151/PUU-XXI/2023

PUTUSAN Nomor 151/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Sugeng Nugroho Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta Alamat : Kamp. Setro Timur RT 001 RW 007, Kelurahan Pangkah Kulon, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Teguh Prihandoko Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta Alamat : Ketintang Baru 04 Buntu 08, RT 001 RW 002, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon II 3. Nama : Azeem Marhendra Amedi, S.H. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa Alamat : Komplek BPC, Nomor A/29, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon III Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 2 November 2023, memberi kuasa kepada Fredrik Jacob Pinakunary, S.H., S.E., Sabar Maruli Simamora, S.H., M.H., Kukuh Pramono Budi, S.H., M.H., Dedy Purwoko, S.H., Kristian Wahyu Hidayat, S.H., dan Yan Reinold Sihite, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada Tim Advokasi Pejuang Penegak Konstitusi (PETISI), 2 beralamat di Office 8 Building, Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, SCBD Lot. 28, Jakarta, bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2.DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Oktober 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 138/PUU/PAN.MK/ AP3/10/2023, selanjutnya Pemohon mengajukan kembali permohonan bertanggal 6 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 November 2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 151/PUU-XXI/2023 pada tanggal 13 November 2023, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 19 Desember 2023, pada pokoknya sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...” (Bukti P-3). 2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (Bukti P-4). 3 3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU Mahkamah Konstitusi”) (Bukti P-5) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ....” 4. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (“PMK 2/2021”), kewenangan Mahkamah Konstitusi (“Mahkamah”) untuk menguji Undang- Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (“Perppu”) terhadap UUD 1945 kembali ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 2 PMK 2/2021 (Bukti P-6), di mana pengujian materiil undang-undang atau Perppu dapat berkenaan dengan materi muatan ayat, pasal, bagian dari suatu undang-undang atau Perppu. 5. Mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus pengujian materiil atas undang-undang terhadap UUD 1945. 6. Objek permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh para Pemohon ini adalah materi muatan: - Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4 c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. - Pasal 28 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.” (Bukti P-7). 7. Menurut pendapat para Pemohon, materi muatan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 28 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Bukti P-8). 8. Dengan demikian, permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh para Pemohon ini menjadi kewenangan absolut Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya. B. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL 9. Kedudukan hukum (legal standing) diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan (Bukti P-9): “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang: c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan (Bukti P-10): “yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 10. Mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang atau Perppu, yaitu: 5 (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon; dan (ii) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang atau Perppu. 11. Kualifikasi Pemohon dalam permohonan ini adalah “perorangan warga negara Indonesia” dan juga pembayar pajak serta berprofesi sebagai Wiraswasta, Aktivis dan Mahasiswa, hal mana dibuktikan berdasarkan: - Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (Bukti P-11), Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP Pemohon I (Bukti P-12). - Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (Bukti P-13), Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP Pemohon II (Bukti P-14). - Kartu Tanda Penduduk Pemohon III (Bukti P-15). 12. Pemohon I atas nama Sugeng Nugroho yang berkewarganegaraan Indonesia berprofesi sebagai Wiraswasta serta merupakan Aktivis Nelayan Pembela Konstitusi. 13. Pemohon II atas nama Teguh Prihandoko yang berkewarganegaraan Indonesia berprofesi sebagai Wiraswasta serta merupakan Aktivis Sosial Kemasyarakatan Penjaga Konstitusi. 14. Pemohon III atas nama Azeem Marhendra Amedi berprofesi sebagai Pelajar/Mahasiswa Magister Hukum (LL.M.) pada York Law School, University of York, Britania Raya yang berfokus pada studi Hukum Tata Negara, Politik Hukum, Politik Yudisial dan isu-isu Hak Asasi Manusia sehingga Pemohon III memiliki perhatian khusus pada independensi dan integritas Mahkamah. 15. Berdasarkan kedudukan tersebut, para Pemohon memiliki kepentingan untuk mengawasi jalannya proses persidangan di Mahkamah, berhak atas putusan yang pasti dan seadil-adilnya secara hukum, bebas dari masalah yang mengancam independensi, imparsialitas, dan integritas Hakim Konstitusi pada saat pengambilan keputusan, karena Putusan Mahkamah akan mengikat secara umum (erga omnes) dan berpengaruh kepada seluruhan tatanan sistem hukum Indonesia, khususnya kepada para Pemohon. 16. Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah telah memberikan 6 pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang atau Perppu, yakni harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PMK 2/2021 (Bukti P-16) yang menyatakan: “(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara. (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” 17. Kelima syarat kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 tersebut bersifat kumulatif sehingga harus dipenuhi semuanya, dan dalam permohonan ini, hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam UUD 1945 telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 28 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi. Berikut adalah penjelasannya: a. Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, para Pemohon memiliki hak atau kewenangan atas 7 pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. b. Kualifikasi para Pemohon dalam permohonan ini adalah “perorangan warga negara Indonesia”. 18. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 (Bukti P-17) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) PMK 2/2021 (Bukti P-18), dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-19), bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara a quo. 19. Dalam permasalahan ini para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945. 20. Hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 28 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan pengujian; 21. Kerugian konstitusional para Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Berikut penjelasannya: “Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 22. Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut ambigu, multitafsir dan telah terbukti membuat Mahkamah tidak imparsial atau tidak netral dan jelas-jelas memihak, sebagaimana diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Bukti P-20). Dalam hal ini Mahkamah tidak imparsial atau tidak netral dan jelas-jelas memihak Gibran Rakabuming Raka. Putusan yang mengobrak-abrik konstitusi tersebut telah 8 “mengantarkan” Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon Wakil Presiden dari Prabowo Subianto sehingga secara jelas telah melanggar Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. 23. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut jelas-jelas telah melanggar Prinsip Ketakberpihakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Bukti P- 21) serta Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. 24. Pasal 28 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut ambigu, multitafsir dan telah terbukti membuat Ketua Mahkamah Konstitusi yang jelas-jelas memiliki benturan kepentingan, terlibat langsung dalam memutus permohonan yang telah “mengantarkan” keponakannya, Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon Wakil Presiden dari Prabowo Subianto. 25. Kepentingan para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Wiraswasta, Aktivis, dan Mahasiswa yang berfokus pada studi Hukum Tata Negara, Politik Hukum, Politik Yudisial dan isu-isu Hak Asasi Manusia jelas-jelas dirugikan dengan adanya kedua pasal yang diuji dalam permohonan ini. 26. Para Pemohon memiliki hak konstitusi untuk berkontestasi secara sehat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu di Republik Indonesia, termasuk untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Eksistensi Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan uji materiil ini jelas-jelas dan telah terbukti membuat Mahkamah tidak imparsial atau tidak netral dan sangat berpihak, sekaligus melanggar Prinsip Ketidakberpihakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Sejalan dengan itu, eksistensi Pasal 28 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut jelas-jelas membuat Ketua Mahkamah yang memiliki benturan kepentingan, terlibat langsung dalam memutus permohonan yang telah “mengantarkan” keponakannya, Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal Calon Wakil Presiden dari Prabowo Subianto. 27. Dalam permasalahan ini jelas-jelas terlihat adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional para Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 28 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi. 28. Apabila kedua ketentuan tersebut tetap berlaku dan tidak diperbaiki, maka di kemudian hari ketika para Pemohon berkontestasi di panggung-panggung politik, misalnya untuk menjadi Kepala Daerah atau Kepala Negara, maka mereka dengan mudah dikalahkan oleh kandidat lain yang memiliki hubungan keluarga dengan Hakim Konstitusi yang mengadili sengketa yang mereka ajukan karena dugaan pelanggaran dalam proses pemilihan tersebut. 29. Dengan dikabulkannya permohonan ini, maka kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan di atas tidak terulang atau tidak akan terjadi kembali. 30. Apabila kedua ketentuan tersebut diperbaiki sesuai permohonan, maka di kemudian hari kejadian serupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak akan terjadi lagi karena Mahkamah akan menjadi imparsial, netral, dan tidak berpihak dan juga bebas dari benturan kepentingan. Tidak akan ada lagi paman yang berprofesi sebagai Hakim Konstitusi mengadili perkara yang melibatkan kepentingan keponakannya. C. POKOK PERMOHONAN 31. Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. 32. Pasal 28 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tercantum ketentuan 10 “Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.” 33. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, terdapat kejanggalan pada pengambilan keputusan Rapat Permusyawaratan Hakim (“RPH”) seperti yang diungkapkan dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. 34. Dalam dissenting opinion tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengangkat persoalan mengenai cepat berubahnya pendirian Hakim-Hakim Konstitusi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 (Bukti P-22), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 (Bukti P-23), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 (Bukti P-24) ke Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, di mana terdapat dugaan pergeseran posisi Hakim Konstitusi dari yang semula menolak menjadi mengabulkan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut. 35. Sementara itu, dua Hakim Konstitusi yakni Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh yang menyampaikan alasan berbeda (concurring opinion) dalam Putusan tersebut dihitung sebagai hakim-hakim yang sepakat untuk mengabulkan sebagian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilihan Umum (Bukti P-25) inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Padahal, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh memiliki formulasi yang berbeda dari amar putusan yang disepakati oleh hakim-hakim yang mengabulkan sebagian Perkara tersebut. 36. Menurut Legal Information Institute Cornell University, “concurring opinion” atau disebut juga “concurring reason” adalah “an opinion issued by one or more judges which agrees with the decision reached by the majority of court, but offers additional or different reasons for reaching that decision,” (Bukti P-26) sehingga maknanya Hakim yang menyampaikan alasan berbeda 11 (concurring) harus dimaknai setuju (agree) terhadap mayoritas Hakim yang lain (dalam hal ini Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan dua Hakim Konstitusi yang menolak permohonan lainnya, dan bukannya dianggap setuju dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman dan dua orang Hakim Konstitusi lainnya yang mengabulkan). Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari Profesor Orin S. Kerr dari George Washington University Law School dalam jurnalnya yang berjudul “How to Read a Judicial Opinion: A Guide for New Law Students” yang menyatakan bahwa “a concurring opinion is an opinion by a judge who would have reached the same result as the majority, but for a different reason.” (Bukti P-27). 37. Bahwa Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memformulasikan ketentuan tersebut menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang”. Sementara Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh memformulasikannya menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi”. Maka dari itu, akibat hukum yang dihasilkan dari formulasi ketentuan tersebut seharusnya jelas-jelas berbeda dari apa yang disimpulkan pada Amar Putusan. 38. Bahwa Hakim-Hakim Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan tersebut, yakni Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Manahan Sitompul, dan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah, telah secara strategis menggeser posisi Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh ke kubu hakim yang sepakat mengabulkan. Akibat dari pergeseran tersebut, yang seharusnya Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh memiliki pendirian yang sama dengan mayoritas Hakim Konstitusi yang menolak (sebagaimana Pemohon sebutkan sesuai definisi concurring reason pada Poin 36 di atas) atau setidaknya berpendirian sendiri (tidak memihak pada penolakan atau pengabulan), ternyata telah digiring dengan kesesatan penyimpulan pada amar putusan untuk tujuan menggagalkan penolakan permohonan tersebut. 39. Menurut William Zelermyer, Profesor Hukum dari Syracuse University, 12 Anggota dari New York Bar dalam bukunya Legal Reasoning, The Evolutionary Process of Law (Bukti P-28): “Reasoning is a process of thought aimed at reaching or justifying a conclusion. The process involves a consideration of facts and impressions, experiences and principles, objectives and ideals.” Dengan demikian, sudah barang tentu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh memiliki pertimbangan, pemahaman, pengalaman dan prinsip yang berbeda atau tidak bisa disimpulkan sama dengan Hakim-Hakim Konstitusi yang mengabulkan. 40. Bahwa terdapat fakta yang tidak terbantahkan Ketua Mahkamah Konstitusi (Hakim Konstitusi Anwar Usman) memiliki hubungan keluarga besar dengan seseorang bernama Gibran Rakabuming Raka yang setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut dibacakan kemudian diusulkan dan ditetapkan sebagai Calon Wakil Presiden dari Partai dan Kumpulan Partai-Partai yang diuntungkan dengan adanya Amar Putusan yang telah dibacakan. Hal ini kemudian diperkuat dengan suatu putusan yang telah membuktikan Hakim Konstitusi Anwar Usman secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/2023. 41. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Konstitusi Anwar Usman memilih untuk bersikap strategis untuk menguntungkan kerabatnya tersebut. Padahal secara hakikatnya, sikap strategis hakim (strategic judicial behaviour) hanya wajar dalam suatu perkara di pengadilan untuk mempertahankan tatanan sistem hukum yang sudah ada atau mencoba untuk secara strategis memenangkan suatu gagasan atau aspirasi dari rakyat, seperti apa yang diutarakan oleh Richard A. Posner dalam buku How Judges Think (2010) (Bukti P-29). Atas dasar teoritik tersebut, sikap strategis Hakim Konstitusi Anwar Usman sudah melewati ambang batas yang diwajarkan secara judicial behaviour. 42. Fakta lainnya, apabila membandingkan praktek peradilan konstitusi dengan sistem peradilan umum, dalam rangka menjamin imparsialitas hakim 13 perkara-perkara yang diadili di peradilan di bawah Mahkamah Agung (Bukti P-30) saja terdapat: “Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (“Kode Etik dan PPH”). Dalam Kode Etik dan PPH tersebut dijelaskan bahwa Hakim dalam menangani suatu perkara harus menghindari adanya konflik kepentingan, yang salah satunya adalah konflik kepentingan yang berhubungan dengan pribadi dan kekeluargaan. Dalam Angka 5 butir 5.2.1 Kode Etik dan PPH dikatakan bahwa Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan- hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan.” Terdapat juga ketentuan Hak Ingkar terhadap Hakim yang Memeriksa Perkara yang diatur dalam Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-31) yang diuraikan sebagai berikut: (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. 14 Maka Hakim Konstitusi Anwar Usman yang telah lama mengabdi di lingkungan Mahkamah Agung sebelum menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi tentunya dan seharusnya telah memahami etika tersebut dan bahkan dalam kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi memberikan keteladanan sebagai seorang yang dianggap Negarawan. 43. Bahwa menurut keterangan dari Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., dalam sidang pemeriksaan laporan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, pada 1 November 2023 (Bukti P-32), pembatalan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan hal yang masuk akal. Prof. Jimly menyatakan bahwa “...dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman, putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,” demikian bunyi Pasal 17 ayat (6) UU Kekuasaan Kehakiman. 44. Eksaminasi putusan yang diterbitkan oleh Majelis Eksaminasi yang terdiri dari Guru Besar Hukum Tata Negara beserta dengan Dosen maupun Mantan Hakim Konstitusi, yakni Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A. (Ketua Majelis/Dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D (Guru Besar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran), Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum (Mantan Hakim Konstitusi), Bivitri Susanti, S.H., LL.M. (Dosen STHI Jentera), Titi Angraini, S.H., M.H. (Pembina Perludem dan Dosen Bidang Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia), yang dirumuskan Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A., dkk, dalam buku berjudul “Skandal Mahkamah Keluarga/Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 Mengenai Batas Usia Calon Presiden & Wakil Presiden”, Penerbit Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (PANDEKHA), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tahun 2023, 15 halaman 39-41 (Bukti P-33), yang menyimpulkan: “Sebagaimana dipaparkan oleh Eksaminator Prof. Susi Dwi Harijanti, Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 merupakan bentuk dari strong abusive judicial review yaitu penyalahgunaan kewenangan yang aktif dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk merusak sendi-sendi demokrasi dan negara hukum. Hal ini ditandai dengan ketidaktaatan terhadap hukum acara, penilaian legal standing yang lemah, adanya dugaan konflik kepentingan dan bertentangan dengan prinsip ketakberpihakan, tidak mengikuti putusan-putusan terdahulu mengenai open legal policy, Mahkamah Konstitusi telah berperan terlalu jauh menjadi positive legislator, serta kekeliruan dalam menyusun konklusi bagi hakim yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion). Dengan kata lain, Hasil Eksaminasi Publik ini menemukan secara nyata bahwa Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 memiliki sejumlah cacat prosedur dan substansi. Secara prosedur dapat disampaikan hal sebagai berikut: 1. Mahkamah Konstitusi mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menangani perkara yang berkaitan dengan Pemilu pada saat tahapan pemilu tengah berlangsung. Semestinya Mahkamah Konstitusi tidak terlibat terlalu jauh sehingga menjadikannya sebagai bagian dari strategi politik yang menguntungkan pihak tertentu. Prinsip untuk membatasi diri ini dikenal dengan the Purcell Principle untuk membatasi pengadilan terlibat secara aktif mengganggu proses pemilu yang tengah berlangsung. 2. Mahkamah Konstitusi abai dalam menilai sifat ne bis in idem (Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi) dalam menangani perkara Nomor 90/PUU-XII/2023 mengingat tidak ada dasar konstitusional yang berbeda yang didalilkan oleh pemohon dibandingkan dengan perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 yang sudah diputus sebelumnya. 3. Mahkamah Konstitusi tidak melakukan pemeriksaan yang mendalam untuk menerima legal standing Pemohon karena tidak ada proses untuk membuktikan kerugian langsung maupun potensi kerugian hak konstitusional Pemohon dalam perkara yang diajukan. Sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi. 4. Mahkamah Konstitusi tetap meneruskan perkara yang sudah ditarik kembali oleh Pemohon, meskipun ada surat pencabutan penarikan permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum pemohon. Hal ini bertentangan dengan Pasal 35 UU Mahkamah Konstitusi karena yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap perkara yang sudah ditarik kembali adalah mengeluarkan Ketetapan mengenai penarikan kembali. Selain itu, di dalam UU Mahkamah Konstitusi tidak diperkenankan dilakukan pencabutan penarikan kembali sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon perkara No. 90/PUU-XXI/2023. 5. Adanya konflik kepentingan dari Hakim Konstitusi Anwar Usman yang ikut mengadili perkara yang menguntungkan Keponakannya yang dijadikan sebagai dalil legal standing oleh Pemohon. Hal ini bertentangan dengan The Bangalore Principle of Judicial Conduct, 16 UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Konstitusi dan PMK tentang Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Khususnya terkait dengan Prinsip Ketakberpihakan (Imparsialitas) yang mengakibatkan putusan yang dihasilkan menjadi tidak sah. 6. Mahkamah Konstitusi melakukan kesalahan dalam menentukan Konklusi dalam memutus perkara. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 UU Mahkamah Konstitusi bahwa dalam hal tidak dicapai mufakat bulat, Putusan Mahkamah Konstitusi ditentukan dengan suara terbanyak. Namun, amar Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 hanya didukung oleh tiga orang hakim konstitusi. Dua orang hakim konstitusi menyatakan bahwa syarat alternatif usia tersebut hanya berlaku untuk seseorang yang pernah menjadi Gubernur. Sementara empat hakim konstitusi lainnya menyatakan bahwa putusan tersebut seharusnya ditolak dan tidak dapat diterima. Sedangkan secara substantial terdapat dua permasalahan pokok dari Putusan No 90/PUU-XXI/2023. 1. Mahkamah Konstitusi tidak memberikan argumen yang mendasar untuk mengubah pendiriannya dari Putusan 29-51-55/PUU-XXI/2023 yang mempertahankan open legal policy terkait ketentuan batas usia pengisian jabatan publik. Tidak ada penjelasan yang memadai yang mengharuskan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah pendiriannya dalam satu putusan yang dibaca pada hari yang sama. 2. Mahkamah Konstitusi tidak memberikan argumen yang mendasar terkait dengan dijadikannya pengalaman “pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” sebagai substitusi bagi syarat minimal usia 40 tahun sebagai calon presiden dan wakil presiden. Hal ini semakin janggal karena tidak pernah ada proses pembuktian di dalam persidangan mengenai syarat pengalaman ini tepat menjadi substitusi bagi syarat batas usia. Dengan demikian, pandangan Mahkamah Konstitusi terkait hal ini tidak didasarkan pada pemeriksaan persidangan terhadap perkara No. 90/PUU-XXI/2023. Sehingga penambahan ketentuan ini menyisakan sejumlah pertanyaan yang belum terjawab, misalkan bagaimana bisa diterapkan kepada kepala daerah yang pengisiannya bukan melalui pemilihan? Lalu apakah, misalkan, seorang yang baru menjadi anggota DPRD beberapa hari dianggap dapat menunjukkan pengalaman sekaligus menjadi substitusi bagi syarat batas usia?” Sejalan dengan penerapan asas “Salus Populi Suprema Lex Esto” (dimana keselamatan rakyat, keselamatan warga, jauh lebih tinggi dari konstitusi itu sendiri). Maka sejatinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 yang mengandung asas “Res Judicata Pro Veritate Habetur” selama bertentangan dengan keselamatan rakyat, keselamatan warga negara, putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat keberlakuannya. Oleh karenanya, keselamatan rakyat, keselamatan warga, 17 menjadi hak yang sangat utama maka sangat layak untuk dilakukan penundaan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023. 45. Dengan demikian, penyimpulan pandangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan kesesatan hermeneutik dalam rangka memahami (verstehen) maksud sesungguhnya dari teks pendapat Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, baik secara tidak sengaja bahkan patut diduga dilakukan secara sengaja karena adanya benturan kepentingan, sebagaimana telah para Pemohon singgung di atas. Meskipun demikian, bukan merupakan maksud dari para Pemohon untuk meminta Mahkamah mengubah posisi pendapat Hakim Konstitusi pada Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tersebut, melainkan untuk meminta Mahkamah melindungi segenap warga negara dari berlakunya suatu Putusan MK yang dihasilkan dari pelanggaran etik dan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum. 46. Selain itu, sejarah mencatat pada masa lampau Pengadilan sering diintervensi oleh kekuasaan. Seperti bagaimana President Amerika Serikat pada masa The Great Depression di dekade 1930-an, Franklin Delano Roosevelt, melakukan suatu hal yang disebut “court packing”, sebagai cara untuk membuat Mahkamah Agung Amerika Serikat (US Supreme Court) memihak pada rezim Roosevelt (Barry Cushman, ‘Rethinking the New Deal Court’, Virginia Law Review Vol. 80 No. 1, 1994) (Bukti P-34). Oleh karena itu, Profesor Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa “Mengadili merupakan pekerjaan yang dibutuhkan untuk membuat masyarakat menjadi tenteram dan produktif” (Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Masalah, 2010: Genta Publishing, 146-158) (Bukti P-35). Pengadilan sekarang berbeda dengan pengadilan pada masa lalu. Pengadilan sekarang adalah hasil rancangan artifisial yang rasional sehingga hakim memutus berdasarkan “fixed rules of rational formal law” dimana Pengadilan berjalan dengan prosedur yang jelas dan transparan. Dengan mengutip pendapat Marc Galenter (Bukti P-36) dinyatakan bahwa “It is a society in which actors with different amounts of wealth and power are constantly in competitive or 18 partly cooperative relationships in which they have opposing interest” sehingga Pengadilan tidak boleh diskriminatif/berpihak dan harus imparsial. 47. Bahwa sejatinya hakim-hakim konstitusi harus menginternalisasi peran mereka sebagai the guardian of constitution, sebagai salah satu komponen penting dalam pemisahan dan pembatasan kekuasaan negara berdasarkan prinsip checks and balances (Azis Huq dan Tom Ginsburg, 2017) (Bukti P- 37), maka seharusnya para hakim konstitusi memahami kapan harus membatasi diri (judicial restraint) untuk membiarkan pertanyaan politik (political question) dijawab melalui mekanisme politik. Seperti bagaimana Mahkamah telah mengembalikan ketentuan tersebut pada pembentuk undang-undang karena sifat kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari ketentuan yang diujikan dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, maka sudah tepat untuk mengembalikan pertanyaan politik tersebut kepada mekanisme politik agar dapat ditentukan berdasarkan kehendak rakyat, sesuai dengan pandangan Jeremy Waldron dalam esainya berjudul “The Core of the Case Against Judicial Review” (2006). 48. Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, didukung pula dengan Putusan MKMK No. 2/MKMK/L/2023, telah nyata menunjukkan terjadinya pelanggaran rasionalitas dan imparsialitas, sehingga mempengaruhi kekuasaan kehakiman yang merdeka, keadilan serta kepastian hukum dalam proses pengambilan keputusan di RPH. Imbasnya, Mahkamah telah melahirkan suatu putusan yang menguntungkan partisan dan tidak berpihak pada UUD 1945 serta paham konstitusionalisme, akibat adanya langkah strategis yang tendensius agar menguntungkan salah satu pihak dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang dengan menjawab pertanyaan politik tersebut secara melanggar etik. Atas dasar itu, dapat dikatakan Putusan tersebut merupakan bukti bahwa Mahkamah telah melakukan abusive judicial review (David Landau dan Rosalind Dixon, ‘Abusive Judicial Review’, UC Davis Law Review, Vol. 53, 2020) (Bukti P-38). 49. Berdasarkan hal tersebut, terbuktinya Hakim Konstitusi Anwar Usman melanggar Kode Etik Hakim Konstitusi karena memutus perkara yang berkaitan langsung dengan kepentingan salah satu anggota keluarga 19 besarnya dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut, maka telah tepat untuk Hakim Konstitusi Anwar Usman mundur dari seluruh RPH perkara-perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Hal ini dikarenakan adanya konflik kepentingan, yang seharusnya dihindari dalam pengambilan putusan pada Pasal 45 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi (Bukti P-39). 50. Oleh karena itu, terbuktinya secara sah bersalah dalam melakukan pelanggaran etik berupa melanjutkan keikutsertaan dalam RPH tentang perkara yang menyangkut kepentingan salah satu anggota keluarga besarnya, sudah mempengaruhi kualitas dan integritas dari Putusan Mahkamah Konstitusi serta mencederai integritas daripada institusi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (guardian of constitution), sekaligus berlawanan dengan hukum dan keadilan. 51. Bahwa apabila Putusan Mahkamah Konstitusi itu terbukti dihasilkan dengan diwarnai pelanggaran etik, maka terdapat kecacatan formil dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Apabila dibiarkan berkekuatan hukum tetap, berlaku umum (erga omnes) dan dieksekusi, maka Mahkamah melanggengkan praktek yang justru mengkerdilkan/mengingkari konstitusi yang seharusnya dijaga oleh Mahkamah, akibat sikap partisan dari salah satu hakim konstitusi yang melanggar etik tersebut, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 seharusnya diadakan upaya hukum untuk meninjau Putusan a quo. 52. Bahwa urgensi untuk diadakannya upaya hukum terhadap Putusan a quo, telah diperkuat oleh H.LA. Hart dalam The Concept of Law (Edisi Kedua, 1994). Bahwasannya suatu putusan pengadilan pada tingkat akhir merupakan sebuah putusan yang final karena hukum mengatur tentang pengadilan telah dilakukan demikian, namun bukan berarti putusan tersebut diputuskan dengan tanpa kesalahan (infallible). Pengadilan di tingkat akhir mungkin telah diatur sebagai pengadilan final dan otoritatif, namun tetap memiliki suatu standar – yang dalam hal ini dapat bermakna kode etik dan perilaku – agar hakim yang ada di dalamnya mematuhi standar tersebut sehingga dapat melahirkan putusan yang minim kesalahan. Pernyataan Hart tersebut telah nyata menunjukkan bahwa apabila standar tersebut tidak 20 dipenuhi oleh hakim, maka hasil putusan dapat dipertanyakan kembali validitasnya. Didukung pula dengan banyaknya praktik peradilan di dunia bahwa pengadilan dapat melakukan “overruling” terhadap putusannya sendiri, seperti bagaimana Mahkamah Agung Amerika Serikat (US Supreme Court) melakukan overruling terhadap Roe v. Wade melalui putusan Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, maka sangat wajar apabila Mahkamah Konstitusi melakukan hal yang sama terhadap Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. 53. Berdasarkan uraian dan ketentuan di atas, permohonan ini disampaikan kepada Mahkamah dengan harapan Mahkamah memutus bahwa ketentuan “berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final” pada Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi adalah inkonstitusional, sepanjang tidak dimaknai “berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, sepanjang tidak terdapat pelanggaran etik dan/atau kepatutan yang ditetapkan atau diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau lembaga apapun yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan.” 54. Selain itu, Pasal 28 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi juga bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai dengan penambahan huruf “Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi yang mengadili dan memutus dalam sidang pleno sebagaimana dimaksud secara mutlak tidak memiliki benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan dengan perkara yang diperiksa, diadili dan diputuskan”. D. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil yang telah diuraikan di atas, dengan ini para Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan ketentuan “berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 21 terakhir yang putusannya bersifat final” pada Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sepanjang tidak dimaknai “berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, sepanjang tidak terdapat pelanggaran etik dan/atau kepatutan yang ditetapkan atau diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau lembaga apapun yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang- undangan.” 3. Menyatakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sepanjang tidak dimaknai “Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan hakim konstitusi yang mengadili dan memutus dalam sidang pleno sebagaimana dimaksud secara mutlak tidak memiliki benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan dengan perkara yang diperiksa, diadili dan diputuskan”; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-39 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2023; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Tanda Terima No. 2139/PAN.MK/X/2023, tanggal 27 Oktober 2023; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Pasal 24C ayat (1) UUD 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 22 5. Bukti P-5 : Fotokopi Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 2 PMK 2/2021; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Pasal 28 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi; 11. Bukti P-11 : Fotokopi KTP Pemohon I; 12. Bukti P-12 : Fotokopi NPWP Pemohon I; 13. Bukti P-13 : Fotokopi KTP Pemohon II; 14. Bukti P-14 : Fotokopi NPWP Pemohon II; 15. Bukti P-15 : Fotokopi KTP Pemohon III; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Pasal 4 PMK 2/2021; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Pasal 24 ayat (2) UUD 1945; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Pasal 2 ayat (1) PMK 2/2021; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Prinsip Ketakberpihakan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU- XXI/2023; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU- XXI/2023; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XXI/2023; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilihan Umum; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Definisi Concurring Opinion dari Legal Information Institute Cornell University; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Pendapat Profesor Orin S. Kerr dari George Washington University Law School; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Pendapat William Zelermyer, Profesor Hukum dari Syracuse University; 29. Bukti P-29 : Fotokopi Pendapat Richard A. Posner, Guru Besar University of Chicago Law School; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Pendapat tentang sistem peradilan di Mahkamah Agung; 31. Bukti P-31 : Fotokopi Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman; 32. Bukti P-32 : Fotokopi Pendapat Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.; 23 33. Bukti P-33 : Fotokopi Kutipan dari buku Skandal Mahkamah Keluarga/ Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Calon Presiden & Wakil Presiden; 34. Bukti P-34 : Fotokopi Jurnal Barry Cushman, ‘Rethinking the New Deal Court’; 35. Bukti P-35 : Fotokopi Pendapat Profesor Satjipto Rahardjo; 36. Bukti P-36 : Fotokopi Pendapat Marc Galenter; 37. Bukti P-37 : Fotokopi Pendapat Azis Huq dan Tom Ginsburg, Ahli Perbandingan Hukum pada University of Chicago Law School; 38. Bukti P-38 : Fotokopi Temuan David Landau dan Rosalind Dixon, Ahli Hukum pada Florida State University College of Law dan University of New South Wales; 39. Bukti P-39 : Fotokopi Pasal 45 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. 24 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 24/2003) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa 25 kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU 24/2003, yang rumusan adalah sebagai berikut: Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003: “(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. .... b. dst.” Pasal 28 ayat (1) UU 24/2003: “(1) Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 26 3. Bahwa para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-11 s.d. bukti P-15]. Dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II berprofesi sebagai Wiraswasta, sedangkan Pemohon III adalah seorang Mahasiswa. 4. Bahwa para Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional berupa terabaikannya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi para Pemohon sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagai akibat dari pemberlakuan norma Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU 24/2003. 5. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU 24/2003 menimbulkan multitafsir, ambiguitas, dan telah terbukti membuat Mahkamah tidak imparsial atau tidak netral serta memihak, sebagaimana diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam hal ini, Mahkamah dinilai tidak imparsial atau tidak netral dan memihak kepada Saudara Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, hal ini juga telah membuktikan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu memiliki benturan kepentingan karena terlibat langsung memutus permohonan yang telah “mengantarkan” keponakannya, yaitu Saudara Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal Calon Wakil Presiden. 6. Bahwa para Pemohon memiliki kepentingan untuk mengawasi jalannya proses persidangan di Mahkamah, berhak atas putusan yang pasti dan seadil-adilnya secara hukum, bebas dari masalah yang mengancam independensi, imparsialitas, dan integritas hakim konstitusi pada saat pengambilan keputusan. Karena, putusan Mahkamah akan mengikat secara umum (erga omnes) dan berpengaruh kepada seluruh tatanan sistem hukum di Indonesia, khususnya kepada para Pemohon. Selain itu, para Pemohon juga memiliki hak konstitusional untuk berkontestasi secara sehat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menduduki jabatan-jabatan tertentu di Republik Indonesia, termasuk untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden; 7. Bahwa menurut para Pemohon dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon tidak lagi terjadi dan tidak akan terjadi. 27 Berdasarkan uraian yang dikemukakan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU 24/2003. Dalam batas penalaran yang wajar, anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut menurut Mahkamah, bersifat spesifik dan potensial, bukan aktual sebagaimana yang didalilkan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya. Karena, para Pemohon pada suatu waktu akan mempunyai keinginan untuk mencalonkan diri sebagai pejabat pada jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials), termasuk dalam hal ini menjadi calon presiden dan/atau wakil presiden. Di samping itu, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU 24/2003 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023, Hakim Konstitusi Anwar Usman memilih untuk bersikap strategis dalam menguntungkan salah satu kerabatnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023. Padahal pada hakikatnya, sikap strategis hakim (strategic judicial 28 behaviour) hanya wajar dalam suatu perkara di pengadilan untuk mempertahankan tatanan sistem hukum yang sudah ada, atau mencoba untuk secara strategis memenangkan suatu gagasan atau aspirasi dari rakyat. Di samping itu, dengan adanya putusan a quo, membuktikan bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi; 2. Bahwa menurut para Pemohon, Hakim Konstitusi Anwar Usman yang telah sekian lama mengabdi di lingkungan Mahkamah Agung sebelum menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, sudah selayaknya dan sepatutnya dapat mengimplementasikan aturan terkait Hak Ingkar terhadap hakim dalam memeriksa perkara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Bahwa menurut para Pemohon, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, telah nyata menunjukan terjadinya pelanggaran rasionalitas dan imparsialitas, sehingga memengaruhi kekuasaan yang merdeka, keadilan serta kepastian hukum dalam proses pengambilan keputusan di Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH); 4. Bahwa menurut para Pemohon, apabila Putusan Mahkamah Konstitusi itu terbukti dihasilkan karena adanya pelanggaran etik, maka terdapat cacat formil dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Apabila putusan tersebut dibiarkan berkekuatan hukum tetap, berlaku umum (erga omnes) dan dieksekusi, maka Mahkamah melanggengkan praktik yang justru mengkerdilkan/ mengingkari konstitusi yang seharusnya dijaga oleh Mahkamah. Karena, sebagai akibat dari sikap partisan dari salah satu hakim konstitusi yang melanggar etik tersebut, sehingga terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 seharusnya diadakan upaya hukum untuk meninjau kembali putusan a quo; 5. Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, pemberlakuan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU 24/2003 telah menciderai kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan, serta tidak mencerminkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan 29 yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Menyatakan frasa “Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final” pada Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, sepanjang tidak terdapat pelanggaran etik dan/atau kepatutan yang ditetapkan atau diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau lembaga apapun yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan”. b. Menyatakan Pasal 28 ayat (1) UU 24/2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan hakim konstitusi yang mengadili dan memutus dalam sidang pleno sebagaimana dimaksud secara mutlak tidak memiliki benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan dengan perkara yang diperiksa, diadili dan diputuskan”. [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-39. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan mendasarkan pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud. [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon a quo Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan 30 Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2017, dengan amar putusan, “Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima”. Selanjutnya, setelah dipelajari secara saksama, telah ternyata Perkara Nomor 105/PUU-XIV/2016 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24C ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sedangkan permohonan para Pemohon menggunakan dasar pengujiannya adalah Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Sementara itu, berkenaan dengan alasan konstitusional yang digunakan dalam Perkara Nomor 105/PUU-XIV/2016 adalah memaknai ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 yang memuat frasa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final... dst.” Dengan syarat mewajibkan kepada seluruh pihak manapun untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Sedangkan, alasan konstitusional dalam permohonan a quo adalah memaknai ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 yang memuat frasa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 31 final ... dst.” dengan syarat sepanjang tidak terdapat pelanggaran etik dan/atau kepatutan yang ditetapkan atau diputuskan oleh MKMK atau lembaga apapun yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan; Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan dasar pengujian dalam permohonan Perkara Nomor 105/PUU-XIV/2016 dengan dasar pengujian permohonan a quo. Selain itu, terdapat pula perbedaan alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 105/PUU-XIV/2016 dengan alasan konstitusional permohonan a quo. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, permohonan a quo dapat diajukan kembali. Sementara itu, terkait dengan Pasal 28 ayat (1) UU 24/2003 Mahkamah menilai tidak ada relevansinya untuk mengaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 karena terhadap norma a quo belum pernah dilakukan pengujian di Mahkamah. [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan para Pemohon a quo dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, telah ternyata terdapat 2 (dua) isu konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, yaitu: 1. Apakah rumusan norma Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 yang tidak memuat frasa “sepanjang tidak terdapat pelanggaran etik dan/atau kepatutan yang ditetapkan atau diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau lembaga apapun yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan” bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945? 2. Apakah rumusan norma Pasal 28 ayat (1) UU 24/2003 yang tidak memuat frasa “dan hakim konstitusi yang mengadili dan memutus dalam sidang pleno sebagaimana dimaksud secara mutlak tidak memiliki benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan dengan perkara yang diperiksa, diadili dan diputuskan” bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945? Bahwa terhadap kedua isu konstitusionalitas di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 32 [3.11.1] Bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas pertama sebagaimana pada Paragraf [3.11] di atas, setelah Mahkamah mencermati frasa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: ...” sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003, telah ternyata juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009). Pengaturan kedua frasa dalam pasal-pasal tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan norma Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adanya penambahan frasa sebagaimana didalilkan para Pemohon justru bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Terlebih, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 yang tidak memuat frasa “sepanjang tidak terdapat pelanggaran etik dan/atau kepatutan yang ditetapkan atau diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau lembaga apapun yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan” adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.11.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan isu konstitusional kedua sebagaimana pada Paragraf [3.11] di atas, khususnya terkait erat dengan benturan kepentingan atau potensi adanya benturan kepentingan, Mahkamah telah memutus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Desember 2023, yang antara lain menyatakan: “[3.12] ... bahwa ketentuan norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 48/2009 dapat diterapkan untuk hukum acara di Mahkamah Konstitusi, namun bukan berarti hak ingkar Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dapat serta merta diterapkan. Sebab, apabila dicermati ketentuan norma Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009 merupakan ketentuan yang mengatur pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya, dan hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. Oleh karena itu, addresat yang dimaksudkan dalam hak ingkar yang terdapat pada ketentuan norma Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009 adalah ditujukan untuk hakim yang mengadili perkara yang 33 bersangkutan, bukan pada materi atau objek yang menjadi substansi permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya objek permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan pengujian terhadap norma secara materiil dan pengujian terhadap pembentukan undang-undang secara formil, maka hak ingkar sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam perkara a quo dapat saja dikecualikan untuk dapat diterapkan sepanjang terhadap permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimohonkan pengujian terdapat relevansi atau irisan dengan kasus konkret yang dijadikan alasan Pemohon dalam menjelaskan adanya kedudukan hukum Pemohon yang dalam permohonan bersangkutan terkait dengan anggapan kerugian konstitusional yang dimiliki dengan berlakunya norma yang diajukan pengujian. Dengan demikian, pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas sekaligus menjawab dalil Pemohon berkenaan dengan keinginannya untuk menggunakan hak ingkarnya jikalau terdapat adanya hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR terhadap hakim yang mengadili undang-undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi, 9 (sembilan) hakim konstitusi adalah 3 (tiga) diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) diajukan oleh DPR, dan 3 (tiga) diajukan oleh Presiden, di mana hal tersebut apabila dikaitkan dengan adanya potensi konflik kepentingan hal demikian tidak jauh berbeda dengan kekhawatiran sebagaimana yang dimohonkan Pemohon. Di samping itu, dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah telah berkali-kali menegaskan pendiriannya, bahwa kewenangan Mahkamah adalah menguji norma abstrak suatu undang- undang terhadap UUD 1945 yang putusannya bersifat erga omnes, sehingga putusan Mahkamah tidak hanya berlaku bagi Pemohon, tetapi juga berlaku secara luas bagi masyarakat dan lembaga negara [antara lain vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVI/2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XVIII/2020]. Hal tersebut berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, yang memeriksa perkara yang bersifat konkret dan individual, sehingga putusannya hanya berlaku bagi pihak-pihak tertentu yang terkait erat dengan perkara. Dengan demikian, hak ingkar Pemohon terhadap hakim yang mengadili perkaranya harus mempertimbangkan apakah keberatannya terhadap hakim yang mengadili perkaranya berkaitan erat dengan kepentingan hakim terhadap perkaranya tersebut. Dalam konteks perkara pengujian undang-undang, apabila Pemohon mengajukan hak ingkar terhadap hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR, Pemohon perlu mempertimbangkan bahwa hakim konstitusi yang bersangkutan adalah memeriksa norma abstrak yang tidak berkaitan dengan peristiwa konkret yang dialami oleh Pemohon, sehingga kepentingan hakim konstitusi tersebut tidak ada relevansinya dengan penerapan norma undang- undang yang dimohonkan pengujian.” Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena isu konstitusional yang didalilkan para Pemohon dalam permohonan a quo, pada 34 hakikatnya sama dengan apa yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131/PUU-XXI/2023, meskipun dengan pasal yang dimohonkan pengujiannya berbeda, dasar pengujian yang berbeda, serta alasan konstitusional yang digunakan oleh Pemohon juga berbeda. Telah ternyata, esensi yang dijadikan alasan permohonan yang dimohonkan dalam perkara a quo adalah sama dengan perkara terdahulu yakni mempersoalkan mengenai pemberlakuan ketentuan Pasal 17 UU 48/2009 khususnya terkait dengan benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap suatu perkara yang diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131/PUU-XXI/2023 mutatis mutandis berlaku untuk menjawab dalil para Pemohon dalam permohonan a quo. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 28 ayat (1) UU 24/2003 yang tidak memuat frasa “dan hakim konstitusi yang mengadili dan memutus dalam sidang pleno sebagaimana dimaksud secara mutlak tidak memiliki benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan dengan perkara yang diperiksa, diadili dan diputuskan” bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat norma Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU 24/2003 telah ternyata tidak menimbulkan persoalan yang menciderai kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan, serta tidak mencerminkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dimuat dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.13] Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dalam permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI 35 Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 16.02 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para 36 Pemohon dan/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Wahiduddin Adams ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa