151/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 151/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Isak Siprianus Kota Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Tiara Mart, Jalan Piet A. Tallo, 10, RT/RW 012/004, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Agustus 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Agustus 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 153/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 151/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 22 Agustus 2025, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 22 September 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2 ) Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK) menyatakan, “Makhamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Bahwa dengan demikian Makhamah Konstitusi berwewenang mengadili perkara pengujian materiil bagian penjelasan alinea kedua Pasal 2 Undang- Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 yang bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1 ) UUD tahun 1945. B. Kedudukan Hukum (legal standing) 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 3 2. Bahwa Penjelasan pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" 3. Bahwa pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji dan merupakan hak konstitusional pemohon yakni Pasal 28E ayat (1) menyatakan, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. 4. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (judicial review) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan hak ini bersesuaian pula dengan Putusan Makhamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUUV/2007 tanggal 20 September 2007, yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. hak dan /atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan untuk diuji; e. kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 5. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki hak perseorangan untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya sesuai ketentuan Pasal 28E ayat (1). 4 6. Bahwa berdasarkan pemahaman yang objektif, logis semantik hak untuk bebas memeluk itu artinya sama dengan hak untuk bebas menganut, mengikuti ajaran agama. 7. Bahwa menganut agama secara semantik sama dengan menurut ajaran agama. Dan menurut ajaran agama secara semantik artinya melakukan yang diperintahkan, disetujui agama, yang dikatakan, ditulis dalam sistem ajaran agama, tidak melawan, membantah, menentang ajaran agama, mengindahkan nasihat, petunjuk, ajaran agama, patuh kepada ajaran agama 8. Bahwa dengan demikian pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 untuk bebas memeluk, menganut, mengikuti, menurut ajaran agama, melakukan yang diperintahkan, disetujui agama, yang dikatakan, ditulis dalam sistem ajaran agama; tidak melawan, membantah, menentang ajaran agama, mengindahkan nasihat, petunjuk, ajaran agama, patuh kepada ajaran agama. 9. Bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak asasi manusia bidang Sipil dan Politik melalui UU No. 12 Tahun 2005. 10. Bahwa pengesahan kovenan a quo mengikat Indonesia untuk menyesuaikan hukum dan praktik kebijakan dalam negeri agar selaras dengan ketentuan Kovenan tersebut. 11. Bahwa alinea keempat dari mukadimah Kovenan Internasional hak-hak sipil dan politik yang pemerintah negara Indonesia sudah ratifikasi menyatakan, “menimbang, bahwa berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa negara-negara wajib untuk memajukan penghormatan universal dan pentaatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia”. 12. Bahwa dengan demikian, sebagai negara pihak kovenan, Indonesia wajib memajukan penghormatan universal dan pentaatan atas hak hak asasi manusia dan kebebasan 13. Bahwa Pasal 18 kovenan internasional hak-hak asasi manusia bidang sipil dan politik yang berlaku universal, yang mengikat negara-negara pihak kovenan, menyatakan, "setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik 5 secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran. 14. Bahwa dengan demikian, pemohon berhak menjalankan cakupan hak atas kebebasan memeluk agama baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran. C. Alasan-Alasan Permohonan (Posita) 1. Bahwa bagian penjelasan Pasal 2 alinea kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang selanjutnya disingkat UUP3 menegaskan, “menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila” 2. Bahwa menempatkan itu artinya memberi tempat atau menentukan tempatnya. 3. Bahwa menentukan tempatnya itu sama dengan menetapkan tempatnya, memastikan tempatnya, mengharuskan, mewajibkan tempatnya. 4. Bahwa Pancasila yang ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara itu merupakan nama lima sila dengan sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. 5. Bahwa berdasarkan penjelasan alinea pertama Pasal 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011, “Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. 6. Bahwa tidak ada tertulis dalam alinea keempat Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 6 permusyawaratan/perwakilan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara. 7. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 menegaskan, Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari UUD 1945. 8. Bahwa berdasarkan rumusan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak tercantum tulisan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis Negara 9. Bahwa dengan demikian maka berdasarkan Putusan Makhamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 di atas, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia BUKANLAH ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara dan TIDAK memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 10. Bahwa dengan demikian Pancasila adalah hanya sebagai dasar negara sesuai Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia, alinea keeempat. 11. Bahwa penjelasan Pasal 2 alinea kedua UU P3 menyatakan, “Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila”. 12. Bahwa Pemohon berkeberatan dengan penjelasan Pasal 2 alinea kedua UU P3 itu yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara karena adanya frasa Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama Pancasila. 13. Bahwa keberatan Pemohon itu didasarkan pada makna yang terkandung dalam frasa Ketuhanan Yang Maha Esa dan frasa menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara. 7 14. Bahwa penempatan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara, pemahamannya berlawanan dengan ajaran agama Pemohon yaitu agama Katolik yang adalah salah satu agama Wahyu. 15. Bahwa agama Wahyu adalah agama yang ajarannya berasal dari Petunjuk Tuhan (Allah) yang diturunkan melalui para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada manusia. 16. Bahwa agama Wahyu memiliki Kitab Suci dan kitab suci itu adalah wahyu Tuhan yang dibukukan, termasuk Alkitab yang adalah kitab suci agama Katolik; agama dari Pemohon. 17. Bahwa berdasarkan kitab Suci Alkitab, Tuhan (Allah) lah yang secara langsung menunjukkan, menyatakan namaNya kepada NabiNya, seperti kepada Nabi Musa dalam kitab keluaran. 18. Bahwa dengan demikian Nama Tuhan (Allah) itu bukan hasil buah pemikiran negara atau ideologi negara, juga bukan dasar filosofis negara atau berdasarkan filsafat negara,atau berdasarkan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada oleh negara, juga bukan falsafah atau pandangan hidup negara. 19. Bahwa berdasarkan asal kata, ideologi itu berasal dari kata bahasa Yunani,gabungan dari kata idea dan logos. Idea artinya ide atau gagasan, logos artinya ilmu pengetahuan. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide. 20. Bahwa dengan demikian pemahaman ideologi itu berhubungan dengan ilmu pengetahuan tentang ide-ide. 21. Bahwa berdasarkan penjelasan dari asal kata ideologi itu, Wahyu Tuhan (Allah) yang disampaikan secara langsung oleh Tuhan (Allah) kepada Nabi Musa dalam kitab keluaran itu yang berisi petunjuk dari (Tuhan) Allah tentang namaNya itu bukan ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ideologi. 22. Bahwa berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia edisi kelima, ideologi itu adalah kumpulan KONSEP bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. 23. Bahwa berdasarkan pemahamannya sebagai konsep, ideologi juga memiliki pengertian sebagai ide, gagasan, hasil, buah pemikiran. Ideologi negara artinya ide, gagasan, hasil, buah pemikiran negara. 8 24. Bahwa menjelaskan Ketuhanan Yang Maha Esa itu sebagai ideologi negara sama dengan menyatakan, menegaskan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah ide, gagasan, hasil, buah pemikiran negara. 25. Bahwa seperti frasa ideologi negara, demikianpun frasa dasar filosofis negara yang setelah ditelusuri secara objektif logis semantik, maknanya secara berurutan berarti berdasarkan filsafat. Filsafat itu adalah teori, falsafah; falsafah maknanya adalah pandangan hidup dan pandangan hidup secara objektif logis semantik adalah Konsep. 26. Bahwa Konsep dalam pemahaman baik ideologi maupun pandangan hidup itu artinya adalah: a) rancangan atau buram surat dan sebagainya, b) ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret, c) gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. 27. Bahwa Pemohon berkeberatan dengan penempatan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai ideologi negara dan dasar filosofis negara karena secara objektif logis semantik itu sama dengan menentukan, menetapkan, memastikan, mengharuskan, mewajibkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai rancangan atau buram surat, ide atau pengertian yang diabstrakan dari peristiwa konkret, gambaran mental dari objek. 28. Bahwa keberatan pemohon itu didasarkan pada pemahaman Ketuhanan Yang Maha Esa itu sendiri. Ketuhanan Yang Maha Esa secara objektif, logis, semantik maknanya adalah sifat keadaan Tuhan Yang Hanya Satu. 29. Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima terbitan Balai Pustaka, Maha Esa artinya adalah Teramat Tunggal. Tunggal artinya satu-satunya. Satu-satunya artinya Hanya Satu. 30. Bahwa dengan demikian, Yang Maha Esa sama artinya sebagai Yang Hanya Satu; Tiada Yang Lain, Satu-satunya. 31. Bahwa Yang Maha Esa dalam frasa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Nama sekaligus sifat keadaan Tuhan (Allah), dan bahwa dalam bahasa Indonesia Frasa “Yang Maha Esa” berfungsi sebagai adjektiva (kata sifat) yang menerangkan kata benda (nomina) “ketuhanan”. Dengan demikian Yang Maha Esa menerangkan tentang Ketuhanan. 32. Bahwa menerangkan itu secara leksikal maknanya adalah menegaskan. 9 33. Bahwa dengan demikian Yang Maha Esa dalam frasa Ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama Pancasila itu, menegaskan tentang sifat keadaan Tuhan Yang Hanya Satu atau Yang Teramat Tunggal. 34. Bahwa menempatkan Nama sekaligus sifat keadaan Tuhan (Allah) itu sebagai ideologi negara dan dasar filosofis negara sama dengan menetapkan, memastikan, mengharuskan, mewajibkan nama sekaligus sifat keadaan Tuhan (Allah) itu sebagai konsep negara yang artinya sama dengan a) rancangan atau buram surat negara, b) ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret negara, c) gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lainnya dari negara. 35. Bahwa penempatan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai rancangan atau buram surat negara, ide atau pengertian yang diabstrakan dari peristiwa konkret, gambaran mental objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lainnya adalah suatu pemahaman yang tidak memiliki kejelasan pengertian,kacau, tidak runtut, tak bersesuaian. Nama sekaligus sifat keadaan Tuhan itu buram surat negara? Pengertian yang diabstrakan dari peristiwa konkret? Gambaran mental objek? 36. Bahwa dengan menempatkan, menetapkan,memastikan, mengharuskan Nama sekaligus sifat keadaan Tuhan (Allah) itu sebagai a) buram surat negara, b) ide,gagasan yang secara objektif logis semantik berarti hasil pemikiran negara, c) gambaran mental objek negara, pembuat Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah menodai atau merusak kesucian, keluhuran Wahyu Tuhan (Allah) yang saya peluk, anut, ikuti, hormati, yang tidak saya lawan, bantah, tentang melainkan yang saya indahkan,ikuti petunjukNya. 37. Bahwa cakupan hak atas kebebasan memeluk agama sebagaimana ditegaskan dalam kovenan internasional hak-hak sipil dan politik Pasal 18 ayat (1) adalah termasuk kebebasan,baik secara sendiri maupun bersama- sama,baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran. 38. Bahwa dengan demikian adalah sesuatu yang berlawanan dengan sistem keyakinan agama pemohon dan mengurangi nilai ibadah, pentaatan, 10 pengamalan dan pengjaran ketika dalam ibadah dan pengajaran,pemohon mengikuti penjelasan Pasal 2 alinea kedua UU P3 bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, Nama sekaligus Sifat KeadaanNya yang berdasarkan sistem keyakinan agama Pemohon adalah Petunjuk Tuhan (Allah) sendiri,Wahyu Tuhan (Allah) sendiri itu dilantunkan dalam peribadatan, ditaati, diamalkan dan dijelaskan dalam pengajaran sebagai buram surat negara,ide,gagasan yang secara objektif, logis, semantik berarti hasil,buah pemkiran negara atau sebagai gaambaran mental objek negara. Itu penjelasan yang salah seacara objektif, logis, semantik. 39. Bahwa jika Pemohon mengikuti penjelasan Pasal 2 alinea kedua UU P3 yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi serta sekaligus dasar filosofis negara yang maknanya berarti konsep dan konsep itu antara lain berarti ide, gagasan, hasil pemikiran atau buah pemikiran (negara) itu sama dengan pemohon melawan sistem keyakinan agama pemohon bahwa Nama Tuhan (Allah) itu adalah Petunjuk Tuhan (Allah) sendiri. Padahal Pemohon sebagai umat beragama wajib mengikuti, menuruti, mengindahkan, melaksanakan sistem keyakinan agama sesuai ajaran agama Pemohon yang sumber utamanya ada di Kitab Suci dalam hal ini Alkitab. 40. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. 41. Bahwa sebagai bahasa, bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. 42. Bahwa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang serta Lagu Kebangsaan menegaskan bahwa Bahasa Indonesia WAJIB DIGUNAKAN dalam PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN. 43. Bahwa dengan demikian bahasa Indonesia yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasikan diri itu wajib digunakan dalam peraturan perundang- undangan. 44. Bahwa Pasal 40 Undang-Undang a quo menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana 11 dimaksud dalam Pasal 26 sampai Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden. 45. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia menegaskan, Bahasa Indonesia dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai corak tersendiri yang bercirikan: kejernihan atau KEJELASAN PENGERTIAN, kelugasan, ketaatasasan sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan. 46. Bahwa Penjelasan Pasal 2 alinea kedua UU P3 yang, “menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara” yang artinya sama-sama sebagai konsep negara dan konsep negara itu memiliki makna sebagai, a) buram surat negara, b) ide,gagasan yang secara objektif logis semantik berarti hasil,buah pemikiran negara c) gambaran mental objek negara itu tidak memiliki kejelasan pengertian atau kacau, tidak runtut, bikin bingung. 47. Bahwa dengan demikian Penjelasan Pasal 2 alinea kedua UU P3 itu,tidak mengikuti atau dengan kata lain melawan ayat (3) Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2009 tentang Bahasa Indonesia dalam peraturan perundang-undangan a) yang mesti bercirikan kejernihan atau KEJELASAN PENGERTIAN, tidak kacau, mesti runtut,selaras, bersesuaian maknanya, b) yang mesti memiliki corak kelugasan, objéktif, bukan bersifat pendapat pribadi, c) yang mesti memilki ciri kebakuan, ada standar makna, tolok ukur makna yang dipakai sebagai dasar memahami secara benar terhadap penggunaan suatu istilah. 48. Bahwa berdasarkan isi penjelasan Pasal 2 alinea kedua UU P3, istilah ideologi negara juga dikenakan terhadap sila pertama Pancasila,. Ketuhanan Yang Maha Esa karena Ketuhanan Yang Maha Esa adalah salah satu sila Pancasila. 49. Bahwa dengan menempatkan, mewajibkan, memberi batasan tempat terhadap sila pertama Pancasila itu sebagai a) buram surat negara, b) ide, gagasan yang secara objektif logis semantik berarti hasil,buah pemikiran negara, c) gambaran mental objek, pembuat UU P3 sendiri terbukti tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap makna frasa Ketuhanan Yang 12 Maha Esa karena penempatan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai ideologi negara dan dasar filosofis negara itu menjadikan Nama sekaligus sifat keadaan Tuhan Yang Hanya Satu sebagai a) rancangan atau buram surat, b) ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret, c) gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. 50. Bahwa dengan demikian tidak ada tolok ukur makna yang dipakai sebagai dasar memahami secara benar terhadap penggunaan kata ideologi, filosofis itu yang sama-sama maknanya adalah konsep itu. 51. Bahwa Pemohon dibuat bingung yang mana patokan, standar acuan pemahamannya? Ketuhanan Yang Maha Esa itu: buram surat? Buram surat itu konsep. Ketuhanan Yang Maha Esa itu ide, gagasan, hasil, buah pemikiran? Ide, gagasan itu konsep. Ketuhanan Yang Maha Esa itu gambaran mental objek? Gambaran mental objek itu konsep. 52. Bahwa menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Nama sekaligus Sifat Keadaan Tuhan Yang Hanya Satu, Yang Teramat Tunggal itu sebagai IDEOLOGI NEGARA dan dasar FILOSOFIS NEGARA yang keduanya berarti konsep negara itu, pembuat peraturan perundang-undangan telah dengan secara sengaja menjadikan Nama sekaligus sifat keadaan Tuhan Yang Hanya Satu itu, Yang Teramat Tunggal itu sebagai Buram Surat Negara, Hasil, Buah Pemikiran Negara, Gambaran Mental Objek Negara. 53. Bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa yang adalah Sifat Keadaan Tuhan Yang Teramat Tunggal atau Yang Hanya Satu itu,Nama sekaligus Sifat keadaanNya itu bukan Buram Surat Negara, juga bukan hasil, buah, pemikiran negara, apalagi gambaran mental objek negara melainkan dari Petunjuk Tuhan (Allah) sendiri kepada NabiNya untuk disampaikan kepada manusia. 54. Bahwa dengan menjelaskan secara tidak langsung sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa,yang termasuk dalam Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar filosofis negara pada bagian penjelasan Pasal 2 alinea kedua, pembuat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah meniadakan sekaligus merendahkan dan menodai serta menurunkan Petunjuk Tuhan (Allah) sebagai ide, hasil buah pemikiran negara. 13 55. Bahwa Petunjuk Tuhan (Allah) yang tertulis dalam Alkitab itu adalah Wahyu Tuhan yang dibukukan. 56. Bahwa Wahyu itu secara leksikal adalah petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul melalui mimpi dan sebagainya. 57. Bahwa berdasarkan kitab Keluaran yang adalah bagian dari Alkitab pada Bab 3 ayat 13 dan ayat 14 yang menyatakan, “Lalu Musa berkata kepada Allah: “Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka: Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku: bagaimana tentang nama-Nya? – apakah yang harus kujawab kepada mereka?” Firman Allah kepada Musa: “AKU ADALAH AKU.” Lagi firman-Nya: “Beginilah kaukatakan kepada orang Israel itu: AKULAH AKU telah mengutus aku kepadamu.” diketahui bahwa Tuhan (Allah) menyebut namaNya sebagai “Aku adalah Aku atau Ehye Asher Ehye dalam bahasa Ibrani. Tentang ini dijelaskan oleh Saksi Ahli dari Lembaga Biblika Indonesia. 58. Bahwa teks dalam kitab keluaran Bab 3 ayat 13 dan ayat 14 itu menunjukkan adanya Petunjuk Tuhan (Allah) tentang siapakah Dia. Atau seperti antara lain dijelaskan saksi ahli bahwa teks ini kiranya hendak mengatakan bahwa Allah adalah Dia – yang – Ada – dengan – Sendirinya (the self-existent one). Bukan ide, hasil, buah pemikiran negara. 59. Bahwa menjelaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, Nama sekaligus sifat keadaan Tuhan itu sebagai Ideologi (Negara) dan filosofis (negara) atau konsep (negara) yang artinya adalah: a) rancangan atau buram surat (negara), b) ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret (negara) dan ideologi itu sendiri maknanya adalah gagasan dan gagasan itu adalah hasil (buah) pemikiran (negara), c) gambaran mental objek (negara). Itu sudah MENGHINA, memandang rendah, merusak kesucian ajaran agama pemohon yang pemohon peluk, anut, ikuti ajarannya baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankannya dalam ibadah, pentaatan, pengamalan 14 dan pengajaran yang merupakan bidang-bidang cakupan hak atas kebebasan beragama atau memeluk agama dari Pemohon. 60. Bahwa meniadakan petunjuk Tuhan (Allah) dan menempatkan Nama sekaligus sifat keadaan Tuhan itu sebagai rancangan atau buram surat, ide, gagasan, hasil, buah pemikiran negara, gambaran mental objek (negara) itu berpotensi mendorong pemohon sebagai warga negara Indonesia untuk tidak mengindahkan lagi petunjuk Tuhan (Allah) jika (tetap) menuruti penjelasan Pasal 2 alinea kedua UU P3 bahwa Pancasila yang di dalamnya terdapat sila pertama ketuhanan yang maha esa itu merupakan konsep negara. 61. Bahwa menetapkan Pancasila yang di dalamnya terdapat sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai rancangan atau buram surat, ide, gagasan, hasil, buah pemikiran negara, gambaran mental objek itu adalah bentuk tindakan tidak mengindahkan Petunjuk Tuhan (Allah). Sama dengan Pembuat Undang-Undang melawan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan ayat (2) “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya serta itu bukti gagalnya negara dengan tanggungjawabnya untuk memberikan perlindungan pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4) bahwa, “perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah. 62. Bahwa padahal hak beragama atau hak atas kebebasan memeluk agama sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28E ayat (1) dan dalam kovenan internasional hak-hak sipil dan politik Pasal 18 ayat (1) itu, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, seperti ditegaskan dalam pasal 28I ayat (1) yang menyatakan, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. 15 63. Bahwa Pemohon sebagai warga negara beragama Katolik yang pernah dan akan terus menjalankan hak atas kebebasan beragama dalam ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran baik sendiri maupun bersama- sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama tidak mungkin akan tidak melakukan ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran agama yang pemohon peluk, anut,ikuti itu selama Pemohon masih hidup. 64. Bahwa jika tetap menempatkan, memberi kedudukan pada Pancasila, yang termasuk di dalamnya terdapat sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sifat keadaan Tuhan Yang Teramat Tunggal, Yang Hanya Satu itu sebagai ideologi dan dasar filosofis negara yang artinya secara objektif, logis adalah konsep dan konsep (negara) itu adalah buram surat, ide, gagasan, hasil, buah pemikiran (negara), gambaran mental objek dalam penjelasan Pasal 2 alinea kedua UU P3, maka itu sama dengan negara membiarkan ternodainya kesucian serta keluhuran Petunjuk Tuhan (Allah); Wahyu Tuhan (Allah) yang merupakan bagian dari sistem keyakinan agama Pemohon yang Pemohon peluk, anut, ikuti dan laksanakan dalam ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran. 65. Bahwa Pemohon menolak frasa Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar filosofis negara dalam penjelasan Pasal 2 alinea kedua UU P3 itu karena pengertiannya sebagai konsep meniadakan petunjuk Tuhan (Allah) berdasarkan ajaran dari sistem keyakinan agama yang pemohon peluk, anuti, ikuti, patuhi. PETITUM Berdasarkan uraian-uraian mengenai alasan-alasan permohonan itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan PENJELASAN Pasal 2 alinea kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menempatkan Pancasila, yang di dalamnya terdapat sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara yang maknanya setelah ditelusuri adalah konsep dan konsep itu berarti buram surat, ide, gagasan, hasil, buah pemikiran, gambaran mental objek itu: 1) 16 MENODAI kesucian dan keluhuran ajaran agama pemohon yang bersumber dari Petunjuk (Wahyu) Tuhan (Allah) 2). BERTENTANGAN dengan Petunjuk Tuhan (Allah) atau Wahyu Tuhan (Allah) yang tertulis dalam Alkitab,kitab suci dari agama yang saya peluk, ikuti, turuti, indahkan 3) MENODAI dan MENENTANG kesucian dan keluhuran hak atas kebebasan memeluk agama yang Pemohon jalankan dalam IBADAH, PENTAATAN, PENGAMALAN, dan PENGAJARAN. 3. Menyatakan frasa Ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara pada penjelasan Pasal 2 alinea kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Menyatakan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara sepanjang tidak dimaknai sebagai ideologi dan dasar filosofis negara. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 6. Atau jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalill-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 dan Bukti P-12, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 22 September 2025, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Pasal 28D sampai dengan Pasal 28G UUD NRI Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kamus Besar Bahasa Indonesia; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik); 6. Bukti P-6 : Fotokopi Lembaran Penjelasan tentang Kedudukan, Sifat dan Fungsi UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 17 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebvangsaan.; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, (bagian/lembaran Pasal 3 ayat (3)); 10. Bukti P-10 : Fotokopi berita media perihal penyebutan, pernyataan, tulisan tentang 1) Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara; 2) Ideologi Pancasila 3) Badan Pembinaan ideologi Pancasila; 4) Pancasila sebagai ideologi negara. 5) Jalan perubahan menuju Indonesia hebat adalah jalan ideologis, memperkokoh ideologi Pancasila; 11. Bukti P-12 : Fotokopi kutipan Kitab Suci Alkitab, Kitab Keluaran Bab 3 ayat 13 dan ayat 14. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 18 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Penjelasan Pasal 2 alinea kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan selanjutnya disebut UU 12/2011, terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan pada hari Senin, 1 September 2025 secara daring, namun karena terdapat masalah teknis yang menyebabkan Mahkamah tidak dapat memastikan kehadiran Pemohon, sehingga Mahkamah tidak dapat meneruskan persidangan [vide Risalah Sidang, tanggal 1 September 2025, hlm.1]. Selanjutnya, Mahkamah menjadwalkan ulang dan melaksanakan kembali sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Senin, 8 September 2025. Berkenaan dengan ketentuan hukum acara yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar memeperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon, yakni berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal- hal yang dimohonkan oleh Pemohon (petitum) sehingga permohonan a quo sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah sidang, tanggal 8 September 2025 hlm. 9 sampai dengan hlm. 18]. Selanjutnya, pada tanggal 22 September 2025, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan pada tanggal 22 September 2025. [3.3.2] Bahwa suatu permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang di Mahkamah harus memenuhi syarat formil di antaranya berkenaan dengan 19 sistematika atau format permohonan dan substansi dari sistematika permohonan tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 menyatakan sebagai berikut: ”Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. Kewenangan Mahkamah; b. Kedudukan hukum Pemohon; c. Alasan-alasan permohonan (posita); dan d. Hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). [3.3.4] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan Permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, meskipun Pemohon telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah, namun pada bagian kedudukan hukum, Pemohon seharusnya menguraikan kualifikasinya sebagai Pemohon dengan dasar argumentasi yang kuat, sehingga memberikan keyakinan pada Mahkamah bahwa Pemohon mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Namun ternyata dalam permohonan a quo, Pemohon belum dapat menguraikan secara jelas bagaimana Penjelasan Pasal 2 UU 12/2011 telah menimbulkan anggapan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon. Pemohon juga belum dapat menunjukkan apakah anggapan kerugian tersebut bersifat faktual atau potensial menurut penalaran yang wajar telah merugikan hak konstitusional Pemohon. Selain itu, berkenaan dengan alasan-alasan permohonan (posita), meskipun Pemohon merujuk Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian, namun Pemohon tidak menguraikan adanya pertentangan antara norma pasal yang diuji, yaitu Penjelasan Pasal 2 UU 12/2011, dengan norma UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian. Pemohon lebih fokus menguraikan tentang makna yang terkandung dalam frasa Ketuhanan Yang Maha Esa dan frasa menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus dasar filosofis negara. Padahal uraian mengenai adanya pertentangan norma dalam undang-undang yang diuji dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, merupakan hal esensial yang harus diuraikan dalam permohonan dan menjadi dasar dalam pengujian undang-undang, karena tanpa uraian tersebut, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas karena Mahkamah tidak dapat menilai adanya pertentangan antara norma yang diuji dengan dasar pengujian. 20 [3.3.5] Bahwa selanjutnya dalam petitum Pemohon sebagaimana termuat dalam perbaikan permohonan, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk: 1. ... 2. Menyatakan PENJELASAN Pasal 2 alinea kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menempatkan Pancasila, yang di dalamnya terdapat sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara yang maknanya setelah ditelusuri adalah konsep dan konsep itu berarti buram surat, ide, gagasan, hasil, buah pemikiran, gambaran mental objek itu: 1) MENODAI kesucian dan keluhuran ajaran agama pemohon yang bersumber dari Petunjuk (Wahyu) Tuhan (Allah) 2). BERTENTANGAN dengan Petunjuk Tuhan (Allah) atau Wahyu Tuhan (Allah) yang tertulis dalam Alkitab,kitab suci dari agama yang saya peluk, ikuti, turuti, indahkan 3) MENODAI dan MENENTANG kesucian dan keluhuran hak atas kebebasan memeluk agama yang Pemohon jalankan dalam IBADAH, PENTAATAN, PENGAMALAN, dan PENGAJARAN. 3. Menyatakan frasa Ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara pada penjelasan Pasal 2 alinea kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Menyatakan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara sepanjang tidak dimaknai sebagai ideologi dan dasar filosofis negara. 5. 6. ... Bahwa setelah mencermati rumusan petitum Pemohon pada angka 2, Mahkamah menemukan petitum Permohonan tidak disusun sesuai dengan format petitum yang lazim digunakan dalam pengujian undang-undang. Pemohon tidak secara jelas menunjukkan apakah yang dimohonkan adalah pemaknaan terhadap Penjelasan Pasal 2 UU 12/2011 atau memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Penjelasan Pasal 2 UU 12/2011 inkonstitusional. Apabila yang dimohonkan Pemohon kepada Mahkamah adalah menyatakan Penjelasan Pasal 2 UU a quo inkonstitusional, maka seharusnya rumusan petitum menggunakan frasa “bertentangan dengan dengan UUD NRI Tahun 1945...” karena yang digunakan sebagai dasar dalam menilai konstitusionalitas norma pasal yang diuji adalah UUD NRI Tahun 1945, bukan Petunjuk Tuhan (Allah) atau Wahyu Tuhan (Allah), sebagaimana termuat dalam Petitum angka 2 permohonan. Demikian pula dengan rumusan petitum Pemohon pada angka 3, seharusnya petitum dirumuskan dengan menggunakan frasa “... bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat...”. Namun, Pemohon justru menggunakan frasa “... tidak memiliki kekuatan hukum mengikat pada Pembukaan UUD NRI Tahun 21 1945.”, yang tidak sesuai dengan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian dalam permohonan Pemohon. Adapun pada Petitum angka 4 tidak lazim karena Pemohon merumuskan Petitum dengan memohon kepada Mahkamah untuk “Menyatakan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara sepanjang tidak dimaknai sebagai ideologi dan dasar filosofis negara”. Rumusan petitum dimaksud menunjukkan bahwa argumentasi permohonan Pemohon lebih didasarkan pada asumsi dan pemahaman yang keliru, karena Pemohon menolak frasa “Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar filosofis negara” dalam Penjelasan Pasal 2 alinea kedua UU 12/2011 hanya dengan alasan bahwa pengertian frasa “Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar filosofis negara” sebagai konsep. Sehingga, hal ini dianggap meniadakan petunjuk Tuhan (Allah) berdasarkan keyakinan agama yang dipeluk, dianut, diikuti dan dipatuhi Pemohon. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah posita Pemohon tidak menguraikan secara jelas permasalahan konstitusional Penjelasan Pasal 2 UU 12/2011 yang dimohonkan pengujian. Demikian pula, petitum Pemohon tidak dirumuskan sesuai dengan kelaziman petitum pengujian undang-undang di Mahkamah. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur), maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); 22 [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh dua bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.16 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 23 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Siska Yosephin Sirait