak ada secara letterlijk bahwa itu bisa kemudian diberikan cash. Nah, kemudian jenis-jenisnya diatur di POJK Nomor 27/2023, juga tidak mengatur tentang secara tersirat bahwa itu bisa diberikan secara cash. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: Penjelasan terhadap poin pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. yang pada intinya meminta penjelasan terkait di mana ketentuan yang menyatakan bahwa pembayaran manfaat dana pensiun bisa 125 dibayarkan secara sekaligus, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus telah diatur dalam ketentuan Pasal 164 ayat (1) UU P2SK, yang mengatur bahwa Manfaat Pensiun bagi Peserta atau Pihak yang Berhak dapat dibayarkan secara sekaligus dengan ketentuan: a. Peserta meninggal dunia lebih dari 5 (lima) tahun sebelum mencapai Usia Pensiun Normal; b. Besarnya Manfaat Pensiun lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh OJK; c. Pembayaran Manfaat Pensiun kepada pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (4); dan/atau d. Adanya kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK. 2. Dapat Pemerintah sampaikan bahwa Pasal 138 ayat (4) UU P2SK tidak terkait dengan pencairan manfaat pensiun secara sekaligus, melainkan manfaat lain yang dapat diselenggarakan oleh Dana Pensiun. Hal tersebut sebagaimana pula telah kami sampaikan pada Keterangan Presiden terdahulu. 3. Pada prinsipnya, pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) telah diatur dalam POJK 27/2023 dengan ketentuan- ketentuan yang perlu dipenuhi. Secara garis besar, pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut: a. Besarnya Manfaat Pensiun kurang dari atau sama dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 59 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) POJK 27/2023, Peserta, Janda/Duda, atau anak berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila: 1) Pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP): 126 a) Manfaat Pensiun yang akan dibayarkan per bulan dengan menggunakan Rumus Bulanan kurang dari atau sama dengan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah); atau b) Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 2) Pada DPPK yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK): Jumlah akumulasi iuran, dana awal Pemberi Kerja, pengalihan dana dari Dana Pensiun lain dan hasil pengembangannya yang menjadi hak Peserta atau Janda/Duda atau anak sebesar kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). b. Adanya kondisi-kondisi tertentu yang ditetapkan OJK Berdasarkan ketentuan Pasal 48, Pasal 63, dan Pasal 77 POJK 27/2023, dalam hal Peserta, Janda/Duda, atau anak: 1) dalam kondisi mengalami kesulitan keuangan dan mengalami sakit kritis yang didukung dengan dokumen yang membuktikan; 2) Merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau 3) merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia; maka DPPK (baik yang menyelenggarakan PPMP maupun PPIP) dan DPLK dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus. 4. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) dan (2) POJK 27/2023, Dana Pensiun dapat menyelenggarakan program yang memberikan Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain kepada Peserta dan/atau Pihak yang Berhak, namun Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain tersebut wajib terlebih dahulu diatur dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP). 5. Penjelasan ketentuan Pasal 83 ayat (1) POJK 27/2023 secara rinci mengatur jenis-jenis manfaat lain yang dapat diselenggarakan oleh Dana Pensiun, antara lain dana pendidikan untuk anak, dana perumahan, dana ibadah keagamaan, dan dana santunan kesehatan karyawan. Dengan demikian, manfaat lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 138 127 ayat (4) UU P2SK dan Pasal 83 POJK 27/2023 tidak terkait dengan pencairan manfaat pensiun secara sekaligus. 6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa UU P2SK dan POJK 27/2023 telah mengakomodasi mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus, sepanjang memenuhi kondisi-kondisi yang diatur dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Presiden mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-326/PD.02/2024 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Astra Dua yang ditetapkan dengan Keputusan Pendiri Dana Pensiun dari Dana Pensiun Astra Dua Nomor 004/Pend.DPA-Dua/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Astra Dua Nomor 004/Pend.DPA- Dua/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Astra Dua https://www.dapenastra.com/link/72b32a1f754ba1c09b369 5e0cb6cde7f Bahwa selain itu, untuk menguatkan dalilnya Presiden telah mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Steven Tanner yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 21 Mei 2025 yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut: Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saya hormati. Perkenankan saya menyampaikan beberapa pokok keterangan ahli sebagai masukan dan pertimbangan dalam pemeriksaan perkara dimaksud dalam persidangan yang mulia ini. Keterangan yang saya sampaikan adalah sebagai berikut. Saya mulai dengan menjelaskan definisi dari kata pension yang saya ambil dari beberapa sumber: 128  An amount of money paid regularly by the government or private company to a person who does not work any more because they are too old or have become ///. https://dictionary.cambridge.orq/dictionary/endlish/pension  A fund into which amounts are paid regularly during an individual's working career, and from which periodic payments are made to support the person's retirement from work. https://en.wikipedia.org/wiki/Pension  The monthly, annual or other periodic amounts that start being paid to a member at retirement and that continue for the rest of his or her life. https://www.fsrao.ca/consumers/pensions/quide-understandind-your-pension- plan/qlossary-pension-terms Sedangkan manfaat pensiun sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 134 angka 4 UU P2SK adalah manfaat yang diterima oleh peserta baik secara berkala dan/atau sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur. Definisi ini diadopsi penuh oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun (POJK 27/2023) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4. Tujuan utama pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara berkala adalah untuk memastikan adanya kesinambungan penghasilan agar kesejahteraan seseorang tetap terjamin selama hidupnya. Ketika masih aktif bekerja menerima penghasilan berupa gaji atau upah dan setelah tidak bekerja lagi menerima penghasilan berupa manfaat pensiun. Kesejahteraan hidup di hari tua setelah tidak bekerja lagi, dapat diukur dengan suatu besaran yang disebut replacement rate atau tingkat penghasilan pensiun.(TPP), yaitu perbandingan antara penghasilan selama masa pensiun dengan penghasilan terakhir sesaat sebelum pensiun. Para ahli memperkirakan bahwa TPP yang dianggap memadai untuk mempertahankan kualitas hidup yang sama, sebelum dan setelah pensiun, berada pada kisaran 70% sampai 80% dari penghasilan terakhir seseorang sesaat sebelum pensiun. Sumber penghasilan setelah pensiun tersebut diperoleh, antara lain dari program yang sifatnya wajib dan sukarela. Di Indonesia, program yang sifatnya wajib berasal dari Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) yang dikelola oleh 129 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), serta imbalan kerja berupa uang pesangon sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang ketenagakerjaan. Apakah sumber penghasilan yang berasal dari program yang sifatnya wajib ini memberikan TPP yang memadai? Tidak. luran JHT yang berlaku saat ini sebesar 5.7`)/0 dari upah bulanan, dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu, menghasilkan saldo dana sebesar Iebih kurang 24.59 (masa iuran 35 tahun) dan 20.97 (masa iuran 30 tahun) kali upah sebulan terakhir pada saat pensiun. Imbalan kerja berupa uang pesangon yang diperoleh setelah memiliki masa kerja 24 tahun atau lebih pada pemberi kerja terakhir, sebesar 25.75 kali upah sebulan terakhir pada saat pensiun. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku saat ini, saldo dana JHT dan imbalan kerja berupa uang pesangon dibayarkan secara sekaligus. Program JP, yang baru dimulai pada pertengahan 2015 mengatur pembayaran manfaat pensiun secara berkala untuk seumur hidup, yang diperkirakan hanya menghasilkan TPP tidak lebih dari 25% dari upah terakhir pada saat pensiun. Ini pun baru dapat terwujud nanti jauh setelah 2030, karena bagi peserta yang masa kepesertaannya dalam program JP kurang dari 15 tahun, akumulasi iuran serta hasil pengembangannya dibayarkan secara sekaligus. Jadi, dapat disimpulkan bahwa praktis TPP yang diperoleh dari program yang sifatnya wajib ini adalah nihil, karena penerimaannya dilakukan secara sekaligus — setidaknya sampai 2030. Ketiga program wajib yang diuraikan di atas, saat ini mengalami cukup banyak tantangan dan permasalahan, yang kemungkinan besar dapat mengakibatkan manfaat pensiun yang diterima seorang karyawan semakin rendah. Beberapa masalah tersebut, antara lain, rendahnya iuran, mudahnya menarik dana pada usia muda, dan rendahnya kepatuhan pihak pengusaha. Permasalahan pada sistem pensiun di Indonesia sudah berlangsung cukup lama, khususnya program pensiun bagi karyawan di sektor swasta dan informal. Sudah sejak lama karyawan sektor swasta dan informal memiliki kepesertaan yang sangat rendah pada sistem pensiun yang ada. Saat ini saja total peserta pada sistem pensiun tidak sampai 16% dari angkatan kerja. 130 Dengan kondisi demografi yang memperoyeksikan populasi semakin menua (aged population), tentu hal ini sangat mencemaskan bagi semua pihak di negara ini. Perlindungan hari tua bagi para lansia di Indonesia di masa mendatang menjadi terancam, karena ketiadaaan penghasilan yang memadai setelah tidak bekerja lagi. Melihat situasi seperti ini, pemerintah terus berupaya menyadarkan masyarakat agar memiliki program pensiun. Salah satu upaya nyata adalah pemerintah memberikan fasilitas atau insentif perpajakan kepada program yang sifatnya sukarela yang diselenggarakan melalui lembaga Dana Pensiun, baik itu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Program yang sifatnya sukarela ini diharapkan dapat berperan untuk melengkapi atau menambah manfaat dari program yang sifatnya wajib yang saya uraikan di atas. Fasilitas perpajakan pada lembaga Dana Pensiun cukup istimewa dan berbeda dengan jasa lembaga keuangan lainnya, seperti perbankan atau reksadana, yang terdiri dari 3 fasilitas utama, yaitu: 1. Fasilitas pertama adalah pada saat pemberi kerja dan/atau karyawan yang menjadi peserta mengiur. Seluruh iuran yang dibayarkan kepada lembaga Dana Pensiun bukan merupakan obyek pajak dan dapat mengurangi penghasilan kena pajak peserta. 2. Fasilitas kedua adalah hasil investasi dari iuran-iuran yang ditempatkan pada jenis instrumen investasi tertentu bukan merupakan obyek pajak. Fasilitas ini tidak ditemukan apabila seorang karyawan menabung pada lembaga perbankan atau reksadana. 3. Fasilitas ketiga adalah pada saat penerimaan manfaat pensiun yang dikenakan tarif pajak yang relatif sangat rendah. Penerimaan manfaat pensiun secara berkala memungkinkan peserta dikenakan tarif pajak yang lebih rendah, bahkan tidak sama sekali. Simulasi perhitungan keuntungan yang diperoleh dari pemberian fasilitas perpajakan ini, dengan bergabung dalam lembaga Dana Pensiun dibandingkan menabung pada lembaga perbankan, dapat diperiksa dalam Lampiran. Adanya fasilitas perpajakan ini diharapkan memberikan daya tarik bagi masyarakat untuk menjadi peserta lembaga Dana Pensiun. Fasilitas seperti ini 131 merupakan hal yang lazim di banyak negara. Sebagai konsekuensi dari hilangnya sebagian penerimaan pajak ini, banyak negara memberikan pengaturan yang sangat ketat di mana dana yang ada pada lembaga Dana Pensiun tidak dapat diambil sebelum mencapai usia pensiun. Selain itu, ketentuan lain yang juga lazim diterapkan di negara lain adalah membatasi penarikan secara sekaligus atas manfaat pensiun. Pembatasan penarikan manfaat pensiun secara sekaligus sebenarnya dilakukan dengan memperhatikan tujuan utama suatu sistem pensiun, yaitu memastikan/terwujudnya kesinambungan penghasilan agar kesejahteraan seseorang tetap terjamin selama hidupnya. Hal inilah yang menjadi dasar dan alasan utama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU 11/1992) dan UU P2SK mengatur pembayaran manfaat pensiun dalam kondisi normal harus dilakukan secara berkala. Dalam kondisi tertentu, kedua Undang-Undang tersebut tetap memungkinkan peserta menerima manfaat pensiunnya secara sekaligus. Terkait penerimaan manfaat pensiun secara berkala ini, UU P2SK memberikan fleksibilitas lebih. Dari sisi waktu, yang sebelumnya harus dilakukan seumur hidup menjadi minimal 10 tahun. Dari sisi penyelenggara, yang sebelumnya hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah menjadi bertambah dengan memperkenankan lembaga Dana Pensiun melakukan pembayaran manfaat pensiun secara berkala. Seseorang yang memang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, apabila ingin merencanakan dengan menyisihkan sebagian dari penghasilannya secara teratur setiap bulan untuk keperluan kesejahteraan hari tua dalam rangka memenuhi kebutuhan TPP yang memadai, dapat memilih berbagai jasa lembaga keuangan yang tersedia. la, baik secara mandiri maupun melalui pihak lain, bebas menggunakan jasa lembaga keuangan perbankan, reksadana, lembaga Dana Pensiun, atau lembaga lainnya untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan di hari tuanya. Setiap jasa lembaga keuangan ini tentu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing- masing yang dapat menjadi pertimbangan bagi seorang karyawan dan/atau pemberi kerja dalam memilih. 132 Sebagai contoh, seseorang dapat menabung pada lembaga perbankan untuk keperluan hari tuanya. Tabungan pada lembaga perbankan sifatnya sangat fleksibel. la dapat menarik dananya sesering mungkin dan secara sekaligus. Selain itu, fasilitas perpajakan pada lembaga perbankan tidak sebesar pada lembaga Dana Pensiun. Seseorang yang ingin menabung dan memilih lembaga Dana Pensiun, memang tidak dapat menarik dananya sesering mungkin seperti pada lembaga perbankan. Namun, lembaga Dana Pensiun memiliki fasilitas perpajakan yang cukup besar. Mengingat penyelenggaraan program pensiun melalui lembaga Dana Pensiun yang sifatnya sukarela, tentu tidak ada keharusan bagi seseorang menjadi peserta dari suatu lembaga Dana Pensiun. Pemberi juga tidak diwajibkan mendaftarkan karyawannya menjadi peserta. Pasal 145 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU P2SK, berbunyi demikian: (1) Setiap karyawan pada Pemberi Kerja berhak menjadi Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja apabila telah memenuhi syarat kepesertaan dalam Peraturan Dana Pensiun. (2) Dalam hal Dana Pensiun Pemberi Kerja menetapkan adanya iuran Peserta, karyawan berhak untuk tidak menjadi Peserta. (3) Dalam hal karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan menjadi Peserta, karyawan harus menyatakan kesediaannya untuk dipotong upah atau gajinya setiap bulan. Bahkan, penjelasan Pasal 19 UU 11/1992, juga mengatur hal yang sama, sebagai berikut: Dalam hal karyawan telah berusia 18 tahun atau telah kawin, dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun, maka ia tidak dapat dihalangi oleh siapapun untuk menjadi peserta. Di samping hak di atas, maka karyawan juga tetap dilindungi haknya untuk tidak menjadi peserta, khususnya apabila karyawan harus mengiur. Dalam suatu Dana Pensiun yang karyawannya ikut mengiur, kepesertaan karyawan harus bersifat aktif dalam arti karyawan yang menjadi peserta harus menyatakan kesediaannya untuk dipotong upah/gajinya setiap bulan. Pada Dana Pensiun yang seluruh iurannya berasal dari pemberi kerja perlakuan yang sama harus diberlakukan kepada seluruh karyawan, sepanjang karyawan memenuhi syarat kepesertaan. Jadi, sejak awal, seorang karyawan telah diberikan kebebasan dan hak untuk memilih apakah ingin bergabung menjadi atau tidak menjadi peserta pada suatu lembaga Dana Pensiun. 133 Sebagaimana yang telah saya uraikan sebelumnya, tidak ada keharusan bagi seseorang, baik melalui dirinya sendiri maupun orang lain, menjadi peserta dari suatu lembaga Dana Pensiun. Namun, apabila yang bersangkutan memilih untuk bergabung secara mandiri atau diikutsertakan oleh pemberi kerja di mana ia bekerja, ke dalam lembaga Dana Pensiun yang sifatnya sukarela itu, dan ingin menikmati fasilitas perpajakan yang diberikan, secara sadar tentu ia harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun. Sebenarnya, salah satu ketentuan tentang pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus, telah pula diatur dalam POJK 27/2023, yaitu akumulasi iuran sukarela serta hasil pengembangannya. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 44 POJK 27/2023 bahwa iuran sukarela peserta adalah tambahan iuran yang berasal dari peserta Dana Pensiun untuk meningkatkan manfaat pensiun. Akumulasi iuran sukarela peserta serta hasil pengembangannya dapat dibayarkan secara sekaligus atau berkala sesuai dengan pilihan peserta (Pasal 47 ayat (2), Pasal 62 ayat (2), dan Pasal 76 ayat (2) POJK 27/2023). lni berarti, seorang peserta pada suatu lembaga Dana Pensiun, apabila ingin menikmati penerimaan manfaat pensiun secara sekaligus, POJK 27/2023 tidak menutup peluang itu, bahkan memberikan kebebasan kepada peserta untuk membayar iuran tambahan berupa iuran sukarela. Selanjutnya, tentang pembayaran manfaat pension secara berkala, Pasal 163 ayat (1) UU P2SK memberikan pilihan kepada peserta, janda/duda, atau anak, apakah ingin dibayarkan oleh Dana Pensiun, baik itu DPPK maupun DPLK, atau membeli anuitas atau anuitas syraiah dari perusahaan asuransi jiwa atau persudahaan asuransi jiwa syariah. Dalam hal pembayaran manfaat pension dibayrakan oleh Dana Pensiun, Pasal 64 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (2) PJK 27/2023 memastikan keamanan asetyang dikelola, dengan membatasi jenisnya hanya berupa deposito berjangka atau deposito on call pada bank, sertifikat deposito pada bank, surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan/atau Surat Berharga Negar yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi. Dalam hal pembelian anuitas atau anuitas syariah, Pasal 39 ayat (5), Pasal 56 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (5) POJK 27/2023, menagtur syarat anuitas yang dipilih, sebagai berikut: 134 a. Menyediakan manfaatn pension paling singkat 10 tahun; b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Penisun dan Peraturan Dana Pensiun dari DPPK dan DPLK; c. Merupakan produk dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuaransi jiwa syariah yang dalam 3 tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit; dan d. Merupakan produk perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, pada tanggal 9 Mei 2025 Mahkamah menerima permohonan menjadi Pihak Terkait dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdasarkan Ketetapan Nomor 7.152/PUU/TAP.MK/ PT/5/2024 tanggal 21 Mei 2025, selanjutnya, oleh karena tanggal 21 Mei 2025 adalah sidang terakhir, Mahkamah memutuskan untuk menerima keterangan tertulis dari Pihak Terkait OJK (Risalah Sidang tanggal 21 Mei 2025 hlm. 14) yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Para Pemohon berpendapat bahwa Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1), dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan 135 dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang diajukan permohonan pengujiannya, yaitu: 1. Para Pemohon mendalilkan adanya kerugian, yang pada pokoknya: a. Para Pemohon tidak dapat menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sehingga menghambat rencana keuangan (baik investasi/biaya lainnya) pasca pensiun yang telah disusun; b. Para Pemohon tidak dapat mengandalkan manfaat pensiun apabila dibutuhkan karena alasan kedaruratan yang bersifat segera; c. Menyebabkan Para Pemohon tidak berhak menentukan pengelolaan dan pemanfaatannya, juga tidak berhak menerima pembayaran manfaat pensiun itu secara sekaligus sehingga rencana dan cita-cita terancam gagal dilaksanakan; d. Para Pemohon tidak dapat menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus, membuat Para Pemohon khawatir manfaat pensiun hanya bisa cair 20% (dua puluh persen) saja sedangkan 80% (delapan puluh persen) sisanya harus dibelikan anuitas yang pada akhirnya dana itu akan habis; e. Para Pemohon tidak dapat menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus dan hanya bisa menerima pembayaran manfaat sebesar 20% (dua puluh persen) saja, sedangkan sisanya diberikan setiap bulan selama minimal 10 (sepuluh) tahun, dengan nilai yang jauh dibawah gaji pokok saat ini. Lebih lanjut, Para Pemohon merasa hal ini tidak adil dibandingkan dengan para pekerja yang tidak ikut Dana Pensiun yang tidak membayar iuran, namun memperoleh uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dengan pembayaran secara sekaligus. 2. Selain itu, Para Pemohon juga mendalilkan dalam permohonannya terkait anuitas dan banyak perusahaan asuransi yang gagal bayar sebagaimana dalam dalil Pemohon dalam Permohonan yaitu: a. Apabila Para Pemohon mengikuti ketentuan pada Pasal 163 ayat (1) UU P2SK dan membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah, maka semua risiko yang inheren dengan kepemilikan anuitas menjadi tanggung jawab Para Pemohon sebagaimana diatur oleh 136 Pasal 56 ayat (4) huruf b juncto Pasal 70 ayat (4) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun (POJK 27/2023) yang menyatakan bahwa: “risiko atas pengembangan akumulasi iuran merupakan tanggung jawab dari Peserta, Janda/Duda, atau anak”. b. Berkenaan dengan risiko pada pembelian anuitas, Para Pemohon merasa khawatir mengingat masalah pada beberapa perusahaan asuransi, seperti kasus gagal bayar yang terjadi pada para nasabah asuransi Jiwasraya dengan kerugian negara Rp13,79 Triliun, kasus AJB Bumiputera 1912 yang kini mengalami tuntutan dari para nasabahnya, kasus investasi fiktif di Taspen senilai ratusan miliar hingga korupsi dana investasi Asabri yang merugikan negara sebesar Rp22,78 triliun. c. Dengan tidak adanya penjaminan terhadap anuitas, seperti pada simpanan atau deposito yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menempatkan Para Pemohon pada situasi berisiko di masa pensiun, pada masa ketika Para Pemohon telah menjadi bagian dari kelompok rentan (lansia). d. Dengan tidak adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum kepada Peserta, Janda/Duda, atau anak berkenaan dengan risiko pada anuitas ini maka norma pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 3. Lebih lanjut terkait pasal-pasal yang diujikan sebagaimana dalam permohonan, pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan sebagai berikut: a. Pasal 161 ayat (2) UU P2SK, frasa “harus dilakukan secara berkala” tidak memberikan pilihan, padahal Manfaat Pensiun adalah hak milik pribadi Para Pemohon dan merupakan bentuk pemaksaan yang dapat dimaknai sebagai kesewenang-wenangan oleh pembuat Undang-Undang. b. Pasal 163 ayat (1) UU P2SK: 1) Apabila Para Pemohon membeli anuitas atau anuitas Syariah dari perusahaan asuransi jiwa, maka semua risiko yang 137 inheren dengan kepemilikan anuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b jo Pasal 70 ayat (4) huruf b POJK 27/2023 menjadi tanggung jawab Para Pemohon. 2) Tidak adanya penjaminan terhadap anuitas, seperti pada simpanan atau deposito yang dijamin oleh LPS, menempatkan Para Pemohon pada situasi berisiko di masa pensiun. c. Pasal 164 ayat (2) UU P2SK, mengambil alih secara sewenang- wenang setidaknya 80% (delapan puluh persen) dari Manfaat Pensiun yang menjadi hak milik pribadi Para Pemohon. Keberlakuan pasal tersebut membuat Para Pemohon berpotensi mengalami kerugian karena pembayaran manfaat pensiun pertama kali secara sekaligus, porsinya lebih kecil dari kontribusi Para Pemohon atas iuran pekerja sebesar 3,2% (tiga koma dua persen) dari gaji pokok yang dibayarkan oleh Para Pemohon selama puluhan tahun bekerja atau sebesar 33,3% (tiga puluh tiga koma tiga persen) dari total Manfaat Pensiun. Dengan demikian Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). II. TANGGAPAN TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Dalam permohonan uji materiil dalam perkara a quo, sebelumnya izinkan OJK sebagai Pihak Terkait untuk memberikan tanggapan atas kedudukan hukum (legal standing) dari Pemohon yaitu sebagai berikut: 1. Bahwa sebagaimana dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang 138 menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon maka harus dibuktikan bahwa : a. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang diuji. 3. Bahwa lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat kumulatif, yaitu: 1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2) Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; 3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa yang dimaksud dengan “kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual” adalah kerugian hak konstitusional yang bersifat konkret atau riil yang pernah dialami karena disebabkan oleh berlakunya suatu norma undang-undang. Sementara itu yang dimaksud dengan “kerugian hak 139 konstitusional yang bersifat potensial” adalah kerugian yang belum secara konkret atau riil dialami, namun suatu saat potensial dialami yang disebabkan oleh berlakunya suatu undang-undang (vide paragraf 3.6.3 halaman 29-30 Putusan MK Nomor 98/PUU-XXI/2023). 5. Bahwa terkait hal tersebut menurut OJK perlu diuji apakah sudah tepat Kepentingan Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujiannya dan apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. 6. Bahwa menurut OJK, Para Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya kerugian konstitusional akibat pemberlakuan Pasal Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) UU P2SK serta tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan uji materiil permohonan. 7. Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 134 angka 1 UU P2SK, Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. 8. Bahwa lebih lanjut, manfaat pensiun berdasarkan Pasal 134 angka 4 UU P2SK yaitu manfaat yang diterima oleh peserta baik secara berkala dan/atau sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur. 9. Bahwa permasalahan yang dialami Para Pemohon (quad non) adalah masalah konkrit keperdataan dan bukanlah permasalahan konstitusional karena pada dasarnya ketika seseorang mengikatkan dirinya sebagai peserta pada Dana Pensiun maka yang bersangkutan telah memberikan persetujuan untuk tunduk dan patuh pada Peraturan Dana Pensiun yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Dana Pensiun. 10. Bahwa hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 UU P2SK yaitu Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan 140 yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun bagi suatu Dana Pensiun. Lebih lanjut, Dana Pensiun wajib dikelola dengan mengutamakan kepentingan Peserta serta Pihak yang Berhak atas manfaat pensiun sebagaimana dalam Peraturan Dana Pensiun dimaksud (vide Pasal 143 ayat (2) UU P2SK). 11. Bahwa dilihat dari Permohonan Para Pemohon yang mengikuti Dana Pensiun Astra (tempat Para Pemohon bekerja) maka berlaku Pasal 145 UU P2SK yang mengatur mengenai kepesertaan pada Dana Pensiun Pemberi Kerja. Pada ketentuan Pasal 145 ini telah menegaskan prinsip sukarela keikutsertaan, yaitu: Pasal 145 (1) Setiap karyawan pada Pemberi Kerja berhak menjadi Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja apabila telah memenuhi syarat kepesertaan dalam Peraturan Dana Pensiun. (2) Dalam hal Dana Pensiun Pemberi Kerja menetapkan adanya iuran Peserta, karyawan berhak untuk tidak menjadi Peserta. (3) Dalam hal karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan menjadi Peserta, karyawan harus menyatakan kesediaannya untuk dipotong upah atau gajinya setiap bulan. 12. Bahwa atas uraian pada Pasal 145 UU P2SK di atas maka dapat disimpulkan kepesertaan Pekerja pada Dana Pensiun Pemberi Kerja bukan merupakan kewajiban bagi pekerja, namun bersifat sukarela (merupakan hak yang dapat diambil oleh setiap Pekerja untuk ikut serta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja tersebut), bahkan Pekerja juga dapat menolak/tidak menjadi Peserta dalam hal Dana Pensiun Pemberi Kerja tersebut sudah menetapkan adanya iuran. Artinya, berdasarkan ketentuan UU P2SK di atas, Para Pemohon selaku karyawan perusahaan diberikan kebebasan untuk menentukan apakah akan menjadi peserta suatu Dana Pensiun atau tidak, dan merupakan kebebasan yang diberikan oleh UU P2SK kepada setiap karyawan. 13. Bahwa dalam hal Para Pemohon memutuskan untuk menjadi peserta suatu Dana Pensiun, maka berlakulah hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan berlaku ketentuan terkait Dana Pensiun 141 sebagaimana diatur dalam UU P2SK dan ketentuan perundang- undangan di bawah undang-undang, termasuk peraturan-peraturan OJK terkait. 14. Bahwa pada prinsipnya iuran peserta yang dibayarkan Pemohon kepada Dana Pensiun Pemberi Kerja bukanlah hak milik Pemohon, namun sejak adanya persetujuan Pemohon menjadi peserta suatu Dana Pensiun maka iuran tersebut menjadi kekayaan suatu Dana Pensiun sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada bagian Keterangan OJK terkait pokok permohonan. 15. Bahwa dapat kami sampaikan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini khususnya Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1), dan Pasal 164 ayat (2) UU P2SK, tidak menghilangkan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh manfaat pensiun. 16. Bahwa dengan demikian, OJK berpendapat terkait dalil Para Pemohon dalam permohonan a quo yang mendalilkan adanya hak konstitusional Pemohon telah dirugikan/dilanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1), dan Pasal 164 ayat (2) UU P2SK, adalah tidak berdasar hukum sehingga tidak memenuhi ketentuan syarat kumulatif dari kerugian konstitusional warga negara atas suatu pasal undang-undang (vide Pasal 51 ayat (1) UU MK). 17. Berdasarkan seluruh uraian di atas, OJK berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materiil dalam perkara a quo sehingga sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). III. KETERANGAN OJK TERHADAP POKOK PERMOHONAN Sebelum OJK menyampaikan tanggapan terhadap norma materi yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, terlebih dahulu OJK akan menyampaikan tanggapan secara umum dengan menguraikan terlebih dahulu sebagai berikut: 142 1. Fungsi dan Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) a. OJK adalah lembaga negara independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor industri jasa keuangan (termasuk sektor dana pensiun) sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK). b. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UU OJK tersebut, OJK mempunyai fungsi yang antara lain: Pasal 5 Dalam rangka mencapai tujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Otoritas Jasa Keuangan berfungsi: a. menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan; b. memelihara Stabilitas Sistem Keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangannya; dan c. memberikan perlindungan terhadap Konsumen dan masyarakat. Terkait hal tersebut, OJK mempunyai fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan (dhi. termasuk sektor dana pensiun) dan mempunyai kepentingan untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. c. Bahwa dalam melaksanakan fungsi perlindungan konsumen, OJK mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan, pencegahan kerugian, serta pembelaan hukum bagi konsumen dan masyarakat (vide Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UU OJK). d. Bahwa pengaturan mengenai pelayanan, pencegahan, kerugian, serta pembelaan hukum bagi konsumen dan masyarakat diatur lebih lanjut melalui: 143 1) Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang terakhir kali diubah dengan Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 (selanjutnya disebut POJK Pelindungan Konsumen); dan 2) Peraturan OJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK Layanan Konsumen). e. Bahwa terkait dengan fungsi dan pengawasan OJK terhadap sektor dana pensiun, OJK memiliki kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 6 jo. Pasal 8 dan Pasal 9 UU OJK jo. Pasal 134 angka 24, Pasal 136, Pasal 172, Pasal 173, dan Pasal 174 UU P2SK. f. Bahwa sebelum berlakunya UU P2SK, di sektor dana pensiun berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU 11/1992). UU P2SK mencabut dan mengganti UU tersebut (vide Pasal 330 UU P2SK), serta diberlakukan pada tanggal 12 Januari 2023. Pasal 330 UU P2SK Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. g. Bahwa Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) merupakan ketentuan terkait dengan dana pensiun, dengan demikian OJK sebagai otoritas pengawas dana pensiun memiliki keterkaitan langsung dengan uji materiil dalam register nomor 152/PUU-XXIII/2024 di Mahkamah Konstitusi. 144 2. Latar Belakang dan Sejarah Dana Pensiun serta Pengaturannya Di Negara Lain a. Program pensiun sudah dikenal dari zaman Kekaisaran Romawi hingga negara bangsa modern, para penguasa telah menganggap penting untuk menyediakan pensiun bagi para pekerja yang melaksanakan kebijakan mereka. b. Secara umum, pensiun yang diberikan oleh pemberi kerja di Amerika Serikat (pensiun swasta dan sebagian besar pensiun publik untuk pegawai sipil) dianggap sebagai bentuk kompensasi yang relatif baru, yang diperkenalkan oleh para pemberi kerja pada akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Namun demikian, pensiun bagi personel militer yang cacat sudah ada sebelum penandatanganan Konstitusi Amerika Serikat. Dana pensiun di Amerika Serikat pertama didirikan pada paruh kedua abad ke-19. Dana ini awalnya mengasuransikan polisi, guru, dan pegawai negeri, sehingga memperkuat organisasi layanan publik. Selain sejumlah perusahaan pionir, khususnya perusahaan transportasi (mengikuti contoh yang ditetapkan oleh Swiss Federal Railways), bank dan perusahaan asuransi (yang ingin memastikan loyalitas staf) serta perusahaan besar di industri permesinan, hanya ada beberapa dana pensiun di sektor swasta sebelum tahun 1914. Perkembangan penyediaan dana pensiun meningkat pesat selama Perang Dunia Pertama, setelah Konfederasi memberikan pengecualian pajak kepada perusahaan atas kontribusi untuk 'skema kesejahteraan' mereka sendiri. Dampaknya, banyak perusahaan swasta mendirikan ratusan dana pensiun. Selain insentif pajak, pengusaha juga mendirikan dana pensiun untuk meningkatkan loyalitas staf dan menghindari ketegangan sosial yang meningkat seperti yang terlihat pada pemogokan umum tahun 1918. Cadangan dana tersebut juga digunakan untuk membiayai operasi perusahaan itu sendiri. Sejak tahun 1920-an, penyediaan dana pensiun juga mewakili pasar bagi perusahaan asuransi jiwa , 145 yang mengelola dana pensiun untuk perusahaan besar dalam bentuk skema asuransi kelompok kolektif. c. Di Amerika Serikat, dana pensiun dikelola berdasarkan hubungan kepercayaan (fiduciary). Menurut UU yang berlaku di Amerika Serikat, yaitu UU tentang Jaminan Pendapatan Bagi Pensiunan Karyawan Swasta tahun 1974 (Employee Retirement Income Security Act)/ERISA, pengelolaan dana pensiun harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, prinsip mengutamakan kepentingan dana pensiun dan peserta daripada kepentingan pribadi pengelola/pengurus dana pensiun. d. Jerman memiliki sistem bertingkat dengan Dana Publik Dominan atau 3 (tiga) pilar, yaitu: (1) Pilar 1: Pensiun Negara (Wajib) – Dikelola oleh Deutsche Rentenversicherung, dengan iuran dari pekerja & pemberi kerja, Pilar 2: Pensiun Perusahaan (Opsional) – Diberikan oleh perusahaan, bisa berupa defined benefit atau defined contribution, dan Pilar 3: Pensiun Pribadi (Sukarela) – Misalnya Riester-Rente dan Rürup-Rente, dengan insentif pajak dari negara. e. Hampir sama dengan pengaturan di Jerman, Inggris juga memiliki 3 (tiga) pilar sistem pensiun kerja, yaitu (1) State Pension: Pensiun dasar dari pemerintah berdasarkan kontribusi National Insurance, (2) Workplace Pension: Wajib bagi perusahaan untuk mendaftarkan karyawan ke skema pensiun, seperti auto-enrolment, dan (3) Private Pension: Seperti Self- Invested Personal Pension (SIPP). 3. Pengaturan Dana Pensiun di Indonesia a. Pengaturan Dana Pensiun di Indonesia diawali karena adanya tuntutan dari para buruh di beberapa perusahaan besar pada zaman penjajahan Belanda. Pada tahun 1939, para buruh yang menuntut perusahaan-perusahaan tersebut untuk memberikan pensiun dan jaminan hari tua untuk memperbaiki nasib para buruh. 146 Hal ini dimaksudkan agar buruh yang tidak bekerja lagi di masa tuanya mendapatkan kesinambungan penghasilan. b. Penyelenggaraan program pensiun pada awalnya dilakukan dengan membentuk cadangan pensiun (book reserve) atau ‘membebankannya pada biaya perusahaan (pay as you go)’. Dalam perkembangannya, perusahaan-perusahaan membentuk yayasan untuk menyelenggarakan program pensiun, yang terpisah dari kekayaan perusahaan pendiri. c. Sebelum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang sah yang mengatur bentuk lembaga Dana Pensiun, pengaturan pembentukan Dana Pensiun dilakukan melalui Arbeidersfondsen Ordonnantie (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 377) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1601 s bagian kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Melalui ketentuan Staatsblad ini, mekanisme pembentukan Dana Pensiun lazim digunakan dalam bentuk yayasan sebagai wadah untuk melakukan penyelenggaraan program pensiun. Sebagai contoh, untuk membedakan yayasan yang tidak menyelenggarakan program pensiun, digunakan istilah ‘Yayasan Pensiun’ atau ‘Yayasan Dana Pensiun’, misalnya Yayasan Dana Pensiun Bank Indonesia, Yayasan Dana Pensiun Pertamina. d. Kemudian Pemerintah RI menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU 11/1992) dikarenakan dorongan untuk memperkuat dasar hukum lembaga pengelolaan Dana Pensiun. Pengaturan yang sebelumnya dinilai kurang memadai disebabkan tidak adanya ketentuan yang mengatur hal- hal mendasar dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam penyelenggaraan program pensiun, serta mengenai pengelolaan, kepengurusan, pengawasan, dan sebagainya. Di samping itu, kelembagaan yayasan yang dalam praktek dipergunakan sebagai wadah untuk menyelenggarakan program pensiun, mengandung pula berbagai kelemahan. e. Berdasarkan UU 11/1992, Dana Pensiun diakui berbentuk badan hukum yang bertujuan untuk mengelola dan menjalankan program 147 yang menjanjikan manfaat pensiun (vide Pasal 1 angka 1 UU Dana Pensiun). Pengakuan negara ini bertujuan untuk menjadikan dana pensiun bebas dari praktik-praktik yang merugikan peserta dan memberi kepastian hukum penyelenggaraan program pensiun. Adapun beberapa hal pokok yang diatur dalam UU 11/1992 antara lain: ● perbedaan jenis dana pensiun: Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) (vide Pasal 2 UU 11/1992); ● batasan siapa yang berhak menjadi peserta dana pensiun: UU 11/1992 memberikan batasan siapa yang berhak menjadi peserta DPPK, yaitu karyawan yang berusia sekurang- kurangnya 18 tahun atau telah menikah dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun (vide Pasal 19 UU 11/1992). Ketentuan ini dapat diartikan bahwa kepesertaan dalam DPPK adalah sukarela (prinsip kesukarelaan) dimana di samping hak tersebut, karyawan juga tetap dilindungi haknya untuk tidak menjadi peserta dana pensiun, khususnya apabila karyawan harus membayar iuran. Dalam suatu dana pensiun yang karyawannya diwajibkan membayar iuran, kepesertaan karyawan harus bersifat aktif dalam arti karyawan yang menjadi peserta harus menyatakan kesediaannya untuk dipotong upah/gajinya setiap bulan (vide Penjelasan Pasal 19 UU 11/1992) (Ibid hal 22) Prinsip kesukarelaan ini ditegaskan kembali dalam UU P2SK yang mengatur: Paragraf 5 Kepesertaan Dana Pensiun Pasal 145 (1) Setiap karyawan pada Pemberi Kerja berhak menjadi Peserta Dana Pensiun Pemberi Keda apabila telah memenuhi syarat kepesertaan dalam Peraturan Dana Pensiun. (2) Dalam hal Dana Pensiun Pemberi Kerja menetapkan adanya iuran Peserta, karyawan berhak untuk tidak menjadi Peserta. 148 (3) Dalam hal karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan menjadi Peserta, karyawan harus menyatakan kesediaannya untuk dipotong upah atau gajinya setiap bulan. Kepesertaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan terbuka bagi perorangan, baik karyawan pemberi kerja maupun pekerja mandiri (Ibid hal 22) (vide Pasal 42 UU Dana Pensiun, sebagaimana telah diubah dan diatur sama oleh Pasal 145 ayat (4) UU P2SK). ● Dana Pensiun harus dikelola secara transparan: Alasan utama dana pensiun harus dikelola secara transparan karena dana pensiun memperoleh fasilitas atau keringanan pajak dari pemerintah serta untuk memastikan bahwa kekayaan dana pensiun dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri sehingga dapat terhindar dari benturan kepentingan antara pengelola dana pensiun yang notabene sebagai kepanjangan tangan pendiri dengan kepentingan peserta atau pihak lain yang berhak atas manfaat pensiun (vide Pasal 49 UU 11/1992 sebagaimana diubah dan diatur sama oleh Pasal 171 UU P2SK). ● Larangan penggunaan hak pensiun sebagai jaminan atas pinjaman atau hutang: Larangan ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan kesinambungan serta memastikan dana tersebut berfungsi secara optimal sebagai penghasilan peserta pada saat memasuki masa pensiun. (vide Pasal 20 UU 11/1992 sebagaimana diubah dan diatur sama oleh Pasal 156 UU P2SK); ● Dana pensiun wajib menyusun dan menyampaikan laporan- laporan antara lain laporan keuangan yang diaudit, laporan investasi yang diaudit, laporan berkala, laporan teknis penyelenggaraan dana pensiun yang disusun pengurus dan laporan aktuaris (vide Pasal 52 UU 11/1992 sebagaimana diubah dengan Pasal 181 UU P2SK jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja). 149 ● Dana Pensiun tidak boleh menyelenggarakan program di luar program pensiun kecuali secara tegas diatur oleh undang- undang: Pembatasan ini ditujukan agar kekayaan dana pensiun terlindungi dari pembayaran-pembayaran di luar tujuan utamanya yang dapat mengganggu kecukupan dana dalam jangka panjang untuk membayar manfaat pensiun peserta. (ibid hal 24). Sebelum UU 11/1992, Yayasan Dana Pensiun dapat menjalankan berbagai macam program di luar program pensiun seperti program beasiswa, pinjaman kepada peserta pensiun, dan program sosial yang lain. ● Dana Pensiun harus dikelola oleh tenaga yang berpengalaman, tekun, dan dapat dipercaya serta adanya prinsip diversifikasi investasi kekayaan dana pensiun. Untuk itu, diperlukan dokumen hukum yang menjadi dasar atau landasan dari hubungan kepercayaan tersebut, yaitu Peraturan Dana Pensiun dan arahan investasi. f. Beberapa peraturan pelaksana (turunan) dari UU 11/1992 yang secara khusus terkait dengan DPPK adalah: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (PP 76/1992), (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.06/2002 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja (KMK 510/2002) dan perubahannya, serta (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun. Peraturan-peraturan ini kesemuanya dikeluarkan dan dibuat untuk memberikan jaminan terpeliharanya kesinambungan penghasilan Peserta/Pekerja pada saat pensiun atau Pihak Yang Berhak menerima Manfaat Pensiun apabila Peserta/Pekerja meninggal dunia. Hal ini menunjukkan memang pembentuk kebijakan sengaja membentuk ketentuan yang disesuaikan dengan rancangan produk Dana Pensiun yang memang bertujuan memberikan pendapatan reguler pada saat masa purna bakti. g. Selanjutnya, UU 11/1992 kemudian disempurnakan kembali melalui Pasal 133 s.d Pasal Pasal 200 UU P2SK yang memberikan warna 150 terhadap penyusunan peta jalan Pengembangan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028. Harmonisasi penyelenggaraan program pensiun di Indonesia merupakan langkah penting dalam memastikan keamanan finansial bagi para pekerja saat memasuki dana pensiun h. Peraturan turunan dari UU P2SK yang khusus mengatur Dana Pensiun adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun (POJK 27/2023). i. Salah satu poin yang penting di dalam UU P2SK dan POJK 27/2023 adalah pembatasan investasi Dana Pensiun yang diarahkan dan antara lain deposito, surat berharga, saham, obligasi, reksa dana, MTN, efek beragun aset, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia, REPO, penyertaan langsung di Indonesia, tanah dan/atau bangunan di Indonesia, obligasi daerah, dan/atau dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif (vide Pasal 150 POJK 27/2023). f. Bahwa sebagaimana Pasal 134 UU P2SK, Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Selain manfaat pensiun, Dana Pensiun dapat menyelenggarakan manfaat lain sebagai manfaat tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan di bidang Dana Pensiun. g. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Pasal 135 UU P2SK, Dana Pensiun memiliki status sebagai badan hukum dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam UU P2SK. Selanjutnya, setiap orang yang menjalankan Program Pensiun wajib memperoleh pengesahan sebagai Dana Pensiun dari OJK, kecuali Program Pensiun yang didasarkan pada undang-undang tersendiri (vide Pasal 136 UU P2SK). h. Berdasarkan Pasal 137 UU PPSK, ruang lingkup usaha Dana Pensiun terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). DPPK 151 hanya dapat dibentuk oleh pemberi kerja sedangkan DPLK hanya dapat dibentuk oleh badan hukum yang telah memiliki izin usaha dari OJK sebagai bank umum, bank umum syariah, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, manajer investasi, manajer investasi syariah, atau lembaga lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) setelah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan. i. Bahwa pengaturan Dana Pensiun diatur secara ketat untuk melindungi hak peserta dan mencegah penyalahgunaan, termasuk larangan bagi Dana Pensiun untuk dipinjam dananya karena dapat mengganggu tujuan utama Dana Pensiun itu sendiri yaitu menyediakan pendapatan yang stabil di masa pensiun. 4. Tujuan atas Penyelenggaraan Dana Pensiun a. Menurut Dr. Ronald Saija, S.H., M.H., Dana Pensiun adalah salah satu upaya yang bertujuan mempertahankan kesejahteraan seorang pegawai setelah ia telah pensiun dimana dengan adanya Dana Pensiun, pada saat seorang masih produktif, di mana ia mendapatkan ketenangan karena adanya jaminan kesinambungan pendapatan setelah pensiun. b. Secara konvensional, sistem dana pensiun telah dioperasikan atas dasar "Pay as You Go (PAYG)", yang berarti bahwa kita membayar iuran pensiun setiap bulan dan dapat menikmati iuran di masa mendatang setelah pensiun. Sistem ini telah berlanjut dalam 4 (empat) dekade terakhir karena para pekerja merasakan manfaat dana pensiun pada orang lanjut usia (Pecchenino dan Pollard, 2005). c. Perencanaan dana pensiun penting untuk masa depan. Moorthy et al. (2012) mendefinisikan perencanaan dana pensiun sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu untuk mencapai tujuan hidup di masa depan dengan mempersiapkan dan menyisihkan sebagian uang yang dimilikinya. Individu yang tidak mempersiapkan rencana pensiun sejak awal, mungkin tidak dapat mencapai tujuan pensiun yang diharapkan, dan mereka masih membutuhkan pekerjaan meskipun mereka telah 152 memasuki masa pensiun untuk terus memperoleh penghasilan (Asokumard Jais, 2018). d. Bahwa sebelum dibentuknya UU P2SK, UU 11/1992 tentang Dana Pensiun merupakan landasan hukum pembentukan Dana Pensiun. Walaupun UU 11/1992 telah dicabut dan diganti oleh UU P2SK, OJK memandang bahwa beberapa penjelasan dalam UU 11/1992 sangat relevan untuk dapat memberi penjelasan mengenai latar belakang adanya pengaturan Dana Pensiun di suatu undang-undang. e. Bahwa dalam bagian Penjelasan Umum UU 11/1992 tentang Dana Pensiun telah dijelaskan bahwa program pensiun merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara tegas UU 11/1992 menyatakan bahwa program pensiun merupakan upaya untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan kewajiban konstitusional yang harus dilakukan secara berencana, bertahap dan berkesinambungan. f. Bahwa selanjutnya dalam penjelasan umum UU 11/1992 diuraikan bahwa sistem pendanaan suatu program pensiun memungkinkan terbentuknya akumulasi dana, yang dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan penghasilan peserta program pada hari tua. Keyakinan akan adanya kesinambungan penghasilan menimbulkan ketenteraman kerja, sehingga akan meningkatkan motivasi kerja karyawan yang merupakan iklim yang kondusif bagi peningkatan produktivitas. Dalam dimensi yang lebih luas, akumulasi dana yang terhimpun dari penyelenggaraan program pensiun merupakan salah satu sumber dana yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan nasional yang berlandaskan kemampuan sendiri. Hal ini sejalan dengan salah satu arah dan kebijaksanaan pembangunan jangka panjang, yakni peningkatan dan pengembangan sumber-sumber dana Pembangunan yang berasal dari dalam negeri secara optimal, baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat. 153 g. Bahwa di dalam UU 11/1992, penyelenggaraan program pensiun di Indonesia mengandung asas-asas pokok, yaitu: 1) Asas keterpisahan kekayaan Dana Pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Asas ini didukung oleh adanya badan hukum tersendiri bagi Dana Pensiun, dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan Undang-undang. Berdasarkan asas ini kekayaan Dana Pensiun yang terutama bersumber dari iuran, terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya. 2) Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Dengan asas ini penyelenggaraan program pensiun, baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri, haruslah dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri, sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Dengan demikian berdasarkan Undang-undang ini pembentukan cadangan dalam perusahaan guna membiayai pembayaran manfaat pensiun karyawan tidak diperkenankan. 3) Asas pembinaan dan pengawasan. Sesuai dengan tujuannya, harus dihindarkan penggunaan kekayaan Dana Pensiun dari kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana, yaitu untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Dalam pelaksanaannya, pembinaan dan pengawasan meliputi antara lain sistem pendanaan, dan pengawasan atas investasi kekayaan Dana Pensiun. 4) Asas penundaan manfaat. Penghimpunan dana dalam penyelenggaraan program pensiun dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun, agar kesinambungan penghasilannya terpelihara. Sejalan dengan itu berlaku asas penundaan manfaat, yang mengharuskan bahwa pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun, yang pembayarannya dilakukan secara berkala. 5) Asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk Dana Pensiun. Berdasarkan asas ini keputusan membentuk Dana 154 Pensiun merupakan prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya, yang membawa konsekuensi pendanaan. Dengan demikian prakarsa tersebut harus didasarkan pada kemampuan keuangan pemberi kerja. Hal pokok yang harus selalu menjadi perhatian utama adalah bahwa keputusan untuk menjanjikan manfaat pensiun merupakan suatu komitmen yang membawa konsekuensi pembiayaan, bahkan sampai pada saat Dana Pensiun terpaksa dibubarkan. h. Bahwa OJK berpandangan bahwa program pensiun sebagaimana diatur dalam UU P2SK jo. UU 11/1992 merupakan upaya negara untuk mewujudkan amanat alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, …”. i. Bahwa kegiatan perusahaan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam UU pada dasarnya merupakan upaya bersama antara pemberi kerja dan karyawan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perusahaan sekaligus kesejahteraan karyawannya. j. Bahwa sebagaimana Pasal 133 UU P2SK, pengaturan terkait penyelenggaraan Dana Pensiun diperlukan dalam rangka: 1) Memperbaiki sistem pensiun di Indonesia guna meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan masyarakat di hari tua; 2) Meningkatkan produktivitas dunia usaha; 3) meningkatkan kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan program pensiun; dan 4) mempercepat akumulasi dana jangka panjang. Pasal 133 UU P2SK Dalam rangka memperbaiki sistem pensiun di Indonesia guna meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan masyarakat di hari tua, meningkatkan produktivitas dunia usaha, meningkatkan kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan program pensiun, dan mempercepat akumulasi dana jangka panjang, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai penyelenggaraan program pensiun. 155 k. Bahwa lebih lanjut, Dana Pensiun bertujuan untuk menjaga kesinambungan penghasilan di masa pensiun ketika karyawan telah memasuki usia tidak produktif. Hal sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 133 UU P2SK dimaksud. Oleh karena itu, apabila prinsip ini diabaikan dan Dana Pensiun diambil sekaligus, maka tujuan utama adanya Dana Pensiun tersebut tidak tercapai. l. Bahwa adapun filosofi dasar dari pemberian manfaat pensiun secara berkala adalah untuk menjamin kesinambungan pendapatan bagi peserta setelah mereka berhenti bekerja atau memasuki usia pensiun. Pembayaran secara berkala bertujuan agar peserta tetap memiliki penghasilan di masa pensiun, sehingga terhindar dari risiko kehabisan dana di usia lanjut. m. Bahwa lebih lanjut, Dana Pensiun berfungsi sebagai sumber pendanaan jangka panjang yang dapat berkontribusi terhadap pembangunan nasional, sekaligus mengurangi beban negara dan mencegah ketergantungan pada keluarga serta pemerintah di masa tua. n. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. o. Bahwa dengan demikian, tujuan utama dari Dana Pensiun adalah menjamin keamanan dan kesinambungan Dana Pensiun guna memastikan kesejahteraan peserta setelah mereka tidak lagi aktif bekerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, Dana Pensiun diinvestasikan pada instrumen keuangan yang berorientasi pada jangka panjang, guna menjaga stabilitas dan ketersediaan dana saat dibutuhkan di masa pensiun. 5. Prinsip-Prinsip Dana Pensiun a. Bahwa sebagaimana Pasal 143 jo. Pasal 169 ayat (4) UU P2SK, Dana Pensiun wajib menerapkan prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik 156 dan manajemen risiko yang efektif dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (2) UU P2SK, aset dan liabilitas Program Pensiun juga wajib dikelola dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik dengan minimal menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. c. Bahwa pengelolaan aset dan liabilitas Program Pensiun dimaksud bertujuan untuk memberikan manfaat yang optimal bagi pemangku kepentingan khususnya Peserta dan/atau Pihak yang Berhak memperoleh Manfaat Pensiun (vide Pasal 190 ayat (3) UU P2SK). d. Bahwa lebih lanjut, hal ini sebagaimana ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka 25 POJK 35/2024 yaitu pada pokoknya untuk pencapaian tujuan pengelolaan Dana Pensiun dilakukan dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 55 POJK 35/2024 dimana Dana Pensiun wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun dan manajemen risiko yang efektif dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. e. Dalam pengelolaan Dana Pensiun, diterapkan prinsip Asset Liability Management Approach (ALMA), yaitu penempatan aset (placement) dilakukan pada instrumen dengan jangka waktu jatuh tempo yang panjang untuk menyesuaikan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun di masa depan. Penerapan konsep ALMA bukan merupakan tujuan utama dari Dana Pensiun, melainkan suatu pendekatan strategis dalam menjaga keseimbangan antara aset dan kewajiban Dana Pensiun. f. Prinsip yang berlaku adalah bahwa iuran yang disetorkan oleh peserta merupakan aset Dana Pensiun. Dalam konteks Dana Pensiun, penggunaan dana yang berasal dari iuran pemberi kerja maupun karyawan tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Dana Pensiun. g. Peserta memiliki hak atas iuran yang disetorkan dan manfaat pensiun yang diperoleh dari iuran tersebut. Namun, akses terhadap dana 157 tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan terkait waktu dan mekanisme pencairan manfaat pensiun. h. Dengan demikian, mengaitkan iuran dana pensiun semata-mata terkait dengan kebebasan untuk menggunakan barang hak milik sendiri sebagaimana Pasal 570 KUHPerdata, adalag tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun. i. Bahwa lebih lanjut, dalam implementasi program Dana Pensiun, terdapat tiga bentuk pembatasan terhadap hak kepemilikan peserta, yaitu: - Tidak Dapat Dicairkan Sewaktu-waktu, Dana Pensiun hanya dapat diklaim oleh peserta ketika memenuhi syarat tertentu, seperti mencapai usia pensiun. Terdapat pengecualian khusus, seperti pencairan lebih awal apabila peserta meninggal dunia atau jika akumulasi manfaat tidak mencapai nilai tertentu. Namun, secara umum, pencairan dana tidak diperbolehkan secara bebas sebelum waktunya. - Hak atas Dana Pensiun tidak dapat diwariskan secara bebas. Manfaat pensiun hanya dapat diberikan kepada ahli waris yang sah, yaitu pasangan atau anak peserta. - Aset yang dimiliki peserta di Dana Pensiun tidak dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan untuk memperoleh pinjaman. j. Tujuan bahwa pencairan manfaat Dana Pensiun secara berkala dan tidak sekaligus dalam satu waktu adalah untuk menjamin keamanan dan keberlanjutan Dana Pensiun untuk digunakan setelah peserta tidak lagi bekerja. Lebih lanjut, untuk mencegah risiko mismatch antara aset yang diinvestasikan dan kewajiban pembayaran manfaat dan menjaga stabilitas institusi Dana Pensiun agar tidak terganggu oleh permintaan pencairan secara tiba-tiba. k. Bahwa Dana Pensiun tidak memiliki modal secara langsung. Semua aset yang dikelola oleh Dana Pensiun merupakan milik peserta dan dikelola untuk kepentingan peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsep pengelolaan ini serupa dengan prinsip trustee, di 158 mana Dana Pensiun bertindak sebagai pihak yang mengelola aset peserta secara bertanggung jawab. 6. Urgensi Dana Pensiun dan Dampak Dana Pensiun kepada Sektor Jasa Keuangan Lainnya a. Bahwa dapat kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yaitu pertumbuhan Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP) mengalami kenaikan sebesar 0,16% pada tahun 2024 atau rata-rata setara 3,29% per tahun (dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2024), pertumbuhan Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK PPIP) sebesar 4,49% atau setara 8,26% per tahun, pertumbuhan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebesar 5,41% atau setara 11,35% per tahun dan secara keseluruhan pertumbuhan Aset Neto Dana Pensiun sebesar 2,69% atau setara 6,46% per tahun. (satuan dalam miliar Rupiah) b. Bahwa selanjutnya, dapat kami sampaikan pula terkait jumlah peserta Dana Pensiun selama 3 (tiga) tahun terakhir (dalam satuan jiwa perorangan), sebagai berikut: No. Uraian 2022 2023 2024 1 Peserta Aktif DPPK 649.244 635.560 608.207 159 2 Peserta Pasif DPPK 612.886 630.408 623.174 - Pensiunan 407.235 426.899 422.522 - Janda/Duda 161.794 164.586 164.256 - Anak 3.334 3.250 3.152 - Karyawan MP Tunda 40.523 35.673 33.244 3 Peserta DPPK 1.262.130 1.265.968 1.231.381 4 Peserta Aktif DPLK 3.521.301 3.748.932 3.926.186 - Peserta Mandiri 945.232 1.081.498 1.092.700 - Peserta Kelompok 2.576.069 2.667.434 2.833.486 5 Peserta Pasif DPLK (Pensiun Ditunda) 125.275 123.172 132.994 6 Peserta DPLK 3.646.576 3.872.104 4.059.180 Jumlah Peserta Dana Pensiun 4.908.706 5.138.072 5.290.561 c. Bahwa pada tahun 2024, investasi pada sektor Dana Pensiun ditempatkan pada Sertifikat Berharga Negara sebanyak 37%, Deposito sebanyak 24%, Saham sebanyak 7%, Obligasi sebanyak 17%, Reksadana sebanyak 11 %, dan Properti sebanyak 4%. d. Bahwa pada negara lain, pembayaran manfaat Dana Pensiun juga dilakukan secara bulanan, bertujuan adanya regular income yang didapatkan oleh seseorang yang telah pensiun. e. Bahwa lebih lanjut, di beberapa negara, seperti Inggris, manfaat Dana Pensiun umumnya dibayarkan secara bulanan untuk mencegah lansia 160 menjadi beban negara. Namun, terdapat pengecualian di mana pembayaran manfaat secara sekaligus diizinkan untuk akumulasi dana yang berada di bawah ambang batas tertentu atau dalam situasi khusus f. Bahwa rumus penentuan manfaat bulanan dan sekaligus dimungkinkan untuk dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun, penentuan besaran dalam rumus didasarkan oleh standar hidup dan kondisi ekonomi, dan besaran ini dianggap masih relevan oleh asosiasi Dana Pensiun di Indonesia. g. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perizinan Dan Kelembagaan Dana Pensiun (POJK 35/2024), diatur mengenai Tata Kelola yang Baik bagi Dana Pensiun yang salah satunya mewajibkan transparansi laporan keuangan Dana Pensiun kepada peserta sebagai bentuk akuntabilitas. h. Bahwa setiap tahunnya, keberadaan Dana Pensiun diakui sebagai salah satu lembaga keuangan yang secara aktif melakukan investasi, baik di pasar uang, pasar modal, maupun investasi lain seperti properti sehingga hal ini menegaskan bahwa dana yang dikelola Dana Pensiun telah turut berperan penting sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan ekonomi nasional yang potensial. i. Bahwa sebagai pembanding di sektor jasa keuangan lainnya, yaitu pada sektor perbankan, tanggung jawab atas keberlanjutan (sustainability) menjadi tanggung jawab pemilik. j. Bahwa lebih lanjut, terdapat perbedaan karakteristik Lembaga Jasa Keuangan (LJK), sehingga manfaat dan tujuan dari produk di industri Dana Pensiun tidak dapat disamakan dengan produk di industri lain, seperti pada sektor perbankan. k. Bahwa selanjutnya, dapat kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi, apabila permohonan dikabulkan, hal tersebut dapat berdampak signifikan karena bertentangan dengan filosofi utama Dana Pensiun dimana Dana Pensiun bukanlah tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu, melainkan merupakan manfaat jangka panjang yang dibayarkan secara berkala untuk memastikan 161 kesinambungan penghidupan di hari tua serta memberikan perlindungan bagi peserta dan keluarganya. l. Bahwa pembubaran Dana Pensiun dapat mengganggu stabilitas sistem perekonomian, karena tanpa adanya Dana Pensiun, kesejahteraan masyarakat di masa pensiun akan terancam. Jika masyarakat tidak memiliki perlindungan keuangan di masa pensiun, tanggung jawab tersebut pada akhirnya akan beralih kepada pemerintah. Hal ini justru berpotensi membebani keuangan negara, terutama jika banyak individu yang tidak memiliki jaminan hari tua sehingga kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan dapat menurun. m. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) UU P2SK bahwa pengelolaan Dana Pensiun dilakukan di bawah pengawasan OJK. Oleh karena itu, perlu adanya itikad baik untuk patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang semata-mata bertujuan utama untuk melindungi kepentingan peserta sebagai beneficiary owner. n. Bahwa lebih lanjut, apabila seorang karyawan tidak ikut serta dalam program Dana Pensiun, maka yang bersangkutan tidak berhak menerima manfaat dari program tersebut. o. Bahwa selanjutnya terkait kepemilikan, berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), prinsip kepemilikan memiliki batasan hukum. Seseorang tidak dapat memiliki atau menggunakan suatu manfaat secara mutlak tanpa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. p. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 570 KUHPerdata, penggunaan hak milik harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh melanggar ketentuan yang ada. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bahwa meskipun Dana Pensiun berasal dari iuran peserta, hak atas manfaatnya tetap harus dijalankan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun dan regulasi yang mengatur Dana Pensiun. q. Bahwa dapat kami sampaikan yaitu dalam kondisi tertentu, seperti sakit kritis atau keadaan darurat lainnya, terdapat kemungkinan bahwa manfaat pensiun dapat dicairkan sekaligus. Namun, dapat ditegaskan 162 bahwa pencairan secara penuh dan sekaligus memiliki konsekuensi bahwa peserta kehilangan penghasilan rutin dari Dana Pensiun yang seharusnya memberikan perlindungan jangka panjang. Lebih lanjut, penarikan dalam jumlah besar dapat menyebabkan penurunan likuiditas dan mengganggu stabilitas pengelolaan aset Dana Pensiun secara keseluruhan. r. Bahwa pada dasarnya, Dana Pensiun dibentuk oleh pendiri, dan selama Dana Pensiun masih berjalan, kekayaan Dana Pensiun berada di bawah pengelolaan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan Peraturan Dana Pensiun. s. Bahwa apabila terjadi likuidasi, seluruh kekayaan Dana Pensiun akan menjadi milik peserta, sesuai dengan hak kepesertaan yang telah diatur. t. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas pentingnya peranan Dana Pensiun dalam menutup kesenjangan perlindungan dan meningkatkan keamanan finansial bagi peserta serta kontribusi penting Dana Pensiun terhadap investasi jangka panjang yang mendukung pengembangan pasar modal dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. u. Bahwa terlebih lagi, hal ini telah sejalan dengan kesepakatan forum internasional dalam peningkatan kolaborasi antarnegara serta sejumlah rekomendasi praktis untuk meningkatkan sistem dana pensiun secara global sebagaimana dalam Global Forum On Private Pensions 2024, forum internasional yang diselenggarakan OJK bersama Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Organisasi Pengawas Dana Pensiun Dunia atau International Organisation of Pension Supervisors (IOPS) pada November 2024. v. Bahwa dalam forum dimaksud dihadiri lebih dari 150 peserta dari 42 negara untuk mendiskusikan integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam strategi dana pensiun sebagai langkah menghadapi tantangan global sambil menjaga imbal hasil jangka panjang; dan pemanfaatan digitalisasi untuk memperluas inklusi keuangan dan cakupan dana pensiun, terutama di sektor informal. 163 w. Bahwa selain itu, pengawasan terhadap Dana Pensiun selama ini senantiasa telah dilakukan oleh OJK sehingga dalam forum dimaksud diumumkan bahwa OJK sebagai anggota Komite Eksekutif Organisasi Dana Pensiun Dunia atau International Organisation of Pension Supervisors (IOPS). x. IOPS adalah organisasi internasional yang didirikan pada 2004, yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan dana pensiun di seluruh dunia. IOPS dibentuk atas inisiatif dari Organisation for Economic Co- operation and Development (OECD) dan International Network of Pension Regulators and Supervisors (INPRS). Saat ini, IOPS memiliki 92 anggota dan observers yang mewakili badan pengawas dari 82 negara dan wilayah di seluruh dunia. y. Bahwa keberhasilan OJK terpilih sebagai anggota Komite Eksekutif IOPS untuk periode 2025-2026 ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk lebih aktif berperan dalam perkembangan kebijakan dana pensiun global dalam hal mengembangkan industri dana pensiun yang lebih baik. z. Bahwa OJK, sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan, memiliki kewenangan langsung dalam mengatur dan mengawasi Dana Pensiun termasuk penerapan Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1), dan Pasal 164 ayat (1) UU P2SK dan memastikan industri dana pensiun beroperasi sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku serta melindungi kepentingan peserta dana pensiun. aa. OJK dapat secara independen dan all out mempertahankan kepentingan serta tujuan pembatasan persentase 20% pembayaran pertama kali secara sekaligus dari Manfaat Pensiun Dana Pensiun. bb. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi menerima Permohonan dengan mengubah persentase pembayaran Manfaat Pensiun dan/atau sesuai dengan petitum Para Pemohon yang menyatakan agar ada ‘”persetujuan terlebih dahulu dari Peserta, Janda/Duda, atau anak” maka berpotensi menimbulkan dampak negatif pada industri jasa keuangan mengingat cukup banyak Dana Pensiun menginvestasikan dananya di Pasar Modal dan/atau instrumen keuangan lainnya. 164 7. Batasan Penarikan Manfaat Pensiun Merupakan Kebijakan Yang Saat Ini Sudah Tepat a. Bahwa pembayaran manfaat pensiun pertama kali yang dibatasi hanya maksimal sebesar 20% secara lumpsum (tunai sekaligus) dari total manfaat pensiun adalah kebijakan yang berlaku pada program dana pensiun. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat 2 UU P2SK yaitu Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 2O% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun. Adapun persentase tersebut merupakan perhitungan yang saat ini dianggap paling optimal yang sesuai dengan kondisi Dana Pensiun di Indonesia untuk dapat memberikan penarikan lumpsum dari peserta dengan tetap memperhatikan jumlah yang memadai untuk penarikan berkala masa pensiun dari para peserta Dana Pensiun. b. Bahwa tujuan pembatasan penarikan manfaat pensiun secara sekaligus didasarkan atas beberapa pertimbangan sebagai berikut: 1) Risiko Kesejahteraan Individu dan Keberlanjutan Penghasilan di Masa Tua Manfaat Pensiun memberikan penghasilan berkala di masa tua dan memastikan keberlanjutan setelah memasuki masa pensiun. Penarikan sekaligus berisiko membuat pensiunan kehabisan dana akibat pengelolaan yang buruk, inflasi, atau biaya tak terduga. 2) Menjaga Stabilitas Ekonomi Dana pensiun biasanya diinvestasikan dalam aset jangka panjang seperti infrastruktur atau obligasi pemerintah. Penarikan massal memaksa lembaga pengelola dana pensiun menjual aset secara prematur sehingga akan mengganggu likuiditas pasar keuangan. Penarikan sekaligus juga mengurangi ketersediaan modal untuk investasi produktif. 3) Perlindungan Sosial Untuk memastikan adanya penghasilan berkala, pembatasan penarikan sekaligus membantu mencegah pensiunan jatuh ke dalam kemiskinan setelah pensiun. Jika pensiunan kehabisan dana, mereka akan bergantung pada bantuan sosial dari 165 Pemerintah (misalnya program bansos lansia) yang akan meningkatkan beban fiskal pemerintah. Contoh: Di Filipina, 40% pensiunan yang mengambil lump sum hidup di bawah garis kemiskinan (ADB, 2021). 4) Insentif Pajak Pemerintah memberikan insentif pajak untuk tabungan pensiun dengan syarat dana digunakan sesuai tujuan (penghasilan berkala). Penarikan sekaligus sering dikenai pajak tinggi atau denda untuk mencegah penyalahgunaan. 5) Perlindungan Konsumen Rendahnya Literasi Keuangan untuk mengelola dana besar. Tidak semua pensiunan memiliki pemahaman yang memadai tentang pengelolaan investasi dan keuangan. Di Indonesia, hanya 38% populasi yang melek keuangan dasar (OJK, 2022). Kebijakan pembatasan tersebut justru bertujuan untuk melindungi mereka dari keputusan finansial yang merugikan. 6) Stabilitas Sistem Pensiun Penarikan sekaligus dalam skala besar dapat mengancam kemampuan solvabilitas dana pensiun untuk memenuhi kewajiban kepada semua peserta, baik generasi sekarang maupun masa depan. Contoh: Di Chile, penarikan dana pensiun selama pandemi COVID-19 (2020) menyebabkan penurunan likuiditas dana pensiun sebesar 15% (Mesa-Lago, 2021). 7) Kerangka Hukum dan Regulasi terkait Pemanfaatan Produk Anuitas. Produk anuitas digunakan sebagai bagian dari perencanaan pensiun karena memberikan pendapatan terjamin seumur hidup, membantu peserta dana pensiun untuk memperoleh pendapatan bulanan yang stabil setelah pensiun. Banyak negara (misalnya Jerman dan Belanda) mewajibkan dana pensiun dikonversi menjadi anuitas bulanan melalui undang-undang dengan tujuan untuk menjamin pendapatan seumur hidup. c. Bahwa kebijakan membatasi penarikan dana pensiun secara sekaligus bertujuan untuk menyeimbangkan kebebasan individu dengan kepentingan kolektif, seperti memastikan kesinambungan penghasilan dan jaminan kesejahteraan bagi peserta setelah memasuki masa 166 pensiun, menjaga stabilitas sistem pensiun dan ekonomi, serta mencegah beban tambahan pada anggaran pemerintah. IV. TANGGAPAN ATAS DALIL-DALIL PARA PEMOHON DALAM PERMOHONAN Perkenankan OJK menyampaikan pandangan atas dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan uji materiil a quo sebagaimana diuraikan dibawah ini. a. Menurut Para Pemohon, Pasal 161 ayat (2) UU P2SK tidak memberikan pilihan padahal Manfaat Pensiun merupakan hak milik pribadi Para Pemohon. Bahwa frasa “harus dilakukan secara berkala” berarti tidak memberikan pilihan, padahal sesuatu yang diharuskan itu adalah hak milik pribadi Para Pemohon, yaitu Manfaat Pensiun yang berasal dari iuran pemberi kerja melalui pemotongan gaji setiap bulannya yang ditempatkan pada rekening Para Pemohon. Kata “harus” adalah bentuk pemaksaan yang dapat dimaknai sebagai kesewenang-wenangan oleh para pembuat UU sehingga mengambil alih hak milik pribadi Para Pemohon, yaitu manfaat pensiun yang dilindungi oleh konstitusi (bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Menurut Teori Hak, Kewajiban dan Hak ibarat dua sisi uang logam (Bertens, 2000). Adanya kewajiban menimbulkan hak. Dengan demikian, Para Pemohon yang telah melaksanakan kewajiban membayar iuran pensiun selama puluhan tahun bekerja sepantasnya mendapatkan manfaat pensiun yang menjadi haknya. b. OJK tidak sependapat dengan dalil para pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1) Bahwa dapat kami sampaikan, Hak Milik diatur dalam Pasal 570 KUHPerdata yang bersifat absolut dan materiil. Adapun penguasaan atas benda secara langsung dan diberikan kebebasan untuk digunakan atau dipindahkan serta tidak dibatasi oleh perjanjian kecuali terkait dengan hukum publik. 2) Bahwa adapun hak peserta Dana Pensiun bersifat personal dan kontraktual serta immateriil. Adapun penguasaan tidak langsung atas dana dan tidak bebas digunakan atau dipindahkan dikarenakan hal 167 tersebut tergantung dengan ketentuan Dana Pensiun serta dibatasi oleh perjanjian sesuai Peraturan Dana Pensiun dan regulasi dari OJK. 3) Bahwa dengan demikian, hak peserta Dana Pensiun bukanlah hak milik dalam arti Pasal 570 KUHPerdata, melainkan hak personal yang bersumber dari perjanjian (Peraturan Dana Pensiun). Sifatnya tidak absolut, melainkan bersyarat dan terbatas serta tergantung pada undang-undang tentang Dana Pensiun, peraturan OJK, dan peraturan Dana Pensiun. c. Terkait dengan Pasal 163 ayat (1) UU P2SK, Para Pemohon mendalilkan bahwa berkenaan dengan kewajiban Peserta, Janda/Duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah patut dicermati terkait risiko utama dari program pensiun. Apabila Para Pemohon mengikuti ketentuan pada Pasal tersebut maka semua risiko yang inheren dengan kepemilikan anuitas menjadi tanggung jawab Para Pemohon sebagaimana diatur pada Pasal 56 ayat (4) huruf b jo. Pasal 70 ayat (4) huruf b POJK Nomor 27 Tahun 2023 yang menyatakan “risiko atas pengembangan akumulasi iuran merupakan tanggung jawab dari Peserta, Janda/Duda, atau anak” Para Pemohon merasa khawatir terkait risiko pembelian anuitas tersebut mengingat permasalahan pada beberapa Perusahaan asuransi, contoh: kasus AJBB 1912, Jiwasraya, dan Asabri. Dengan tidak adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum kepada Peserta, Janda/Duda, atau anak terkait risiko anuitas ini maka bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. d. OJK tidak sependapat dengan dalil para pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1) Bahwa terdapat 2 (dua) jenis yaitu anuitas seumur hidup dimana pembayaran dilakukan sampai dengan peserta meninggal dunia dan anuitas berjangka dimana pembayaran dilakukan selama periode tertentu. 168 2) Bahwa dalam praktiknya, anuitas dapat dibatasi namun hal ini tidak diatur dalam ketentuan khususnya UU P2SK, melainkan berdasarkan ketentuan di bidang Dana Pensiun (pasal 39 POJK 27/ 2023) atau perusahaan asuransi (pasal 10 POJK 8/2024). 3) Bahwa mengambil anuitas memberikan keamanan pendapatan jangka panjang dan mengurangi risiko kehabisan dana. Adapun pembayaran langsung memberi fleksibilitas penuh. 4) Bahwa lebih lanjut, UU P2SK tidak secara spesifik mengatur mekanisme pemilihan perusahaan asuransi oleh Lembaga Dana Pensiun. Namun, dalam praktiknya, pemilihan perusahaan asuransi untuk mengelola manfaat pensiun peserta dilakukan berdasarkan pertimbangan profesional dan tata kelola yang baik. Lembaga Dana Pensiun wajib memastikan bahwa perusahaan asuransi yang dipilih memiliki tingkat kesehatan keuangan yang memadai dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh OJK. 5) Bahwa selanjutnya dapat kami sampaikan, dalam pengelolaan Dana Pensiun, khususnya Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), Dana Pensiun diperbolehkan membeli produk anuitas dari perusahaan asuransi jiwa sebagai salah satu instrumen investasi atau untuk menjamin pembayaran manfaat pensiun tertentu, terutama manfaat pensiun bulanan seumur hidup. 6) BahwaꞏPembelian anuitas biasanya dilakukan untuk mentransfer risiko pembayaran manfaat pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa, sehingga Dana Pensiun tidak menanggung seluruh risiko pembayaran manfaat secara langsung. Hal ini diatur dalam peraturan OJK terkait investasi Dana Pensiun dan ketentuan perundang- undangan tentang Dana Pensiun dan Asuransi Jiwa. 7) Bahwa secara umum, pembelian anuitas harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan dengan memperhatikan keamanan serta kelayakan perusahaan asuransi sebagai penyedia produk. Adapun produk anuitas yang dibeli akan menjadi aset Dana Pensiun dan dicatatkan dalam neraca investasi Dana Pensiun. 169 8) Bahwa dengan demikian, dapat dikatakan bahwa cukup banyaknya perusahaan Dana Pensiun yang memilih pembayaran secara berkala, seperti anuitas adalah dalam rangka untuk menjaga kestabilan keuangan dan keberlanjutan program. 9) Bahwa selain manfaat pensiun, peserta Dana Pensiun yang membeli produk anuitas dari perusahaan asuransi dapat memperoleh manfaat tambahan, seperti asuransi jiwa atau asuransi kesehatan. Namun, manfaat tambahan ini tergantung pada jenis produk anuitas yang dipilih dan kebijakan perusahaan asuransi. 10) Bahwa UU P2SK tidak secara spesifik mengatur mengenai manfaat tambahan sebagaimana yang dimaksud di atas, sehingga peserta dan pensiun disarankan untuk memahami dengan jelas manfaat yang ditawarkan sebelum memutuskan untuk membeli produk anuitas. e. Para Pemohon juga mendalilkan terkait Pasal 164 ayat (2) UU P2SK bahwa pengaturan pasal tersebut diskriminatif karena ketentuan Pasal ini yang mengatur mengenai pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali dapat diambil paling banyak 20% bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Dengan adanya pembatasan 20% tersebut berarti mengambil alih secara sewenang-wenang setidaknya 80% dari manfaat pensiun yang menjadi hak milik Para Pemohon. f. Bahwa keberlakuan pasal a quo membuat Para Pemohon merasakan adanya perlakuan diskriminatif antara pekerja yang menjadi peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja dan para pekerja yang bukan peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja. Para Pekerja yang bukan peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja berhak atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, seluruhnya bersumber dari pemberi kerja. Sedangkan, para pekerja yang menjadi peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja hanya berhak atas tambahan berupa selisih antara manfaat pensiun dan uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, apabila jumlah manfaat pensiun kurang dari uang 170 pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, yang sebagian bersumber dari iuran peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja. Adapun pembayaran manfaat pensiun bagi pekerja yang ikut Dana Pensiun hanya dapat dibayarkan pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% sedangkan sisanya diharuskan pembayaran secara berkala. g. Para Pemohon sebagai peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja berkontribusi atas iuran pekerja sebesar 3,2% dari gaji pokok atau 33,3% dari total manfaat pensiun sedangkan Pemberi Kerja berkontribusi sebesar 6,4% dari gaji pokok atau 66,6% dari total manfaat pensiun. Keberlakuan pasal ini berpotensi membuat Para Pemohon mengalami kerugian oleh karena pembayaran manfaat pensiun pertama kali secara sekaligus porsinya bahkan kurang atau lebih kecil dari iuran yang dibayarkan oleh Para Pemohon selama puluhan tahun bekerja yaitu 33,3% ditambah dengan hasil pengembangannya. h. Bahwa jika mengacu pada asas non retroaktif maka Undang-Undang hanya mengikat untuk masa depan dan tidak berlaku ke belakang maka keberlakuan Pasal-pasal pada UU P2SK semestinya hanya terhadap orang yang menjadi peserta Dana Pensiun setelah berlakunya UU a quo dan tidak berlaku surut ke belakang. i. OJK tidak sependapat dengan dalil para pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1) Para Pemohon yang mengajukan permohonan uji materi adalah Karyawan Astra terkait ketentuan penyelenggaraan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). 2) Astra memiliki dua jenis program pensiun, yaitu: (a) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP): Manfaat pensiun dijamin oleh pemberi kerja sesuai rumusan yang telah disepakati. (b) Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP): Besaran manfaat bergantung pada hasil pengembangan dana yang dikelola, dan risiko investasi ditanggung oleh peserta. 171 3) Para Pemohon dalam permohonan a quo merupakan peserta PPIP yang manfaat pensiunnya tidak dijamin dan bergantung pada hasil investasi. Hal ini berbeda dengan PPMP, yang menjamin manfaat tetap dan risiko yang ditanggung oleh pemberi kerja, pada PPIP risiko sepenuhnya berada di pihak peserta. 4) Dana Pensiun bertujuan untuk menjaga kesinambungan penghasilan di masa pensiun ketika karyawan telah memasuki usia tidak produktif. Prinsip dan tujuan ini telah ditentukan dalam Pasal 133 UU P2SK. 5) UU P2SK menggantikan Undang-Undang Dana Pensiun yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU 11/1992). Dalam UU P2SK diatur bahwa usia pensiun minimum adalah 55 (lima puluh lima) tahun, dengan evaluasi setiap 3 (tiga) tahun berdasarkan kondisi ekonomi makro dan kebutuhan kesejahteraan hari tua. Sebelumnya, UU 11/1992 tidak mengatur usia pensiun secara spesifik dan diserahkan kepada kebijakan masing-masing pemberi kerja. 6) Bahwa lebih lanjut, pemberi kerja memiliki tanggung jawab untuk memberikan manfaat Dana Pensiun bagi peserta yang memasuki usia pensiun secara berkala guna menjaga kelangsungan kesejahteraan di masa pensiun. 7) Pembentukan Dana Pensiun bersifat sukarela bagi pemberi kerja dimana UU P2SK tidak mengubah prinsip sukarela dimaksud. Hal ini berbeda dengan program Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ASABRI untuk anggota TNI/Polri yang bersifat wajib. 8) Adapun PPMP memberikan manfaat seumur hidup, sedangkan PPIP tidak menjamin manfaat seumur hidup dan dapat dibayarkan hingga 10 (sepuluh) tahun. 9) Terkait PPIP, UU P2SK memberikan 2 (dua) opsi pembayaran manfaat PPIP: - Dibayarkan langsung oleh Dana Pensiun. 172 - Atas pilihan peserta dibelikan produk anuitas, yang merupakan produk asuransi yang dibayarkan secara berkala seumur hidup. 10) Pembayaran manfaat secara berkala oleh Dana Pensiun di PPIP menjadi langkah positif untuk meningkatkan kepercayaan terhadap program Dana Pensiun dan kesejahteraan bagi para pensiunan. 11) Lebih lanjut, dari sisi pengaturan, ketentuan terkait pembayaran pada PPMP dan PPIP memiliki kesamaan dalam mekanisme pembayaran. Pada PPMP, pembayaran dilakukan secara berkala, sedangkan untuk pembayaran sekaligus dapat dilakukan sebesar 20% (dua puluh persen), dengan sisa manfaat dihitung menggunakan rumus tertentu. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada penanggung risiko. Dalam PPMP, risiko pembayaran dijamin oleh pemberi kerja, sementara pada PPIP, risiko ditanggung oleh peserta. Apabila terjadi penurunan hasil investasi, hal tersebut berdampak pada akumulasi manfaat pensiun yang akan diterima oleh peserta. 12) PPIP merupakan strategi perusahaan untuk meminimalkan risiko kerugian yang dapat ditanggung oleh pemberi kerja. Dalam PPIP, kewajiban pemberi kerja terbatas pada besaran iuran yang telah ditentukan, tanpa ada kewajiban finansial lebih lanjut. Khusus untuk Astra PPIP, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang (UU), iuran dapat dibayarkan secara mandiri oleh peserta, namun pelaksanaannya memerlukan perubahan pada Peraturan Dana Pensiun. 13) Bahwa selanjutnya terkait istilah “sukarela”, hal ini mengacu pada kebebasan bagi pemberi kerja untuk mendirikan atau tidak mendirikan program pensiun. Di sisi lain, peserta juga memiliki pilihan untuk ikut serta atau tidak. Ketika karyawan dipekerjakan dan menjadi pegawai tetap, mereka diminta untuk berpartisipasi dalam program Dana Pensiun. Program ini seharusnya menjadi daya tarik perusahaan serta dapat meningkatkan loyalitas karyawan. Meskipun demikian, karyawan tetap memiliki kebebasan untuk memutuskan berpartisipasi atau tidak. Berdasarkan Pasal 173 145 UU P2SK, karyawan berhak memilih untuk ikut atau tidak dalam Program Dana Pensiun. Jika karyawan tidak berpartisipasi, mereka berpotensi mengalami kerugian karena tidak menerima kontribusi tambahan yang diberikan oleh pemberi kerja, yang umumnya lebih besar daripada iuran peserta. 14) Program Dana Pensiun harus mendapat pengesahan dari OJK, mengikuti ketentuan dalam UU P2SK. Jika karyawan memilih tidak menjadi peserta Dana Pensiun, ia tetap dapat bekerja tetapi tidak mendapatkan manfaat pensiun. 15) Iuran Dana Pensiun bersifat "lock-in" hingga usia pensiun. Negara memberikan insentif berupa pengurangan pajak atas iuran Dana Pensiun. Hal ini sesuai dengan tujuan Dana Pensiun yang menyediakan jaminan finansial di hari tua setelah seseorang memasuki masa pensiun. Lebih lanjut, ketika peserta Dana Pensiun lock in maka peserta terikat untuk tunduk dan patuh serta menerima segala hal yang telah ditentukan. 16) Dana Pensiun yang diinvestasikan di instrumen pasar uang dan pasar modal bukan merupakan obyek pajak. Namun demikian pada saat dibayarkan kepada peserta, dikenakan pajak progresif dengan 2 (dua) lapisan (0%-5%). 17) UU P2SK tidak secara eksplisit membedakan antara program pensiun wajib atau sukarela, melainkan hanya mengatur ketentuan umum mengenai program pensiun. 18) Dana Pensiun diatur secara ketat untuk melindungi hak peserta dan mencegah penyalahgunaan, termasuk larangan bagi Dana Pensiun untuk meminjam uang. 19) Pasal 145 UU P2SK mengatur terkait prinsip kesukarelaan dalam Dana Pensiun sehingga karyawan harus menyatakan kesediaannya untuk dipotong gaji setiap bulan jika ingin menjadi peserta Dana Pensiun. 20) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun (POJK 35/2024) 174 mewajibkan transparansi laporan keuangan Dana Pensiun kepada peserta sebagai bentuk akuntabilitas. PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DANA PENSIUN DIBANDINGKAN DENGAN TINGKAT LITERASI KEUANGAN 1. Bahwa terkait dengan kekhawatiran Pemohon atas perlindungan konsumen pada sektor Dana Pensiun akibat diaturnya Pasal 163 ayat (1) huruf b yang menyatakan adanya opsi pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala melalui 2 (dua) cara, yaitu: (a) dibayarkan oleh Dana Pensiun; atau (b) Peserta, Janda/Duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah, dapat kami jabarkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen baik dari sisi pengawasan lembaga (dhi. Badan Hukum Penyelenggara Dana Pensiun dan Perusahaan Asuransi dalam hal Peserta, Janda/Duda, anak memilih untuk membeli anuitas). 2. Bahwa sebagaimana prinsip fiduciary duty yang telah dijelaskan pada bagian atas bahwa suatu Penyelenggara Dana Pensiun memiliki kewajiban hukum dan etika yang mengharuskan dimiliki oleh seseorang (disebut fiduciary) untuk bertindak demi kepentingan terbaik pihak lain (beneficiary atau prinsipal). Dalam mekanisme Dana Pensiun ini berarti Penyelenggara Dana Pensiun merupakan pihak yang memiliki kewajiban fiduciary kepada Peserta Dana Pensiun (termasuk ahli warisnya) sebagai pihak prinsipal yang telah mempercayakan iuran dananya untuk dikelola guna mendapatkan Manfaat Pensiun pada saat pensiun nanti. 3. Bahwa kewajiban fiduciary duty mengandung pengertian agar Penyelenggara Dana Pensiun bertindak sebaik-baiknya dengan prinsip loyalitas, kehati-hatian, dan kejujuran demi kepentingan terbaik dari Peserta Dana Pensiun yang diwakilinya dalam hal pengelolaan dana dari Iuran Peserta. 4. Bahwa hal ini termasuk juga dalam hal apabila Penyelenggara Dana Pensiun menempatkan investasi berisiko tinggi demi imbal hasil besar (tanpa mempertimbangkan stabilitas dana dan risiko) maka Penyelenggara Dana Pensiun dapat dianggap telah melanggar fiduciary 175 duty dan Peserta Dana Pensiun dapat menuntut secara hukum atas kerugian-kerugian yang timbul akibat pengelolaan dana yang kurang/tidak bertanggung jawab. 5. Bahwa pada Pasal 143 ayat (1) dan (2) UU P2SK telah diatur kewajiban fiduciary duty ini sebagai berikut: Pasal 143 (1) Dana Pensiun wajib menerapkan: a. prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik; dan b. manajemen risiko yang efektif, dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. (2) Dana Pensiun wajib dikelola dengan mengutamakan kepentingan Peserta serta Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. 6. Bahwa selain itu, OJK sebagai otoritas pengawas Dana Pensiun juga memiliki mekanisme seperangkat pengawasan kepada Penyelenggara Dana Pensiun dan perlindungan konsumen (dhi. Peserta Dana Pensiun), yaitu sebagai berikut: No. Pengawasan kepada Penyelenggara Dana Pensiun Perlindungan Konsumen (dhi. Peserta dan Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun 1. Pasal 9 UU OJK Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai Pasal 28 UU OJK Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan 176 wewenang: a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif; c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan; d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu; e. melakukan penunjukan pengelola statuter; f. menetapkan penggunaan pengelola statuter; g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak masyarakat, yang meliputi: a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya; b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 2. Hak Konsumen - Pasal 235 UU P2SK (2) Hak Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mendapatkan keamanan dalam menggunakan produk dan/atau memanfaatkan layanan sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- 177 yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan h. memberikan dan/atau mencabut: 1. izin usaha; 2. izin orang perseorangan; 3. efektifnya pernyataan pendaftaran; 4. surat tanda terdaftar; 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha; 6. pengesahan; 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan 8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan. Pasal 172 UU P2SK (1) Pengaturan dan pengawasan undangan dan/ atau perjanjian; b. memilih produk dan/atau layanan; c. mendapatkan produk dan/atau layanan sesuai dengan penawaran yang dijanjikan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mendapatkan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan; e. didengar pendapat dan pengaduannya atas produk yang digunakan dan/atau layanan yang dimanfaatkan; f. mendapatkan advokasi, pelindungan, dan upaya penyelesaian sengketa Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. mendapat edukasi keuangan; h. diperlakukan atau dilayani secara benar; i. mendapatkan ganti rugi 178 atas Dana Pensiun dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan; (2) Pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan Program Pensiun, termasuk penyelenggaraan atas manfaat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (4), pengelolaan aset Dana Pensiun. Pasal 173 ayat (2) UU P2SK (2) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang: a. menyetujui atau menolak pengesahan pembentukan Dana Pensiun; b. menyetujui atau menolak pengesahan perubahan atas Peraturan Dana Pensiun; c. membubarkan Dana Pensiun; d. mewajibkan Dana Pensiun menyampaikan laporan apabila produk dan/atau layanan yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; j. membentuk asosiasi Konsumen; dan k. hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Kewajiban Penyelenggaran Usaha Sektor Keuangan Pasal 236 ayat (3) UU P2SK (3) Kewajiban PUSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha dan/atau memberikan produk dan/atau layanan; b. melakukan perancangan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan target Konsumen; c. memberikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, 179 secara berkala; e. melakukan pemeriksaan terhadap Dana Pensiun dan pihak lain yang sedang atau pernah menjadi pihak terafiliasi atau memberikan jasa kepada Dana Pensiun; f. melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap anggota Pengurus, anggota Dewan Pengawas, dan anggota Dewan Pengawas Syariah; g. menonaktifkan anggota Pengurus, anggota Dewan Pengawas, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan menetapkan pengelola statuter; h. memberikan perintah tertulis kepada: 1. pihak tertentu untuk membuat laporan mengenai hal tertentu, atas biaya Dana Pensiun dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; 2. Dana Pensiun dan/atau pihak tertentu untuk jujur, mudah diakses dan tidak berpotensi menyesatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau perjanjian; d. memberikan pemahaman kepada Konsumen mengenai biaya, manfaat, risiko serta hak dan kewajiban Konsumen; e. menyediakan layanan pengaduan Konsumen serta memberi tanggapan dan/atau menindaklanjuti pengaduan Konsumen; f. memperlakukan atau melayani Konsumen secara benar atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 180 melakukan atau tidak melakukan hal tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun; 3. Dana Pensiun untuk memperbaiki atau menyempurnakan sistem pengendalian intern untuk mengidentifikasi dan menghindari pemanfaatan Dana Pensiun untuk kejahatan keuangan; 4. Dana Pensiun untuk menggantikan seseorang dari jabatan atau posisi tertentu, atau menunjuk seseorang dengan kualifikasi tertentu untuk menempati jabatan atau posisi tertentu, dalam hal orang tersebut tidak kompeten, tidak memenuhi kualifikasi tertentu, tidak berpengalaman, atau melakukan 181 pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun; i. mengenakan sanksi kepada Dana Pensiun, Pendiri, Mitra Pendiri, Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah; dan j. melaksanakan kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Ketentuan Perjanjian Baku Pasal 238 UU P2SK (1) PUSK memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen. (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk perjanjian tertulis. (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk Perjanjian Baku yang memuat klausul baku, kecuali 182 yang dilarang berdasarkan Undang-Undang ini. (4) PUSK dilarang membuat dan menggunakan Perjanjian Baku yang memuat klausul baku yang berisi: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUSK kepada Konsumen; b. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada PUSK, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; c. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika PUSK menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, 183 bukan merupakan tanggung jawab PUSK; d. memberi hak kepada PUSK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek perjanjian produk dan layanan; e. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PUSK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran; f. menyatakan bahwa PUSK dapat menambah, mengubah dan/atau memberikan aturan lanjutan secara sepihak setelah perjanjian disetujui/ disepakati; g. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada 184 perubahan sepihak oleh PUSK terhadap aturan sebagaimana diatur dalam huruf f setelah perjanjian ditandatangani oleh Konsumen; h. memberikan kewenangan bagi PUSK untuk menghindari atau membatasi keberlakuan suatu klausul; i. menyatakan bahwa PUSK memiliki wewenang untuk menafsirkan arti perjanjian secara sepihak; j. menyatakan bahwa PUSK membatasi tanggung jawab terhadap kesalahan dan/atau kelalaian pegawai dan/atau pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan PUSK; k. membatasi hak Konsumen untuk menggugat PUSK ketika terjadi sengketa terkait dengan perjanjian; dan 185 membatasi barang bukti yang dapat diberikan oleh Konsumen ketika terjadi sengketa terkait dengan perjanjian. Perlindungan Data Konsumen Pasal 239 UU P2SK (1) PUSK wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/ atau informasi Konsumen. (2) Kewajiban PUSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip dasar pemrosesan pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pelindungan data pribadi. (3) Dalam hal PUSK bekerja sama dengan pihak lain untuk mengelola data dan/atau informasi Konsumen, PUSK wajib memastikan pihak lain tersebut menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 186 Mekanisme Penanganan Pengaduan Konsumen Pasal 245 UU P2SK (1) PUSK wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen. (2) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil penanganan pengaduan yang dilakukan oleh PUSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsumen dapat: a. menyampaikan pengaduan kepada otoritas sektor keuangan untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan masing- masing; atau b. mengajukan sengketa kepada lembaga atau badan penyelesaian sengketa yang mendapat persetujuan dari otoritas sektor keuangan atau kepada pengadilan. 7. Bahwa terdapat sanksi pidana bagi Pelaku Usaha Sektor Keuangan (dhi. Penyelenggara Dana Pensiun) yang melakukan pelanggaran atas tindak pidana di sektor jasa keuangan, yaitu 187 Pidana Terkait Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Pidana Terkait Perlindungan Konsumen Pelanggaran atas Perintah Tertulis Pasal 53 UU P2SK Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1), Pasal t huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau Pasal 3O ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.0O0.OOO.OOO,OO (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp3OO.000.O00.OOO,OO (tiga ratus miliar rupiah) untuk perseorangan atau pidana denda paling sedikit Rp5OO.OOO.0O0.OOO,0O (lima ratus miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.OO0.OOO.OOO.OO0,OO (satu triliun rupiah) untuk korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya. Pasal 305 UU P2SK (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 1O (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.OOO.OOO.OOO,0O (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 1 . 0OO. 0OO. OOO. OOO,00 (satu triliun rupiah). (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, penjatuhan pidana dilakukan terhadap badan hukum, pihak yang memberi perintah melakukan 188 Pasal 54 UU P2SK Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan: a. perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1) huruf a mengenai perintah tertulis kepada LJK untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi; b. perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d; atau c. tugas untuk menggunakan pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1O.OOO.0OO.OOO,OO (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp3OO.OOO.OOO.OOO,OO (tiga ratus miliar rupiah) untuk perseorangan atau pidana denda paling sedikit Rp5OO.OOO.OO0.0OO,OO (tima ratus miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.00O.OOO.OOO.OOO,O0 (satu triliun rupiah) untuk korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya. perbuatan itu, dan/atau yang memimpin perbuatan itu. Pasal 306 UU P2SK (1) PUSK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3) huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf l, atau huruf m, atau ayat (4) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, atau huruf f, atau Pasal 238 ayat (a) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp25.OO0.O0O.0OO,O0 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp25O.OOO.000.0OO,0 O (dua ratus lima puluh miliar rupiah). (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (4) tidak dilaksanakan pada 189 batas pemenuhan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (5), PUSK dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 1O (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp25.00O.0O0.O00,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp25O.OOO.OOO.00O,O O (dua ratus lima puluh miliar rupiah). Pelanggaran atas Kegiatan Dana Pensiun Terdiri dari: 1. Melakukan kegiatan Dana Pensiun secara tidak berizin dari OJK (Pasal 194 UU P2SK); 2. Pengawas, Pengurus dan/atau Pegawai Dana Pensiun dengan sengaja melakukan pembayaran selain yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan (Pasal 195 UU P2SK); 3. Pengawas, Pengurus dan/atau Pegawai Dana Pensiun dengan sengaja meminjamkan atau mengagunkan aset Dana Pensiun kepada pihak manapun 190 (Pasal 196 UU P2SK); 4. Pengawas, Pengurus, dan/atau Pegawai Dana Pensiun menginvestasikan secara langsung aset Dana Pensiun, pada surat berharga/tanah/bangunan yang dimiliki/dipergunakan oleh pihak-pihak terafiliasi (Pasal 197 UU P2SK); 5. Setiap orang yang melakukan laporan dan informasi palsu, menghilangkan/menyebabkan tidak dicatatkannya informasi/data dalam buku catatan, dan mengubah/menyembunyikan/menghilang kan suatu informasi/data dalam buku catatan (Pasal 198 UU P2SK); 6. Direksi atau Pihak yang setara melakukan cut loss yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga menyebabkan penurunan nilai aset (Pasal 199 UU P2SK); 7. Pidana untuk korporasi yang melakukan tindak pidana Pasal 194 s.d Pasal 199 UU P2SK (Pasal 200 UU P2SK). Pasal 194 UU P2SK Setiap Orang yang menjalankan Program Pensiun, tidak memperoleh pengesahan sebagai Dana Pensiun dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan 191 pidana denda paling sedikit RpIO.OOO.OOO.O0O,OO (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 1 O0.OO0. O0O. OO0,OO (seratus miliar rupiah). Pasal 195 UU P2SK Anggota Dewan Pengawas, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Pengurus, dan pegawai Dana Pensiun yang dengan sengaja melakukan pembayaran selain yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1O.OOO.0OO.OOO,OO (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 1OO.OOO.OOO.0OO,00 (seratus miliar rupiah). Pasal 196 UU P2SK Anggota Dewan Pengawas, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Pengurus, dan pegawai Dana Pensiun yang dengan sengaja meminjamkan atau mengagunkan aset Dana Pensiun kepada pihak manapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1O.0OO.0O0.0O0,0O (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp10O.O0O.OOO.OO0,OO 192 (seratus miliar rupiah). Pasal 197 UU P2SK Anggota Dewan Pengawas, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Pengurus, dan pegawai Dana Pensiun yang dengan sengaja menginvestasikan aset Dana Pensiun baik secara langsung maupun tidak langsung, pada surat berharga yang diterbitkan, atau pada tanah dan/atau bangunan yang dimiliki atau yang dipergunakan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) huruf b dan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1O.OO0.0OO.OOO,O0 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak RplOO.OOO.OO0.00O,OO (seratus miliar rupiah). Pasal 198 UU P2SK Setiap Orang yang dengan sengaja: a. membuat atau menyebabkan adanya laporan, informasi, data atau dokumen Dana Pensiun yang tidak benar, palsu, atau menyesatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf a; b. menghilangkan, tidak memasukkan atau menyebabkan dihapuskannya suatu informasi atau data dalam buku catatan, laporan, atau dokumen Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf b; dan/atau 193 c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan suatu informasi atau data dalam buku catatan, laporan, atau dokumen Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1O.OOO.OOO.00O,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp2OO.0OO.O0O.00O,OO (dua ratus miliar rupiah). Pasal 199 UU P2SK Dalam hal anggota direksi atau yang setara pada pengelola Program Pensiun yang terkait dengan keuangan negara melakukan cut loss tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan/atau menyebabkan penurunan nilai aset tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (4) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 200 UU P2SK (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 dan Pasal 199 dilakukan oleh badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, asosiasi, atau kelompok terorganisasi, tuntutan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap: a. badan usaha baik yang berbentuk badan 194 hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, asosiasi, atau kelompok terorganisasi; dan/atau b. orang perseorangan yang memberi perintah untuk melakukan dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana dimaksud. (2) Terhadap badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, asosiasi, atau kelompok terorganisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp20.O0O.OOO.0OO,OO (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp30O.O00.OOO.0OO,OO (tiga ratus miliar rupiah). (3) Terhadap orang perseorangan yang memberi perintah untuk melakukan dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1O.OOO.0O0.00O,OO (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp2OO.OOO.OOO.OOO,O0 (dua ratus miliar Rupiah). 8. Bahwa terkait dengan perlindungan untuk Aset Dana Pensiun, UU P2SK telah mengatur hal-hal sebagai berikut: 195 a. Aset Dana Pensiun harus dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas aset Pendiri (vide Pasal 167 ayat (2) UU P2SK); b. Pengurus Dana Pensiun wajib melakukan pengelolaan aset Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan mengenai investasi yang diatur oleh OJK (vide Pasal 168 ayat (1) UU P2SK); 9. Bahwa secara khusus untuk Dana Pensiun Astra yang merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja maka diatur hal-hal (vide Pasal 169 UU P2SK): a. Dana Pensiun Pemberi Kerja dilarang mengembalikan asetnya kepada Pemberi Kerja; b. Dana Pensiun dilarang: 1) meminjamkan atau mengagunkan asetnya kepada pihak manapun, kecuali yang dikategorikan sebagai pengelolaan portofolio investasi; 2) menginvestasikan asetnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada surat berharga yang diterbitkan, atau pada tanah dan/atau bangunan yang dimiliki atau yang dipergunakan oleh: a) Pengurus, Pendiri, Mitra Pendiri, pengendali Pendiri, atau Bank Kustodian; b) badan usaha yang lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yang terdiri dari Pendiri, Mitra Pendiri, pengendali Pendiri, Pengurus, Bank Kustodian, atau serikat pekerja yang anggotanya adalah Peserta Dana Pensiun yang bersangkutan; c) perusahaan anak; dan/atau d) pejabat eksekutif dari badan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar; 196 3) melakukan transaksi derivatif kecuali transaksi derivatif dalam rangka lindung nilai yang diatur oleh OJK; atau 4) memiliki instrumen derivatif kecuali instrumen derivatif yang didapatkan dari hasil kepemilikan instrumen lain yang diatur oleh OJK. 10. Bahwa pengawasan dilakukan pul oleh OJK di sektor perasuransian dalam hal Peserta atau Pihak Penerima Manfaat memilih untuk membeli anuitas untuk Manfaat Pensiunnya. Selain itu, UU P2SK juga telah mengatur bahwa LPS menjadi lembaga penjamin polis yang akan dimulai pada tahun 2028. 11. Bahwa walaupun OJK telah diperlengkapi dengan mekanisme pengawasan dan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang dan level peraturan turunannya, namun demikian dukungan dari pada tingkat literasi keuangan masyarakat juga berperan penting untuk menunjang terciptanya Dana Pensiun yang sehat dan bertumbuh. V. KESIMPULAN DAN DAMPAK APABILA PERMOHONAN DIKABULKAN 1. Mencermati posita dan petitum yang dimohonkan Pemohon, dapat OJK sampaikan bahwa persoalan kerugian yang didalilkan oleh Pemohon bukan merupakan persoalan konstitusional melainkan permasalahan konkrit keperdataan karena pada dasarnya ketika seseorang mengikatkan dirinya sebagai peserta pada Dana Pensiun maka yang bersangkutan telah memberikan persetujuan secara sukarela untuk tunduk pada Peraturan Dana Pensiun yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor Dana Pensiun. 2. Bahwa kepesertaan dana pensiun bukan merupakan kewajiban bagi karyawan, namun bersifat sukarela. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 145 ayat (1) s.d. ayat (3) UU P2SK. 3. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini khususnya Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1), dan Pasal 164 ayat (2) UU P2SK, tidak menghilangkan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh manfaat pensiunan. 197 4. Bahwa pada hakikatnya ketentuan pengaturan Dana Pensiun dirancang untuk memenuhi kesejahteraan dari para Peserta Dana Pensiun setelah masa purna tugas (pensiun) atau dengan kata lain dimaksudkan untuk setidak-tidaknya mengganti/mendekati pendapatan berkala yang diperoleh para Peserta Dana Pensiun pada saat masih aktif bekerja. Hal ini merupakan suatu yang lazim dilakukan pada pengaturan Program Pensiun di negara lain dimana tujuannya juga akan memberikan skema penghasilan reguler bagi Peserta Dana Pensiun. Apabila pemberian manfaat pensiun secara reguler tersebut kemudian dihilangkan maka tujuan dari dirancangnya produk Dana Pensiun di Indonesia menjadi tidak sesuai dengan maksud diselenggarakannya Program Pensiun dan menjadi tidak berbeda dengan produk investasi lainnya seperti misalnya Reksa Dana, saham, dan/atau instrumen lainnya. Tentunya apabila Para Pemohon dan/atau Pekerja yang menghendaki pemberian ‘manfaat pensiun’ secara sekaligus maka Para Pemohon dapat membeli produk keuangan berbasis investasi selain dari pada bentuk Dana Pensiun. 5. Bahwa persoalan pada permohonan pengujian undang-undang ini tidak memenuhi syarat kumulatif dari apa yang dimaksud dengan kerugian konstitusionalitas seseorang dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi karena permasalahan permohonan yang diajukan dalam permohonan uji materi a quo bukanlah permasalahan konstitusional yang merugikan Para Pemohon, melainkan terkait dengan permasalahan konkrit Para Pemohon sehingga pasal-pasal yang diuji merupakan implementasi dari asas-asas penyelenggaraan program pensiun yang masih sangat relevan dengan perkembangan ekonomi, sosial dan hukum di Indonesia saat ini. 6. Bahwa pasal-pasal yang diuji bukanlah pasal-pasal yang hanya melindungi setiap peserta Dana Pensiun, namun pasal ini merupakan pengejawantahan negara dalam melindungi kepentingan warga negaranya terutama di hari tua sehingga mendorong orang-orang yang sudah pensiun dan tidak bekerja mampu untuk hidup mandiri dari sisi ekonomi dan mencegah seoptimal mungkin kemiskinan masyarakat di hari tua yang dapat membebani negara maupun keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Sistem pendanaan suatu program pensiun memungkinkan terbentuknya 198 akumulasi dana, yang dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan penghasilan peserta program pada hari tua. Dalam dimensi yang lebih luas, akumulasi dana yang terhimpun dari penyelenggaraan program pensiun merupakan salah satu sumber dana yang diperlukan untuk memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan sumber-sumber dana Pembangunan yang berasal dari dalam negeri secara optimal, baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat. 7. Bahwa oleh karena itu, apabila permohonan dikabulkan dapat berdampak sistemik pada sektor jasa keuangan karena mempengaruhi stabilitas program pensiun di Indonesia dan dapat mengakibatkan dampak lanjutan berupa penarikan besar-besaran investasi Dana Pensiun di berbagai instrumen keuangan lain seperti di perbankan, asuransi, pasar Modal, maupun surat utang negara. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Otoritas Jasa Keuangan secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil Perkara a quo; 3. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); 4. Menyatakan Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 199 5. Menyatakan Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajukan alat bukti diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-7 sebagai berikut: 1. Bukti PT-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun 2. Bukti PT-2 : Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-326/PD.02/2024 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Astra Dua 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Putusan SUPREME COURT OF THE UNITED STATES atas kasus THOLE ET AL. v. U. S. BANK N. A. ET AL. No. 17–1712. Argued January 13, 2020—Decided June 1, 2020 6. Bukti PT-6 Fotokopi Siaran Pers Nomor SP 186/OJK/GKPB/XI/2024 tentang Forum Internasional OECD – IOPS Sepakati Peningkatan Kolaborasi Industri Dana Pensiun Global 7. Bukti PT-7 What Determines the Participation in the Pension Fund? Evidence from Indonesia Ditulis oleh Sondang Martha Samosir, Muhamad Amin Rifai, Nunung Nuryartono, Syamsul Hidayat Pasribu, Anna Fariyanti, Indra Tumbelaka, Muhammad Algifari, Triana Anggrenie, Sigit Yusdiy. 200 Yang merupakan proyek riset yang diterbitkan dan dibiayai oleh OJK pada Kegiatan OJK Research Seminar Tahun 2020. Bahwa selain itu, untuk menguatkan dalilnya Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Yuli Indrawati yang keterangan tertulis diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 2 Juni 2025 yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut: Ahli Pihak Terkait Yuli Indrawati Pendapat hukum (legal opinion atau affidavitz) ini diberik:an berdasarkan kajian dan analisis atas peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, teori dan konsep dari para ahli. Aturan hukum yang dirujuk meliputi: 1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) 2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun 4) Surat Edaran OJK Nomor 4/SEOJK.05/2024 tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (terjemahan) (KUHPerdata) Berikut penjelasan tentang hal-hal yang terkait dengan Dana Pensiun. 1. Bagaimana pengaturan program pensiun di Indonesia? Program pensiun adalah program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi Peserta sebagaimana tertuang dalam Pasal 134 angka 6 UU P2SK. Manfaat pensiun itu sendiri diberik:an kepada Peserta apabila memenuhi kondisi tertentu, yaitu ketika sudah memasuki usia pensiun atau mengalami cacat, sehingga kebutuhan hidupnya tetap dapat terpenuhi. Dengan demikian, Peserta tetap dapat hidup layak meski sudah tidak bekerja lagi (Pasa1 39 UU SJSN). Dengan kata lain program pensiun merupakan suatu jaminan UU P2SK mengatur adanya dua jenis program pensiun yaitu Dana Pensiun Manfaat Pasti dan Dana Pensiun Iuran Pasti. Penyelenggaraan jenis Dana Pensiun tersebut bergantung pada Lembaga Dana Pensiun. Untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja menyelenggarakan program 201 pensiun manfaat pasti dan/atau program pensiun iuran pasti. Sedangkan untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan hanya diperkenankan untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti. Program Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Sedangkan yang dimaksud dengan Program Pensiun Iuran Pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing- masing Peserta sebagai manfaat pensiun. 2. Bagaimanakah metode pembiayaan program pensiun yang berlaku? Ada tiga macam sistem pembiayaan program pensiun yang berlaku di seluruh dunia, yaitu pertama sistem PAYGO (pay-as-you-go) yang menggunakan metode pembiayaan bergulir dimana dana yang terkumpul dari pekerja aktif saat ini digunakan untuk mendanai pekerja yang sudah pensiun. Sistem ini diterapkan antara lain di Amerika dan Indonesia. Kedua adalah sistem Funded Pensiun dimana keuangan Dana Pensiun bersumber dari iuran Peserta dan akumulasi hasil investasi. Sistem ini antara lain berlaku di Singapura dan Chile. Ketiga adalah sistem kombinasi yang menggabungkan PAYGO dan Funded Pensiun seperti yang berlaku di Belanda dan Jepang. 3. Bagaimana sifat kepesertaan pada program pensiun? Praktik di dunia, kepesertaan pada program pensiun terbagi dua yaitu wajib dan sukarela. Program pensiun yang wajib menekankan pada tanggung jawab sosial masyarakat. Oleh karenanya program pensiun wajib disasarkan lebih kepada tanggung jawab terhadap keberlanjutan kehidupan yang layak bagi kelompok masyarakat yang sudah tidak lagi mampu bekerja. Kelompok ini menjadi tanggung jawab bersama masyarakat, yang harus dipikul oleh seluruh masyarakat. Hal ini sesuai konsep enagar kesejahteraan yang tidak meninggalkan kelompok masyarakat tertentu melainkan mengutamakan kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat. Dalam perkembangannya terdapat pula kepesertaan program pensiun yang bersifat sukarela yang didasarkan pada kesadaran pribadi individu akan manfaat dari program pensiun untuk mempersiapkan pendanaan untuk kebutuhan hidup pribadinya di masa pensiun. Saat ini di Indonesia pun terdapat penyelenggara 202 program pensiun wajib yaitu BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen, PT Asabri dan Dana Pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja, serta program pensiun sukarela atau mandiri yang diselenggarakan oleh Lembaga keuangan. 4. Bagaimana hubungan hukum dalam perjanjian antara Peserta Dana Pensiun dengan Dana Pensiun? Mengacu pada sifat kepesertaan pada program pensiun, hubungan hukum dalam perjanjian program pensiun dibedakan menjadi dua yaitu kepesertaan wajib dan sukarela. Untuk program pensiun wajib, hubungan hukum yang terjadi adalah bersifat tri-partij. Hal ini mengacu pada pihak yang berkontribusi pada program pensiun, yaitu Peserta yang memberikan iuran kepesertaan, Pemberi Kerja yang memberikan iuran sebagai pemberi kerja, dan Dana Pensiun sebagai pi.liak yang me!akukan pengelolaan terhadap uang pensiun tersebut. Dalam hubungan ini perjanjian antara Peserta dengan Dana Pensiun didasari pada kewajiban atau hubungan kerja antara Pemberi Kerja dengan Pekerja yang diperintahkan undang- undang. Selain itu perjanjian antara Peserta dengan Dana Pensiun juga tunduk pada Peraturan Dana Pensiun yang ditetapkan oleh Dana Pensiun. Oleh karenanya, perjanjian kepesertaan Dana Pensiun ini bersifat khusus karena perjanjian kepesertaan program pensiun tidak berdiri sendiri melainkan didasarkan pada perjanjian kerja antara Pemberi Kerja dengan Pekerja atau karena adanya perintah undang-undang, dan isi perjanjian ditentukan oleh Peraturan Dana Pensiun. Dengan kekhususan yang demikian, maka perjanjian kepesertaan program pensiun wajib tidak dapat dipersamakan dengan perjanjian biasa. Sedangkan hubungan hukum yang tercipta pada program pensiun sukarela adalah dua-partij, dimana hubungan hukum hanya melibatkan dua pihak yaitu antara Peserta dengan Dana Pensiun. Segala hak dan kewajiban masing-masing pihak tertuang dalam perjanjian kepesertaan sesuai dengan kesepakatan dan tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. 5. Apakah Manfaat Pcnsiun merupakan hak milik dari Pcscrta dalam konscp pcrdata seperti halnya diatur dalam Pasal 570 KUHPerdata sehingga Peserta memiliki hak untuk menentukan mekanisme pembayaran manfaat pensiun? Pasal 570 KUH Perdata mengatur bahwa hak milik ialah hak untuk menikmati kegunaan 203 suatu benda dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap benda itu sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kekuasaan yang berwenang dan tidak mengganggu hak-hak pihak lain. Norma ini bermakna pemilik mempunyai hak penuh untuk mengendalikan manfaat benda yang dimilikinya. Mengacu pada program Pensium, maka penelaah atas manfaat pensiun harus memerhatikan macam program pensiun, karena tiap program pensiun mempunyai hubungan hukum masing-masing yang berdampak pula pada pengkategorian hak atas manfaat pensiun. Terhadap kepesertaan pada program pensiun wajib yang bersifat tri- partij maka manfaat pensiun tidak dapat disamakan dengan hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUHPerdata, karena adanya kontribusi dari pihak lain dan adanya unsur perintah dari undang-undang yang menyasar pada jaminan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan hidup Peserta pasca tidak beke1ja. Kekhususan ini yang menjadikan kendali atas manfaat pensiun tidak terletak pada Peserta melainkan pada pengaturan program pensiun demi menjaga terlaksananya jaminan dimaksud. Berbeda halnya dengan program pensiun sukarela yang hanya memuat hubungan hukum dua-partij, dimana Peserta memiliki kendali penuh atas manfaat pensiun sebagaimana tertuang dalam perjanjian kepesertaan program pensiun. Manfaat pensiun pada program pensiun sukarela dapat dipersamakan secara terbatas (tidak penuh) dengan hak milik karena kendali Peserta hanya pada bentuk dan waktu pembayaran manfaat pensiun saja - tidak pada pengelolaan dana yang terhimpun dalam Dana Pensiun yang dilakukan oleh Dana Pensiun. Hak milik berdasarkan Pasal 570 KUHPerdata melekat pada bendanya (materiil) yang melahirkan kuasa penuh atas benda tersebut. Sedangkan manfaat pensiun tidak melekat pada bendanya melainkan mempakan manfaat atas pengelolaan (immaterial). 6. Bagaimana pengaturan pengelolaan investasi Dana Pensiun? UU P2SK membuka peluang diversifikasi instrumen investasi Dana Pensiun secara lebih luas dengan tujuan untuk meningkatkan imbal hasil yang lebih optimal dan menyesuaikan dengan kebutuhan pembayaran manfaat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keberlangsungan kewajiban Dana Pensiun kepada Peserta. 204 Mengacu pada Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun dan Surat Edaran OJK Nomor 4/SEOJK.05/2024 tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun, instrumen yang dapat digunakan meliputi: a. Surat Berharga Negara (SBN) meliputi Obligasi Negara, Surat Perbendaharaan Negara (SPN), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). b. Obligasi korporasi yang diterbitkan oleh Perusahaan yang memenuhi persyaratan tertentu. c. Saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. d. Reksa Dana meliputi Reksa Dana Penye1iaan Terbatas (RDPT), Reksa Dana Konvensional, dan Reksa Dana Syariah. e. Medium-Term Notes (MTN), yaitu instrument utang jangka menengah yang diterbitkan oleh Perusahaan. f. Repurchase Agreement (REPO) yaitu perjanjian pembelian Kembali surat berharga. g. Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) yaitu investasi kolektif yang dikelola dalam bentuk kontrak investasi kolektif. h. Obligasi Daerah i. Tanah/Bangunan j. Instrument investasi lain yang ditetapkan oleh OJK sesuai dengan perkembangan pasar dan kebutuhan industri. Atas berbagai jenis instrumen investasi tersebut terdapat batasan dan persyaratan khusus yang ditetapkan OJK yaitu : a. untuk investasi penyertaan langsung tidak boleh melebihi 15% dari jumlah total investasi dana pensiun; b. investasi pada MTN, REPO, dan DINFRA hanya dilakukan bila Dana Pensiun memiliki total dana investasi minimal Rp 1 triliun dan insturmen tersebut dikelola oleh manajer investasi dengan dana kelolaan terbesar; c. pembeiian obligasi daerah sifatnya terbatas yaitu hanya yang diperboiehkan oieh OJK. Pengelolaan investasi Dana Pensiun juga dibatasi dengan sejumlah larangan berupa (a) larangan melakukan investasi pada instrumen atau entitas yang memiliki hubungan afiliasi dengan pengurus, pendiri, pengendali, bank kustodian, atau 205 serikat pekerj a yang anggotanya adalah Peserta Dana Pensiun; dan (b) khusus untuk DPLK dilarang diundangkan. Mengingat tujuan utama pengelolaan aset Dana Pensiun adalah untuk kepentingan Peserta, maka pengelolaan tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip fiduciary duty yang menuntut kehati-hatian pada setiap pengambilan keputusan investasi oleh pengelola Dana Pensiun. Setiap keputusan juga harus didasari pada analisis risiko yang memadai terutama untuk investasi yang berisiko tinggi, dan kepatuhan terhadap ketentuan investasi yang ditetapkan oleh OJK. Untuk itu, pengelola Dana Pensiun diwajibkan untuk menyusun kebijakan investasi dan melakukan evaluasi berkala. Mengingat aset Dana Pensiun berasal dari dana masyarakat maka pengelolaan investasi harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diwujudkan dengan penyampaian laporan kepada OJK dan khusus untuk Peserta laporan tersebut juga harus disertai dengan laporan hasil pengembangan investasi dan risiko atas investasi. Dalam rangka mencegah terjadinya kerugian lebih lanjut dari investasi ataupun potensi adanya imbal hasil investasi yang lebih baik, demi kepentingan Peserta, pengelola dapat melakukan cut loss dari suatu investasi yang didasari oleh analisis yang memadai. UU P2SK memberikan batasan tindakan cut loss sebagai berikut: a. Penurunan nilai atau kerugian atas aset investasi yang dilakukan cut loss bukan karena kesalahan atau kelalaian pengelola Program Pensiun yang melakukan cut loss; b. telah melakukan analisis yang memadai yang dibuktikan dengan kertas kerja analisis dengan hasil menunjukkan terdapat potensi imbal hasil yang lebih optimal jika cut loss dilakulcan; dan c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam melakukan tindakan cut loss. Sepanjang semua batasan untuk melakukan cut loss terpenuhi maka kerugian yang diakibatkan dari keputusan untuk melakukan cut loss tersebut merupakan risiko bisnis pengelolaan investasi. Pada negara-negara seperti Belanda, Amerika , dan Jepang menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Pensiun sangat bergantung pada : profesionalisme 206 manajemen; fleksibilitas instrumen; pengawasan yang kuat; keseimbangan antara risiko dan imbal hasil. Selain itu, pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan di negara- negara tersebut memfokuskan pada investasi berkelanjutan dengan memperhatikan tata kelola korporasi yang baik untuk kepentingan jangka panjang. Tujuannya bukan hanya untuk memperoleh imbal hasil keuangan, melainkan juga mengurangi risiko jangka panjang, melindungi nilai aset Dana Pensiun di masa depan, dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan untuk menjaga stabilitas sosial, kelestarian lingkungan. Dana investasi yang besar dari sektor pensiun, dapat meningkatkan kegiatan ekonomi negara sehingga turut serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, manfaat pengelolaan investasi dana tidak hanya dinikmati oleh Peserta, melainkan juga dalam lingkup yang lebih luas yaitu seluruh rakyat di suatu negara. 7. Terkait dengan ketentuan pembelian anuitas pada Perusahaan asuransi jiwa sebagai salah satu bentuk pengelolaan aset Dana Pensiun, apakah dampak hukum yang terjadi bagi Peserta program pensiun apabila Perusahaan Asuransi Jiwa dimaksud bermasalah? Pembelian anuitas pada perusahaan asuransi merupakan salah satu bentuk pengelolaan aset sebagai suatu investasi. Investasi merupakan suatu kegiatan bisnis yang mempunyai dua risiko yaitu untung dan rugi yang besarannya selaras dengan tingkatannya. Lazimnya, semakin tinggi nilai keuntungan imbal hasil maka semakin tinggi pula risiko untuk mengalami kerugian. Perusahaan asuransi jiwa pada dasamya juga melakukan kegiatan bisnis yang tentunya juga mempunyai risiko untung dan rugi. Dalam hal perusahaan asuransi jiwa mengalami kerugian, maka beban kerugian tersebut ditanggung oleh perusahan asuransi jiwa itu sendiri dan perusahaan asuransi jiwa tersebut tetap berkewajiban untuk membayarkan kewajiban klaim Dana Pensiun. Oleh karenanya tidak ada kerugian yang menjadi beban bagi Peserta program pensiun. Yang menjadi masalah adalah ketika perusahaan asuransi jiwa tersebut pailit, Dana Pensiun hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren atau kreditur biasa dan tidak memiliki prioritas dibandingkan dengan kreditur preferen atau kreditur separatis sehingga pembayaran klaim tergantung pada ketersediaan aset perusahaan asuransi tersebut dan prioritas pembayaran kreditur. Dalam hal aset perusahaan asuransi jiwa tidak cukup, terdapat kemungkinan Dana Pensiun hanya mendapatkan 207 sebagian dari klaim atau bahkan tidak menerima apapun. Oleh karenanya bila tidak ada lembaga penjamin dana asuransi maka Dana Pensiun menjadi rugi yang berdampak pada berkurangnya atau menghilangnya hasil investasi. Dengan adanya risiko terhadap investasi dana pensiun, maka akan berdampak pada naik turunnya bagian hasil investasi yang rnenjadi hak tambahan peserta program pensiun. Mengingat manfaat pensiun dihitung berdasarkan akumulasi iuran peserta ditambah bagian dari hasil investasi Dana Pensiun, tentunya akan berdarnpak pada jumlah manfaat pensiun yang dibayarkan. Apalagi akumulasi iuran peserta program pensiun tidaklah terlalu besar, sehingga perlu optimalisasi investasi Dana Pensiun. Bagi Dana Pensiun itu sendiri, hasil pengelolaan asset Dana Pensiun mernpunyai arti penting untuk menjaga kesehatan keuangan Dana Pensiun dan rnenjaga kernarnpuan Dana Pensiun untuk membayar kewajiban manfaat pensiun bagi Peserta. 8. Bagaimana upaya perlindungan bagi Peserta Dana Pensiun atas risiko dari pembelian anuitas pada Perusahaan asuransi jiwa? Mengacu pada tujuan rnanfaat pensiun, ada dua tindakan yang harus dilakukan yaitu tindakan preventif dan represif. Yang dimaksud dengan tindakan peventif dalarn hat ini mernperhatikan kredibilitas perusahaan asuransi jiwa. Untuk mendukung hal tersebut, perlu pengawasan yang ketat dan tindakan yang tegas terhadap perusahaan asuransi jiwa yang mempunyai tingkat kesehatan keuangan yang tidak mernadai. Harus dibuat larangan bagi perusahaan asuransi yang tingkat kesehatan keuangannya tidak memadai untuk menerima kepesertaan dari Dana Pensiun ataupun Peserta program pensiun, dan pernberian sanksi yang tegas atas pelanggarannya. Selain itu perlu transparansi informasi terkait kesehatan keuangan suatu perusahaan asuransi jiwa sehingga masyarakat mengetahui secara jelas. Disarankan untuk dibuat daftar perusahaan asuransi yang sehat secara berkala oleh OJK dan diinformasikan secara terbuka kepada khalayak umum. Adapun tindakan represif yang harus dilakukan untuk rnelindungi kepentingan Peserta adalah dengan membentuk lembaga penjamin sektor asuransi, sehingga terdapat jaminan kepastian pembayaran klairn Peserta dalarn hal perusahaan asuransi jiwa tersebut mengalami pailit. 9. Apakah urgensi pembentukan Lembaga penjamin sektor pensiun dan asuransi? 208 Tujuan dari adanya Dana Pensiun adalah untuk memberikan jaminan kepastian tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat pasca pensiun. Sedangkan keberadaan perusahaan asuransi ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap kerugian yang mungkin timbul akibat peristiwa tak terduga, dengan menanggung biaya yang timbul akibat peristiwa tersebut. Dampak dari ketiadaan lembaga penjamin tidak hanya bagi peserta, tetapi juga bagi Dana Pensiun, dan masyarakat sebagaimana diuraikan berikut ini. Dampak terhadap Peserta program Pensiun adalah: a. Risiko kehilangan sebagian manfaaat pensiun yang berasal dari investasi Dana Pensiun; b. Ketidakpastian dan kekhawatiran Peserta terhadap Kesehatan keuangan Dana Pensiun; c. Potensi kerugian finansial yang besar yang harus ditanggung oleh Peserta. Adapun dampak bagi Dana Pensiun adalah: a. Risiko reputasi dan kepercayaan. Jika perusahaan asuransi gagal bayar tanpa adanya jaminan penjamin, kepercayaan pasar dan nasabah bisa menurun. b. Ketidakpastian pasar. Perusahaan asuransi harus mengelola risiko sendiri tanpa c. Potensi kerugian besar. Dalam hal perusahaan asuransi tidak mampu memenuhi kewajiban anuitas atau produk lainnya, dapat menyebabkan kegagalan bisnis bagi Dana Pensiun yang berdampak pada kemampuan membayar kewajiban manfaat pensiun bagi peserta program pensiun. Sedangkan dampak terhadap Masyarakat secara umum adalah: a. Risiko sistemik. Mengingat besamya dana Masyarakat yang terkumpul melalui program pensiun, kegagalan Dana Pensiun atau perusahaan asuransi tanpa penjamin dapat menimbulkan efek domino pada sektor keuangan dan ekonomi lebih luas. b. Beban sosial. Masyarakat yang mengandalkan manfaat pensiun dapat mengalami kesulitan ekonomi, sehingga meningkatkan beban sosial dan ketidakstabilan sosial. 209 c. Pengaruh negatif pada pasar modal. Kerugian besar dan ketidakpastian pada sektor asuransi dapat menurunkan kepercayaan investor dan mengganggu pasar modal. d. Keterbatasan perlindungan sosial. Tanpa lembaga penjamin, tanggung jawab Pemerintah dalam menjamin perlindungan sosial menjadi lebih berat. Baik Dana Pensiun maupun perusahaan asuransi memberikan jaminan tesedianya dana yang dibutuhkan untuk keberlanjutan hidup jangka panjang masyarakat, maka menjadi tugas negara sebagai otoritas publik tertinggi dan sesuai dengan pembukaan UUD yang mengamanatkan negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat untuk membentuk lembaga penjamin di sektor pensiun dan asuransi. Keberadaan lembaga penjamin tersebut memberikan rasa aman bagi masyarakat atas pengelolaan iuran kepesertaan pada program pensiun dan asuransi, sehingga masyarakat tidak ragu untuk mengikuti kepesertaan program pensiun maupun mengambil aunitas perusahaan asuransi. Kepercayaan masyarakat yang meningkat pada akhimya akan meningkatkan jumlah Peserta . Dengan peningkatan jumlah Peserta maka semakin besar jumlah masyarakat yang terjamin kebutuhan hidupnya dalam jangka panjang yang secara otomatis berdampak pada meningkatnya masyarakat yang sejahtera. Dengan kata lain, ketiadaan Lembaga Penjamin dalam sektor pensiun dan asuransi dapat menimbulkan risiko besar bagi keamanan dana Peserta, stabilitas Dana Pensiun, stabilitas perusahaan asuransi, serta ketahanan dan kepercayaan sistem keuangan dan sosial secara keseluruhan . Oleh karena itu, keberadaan lembaga penjamin atau mekanisme perlindungan lain sangat penting untuk menjaga stabilitas dan melindungi semua pihak terkait. Berikut uraian perbandingan keberadaan lembaga penjamin sektor asuransi di beberapa negara. 1. Amerika Serikat: Pensiun Benefit Guaranty Corporation (PBGC) PBGC adalah badan federal yang menjamin manfaat pensiun dari program pensiun manfaat pasti (defined benefit). Jika perusahaan pensiun gagal membayar manfaat pensiun, PBGC mengambil alih kewajiban pembayaran manfaat peserta . 2. Kanada: Pensiun Benefits Guarantee Fund (Provinsi Ontario) Dana penjamin yang memberikan perlindungan kepada peserta program pensiun yang gagal membayar manfaatnya . Jaminan yang diberikan bersifat terbatas. 210 3. Inggris: Pensiun Protection Fund (PPF) PPF memberikan perlindungan kepada peserta dana pensiun manfaat pastijika dana pensiun gagal. Sifat penjaminan adalah terbatas sampai jumlah tertentu. 10. Bagaimana pengatoran program pensiun di negara lain? Apakah ada standar international bestpractices pada industri Dana Pensiun? Pengaturan program pensiun di dunia dapat dibagi menjadi dua mengikuti konsep kenegaraannya yaitu sistem pada negara kesejahteraan dan sistem pada negara non kesejahteraan. Pada negara kesejahteraan, sistem yang dianut adalah sistem jaminan sosial dimana program pensiun merupakan alat untuk membangun jaring pengaman sosial. Model ini dibangun dengan menerapkan skema kebersamaan atau gotong royong, dimana iuran pesiun dihimpun secara kolektif. Juran yang terhimpun dari pekerja aktif digunakan untuk menyokong manfaat pensiun saat ini dan demikian seterusnya. Dengannya terbentuk jaring pengaman sosial yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Model ini mewajibkan kepesertaan program pensiun dan penerapan mekanisme pembayaran manfaat pensiun secara berkala untuk mencukupi pendanaan berkelanjutan tersebut. Negara non kesejahteraan menerapkan konsep kebebasan yang mengusung program pensiun individu. Program pensiun dalam paham ini merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing. Sifat kepesertaan pada model ini adalah sukarela. Dengan demikian, metode pembayaran manfaat pensiun diserahkan pada pilihan peserta apakah akan dibayarkan secara lump sum atau berkala. Berikut beberapa contoh pengaturan program pensiun di beberapa negara. a. Amerika Serikat, memberlakukan kombinasi sistem Dana Pensiun Manfaat Pasti (Defined Benefit) clan Dana Pensiun Iuran Pasti (Defined Contribution). Regulasi Dana Pensiun diatur dalam Employee Retirement Income Security Act (ERISA) yang menjamin perlindungan Peserta, pengelolaan dana yang transparan, dan kepatuhan pengelola dna pensiun. Untuk melindungi kepentingan Peserta, terdapat lembaga penjamin (Pensiun Benefit Guaranty Corporation) yang menjamin manfaat pensiun jika Dana Pensiun gagal bayar. Adapun metode pembayaran manfaat pensiun, tersedia dua pilihan bagi Peserta yaitu pembayaran secara lump sum atau mengambil anuitas sesuai perjanjian. 211 b. Kanada. Terdapat dua Sistem Dana Pensiun yaitu Dana Pensiun Publik (Canada Pensiun Plan) clan Dana Pensiun Swasta. Untuk program pensiun itu sendiri diatur secara ketat oleh pemerintah provinsi clan federal, termasuk kewajiban aktuaria dan pelaporan transparan, serta pengawasan yang kuat untuk memastikan kesehatan keuanga Dana Pensiun. Terkait metode pembayaran manfaat pensiun, kepada Peserta ditawarkan fleksibilitas untuk memilih sesuai usia dan kebutuhan. c. Australia. Pengaturan program pensiun di negara ini difokuskan pada keseimbangan antara keamanan dana clan fleksibilitas Peserta. Program pensiun yang diterapkan bersifat wajib baik bagi Peserta maupun pemberi kerja. Pengelolaan program pensiun dilakukan oleh Australian Prudential Regulation Authority (APRA) dengan standar ketat baik terhadap pengelolaan investasi maupun pelaporannya. Adapun pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara berkala. Akan tetapi tersedia juga opsi lump sum untuk sebagian dana setelah usia tertentu. d. Jerman. Sistem program pensiun yang berlaku adalah Dana Pensiun Negara dan Dana Pensiun Perusahaan. Pemerintah memberikan insentif pajak bagi Peserta program pensiun dan pemerintah menjamin manfaat dasar yang akan diterima Peserta, serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan Dana Pensiun. Adapun metode pembayaran manfaat dilakukan secara berkala, dengan opsi pembayaran lump sum terbatas. Berikut disajikan best practices Dana Pensiun yang dibuat oleh beberapa organisasi internasional yang menjadi panduan dalam pengelolaan Dana Pensiun. a. OECD principles for Private pensiun Regulation and Supervision meliputi: 1) Mengutamakan perlindungan hak-hak Peserta; 2) Dana Pensiun harus transparan dalam pelaporan dan pengelolaan. 3) Dana Pensiun harus menerapkan manajemen risiko investasi dan operasional yang baik. 4) Terdapat Otoritas pengavvas yang memiliki kewenangan dan sumber daya memadai. 5) Tata kelola Dana Pensiun harus jelas, termasuk peran clan tanggung jawab pengurus. 212 b. International Organisation of pensiun Supervisors (IOPS) Principles menyediakan kerangka kerja prinsip dan pedoman untuk pengawasan Dana Pensiun yang fokus pafa pengawasan risiko; standar Pengawasan risiko; Standar akuntansi dan audit; Perlindungan kepentingan Peserta; dan Keterbukaan dan transparansi informasi. c. International Social Security Association (ISSA) Guidelines juga mengeluarkan panduan praktik terbaik untuk sistem pensiun sosial dan Dana Pensiun swasta. Organisasi ini Mendorong penerapan prinsip inklusif, pengelolaan dana yang aman, dan transparansi. d. Principles for Responsible Investment (PRI) yang diusung oleh PBB mengatur prinsip yang harus dipenuhi oleh Dana Pensiun . Prinsip ini menuntut pentingnya integrasi aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam investasi Dana Pensiun. Selain itu Dana Pensiun didorong untuk berinvestasi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan . 11. Bagaimana pengaturan tentang mekanisme pembayaran manfaat pensiun? Dalam UU P2SK diatur bahwa pembayaran manfaat pensiun dilakukan dengan mekanisme kombinasi berkala dan lump sum terbatas. Landasan filosofi dari mekanisme pembayaran manfaat pensiun secara berkala disesuaikan dengan tujuan program pensiun itu sendiri yang menekankan pada jaminan kebeikanjutan ketersediaan untuk mencukupi kebutuhan hidup pasca pensiun. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan sosial dan finansial jangka panjang bagi Peserta, menjaga keberlanjutan Dana Pensiun, serta mewujudkan prinsip keadilan antar generasi dan antar Peserta. Mekanisme pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara berkala didasarkan pada beberapa hal yaitu: a. Prinsip Perlindungan Jangka Panjang Peserta. Program pensiun bertujuan utama untuk memberikan perlindungan finansial jangka panjang kepada Peserta setelah mereka memasuki masa pensiun. Pembatasan pengambilan manfaat sekaligus mencegah Peserta menghabiskan dana secara cepat sehingga tidak memiliki penghasilan yang cukup di masa tua. Dengan pembayaran manfaat secara berkala, Peserta dijaga agar tetap menerima pendapatan rutin selama masa pensiun. 213 b. Pengelolaan Dana Secara Kolektif dan Berkelanjutan. Dana Pensiun mengelola kontribusi dari banyak Peserta secara kolektif dan investasi dalam jangka panjang. Pembayaran sekaligus dapat mengganggu kestabilan likuiditas dan pengelolaan dana secara keseluruhan, sehingga pembatasan diperlukan agar Dana Pensiun tetap sehat dan mampu memenuhi kewajiban ke semua Peserta. c. Keadilan antar Peserta. Dana Pensiun berfungsi sebagai mekanisme redistribusi risiko antara Peserta yang lebih muda dan yang !ebih tua, yang sehat dan yang sakit, serta antara Peserta aktif dan pensiunan . Pembatasan pencairan sekaligus membantu menjaga keadilan antar Peserta, agar dana tidak cepat habis dan semua Peserta memperoleh manfaat sesuai haknya. d. Hubungan Dengan Pembagian Kontribusi Pemberi Kerja dan Pekerja. Iuran Dana Pensiun merupakan gabungan kontribusi pemberi kerja dan pekerja. Kontribusi pemberi kerja merupakan komitmen pemberi kerja untuk memastikan seluruh pekerjanya memperoleh manfaat yang cukup dan berkelanjutan hingga akhir hayatnya. Jika Peserta bisa mencairkan seluruh manfaat sekaligus, maka pemberi kerja dan Dana Pensiun kehilangan fungsi pengelolaan kolektif dan perlindungan jangka panjang yang mempakan alasan utama kontribusi bersama tersebut. Dengan pembatasan, manfaat pensiun tetap dapat dikelola secara profesional dan Peserta memperoleh jaminan pendapatan berkelanjutan. e. Pencegahan penyalahgunaan dana. Pembatasan juga berfungsi untuk mencegah penggunaan Dana Pensiun secara tidak bijaksana, yang dapat menyebabkan kesulitan keuangan di masa tua dan meningkatkan beban sosial. Berikut uraian sistem pembayaran manfaat pensiun yang berlaku di beberapa negara. a. Jepang, menerapkan sistem pembayaran berkala, dimana Program Pensiun Nasional (NPS) memberikan pembayaran bulanan. Di samping itu, Perusahaan juga dapat memberikan sistem tunjangan tambahan. b. Jerman, Skema pensiun publik dibayarkan bulanan. Demikian pula untuk skema tambahan (private) juga berbasis anuitas. 214 c. Kanada, Canada Pensiun Plan (CPP) dan Old Age Security (OAS) dibayarkan bulanan. Sedangkan untuk skema tambahan dapat dicairkan secara lump sum. d. Singapura, Melalui CPF LIFE, peserta dapat menarik sebagian dana saat pensiun (lump sum) dan sisanya dikonversi ke anuitas seumur hidup. e. Amerika Serikat, Sistem yang berlaku pada Dana Pensiun Publik (Social Security) dibayarkan berkala untuk seumur hidup. Untuk Dana Pensiun Swasta bisa memilih cara pembayaran lump sum, anuitas , atau keduanya. f. Inggris. Peserta dapat mengambil sebagian (biasanya 25%) secara lump sum dan bebas pajak, sedangkan sisanya dibayarkan sebagai anuitas. g. Australia. Peserta Superannuation bisa ambil lump sum atau membeli anuitas. Pemerintah mendorong anuitas. h. Malaysia. KWSP (EPF) memungkinkan pengambilan lump sum saat usia pensiun. Tidak ada sistem wajib anuitas. 12. Apakah ke1ebihan dan kekurangan mekanisme pembayaran manfaat pensiun secara lump sum dan berkala bagi Peserta? Metode pembayaran manfaat pensiun yang berlaku di dunia adalah dapat dilakukan dengan metode lump sum atau dengan membeli anuitas asuransi jiwa. Setiap pilihan metode pembayaran manfaat pensiun memptmyai kelebihan dan kekurangan. Pembayaran Manfaat pensiun secara langsung memberikan fleksibilitas penuh kepada Peserta. Terdapat aspek positif lainnya berupa terbebasnya Peserta dari risiko pengelolaan Dana Pensiun yang buruk yang dapat mengakibatkan terbayarnya sebagian manfaat pensiun atau bahkan terdapat pula potensi manfaat pensiun tidak dibayarkan. Adapun kekurangannya berupa, risiko dana habis lebih cepat karena kurangnya pengetahuan ataupun kemampuan mengelola keuangan, yang berakibat pada tidak terjaminnya longevity. Tujuan dari program pensiun untuk menjamin kelayakan kehidupan peserta program pensiun menjadi tidak tercapai. Dalam lingkup yang lebih besar, akan mengganggu jaring pengaman sosial rnasyarakat dan memberikan beban bagi Pemerintah. Dalam hal Peserta memperoleh manfaat pensiun secara berkala mempunyai makna positif yaitu adanya jaminan pendapatan seumur hidup dan tidak ada risiko longevity. Adapun kelemahannya adalah jumlah manfaat pensiun yang dibayarkan relatif kecil karena dibayarkan berkala hingga akhir hayat Peserta yang tentunya tidak dapat diperkirakan. Hal ini mengurangi fleksibilitas penggunaan manfaat 215 pensiun. Kelemahan lain adalah terdapat risiko berkurangnya atau hilangnya bagian dari hasil pengelolaan investasi Dana Pensiun yang akan mengurangi jumlah manfaat pensiun - Peserta hanya mendapatkan pembayaran manfaat pensiun berdasarkan akumulasi iuran. 13. Mohon dijelaskan filosofis kebijakan pembayaran manfaat pensiun secara berkala dan lump sum secara terbatas (20%). Dalam perspektif negara kesejahteraan, negara wajib menjamin kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu struktur dari sistem program pensiun yang dibangun adalah suatu jaminan sosial bersama sebagai wujud dari perlindungan sosial. Negarn mengategorikan lansia dalam kelompok rentan yang perlu perlindungan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, manfaat pensiun dibayarkan secara berkala untuk menjamin pendapatan tetap hingga akhir hayat. Dengan kata lain, pembayaran manfaat pensiun secara berkala dapat melindungi rakyat dari kemiskinan di masa dan menjamin keberlangsungan hidup yang layak . Di sisi lain mekanisme pembayaran berkala mencerminkan nilai solidaritas antargenerasi, di mana generasi muda membayar sistem yang menopang generasi tua. Sistem ini mewujudkan keadilan sosial, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mampu menabung sendiri. Dengan kata lain mekanisme pembayaran manfaat pensiun secara berkala memastikan terjadinya pemerataan kesejahteraan dan meningkatkan kohesi social serta mencegah ketimpangan sosial antar generasi. Pembayaran berkala juga mendukung teraihnya stabilitas ekonomi makro karena adanya kondisi dimana daya beli masyarakat tetap terjaga. Hal ini sekaligus mencegah peningkatan beban fiskal negara akibat kemiskinan lansia. Pembayaran manfaat pensiun secara berkala mencerminkan filosofi tanggung jawab negara dan masyarakat dalam menjamin kesejahteraan ekonomi lansia, mencegah kemiskinan hari tua, dan mendukung stabilitas sosial. Pembayaran berkala bukan hanya keputusan teknis, tapi juga cerminan filosofi negara bahwa hidup layak adalah hak setiap warga, termasuk di usia tua. 14. Berdasarkan Pasal 73 POJK No. 27 Tahun 2023 diatur bahwa manfaat pensiun yang kurang dari atau sama dengan Rp 500.000.000,- (tima ratus juta Rupiah) dapat diambil sekaligus. Apa yang menjadi dasar pengaturan tersebut? 216 Norma ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas dalam pengambilan manfaat pensiun, sehingga mempermudah Peserta dengan manfaat kecil. Jumlah ini telah dipertimbangkan sebagai batas aman untuk mengizinkan pembayaran lump sum tanpa mengganggu kestabilan Dana Pensiun. Selain itu, nilai ini juga relatif proporsional terhadap nilai manfaat pensiun rata-rata di Indonesia, sehingga kebijakan ini memberi fleksibilitas bagi kelompok Peserta dengan dana kecil. Dengan batasan tersebut, keseimbangan antara kepentingan Peserta dan pengelola Dana Pensiun masih bisa terjaga. 15. Bagaimana pengaturan tentang kontribusi Pekerja dan Pemberi Kerja melakukan pembayaran iuran kepada Dana Pensiun? UU P2SK membedakan dua jenis Dana Pensiun yaitu: a. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang didirikan oleh pemberi kerja. Iuran dapat dibayarkan: 1) Selumhnya dari Pemberi Kerja (dalam DPPK Manfaat Pasti), atau 2) Gabungan dari Pekerja dan Pemberi Kerja (temtama dalam DPPK Iuran Pasti) b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dikelola oleh lembaga keuangan (bank/asuransi). Iuran urnurnnya dibayar oleh Peserta (Pekerja), tetapi dapat juga ditambah kontribusi dari Pemberi Kerja secara sukarela. Pengaturan mengenai pembagian kontribusi iuran mengikuti skema sebagai berikut. Untuk program pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan iuran kontribusi dari pemberi kerja adalah 2% dan iuran pekerja adalah 1%. Pada program pensiun manfaat pasti, kontribusi pemberi kerja adalah mayoritas, sedakan kontribusi pekerja bersifat optional 1/0%. Sedangian pada program pensiun iuran pasti, pemberi kerja memberikan kontribusi sebesar 2%-6%, dimana kontribusi pekerja adalah 1%-2%. Iuran program pensiun lazimnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan disepakati dalam perjanjian antara Dana Pensiun dengan Pemberi Kerja dan Pekerja. Namun, dalam praktik umum dan prinsip perlindungan ketenagakerjaan, kontribusi Pemberi Kerja biasanya lebih besar atau setidaknya seimbang, untuk mendukung kesejahteraan pekerja dan mencerminkan tanggung jawab pemberi kerja dalam sistem jaminan sosial. Adapun metode pembayaran iuran yang berasal dari pemberi kerja harus dilakukan secara berkala paling sedikit satu kali setiap bulannya. Sedangkan metode pembayaran iuran dari pekerja dapat 217 bersifat tidak langsung kepada Dana Pensiun karena dikurnpulkan secara kolektif oleh pemberi kerja; atau, dibayarkan langsung oleh Peserta. Semua ini tergantung pada jenis Dana Pensiun dan perjanjian yang ada. 16. Terkait ketentuan tentang pilihan pembayaran manfaat pensiun yang dapat diambil oleh Peserta program pensiun, bagaimanakah kelebihan dan kekurangan pembayaran manfaat pensiun melalui Dana Pensiun dengan mengambil anuitas? Berdasarkan masa waktu pembayaran, jenis anuitas dibedakan menjadi anuitas yang seurnur hidup dan anuitas berjangka. Pembayaran untuk anuitas seurnur hidup dilakukan sampai peserta meninggal dunia. Adapun untuk anuitas berjangka maka pembayarannya dilakukan ketika waktu jatuh tempo. Biasanya jangka waktu untuk anuitas berjangka adalah adalah 5 tahun dan kelipatannya dengan maksimal 15 tahun. Penentuan jangka waktu anuitas bergantung pada perjanjiannya. Lazimnya semakin lama jangka waktu anuitas maka premi yang dibayarkan lebih mahal. Dalam mengelola program pensiun, terdapat beberapa risiko yang ditanggung oleh Dana Pensiun yaitu risiko pengelolaan asset dan risiko longevity. Risiko pengelolaan asset Dana Pensiun lahir dari investasi yang dilakukan Dana Pensiun. Investasi itu sendiri merupakan suatu kegiatan ekonomi (bisnis) yang mengandung dua unsur risiko yaitu keuntungan dan kerugian . Lazirnnya, semakin tinggi potensi keuntungan maka semakin tinggi pula potensi kerugian. Untuk menjaga keamanan asset demi terjaganya kewajiban pembayaran kepada Peserta program, maka investasi Dana Pensiun harus dilakukan secara hati-hati dengan mendasarkan pada analisis risiko yang mendalam. Hal ini diperlukan karena apapun hasil investasi menjadi tanggung jawab Dana Pensiun. Manfaat pensiun yang dibayarkan kepada Peserta merupakan akumulasi dari iuran dan bagian dari hasil pengembangan pengelolaan iuran (investasi). Manfaat pensiun dari iuran bersifat tetap sedangkan bagian dari hasil pengembangan pengelolaan iuran merupakan faktor tambahan. Dalam hal ini menjadi penting untuk memisahkan perhitungan antara akumulasi iuran dengan bagian dari hasil pengembangan pengelolaan iuran karena pemisahan perhitungan menjadi faktor penentu terjaminnya pembayaran manfaat pensiun Peserta yang menjadi kewajiban dari Dana Pensiun. Risiko atas pengelolaan asset Dana Pensiun hanya memengaruhi unsur tambahan manfaat pensiun. Dengan demikian, dalam hal terjadi risiko rugi pada pengelolaan iuran, 218 tidak akan mengganggu kewajiban pembayaran manfaat pensiun kepada Peserta, hanya terjadi pengurangan/hilangnya pendapatan dari hasil pengelolaan iuran tersebut. Risiko longevity merupakan risiko yang lahirnya dari lamanya usia hidup Peserta, Dilnana memengaruhi lamanya kewajiban Dana Pensiun untuk membayarkan manfaat pensiun Peserta. Untuk menjaga risiko tersebut, lazimnya Dana Pensiun akan melakukan reasuransi untuk menjamin tersedianya dana untuk melakukan kewajibannya membayar manfaat pensiun Peserta. Dalam hal ini terjadi pengalihan risiko dari Dana Pensiun kepada Perusahaan reasuransi. Bagi Dana Pensiun, melakukan reasuransi merupakan Langkah yang menguntungkan karena Dana Pensiun tidak akan kehilangan dananya yang direasuransikan sehingga pembayaran manfaat Peserta tetap terjaga. Dalam UU P2SK diatur bahwa Peserta dapat memilih dua metode pelaksanaan pembayaran yaitu melalui Dana Pensiun atau mengambil anuitas dari Perusahaan asuransi jiwa. Yang harus diperhatikan dalam menentukan pilihan tadi adalah beban tanggung jawab atas risiko. Pembayaran melalui Dana Pensiun merupakan risiko yang akan ditanggung oleh Dana Pensiun. Dana Pensiun yang harus bertanggung jawab atas pembayaran manfaat pensiun. Sedangkan pembayaran dengan mengambil anuitas dari Perusahaan asuransi jiwa menjadi tanggung jawab dari Perusahaan asuransi jiwa tersebut, dan Dana Pensiun sama sekali terbebas dari tanggung jawab. Jaminan kepastian pembayaran manfaat pensiun Peserta menjadi tanggung jawab Perusahaan asuransi jiwa tersebut. Dari perspektif ini, baik dari Dana Pensiun yang mereasuransikan dananya maupun peserta yang mengambil anuitas pada perusahaan asuransi, maka keberadaan lembaga penjamin asuransi menjadi sangat penting dalam melindungi Peserta atas jaminan keberlanjutan kelayakan hidupnya sampai akhir hayatnya. 17. Bagaimana mekanisme pemilihan perusahaan asuransi yang dilakukan oleh Dana Pensiun? Sebagaimana diatur oleh UU P2SK, mekanisme pemilihan Perusahaan asuransi oleh Dana Pensiun dimulai dengan adanya proses seleksi dan evaluasi. Kriteria seleksi meliputi reputasi perusahaan, kinerja keuangan, pengalaman dalam produk anuitas, serta izin dan pengawasan dari OJK. Dalam proses tersebut dilakukan evaluasi terhadap dokumen, analisis risiko dan penawaran harga. Perusahaan yang 219 lulus seleksi selanjutnya menandatangani kontrak/perjanjian kerjasama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak termasuk ketentuan pembayaran manfaat Peserta dan tata cara pengelolaan dana. Diusulkan dibuatnya daftar Perusahaan asuransi yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam UU P2SK dan POJK yang mudah diakses publik. Daftar ini secara continue dievaluasi berkala oleh OJK untuk memastikan Peserta asuransi tidak salah memilih. Selain itu perlu diatur larangan bagi Perusahaan asuransi yang tidak layak untuk menawarkan pengambilan anuitas. Dalam hal Perusahaab asuransi tersebut melakukan pelanggaran maka perlu dirumuskan sanksi yang tegas. Dengan demikian Masyarakat terlindungi dari praktek/itikad buruk Perusahaan asuransi, sehingga Masyarakat tidak dirugikan dan tetap terjamin dalam memperoleh manfaat pensiun sebagaimana diperjanjikan. Beberapa Dana Pensiun juga memberikan alternatif produk anuitas yang dilengkapi manfaat tambahan berupa asuransi kesehatan tambahan selama masa pensiun, perlindungan asuransi jiwa atau cacat tetap, dan manfaat kematian atau santunan ahli waris. [2.8] Menimbang bahwa para Pemohon dan Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima oleh Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2025 dan tanggal 2 Juni 2025 yang pada pokoknya, sebagai berikut: A. KESIMPULAN PEMOHON Bahwa dengan ini Para Pemohon mengajukan kesimpulan dalam pengujian materil terhadap Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) terhadap Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. I KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan: Pemohon adalah pihak 220 yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 2. Berkenaan dengan kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: “Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya”. 3. Bahwa pada Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai berikut: “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Lebih lanjut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 telah memberikan pengertian dan batasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu apabila memenuhi 5 syarat sebagai berikut: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 221 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 5. Bahwa Para Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. (Bukti P-4) 6. Bahwa Para Pemohon memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional yang dimaksud adalah: a. Hak konstitusional yang dinyatakan pada Pasal 28H ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. b. Hak konstitusional yang dinyatakan pada Pasal 28I ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. c. d. Hak konstitusional yang dinyatakan pada Pasal 28I ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 222 diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. e. Hak konstitusional yang dinyatakan pada Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. 7. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon berpotensi dirugikan oleh berlakunya Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. 8. Sebelum menguraikan potensi kerugian konstitusional yang dimaksud, Para Pemohon terlebih dahulu menjelaskan secara umum sebagai berikut: a. Bahwa Para Pemohon adalah karyawan swasta peserta Program Pensiun Iuran Pasti pada Dana Pensiun Astra yang dibuktikan dengan Kartu Peserta. (Bukti P-4) b. Bahwa Para Pemohon membuktikan adanya pembayaran iuran pensiun, terdiri dari: iuran pekerja sebesar 3,2% (tiga koma dua persen) dari gaji pokok setiap bulan dan iuran pemberi kerja sebesar 6,4% (enam koma empat persen) dari gaji pokok setiap bulan yang dibuktikan dengan slip gaji. (Bukti P-4) c. Bahwa Para Pemohon membuktikan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening Para Pemohon sebagai manfaat pensiun dengan Info Saldo Manfaat Pensiun. (Bukti P-4) 9. Bahwa kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena keberlakuan Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, secara khusus diuraikan sebagai berikut: 1. Pemohon I yaitu Freddy TH Sinurat, lahir di Medan tanggal 27 Agustus 1971, Nomor Induk Kependudukan: 3175022708710004, 223 bekerja di PT Astra Agro Lestari Tbk. sejak 1 Juli 1998 dengan Nomor Pokok Karyawan 980358, peserta Dana Pensiun Astra sejak 1 November 1999 dengan nomor: 054959, akan pensiun pada tanggal 27 Agustus 2026. Potensi kerugian konstitusional Pemohon I adalah sebagai berikut: Pemohon I sudah memiliki rencana investasi untuk mengembangkan manfaat pensiunnya dengan imbal hasil yang menguntungkan dan aman, antara lain berupa deposito di bank yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Deposito di bank dapat dicairkan dengan segera apabila dibutuhkan karena alasan kedaruratan yang bersifat segera. Selain itu Pemohon I pun berencana akan berinvestasi di pasar modal. Adanya ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebabkan Pemohon I tidak dapat menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sehingga menghambat rencana investasi yang telah disusunnya. Selain itu Pemohon I pun tidak dapat mengandalkan manfaat pensiunnya apabila dibutuhkan karena alasan kedaruratan yang bersifat segera. 2. Pemohon II yaitu Maesun, lahir di Demak tanggal 16 Agustus 1972, Nomor Induk Kependudukan: 3374061608720002, bekerja di PT Pamapersada Nusantara sejak 3 Juli 1995 dengan Nomor Pokok Karyawan 6195110, peserta Dana Pensiun Astra sejak 1 Juni 1997 dengan nomor: 039136, akan pensiun pada tanggal 16 Agustus 2027. Potensi kerugian konstitusional Pemohon II adalah sebagai berikut: Bahwa bagi Pemohon II uang pensiun yang selama ini dipotong dari gaji Pemohon II sebesar 3,2% dari gaji pokok selama 30 tahun bekerja adalah jumlah yang besar bagi Pemohon II dan sangat dinanti-nantikan dan didambakan bisa dicairkan saat pensiun nanti, yang menurut rencana Pemohon II akan digunakan untuk membangun rumah kos di kampung Pemohon II di Semarang, Jawa Tengah, serta untuk menyambung hidup bersama istri dan anak yang masih duduk di Sekolah Dasar. Jika ada sisanya Pemohon akan 224 membeli SBN yang bagi hasilnya bisa diterima secara pasti setiap bulannya dengan nilai pokok dananya tetap utuh (tidak berkurang) sampai jatuh tempo pencairan nanti. Bahwa adanya ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebabkan Pemohon II tidak dapat menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus, membuat Pemohon II sangat sedih jika manfaat pensiun hanya bisa cair 20% (dua puluh persen) saja sedangkan 80% (delapan puluh persen) sisanya harus dibelikan anuitas yang pada akhirnya dana itu akan habis. Semua rencana dan mimpi Pemohon II akan sirna, dan dari hati yang paling dalam Pemohon II merasa sangat tidak ikhlas jika diperlakukan seperti itu karena uang tersebut adalah uang dari keringat Pemohon II selama bekerja 32 tahun lamanya. 3. Pemohon III yaitu Heru Pamungkas,SH , lahir di Magelang tanggal 20 Oktober 1970, Nomor Induk Kependudukan: 3171052010700003, bekerja di PT Federal International Finance sejak 12 Juni 1995 kemudian mutasi ke PT Sharia Multifinance Astra sejak 1 November 2019 dengan Nomor Pokok Karyawan 1201, peserta Dana Pensiun Astra sejak 12 Juni 1995 dengan nomor: 021477, akan pensiun pada tanggal 20 Oktober 2025. Potensi kerugian konstitusional Pemohon III adalah sebagai berikut: Pemohon III sudah berencana membuat warung makan dan kos- kosan di Bojonegoro, Jawa Timur. Pemohon III pun masih membiayai pendidikan empat orang anak Pemohon III, seorang di Fakultas Kedokteran Gigi UNPAD, dua orang mahasiswa di Universitas BINUS di Kemanggisan, dan seorang lagi di bangku SMA. Bahwa adanya ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebabkan Pemohon III tidak dapat menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sehingga mengganggu rencana Pemohon III mendirikan usaha warung makan 225 dan kos-kosan, serta mempersiapkan dana yang diperlukan untuk membiayai pendidikan anak Pemohon III. 4. Pemohon IV yaitu Tanto, lahir di Sragen tanggal 23 Agustus 1971, Nomor Induk Kependudukan: 6471052308710003, bekerja di PT Pamapersada Nusantara sejak 1 Februari 1993 dengan Nomor Pokok Karyawan 6193004, peserta Dana Pensiun Astra sejak 1 Juni 1997 dengan nomor: 038826, akan pensiun pada tanggal 23 Agustus 2026. Potensi kerugian konstitusional Pemohon IV adalah sebagai berikut: Pemohon IV merasa berhak atas seluruh manfaat pensiun yang bersumber dari pemotongan gaji Pemohon IV setiap bulan selama 33 tahun bekerja. Pemohon IV menginginkan hak untuk menentukan apakah uang itu diambil sekaligus (100%) atau sebagian. Pemohon IV membutuhkan dana untuk membantu biaya pernikahan anak pertama dan untuk membantu biaya pendidikan anak kedua dan ketiga di Perguruan Tinggi. Sebagian dana akan digunakan Pemohon IV untuk merenovasi rumah menjadi rumah indekos, karena rumah Pemohon IV berada dekat dengan kampus. Pemohon IV pun sudah berencana membuka usaha jual-beli beras. Selain itu Pemohon IV harus mencadangkan sebagian dana untuk biaya perawatan kesehatan Pemohon IV yang tidak ditanggung oleh BPJS. Bahwa adanya ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebabkan Pemohon IV tidak dapat menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sehingga rencana Pemohon IV mustahil diwujudkan seluruhnya. 5. Pemohon V yaitu Kokoh Wahyudwijendra ST, lahir di Surabaya tanggal 26 Desember 1970, Nomor Induk Kependudukan: 3175072612700010, bekerja di PT Bina Pertiwi sejak 01 Juli 1996 dengan Nomor Pokok Karyawan 30196130 peserta Dana Pensiun Astra sejak 1 Juli 1996 dengan nomor: 040779, akan pensiun pada tanggal 26 Desember 2025. 226 Potensi kerugian konstitusional Pemohon V adalah sebagai berikut: Pemohon V merasa keberatan atas peraturan yang mengharuskan manfaat pensiun mengendap selama 10 tahun dan tidak diberikan pilihan. Bagi Pemohon V, manfaat pensiun adalah satu-satunya sumber untuk membiayai pendidikan anak Pemohon V, seorang di bangku sekolah dan seorang di bangku kuliah. Pemohon V mampu mengelola sendiri manfaat pensiunnya. Bahwa adanya ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebabkan Pemohon V tidak dapat menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sehingga menyulitkan Pemohon V membiayai pendidikan kedua anaknya. 6. Pemohon VI yaitu Mirza Khatib Lubis, lahir di Medan tanggal 26 Desember 1970, Nomor Induk Kependudukan: 1271102612700003, bekerja di PT Pamapersada Nusantara sejak 3 Juli 1995 dengan Nomor Pokok Karyawan 0007395007, peserta Dana Pensiun Astra sejak 1 Juni 1997 dengan nomor: 039534, akan pensiun pada tanggal 26 Desember 2025. Potensi kerugian konstitusional Pemohon VI adalah sebagai berikut: Pemohon VI telah mendapatkan pembekalan persiapan pensiun dari perusahaan pemberi kerja bekerjasama dengan Dana Pensiun Pemberi Kerja pada tahun 2023, dan telah diajarkan membuat rencana usaha/rencana kegiatan menjelang pensiun dan pasca pensiun. Pemohon VI pun telah diingatkan agar menyisihkan biaya anak yang masih sekolah dan mencadangkan dana untuk pernikahan anak, memulai usaha baru sesuai minat dan kemampuan dengan memanfaatkan uang pesangon atau manfaat pensiun yang akan diterima. Pemohon VI telah membuat rencana pengalokasian manfaat pensiunnya, antara lain: (1) Biaya kuliah anak kedua yang saat ini masih berkuliah di semester V; (2) Cadangan biaya pernikahan anak pertama dan kedua; (3) Alokasi dana untuk membuka toko penjualan kebutuhan sehari-hari; (4) Menambah investasi di SBN (Surat Berharga Negara) dan pasar saham Bursa 227 Efek Indonesia. Bahwa adanya ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebabkan Pemohon VI tidak dapat menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus dan hanya bisa menerima manfaat pensiun sebesar 20% (dua puluh persen) saja, maka ini akan membuyarkan semua rencana yang telah disusun oleh Pemohon VI saat pembekalan persiapan pensiun. Bahwa adanya ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebabkan Pemohon VI tidak dapat menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus dan hanya bisa menerima pembayaran manfaat sebesar 20% saja, sedangkan sisanya diberikan setiap bulan selama minimal 10 tahun, dengan nilai yang jauh dibawah gaji pokok saat ini. Pemohon VI merasa hal ini tidak adil dibandingkan dengan para pekerja yang tidak ikut Dana Pensiun, tidak membayar iuran, namun memperoleh uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan pembayaran secara sekaligus. 10. Bahwa adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara potensi kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji, dibuktikan dengan keberlakuan Pasal 56 ayat (1) juncto Pasal 70 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 45/OJK, Tambahan Lembaran Negara Nomor 67/OJK) tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun yang mengatur pembayaran manfaat pensiun oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebagai berikut: “Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala”. (Bukti P-3) 228 11. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara potensi kerugian konstitusional Para Pemohon dan berlakunya Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. 12. Berdasarkan uraian diatas juga menjadi jelas bahwa ada kemungkinan dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 13. Bahwa Para Pemohon telah memenuhi 5 syarat yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan dengan demikian Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. II ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL 1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal ini menegaskan supremasi hukum di Indonesia, dengan seluruh warga negara dan penyelenggara negara atau pemerintah tunduk pada hukum, dan yang tertinggi dalam hirarki hukum di Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas memberi, menjamin dan melindungi hak asasi warga negara Indonesia. 2. Bahwa Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Dalam permohonan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (b) Materi muatan dalam ayat, pasal dan atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 229 dimohonkan pengujiannya oleh Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut: Kontitusionalitas ketentuan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 4. Bahwa Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengatur pembayaran manfaat pensiun sebagai berikut: “Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala”. 5. Bahwa adanya frasa “harus dilakukan secara berkala” pada Pasal a quo berarti tidak memberikan pilihan, padahal sesuatu yang diharuskan itu adalah hak milik pribadi Para Pemohon, yaitu manfaat pensiun yang berasal dari iuran pemberi kerja dan iuran Para Pemohon melalui pemotongan gaji setiap bulannya yang ditempatkan pada rekening Para Pemohon. 6. Bahwa adanya kata “harus” pada Pasal a quo adalah bentuk pemaksaan yang dapat dimaknai sebagai kesewenang-wenangan oleh para pembuat Undang-Undang sehingga mengambilalih hak milik pribadi Para Pemohon yaitu manfaat pensiun yang dilindungi oleh konstitusi. 7. Bahwa Para Pemohon dapat membuktikan manfaat pensiun itu sebagai hak milik pribadi dengan alat bukti sebagai berikut: 1. Bukti kepesertaan pada Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan tanda kepesertaan Dana Pensiun Astra. (Bukti P-4) 2. Bukti pembayaran iuran pensiun setiap bulan selama bekerja sebagai karyawan swasta dengan iuran pekerja sebesar 3,2% dari gaji pokok ditambah dengan iuran pemberi kerja sebesar 6,4% dari gaji pokok, dibuktikan dengan catatan perincian pada slip gaji Para Pemohon (Bukti P-4). 3. Bukti penempatan manfaat pensiun pada rekening atas nama pribadi Para Pemohon yang menampung seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. (Bukti P-4) 230 4. Bahwa manfaat pensiun merupakan hak milik pribadi Para Pemohon diakui oleh Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menyatakan sebagai berikut: “Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Disabilitas, Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Pensiun Ditunda”. (Bukti P-2) 5. Bahwa ketentuan pada Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyatakan manfaat pensiun merupakan hak milik pribadi Para Pemohon terhitung sejak Para Pemohon menjadi peserta Dana Pensiun, sebagai berikut: “Besarnya hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta Program Pensiun Iuran Pasti merupakan himpunan: a. iuran Peserta dan/atau iuran Pemberi Kerja; b. dana awal Pemberi Kerja; c. pengalihan dana dari Dana Pensiun lain; dan d. hasil pengembangan dari himpunan iuran Peserta dan/atau iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dana awal Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan pengalihan dana dari Dana Pensiun lain sebagaimana dimaksud dalam huruf c terhitung sejak tanggal kepesertaan pada Dana Pensiun”. Jadi besarnya hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta Program Pensiun Iuran Pasti terhitung sejak tanggal kepesertaan pada Dana Pensiun. (Bukti P-2) 6. Bahwa pada Naskah Akademik RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, draft tanggal 6 Juli 2022, halaman 96, diuraikan desain dari Program Pensiun Iuran Pasti yang besaran manfaatnya ditentukan akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya yaitu: “besaran manfaat pensiun ditentukan akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya, dengan nilai hasil pengembangan yang bergantung pada performa investasi. Dengan kata lain, besarnya manfaat program iuran pasti bergantung pada besarnya iuran pensiun, umumnya berdasarkan persentase tertentu atas gaji/upah pekerja, dan hasil investasi atas akumulasi iuran tersebut”. (Bukti P-5) 231 8. Bahwa menurut Teori Hak, kewajiban dan hak ibarat dua sisi pada mata uang logam. (Bertens, 2000) Adanya kewajiban menimbulkan hak. Demikian halnya dengan Para Pemohon yang telah melaksanakan kewajiban membayar iuran pensiun selama puluhan tahun bekerja sepantasnya mendapatkan manfaat pensiun yang menjadi haknya. 9. Bahwa ketentuan yang mengatur pembayaran manfaat pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala adalah ketidakadilan bagi Para Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. 10. Bahwa oleh karena ketentuan pada Pasal a quo menimbulkan rasa ketidakadilan serta berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon maka ketentuan pada Pasal a quo juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Para Pemohon sebagai individu berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan sewenang- wenang baik dari negara maupun pihak lain. 11. Bahwa pada Penjelasan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) dinyatakan: “Yang dimaksud dengan "dilakukan secara berkala" adalah Manfaat Pensiun dibayarkan secara bulanan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun”. Pembayaran manfaat pensiun secara bulanan adalah norma yang sudah berlangsung sejak lama, sejak dahulu kala. 12. Bahwa norma adalah aturan atau standar perilaku yang diterima dan diharapkan oleh suatu kelompok atau masyarakat. Pada kenyataannya, suatu norma tidaklah senantiasa relevan untuk selamanya melainkan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perubahan peri kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang baru, ilmu pengetahuan dan teknologi. 232 13. Bahwa terdapat bukti mengenai perubahan norma di masyarakat sebagai berikut: (1) Masyarakat telah mengalami perubahan sikap terhadap hutang, jika dahulu berhutang dianggap aib yang memalukan dan harus dihindari maka sekarang hutang, terutama dalam bentuk kredit telah menjadi sangat umum bagi masyarakat untuk membeli rumah, mobil atau barang konsumtif, dan masyarakat semakin terbiasa dengan konsep cicilan dan bunga; (2) Masyarakat pun mengalami pergeseran prioritas pengeluaran, jika dahulu prioritas utama bagi masyarakat adalah memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, maka sekarang semakin banyak orang yang lebih memprioritaskan gaya hidup, hobi dan perjalanan, sehingga pengeluaran untuk berbelanja barang mewah dan pengalaman menjadi semakin umum; (3) Masyarakat juga mengalami perubahan dalam penggunaan teknologi keuangan, jika dahulu transaksi keuangan dilakukan secara tunai atau melalui transfer antar bank yang rumit dan menggunakan formulir kertas, maka sekarang masyarakat semakin terbiasa melakukan transaksi keuangan secara non-tunai dan memanfaatkan berbagai fitur digital seperti: aplikasi pembayaran digital, dompet digital, layanan perbankan online, investasi online dan pinjaman online; (4) Masyarakat pun mengalami pergeseran dalam kesadaran berinvestasi, jika dahulu investasi dianggap sebagai hal yang rumit dan hanya dilakukan oleh kalangan tertentu dan kebanyakan masyarakat menabung di bantal atau bambu maka sekarang kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi semakin meningkat. Banyak produk investasi yang ditawarkan kepada masyarakat seperti: reksadana hingga saham bahkan crypto, dengan akses yang semakin mudah. 14. Bahwa bila pada masa lalu telah ada norma yang mengatur pembayaran manfaat pensiun secara berkala tidaklah berarti norma itu boleh berlaku kekal selamanya melainkan perlu senantiasa dikaji dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, disesuaikan dengan kemajuan yang telah dicapai oleh suatu masyarakat karena ilmu pengetahuan dan teknologi. 15. Pesatnya perkembangan teknologi telah membuat keadaan hari ini menjadi sangat berbeda dengan 5 tahun yang lalu, apalagi 10 tahun 233 yang lalu. Perkembangan teknologi finansial telah mengubah cara masyarakat mengelola keuangan dan menghadirkan banyak kesempatan bagi semua orang untuk berusaha dengan berbagai model yang tidak terbayangkan sebelumnya. Para Pemohon bisa melakukan kegiatan produksi dan berusaha di rumah dan menjual produknya ke mana saja berkat kehadiran platform bisnis daring dengan jaringan distribusi yang canggih, cepat, murah dan berjangkauan luas. Para Pemohon juga bisa berinvestasi pada berbagai ragam pilihan investasi, yang saat ini sangat mudah dilakukan dengan dukungan teknologi, hanya dengan menggunakan telepon pintar. Para Pemohon bisa tetap aktif dan produktif di masa pensiun berkat dukungan teknologi dan perubahan model bisnis yang terjadi begitu dahsyat belakangan ini. Pembayaran manfaat pensiun secara berkala menjadi kontra produktif dengan rencana Para Pemohon untuk mengisi masa pensiun dengan tetap aktif dan produktif. Gambaran para pensiunan hanya memomong cucu, berkebun di belakang rumah atau menonton televisi seharian, menunggu uang pensiun setiap bulan adalah gambaran masa lalu yang tidak lagi relevan di masa sekarang ini. Konstitusionalitas ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 16. Bahwa Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengatur cara pembayaran manfaat pensiun sebagai berikut: “Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) dapat dilakukan dengan cara: a. dibayarkan oleh Dana Pensiun; atau b. Peserta, Janda/Duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah”. 17. Bahwa berkenaan dengan kewajiban Peserta, Janda/Duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana diatur oleh Pasal a quo, patut dicermati uraian mengenai risiko utama dari program pensiun (Kelly, 2015) sebagaimana dikutip dari Naskah 234 Akademik RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, draft tanggal 6 Juli 2022, pada halaman 94, sebagai berikut: “(1) risiko investasi, yakni risiko bahwa nilai aset akan menurun karena kerugian di pasar investasi; (2) risiko tingkat bunga, yakni risiko bahwa harga instrumen, umumnya dalam bentuk obligasi, akan berubah karena perubahan suku bunga; (3) risiko longevity, yakni risiko karena ketidakpastian akan masa hidup seseorang (berapa lama seseorang itu akan hidup); (4) risiko inflasi, yakni risiko yang terkait dengan hilangnya daya beli seiring waktu; (5) risiko portabilitas, yakni risiko yang terkait dengan pendapatan pensiun yang lebih rendah karena pergantian pemberi kerja.” (Bukti P-5) Selain itu juga ada risiko berkaitan dengan likuiditas anuitas yang tidak dapat dicairkan sewaktu-waktu selama masa 10 tahun. 18. Bahwa apabila Para Pemohon mengikuti ketentuan pada Pasal a quo dan membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah, maka semua risiko yang inheren dengan kepemilikan anuitas menjadi tanggung jawab Para Pemohon sebagaimana diatur oleh Pasal 56 ayat (4) huruf b juncto Pasal 70 ayat (4) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa: “risiko atas pengembangan akumulasi iuran merupakan tanggung jawab dari Peserta, Janda/Duda, atau anak.” (Bukti P-3) 19. Berkenaan dengan risiko pada pembelian anuitas, Para Pemohon merasa kuatir mengingat masalah pada beberapa perusahaan asuransi, seperti kasus gagal bayar yang terjadi pada para nasabah asuransi Jiwasraya dengan kerugian negara 13,79 Triliun, kasus AJB Bumiputera 1912 yang kini mengalami tuntutan dari para nasabahnya, kasus investasi fiktif di Taspen senilai ratusan miliar hingga korupsi dana investasi Asabri yang merugikan negara sebesar 22,78 Trilyun. 20. Bahwa tidak adanya penjaminan terhadap anuitas, seperti pada simpanan atau deposito yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menempatkan Para Pemohon pada situasi berisiko di masa pensiun, pada masa ketika Para Pemohon telah menjadi bagian dari kelompok rentan (lansia). 235 21. Bahwa dengan tidak adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum kepada Peserta, Janda/Duda, atau anak berkenaan dengan risiko pada anuitas ini maka norma Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.” Sungguh tercela suatu pihak yang mengatur hak milik pihak lain namun tidak bersedia mengambil tanggung jawab atas risiko yang timbul sebagai konsekuensi dari pengaturan itu. 22. Norma pada Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum” sebagai norma konstitusi yang bermanfaat bagi para pembuat Undang-Undang, penyelenggara negara atau pemerintah agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang termasuk mengambil alih hak milik pribadi warga negara dengan dalih “mengatur” atau apa pun tanpa persetujuan terlebih dahulu atau yang kini dikenal dengan istilah PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan). 23. Sebagai pembanding, di Singapura ada Central Provident Fund, yang apabila anggotanya mencapai usia pensiun maka dapat memilih untuk menarik seluruh saldo atau menerima pembayaran bulanan, tergantung pada jenis rencana yang dipilih. Di Thailand, peserta program pensiun pemerintah dapat memilih untuk menarik dana sekaligus atau menerima pembayaran pensiun bulanan. Vietnam memiliki sistem pensiun yang memungkinkan pensiunan menerima pembayaran secara bulanan tetapi ada juga opsi untuk menarik sebagian dana sekaligus. Kebijakan yang berlaku di Singapura, Thailand dan Vietnam mencerminkan adanya upaya untuk memberikan fleksibilitas kepada pensiunan dalam mengelola keuangan mereka setelah pensiun. 24. Pada Naskah Akademik RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, draft tanggal 6 Juli 2022, pada halaman 94 disebutkan 236 bahwa: “Bentuk pembayaran manfaat pensiun umumnya dilakukan secara sekaligus atau berkala” menunjukkan adanya pilihan pembayaran manfaat pensiun sebagai suatu kelaziman. Konstitusionalitas ketentuan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 25. Bahwa Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatur pembayaran manfaat pensiun pertama kali sebagai berikut: “Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun”. 26. Bahwa ketentuan pada Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”, sebab dengan pembatasan yang diatur oleh Pasal a quo berarti mengambil alih secara sewenang-wenang setidaknya 80% (delapan puluh persen) dari manfaat pensiun yang menjadi hak milik Para Pemohon. 27. Bahwa keberlakuan Pasal a quo membuat Para Pemohon merasakan adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif antara pekerja yang menjadi peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja dan para pekerja yang bukan peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja. Para pekerja yang bukan peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja berhak atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, seluruhnya bersumber dari pemberi kerja. Para pekerja yang menjadi peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja hanya berhak atas tambahan berupa selisih antara manfaat pensiun dan uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, apabila jumlah manfaat pensiun kurang dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, yang sebagian bersumber dari iuran peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja, itu 237 pun pembayaran manfaat pensiun hanya dapat dibayarkan pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen) sedangkan sisanya diharuskan pembayaran secara berkala. Dengan demikian keberlakuan ketentuan Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Diskriminasi yang dimaksud adalah antara pekerja yang menjadi peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja dan para pekerja yang bukan peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja. 28. Bahwa Para Pemohon sebagai peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja berkontribusi atas iuran pekerja sebesar 3,2% dari gaji pokok atau 33,3% dari total manfaat pensiun sedangkan pemberi kerja berkontribusi sebesar 6,4% dari gaji pokok atau 66,6% dari total manfaat pensiun. Keberlakuan Pasal a quo membuat Para Pemohon berpotensi mengalami kerugian oleh karena pembayaran manfaat pensiun pertama kali secara sekaligus porsinya bahkan kurang atau lebih kecil dari iuran yang dibayarkan oleh Para Pemohon selama puluhan tahun bekerja yaitu 33,3% ditambah dengan hasil pengembangannya. Dengan demikian maka ketentuan Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Para Pemohon mengharapkan perlindungan terhadap hak konstitusionalnya. 29. Berdasar uraian diatas maka Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah meniadakan hak Para Pemohon untuk memilih dan menentukan cara pembayaran manfaat pensiun dan menghilangkan hak serta kesempatan Para Pemohon untuk memanfaatkan hak miliknya berupa manfaat pensiun (uang pensiun) sesuai dengan rencana, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pribadi Para Pemohon dan keluarganya. 238 30. Bahwa jika mengacu pada asas non retroaktif, Undang-Undang hanya mengikat untuk masa depan dan tidak berlaku ke belakang, maka keberlakuan Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan semestinya hanya terhadap orang yang menjadi peserta Dana Pensiun setelah berlakunya Undang-Undang a quo dan tidak berlaku surut ke belakang. 31. Bahwa apabila peraturan a quo hendak diberlakukan terhadap yang telah menjadi peserta Dana Pensiun sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan maka hendaknya terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari peserta Dana Pensiun. Jika tanpa persetujuan dari peserta Dana Pensiun maka keberlakuan ketentuan Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang a quo bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. 32. Bahwa pada Naskah Akademik RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, draft tanggal 6 Juli 2022, yang disusun oleh Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, halaman 201, dinyatakan sebagai berikut: “Permasalahan-permasalahan yang berada dalam sistem pensiun Indonesia berdampak pada kecilnya peran dana pensiun terhadap perekonomian dan sektor keuangan Indonesia. Total Asset Under Management (AUM) di semua program pensiun di Indonesia hanya sekitar 6,03% dari GDP, dengan 70% diantaranya berasal dari AUM program pensiun wajib. Sementara, jika dibandingkan dengan negara lainnya, total AUM Malaysia sebesar 65% GDP, dan total AUM Australia dan Kanada masing-masing sekitar 150% GDP. Di sektor keuangan, hal ini menyebabkan rendahnya pendalaman dan stabilitas sektor keuangan di Indonesia, yang mana pasar keuangan tidak likuid, dan yield surat 239 berharga negara Indonesia menjadi terlalu tinggi. Selain itu, kontribusi sektor keuangan menjadi sangat terbatas terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan karena minimnya dana jangka panjang, dan tingginya ketergantungan pada dana perbankan (jangka pendek). Apabila pemerintah dan penyelenggara program dana pensiun akan terus mengimplementasikan kebijakan- kebijakan terkait seperti saat ini (status quo), diproyeksikan pada tahun 2045 total aset dana pensiun hanya akan mencapai 13% dari PDB.” (Bukti P-5) 33. Bahwa dari uraian pada naskah akademik itu maka menjadi jelas maksud dan tujuan yang diinginkan oleh pembuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu meningkatkan total Asset Under Management (AUM) Dana Pensiun terhadap PDB dan oleh sebab itu diperlukan adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran manfaat pensiun secara berkala dan dengan mewajibkan membeli anuitas atau anuitas syariah dengan masa manfaat sekurang-kurangnya selama sepuluh tahun. Membandingkan Indonesia dengan Malaysia, Australia dan Kanada yang lebih makmur terasa tidak proporsional. 34. Bahwa hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama, entah menjabat raja, atau lahir sebagai bangsawan, atau termasuk rakyat biasa, martabatnya selalu sama. Entah seseorang kaya atau miskin, atau dalam keadaan ekonomis yang sedang, dari segi martabatnya tidak ada perbedaan dan akibatnya ia tidak boleh diperlakukan dengan cara yang berbeda. Karena itu manusia individual siapa pun tidak pernah boleh dikorbankan demi tercapainya suatu tujuan yang lain. Menurut perumusan termasyhur dari Immanuel Kant, manusia merupakan suatu tujuan pada dirinya (an end in itself). Karena itu manusia selalu harus dihormati sebagai suatu tujuan sendiri dan tidak pernah boleh diperlakukan semata-mata sebagai sarana demi tercapainya suatu tujuan lain (Bertens, 2000). Tujuan pengembangan dan penguatan sektor keuangan hendaknya diupayakan dengan tetap menghormati martabat manusia, dalam hal ini para Peserta, Janda/Duda atau anak. Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan institusi 240 ekonomi menjadi berwatak ekstraktif yang dirancang untuk memeras, menyadap dan mengeruk pendapatan serta kekayaan salah satu lapisan masyarakat demi memperkaya lapisan lainnya, dan hukum digunakan untuk mendiskriminasi rakyat banyak seperti terjadi di Amerika Latin. (Acemoglu & Robinson, 2012) 35. Bahwa keadilan pernah digambarkan dengan singkat sekali oleh orang bernama Celsus, sebagaimana dikutip oleh Ulpianus, ahli hukum Romawi keturunan Tirus, sebagai: “tribuere cuique suum” atau dalam bahasa Indonesia: “memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya.” (Bertens, 2000). Sungguh benar gambaran sederhana tentang keadilan itu. Seandainya Para Pemohon mendapatkan haknya maka tidak perlulah Para Pemohon harus mencari keadilan hingga mengajukan permohonan uji materiil ini ke Mahkamah Konstitusi. III FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN A Keterangan DPR RI yang disampaikan oleh M. Nasir Djamil: 1. Bahwa meskipun manfaat pensiun berasal dari iuran pemberi kerja, dan iuran Para Pemohon melalui pemotongan gaji setiap bulannya, serta ditempatkan pada rekening Para Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa pembayaran manfaat pensiun yang ditentukan secara ber ... pandangan DPR RI didasarkan pada peruntukan metode bayar secara berkala yang sejalan dengan prinsip peruntukan manfaat pensiun itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan dilakukan secara berkala adalah manfaat pensiun dibayarkan secara bulanan sesuai dengan peraturan dana pensiun. Di samping itu, adanya pemotongan gaji merupakan konsekuensi atas kepesertaan dana pensiun. (Risalah Sidang 7 Mei 2025, Hal. 5) 2. Bahwa pembayaran manfaat pensiun memiliki kategorisasi yang disesuaikan dengan kondisi peserta dana pensiun. UU PPSK memiliki arah kebijakan untuk menempatkan manfaat pensiun sebagai penghasilan bagi peserta pada masa pensiunnya. Agar maksud tersebut dapat tercapai, UU PPSK juga melarang penggunaan hak terhadap setiap manfaat pensiun sebagai jaminan atas pinjaman, 241 dialihkan atau disita, yang dapat mengganggu kelancaran penghasilan peserta dimaksud. (Risalah Sidang 7 Mei 2025, Hal. 5) 3. Selain itu, terkait dirasakannya perlakuan diskriminatif karena ada perbedaan perlakuan antara pekerja yang menjadi peserta dana pensiun pemberi kerja dan yang bukan peserta. Dalam konteks ini, DPR RI perlu menyampaikan terlebih dahulu pengertian tentang diskriminasi. Merujuk pada definisi diskriminasi menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu dianggap dibacakan, Yang Mulia. Diskriminasi berdasarkan rujukan di atas, artinya adalah jika terbukti bahwa alasan pembedaan tersebut adalah agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa atau keyakinan politik, maka pembedaan tersebut bersifat diskriminatif. Dalam konteks Permohonan Para Pemohon sebagai peserta dana pensiun, pemotongan gaji merupakan konsekuensi dari kepesertaan Para Pemohon, termasuk manfaat pensiun yang harus diterima secara berkala tersebut. Menurut pendapat DPR RI, dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon tidak mencakup unsur-unsur yang dapat membuktikan perlakuan diskriminatif yang dialami oleh Para Pemohon. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon tidak relevan apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 281 ayat … Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Risalah Sidang 7 Mei 2025, Hal. 7) 4. Merujuk pada uraian ketentuan-ketentuan di atas, menurut DPR RI tidak terjadi pengambilalihan hak milik dan diskriminasi terhadap peserta dana pensiun. Lebih jauh, pembentuk undang-undang telah mengatur pembayaran manfaat pensiun in casu peserta dana pensiun karena hanya mendapat pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus paling banyak 20% dan sisanya diharuskan secara berkala, semata-mata dilakukan berdasarkan kategorisasi tertentu untuk menentukan mekanisme pembayaran yang tidak mengurangi kepemilikan Para Pemohon sebagai peserta dalam mendapatkan hak atas manfaat pensiunnya. Ketentuan-ketentuan a quo diberlakukan sesuai dengan karakteristik perlindungan masa depan atas 242 ketidakpastian masa depan serta untuk mencapai tujuan dari pengelolaan dana dan program yang menjanjikan manfaat pensiun oleh dana pensiun. (Risalah Sidang 7 Mei 2025, Hal. 8) Tanggapan Para Pemohon atas keterangan DPR RI: 1. DPR RI berpandangan: “Bahwa meskipun manfaat pensiun berasal dari iuran pemberi kerja, dan iuran Para Pemohon melalui pemotongan gaji setiap bulannya, serta ditempatkan pada rekening Para Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa pembayaran manfaat pensiun yang ditentukan secara ber ... pandangan DPR RI didasarkan pada peruntukan metode bayar secara berkala yang sejalan dengan prinsip peruntukan manfaat pensiun itu sendiri.” (Risalah Sidang 7 Mei 2025, Hal. 5) Menurut Para Pemohon pandangan DPR RI ini dapat dibenarkan apabila metode pembayaran manfaat pensiun ditentukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Peserta, Janda/Duda, atau anak; atau pembayaran manfaat pensiun dilaksanakan sesuai dengan keinginan Peserta, Janda/Duda, atau anak. Para Pemohon berpegangan pada Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan jaminan sebagai berikut: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Prinsip peruntukan manfaat pensiun tidak boleh mengambil alih dana pensiun hak milik Para Pemohon yang berada di rekening Para Pemohon. Dengan demikian keterangan DPR ini tidak meyakinkan dan Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 243 2. Bahwa pendapat DPR RI mengenai pembayaran manfaat pensiun: “Bahwa pembayaran manfaat pensiun memiliki kategorisasi yang disesuaikan dengan kondisi peserta dana pensiun. UU PPSK memiliki arah kebijakan untuk menempatkan manfaat pensiun sebagai penghasilan bagi peserta pada masa pensiunnya. Agar maksud tersebut dapat tercapai, UU PPSK juga melarang penggunaan hak terhadap setiap manfaat pensiun sebagai jaminan atas pinjaman, dialihkan atau disita, yang dapat mengganggu kelancaran penghasilan peserta dimaksud.” (Risalah Sidang 7 Mei 2025, Hal. 5) Berkenaan dengan kategorisasi yang disesuaikan dengan kondisi peserta dana pensiun, menurut Para Pemohon yang paling mengetahui kondisi peserta dana pensiun adalah peserta dana pensiun itu sendiri, sehingga hak untuk menentukan pembayaran manfaat pensiun semestinya ada pada peserta dana pensiun dan bukan pada pihak lain. Seperti halnya pemotongan gaji merupakan konsekuensi atas kepesertaan dana pensiun maka konsekuensi adanya pemotongan gaji adalah: apabila ada pihak yang ingin mengatur perihal pembayaran manfaat pensiun, sepatutnyalah hal itu dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak yang dipotong gajinya sebagai iuran pensiun yaitu Peserta, Janda/Duda, atau anak; atau pembayaran manfaat pensiun dilaksanakan sesuai dengan keinginan Peserta, Janda/Duda, atau anak. Para Pemohon berpegangan pada Pasal 28H ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan jaminan sebagai berikut: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Adanya aturan yang melarang dana pensiun dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman membuat para pemilik manfaat pensiun tidak punya pilihan selain menunggu pembayaran secara berkala setiap bulannya meskipun nilainya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari. 244 Dengan demikian keterangan DPR ini tidak meyakinkan dan Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. DPR RI menggunakan definisi diskriminasi: “. . . jika terbukti bahwa alasan pembedaan tersebut adalah agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa atau keyakinan politik, maka pembedaan tersebut bersifat diskriminatif.” (Risalah Sidang 7 Mei 2025, Hal. 7) Menanggapi hal ini, kami mengutip Hakim Konstitusi Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, S.H., M.H. pada persidangan tanggal 7 Mei 2025 sebagai berikut: “Nah, mengapa kemudian pertanyaannya, saya belum membaca secara keseluruhan POJK, itu 20% atau Rp500.000.000,00 misalnya kemudian. Karena kalau yang punya lebih dari Rp500.000.000,00, 20%- nya hanya dibatasi sedemikian rupa, sehingga misalnya katakanlah punyanya Rp1 miliar, gitu kan, 20% kan berarti hanya Rp200.000.000,00 saja itu pertama kali.” (Risalah Sidang 7 Mei 2025, Hal. 26) Diskriminasi yang dimaksud oleh Para Pemohon adalah diskriminasi ekonomi berupa perbedaan perlakuan terhadap pemilik manfaat pensiun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 45 / OJK). Pemilik manfaat pensiun yang saldo manfaat pensiunnya sampai dengan Rp500.000.000,- diperbolehkan mencairkan seluruh manfaat pensiunnya sedangkan pemilik manfaat pensiun yang saldo manfaat pensiunnya lebih dari Rp500.000.000,- diperbolehkan mencairkan manfaat pensiunnya hanya sebesar 20% saja, sebagai misal jika saldo manfaat pensiunnya Rp1.000.000.000,- maka ia hanya dapat mencairkan Rp200.000.000,- selebihnya yaitu Rp800.000.000,- dibayarkan secara berkala setiap bulan dalam jangka waktu sekurang- kurangnya 10 tahun. Inilah diskriminasi yang dimaksud oleh Para 245 Pemohon, diskriminasi atas dasar saldo manfaat pensiun, yang bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan jaminan sebagai berikut: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Para Pemohon tidak memahami filosofi yang mendasari aturan ini. Apakah para pemilik manfaat pensiun yang saldonya lebih dari Rp500.000.000,- diragukan kapasitasnya mengelola uangnya sendiri sedangkan para pemilik manfaat pensiun yang saldonya sampai dengan Rp500.000.000,- dianggap lebih piawai dan lebih dapat dipercaya mengelola dananya? Prinsip keadilan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum” menuntut perlakuan yang adil dan setara, yang berarti memberikan fleksibilitas kepada Para Pemohon untuk memilih opsi pembayaran sesuai kebutuhan mereka. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bahwa menurut DPR RI: “. . . pembentuk undang-undang telah mengatur pembayaran manfaat pensiun in casu peserta dana pensiun karena hanya mendapat pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus paling banyak 20% dan sisanya diharuskan secara berkala, semata-mata dilakukan berdasarkan kategorisasi tertentu untuk menentukan mekanisme pembayaran yang tidak mengurangi kepemilikan Para Pemohon sebagai peserta dalam mendapatkan hak atas manfaat pensiunnya. Ketentuan-ketentuan a quo diberlakukan sesuai dengan karakteristik perlindungan masa depan atas 246 ketidakpastian masa depan serta untuk mencapai tujuan dari pengelolaan dana dan program yang menjanjikan manfaat pensiun oleh dana pensiun.” (Risalah Sidang 7 Mei 2025, Hal. 8) Mengenai hal ini, menurut Para Pemohon pengaturan pembayaran manfaat pensiun serta penggunaannya merupakan wilayah pribadi dan sepenuhnya menjadi kewenangan para peserta dana pensiun selaku pemilik manfaat pensiun. Hal ini juga diingatkan oleh Hakim Konstitusi Yang Mulia Bapak Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. pada persidangan tanggal 7 Mei 2025 dengan menyatakan sebagai berikut: “Ya, memang kalau kita baca tujuannya dana pensiun ini, memang dalam rangka untuk menjamin kontinuitas kesejahteraan, sehingga … apalagi iuran dana pensiun ini tidak semata-mata dari peserta, tapi juga dari perusahaan. Sehingga ketika nanti pensiun, dikhawatirkan tata kelola keuangannya kalau diberikan sekaligus, maka tentu, ya … tetapi itu kan sudah masuk wilayah private. Kalau saya menangkap cara pandang dari Pemohon, ini kan sudah masuk wilayah private. Kalau Anda kasih saya, misalnya, langsung sekaligus dana pensiun itu untuk kami manfaatkan, ya, ini kan urusan saya. Saya habisin hari ini, mau habisin nanti, saya tabung untuk kepentingan jangka panjang, itu kan sudah milik saya. Nah, ini kira- kira gambarannya seperti itu.” (Risalah Sidang 7 Mei 2025, Hal. 23) Para Pemohon berpendapat bahwa manfaat pensiun merupakan hak milik pribadi. Bahwa sebagian manfaat pensiun berasal dari kontribusi perusahaan (pemberi kerja) yaitu sebesar 6,4% diperoleh karena Para Pemohon bekerja. Tanpa bekerja tidak akan ada kontribusi perusahaan (pemberi kerja) yaitu sebesar 6,4% itu. Sebagai wilayah pribadi, apabila negara ingin mengatur perihal pembayaran manfaat pensiun maka sepatutnyalah hal itu dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Peserta, Janda/Duda, atau anak; atau pembayaran manfaat pensiun dilaksanakan sesuai dengan keinginan Peserta, Janda/Duda, atau anak. Para Pemohon berpegangan pada Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan jaminan sebagai berikut: “Setiap orang 247 berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Para Pemohon mengutip Rimawan Pradipto, Ph.D. (Akademisi Ilmu Ekonomi Universitas Gajah Mada) dalam satu persidangan di Mahkamah Konstitusi pernah memberikan pendapatnya selaku ahli, tentang korupsi struktural yang menurutnya terjadi akibat: (1) Perumus kebijakan tidak berorientasi pada optimasi kemakmuran masyarakat (social welfare function); (2) Perumus kebijakan mengedepankan rasionalitas pribadi (supply side) daripada berusaha memahami rasionalitas subyek yang terkena kebijakan (demand side); (3) Perumusan kebijakan tidak didasarkan suatu studi mendalam, berdasarkan fakta atau hard evidence, namun lebih dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Menurut Para Pemohon, ketiga hal itu tercermin pada keterangan DPR RI yang dibacakan oleh M. Nasir Djamil pada persidangan tanggal 7 Mei 2025. Jika DPR RI, selaku perumus kebijakan in casu perkara a quo, berorientasi pada optimasi kemakmuran masyarakat (social welfare) maka kebijakan yang dihasilkan tentu memberi kesempatan dan ruang bagi Para Pemohon untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan cara terbaik yang sesuai dengan minat atau keahlian Para Pemohon selaku pemilik manfaat pensiun. Jika DPR RI, selaku perumus kebijakan in casu perkara a quo, berusaha memahami rasionalitas subyek yang terkena kebijakan (demand side) daripada mengedepankan rasionalitas pribadi (supply side) maka tentu saja akan tercermin dengan adanya empati pada keterangan yang diberikan dalam persidangan. Tujuan Para Pemohon bukanlah agar seluruh manfaat pensiun milik seluruh peserta dana pensiun dibayarkan secara sekaligus melainkan agar cara 248 pembayarannya ditentukan dengan memperhatikan aspirasi pemilik manfaat pensiun dan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Peserta, Janda/Duda, atau anak; atau pembayaran manfaat pensiun dilaksanakan sesuai dengan keinginan Peserta, Janda/Duda, atau anak. Jika perumusan kebijakan didasarkan suatu studi mendalam, berdasarkan fakta atau hard evidence, dan tidak lebih banyak dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek maka akan tercermin dengan dukungan masyarakat terhadap kebijakan itu. DPR RI tidak memperhatikan adanya fakta brutal: betapa banyaknya pemilik manfaat pensiun memilih melakukan “surrender” supaya dapat mencairkan seluruh uang pensiunnya sekalipun ia terpaksa kehilangan sebagian uangnya, antara 3% - 5%, sebagai pinalti. “Surrender” dipilih dengan berbagai alasan seperti: menghindari risiko salah kelola atau gagal bayar oleh pihak pengelola manfaat pensiun, demi memenuhi kebutuhan hidup termasuk untuk dijadikan modal usaha. Para Pemohon tidak merasakan empati DPR RI terhadap kekuatiran Para Pemohon karena berbagai masalah pada beberapa perusahaan asuransi, seperti kasus gagal bayar yang terjadi pada para nasabah asuransi Jiwasraya dengan kerugian negara 13,79 Triliun, kasus AJB Bumiputera 1912 yang kini mengalami tuntutan dari para nasabahnya, kasus investasi fiktif di Taspen senilai ratusan miliar hingga korupsi dana investasi Asabri yang merugikan negara sebesar 22,78 Trilyun. Adapun perlindungan hukum terhadap masyarakat in casu para pemilik manfaat pensiun yang diutarakan oleh Kuasa DPR RI hanya sebatas normatif, berupa aturan-aturan di atas kertas belaka. Pada kenyataannya terdapat skandal keuangan yang bahkan untuk ukuran dunia internasional sudah termasuk “mega korupsi” yang merugikan masyarakat Indonesia. 6. Hakim Konstitusi Yang Mulia Ibu Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. mengajukan pertanyaan kepada Kuasa DPR RI tentang perlindungan negara terhadap manfaat pensiun: “Nah, terkait dengan anuitas ini, tadi kalau enggak salah dari Pak Nasir mengatakan ini 249 dilindungi oleh LPS, ya, Pak, ya? Ini saya mohon dapat diberi penjelasan, Pak. Ini pemilihan terkait dengan perusahaan asuransi, karena tadi saya dengar juga ada yang gagal bayar, itu sebetulnya mekanismenya seperti apa, Pak? Jadi, sejauh mana kemudian perlindungan yang bisa diberikan kepada peserta itu, supaya dia bisa menerima manfaat yang besar? Apakah ada pertanggungan jiwa, ataukah kemudian ada asuransi kesehatan, atau apa? Yang kemudian bisa meyakinkan seseorang untuk pilihannya adalah membeli anuitas, seperti itu, ya. Dan ini anuitasnya adalah tidak lagi seumur hidup, tapi paling lama kan 10 tahun, ya, Pak Ari, ya? Nah, itu paling lama atau paling singkat itu, Pak, 10 tahun itu? Nanti tolong dijelaskan, Pak, ya, kalau dulu seumur hidup, tetapi ini kemudian ada perubahan. Lah, itu kira-kira pilihannya kemudian dibayarkan oleh dana pensiun, dengan kemudian memilih untuk kemudian mengambil anuitas, itu lebih menguntungkan yang mana, Pak, sebetulnya, Pak, kalau dibuat ... apa namanya ... di … di … dijelasin lebih komprehensif soal itu? Jadi, mohon dapat diuraikan lebih jauh hal-hal yang menyangkut ketentuan yang dimohonkan pengujian ini.” (Risalah Sidang 7 Mei 2025, Hal. 21) Jawaban Kuasa DPR RI: “DPR akan memberikan penjelasan tambahan terkait dengan beberapa hal yang disampaikan oleh Para Hakim Mahkamah Konstitusi tadi tersebut, ya, terutama yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Guntur Hamzah, terkait dengan mengapa dan apa dampak yang akan terjadi jika diberikan secara sekaligus dan langsung, ya. Dan tentu juga, kami menyadari bahwa dana pensiun ini kan diberikan oleh negara untuk menjamin kesejahteraan warga negaranya. Dan tentu saja, terutama mereka yang memasuki masa pensiun, yang sudah tidak lagi produktif secara finansial. Nah, oleh karena itu, dana pensiun ini kan sebenarnya adalah bagian dari kesam ... kesinambungan penghasilan dan kemandirian warga negara ketika dia memasuki hari tuanya.” (Risalah Sidang 7 Mei 2025, Hal. 28) Para Pemohon perlu mengoreksi keterangan DPR RI, bahwasanya keikutsertaan Para Pemohon dan perusahaan pemberi kerja dalam program dana pensiun sepenuhnya berdasar kesukarelaan dan bukan 250 karena diwajibkan atau diberikan oleh negara. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dimana Para Pemohon menjadi anggotanya didirikan pada tahun 1986, enam tahun sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Manfaat pensiun yang dimiliki oleh Para Pemohon pun bersumber dari iuran Para Pemohon ditambah iuran perusahaan pemberi kerja, tidak ada dana yang berasal dari negara, negara malah memajaki pembayaran manfaat pensiun hingga 5%. Ada kesan negara seolah ingin mengambil manfaat dari keberadaan aset dana pensiun yang per Maret 2025 telah tembus Rp1.524,92 Triliun. (“Aset Dana Pensiun Tembus Rp1.524,92 Triliun per Maret 2025”, https://keuangan.kontan.co.id, 12 Mei 2025). Bahwa negara seolah ingin mengambil manfaat dari keberadaan aset dana pensiun dikesankan oleh keterangan Presiden RI sebagaimana disampaikan oleh Arief Wibisono: “Dikabulkannya permohonan uji materiil yang diajukan Para Pemohon dapat mengganggu reform sektor keuangan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan jangka panjang peserta dana pensiun dan memastikan pendalaman pasar keuangan melalui akumulasi dana pensiun. Undang-Undang 4/2023 dirancang untuk memastikan bahwa dana pensiun dikelola dengan baik dan berkelanjutan, sehingga peserta dana pensiun dapat menerima manfaat-manfaat yang stabil dan terjamin di masa depan. Jika permohonan uji materiil yang diajukan Pemohon dikabulkan, terdapat risiko bahwa perlindungan ini akan berkurang dan (ucapan tidak terdengar jelas) bagi peserta dana pensiun.” (Risalah Sidang 7 Mei 2025, Hal. 21) Bahwa negara saat ini memiliki beban hutang, beban untuk membiayai program-program pemerintah, beban untuk operasional rutin pemerintah, Para Pemohon berharap hal itu dapat diatasi melalui efisiensi, pemberantasan korupsi dan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, tanpa mengabaikan konstitusi dan hak asasi manusia. Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin perlindungan hak milik pribadi sebagai berikut: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi 251 dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang- wenang oleh siapa pun”. Reformasi sektor keuangan yang diklaim pemerintah seharusnya tidak mengorbankan kelompok rentan demi kepentingan pasar yang abstrak. Prinsip keadilan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum” menuntut perlakuan yang adil dan setara, yang berarti memberikan fleksibilitas kepada Para Pemohon untuk memilih opsi pembayaran sesuai kebutuhan Para Pemohon. Kuasa DPR RI pada persidangan berkata: “Tapi, Yang Mulia ... apa ... saya ingin sedikit ... di kampung saya sebenarnya, ya, di kampung ... di kampung halaman saya, pensiun itu diplesetkan dengan pengsiun, Yang Mulia. Jadi, peng itu uang, siun itu selembar. Jadi, orang pensiun biasanya mendapatkan uang selembar. Jadi, bukan untuk kawin lagi, seperti yang dikatakan oleh salah seorang Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia tadi.” (Risalah Sidang 7 Mei 2025, Hal. 28) Bagi Para Pemohon ini tidak lucu, sebab jika Kuasa DPR RI menganggap uang pensiun Para Pemohon itu sebagai “uang kecil” seperti “uang selembar”, namun bagi Para Pemohon beserta keluarga uang pensiun itu adalah segalanya, hasil keringat, kerja keras dan jerih payah selama 25-30 tahun. Perihal kecilnya uang pensiun itu adalah kenyataan betapa negara belum berhasil memakmurkan rakyatnya meski Indonesia dikaruniai kekayaan alam dan sumber daya yang sangat melimpah. B Keterangan Presiden RI yang disampaikan oleh Arief Wibisono 1. Perlu Pemerintah luruskan bahwa ketentuan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang 4/2023 tidak ada hak dari peserta dana pensiun, termasuk Para Pemohon yang diambil oleh negara. Ketentuan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang 4/2023 hanya mengatur mekanisme pembayaran manfaat pensiun. Melalui ketentuan Pasal 161 ayat 2 252 Undang-Undang 4/2023, Pemerintah berupaya memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan bagi peserta janda/duda, atau anak, serta memastikan bahwa peserta dana pensiun memiliki sumber pendapatan yang stabil dan terjamin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di masa tua sesuai filosofi dari program pensiun. (Risalah Sidang 7 Mei 2025, Hal. 15-16) 2. Bahkan sebagaimana Pemerintah jelaskan sebelumnya, negara memberikan insentif perpajakan bagi program pensiun sukarela, seperti pengecualian iuran pensiun dari PPh Pasal 21 dan pengenaan pajak atas penarikan manfaat pensiun yang paling tinggi dibatasi sebesar 5%. (Risalah Sidang 7 Mei 2025, Hal. 16) 3. Adapun Permohonan Para Pemohon agar manfaat pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus untuk dapat membiayai pendidikan anak dan sebagainya, sesungguhnya telah diakomodir dalam Pasal 138 ayat (4) Undang-Undang 4/2023 melalui program manfaat pensiun lain yang dapat dilaksanakan oleh dana pensiun. Terdapat beberapa jenis program manfaat lain yang dapat ditawarkan oleh dana pensiun, antara lain dana pendidikan untuk anak, dana perumahan, dan dana santunan kesehatan (vide Penjelasan Pasal 83 ayat (1) POJK 27 Tahun 2023). (Risalah Sidang 7 Mei 2025, Hal. 16) 4. Dikabulkannya permohonan uji materiil yang diajukan Para Pemohon dapat mengganggu reform sektor keuangan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan jangka panjang peserta dana pensiun dan memastikan pendalaman pasar keuangan melalui akumulasi dana pensiun. Undang-Undang 4/2023 dirancang untuk memastikan bahwa dana pensiun dikelola dengan baik dan berkelanjutan, sehingga peserta dana pensiun dapat menerima manfaat-manfaat yang stabil dan terjamin di masa depan. Jika permohonan uji materiil yang diajukan Pemohon dikabulkan, terdapat risiko bahwa perlindungan ini akan berkurang dan (ucapan tidak terdengar jelas) bagi peserta dana pensiun. (Risalah Sidang 7 Mei 2025, Hal. 21) Tanggapan Para Pemohon atas keterangan Presiden RI: 253 1. Terhadap keterangan Presiden RI yang menyatakan: “Pemerintah berupaya memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan bagi peserta janda/duda, atau anak, serta memastikan bahwa peserta dana pensiun memiliki sumber pendapatan yang stabil dan terjamin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di masa tua sesuai filosofi dari program pensiun.”, Para Pemohon mengutip keterangan Ahli Presiden RI Steven Tanner: “Apakah sumber penghasilan yang berasal dari program yang sifatnya wajib ini memberikan Tingkat Penghasilan Pensiun (TPP) yang memadai? Tidak.” (Risalah Sidang 21 Mei 2025, Hal. 3) Demikianlah faktanya, bahkan sekalipun ditambah dengan Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) jumlahnya masih jauh dari replacement rate atau Tingkat Penghasilan Pensiun (TPP) sebagaimana dikatakan oleh Ahli Presiden RI: “Kesejahteraan hidup di hari tua setelah tidak bekerja lagi dapat diukur dengan suatu besaran yang disebut replacement rate (Tingkat Penghasilan Pensiun), saya singkat TPP. Yaitu perbandingan antara penghasilan selama masa pensiun dengan penghasilan terakhir sesaat sebelum pensiun. Para ahli memperkirakan TPP yang dianggap memadai ini ada di kisaran 70%-80%.” (Risalah Sidang 21 Mei 2025, Hal. 3) Sebagai contoh, pemilik manfaat pensiun yang sesaat sebelum pensiun memperoleh penghasilan bersih (Take Home Pay) setiap bulan Rp30.000.000,- maka sesudah pensiun ia hanya memperoleh penghasilan sebesar Rp5.000.000 setiap bulannya atau pada kisaran 16,66%. Ini adalah fakta brutal yang harus dihadapi oleh Para Pemohon yang bersiap memasuki masa pensiun, yang membuat Para Pemohon harus mengambil inisiatif yang lebih layak untuk mengoptimalkan manfaat pensiunnya, dengan investasi atau usaha yang lebih menguntungkan. Fakta brutal ini pula yang mendorong sebagian para pemilik manfaat pensiun melakukan “surrender”, yaitu mencairkan seluruh manfaat pensiunnya, meski dengan risiko terkena pinalti antara 3% - 5% dari total saldo manfaat pensiunnya. Saldo sesudah pinalti itu masih akan dikurangi lagi dengan kewajiban pajak hingga 5%. 254 2. Para Pemohon menyajikan informasi pembanding mengenai pengenaan pajak atas penarikan manfaat pensiun dari negara-negara anggota ASEAN, sebagai berikut: SINGAPURA Di Singapura, Central Provident Fund (CPF), adalah skema pensiun wajib bagi warga negara Singapura dan penduduk tetap (Permanent Residents). Penarikan dana dari CPF, secara sekaligus (lump sump) maupun berkala (misalnya melalui CPF LIFE) dibebaskan dari kewajiban pajak di Singapura untuk warga negara Singapura. Penarikan CPF biasanya dilakukan pada usia pensiun (55 tahun untuk akses awal, dengan pembayaran CPF LIFE mulai dari usia 65). Tidak adanya pajak yang dikenakan pada penarikan ini karena CPF dianggap sebagai skema tabungan sosial yang telah dikenakan pajak pada tahap kontribusi, meskipun kontribusi itu sendiri mendapatkan keringanan pajak. Pembebasan pajak ini berlaku untuk warga Singapura dan penduduk tetap, tetapi tidak untuk ekspatriat yang bukan penduduk tetap, kecuali mereka memperoleh status penduduk tetap dan berkontribusi ke CPF. Sumber: Singapore CPF & US Tax Treatment; FBAR, FATCA & More, IRS Streamlined Procedures, 2020; IRAS Retirement benefits, IRAS, 2025. MALAYSIA Malaysia memiliki kebijakan pembebasan pajak atas penarikan manfaat pensiun untuk warganya, khususnya untuk pensiun dari skema tertentu seperti Employees Provident Fund (EPF) dan Private Retirement Schemes (PRS), serta pensiun korporasi swasta domestik dengan syarat tertentu. EPF adalah skema pensiun wajib bagi warga Malaysia dan penduduk tetap yang bekerja di sektor formal. Penarikan dari EPF, baik dalam bentuk pembayaran sekaligus (lump sum) maupun berkala, bebas dari pajak pendapatan pribadi (Personal Income Tax/PIT) di Malaysia untuk warga Malaysia. Penarikan EPF biasanya diizinkan pada usia pensiun (55 tahun, dengan opsi penarikan penuh atau bertahap melalui skema seperti Monthly Withdrawal atau pembayaran berkala setiap bulan). 255 Pembebasan pajak ini berlaku karena EPF dianggap sebagai tabungan pensiun wajib yang telah dikenakan pajak pada tahap kontribusi (meskipun kontribusi mendapatkan keringanan pajak hingga 19% dari remunerasi karyawan). Pembebasan pajak ini berlaku untuk warga Malaysia dan penduduk tetap, mendukung fleksibilitas penggunaan dana pensiun untuk kebutuhan seperti investasi atau usaha, sesuai dengan definisi pensiun yang tidak terbatas pada pembayaran berkala. Sumber: Non Taxable Income: Tax Exempt Income In Malaysia 2025, www.imoney.my; Malaysia – Individual – Other taxes, taxsummaries.pwc.com, 2024. Private Retirement Schemes (PRS) adalah skema pensiun sukarela yang dikelola oleh penyedia swasta dan diatur oleh Securities Commission Malaysia. Penarikan dari PRS, baik sekaligus maupun berkala bebas dari pajak pendapatan pribadi untuk warga Malaysia setelah mencapai usia pensiun (55 tahun) sebagaimana diatur dalam Guidelines on Private Retirement Schemes. Penarikan sebelum usia 55 tahun dikenakan penalti pajak 8% pada jumlah penuh yang ditarik, kecuali dalam kasus tertentu seperti cacat tetap (Permanent Total Disablement / PTD), penyakit serius (Serious Disease / SD), atau cacat mental (Mental Disability / MD), yang juga bebas pajak. Pendapatan yang dihasilkan oleh dana PRS (termasuk Foreign Source Income / FSI) juga bebas dari pajak pendapatan di Malaysia, sehingga menjadi insentif tambahan. Kontribusi ke PRS memungkinkan keringanan pajak hingga RM 3,000 per tahun hingga tahun penilaian 2030. Pada Mei 2024, Securities Commission Malaysia mengusulkan pembebasan pajak penuh untuk penarikan PRS dalam jumlah kecil untuk keperluan darurat, tetapi ini belum diimplementasikan secara resmi. Sumber: PRS FAQ, www.ppa.my, 2023; Malaysia mulls giving full tax exemption on emergency PRS withdrawals, www.thestar.com.my, 2024; PRS Tax Relief, www.ppa.my, 2025. VIETNAM Vietnam memiliki kebijakan khusus terkait pembebasan pajak atas penarikan manfaat pensiun untuk warganya, terutama dalam konteks 256 pensiun yang dibayarkan oleh Social Insurance Fund (Dana Asuransi Sosial) atau pensiun sukarela dari luar negeri. Menurut Personal Income Tax Law 2007 dan peraturan pelaksananya (Dekrit 65/2013/ND-CP, diubah oleh Dekrit 12/2015/ND-CP, serta Pasal 3 ayat 1 huruf k Circular 111/2013/TT-BTC), pensiun yang dibayarkan oleh Social Insurance Fund berdasarkan Law on Social Insurance bebas dari pajak pendapatan pribadi (Personal Income Tax/PIT) di Vietnam. Ini mencakup baik pembayaran berkala (anuitas bulanan) maupun penarikan sekaligus (lump sum). Pembebasan pajak ini berlaku untuk warga negara Vietnam yang menerima pensiun dari sistem asuransi sosial domestik. Contoh: Pensiun bulanan dari Social Insurance Fund atau penarikan sekaligus berdasarkan Pasal 64 Law on Social Insurance 2014 (misalnya, untuk kasus tertentu seperti migrasi permanen atau kondisi kesehatan). Pembebasan ini dirancang untuk mendukung warga Vietnam yang bergantung pada pensiun sosial sebagai sumber utama pendapatan pasca-pensiun. Sumber: “Are pensions exempt from personal income tax in Vietnam?”, lawnet.vn, 2024; “Vietnam - Individual - Income determination”, taxsummaries.pwc.com, 2025. Demikianlah perbandingan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berasaskan Pancasila dan memiliki konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pemerintahnya: “memberikan insentif perpajakan bagi program pensiun sukarela, seperti pengecualian iuran pensiun dari PPh Pasal 21 dan pengenaan pajak atas penarikan manfaat pensiun yang paling tinggi dibatasi sebesar 5%” dibandingkan dengan Singapura, Malaysia dan Vietnam yang membebaskan pajak atas penarikan manfaat pensiun oleh warga negara dan penduduk tetap. 3. Menanggapi keterangan Presiden RI: “Adapun Permohonan Para Pemohon agar manfaat pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus untuk dapat membiayai pendidikan anak dan sebagainya, sesungguhnya telah diakomodir dalam Pasal 138 ayat (4) Undang- Undang 4/2023 melalui program manfaat pensiun lain yang dapat dilaksanakan oleh dana pensiun.”, Para Pemohon mengutip Ketua 257 Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. pada persidangan tanggal 7 Mei 2025: “Ini kan di Keterangan Bapak tadi bahwa sebenarnya kalau untuk diberikan secara sekaligus, itu juga sebenarnya sudah diakomodir di Pasal 138 ayat (4). Tapi setelah saya tracing ke sana, di sana hanya memberikan pilihan bahwa dana pensiun itu bisa dipergunakan untuk manfaat lain dari program pensiun itu. Tidak ada secara letterlijk bahwa itu bisa kemudian diberikan cash. Nah, kemudian jenis-jenisnya diatur di POJK Nomor 27/2023, juga tidak mengatur tentang secara tersirat bahwa itu bisa diberikan secara cash. Nah, ini di mana terjemahan bahwa ini kemudian sesungguhnya telah terakomodir di situ? Nanti … kalau ini memang ada pasal seperti ini kan, berarti Para Pemohon ini sebenarnya bisa missed soal pasar … soal pasal karena sudah diakomodir 138. Tapi saya mencoba me-tracing, tidak ketemu diksi- diksi bahwa ini bermakna tentang … bermakna apa ... itu bisa diberikan secara sekaligus itu. Pak Arief, nanti tolong dijelaskan sekaligus. Bahkan untuk menggunakan dengan manfaat lain itu, syarat-syaratnya banyak, banyak, Pak. Harus ada kerja sama dengan pihak ketiga, kemudian dengan perusahaan-perusahaan yang akan diajak. Ya, artinya memang itu bentuk kehati-hatian barangkali dari negara dari pemerintah. Tapi kan menjadi tidak kompatibel dengan … bahwa ini sudah diakomodir, bisa diberikan cash. Jadi kan ternyata tidak seperti itu. Tapi nanti mohon dijelaskan di keterangan tambahan.” Motivasi Para Pemohon mengajukan permohonan uji materiil Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) adalah agar setiap peserta dana pensiun selaku pemilik manfaat pensiun dan sebagai warga negara yang hak asasinya dilindungi oleh konstitusi Negara Republik Indonesia memperoleh hak untuk menentukan pembayaran manfaat pensiun. Ketua Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. dengan jeli mengetahui bahwa pembayaran secara sekaligus itu sulit dan banyak syaratnya. Dengan demikian keterangan Presiden 258 bahwa keinginan Para Pemohon telah diakomodir di pasal 138 ayat (4) Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 4. Menanggapi keterangan Presiden: “Dikabulkannya permohonan uji materiil yang diajukan Para Pemohon dapat mengganggu reform sektor keuangan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan jangka panjang peserta dana pensiun dan memastikan pendalaman pasar keuangan melalui akumulasi dana pensiun.”, menurut Para Pemohon Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan sebagai berikut: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Ketentuan Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mewajibkan pembayaran manfaat pensiun secara berkala, mewajibkan pembelian anuitas, dan mewajibkan pembayaran manfaat pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% dari manfaat pensiun, berarti membatasi kebebasan Para Pemohon untuk mengelola dana pensiun sesuai kebutuhan pribadi. Dana pensiun merupakan hasil iuran Para Pemohon selama bertahun-tahun, sehingga seharusnya menjadi hak penuh Para Pemohon untuk menentukan cara penerimaannya (misalnya: secara sekaligus atau berkala) tanpa paksaan. Pemerintah mengklaim bahwa pembayaran berkala melindungi kepentingan jangka panjang Para Pemohon. Namun, klaim itu mengabaikan fakta bahwa Para Pemohon memiliki kebutuhan finansial berbeda. Sebagai contoh, beberapa Pemohon mungkin membutuhkan dana sekaligus untuk kebutuhan mendesak seperti pengobatan, pendidikan, atau investasi usaha, yang justru dapat meningkatkan kesejahteraan mereka di masa pensiun. Pemaksaan pembayaran berkala dapat merugikan Para Pemohon secara konstitusional dengan membatasi hak mereka atas harta pribadi, yang 259 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Reformasi sektor keuangan tidak boleh mengorbankan hak individu tanpa alasan yang proporsional dan adil. Menurut prinsip konstitusional, pembatasan hak asasi manusia harus memenuhi uji proporsionalitas, yaitu harus memiliki tujuan yang sah, rasional, dan tidak berlebihan. Ketentuan Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mungkin bertujuan untuk menjaga stabilitas dana pensiun dan pasar keuangan, tetapi pemerintah tidak memberikan bukti empiris yang kuat bahwa pengabulan permohonan Para Pemohon (yang memungkinkan pembayaran sekaligus) akan benar-benar mengganggu reformasi sektor keuangan atau pendalaman pasar keuangan. Pemerintah tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pembayaran sekaligus akan merusak akumulasi dana pensiun atau stabilitas pasar keuangan. Sebaliknya, banyak negara seperti Australia dan Singapura mengizinkan opsi pembayaran manfaat pensiun sekaligus (lump sum) tanpa mengganggu stabilitas pasar keuangan mereka, memungkinkan peserta dana pensiun memilih antara pembayaran sekaligus atau anuitas. Dengan demikian, kekhawatiran pemerintah tentang gangguan terhadap reformasi sektor keuangan tampak berlebihan dan tidak didukung oleh data komparatif. Pemerintah mengklaim bahwa pembayaran berkala diperlukan untuk akumulasi dana pensiun guna mendukung pendalaman pasar keuangan. Namun, pendalaman pasar keuangan lebih bergantung pada pengelolaan dana pensiun yang transparan, efisien, dan inovatif, bukan pada pembatasan opsi pembayaran kepada peserta dana pensiun. Dana pensiun tetap dapat diinvestasikan di pasar keuangan meskipun peserta dana pensiun memilih pembayaran sekaligus, selama pengelola dana memiliki strategi investasi yang kuat. 260 Tidak ada bukti konkret bahwa pembayaran sekaligus akan mengurangi dana yang tersedia untuk investasi di pasar keuangan. Sebaliknya, pembayaran sekaligus dapat meningkatkan likuiditas di sektor riil, seperti melalui konsumsi atau investasi pribadi, yang juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pendalaman pasar keuangan dapat dicapai melalui diversifikasi instrumen investasi, seperti obligasi atau saham, tanpa harus memaksa pembayaran berkala. Pemerintah perlu memberikan data kuantitatif, seperti proyeksi dampak pembayaran sekaligus terhadap likuiditas dana pensiun atau volatilitas pasar, untuk membenarkan klaim mereka. Tanpa bukti tersebut, argumen pemerintah terkesan spekulatif dan tidak cukup kuat untuk membatasi hak konstitusional peserta. Bahwa Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menciptakan pendekatan “satu ukuran untuk semua” yang tidak mempertimbangkan keragaman kebutuhan peserta dana pensiun. Sebagian peserta dana pensiun, seperti mereka yang memiliki penyakit kronis atau harapan hidup pendek, mungkin lebih diuntungkan dengan pembayaran sekaligus untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Pemaksaan pembayaran berkala dapat menyebabkan ketidakadilan, terutama bagi peserta yang tidak dapat menikmati manfaat pensiun dalam jangka panjang. Kematian telah dialami oleh salah seorang rekan Pemohon, bernama Ekaseni (sebelumnya turut serta sebagai Pemohon), yang meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2025 karena sakit menjadi bukti empiris bahwa pendekatan “satu ukuran untuk semua” tidaklah tepat. Pemerintah berfokus pada kepentingan jangka panjang peserta dana pensiun secara umum, tetapi ini mengabaikan keadilan distributif bagi individu dengan keadaan khusus. Sebagai contoh, peserta dana pensiun yang membutuhkan dana sekaligus untuk biaya pengobatan atau untuk memulai usaha kecil akan dirugikan oleh keterbatasan akses ke dana mereka sendiri. 261 Reformasi sektor keuangan yang diklaim pemerintah seharusnya tidak mengorbankan kelompok rentan demi kepentingan pasar yang abstrak. Prinsip keadilan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum” menuntut perlakuan yang adil dan setara, yang berarti memberikan fleksibilitas kepada Para Pemohon untuk memilih opsi pembayaran sesuai kebutuhan Para Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. C Keterangan Ahli Presiden RI: Steven Tanner 1. Tujuan utama pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara berkala adalah untuk memastikan adanya kesinambungan penghasilan agar kesejahteraan seseorang tetap terjamin selama hidupnya. Ketika masih aktif bekerja menerima penghasilan berupa gaji atau upah, dan setelah tidak bekerja lagi menerima penghasilan berupa manfaat pensiun. Kesejahteraan hidup di hari tua setelah tidak bekerja lagi dapat diukur dengan suatu besaran yang disebut replacement rate (Tingkat Penghasilan Pensiun), saya singkat TPP. Yaitu perbandingan antara penghasilan selama masa pensiun dengan penghasilan terakhir sesaat sebelum pensiun. Para ahli memperkirakan TPP yang dianggap memadai ini ada di kisaran 70%- 80%. (Risalah Sidang 21 Mei 2025, Hal. 3) 2. Apakah sumber penghasilan yang berasal dari program yang sifatnya wajib ini memberikan TPP yang memadai? Tidak. Iuran JHT (Jaminan Hari Tua) itu yang berlaku saat ini, itu sebesar 5,7% dari upah bulanan. Dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu, saldo 262 dana yang dihasilkan setelah mengiur selama 35 tahun itu sebesar 24,59 kali upah atau kalau mengiur 30 tahun itu 20,97 kali upah. Sedangkan imbalan kerja berupa pesangon tadi, itu untuk masa kerja 24 tahun atau lebih, diperoleh 25,75 kali upah. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku saat ini, saldo dana TH ... JHT dan imbalan kerja berupa uang pesangon itu dibayarkan secara sekaligus. (Risalah Sidang 21 Mei 2025, Hal. 3) 3. Ada tiga fasilitas perpajakan yang diberikan oleh Pemerintah dalam program yang sifatnya sukarela ini. Yang pertama, pada saat pemberi kerja atau karyawan mengiur ke lembaga dana pensiun, itu iurannya bukan merupakan objek pajak. Yang kedua, hasil-hasil pengembangan yang diperoleh dari iuran-iuran yang dibayarkan itu, pada instrumen investasi tertentu, tidak dikenakan pajak. Kemudian pada saat yang ketiga, ketika saldo dana sudah terkumpul, manfaat pensiun dibayarkan, itu pun dikenakan tarif pajak yang jauh lebih rendah dari norma yang seharusnya. Jadi tiga fasilitas ini diberikan untuk mendorong orang menjadi peserta dana pensiun agar ada kesinambungan penghasilan di hari tua. Di lampiran dari keterangan Ahli, itu kami sudah melakukan satu simulasi perhitungan, saya ambil satu angka saja, di lampiran halaman 7, saya ambil di usia 25 mulai menabung. Saat menabung gajinya Rp5.000.000,00, dia menabung sebesar 5% setiap bulan. Itu kita bisa lihat di kolom dua dari terakhir, itu keuntungan pajak yang diperoleh itu Rp59.000.000,00, ya. Kalau kita lihat dari … tidak ada di sini, kalau 40 tahun menabung bisa mendapatkan keuntungan pajak dari fasilitas-fasilitas tadi lebih kurang Rp100.000.000,00. Adanya fasilitas perpajakan ini diharapkan memberikan daya tarik bagi masyarakat untuk menjadi peserta lembaga dana pensiun. Fasilitas seperti ini lazim di banyak negara, ya. Sebagai konsekuensi dari hilangnya sebagian penerimaan pajak ini, banyak negara memberikan pengaturan yang ketat, dimana pembayarannya tidak diperkenankan untuk diterima secara sekaligus. Tujuannya tadi untuk adanya kesinambungan penghasilan. (Risalah Sidang 21 Mei 2025, Hal. 5) 263 4. Pembatasan penarikan manfaat pensiun secara sekaligus sebenarnya dilakukan dengan memperhatikan tujuan utama tadi, yaitu terwujudnya kesinambungan penghasilan di hari tua. Hal inilah yang menjadi dasar dan alasan utama Undang-Undang 11 Tahun 1992 dulu dan Undang-Undang P2SK mengatur pembayaran manfaat pensiun dalam kondisi normal, itu harus dilakukan secara berkala. Tentu ada kondisi-kondisi tertentu, kedua undang-undang tersebut juga tetap memungkinkan manfaat pensiun itu diterima secara sekaligus. Ada kondisi-kondisi tertentu. Terkait penerimaan manfaat pensiun secara berkala itu, ini Undang-Undang P2SK memberikan fleksibilitas yang lebih dari sisi waktu, yang sebelumnya Undang-Undang 11 mengharuskan itu dibayarkan seumur hidup, sekarang bisa sampai 10 tahun minimal dan bisa seumur hidup juga. Jadi kalau peserta bisa memilih dibayarkan 10 tahun bisa, 15 tahun bisa, 20 bisa. (Risalah Sidang 21 Mei 2025, Hal. 5) 5. Nah, sekaligus menjawab Pemerintah. Pajak tadi sudah saya jawab, signifikansinya 40 tahun menabung dengan gaji Rp5.000.000,00 saja bisa Rp100.000.000,00 dan pemerintah kehilangan pajak atas orang itu kurang lebih Rp98.000.000,00, itu satu orang. Jadi kalau 1.000 orang, kalau gaji Rp10.000.000,00 itu bisa puluhan triliun. Jadi negara hadir di situ. Satu lagi, konsep anuitas pembayaran berkala itu pertama kali diperkenalkan oleh yang Abraham, Bismarck, ahli matematika Perancis, itu di tahun 1725. Nah, kemudian diadopsi oleh Otto von … apa namanya … oh, yang tadi (suara tidak terdengar jelas) Otto Bismarck, di Jerman, dan itu dijadikan ketentuan di Jerman untuk pembayaran berkala dengan insentif pajak tadi, dan itu diadopsi banyak negara, bahkan laporan OECD tahun … Desember 2024 itu merangkum 42 negara, dimana insentif pajak itu diberikan dengan tujuan agar masyarakat punya kesinambungan penghasilan. Tujuannya tentu sebagai kontrak sosial, mendukung kontrak sosial untuk mencapai solidaritas dan gotong-royong di tengah masyarakat. Saya rasa itu, Yang Mulia. (Risalah Sidang 21 Mei 2025, Hal. 10) 6. Tujuan utama pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara berkala adalah untuk memastikan adanya kesinambungan 264 penghasilan agar kesejahteraan seseorang tetap terjamin selama hidupnya. Ketika masih aktif bekerja menerima penghasilan berupa gaji atau upah, dan setelah tidak bekerja lagi menerima penghasilan berupa manfaat pensiun. Kesejahteraan hidup di hari tua setelah tidak bekerja lagi dapat diukur dengan suatu besaran yang disebut replacement rate (Tingkat Penghasilan Pensiun), saya singkat TPP. Yaitu perbandingan antara penghasilan selama masa pensiun dengan penghasilan terakhir sesaat sebelum pensiun. Para ahli memperkirakan TPP yang dianggap memadai ini ada di kisaran 70%- 80%. Apakah sumber penghasilan yang berasal dari program yang sifatnya wajib ini memberikan TPP yang memadai? Tidak. (Risalah Sidang 21 Mei 2025, Hal. 3) 7. Iuran JHT (Jaminan Hari Tua) itu yang berlaku saat ini, itu sebesar 5,7% dari upah bulanan. Dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu, saldo dana yang dihasilkan setelah mengiur selama 35 tahun itu sebesar 24,59 kali upah atau kalau mengiur 30 tahun itu 20,97 kali upah. Sedangkan imbalan kerja berupa pesangon tadi, itu untuk masa kerja 24 tahun atau lebih, diperoleh 25,75 kali upah. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku saat ini, saldo dana TH ... JHT dan imbalan kerja berupa uang pesangon itu dibayarkan secara sekaligus. (Risalah Sidang 21 Mei 2025, Hal. 3) 8. Program JP (Jaminan Pensiun) yang baru dimulai di pertengahan 2015, mengatur pembayaran manfaat pensiun secara berkala untuk seumur hidup, yang diperkirakan hanya menghasilkan TPP (Tingkat Penghasilan Pensiun) tidak sampai 25% dan itu pun baru bisa terjadi jauh setelah 2030. Karena apa? Karena untuk masa mengiur 15 tahun atau kurang, itu iuran dan pengembangannya dibayarkan secara sekaligus. Jadi, dapat disimpulkan bahwa praktis TPP yang diperoleh dari program yang sifatnya wajib ini adalah nihil karena penerimaannya dilakukan secara sekaligus, setidaknya sampai 2030 ke atas. (Risalah Sidang 21 Mei 2025, Hal. 4) 265 Tanggapan Para Pemohon atas Keterangan Ahli Presiden RI: Steven Tanner: 1. Para Pemohon mengutip pernyataan Budi Frensidy (Akademisi Keuangan, Universitas Indonesia) dalam artikelnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, sebagai berikut: “. . . pembayaran pensiun secara sekaligus memiliki keunggulan dibandingkan pembayaran bulanan, terutama untuk mengurangi beban administratif pemerintah. Sistem ini membebaskan pemerintah dari keharusan menyimpan data jutaan penerima pensiun, termasuk alamat dan nomor rekening bank, selama puluhan tahun setelah pensiun. Selain itu, pembayaran sekaligus dapat menghemat biaya operasional, yang diperkirakan mencapai Rp850 miliar per tahun untuk pembayaran pensiun PNS, TNI, dan Polri. Frensidy juga menyebutkan bahwa secara matematika keuangan, pembayaran sekaligus sama menariknya dengan pembayaran bulanan bagi pensiunan, asalkan dikelola dengan baik.” (Sumber: Budi Frensidy: Beban Berat Uang Pensiun di APBN – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 17 Februari 2025). Para Pemohon sependapat dengan Budi Frensidy bahwa pembayaran sekaligus sama menariknya dengan pembayaran bulanan bagi pensiunan. Biarlah para pensiunan selaku pemilik manfaat pensiunan yang menentukan cara pembayaran yang lebih relevan, pembayaran sekaligus atau pembayaran berkala, sesuai dengan rencana usaha, rencana keuangan, aspirasi, permasalahan beserta kebutuhannya beserta keluarganya. Oleh sebab itu cara pembayaran ditentukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Peserta, Janda/Duda, atau anak; atau pembayaran manfaat pensiun untuk pertama kali secara sekaligus dilaksanakan sesuai keinginan Peserta, Janda/Duda, atau anak. 2. Pendapat Bambang Sri Muljadi (Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Indonesia) mendukung aturan pembayaran manfaat pensiun sekaligus karena sesuai dengan keinginan pengelola dana pensiun dan kebutuhan peserta. Ia menyebutkan bahwa pembayaran sekaligus memberikan kesempatan bagi pensiunan 266 untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluan seperti berbisnis atau memenuhi kebutuhan lain, yang mungkin tidak tercukupi dengan pembayaran bulanan, terutama mengingat biaya hidup yang terus meningkat. Pendapat ini merujuk pada fleksibilitas yang diberikan kepada peserta dana pensiun untuk mengelola dana mereka sesuai kebutuhan, yang dianggap lebih relevan di tengah kenaikan biaya hidup. (Sumber: Inilah aturan manfaat dana pensiun baru – keuangan.kontan.co.id, 15 Maret 2017). Pendapat Bambang Sri Muljadi relevan dengan aspirasi Para Pemohon yang berkeinginan memanfaatkan uang pensiunnya sesuai dengan rencana dan kebutuhan masing-masing. 3. Wahab (Ahli Dana Pensiun) menyatakan bahwa pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus, terutama dalam program pensiun manfaat pasti (PPMP), memberikan kesempatan bagi pensiunan untuk menggunakan dana tersebut untuk berbisnis atau keperluan lain. Hal ini dianggap sebagai keunggulan karena memberikan kebebasan finansial kepada pensiunan untuk mengelola dana mereka sesuai kebutuhan pribadi, seperti memulai usaha atau investasi, yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan di masa pensiun. (Sumber: Dana Pensiun: Pengertian, Peran dan Cara Menghitungnya, HaloEdukasi.com, 27 April 2020). 4. Pendapat para ahli yang dikutip oleh Para Pemohon menyoroti bahwa pembayaran sekaligus memberikan fleksibilitas kepada pensiunan untuk mengelola dana sesuai kebutuhan, seperti investasi, membuka usaha, atau memenuhi kebutuhan mendesak. Selain itu, dari perspektif pengelola (pemerintah atau dana pensiun), pembayaran sekaligus mengurangi beban administratif dan risiko likuiditas jangka panjang. Dengan demikian maka pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus memberi manfaat bagi semua pihak. 5. Pendapat Ahli Presiden RI tentang fasilitas perpajakan sebagai wujud kehadiran negara telah ditanggapi Para Pemohon dengan menyajikan perbandingan perlakuan pajak terhadap pembayaran manfaat pensiun di Singapura, Malaysia dan Vietnam yang 267 membebaskan pajak atas penarikan manfaat pensiun oleh warga negara dan penduduk tetap. 6. Para Pemohon mengutip pertanyaan Hakim Konstitusi Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, S.H., M.H. kepada Ahli Presiden RI Steven Tanner: “Saya karena tidak banyak tahu soal dana pensiun ini mohon barangkali kalau memang Ahli mengetahui, ya, karena memang peraturannya itu, artinya tidak memungkinkan untuk diambil sekaligus, ya, makanya kemudian di uji materikan ke MK ini, apakah paling tidak secara peraturan atau dalam praktik dimungkinkan kemudian hak seorang pekerja atas dana pensiun itu dijadikan jaminan untuk pinjaman? Ya, jadi modal usahanya diambil dari pinjaman, kemudian yang jadi jaminan adalah … apa … itunya tadi, hak itu, bayarannya, itu mohon barangkali kalau Ahli bisa memberikan penjelasan. Terima kasih.” (Risalah Sidang 21 Mei 2025, Hal. 11) Ahli Presiden RI menjawab: “Jadi, Undang-Undang 11 dulu, Undang- Undang P2SK sekarang, itu ada … dilarang digunakan sebagai jaminan pinjaman, dilarang digadaikan, bahkan kalau dana pensiunnya pailit, itu enggak bisa disita oleh kreditor, Pak. Jadi … Yang Mulia. Jadi itu dilarang, aturannya ada, jadi dilarang.” (Risalah Sidang 21 Mei 2025, Hal. 12) Para Pemohon memahami adanya aturan yang melarang dana pensiun dijadikan sebagai jaminan sehingga para pemilik manfaat pensiun tidak punya pilihan selain menunggu pembayaran secara berkala setiap bulannya meskipun nilainya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apabila permohonan uji materiil ini dikabulkan maka Para Pemohon akan mempunyai pilihan dan kesempatan berusaha agar dapat hidup lebih layak. IV PETITUM Berdasarkan seluruh uraian diatas dan bukti-bukti terlampir, Para Pemohon semakin yakin dan mantap dengan kesimpulan bahwa Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan berpotensi 268 merugikan hak konstitusional Para Pemohon yang dilindungi, dihormati, dimajukan dan dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mencegah kerugian hak konstitusional Para Pemohon sesuai dengan amanat konstitusi. Selanjutnya Para Pemohon mengajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatur pembayaran manfaat pensiun sebagai berikut: “Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Peserta, Janda/Duda, atau anak; atau pembayaran manfaat pensiun dilaksanakan sesuai dengan keinginan Peserta, Janda/Duda, atau anak”; 3. Menyatakan bahwa Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) yang mengatur cara pembayaran manfaat pensiun sebagai berikut: “Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) dapat dilakukan dengan cara: a. dibayarkan oleh Dana Pensiun; atau b. Peserta, Janda/Duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Peserta, Janda/Duda, atau anak; atau cara pembayaran 269 manfaat pensiun dilaksanakan sesuai keinginan Peserta, Janda/Duda, atau anak”; 4. Menyatakan bahwa Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) yang mengatur pembayaran manfaat pensiun pertama kali sebagai berikut: “Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Peserta, Janda/Duda, atau anak; atau pembayaran manfaat pensiun untuk pertama kali secara sekaligus dilaksanakan sesuai keinginan Peserta, Janda/Duda, atau anak”; 5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 6. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). B. KESIMPULAN PRESIDEN I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Bahwa Pemerintah tetap pada pendiriannya menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Para Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional akibat keberlakuan norma-norma a quo yang dimohonkan dimaksud, karena Para Pemohon tetap mendapatkan hak manfaat pensiun dengan mekanisme yang sudah ada. UU a quo tidak sama sekali merampas atau menghilangkan hak yang dimiliki Para Pemohon. Terlebih, program pensiun yang diikuti oleh Para Pemohon merupakan program pensiun bersifat sukarela di mana tidak ada kewajiban bagi Para Pemohon untuk ikut dalam program pensiun dimaksud. UU P2SK justru menambahkan alternatif pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala oleh Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 ayat (1) dan ayat (2) UU 4/2023, yang pada pokoknya membuktikan bahwa UU P2SK masih memungkinkan pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan 270 langsung oleh Dana Pensiun tanpa harus memilih untuk membeli anuitas/anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa/perusahaan asuransi jiwa syariah. Selain itu, ketentuan yang diatur dalam UU P2SK masih membuka adanya pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus dengan syarat tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 164 ayat (1) UU P2SK. Adapun berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Bukti T – 1 (Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-326/PD.02/2024 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Astra Dua yang ditetapkan dengan Keputusan Pendiri Dana Pensiun dari Dana Pensiun Astra Dua Nomor 004/Pend.DPA-Dua/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Astra Dua), diatur sebagai berikut: “Seluruh jenis Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) harus dibelikan Anuitas yang dibayarkan secara bulanan oleh asuransi jiwa” Berdasarkan Peraturan Dana Pensiun Astra 2 (Bukti T-1) tersebut di atas, terbukti bahwa keharusan pembelian anuitas jelas bukan amanat UU P2SK dan Pasal 56 ayat (3) POJK 27/2023, melainkan peraturan Dana Pensiun Astra itu sendiri. Oleh karena itu, terbukti bahwa permasalahan sesungguhnya dalam perkara a quo bukanlah merupakan konstitusionalitas substansi/ ketentuan hukum yang diatur dalam UU P2SK itu sendiri, melainkan masalah penerapan/implementasi UU P2SK. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007). Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 271 II. KETERANGAN PEMERINTAH Bahwa seluruh permohonan dari Para Pemohon telah Pemerintah tanggapi melalui Keterangan Presiden pada tanggal 7 Mei 2025 yang pada intinya : 1. Bahwa setelah berlakunya UU P2SK, mekanisme pencairan manfaat pensiun secara default dilakukan secara berkala. Namun, apabila peserta dana pensiun memenuhi beberapa kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 164 UU P2SK, maka dimungkinkan pencairan manfaat secara sekaligus. Adapun UU 4/2023 lebih fleksibel dibandingkan dengan UU 11/1992, dimana khusus bagi PPIP, UU 4/2023 tidak lagi mewajibkan pembayaran dilakukan untuk seumur hidup dan tidak wajib membeli anuitas dari perusahaan asuransi jiwa (menambahkan opsi pembayaran dilakukan oleh Dana Pensiun). 2. Bahwa sifat kepesertaan pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) diatur dalam UU 11/1992 dan UU P2SK tidak menjadikan pembentukan Dana Pensiun maupun kepesertaan dalam program pensiun sebagai suatu kewajiban atau hal yang bersifat mandatori, melainkan bersifat sukarela. Hal ini juga telah diperkuat oleh Ahli Presiden Steven Tanner yang menyatakan “mengingat penyelenggaran program pensiun melalui lembaga dana pensiun sifatnya sukarela, tentu tidak ada keharusan bagi seseorang menjadi peserta dari suatu lembaga dana pensiun dan itu sudah diatur di Pasal 145 ayat (1), (2), (3) di UU P2SK. Jadi sejak awal seorang karyawan telah diberikan kebebasan dan hak untuk memilih, apakah ingin bergabung atau tidak.” 3. Sebagai bentuk dorongan Pemerintah agar masyarakat dapat memiliki kesinambungan penghasilan di masa tua, Pemerintah berupaya memberikan insentif perpajakan pada penyelenggaraan program pensiun sukarela. Adapun insentif dimaksud berupa iuran yang telah dibayarkan kepada Dana Pensiun dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi (PMK 168/2025). Hal ini juga telah diperkuat oleh Ahli Presiden Steven Tanner yang menyatakan “ada tiga fasilitas perpajakan yang diberikan oleh 272 Pemerintah dalam program yang sifatnya sukarela ini. Pertama, pada saat pemberi kerja atau karyawan mengiur ke lembaga dana pensiun, itu iurannya bukan merupakan objek pajak. Kedua, hasil-hasil pengembangan yang diperoleh dari iuran-iuran yang dibayarkan, pada instrumen investasi tertentu tidak dikenakan pajak. Ketiga, ketika saldo dana sudah terkumpul, manfaat pensiun dibayarkan, itu pun dikenakan tarif pajak yang jauh lebih rendah dari norma yang seharusnya.” 4. Bahwa ketentuan Pasal 161 ayat (2) UU P2SK tidak ada hak dari Peserta Dana Pensiun (termasuk Para Pemohon) yang diambil oleh negara. Ketentuan Pasal 161 ayat (2) UU 4/2023 hanya mengatur mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun. Melalui ketentuan Pasal 161 ayat (2) UU UU P2SK, Pemerintah berupaya memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan bagi Peserta, Janda/Duda, atau Anak, serta memastikan bahwa Peserta Dana Pensiun memiliki sumber pendapatan yang stabil dan terjamin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di masa tua sesuai filosofi dari program pensiun. 5. Bahwa melalui Pasal 163 ayat (1) UU P2SK ini, pembentuk UU menambahkan opsi bahwa pembayaran manfaat pensiun secara berkala dapat dilakukan dengan cara pembelian anuitas/anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa/perusahaan asuransi jiwa syariah atau dapat dibayarkan secara berkala oleh dana pensiun. Hal tersebut selain untuk memastikan adanya pendapatan bulanan bagi peserta setelah memasuki masa pensiun, juga bertujuan untuk meminimalisir risiko pengelolaan dana secara mandiri yang dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Kekhawatiran terkait risiko anuitas, termasuk gagal bayar dan investasi fiktif, telah diantisipasi oleh regulasi yang mewajibkan perusahaan asuransi jiwa memiliki standar solvabilitas dan ketahanan keuangan. Dengan adanya pengawasan dari OJK, perusahaan asuransi tidak dapat beroperasi tanpa memenuhi persyaratan yang ketat. 6. Bahwa ketentuan dalam Pasal 164 ayat (2) UU P2SK tidak untuk mengambil hak milik peserta secara sewenang-wenang seperti yang didalilkan oleh Para Pemohon, karena Para Pemohon tetap akan mendapatkan haknya yang sebesar 80% Manfaat Pensiun, hanya saja dengan cara pembayarannya yang dilakukan secara berkala. Pengaturan terkait 273 pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) pada prinsipnya dimaksudkan agar memungkinkan para penerima Manfaat Pensiun dapat menerima sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan selama masa transisi pada awal pensiun. 7. Bahwa ketentuan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 tidak memberikan perlakuan diskriminatif antara pekerja yang menjadi peserta Dana Pensiun dengan pekerja yang tidak menjadi peserta Dana Pensiun terkait dengan besaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang diterima oleh pekerja. Pemerintah berpendapat bahwa Para Pemohon telah keliru dalam memahami ketentuan terkait dengan sumber dana untuk uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang akan diterima oleh pekerja ketika pensiun. III. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP PERTANYAAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM KONSTITUSI Pada persidangan atas permohonan pengujian materiil UU P2SK Register 152/PUU-XXII/2024 tanggal 7 Mei 2025, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H., Dr. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., telah memberikan pertanyaan dan tanggapannya kepada Pemerintah yang intinya mempertanyakan apakah dana pensiun merupakan hak milik peserta dan mekanisme pemberiannya yang harus berkala serta meminta penjelasan terkait ketentuan yang menyatakan bahwa pembayaran manfaat dana pensiun yang bisa dibayarkan secara sekaligus. Terhadap pertanyaan tersebut Pemerintah telah menjawab melalui Keterangan Tambahan Presiden tertanggal 2 Juni b aZQQ2025 dan telah diserahkan pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Keterangan Tambahan Presiden tersebut merupakan satu kesatuan dengan Keterangan Presiden yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 7 Mei 2025. IV. KESIMPULAN Berdasarkan keseluruhan materi dan fakta yang terungkap di persidangan yang Pemerintah telah uraikan di atas, Pemerintah menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 274 A. Landasan Filosofis Program Pensiun Guna Memelihara Kesinambungan Penghasilan Pada Hari Tua 1. Dalam Konsiderans Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU 11/1992), yang meskipun saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (vide Pasal 330 UU P2SK), dapat dijadikan pedoman dalam memahami filosofi program pensiun: “b. bahwa sejalan dengan hakekat pembangunan nasional tersebut, diperlukan penghimpunan dan pengelolaan dana guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;” 2. Dapat pula disampaikan bahwa dalam Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 25 ayat (1) UU 11/1992, dijelaskan sebagai berikut: Penjelasan Umum: “Sistem pendanaan suatu program pensiun memungkinkan terbentuknya akumulasi dana, yang dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan penghasilan peserta program pada hari tua. Keyakinan akan adanya kesinambungan penghasilan menimbulkan ketenteraman kerja, sehingga akan meningkatkan motivasi kerja karyawan yang merupakan iklim yang kondusif bagi peningkatan produktivitas.” Penjelasan Pasal 25 ayat (1): “Tujuan pembentukan Dana Pensiun adalah memelihara kesinambungan penghasilan peserta pada hari tuanya…” 3. Adapun definisi program pensiun dalam beberapa kamus, dapat pula memberikan gambaran mengenai filosofi program pensiun secara umum, sebagai berikut: “An amount of money paid regularly by a government or company to somebody who has retired from work” (Oxford Learners Dictionaries) “A specified sum paid regularly to a person who has reached a certain age or retired from employment. It is normally paid from the date of reaching the specified age or the retirement date until death” (Oxford Reference) 275 “An amount of money paid regularly by the government or a private company to a person who does not work any more because they are too old or have become ill” (Cambridge Dictionary) 4. Selain itu, Ahli dari Pemerintah, Sdr. Steven Tanner dalam keterangannya juga menyampaikan: “Tujuan utama pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara berkala adalah untuk memastikan adanya kesinambungan penghasilan agar kesejahteraan seseorang tetap terjamin selama hidupnya. Ketika masih aktif bekerja menerima penghasilan berupa gaji atau upah dan setelah tidak bekerja lagi menerima penghasilan berupa manfaat pensiun”. 5. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dengan demikian dapat dipahami bahwa filosofi dari Program Pensiun adalah sebagai pengganti penghasilan dari seseorang yang sudah tidak lagi bekerja guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua. B. Sistem Pensiun di Indonesia 1. Sebagaimana Pemerintah uraikan sebelumnya bahwa landasan filosofis dari program pensiun adalah guna memelihara kesinambungan pada hari tua agar kesejahteraan peserta tetap terjamin meskipun tidak lagi bekerja. 2. Berkenaan dengan hal tersebut, Ahli Pemerintah, Sdr. Steven Tanner menjelaskan mengenai ukuran kesejahteraan hidup di hari tua, sebagai berikut: “Kesejahteraan hidup di hari tua setelah tidak bekerja lagi dapat diukur dengan suatu besaran yang disebut replacement rate (Tingkat Penghasilan Pensiun), saya singkat TPP. Yaitu perbandingan antara penghasilan selama masa pensiun dengan penghasilan terakhir sesaat sebelum pensiun. Para ahli memperkirakan TPP yang dianggap memadai ini ada di kisaran 70%-80%.” 3. Adapun sumber penghasilan setelah pensiun, saat ini diperoleh melalui: a. Program Pensiun Bersifat Wajib 1) Jaminan Hari Tua a) Jaminan Hari Tua (JHT) adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, 276 meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap (vide Pasal 1 angka 1 PP Nomor 46 Tahun 2015). b) Adapun iuran JHT adalah sebesar 5,7% dari upah, dimana 2% ditanggung pekerja dan 3,7% ditanggung pemberi kerja (vide Pasal 16 ayat (1) PP 46/2015). Adapun JHT diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. c) Berkenaan hal tersebut, Ahli Pemerintah, Sdr. Steven Tanner, dalam persidangan menjelaskan sebagai berikut: “Iuran JHT (Jaminan Hari Tua) itu yang berlaku saat ini, itu sebesar 5,7% dari upah bulanan. Dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu, saldo dana yang dihasilkan setelah mengiur selama 35 tahun itu sebesar 24,59 kali upah atau kalau mengiur 30 tahun itu 20,97 kali upah” 2) Jaminan Pensiun a) Jaminan Pensiun (JP) adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia (vide Pasal 1 angka 1 PP Nomor 45 Tahun 2015). JP diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. b) Manfaat Pensiun hari tua dalam program JP diterima Peserta yang telah mencapai Usia Pensiun dan telah memiliki Masa Iur paling singkat 15 (lima belas) tahun yang setara dengan 180 (seratus delapan puluh) bulan (vide Pasal 19 ayat (1) PP 45/2015). c) Sementara itu, apabila peserta mencapai Usia Pensiun sebelum memenuhi Masa Iur 15 (lima belas) tahun, Peserta berhak mendapatkan seluruh akumulasi Iurannya ditambah hasil pengembangannya atau pembayarannya dilakukan seara sekaligus (vide Pasal 24 ayat (1) PP 45/2015). d) Mengenai pembayaran JP, Ahli Pemerintah, Sdr. Steven Tanner menjelaskan sebagai berikut: “Program JP, yang baru dimulai pada pertengahan 2015 mengatur pembayaran manfaat pensiun secara berkala untuk 277 seumur hidup, yang diperkirakan hanya menghasilkan TPP tidak lebih dari 25% dari upah terakhir pada saat pensiun. Ini pun baru dapat terwujud nanti jauh setelah 2030, karena bagi peserta yang masa kepesertaannya dalam program JP kurang dari 15 tahun, akumulasi iuran serta hasil pengembangannya dibayarkan secara sekaligus. Jadi, dapat disimpulkan bahwa praktis TPP yang diperoleh dari program yang sifatnya wajib ini adalah nihil, karena penerimaannya dilakukan secara sekaligus – setidaknya sampai 2030.” 3) Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak Sesuai Pasal 40 jo. Pasal 56 PP Nomor 35 Tahun 2021, pekerja yang diputus hubungan kerja karena alasan memasuki usia pensiun berhak atas: a) Uang pesangon; b) Uang penghargaan masa kerja; c) Uang penggantian hak. Adapun atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak diterima oleh pekerja secara sekaligus. b. Program Pensiun Sukarela 1. Meskipun telah terdapat program pensiun yang bersifat wajib, namun sebagai upaya untuk menjaga kesejahteraan rakyat, pembentuk undang-undang juga menyediakan program pensiun yang bersifat sukarela, yang diselenggarakan melalui Dana Pensiun. Adapun ahli Pemerintah, Sdr. Steven Tanner menjelaskan mengenai hal tersebut, sebagai berikut: “Nah, program sukarela ini diselenggarakan oleh dua lembaga, yang disebut Dana Pensiun Pemberi Kerja atau kita singkat dengan DPPK dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan, kita singkat dengan DPLK. Nah, tujuannya untuk diharapkan dapat berperan untuk melengkapi atau menambah manfaat dari program yang sifatnya wajib tadi, yang semuanya kita lihat tadi dibayarkan secara sekaligus.” 278 2. Baik UU 11/1992 maupun UU P2SK tidak menjadikan pembentukan Dana Pensiun maupun kepesertaan dalam program pensiun sebagai suatu kewajiban atau hal yang bersifat mandatori, melainkan bersifat sukarela. 3. Pada DPPK ataupun DPLK, kepesertaan pekerja swasta dalam suatu Dana Pensiun bukan merupakan suatu kewajiban. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 UU 11/1992. Norma tersebut juga dipertahankan dalam Pasal 145 ayat (1) UU P2SK. Bahkan, dalam Pasal 145 ayat (2) UU P2SK telah ditegaskan bahwa karyawan berhak untuk tidak menjadi Peserta apabila DPPK menetapkan adanya iuran Peserta. 4. Ahli Pemerintah, Sdr. Steven Tanner, menjelaskan sebagai berikut: “mengingat penyelenggaraan program pensiun melalui lembaga dana pensiun sifatnya sukarela, tentu tidak ada keharusan bagi seseorang menjadi peserta dari suatu lembaga dana pensiun dan itu sudah diatur di Pasal 145 ayat (1), (2), (3) di Undang-Undang P2SK, bahkan di Undang-Undang 11/1992 pun memberikan kebebasan bagi seorang karyawan untuk ikut atau tidak ikut. Jadi sejak awal seorang karyawan telah diberikan kebebasan dan hak untuk memilih, apakah ingin bergabung atau tidak.” C. Insentif Perpajakan bagi Program Pensiun Sukarela 1. Dalam rangka mendorong minat masyarakat untuk menjadi peserta Dana Pensiun, sehingga masyarakat memiliki perlindungan berupa kepastian penghasilan pada masa tuanya, Pemerintah memberikan sejumlah insentif perpajakan. Hal tersebut juga sebagaimana disampaikan oleh Ahli Pemerintah, Sdr. Steven Tanner sebagai berikut: “Salah satu upaya nyata adalah Pemerintah memberikan fasilitas atau insentif perpajakan kepada program yang sifatnya sukarela ini. Nah, program sukarela ini diselenggarakan oleh dua lembaga, yang disebut Dana Pensiun Pemberi Kerja atau kita singkat dengan DPPK dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan, kita singkat dengan DPLK. Nah, tujuannya untuk diharapkan dapat berperan untuk melengkapi atau 279 menambah manfaat dari program yang sifatnya wajib tadi, yang semuanya kita lihat tadi dibayarkan secara sekaligus.” 2. Adapun insentif perpajakan yang diberikan oleh negara bagi Peserta Dana Pensiun adalah sebagai berikut: a. Pengecualian Iuran Pensiun dari Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 Negara memberikan pengecualian iuran pensiun dari Pajak Penghasilan Pasal 21, dimana iuran yang dibayarkan kepada Dana Pensiun dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (vide Pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi). Mengenai hal tersebut, disampaikan pula oleh Ahli Pemerintah, Sdr. Steven Tanner, sebagai berikut: “pada saat pemberi kerja atau karyawan mengiur ke lembaga dana pensiun, itu iurannya bukan merupakan objek pajak.” b. Pengecualian Hasil Investasi Dana Pensiun dari Objek Pajak Penghasilan Penghasilan Dana Pensiun dari hasil investasi modal pada sektor- sektor tertentu yang diatur oleh Menteri Keuangan dikecualikan dari objek pajak. Hal tersebut mencakup investasi dana pensiun yang diarahkan untuk mendukung ekonomi nasional melalui pembiayaan sektor-sektor yang dibutuhkan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 yang telah disahkan menjadi UU melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 (UU Pajak Penghasilan) jo. Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Mengenai hal tersebut, disampaikan pula oleh Ahli Pemerintah, Sdr. Steven Tanner, sebagai berikut: “hasil-hasil pengembangan yang diperoleh dari iuran-iuran yang dibayarkan itu, pada instrumen investasi tertentu, tidak dikenakan pajak.” 280 c. Pengenaan Pajak Penghasilan Final atas Manfaat Pensiun Pemerintah juga memberikan insentif sebagaimana diatur dalam PMK 168/2023, yakni pajak atas manfaat pensiun yang diambil secara sekaligus pertama kali pada saat mencapai usia pensiun paling tinggi dikenakan sebesar 5%. Hal tersebut dinyatakan pula oleh Ahli Pemerintah, Sdr. Steven Tanner dalam persidangan, sebagai berikut: “ketika saldo dana sudah terkumpul, manfaat pensiun dibayarkan, itu pun dikenakan tarif pajak yang jauh lebih rendah dari norma yang seharusnya”. 3. Berdasarkan hal tersebut di atas, negara merelakan potensi pendapatan negara dengan memberikan insentif perpajakan yang diharapkan dapat mendorong minat masyarakat untuk ikut serta dalam program pensiun yang bersifat sukarela, sehingga memiliki perlindungan sosial yang cukup di hari tuanya. D. Praktik Pembayaran Manfaat Pensiun pada Negara Lain Cara penarikan manfaat bagi program pensiun sukarela di negara lain berbeda- beda. Umumnya, pemilihan metode penarikan pada program pensiun sukarela mempertimbangkan aspek sosial ekonomi serta sistem pensiun yang diadopsi oleh negara tersebut, sehingga dapat berbeda antar negara, sebagaimana tabel berikut: Armenia Peserta memiliki tiga pilihan pembayaran: membeli anuitas, penarikan terprogram (sejumlah tahun tertentu), atau pembayaran sekaligus. Australia Saldo rekening dapat dibayarkan secara sekaligus (dengan besar kemungkinan membayar pajak dalam jumlah besar) atau sebagai anuitas (terkena pajak yang sangat rendah, bahkan dapat tidak membayar pajak sama sekali). Bulgaria Pembayaran manfaat dilakukan secara anuitas. Chile Peserta memiliki beberapa pilihan pembayaran sebagai berikut: (1) pembayaran anuitas seumur hidup, (2) kombinasi antara 281 penarikan terjadwal (selama periode tertentu) dengan anuitas seumur hidup. Colombia Peserta memilik tiga pilihan pembayaran: (1) menerima penarikan terjadwal (selama periode tertentu), (2) anuitas seumur hidup, atau (3) kombinasi penarikan terjadwal dan anuitas seumur hidup. Costa Rica Dalam situasi normal, terdapat dua pilihan pembayaran yang berbeda: melakukan penarikan terjadwal atau membeli anuitas seumur hidup. Namun dalam hal manfaat bulanan pada Dana Pensiun nilainya lebih kecil dari 10% nilai manfaat bulanan jaminan pensiun program wajib, maka Peserta dapat menarik sekaligus manfaat pada Dana Pensiun. Estonia Dalam situasi normal, Peserta harus membeli anuitas seumur hidup. Namun dalam hal manfaat bulanan dari Dana Pensiun nilainya kurang dari 25% manfaat bulanan program pensiun wajib, Peserta dapat melakukan penarikan manfaat terjadwal. Georgia Peserta dapat membeli anuitas atau menariknya secara sekaligus. Hong Kong Peserta dapat melakukan penarikan terjadwal atau menariknya secara sekaligus. Kazakhstan Pensiun didasarkan pada saldo rekening Peserta pada saat memasuki usia pensiun dan dapat dibayarkan secara bulanan, triwulanan, atau tahunan. Pembayaran sekaligus dibayarkan apabila nilai saldo rekening Peserta lebih rendah dari 30 kali nilai manfaat minimum program pensiun wajib bulanan. Mexico Peserta memiliki dua pilihan pembayaran yang berbeda: membeli anuitas atau melakukan penarikan terjadwal tanpa adanya opsi penarikan sekaligus. 282 Nigeria Dalam kondisi normal, Peserta memiliki dua pilihan pembayaran: membeli anuitas atau melakukan penarikan terprogram. Namun dalam hal saldo yang tersisa cukup untuk membeli anuitas atau mendanai penarikan terjadwal, Peserta dapat menarik sebagian dana secara sekaligus. Macedonia Peserta memiliki tiga pilihan pembayaran: (1) membeli anuitas, (2) menerima penarikan terjadwal, atau (3) gabungan dari penarikan terjadwal sementara dan anuitas seumur hidup. Panama Peserta melakukan penarikan terjadwal. Slovakia Secara umum, metode pembayaran manfaat adalah penarikan terjadwal atau anuitas. E. Kesimpulan Pemerintah terhadap frasa “harus dilakukan secara berkala” dalam Pasal 161 ayat (2) UU P2SK. 1. Ketentuan Pasal 161 ayat (2) UU P2SK yang mengharuskan pembayaran manfaat pensiun untuk dilakukan secara berkala, disusun sejalan dengan filosofi dari program pensiun, yakni untuk memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan bagi Peserta, Janda/Duda, atau Anak, serta memastikan bahwa Peserta Dana Pensiun memiliki sumber pendapatan yang stabil dan terjamin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di masa tua. 2. Hal tersebut sebagaimana pula dijelaskan oleh Ahli Presiden, Sdr. Steven Tanner, dalam persidangan tanggal 21 Mei 2025, sebagai berikut: “Tujuan utama pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara berkala adalah untuk memastikan adanya kesinambungan penghasilan agar kesejahteraan seseorang tetap terjamin selama hidupnya. Ketika masih aktif bekerja menerima penghasilan berupa gaji atau upah, dan setelah tidak bekerja lagi menerima penghasilan berupa manfaat pensiun.” “Pembatasan penarikan manfaat pensiun secara sekaligus sebenarnya dilakukan dengan memperhatikan tujuan utama tadi, yaitu terwujudnya kesinambungan penghasilan di hari tua. Hal inilah yang menjadi dasar dan alasan utama Undang-Undang 11 Tahun 283 1992 dulu dan Undang-Undang P2SK mengatur pembayaran manfaat pensiun dalam kondisi normal, itu harus dilakukan secara berkala.” 3. Lebih lanjut, pengaturan mengenai mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan secara berkala tidak mengalami perubahan bahkan dari masa sebelum Para Pemohon menjadi peserta Dana Pensiun, yakni sejak berlakunya UU 11/1992. Pasal 25 ayat (2) UU 11/1992 telah mengatur bahwa pembayaran manfaat pensiun dilakukan sekali sebulan. 4. Pengaturan manfaat pensiun pada Pasal 161 ayat (2) UU P2SK yang mengharuskan untuk dibayar secara berkala, harus dilihat secara holistik, dimana meskipun pembayaran Manfaat Pensiun harus dibayarkan secara berkala, Pasal 164 ayat (1) UU P2SK telah mengatur bahwa terdapat kondisi-kondisi yang memungkinkan pembayaran manfaat pensiun dapat dilakukan secara sekaligus. Hal tersebut sebagaimana disampaikan pula oleh Ahli Pemerintah, Sdr. Steven Tanner, sebagai berikut: “Tentu ada kondisi-kondisi tertentu, kedua undang-undang tersebut juga tetap memungkinkan manfaat pensiun itu diterima secara sekaligus. Ada kondisi-kondisi tertentu.” 5. Adapun kondisi-kondisi memungkinkan pembayaran manfaat pensiun dapat dilakukan secara sekaligus, antara lain: a. Besarnya Manfaat Pensiun lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sesuai Pasal 44 ayat (1) huruf c dan d; Pasal 59 ayat (1) POJK 27/2023; Pasal 73 ayat (1) POJK 27/2023, Peserta, Janda/Duda, atau anak berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila: 1) Pada DPPK PPMP: a) Manfaat Pensiun yang akan dibayarkan per bulan dengan menggunakan Rumus Bulanan kurang dari atau sama dengan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah); b) Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 2) Pada DPPK PPIP dan DPLK: Jumlah akumulasi iuran, dana awal Pemberi Kerja, pengalihan 284 dana dari Dana Pensiun lain dan hasil pengembangannya yang menjadi hak Peserta atau Janda/Duda atau anak sebesar kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). b. Adanya kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK Sesuai Pasal 48, Pasal 63, dan Pasal 77 POJK 27/2023, dalam hal Peserta, Janda/Duda, atau anak: a) dalam kondisi mengalami kesulitan keuangan dan mengalami sakit kritis yang didukung dengan dokumen yang membuktikan; b) merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau c) merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia, DPPK (PPMP maupun PPIP) dan DPLK dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus. 6. Berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Manfaat Pensiun yang akan diterima Para Pemohon direncanakan akan digunakan untuk tujuan tertentu seperti tabungan pendidikan anak dan untuk kepentingan kesehatan Para Pemohon, sesungguhnya sudah tidak sesuai dengan tujuan dari adanya program pensiun. Keperluan-keperluan seperti itu seyogyanya didanai dari sumber lain yang memang tujuannya untuk hal tersebut (tabungan atau asuransi). 7. Namun demikian, apabila ada kebutuhan mendesak untuk hal-hal tersebut, Pemohon dapat menggunakan dana yang akan didapat saat mencapai usia pensiun yang bersumber dari: a. Program Pensiun Wajib 1) Jaminan Hari Tua; 2) Jaminan Pensiun; 3) Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak. b. Program Pensiun Sukarela Pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen). 8. Selain itu, UU P2SK juga telah mengakomodir kebutuhan yang dimaksud oleh Para Pemohon melalui program manfaat lain yang 285 dapat dilaksanakan oleh Dana Pensiun dan ditarik secara sekaligus (vide Pasal 138 ayat (4) UU P2SK). 9. Penjelasan Pasal 83 ayat (1) POJK 27/2023 telah menjelaskan beberapa jenis manfaat lain, antara lain dana pendidikan untuk anak, dana perumahan, dana ibadah keagamaan, dan dana santunan kesehatan karyawan. 10. Dengan demikian, jelas bahwa sejatinya pembentuk undang-undang telah mengakomodir kebutuhan Para Pemohon untuk kebutuhan Pendidikan anak, perubahan, dan Kesehatan. 11. Selain itu, Dana Pensiun juga dapat mengadakan Iuran Sukarela yang merupakan iuran di luar iuran program pensiun (vide Pasal 10 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1) POJK 27/2023). Adapun atas Iuran Sukarela, Peserta dapat memilih agar akumulasi Iuran Sukarela serta hasil pengembangannya dibayarkan secara sekaligus ataupun berkala (vide Pasal 47 ayat (2), Pasal 62 ayat (2), dan Pasal 76 ayat (2) POJK 27/2023). 12. Lebih lanjut, terdapat beberapa risiko apabila manfaat pensiun dibayarkan secara sekaligus, yakni: a. Risiko pengelolaan dana yang tidak bijak 1) Dengan pembayaran berkala, risiko pengelolaan dana yang tidak bijaksana dapat diminimalisir, sehingga memastikan peserta pensiun menerima Manfaat Pensiun secara berkelanjutan. 2) Ahli Pemerintah, Sdr. Steven Tanner, dalam persidangan menjelaskan sebagai berikut: “Ya, yang pertama mengenai modal usaha dan itu juga sekaligus menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim. Modal usaha bisa habis, bisa gagal. Saya punya pengalaman dengan para pensiunan ketika mendekati usia pensiun. ...Nah, selang beberapa tahun, saya ketemu salah satunya, itu sukses usaha di Bekasi. Saya tanya, bagaimana teman-teman yang lain? Waduh, kasihan mereka gagal total. Jadi, pertanyaan modal usaha itu kan subjektif individu. Bukan secara keseluruhan dari masyarakat sosial.” 286 3) Dapat Pemerintah sampaikan bahwa permasalahan mengenai manfaat pensiun yang dibayarkan secara sekaligus cenderung lebih habis cepat telah dihadapi oleh Malaysia, dimana berdasarkan survey yang dilakukan oleh The Employees Provident Funds (EPF), 1 dari 4 peserta menghabiskan manfaat pensiun yang ditarik secara lumpsum dalam kurun waktu 5 tahun. (sumber:https://www.nst.com.my/news/nation/2024/06/1059005/1- 4-malaysians-exhaust-epf-savings-within-5-years-withdrawal-age- watch#google_vignette) 4) Direktur Jenderal Pelayanan Publik Malaysia, Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz menyampaikan gagasan tentang reformasi mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun dalam skema Sistem Saraan Perkhidmatan Awam (SSPA) yang pada dasarnya akan mempertahankan pembayaran secara bulanan. Dalam kesempatan tersebut, Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz mengutip adanya kasus- kasus pensiunan di Malaysia yang menjadi korban penipuan investasi sebagai concern utama, termasuk perlunya pengelolaan simpanan pensiun yang lebih efisien. (Sumber:https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2025 /05/16/give-civil-servants-option-to-withdraw-lump-sum-pension- says-group) b. Risiko longevity Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala meminimalisir risiko tidak adanya penghasilan bagi peserta ketika hidup lebih lama dari yang diperkirakan. c. Risiko investasi Pembayaran secara berkala oleh Dana Pensiun lebih memberikan jaminan keamanan, berdasarkan hal-hal sebagai berikut: 1) Dana Pensiun memiliki kemampuan untuk mendiversifikasi investasi secara lebih efektif karena mengelola dana dalam jumlah yang besar. Namun, Dana Pensiun tunduk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 29/POJK.05/2018 (POJK Investasi Dana Pensiun), yang membatasi 287 jenis investasi pada instrumen tertentu (vide Pasal 2 POJK Investasi Dana Pensiun). 2) Lebih lanjut, Ahli Pemerintah, Sdr. Steven Tanner menjelaskan hal tersebut sebagai berikut: “Nah, terkait investasi, tentu investasi itu merupakan komponen supaya saldo dana itu bertumbuh. Ketentuan mengenai investasi juga sudah diatur secara ketat di POJK 27, di mana instrumen investasi itu dapat diinvestasikan dana-dana itu. Tentu salah satunya adalah saham. Nah, saham ini ya tentu berfluktuatif, ada instrumen yang juga deposito, ada juga obligasi atau SBN. Nah, di dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan iuran pasti, itu keterlibatan peserta menentukan di mana iuran itu diinvestasikan, itu ada. Jadi, untuk menghindari penurunan investasi yang di instrumen yang berisiko, ya, jangan ditempatkan di situ. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, peluang untuk meminimalisasi kerugian itu juga ada di tangan peserta. Bahkan ada dana pensiun yang saya tahu, sama sekali tidak menempatkan dananya di saham, hanya di pasar uang dan di pendapatan tetap. Pasti dia meningkat, kadang turun, tapi tidak akan lebih-kurang dari pokoknya. Jadi kalau bulan ini dapat seribu, mungkin bulan depan kurang, tapi dia tetap akan naik. Bahkan tadi sudah saya sampaikan, pembayaran berkala ini dulu hanya dimonopoli oleh perusahaan asuransi. Sekarang dana pensiun pemberi kerja juga dapat memberikan fasilitas pembayaran berkala. Korelasi dengan pertanyaan Majelis Hakim, dana yang digunakan untuk membayar berkala itu hanya boleh ditempatkan di deposito, Surat berharga Indonesia, surat berhaga negara, saham sama sekali dilarang. Jadi, itu salah satu aturan-aturan yang sudah diatur untuk memitigasi risiko-risiko itu.” 3) Hal tersebut sejalan dengan data OJK sebagaimana dimuat dalam Statistik Dana Pensiun 2022, dimana terdapat 3 instrumen 288 investasi yang mendominasi portofolio investasi Dana Pensiun, yaitu Surat Berharga Negara (SBN), Deposito, dan Obligasi, dengan porsi masing-masing sebesar 32,60%, 27,03%, dan 19,38%. 13. Lebih lanjut, meskipun manfaat pensiun adalah hak dari peserta dana pensiun yang didapat dari iuran pemberi kerja dan/atau iuran pekerja, beserta hasil pengembangannya. Namun demikian, sebagaimana Pemerintah telah uraikan di atas dan pada Keterangan Presiden, negara telah memberikan sejumlah insentif perpajakan (yang tidak diberikan kepada industri jasa keuangan lain), dimana negara telah merelakan potensi penerimaan negara agar tujuan dari program pensiun, yakni adanya kesinambungan penghasilan setelah para peserta memasuki usia pensiun dan terjaganya kesejahteraan para peserta dapat tercapai. F. Kesimpulan Pemerintah terhadap Ketentuan Peserta, Janda/Duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dalam Pasal 163 ayat (1) UU P2SK 1. Secara historis, dalam ketentuan UU 11/1992, penerima Manfaat Pensiun hanya dapat memilih cara pembayaran manfaat pensiun dalam bentuk anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi Jiwa dan tidak memberikan pilihan lain kepada penerima manfaat pensiun. 2. Sementara dalam Ketentuan Pasal 163 ayat (1) UU P2SK merupakan suatu mekanisme yang dibuat oleh Pemerintah untuk memastikan bahwa manfaat pensiun dikelola dengan baik guna memberikan pendapatan berkelanjutan bagi Peserta, Janda/Duda, atau Anak. Selain memastikan adanya pendapatan bulanan bagi peserta setelah memasuki masa pensiun, penarikan manfaat berkala ditujukan untuk meminimalisir risiko pengelolaan dana secara mandiri yang dapat mengakibatkan kerugian lebih besar. 3. Adanya frasa “atau” dalam Pasal 163 ayat (1) UU P2SK yang memberikan pilihan mekanisme pembayaran manfaat pensiun secara berkala untuk dibayarkan oleh Dana Pensiun atau melalui pembelian anuitas atau anuitas syariah, membuktikan bahwa norma tersebut merupakan alternatif dan pilihan bagi para penerima manfaat pensiun terhadap cara pembayaran pensiun yang ingin dipilih para penerima manfaat pensiun. 289 4. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Ahli Pemerintah Sdr. Steven Tanner bahwa: “Selanjutnya, tentang pembayaran manfaat pensiun secara berkala, Pasal 163 ayat (1) UU P2SK memberikan pilihan kepada peserta, janda/duda, atau anak, apakah ingin dibayarkan oleh Dana Pensiun baik itu DPPK maupun DPLK, atau membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah.” 5. Penambahan opsi pembayaran manfaat melalui Dana Pensiun dilakukan oleh pembentuk undang-undang agar Para Pemohon atau penerima manfaat pensiun lainnya tidak lagi wajib membeli anuitas sebagaimana dipermasalahkan Para Pemohon. 6. Adapun berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-326/PD.02/2024 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Astra Dua yang ditetapkan dengan Keputusan Pendiri Dana Pensiun dari Dana Pensiun Astra Dua Nomor 004/Pend.DPA-Dua/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Astra Dua, diatur sebagai berikut: “Seluruh jenis Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) harus dibelikan Anuitas yang dibayarkan secara bulanan oleh asuransi jiwa” Berdasarkan Peraturan Dana Pensiun tersebut di atas, terbukti bahwa keharusan pembelian anuitas jelas bukan amanat UU P2SK dan POJK 27/2023, melainkan peraturan Dana Pensiun Astra itu sendiri. 7. Adapun UU P2SK justru mengubah ketentuan pembelian anuitas yang pada UU 11/1992 harus seumur hidup menjadi minimal waktu tertentu yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini, minimal waktu tertentu dimaksud dalam POJK 27/2023 adalah 10 tahun. Ketika sistem pensiun Indonesia lebih baik, terdapat kemungkinan minimal waktu tersebut disesuaikan. 8. Hal tersebut dikuatkan oleh penjelasan Ahli Pemerintah Sdr. Steven Tanner dalam keterangannya: “Terkait penerimaan manfaat pensiun secara berkala ini, UU P2SK memberikan fleksibilitas lebih. Dari sisi waktu, yang sebelumnya harus 290 dilakukan seumur hidup menjadi minimal 10 tahun. Dari sisi penyelenggara, yang sebelumnya hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah menjadi bertambah dengan memperkenankan lembaga Dana Pensiun melakukan pembayaran manfaat pensiun secara berkala.” 9. Selanjutnya perihal permasalahan Para Pemohon terkait tidak adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pembelian anuitas asuransi jiwa oleh Para Pemohon berpotensi terdapat perusahaan asuransi gagal bayar, investasi fiktif dan korupsi dana investasi. Pemerintah berpendapat hal tersebut sesungguhnya merupakan penerapan yang norma (implementasi) suatu Undang-Undang in casu UU P2SK. 10. Para Pemohon sendiri telah mengakui bahwa kekhawatiran permasalahan norma tersebut terdapat pada perusahaan asuransi seperti kasus gagal bayar, investasi fiktif dan korupsi dana investasi. Hal tersebut membuktikan bahwa permasalahan yang dimaksud Para Pemohon bukanlah permasalahan norma namun permasalahan praktik atau implementasi. 11. Lagi pula, penting untuk dicatat bahwa perusahaan asuransi jiwa di Indonesia diawasi oleh OJK yang bertugas memastikan kesehatan perusahaan asuransi dan stabilitas industri asuransi, baik dari sisi kelembagaan, pengaturan, dan pengawasan di industri asuransi. 12. UU P2SK juga mewajibkan setiap perusahaan asuransi menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam hal penataan investasi, manajemen risiko, dan pengendalilan internal, juga menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, profesional dan kewajaran. Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi risiko gagal bayar dan masalah lainnya. 13. Berkenaan dengan reform industri perasuransian dari sisi POJK dan sosialisasi, telah ditetapkan POJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. 14. Terhadap reform mengenai penguatan mekanisme penegakan hukum di perasuransian, telah mencakup pengawasan terhadap perilaku pasar (market product) dan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan 291 oleh pelaku usaha jasa keuangan. 15. Terhadap reform mengenai program khusus untuk perasuransian, telah diluncurkan program-program mencakup peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta inovasi dalam produk dan layanan asuransi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. 16. Pasal 56 ayat (5) huruf c jo Pasal 70 ayat (5) huruf c POJK 27/2023 menyatakan bahwa ”anuitas atau anuitas syariah yang dipilih harus memenuhi syarat merupakan produk dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan Peraturan Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit”. Lebih lanjut Pasal 56 ayat (5) huruf d jo Pasal 70 ayat (5) huruf d POJK 27/2023 menambahkan syarat anuitas atau anuitas syariah yang dipilih harus merupakan produk perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 17. Kekhawatiran terkait risiko anuitas, termasuk gagal bayar dan investasi fiktif, telah diantisipasi oleh regulasi, yang mewajibkan perusahaan asuransi jiwa memiliki standar solvabilitas dan ketahanan keuangan. Dengan adanya pengawasan dari OJK, perusahaan asuransi tidak dapat beroperasi tanpa memenuhi persyaratan yang ketat. 18. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 163 ayat (1) UU P2SK tidak bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, karena pembayaran berkala justru memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua peserta. G. Kesimpulan Pemerintah terhadap Ketentuan Pembayaran Manfaat Pensiun Pertama Kali secara Sekaligus Paling Banyak 20% (dua puluh persen) dalam Pasal 164 ayat (2) UU P2SK 1. Pengaturan terkait pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) pada prinsipnya dimaksudkan agar memungkinkan para penerima Manfaat Pensiun dapat menerima sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan selama masa transisi 292 pada awal pensiun. 2. Kebijakan Pemerintah membatasi pembayaran manfaat pensiun pertama kali secara sekaligus maksimal 20% dimaksudkan untuk melindungi masyarakat penerima pensiun dalam jangka panjang, dengan alasan sebagai berikut: a. Jika pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus (lumpsum) diperbolehkan, terdapat risiko bahwa dana tersebut akan cepat habis sehingga individu yang seharusnya dapat menerima uang pensiun secara reguler setiap bulan menjadi tidak memiliki sumber pendapatan yang memadai di masa tuanya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka. b. Pengaturan pembatasan pembayaran manfaat pensiun sekaligus sebesar maksimal 20% merupakan bentuk balancing dalam hal masyarakat membutuhkan dana dalam jumlah besar sekaligus untuk memenuhi kebutuhan mereka di awal masa pensiun, dengan tetap melindungi peserta pensiun dari risiko kehilangan seluruh dana pensiun mereka dalam waktu singkat (misalnya untuk pengeluaran konsumtif dan impulsif, atau risiko investasi yang buruk), sehingga memastikan masyarakat tetap memiliki pendapatan di masa tua. c. Selain itu, dalam kajian yang dilakukan oleh Van Ewijk et al. (2017) tersebut, disampaikan bahwa “the option to take out a relatively substantial lump sum, of as much as 50%, could result in substantial welfare losses” atau opsi untuk mengambil pembayaran lumpsum yang cukup besar, hingga 50%, berpotensi menyebabkan kerugian kesejahteraan yang signifikan. d. Pembatasan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% dari manfaat pensiun, tidak tepat jika dipandang bahwa pembentuk undang-undang mengambil alih secara sewenang-wenang setidaknya 80% dari manfaat pensiun. Regulasi ini justru merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa manfaat pensiun dapat dinikmati secara optimal sesuai dengan tujuan utama dana pensiun, yaitu memberikan perlindungan keuangan di masa tua. Sehingga Penerima Manfaat Pensiun tetap memiliki hak 100% atas 293 manfaat pensiun mereka. e. Ketentuan dalam Pasal 164 ayat (2) UU P2SK tidak memberikan perlakuan diskriminatif antara pekerja yang menjadi peserta DPPK dengan pekerja yang tidak menjadi peserta DPPK terkait dengan besaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang diterima oleh pekerja. Hal ini telah disebutkan dalam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005 yang dikutip kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU- XXI/2023, dimana Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan mengenai ruang lingkup tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan diskriminasi di antaranya menyatakan bahwa: “Diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya [vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia].” f. Dengan demikian perlakuan diskriminatif antara peserta DPPK dan bukan peserta DPPK terkait uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak (imbalan pasca kerja) tidak termasuk dalam lingkup tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan diskriminasi. g. Pada prinsipnya, keikutsertaan seorang pekerja menjadi peserta dalam Dana Pensiun bersifat sukarela, namun demikian, ketika seorang pekerja telah ikut menjadi peserta dalam Dana Pensiun, maka ketentuan terkait dengan Dana Pensiun terikat kepada mereka. Dengan keikutsertaan pekerja menjadi peserta dana pensiun, maka pekerja juga 294 telah menyetujui mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun yang ditetapkan. h. Setelah mencapai usia pensiun, seorang pekerja sektor swasta dapat memperoleh manfaat pensiun secara sekaligus dalam nominal yang cukup besar, terlebih jika pemberi kerja taat dalam melaksanakan kewajibannya, dalam hal ini memberikan pesangon dan mengikutsertakan pekerjanya dalam program JHT. i. Selain itu, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat perlakuan diskriminatif antara peserta DPPK dan bukan peserta DPPK terkait uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak (imbalan pasca kerja) tidak tepat juga dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 yang telah disahkan menjadi undang-undang dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 (UU 13/2003), pemberi kerja wajib memberikan imbalan pasca kerja ketika pekerja mencapai usia pensiun. Dalam memenuhi kewajibannya ini, pemberi kerja diperkenankan menggunakan berbagai macam cara, antara lain mendanai melalui tabungan (perbankan), Dana Pensiun, atau tidak mendanai terlebih dahulu (dibayar langsung pada saat pekerja mencapai usia pensiun). j. Dalam hal pemberi kerja tidak mendanai, imbalan pasca kerja dapat diberikan secara sekaligus kepada pekerja. Namun demikian, berdasarkan studi Bank Dunia pada tahun 2020 (Investing in People, World Bank, 2020), tingkat kepatuhan pemberi kerja dalam membayarkan imbalan pasca kerja sangat rendah. Melalui mekanisme pendanaan, kemungkinan pekerja memperoleh imbalan pasca kerja semakin besar. Dalam hal pemberi kerja mendanai melalui Dana Pensiun, maka pemberi kerja selaku peserta Dana Pensiun, penarikan manfaat harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Dana Pensiun. k. Berkenaan dengan nilai nominal imbalan pasca kerja akan sama, baik yang didanai melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja ataupun bukan Dana Pensiun Pemberi Kerja. Pengaturan tersebut lebih jelasnya tertuang dalam Pasal 58 PP 35/2021. 295 Pasal 58 PP 35/2021 menyebutkan sebagai berikut: “Pasal 58 (1) Pengusaha yang mengikutsertakan Pekerja/Buruh dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang dana pensiun, iuran yang dibayar oleh Pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah akibat Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 52 dan Pasal 54 sampai dengan Pasal 57. (2) Jika perhitungan manfaat dari program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Pengusaha (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.” l. Dari ketentuan Pasal 58 PP 35/2021 tersebut, maka dapat dipahami bahwa dalam hal pengusaha/pemberi kerja/perusahaan mengikutsertakan pekerjanya dalam Dana Pensiun, maka porsi iuran Dana Pensiun yang dibayarkan oleh pengusaha/pemberi kerja/perusahaan, dapat diperhitungkan sebagai kewajiban Pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah. Bahkan ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan jaminan jika porsi iuran Dana Pensiun yang dibayarkan oleh pengusaha/pemberi kerja/perusahaan lebih kecil dibanding dengan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, maka pengusaha/pemberi kerja/ perusahaan harus membayarkan selisihnya. m. Dengan demikian, sebenarnya tidak ada perbedaan mengenai besaran dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang akan diterima, baik oleh pekerja peserta Dana Pensiun maupun pekerja yang bukan peserta Dana Pensiun. 296 Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 164 ayat (2) UU P2SK tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sebagaimana didalilkan Para Pemohon. V. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pengiatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon Perkara Register 152/PUU-XXII/2024 tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian materiil Para Pemohon Perkara Register 152/PUU-XXII/2024 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon Perkara Register 152/PUU- XXII/2024 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1), dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, 5. Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 297 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu, Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1), Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, selanjutnya disebut UU 4/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 298 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan 299 mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1), Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023, yang masing- masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 161 ayat (2) UU 4/2023: “Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala” Pasal 163 ayat (1) UU 4/2023: “Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) dapat dilakukan dengan cara: a. dibayarkan oleh Dana Pensiun; atau b. Peserta, Janda/Duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah” Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023: “Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun” 2. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII mengkualifikasikan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia yang masing-masing berprofesi sebagai karyawan swasta peserta Program Pensiunan Pasti pada Dana Pensiun Astra yang dibuktikan dengan kartu peserta. Para Pemohon juga telah membuktikan adanya pembayaran iuaran pensiunan yang terdiri dari: iuran pekerja sebesar 3,2% (tiga koma dua persen) dari gaji pokok setiap bulan dan iuran pemberi kerja sebesar 6,4% (enam koma empat persen) dari gaji pokok setiap bulan yang dibuktikan dengan slip gaji (Bukti P-4); 4. Bahwa berlakunya ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 menyebabkan Pemohon I sampai dengan Pemohon VII tidak dapat menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus dan hanya bisa menerima manfaat pensiun sebesar 20% (dua puluh persen), sehingga 300 membuyarkan semua rencana atau cita-cita masing-masing yang telah disusun pada saat pembekalan persiapan pensiun; 5. Bahwa menurut Pemohon I, adanya ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 menyebabkan Pemohon I tidak dapat menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sehingga menghambat rencana investasi yang telah disusunnya. Selain itu Pemohon I pun tidak dapat mengandalkan manfaat pensiunnya apabila dibutuhkan, karena alasan kedaruratan yang bersifat segera, sehingga berpotensi mengalami kerugian hak konstitusional dengan adanya ketentuan a quo. 6. Bahwa menurut Pemohon II, adanya ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 menyebabkan Pemohon II tidak berhak menentukan pengelolaan dan pemanfaatannya, juga tidak berhak menerima pembayaran manfaat pensiun itu secara sekaligus sehingga rencana dan cita-cita Pemohon II terancam gagal dilaksanakan. 7. Bahwa menurut Pemohon III, adanya ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 menyebabkan Pemohon III tidak dapat menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus yang membuatnya sangat sedih jika manfaat pensiun hanya bisa cair 20% (dua puluh persen) saja sedangkan 80% (delapan puluh persen) sisanya harus dibelikan anuitas yang pada akhirnya dana itu akan habis. Semua rencana dan mimpi Pemohon III akan sirna dan tidak ikhlas jika diperlakukan seperti itu karena uang tersebut adalah uang keringat Pemohon III selama bekerja 32 tahun. 8. Bahwa menurut Pemohon IV, adanya ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 menyebabkan Pemohon IV tidak dapat menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sehingga mengganggu rencana Pemohon IV mendirikan usaha warung makan dan kos-kosan, serta mempersiapkan dana yang diperlukan untuk membiayai pendidikan anak Pemohon IV. 301 9. Bahwa menurut Pemohon V, adanya ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 menyebabkan Pemohon V tidak dapat menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sehingga rencana Pemohon V mustahil diwujudkan seluruhnya. 10. Bahwa menurut Pemohon VI, adanya ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 menyebabkan Pemohon VI tidak dapat menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sehingga menyulitkan Pemohon VI membiayai pendidikan kedua anaknya. 11. Bahwa menurut Pemohon VII, adanya ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 menyebabkan Pemohon VII tidak dapat menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus dan hanya bisa menerima manfaat pensiun sebesar 20% (dua puluh persen) saja. Hal ini akan membuyarkan semua rencana yang telah disusun oleh Pemohon VII saat pembekalan persiapan pensiun. Bahwa dalam sidang dengan acara mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden pada tanggal 7 Mei 2025, Pemohon I atas nama Freddy TH Sinurat menyampaikan dalam persidangan bahwa Pemohon atas nama Ekaseni (Pemohon II) telah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 23 Janurai 2025 [vide risalah sidang bertanggal 7 Mei 2025 hlm. 2-3]. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon bertanggal 24 Januari 2025 dengan perihal pemberitahuan bahwa salah seorang Pemohon Perkara Nomor 152/PUU-XXII/2024 bernama Ekaseni (Pemohon II) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2025 pukul 07.19 WIB di rumah sakit Khusus Bedah Columbia Asia-Pulomas, Jakarta Timur bertanggal 24 Januari 2025. Terhadap fakta hukum tersebut, oleh karena subjek permohonan a quo, tidak tunggal karena masih ada subjek permohonan lain selain Pemohon II, maka permohonan a quo dapat dilanjutkan. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian Pemohon I, Pemohon III sampai dengan Pemohon VII dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dan bukti-bukti yang diajukan, berkenaan dengan pengujian Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1), Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023, menurut Mahkamah, 302 Pemohon I, Pemohon III sampai dengan Pemohon VII adalah perorangan warga negara Indonesia yang telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusionalnya secara spesifik dan potensial dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Sebab, Pemohon I, Pemohon III sampai dengan Pemohon VII adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai karyawan swasta peserta Program Pensiunan Pasti pada Dana Pensiun Astra yang dibuktikan dengan kartu peserta. Pemohon I, Pemohon III sampai dengan Pemohon VII juga telah membuktikan adanya pembayaran iuran pensiunan yang terdiri dari: iuran pekerja sebesar 3,2% (tiga koma dua persen) dari gaji pokok setiap bulan dan iuran pemberi kerja sebesar 6,4% (enam koma empat persen) dari gaji pokok setiap bulan yang dibuktikan dengan slip gaji [vide Bukti P-4]. Dalam konteks permohonan a quo, menurut Pemohon I, Pemohon III sampai dengan Pemohon VII, dengan berlakunya norma Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1), Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023, berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya norma pasal a quo sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I, Pemohon III sampai dengan Pemohon VII dimaksud terjadi karena tidak dapat menerima manfaat pensiun secara sekaligus dan hanya bisa menerima pembayaran manfaat sebesar 20% (dua puluh persen). Apabila permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon VII dikabulkan, kecuali Pemohon II dengan memberikan pembayaran manfaat pensiun sekaligus sebanyak 100% (seratus persen), maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya dalil Pemohon I, Pemohon III sampai dengan Pemohon VII berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1), Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023, Mahkamah berpendapat Pemohon I, Pemohon III sampai dengan Pemohon VII (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1), Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. 303 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1), Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, adanya frasa “harus dilakukan secara berkala” pada Pasal 161 ayat (2) UU 4/2023 a quo berarti tidak memberikan pilihan, padahal sesuatu yang diharuskan itu adalah hak milik pribadi para Pemohon, yaitu manfaat pensiun yang berasal dari iuran pemberi kerja dan iuran Para Pemohon melalui pemotongan gaji setiap bulan yang ditempatkan pada rekening para Pemohon. Adanya kata “harus” pada Pasal a quo adalah bentuk pemaksaan yang dapat dimaknai sebagai kesewenang-wenangan oleh pembentuk undang- undang, karena mengambilalih hak milik pribadi para Pemohon, yaitu manfaat pensiun yang dilindungi oleh Konstitusi. Oleh karenanya, ketentuan Pasal a quo menimbulkan rasa ketidakadilan serta berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon sehingga ketentuan Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 2. Bahwa menurut para Pemohon, pembayaran manfaat pensiun secara berkala menjadi kontra produktif dengan rencana para Pemohon untuk mengisi masa pensiun dengan tetap aktif dan produktif. Gambaran para pensiunan hanya memomong cucu, berkebun di belakang rumah atau menonton televisi seharian, menunggu uang pensiun setiap bulan adalah gambaran masa lalu yang tidak lagi relevan di masa sekarang; 3. Bahwa menurut para Pemohon, terdapat kewajiban peserta, janda/duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (1) UU 4/2023. Dalam hal ini, semua risiko yang inheren dengan kepemilikan anuitas menjadi tanggung jawab para Pemohon sebagaimana diatur oleh Pasal 56 ayat (4) huruf b juncto Pasal 70 ayat (4) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa: “risiko atas pengembangan akumulasi iuran merupakan tanggung jawab dari Peserta, 304 Janda/Duda, atau anak.” Tidak adanya penjaminan terhadap anuitas, seperti pada simpanan atau deposito yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menempatkan para Pemohon pada situasi berisiko di masa pensiun, pada masa ketika para Pemohon telah menjadi bagian dari kelompok rentan (lansia). Tidak adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum kepada peserta, janda/duda, atau anak berkenaan dengan risiko pada anuitas sehingga norma Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 4. Bahwa menurut para Pemohon, keberlakuan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 membuat para Pemohon merasakan adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif antara pekerja yang menjadi peserta dana pensiun pemberi kerja dan para pekerja yang bukan peserta dana pensiun pemberi kerja. Para pekerja yang bukan peserta dana pensiun pemberi kerja berhak atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, seluruhnya bersumber dari pemberi kerja. Para pekerja yang menjadi peserta dana pensiun pemberi kerja hanya berhak atas tambahan berupa selisih antara manfaat pensiun dan uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, apabila jumlah manfaat pensiun kurang dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, yang sebagian bersumber dari iuran peserta dana pensiun pemberi kerja, itu pun pembayaran manfaat pensiun hanya dapat dibayarkan pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen) sedangkan sisanya diharuskan dibayar secara berkala. Dengan demikian, keberlakuan ketentuan Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa berdasarkan dalil permohonan di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1), Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Peserta, Janda/Duda, atau anak; atau pembayaran manfaat pensiun untuk pertama kali secara sekaligus dilaksanakan sesuai keinginan Peserta, Janda/Duda, atau anak”. 305 [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 November 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 7 Mei 2025 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah melalui e-mail pada tanggal 7 Mei 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Presiden menyampaikan keterangan tertulis pada tanggal 5 Mei 2025 dan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 7 Mei 2025, serta keterangan tambahan Presiden tanggal 2 Juni 2025. Selain itu, Presiden juga mengajukan ahli bernama Steven Tanner yang didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 21 Mei 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI) menyampaikan keterangan tertulis dan keterangan tertulis ahli Pihak Terkait bernama Yuli Indrawati pada tanggal 2 Juni 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta alat-alat bukti surat/tulisan, serta kesimpulan yang diajukan, keterangan Presiden dan keterangan DPR, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1), Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, apabila tidak dimaknai sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon. [3.13] Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan konstitusionalitas yang didalilkan para Pemohon di atas, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut. [3.13.1] Bahwa secara historis, sebelum adanya ketentuan peraturan perundang- undangan yang spesifik yang mengatur dana pensiun, pengaturan ihwal dana 306 pensiun dilakukan melalui Arbeidersfondsen Ordonnantie (Staatblad Tahun 1926 Nomor 377) yang merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 1601 s bagian kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Ketentuan tersebut memungkinkan pembentukan dana bersama antara pemberi kerja dan karyawan, namun tidak memadai sebagai dasar hukum bagi penyelenggara program pensiun. Selanjutnya, pengaturan dana pensiun tersebar di berbagai peraturan perundang- undangan dan dinilai kurang memadai disebabkan tidak adanya ketentuan yang mengatur hal-hal yang mendasar dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam penyelenggaraan program pensiun. Dalam rangka mensinkronkan pengaturan dana pensiun yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang- undangan, dibentuklah undang-undang dana pensiun, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU 11/1992), yang secara khusus mengatur program pensiun mulai dari pembentukan badan hukum, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan. Selanjutnya, dalam rangka memperbaiki sistem pensiun di Indonesia, dilakukan penyempurnaan kembali pengaturan mengenai penyelenggaraan program pensiun sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 133 sampai dengan Pasal 200 UU 4/2023. [3.13.2] Bahwa dana pensiun dan program pensiun merupakan salah satu objek pengaturan dalam UU 4/2023 yang menggunakan metode omnibus dengan tujuan menyeleraskan berbagai peraturan yang terdapat dalam berbagai Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang yang diatur secara komprehensif, yaitu undang- undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam hal ini, Undang-Undang tersebut dibentuk dengan mengikuti salah satu metode yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 13/2022). Dalam kaitan ini, Pasal 3 UU 4/2023 menyatakan bahwa Undang-Undang ini dibentuk dengan maksud mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju dan bermartabat. Ruang lingkup UU 4/2023 mencakup undang-undang yang mengatur ekosistem sektor keuangan, di mana salah satunya undang-undang yang mengatur mengenai dana pensiun, program jaminan hari tua, dan program pensiun [vide Bab XII UU 4/2023]. Berkenaan dengan hal tersebut, UU 4/2023 merupakan undang- 307 undang yang melaksanakan pemberian kewenangan pengaturan sektor keuangan dalam sistem perekonomian nasional yang memiliki dasar konstitutional bersumber dari Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang mencakup: 1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan [Pasal 33 ayat (1)]; 2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara [Pasal 33 ayat (2)]; 3) bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat [Pasal 33 ayat (3)]; 4) perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional [Pasal 33 ayat (4)]. Oleh karena itu, keterpenuhan prinsip-prinsip konstitusional tersebut menjadi keniscayaan dalam pembentukan dan penerapan sistem keuangan, terlebih dalam upaya menyusun kesinambungan dan keselarasaan undang-undang sektor keuangan dalam satu undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dengan perkataan lain, ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 merupakan rambu-rambu konstitusional bagi negara dalam pembentukan kebijakan yang berkenaan dengan perekonomian negara. Penafsiran terhadap Pasal 33 a quo juga semestinya menjadi acuan dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Berkenaan dengan prinsip tersebut, konsiderans menimbang UU 4/2023 kemudian menyatakan bahwa landasan filosofis UU 4/2023 adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 [vide Konsiderans Menimbang huruf a UU 4/2023]. Oleh karena itu, negara perlu mewujudkan pembangunan nasional yang didukung dengan perekonomian yang tangguh melalui pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang lebih optimal. Untuk itu undang-undang ini disusun dengan tujuan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam; perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi; sistem keuangan yang makin maju; serta untuk memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan, diperlukan pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan [vide Penjelasan Umum UU 4/2023]. 308 Bertolak dari konsiderans dan Penjelasan Umum UU 4/2023 tersebut, terdapat penegasan bahwa dalam membentuk kebijakan sistem ekonomi dan sektor keuangan harus berorientasi pada tujuan negara yang juga mencakup pada terwujudnya negara kesejahteraan (welfare state) yang didasarkan pada konstitusi dan nilai-nilai Pancasila, di mana terdapat keseimbangan yang ideal antara hak individu dengan kepentingan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan masyarakat dan kesatuan ekonomi nasional. Oleh karena itu, segala aturan norma yang mengatur mengenai sistem dana pensiun, program jaminan hari tua dan program pensiun harus berlandaskan pada konsep negara kesejahteraan yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip konstitusional sebagaimana termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945. [3.13.3] Bahwa berkenaan pembagian klaster dalam UU 4/2023 ditentukan klaster yang mengatur dana pensiun yang menjadi satu kesatuan dengan pengaturan program jaminan hari tua dan program pensiun, secara faktual merupakan norma yang disusun untuk menggantikan norma dalam UU 11/1992. Di mana pada ketentuan Pasal 330 UU 4/2023 dinyatakan bahwa UU 11/1992 telah dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan sejak diundangkannya UU 4/2023. Dalam kaitan ini, Pasal 133 UU 4/2023 menyatakan tujuan penyempurnaan pengaturan penyelenggaraan program pensiun adalah dalam rangka memperbaiki sistem pensiun di Indonesia guna meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan masyarakat di hari tua, meningkatkan produktivitas dunia usaha, meningkatkan kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan program pensiun, dan mempercepat akumulasi dana jangka panjang. Sehubungan dengan penyempurnaan tersebut kluster program pensiun yang terdapat dalam BAB XII tentang Dana Pensiun, Program Jaminan Hari Tua, Dan Program Pensiun UU 4/2023 pada pokoknya mengatur antara lain mengenai ketentuan pidana, sanksi administratif, program pensiun, program jaminan hari tua, iuran dan manfaat pensiun. Selain itu, Pasal 187 dan Pasal 188 sebagai bagian dari bab tentang dana pensiun, program jaminan hari tua, dan program pensiun juga mengubah beberapa norma dalam UU 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang memiliki keterkaitan dengan dana pensiun, program jaminan hari tua, dan program pensiun. Selanjutnya, UU 4/2023 juga memberikan kewenangan kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan berkenaan dengan 309 penyelenggaraan program pensiun. UU 4/2023 memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai program pensiun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai aturan pelaksana dari undang-undang. Hal ini juga ditegaskan dan diharmonisasikan dalam UU 4/2023 yang di antaranya telah mengubah sejumlah norma dalam UU 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU 21/2011), di mana Pasal 8 UU 4/2023 yang berisi perubahan terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf c UU 21/2011 menegaskan tugas OJK melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, di antaranya termasuk jasa keuangan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun. Selain itu, untuk menjamin kepastian hukum terhadap dampak ekonomi kegiatan jasa keuangan, UU 4/2023 juga menambahkan ketentuan dalam Pasal 8B yang mengubah UU 21/2011 yang menyatakan bahwa OJK merupakan satu- satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitur yang merupakan bank, perusahaan efek, bursa efek, penyelenggara pasar alternatif, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, penyelenggara dana perlindungan pemodal, lembaga pendanaan efek, lembaga penilaian harga efek, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, dana pensiun, lembaga penjamin, lembaga pembiayaan, lembaga keuangan mikro, penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran efek, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, atau LJK lainnya yang terdaftar dan diawasi oleh OJK sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan Undang-Undang lainnya [vide Pasal 8B UU 4/2023]. Dengan demikian, UU 4/2023 telah memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan serta sebagai “jaring pengaman” terhadap seluruh kegiatan keuangan demi terwujudnya pengembangan dan penguatan sektor keuangan sebagaimana maksud dibentuknya UU 4/2023. [3.14] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1), Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan 310 Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.14.1] Bahwa berkenaan dengan frasa “harus dilakukan secara berkala” dalam norma Pasal 161 ayat (2) UU 4/2023 menurut para Pemohon tidak memberikan pilihan, padahal sesuatu yang diharuskan tersebut adalah hak milik pribadi para Pemohon, yaitu manfaat pensiun yang berasal dari iuran pemberi kerja dan iuran para Pemohon melalui pemotongan gaji setiap bulan yang ditempatkan pada rekening para Pemohon. Adanya kata “harus” dalam norma Pasal a quo adalah bentuk pemaksaan yang dapat dimaknai sebagai kesewenang-wenangan oleh para pembuat undang-undang sehingga mengambilalih hak milik pribadi para Pemohon, yaitu manfaat pensiun yang dilindungi oleh Konstitusi. Oleh karenanya, frasa “harus dilakukan secara berkala” dalam norma Pasal a quo menimbulkan rasa ketidakadilan serta berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusional para Pemohon sehingga Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon, norma Pasal 161 ayat (2) UU 4/2023 yang mengatur mengenai pembayaran manfaat pensiun merupakan salah satu norma mengenai penyelenggaraan program pensiun yang dilaksanakan oleh lembaga Dana Pensiun, sehingga norma tersebut harus dipahami secara menyeluruh sebagai satu kesatuan pengaturan penyelenggaraan program pensiun yang terintegrasi. UU 4/2023 menyatakan bahwa manfaat pensiun adalah manfaat yang diterima oleh peserta, baik secara berkala dan/atau sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur [vide Pasal 134 angka 4 UU 4/2023]. Dalam hal ini, Pasal 161 ayat (2) UU 4/2023 menyatakan bahwa manfaat pensiun merupakan hak dari peserta, janda/duda, atau anak yang harus dibayarkan secara berkala, sedangkan Penjelasan Pasal 161 ayat (2) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan secara berkala" adalah manfaat pensiun dibayarkan secara bulanan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun. Keberkalaan atau pembayaran secara bulanan dalam norma a quo tidak menegasikan manfaat pensiun karena tetap merupakan hak dari pekerja, sepanjang pekerja tersebut terdaftar sebagai peserta program pensiun, di mana nilai manfaat ditentukan berdasarkan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur. Dengan demikian, ketentuan yang diatur dalam Pasal 161 ayat (2) UU 4/2023 yang memberi batasan 311 bahwa pembayaran manfaat pensiun harus dilakukan secara berkala bukanlah ketentuan yang menghilangkan hak peserta program pensiun terhadap manfaat pensiun. Dalam hal ini ketentuan dimaksud mengatur tata cara pembayaran, sedangkan mengenai nilai dan besaran manfaat pensiun ditentukan dalam peraturan pelaksana. Sementara itu, berkenaan dengan frasa “secara berkala dan/atau sekaligus” dalam uraian mengenai pengertian/definisi manfaat pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 134 angka 4 UU 4/2023 tidak serta-merta menentukan bahwa setiap peserta program pensiun berhak memperoleh pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebagai alternatif dari pembayaran secara berkala. Kata “sekaligus” dalam definisi manfaat pensiun tersebut sejatinya ditujukan kepada pengecualian atau kondisi khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 164 UU 4/2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa manfaat pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus dengan ketentuan: 1) Peserta meninggal dunia lebih dari 5 (lima) tahun sebelum mencapai Usia Pensiun Normal; 2) besarnya Manfaat Pensiun lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh otoritas Jasa Keuangan; 3) pembayaran Manfaat Pensiun kepada pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (4) UU 4/2023; dan/atau 4) adanya kondisi tertentu yang ditetapkan oleh otoritas Jasa Keuangan. Berkenaan dengan kondisi tertentu dimaksud, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2023 (PJOK 27/2023). Oleh karena itu, tata cara pembayaran manfaat pensiun bukan merupakan pilihan atau kesepakatan yang dapat dilakukan antara peserta dengan lembaga Dana Pensiun, karena untuk memilih pembayaran secara sekaligus hanya dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan atau kondisi tertentu tersebut. Selanjutnya, berkenaan dengan pembayaran manfaat pensiun yang harus dibayarkan secara berkala yang didalilkan para Pemohon telah melanggar haknya, menurut Mahkamah, apabila hal tersebut dikaitkan dengan tujuan dan dasar filosofis UU 4/2023, maka pengaturan mengenai tata cara dan mekanisme pembayaran manfaat pensiun tetap harus memperhatikan prinsip ekonomi nasional sebagaimana nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pada pokoknya Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dengan mendasarkan pada prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 312 berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kebijakan di sektor keuangan, termasuk di dalamnya berkenaan dengan program pensiun harus memperhatikan keberlanjutan dan ketahanan ekonomi, sehingga terdapat keseimbangan mengenai hak individu warga negara dengan tanggung jawab negara dalam menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan pengertian manfaat pensiun sebagai “penghasilan hari tua”, maka terdapat unsur tanggung jawab negara dalam ketentuan tersebut agar dapat memastikan pekerja mendapatkan jaminan perlindungan ekonomi meskipun telah pensiun atau tidak lagi bekerja, sehingga negara harus hadir dalam memberikan pengaturan, salah satunya melalui tata cara pemenuhan hak. Sebab, tujuan penghimpunan dan pengelolaan dana pensiun tersebut pada prinsipnya untuk memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial; Pemberian hak dalam bentuk manfaat pensiun secara berkala ditentukan bukan sebagai pilihan atau kesepakatan karena pembayaran secara berkala tersebut merupakan pilihan terbaik untuk memelihara kesinambungan penghasilan yang menjadi tujuan utama program pensiun dan sekaligus dalam rangka menopang ketahanan ekonomi nasional dan perekonomian secara makro. Adapun pemberian secara sekaligus sebagaimana diatur dalam UU 4/2023 hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat atau kondisi tertentu [vide Pasal 164 UU 4/2023], sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Apabila diberikan kebebasan bagi peserta atau penerima manfaat pensiun untuk menyepakati tata cara pembayaran manfaat pensiun berdasarkan kehendaknya sendiri, maka akan tercipta ketidakpastian hukum dalam hal penentuan nilai atau besaran manfaat pensiun yang berhak diterima peserta tersebut, karena makna dari memelihara kesinambungan penghasilan di hari tua atau di masa pensiun adalah untuk memastikan negara dapat menyesuaikan secara berkala nilai atau besaran yang dapat diterima peserta atau pihak yang berhak secara adaptif atau dapat disesuaikan dengan dinamika perekonomian seperti tingkat biaya hidup, daya beli ataupun dampak dan potensi krisis ekonomi. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 163 UU 4/2023 di antaranya telah memberikan pilihan tata cara pembayaran berkala tersebut dengan cara dibayarkan oleh dana pensiun, atau dapat dilakukan dengan 313 cara peserta, janda/duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah. Oleh karena itu, meskipun dibayarkan secara berkala, namun ketentuan ini tidak mengurangi hak peserta terhadap manfaat pensiun yang berhak diterima berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pembatasan tata cara pembayaran manfaat pensiun secara berkala merupakan kebijakan hukum yang tidak melanggar hak warga negara, termasuk hak mendapatkan kepastian hukum yang adil dan hak untuk mempunyai hak milik pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 161 ayat (2) UU 4/2023 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14.2] Bahwa selanjutnya, para Pemohon juga mempersoalkan adanya kewajiban peserta, janda/duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana diatur oleh Pasal 163 ayat (1) UU 4/2023, yang menurut para Pemohon semua risiko yang inheren dengan kepemilikan anuitas menjadi tanggung jawab para Pemohon sebagaimana diatur oleh Pasal 56 ayat (4) huruf b juncto Pasal 70 ayat (4) huruf b PJOK 27/2023 yang menyatakan bahwa: “risiko atas pengembangan akumulasi iuran merupakan tanggung jawab dari Peserta, Janda/Duda, atau anak.” Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk mengaitkan kembali dengan ketentuan dalam UU 11/1992 yang pada pokoknya menyatakan penerima manfaat pensiun hanya dapat memilih cara pembayaran manfaat pensiun dalam bentuk anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi Jiwa dan tidak memberikan pilihan lain kepada penerima manfaat pensiun. Ketentuan tersebut tidak memberikan pilihan sehingga membatasi hak penerima manfaat pensiun. Oleh karena itu, setelah berlaku UU 4/2023 ditentukan bahwa “pembayaran manfaat pensiun secara berkala dapat dilakukan dengan cara dibayarkan oleh dana pensiun atau membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah” [vide Pasal 163 ayat (1) UU 4/2023]. Norma Pasal a quo, menurut Mahkamah merupakan suatu mekanisme yang dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk memastikan bahwa manfaat pensiun dikelola dengan baik guna memberikan pendapatan berkelanjutan bagi peserta, janda/duda, 314 atau anak. Kata “atau” dalam norma Pasal a quo dapat dipahami sebagai opsi atau alternatif bagi para penerima manfaat pensiun terhadap cara pembayaran pensiun yang ingin dipilih para penerima pensiun, in casu para Pemohon. Terlebih, UU 4/2023 telah mengubah ketentuan pembelian anuitas yang semula diatur dalam UU 11/1992 harus seumur hidup menjadi minimal waktu tertentu sebagaimana yang diatur dalam POJK 27/2023, yaitu 10 (sepuluh) tahun. Dalam kaitan ini, Mahkamah dapat memahami kekhawatiran para Pemohon, namun tanpa bermaksud menilai kasus konkret karena adanya masalah pada perusahaan asuransi seperti kasus gagal bayar, kasus investasi fiktif dan korupsi dana investasi. Pada prinsipnya, UU 4/2023 telah mewajibkan setiap perusahaan asuransi menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam hal penataan investasi, manajemen risiko, dan pengendalian internal, juga menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, profesional dan kewajaran. Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi risiko gagal bayar dan masalah lainnya. Begitu pula secara kelembagaan, bahwa perusahaan asuransi jiwa di Indonesia diawasi oleh OJK yang bertugas memastikan kesehatan perusahaan asuransi dan stabilitas industri asuransi, baik dari sisi kelembagaan, pengaturan, dan pengawasan di industri asuransi. Adapun terkait dengan anuitas yang dipilih, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Peraturan OJK, ketentuan Pasal 56 ayat (5) huruf c jo Pasal 70 ayat (5) huruf c POJK 27/2023 menyatakan bahwa ”anuitas atau anuitas syariah yang dipilih harus memenuhi syarat yakni merupakan produk dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan Peraturan OJK mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit”. Lebih lanjut, Pasal 56 ayat (5) huruf d jo Pasal 70 ayat (5) huruf d POJK 27/2023 juga menentukan syarat anuitas atau anuitas syariah yang dipilih harus merupakan produk perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK. Sehingga, berkenaan dengan kekhawatiran terhadap risiko anuitas, termasuk gagal bayar telah diantisipasi oleh regulasi yang mewajibkan perusahaan asuransi jiwa memiliki standar solvabilitas dan ketahanan keuangan. Fungsi dan peran OJK sebagai pengawas wajib menghentikan operasi perusahaan asuransi yang tidak memenuhi persyaratan. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang mempersoalkan 315 konstitusional norma Pasal 163 ayat (1) UU 4/2023 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14.3] Bahwa selain mendalilkan mengenai inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 163 ayat (1) UU 4/2023, para Pemohon juga mendalilkan keberlakuan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 yang membuat para Pemohon merasakan adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif antara pekerja yang menjadi peserta dana pensiun pemberi kerja dan para pekerja yang bukan peserta dana pensiun pemberi kerja. Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, UU 4/2023 telah menentukan 2 (dua) jenis program pensiun yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Dalam hal ini, Pasal 162 ayat (2) dan ayat (4) UU 4/2023 menentukan bahwa baik dalam PPMP maupun PPIP, manfaat pensiun dibayarkan secara berkala dalam periode tertentu. UU 4/2023 membedakan kedua jenis program tersebut dalam pengertian yang dinyatakan dalam Pasal 134 angka 7 dan angka 8 UU 4/2023 yang masing-masing menyatakan bahwa PPIP adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing- masing peserta sebagai manfaat pensiun. Sedangkan, PPMP adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan PPIP. Dalam kaitan ini, penting untuk diketahui bahwa para Pemohon adalah Karyawan Astra yang merupakan peserta PPIP yang manfaat pensiunnya tidak dijamin dan bergantung pada hasil investasi. Sedangkan, PPMP yang menjamin manfaat tetap dan risiko yang ditanggung oleh pemberi kerja, sementara itu untuk peserta PPIP risiko sepenuhnya berada di pihak peserta. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama pengaturan mengenai pembayaran PPMP dan PPIP, memiliki kesamaan dalam mekanisme pembayaran. Pada PPMP, pembayaran dilakukan secara berkala, sedangkan untuk pembayaran sekaligus dapat dilakukan sebesar 20% (dua puluh persen), dengan sisa manfaat dihitung menggunakan rumus tertentu. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada penanggung risiko. Dalam PPMP, risiko pembayaran dijamin oleh pemberi kerja, sementara pada PPIP, risiko ditanggung oleh peserta. Apabila terjadi penurunan hasil investasi, hal tersebut berdampak pada akumulasi manfaat pensiun yang akan diterima oleh peserta. Oleh karena norma Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon memiliki esensi yang sama dengan Pasal 161 ayat (2) yakni berkenaan dengan sifat pembayaran manfaat pensiun yang 316 dilakukan secara berkala sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam Sub- paragraf [3.14.1] di atas, sehingga pertimbangan hukum tersebut mutatis mutandis berlaku dalam mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023. Oleh karena itu, mekanisme pembayaran manfaat pensiun dalam PPIP secara berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (2) a quo merupakan kebijakan hukum yang tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, khususnya terhadap Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1), dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, perlindungan atas perlakuan diskriminatif, dan perlindungan terhadap hak atas hak milik sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya dalam permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pemohon I, Pemohon III sampai dengan Pemohon VII memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya; 317 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon III sampai dengan Pemohon VII untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra dan Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 318 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Agusniwan Etra ttd. Ery Satria Pamungkas