150/PUU-XXI/2023

1 PUTUSAN Nomor 150/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Lamria Siagian Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Swadaya IV Nomor 59, RT. 013/RW. 004. Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat Sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Ridwan Darmawan Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Advokat Alamat : KP. Rumpin, RT. 004/RW. 001 Desa Rumpin, Kel. Rumpin, Kabupaten Bogor Sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : RD.I Ilham Maulana Aulia Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Kp. Curug Kulon, RT. 003/RW. 001, Desa Curug Kulon, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang Sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon III; 2 4. Nama : Asy-Syifa Nuril Jannah Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Mahasiswi Alamat : BSD Blok H, Nomor 8 Sektor 1-2, RT. 02/RW. 004, Kel. Rawabuntu, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan Sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon IV; Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 2 November 2023 memberi kuasa kepada Ecoline Situmorang, S.H., M.H., Janses E. Sihaloho, S.H., Imelda Napitupulu, S.H., M.H., Dr. Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H., Linda C Ketaren, S.H., M.H., Anton Febrianto, S.H., Arif Suherman, S.H., Reza Setiawan, S.H., Maria Wastu Pinandito, S.H., Markus Manumpak Sagala, S.H., Imelda, S.H., Naufal Rizky Ramadhan, S.H., dan Syukur Destieli Gulo, S.H., para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Penjaga Demokrasi dan Konstitusi (TAPDK) yang berkedudukan hukum di Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan M.T. Haryono Kav. 33 Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 November 2023 berdasarkan Tanda Terima Nomor 148- 1/PUU/PAN.MK/AP3 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 13 November 2023 dengan Nomor 150/PUU- XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 15 Desember 2023 dan diterima Mahkamah pada tanggal 15 Desember 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 3 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu Undang- Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”), yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya …. dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang terhadap UUD1945 tersebut terdapat dalam Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (“UU Mahkamah Konstitusi”); “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak 4 diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding). 3. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) UU Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”), menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 5. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (”UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”)menyatakan: ”Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 6. Bahwa selain itu Pasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang- undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan undang- undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi; 7. Bahwa secara khusus Pasal 60 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai pengujian Kembali terhadap ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, yang menyatakan: 5 Pasal 60 1. Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 8. Bahwa Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia, menyatakan Tentang Pedoman, menyatakan: Pasal 78 1. Terhadap materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang- Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali; 2. Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitasnya yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. 9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan Pengujian Kembali Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang diajukan oleh PARA PEMOHON ini meskipun telah pernah dilakukan beberapa kali pengujian dan telah diputusan oleh Mahkamah Konstitusi, oleh karena syarat-syarat konstitusionalitasnya yang menjadi alasan Permohonan PARA PEMOHON berbeda dengan perkara- perkara sebelumnya; II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON 10. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: 6 a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat, atau; d. Lembaga negara.” Dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. 11. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan PEMOHON dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 2/2021”), yang mengatur: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 12. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. 7 c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. 13. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam UUD1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 14. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PARA PEMOHON memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut. 15. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk yang berprofesi sebagai Advokat pada Organisasi Perhimpinan Advokat Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Keanggotaan Advokat yang disumpah pada Pengadilan Tinggi yang dibuktikan dengan Berita Acara Sumpah. 16. Bahwa profesi Advokat merupakan profesi yang dilindungi dan di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dalam undang- undang ini disebutkan bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan dan supremasi hukum. 17. Bahwa adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait dengan uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, telah memberikan dampak yang amat sangat 8 buruk pada penegakan dan supremasi hukum di Republik Indonesia ini, termasuk berdampak pada Lembaga Mahkamah Konstitusi maupun kepada Hakim Konstitusi; 18. Bahwa agar penegakan dan supremasi hukum dapat berjalan baik, maka PEMOHON I dan PEMOHON II berkepentingan untuk melakukan uji materiil kembali Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; 19. Bahwa PEMOHON I selain sebagai Advokat adalah merupakan aktivis hukum dan hak asasi manusia yang aktif memperjuangkan penegakan hukum dan hak asasi manusia misalnya pernah menjadi penyelidik ad hoc kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat seperti kasus kerusuhan Mei 1998, kasus penghilangan orang secara paksa (penculikan aktivis yang diduga dilakukan oleh PRABOWO SUBIANTO), kasus daerah operasi militer (DOM) Aceh, kasus Talangsari Lampung, dan kasus pembunuhan Munir; 20. Bahwa selain itu juga PEMOHON I juga pernah menjadi staf ahli bidang perlindungan saksi dan korban pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); 21. Bahwa PEMOHON I juga aktif sebagai anggota bahkan membentuk organisasi yang concern terhadap perlindungan penegakan hukum dan hak asasi manusia seperti anggota Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan pendiri Lembaga Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI) serta membentuk Tim Advokasi Gerakan Mahasiswa (TAKWA) pada tahun 1998; 22. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangat jelas bahwa PEMOHON I mempunyai kedudukan hukum/legal standing dalam mengajukan permohonan a quo; 23. Bahwa PEMOHON II selain berprofesi sebagai advokat, PEMOHON II merupakan aktivis yang juga concern terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia misalnya pernah menjadi anggota Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan pendiri Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS); 9 24. Bahwa PEMOHON II selain sebagai Advokat sewaktu mahasiswa sudah aktif dalam upaya perjuangan demokrasi dan penegakan hukum serta mendirikan organisasi mahasiswa seperti Forum Kota (FORKOT); 25. Bahwa PEMOHON III dan PEMOHON IV adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dan merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang yang konsentrasi hukumnya terhadap Hukum Tata Negara di Indonesia yang menaruh harapan besar kepada Mahkamah Konstitusi Republik dalam menjaga Konstitusi di Indonesia; 26. Bahwa PEMOHON III dan PEMOHON IV adalah calon sarjana hukum yang akan terjun dan berkarya dalam masyarakat, sehingga kepastian hukum adalah sesuatu yang krusial dan menjadi landasan bagi PARA PEMOHON dalam berpikir dan bertindak dalam menjalankan profesinya di kemudian hari. 27. Bahwa PEMOHON III dan PEMOHON IV sebagai mahasiswa tentunya mempunyai kedudukan hukum/legal standing dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah menjadi preseden dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dalam hal ini permohonan nomor 90/PUU-XXI/2023 dan permohonan nomor 141/PUU-XXI/2023; 28. Bahwa PEMOHON III dan PEMOHON IV memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih dan atau dipilih sebagai Calon Presiden serta Calon Wakil Presiden, dan karenanya PARA PEMOHON memiliki legal standing dalam pengujian Objek Permohonan. 29. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023, yang penuh dengan unsur politik dan kontroversial serta pelanggaran Hukum Acara Mahkamah Konstitusi telah mengetuk hati PARA PEMOHON untuk mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dengan mengajukan Uji Materiil Kembali terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dengan harapan Mahkamah Konstitusi akan kembali kepada koridor yang benar sebagaimana peraturan perundang-undangan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara sebagaimana dalam permohonan a quo; 10 30. Bahwa berdasarkan hal uraian tersebut di atas, maka sangat jelas PARA PEMOHON sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga demokrasi dan konstitusi di Indonesia mempunyai kedudukan hukum/legal standing dalam mengajukan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa sebagai mana hal tersebut PARA PEMOHON telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021 dan berdasarkan hal tersebut di atas maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menerima Permohonan a quo. III. ADANYA KONFLIK KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) DALAM PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023 YANG MELANGGAR PASAL 17 AYAT (4), (5) DAN (6) UU KEKUASAAAN KEHAKIMAN SEHINGGA HARUS DILAKUKAN UJI MATERIIL KEMBALI PASAL 169 HURUF Q UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM 31. Bahwa sebelum PARA PEMOHON menguraikan Analisa yuridis Uji Materiil Kembali terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, karena pemeriksaan perkara sebagaimana Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terdapat Konflik Kepentingan (Conflict Of Interest), hal tersebut sebagaimana Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) Hakim Konstitusi Arief Hidayat pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023; 32. Bahwa sejalan dengan Pasal 17 Ayat (4), (5) dan (6) UU Kekuasaaan Kehakiman, menyatakan sebagai berikut: Pasal 17 Ayat (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.” 11 Pasal 17 Ayat (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.” Pasal 17 Ayat (6) “(6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 mensyaratkan bahwa Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Bahwa meskipun di dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023 pada halaman 40 dan 41, yang menyatakan: Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, di dalam mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah lebih menekankan dengan bertumpu pada UU MK yang bersifat khusus dan hal ini sejalan dengan asas “lex specialis derogat legi generali”, yaitu ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang umum karena kedua ketentuan dimaksud mempunyai kesederajatan yang sama, meskipun tetap pula mempertimbangkan ketentuan Pasal 17 UU 48/2009 sepanjang ada relevansinya, in casu Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 48/2009 berlaku secara umum bagi pemegang kekuasaan kehakiman. Sedangkan, terhadap Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, norma pasal tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap Mahkamah Konstitusi yang sifatnya sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir. Terlebih, jumlah Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi adalah 9 (sembilan) orang, yang 12 dalam pengambilan keputusannya harus dilakukan oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi atau sekurang- kurangnya oleh 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi. Bahwa akan tetapi dengan adanya Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang pada intinya menyatakan bahwa Majelis Hakim Anwar Usman telah melakukan pelanggaran etik berat dalam proses penanganan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, PARA PEMOHON berpendapat bahwa Majelis Hakim Anwar Usman tidak dapat dilibatkan dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan didalam perkara a quo, mengingat bahwa Putusan MKMK merupakan putusan tertinggi yang harus dipegang teguh oleh seluruh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan dijadikan pelajaran bagi seluruh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan harapan dikemudian hari tidak ada lagi Ketua Mahkamah Kosntitusi ataupun Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dapat melanggar kode etik ataupun melanggar ketentuan Perundang-undangan dan/atau tidak ada lagi putusan Mahkamah Konstitusi yang dilahirkan dari pelanggaran kode etik yang mirisnya kemudian diberlakukan secara absolut dan seketika berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa kemudian, meskipun Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 141/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bersifat lex specialis, akan tetapi PARA PEMOHON berpandangan lain dikarenakan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur tersendiri (secara khusus) terkait konflik kepentingan sehingga pengaturan terkait Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain atau disimpangi sehingga adegium lex specialis de rogat lex generali tidaklah tepat dipertimbangkan demikian. Justru sebaliknya jika Pasal 17 ayat (1) s/d (7) UU Kekuasaan Kehakiman tidak diberlakukan maka terdapat ketidakpastian hukum terkait adanya Tindakan Hakim Konstitusi yang melakukan konflik kepentingan sebagaimana faktanya telah terjadi saat ini. Tidak pada tempatnya Mahkamah Konstitusi membagi-bagi Pasal 17 UU Kehakiman menjadi mana yang berlaku untuk MA dan mana yang berlaku untuk MK sedangkan penjelasan dari Pasal 17 ayat (1) s/d (7) menyatakan bahwa hal tersebut cukup jelas dan ada penjelasan khusus untuk pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) 13 UU Kekuasaan Kehakiman namun penjelasan tersebut sama sekali tidak menyatakan bahwa Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) tidak berlaku untuk Mahkamah Konstitusi. Selain itu, sampai dengan saat ini tidak ada permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman yang mendukung penafsiran sebagaimana dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut untuk Pasal 17 ayat (6) dan (7) UU Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian memberikan penafsiran lain terkait ketentuan hukum yang sudah jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Tindakan Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. yang patut diduga telah melanggar Pasal 17 ayat (4), (5) dan (6) UU Kekuasaan Kehakiman dalam memeriksa dan memutus sebagaimana Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ini secara otomatis tentunya tidak lagi dapat memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945; dan untuk menjaga marwah Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yang mengawal Konstitusi, maka PARA PEMOHON mohon kepada Para Hakim Mahkamah Konstitusi agar melakukan pemeriksaan dan memutus perkara a quo dengan hati nurani yang bersih dan memikirkan nasib bangsa Indonesia kedepannya bilamana hukum tidak lagi bisa dijadikan panglima. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya tidak mengikut sertakan Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo, dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil Kembali yang diajukan oleh PARA PEMOHON; IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PERBEDAAN MATERI MUATAN ANTARA PERMOHON A QUO DENGAN PERMOHONAN-PERMOHONAN SEBELUMNYA TERKAIT DENGAN UJI MATERIIL PASAL 169 HURUF Q UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM 14 33. Bahwa Pasal 60 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan : Pasal 60 1. Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 34. Bahwa Pasal 78 PMK 2/2021, menyatakan: Pasal 78 1. Terhadap materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang- Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali; 2. Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitasnya yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. 35. Bahwa sebelumnya terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Dimaknai Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, pernah diajukan Uji Materiil yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023. Berdasarkan hal tersebut, maka PARA PEMOHON terlebih dahulu akan menguraikan perbedaan materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023, dengan Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh PARA PEMOHON, sebagai berikut: ➢ PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Nomor 141/PUU-XXI/2023 DASAR PENGUJIAN 1. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945; 2. Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 3. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 15 ALASAN PENGUJIAN - Adanya Conflict of interest; - Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, telah melanggar etik dan hukum; - Calon Capres dan Calon Cawapres yang berhak untuk mencalonkan diri adalah minimal berumur 40 tahun atau pernah/ sedang menjabat kepala daerah pada tingkat provinsi (Gubernur); ➢ Dasar Pengujian dan Alasan dalam Permohonan a quo DASAR PENGUJIAN 1. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 2. Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 3. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 4. Pasal 24 C ayat (5) UUD 1945 ALASAN PENGUJIAN - Permohonan PARA PEMOHON diajukan dengan alasan permohonan Pengujian Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU MK jo. Pasal 78 PMK 2/2021 - Bahwa dengan adanya putusan MKMK yang menyatakan bahwa Hakim Anwar Usman telah melanggar kode etik berat, apabila dikaitkan dengan Fakta Hukum, dimana Hakim Anwar Usman pada rapat RPH dalam menentukan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menggunakan hak nya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana Ketentuan Pasal 45 Ayat (8) UU MK, mengingat komposisi Hakim dalam RPH Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah 3 (tiga) Hakim 16 Setuju terhadap Permohonan yaitu Anwar Usman, Guntur dan Manahan MP, 2 (dua) Hakim dengan Alasan Berbeda (Concurring Oppinion) yaitu Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic dan 4 (empat) Pendapat Berbeda (Dissanting Oppinion) atau menolak yaitu Wahidudin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 67 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, maka seharusnya berdasarkan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 haruslah ditolak atau setidak-tidaknya memeriksa Kembali Permohonan Pengujian Materiil Batas Usia Capres dan Cawapres sebagaimana ketentuan dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum melalui Perkara a quo, agar tidak ada lagi Hakim Mahkamah Konstitusi yang melakukan Pelanggaran Kode Etik Berat di kemudian hari; - Pasal 17 ayat 6 dan 7 UU Kekuasaan Kehakiman tidak bersifat lex specialis bagi Mahkamah Konstitusi karena tidak ada dalam penjelasan UU Kekuasaan Kehakiman dan Tidak Pernah ada permohonan penafsiran atas Pasal 17 ayat 6 dan 7 UU Kekuasaan Kehakiman 17 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. - Makna Pasal 169 huruf q UU Pemilu harus dikembalikan sebagaimana isi pasal sebelum putusan MK Nomor 90/PUU- XXI/2023; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terdapat perbedaan antara Permohonan a quo dengan Putusan MK Nomor: 141/PUU-XXI/2023, secara substansi alasan dan pokok permohonan (petitum) Permohonan a quo sangat terlihat jelas perbedaanya, sehingga permohonan a quo tidaklah bersifat Ne Bis In Idem terhadap permohonan sebelumnya, dengan demikian permohonan a quo sudah sepatutnya diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; BAHWA PASAL 169 HURUF Q UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM BERTENTANGAN DENGAN PASAL 24 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 36. Bahwa Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” 37. Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dijadikan dasar pembentukan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaaan Kehakiman, kemerdekaan hakim tersebut dapat dilihat pada Pasal 17 Ayat (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaaan Kehakiman, menyatakan sebagai berikut: Pasal 17 Ayat (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.” 18 Pasal 17 Ayat (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.” Pasal 17 Ayat (6) “(6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 38. Bahwa Mengutip Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Arief Hidayat pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa: “Pada saat Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 terkait pengambilan putusan terhadap beberapa Perkara, yakni Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU- XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023, Ketua tidak hadir. Oleh karena itu, RPH dipimpin oleh Wakil Ketua dan saya menanyakan mengapa ketua tidak hadir, Wakil Ketua kala itu menyampaikan bahwa ketidakhadiran ketua dikarenakan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan (conflict of interest) disebabkan isu hukum yang diputus berkaitan erat dengan syarat usia minimal untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di mana kerabat Ketua berpotensi diusulkan dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024 sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh salah satu partai politik, sehingga Ketua memilih untuk tidak ikut dalam membahas dan memutus ketiga perkara a quo”. “Namun demikian, pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 dengan isu konstitusionalitas yang sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Ketua ikut membahas dan memutus kedua perkara a quo dan khusus untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus dengan amar “dikabulkan sebagian”. Sungguh tindakan yang menurut saya di luar nalar yang tidak bisa diterima oleh penalaran yang wajar. Tindakan Ketua ini 19 kemudian saya pertanyakan dan persoalkan di dalam RPH. Setelah dilakukan konfirmasi pada sidang RPH hari Kamis, tanggal 21 September 2023, Ketua menyampaikan bahwa ketidakhadirannya pada pembahasan dan forum pengambilan keputusan pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 lebih dikarenakan alasan kesehatan dan bukan untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest) sebagaimana disampaikan Wakil Ketua pada RPH terdahulu. Apalagi Perkara Nomor 90/PUU- XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 telah dinyatakan dicabut oleh Kuasa Hukum Pemohon pada Jumat, 29 September 2023, meskipun pada akhirnya pada Sabtu, 30 September 2023, Pemohon membatalkan penarikan atau pencabutan kedua perkara a quo. Hal ini yang sejatinya tidak bisa diterima rasionalitasnya. Peristiwa ini turut menguji sisi integritas dan kenegarawanan seorang hakim konstitusi. 39. Bahwa mengutip Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Saldi Isra pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa: “bilamana RPH untuk memutus Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, apakah norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 masih tetap didukung mayoritas Hakim sebagai kebijakan hukum terbuka sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51- 55/PUU-XXI/2023? Sebaliknya, jika RPH memutus Perkara Nomor 90/PUU- XXI/2023 tetap sama dengan komposisi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, yaitu tetap delapan Hakim tanpa dihadiri Hakim Konstitusi Anwar Usman, apakah Putusan Mahkamah untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 akan tetap sama atau sejalan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023? Dalam hal ini, secara faktual perubahan komposisi Hakim yang memutus dari delapan orang dalam Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 menjadi sembilan orang dalam Perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023 tidak hanya sekadar membelokkan pertimbangan dan amar putusan, tetapi membalikkan 180 derajat amar putusan dari menolak menjadi mengabulkan, meski ditambah dengan embel-embel “sebagian”, sehingga menjadi “mengabulkan sebagian”. 20 40. Bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa Majelis Hakim Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., merupakan Paman dari Gibran Rakabuming Raka yang menjadi Calon Wakil Presiden dari Pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto, dan Pengujian perkara No. 90/PUU-XXI/2023 ditujukan untuk Gibran Rakabuming Raka yang merupakan mempunyai tujuan untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil Presiden Republik Indonesia, tetapi umur masih berada di bawah 40 (empat puluh) tahun; 41. Bahwa Pada Pengujian perkara No. 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dihindarkan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memiliki keterikatan kepentingan keluarga, mengingat bahwa pada Rapat Permusyawaratan Hakim pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 Majelis Hakim Anwar Usman tidak ikut dalam rapat tersebut sehingga pada permohonan-permohnan tersebut Majelis Hakim Menolak Permohonan, akan tetapi pada Permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 Majelis Hakim Anwar Usman ikut dalam Rapat Permusyawaratan Hakim sehingga Permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, konsekuensi logisnya kemudian dengan adanya Hakim Konstitusi Anwar Usman telah menunjukkan adanya keberpihakan yang secara tidak langsung telah berpengaruh dalam memeriksa perkara tersebut. 42. Bahwa seharusnya Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak ikut dalam memeriksa, dan memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengingat bahwa didalam Permohonan tersebut menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan Pemimpin Muda yang masuk kedalam kualifikasi dapat menjadi Calon presiden dan calon wakil presiden; 43. Bahwa berdasarkan hal tersebut membuktikan adanya sarat akan benturan kepentingan/conflict of interest yang kemudian masyarakat menilai dan melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik pada Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi; 44. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan terlibatnya Hakim Konstitusi Anwar Usman yang berpengaruh dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah mencerminkan bahwa Putusan Mahkamah 21 Konstitusi 90/PUU-XXI/2023 telah melanggar ketentuan Pasal 17 Ayat (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaaan Kehakiman; 45. Bahwa berdasarkan urain-uraian PARA PEMOHON sebagaimana tersebut diatas, sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak melibatkan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam memeriksa dan memutus perkara a quo; 46. Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (6) UU Kekuasaan Kehakiman, maka sangatlah beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023, dan Memeriksa dan Memutus Ulang Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan memeriksa dan memutuskan menerima permohonan dalam perkara ini; BAHWA PASAL 169 HURUF Q UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM INKONSTITUSIONAL DENGAN PASAL 1 AYAT (3) DAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. 47. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”. 48. Bahwa selanjutnya mengutip dari Naskah Komprehensif Perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, pada halaman 62, menyatakan: Negara Hukum yang dimaksud ialah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel). 49. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama dihadapan hukum”. 22 50. Bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, menyatakan: “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. 51. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II sebagai Advokat yang sering beracara di Mahkamah Konstitusi dan memahami bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Pengambilan Putusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) PMK 2/2021, yang menyatakan sebagai berikut: “Pengambilan Putusan Mahkamah dilakukan dalam RPH secara tertutup setelah selesai Pemeriksaan Pendahuluan atau Pemeriksaan Persidangan.” 52. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (5) PMK 2/2021, yang menyatakan: “(1) Pengambilan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam rangka pengambilan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Hakim menyampaikan pendapat hukum terhadap Permohonan. (3) Pendapat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk menjawab seluruh dalil yang dimohonkan oleh Pemohon. (4) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, rapat dapat ditunda sampai RPH berikutnya. (5) Dalam hal RPH berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meskipun telah diusahakan dengan sungguh-sunggu ternyata tidak juga dicapai mufakat, Putusan Mahkamah diambil dengan suara terbanyak. (6) Dalam hal RPH tidak dapat mengambil Putusan Mahkamah dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), suara terakhir ketua RPH menentukan”. 23 53. Bahwa secara fakta, pendapat hukum 9 (sembilan) Hakim Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah sebagai berikut: Tiga Hakim Konstitusi yakni Anwar Usman, M. Guntur Hamzah dan Manahan MP. Sitompul memaknai norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” memadankan atau membuat alternatif dengan “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Dua Hakim Kontitusi yakni Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh yang berada dalam rumpun “mengabulkan sebagian” tersebut memaknai norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” memadankan atau membuat alternatifnya dengan “pernah atau sedang menjabat sebagai gubernur”. Dua Hakim Konstitusi yakni Suhartoyo dan Wahiduddin Adams tetap mempertahankan prinsip “opened legal policy” dalam menentukan kriteria jabatan gubernur yang dapat disepadankan atau dialternatifkan. Dua hakim Konstitusi yakni Saldi Isra dan Arief Hidayat memiliki pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dengan menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing); Permohonan Pemohon dinyatakan gugur. 54. Bahwa faktanya dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (“RPH”), setiap Hakim Konstitusi akan menyampaikan pendapat hukum terhadap Permohonan, dalam hal ini setiap Hakim Konstitusi dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah memberikan pendapat hukum yang berbeda atau dalam hal ini Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak tercapai mufakat dalam pengambilan putusan, sehingga sudah seharusnya Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi ditunda sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di atas; 55. Bahwa selain itu, apabila pada RPH Hakim berikutnya telah diusahakan dengan sungguh-sungguh ternyata tidak juga dicapai mufakat, maka Putusan Mahkamah diambil dengan suara terbanyak, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah 24 Konstitusi, menyatakan: “Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.” Bahwa faktanya, dalam RPH pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat komposisi yang tidak lazim yakni: o 3 (tiga) orang hakim mengabulkan sebagian dengan memaknai syarat usia tetap 40 tahun sepanjang dimaknai berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih (elected official); o 2 (dua) orang hakim mengabulkan untuk sebagian dengan alasan yang berbeda terkait pertimbangannya, yakni hanya terbatas berpengalaman sebagai Gubernur yang kriterianya diserahkan kepada pembentuk undang-undang; o 1 (satu) orang hakim memiliki pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dengan menyatakan bahwa Pemohon Perkara Nomor 90/PUU- XXI/2023 tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing); o 2 (dua) orang hakim berpendapat bahwa perkara ini bukan merupakan permasalahan inkonstitusionalitas norma, tetapi merupakan opened legal policy; o 1 (satu) orang hakim memiliki pendapat berbeda (Dissenting Opinion), yaitu permohonan pemohon dinyatakan gugur. 56. Bahwa sudah sepatutnya Rapat Pemusyawaratan Hakim untuk pengambilan Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditunda hingga mendapat kemufakatan yang bulat oleh para hakim dan tidak seharusnya melanjutkan Rapat Permusyawaratan Hakim dengan agenda Pengambilan Putusan Mahkamah. 57. Bahwa berdasarkan Uraian tersebut di atas maka komposisi Hakim dalam RPH Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah 3 (tiga) Hakim Setuju terhadap Permohonan yaitu Anwar Usman, Guntur dan Manahan MP, 2 (dua) Hakim dengan Alasan Berbeda (Concurring Oppinion) yaitu Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic dan 4 (empat) Pendapat Berbeda (Dissenting Oppinion) atau menolak yaitu Wahidudin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 67 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara 25 Pengujian Undang-Undang, maka seharusnya berdasarkan hukum cara Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 haruslah ditolak; 58. bahwa mengutip putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023, yang menyatakan: Dari pertimbangan Putusan MKMK dimaksud, telah membuktikan dan menegaskan bahwa MKMK tidak sedikitpun memberikan penilaian bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah cacat hukum, tetapi justru menegaskan bahwa Putusan dimaksud berlaku secara hukum dan memiliki sifat final dan mengikat. Oleh karena itu, hal ini jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (6) UU 48/2009, adanya Putusan MKMK pada bagian kesimpulan pada halaman 380, yang menyatakan: 1. Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi, in casu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023. 2. Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. 3. ... Hal tersebut juga membuktikan dan menegaskan bahwa MKMK telah berpendirian, penilaian sah atau tidak sahnya putusan yang disebabkan adanya pelanggaran kode etik khususnya berkaitan dengan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 48/2009, tidak dapat diterapkan untuk menilai putusan dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi termasuk, in casu menilai sah atau tidak sahnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023. 59. Berdasarkan hal itu, maka Pendapat MKMK yang tertuang dalam Putusan MKMK No.2/2023 hal 358 yang menyatakan: “Namun demikian, Putusan 90/PUU-XXI/2023 telah berlaku secara hukum (de jure). Dalam hal ini Majelis Kehormatan harus tetap menjujung tinggi prinsip res Judicata pro Veritate habitur dan tidak boleh memberi komentar bahkan menilai substansi putusan dimaksud oleh karena Putusan MK bersifat 26 final dan mengikat.”, tidak dapat dijadikan landasan penilaian bahwa Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 cacat hukum atau tidak cacat hukum karena Majelis Kehormatan MK tidak memiliki kapasitas menilai putusan MK melainkan hanya menilai perilaku hakim konstitusi, sehingga permohonan a quo menjadi layak dan beralasan untuk dipertimbangkan dan dikabulkan. 60. Bahwa Pasal 5 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat.” Pasal ini secara gamblang menyatakan bahwa hakim konstitusi bukanlah corong undang-undang, akan tetapi hakim dengan undang-undang bisa membentuk sebuah hukum yang berkepastian. Hakim adalah manusia pilihan, namun bagaimanapun hakim tetaplah seorang manusia yang bisa saja salah dan melanggar kode etik, sehingga sangatlah miris apabila sebuah Putusan MK yang jelas-jelas dilahirkan dengan banyak pelanggaran kode etik dinyatakan berlaku secara sah. Secara ilustrasi, apakah pantas seorang Hakim Konstitusi yang mabuk ketika memutuskan suatu Permohonan dan menghasilkan putusan yang membuat gaduh satu negara tapi kemudian Putusannya dianggap valid tetap dinyatakan berlaku dan harus dipatuhi oleh seluruh bangsa? 61. Bahwa meskipun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Final dan mengikat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi Ketua Mahkamah Konstitusi dan seluruh Majelis Mahkamah Konstitusi untuk mengkaji Kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI 2023/melalui Permohonan a quo sesuai dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, mengingat terdapat teori hukum yang menyatakan bahwa Hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum sehingga PARA PEMOHON berkaca pada Putusan Arbitrase yang bersifat Final dan mengikat terkait benturan kepentingan kemudian dengan Putusan Mahkamah Agung wajib dilakukan pemeriksaan ulang dengan majelis yang berbeda dikarenakan adanya benturan kepentingan demi memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan; 27 62. bahwa selanjutnya, meskipun tidak ada aturan yang yang menyatakan secara eksplisit yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dibatalkan sebagaimana ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase, akan tetapi dengan adanya ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi dan ketentuan Pasal 78 PMK 2/2021 dan dikaitkan dengan adanya Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang pada intinya menyatakan bahwa Majelis Hakim Anwar Usman telah melakukan pelanggaran etik berat, maka demi menjaga marwah Mahkamah Konstitusi dan Marwah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai penjaga dan penegak Kehormatan, Keluhuran dan Martabat Mahkamah Konstitusi, sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menindaklanjuti Putusan MKMK dengan memperoses kembali pengambilan RPH dalam pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu, dengan harapan di kemudian hari tidak ada lagi Ketua Mahkamah Konstitusi ataupun Majelis Mahkamah Konstitusi yang dapat melanggar kode etik ataupun melanggar ketentuan Perundang-undangan atau tidak akan ada lagi pihak-pihak yang mencoba merusak konstitusi Negara Republik Indonesia guna memuaskan nafsu berkuasanya dengan mencoba mengubah UU melalui Mahkamah Konstitusi. Jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo maka konstitusi yang telah dirusak tentunya akan terpulihkan Kembali. Pemulihan Kembali tersebut harus dilakukan/dimulai dari Lembaga asal dimulainya kerusakan tersebut dalam hal ini oleh Mahkamah Konstitusi sendiri. Mahkamah Konstitusi berhutang kepada Negara RI khususnya kepada seluruh warga Negara Indonesia untuk memulihkan konstitusi yang sudah dikangkangi oleh kepentingan segelintir orang; 63. Bahwa mengutip pertimbangan Mahakamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023 pada halaman 40 dan 41, menyatakan: Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, di dalam mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah lebih menekankan dengan bertumpu pada UU MK yang bersifat khusus dan hal ini sejalan dengan asas “lex specialis derogat legi generali”, yaitu ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang umum karena kedua ketentuan dimaksud mempunyai 28 kesederajatan yang sama, meskipun tetap pula mempertimbangkan ketentuan Pasal 17 UU 48/2009 sepanjang ada relevansinya, in casu Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 48/2009 berlaku secara umum bagi pemegang kekuasaan kehakiman. Sedangkan, terhadap Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, norma pasal tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap Mahkamah Konstitusi yang sifatnya sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir. Terlebih, jumlah Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi adalah 9 (sembilan) orang, yang dalam pengambilan keputusannya harus dilakukan oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi atau sekurang- kurangnya oleh 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi. 64. Bahwa apabila dikaitkan dengan Pertimbangan Hakim sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, sebagaimana telah diuraikan di atas lex specialis tidak tepat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Konstitusi. Tidak ada penjelasan dari UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan demikian. Kemudian, dikaitkan dengan fakta hukum dalam proses RPH dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tetap berpegang teguh kepada Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dengan kembali melakukan RPH terhadap Permohonan Uji Materil Pasal 169 huruf q UU Pemilu, mengingat bahwa berdasarkan fakta- fakta hasil rapat RPH sebagaimana dalam Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 maka seharusnya Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 haruslah ditolak; 65. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; BAHWA PASAL 169 HURUF Q UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM INKONSTITUSIONAL DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK 29 INDONESIA TAHUN 1945 KARENA CACAT PROSEDURAL SEHINGGA MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM 66. Bahwa selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 sejatinya dapat dinyatakan ne bis in idem, dimana Mahkamah Konstitusi seyogyanya tidak boleh mengadili atas perkara yang sudah pernah diuji sebelumnya kecuali terdapat perbedaan alasan atau batu uji sebagaimana ketentuan Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 78 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia, menyatakan Tentang Pedoman, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 60 Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 ayat (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat- syarat konstitusionalitasnya yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. 67. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Mahkamah Konstitusi, terdapat kloter/gelombang pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu, dimana Permohonan Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU- XXI/2023 merupakan kloter pertama yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, dan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan 91/PUU-XXI/2023 masuk kedalam kloter/ gelombang kedua; 68. Bahwa selanjutnya, Permohonan Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU- XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/2023 terdapat kesamaan alasan dan batu uji terhadap Permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yaitu Pemuda dalam hal ini 30 dibawah umur 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai penyelenggara negara dalam hal ini Pemerintah daerah dengan batu Uji Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945; 69. Bahwa apabila Pasal ketentuan Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 78 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia dikaitkan dengan adanya kesamaan alasan dan batu uji pada Permohonan Nomor 29/PUU- XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/2023 dengan Permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023, maka sudah sepatutnya Permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diperiksa dan diputus setelah perkara Nomor 29/PUU- XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/20233 haruslah dinyatakan ne bis in idem atau tidak dapat diterima; 70. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020, menyatakan: (1) Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan. (1a) Dalam hal pemohon menarik kembali Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera Mahkamah Konstitusi menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan memberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas Permohonan. (2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali. 71. Bahwa dalam hal pemohon suatu perkara telah menarik kembali permohonannya sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, maka akan berakibat Permohonan Pemohon tidak dapat diajukan kembali; 72. Bahwa Permohonan pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah dicabut oleh Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 berdasarkan Surat Pencabutan tertanggal Selasa, 26 September 2023 dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada Jumat, 29 September 2023 sehingga berdasarkan 31 hal tersebut dan ketentuan hukum yang mengatur, sudah sepatutnya Mahkamah Konsitusi mengabulkan pencabutan perkara Pemohon dengan menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Ketetapan oleh Mahkamah Konstitusi; 73. Bahwa selanjutnya Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengirimkan Surat dengan Perihal: Permohonan Pembatalan Pencabutan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada hari Sabtu, 30 September 2023, yang dimana hari sabtu bukan merupakan hari kerja dan sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi meregister surat tersebut pada hari kerja yaitu hari Senin. 74. Bahwa berdasarkan hal tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35 UU Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah konstitusi tidak dapat memeriksa dan memutus Perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 meskipun Pemohon dalam Perkara tersebut menarik Kembali Pencabutan Permohonannya, hal tersebut sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 35 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebagai berikut: (2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali. 75. Bahwa untuk memudahkan Mahkamah Konstitusi berikut PARA PEMOHON ringkaskan tahapan pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023: Kegiatan Tanggal Tanggal Pengajuan permohonan 3 Agustus 2023 Permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara MK 15 Agustus 2023 Perbaikan Permohonan yang tidak ditandatangani 12 September 2023 Pencabutan Permohonan 26 September 2023 29 September 2023 (diterima MK) Pembatalan Pencabutan Permohonan 29 September 2023 32 30 September 2023 (penyerahan hardcopy) RPH Hakim Konstitusi 21September 2023 5 Oktober 2023, 9 Oktober 2023 Putusan dibacakan 16 Oktober 2023 Berdasarkan tabel di atas yang diperoleh dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 diketahui bahwa: 1. Sesuai dengan UU Mahkamah Konstitusi Permohonan Pemohon seharusnya dibatalkan dengan dikeluarkan akta pembatalan registrasi permohonan oleh Mahkamah Konstitusi karena faktanya sudah ada surat pencabutan. 2. Pemeriksaan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 apabila dihitung sejak pembatalan pencabutan permohonan sampai dengan RPH terakhir tanggal 9 Oktober 2023 memakan waktu hanya 9 (sembilan) hari yang kemudian diputus pada tanggal 16 Oktober 2023. Pemeriksaan perkara ini amat sangat cepat/ekspres jika dibandingkan dengan perkara Permohonan Nomor 29/PUU-XXI/2023 pada tanggal 9 Maret 2023 (+7 (tujuh) bulan), 51/PUU-XXI/2023 pada tanggal 3 Mei 2023 (+5 (lima) bulan) dan 55/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan tanggal 5 Mei dan 12 Mei 2023 (+ 5 (lima) bulan) yang juga sama-sama diputus pada tanggal 16 Oktober 2023. 3. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sesuai ketentuan hukumnya seharusnya dinyatakan ne bis in idem dikarenakan sudah ada Permohonan Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 yang diputus terlebih dahulu. Namun ternyata berbeda 180° Putusan Nomor 90/PUU- XXI/2023 tidak ditolak karena ne bis in idem melainkan diterima sebagian. Pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi yang dibuat dengan pemikiran berbulan-bulan diubah hanya dalam beberapa hari saja dengan menerobos seluruh ketentuan yang seharusnya ditaati oleh Hakim Konstitusi. Pembeda antara pertimbangan yang menolak dan menerima hanyalah pada ada/tidaknya Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam RPH. 33 76. Bahwa mengutip pertimbangan Mahakamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023 pada halaman 40 dan 41, menyatakan: Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, di dalam mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah lebih menekankan dengan bertumpu pada UU MK yang bersifat khusus dan hal ini sejalan dengan asas “lex specialis derogat legi generali”, yaitu ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang umum karena kedua ketentuan dimaksud mempunyai kesederajatan yang sama, meskipun tetap pula mempertimbangkan ketentuan Pasal 17 UU 48/2009 sepanjang ada relevansinya, in casu Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 48/2009 berlaku secara umum bagi pemegang kekuasaan kehakiman. Sedangkan, terhadap Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, norma pasal tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap Mahkamah Konstitusi yang sifatnya sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir. Terlebih, jumlah Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi adalah 9 (sembilan) orang, yang dalam pengambilan keputusannya harus dilakukan oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi atau sekurang- kurangnya oleh 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi. 77. Bahwa sebagaimana telah PARA PEMOHON uraikan di atas penerapan penafsiran lex specialis di atas adalah keliru, dikarenakan penjelasan UU Kekuasaan Kehakiman tidak menyatakan demikian dan sampai dengan saat ini tidak pernah ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penafsiran terkait Pasal 17 ayat 6 dan 7 UU Kekuasaan Kehakiman, sehingga tidaklah benar jika diberikan tafsir padahal UU Kekuasaan kehakiman telah memberikan penjelasan dalam bagian penjelasan UU Kekuasaan Kehakiman. Kemudian, apabila dikaitkan dengan Pertimbangan Hakim sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta hukum dalam proses RPH dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tetap berpegang teguh kepada Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, dan menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi; 34 78. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" inkonstitusional secara bersyarat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena cacat prosedural; BAHWA PASAL 169 HURUF Q UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM INKONSTITUSIONAL DENGAN PASAL 24C AYAT (5) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 KARENA CACAT PROSEDURAL SEHINGGA MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM 79. Bahwa Pasal 24 C ayat (5)UUD 1945 menyatakan: Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. 80. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas berdasarkan uraian dissenting opinion Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Arief Hidayat terbukti bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman saat mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah melanggar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dengan tidak melakukan RPH sebagaimana yang diharuskan ketika terdapat perbedaan pendapat antara para hakim konstitusi ketika hendak mengeluarkan putusan perkara. Dan kemudian berdasarkan putusan MKMK kembali terbukti bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman melakukan pelanggaran berat secara etik. 81. Bahwa UUD 1945 dalam Pasal 24 C ayat (5) menyatakan secara tegas bahwa Hakim Konstitusi haruslah memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, dan amat sangat disayangkan hal tersebut tidak dimiliki oleh Hakim Anwar Usman pada saat dirinya mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hakim Konstitusi Anwar Usman sebagai Ketua Majelis Hakim Konstitusi tidak menerapkan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan RPH, Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak melaksanakan Pasal 17 UU Kekuasaan 35 Kehakiman untuk mengundurkan diri jika terdapat benturan kepentingan, hal- hal itu saja sudah memperlihatkan bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman telah melanggar hukum sehingga telah terbukti secara meyakinkan bahwa putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak diadili oleh Hakim Konstitusi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (5) UUD 1945. 82. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa Permohonan Uji Materiil Kembali yang diajukan oleh PARA PEMOHON beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" inkonstitusional secara bersyarat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena cacat prosedural; V. TENTANG PROVISI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 UU Mahkamah Konstitusi menyatakan: Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang di persengketakan sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi dimungkinkan untuk memutuskan Putusan Provisi didalam suatu Permohonan Pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi; 3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, telah menimbulkan kegaduhan di Republik Indonesia, selain itu juga putusan tersebut telah menimbulkan dampak: - Perbedaan pendapat yang tidak biasa terjadi antara Para Hakim Mahkamah Konstitusi, karena perbedaan tersebut bukan hanya sekedar materi substansi, melainkan adanya keterpihakan maupun Konflik Kepentingan (Conflict of Interest); - Semua Hakim Mahkamah Konstitusi dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), dan dari proses 36 pemeriksaan di Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sangat terlibat adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi; - Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut langsung digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai syarat penerimaan calon wakil Presiden Republik Indonesia; 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka PARA PEMOHON meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan permohonan Provisi sebagai berikut: - Agar Para Hakim Mahkamah Konstitusi tidak melibatkan Majelis Hakim Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara a quo, karena terdapat konflik kepentingan; - Menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023; - Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum untuk tidak memberlakukan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, pada konstestasi Pemilihan Capres Dan Cawapres 2024; - Komisi Pemilihan Umum untuk mendiskualifikasi Pasangan Capres dan Cawapres yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketntuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; VI. PETITUM Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, PARA PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan: DALAM PROVISI 1. Mengabulkan Permohonan Provisi PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Permohonan PARA PEMOHON dengan Tidak melibatkan Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman; 37 3. Menyatakan menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; 4. Memerintahkan pihak terkait dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum untuk tidak memberlakukan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada konstestasi Pemilihan Capres Dan Cawapres 2024; 5. Memerintahkan pihak terkait dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum untuk mendiskualifikasi Pasangan Capres dan Cawapres yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON; 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, Inkonstitusional Secara Bersyarat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 169 Huruf q Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 38 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Lamria Siagian S.H., M.H.; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Perhimpunan Advokat Indoneisa Atas Nama Lamria Siagian S.H., M.H.; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Sumpah Pengadilan Tinggi Jakarta Atas Nama Lamria S.H.; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Ridwan Darmawan, S.H.,; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Perhimpunan Advokat Indonesia Atas Nama Ridwan Darmawan, S.H., M.H.; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Sumpah Pengadilan Tinggi Jakarta Atas Nama Ridwan Darmawan, S.H.; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama RD.I Ilham Maulana Aulia; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Asy-Syifa Nuril Jannah. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk Dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 39 Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 40 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, sebagai berikut: 41 Pasal 169: “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 2. Pemohon I dan Pemohon II menerangkan kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Keanggotaan Advokat yang disumpah pada Pengadilan Tinggi. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II juga menyebutkan dirinya seabagai aktivis yang concern terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia; 3. Pemohon III dan Pemohon IV menerangkan kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia yang juga merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang dengan konsentrasi hukumnya terhadap Hukum Tata Negara di Indonesia. Pemohon III dan Pemohon IV menaruh harapan besar kepada Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi di Indonesia. Pemohon III dan Pemohon IV juga menyebut dirinya memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih dan/atau dipilih sebagai Calon Presiden serta Calon Wakil Presiden; Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, para Pemohon benar adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih (right to vote) sebagaimana bukti berupa Kartu Tanda Penduduk para Pemohon [vide Bukti P-3, Bukti P-6, Bukti P-9, dan Bukti P-10]. Para Pemohon telah menjelaskan hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang memiliki hak memilih dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Para Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik atau bersifat khusus adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian, yaitu para Pemohon menganggap bahwa syarat untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan 42 Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah merugikan para Pemohon sebagai pemilih dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik yang apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksud para Pemohon tidak terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU- V/2007. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk tidak memberlakukan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 pada kontestasi Pemilihan Capres dan Cawapres 2024, serta memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk mendiskualifikasi Pasangan Capres dan Cawapres yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam UU 7/2017. Terhadap alasan permohonan provisi para Pemohon tersebut, oleh karena pokok perkara a quo diputus tanpa dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian yang mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, sehingga menurut Mahkamah, tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan permohonan provisi para Pemohon. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima. 43 Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut para Pemohon, terdapat perbedaan antara permohonan a quo dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 dengan adanya dasar pengujian, alasan pengujian, dan petitum yang berbeda, sehingga menurut para Pemohon permohonan a quo tidaklah bersifat ne bis in idem; 2. Bahwa menurut para Pemohon, dengan adanya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 bertanggal 7 November 2023 (selanjutnya disebut Putusan MKMK Nomor 2/2023) yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, maka seharusnya berdasarkan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 haruslah ditolak atau setidak-tidaknya memeriksa kembali permohonan pengujian materiil batas usia Capres dan Cawapres menurut ketentuan dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 melalui perkara a quo, agar tidak ada lagi Hakim Konstitusi yang melakukan pelanggaran kode etik berat di kemudian hari; 3. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 tidak bersifat lex specialis bagi Mahkamah Konstitusi karena tidak ada dalam penjelasan UU 48/2009 dan tidak pernah ada permohonan penafsiran atas Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi; 4. Bahwa menurut para Pemohon, makna Pasal 169 huruf q UU 7/2017 harus dikembalikan sebagaimana isi pasal sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana 44 telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah bertentangan dengan UUD 1945 karena cacat prosedural sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. 5. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 menyatakan secara tegas bahwa Hakim Konstitusi haruslah memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, serta negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Namun menurut para Pemohon, Hakim Konstitusi Anwar Usman pada saat dirinya mengadili perkara Nomor 90/PUU- XXI/2023 tidak melaksanakan Pasal 17 UU 48/2009 untuk mengundurkan diri dari perkara tersebut. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sepanjang frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 169 huruf q UU 7/2017 menjadi berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”. [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam Paragraf [3.7] pada pertimbangan hukum permohonan provisi para Pemohon, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.11] Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat diajukan kembali. 45 Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terkait ihwal tersebut, norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023. Adapun permohonan sebelumnya yang menguji inkonstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU 7/2017 setelah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah permohonan Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang telah diputus oleh Mahkamah dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2023. Dengan demikian, untuk menilai permohonan a quo memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 atau tidak, Mahkamah perlu menyandingkan permohonan a quo dengan permohonan Nomor 141/PUU-XXI/2023. Setelah Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan para Pemohon dan dibandingkan dengan permohonan Nomor 141/PUU-XXI/2023, permohonan para Pemohon a quo terdapat dasar pengujian berbeda. Permohonan Nomor 141/PUU-XXI/2023 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sedangkan permohonan para Pemohon a quo menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, terdapat 46 dasar pengujian baru dalam permohonan a quo yaitu Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. Oleh karena itu, dengan adanya dasar pengujian yang berbeda tersebut maka terlepas terbukti atau tidaknya secara substansial permohonan a quo, secara formal permohonan a quo berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, dapat diajukan kembali. [3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo secara formal dapat diajukan kembali, maka setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, dan mempertimbangkan argumentasi para Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. [3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, menurut Mahkamah, dalil-dalil para Pemohon pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 sebagaimana telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2023, dengan uraian sebagai berikut. [3.13.1] Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai keberlakuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, dengan adanya putusan MKMK, Mahkamah telah mempertimbangkan hal tersebut dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 pada Sub-paragraf [3.13.1] sampai dengan Sub-paragraf [3.13.3] sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, di mana terhadap ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga norma selengkapnya menjadi: “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Oleh karena itu, berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan putusan badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir, serta putusannya bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum, maka terhadap ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 secara yuridis dan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah norma sebagaimana yang telah dilakukan pemaknaan oleh Mahkamah tersebut. Oleh karena itu, permasalahan selanjutnya yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah 47 dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengandung persoalan inkonstitusionalitas ataukah tidak, jika dikaitkan dengan adanya Putusan MKMK 2/2023 dan ketentuan Pasal 17 UU 48/2009, Pasal 10 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 47 UU MK, serta Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 77 PMK 2/2021. [3.13.2] Bahwa terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati bagian pertimbangan Putusan MKMK Nomor 2/2023, halaman 358, yang menyatakan: “Namun demikian, Putusan 90/PUU-XXI/2023 tersebut telah berlaku secara hukum (de jure). Dalam hal ini, Majelis Kehormatan harus dan tetap menjunjung tinggi prinsip res judicata pro veritate habitur dan tidak boleh memberi komentar bahkan menilai substansi putusan dimaksud oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.” Dari pertimbangan Putusan MKMK dimaksud, telah membuktikan dan menegaskan bahwa MKMK tidak sedikitpun memberikan penilaian bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah cacat hukum, tetapi justru menegaskan bahwa Putusan dimaksud berlaku secara hukum dan memiliki sifat final dan mengikat. Oleh karena itu, hal ini jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (6) UU 48/2009, adanya Putusan MKMK pada bagian kesimpulan pada halaman 380, yang menyatakan: 1. Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi, in casu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023. 2. Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. 3. … Hal tersebut juga membuktikan dan menegaskan bahwa MKMK telah berpendirian, penilaian sah atau tidak sahnya putusan yang disebabkan adanya pelanggaran kode etik dalam proses pengambilan putusan, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 48/2009 tidak dapat diterapkan untuk menilai putusan dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, in casu menilai sah atau tidak sahnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Terlebih, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 telah secara tegas (expresis verbis) menyatakan bahwa telah ternyata bahwa Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tidak bertentangan dengan perlindungan hak atas kepastian hukum yang adil. [3.13.3] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan konsekuensi yuridis dari pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.13.2] di atas, tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat 48 (binding) sejalan dengan pendirian MKMK dalam Putusannya Nomor 2/2023 tersebut. Oleh karena itu, jika menurut Pemohon adanya putusan MKMK yang menyatakan antara lain bahwa oleh karena salah satu hakim konstitusi telah terbukti melanggar kode etik dan berkesimpulan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat intervensi dari luar, adanya konflik kepentingan, menjadi putusan cacat hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengandung pelanggaran prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 48/2009 dan Putusan MKMK No. 2/2023, ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 47 UU MK serta Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 77 PMK 2/2021, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang ditengarai terdapat intervensi dari luar, adanya konflik kepentingan, menjadi putusan cacat hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengandung pelanggaran prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak serta merta dapat dibenarkan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, adanya putusan MKMK tidaklah berarti membatalkan keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sehingga Putusan dimaksud tetap berlaku secara hukum (valid) serta memiliki sifat final dan mengikat. Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai keberlakuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dikaitkan dengan adanya putusan MKMK adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13.2] Bahwa terhadap dalil para Pemohon perihal penafsiran ketentuan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 untuk diterapkan bagi Mahkamah Konstitusi, hal tersebut pun telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 pada Sub-paragraf [3.12.3] sebagai berikut: [3.12.3] ... Secara faktual Pasal 17 UU 48/2009 merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengejawantahan sistem peradilan yang terpadu, baik Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Demikian halnya Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, masing-masing badan peradilan, baik peradilan yang berada di Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan di bawahnya, dan juga Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas wewenang yudisialnya bertumpu pada hukum acara yang mengatur tata cara beracara pada masing-masing peradilan yang bersifat khusus, yang masing-masing mempunyai karakter dan akibat hukum yang berbeda-beda apabila hukum acara dimaksud tidak dipenuhi. Dengan demikian, khusus ketentuan norma Pasal 17 UU 48/2009, jika dicermati memuat ketentuan- 49 ketentuan yang bersifat umum yang tidak seluruh ketentuan yang ada dalam pasal dimaksud dapat diterapkan dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi. Sebagai contoh pada ketentuan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 yang masing-masing menyatakan: … (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. Artinya, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU MK serta Pasal 77 PMK 2/2021, maka jelas ketentuan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 tersebut tidak dapat diterapkan untuk menilai adanya akibat hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi jika benar ada peristiwa hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan lain yang terdapat dalam ketentuan Pasal 17 UU 48/2009. Sebab, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan yang putusannya pada tingkat pertama dan terakhir mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum [Vide Pasal 47 UU MK]. Demikian halnya berkenaan dengan amanat Pasal 17 ayat (7) UU 48/2009 yang meminta agar perkara dapat kembali diperiksa dengan susunan majelis hakim yang berbeda adalah ketentuan yang juga tidak mungkin dapat diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam setiap pengambilan putusan harus didasarkan pada ketentuan Pasal 45 ayat (4) UU MK dan Pasal 66 ayat (3) PMK 2/2021, yang mewajibkan Putusan diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang, yang mengandung makna setiap perkara harus diputus oleh 9 (sembilan) atau sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hakim konstitusi. Dengan demikian, pembentukan majelis yang berbeda untuk memeriksa kembali perkara sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 17 ayat (7) UU 48/2009 tidak mungkin dapat diterapkan di Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, di dalam mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah lebih menekankan dengan bertumpu pada UU MK yang bersifat khusus dan hal ini sejalan dengan asas “lex specialis derogat legi generali”, yaitu ketentuan yang lebih khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum karena kedua ketentuan dimaksud mempunyai derajat yang sama, meskipun tetap pula mempertimbangkan ketentuan Pasal 17 UU 48/2009 sepanjang ada relevansinya, in casu Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 48/2009 berlaku secara umum bagi pemegang kekuasaan kehakiman. Sedangkan, terhadap Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, norma pasal 50 tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap Mahkamah Konstitusi yang sifatnya sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir. Terlebih, jumlah hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi adalah 9 (sembilan) orang, yang dalam pengambilan keputusan harus dilakukan oleh 9 (sembilan) hakim konstitusi atau sekurang-kurangnya oleh 7 (tujuh) orang hakim konstitusi. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 tidak dapat diberlakukan terhadap Mahkamah Konstitusi yang sifat kelembagaannya merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir, dengan jumlah hakim konstitusi adalah 9 (sembilan) orang. Berdasarkan Pasal 45 ayat (4) UU MK dan Pasal 66 ayat (3) PMK 2/2021 pengambilan putusan harus dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang, yang mengandung makna setiap perkara harus diputus oleh 9 (sembilan) atau sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hakim konstitusi. Dalil para Pemohon perihal penafsiran terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 untuk diterapkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023. Dalam pertimbangan hukum dimaksud, Mahkamah telah menegaskan bahwa UU MK bersifat khusus sehingga sejalan dengan asas lex specialis derogat legi generali, yaitu ketentuan yang lebih khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum karena kedua ketentuan dimaksud mempunyai derajat yang sama. Meskipun demikian, Mahkamah tetap mempertimbangkan Pasal 17 UU 48/2009 sepanjang ada relevansinya, in casu Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 48/2009 berlaku secara umum bagi pemegang kekuasaan kehakiman. Terlebih lagi, ihwal ini telah dinyatakan pula dalam Putusan MKMK yang antara lain menyatakan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi [vide Putusan MKMK Nomor 2/2023 hlm. 380]. Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13.3] Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 harus dikembalikan sebagaimana isi pasal sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena menurut para Pemohon cacat prosedural sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah kembali perlu mengutip pertimbangan hukum 51 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 pada Sub-paragraf [3.13.3] dan Sub-paragraf [3.13.4] sebagai berikut: [3.13.3] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan konsekuensi yuridis dari pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.13.2] di atas, tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sejalan dengan pendirian MKMK dalam Putusannya Nomor 2/2023 tersebut. Oleh karena itu, jika menurut Pemohon adanya putusan MKMK yang menyatakan oleh karena salah satu Hakim Konstitusi telah terbukti melanggar etik dan berkesimpulan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengandung intervensi dari luar, adanya konflik kepentingan, menjadi putusan cacat hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengandung pelanggaran prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 48/2009 dan Putusan MKMK No. 2/2023, ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 47 UU MK serta Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 77 PMK 2/2021, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengandung intervensi dari luar, adanya konflik kepentingan, menjadi putusan cacat hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengandung pelanggaran prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak serta merta dapat dibenarkan. [3.13.4] ..., oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka sekiranya masih terdapat persoalan konstitusionalitas norma sebagaimana yang dipersoalkan oleh Pemohon dan dengan pertimbangan sebagaimana pendirian Mahkamah pada sebagian besar putusan-putusan sebelumnya yang berpendirian pada umumnya berkenaan dengan penentuan batas usia merupakan wilayah kewenangan pembentuk undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Oleh karena itu, terhadap persoalan dalam permohonan a quo-pun, Mahkamah memandang tepat jika hal ini diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menilai dan merumuskannya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023. Jikapun menurut para Pemohon masih terdapat persoalan konstitusionalitas norma setelah adanya pendirian Mahkamah dalam putusannya, hal tersebut merupakan wilayah kewenangan pembentuk undang-undang. Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. 52 [3.13.4] Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 5 Paragraf [3.8] Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 telah berpendirian perihal konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sementara itu, berkenaan dengan pelanggaran etik yang didalilkan oleh para Pemohon telah dinilai dan diputus oleh MKMK dalam Putusan MKMK Nomor 2/2023 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan dasar pengujian Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, tidak bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak bertentangan dengan prinsip integritas dan negarawan, serta tidak bertentangan dengan perlindungan hak atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.15] Menimbang bahwa hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima; 53 [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menyatakan permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal delapan, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 15.47 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasa 54 hukumnya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Wahiduddin Adams ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Jefri Porkonanta Tarigan