150/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 150/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun-Janda/Duda Pegawai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Donaldy Christian Langgar Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Bambu Kuning No. 1, RT/RW: 001/004, Pondok Betung, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 19 Agustus 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Agustus 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 152/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 150/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 22 Agustus 2025, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 15 2 September 2025 dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 15 September 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi A. 1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945, yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi beiwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." 2. Pasal 10 ayat (1) huruf a yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi beiwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Pasal 18 ayat (4) huruf a UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, yang berbunyi: "Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun-janda atau bagian pensiun-janda menurut ketentuan-ketentuan ayat (1) atau ayat (2) pasal ini, ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia : a. Belum mencapai umur 25 Tahun, atau b.Tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau c. Belum nikah atau belum pernah nikah. terhadap UUD Tahun 1945 (Bukti P1), yaitu :Pasal 28H, ayat (2) UUD1945 berbunyi: "Setiap orang berhak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." 3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;" serta Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang berbunyi: "Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konsitusi". 3 4. Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang berbunyi: "Pemeriksaan pendahuluan adalah sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, memeriksa perbaikan permohonan, serta mengesahkan alat bukti Pemohon.” B. Sehingga Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi mengadili secara murah, singkat, dan sederhana dalam permohonan Pemohon a quo yang mana permohonan Pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 18 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. II. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya suatu Undang- Undang, yaitu: A. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (WNI). B. Pemohon adalah Penerima warisan. 2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-Ill/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 syarat, yaitu: A. Pemohon. Bahwa kemudahan untuk memperoleh manfaat untuk mencapai persamaan dalam umpan balik diupayakan agar kesetaraan tidak menimbulkan kewaspadaan. Penerimaan dan penolakan tidak dapat berlangsung bersamaan. Jaminan sosial yang berupa peninggalan pensiun dengan besaran dan penjumlahannya dikeIola untuk memberikan manfaat. Pemohon sebagai ahli waris yangberhak juga memperoleh bagian selain orang tua pria/wanita dari manfaat itu. 4 Persamaan bahasa mewujudkan kebahagiaan, ibarat zat yang tersusun berdasarkan inti atom mengikat dan membentuk senyawa. Maka, himpunan kesatuan membagikan perasaan kegembiraan atau suka cita. Kesempatan sebagai ahli waris diperoleh dari pemberlakuan undang- undang secara hukum melalui lembaga pengelola peninggalan pensiun. Keadilan diwujudkan oleh penunjukan ketika permintaan dan pembayaran berlangsung sesuai dengan administrasi. Pemohon telah berumur 25 tahun ke atas juga disebut sebagai penerima warisan yang berdasarkan kesetaraan dalam keluarga penerima warisan karena kekuasaan negara mengatur pewarisan ketika permohonan dilakukan secara resmi. Selain itu penguasaan dapat dilakukan jika belum berumur. Permintaan, tuntutan, klaim, dilakukan sehingga hak sebagai ahli waris ditetapkan yang mana ketentuan umur, berpenghasilan, nikah, harus dipenuhi satu per satu oleh ahli waris. Sebagai ahli waris dinyatakan ketika hubungan sosial berlangsung. Jika Pemohon menghadap, kesepakatan akan beri hak karena perjanjian didasarkan oleh kekuasaan negara dalam undang-undang a quo. Maka, secara hukum formal Pemohon berkedudukan sebagai ahli waris yang berhak sesuai dengan isi undang-undang a quo. B. Kerugian hak konstitusional Pemohon. Bahwa kerugian konstitusional ketika kemudahan tidak terjadi karena secara rasional penolakan pengisian formulir itu adalah sebuah tindakan kerja sama yang berdampak pada penerimaan dan penolakan sebagai tanda permulaan tak setuju, sepakat awal terhadap undang-undang ditandai dengan menghadap untuk mengajukan permintaan. Kesetaraan dalam umpan balik berupa kerja sama, karena ide pokok belum mencapai umur 25 tahun menjadi suatu pelengkap dalam vokasi norma (Max Weber) kelembagaan di mana Pembayaran diawasi oleh lembaga pemerintahan. Kolaborasi untuk mencapai kebahagiaan itu, kerja sama diperlukan. Permintaan dan pembayaran dengan tanda kependudukan dilangsungkan sehingga penerimaan dan penolakan menghasilkan tindakan yang wajib sehingga timbal balik dimungkinkan. Tetapi, kesempatan untuk mencapai persamaan dibayangi oleh frasa-frasa yang salah. 5 Walaupun Pemohon telah berumur 25 tahun ke atas, Pemohon memiliki hak terancam hilang sebagai ahli waris yang berhak sebagaimana pemaknaan ahli waris dikuasakan. Pengubahan makna dapat terjadi sewaktu-waktu yang tak berdasarkan undang-undang, karena sebagai ahli waris dimungkinkan berumur 25 tahun ke atas. Kemungkinan pengubahan itu hak ahli waris dimungkinkan untuk dihilangkan/digugurkan secara melawan hukum. Untuk itu, pembayaran secara langsung tetap dilakukan dalam keadaan penyandingan frasa- frasa yang salah walaupun tanda kependudukan menerangkan kondisi sosial sebenarnya. Bayangan umur itu juga tidak berdasarkan ketentuan undang-undang harus berasio. Karena dugaan batasan umur dibatasi, tindakan akan berasio ahli waris dengan hak. Hak Pemohon dapat dihilangkan sebagai ahli waris walaupun kesepakatan telah dibuat seperti Ahli waris menjadi Ahli waris yang berhak. C. Kerugian spesifik dan aktual. Bahwa anggapan tak cermat dilakukan oleh Pemohon sebagai ahli waris yang berhak dalam perjanjian bersegi satu ketika menghadap. Serangan psikis dapat terjadi sewaktu-waktu terhadap pribadi Pemohon karena anggapan gegabah. Bahasa melambangkan karakter dalam hubungan kemasyarakatan yang bersatu dalam persamaan sehingga secara rasional Pemohon dapat beralasan untuk melakukan gugatan karena Pemohon dapat berlaku kuasa atas diri sendiri sebagai tanda tindakan yang salah karena kemudahan itu tidak berpeluang ketika frasa-frasa dalam kalimat majemuk setara itu tidak disusun berdasarkan frasa yang setara dan terdapat frasa yang menyalahi aturan tata bahasa. Status sosial dalam tanda kependudukan diabaikan seperti "belum nikah". Status sosial diterangkan sebenar-benarnya,tetapi penetapan itu tidak mempertimbangkan hak keperdataan setiap orang. Kata-kata belum mencapai sebagai menerangkan dan umur 25 tahun sebagai diterangkan berunsur asing, maka perjanjian sepihak itu harus ditranslasikan dengan pengisian formulir sehingga perjanjian bersegi satu atau sepihak tidak terjadi perselisihan, apalagi jumlah penerima warisan dimungkinkan lebih dari satu. Di Indonesia hukum Diterangkan-Menerangkan dikenal, 6 sedangkan hukum Menerangkan-Diterangkan tidak digunakan karena berunsur asing, tetapi dalam praktek ditemui penggunaannya tanpa disadari. Frasa-frasa yang terbagi itu berasal dari satu kalimat. Jika umur menjadi yang utama atau penting, pilihan atau pengecualian pada Pasal 18 ayat (4) huruf a dalam Undang-Undang a quo diabaikan. Kerugian yang spesifik berupa ancaman kehilangan hak untuk berperkara di pengadilan yang dilandasi oleh preseden yang berdasarkan undang- undang. Kerugian aktual ketika ahli waris yang berhak dianggap tidak memenuhi ketentuan umur untuk memperoleh bagian peninggalan pensiun karena fakta sosial tentang ahli waris yang berhak menanggung beban. Maka, persamaan tidak mungkin dicapai jika Pemohon sebagai Penghadap dan Pembayar tidak setara karena kemudahan yang berupa ahli waris yang berhak tidak berdasarkan ketentuan apalagi terdapat frasa yang salah. Anggapan gegabah atau teledor merugikan Pemohon sebagai ahli waris yang berhak merasa kurang beruntung jika anggapan itu tidak dapat dibuktikan. Jika keraguan terjadi, tanda penduduk belum cukup digunakan sebagai bukti formal selain dokumen kematian pemberi waris. Pemohon hanya berpedoman pada hak nisbih ketika menghadap jika asas "ius curia novit" dipakai sebagai landasan berperkara, maka Pemohon sangat tergantung pada penemuan hukum oleh hakim yang berpreseden pada putusan sebelumnya. Untuk itu, bukti formulir tambahan (Bukti P-3) menguatkan dugaan hak nisbih timbul. Peluang untuk memperoleh keuntungan akan hilang sebagai dampak perubahan makna denotasi menjadi konotasi/frasa. D. Sebab dan akibat (kausalitas) hak dan pasal dalam undang-undang a quo. Bahwa kemudahan dalam kesepakatan berlangsung karena frasa disusun baik dan benar. Bahasa melambangkan karakter persatuan dalam hubungan kemasyarakatan. Pengubahan makna untuk melangsungkan hubungan sosial dimungkinkan. Untuk efisiensi dan efektifitas dalam memaknai bahasa dalam undang-undang, translasi bahasa beri makna harafiah. Seperti frasa ahli waris dan ahli waris yang berhak, anak yang tergolong ahli waris dapat disebut penerima warisan 7 dan anak yang tergolong ahli waris yang berhak mempunyai kriteria- kriteria. Persamaan kriteria dalam karakter permintaan dan pembayaran tidak ditunjukkan dalam penggunaan seperti dalam undang-undang a quo pada Pasal 18 ayat (4) huruf: C.1. a. Belum mencapai umur 25 tahun, atau C.2. b. Belum berpenghasilan, atau (mungkin ditemui tidak berpenghasilan sendiri) C.3. c. Belum nikah atau belum pernah nikah. Kriteria sebagai ahli waris yang berhak harus memenuhi ketiga syarat pada huruf a, b, c, agar kesetaraan dalam permintaan dan pembayaran terjadi. Jika salah satu frasa tidak memenuhi syarat, tindakan menimbulkan kesalahan sehingga pengisian formulir (Bukti P-2) menjadi kewajiban yang tak perlu. Walaupun pengubahan makna itu berlangsung, tetapi syarat anak "belum mencapai umur 25 tahun" telah menyalahi aturan. Sehingga, makna harafiah itu tidak sesuai dengan hukum dan undang-undang. Bentuk perjanjian bersegi satu dipaksakan ketika bunyi undang-undang dan tindakan sama. Persamaan dicapai oleh manfaat yang berupa peninggalan pensiun dengan kemudahan di saat ahli waris menghadap sesuai dengan bunyi undang-undang. Walaupun Pemohon sebagai ahli waris yang berhak harus memenuhi ketentuan bunyi undang-undang untuk mencapai persamaan. Kemungkinan hak itu hilang karena umur 25 tahun ke atas tidak memenuhi kriteria "belum mencapai umur 25 tahun" sebagai syarat utama dan penting. Padahal syarat-syarat lainnya dimungkinkan untuk pilihan atau pengecualian. Seandainya, dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dalam undang-undang a quo ditulis "belum berumur 25 tahun", frasa "belum nikah menjadi pilihan atau pengecualian. Frasa "belum berumur dan tidak berpenghasilan sendiri" dalam keadaan setara yang bermakna kiasan. Tetapi, penyandingan frasa-frasa tidak terjadi sehingga pembayaran dilakukan seadanya atau total penjumlahan iuran terbilang saja disampaikan yang dimulai ketika pensiun. Begitupula, penguasaan hak tidak mungkin berlangsung karena untuk menghidupi ahli waris adalah kewajiban orang tua atau melalui kekuasaan negara. 8 Pengisian formulir permintaan dan pembayaran (Bukti P-2 dan P-3) juga menandakan kerja sama dalam umpan balik, yang mana timbal balik dapat terjadi karena kekosongan hukum sehingga Pemohon harus menggunakan hak untuk penegasan hak yang hilang itu. Keadaan pekerja yang marjinal agar mandiri harus didukung, bukan dihalangi. Status sosial lainnya harus dipertimbangkan sebelum penetapan kriteria. Jika penetapan itu dibuat di awal, syarat umur diutamakan daripada syarat penghasilan atau nikah. Frasa belum mencapai umur 25 tahun tidak memenuhi syarat sebagai frasa sehingga dapat ditafsir tidak sesuai dengan tindakan. Formulir yang sewaktu-waktu dapat diisi itu (Bukti P-2) juga memungkinkan mengalami pengubahan, sehingga formulir itu dapat berfungsi sebagai indikator "status quo". Rincian sesuai dengan waktu juga tidak akan dilampirkan sebagai tanda pengumpulan iuran pensiun, sehingga pembayaran yang sah kepada Pemohon merupakan tanggung jawab Pemohon secara hukum. Tanggungjawab itu dimungkinkan karena setiap orang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan sebagai bentuk ekspresi. Misalnya, kematian tiba-tiba diandaikan sebagai peristiwa biasa karena umur dipertimbangkan dalam undang-undang a quo. Fiksi hukum memungkinkan untuk beri hak kepada seorang anak dengan umur 25 tahun ke bawah agar hak untuk memperoleh peninggalan pensiun, atau belum nikah dipilih atau dikecualikan oleh undang-undang. Kekuasaan yang berdasarkan oleh kepentingan yang diberikan mandat dalam undang-undang yang mana otoritas kekuasaan pembayaran (Putusan MARI No. 66 Tahun 1952 tentang istilah penguasa adalah pemerintah) berlaku sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Kondisi ini dapat dinilai sebuah kepentingan "status quo" yaitu pembayaran dilakukan seperti sebelum peraturan undang-undang a quo berlaku. Sebagai Pekerja dalam struktur masyarakat, Pemohon sebagai ahli waris merasakan ketidakadilan ketika status sosial yang marjinal yaitu berpenghasilan untuk menikah diabaikan oleh ketentuan umur. Selain itu, bukti tambahan (Bukti P-3) menimbulkan hak nisbih dalam kesepakatan permintaan dan pembayaran sebagai suatu dampak yang buruk. 9 E. Pemulihan yang potensial atas hak Pemohon. Bahwa kedudukan Pemohon sebagai anak di dalam keluarga penerima warisan berstatus sebagai pekerja merasa pelayanan oleh lembaga pengelola itu mempertahankan budaya feodal karena kemudahan tidak berlangsung. Kepentingan penguasa didahulukan yang mana ketaksetaraan itu ditandai oleh frasa-frasa pada huruf a, b, c, sebagai pengecualian atau pilihan. Anggapan pada umur 25 tahun juga meliputi belum berpenghasilan atau belum nikah. Asumsi itu menjadi salah karena susunan frasa itu menyalahi aturan tata bahasa yang ditandai oleh kewajiban yang memungkinkan berlaku kuasa bagi diri sendiri. Karena, kematian dapat terjadi secara tiba-tiba maka tanggung jawab diberikan kepada negara yang mempunyai kekuasaan. Untuk itu, kejelasan anak yang berhak diatur dalam undang-undang a quo. Seandainya Pemohon berumur 24 tahun yang mengalami kesulitan berhubungan karena jauh, perrnintaan tanpa penguasaan akan menyebabkan penolakan pembayaran maka warisan pensiun diproses sesuai dengan administrasi. Melalui sarana komunikasi yang canggih, penerima warisan dapat dihubungi segera. Sebagai contoh, kebijakan atas ketakhadiran orang tua untuk melaporkan kematian memungkinkan pembayaran karena surat keterangan ahli waris dapat dimintakan secara administratif untuk menerima secara langsung. Sehingga kedudukan Pemohon adalah anak sebagai ahli waris yang berhak dari pensiun pegawai (Pensiun Janda berhalangan) sesuai peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku seandainya Pemohon ditunjuk sebagai ahli waris yang berhak atas peninggalan pensiun dalam data kependudukan karena diketahui sebagai anak siapa berkewajiban untuk mengisi formulir permintaan pembayaran dan menandatangani di atas meterai pada surat keterangan kuasa ahli waris (Bukti P-3). Dengan pemaknaan "belum berumur" Pemohon tidak perlu merasa waspada ketika berhadapan dengan hukum perjanjian yang bersegi satu. Anggapan tak beruntung juga tidak mempengaruhi pribadi Pemohon ketika pengubahan persepsi untuk mencegah penafsiran yang tak masuk akal. Dengan pengubahan frasa "belum mencapai umur 25 tahun" menjadi "belum berumur” juga 10 dimungkinkan pendaftaran penerima warisan sesuai dengan kewajiban (bukan perintah). Dengan demikian Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan a quo. III. Alasan-alasan Permohonan (Posita). Bahwa keadilan yang terdistribusi beri kebahagian kepada setiap orang. Suratan peninggalan demi tercapai keadilan diatur untuk membahagiakan penerima warisan dengan permintaan ketika kematian terjadi. Permintaan penerima warisan harus memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku. Agar hak dan kewajiban sesuai dengan hukum, permintaan dan pembayaran diatur dalam peraturan yang tertulis yang berbentuk perundang-undangan seperti mengenai pensiun pegawai yang mana badan hukum mengelola jaminan hari tua demi kebahagian Pegawai Negeri Sipil di hari tua karena jasa-jasanya. Bahwa besaran permintaan dan pembayaran dari jaminan dalam materi undang- undang a quo didasari oleh waktu, yang mana waktu itu adalah masa hidup dan setelah kematian Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai yang terkumpul dengan jumlah pengumpulan sampai dengan pembayaran. Jadi, permintaan adalah sebuah klaim atau tuntutan dan jumlah pembayaran itu didasari oleh pengumpulan di masa pensiun. Sehingga, besaran itu berupa sejumlah uang yang sesuai dengan akumulasi waktu. Pembatasan pengumpulan ketika permintaan dan pembayaran diakumulasi. Untuk itu, UU No. 11/1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Janda/ Duda Pegawai membagikan pembayaran kepada penerima warisan. Bahwa bahasa melambangkan karakter. Simbol efisiensi mempengaruhi karakter jika kata-kata bermakna efektif dilakukan. Jangkauan umur dihitung secara umum bertambah selama setahun, atau 12 bulan, atau penanggalan 365 hari. Dalam materi undang-undang a quo, pertambahan umur seseorang dimungkinkan untuk diberikan kuasa sebagai penerima warisan, meskipun kuasa itu diberikan atas dasar persamaan dalam keluarga penerima warisan. Faktor umur digunakan untuk pengecualian atau pilihan, sehingga makna itu diinterpretasi secara umum. Namun, tata bahasa yang digunakan menyalahi aturan karena frasa kata kerja intransitif tidak memerlukan obyek. Penggunaan tanda baca akan memberikan tekanan dengan intonasi yang meninggi sehingga frasa itu berobyek. Jika dalam 11 kalimat tanpa tanda baca, lntonasi itu menjadi datar terjadi pengurangan makna yang harafiah ketika pelafalan. Bahwa persamaan bahasa menyetarakan budaya. lbarat zat yang terdiri dari inti atom saling berikatan. lkatan itu mentransfer energi. Begitu pula kesetaraan budaya menyampaikan persamaan, sehingga keadilan terwujud. Penyampaian melalui tulisan dan ucapan dilafalkan dan berintonasi. Translasi makna bahasa itu diterima atau ditolak. Hak menolak dengan tindakan dimungkinkan terjadi seperti di Negara Australia yang melindungi pekerja agar perlindungan diberikan ketika penolakan instruksi terjadi. Penolakan tidak mungkin terjadi ketika penguasa mempertahankan haknya. Suatu dorongan untuk memaksakan kewajiban menandakan adanya kepentingan. Seperti berlaku kuasa atas diri sendiri, dalam bukti formulir (Bukti P-3) menandakan keinginan Pembayar untuk menyempurnakan pembayaran dengan alasan ahli waris sendiri yang menerima peninggalan pensiun, walaupun Pemohon telah berumur 25 tahun ke atas. Vokasi norma dalam evaluasi komunikasi memerlukan kolaborasi untuk mencapai kebahagiaan dengan kerja sama (Max Weber). Inilah awal umpan balik terjadi dilakukan. Bahwa hubungan dalam kalimat logika pilihan atau pengecualian membuktikan tak yakin berasio, karena 25 tahun ke bawah belum berpenghasilan, belum nikah, belum tentu menganggur, dan umur 25 tahun belum tentu bujangan sehingga kata "dan" tidak digunakan. Selain itu, jumlah anak dimungkinkan lebih dari satu. Secara rasional makna harafiah adalah satu kalimat yang berisi kemungkinan- kemungkinan. Dugaan kesalahan logika melingkar terjadi ketika ahli waris berbeda dengan ahli waris yang berhak walaupun belum berumur 25 tahun, anak diberikan hak sebagai ahli waris, sedangkan ahli waris dengan ketentuan umur 25 tahun ke atas dimungkinkan kehilangan hak. Pembayaran tetap dilangsungkan walaupun ancaman kehilangan hak karena makna dalam undang- undang itu diabaikan. Secara sosiologis keuntungan secara ekonomi diharapkan seimbang untuk membentuk kesatuan keuntungan yang berbiaya karena asas "ius curia novit". Standar kepastian hukum dalam penyampaian norma undang- undang harus lengkap. Argumentasi dihindari karena norma itu tidak bersifat hipotesis. Tanpa data kependudukan, seseorang dapat menyampaikan pesan umur secara nyata (stay syndrome), yang mana secara medis keterangan dilengkapi sebagai ahli waris. Administrasi pemerintahan mengutamakan 12 validitas norma undang-undang daripada legalitas norma yang terbentuk. Misalnya, seandainya Pemohon mengisi formulir (Bukti P-2) permintaan atas perintah petugas pembayar walaupun Pemohon telah berumur 25 tahun ke atas sesuai data kependudukan, efisiensi dan efektifitas tidak terjadi. Selain itu, Pemohon dapat berlaku sebagai kuasa atas diri sendiri jika orang tua penerima warisan berjauhan atau berhalangan. Keadaan ini dipertahankan sesuai dengan pengaturan umum itu yang sulit berubah. Jika kesalahan tidak diperhatikan, secara rasional makna itu diperbandingkan untuk mengubah keadaan dengan kurang transparan. Perselisihan hukum menjadi kesalahan administrasi. Atau, permintaan dan pembayaran menjadi obyek sengketa perdata. Seandainya terjadi kurang bayar karena transparansi rincian tidak mungkin dilampirkan karena pembayaran dimungkinkan, walaupun pembuktian terbalik dimungkinkan tetapi obyek tata pemerintahan adalah undang-undang. Maka, perubahan makna yang berlebihan mengubah persepsi. Bahwa sebagai contoh, "Umur anak belum 25 tahun." Sehingga, maknanya adalah "Anak belum berumur 25 tahun". Makna denotasi itu digunakan dalam interpretasi secara gramatikal sebagai makna sebenarnya. Sedangkan, makna konotasi itu menggambarkan suatu kemungkinan untuk memperhatikan fakta sosial seperti "belum berumur" tetapi digolongkan sebagai ahli waris, karena berumur 25 tahun ke atas tidak memerlukan penguasaan ahli waris. Bahwa fakta sosial dan hukum dianggap menyalahi aturan tata bahasa, yaitu kemungkinan-kemungkinan ada!ah sebagai berikut: 1. Logika atau penalaran berpikir secara logis menyandingkan premis-premis yang ada. Seperti kehati- hatian itu menimbulkan waspada atau cermattidak memperhitungkan waktu. Bermakna efisien lebih diutamakan dalam penggunaan umur sehingga seseorang menilai apakah vokasi tepat sasaran atau menyimpang dalam penggunaan bahasa. Secara umum permintaan dan pembayaran mengutamakan bahasa yang efektif daripada kecermatan karena penggunaan jangkauan umur. Pengambilan keputusan sering menggunakan kecermatan sehingga karakter yang arogan dapat diidentifikasi dalam penggunaan bahasa. Kecermatan tidak beri pengertian tentang rambu hati-hati dengan frasa "mencapai umur 25 tahun". Tetapi, efisien dan efektif dipertimbangkan dalam penggunaan frasa itu. Untuk itu, 13 secara langsung penerima warisan atau ahli waris dibayarkan jaminan kematian jika pensiun pegawai meninggal. 2. Makna sebenarnya atau kiasan memungkinkan untuk membatasi. Seperti "Anak (anak- anak) belum berumur 25 tahun". Sejak anak dalam kandungan berumur 90 hari dan anak dilahirkan sampai dengan umur 25 tahun, berbeda. Untuk itu, kata "belum mencapai" bukan frasa kata kerja intransitif. 3. Tindakan mengatasnamakan, yaitu anak berumur 90 hari dan 25 tahun tanpa mempertimbangkan anak berumur 25 tahun ke atas menyebabkan ketidakadilan. Pengabaian ahli waris dimungkinkan dalam kondisi satu atau lebih ahli waris. Seandainya pembayaran langsung dilakukan dengan pengabaian frasa belum berpenghasilan dan belum nikah" dapat dilakukan secara langsung tetapi tanggung jawab pembuktian pembayaran oleh setiap ahli waris tidak berdasarkan hukum dan kepatutan. Tanggung jawab negara melalui administrasi membuktikan pembayaran telah benar. Seandainya pembayaran tidak sesuai dengan penjumlahan ketika pembayaran diselesaikan, penuntutan tidak memungkinkan untuk membatalkan kesepakatan kecuali melalui peradilan umum. Fakta dalam perjanjian yang sepihak itu memungkinkan pembayaran diakumulasi sesuai dengan data nyata dan final. Dengan memaknai sesuai dengan penyandingan pada frasa yang salah akan menimbulkan hak nisbih. Namun, asas "presumptio iustae causa" dapat dimintakan pertanggungjawaban. 4. Tindakan administrasi negara yang berdasarkan hukum mengubah makna agar legalitas secara berjenjang diterima sebagai suatu norma. Jika kata "belum mencapai atau tidak berpenghasilan sendiri" ditulis untuk menyandingkan, dugaan berdampak terhadap suatu keinginan kekurangan pembuktian. Karakter sepihak atau bersegi satu berdampak arogan. Argumentasi ini bagi pekerja dengan upah mewarisi harta peninggalan pensiun sebagai keuntungan agar ketergantungan untuk menerima upah diganti dengan berkarya untuk buka usaha. Dengan penyandingan yang tak setara itu, sikap arogan dimungkinkan karena diskresi dapat diterbitkan. Walaupun pembayaran berlangsung, hak ahli waris dimungkinkan untuk dihilangkan karena pembayaran dianggap selesai dan tak menimbulkan selisih ketika kesepakatan berakhir. Kesepakatan itu dimungkinkan untuk 14 diuji sesuai dengan asas "ius curia novit" karena penggunaan kata "belum berpenghasilan sendiri" tetap berkiasan. 5. Teori konstitusi dalam negara yang merdeka berbentuk tertulis. Perjanjian dalam peraturan sepihak itu harus diterangkan secara jelas. Transparansi yang terdapat di dalam undang-undang a quo tidak logis dan irasional, seperti frasa belum mencapai disandingkan dengan frasa-frasa lainnya, dan berlebihan ketika angka 90 hari sampai dengan 25 tahun saja diatur walaupun fiksi hukum berkiasan. Jika perubahan penyandingan makna "belum mencapai umur 25 tahun dengan lainnya" dalam satu kalimat, hak ahli waris dapat diubah karena ditranslasikan ke yang berhak dalam undang- undang. Ketidakpastian ini akan menyebabkan penilaian atas tindakan gegabah. Penerima waris atau ahli waris diubah menjadi ahli waris yang berhak. Bentuk faktual atau nyata/aktual menjadi preseden seperti 25 tahun ke atas tidak diperhitungkan sebagai ahli waris walaupun ahli waris dimungkinkan untuk memperoleh penguasaan sebagai contoh kewenangan diskresi atas formulir (Bukti P-2). Secara konsensus ahli waris disahkan melalui fakta filosofis, sosiologis, dan yuridis. Untuk itu, hukum positif harus berbentuk tetap (kongruen). Bahwa penerima warisan dapat disebut ahli waris karena pengumpulan di masa hidup pensiun pegawai dilakukan sehingga jumlah itu bertambah setiap tahun. Maka, pertambahan itu akan berjumlah. Jumlah pengumpulan itu disebut harta peninggalan. Tetapi, pengelola pensiun pegawai pernah ditegaskan oleh M.K.R.I. dalam Putusan No. 72 /PUU-XVll/2019, tanggal 30 September 2021 dan Pemohon sebagai ahli waris itu pemah dihubungi oleh pengelola mengenai kekosongan lembaga pengelolaan pensiun di tahun 2006. Kemungkinan kekosongan hukum penerima warisan atau ahli waris disebabkan oleh: 1. Ahli waris dapat dikuasakan dalam pewarisan. Hak mewarisi harta peninggalan terjadi ketika perlindungan hak diberikan kepada ahli waris. Faktor keturunan yang bertanda diatur dalam kependudukan sampai undang- undang a quo, mengalami perubahan susunan seperti ahli waris yang berhak. 2. Keberagaman budaya terutama bahasa daerah mengenal ahli waris. Data kependudukan akan menerangkan sesuai dengan silsilah atau garis keturunan, maka suatu klan memiliki penerus sebagai penerima warisan yang disamakan dengan ahli waris agar setara. Bahwa sebagai pekerja dalam 15 struktur masyarakat, Pemohon butuh pelayanan pembayaran karena Pemohon juga digolongkan pekerja waktu tertentu dengan penghasilan tak tentu. Kesan gegabah atau terburu-buru merupakan martabat pribadi Pemohon yang dilindungi sebagai warga negara agar kemudahan dengan manfaat untuk mencapai persamaan. Tindakan administrasi untuk membayar memperhatikan asas kemanfaatan sehingga pembayaran dilangsungkan segera. Secara empirikal masyarakat akan dibingungkan jika sikap arogansi yang tak menerima fakta akan menyebabkan logika melingkar terjadi yaitu undang-undang telah mengatur sehingga pembuktian tidak perlu. Bahwa penetapan pembayaran dilangsungkan segera walaupun Pemohon belum ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak tetapi pembatasan "belum mencapai umur" 25 tahun tidak dipenuhi. Selain itu, sindrom umur dapat dijadikan pengecualian. Tanpa tanda penduduk, umur yang spesifik tidak diketahui. Atau, pembuktian harus melalui penetapan medis. Sehingga, Pasal 18 ayat (4) huruf a dalam undang-undang a quo itu tidak menjadi efektif. Peminta sebagai penghadap dibatasi oleh umur. Parameter penilaian itu hanya ditandai oleh umur sehingga frasa pada huruf b, c tidak lagi diperhitungkan. Seharusnya susunan tata bahasa diubah untuk mencapai persamaan, agar penilaian sebagai berikut: 1. "Anak (anak-anak) belum berumur 25 tahun, atau belum berumur." Frasa ini memudahkan persepsi tentang penguasaan atas ahli waris. Bukti-bukti (Bukti P-2 dan P-3) mengindikasikan tindakan penguasaan yang berhubungan dengan "belum mencapai umur 25 tahun" (Menerangkan atau diterangkan) sehingga hak-hak Pemohon dimungkinkan hilang jika berumur 25 tahun ke atas. Walaupun pembayaran juga telah dilakukan, persepsi ahli waris hanya 25 tahun ke bawah tidak sesuai persepsi ahli waris dengan tanda kependudukan. Penerima warisan berarti ahli waris, kecuali dalam data kependudukan tidak menerangkan ahli waris. 2. Kondisi marjinal penerima warisan dan ahli waris ketika pensiun pegawai dan pensiun Janda/Duda Pegawai meninggal karena penghasilan tidak ada apalagi keinginan kemandirian tidak dipenuhi sehingga permintaan dapat diberikan secara langsung. Tetapi, bagian pensiun dapat dimintakan karena faktor persyaratan yang membedakan ahli waris dan Pensiun Janda ketika penerimaan warisan. Tetapi, pengubahan makna ke ahli waris yang berhak akan terjadi kesalahpahaman. Karena, logika pilihan dan kecuali berada 16 dalam satu kalimat majemuk yang terdapat pengelompokan frasa-frasa. Kebenaran dalam logika harus disandingkan karena translasi berbentuk kongruen seperti anak 25 tahun ke bawah yang memiliki hak sedangkan anak 25 tahun ke atas tidak memperoleh bagian warisan, serta frasa yang lain diabaikan padahal berada dalam satu kalimat, yaitu majemuk setara yang tak kongruen. Seharusnya, penentuan ahli waris yang berhak ketika penetapan administrasi telah memenuhi syarat sebagai ahli waris. Bentuk translasi bahasa tidak berubah karena obyek frasa-frasa itu saling berkaitan atau tak terpisah 3. Ahli waris dan ahli waris yang berhak bermakna sama atau tak bermakna baru. Seandainya ahli waris itu belum mencapai umur 25 tahun disandingkan dengan belum berpenghasilan akan terdapat perbedaan yaitu kata mencapai dan berpenghasilan. Kata mencapai tidak dapat berdiri sendiri, sedangkan kata berpenghasilan dapat berdiri sendiri. Jika berpenghasilan sendiri ditemukan dalam undang-undang a quo, makna kiasan itu bermakna tak terima gaji atau bekerja sendiri. Kalimat dapat ditulis, yaitu "Ahli waris belum berumur 25 tahun, atau "belum berpenghasilan. Begitupula frasa pada "belum nikah" dapat ditulis, yaitu "belum menikah" tanpa mengurangi makna. Penulisan frasa "Anak be!urn mencapai umur 25 tahun" membatasi kalimat, bukan frasa. Seharusnya, frasa-frasa itu ditulis dalam kalimat satu per satu jika mendemonstrasikan makna sebenarnya. Pembatasan umur itu akan menimbulkan interpretasi tak masuk akal atau irasional yang mana seolah- olah beri inisial hipotesis. Disandingkan dalam frasa harus seimbang membentuk kiasan yang setara, penetapan marjinal juga didasari oleh perlindungan sosial yang nyata sehingga secara harafiah makna itu setara. Makna yuridis dari ahli waris yang berhak harus mencakup ketga frasa-frasa itu tidak mengubah makna karena berjenis frasa. Bahwa syarat utama atau ide pokok didahulukan dalam susunan. Kalimat yang berobyek itu menjadi penting daripada syarat lainnya. Syarat yang lain tidak diperhitungkan karena penyetaraan kalimat dengan kata "ialah" yang mana keterkaitan makna yang setara dalam kalimat majemuk itu terdapat huruf a, b, c, pada Pasal 18, ayat (4), dalam undang-undang a quo yang tersusun oleh frasa. Celah hukum dapat terjadi, sehingga pembayaran secara langsung seharusnya dapat dilakukan karena kondisi marjinal dititikberatkan untuk penilaian ahli waris, 17 walaupun Pemohon dimungkinkan tergolong umur 25 tahun ke atas. Jika pembayaran tetap berlangsung, asas "doelmatigheid, wetmatigheid, atau rechtmatigheid" dimungkinkan sebagai pertimbangan yang berdasarkan hukum, undang-undang, dan kepatutan. Peraturan kebijakan khusus diberlakukan agar "status quo" dihindari. Sebagai Pembayar peninggalan pensiun harus melampirkan rincian pengumpulan iuran agar transparan tidak hanya ditunjukkan total dan total iuran per bulan. Karena, pengumpulan iuran itu dikumpulkan untuk membayar peninggalan pensiun. Serta, kesalahan logika melingkari dicegah dengan inisiasi frasa-frasa itu agar diubah agar meliputi ketiga frasa itu yang mengalami penyempitan makna. Untuk itu, sewaktu-waktu ahli waris dimungkinkan untuk dihubungi walaupun pensiun janda berhalangan. Karena, bagian ahli waris itu diberikan kepada ahli waris dengan ketiga syarat itu. Bahwa otoritas sebagai perpanjangan tangan pemerintah membayarkan peninggalan pensiun sesuai dengan status kelas pensiun karena pengumpulan iuran dillaksanakan. Dalam umpan balik pengisian formulir diketahui bagian ahli waris sehingga ahli waris dimungkinkan untuk dihubungi sewaktu-waktu. Logika pilihan atau pengecualian tanpa penguasaan memungkinkan penggolongan ahli waris dan ahli waris yang berhak. Kemungkinan ahli waris tidak digolongkan dalam ahli waris yang berhak sebagai anak merupakan sebuah hak nisbih yang diakibatkan oleh logika penalaran melingkar yang salah dan berdampak arogan. Bahwa pembuktian memerlukan penyandingan kata majemuk dan frasa pengubahan makna dimungkinkan terdapat keinginan untuk menyamakan asuransi dan warisan Pegawai Negeri Sipil yang berjasa dalam pengabdiannya. Ahli waris dapat dibayarkan secara langsung. Keistimewaan ini bermanfaat dalam kemajemukan sehingga: 1. Asuransi khusus dimungkinkan untuk ahli waris dengan persyaratan. Faktor umur dapat dijadikan variabel penting ketika pada awal pengubahan makna karena mendapatkan bagian. Ahli waris dengan bagiannya tidak mungkin dihilangkan. Sebagai penerima warisan dimungkinkan untuk dihubungi sewaktu-waktu ketika hak itu timbul untuk menerima warisan. Kehilangan hak itu dicegah dengan penguasaan hak ketika berhalangan: 2. Gejala umur dengan perilaku yang tak lazim atau tak bertanda sebagai penduduk dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Pengelompokan 18 yang berujung kerja sama menimbulkan hak sesuai dengan nilai-nilai persamaan. 3. Ahli waris juga dapat dibuktikan secara hukum melalui konsep legalitas. Adopsi makna itu mengalami pengubahan secara keseluruhan dari pada bentuk walaupun dibayangi perasaan kehilangan hak. Bahwa dengan pengisian formulir untuk pembayaran sebagai formalitas tidak berarti secara langsung. Perintah pengisian dimungkinkan dengan syarat lainnya selain tanda penduduk. Jika kekosongan hukum terjadi, keadaan "status quo" dapat diterapkan untuk pembayaran peninggalan pensiun sebelum undang-undang a quo diberlakukan, hukum yang tertinggal itu dirasakan ketika validitas norma undang-undang diutamakan dan terpenting. Untuk itu, permintaan dan pembayaran tidak berdasarkan undang-undang tetapi kebijakan yang rentan terhadap celah hukum. Pembayaran dengan formulir bayar dimungkinkan secara langsung. Bahwa ahli waris berpreseden ditonjolkan sehingga secara positiftindakan adopsi diterima untuk memperkaya kemajemukan. Secara adat ketimuran marga dalam kartu keluarga menandakan hubungan dalam klan menjadi jelas kecuali palsu. Karena itu, legalitas hukum berupa penetapan pengadilan tentang ahli waris ketika ahli waris yang bertanda penduduk tidak menerangkan secara jelas. Seperti diketahui obyek dari tata pemerintahan adalah perundang-undangan. Sehingga dasar dari negara beri identitas dengan nomor induknya sesuai dengan konstitusi untuk persamaan hak. Kesetaraan lembaga pemerintah dan hukum dalam trias politika itu dijabarkan dalam administrasi. Umpan balik atau timbal balik tersebut membentuk kerja sama secara positif sehingga tindakan penghilangan hak berunsur negatif. IV. Permohonan Pemohon untuk diputuskan (Petitum) Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan dan perbaikan permohonan dan menjatuhkan putusan Uji Materi sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon. 2. Menyatakan materi muatan Pasal 18 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara bersyarat ("condiotionally constitutional") sepanjang tidak dimaknai "belum 19 berumur" yang berkiasan dengan ejaan dan arti yang sama sehingga tidak multitafsir. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Jika Majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono). Akhirnya, Pemohon sebagai penerima warisan yang berharap perubahan hubungan secara horisontal berdasarkan budaya yang tak tertulis dan tertulis kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah untuk memutuskan permohonan ini dengan kebijaksanaan. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3, yang disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 15 September 2025, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Bagian Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun- Janda/Duda Pegawai; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran (Taspen); 3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris (Taspen). [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 18 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun-Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906, selanjutnya disebut UU 11/1969) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada hari Senin, tanggal 1 September 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal yang dimohonkan (petitum) sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 1 September 2025, hlm. 7 sampai dengan hlm. 28]. 21 [3.3.2] Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 September 2025, pukul 10.36 WIB, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan Pemohon kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda menerima perbaikan permohonan Pemohon dan pengesahan alat bukti pada tanggal 15 September 2025. [3.3.3] Bahwa berkenaan dengan permohonan di Mahkamah Konstitusi, dipersyaratkan harus memenuhi syarat formil di antaranya adalah keterpenuhan sistematika atau format dan substansi dari sistematika permohonan. Dalam hal ini, Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).” [3.3.4] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan Permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan sistematika permohonan, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yaitu secara formal telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan (petitum). Sebelum menguraikan keempat bagian tersebut, Pemohon pun juga telah menguraikan perihal identitas Pemohon. Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025, Pemohon telah memuat hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah dalam permohonannya. Namun demikian, walaupun permohonan a quo telah disusun dan memuat sistematika permohonan sesuai dengan PMK 7/2025, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah pun akan menilai keterpenuhan isi atau substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. [3.3.5] Bahwa norma dalam UU 11/1969 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah frasa ”belum mencapai usia 25 tahun” dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a UU 11/1969 yang menurut Pemohon telah menghalangi Pemohon untuk mendapatkan manfaat pensiun (sebagai ahli waris) karena tata bahasa dalam frasa 22 a quo dianggap menyalahi fakta sosial dan hukum serta tidak setara dengan frasa lain dalam Pasal 18 ayat (4) UU 11/1969. [3.3.6] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan Permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan sistematika permohonan, pada dasarnya secara formal telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Namun demikian, jika dicermati lebih lanjut pada bagian kedudukan hukum permohonan a quo, Pemohon telah mencampuradukkan uraian perihal anggapan kerugian hak konstitusional dengan hal-hal yang seharusnya merupakan bagian dari alasan-alasan permohonan. Selain itu, meskipun Pemohon telah mencantumkan pengelompokan terkait dengan kualifikasi pemohon serta syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, namun Pemohon tidak secara jelas menguraikan hal-hal terkait dengan hak konstitusional yang oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, hubungan kausalitas antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, serta kemungkinan dampak dari dikabulkannya permohonan. Bahwa selanjutnya, pada bagian alasan-alasan permohonan (posita), Pemohon sekalipun menyebutkan dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, namun setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian pada alasan-alasan permohonan, ternyata tidak terdapat uraian yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian, in casu norma Pasal 18 ayat (4) huruf a UU 11/1969 dengan norma konstitusi yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yaitu Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, alasan-alasan permohonan Pemohon lebih banyak menguraikan penilaian Pemohon terkait dengan tata bahasa yang digunakan dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a UU 11/1969 yang dianggap tidak tepat, serta uraian permasalahan kasus konkret yang dialami Pemohon dalam pengajuan pembayaran pensiun oleh Taspen. Padahal, masalah utama yang seharusnya diuraikan pada bagian alasan-alasan permohonan adalah mengapa norma yang diuji konstititusionalitasnya, in casu norma Pasal 18 ayat (4) huruf a UU 11/1969 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketiadaan uraian tersebut mengakibatkan Mahkamah tidak dapat menilai adanya pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut 23 dikarenakan, uraian mengenai adanya pertentangan norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan hal esensial yang harus diuraikan dan menjadi dasar dalam pengujian undang-undang. Tanpa menjelaskan pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian, sulit bagi Mahkamah untuk menilai suatu norma undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut, berkenaan dengan petitum permohonan Pemohon yang memohon kepada Mahkamah sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan materi muatan Pasal 18 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara bersyarat ("condiotionally constitutional") sepanjang tidak dimaknai "belum berumur" yang berkiasan dengan ejaan dan arti yang sama sehingga tidak multitafsir; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Jika Majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono). Setelah Mahkamah mencermati petitum permohonan Pemohon, petitum angka 2 merupakan petitum dengan susunan kalimat yang tidak lazim. Menurut Mahkamah, terdapat pertentangan dalam rumusan petitum angka 2 di mana Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan Pasal 18 ayat (4) huruf a UU 11/1969 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 namun juga meminta pemaknaan secara konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Terhadap adanya pertentangan dalam rumusan petitum angka 2 tersebut, Mahkamah telah melakukan konfirmasi dalam persidangan dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan rumusan petitum angka 2 sebagaimana adanya [vide Risalah Sidang, tanggal 15 September 2025, hlm. 6 sampai dengan hlm. 10]. Mahkamah dapat memahami bahwa Pemohon meminta pemaknaan yang demikian karena ketentuan batasan usia 25 tahun telah menghalangi kesempatan Pemohon untuk menerima manfaat pensiun sebagai ahli waris. Namun demikian, apabila Mahkamah mengabulkan rumusan petitum sebagaimana dimohonkan Pemohon, hal tersebut justru membuat norma a quo menjadi tidak jelas. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena uraian kedudukan hukum dan uraian alasan-alasan permohonan tidak jelas serta rumusan petitum yang mengandung pertentangan 24 sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur), maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 25 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.16 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah 26 ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Alifah Rahmawati