150/PUU-XXII/2024

F PUTUSAN Nomor 150/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Djarot Dimas Achmad Andaru, S.H., M.H. Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Alamat : DSB Delta Raya Selatan No. 22, RT/RW 020/007, Kel. Ngingas, Kec. Waru, Kota Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Ahmad Madison, S.H., M.H. Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Alamat : Depok Maharaja Blok P-6 No. 1, RT/RW 004/012, Kel. Rangkapan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Prov. Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Pemohon II; 3. Nama : Salsabilla Usman Patamani Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Alamat : Dusun V, RT/RW 000/000, Kel. Piloliyanga, Kec. Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Prov. Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------- Pemohon III; 2 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Agustus 2024, memberi kuasa kepada Abdul Toni, S.H., M.H., Meddy Setiawan, S.H., Puspa Pasaribu, S.H., M.Kn., Ir. Ludwig Kriekhoff, S.H., M.Kn., Fariznaldi, S.H., Mario Ari Leonard Barus, S.H., dan Maria Dianita Prosperiani, S.H., para Advokat yang tergabung pada Perkumpulan LKBH Perguruan Tinggi Indonesia yang beralamat di kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum-Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-PPS FHUI), yang beralamat di Kampus Universitas Indonesia, Depok, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai ------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 10 September 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 125/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 17 Oktober 2024 dengan Nomor 150/PUU- XXII/2024, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada 11 November 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONTITUSI 1. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji, baik secara materiil maupun secara formil, undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan ini secara tegas dinyatakan di dalam pelbagai instrumen hukum, yaitu: UUD 1945 Pasal 24C ayat (1): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 3 Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana kali terakhir diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) Pasal 10 ayat (1) huruf a: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “UU Kehakiman”) Pasal 29 ayat (1) huruf a: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut “UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”) Pasal 9 ayat (1): “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK PUU”) Pasal 2 ayat (4) menyatakan: “Pengujian materiil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang- undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.” Dengan demikian, yang dimaksud dengan ‘undang-undang’ dalam sebuah uji materiil, mencakup seluruh bagian dari sebuah undang-undang berupa ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu, baik secara terpisah maupun sebagai suatu kesatuan; 4 2. Bahwa yang dimohonkan oleh Para Pemohon di dalam Permohonan a quo adalah untuk menguji secara materiil konstitusionalitas UU Advokat, in casu Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2). Oleh karena yang dimohonkan untuk diuji merupakan materi muatan dari ayat dalam sebuah undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan ini; III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur sebagai berikut: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” Hak konstitusional sebagaimana dimaksud, diuraikan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu hak-hak yang diatur dalam UUD 1945; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan uji materiil dan formil undang-undang ini. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang; 5. Bahwa Pemohon I termasuk ke dalam klasifikasi perorangan Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Pemohon I merupakan Dosen Fakultas Hukum Calon Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut “PNS”) yang tidak dapat menjadi advokat sekaligus Dosen PNS Fungsional karena aturan dalam UU Advokat yang melarang PNS menjadi advokat, in casu UU Advokat Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) (selanjutnya disebut “Pasal-Pasal a quo”); 6. Bahwa Pemohon II termasuk ke dalam klasifikasi perorangan Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak 5 konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Pemohon II merupakan Dosen Fakultas Hukum dari perguruan tinggi negeri yang ingin menjadi Dosen PNS Fungsional sekaligus menjadi advokat namun terhalang dengan adanya aturan dalam UU Advokat yang melarang PNS menjadi advokat, in casu Pasal-Pasal a quo; 7. Bahwa Pemohon III termasuk ke dalam klasifikasi perorangan Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Pemohon III merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum dari perguruan tinggi negeri yang ingin memperoleh pendidikan hukum dari Dosen PNS Fungsional yang menjadi advokat namun terhalang karena adanya aturan dalam UU Advokat yang melarang PNS menjadi advokat, in casu Pasal-Pasal a quo; 8. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 tertanggal 20 September 2007, maka terhadap kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud UU MK Pasal 51 ayat (1) terdapat 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 9. Bahwa Hak Konstitusional Pemohon I yang diberikan oleh UUD 1945 Pasal 28C ayat (1), 28C ayat (3), 28D ayat (1), 28E ayat (1) dan 28I ayat (4) sebagaimana diuraikan di atas pada dasarnya merupakan Hak-Hak Konstitusional Pemohon I 6 untuk memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, untuk mengembangkan diri, untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, untuk memilih pekerjaan dan untuk memperoleh perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia oleh negara. Hak-Hak Konstitusional tersebut telah dirugikan dengan adanya Pasal- Pasal a quo karena Pemohon I tidak bisa menjadi Dosen PNS Fungsional sekaligus advokat. Pemohon I telah menjadi Calon PNS dengan Jabatan Fungsional Dosen (Bukti P-1) dan sudah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (selanjutnya disebut “PKPA”) sehingga siap dilantik menjadi advokat (Bukti P-2). Pengembangan diri dan kompetensi sebagai dosen merupakan Hak Konstitusional Pemohon I, sebagai dosen, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya di bidang hukum. Namun demikian, Pemohon I mengalami kerugian Hak-Hak Konstitusional yang spesifik dan aktual karena Pasal-Pasal a quo menghalangi Pemohon I untuk mengembangkan diri dan ilmu yang dimilikinya sebagai dosen di Fakultas Hukum apabila menjadi advokat karena berstatus Calon PNS dengan Jabatan Fungsional Dosen. Padahal, Pemohon I sudah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat dan siap dilantik menjadi advokat. Namun, Pasal-Pasal a quo mengakibatkan Pemohon I, sebagai Dosen Calon PNS Fungsional, tidak bisa berprofesi sebagai advokat. Pemohon I menjadi kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai pengalaman di bidangnya karena Pasal-Pasal a quo. Apabila Pasal-Pasal a quo memberikan hak bagi Dosen PNS Fungsional menjadi advokat, Pemohon I maupun seluruh Dosen PNS Fungsional dapat mengembangkan kompetensi dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya di bidang hukum, memperoleh kepastian hukum dan jaminan perlindungan yang sama di hadapan hukum dan memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara dengan menjadi Dosen PNS Fungsional sekaligus advokat. Hal mana ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Indonesia; 10. Bahwa Hak Konstitusional Pemohon II yang diberikan oleh UUD 1945 Pasal 28C ayat (1), 28C ayat (3), 28D ayat (1), 28E ayat (1) dan 28I ayat (4) sebagaimana diuraikan di atas pada dasarnya merupakan Hak Konstitusional Pemohon II untuk memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, untuk mengembangkan diri, untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya 7 secara kolektif, untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, untuk memilih pekerjaan dan untuk memperoleh perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia oleh negara. Hak-Hak Konstitusional tersebut telah dilanggar dengan adanya Pasal- Pasal a quo karena Pasal-Pasal a quo menyebabkan Pemohon II kehilangan kesempatan untuk menjadi advokat apabila menjadi Dosen PNS Fungsional, atau, sebaliknya, Pemohon II kehilangan kesempatan untuk menjadi Dosen PNS Fungsional apabila menjadi advokat. Padahal, Pemohon II merupakan dosen tidak tetap di fakultas hukum pada perguruan tinggi negeri (Bukti P-3) dan sudah mengikuti PKPA (Bukti P-4) sehingga siap dilantik menjadi advokat. Pengembangan diri dan kompetensi merupakan Hak Konstitusional Pemohon II untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya di bidang hukum sebagai dosen. Namun demikian, Pemohon II mengalami kerugian Hak Konstitusional yang potensial menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi dengan berlakunya Pasal-Pasal a quo karena, sebagai dosen fakultas hukum pada perguruan tinggi negeri, tidak dapat mengembangkan dirinya dengan menjadi Dosen PNS Fungsional sekaligus menjalankan profesi sebagai advokat karena terhalang oleh Pasal-Pasal a quo. Isi dari Pasal-Pasal a quo mengakibatkan Pemohon II, sebagai dosen fakultas hukum di perguruan tinggi negeri, tidak bisa menjadi advokat apabila menjadi Dosen PNS Fungsional, atau sebaliknya, Pemohon II tidak bisa menjadi Dosen PNS Fungsional apabila menjadi advokat. Padahal, Pemohon II juga berhak untuk bekerja sebagai Dosen PNS Fungsional sekaligus advokat guna memberikan pendidikan hukum sesuai dengan pengalaman di bidangnya. Apalagi, Pemohon II sudah mengikuti PKPA dan siap dilantik menjadi advokat. Apabila Pasal-Pasal a quo memberikan hak bagi Dosen PNS Fungsional menjadi advokat atau advokat menjadi Dosen PNS Fungsional, Pemohon II maupun seluruh dosen fakultas hukum dan advokat dapat mengembangkan kompetensi dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya di bidang hukum, memperoleh kepastian hukum dan jaminan perlindungan yang sama di hadapan hukum dan memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara dengan menjadi Dosen PNS Fungsional sekaligus advokat. Hal mana ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Indonesia; 8 11. Bahwa Hak Konstitusional Pemohon III yang diberikan oleh UUD 1945 Pasal 28C ayat (1), 28D ayat (1), 28D ayat (3), 28E ayat (1) dan 28I ayat (4) sebagaimana diuraikan di atas pada dasarnya merupakan Hak Konstitusional Pemohon III untuk memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, untuk mengembangkan diri, untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, untuk memilih pekerjaan dan untuk memperoleh perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia oleh negara. Hak Konstitusional tersebut telah dilanggar dengan adanya Pasal-Pasal a quo karena Pasal-Pasal a quo menyebabkan Pemohon III kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan hukum dari dosen yang berpengalaman di bidang yang diajarkannya. Pemohon III menjalani perkuliahan di fakultas hukum pada perguruan tinggi negeri (Bukti P-5) yang menyediakan Dosen PNS Fungsional yang tidak bisa menjadi advokat. Pendidikan hukum dari dosen yang berpengalaman di bidang yang diajarkannya merupakan Hak Konstitusional Pemohon III. Namun demikian, Pemohon III mengalami kerugian Hak Konstitusional yang spesifik dan aktual dengan berlakunya Pasal-Pasal a quo karena Pemohon III, sebagai mahasiswa Fakultas Hukum di perguruan tinggi negeri, memperoleh pendidikan hukum dari Dosen PNS Fungsional yang tidak bisa menjadi advokat. Padahal, Dosen PNS Fungsional yang bisa sekaligus menjadi advokat akan memiliki pengalaman aktual di bidang hukum yang diajarkannya. Apabila Pasal-Pasal a quo memberikan hak bagi Dosen PNS Fungsional menjadi advokat atau advokat menjadi Dosen PNS Fungsional, Pemohon III maupun seluruh mahasiswa fakultas hukum dapat mengembangkan kompetensi dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya di bidang hukum, memperoleh kepastian hukum dan jaminan perlindungan yang sama di hadapan hukum dan memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara dengan menerima pendidikan dari Dosen PNS Fungsional sekaligus advokat. Hal mana ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Indonesia yang menjadi hak para mahasiswa fakultas hukum pada perguruan tinggi negeri; 12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam UU MK Pasal 51 ayat (1); 9 IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN A. PERMOHONAN A QUO TIDAK NE BIS IN IDEM 13. Bahwa ketentuan norma UU MK Pasal 60 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 14. Bahwa UU Advokat telah menjalani pengujian di Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan sebanyak 30 (tiga puluh) putusan dengan uraian hal yang diuji sebagaimana dalam tabel berikut: No Nomor Perkara Pasal diuji dari UU Advokat Tentang 1 019/PUU-I/2003 - Penjelasan Pasal 2 ayat (1) - Pasal 3 ayat (1) huruf d - Pasal 32 ayat (3) - Pasal 14-17 - Latar belakang pendidikan hukum - usia minimal advokat - perhimpunan advokat yang tergabung - pidana bagi yang menghalangi advokat 2 006/PUU-II/2004 Pasal 31 Pidana bagi yang berlaku seolah-olah advokat 3 009/PUU-IV/2006 Pasal 32 ayat (1) Advokat tidak dapat disamakan dengan konsultan hukum 4 014/PUU-IV/2006 - Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4) - Pasal 32 ayat (4) - Pasal 1 ayat (4), Pasal 28 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Organisasi advokat dari single bar menjadi multi bar 5 015/PUU-IV/2006 Pasal 32 ayat (3) Belum ada organisasi advokat sebagaimana dimaksud UU Advokat 10 6 101/PUU-VII/2009 Pasal 4 ayat (1) Penghentian penyumpahan advokat oleh PT akibat KMA 7 66/PUU-VIII/2010 Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) Organisasi advokat dari single bar menjadi multi bar 8 71/PUU-VIII/2010 Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (4) Organisasi advokat dari single bar menjadi multi bar 9 79/PUU-VIII/2010 Pasal 28 ayat (1) Organisasi advokat dari single bar menjadi multi bar, frasa "hanya satu- satunya" 10 26/PUU-XI/2013 Pasal 16 Perlindungan advokat yang hanya untuk bersidang di pengadilan belaka 11 103/PUU-XI/2013 Pasal 2 ayat (1) Penyelenggaraan PKPA 12 40/PUU-XII/2014 Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Penyumpahan hanya oleh PT 13 112/PUU-XII/2014 dan 36/PUU- XIII/2015 Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Penyumpahan hanya oleh PT 14 140/PUU-XII/2014 Uji Formil UU Advokat Proses pembentukan, pembahasan dan pengesahan UU Advokar 15 32/PUU-XIII/2015 Pasal 28 ayat (1) dan (2) Pemilihan pengurus organisasi advokat 16 84/PUU-XIII/2015 Pasal 3 ayat (1) huruf d Usia maksimal advokat 17 95/PUU-XIV/2016 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf f Kriteria PKPA 18 89/PUU-XV/2017 Pasal 25 Kewajiban penggunaan toga 19 35/PUU-XVI/2018 Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan Pengertian organisasi advokat 11 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) 20 52/PUU-XVI/2018 Pasal 16 dan 18 Hak imunitas advokat 21 56/PUU-XVI/2018 Pasal 16 Hak imunitas advokat 22 79/PUU-XVI/2018 Pasal 3 ayat (1) huruf d dan g Usia minimal advokat dan magang calon advokat 23 83/PUU-XVIII/2020 Pasal 3 ayat (1) huruf d Usia minimal advokat 24 91/PUU-XX/2022 Pasal 28 ayat (3) Masa jabatan pengurus OA 25 108/PUU-XXI/2023 Penjelasan Pasal 16 Penafsiran iktikad baik 26 113/PUU-XXI/2023 Pasal 16 Hak imunitas advokat 27 138/PUU-XXI/2023 Pasal 3 ayat (1) huruf g Magang calon advokat yang sudah bekerja di bidang hukum 28 22/PUU-XXII/2024 Pasal 28 ayat (3) Jabatan pengurus OA tidak rangkap tim sukses 29 106/PUU-XXII/2024 Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 26 ayat (1), Pasal Magang calon advokat dan ketentuan kode etik OA 12 27 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) 30 108/PUU-XXII/2024 Pasal 3 ayat (1) huruf d Batas usia minimal dan maksimal pengangkatan advokat 15. Bahwa yang diujikan dalam permohonan a quo ialah UU Advokat Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) dengan batu uji (touch stone) UUD 1945 Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1), hal mana belum pernah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi maupun diajukan sebagai permohonan di hadapan Mahkamah Konstitusi sehingga permohonan a quo adalah berdasar untuk diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi; 16. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, permohonan ini mempunyai alasan permohonan yang berbeda dengan permohonan sebelumnya, sehingga tidak termasuk dalam kategori “NEBIS IN IDEM”; B. PERSYARATAN NON PNS DALAM UU ADVOKAT 17. Bahwa salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi advokat adalah tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Advokat menerangkan bahwa yang dimaksud dengan 'pegawai negeri' adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “UU Kepegawaian”). Dalam hal ini, pegawai negeri terdiri dari: (i) Pegawai Negeri Sipil; (ii) Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan (iii) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; Sementara yang dimaksud dengan 'pejabat negara' adalah pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UU Kepegawaian, yang terdiri dari: (i) Presiden dan Wakil Presiden; (ii) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; (iii) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; (iv) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan; (v) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung; (vi) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; (vii) 13 Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri; (viii) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; (ix) Gubernur dan Wakil Gubernur; (x) Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan (xi) Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang; Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut “UU 5/2014”), UU Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak lagi berlaku. Dalam UU 5/2014, istilah pegawai negeri diganti dengan Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut “ASN”), yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut “PNS”) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (selanjutnya disebut “PPPK”). UU 5/2014 kemudian dicabut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut “UU ASN”). UU ASN juga tidak lagi menggunakan terminologi PNS melainkan menggunakan terminologi ASN, yang terdiri atas PNS dan PPPK. Pasal 13 UU ASN menentukan bahwa jabatan ASN terdiri atas Jabatan Manajerial dan Jabatan Non manajerial. Jabatan Fungsional termasuk ke dalam Jabatan Non manajerial; C. PENGERTIAN DOSEN PNS FUNGSIONAL 18. Bahwa merujuk pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut “Keppres 87/1999”) jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (selanjutnya disebut “Permen PAN RB JF”), dosen adalah bagian dari jabatan fungsional keahlian dalam rumpun pendidikan tingkat pendidikan tinggi, hal mana tertulis dalam Lampiran Keppres 87/1999 angka 8; 19. Bahwa sebagai penegasan, yang diwakili oleh Para Pemohon hanyalah terbatas kepada Dosen PNS Fungsional, bukan dosen yang memegang jabatan administrasi di Perguruan Tinggi, seperti Dekan, Manajer, dan lain-lain. Dosen PNS Fungsional adalah dosen yang tanggung jawabnya terbatas kepada 14 aktivitas belajar mengajar sehingga jam kerja yang mereka miliki melekat pada mata kuliah yang menjadi tanggung jawabnya, sementara dosen yang memegang jabatan administrasi di Perguruan Tinggi adalah dosen yang di samping mengajar, juga memiliki tugas yang bersifat keorganisasian dan manajemen sesuai jabatan administrasinya sehingga jam kerjanya terikat pada jam kerja ASN pada umumnya; 20. Bahwa pada praktiknya, dosen dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap termasuk di antaranya ialah Dosen PNS Fungsional, Dosen Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) maupun Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Dosen tidak tetap ialah dosen yang terikat kerja hanya berdasarkan kontrak dengan PTN maupun PTS; 21. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya (Permen PAN RB Dosen) Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1), Dosen PNS Fungsional membutuhkan kualifikasi yang bersifat keahlian yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan yang berkelanjutan secara sistematis yang pelaksanaan tugasnya meliputi penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan dan penerapan konsep, teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah serta memberikan pengajarannya dan terikat pada etika profesi. Dosen juga terikat Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari tiga elemen utama, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan kedekatan relasi antara pekerjaan dosen dengan pekerjaan advokat di mana pekerjaan sebagai advokat membantu dosen untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat; 22. Bahwa selaku pemegang jabatan fungsional, Dosen PNS Fungsional bertanggung jawab untuk mengasuh mata kuliah yang diajarnya, sehingga keterikatan waktu dan tempat dari Dosen PNS Fungsional pun terbatas pada waktu dari mata kuliah yang diasuhnya. Sementara, dosen yang berstatus ASN dengan jabatan administrasi terikat pada jam kerja yang spesifik karena mereka harus melaksanakan fungsinya di dalam struktur Perguruan Tinggi dan juga harus mengasuh mata kuliah sebagaimana dilakukan oleh Dosen PNS Fungsional; 15 23. Bahwa dengan demikian, tidak semua PNS dapat disamaratakan karena ternyata masing-masing memiliki porsi fungsi dan tanggung jawab yang berbeda. Hal ini senada dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa tidak semua jabatan publik dapat demikian saja ditentukan persyaratan dengan menggunakan rumusan norma yang bersifat umum; D. DOSEN PNS FUNGSIONAL DALAM SEJARAH PERUMUSAN UU ADVOKAT 24. Bahwa pembahasan Dosen PNS Fungsional untuk dapat diangkat menjadi advokat muncul dalam sejarah perumusan UU Advokat namun ternyata keberadaan Dosen PNS Fungsional belum dituangkan dalam UU Advokat; 25. Bahwa pada 13-14 Desember 2000 (tiga tahun sebelum disahkan UU Advokat), pernah diadakan Seminar dan Lokakarya Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang diikuti oleh 10 (sepuluh) Fakultas Hukum Negeri di Indonesia dan menghasilkan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut: “I. Para pemakalah dan peserta setuju dan/atau tidak berkeberatan bahwa dosen pegawai negeri sipi (PNS) dari fakultas hukum perguruan tinggi negeri (FH PTN) dapat diangkat menjadi advokat, baik di dalam maupun di luar pengadilan (litigasi dan non-litigasi), dengan alasan/argumen sebagai berikut: a. Pembatasan dosen PNS pada FH PTN untuk menjadi advokat litigasi bertentangan dengan rasa keadilan dan bersifat diskriminatif. b. Tanggung-jawab dosen PNS pada FH PTN pada hakekatnya tidak berbeda dengan tanggung-jawab dosen FH-PTS dalam mempersiapkan sarjana siap pakai sebagaimana tujuan pendidikan tinggi nasional, sehingga diperlukan dosen yang mempunyai pengalaman praktek sebagai advokat baik litigasi maupun non-litigasi. c. Dosen PNS pada FH PTN yang menjalankan profesi sebagai advokat (litigasi dan non-litigasi) secara langsung mengaplikasikan ilmu pengetahuan hukum ke dalam praktek hukum dan pengalaman praktek hukum sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum. d. Profesi advokat menjadi salah satu sarana bagi dosen PNS di FH PTN untuk mengaplikasikan dharma pengabdian masyarakat sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi. e. Dunia praktek penegakan hukum akan sangat diwarnai oleh nilai-nilai idealisme dan ditingkatkan mutunya oleh dosen yang berpraktek sebagai advokat litigasi. f. Di negara-negara lain, baik negara maju ataupun negara berkembang, dosen pegawai negeri dapat berprofesi sebagai advokat litigasi dan non-litigasi, misalnya di Amerika Serikat, Jerman dan Malaysia. g. Dosen pegawai negeri lain (misalnya dokter, apoteker, sarjana teknik, akuntan, psikolog) tidak dilarang berpraktek dalam bidang profesinya, 16 sedang dosen PNS FH PTN dilarang. Hal ini jelas merupakan diskriminasi antara dosen pegawai negeri. h. Kurikulum nasional mencantumkan mata kuliah Ketrampilan dan Kemahiran Hukum, oleh karena itu diperlukan dosen PNS FH PTN yang mempunyai pengalaman praktek untuk dapat mengajar mata kuliah tersebut. i. Pendidikan hukum klinis hanya dapat dibimbing oleh dosen-dosen yang mempunyai pengalaman praktek litigasi. II. Kekhawatiran sementara kalangan bahwa apabila dosen PNS pada FH PTN menjadi advokat litigasi akan berdampak: 1. mengurangi “lahan” advokat; 2. mengganggu proses belajar-mengajar; 3. menimbulkan suatu benturan kepentingan dalam menjalankan tugasnya; adalah suatu kekhawatiran yang sama sekali tidak benar dan berlebihan, sebab: ad.1) a. Jumlah dosen Pegawai Negeri FH PTN sangat sedikit dibandingkan dosen Fakultas Hukum PTS; b. prosentasi dosen Pegawai Negeri FH PTN yang berminat menjadi advokat, khususnya advokat litigasi, sangat kecil jumlahnya; c. jumlah dosen Pegawai Negeri FH PTN yang berprofesi sebagai advokat litigasi sangat tidak berarti bila dibandingkan dengan jumlah advokat/pengacara praktek yang diangkat setiap tahunnya. ad.2) a. Dosen Pegawai Negeri FH PTN yang berprofesi sebagai advokat litigasi tentunya dapat mengatur waktunya seperti halnya: * dosen Pegawai Negeri FH PTN yang berprofesi sebagai advokat non-litigasi; * dosen Pegawai Negeri PTN yang berprofesi sebagai dokter, akuntan, sarjana teknik, psikologi, dll. * serta dosen FH PTS. b. Waktu mengajar sudah terjadwal dan dosen berpraktik sebagai advokat di luar jadwal yang telah ditetapkan serta di bawah pengawasan pimpinan Fakultas Hukum. ad.3) Dosen sebagai pegawai negeri mempunyai kebebasan akademik dan dharma pengabdian masyarakat sehingga tidak mungkin terjadi benturan kepentingan dalam menjalankan profesinya sebagai advokat litigasi.” Akhiar Salmi dalam tulisannya berjudul “Sumbangan Pemikiran terhadap Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat” menyimpulkan bahwa Pasal 3 ayat 3 Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat perlu dirubah menjadi “Syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi seorang pegawai negeri dari suatu lembaga pendidikan hukum negeri yang bekerja sebagai dosen” (Bukti P-8); 17 26. Bahwa hal yang senada juga telah disampaikan dalam rapat legislatif sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Panitia Khusus DPR RI Rancangan Undang-Undang tentang Advokat - 31 Januari 2003 (Bukti P-10) dimana disampaikan oleh pemerintah dalam halaman 55 bahwa “Jadi manakala ada waktu meskipun rangkap, dia sebagai dosen, advokat, saya pikir tidak terlalu problem”. Dari bukti pembicaraan di tingkat legislatif, pengangkatan Dosen PNS Fungsional menjadi advokat sudah menjadi pembahasan namun ternyata keberadaan Dosen PNS Fungsional belum dituangkan dalam UU Advokat; 27. Bahwa rumusan atau materi Pasal-Pasal a quo dibuat dalam suasana euphoria reformasi hukum, sehingga mungkin melupakan akal sehat (common sense). Lahirnya UU Advokat yang memberikan pengakuan terhadap eksistensi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum, justru mengabaikan fakta historis empiris yang sudah berjalan selama ini, yaitu adanya Dosen PNS Fungsional yang sudah menjadi pengajar di fakultas hukum jauh sebelum adanya UU Advokat; E. DOSEN PNS FUNGSIONAL TIDAK BISA MENJADI ADVOKAT BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 PASAL 28C AYAT (1) DAN AYAT (3) 28. Bahwa UUD 1945 Pasal 28C ayat (1) menjamin hak konstitusional Warga Negara Indonesia untuk mengembangkan diri, yang dimanifestasikan melalui pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap WNI untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selanjutnya, UUD 1945 Pasal 28C ayat (3) menjamin hak konstitusional Warga Negara Indonesia untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya; 29. Bahwa ketentuan serupa juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “UU HAM”) Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15 meliputi: UU HAM Pasal 12: “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkakan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, Bahagia, dan Sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.” UU HAM Pasal 13: 18 “Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.” UU HAM Pasal 15: “setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun Masyarakat, bangsa dan negaranya.” 30. Bahwa Dosen PNS Fungsional tidak bisa menjadi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal a quo membatasi kesempatan Dosen PNS Fungsional untuk meningkatkan kualitas dirinya. Padahal, dosen adalah ujung tombak dari pengembangan hukum di Indonesia, sebab melalui merekalah ilmu hukum disebarluaskan. Dengan demikian, pengembangan diri seorang dosen berbanding lurus dengan kualitas ilmu yang dapat diajarkannya kepada mahasiswanya; 31. Bahwa pengembangan diri dosen hanya dapat terjadi apabila dosen diperkenankan untuk memperoleh dan menerapkan ilmu sesuai dengan bidang yang dimilikinya. Pengembangan diri telah menjadi tugas dosen di Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut “UU Guru dan Dosen”); 32. Bahwa dalam dunia pendidikan, dosen merupakan bagian dari kelompok intelektual yang mengemban tanggung jawab moral yang esensial untuk menghasilkan kebenaran dan mendukung kepentingan publik dan penguatan demokrasi (dikutip dari artikel karangan Herlambang Perdana Wiratraman dan Satria Unggul Wicaksana Prakasa yang berjudul “Dua Dekade Kebebasan Akademik di Indonesia: Tantangan di Tengah Menguatnya Otoritarianisme dalam Model Barunya Two Decades of Academic Freedom in Indonesia: The Challenges of the Rise of Authoritarianism in Its New Model” yang mengutip Zamroni). Agar dapat mewujudkan hal-hal tersebut, dosen dalam bekerja dibekali dengan kebebasan akademik. Menurut Ronald Dwokrin, kebebasan akademik adalah syarat penting untuk memastikan bahwa para akademisi dapat melaksanakan tugas mereka dengan integritas dan tanpa adanya tekanan dari luar yang dapat merugikan (dikutip dari artikel karangan Ronald Dworkin berjudul “We Need a New Interpretation of Academic Freedom”). Pernyataan ini sejalan dengan pandangan William G. Tierney yang menyatakan bahwa 19 kebebasan akademik adalah unsur yang tak terpisahkan dalam pencarian kebenaran objektif, karena memberikan kebebasan bagi para akademisi untuk mengeksplorasi, menyelidiki, dan mengembangkan ide-ide tanpa terhalang oleh batasan yang dapat mengganggu proses pencarian kebenaran tersebut (Tierney, 1993: 161). Dalam lingkup pendidikan juga, jaminan dan perlindungan hukum diberikan kepada civitas akademika berkaitan dengan kebebasan akademik. Dalam Deklarasi Lima, kebebasan akademik dinyatakan sebagai kebebasan yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat akademis, baik individu maupun kolektif, dalam mencari, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan melalui penelitian, studi, diskusi, dokumentasi, produksi, kreasi, pengajaran, ceramah dan penulisan. Semua anggota komunitas akademik tersebut mempunyai hak memenuhi fungsinya tersebut tanpa diskriminasi dalam hal apapun dan tanpa kekhawatiran adanya campur tangan atau represi dari negara ataupun dari pihak lain. (dikutip dari artikel karangan Natangsa Surbakti berjudul: “Kebebasan Akademik Dan Otonomi Keilmuan Hukum Di Indonesia”); 33. Bahwa kebebasan akademik ini diatur secara terbatas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut “UU Pendidikan Tinggi”), yaitu sebagai kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma. Rumusan yang terbatas itu membuat komunitas akademik merumuskan doktrin yang dituangkan dalam Prinsip-Prinsip Surabaya Untuk Kebebasan Akademik (2017), yang meliputi 5 (lima) poin penting (Wiratraman dan Prakasa, 2024: 154), yaitu: a. Kebebasan akademik merupakan hak dasar yang penting untuk memberikan otonomi kepada lembaga-lembaga akademik, b. Para akademisi memiliki kebebasan penuh dalam melakukan aktivitas akademik seperti pengabdian kepada masyarakat, pendidikan, penelitian, dan publikasi hasil-hasilnya sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan yang berlaku, c. Dalam lingkungan kelas, para pengajar memiliki kebebasan untuk mendiskusikan materi pelajaran dengan mempertimbangkan aspek keilmuan dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan, 20 d. Para akademisi seharusnya tidak terikat oleh pembatasan atau hukuman yang menghalangi pengembangan budaya akademik yang bertanggung jawab dan berintegritas. e. Pihak berwenang memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memastikan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin kebebasan akademik. 34. Namun dosen yang mengemban status PNS Fungsional mengalami kendala dalam mengimplementasikan kebebasan akademiknya tersebut. akibat dari statusnya sebagai PNS, Dosen kerap kali mendapat ekspektasi agar dalam menjalankan pekerjaannya harus berkesesuaian pula dengan kewajibannya sebagai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dituangkan dalam UU ASN. Dalam ketentuan UU ASN Pasal 24, ASN memiliki kewajiban untuk setia dan taat pada Pancasila, UUD Tahun 1945, Negara, dan pemerintahan yang sah. Sedangkan status ASN tidak hanya disematkan kepada jabatan manajerial melainkan juga jabatan non manajerial berupa fungsional yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan tertentu, dalam hal ini adalah jabatan dosen PNS. Padahal sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam menjalankan kebebasan akademik dosen sebagai bagian dari civitas akademika seharusnya menjalankan fungsinya bebas dari kekhawatiran adanya campur tangan negara; 35. Bahwa dalam membuat dan menguji suatu teori, dosen memiliki kebebasan dalam menentukan berbagai metode penelitian yang akan digunakannya. Salah satu metode yang kerap digunakan adalah metode participant observation, yang menghubungkan dosen dengan pengalaman manusia yang paling mendasar dengan masuk ke dalam sistem sosial untuk melihat bagaimana hukum secara teori dan praktiknya (the law in theory and the law in action). Pengujian ini dilakukan karena antara teori dan praktik dapat terjadi gap yang besar yang hanya dapat dijembatani ketika dosen berpartisipasi langsung untuk melihat apa yang terjadi di lapangan daripada hanya melihat dari kejauhan dan merujuk pada teori belaka. Gap inilah yang membuat teori dalam peradilan pidana menjadi sedikit (sebagaimana dikutip dari artikel karangan Peter B. Kraska berjudul “Criminal Justice Theory: Toward Legitimacy and an Infrastructure”); 36. Bahwa seorang dosen dapat menguji teori hukum dengan berpraktik sebagai advokat. Ketika menjadi advokat, dosen dapat menggunakan diskresi untuk 21 membuat berbagai keputusan yang dituangkan dengan cara berinteraksi. Dari interaksi-interaksi tersebut, dosen memperoleh pengetahuan berbasis pengalaman mengenai bagaimana hukum itu diterapkan. Pengetahuan berbasis pengalaman ini menjadi ilmu tambahan bagi dosen hukum untuk memahami bagaimana hukum itu ditetapkan dan menghadapi tantangan hukum secara riil. Pengalaman berinteraksi langsung berbeda dengan hanya melakukan penelitian hukum, karena dalam konteks penelitian, dosen tidak menjadi pihak yang langsung (garda terdepan) dalam menangani perkara hukum. Dalam penelitian, Dosen PNS Fungsional hanya menganalisis pola perilaku masyarakat dikaitkan dengan teori hukum dan/atau peraturan perundang- undangan. Hal ini akan menyebabkan teori hukum yang diajarkannya kepada mahasiswa menjadi statis. Sebaliknya, apabila menjadi advokat, Dosen PNS Fungsional dapat secara langsung mengujikan teori hukum yang dimilikinya pada kasus nyata yang terjadi sehingga teori tersebut menjadi berkembang dan dapat terus diaplikasikan. Hal ini senada dengan pendapat dari Prof. Sulistyowati Irianto dalam artikelnya berjudul “Legal Education for the Future of Indonesia: a Critical Assessment” (Bukti P-6); 37. Bahwa saat ini, ilmu hukum telah berkembang dan memasuki era sosio-legal, di mana hukum tidak lagi dilihat hanya dari bagaimana yang tertulis (law in the book) melainkan juga dari bagaimana dalam praktiknya (law in action). Seorang dosen pengajar ilmu hukum, khususnya Dosen PNS Fungsional, hanya mampu menempatkan ilmu yang dimilikinya di bidang hukum dalam “konteks” apabila menjadi aktor atau pelaku, dalam hal ini menjadi advokat. Hal ini senada dengan pendapat dari Mike McConville dan Wing Hong Chui dalam artikelnya berjudul “Introduction and Overview - Research Method of Law” (Bukti P-7). Konsep akademisi yang juga menjadi praktisi ini sebenarnya sudah dikenal sebelumnya dengan istilah pracademics. Pracademics memainkan peran penting sebagai perantara jaringan yang menciptakan saluran baru untuk meningkatkan kerja sama dan komunikasi lintas batas akademisi-praktisi (Posner, 2009: 17). Dengan menjadi pracademics, seseorang dapat menjembatani hukum yang tertulis dengan hukum dalam praktik, yang pada dasarnya selalu ada jarak diantara keduanya. Oleh karena itu, beracara sebagai advokat di persidangan bagi dosen pengajar hukum merupakan hal yang penting demi perkembangan dirinya dalam memajukan pendidikan hukum di Indonesia sehingga harus ada 22 pengaturan ulang Pasal-Pasal a quo terkait larangan PNS untuk menjadi advokat, setidaknya dikecualikan hanya untuk Dosen PNS Fungsional; 38. Bahwa selain itu, mengingat eksistensi profesi advokat adalah sebagai salah satu pilar dalam penegakan hukum dan merupakan suatu profesi yang seyogyanya tidak mengedepankan orientasi terhadap keuntungan, melainkan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004), maka tidak beralasan jika melarang Dosen PNS Fungsional untuk menjadi advokat karena sesungguhnya advokat adalah bentuk pengembangan diri yang tepat bagi Dosen PNS Fungsional untuk secara langsung mengalami, menerapkan, dan mempelajari perkembangan isu-isu hukum secara komprehensif yang ada pada tataran praktik di masyarakat. Pengetahuan Dosen PNS Fungsional terhadap perkembangan isu-isu hukum terkini di masyarakat akan membuat proses belajar mengajar di perguruan tinggi negeri menjadi lebih komprehensif. Dosen PNS Fungsional tidak hanya akan terpaku pada apa yang dituliskan di buku dan teori, tetapi dapat secara langsung mengajarkan para mahasiswa untuk menghadapi permasalahan hukum di masyarakat yang nantinya akan dihadapi sendiri secara langsung oleh para mahasiswa. Dengan demikian, Dosen PNS Fungsional sebagai pengajar tidak akan hanya memberikan ilmunya dari satu perspektif saja, tetapi melalui pelbagai perspektif berdasarkan apa yang ia alami di praktik dan ia lihat pada masyarakat. Hal ini tentu dapat memengaruhi kualitas materi pendidikan dan metode pengajaran yang disampaikan pada mahasiswa hukum. Secara tidak langsung, Dosen PNS Fungsional yang memiliki pengalaman praktik sebagai advokat juga membawa manfaat besar tidak hanya pada pengembangan dirinya saja, tetapi juga bagi kemajuan pendidikan hukum dan mahasiswa hukum di Indonesia. Walaupun pengalaman praktik tersebut dapat juga diperoleh melalui penugasan pada lembaga-lembaga di pemerintahan maupun pada lembaga yudikatif, seperti menjadi hakim ad hoc atau hakim konstitusi, namun penugasan pada lembaga-lembaga tersebut merupakan kesempatan langka yang belum tentu seorang dosen dapat memperolehnya. Oleh sebab itu, hingga saat ini, cara mendapatkan pengalaman berpraktik paling mudah bagi seorang dosen hukum adalah dengan menjadi advokat; 39. Bahwa dalam perkembangan ilmu hukum, apa yang terdapat di dalam teori dan praktik dapat sangat berbeda, terlebih lagi dengan berkembangnya bidang- 23 bidang hukum spesifik seperti hukum bisnis, hukum penerbangan, hukum pertambangan, dan bidang lainnya yang secara ilmu tidaklah cukup untuk mendapatkan pemahaman komprehensif hanya berdasarkan buku (law by the books). Perbedaan antara teori dan praktik dapat dilihat secara nyata dalam penerapan hukum acara yang pada praktiknya adalah diskresi penegak hukum karena tidak semua diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, seorang dosen hukum acara dapat mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana menyusun surat kuasa khusus yang baik jika memahami betul proses beracara di persidangan. Atau, contoh lain, dosen hukum acara hanya dapat mengajarkan hal-hal tidak tertulis dalam peraturan perundang- undangan, seperti cara menyusun argumen hukum dan membacakan nota pembelaan di persidangan, penggunaan kalimat yang tidak berkesan mengajari dan penggunaan intonasi yang baik dan tidak menyinggung, yang menjadi bagian dari hukum formil dan memberi pengaruh besar dalam penyampaian nota pembelaan tersebut di ruang sidang, apabila memiliki pengalaman beracara. Dosen PNS Fungsional yang tidak bisa menjadi advokat tidak akan mampu mengajarkan apa yang terjadi dalam praktik dan hanya akan sekedar mengajarkan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat merugikan peserta didik yang siap terjun ke dalam dunia praktik. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap disiplin ilmu-ilmu tersebut akan berkembang apabila diiringi dengan pengalaman praktik yang hanya bisa dilakukan dosen dengan diangkat menjadi seorang advokat; 40. Bahwa kebutuhan akan pengalaman praktik dalam pengajaran semakin terbukti ketika banyak metode pengajaran di fakultas hukum yang fokus pada bagaimana agar mahasiswanya terlatih dalam kemampuan memecahkan masalah (problem solving) dan kemampuan untuk menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan masalah hukum. Hal ini semakin diperkuat dengan maraknya kampus melakukan kuliah umum yang mengundang para praktisi hukum ternama di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa perguruan tinggi juga membutuhkan ilmu dan pengalaman praktik yang dimiliki oleh para praktisi dalam melakukan pendidikan. Hal ini akan jauh lebih efektif apabila dosen yang mengajar dalam keseharian, yakni Dosen PNS Fungsional, juga memiliki pengalaman tersebut sehingga dapat mengombinasikan materi pengajaran dari dua perspektif sekaligus yaitu dari 24 perspektif praktisi, dalam hal ini dengan pengalaman menjadi advokat, dan dari perspektif segi teoritis sebagai dosen. Dengan adanya sinergi yang erat antara profesi advokat dengan Dosen PNS Fungsional, larangan untuk mengembangkan diri bagi Dosen PNS Fungsional untuk berprofesi sebagai advokat justru hanya akan menghambat perkembangan proses pendidikan hukum bagi para mahasiswa hukum di Indonesia. Hal ini sangatlah disayangkan karena bagaimanapun pendidikan hukum adalah pendidikan untuk mendidik calon-calon pemimpin bangsa ini. Merupakan suatu hal yang sudah nyata bahwa banyak lulusan dari fakultas hukum yang menempati jabatan-jabatan strategis baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun lembaga-lembaga lainnya yang merupakan pemangku kepentingan (stakeholders) dari Indonesia; 41. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pasal-Pasal a quo bertentangan dengan Hak Konstitusional Para Pemohon yang dijaminkan oleh UUD 1945 Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 28 C ayat (3) karena menjadi hambatan bagi Dosen PNS Fungsional pengajar ilmu hukum untuk dapat mengembangkan keilmuan yang dimilikinya melalui pengalaman praktik yang dapat diperoleh dengan menjadi Advokat dan menjadi hambatan bagi mahasiswa hukum untuk memperoleh pengajaran dari Dosen PNS Fungsional yang sekaligus menjadi advokat. Dengan demikian, UU Advokat Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) harus dinyatakan inkonstitusional jika tidak dimaknai sebagai berikut: Pasal 3 ayat (1) huruf c: “Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: … c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, kecuali pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen;” Pasal 20 ayat (2): “Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya sepanjang jabatan lain tersebut tidak turut mencakup pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen;” F. DOSEN PNS FUNGSIONAL TIDAK BISA MENJADI ADVOKAT BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 PASAL 28D AYAT (1) 25 42. Bahwa UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menjamin hak konstitusional Warga Negara Indonesia untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 43. Bahwa menjadi Dosen PNS Fungsional merupakan hak asasi setiap warga negara yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang sebagai hak dari setiap warga negara yang harus dihormati, dilindungi dan dipertahankan, yang tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapa pun. Akan tetapi, Pasal-Pasal a quo telah mengabaikan, mengurangi dan bahkan merampas hak dosen agar tidak menjadi Dosen PNS Fungsional jika ingin menjadi advokat karena syarat untuk diangkat menjadi advokat adalah tidak berstatus sebagai PNS; 44. Bahwa adalah alasan yang layak untuk diuji jika di satu sisi seseorang sebagai dosen PNS Fungsional dan di sisi lain menjadi advokat dengan anggapan bahwa Kode Etik PNS yang harus netral mungkin saja bertentangan dengan Kode Etik Advokat yang memihak kepada kepentingan pemberi kuasa. Namun demikian, menjadi Dosen PNS Fungsional dan menjadi advokat bukanlah suatu pertentangan karena menjadi dosen sekaligus advokat ibarat menjadi pendidik dari kalangan profesional dan sebagai ilmuwan yang mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta mewujudkan tugas dosen dan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari tiga elemen utama, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat; 45. Bahwa pemahaman netralitas sendiri menjadi tidak relevan untuk disematkan pada PNS karena dalam praktik, sering juga seorang Dosen PNS Fungsional dihadirkan sebagai ahli, baik oleh kepolisian, kejaksaan maupun dari pihak tersangka atau terdakwa. Seorang ahli tentu saja dihadirkan untuk didengarkan keahliannya untuk menguntungkan pihak yang menghadirkan tersebut. Oleh sebab itu, sepanjang yang dituangkan atau yang disampaikan tersebut sesuai dengan keahlian, hal itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan. Demikian juga dengan seorang dosen PNS yang menjadi advokat adalah dalam rangka keahliannya dan mewujudkan Tri Darma Perguruan Tinggi sehingga tidak sepantasnya menjadi dirampas haknya untuk berpraktik sebagai advokat. Adanya Pasal-Pasal a quo yang memaksa Dosen PNS Fungsional harus melepaskan status PNS agar bisa diangkat menjadi advokat 26 adalah terang tidak sesuai dengan amanat konstitusi sebagaimana diuraikan di atas; 46. Bahwa jika melihat fakta-fakta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang ini, begitu banyak rangkap jabatan yang sesungguhnya ada dugaan munculnya konflik kepentingan (conflict of interest) karena seseorang merangkap jabatan sebagai pimpinan atau ketua partai politik dan menjabat juga sebagai menteri, sehingga adakalanya berseberangan antara legislatif dan yudikatif. Akan tetapi, hal tersebut sudah berjalan dalam praktik kehidupan bernegara dan ada pada level atas pemerintahan. Dari sisi itu, seorang Dosen PNS Fungsional yang sekaligus menjadi advokat yang mewakili masyarakat dalam perkara melawan negara bukan merupakan konflik kepentingan karena merupakan amanat dari konstitusi dan undang-undang untuk melakukan pembelaan kepada masyarakat yang mengalami ketidakadilan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan: “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.” Pembelaan kepada masyarakat yang mengalami ketidakadilan merupakan kepentingan negara yang lebih tinggi daripada sekedar permasalahan etika yang hanya merupakan penerapan undang-undang, hal mana bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilai melainkan kewenangan lembaga kode etik. Penegakan Hak Asasi Manusia di bidang sipil dan politik ini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik); 47. Bahwa jika dipersandingkan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut “UU Bantuan Hukum”), UU Bankum sendiri memperbolehkan baik dosen maupun mahasiswa untuk memberikan bantuan hukum sehingga bukan tidak mungkin seorang Dosen PNS Fungsional yang memberikan bantuan hukum juga mewakili masyarakat dalam perkara melawan negara 27 48. Bahwa keberlakuan Pasal-Pasal a quo juga menyebabkan ketidakadilan antara Dosen PNS Fungsional pengajar ilmu hukum dengan dosen pengajar ilmu hukum yang bukan PNS Fungsional. Dosen PNS Fungsional tidak dapat menjadi advokat, berbeda dengan dosen bukan PNS Fungsional yang dapat merangkap sebagai dosen dan juga advokat pada waktu yang bersamaan, contohnya Dosen PTS non PNS dan Dosen PTN BH. Padahal, keduanya menjalani profesi yang sama, yaitu dosen sebagai tenaga kependidikan pada perguruan tinggi. Keduanya memiliki beban yang sama dalam pendidikan namun memiliki kesempatan yang berbeda dalam pengembangan diri. Hal ini jelas menimbulkan diskriminasi bagi Dosen PNS Fungsional dalam kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan; 49. Bahwa selain itu, rangking atau peringkat Fakultas Hukum terbaik di Indonesia pada umumnya didominasi oleh perguruan tinggi negeri sebagaimana dapat diketahui dari berbagai lembaga pemeringkatan perguruan tinggi, baik itu nasional maupun internasional. Daya tarik perguruan tinggi negeri mendorong anak-anak muda berbondong-bondong untuk berlomba dapat masuk perguruan tinggi negeri. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan bagi calon sarjana hukum yang memiliki harapan besar akan kehadiran dosen yang ahli di bidangnya, namun terhalang oleh Pasal-Pasal a quo yang melarang advokat menjadi Dosen PNS Fungsional, atau sebaliknya Dosen PNS Fungsional dilantik menjadi advokat. Bagi perguruan tinggi negeri, hal ini juga menimbulkan ketidakadilan karena tidak diperkenankan memiliki Dosen PNS Fungsional yang berstatus advokat, padahal utamanya dosen harus memiliki keahlian di bidangnya, termasuk di antaranya dengan menerapkan ilmunya dalam menjalankan profesi advokat; 50. Bahwa di negara-negara lain, baik negara maju ataupun negara berkembang, dosen pegawai negeri ataupun mereka yang memperoleh gaji dari negara dapat berprofesi sebagai advokat, misalnya di Amerika Serikat, Jerman dan Malaysia. Sebagai contoh di University of Washington, Amerika Serikat, dosen menerima gaji dari negara namun dapat bertindak sekaligus sebagai advokat. Oleh sebab itu, adalah suatu ketertinggalan akademis apabila di Indonesia, Dosen PNS Fungsional menjadi advokat; 51. Bahwa selain itu, Dosen PNS Fungsional lain (misalnya dokter, apoteker, sarjana teknik, akuntan, psikolog) tidak dilarang berpraktik dalam bidang 28 profesinya, sedang Dosen PNS Fungsional pengajar ilmu hukum dilarang. Hal ini jelas menimbulkan ketidakadilan di antara dosen pegawai negeri karena Dosen PNS Fungsional pengajar ilmu hukum tidak diperkenankan menjadi advokat, padahal utamanya dosen harus memiliki keahlian di bidangnya, termasuk di antaranya dengan menerapkan ilmunya dalam menjalankan profesi advokat. Hal ini terungkap dalam Seminar dan Lokakarya Rancangan Undang- Undang Profesi Advokat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 13-14 Desember 2000 sebagaimana dirangkum Akhiar Salmi dalam tulisannya berjudul “Sumbangan Pemikiran terhadap Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat” (Bukti P-8); 52. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pasal-Pasal a quo bertentangan dengan Hak Konstitusional Para Pemohon yang dijaminkan oleh Pasal 28D ayat (1) karena tidak menjamin Dosen PNS Fungsional memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, hendaknya perjuangan untuk mengabdi kepada negara dan menjalankan pengabdian kepada masyarakat ini tidak dipertentangkan lagi karena menjadi Dosen PNS Fungsional dan sekaligus advokat ini sesungguhnya seperti dua sisi mata logam, yakni seolah bertolak belakang padahal saling melengkapi. Dengan demikian, UU Advokat Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) harus dinyatakan inkonstitusional jika tidak dimaknai sebagai berikut: Pasal 3 ayat (1) huruf c: “Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: … c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, kecuali pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen;” Pasal 20 ayat (2): “Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya sepanjang jabatan lain tersebut tidak turut mencakup pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen;” G. DOSEN PNS FUNGSIONAL TIDAK BISA MENJADI ADVOKAT BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 PASAL 28E AYAT (1) 53. Bahwa UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) menjamin hak konstitusional Warga Negara Indonesia untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih 29 kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali; 54. Bahwa menjadi Dosen PNS Fungsional merupakan hak asasi setiap warga negara yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang sebagai hak dari setiap warga negara yang harus dihormati, dilindungi dan dipertahankan, yang tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapa pun. Akan tetapi, Pasal-Pasal a quo telah mengabaikan, mengurangi dan bahkan merampas hak dosen agar tidak menjadi Dosen PNS Fungsional jika ingin menjadi advokat karena syarat untuk diangkat menjadi advokat adalah tidak berstatus sebagai PNS. Di sisi lain, Pasal-Pasal a quo telah mengabaikan, mengurangi dan bahkan merampas hak advokat jika ingin menjadi Dosen PNS Fungsional karena advokat tidak boleh berstatus sebagai PNS; 55. Bahwa keberlakuan Pasal-Pasal a quo juga menyebabkan ketidakadilan antara Dosen PNS Fungsional pengajar ilmu hukum dengan dosen pengajar ilmu hukum yang bukan PNS Fungsional. Dosen PNS Fungsional tidak dapat menjadi advokat, berbeda dengan dosen bukan PNS Fungsional yang dapat merangkap sebagai dosen dan juga advokat pada waktu yang bersamaan, contohnya Dosen PTS non PNS dan Dosen PTN BH. Padahal, keduanya menjalani profesi yang sama, yaitu dosen sebagai tenaga kependidikan pada perguruan tinggi. Keduanya memiliki beban yang sama dalam pendidikan namun memiliki kesempatan yang berbeda dalam pengembangan diri. Hal ini jelas menimbulkan diskriminasi bagi Dosen PNS Fungsional dalam memperoleh pekerjaan; 56. Bahwa di negara-negara lain, baik negara maju ataupun negara berkembang, dosen pegawai negeri ataupun mereka yang memperoleh gaji dari negara dapat berprofesi sebagai advokat, misalnya di Amerika Serikat, Jerman dan Malaysia. Sebagai contoh di University of Washington, Amerika Serikat, dosen menerima gaji dari negara namun dapat bertindak sekaligus sebagai advokat. Oleh sebab itu, adalah suatu ketertinggalan akademis apabila di Indonesia, Dosen PNS Fungsional menjadi advokat. Selain itu, Dosen PNS Fungsional lain (misalnya dokter, apoteker, sarjana teknik, akuntan, psikolog) tidak dilarang berpraktik dalam bidang profesinya, sedang Dosen PNS Fungsional pengajar ilmu hukum dilarang. Hal ini jelas menimbulkan ketidakadilan di antara dosen pegawai negeri karena Dosen PNS Fungsional pengajar ilmu hukum tidak diperkenankan 30 menjadi advokat, padahal utamanya dosen harus memiliki keahlian di bidangnya, termasuk di antaranya dengan menerapkan ilmunya dalam menjalankan profesi advokat. Hal ini terungkap dalam Seminar dan Lokakarya Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 13-14 Desember 2000 sebagaimana dirangkum Akhiar Salmi dalam tulisannya berjudul “Sumbangan Pemikiran terhadap Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat” (Bukti P-8); 57. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pasal-Pasal a quo bertentangan dengan Hak Konstitusional Para Pemohon yang dijaminkan oleh UUD 1945 Pasal 28 E ayat (1) karena menjadi hambatan bagi Dosen PNS Fungsional pengajar ilmu hukum untuk memilih pekerjaan dengan menjadi advokat maupun advokat untuk memilih pekerjaan menjadi Dosen PNS Fungsional pengajar ilmu hukum dan menjadi hambatan bagi mahasiswa hukum untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dari Dosen PNS Fungsional yang sekaligus menjadi advokat. Dengan demikian, Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU No. 18/2003 harus dinyatakan inkonstitusional jika tidak dimaknai sebagai berikut: Pasal 3 ayat (1) huruf c: “Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: … c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, kecuali pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen;” Pasal 20 ayat (2): “Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya sepanjang jabatan lain tersebut tidak turut mencakup pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen;” H. DOSEN PNS FUNGSIONAL TIDAK BISA MENJADI ADVOKAT BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 PASAL 28I AYAT (4) 58. Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 telah menegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Dengan kata lain, pemerintah harus secara aktif mengupayakan agar seluruh bagian dari hak asasi manusia, termasuk right to access to justice dapat dipenuhi; 31 59. Bahwa larangan yang diterapkan bagi PNS, khususnya Dosen PNS Fungsional, untuk dapat diangkat menjadi advokat mengurangi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum, sebagai bagian dari access to justice; 60. Bahwa tak ayal jika jumlah penegak hukum di Indonesia, termasuk advokat (vide Pasal 5 ayat (1) UU Advokat) masih jauh dari memadai. Data Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2021 yang disusun oleh Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian Perancangan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan seluruh penduduk Indonesia yang berpotensi untuk mengalami masalah hukum, bantuan, atau jasa pendampingan hukum oleh advokat masih sangat kurang memadai karena berada pada skor 3,33 (tiga koma tiga tiga) dalam skala sampai dengan angka 10. Idealnya, satu advokat mampu menangani 1.150 (seribu seratus lima puluh) penduduk pencari keadilan dalam setahun. Namun demikian, data empiris di atas menunjukkan bahwa satu advokat untuk menangani 34.515 (tiga puluh empat ribu lima ratus lima belas) pencari keadilan dalam satu tahun. Dengan kata lain, ketersediaan advokat yang ada saat ini belum mampu memenuhi potensi kebutuhan hukum yang ada. Apalagi yang menjadi persoalan utama dari ketersediaan advokat ialah tidak meratanya advokat di daerah. Dengan menjadi advokat, para Dosen PNS Fungsional menambah jumlah advokat di daerah dan ia dapat melaksanakan fungsinya menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh karenanya, pemberian izin bagi Dosen PNS Fungsional bukan hanya sekedar menambah jumlah advokat, melainkan juga meningkatkan right to access to justice ke daerah. 61. Bahwa profesi advokat adalah salah satu pemangku kepentingan utama yang menjadi bagian dari upaya memenuhi pembangunan dalam bidang transformasi layanan keadilan dan perluasan akses layanan bantuan hukum. Belum idealnya jumlah advokat di Indonesia untuk menangani permasalahan hukum atau pendampingan hukum dalam masyarakat perlu diatasi tidak hanya dengan penambahan kuantitas advokat saja, tetapi juga harus diiringi dengan penguatan kualitas para advokat. Penguatan kualitas dimaksud tentu saja dapat diperoleh dari kehadiran pracademics, yaitu Dosen PNS Fungsional berstatus advokat. Oleh karenanya, pemberian izin bagi Dosen PNS Fungsional bukan 32 hanya sekedar menambah jumlah advokat melainkan juga menyediakan advokat yang berkualitas akademisi; 62. Bahwa selain sisi ketersediaan advokat, hal yang lebih ironis dari penegakan hukum ialah kesadaran masyarakat akan hukum pun masih tergolong rendah. Akibatnya, sebagian besar masyarakat tidak dapat memperoleh pelayanan dan perlindungan hukum yang layak, namun di sisi lain, mereka justru tidak merasa bahwa mereka membutuhkan pelayanan dan perlindungan hukum tersebut. Dalam konteks ini, permasalahan paling utama adalah tidak terpenuhinya right to access to justice, yang secara struktural terjadi karena minimnya jumlah advokat, khususnya yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, dan minimnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Hal ini juga sesuai dengan kondisi riil masyarakat saat ini di mana jumlah advokat sangat tidak sebanding, dan tidak merata, dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang memerlukan jasa hukum (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004). Padahal, right to access to justice adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 8 Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan: “Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.” yang seharusnya dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Lebih jauh lagi, dengan tidak terpenuhinya right to access to justice, maka pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang lainnya pun menjadi terhambat, misalnya right of fair trial, right to information, right to physical safety, right to confidentiality hingga right to privacy; 63. Bahwa permasalahan di atas telah diupayakan untuk diselesaikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-II/2004, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut “UU Bantuan Hukum”) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (selanjutnya disebut “Perma 1/2014”) yang memberikan hak kepada lembaga bantuan hukum maupun organisasi kemasyarakatan untuk menyediakan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin. Permasalahannya, UU Bantuan Hukum menetapkan standar yang sangat tinggi mengenai orang miskin, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 yang menyatakan: 33 “(1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.” Hal yang senada juga dituangkan dalam Perma 1/2014 Pasal 7 yang menyatakan: “Penerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. (2) Tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu. (3) Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran.” Berdasarkan pada ketentuan ini, maka ruang lingkup dari UU Bantuan Hukum dan Perma 1/2014 sebenarnya tidaklah luas dan sangat terbatas, yaitu hanya untuk orang miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi (economically poor). Padahal, ada juga yang mampu secara ekonomi namun memiliki keterbatasan dalam mengatasi permasalahan hukum yang dialaminya (lawfully poor), misalnya dalam perkara hukum bisnis, hukum penerbangan, hukum pertambangan, dan bidang lainnya yang memerlukan bantuan dari seorang advokat. Akibatnya, access to justice bagi sebagian besar masyarakat masih tidak dapat terpenuhi; 64. Bahwa permasalahan access to justice dalam pelaksanaan UU Bantuan Hukum dan Perma 1/2014 telah menjadi pokok pembahasan dalam Rapat Kerja Nasional Perkumpulan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Perguruan Tinggi (LKBH-PT) Indonesia pada 8 November 2017 di Universitas Borneo Tarakan (Bukti P-9). Dalam pertemuan berskala nasional tersebut, ada pembahasan mengenai Dosen PNS Fungsional yang tidak bisa menjadi advokat dan 34 kemudian mengalami penolakan dalam beracara di pengadilan. Dalam praktiknya, LKBH sering mengalami eksepsi mengenai legal standing. Dengan kata lain, aturan yang melarang Dosen PNS Fungsional untuk menjadi advokat, in casu Pasal-Pasal a quo merupakan aturan yang secara nyata berkontribusi pada terjadinya pelanggaran terhadap right to access to justice. Jika keadaan ini dikaitkan dengan kewajiban konstitusional dari pemerintah, yaitu untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia sebagaimana digariskan dalam Pasal 28I ayat (4), maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa alih-alih negara bertindak secara aktif untuk memenuhi right to access to justice, negara justru membuat peraturan yang secara langsung menyebabkan terlanggarnya right to access to justice; 65. Bahwa sebaliknya, dengan mengizinkan Dosen PNS Fungsional dilantik menjadi advokat, maka jumlah advokat akan semakin meningkat. Hasilnya, akses yang dimiliki oleh masyarakat terhadap bantuan dan perlindungan hukum menjadi bertambah. Hal ini akan secara positif berdampak pada semakin terbukanya access to justice bagi masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pasal-Pasal a quo bertentangan dengan Hak Konstitusional Para Pemohon yang dijaminkan oleh Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 sehingga Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU No. 18/2003 harus dinyatakan inkonstitusional jika tidak dimaknai sebagai berikut: Pasal 3 ayat (1) huruf c: “Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: … c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, kecuali pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen;” Pasal 20 ayat (2): “Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya sepanjang jabatan lain tersebut tidak turut mencakup pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen;” V. PETITUM Berdasarkan pada hal-hal yang telah dijabarkan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: 35 1. Mengabulkan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4228) yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4228) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: “Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: … c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, kecuali pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen;” 3. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4228) tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: … c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, kecuali pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen;” 4. Menyatakan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4228) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: “Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya sepanjang jabatan lain tersebut tidak turut mencakup pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen;” 5. Menyatakan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4228) tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Advokat dilarang 36 memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya sepanjang jabatan lain tersebut tidak turut mencakup pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen;” 6. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidkan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 70736/S/0l/2024 bertanggal 31 Mei 2024 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Djarot Dimas Achmad Andaru, S.H., M.H. 2. Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Nomor 07-05223/PERADI-PKPA/VII/19, tanggal 17 Juli 2019 atas nama Djarot Dimas Achmad Andaru, SH. 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Pegawai Tidak Tetap Universitas Indonesia Nomor PKS- 2845/UN2.SDM/SDM.00.00/PTT-D/2024 bertanggal 1 Februari 2024 antara Ahmad Madison MH., dengan Universitas Indonesia 4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat PKPA Nomor 0528/10.11/DPN PERADI/IX/2017 tanggal 4 September 2017 atas nama Ahmad Madison, SH. 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Salsabilla Usman Patamani 6. Bukti P-6 : Fotokopi Artikel dari “The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies Volume 1 Number 1” berjudul “Legal Education For the future of Indonesia: a Critical Assessment” karangan Sulistyowati Irianto bertanggal 30 Agustus 2021 37 7. Bukti P-7 : Fotokopi Artikel dari “Research Methods For Law” berjudul “Introduction and Overview” karangan Mike McConville dan Wing Hong Chui bertanggal 11 Januari 2021 8. Bukti P-8 : Fotokopi Artikel dari “Jurnal Hukum dan Pembangunan Nomor 3 Tahun XXXI Juli-September 2001 ”berjudul “Sumbangan Pemikiran terhadap Rancangan Undang- Undang Profesi Advokat” karangan akhiar Salmi. 9. Bukti P-9 : Fotokopi Notulensi Rapat Kerja Nasional Perkumpulan LKBH-PT Indonesia Pada 8 November 2017. 10. Bukti P-10 : Fotokopi Risalah Rapat Panitia Khusus DPR RI Rancangan Undang-Undang tentang Advokat – 31 Januari 2003. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 38 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU 18/2003) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 39 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 yang menyatakan sebagai berikut: a. Pasal 3 ayat (1) huruf c (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a… c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; b. Pasal 20 ayat (2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (1), 28C ayat (3), 28D ayat (1), ayat (3), 28E ayat (1) dan 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa Pemohon I, Djarot Dimas Achmad Andaru, S.H., M.H., adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen Fakultas Hukum calon pegawai negeri sipil (PNS). Adapun Pemohon II, Ahmad Madison, S.H., M.H., 40 perorangan warga warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai dosen fakultas hukum perguruan tinggi negeri yang ingin menjadi dosen PNS fungsional (dosen PNS) sekaligus berkeinginan juga menjadi advokat. Sedangkan Pemohon III, Salsabilla Usman Patamani, perorangan warga negara Indonesia, yang merupakan mahasiswa fakultas hukum perguruan tinggi negeri yang berkeinginan memperoleh Pendidikan hukum dari dosen PNS yang juga menjadi advokat [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5]. 3. Bahwa para Pemohon menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya karena berlakunya norma Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 yang masing-masing menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara): a. Bahwa Pemohon I menjelaskan hak konstitusionalnya yang diberikan UUD NRI Tahun 1945 yakni hak untuk memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, hak untuk memilih pekerjaan dan untuk memperoleh perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia oleh negara telah dirugikan dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian karena Pemohon I tidak bisa menjadi dosen PNS sekaligus advokat, padahal Pemohon I telah menjadi calon PNS dengan jabatan fungsional dosen dan sudah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) yang siap dilantik menjadi advokat [vide Bukti P-1 dan Bukti P-2], sehingga Pemohon I maupun seluruh dosen PNS kehilangan kesempatan mengembangkan diri sesuai dengan pengalaman di bidangnya dan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Indonesia. b. Bahwa Pemohon II menjelaskan hak konstitusionalnya yang diberikan UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana Pemohon I telah dilanggar dengan adanya Pasal-Pasal yang diuji, karena Pasal-Pasal a quo menyebabkan Pemohon II kehilangan kesempatan untuk menjadi advokat apabila menjadi Dosen PNS, atau sebaliknya, Pemohon II kehilangan kesempatan untuk menjadi Dosen PNS apabila menjadi advokat. Padahal, Pemohon II merupakan dosen tidak tetap di fakultas hukum pada perguruan tinggi negeri dan sudah mengikuti PKPA sehingga siap dilantik menjadi advokat [vide Bukti P-3 dan 41 Bukti P-4]. Namun dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian menyebabkan Pemohon II tidak dapat mengembangkan dirinya dengan menjadi dosen PNS fungsional sekaligus menjalankan profesi sebagai advokat. c. Bahwa Pemohon III menjelaskan hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana Pemohon I dan II telah dilanggar dengan adanya pasal-pasal yang diuji, karena pasal a quo telah menyebabkan Pemohon III kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan hukum dari dosen yang berpengalaman di bidang yang diajarkannya. Karena menurut Pemohon III dosen PNS yang bisa sekaligus menjadi advokat akan memiliki pengalaman aktual di bidang hukum yang diajarkannya yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Indonesia yang menjadi hak para mahasiswa fakultas hukum pada perguruan tinggi negeri. Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama uraian anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan perorangan warga negara Indonesia, berprofesi sebagai dosen PNS (Pemohon I) dan dosen PPPK (Pemohon II) yang ingin juga berprofesi sebagai advokat telah dapat menguraikan hak konstitusionalnya yang dijamin UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Pemohon I dan Pemohon II juga telah dapat menerangkan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual atau setidak-tidaknya potensial terjadi dengan berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujiannya. Dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II beranggapan dengan adanya norma yang dimohonkan pengujiannya tersebut secara langsung merugikan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II karena tidak memiliki kesempatan untuk menjadi dosen PNS sekaligus menjadi advokat meskipun Pemohon I dan Pemohon II sudah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat (PKPA). Begitu pula dengan Pemohon III yang pada pokoknya menyatakan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian merugikan karena sebagai seorang 42 mahasiswa, tidak bisa mendapatkan ilmu atau pengajaran dari dosen PNS yang juga berprofesi sebagai advokat yang memiliki pengalaman praktik bidang hukum yang diajarkan. Menurut Mahkamah, Pemohon III juga telah dapat menguraikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Selain itu, Pemohon III juga telah menerangkan hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat faktual atau setidak- tidaknya bersifat potensial dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, Pemohon III beranggapan, dengan adanya norma yang dimohonkan pengujian, secara langsung merugikan hak konstitusional Pemohon III karena kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan hukum dari dosen yang memiliki pengalaman praktis dalam bidang yang diajarkannya yang sekaligus dapat meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Indonesia. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dimaksud telah bersifat spesifik dan faktual serta memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, jikalau permohonan dikabulkan, anggapan kerugian atau setidak-tidaknya potensi hak konstitusional yang dialami Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak terjadi atau tidak akan terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 yang dimohonkan pengujian, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk 43 Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, dengan keberlakuan pasal-pasal yang diuji telah menyebabkan adanya pembatasan kesempatan Dosen PNS untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas dirinya sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dan juga tertuang dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999). Padahal, dosen adalah ujung tombak dari pengembangan hukum di Indonesia dengan cara menyebarluaskan ilmu hukum melalui proses belajar mengajar di perguruan tinggi dan juga dapat secara langsung mengujikan teori hukum yang dimilikinya pada kasus nyata yang terjadi sehingga teori tersebut menjadi berkembang dan dapat terus diaplikasikan. Oleh karena itu, pembatasan Dosen PNS untuk menjadi advokat menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun NRI 1945; 2. Bahwa menurut para Pemohon, keberlakuan Pasal-Pasal yang diuji menyebabkan ketidakadilan antara Dosen PNS pengajar ilmu hukum dengan dosen pengajar ilmu hukum yang bukan PNS Fungsional, karena Dosen PNS tidak dapat menjadi advokat, sedangkan dosen bukan PNS dapat merangkap sebagai dosen dan juga advokat pada waktu yang bersamaan. Padahal keduanya menjalani profesi yang sama, yaitu dosen sebagai tenaga kependidikan pada perguruan tinggi, dan juga memiliki beban yang sama dalam pendidikan namun memiliki kesempatan yang berbeda dalam pengembangan diri, hal tersebut menimbulkan diskriminasi bagi Dosen PNS dalam kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan, serta memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa menurut para Pemohon, keberlakuan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 menjadi hambatan bagi Dosen PNS pengajar ilmu hukum untuk memilih pekerjaan dengan menjadi advokat maupun advokat untuk memilih pekerjaan menjadi Dosen PNS pengajar ilmu hukum serta menjadi hambatan bagi mahasiswa hukum untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dari Dosen PNS yang sekaligus menjadi advokat, padahal hak 44 untuk memilih pendidikan dan pengajaran serta memilih pekerjaan telah dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian pasal-pasal yang diuji tersebut menurut para Pemohon bertentangan dengan hak Konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa menurut para Pemohon, larangan yang diterapkan bagi PNS, khususnya Dosen PNS, untuk dapat diangkat menjadi advokat mengurangi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum, sebagai bagian dari access to justice. Padahal ketersediaan advokat yang ada saat ini belum mampu memenuhi potensi kebutuhan hukum yang ada. Apalagi yang menjadi persoalan utama dari ketersediaan advokat ialah tidak meratanya advokat di daerah. Dengan menjadi advokat, para Dosen PNS Fungsional dapat menambah jumlah advokat di daerah dan juga dapat melaksanakan fungsinya untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karenanya, pemberian izin bagi Dosen PNS bukan hanya sekedar menambah jumlah advokat, melainkan juga meningkatkan right to access to justice ke daerah, yang juga merupakan sebagai tanggung jawab pemerintah yang harus secara aktif mengupayakan agar seluruh bagian dari hak asasi manusia dapat terpenuhi. Dengan demikian mengurangi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum, sebagai bagian dari access to justice bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 khususnya pasal 28I ayat (4); Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas para Pemohon dalam petitum pada pokoknya memohon agar Mahkamah menyatakan: 1. Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 18/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: … c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, kecuali pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen;” 2. Menyatakan Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi 45 kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya sepanjang jabatan lain tersebut tidak turut mencakup pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen;” [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 November 2024; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. [3.11] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, permasalahan utama yang harus dijawab berdasarkan dalil permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.7] di atas adalah apakah larangan Dosen PNS yang merangkap sebagai advokat sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. [3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa advokat adalah seorang profesional yang memberikan layanan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam undang-undang. Adapun layanan hukum tersebut mencakup konsultasi hukum, bantuan hukum, pelaksanaan kuasa, pendampingan, pembelaan, serta tindakan hukum lainnya untuk melindungi kepentingan klien yang dapat berupa individu, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima layanan hukum dari Advokat [vide Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 3 UU 18/2003]. Selain itu, peran dan fungsi advokat sebagai profesi mandiri, bebas, dan bertanggung jawab memiliki posisi penting yang seperti profesi pada lembaga peradilan serta instansi 46 penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui layanan hukum, advokat melaksanakan tugas profesionalnya untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum, demi kepentingan masyarakat yang mencari keadilan. Hal tersebut termasuk upaya memberdayakan masyarakat agar lebih memahami dan menyadari hak-hak fundamentalnya di hadapan hukum. Di samping itu, sebagai bagian dari sistem peradilan, advokat juga menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung supremasi hukum dalam negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia [vide Penjelasan UU 18/2003]. [3.12.2] Bahwa selanjutnya, persyaratan menjadi advokat telah ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) UU 18/2003 yang menyatakan, persyaratan untuk dapat diangkat menjadi advokat adalah: a. warga negara Republik Indonesia; b. bertempat tinggal di Indonesia; c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat; g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat; h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Berdasarkan persyaratan di atas yang antara lain menyatakan seseorang yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dilarang untuk diangkat menjadi advokat. Larangan dimaksud berkelindan dengan larangan dalam norma Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 yang menyatakan, “Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya”. Secara substansial, karena dosen juga memegang jabatan fungsional, norma Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 dapat dipahami sebagai larangan bagi dosen PNS yang menyandang status sebagai fungsional yang mengabdi pada fakultas hukum, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. [3.12.3] Bahwa berkenaan dengan persyaratan “tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara” dimaksud, Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 18/2003 menyatakan sebagai berikut: 47 Yang dimaksud dengan “pegawai negeri” dan “pejabat negara”, adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan “pejabat negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari: a. Pegawai Negeri Sipil; b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 11 ayat (1) ditentukan bahwa Pejabat Negara terdiri dari: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan; e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung; f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; g. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri; h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; i. Gubernur dan Wakil Gubernur; j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf c mencakup Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Khusus berkenaan dengan PNS, setelah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) dan terakhir UU 5/2014 diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023), PNS ditempatkan sebagai bagian dari aparatur sipil negara (ASN). Ihwal tersebut, ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah [vide Pasal 1 angka 1 UU 20/2023]. Dalam hal ini, PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan [vide Pasal 1 angka 3 UU 20/2023]. Selanjutnya, PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 48 tertentu dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan [vide Pasal 1 angka 4 UU 20/2023]. [3.12.4] Bahwa selanjutnya penting juga bagi Mahkamah menguraikan jenis-jenis jabatan dalam pegawai negeri sipil, yang di dalamnya terdapat jabatan fungsional dosen yang dimohonkan para Pemohon agar dikecualikan dalam larangan menjadi advokat. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam UU 20/2023, jabatan ASN terdiri atas jabatan manajerial (berupa jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator; dan jabatan pengawas) dan jabatan non manajerial (jabatan fungsional dan jabatan pelaksana) yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu. Salah satu jabatan non manajerial dalam UU 20/2023 adalah dosen. Merujuk Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005), dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tiga tugas utama dosen mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tersebut dikenal dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Artinya, sekalipun berada dalam kategori jabatan non manajerial, sebagai pendidik yang tidak hanya bertugas dan berperan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, termasuk proses pembelajaran, namun dituntut pula harus berperan aktif dalam penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, karena dosen memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam batas penalaran yang wajar, kontribusi dosen dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul, termasuk dalam pendidikan tinggi hukum, merupakan bagian integral dari misi pelayanan ASN secara keseluruhan. Dengan demikian, setiap jabatan fungsional, termasuk dosen, memiliki nilai dan tanggung jawab yang sama pentingnya dalam menjalankan amanah pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. [3.12.5] Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan pengecualian bagi PNS yang juga termasuk pengecualian bagi dosen PNS menjadi advokat, terlebih dahulu Mahkamah perlu mengutip larangan bagi PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP 94/2021) sebagai berikut: 49 PNS dilarang: a. Menyalahgunakan wewenang; b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan; c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain; d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah; g. melakukan pungutan di luar ketentuan; h. melakukan kegiatan yang merugikan negara; i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan; l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: 1. ikut kampanye; 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye; 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk. Bahwa dari kutipan tersebut, PP 94/2021 telah mengatur secara terang- benderang perihal kewajiban, larangan, dan sanksi disiplin yang berlaku bagi PNS. Tanpa Mahkamah bermaksud untuk menilai legalitas PP 94/2021, jikalau ditelaah secara mendalam, Pasal 5 PP 94/2021 tidak memaktubkan larangan bagi seorang PNS untuk menjalankan profesi advokat. Secara normatif, Pasal 5 PP 94/2021 memberikan larangan yang lebih spesifik atas perilaku yang dapat merugikan kepentingan negara, seperti menyalahgunakan wewenang, merugikan keuangan 50 negara, terlibat dalam aktivitas politik praktis, atau tindakan melanggar hukum dan etika. Hal demikian berarti, apabila dikaitkan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, seorang dosen PNS dapat melakukan kegiatan sepanjang tidak dilarang dan tidak melanggar PP 94/2021. [3.12.6] Bahwa terkait dengan ruang bagi dosen PNS untuk berkiprah sebagai advokat dalam konteks pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, penting untuk mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Desember 2004, yang antara lain mempertimbangkan sebagai berikut: “Menimbang bahwa UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), secara tegas menyatakan Indonesia adalah negara hukum yang dengan demikian berarti bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagai bagian dari hak asasi manusia, harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara, kendatipun undang-undang dasar tidak secara eksplisit mengatur atau menyatakannya, dan oleh karena itu negara wajib menjamin pemenuhannya; Menimbang bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud, keberadaan dan peran lembaga-lembaga nirlaba semacam LKPH UMM, yang diwakili Pemohon, adalah sangat penting bagi pencari keadilan, teristimewa bagi mereka yang tergolong kurang mampu untuk memanfaatkan jasa penasihat hukum atau advokat profesional. Oleh karena itu, adanya lembaga semacam ini dianggap penting sebagai instrumen bagi perguruan tinggi terutama Fakultas Hukum untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam fungsi pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu, pemberian jasa bantuan hukum juga dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi hukum dengan kategori mata kuliah pendidikan hukum klinis dan ternyata membawa manfaat besar bagi perkembangan pendidikan hukum dan perubahan sosial, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman negara- negara Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, Afrika Selatan, bahkan juga negara yang sudah tergolong negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat, seperti dikatakan McClymont & Golub, “...university legal aid clinics are now part of the educational and legal landscape in most regions of the world. They have already made contributions to social justice and public service in the developing world, and there are compelling benefits that recommend their consideration in strategies for legal education and public interest law...” [vide lebih jauh Mary McClymont & Stephen Golub, Many Roads to Justice, 2000, hal. 267-296). Menimbang bahwa dalam praktik, rumusan Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003 dimaksud bukan hanya mengakibatkan tidak memungkinkan lagi berperannya lembaga-lembaga sejenis LKPH UMM memberikan bantuan dan pelayanan hukum kepada pihak-pihak yang kurang mampu, 51 melainkan ketentuan dalam pasal dimaksud juga dapat mengancam setiap orang yang hanya bermaksud memberikan penjelasan mengenai suatu persoalan hukum, hal mana dikarenakan pengertian Advokat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No.18 Tahun 2003 adalah “orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini”, sehingga seseorang yang memberikan penjelasan tentang suatu persoalan hukum kepada seseorang lainnya dan kemudian sebagai ucapan terima kasih orang yang disebut terdahulu menerima suatu pemberian, yang sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai honorarium oleh pihak yang memberi, dapat dituduh telah melakukan perbuatan “bertindak seolah-olah sebagai advokat” dan karenanya diancam dengan pidana yang sedemikian berat; Menimbang bahwa Pasal 31 undang-undang a quo mengancam pidana kepada seseorang yang menjalankan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat tetapi bukan advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang a quo. Sedangkan yang dimaksud dengan profesi advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003. Sementara itu pada angka 2-nya dinyatakan bahwa jasa hukum adalah memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien; Menimbang bahwa menurut Pasal 28F UUD 1945 setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Seseorang yang memerlukan jasa hukum di luar pengadilan pada hakikatnya adalah ingin memperoleh informasi hukum dan dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945. Adalah menjadi hak seseorang untuk memilih sumber informasi yang dipandangnya tepat dan terpercaya; Menimbang bahwa Pasal 31 jo Pasal 1 angka 1 undang-undang a quo membatasi kebebasan seseorang untuk memilih sumber informasi karena seseorang yang melakukan konsultasi hukum di luar pengadilan oleh undang-undang a quo hanya dibenarkan apabila sumber informasi tersebut adalah seorang advokat. Jika seseorang bukan advokat memberikan informasi hukum, terhadapnya dapat diancam oleh Pasal 31 undang-undang a quo. Pencari informasi akan sangat terbatasi dalam memilih sumber informasi karena yang bukan advokat terhalang untuk memberikan informasi dengan adanya Pasal 31 undang-undang a quo; Menimbang pula bahwa UU No. 18 Tahun 2003 adalah undang- undang advokat yaitu undang-undang yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban menjadi anggota organisasi profesi advokat, yang memuat juga pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, tujuan undang-undang advokat, di samping melindungi advokat sebagai organisasi profesi, yang paling utama adalah melindungi 52 masyarakat dari jasa advokat yang tidak memenuhi syarat-syarat yang sah atau dari kemungkinan penyalahgunaan jasa profesi advokat; Menimbang bahwa sebagai undang-undang yang mengatur profesi, seharusnya UU No. 18 Tahun 2003 tidak boleh dimaksudkan sebagai sarana legalisasi dan legitimasi bahwa yang boleh tampil di depan pengadilan hanya advokat karena hal demikian harus diatur dalam hukum acara, padahal hukum acara yang berlaku saat ini tidak atau belum mewajibkan pihak-pihak yang berperkara untuk tampil dengan menggunakan pengacara (verplichte procureurstelling). Oleh karena tidak atau belum adanya kewajiban demikian menurut hukum acara maka pihak lain di luar advokat tidak boleh dilarang untuk tampil mewakili pihak yang berperkara di depan pengadilan. Hal ini juga sesuai dengan kondisi riil masyarakat saat ini di mana jumlah advokat sangat tidak sebanding, dan tidak merata, dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang memerlukan jasa hukum; Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan Mahkamah tanggal 30 September 2004, sejarah lahirnya perumusan undang-undang a quo, pasal tersebut memang dimaksudkan agar yang boleh tampil beracara di hadapan pengadilan hanya advokat, yang dengan demikian berarti undang-undang a quo telah mengatur materi muatan yang seharusnya menjadi materi muatan undang-undang yang mengatur hukum acara. Bahkan, andaikatapun maksud demikian tidak ada, sebagaimana diterangkan wakil Pemerintah (c.q. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan) pada persidangan tanggal 23 Agustus 2004, rumusan Pasal 31 undang-undang a quo dapat melahirkan penafsiran yang lebih luas daripada maksud pembentuk undang-undang (original intent) yang dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi banyak anggota masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan dan bantuan hukum karena Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003 dimaksud dapat menjadi hambatan bagi banyak anggota masyarakat yang tak mampu menggunakan jasa advokat, baik karena alasan finansial maupun karena berada di wilayah tertentu yang belum ada advokat yang berpraktik di wilayah itu, sehingga akses masyarakat terhadap keadilan menjadi makin sempit bahkan tertutup. Padahal, akses pada keadilan adalah bagian tak terpisahkan dari ciri lain negara hukum yaitu bahwa hukum harus transparan dan dapat diakses oleh semua orang (accessible to all), sebagaimana diakui dalam perkembangan pemikiran kontemporer tentang negara hukum. Jika seorang warga negara karena alasan finansial tidak memiliki akses demikian maka adalah kewajiban negara, dan sesungguhnya juga kewajiban para advokat untuk memfasilitasinya, bukan justru menutupnya (vide Barry M. Hager, The Rule of Law, 2000, hal. 33); Menimbang bahwa jika pun benar maksud perumusan Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003 tersebut adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dari kemungkinan penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku-aku sebagai advokat, kepentingan masyarakat tersebut telah cukup terlindungi oleh ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga oleh karenanya ketentuan Pasal 31 undang-undang a quo harus dinyatakan sebagai ketentuan yang berlebihan yang berakibat pada terhalanginya atau setidak-tidaknya makin dipersempitnya akses 53 masyarakat terhadap keadilan, yang pada gilirannya dapat menutup pemenuhan hak untuk diadili secara fair (fair trial), terutama mereka yang secara finansial tidak mampu, sehingga kontradiktif dengan gagasan negara hukum yang secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; Menimbang pula bahwa, sebagai perbandingan, akses terhadap keadilan dalam rangka pemenuhan hak untuk diadili secara fair adalah melekat pada ciri negara hukum (rule of law), dan karenanya dinilai sebagai hak konstitusional, sudah merupakan communis opinio sebagaimana terlihat antara lain dalam putusan Pengadilan Inggris dalam kasus R v Lord Chancellor ex p Witham (1998) yang di antaranya menyatakan, “... the right to a fair trial, which of necessity imports the right of access to the court, is as near to an absolute right as any which I can envisage... It has been described as constitutional right, though the cases do not explain what that means” (vide Helen Fenwick & Gavin Phillipson, Text, Cases & Materials on Public Law & Human Rights, 2nd edition, 2003, hal. 142);” Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum putusan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalam konteks ini, sebenarnya peluang untuk mendapatkan jasa bantuan hukum terbuka lebar dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum kepada masyarakat khususnya bagi komunitas yang berada dalam kondisi sulit secara geografis atau ekonomis. Sejak putusan tersebut diucapkan, semestinya akses untuk mendapatkan jasa bantuan hukum menjadi lebih mudah dicapai atau diraih bukan hanya bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan advokat profesional yakni masyarakat berkemampuan secara finansial atau masyarakat yang berada pada wilayah dan lingkungan strategis atau mudah untuk mendapatkan jasa bantuan hukum. Namun juga dapat diakses oleh masyarakat yang tidak mampu. Dalam kaitan dengan upaya mempermudah setiap orang, khususnya masyarakat yang tidak mampu mendapatkan hak atas keadilan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai hak konstitusional warga negara telah dibentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU 16/2011), yang menjadi dasar bagi negara untuk memberikan bantuan hukum secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya bagi mereka yang tidak mampu tersebut. Sehingga, pada akhirnya dapat diwujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan [vide konsiderans Menimbang huruf c dan Pasal 3 UU 16/2011]. Selain itu, menurut Mahkamah, berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, membuka kesempatan bagi berbagai pihak, termasuk dosen PNS yang memiliki keahlian dan pengetahuan mendalam terkait dengan teori hukum dan penegakan hukum, yang merupakan 54 kompetensi atau kemampuan yang sejalan dengan persyaratan dasar untuk beracara di pengadilan dalam menjalankan profesi advokat untuk terlibat dalam pemberian jasa bantuan hukum terutama di daerah yang sulit menjangkau advokat atau bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. [3.12.7] Bahwa keterlibatan dosen di atas apabila dikaitkan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama pengabdian kepada masyarakat, dosen memiliki peran penting dan signifikan guna memastikan ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh civitas akademika memberi kontribusi nyata bagi masyarakat luas. Artinya, wujud nyata implementasi pengabdian kepada masyarakat tidak terbatas pada satu bentuk saja, melainkan dapat disesuaikan dengan bidang keahlian yang dimiliki dosen. Khusus bagi dosen PNS yang mengabdikan diri di pendidikan tinggi hukum, salah satu bentuk nyata implementasi pengabdian kepada masyarakat yang relevan adalah memberikan jasa hukum atau bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu guna mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo/pro bono). Peran demikian menjadi salah satu solusi untuk membuka akses dalam mengatasi kesenjangan access to justice bagi masyarakat yang memiliki banyak keterbatasan menggunakan jasa advokat atau konsultan hukum. Padahal, dalam banyak kasus, bantuan hukum begitu krusial untuk melindungi hak-hak warga negara, terutama masyarakat kecil yang kerap menjadi korban ketidakadilan akibat keterbatasan pengetahuan hukum maupun keterbatasan sumber daya ekonomi. Dengan posisi demikian, dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, dosen PNS berpeluang menjadi jembatan untuk membantu masyarakat kurang mampu memperoleh hak mereka di hadapan hukum. Secara sederhana, dosen PNS yang memiliki latar belakang hukum dapat memanfaatkan kompetensi dan keahliannya memberikan penyuluhan hukum, pendampingan, serta advokasi dalam berbagai kasus hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Pengabdian semacam ini dapat dilakukan melalui lembaga bantuan hukum atau nama lain di perguruan tinggi. Berkenaan dengan hal ini, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan persoalan yang dimohonkan para Pemohon a quo dikaitkan dengan ketentuan norma Pasal 9 UU 16/2011 yang mengatur mengenai hak pemberi bantuan hukum, yaitu: a) melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum; b) melakukan pelayanan bantuan hukum; c) menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum; d) menerima 55 anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan Undang- Undang ini; e) mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f) mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan g) mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum. Bahwa salah satu hak pemberi bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf e UU 16/2011 di atas, yaitu mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan. Ketentuan tersebut menjadi penting apabila dihubungkan dengan Pasal 9 huruf a UU 16/2011, yang memberikan hak kepada pemberi bantuan hukum untuk melakukan rekrutmen terhadap, antara lain, dosen. Dalam konteks ini, dosen, termasuk dosen yang berstatus sebagai PNS, memiliki potensi besar untuk terlibat dalam pemberian bantuan hukum di pengadilan. Namun, status dosen PNS yang melekat menimbulkan hambatan terhadap pelaksanaan hak tersebut. Oleh karena itu, memberikan hak kepada dosen PNS secara terbatas untuk turut serta dalam beracara di pengadilan dalam rangka pemberian bantuan hukum adalah langkah penting untuk memastikan peran aktif dosen PNS dalam mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu (miskin) dengan tanpa memungut biaya (prodeo/pro bono). Dengan adanya keterlibatan dosen PNS memberikan bantuan hukum kepada masyarakat khususnya yang tidak mampu sebagaimana pertimbangan di atas, akan memberikan manfaat timbal balik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keahlian mereka, serta dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan nyata pengembangan pendidikan tinggi hukum. Dalam hal ini, secara relatif, dosen PNS akan memiliki kemampuan yang berimbang antara penguasaan teori dan teks hukum (law in books) dengan pengalaman praktik (law in action). Dengan terjun langsung menangani persoalan hukum nyata dalam praktik, dosen PNS berpeluang memperkaya khasanah pengajaran hukum kepada mahasiswa dalam ruangan kelas. Tidak hanya itu, dengan memiliki pengalaman praktik, keterbatasan kemampuan dan pengalaman praktik seorang dosen pelan-pelan dapat diatasi. Terlebih, dalam konteks kekinian, perguruan tinggi diwajibkan 56 merekrut/menghadirkan dosen yang memiliki pengalaman praktik (praktisi), sehingga terjadi link and match antara teori dan praktik, karena hal tersebut tidak dapat optimal dipenuhi oleh internal dosen PNS yang tidak menguasai/memiliki pengalaman praktik. Terlebih lagi, jika dosen PNS tidak memegang status sebagai advokat, maka tidak akan mendapatkan akses/izin untuk menjadi kuasa hukum (penasihat hukum) dalam rangka mendampingi masyarakat, termasuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam sidang pengadilan yang akan diberi layanan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo/pro bono) baik dalam lembaga penegak hukum baik yang bersifat litigasi maupun non-litigasi [vide Pasal 9 huruf e UU 16/2011]. Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, semangat mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pengabdian kepada masyarakat, dalam hal ini berupa bantuan hukum, akan tersumbat dengan adanya larangan menjadi advokat bagi dosen yang berstatus PNS sebagaimana ditentukan dalam UU 18/2003, padahal dosen PNS direkrut sebagai pemberi bantuan hukum yang berhak memberi bantuan hukum hingga di sidang pengadilan [vide Pasal 9 huruf a UU 16/2011]. Oleh karena itu, untuk menghilangkan hambatan tersebut, larangan dalam norma Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 tersebut harus dimaknai secara terbatas sehingga menjadikan norma a quo membuka ruang bagi dosen PNS tidak lagi terhambat untuk mendapat pengalaman praktik sepanjang tetap ditempatkan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Terbukanya kesempatan tersebut pun tidak serta-merta berlaku untuk semua dosen PNS. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalam rangka mewujudkan pengabdian yang secara nyata bermanfaat langsung bagi masyarakat dalam memberikan pelayanan hukum, terutama untuk masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan akses keadilan (access to justice), sudah saatnya bagi dosen PNS [baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS)] diperbolehkan menjadi advokat secara terbatas selama menjadi bagian dari pengabdian kepada masyarakat mewujudkan sebagai salah satu wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan begitu fungsi utama mereka sebagai pengajar dan peneliti tetap terjaga karena pengalaman praktik dapat memperkaya materi pengajaran dan penelitian yang dilakukan. Terlebih lagi, mahasiswa akan mendapatkan 57 pembelajaran yang lebih kontekstual dan aplikatif, karena dosen PNS memiliki pengalaman langsung dalam menangani kasus-kasus hukum yang bersifat konkret. Oleh karena itu, dengan membuka peluang dosen yang berstatus PNS menjadi advokat, tidak hanya memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara utuh, tetapi juga memperkuat peran dosen sebagai agen perubahan yang dapat memberikan kontribusi positif dan nyata bagi masyarakat dan sistem hukum di Indonesia. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah juga menyadari, seorang dosen PNS juga memiliki tanggung jawab besar, selain dari pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini, dosen dituntut untuk mempersiapkan materi pengajaran dengan baik, termasuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan melakukan studi literatur, yang memerlukan alokasi waktu dan perhatian penuh, dan juga bertanggung jawab dalam bidang penelitian mencakup antara lain penyusunan proposal penelitian, dan penulisan buku serta karya ilmiah sebagai upaya mendukung pengembangan karier akademik dan kenaikan jabatan fungsional hingga tingkat profesor. Dengan demikian, apabila dosen PNS diberikan ruang/peluang untuk bisa menjadi advokat yang harus terlibat aktif dalam praktik beracara di pengadilan, keadaan tersebut harus dapat dipastikan tidak akan mengganggu fokus dan pelaksanaan tanggung jawab akademiknya sebagai dosen, seperti membimbing mahasiswa, menulis buku, dan meneliti serta kegiatan lain yang berkaitan dengan dunia akademis. Oleh karena itu, membuka ruang/peluang bagi dosen PNS untuk melaksanakan tugas-tugas pengabdian kepada masyarakat dengan menjadi advokat perlu dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sangat ketat. [3.15] Menimbang bahwa untuk memastikan realisasi dalam menjalankan tugas dosen yang berstatus PNS dan juga sebagai advokat untuk pengabdian kepada masyarakat berjalan harmonis dengan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi lainnya sebagaimana Mahkamah pertimbangkan dalam Paragraf [3.14] di atas, persyaratan dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Telah lulus ujian kompetensi advokat yang diadakan oleh Organisasi Advokat; 58 2. Status advokat diberikan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dan hanya dapat diberikan jika dosen PNS telah mengabdi sebagai pengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di perguruan tinggi yang bersangkutan; 3. Harus bergabung dan telah mengabdi minimal 3 (tiga) tahun secara berturut- turut pada lembaga bantuan hukum atau nama lain yang dibentuk perguruan tinggi bersangkutan dan tidak diperbolehkan membuka kantor hukum (law firm) sendiri dan hanya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo/pro bono) untuk masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; 4. Lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dimaksud telah terakreditasi pada kementerian yang berwenang; 5. Jumlah advokat dalam lembaga bantuan hukum atau nama lain dimaksud tidak melebihi dari jumlah bagian/departemen fakultas hukum pada perguruan tinggi dimaksud; 6. Setiap pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksudkan pada poin 3 harus mendapat izin dan setelah selesai harus melaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi, in casu dekan fakultas hukum; 7. Tidak bergabung dan aktif sebagai anggota dalam organisasi advokat. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, berkenaan dengan norma Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 penting untuk diberikan pemaknaan secara bersyarat sebagaimana selengkapnya termuat dalam amar putusan a quo. Namun demikian, oleh karena pemaknaan yang diberikan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 bertentangan dengan asas hak untuk mengembangkan diri, yang dimanifestasikan melalui pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap WNI untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui pendidikan dan berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana didalilkan para Pemohon. 59 Namun demikian, oleh karena amar yang diputuskan oleh Mahkamah tidak sama dengan Petitum yang dimohonkan oleh para Pemohon maka dalil para Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 60 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “tidak diberlakukan bagi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma atau tanpa memungut biaya (prodeo/pro bono)”; 3. Menyatakan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “tidak diberlakukan bagi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma atau tanpa memungut biaya (prodeo/pro bono)”; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 5. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya. ---------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Arsul Sani dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, yang menyatakan sebagai berikut: Being a lawyer is not merely a vocation. It is a public trust, and each of us has an obligation to give back (our full commitments as lawyer) to our communities (Janet Reno) [6.1] Menimbang bahwa sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 yang baru saja selesai diucapkan, Mahkamah mengabulkan pokok permohonan para Pemohon untuk sebagian. Terhadap hal tersebut, kami, Hakim Konstitusi Arsul Sani dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. 61 Foekh memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) yang selengkapnya terurai sebagai berikut: 1. Para Pemohon dalam perkara nomor 150/PUU-XXII/2024 pada pokoknya memohonkan pengujian materiil Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU 18/2003) yang menyatakan “Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.”, dan Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 yang menyatakan “Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.” Kedua Pasal a quo menurut anggapan para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) jika tidak dimaknai sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon. 2. Oleh karena yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah konstitusionalitas norma pasal yang terdapat dalam undang-undang yang mengatur profesi advokat – in casu UU 18/2003 - , maka kami memandang penting untuk terlebih dahulu menguraikan tentang hakikat profesi advokat. Secara doktriner, baik dalam tradisi hukum civil law (Eropa Kontinental) maupun common law (Anglo-America) profesi advokat (dengan berbagai sebutan, seperti lawyer, solicitor, attorney at law atau barrister) dipahami sebagai profesi bebas dan mandiri atau independen. Sifat bebas dan mandiri atau independen profesi advokat menjadi prinsip yang diakui secara universal, “the independence of lawyer is a principle universally recognized as one of the cornerstones of the legal profession the world over” (Michael G. Karnavas, The Lawyer’s Independence: A Universal Principle of Disparate Meaning, 2015). 3. Prinsip bebas dan mandiri atau independen yang melekat pada profesi advokat diejawantahkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi advokat di banyak negara, termasuk ditegaskan dalam peraturan atau kode etik profesi advokat yang disusun oleh organisasi advokat sebagai self-regulatory organization (SRO) di masing-masing negara. Atas dasar prinsip tersebut, diintroduksi pembatasan terhadap setiap individu yang bermaksud memilih profesi advokat sebagai karier atau pekerjaan. Pembatasan selain melalui 62 sejumlah persyaratan dan proses yang cukup ketat untuk dapat diangkat sebagai advokat, juga dilakukan melalui pembatasan bagi seorang advokat untuk pada saat yang bersamaan memiliki profesi, jabatan atau pekerjaan lain yang berpotensi menghilangkan atau mengurangi prinsip kebebasan dan kemandirian atau independensi seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Pembatasan a quo termasuk diterapkan dalam hal seorang advokat kemudian terpilih atau ditunjuk mengemban jabatan publik di lembaga pemerintahan atau lembaga negara. Dalam hal seorang advokat mengemban jabatan publik tersebut, maka advokat yang bersangkutan harus non aktif atau berhenti menjalankan profesi advokat atau mengundurkan diri sebagai advokat. 4. Prinsip profesi advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri atau independen diakui di banyak negara dan dituangkan dalam peraturan perundangan di masing-masing negara tersebut termasuk mengenai syarat dan/atau pembatasannya. Di Vietnam, diatur pembatasan melalui Clause 4, Article 17 of the 2006 Law on Lawyers, amended and supplemented in 2012, yang menegaskan bahwa “persons falling in one of the following cases are not granted law practice certificates: b. working as cadres, officials or civil servants; as officers, professional personnel or defense workers in agencies or units of the people’s army; as commanding or professional officers or non-commissioned officers in agencies or units of the people’s security forces.” (Sumber: https://www.ajne.org/sites/default/-files/document/laws/6810/revised-law-on- lawyers.pdf - diakses 20 Desember 2024). Di Cina, terdapat pula larangan seorang aparatur sipil negara/pemerintah merangkap sebagai advokat dalam waktu bersamaan. Ketentuan Pasal 11 Lawyers Law of the People's Republic of China (2007 Revision) mencantumkan bahwa “A civil servant shall not concurrently serve as a practicing lawyer.” (sumber: https://www.legal- tools.org/doc/cfsa7w/pdf diakses 20 Desember 2024). Di India, the Advocates Act, 1961 menyerahkan detail pembatasan terhadap rangkap pekerjaan atau jabatan seorang advokat kepada SRO advokat, yang kemudian menuangkan pembatasan tersebut dalam Chapter II, Section VII - Restriction on Other Employments, Number 49 of the Bar Council of India Rules dalam mana dinyatakan “an Advocate shall not be a full-time salaried employee of any person, government, firm, corporation or concern, so long as he continues to practise,and shall, on taking up any employment, intimate the fact to the Bar Council on whose 63 roll his name appears, and shall thereupon cease to practise as an Advocate so long as he continues in such employment.” Di ketiga negara tersebut dan juga banyak negara lain, tidak terdapat pengecualian bahwa jika aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas sebagai pengajar atau dosen di suatu sekolah atau perguruan tinggi, maka yang bersangkutan dapat menjadi advokat. 5. Di Indonesia pengejawantahan profesi advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri atau independen dilakukan dengan pengaturan dalam UU 18/2003 dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Dalam UU 18/2003 pengakuan dan penegasan profesi advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri atau independen ini terdapat dalam bagian “Menimbang” huruf c maupun dalam batang tubuh serta Penjelasan Umum UU 18/2003. Pasal 5 UU 18/2003 bahkan meneguhkan prinsip bebas dan mandiri seorang advokat dengan penetapan status advokat sebagai penegak hukum yang juga harus mandiri dan independen dalam menjalankan tugas penegakan hukumnya. Hal ini secara implisit menempatkan advokat memiliki kedudukan yang sejajar dengan penegak hukum Polri, PPNS serta penegak hukum jaksa pada jajaran Kejaksaan Agung. Meskipun UU 18/2003 tidak memberikan penjelasan lebih mendalam terkait sifat bebas dan mandiri atau independen yang melekat pada profesi advokat, akan tetapi sifat profesi yang demikian bisa ditafsirkan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU 18/2003. 6. Di antara ketentuan UU 18/2003 yang dimaksudkan sebagai pengejawantahan profesi advokat sebagai profesi bebas dan mandiri atau independen adalah (i) Pasal 3 ayat (1) huruf c yang menetapkan syarat pengangkatan advokat adalah tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau pejabat negara, (ii) Pasal 20 ayat (1) yang melarang advokat memegang jabatan lain yang bertentangan dengan tugas dan martabat profesinya, (iii) Pasal 20 ayat (2) yang melarang advokat memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesi advokat, dan (iv) Pasal 20 ayat (3) yang menentukan bahwa advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut. Ketentuan dalam UU 18/2003 yang mengatur bahwa seorang calon advokat yang akan diangkat sebagai advokat bukan merupakan pegawai negeri dan tidak 64 sedang mengemban jabatan sebagai pejabat negara selain merupakan pengejawantahan prinsip profesi advokat sebagai profesi bebas dan mandiri atau independen, juga untuk menghindari timbulnya (potensi) benturan kepentingan antara profesi, pekerjaan dan/atau jabatan pegawai negeri sipil atau pejabat negara yang harus tunduk pada peraturan perundang-undangan dan kode etik tersendiri yang mengatur jabatan dan perilaku yang melekat pada jabatan publik tersebut dengan profesi dan pekerjaan advokat yang juga harus tunduk dan terikat pada peraturan perundang-undangan dan kode etik advokat (KEAI). 7. Berkaitan dengan substansi permohonan para Pemohon yang pada pokoknya meminta Pasal 3 ayat (1) huruf c serta Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, kami berpendapat bahwa Mahkamah seyogianya mempertimbangkan soal status atau kedudukan PNS dengan jabatan fungsional sebagai dosen perguruan tinggi secara komprehensif dengan memperhatikan dan menimbang peraturan perundang-undangan serta kode etik yang mengatur tentang ASN yang berlaku tidak hanya bagi PNS dengan jabatan struktural saja, tetapi juga berlaku bagi PNS yang memegang jabatan fungsional. Agar sampai pada pertimbangan yang komprehensif atau menyeluruh atas aspek perundang-undangan terkait, Mahkamah seharusnya mengkaji secara mendalam materi muatan peraturan perundangan dan kode etik terkait yang berlaku bagi ASN, khususnya PNS. Selain itu, Mahkamah tidak cukup hanya melihat hal yang dipandang “positif” saja bagi pendidikan hukum untuk para mahasiswa apabila PNS dengan jabatan fungsional dosen yang mengampu atau mengurus lembaga bantuan hukum (LBH) atau nama lain yang ada di fakultas atau perguruan tinggi hukum dapat diangkat sebagai advokat. Mahkamah juga harus melihat dan mempertimbangkan potensi dampak “negatif” yang dapat timbul jika permohonan para Pemohon dikabulkan meski hanya untuk sebagian. Kami melihat potensi dampak “positif” dimaksud, tetapi juga mempertimbangkan potensi dampak “negatif” yang dapat terjadi. Salah satunya adalah kemungkinan munculnya “moral hazard” ketika PNS dengan jabatan fungsional dosen yang mengampu dan mengurus LBH diberikan status sebagai advokat meski dengan batasan-batasan tertentu. Dalam posisi demikian, tercipta peluang atau kesempatan untuk memanfaatkan status advokat tersebut guna memberikan jasa hukum yang luas dan pada saat yang bersamaan mengabaikan tugas utama 65 sebagai dosen bidang hukum yang mempunyai dua kewajiban lain dalam konteks Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu mengajar dan melakukan penelitian untuk mengembangkan disiplin hukum. Di sisi lain kami melihat bahwa jika yang dipertimbangkan sebagai hal positif bagi pendidikan hukum seperti disebutkan diatas, maka sesungguhnya terdapat cara lain yang dapat ditempuh oleh sebuah fakultas atau perguruan tinggi hukum. Cara lain dimaksud dengan meminta para advokat berpengalaman untuk menjadi dosen non PNS atau setidaknya menjadi pengajar tamu sesuai dengan kebutuhan kurikulum atau matriks perkuliahan yang disusun, bukan dengan “mengadvokatkan” PNS yang mengemban jabatan fungsional dosen. 8. Selain hal-hal di atas, tidak ataupun menolak mengabulkan permohonan agar PNS dengan jabatan fungsional dosen dapat diangkat menjadi advokat meski dengan memberikan pembatasan tertentu juga didasarkan pada beberapa pertimbangan lain. Pertama, pengecualian terhadap PNS yang dapat bertindak sebagaimana layaknya advokat, khususnya untuk melakukan pekerjaan representasi hukum di pengadilan, lazimnya diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan posisi PNS yang bersangkutan, bukan dengan menetapkannya dalam undang-undang tentang profesi advokat -in casu UU 18/2003-. Sebagai contoh adalah jaksa yang bertindak sebagai pengacara negara yang hakikatnya menjalankan tugas advokat di bidang perdata dan tata usaha negara. Pengaturan kedudukan jaksa sebagai pengacara negara tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, bukan dengan memberikan pemaknaan atau menyisipkan pengaturan dalam UU 18/2003. Contoh lainnya adalah PNS yang ditempatkan pada biro hukum kementerian/lembaga pemerintah (K/L) atau orang tertentu yang ditunjuk untuk menjadi kuasa hukum seperti layaknya advokat untuk mewakili K/L yang bersangkutan dalam perkara perdata atau tata usaha negara atau pendampingan dalam proses hukum terkait pidana sebagaimana diatur dalam dalam Staatblad 1922 Nomor 522 juncto Pasal 123 ayat 2 HIR (lihat Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, MA RI – Buku II Tahun 2004, hlm. 112). Kedua, untuk mengembangkan ilmu dan pengalaman praktik, PNS yang mengemban jabatan fungsional dosen sesungguhnya masih dapat 66 melakukan praktik hukum dengan memberikan nasihat dan bantuan hukum di lembaga yudisial atau kuasi-yudisial yang tidak mensyaratkan keharusan status advokat untuk menjadi kuasa, representasi atau penasihat hukum, seperti di Mahkamah Konstitusi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), Dewan Sengketa Konstruksi (DSK), Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Lembaga Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Ketiga, PNS dengan jabatan fungsional dosen dapat menjalankan praktik hukum atau advokasi hukum di luar pengadilan dalam kerangka bantuan hukum atau advokasi melalui lembaga bantuan dan konsultasi hukum di fakultas hukum masing-masing atau bahkan di lembaga bantuan hukum sepanjang diizinkan oleh atasannya di bawah payung hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 9. Jika advokasi hukum dan keadilan sebagai sebuah praktik hukum dimaknai secara luas, maka kesempatan seorang PNS yang mengemban jabatan fungsional dosen untuk tetap dapat melakukan praktik hukum melalui lembaga bantuan dan konsultasi hukum yang ada di perguruan tinggi hukum, selain di lembaga peradilan atau institusi penegakan hukum tertentu yang mengharuskan status advokat, juga tidak tertutup. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Desember 2004, pada pokoknya telah menegaskan bahwa keberadaan dan peran lembaga bantuan dan konsultasi hukum adalah penting sebagai instrumen bagi perguruan tinggi untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam fungsi pengabdian kepada masyarakat. Pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan tersebut menyatakan: “Menimbang bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud, keberadaan dan peran lembaga-lembaga nirlaba semacam LKPH UMM, yang diwakili Pemohon, adalah sangat penting bagi pencari keadilan, teristimewa bagi mereka yang tergolong kurang mampu untuk memanfaatkan jasa penasihat hukum atau advokat profesional. Oleh karena itu, adanya lembaga semacam ini dianggap penting sebagai instrumen bagi perguruan tinggi terutama Fakultas Hukum untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam fungsi pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu, pemberian jasa bantuan hukum juga dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi hukum 67 dengan kategori mata kuliah pendidikan hukum klinis dan ternyata membawa manfaat besar bagi perkembangan pendidikan hukum dan perubahan sosial, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman negara- negara Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, Afrika Selatan, bahkan juga negara yang sudah tergolong negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat, seperti dikatakan McClymont & Golub, “...university legal aid clinics are now part of the educational and legal landscape in most regions of the world. They have already made contributions to social justice and public service in the developing world, and there are compelling benefits that recommend their consideration in strategies for legal education and public interest law...” [vide lebih jauh Mary McClymont & Stephen Golub, Many Roads to Justice, 2000, hal. 267- 296). Namun, peran demikian menjadi tidak mungkin lagi dijalankan oleh LKPH UMM atau lembaga- lembaga lain sejenis, sebagaimana telah ternyata dari pengalaman dan keterangan Para Kuasa Pemohon di hadapan persidangan tanggal 30 September 2004, dan diperkuat oleh keterangan pihak terkait dari lembaga Biro Bantuan Hukum Universitas Padjadjaran yaitu Eva Laela, S.H. dan Dedi Gozali, S.H. pada persidangan tanggal 30 September 2004, yang menyatakan keduanya telah disidik oleh penyidik dengan sangkaan telah melanggar ketentuan Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003, meskipun penyidikan kemudian dihentikan. Namun penghentian penyidikan tersebut dilakukan bukan karena alasan yang bersangkutan tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003, melainkan peristiwa yang disangkakan tersebut terjadi sebelum berlakunya undang- undang a quo;” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- II/2004, hlm. 29-30]. Dengan putusan Mahkamah tersebut di atas, tanpa harus berstatus sebagai advokat, seorang PNS yang mengemban jabatan fungsional dosen yang mengampu dan/atau mengurusi LBH di fakultas atau perguruan tinggi hukum mendapat kesempatan untuk melakukan tugas atau pekerjaan advokasi hukum tertentu bagi masyarakat. Meskipun tugas atau pekerjaan advokasi tersebut terbatasi untuk beracara di lembaga peradilan atau institusi penegakan hukum yang mensyaratkan keharusan status advokat. 10. Mahkamah seyogianya juga harus mempertimbangkan bahwa menjadikan PNS dengan jabatan fungsional dosen sebagai advokat perlu mengkajinya dari prinsip atau asas-asas serta ketentuan undang-undang yang mengikat dan mengatur tentang PNS, in casu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023) beserta peraturan pelaksananya dan juga kode etik PNS yang berlaku. UU 20/2023 menetapkan PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebagai ASN. Tanpa bermaksud menilai legalitasnya, secara khusus, terkait PNS dengan jabatan fungsional dosen juga terdapat pengaturan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 68 dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana terakhir diubah dengan Permen PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023. Berdasarkan Permen PAN-RB tersebut, PNS dengan jabatan fungsional dosen merupakan ASN yang terikat dengan seluruh ketentuan yang mengatur tentang ASN baik yang kemudian dituangkan dalam UU 20/2023 maupun peraturan pelaksana lainnya. Dalam konteks prinsip, asas dan peraturan yang berlaku bagi PNS dipersandingkan dengan prinsip profesi advokat yang diatur dalam UU 18/2003 dan KEAI, maka terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest) ketika PNS, termasuk yang mengemban jabatan fungsional dosen, menjadi advokat meski dengan pembatasan tertentu. Seorang PNS dengan jabatan fungsional dosen terikat pada sejumlah ketentuan yang mengatur pembatasan dirinya sebagai abdi negara dan aparatur pemerintahan, antara lain pembatasan yang dituangkan melalui UU 20/2023, PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri (PP 94/2021), PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 (PP 17/2020), dan kode etik PNS yang diberlakukan oleh kementerian/lembaga atau instansi masing-masing. Sedangkan, seorang advokat tidak memiliki keterikatan dengan peraturan dan kode etik a quo karena advokat bukanlah abdi negara dan aparatur pemerintahan, dan keterikatan profesinya adalah dengan apa yang diatur dalam UU 18/2003 dan KEAI sebagai pedoman berperilaku dan menjalankan fungsi dan tugas seorang advokat. 11. Secara konkret hal di atas dapat dicontohkan terkait penerapan asas/prinsip loyalitas. Seorang PNS, termasuk yang menduduki jabatan fungsional sebagai dosen terikat dengan asas/prinsip loyalitas terhadap pemerintah yang termaktub dalam UU 20/2023, peraturan pelaksananya dan kode etik bagi ASN, sementara sebagai advokat, PNS yang bersangkutan berkewajiban melakukan tugas profesi advokat secara bebas dan mandiri atau independen berdasarkan UU 18/2003 dan KEAI seperti melakukan tugas representasi, pendampingan dan/atau pembelaan di pengadilan bagi warga masyarakat yang mempercayakan kepada dirinya. Jika pihak lain yang dihadapi adalah pemerintah atau urusannya bersangkutan dengan (kebijakan) pemerintah di mana PNS tersebut terikat dengan asas loyalitas tersebut di atas, sementara sebagai advokat, PNS yang bersangkutan berkewajiban menjalankan profesi 69 advokatnya secara mandiri, pada titik ini dapat timbul benturan kepentingan antara keharusan loyal kepada pemerintah dan keharusan melaksanakan tugas advokat dalam membela dan mempertahankan kepentingan klien secara penuh. 12. Selain benturan antara keharusan memegang prinsip loyalitas pada pemerintah dan keharusan melaksanakan tugas advokat dalam membela dan mempertahankan kepentingan klien, pengecualian PNS dengan jabatan fungsional dosen dapat diangkat sebagai advokat pada gilirannya akan semakin mengaburkan mekanisme pengawasan terhadap individu yang bersangkutan. Perbedaan butir-butir kode etik, mekanisme pemeriksaan/pengawasan, lembaga pemeriksa/pengawas, dan jenis sanksi/tindakan yang dapat dijatuhkan tentu berbeda antara seorang PNS dengan jabatan fungsional dosen dan seorang yang berprofesi sebagai advokat. Dalam batas penalaran yang wajar dapat muncul wilayah abu-abu (grey area) ihwal kapan seseorang itu menjalankan perannya sebagai PNS dengan jabatan fungsional dosen dan pada saat kapan ia menjalankan tugas profesinya sebagai advokat yang memberikan jasa hukum, sehingga kontrol terhadap perilaku yang menyimpang terhadap yang bersangkutan dapat menjadi kabur atau tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pengawasan ini pada akhirnya justru berpotensi melunturkan kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap penegakan supremasi hukum. 13. Terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon itu sendiri, kami berpendapat bahwa yang utama perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah terdapat isu konstitusionalitas terhadap larangan bagi PNS dengan jabatan fungsional sebagai dosen untuk menjadi advokat, dan apakah terdapat kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan adanya larangan tersebut. Dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa norma Pasal 3 ayat (1) huruf c dan norma Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28C ayat (1) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana yang dinyatakan dalam petitum permohonan para Pemohon. 14. Terkait dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas bersyarat atas norma Pasal 3 ayat (1) huruf c dan norma Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003, kami berpendapat sebagai berikut. 70 Bahwa jika yang dimaksud para Pemohon dengan hak konstitusional untuk mengembangkan diri adalah dengan menjadi advokat, maka sesungguhnya tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk menjadi advokat sebagai sarana pengembangan diri. Para pemohon dapat memilih dengan bebas untuk menjadi PNS dengan jabatan fungsional sebagai dosen atau menjadi advokat dengan tetap mengemban jabatan fungsional sebagai dosen tanpa status sebagai PNS. Jika pilihan para Pemohon adalah tetap mempertahankan status PNS namun ingin mengembangkan diri dalam dunia advokasi atau praktik hukum, maka tanpa harus menjadi advokat dan sepanjang diizinkan oleh institusi pendidikan tinggi tempatnya bernaung, para Pemohon masih tetap dapat mengembangkan diri dalam dunia praktik hukum dengan menjadi ahli yang memberikan keterangan di berbagai lembaga peradilan dan kuasi peradilan, dan menjalankan fungsi representasi dengan menjadi kuasa hukum di lembaga-lembaga a quo yang tidak mensyaratkan keharusan berstatus sebagai advokat seperti sejumlah lembaga yang disebutkan dalam Paragraf/angka 8 diatas. Dengan demikian, menurut pendapat kami, tidak beralasan menurut hukum bahwa norma pasal-pasal a quo dalam UU 18/2003 menghalangi hak konstitusional para Pemohon untuk mengembangkan diri. Berkaitan dengan hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, kami berpendapat bahwa tidak sedikit pun hak konstitusional para Pemohon a quo yang terlanggar. UU 20/2023, peraturan pelaksana UU 20/2023 dan kode etik yang berlaku bagi PNS serta UU 18/2003 berlaku bagi semua PNS baik yang mengemban jabatan struktural maupun fungsional, demikian pula UU 18/2003 dan KEAI berlaku bagi semua advokat dan calon advokat terlepas apakah yang bersangkutan adalah PNS atau bukan. Tidak ada pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum maupun perlakuan yang tidak diberikan atau diberikan dengan cara berbeda antara para Pemohon dengan orang lain yang berstatus PNS dan berkeinginan menjadi advokat. Justru dikabulkannya permohonan para Pemohon meskipun untuk sebagian sebagaimana tersebut dalam amar Putusan a quo, hal ini berpotensi menimbulkan persoalan pengakuan serta perlakuan yang berbeda bagi PNS dengan jabatan fungsional lainnya di bidang hukum, seperti para peneliti hukum bahkan panitera pengganti lembaga peradilan, terlebih ketika mereka juga 71 menjadi dosen meski tidak tetap. Persoalan pengakuan dan perlakuan yang tidak sama bertambah lebih nyata ketika yang dikabulkan sebagian hanyalah menyangkut PNS dengan jabatan fungsional dosen dapat menjadi advokat sepanjang mengampu lembaga bantuan dan konsultasi hukum di fakultas hukum. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan lanjutan bagaimana dengan PNS yang mengemban jabatan fungsional dosen hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha negara dan/atau hukum acara pidana, perdata atau tata usaha negara namun mereka tidak diserahi tugas mengurus lembaga bantuan dan konsultasi hukum di fakultas hukum tersebut, padahal mereka juga berkepentingan untuk mengembangkan pengetahuan praktik hukumnya agar dapat mengajarkan kepada para mahasiswa tentang law in action atau law in practice. [6.2] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, seharusnya Mahkamah menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sepuluh, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tiga, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 17.26 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. 72 KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Saiful Anwar