15/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 15/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Agus Setiawan Pekerjaan : Aktivis/Mahasiswa Alamat : Jalan Lintas Tente Karumbu Rt 16/RW. 06 Desa Ngali, Kabupaten Bima. Selanjutnya disebut ---------------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Sulaiman, S.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Lintas Tente Karumbu, RT.004/RW.002 Desa Lido, Kecamatan Belo Selanjutnya disebut ---------------------------------------------- Pemohon II 3. Perhimpunan Pemuda Madani yang diwakili oleh: Nama : Furqan selaku Ketua Umum Alamat : Jalan Matraman Raya Nomor 64, Kelurahan Kebon Manggis, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut --------------------------------------------- Pemohon III Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai ---------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; 2 Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja); Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi Presiden; Membaca keterangan ahli Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia dan Pihak Terkait Persaja; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Persaja; Membaca kesimpulan Presiden, Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia, dan Pihak Terkait Persaja. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal Februari 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Februari 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 18/PUU/PAN.MK/ AP3/02/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 15/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 4 Maret 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi'; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk menguji undang- undang terhadap UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar''; 3 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final:”a menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Repub/ik Indonesia Tahun 1945" 4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: "dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194 Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi" 5. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, (selanjutnya disebut "UU MK"), menegaskan hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final/ antara lain "...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945'; 6. Bahwa dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 7. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2021 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut "PMK No. 2 Tahun 2021'') mengatur mengenai objek pengujian materil Undang-undang. Dalam ketentuan a quo menyatakan, "Pengujian materil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945"; 4 8. Bahwa Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara 2021/No.298, Tambahan Lembaran Negara No. 6755 (Selanjutnya disebut "UU Kejaksaan'') sehingga sejak tanggal diundangkan tersebut maka ketentuan dalam Undang-Undang a quo berlaku mengikat bagi seluruh Warga Negara Indonesia termasuk di dalamnya adalah para Pemohon. 9. Bahwa Mahkamah sebagai the guardian of the constitution selain berwenang menganulir atau membatalkan ketentuan pasal dalam undang- undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional (constitutional interpretation) terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multitafsir. Dengan demikian Mahkamah dapat membatalkan ketentuan pasal-pasal dalam Undang- Undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar 1945, serta memberikan penafsiran konstitusional (the sole interpreter of constitution), sebagai kekuataan hukum dan mengikat kepada semua pihak. 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON Selanjutnya, berikut merupakan penjelasan terkait kedudukan hukum (Legal Standing) dan kerugian konstitusional (Constitutional Injury) Para Pemohon dalam mengajukan permohonan Uji Materi a quo: 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK'') beserta Penjelasannya, subyek yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang- 5 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu pengaturan dalam undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang b. yang mempunyai kepentingan yang sama); c. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; d. Badan hukum publik atau privat; e. Lembaga Negara. 2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam perkara pengujian undang- undang, yaitu: 1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan 2) adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Pasal, Ayat, dan/atau Frasa dalam Undang-Undang. 3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 6 e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Berdasarkan uraian pada Butir 1s/d Butir 3 tersebut Para Pemohon akan akan menguraikan kualifikasi dan kerugian konstitusional Para Pemohon, yaitu sebagai berikut: a. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum Pemohon I  Pemohon I merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P3), saat ini adalah seorang Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional (Bukti P4). Pemohon I memiliki cita-cita ingin menjadi pengacara dan saat ini telah mendaftar sebagai calon pengacara di Organisasi Advokat sebagai persyaratan untuk menjadi Advokat.  Bahwa Pemohon I sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang akan berprofesi sebagai Advokat berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 wajib bertanggung jawab melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.  Bahwa Pemohon I dalam mengajukan permohonan a quo berkepentingan secara langsung terhadap suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, dengan berlakunya suatu undang- undang Pemohon I dirugikan atau potensial dirugikan hak konstitusionalnya.  Bahwa Pemohon I dalam rangka memastikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggungjawab negara terutama sekali pemerintah, dalam hal ini lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun berdasarkan undang-undang agar bekerja untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.  Bahwa Pemohon I berpotensi dirugikan (potensial loss) akibat berlakunya ketentuan Pasal 8, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf g dan huruf e, Undang-undang 7 Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang memberikan pemusatan kewenangan kepada Kejaksaan mengendalikan seluruh proses hukum (due process of law) mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan bahkan hingga memberikan pertimbangan dan masukan kepada Mahkamah Agung. Potensi kerugian itu bisa terjadi apabila suatu saat Pemohon I sebagai Sarjana Hukum dan Calon Pengacara menangani kasus hukum, khususnya pidana umum. dimana Palisi sebagai Penyidik Sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 1angka 1yang menyebutkan "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan". Dengan berlakunya ketentuan Pasal-Pasal dalam UU Kejaksaan penyidik bisa dikendaikan oleh Jaksa dan bahkan jaksa bisa mengintervensi, mengontrol dan mengendalikan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian.  Bahwa, selain sebagai sarjana hukum dan calon pengacara yang akan berhadapan dengan penegak hukum, Pemohon juga adalah seorang aktivis Pergerakan Mahasiswa dalam berbagai organiasai kemahasiswan. Tentu Pemohon Imemiliki hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28C ayat (2). Perjuangan untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara dapat berupa memperjuangkan lewat berbagai saluran yang disediakan secara konstitusional, seperti saluran didalam Gedung Yang Mulia ini.  Dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo dalam UU Kejaksaan, Pemohon beralasan, akan menimbulkan tumpeng tindih kewenangan dan ketidakjelasan hierarki kewenangan dalam proses penyidikan dan penuntutan. Setiap tindak pidana yang disidik oleh Penyidik Kepolisian dengan pasal ini dapat dikontrol dan dikendalikan oleh Jaksa. Bagi Pemohon ini ketentuan pasal a qou 8 akan berdampak pada kehidupan masyarakat bangsa dan negara yang hendak dilindungi hak konstitusionalnya oleh UU.  Pemohon I sebagai aktivis pada tahun 2023 mengadvokasi kasus mengenai tindak pidana kekerasan, dan mendapati bahwa dalam proses penyidikan di kepolisian dan berkas penyidikan diserahkan oleh penyidik ke kejaksaan, selalu ada perbedaan- perbedaan yang praktis sangat politis. Dengan pemusatan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kepada Jaksa, dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai penanganan kasus pidana, bahkan dengan ketentuan Pasal- Pasal UU Kejaksaan, Jaksa mengendalikan penyidikan yang berpotensi membuat penyidik dapat diintervensi. Pada akhirnya proses hukum sangat ditentukan oleh Jaksa padahal, sehingga menimbulkan penumpukan kewenangan yang membuat masyarakat khususnya pemohon untuk melaporkan suatu tindak pidana, apakah kepada jaksa atau polisi. Bahwa dengan tumpeng tindih kewenangan Secara umum dapat menimbulkan konflik dalam proses penanganan perkara pidana, antara kepentingan polisi dan jaksa yang berbeda atau orientasinya yang berbeda, entah itu karena adanya hal lain diluar dari idealnya proses hukum, maupun "ego" kelembagaan. Hal ini dapat merugikan dan berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon Isebagai Warga negara. Terlebih apabila dikaitkan dengan cita-cita personal atau cita- cita pribadi berlandaskan idealisme perjuangan agar terwujudnya Kejaksaan yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan penegakan hukum berkepastian, berkemanfaatan, dan berkeadilan. Setiap pegawai Kejaksaan Republik Indonesia tanpa harus memperoleh persetujuan siapapun sebagai warga negara yang dilindungi haknya secara personal oleh konstitusi berhak mengajukan Uji Materi undang-undang apapun sebagaimana melanggar hak konstitusionalnya baik secara spesifik maupun potensial. Berdasarkan uraian-uraian tersebut jelas dan tidak 9 terbantahkan Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan Uji Materi UU Kejaksaan. b. Alasan Hukum dan Kepentingan Pemohon II  Bahwa Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk yang berprofesi sebagai Advokat pada Organisasi Perhimpinan Advokat Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Keanggotaan Advokat yang disumpah pada Pengadilan Tinggi yang dibuktikan dengan Berita Acara Sumpah.  Bahwa Pemohon II sebagai Advokat memiliki tugas dan tanggungjawab memberi pendampingan hukum, membela, memberi bantuan hukum berupa nasehat dan atau konsultasi hukum, mendampingi, mewakili dan atau membela hak-hak serta kepentingan-kepentingan serta memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.  Bahwa profesi Advokat merupakan profesi yang dilindungi dan di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang- undang demi terselenggaranya upaya penegakan dan supremasi hukum.  Bahwa tugas dan fungsi provesi Advokat mempunyai kedudukan yang sama denagan lembaga penegak hukum lain Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang berbunyi : ''Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Kedudukan advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi, jaksa, dan hakim. 10 Advokat dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Advokat harus menunjukkan sikap hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan"  Bahwa Pemohon II memiliki hak konstitusional untuk memajukan diri dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".  Bahwa bagi seorang Advokat ketika telah diminta oleh Klien untuk memberikan bantuan hukum, maka sejak saat itu haruslah dipahami telah timbul kewajiban Advokat untuk memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap kepentingan Kliennya pada saat dan pada setiap tingkat pemeriksaan.  Bahwa Pemohon II sebagai perorangan yang merupakan warga negara Indonesia sudah seharusnya menjalankan profesinya secara bebas, mendapatkan perlindungan dari negara dan mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan supremasi hukum.  Bahwa Pemohon II telah melakukan profesinya dengan banyak memberikan bantuan hukum secara cuma cuma bagi pencari keadilan yang tidak mampu melalui Pusat Bantuan Hukum PERADI. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini bertujuan agar masyarakat tidak mampu mendapatkan akses keadilan (access to justice) dalam permasalahan hukum yang dialaminya;  Bahwa memperoleh bantuan hukum adalah merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum, jaminan jaminan persamaan persamaan di depan hukum dan jaminan jaminan perlakuan yang sama di depan hukum sebagai sarana pengakuan hak asasi manusia (HAM). Oleh karenanya, mendapatkan Bantuan Hukum bagi setiap individu warga negara adalah perwujudan dari akses terhadap keadilan (access to justice) 11 yang merupakan implementasi dari jaminan persamaan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum tersebut.  Bahwa fakta yang tidak terbantahkan bahwa keberadaan Advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang tersandung perkara hukum, untuk menunjang eksistensi Advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam sistem penegakan hukum, maka diperlukan kewenangan yang harus diberikan kepada Advokat. Kewenangan Advokat tersebut diperlukan dalam rangka menghindari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lain (Hakim, Jaksa, Palisi) dan juga dapat memberikan batasan kewenangan yang jelas terhadap advokat dalam menjalankan profesinya. "Dalam praktik seringkali keberadaan Advokat dalam menjalankan profesinya seringkali diabaikan oleh aparat penegak hukum. Hal ini merupakan dasar bagi Pemohon II yang menyadari betul adanya kedudukan Advokat yang masih belum sejajar dengan aparat penegak hukum yang lain".  Bahwa profesi Advokat ditinjau dari filsafat ilmu merupakan suatu ilmu pengetahuan berdasarkan karakteristik keilmuan yang dapat dikaji secara ontologis, epistemologis dan aksiologis, karena yang dikaji oleh Advokat adalah mengenai Aturan Hukum dan masyarakat yang membutuhkan Jasa Advokat.  Bahwa dari segi Sosiologi tentang kedudukan Pemohon II, seringkali didapati hukum sebagai produk kekuasaan ternyata tidak sesuai dengan hukum yang nyata hidup dalam masyarakat. Berdasar fenomena tersebut, maka peran advokat dalam menegakkan hukum akan berwujud, bahkan perlu diingat bahwa dalam ranah Hukum Indonesia terdapat Empat Pilar yang menjadi penyangga utama yang sama fungsinya yaitu untuk menjaga penegakan hukum di Indonesia. Diantara keempat pilar tersebut tidak ada satu yang lebih tinggi dari yang lainnya, jika salah satu patah maka dipastikan hukum tak akan bisa berdiri tegak. Empat pilar tersebut adalah terdiri dari unsur Penyidik (Kepolisian dan KPK), Penuntut (Kejaksaan), Hakim (Pengadilan) dan Advokat (Penasihat Hukum). Mereka inilah yang 12 disebut Catur Wangsa. Kebanyakan dari semua permasalahan hukum akan bermuara di Pengadilan, maka Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab;  Bahwa dalam kedudukan tugas dan fungsi provesi Advokat mempunyai kedudukan yang sama denagan lembaga penegak hukum lain Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang berbunyi : ''Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Kedudukan advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Advokat dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Advokat harus menunjukkan sikap hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan"  Bahwa pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat memberikan definisi tentang advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang- undang. Banyak terminologi yang berkaitan dengan istilah Advokat, ada yang menyebutnya sebagai Pengacara, Kuasa Hukum, Penasihat Hukum bahkan Pokrol (Peraturan Menteri Kehakiman RI No. 1tahun 1965 tentang Pokrol). Istilah bahasa Inggris menyebut orang yang memberikan jasa hukum tersebut adalah Lawyer. Lawyer diartikan atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Pengacara atau Advokat, bisa juga disebut sebagai Ajuster atau Pembela, Penasihat hukum. Dari sekian banyak istilah tersebut yang paling sering dipergunakan adalah Advokat, Pengacara, dan Penasihat Hukum.  Bahwa secara historis, profesi Advokat sendiri termasuk salah satu profesi yang terbilang sudah tua di Indonesia. Jauh sebelum bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan di tahun 1945, masyarakat telah lebih dahulu mengenal istilah profesi advokat, dan semakin 13 lama terus berkembang kemudian pada tahun 1947 diperkenalkan peraturan yang mengurusi masalah profesi advokat, peraturan itu dikenal dengan nama Reglement op de Rechterlijke organisatie en het Beleid der Justitie Indonesia.  Bahwa di Indonesia istilah pembela pada awalnya disebut Penasihat Hukum. Istilah ini mengacu pada beberapa undang- undang yang berlaku seperti KUHAP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Peradilan Umum. Lambat laun sebutan Penasihat Umum mulai bergeser menjadi sebutan Advokat dan menjadi baku setelah keluarnya Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003. Jasa hukum yang diberikan oleh advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakiii, mendampingi, membela dan melakukan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.  Bahwa jika kita pandang dari kacamata sosiologi hukum, kita dapat mengasumsikan bahwa ada dua faktor yang paling menonjol yang mempengaruhi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang berasal dari penegak hukum itu sendiri. Salah satu contoh, adanya kecenderungan dari aparat penegak hukum dalam menegakan hukum berpedoman pada Undang-Undang semata sehingga mengesampingkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya faktor eksternal yang berasal dari luar penegak hukum itu sendiri misalnya ketika terjadi peristiwa hukum adanya kecenderungan masyarakat yang menyelesaikan dengan caranya sendiri.  Bahwa di Indonesia juga terdapat berbagai instansi penegak hukum diantaranya yaitu Kepolisian, KPK dan Kejaksaan yang merupakan lembaga yang berada pada kekuasaan Eksekutif atau Pemerintah, Hakim/Pengadilan yang merupakan lembaga yang berada di bawah kekuasaan Yudikatif atau Peradilan dan Advokat yang merupakan cerminan salah satu Penegak Hukum yang berbeda dengan Apan Penegak Hukum lainnya di mana dalam hal ini membela kepentingan 14 rakyat untuk membantu menemukan kebenaran materiil atau nyata, yang dalam pelaksanaannya bercita-cita mengimplementasikan negara mewujudkan hukum dan yang mencerminkan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. "Istilah tersebut lazim disebut dengan istilah hukum yaitu equality before the law yang memiliki arti bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum"  Bahwa disamping itu pula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini". Kewenangan Advokat dari Segi Kekuasaan Yudisial Advokat dalam sistem kekuasaan yudiaial ditempatkan untuk menjaga dan mewakili masyarakat. Sedangkan hakim, jaksa, dan polisi ditempatkan untuk mewakili kepentingan negara. Pada posisi seperti ini kedudukan, fungsi dan peran advokat sangat penting, terutama di dalam menjaga keseimbangan diantara kepentingan negara dan masyarakat.  Bahwa terlebih, yang dialami oleh Pemohon II selaku kuasa dari tersangka yang disidik oleh jaksa, telah menjadi korban dari kesewenangan-wenangan jaksa selaku penyidik yang mengabaikan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan due procces of law.  Bahwa disamping itu juga jaksa dalam menjalankan asas dominus litisnya yang termuat dalam pasal 8 ayat 5 dan pasal 308 pain a terlalu mendominasi dan tidak memberi ruang terhadap pemohon untuk menguji tahapan dan rangkaian proses penegakkan hukum yang dirasa melanggar hak asasi tersangka. Tindakan penyidik yang dapat diuji sebagaimana yang tertuang dalam pasal 77 KUHAP, pasal 79 KUHAP dan pasal 80 KUHAP. Perkara yang pernah ditangani oleh pemohon sebagaiamana dalam surat dakwaaan no.REG.PERKARA:PDM-147/N.2.14/Eoh.2/09/2023; 15  Maka sangat jelas Pemohon II sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab yang sama dengan aparatur penegak hukum lainnya sesuai kapasitasnya masing-masing dalam penegakan supremasi hukum dirugikan hak konstitusional akan kepastian hukum yang adil untuk menjalankan profesinya sehingga Pemohon II mempunyai kedudukan hukum/legal standing dalam mengajukan permohonan uji materil Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 308 huruf a, dan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.  Bahwa sebagai Warga Negara yang berprofesi sebagai Advokat, Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PM 2/2021 dan berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menerima Permohonan a quo. c. Alasan Hukum dan Kepentingan Hukum Pemohon III  Bahwa Pemohon I adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen dalam bidang hukum dan penegakan hukum memiliki keinginan untuk perbaikan sistem hukum dan penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika permohonan ini dikabulkan maka perjuangan pemohon III untuk perbaikan hukum di Indonesia terwujud. Hal itulah yang diperjuangkan oleh Pemohon III sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perhimpunan Pemuda pasal 7 yang berbunyi: "Tujuan Perkumpulan Pemuda Madani sebagai perkumpulan akademisi dan aktivis muda Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang memiliki kemampuan literasi, narasi dan advokasi hukum, memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, agar tercapinya cita-cita keadilan serta mewujudkan tujuan dan cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945." 16 Sementara dalam ketentuan Pasal 8 bebunyi: untuk mencapai tujuannya, Perkumpulan Pemuda Madani berusaha: a. Mengusahakan terbentuknya akademisi dan aktivis muda yang memiliki kemampuan literasi, narasi dan advokasi yang mencerahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum dan demokrasi. b. Membina Anggota untuk selalu menjadi akademisi dan aktivis yang memiliki kemampuan riset dan advokasi tentang demokrasi dan hukum. c. Memperjuangkan tegaknya hukum dan keadilan, dan mengawal demokrasi sehingga tercapai kepastian hukum, kemanfataan hukum serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. d. Memperjuangkan terwujudnya cita-cita nasional, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban, persatuan dan kedamaian dalam mempertahankan keutuhan bangsa negara. e. Dalam menjalankan usahanya Perkumpulan Pemuda Madani berpegang teguh pada kemandirian dalam berbagai aspek, moderat dalam bersikap, sehingga dapat bergerak independen dalam memperjuangkan tujuan dan cita-citanya; (Bukti P8)  Bahwa kedudukan hukum dalam permohonan ini Pemohon III diwakilkan kepada Ketua Umum Pengurus Pusat Furqan Jurdi, S.H. yang diputuskan dalam rapat internal organisasi, sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Madani Keputusan Permusyawaratan diusahakan diambil dengan musyawarah untuk mufakat yang diambil dalam Rapat Harian Pengurus tanggal 22 Februari 2025. (Bukti P9)  Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III selama ini telah berkolaborasi dengan semua penegak hukum dan telah merasakan manfaat diberikannya kewenangan penyidikan perkara pidana kepada kepolisian. Pemohon III tetap berdiri pada posisi kritis termasuk melakukan Praperadilan Penghentian Penyidikan Kasus Walikola Bima Muhammad Lutfi pada tahun 2022. 17  Bahwa Pemohon III pada dasarnya adalah komunitas literasi yang bergerak pada kajian seputar masalah kenegaraan, hukum, demokrasi dan politik. Sebagai organisasi literasi, Pemohon III bekerja sama dengan penerbit Buku menerbitkan Buku Api Kata- Kata: Pergulatan Seputar Islam, Demokrasi dan Hukum yang ditulis oleh Furqan Jurdi Bersama Rasibook tahun 2020, dan Buku Sengkarut Republik yang ditulis oleh Dr. Ahmad Yani, SH. M.H bekerjasama dengan Rasibook pada tahun 2021.  Bahwa dalam perkembangannya Perhimpunan Pemuda Madani kemudian menjadi organisasi struktural yang memiliki perwakilan di daerah sejak tahun 2020 hingga sampai hari ini telah memiliki 18 Perwakilan di Tingkat Provinsi dan 30 dikabupaten/kota seluruh Indonesia. Perkumpulan ini pada dasarnya tidak memiliki badan hukum, namun pada September 2020 dengan Nama Pemuda Madani pernah mengajukan Badan Hukum Ke Kementrian Hukum dan HAM namun belum dapat diterima. Nama Pemuda Madani kemudian diganti dengan Perhimpunan Pemuda Madani, dan berjalan tanpa badan Hukum karena pada dasarnya kebebasan berserikat dan berkumpul adalah hak dasar setiap warga negara sesuai ketentuan Pasal 28 UUD 1945.  Bahwa untuk memenuhi Legalitas untuk kedua kalinya Perhimpunan Pemuda Madani Kembali Mengajukan Badan Hukum Ke Kementrian Hukum sejak Februari 2025, namun sampai hari ini belum juga mendapatkan persetujuan. Karena itu kami memberikan keterangan dari Notaris yang mengajukan nama Perhimpunan Pemuda Madani kepada Mahkamah sebagai bukti bahwa kami telah berusaha untuk mendapatkan badan hukum yang sah dari negara (Bukti P.12)  Meskipun sampai saat mengajukan perbaikan Permohonan ini belum memiliki badan hukum, Perhimpunan Pemuda Madani ikut aktif dalam melakukan advokasi pada penegakan hukum dan penegakan demokrasi. Antara lain yang dilakukan oleh Perhimpunan Pemuda Madani adalah sebagai berikut: 18 1. Melaporkan Dugaan Pelanggaran Etik Ketua KPU RI, Hasyim Asyari Pada Bulan Maret 2023 yang keputusannya Peringatan Keras Terakhir kepada Ketua KPU RI Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (Bukti P.13) 2. Melaporkan Dugaan Pelanggaran Etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu RI dalam seleksi Anggota Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang putusannya peringatan keras kepada Ketua dan Seluruh Anggota Bawaslu RI dan Pemberhentian Tidak Terhormat Anggota Bawaslu Kalimantan Tengah Winsi Kuhu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (Bukti P.14) 3. Melaporkan Dugaan Pelanggaran Etik yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri, yang berujung pada Putusan Permintaan Penguduran diri Firli Bahuri sebagai Ketua KPK RI oleh Dewan Pengawas KPK RI. (Bukti P.15) 4. Melaporkan Dugaan Pelanggaran Etik oleh Tiga Hakim Konstitusi yang berujung pada peringatan, peringatan keras dan pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Bukti P.16) 5. Memberikan Pendapat Hukum Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menolak Pencalonan Bupati yang telah menjabat tiga periode pada Pilkada serentak 2024. Dan terbukti pendapat hukum Perhimpunan Pemuda Madani benar sesuai dengan Keputusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 yang kemudian pencalonan Edy Damansyah didiskualifikasi oleh MK berdasarkan Putusan Perkara perselisihan hasil pilkada Nomor 20/PHPU.PUB-XXIII/2025. (Bukti P.17) 6. Selain hal-hal diatas, Ketua Umum Perhimpunan Pemuda Madani aktif melakukan kajian seputar isu hukum dan demokrasi dan ketua Umum Perhimpunan Pemuda Madani Furqan Jurdi aktif menjadi kolumnis dibeberapa media nasional seperti Kompas, Oetik, Viva, dan media lainnya. (Bukti P.18) 19  Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memajukan diri dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara, sebagai salah satu batu uji sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) Undang- Undang Oasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan: ''Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.  Bahwa para Pemohon sebagai LSM dan perorangan yang merupakan warga negara Indonesia sudah seharusnya menjalankan pengabdian, cita- cita dan profesinya secara bebas, mendapatkan perlindungan dari negara dan mendapatkan kepastian hukum yang adil yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan.  Bahwa para Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD NRI 1945 yang berpotensi dirugikan akibat berlakunya ketentuan-ketentuan dalam UU Kejaksaan, yaitu: 1. Pasal 28 UUD 1945 " Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisandan sebagainya ditetapkan dengan undang- undang." 2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." 3. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". 4. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". 5. Pasal 28F UUD 1945: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, 20 dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." 6. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945: "Tiaptiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara". 7. Pasal 30 ayat (2) UUD 1945: "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung .". 8. Bahwa para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 8B, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf g dan huruf e, Undang-undang Nomor Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kerugian itu tidak akan terjadi apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal-pasal yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum yang mengikat. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN Pendahuluan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjamin kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan kekuasaan negara, terutama di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan Republik Indonesia harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Meskipun dikatakan sebagai Lembaga pemerintahan, Kejaksaan haruslah bekerja secara merdeka dan bebas dari intervensi kekuasaan 21 manapun termasuk Presiden sebagai Kepala Eksekutif. Sangat berbahaya apabila Kejaksaan bekerja dengan adanya intervensi dari pihak lain. Melihat fungsinya sebagai Penuntut Umum, Jaksalah yang menentukan apakah seseorang bisa diproses secara hukum atau tidak, bahkan Kejaksaanlah yang melaksanakan eksekusi atas hukuman bagi para terdakwa setelah adanya putusan dari Majelis Hakim di persidangan. (Dio Ashar Wicaksana, Kedudukan Kejaksaan RI da!am Sistem Hukum Tata Negara Indonesia dalam Fiat justitia Fungsi him. 18 - 21 Vol. 1/No. 1/Maret 2013). Independensi Jaksa hingga sekarang banyak menuai perdebatan. Hal 1rn tidak terlepas dari kedudukan Kejaksaan sendiri sebagai lembaga pemerintahan sedangkan fungsinya sebagai institusi penegak hukum menimbulkan banyak pertanyaan "mampukah Kejaksaan bisa bekerja secara merdeka dalam melakukan fungsinya, namun kedudukan Kejaksaan sendiri adalah sebagai bagian dari pemerintahan?" (Dio Ahar Wicaksana, Ibid). Meskipun posisi Jaksa sebagai Lembaga pemerintahan masih diperdebatkan namun institusi kejaksaan telah menjadi bagian penting dalam penegakan hukum di Republik Indonesia. Keberadaannya memang secara spesifik tidak disebutkan di dalam UUD 1945. Meski tidak secara spesifik disebutkan, namun Kejaksaan termasuk di dalam badan-badan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman. Tetapi dengan kedudukannya sebagai badan-badan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman itu, menyebabkan banyak pihak yang berependapat sebaiknya Kejaksaan berada di dalam ranah peradilan bukan di dalam ranah eksekutif. Meskipun demikian, dalam Sejarah ketatanegaraan Indonesia Posisi Jaksa semenjak Indonesia Merdeka selalu berada dibawah kekuasaan pemerintah (eksekutif). Pada zaman Belanda kita mengenal Openbaar Ministerie mengelola fungsi penegakan hukum yang dijalankan oleh Magistraat dan Officier van Justitie sebagai Lembaga penuntutan. Pada masa Pendudukan Jepang Lembaga ini mengalami perubahan penting melalui Undang-Undang pemerintah pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Sei Rei No.3/1942, Osamu Sei Rei No.2/1944 dan Osamu Sei Rei 22 No.49/1944 telah mengukuhkan peran lembaga penuntut pada semua jenjang pengadilan. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, semua ketentuan yang berlaku pada masa sebelumnya, dinyatakan masih berlaku. Demikian juga dengan undang-undang yang mengatur tentang lembaga penuntutan. Namun pada masa awal kemerdekaan Kedudukan Jaksa dibawah Menteri Kehakiman. Semenjak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terjadi perubahan lanskap politik dan ketatanegaraan. Begitu pula mengenai kedudukan Kejaksaan. Penegasan atas kedudukan dan peran serta fungsi lembaga penuntutan ditegaskan di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kejaksaan. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (Pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri/Jaksa Agung (Pasal 5). Pernyataan Kejaksaan sebagai alat negara merupakan kondisi yang ideal dengan harapan akan terlepas dari intervensi eksekutif, namun hal itu sulit dipraktikan mengingat kondisi politik yang menempatkan Presiden sebagai pemimpin tertinggi revolusi. Kejaksaan dalam era demokrasi terpimpin pada akhirnya tidak dapat berjalan secara independent. Era kepemimpinan nasional yang berganti membawa pengaruh yang sangat kuat terhadap perubahan kedudukan, tugas, dan fungsi kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum. Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kewenangan negara dalam bidang penuntutan. Sebagai pelaksana kewenangan negara dalam bidang penuntutan, maka visi dan misi kejaksaan seharusnya mengacu pada visi dan misi negara sebagaimana tercantum di dalam konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada sisi lain, dengan menempatkan kedudukannya sebagai lembaga pemerintahan, maka lembaga penuntutan tersebut "dipaksa" untuk mendegradasi visi dan misinya dengan mengikuti visi dan misi pemerintah yang sedang berkuasa. Penentuan kebijakan penuntutan tidak dapat dilakukan 23 secara independen karena arah kebijakan penuntutan harus selalu sejalan dengan kebijakan pemerintah. Keberadaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana yang menganut sistem kompartemental dengan penekanan pada diferensiasi fungsional memperjelas kewenangan Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan. Pada era reformasi disahkan Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menempatkan Jaksa sebagai Lembaga pemerintah yang berada dibawah Presiden. Posisi tersebut berimbas pada pengaturan tata kerja organisasi, yang mana tidak dapat terlepas dari pengaturan tata kerja organisasi pemerintah lainnya. Salah satunya adalah status kepegawaian, yang menempat jaksa sebagai sebuah jabatan teknis fungsional seorang pegawai negeri sipil di lembaga penuntutan yang bernama Kejaksaan. Status pejabat fungsional ini secara jelas menempatkan Jaksa sebagai pegawai pemerintah. Kedudukan Kejaksaan sebagai Lembaga pemerintahan itu menurut Prof. Yusril Ihza Mahendra sebagai berikut: "Saya berpendapat semua itu tergantung penafsiran kita atas seluruh ketentuan dalam bab IX UUD 1945 yang membicarakan Kekuasaan Kehakiman dalam konteks peradilan, sedangkan Kejaksaan adalah badan yang secara fungsional terkait dengan Kekuasaan Kehakiman. Kalau hanya terkait tidaklah harus diartikan Kejaksaan itu sebagai bagian dari Kekuasaan Kehakiman itu sendiri. Petugas Rumah Tahanan dan Lembaga Permasyarakatan juga terkait dengan kekuasaan kehakiman. Namun dalam sejarahnya, Rumah Tahanan dan Lembaga Permasyarakatan tetap berada di bawah Departemen Kehakiman yang merupakan ranah kekuasaan eksekutif" (Yusril Ihza Mahendra, Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945 sebagaimana dimuat di dalam buku Muhammad Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2012, hal 22) Selain itu, apabila kita melihat ketentuan dari Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 tidak menyebutkan bahwa "badan-badan lain" tersebut haruslah dimasukkan kedalam ranah yudikatif melainkan hanya menyebutkan bahwa ketentuanketentuan badan tersebut diatur di dalam Undang-Undang. Sedangkan di dalam UndangUndang yang mengatur Kejaksaan ditegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang 24 melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Hal yang bisa ditegaskan dari pasal tersebut adalah Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan, sehingga kedudukan Kejaksaan di ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari pemerintahan. Pendapat demikian juga diperkuat oleh pernyataan Bagir Manan yang menyebutkan bahwa ''Kejaksaan adalah badan pemerintahan, dengan demikian pimpinannya juga ada/ah pimpinan dari suatu badan pemerintahan, dan ditafsirkan bahwa yang dimaksud badan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif." (Bambang Waluyo, "Menyoal Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia", sebagaimana dimuat di dalam Jurnal Bina Adhyaksa Vol. II No. 1Maret 2011.) Permasalahan berikutnya adalah bagaimana Kejaksaan selaku institusi penegak hukum dapat bekerja secara independen dalam fungsinya sebagai penegak hukum. Karena dengan kedudukannya sebagai bagian pemerintahan maka menimbulkan suatu kontradiktif dimana di satu sisi mereka adalah bagian ranah eksekutif yang tidak lain berada di bawah Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif, namun di sisi lain Kejaksaan harus melakukan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai institusi penegak hukum. Dikaitkan dengan Pasal-pasal yang diuji oleh Para Pemohon, Kedudukan, FUngsi dan Kewenangan Jaksa menciptakan bentuk lain dari jaksa sebagai Lembaga pemerintah. Disatu sisi Jaksa dianggap sebagai Lembaga pemerintahan yang fungsinya sebagai penuntut umum dan pengacara negara otomatis mereka adalah pegawai negeri sipil yang tunduk pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, namun disisi lain, Jaksa diberikan keleluasaan untuk menjalankan tugas diinstitusi lain. Pemberian tugas semacam itu akan menciptakan tumpang tindih atau konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Berkaitan dengan tugas dan wewenang Jaksa sebagai Pengacara negara seharunya secara filosofis dimaknai sebagai perwakilan pemerintah (dalam tradisi monarki perwakilan raja) dalam menjaga kepentingan pemerintah. Awai mula Sejarah kejaksaan (Procecutor) baik di Inggris dan Prancis adalah Lembaga yang menjaga property raja, yang kemudian disebut 25 sebagai pengacara negara. Lalu, dari mana asal nama Jaksa Pengacara Negara? Apa saja kewenangan, tugas dan fungsinya? Kewenangan Jaksa sebagai pengacara negara untuk melaksanakan kepentingan hukum baik upaya non litigasi maupun upaya litigasi berupa mengajukan gugatan ke pengadilan. Yang kita kenal bila berbicara mengenai jaksa diidentikan dengan perkara pidana dalam fungsi penuntutan Sebagai Pengacara Negara, Jaksa memiliki tugas dan fungsi khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi seperti diatur Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 38 B ayat (2) dan Pasal 38 C UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena Korupsi adalah merupakan bagian dari merusak kepentingan negara. Karena itu pula pemberian kewenangan Jaksa dalam bidang Penyidikan (itupun dibawah koordinasi KPK) adalah hal yang wajar. Peran jaksa pengacara negara dalam memulihkan kekayaan negara dan aset negara, dalam Pasal 32 UU Permberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan "dalam hal penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan." Nantinya, tugas dan fungsi jaksa sebagai pengacara negara dalam pengembalian keuangan negara atau aset negara, jaksa bertindak sebagai penggugat ataupun sebagai tergugat yang berhadapan dengan berbagai pihak yang telah mengambil uang dan aset negara sesuai undang-undang kejaksaan. Kemudian, bila telah mengetahui tugas, fungsi dan kewenangan jaksa pengacara negara. Lalu, siapa yang memiliki tugas sebagai pengacara negara? Dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU No.11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan disebutkan bahwa yang memiliki peran sebagai jaksa pengacara negara adalah Jaksa Agung. Sebab, Jaksa Agung merupakan penuntut umum tertinggi dan pengacara negara di Indonesia. Bertindak di bidang perdata, tata usaha negara, serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan baik di 26 dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara, pemerintahan, ataupun kepentingan umum. Tidak hanya itu, Jaksa Agung sebagai pengacara negara 1rn yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU No.11 Tahun 2021 itu dapat bersama- sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden dapat menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Berbeda dengan tugas dan fungsi kejaksaan di Indonesia yang multifungsi, Lembaga kejaksaan diberbagai negara tidak memiliki tugas dan fungsi yang bercabang-cabang seperti Indonesia. Dinegara-negara yang menganit civil law maupun common law, kedudukan, fungsi dan tugas kejaksaan jelas dan tidak multifungsi. Sebagai Perbandingan, berikut kami sajikan Kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang Jaksa diberbagai negara 1. Swedia The Swedish Prosecution Authority (SPA) Otoritas Kejaksaan Swedia (SPA) adalah organisasi independen. Ini adalah badan otonom yang bertanggung jawab kepada Pemerintah dan independen dari kepolisian dan pengadilan. Otonomi dijamin oleh Konstitusi Swedia. Otoritas Kejaksaan Swedia, seperti semua badan pemerintah dalam sistem peradilan Swedia, berada dalam area tanggung jawab Kementerian Kehakiman. (Performance of the Prosecution Services in Latvia: A Comparative Study). Jaksa memiliki tiga tugas utama: Memimpin investigasi; Mengajukan tuntutan; Menghadiri pengadilan. (Swedish Prosecution Authority) 2. Belanda Kejaksaan di Belanda (Openbaar Ministerie) memiliki posisi otonomi khusus. Kejaksaan merupakan bagian dari organisasi peradilan, tetapi bukan bagian dari lembaga peradilan. Kejaksaan terpisah dari Kementerian Kehakiman, tetapi ada hubungan hierarkis (terbatas) dengan Menteri Kehakiman. Kejaksaan melapor dan bertanggung jawab kepada pemerintah melalui Kementerian Kehakiman. Jaksa secara teori tidak independen, karena Menteri Kehakiman memiliki kewenangan untuk 27 memberikan instruksi kepada Kejaksaan dalam kasus-kasus tertentu, meskipun dalam kondisi yang ketat. 3. Denmark Kejaksaan di Denmark berada di bawah tanggung jawab dan berada di bawah Menteri Kehakiman, bersama dengan Kepolisian dan Dinas Penjara. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur dalam Pasal 98 bahwa Menteri Kehakiman dapat campur tangan dalam kasus- kasus individual dan meminta jaksa penuntut untuk memulai atau menghentikan proses persidangan. 4. Portugal Jaksa penuntut umum adalah pejabat peradilan yang merupakan bagian dari dan tunduk pada suatu hierarki, dan tidak dapat dipindahtangankan, diberhentikan sementara, dipensiunkan, atau diberhentikan dari jabatannya kecuali dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Kewenangan untuk mengangkat, menugaskan pendisiplinan, pemindahan, dan promosi jaksa penuntut umum merupakan kewenangan Dewan Tinggi Kejaksaan 5. Finlandia Di Finlandia, kejaksaan merupakan bagian independen dari sistem peradilan. Fungsinya adalah untuk menjatuhkan tanggung jawab pidana dan hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang. Kejaksaan Nasional merupakan bagian dari Kementerian Kehakiman. Akan tetapi, baik Kementerian Kehakiman maupun badan pemerintah lainnya tidak memiliki kewenangan atas masalah internal kejaksaan, atau atas penuntutan perorangan. Independensi dan otonomi jaksa berarti bahwa tidak seorang pun dapat memberi perintah kepada jaksa tentang bagaimana ia harus memutuskan kasus pidana perorangan yang sedang berlangsung. 6. Italia Kejaksaan adalah lembaga yang independen. Setiap jaksa penuntut umum juga independen. Independensi tersebut dijamin oleh Konstitusi. Jaksa penuntut umum adalah hakim, karena mereka - bersama dengan para hakim - merupakan bagian dari peradilan. Independensi mereka dijaga oleh Consiglio Superiore della Magistratura (CSM - Dewan Tinggi Peradilan). 28 Dewan ini memiliki kewenangan penuh atas pengangkatan, pemindahan, karier, dan disiplin hakim dan jaksa penuntut umum. Dewan Tinggi Peradilan sebagian besar terdiri dari para hakim (hakim dan jaksa penuntut umum) yang dipilih melalui pemungutan suara oleh semua hakim dan jaksa penuntut umum. Independensi mereka lebih lanjut dijamin oleh hak mereka untuk tidak dicopot dan jaminan masa jabatan. Setelah berakhirnya perang dunia II, Kejaksaan menjadi bagian dari sistem peradilan dan, berdasarkan hukum Eropa kontinental, menjalankan fungsi quasi-yudisial. Pada akhir abad ke-20 di bawah pengaruh hukum Anglo-Amerika, hukum pidana baru diadopsi di Italia, dan setelah ini, Kejaksaan, dalam proses penyelidikan mengumpulkan semua jenis bukti, termasuk bukti yang membuktikan kesalahan dan bukti yang membenarkan kesalahan. Namun dalam praktiknya, kewajiban untuk mengumpulkan bukti yang membenarkan memiliki sifat formal. Dalam proses penyelidikan, jaksa tidak dapat membuat keputusan ringkasan yang cepat dan efektif atas kasus tersebut, tanpa partisipasi pengadilan. Namun selain itu dalam undang-undang, ada mekanisme, mirip dengan perjanjian pembelaan, yang memberikan kemampuan kepada jaksa untuk menyelesaikan proses kasus tepat waktu. 7. Moldova Di Moldova, Kejaksaan adalah lembaga publik yang merupakan bagian dari struktur peradilan. Kejaksaan menjamin penegakan hukum dan perlindungan hak serta kepentingan sah individu selama proses pidana. Di Moldova, jaksa adalah badan publik yang dalam kegiatannya bergantung pada Konstitusi negara dan Perundang-undangan Internasional. Jaksa memiliki hak untuk meminta informasi dan meminta dokumen yang sesuai dari badan hukum dan juga organisasi terkait. Mereka memiliki hak untuk meminta penjelasan yang sesuai mengenai kasus tertentu, baik dari organisasi publik maupun swasta. Di samping itu, mereka mempunyai hak dalam proses penyidikan, tanpa adanya penetapan pengadilan, melakukan tindakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di kantor dan lembaga negara maupun swasta. 8. Rumania 29 Kementerian publik Rumania adalah badan publik dan merupakan bagian dari sistem Peradilan, yang mewakili kepentingan masyarakat dan menjamin penegakan hukum yang adil. Kementerian ini membela hak dan kebebasan warga negara. Dalam kasus pidana, menyediakan penuntutan di pengadilan. Menyediakan penuntutan dalam kasus pidana dipengadilan. Menurut Konstitusi Rumania, kantor kejaksaan melanjutkan pengawasan prosedural terhadap struktur penegakan hukum. Tugas utama mereka adalah: - Untuk melaksanakan penuntutan pidana dalam kasus-kasus yang ditetapkan oleh hukum dan jika diperlukan untuk dapat menyelesaikan konflik dengan metode alternatif;  Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan kepolisian dan badan peradilan lainnya;  Meminta pertimbangan perkara pidana dari pihak pengadilan menurut undang-undang;  Menyampaikan perkara menurut undangundang untuk diajukan dalam gugatan perdata;  Mengambil bagian dalam sidang pengadilan  Dalam hal terdapat dasar yang tepat, mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan;  Memberikan pembelaan terhadap hak-hak dan kepentingan hukum anak di bawah umur dan orangorang yang dikenakan larangan tertentu;  Untuk memastikan pengendalian penegakan hukum di tempat penahanan praperadilan;  Untuk melanjutkan kegiatan lain yang diatur oleh hukum (Komite Eropa).  Melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana dan pencegahan tindak pidana, dengan koordinasi Kementerian Kehakiman, melaksanakan politik hukum pidana yang relevan; 9. Prancis Jaksa melanjutkan penuntutan pidana dan menggunakan sanksi alternatif yang sesuai dengan kepribadian terdakwa. Dia mengawasi kegiatan kepolisian dan proses penyidikan perkara pidana. Kepala Kejaksaan adalah Kepala Jaksa. Kepala Jaksa tidak berada di bawah Menteri Kehakiman. Di sisi lain, wakil kepala jaksa memiliki kewenangan penuh dalam 30 kegiatannya. Salah satu fungsi utama Kejaksaan adalah memastikan kepatuhan peraturan perundang-undangan terhadap kepentingan umum dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya yang benar dan seragam. Mereka juga harus memastikan kesatuan hukum preseden baik di Pengadilan Kasasi maupun di pengadilan tingkat lainnya. Kejaksaan mengikuti tiga prinsip utama: subordinasi, tidak dapat dibagibagi, dan legitimasi yang tidak dapat diganggu gugat. Selain itu, perlu disebutkan bahwa jaksa dan Hakim belajar di pelatihan dan sekolah yang sama (sistem hukum Prancis). 10. Jerman Kejaksaan yang ada di Jerman saat ini merupakan lembaga yang masih muda, yang kurang lebih sama dengan model Kejaksaan yang ada di Prancis (Kantor Kejaksaan Umum di Jerman: Status Hukum, Fungsi dan Organisasi). Kantor Kejaksaan Federal di Jerman merupakan badan pengatur utama sistem kejaksaan (General bundesanwaltschaft, GBA) yang menjamin penuntutan pidana dan dukungan penuntutan di pengadilan dalam kasus-kasus yang sangat penting, seperti misalnya kejahatan internasional, kejahatan terhadap keamanan negara, dsb. (Pusat Eropa untuk Hak Asasi Manusia dan Konstitusi (ECCHR). Di Jerman, jaksa merupakan badan publik dan pada awalnya, mereka diangkat untuk masa percobaan, kemudian hingga 3 - 5 tahun, dan setelah itu, mereka dapat diangkat untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Mereka memiliki semua jaminan keuangan dan sosial yang diberikan dalam status jaksa. 11. Amerika Serikat The United States Attorney's Office (USAO) atau Jaksa Amerika Serikat bertugas  mendakwa kasus pidana yang diajukan oleh pemerintah federal;  mendakwa atau membela kasus perdata di mana Amerika Serikat menjadi salah satu pihak; dan  menagih utang kepada pemerintah federal ketika lembaga administratif tidak dapat melakukannya. Dalam praktiknya, mayoritas pekerjaan USAO adalah mendakwa kejahatan federal, yang terutama terdiri dari perdagangan narkoba, perdagangan 31 seks, pornografi anak, pelanggaran undang-undang senjata api federal, dan kejahatan kerah putih. USA dan AUSA sering muncul di hadapan pengadilan distrik federal dan pengadilan banding federal. Mereka juga sering bekerja sama dengan badan investigasi Departemen Kehakiman, seperti FBI dan ATF, untuk mengembangkan kasus. 12. lnggris Crown Prosecution Service (CPS) mengadili kasus-kasus pidana yang telah diselidiki oleh polisi dan organisasi investigasi lainnya di Inggris dan Wales. CPS bersifat independent dari polisi dan pemerintah. Tugas CPS adalah memastikan orang yang tepat dituntut atas pelanggaran yang tepat, dan membawa pelanggar ke pengadilan sedapat mungkin. Adapun tugas CPS adalah:  memutuskan kasus mana yang harus dituntut;  menentukan tuduhan yang tepat dalam kasus yang lebih serius atau rumit, dan memberi nasihat kepada polisi selama tahap awal penyelidikan;  menyiapkan kasus dan menyajikannya di pengadilan; dan  menyediakan informasi, bantuan, dan dukungan kepada korban dan saksi penuntut. Jaksa harus bersikap adil, objektif, dan independen. Saat memutuskan apakah akan mengajukan tuntutan pidana, pengacara kami harus mengikuti Kade Jaksa Agung. Ini berarti bahwa untuk mendakwa seseorang dengan tindak pidana, jaksa harus yakin bahwa ada cukup bukti untuk memberikan prospek hukuman yang realistis, dan bahwa penuntutan adalah demi kepentingan publik. CPS bekerja sama erat dengan polisi, pengadilan, Peradilan, dan mitra lainnya untuk mewujudkan keadilan. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum serta Pendahuluan sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan ini; 1. BAHWA KETENTUAN PASAL 8 AYAT (5) YANG BERBUNYI "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung." 32 Bertentangan dengan Pasal 280 ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." a. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan Memberikan Hak Impunitas Penuh kepada Jaksa untuk melakukan tindakan dengan alasan melaksanakan tugas dan wewenang, merupakan pasal impunitas yang dapat membuat jaksa menjadi individu yang tidak dapat disentuh oleh hukum, dan dapat menjadikan jaksa Agung menjadi individu kuat yang dapat mengontrol setiap jaksa. b. Bahwa dalam penegakkan supremasi hukum yang melibatkan anggota kejaksaan sebagai terperiksa, menurut ketentuan pasal a quo, tidak lagi bersandar pada ketentuan hukum dan undang- undang yang berlaku tapi lebih menitikberatkan pada pertimbangan subjektif dari Jaksa agung, sehingga menimbulkan kekebalan hukum bagi setiap jaksa untuk menghindari proses penegakan hukum oleh institusi lain seperti kepolisian dalam tindak pidana, atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalan tindak pidana Korupsi, maupun kejahatan lainnya. Pemberian diskresi kepada Jaksa Agung seperti itu, melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dimana setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. b.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) tersebut, Setiap Jaksa yang diduga bermasalah secara hukum menggunakan institusi kerjaksaan sebagai alat pelindung diri dari proses hukum. Hal itulah yang dinyatakan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar merespon laporan Masyarakat terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriyansah pada Rabu, 12 Maret 2025. Dalam Pernyataannya Harli Siregar mengatakan: "Bagi kami satu orang insan Adhyaksa yang diperlakukan tidak adil itu sama dengan seluruh institusi,". (Bukti P..) Pernyataan Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan yang demikian memperlihatkan sikap arogansi kelembagaan yang 33 membahayakan penegakan hukum dan penegakan supremasi hukum kepada setiap orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum (in casu Jaksa) sebagai individu. Mempersoalkan individu disetiap institusi, tidak etis kalau dianggap sebagai persoalan institusi. Mencapuradukkan antara pertanggungjawaban individu dengan urusan kelembagaan seperti ini merupakan sikap yang tidak professional dan tidak patuh pada konsep negara hukum yang memberikan jaminan kepastian dan keadilan, serta persamaan dihadapan hukum. Dengan Pernyataan ini juga akan memicu terjadinya kelembagaan yang berujung pada saling mempertahankan "ego kelembagaan" apabila setiap Jaksa disidik atau diperiksa oleh Lembaga lain. Seringkali muncul anggapan, kalau sekiranya Masyarakat mempersoalkan integritas setiap apparat penegak hukum (in casu jaksa) selalu dikaitkan dengan pelemahan institusi atau menghalangi penegakan hukum. Padahal penegakan hukum tidak bergantung pada satu orang penegak hukum, apalagi orang itu diduga bermasalah secara hukum. Penegakan hukum sangat bergantung pada penegak hukum secara kolektif bukan pada satu individu. Akibatnya ego semacam ini yang menyebabkan pertarungan kelembagaan. Contoh kasus misalnya, Kasus Cicak vs Buaya (KPK vs Polri), dimana persoalan individu menjadi persoalan institusi, yang menyebabkan pertarungan kedua institusi tersebut. Hal itu terjadi akibat "ego kelembagaan" yang ingin menjaga diri dari proteksi penegak hukum lainnya atas dasar menjaga nama baik lembaga meskipun anggotannya memiliki masalah hukum. Karena itu Ketentuan Pasal a quo, telah nyata dan jelas menjadi senjata bagi jaksa-jaksa untuk mendapatkan impunitas atas dasar "ego kelembagaan". c. Dihapus... 34 d. Bahwa dalam mekanisme control kelembagaan harusnya antara penegak hukum bukan saling menutup diri dari proses hukum oleh lembaga lain, tetapi saling memperkuat menciptakan penegakah hukum yang lebih mengutamakan kepentingan tegaknya hukum, bukan kepentingan kelembagaan. Kalau dikaitkan dengan pasal-pasal yang diuji oleh Para Pemohon, pemberian diskresi dan kekebalan hukum (impunitas) kepada Jaksa merupakan bentuk lain dari kelembagaan super power yang menyebabkan institusi menjadi semakin tidak terkontrol. Karena itu penumpukan kewenangan disertai dengan impunitas anggotanya adalah bentuk lain dari "rezim kelembagaan despotik" yang hanya berlaku dalam negara totaliter. Dalam Negara demokrasi yang berlandaskan hukum, setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, terlepas dari statusnya sebagai seorang warga negara biasa, atau pegawai negeri (sipil maupun militer). Khusunya mengenai warga negara yang memiliki tugas sebagai penegak hukum, memiliki tugas, kewenangan dan tanggungjawab baik secara kelembagaan maupun perorangan. Tanggungjawab itu bisa berupa pertanggungjawaban hukum maupun pertanggungjawan moral, sosial dan etika. Sehingga sangat berlebihan Jaksa diberikan impunitas dengan diskresi Jaksa Agung yang dalam penalaran yang wajar, bersifat subjektif. e. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan jauh dari control dan transparansi serta akuntabilitas kelembagaan modern apalagi dikaitkan dengan sistem chek and balances antara penegak hukum, tentu pasal ini tidak beralasan untuk dijadikan sebagai norma. Dalam konteks penerapan peradilan pidana, pengambilalihan kewenangan dengan cara mensentralisasi kewenangan penegakkan supremasi hukum pada satu lembaga tertentu dapat menimpulkan praktik abuse of power. Praktik hukum seperti demikian selain menghalangi lembaga lain untuk menegakkan hukum kepada Jaksa, juga melucuti 35 kewenangan lembaga lain seperti kepolisian dan pengadilan untuk melakukan proses penegakan hukum. f. Bahwa istilah pemanggilan, pemeriksaan, dalam ketentuan pasal a quo juga berpotensi menghalangi jaksa untuk dipanggil oleh DPR apabila DPR melakukan penyelidikan angket kepada suatu lembaga sebagaimana dalam ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (atau disebut "UU MD3''); berbunyi, ''Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ha! penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang- undangan” Yang dimaksud hak Angket DPR untuk melakukan penyelidikan dijelaskan ketentuan Penjelasan Pasal 79 (3) UU MD3 yaitu: "Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian." Dalam konteks ini, Jaksa dapat dimintai keterangan untuk tujuan penyelidikan Angket DPR apabila itu mengenai kelembagaan Jaksa, tentu akan berdasarkan pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan harus disetujui oleh Jaksa Agung. Padahal dalam ketentuan UU MD3 Pasal 73 DPR dapat memanggil setiap orang, dan wajib memenuhi panggilan DPR itu. hal itu sebagaimana dalam ketentuan sebagai berikut: Pasal 73 UU MD3: 36 (1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR. (2) Setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut diatas memberikan kewenangan kepada DPR bahkan untuk memanggil paksa "setiap orang". Namun UU Kejaksaan justru menghalangi ketentuan tersebut, sehingga setiap jaksa yang akan dipanggil harus izin jaksa Agung. Karena itu juga maka "setiap orang" menjadi tidak sama dimata hukum. g. Bahwa Ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan mengabaikan proses hukum yang diatur dalam Hukum Acara Pidana. Dalam proses hukum (due Procces of law) Penyidik (Penyidik Pejabat Palisi atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikian) dapat melakukan tindakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut : 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. 2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. 3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. 4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. 5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 6. mengambil sidik jari dan memotret seorang. 7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 37 8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. 9. mengadakan penghentian penyidikan. 10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Begitu juga dalam Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia hal serupa juga telah diatur tentang kewenangan polisi dalam melakukan proses pidana. Pasal 16 UU Kepolisian berbunyi sebagai berikut: Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk: 1. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 2. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. 3. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. 4. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. 5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. 8. mengadakan penghentian penyidikan. 9. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 10. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. 11. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik 38 pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. dan 12. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. h. Bahwa pemberian diskresi kepada Jaksa Agung untuk memberikan izin kepada jaksa dalam proses penegakan hukum bertentangan dengan ketentuan dalam KUHAP, UU MD3 Maupun UU Kepolisian. Karena ketentuan UU tersebut tidak mengecualikan siapapun untuk dapat dipanggil, diperiksa, digeledah, ditahan dan seterusnya. Karena itu, Ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan bertentangan dengan ketentuan UU lainnya yang berlaku. i. Bahwa pemberian impunitas kepada jaksa sebagai pegawai negeri sipil merupakan hal yang berlebihan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga tidak memberikan persamaan dihadapan hukum. Karena itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. j. Bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang (Vide Pasal 2 (1) UU Kejaksaan). Sebagai lembaga pemerintahan, Kejaksaan harus menerapkan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip umum itu juga mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menurut Ridwan HR dalam Hukum Administrasi Negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat dan bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang serta tindakan sewenang-wenang (hal. 234). Adapun, secara yuridis, asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan 39 keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dapat diterapkan dalam penegakan hukum adalah: 1. asas kepastian hukum, 2. asas kepentingan umum, 3. asas keterbukaan, 4. asas kemanfaatan, 5. asas ketidakberpihakan/tidak diskriminatif, 6. asas kecermatan, 7. asas tidak menyalahgunakan kewenangan, 8. asas pelayanan yang baik, 9. asas tertib penyelenggaraan negara, 10. asas akuntabilitas, 11. asas proporsionalitas, 12. asas profesionalitas, dan 13. asas keadilan. Asas-Asas pemerintahan sebagaimana yang dimaksud diatas harus dijunjung tinggi oleh penyelenggara pemerintahan termasuk Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan. k. Bahwa Jaksa sebagai penegak hukum harus mengedapankan etika profesi yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kade Perilaku Jaksa. Etika profesi sebagaimana yang dimaksud adalah: 1. Integritas 2. Kemandirian 3. Ketidakberpihakan, dan 4. Perlindungan Setiap jaksa yang melanggar kode etik akan dikenai sanksi secara internal dan dapat dipidana sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. l. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 40 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang jaksa diberikan impunitas dan Jaksa Agung diberikan kewenangan diskresi untuk menentukan dapat tidaknya jaksa diproses secara hukum menurut peraturan perundang-undangan. 2. BAHWA KETENTUAN PASAL 11A UU KEJAKSAAN YANG BERBUNYI: (1) Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan: a. di luar instansi Kejaksaan; e. pada penugasan lainnya. (2) Pelaksanaan tugas Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan rangkap jabatan sepanjang terkait dengan kompetensi dan kewenangan Jaksa. bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) huruf a dan e dan Ayat (3) UUD 1945, dengan uraian sebagai berikut: a. Bahwa pemberian Perluasan tugas Jaksa untuk menduduki atau mengisi jabatan diluar institusi kejaksaan menciderai kemerdekaan dan independensi lembaga kejaksaan sebagai Lembaga yang "terkait" dengan kekuasaan Kehakiman. Hal itu ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: ayat (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Istilah "kekuasaan kehakiman" yang selalu diikuti dengan kata "merdeka" (the independence of judiciary) merupakan salah satu ciri terpenting setiap negara hukum yang demokratis. Tidak ada negara yang dapat disebut negara demokrasi tanpa praktek kekuasaan kehakiman yang merdeka. Untuk mencapai negara hukum yang demokratis dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan pula bahwa kekuasaan 41 kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Ada pun makna kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan tersebut, dapat diartikan bahwa kekuasaan kehakiman itu tidak saja merdeka secara kelembagaan, tetapi juga merdeka dalam proses peradilan. Merdeka dalam proses peradilan diindikasikan sebagai merdeka dalam proses pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga pada putusan yang dijatuhkan Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam kegiatan bernegara, kedudukan Lembaga Pengadilan yang merdeka pada pokoknya bersifat sangat khusus, yakni menghubungkan kepentingan antara negara (state) dan masyarakat (civil society). b. Bahwa perluasan tugas kerjaksaan "diluar institusi kejaksaan" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal llA ayat (1) dan ayat (2) UU Kejaksaan dapat secara langsung maupun tidak langsung merusak independensi kejaksaan sebagai lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan ketentuan tersebut maka bisa di katakan tugas Kejaksaan di dalam penyelenggaraan negara kita sangatlah penting, karena selaku institusi tempat bernaungnya seluruh Jaksa, Kejaksaan mempunyai peran penting selaku penghubung antara masyarakat dengan negara dalam menjaga tegaknya hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu dalam melaksanakan fungsinya, Kejaksaan haruslah bekerja secara merdeka dan bebas dari intervensi manapun termasuk dari pemerintah. Sangat berbahaya apabila Kejaksaan bekerja dengan adanya intervensi dari pihak lain. c. Bahwa ketentuan Pasal llA ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memberikan Batasan secara spesifik mengenai instansi yang boleh di isi oleh Jaksa. Definisi institusi mengandung pengertian yang sangat luas dan tidak terbatas pada institusi pemerintahan saja. 42 Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, istilah Institusi didefinisikan sebagai "sesuatu yang dilembagakan oleh undang-undang, adat atau kebiasaan (seperti perkumpulan, paguyuban, organisasi sosial, dan kebiasaan berhalal-bihalal pada hari Lebaran); dengan luas pengertian tersebut sangat mungkin bagi jaksa untuk mengisi lembaga-lembaga seperti Badan Usaha Milik Negara, organisasi tertentu atau lembaga lainnya yang secara institusional diakui dan diatur dalam Undang-Undang. d. Ruang lingkup tugas yang diberikan oleh Pasal llA ayat (1) memungkinkan jaksa mengisi Badan-badan tertentu seperti BUMN. Tidak menutup kemungkinan Jaksa mengisi Jabatan Komisaris di Badan Usaha Milik Negara. Komisaris adalah jabatan pengawasan, karena itu ketentuan Pasal 11A ayat (2) "Pelaksanaan tugasJaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan rangkap jabatan sepanjang terkait dengan kompetensi dan kewenangan Jaksa." Merupakan pasal yang sangat multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum. d.1. Bahwa kalau sekiranya Jaksa dapat menduduki jabatan lainnya dengan rangkap jabatan, maka pelanggaran konstitusional akan terjadi. Sebab Jaksa Sebagai Pengacara Negara, Jaksa dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan atas nama negara, pemerintahan, BUMN, BUMD, bahkan perorangan selain hukum pidana, karena itu Jaksa tersebut disebut sebagai pengacara negara. seorang jaksa yang mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara disebut Jaksa Pengacara Negara. Keberadaan Jaksa Pengacara Negara ini dipertegas melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Bahkan ruang lingkupnya tidak hanya menangani perkara perdata dan tata usaha negara saja, tetapi juga dalam hal bidang ketatanegaraan bila melihat UU Kejaksaan yang baru 43 yakni UU No.11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI. Dalam Pasal 24 ayat (1) Perpres No.38 Tahun 2010 itu disebutkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usana negara. Pasal 24 ayat (2) Perpres No.38 Tahun 2010 itu disebutkan lingkup bidang perdata dan tata usaha negara mencakup penegakan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Hal ini juga dituangkan dalam Peraturan Jaksa Agung No.006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 444. d.2. Bahwa apabila Jaksa dapat penugasan untuk mengisi setiap jabatan diluar institusi kejaksaan, berpotensi akan merusak integritas Jaksa sebagai penegak hukum. Dalam kode etik Kejaksaan Integritas itu mencakup larangan yang wajib dipatuhi jaksa dalam menjalankan tugas profesinya, antara lain yaitu:  meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung;  menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, atau finansial secara langsung maupun tidak langsung;  melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara; 44  memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;  merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;  menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis; dan  menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum; Kalau sekiranya ada persoalan hukum di lembaga yang Dimana Lembaga itu diisi oleh Jaksa menurut ketentuan Pasal llA ayat (1) dan ayat (2) yang memberikan ruang bagi jaksa untuk mengisi jabatan diluar dari lembaga kejaksaan, lalu dikaitkan dengan pasal 8 ayat (5) yang memberikan impunitas kepada jaksa sebagaimana diatur dalam UU Kejaksaan, maka akan menjadi masalah serius dalam penegakan hukum. Hal ini akan menciptakan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang cukup serius. Sehingga menurut hemat Para Pemohon, tidak ada alasan konstitusional apapun untuk memberikan kewenangan Jaksa untuk mengisi jabatan diluar institusi kejaksaan bahkan jabatan rangkap seperti yang diatur dalam ketentuan yang diuji oleh Para Pemohon. Karena itu perlu ada pembatasan bagi jaksa untuk mengisi jabatan Lainnya termasuk jabatan rangkap itu, sehingga jaksa tetap menjadi professional dan menjadi penegak hukum yang professional dan mandiri. e. Bahwa Frasa "pada penugasan lainnya" adalah merupakan pasal karet yang dapat memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mendapatkan tugas apa saja yang sangat terbatas. f. Dihapus... g. Bahwa Jaksa adalah Pegawai Negeri Sipil (Vide Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan). Pegawai Negeri Sipil memiliki Kewajiban 45 sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (''UU ASN'') sebagai berikut: 9. Pasal 24 ayat (1) Pegawai ASN Wajib: d. Menjaga Netralitas; 10. Pasal 53 ayat (1) PNS diberhentikan sementara, apabila: a. diangkat menjadi pejabat negara; b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; g.l. Bahwa pemberian kewenangan Jaksa untuk menduduki jabatan lain tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004, yaitu: "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang." Yang dimaksud "Pejabat fungsional" menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pejabat Fungsional yang dimaksud adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. Karena Sifatnya fungsional, Jaksa bukan hanya dituntut untuk memiliki keahlian professional dalam menjalankan fungsi dan tugas kelembagaannya, namun juga harus memiliki etika profesi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Etika profesi merujuk pada seperangkat nilai-nilai, prinsip, dan norma- norma moral yang mengatur perilaku dan tindakan individu dalam konteks profesinya. Ini adalah panduan moral yang membantu para profesional dalam mengambil keputusan yang 46 tepat, bertanggung jawab, dan etis dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. g.2. Bahwa, Berdasarkan Kode Etika Jaksa, Dalam melaksanakan tugas profesi Jaksa dilarang: merangkap menjadi pengusaha, pengurus/karyawan Sadan Usaha Milik Negara/daerah, badan usaha swasta, pengurus/anggota partai politik, advokat. h. Bahwa dengan pemberian wewenang kepada Jaksa untuk mengisi jabatan apapun tanpa ada pengaturan yang tegas dan jelas, akan menjadikan Kejaksaan sebagai lembaga multifungsi yang fungsinya menjadi tidak jelas dan dengan kekuasaan tidak terbatas. Hal ini dapat menciptakan Lembaga yang tidak memiliki spesifikasi professional dan merusak hierarki fungsi, tugas dan kewenangan Lembaga lain dalam system ketatanegaraan Indonesia. i. Bahwa, Para Pemohon juga merasa dirugikan hak konstitusional akibat "multifungsi" Kejaksaan. Penugasan jaksa untuk mengisi jabatan apapun termasuk misalnya jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (tanpa berhenti dari Kejaksaan sebagai Institusi asal) Jaksa dapat mengisi Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, atau lembaga serupa sesuai dengan keinginan penugasan Lembaga Kejaksaan kepada Jaksa untuk mengikuti seleksi tanpa harus berhenti dari institusi asal atau mengisi jabatan penunjukan seperti Komisaris di BUMN (Sebagai Pengawas/Hal itu masuk juga kompetensi Jaksa kalau dikaitkan dengan penegakan hukum). Padahal lembaga- lembaga tersebut dapat diisi oleh warga negara Termasuk Para Pemohon. Karena itu Para Pemohon dirugikan untuk ikut serta dalam Pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) UUD NRI 1945. 3. BAHWA KETENTUAN PASAL 30B UU KEJAKSAAN YANG MENYEBUTKAN: Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang: 47 a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum; Bertentangan dengan Pasal Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 a. Bahwa pemberian kewenangan kepada kejaksaan untuk menyenggarakanfungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalang untuk kepentingan penegak hukum yang melingkupi bidang intelijen negara bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Tentara Nasional Indonesia (''TNI'') sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara dan Kepolisian Republik Indonesia (''Polri'') sebagai alat negara alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum . b. Bahwa Dengan berbagai fungsi Bidang Intelijen itu, Kejaksaan memiliki kewenangan yang jauh lebih luas dari penuntut umum atau pengacara negara. Padahal, Kejaksaan bukan lembaga yang mempunyai fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) seperti Polri dan TNI. Karena itu dalam ketentuan Pasal 5 UU Kejaksaan dijelaskan tujuan Injelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat Ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional. Sementara Fungsi Intelijen Negara dalam pasal 6 ayat (1) adalah sebagai penyelenggara penyelidikan, pengamanan dan penggalangan Sepanjang mengenai tujuan dan fungsi intelijen sebagaimana yang diatur dalam UU Intelijen negara tidak termasuk dalam kewenangan kejaksaan sebagai penuntut umum. 48 c. Bahwa definisi tentang intelijen dijelaskan dalam Pasal 1 Undang- undang (UU) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yang dimaksud dengan Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Sedangkan istilah penegakan hukum, Menurut Satjipto Rahardjo, merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep- konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti Penegakan Hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai. Pendapat lainnya muncul dari Prof. Barda Nawawi, dimana ia mengatakan bahwa Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendapat Prof. Barda Nawawi ini relevan untuk digunakan, mengingat fungsi intelijen Kejaksaan adalah sebagai lembaga pencegahan terhadap semua Ancaman yang dapat mengganggu atau merintangi upaya Pemerintah dalam penegakan kebijakan hukum diberbagai sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. (Sumber: https://kejari- halmaheraselatan.kejaksaan.go.id/berita/s/intelijen-penegakan- hukum-1- 32f19#:~:text=Yang%20dimaksud%20Intelijen%20Penegakan%20Hu kum,2021%20Tentang%20Intelijen%20Penegakan%20Hukum.) Dapat dipahami bahwa yang dimaksud Intelijen Penegakan Hukum adalah alat negara yang berperan dalam melaksanakan kegiatan dan/atau operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam rangka melakukan deteksi dini dan peringatan dini untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi timbulnya Ancaman 49 dalam pelaksanaan kebijakan penegakan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD HANKAM. d. Bahwa dengan demikian, wewenang jaksa bidang intelejen dalam penegakan hukum adalah pemberian kewenangan yang cukup besar dan berpotensi menyebabkan Jaksa menjadi lembaga yang super power. Dan ini menjadi sebuah kekhawatiran bahwa fungsi pertahanan, pemeliharaan dan keamanan serta ketertiban yang dilakukan oleh TNI dan Polri sebagaimana dalam UUD 1945 menjadi tidak relevan dengan adanya ketentuan a quo. Akibatnya Jaksa bisa menggalang dan mempengaruhi orang untuk kepentingannya sendiri. Huruf g diubah sebagai berikut: e. Bahwa pemberian fungsi dan wewenang Kejaksaan menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan yang merupakan kewenangan intelijen negara sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat(1) UU Intelijen, menimbulkan Tumpang tindih kewenangan lembaga yang dapat menyebabkan konflik kewenangan, juga menimbulkan kekhawatiran bagi para pemohon, Jaksa dapat mengintai, menggalang dan membuat operasi intelejen untuk kepentingan institusi Kejaksaan yang dapat merampas hak-hak asasi manusia setiap orang atau warga negara (In casu Pemohon) . Penambahan: g.1 Bahwa antara fungsi, wewenang dan tujuan antara lembaga intelijen dan lembaga kejaksaan hamper memiliki kesamaan. Tujuan intelijen adalah untuk mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat Ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional. 50 g.2. Bahwa Hakikat intelijen Kejaksaan sebagaimana yang termaktub dalam Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Intelijen Penegakan Hukum disebutkan "Hakikat Intelijen Kejaksaan merupakan lini pertama penegakan hukum, baik preventif maupun represif, meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta bidang ketertiban dan ketentraman umum". g.3. Bahwa Fungsi intelijen yang demikian tidak memiliki spesifikasi sebagai intelijen penegak hukum, sebab dapat fungsi demikian telah diberikan kepada BIN, SAIS dan Intelijen Palisi. Perluasan Kewenangan Intelijen Kepada Kejaksaan dapat menyebabkan penyalahgunaan fungsi penegakan hukum yang dijalankan oleh Jaksa. Menurut para Pemohon, fungsi Intelijen Jaksa berpotensi melanggar hak-hak untuk mendapatkan jaminan keamanan (Vide pasal 280 ayat (1)) dan untuk dapat hidup yang bebas dari ancaman dan ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu (Vide Pasal 28G ayat (1) UUD 1945). Bagi Para Pemohon, dengan pemberian fungsi jaksa untuk melakukan tugas intelijen maka berpotensi akan dijadikan sebagai alat untuk mengawasi, menyadap, setiap aktifitas warga negara sekaligus Jaksa sendiri yang dengan kewenangannya dapat menyidik, menuntut data-data itu dengan alasan penegakan hukum. Dikaitkan dengan posisi Para Pemohon, selain sebagai warga negara, Advokat maupun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, juga merupakan aktivis pergerakan. Tentu sebagai aktivis pergerakan, setiap aktivitas pergerakannya dapat diintai, disadap, diawasi bahkan disadap oleh Jaksa sekaligus dengan pertimbangan subjektifnya dapat disidik dan dituntut dihadapan pengadilan. Akibatnya dengan fungsi Intelijen penegakan hukum jaksa tersebut, berpotensi melanggar hak-hak konstitusional para 51 pemohon sebagai warga negara, lebih khususnya mendapatkan informasi untuk mengembangkan diri (vide Pasal 28F UUD 1945) g.4. Bahwa dengan diberikan kewenangan kepada Jaksa sebagai lntelijen Negara, sempurnalah penumpukan kekuasaan di Jaksa. Jaksa bertindak sebagai pengacara negara dalam perkara di semua lingkungan peradilan, termasuk di Mahkamah Konstitusi. Jaksa diberikan kewenangan untuk turut serta dalam keadaan bahaya, darurat sipil, darurat militer dan keadaan perang. Kewenangan ini sangat berbahaya dan dapat disalahgunakan. Padahal tugas dan kewenangan Kejaksaan merupakan aparat penegak hukum. Dengan demikian, maka Kejaksaan dapat dipersenjatai dan akan menandingi aparat penegak hukum lainnya (Kepolisian selaku penjaga keamanan). Lantas bagaimana dengan hakim, dan lainnya? Kewenangan yang sangat berpotensi terjadinya abuse of power. f. Bahwa pemberian kewenangan Jaksa dalam bidang intelijen merampas pula hak Para Pemohon sebagai Warga negara yang memiliki hak dan kewajiban ikut dalam pertahanan dan keamanan negara, serta menjadi kekuatan pendukung pertahanan dan keamanan negara itu Bersama TNI dan Palisi. (vide Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945); 4. BAHWA PASAL 35 AYAT {1) huruf e dan huruf g UU KEJAKSAAN yang berbunyi: (1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer; g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer; 52 Bertentangan dengan Pasal 30 ayat {4) UUD 1945 a. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf e yang memberikan memberikan tugas wewenang kepada jaksa agung "dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer" bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, dengan uraian sebagai berikut: 1) Bahwa Kewenangan Jaksa Agung untuk mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahakamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam semua lingkup peradilan merupakan bentuk "intervensi terselebung" yang dilegalisasi dengan berlakunya pasal 35 ayat (1) hurug e UU Kejaksaan. Istilah atau frasa teknis hukum (legal technicality) merujuk pada "aturan prosedural yang dapat menentukan hasil suatu kasus tanpa ada hubungannya dengan substansi kasus tersebut." (Lihat Wikipedia Ensiklopedia https:IIen.wikipedia .org/wiki/Legal technicality) Namun, Frasa tersebut bukanlah istilah khusus dalam hukum; frasa tersebut tidak memiliki makna yang tepat, juga tidak memiliki definisi hukum. frasa yang samar seperti ini dapat menimbulkan multitafsir. Definisi dari teknis bervariasi dari orang ke orang, dan sering kali hanya digunakan untuk menunjukkan bagian hukum yang mengganggu hasil yang diinginkan oleh pengguna istilah tersebut. Sebuah contoh: Dalam kasus U.S. v. Shipp, 214 US 386 (1909), Mahkamah Agung AS mengutip surat kabar lokal sebagai berikut: "Dalam The News, yang diterbitkan pada malam hari tanggal 19 Maret, terdapat tajuk rencana yang mengulas tentang proses pengadilan setempat, yang menyimpulkan: 'Semua penundaan ini memberatkan masyarakat. Masyarakat Chattanooga percaya bahwa Johnson bersalah, dan dia harus menerima hukuman pengadilan sesegera mungkin. Jika secara teknis hukum kasus ini berlarut-larut dan pelakunya akhirnya melarikan diri, tidak ada 53 gunanya untuk menuntut massa di sini jika terjadi kejahatan serupa. Penundaan seperti itu sebagian besar bertanggung jawab atas kekerasan massa di seluruh negeri." (U.S. v. SHIPP, 1909) Surat kabar tersebut dengan jelas menggunakan frasa 'teknis hukum' untuk merujuk pada aspek-aspek teknis hukum yang dilihat oleh staf editorial surat kabar tersebut sebagai penghalang untuk hasil yang diinginkannya. (Translated with Deepl.com (free version) - (Sumber: Wikipedia Ensiklopedia https://en.wikipedia .org/wiki/Legal technicality#cite ref-2) Istilah Teknis Hukum yang digunakan oleh Surat Kabar The News menunjukkan adanya teknis hukum kecil yang menyebabkan Jhonson Terpidana Mati Kasus Pemerkosaan tidak mendapatkan hukuman sebagaimana mestinya. Akibat Teknis Hukum itu pula, Sherif daerah Hamilton membiarkan Massa Kulit Putih membunuh terdakwa Jhonson diluar dari perintah Pengadilan. Dalam konteks kasus tersebut diatas dapat dikatakan bahwa teknis hukum merupakan detail kecil yang dapat mengubah segala keputusan hukum atau peristiwa hukum. Misalnya, seorang tersangka ditahan oleh Penyidik, tapi karena tidak ada surat perintah penahanan maka tersangka akhirnya lolos dari penahanan itu. Contoh konkritnya, Kasus Susno Duadji, akibat teknis hukum kecil dan mungkin juga kelalaian Mahkamah Agung dalam petikan putusannya, akhirnya menyebabkan Susno Duadji gagal dieksekusi oleh Jaksa (Meskipun pada akhirnya Susno Duadji di tahan). Dalam Amar putusannya Mahkamah Agung Menolak Kasasi dari Susno dan tidak mencantumkan vonis yang hukuman yang harus dijalani oleh Susno. Kemudian dalam putusan itu juga tidak menyatakan bahwa Mahkamah Agung memerintahkan Susno ditahan. Peristiwa itu terjadi akibat teknis hukum yang tidak diterapkan sepenuhnya oleh Pengadilan dalam mengambil keputusan dan 54 ketidaktelitian penegak hukum dalam melihat hal-hal yang detail dalam hukum. Istilah teknis hukum pada prinsipnya bersifat mengatur prosedur hukum, memungkinkan akses ke pengadilan, dan/atau memungkinkan atau membatasi kebijaksanaan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Ini adalah aspek Hukum Prosedural. Teknis hukum lainnya berkaitan dengan aspek hukum substantif, yaitu, aspek hukum yang mengartikulasikan kriteria khusus yang digunakan pengadilan untuk menilai kepatuhan atau pelanggaran suatu pihak terhadap, misalnya, satu atau lebih hukum pidana atau hukum Perdata. Dalam beberapa kasus, orang mungkin menganggap perlindungan hukum seperti aturan pengecualian sebagai teknis hukum. 1).a. Bahwa selain istilah diatas, Istilah Teknis Hukum dalam kaitannya dengan kewenangan Jaksa Agung dalam memberikan pertimbangan hukum Kepada Mahkamah Agung sangat rancu. Disatu sisi Jaksa Agung adalah pimpinan tertinggi kejaksaan yang memiliki teknis hukum sendiri dalam menangani perkara hukum. Dalam bidang penuntutan yang menjadi kewenangan Jaksa, teknis penuntutan jaksa telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER.036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasiona Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. 1).b. Bahwa selain tersebut diatas Tekhnis hukum dapat pula berupa "bimbingan teknis" atau dapat berupa "tata cara penanganan" hukum. Kalau teknis diartikan seperti ini, maka secara langsung berarti Mahkamah Agung dalam penanganan perkara tertentu yang masuk kategori dapat diberikan "teknis hukum" oleh Jaksa Agung, dalam arti Hakim Agung dibimbing dan diarahkan dalam menangani perkara dalam bidang Pidana, Perdata, TUN dan bidang Peradilan Militer. 55 1).c. Bahwa sekiranya pemberian kewenangan Kepada Jaksa Agung untuk memberikan Pertimbangan Teknis Hukum kepada Mahkamah Agung dalam Perkara tingkat Kasasi disemua Badan Peradilan ditafsirkan sebagai "bentuk terselebung" dari "intervensi diam-diam", maka tindakan itu dapat dianggap sebagai legalisasi tindakan melawan pengadilan (contemp of court) secara diam-diam. Sebab Pemberian Pertimbangan Teknis Hukum yang dimaksud dapat diduga merupakan kewenangan terselubung bagi Jaksa Agung untuk "membuat kekacauan bagi Mahkamah Agung dalam memutus Perkara". 2) Bahwa penggunaan istilah teknis hukum yang multitafsir, sangat bergantung pada kepentingan subjektif Jaksa Agung yang disampaikan ke Mahkamah Agung. Pertimbangan teknis semacam ini akan mempengaruhi kemerdekaan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang disidangnya. Tentu perkara- perkara yang dapat "diintervensi" semacam itu akan menghasilkan ketidakadilan. 3) Bahwa Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan (vide pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan). Dengan demikian, Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai penuntut umum, Jaksa Agung adalah para pihak yang ikut dalam perkara di pengadilan. para pihak tidak dapat melakukan "intervensi" terhadap keputusan hakim dan kemandirian kekuasaan kehakiman. Sebagai para pihak, meskipun menjalankan tugas sebagai penegak hukum, Jaksa Agung tidak boleh memasuki ruang hakim dalam suatu perkara yang disidang oleh pengadilan. Sebagai contoh, dalam bidang keperdataan, yang meliputi hukum privat materiil yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, jaksa dapat berperan 56 dalam perkara perdata apabila negara atau pemerintah menjadi salah satu pihaknya dan jaksa diberikan kuasa untuk mewakili. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan yang berbunyi: Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Penyebutan istilah "kuasa khusus" dalam bidang keperdataan sebagaimana tercantum dalam UU Kejaksaan dengan sendirinya identik dengan Jaksa Pengacara Negara dan tidak tunduk pada UU Advokat. Sedangkan dalam perkara pidana, peran jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Dalam penuntutan Jaksa bertugas mendakwa setiap terdakwa pelaku tindak pidana dengan tujuan untuk mendapatkan hukuman. Sebagai penuntut umum Jaksa tentu tidak ingin perkara yang ditanganinnya gagal menjerat terdakwa, karena sukses tidaknyanya penuntut umum adalah membuktikan tuntutannya benar. Sudah jamak diketahui umum, Jaksa bertindak sebagai penuntut umum bekerja untuk meyakinkan hakim agar terdakwa bersalah. Karena itu, pemberian tugas dan wewenang jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan untuk memberikan "pertimbangan teknis" kepada Mahkamah Agung dalam semua ruang lingkup peradilan di Mahkamah Agung, akan merugikan hak-hak warga negara untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) UUD 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." 57 3).1. Bahwa meskipun Jaksa dianggap sebagai bagian dari kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, bukan berarti jaksa dianggap sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang dijalanakan oleh Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan dibawahnya, dan oleh Sebuah Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 Kekuasaan Kehakiman itu diatur secara limitatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sehingga pemberian kewenangan Jaksa Agung untuk memberikan pertimbangan teknis akan merusak keagungan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. 4) Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (4) huruf e UU Kejaksaan menyalahi beberapa undang-undang lain yaitu: a) Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah menyebutkan: Pasal 2 "Agung Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh- pengaruh lain." b) Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 3: "(1) Dalam menja!ankan tugas dan fungsinya/ hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradi!an. (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Repub!ik Indonesia Tahun 1945. (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan." 58 Bahwa dalam ketentuan pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman memberikan ancaman terhadap pihak luar yang ingin ikut campur dalam urusan peradilan dengan ancaman pidana. 5) Bahwa para Pemohon berpendapat, Kewenangan Jaksa Agung untuk memberikan pertimbangan teknis kepada Mahkamah Agung disemua badan peradilan akan berpotensi membuat jaksa Agung berkuasa penuh untuk mengendalikan proses hukum. Hal ini yang ditakutkan oleh Para Pemohon, kalau suatu waktu Jaksa menangani kasus politik seperti kritik terhadap pemerintah atau demontrasi yang diajukan kasasi di Mahkamah Agung, atau tindakan pidana akibat adanya protes terhadap pemerintah, maka Jaksa Agung sebagai Pembantu Presiden tentu akan menjaga kepentingan kekuasaan dan itu dapat menjerat aktivis pergerakan dan warga negara yang kritis terhadap pemerintah (in casu Pemohon Isebagai Mahasiswa dan Aktivis Pergerakan). b. Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g yang memberikan tugas dan wewenang kepada laksa Agung untuk mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer; 1) Bahwa perluasan tugas dan Wewenang Jaksa Agung dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan untuk "mengoordinasikan, mengendalikan dan melakukan penyelidikan dan penyidikan" dalam semua tindak pidana adalah merupakan pemberian kewenangan yang dapat membuat tumpeng tindih kewenangan. Seharusnya kewenangan jaksa dalam penyidikan hanya sebatas pada tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam UU. 2) Bahwa kewenangan jaksa Agung untuk melakukan kordinasi, mengendalikan dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana umum, berpotensi merusak hierarki penegakan hukum, dan membuat kewenangan lembaga lain 59 menjadi tidak relevan. Dengan kewenangan yang cukup besar itu, Jaksa akan mengendalikan segala penegakan hukum. Kewenangan yang demikian itu, seperti yang ditulis oleh Adnan Buyung Nasution "Dengan demikian nampak bahwa betapa tumpang tindihnya masalah penyidikan di Indonesia sebagai akibat dari tumpang tindih bahkan saling bertentangannya produk perundang-undangan yang mengatur kewenangan masing- masing instansi, sehingga setiap instansi masing-masing merasa memiliki kewenangan. Inilah antara lain yang sempat memicu konflik terbuka antara Kejaksaan Agung semasa Jaksa Agung Singgih dengan Kepolisian di bawah Kapolri Jenderal Dibyo Widodo, beberapa tahun silam, ketika polisi menangkap sejumlah jaksa yang melakukan penyidikan" Menurut JE sahetapy dalam keterangan ahlinya disidang MK Pada 2007, Kata Sahetapy: "kepolisian adalah penyelidik tunggal. Kalau nanti ini ada instansi lain lagi yang dijadikan penyidik nanti akan tambah lebih kacau lagi... Bahwa pada intinya, penegakan hukum kita yaitu bahwa polisi adalah penyidik tunggal, kejaksaan adalah penuntut tunggal. Tidak ada lagi yang lain di Republik Indonesia kita ini." (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU- V/2007, hal. 14). 3) Bahwa pemberian kewenangan kepada Jaksa untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu bersifat eksepsionalitas. Karenanya untuk "tindak pidana tertentu" karena sifat eksepsionalitasnya jaksa dapat melakukan penyidikan dan penuntutan. Jaksa berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, dan tindak pidana ekonomi yang merugikan negara, sebab Jaksa dalam konteks ini adalah merupakan pengacara negara. 4) Bahwa dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur tentang Hierarki Kewenangan Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Pasal 1 angka 2 Kuhap menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan 60 penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Vide Pasal 1 angka 7 KUHAP). 4).1. Bahwa Fungsi penyidikan dan penuntutan telah diatur KUHAP yang kemudian Dimana tugas penyidikan diberikan kepada polisi dan penuntutan diberikan kepada Jaksa. Hal itu tertuang dalam Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) : Pasal 110 KUHAP  Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.  Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.  Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.  Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. Pasal 138 KUHAP 61  Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.  Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. 4).2. Perluasan Kewenangan Jaksa dalam bidang penyidikan menurut hemat Para Pemohon bukan sebagai pengendali Perkara (dominus litis), tetapi hanya sebagai penyeimbang sebagaimana idealnya jaksa menerima dan memeriksa penyidikan, dan melakukan pemeriksaan pra penuntutan untuk memastikan berkas penyidikan lengkap atau tidak lengkap sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, Dimana jaksa dapat mengembalikan berkas penyidikan yang dinyatakan belum lengkap. Dengan kewenangan ini jaksa sudah mengontrol penyelidikan oleh polisi. Prinsip inilah yang terintegrasi dan kita kenal sebagai Sistem peradilan Pidana (Criminal Justice system). Dengan Palisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, pengadilan pemutus atau menjatuhkan hukuman, dan Lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana hukuman yang dijatuhkan. Konsep criminal justice system ini telah menjadi bagian integral dari penegakan hukum di Indonesia yang telah diterima secara luas dan terbukti efektif dalam penanganan perkara pidana diseluruh Indonesia. Karena itu konsep yang sudah mengakar dalam Masyarakat. 62 4).3. Karena itu, tidak berlebihan Para Pemohon menganggap penumpukan kewenangan Jaksa Agung untuk mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan, intelijen penegak Hukum dalam tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer memberikan nuansa "lembaga despotik". Seperti yang oleh Newman Baker dan Earl Delong ketika mengkritik perluasan kewenangan Jaksa yang begitu besar dengan mengatakan "Pemerintahan kita adalah pemerintahan manusia, bukan pemerintahan hukum". 5) Bahwa berdasasarkan penjelasan pada point 4).1. Jelas dan terang bahwa penyidik dan penuntut umum adalah dua hal Teknik penegakan hukum yang sating berkaitan tetapi dilaksanakan oleh institusi yang berbeda. Kalau Jaksa diberikan kewenangan untuk mengendalikan proses penyidikan dan penuntutan bahkan penyidikan yang menjadi tugas kepolisian, akan berpotensi mengacaukan sistem hukum dan sistem kerja penegak hukum. Karena itu pembagian kewenangan antara kepolisian sebagai penyidik dalam pidana umum dan pemberian kewenangan jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana khusus adalah cara terbaik untuk menghindari kekacauan penegakan hukum. 6) Bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum, Konstitusi dan Undang-Undang telah memberikan kewenangan kepada polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu dalam ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, Polisi secara spesifik sebagai penyidik tunggal dalam KUHAP. Karena itu pula polisi disebutkan sebagai lembaga penegak hukum. Lumrahnya sebagai lembaga penegak hukum, Polisi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan. 63 Pengendalian penyelidikan dan penyidikan oleh Jaksa jelas bertentangan dengan UUD 1945. 7) Bahwa Kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan dalam UU 31/1999 secara nyata dan jelas bahwa kewenangan penyidikan itu hanya sebatas pada pidana khusus tindak pidana korupsi. Dan kewenangan tersebut juga tidak secara spesifik dan tegas dalam UU 30/2002 menyatakan Kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Justru adanya UU 30/2002 memberikan kewenangan penuh kepada KPK sebagai koordinator penyidikan tindak pidana korupsi, dan bukan Jaksa Agung. Oleh karena itu, penegasan kewenangan penyidikan oleh kejaksaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dengan mengargumentasikan bahwa kewenangan tersebut untuk menampung UU 31/1999 dan UU 30/2002 adalah sesuatu yang mengada-ada, manipulatif dan tidak berdasar, karena kedua UU tersebut (UU 31/1999 dan UU 30/2002) tidak memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada kejaksaan; 8) Bahwa kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, maka ketentuan pasal- pasal yang diuji dalam perkara a quo bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mensyaratkan adanya peraturan tertulis yang tegas terutama yang menyangkut pemberian kewenangan kepada institusi penegak hukum; 9) Bahwa penyidikan oleh Kejaksaan melanggar prinsip negara hukum yang mengakui adanya diferensiasi dalam penegakan hukum guna menjamin hak asasi manusia; karena itu, penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh kepolisian sebagai penyelidik (Vide Pasal 4 KUHAP) dan penuntutan adalah kewenangan Kejaksaan (Vide Pasal 13 KUHAP) dalam rangka due process of lawguna mencapai the integrated criminal justice 64 system dalam sistem peradilan di Indonesia sesungguhnya dibutuhkan semata-mata untuk menjamin hak asasi warga negara; 10)Bahwa Kejaksaan yang memiliki ''Wewenang Rangkap/Ganda" yaitu ''Wewenang Penyidikan sekaligus Penuntutan" dalam proses hukum pidana sebagaimana bersumber pada ketentuan- ketentuan undang-undang yang diuji dalam perkara a quo, maka dapat dipastikan bahwa mekanisme check and balances dalam proses hukum tersebut telah "terabaikan", atau dengan kata lain, "wewenang rangkap/ganda" yang dimiliki Kejaksaan dimaksud terlaksana tanpa kendali (uncontrol) dan tanpa pengawasan horizontal maupun vertikal, sehingga sangat rentan dan potensial untuk terjadinya "kesewenang-wenangan (arbitrary) dan ketidakadilan serta ketidakpastian hukum (rechsonzekerheid)' Bahwa tidak adanya check and balance dalam penyidikan yang dilakukan kejaksaan bertentangan dengan konstitusi UUD 1945. 11) Bahwa kewenangan jaksa untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dapat digunakan saebagai alat oleh Kekuasaan untuk menjaga kepentingannya. Jaksa dapat menjerat siapa saja yang memiliki pandangan yang berbeda dengan pemerintah dengan alasan menghasut, menista, fitnah dan ujaran kebencian, untuk membungkam lawan politik kekuasaan. Karena itu Para Pemohon berpendapat pasal ini akan menjadi senjata untuk membungkam kemerdekaan berpendapat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 28 UUD 1945. C. PETITUM Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia T.ahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), dan alasan- alasan yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti terlampir, PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat pada 65 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-undang Nomor Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (Lembaran Negara 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755), bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 3. Menyatakan Frasa Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan: a. di luar instansi Kejaksaan dan e. pada penugasan lainnya, pada pasal 11 ayat (1) huruf a dan e Undang- undang Nomor Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (Lembaran Negara 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755), bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan di lembaga, komisi atau badan lain yang fungsinya terkait kekuasaan kehakiman. Sehingga pasal 11 ayat (1) huruf a dan e Undang-undang Nomor Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi "Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan pada lembaga ,komisi atau badan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman". 4. Menyatakan Pasal 11ayat (3) pada Undang-undang Nomor Nomor 11tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (Lembaran Negara 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755), bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, multitafsir dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Menyatakan Pasal 308 huruf a, Undang-undang Nomor Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (Lembaran Negara 2021 Nomor 298, 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755), bertentangan dengan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 6. Menyatakan Pasal 35 ayat (1) huruf e, Undang-undang Nomor Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (Lembaran Negara 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755), bertentangan dengan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 7. Menyatakan Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-undang Nornor Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (Lembaran Negara 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755), bertentangan dengan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan Hukum Mengikat, dan atau menyatakan frasa "kepada mereka yang tunduk kepada peradilan umum dan militer dinyatakan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "kepada mereka yang tunduk pada peradilan tindak pidana tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang merugikan perekonomian negara, sehingga bunyi pasal Menyatakan Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, "mengoodinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada peradilan pidana tindak korupsi dan tindak pidana yang merugikan perekonomian negara" 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia, Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono). 67 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam satu Naskah; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I ; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Ijazah Sarjana Hukum Pemohon I Universitas Nasional; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia Pemohon II; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan Organisasi Perhimpunan Pemuda Madani; 9. Bukti P-9 : Tidak ada bukti fisik 10. Bukti P-10 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Madani; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Furqan Ketua Umum Perhimpunan Pemuda Madani; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keterangan Notaris Nomor 20/NOT- IB/CN/III/2025; 13. Bukti P-13 : Print-out Berita detiknews, DKPP jatuhkan sanksi peringatan keras terakhir untuk Ketua KPU; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita matakita.co, Pemuda Madani laporkan Ketua KPU ke DKPP Lampirkan 8 Barang Bukti dan 3 Alat Bukti; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Panggilan sidang dari DKPP Nomor 1290/PS.DKPP/SET/04/X/2023; 68 Selain itu Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. dan Dr. Hamrin, S.H., M.Si., M.H., yang masing- masing keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2025 dan disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2025, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut: 1. Keterangan Ahli Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. Pertama, terkait pengujian atas Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi: "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung". Yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". 16. Bukti P-16 : Print-out Berita detikNews, di sanksi peringatan keras Bawaslu bakal PAW kader Nasdem yang jadi anggota; 17. Bukti P-17 : Print-out Berita detikNews, Ketua-Anggota Bawaslu di sanksi peringatan keras usai lantik kader Nasdem; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Panggilan sebagai saksi dari KPK Nomor 03/DEWAS/Etik/Spgl/12/2023; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Panggilan Rapat Majelis Kehormatan Mahkamah konstitusi Nomor 2219/Mk.MK/10/2023 dengan agenda klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi; 20. Bukti P-20 : Print-out Berita matakita.co, Edi Damansyah tidak memenuhi syarat Pemuda Madani minta KPU dan Bawaslu Kukar tegas jalankan putusan MK; 21. Bukti P-21 : Print-out Berita Jokowi Peringatan Terakhir bagi Republik oleh Furqan Jurdin; 22. Bukti P-22 : Print-out Berita detikNews, Kemuliaan Artificial Hakim; 23. Bukti P-23 : Print-out Berita kompas.com, timeline terbaru Furqan Jurdi; 69 Pada prinsipnya, konstitusi secara tegas telah mengatur bahwa setiap warga negara tanpa kecuali memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Hal ini merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menghendaki tidak adanya perlakuan istimewa terhadap subjek hukum tertentu. Selain itu, proses penegakan hukum berlaku objektif dan tidak diskriminatif serta kepastian hukum bukan hanya dalam teks, tetapi juga dalam praktik hukum yang adil. Pada kesempatan ini, izinkan Ahli menyampaikan pandangan terkait pasal a quo dalam beberapa perspektif. Pertama, dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah bahwa prinsip utama dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah al-'adl (keadilan). Prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 90 yang selalu dibaca oleh Khatib setiap Jum'at: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..." (QS. An-Nahl: 90). Dalam konteks ketatanegaraan, prinsip menjaga keadilan (Hifz al-'adl) atau menegakkan hukum secara merata tanpa privilege wajib dilakukan oleh negara. Ketentuan yang memberikan perlakuan istimewa terhadap jaksa (yakni hanya bisa diperiksa atas izin Jaksa Agung) tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Sebab frasa tersebut membuka potensi distorsi keadilan (tasywish fi al'adl) yang dalam Maqasid Syariah dikategorikan sebagai bentuk mafsadah atau kerusakan sosial. Selain itu, prinsip yang dianut oleh konstitusi yaitu equality before the law sejalan dengan hak dasar yang diakui dalam Islam. Ketika terdapat prosedur yang membedakan satu kelompok dari warga negara lainnya tanpa dasar syar'i yang kuat dan transparan, itu adalah bentuk penghilangan hak (ikhfa al-haqq). Sehingga, sistem hukum yang tidak transparan dan tidak setara akan mengikis kepercayaan publik terhadap hukum. Dalam maqasid, kepercayaan publik terhadap hukum termasuk bagian dari dharuriyyat atau kebutuhan primer dalam sistem pemerintahan. Kedua, dalam perspektif hukum tata negara modern, keabsahan suatu norma hukum tidak hanya ditentukan dari aspek formal (legalitas), tetapi juga dari aspek substansial (legitimasi). Beberapa pakar yang mengembangkan teori legitimasi hukum seperti Hans Kelsen dalam teori Grundnorm bahwa secara validitas formal (legal validity), Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan sah secara formal karena ia 70 ditetapkan oleh lembaga legislatif yang sah dan mengikuti prosedur pembentukan undang-undang sesuai undang-undang pembentukan peraturan perundang- undangan. Akan tetapi, validitas formal tidak cukup dalam teori Kelsen, karena norma turunan harus sesuai dengan norma yang lebih tinggi dalam hierarki. Jika bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, maka norma tersebut dapat dinyatakan tidak sah (invalid) meskipun sah secara prosedural. Sehingga, Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan dapat dianggap bertentangan secara substansi karena memberikan perlakuan istimewa terhadap jaksa dalam proses hukum, menciptakan ketimpangan perlakuan hukum, berpotensi menghalangi asas due process of law dan prinsip equal protection. Konsekuensi teoretisnya adalah norma yang bertentangan dengan norma yang lebih tinggi akan kehilangan validitas yuridisnya. Lon L. Fuller dalam teorinya internal Morality of Law yang mengedepankan prinsip konsistensi hukum dengan prinsip keadilan (equal treatment) dan kesesuaian penerapan norma dengan keadilan moral, menjelaskan terdapat 8 (delapan) prinsip moralitas hukum yang dikenal sebagai Eight Ways to Fail to Make Law yaitu hukum harus ada, hukum harus diumumkan, hukum tidak berlaku surut, hukum harus dapat dipahami, hukum harus konsisten, hukum harus dapat ditaati, hukum tidak boleh berubah terlalu sering, dan penerapan hukum harus sesuai dengan rumusan. Penerapan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaaan jika dikaitkan dengan teori Fuller, kita dapat menemukan setidaknya tiga perbedaan prinsip. Pertama, menurut Fuller hukum harus konsisten. Sementara, Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan inkonsisten dengan prinsip akuntabilitas publik. Dalam sebuah kanal berita hukumonline.com per-tanggal 19 Desember 2015, Mantan Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan bahwa “Kedepan harapan kita akan terbangun Kejaksaan yang lebih baik terutama soal public trust". Dari statement tersebut terpatri sebuah keinginan agar kejaksaan senantiasa menjaga akuntabilitas publik, sehingga memang diperlukan mekanisme pengawasan eksternal. Ketika jaksa hanya bisa diperiksa dengan izin atasannya, maka kejaksaan menjadi tertutup terhadap kontrol eksternal baik oleh penyidik Polri, KPK, atau pengadilan. Kedua, hukum harus dapat ditaati. Sementara, Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan berpotensi tidak ditaati karena bisa saja lembaga seperti Kepolisian atau KPK mengabaikan ketentuan tersebut dengan alasan tidak ada kewajiban menurut KUHAP untuk meminta izin Jaksa Agung dalam memproses 71 dugaan pidana oleh jaksa. Ketiga, penerapan hukum harus sesuai dengan rumusan. Sementara, Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan berpotensi tidak diterapkan secara objektif karena rumusannya tidak mengatur secara rinci bagaimana tata cara permohonan izin tersebut dilakukan, berapa lama waktu pemberian izin, dan apakah ada batas waktu atau syarat substantif tertentu bagi Jaksa Agung dalam memberikan atau menolak izin. Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman, awalnya penganut positivisme hukum, namun berbalik arah setelah melihat bagaimana hukum digunakan secara sewenang-wenang dalam rezim Nazi. Dalam esainya "Gesetzliches Unrecht und ubergesetzliches Recht" pada tahun 1946, Radbruch Formula merumuskan: "Ketika pertentangan antara hukum positif dan keadilan mencapai tingkat yang tak tertahankan, maka hukum positif itu tidak boleh dianggap sebagai hukum, karena keadilan harus diprioritaskan". Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan jika dianalisis berdasarkan pandangan Radbruch, maka secara legal positivistik, pasal ini sah karena ditetapkan oleh lembaga pembentuk undang-undang. Namun, secara moral dan keadilan, dianggap tidak sah. Karena menetapkan standar ganda dalam perlakuan hukum, dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan hak atas perlakuan hukum yang adil dan setara, dan menghilangkan perlindungan hukum terhadap masyarakat, karena penegakan hukum terhadap jaksa tergantung pada izin atasan. Menurut Radbruch Formula, jika sebuah norma secara substansial sangat tidak adil (extremely unjust) dan melanggar prinsip dasar keadilan universal, maka norma tersebut tidak layak disebut hukum, meskipun sah secara prosedural. Dengan kata lain, Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak sah sebagai hukum jika diuji melalui prinsip keadilan Radbruch karena ia mengorbankan prinsip keadilan demi perlindungan internal lembaga, dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum. Jika Ahli mengaitkan dengan teori jabatan (ambtstheorie), seseorang yang menduduki jabatan publik tidak bertindak atas nama pribadi, tetapi sebagai representasi dari fungsi jabatan yang diemban oleh negara. Laica Marzuki dalam artikelnya yang berjudul "Menyoal Diskresi yang Terpasung" mengemukakan bahwa jabatan (het ambt) selaku rechtssubject tidak dapat melaksanakan dirinya, maka jabatan diwakili manusia pribadi (natuurlijke person), yakni pejabat pemerintahan (ambtsdrager). Oleh karena itu, perlindungan atau hak istimewa yang diberikan tidak 72 melekat pada orangnya, melainkan pada fungsi jabatan demi kelangsungan pelaksanaan tugas negara. Dalam teori ini, perlindungan hukum terhadap pejabat dibenarkan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan (functionele immuniteit), tetapi tidak boleh menciptakan kekebalan mutlak atau perlakuan hukum yang diskriminatif. Pasal 8 ayat (5) dapat ditafsirkan sebagai mekanisme perlindungan terhadap jaksa sebagai pejabat negara, untuk mencegah kriminalisasi atau intervensi atas proses penegakan hukum. Izin dari Jaksa Agung dapat berfungsi sebagai gatekeeper agar proses hukum terhadap jaksa tidak digunakan untuk melemahkan kelembagaan penuntutan. Namun, pasal ini berpotensi menyimpang dari ambtstheorie karena pertama, dari aspek subjek hukum, perlindungan tidak hanya berlaku pada saat menjalankan tugas, tetapi bersifat menyeluruh tanpa pembeda kontekstual (baik saat tugas maupun di luar tugas). Kedua, standar perlakuan, pasal a quo membuat standar ganda dalam perlakuan hukum antara jaksa dan warga negara biasa. Ketiga, penyelewengan ambtstheorie, perlindungan jabatan seharusnya tidak menghilangkan prinsip pertanggungjawaban hukum individual. Dalam sistem negara hukum, jabatan tidak boleh menjadi perisai absolut terhadap hukum. Pemrosesan hukum yang berbeda berdasarkan jabatan, apalagi tanpa kontrol eksternal, melanggar prinsip keadilan dan persamaan hukum. Dengan demikian, Pasal 8 ayat (5) bertentangan dengan ambtstheorie karena mempersonalisasi jabatan, bukan membatasi perlindungan hanya pada ruang lingkup jabatan, dan juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menghadirkan diskriminasi perlakuan hukum. Kedua, terkait pengujian atas Pasal 11A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi: Ayat (1) “Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan: a. diluar instansi kejaksaan; b. pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; c. dalam organisasi internasional; d. dalam organisasi profesi internasional; atau e. pada penugasan lainnya". Ayat (2) "Pelaksanaan tugas Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan rangkap jabatan sepanjang terkait dengan kompetensi dan kewenangan Jaksa". 73 Yang dianggap bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Seperti kita ketahui, jaksa adalah bagian dari sistem peradilan pidana yang harus mendukung kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Penugasan jaksa ke ranah eksekutif, atau penugasan lainnya beresiko mereduksi independensi sistem peradilan, karena ia berpotensi terjebak dalam subordinasi kekuasaan politik. Selain itu, fungsi objektif dalam penuntutan bisa terganggu oleh loyalitas ganda (dual loyality). Kejaksaan memiliki kedudukan yang mandiri tetapi tidak sepenuhnya independen, karena secara struktural berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif namun menjalankan fungsi yudisial (penuntutan). Oleh karena itu, posisi kejaksaan bersifat ambivalen, sehingga sangat penting menjaga jarak dan objektivitasnya agar tidak terpengaruh oleh kepentingan politik dan kekuasaan. Ketika jaksa ditugaskan untuk mengisi jabatan lainnya diluar institusi kejaksaan, maka secara praktis akan terjadi pergeseran loyalitas institusional. Jaksa yang seharusnya bertugas untuk menegakkan hukum secara netral, objektif, dan tidak berpihak, justru berpotensi membahayakan independensi dan integritas lembaga penuntutan itu sendiri. Penuntutan yang dilakukan oleh seorang jaksa yang juga menjabat di lembaga lain dapat menimbulkan keraguan publik terhadap objektivitas penegakan hukum. Hal ini tentu bertentangan dengan asas imparsialitas dalam peradilan, sebagaimana menjadi prasyarat utama dari sistem hukum yang adil. Montesquieu dalam teorinya tentang pemisahan kekuasaan (Trias Politica) menekankan bahwa kekuasaan kehakiman harus independen dari eksekutif dan legislatif agar hukum ditegakkan tanpa campur tangan kepentingan politik. Dalam konteks ini, ketika jaksa sebagai bagian dari aktor dalam proses peradilan diberi ruang untuk duduk dalam struktur kekuasaan lainnya, maka terjadi pelanggaran prinsip pemisahan kekuasaan yang mengancam independensi sistem hukum. A.V.Dicey dalam teorinya the rule of law menyebutkan bahwa semua orang, termasuk pejabat negara, tunduk pada hukum yang sama. Ketika seorang jaksa memperoleh kewenangan rangkap jabatan, ia cenderung memiliki kelebihan posisi hukum (legal privilege) yang berbahaya bagi integritas sistem hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa fungsi hukum harus dijalankan secara merata dan adil tanpa intervensi kekuasaan lain. 74 Menurut hemat Ahli, Pasal 11A ayat (1) dan (2) UU Kejaksaan membuka ruang bagi pergeseran orientasi jaksa dari penegakan hukum ke arah kepentingan kekuasaan. Dalam sudut pandang konstitusionalisme modern (Jimly Asshiddiqie) yang mengedepankan pembatasan kekuasaan (limited government), Ahli menganggap bahwa ketentuan ini tidak sejalan dengan prinsip negara hukum (rechtstaat) dan bahkan dapat dikategorikan sebagai potensi ancaman terhadap independensi sistem peradilan pidana. Penugasan di luar instansi kejaksaan seharusnya diperketat secara normatif dan prosedural dengan standar pengawasan yang jelas dan independen, agar tidak menjadi celah intervensi politik atau alat kepentingan strategis yang menggerus prinsip keadilan dan kepastian hukum. Pemberian kewenangan kepada jaksa untuk menduduki jabatan di luar institusinya secara substantif mengaburkan batasan antara fungsi penegakan hukum dan fungsi kekuasaan lain dalam sistem pemerintahan. Dalam perspektif teori kewenangan, hal ini berpotensi sebagai tindakan ultra vires yakni tindakan yang berada di luar kewenangan yang diperintahkan atau diberikan oleh norma hukum dasar sebagai dominus litis. Penugasan ke ranah nonpenegakan hukum terutama dalam bentuk rangkap jabatan menandai adanya pergeseran orientasi institusional yang tidak lagi berlandaskan pada misi utama kejaksaan. Maka, bukan hanya menyimpang dari asas atribusi, tetapi juga melanggar prinsip detournement de pouvoir. Secara normatif, pembiaran atau legalisasi terhadap praktik rangkap jabatan dalam "penugasan lainnya" berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai prinsip akuntabilitas. Ketika seorang jaksa menjalankan dua fungsi kelembagaan yang berbeda, maka terjadi tumpang tindih tanggung jawab yang bisa memengaruhi objektivitas dalam penuntutan. Dalam kondisi demikian, dikhawatirkan masyarakat tidak lagi dapat menaruh kepercayaan penuh terhadap netralitas dan integritas sistem penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam bingkai teori kewenangan, dapat dikatakan bahwa Pasal 11A ayat (1) dan (2) UU Kejaksaan tidak menunjukkan konstruksi kewenangan yang sahih. Norma tersebut justru memperlihatkan pelebaran fungsi yang tidak proporsional dan berpotensi merusak sistem hukum yang menuntut kejelasan pembagian kewenangan lembaga negara. Apabila norma ini dibiarkan, maka akan terjadi erosi terhadap prinsip dasar pemerintahan berdasarkan hukum dan dapat membuka ruang bagi fragmentasi serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara. 75 Ketiga, terkait pengujian atas Pasal 30B huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi: "Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang: a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum". Yang dianggap bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: Ayat (3) "Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara". Ayat (4) "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum". Meskipun telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 9 UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara bahwa penyelenggara intelijen Negara terdiri dari salah satunya adalah Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia. Akan tetapi, kejaksaan yang berada dalam rumpun penegak hukum yang melekat pada criminal justice system dimana kejaksaan berfungsi melakukan penuntutan secara objektif, terbuka, dan dapat diuji melalui mekanisme peradilan, sehingga hal tersebut kontradiktif terhadap fungsi intelijen yang sifatnya tertutup, rahasia, dan tidak dapat diawasi publik. Ahli berpendapat bahwa ketika penyatuan dua fungsi ini (intelijen dan penuntutan) digabungkan maka akan menciptakan konflik logika deontologis. Dalam buku Logika Hukum karya Fajlurrahman Jurdi yang menyatakan bahwa logika deontologis menghendaki suatu kewajiban harus dapat dilakukan. Pertanyaannya adalah apakah jaksa sebagai dominus litis dapat melakukan penuntutan sekaligus melakukan kegiatan intelijen secara bersamaan? Ketika jaksa menjadi penuntut umum dan agen intelijen sekaligus maka dikhawatirkan menjadi aktor ganda yang bisa memanipulasi batas antara informasi rahasia dan alat bukti hukum. Ahli memahami bahwa kejaksaan idealnya berdiri netral antara kepolisian (eksekutif) dan pengadilan (yudikatif). Sehingga, jaksa dapat melaksanakan perannya sebagai penuntut umum yang objektif dan transparan, bukan pelaksana operasi tertutup seperti intelijen. Sehingga 76 Ahli mengutip apa yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa kejaksaan itu cukup penuntutan saja (Triggernetmedia.com, 14 Maret 2025). Keempat, terkait pengujian atas Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g UndangUndang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi: Ayat (1) “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer.; g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer". Yang dianggap bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: Ayat (4) "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum". Seperti kita ketahui, Mahkamah Agung adalah otoritas peradilan tertinggi yang bebas dari intervensi. Sehingga, penerimaan pertimbangan teknis hukum dari Jaksa Agung yang secara struktural adalah pejabat eksekutif akan menciptakan jalur komunikasi vertikal informal yang rawan disalahgunakan. Intervensi tersebut dapat bersifat substantif atau simbolik, namun keduanya tetap merusak prinsip the judiciary must be seen to be independent. Prinsip tersebut adalah prinsip fundamental yang menegaskan bahwa independensi kekuasaan kehakiman tidak hanya harus ada secara substansial, tetapi juga harus tampak secara nyata dan meyakinkan di mata publik. The Bangalore Principles of Judicial Conduct (2002) pada Value 1 Independence " Judicial independence is a pre-requisite to the rule of law and a fundamental guarantee of a fair trial. A judge shall therefore uphold and exemplify judicial independence in both its individual and institutional aspects". (Independensi peradilan merupakan prasyarat bagi tegaknya supremasi hukum dan jaminan mendasar bagi peradilan yang adil. Oleh karena itu, seorang hakim harus menjunjung tinggi dan mencontohkan independensi peradilan, baik dalam aspek individual maupun kelembagaannya). Beberapa risiko yang dikhawatirkan muncul jika Jaksa Agung dapat mengajukan pertimbangan teknis kepada Mahkamah Agung 77 seperti lembga peradilan akan kehilangaan kepercayaan publik karena masyarakat akan menganggap pengadilan dikendalikan. Selain itu dikhawatikan akan terjadi mockery of justice (keadilan semu) dimana meski prosedur hukum dijalankan tetapi hasilnya dianggap tidak sah karena prosesnya tidak netral. Apalagi fungsi kasasi merupakan bagian dari wewenang yudikatif dalam menilai penerapan hukum (judex jurist), bukan wilayah yang dapat diintervensi secara administratif atau teknis oleh lembaga penuntutan. Selanjutnya Yang Mulia, terkait dengan Pasal a quo yang menyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Ahli berpandangan bahwa maksud dari pasal a quo adalah merujuk pada suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh pelaku sipil bersama dengan anggota militer (TNI) yang secara bersama-sama atau dalam satu rangkaian peristiwa pidana. Seperti kita ketahui bahwa peradilan militer dan peradilan umum adalah dua yurisdiksi yang berbeda dan independen, dimana peradilan umum berdasarkan KUHAP dan tunduk pada Mahkamah Agung, sedangkan peradilan militer berdasarkan KUHPM (lex specialis) dan berada di bawah struktur hukum militer. Sehingga, ketika Jaksa Agung diberikan kewenangan untuk mengendalikan penyidikan dan penuntutan yang melibatkan militer dapat dipandang sebagai bentuk intervensi lembaga eksekutif ke dalam yurisdiksi militer, bahkan mengaburkan batas institusional yang semestinya dijaga. Jika Jaksa Agung mengambil alih proses penyidikan dan penuntutan atas prajurit TNI, maka hak prajurit untuk diperiksa dalam sistem militernya bisa tercabut secara tidak sah dan proses hukum bisa kehilangan legitimasi proseduralnya. Ketika jaksa diberi keistimewaan hukum yang tidak dimiliki warga negara lain, ketika fungsi penuntutan disatukan dengan intelijen, ketika penuntut umum dibolehkan mengemban jabatan politik dan administratif, dan ketika lembaga eksekutif diberi ruang memengaruhi kekuasaan kehakiman, maka sejatinya negara hukum tengah dipertaruhkan. Ini bukan semata soal pelanggaran norma teknis, melainkan erosi prinsip-prinsip fundamental seperti equality before the law, due process of law, check and balances, dan judicial independence. Konstitusi mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari intervensi, dan semua warga negara harus 78 tunduk pada hukum yang sama. Oleh karena itu, norma-norma dalam UU Kejaksaan yang memberikan kekuasaan berlebih kepada Jaksa Agung dan institusi kejaksaan perlu dikaji ulang secara serius agar tidak melahirkan lembaga superbody yang kebal dari koreksi hukum. Negara hukum tidak boleh memberi ruang pada kekuasaan yang lepas dari kontrol dan lupa akan batasnya. Disinilah adagium klasik hukum berbicara dengan tegas: "Quis custodiet Ipsos custodes?", Siapa yang mengawasi para pengawas? Dalam persidangan Ahli menambahkan keterangan sebagai berikut.  Terhadap pertanyaan bagaimana cara membedakan jaksa melakukan tugasnya dengan tidak melakukan tugasnya, menurut Ahli terdapat tiga cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, dapat dilihat dari tata cara permohonan izinnya itu diatur, jangka waktu pemberian izin, batas waktu atau syarat substantif lainnya bagi Jaksa Agung untuk menerima atau menolak izin, menurut hal ini tidak diatur di dalam Undang-Undang Kejaksaan. Yang kedua, dapat dilihat dari cara jaksa melakukan intervensi atau tidak terkait dengan penugasan lainnya, menurut Ahli dalam Undang-Undang Kejaksaan, disebutkan bahwa J “Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan pada penugasan lainnya.” Jika dibaca secara berurutan frasa penugasan lainnya memang di dalam Undang-Undang Kejaksaan perubahannya ada pada pasal a quo ayat (3) diperintahkan untuk diatur di dalam peraturan pemerintah, tetapi Ahli belum pernah menemukan peraturan pemerintahnya yang mengaturnya.  Terkait dengan intelijen di dalam Undang-Undang Intelijen Negara, telah diatur bahwa Kejaksaan Republik Indonesia memiliki fungsi sebagai intelejen, yang membedakan jaksa sebagai intelijen dengan sebagai penuntut umum dapat dibedakan dari sifatnya yang satuny rahasia sedangkan yang lainnya terbuka dan diketahui oleh publik.  Menurut Ahli, sejarah pertimbangan teknis jaksa kepada Mahkamah Agung merupakan sebuah ius constituendum, dengan harapan bagaimana menciptakan sebuah kerangka regulasi yang memang berbasis the rule of law, bagaimana menegakkan independensi peradilan, bagaimana menegakkan due process of law, dan lain sebagainya.  Ahli ingin mengucap sebuah adagium, interpretatio cessat in claris, interpretation est perversio, jika teks atau redaksi undang-undang sudah jelas, maka tidak 79 diperkenankan lagi menafsirkannya karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas berarti penghancuran hukum. Menurut Ahli. mengenai frasa penugasan lainnya, pertimbangan teknisnya memang membutuhkan penafsiran. 2. Keterangan Ahli Dr. Hamrin, S.H., M.Si., M.H., Ketentuan Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah panglima tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini dimaksudkan agar hukum dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang berlandaskan keadilan bukan sekedar kekuasaan (maachsstaat) dan yang pemerintahannya berlandaskan sistem konstitusional (hukum dasar) bukan absolut. Di dalam UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, kita tidak menemukan satu katapun yang menyebut institusi kejaksaan, baik dalam Batang Tubuh maupun Penjelasannya. Demikian pula setelah UUD 1945 mengalami empat kali amandemen di Era Reformasi. Karena tidak ada satu katapun di dalam UUD 1945 yang menyebutkan tentang Kejaksaan, maka wajar saja jika para akademisi dan politisi, mereka-reka di manakah tempat yang sesuai bagi institusi ini. Sebagian akademisi berpendapat bahwa kejaksaan adalah lembaga penegak hukum dan karena itu seharusnya berada dalam ranah kekuasaan yudikatif. Sementara dalam UUD 1945 sebelum perubahan, hanya ada dua pasal saja yang mengatur badan yudikatif ini, yakni ketentuan dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 UUD NRI 1945 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Pertama, terkait pengujian atas Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi: “Dalam melaksanakan tugas 80 dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung”. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan Memberikan Hak Imunitas kepada Jaksa dalam menjalalankan tugas dan wewenangnya, seperti pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung”. Namun tidak bisa dipungkiri Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan memiliki penafsiran yang luas sehingga tidak ditemukan adanya Batasan baik dalam pasal maupun Penjelasan dalam UU kejaksaan itu sendiri jika mengacu pada ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan asas pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Mengacu pada asas kejelasan rumusan dimana peraturan perundang- undangan harus dirumuskan secara jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan multi tafsir. Sehingga tafsiran Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia perlu ada Batasan terkait dengan posisi menjalankan tugas seperti apa dan izin Jaksa Agung dalam meminta izin guna kebutuhan pemeriksaan agar tercapai kepastian Hukum. Eddie OS. Hiariej berpandangan bahwa terdapat bahaya di balik hadirnya hak imunitas didasarkan pada 2 (dua) postulat, yaitu:12 1) Continuum affectum tribuit delinquendi yang berarti imunitas yang dimiliki seseorang membawa kecenderungan kepada orang tersebut untuk melakukan kejahatan. 2) Semper ad deteriora invitat yang berarti imunitas mengundang pelaku untuk melakukan kejahatan yang lebih besar. Selain itu, Mengenai asas equality before the law, hal ini berkaitan dengan bunyi dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 81 Selanjutnya, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga mengatur: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Disarikan dari Prof. Ramly dan Equality Before the Law, makna asas equality before the law ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Prof Ramly Hutabarat dalam bukunya Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia menuliskan, jika dalam konstitusi hal ini dicantumkan, maka konsekuensi logisnya penguasa dan penegak hukum haruslah melaksanakan dan merealisasikan asas ini dalam kehidupan bernegara. Menurut Ramly, teori equality before the law dalam UUD 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum atau asas equality before the law mengandung makna setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Dengan adanya batasan dalam pelaksanaan wewenang yang pejabat miliki, maka pada pengambilan kebijakan maupun perbuatan pejabat harus disertai dengan itikad baik serta tidak ada tindakan yang melanggar kebijakan undang-undang yang ada. Jika dalam pemeriksaan pejabat tersebut tidak memenuhi hal itu, maka proses hukum tetap dapat dilaksanakan walaupun imunitas diregulasi melalui peraturan terkait. Sehingga diberlakukan seturut a contrario, bahwa hak imunitas tidak diberlakukan jika pejabat bertindak dengan niat jahat dan melawan hukum. Kedua, terkait pengujian atas Pasal 11A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi: Ayat (1) “Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan: a. diluar instansi kejaksaan; b. pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; c. dalam organisasi internasional; d. dalam organisasi profesi internasional; atau e. pada penugasan lainnya”. Ayat (2) 82 “Pelaksanaan tugas Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan rangkap jabatan sepanjang terkait dengan kompetensi dan kewenangan Jaksa”. Jimly Asshiddiqie Salah satu materi muatan atau bidang yang diatur dalam bidang UUD tahun 1945 adalah mengenai kekuasaan kehakiman. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting dari negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Jimly Asshiddiqie Pembagian kekuasaan negara kedalam lembagalembaga negara juga sejalan dengan logika demokrasi yang menghendaki diferensiasi peran antarlembaga negara dan situasi saling mengawasi antarlembaga negara guna menghindari pemusatan dan penyalahgunaan kekuasaan, pengaturan dan pembatasan kekuasaan itu juga menjadi ciri konstitusionalisme dan juga merupakan tugas dari konstitusi sehingga kemungkinan kesewenang-wenangan kekuasaan dapat dikendalikan. Kekuasaan kehakiman sejak awal kemerdekaan diniatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik seperti Legislatif dan Presiden serta memiliki hak untuk menguji yakni hak menguji formil (formele toetsingrecht) dan hak menguji meteril (materiele toetsingrecht). Sebelum eksisnya negara hukum modern Imanuel kant menyebutkan bahwa disamping adanya perlindungan Hak Asasi Manusia, juga terdapat pemisahan kekuasaan dalam negara yang menjamin keberadaan lembaga yang berfungsi memisahkan persengketaan warga dalam negara penjaga malam (klassiekerechtstaat). Berbicara mengenai Kejaksaan adalah berbicara mengenai lembaga negara yang bertugas untuk mewakili negara dalam menegakkan hukum khususnya dalam bidang peradilan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan serta wajib menggali nilai nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan di bidang penuntutan sangat penting di dalam mewujudkan sistem peradilan yang bersih, serta mewujudkan 83 proses penegakan hukum yang mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Sebagai sebuah lembaga negara Kejaksaan memiliki dasar dalam menjalankan segala tugas fungsi dan wewenangnya, yang mana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan memiliki legitimasi yang begitu jelas, kinerja dari Kejaksaan sendiri diharapkan mampu menciptakan kinerja yang baik pula. Seperti kita ketahui, jaksa adalah bagian dari sistem peradilan yang harus mendukung kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Penugasan jaksa ke ranah a. diluar instansi kejaksaan; b. pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; c. dalam organisasi internasional; d. dalam organisasi profesi internasional; atau e. pada penugasan lainnya beresiko Penempatan jaksa di lembaga lain yang memiliki kepentingan yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan kepentingan penegakan hukum dapat menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini dapat mengganggu objektivitas dan independensi jaksa dalam menjalankan tugas. Jaksa yang bertugas di lembaga lain mungkin harus membagi waktu dan fokus antara tugas pokoknya di kejaksaan dan tugas di lembaga tersebut. Hal ini dapat mengurangi efektivitas dan independensi mereka dalam menjalankan fungsi penuntutan. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Implikasinya, ASN yang diakui sebagai profesi wajib menginkorporasikan prinsip-prinsip keprofesian di dalam diri dan pekerjaannya. Sistem keprofesian selalu menyertakan kode etik yang secara universal memuat keutamaan-keutamaan universal. Seperti integritas, jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Dalam rangka menjaga agar keutamaan tersebut tetap terpelihara, ASN wajib menghindari situasi dan kondisi di mana prinsip-prinsip profesionalitasnya tergadaikan. Salah satu ancaman yang paling nyata dan terang adalah konflik kepentingan (conflict of interest). Menurut Gulfino, sebagai orang yang bekerja di sektor publik tindak tanduknya berkaitan erat dengan hajat masyarakat umum. Sebab ASN adalah pekerjaan yang rawan dengan jebakan dan perangkap konflik kepentingan. Kepentingan publik begitu luas dan umum. Acapkali kepentingan publik tersebut berseberangan dengan kepentingan privat. 84 Jimly Asshiddiqie memang dikenal dengan penekanannya pada konsep "pembatasan kekuasaan" atau "limited government" dalam konteks negara hukum Indonesia. Konsep ini menegaskan bahwa kekuasaan negara tidak boleh absolut dan harus dibatasi oleh hukum dan konstitusi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Penugasan di luar instansi kejaksaan benar-benar harus memiliki rumusan yang jelas agar independensi dapat dijalankan dengan baik oleh Kejaksaan karena tidak menutup kemungkinan jika subtansi dari penugasan diluar struktur dikhwatirkan independensi mudah terganggu. Independensi jaksa sangat penting dalam sistem peradilan karena memastikan penegakan hukum yang adil, transparan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak luar, termasuk pemerintah atau pihak-pihak berkepentingan lainnya. Untuk menjamin independensi kejaksaan juga perlu dibuat legitimasi yang kuat untuk menjamin independensi kejaksaan. Legitimasi tersebut harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Dengan demikian, jika ada pihak-pihak tertentu, terutama eksekutif, yang melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan, maka kejaksaan memiliki landasan yuridis yang kuat untuk menolak. Pada sebuah sistem negara modern, mengenai cabang judiciary atau kekuasaan kehakiman, merupakan cabang kekuasaan yang dijalankan secara tersendiri. Menurut John Alder, ”The principle of separation of powers is particulary important for judiciary” . Bahkan Montequieu sendiri adalah seorang hakin (Prancis) , dalam bukunya “L’Espirit des Lois”, ia memimpikan bagaimana pentingnya suatu pemisahan yang jelas atau ekstrem diantara kekuasaan legislatif, dan eksekutif dengan kekuasaan yudikatif. Lumrahnya terdapat dua hal penting yang sering dianggap sebagai hal pokok dalam system peradilan yakni, the principle of judicial independence, dan the principle of judicial impartialy Kedua hal ini diakui sebagai sebuah syarat dari dari system disemua Negara yang disebut modern constitutional state atau hukum modern. Kejaksaan sebaiknya diatur dalam satu atap yang sama dengan kekuasaan kehakiman. Hal ini demi hadirnya legitimasi yang kuat untuk Independensi dari Kejaksaan itu sendiri. Selain itu, hal ini memungkinkan adanya perombakan serta 85 penataan lembaga negara lain yang sama-sama lahir lewat konstitusi itu sendiri ataupun dengan yang tidak lahir dari konstitusi. Hal ini juga berdampak pula dengan keberadaan Jaksa Agung, ketika Kejaksaan ini diatur satu atap dengan kekuasaan kehakiman maka pengangkatan Jaksa Agung akan dilaksanakan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI sebagai bentuk tidak terjadinya kekuasaan yang absolute dan demi adanya check and balances pada cabang kekuasaan, yaikni eksekutif dan juga legislatif. Ketiga, terkait pengujian atas Pasal 30B huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi: “Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang: a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum”. Yang dianggap bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: Ayat (3) “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”. Ayat (4) “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum, maka penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional. Bahwa didalam proses penegakkan hukum seiring dengan perkembangan zaman, peran serta Intelijen sangatlah penting guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam hal penyelidikan, Penyidikan, pengumpulan bukti, analisis data, dan penuntutan yang mendukung proses penegakan hukum yang lebih akurat dan efisien. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia menyelenggarakan Fungsi Intelijen Penegakan Hukum. Kemudian untuk melaksanakan fungsi Intelijen 86 tersebut, Jaksa Agung menetapkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 21 Tahun 2021 tentang Intelijen Penegakan Hukum dengan maksud sebagai acuan bagi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan fungsi Intelijen Penegakan Hukum dan bertujuan untuk optimalisasi peran Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan fungsi Intelijen Penegakan Hukum. Fungsi klasik intelijen berkaitan erat dengan kegiatan intelijen meliputi pengumpulan informasi, analisa, kontra-intelijen dan tindakan tertutup/operasi khusus. Di dalam Undang-Undang Nomor 17/2011 tentang Intelijen Negara, fungsi intelijen meliputi fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan, atau acapkali disebut dengan “lidpangal”. Sementara itu fungsi intelijen yang seringkali berkaitan dengan kegiatan intelijen, dibedakan menjadi kegiatan intelijen positif dan kegiatan intelijen agresif. Melihat penjelasan tersebut maka sangat dimungkinan benturan kewenangan intelijen antara Kejaksaan, TNI, dan Polri bisa terjadi karena perbedaan tugas dan fungsi masing-masing instansi dalam penegakan hukum dan keamanan negara. Kejaksaan memiliki kewenangan intelijen untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penuntutan, sementara TNI dan Polri juga memiliki fungsi intelijen yang berbeda. Hal ini bisa menimbulkan potensi konflik jika tidak ada koordinasi yang baik. Dengan demikian hal penting yang perlu diperhatikan adanya kesepakatan antara lembaga penegakan hukum terkait tugas dan kewenangan masing-masing lembaga dalam hubungan dengan intelijen guna mencegah benturan kewenangan dan adanya kepastian dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Keempat, terkait pengujian atas Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi: Ayat (1) “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer.; g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan 87 penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer”. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum”. Menurut Jimly Asshiddiqie “prinsip yang fundamental bagi sebuah negara hukum adalah “(1) negara harus tunduk pada hukum, (2) pemerintah menghormati hak-hak individu, dan (3) peradilan yang bebas dan tidak memihak”. Ketiga prinsip ini harus ditegakan dengan konsep penegakan hukum yang ideal.” Shant dellyana berpendapat “Penegakan hukum yang ideal itu sendiri merupakan penegakan hukum yang diwujudkan untuk memenuhi rasa keadilan atau penegakan hukum yang berkeadilan. Selain memenuhi rasa keadian, penegakan hukum yang ideal juga bertujuan untuk menciptakan kemanfaatan dan kepastian hukum. Kejaksaan merupakan lembaga penyelenggara kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 67, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4401) (selanjutnya disingkat UU No. 16/2004) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No 298, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6755) (selanjutnya di singkat UU No. 11/2021) mengatur tentang kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan. Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memang menuai polemik karena potensi penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hak asasi manusia. Perlu adanya kejelasan batasan kewenangan dan pengawasan yang ketat agar undang-undang ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum. Badan pemegang kekuasaan kehakiman harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya sehingga dihasilkan suatu putusan yang obyektif dan tidak memihak dan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan karna sejatinya kekuasaan ini adalah kekuasaan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Hampir semua konstitusi dari berbagai negara tersebut mencantumkan tentang lembaga Kejaksaan dan Jaksa Agung, kecuali Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Meskipun pada bab sebelumnya sudah dibahas 88 mengenai tafsir pasal 24 UUD 1945 yang pada hakekatnya bermakna eksitensi kejaksaan sebagai badan yang memiliki fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Pada hakekatnya dalam prinsip negara hukum keberadaan kekuasaan yudisial merupakan kekuasaan yang bertujuan untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berjalan pada kerangka hukum. Keberadaan kekuasaan yudusial yang independen merupakan jaminan bagi tegaknya supremasi hukum. Independensi lembaga penegak hukum akan menghindari terjadinya penyimpangan fungsi lembaga penegak hukum dan keadilan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan oleh sebuah rezim tertentu. Melihat hal tersebut maka peran strategis lembaga penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan dan mewujudkan prinsip negara hukum merupakan sesuatu yang krusial. Maka dari itu keberadaan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan yudisial termasuk kategori sebagai organ negara utama (auxilary organ). Sebagai organ negara utama maka sumber atribusi kewenangan lembaga yudisial sepatutnya harus diatur secara jelas di dalam konstitusi. Penting untuk memastikan bahwa kewenangan antar lembaga negara tidak tumpang tindih agar tidak terjadi bentrok dan persaingan yang tidak sehat. Hal ini juga penting untuk menjaga efektivitas dan efisiensi jalannya pemerintahan. Dengan kewenangan yang jelas, masing-masing lembaga negara dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Hukum yang tidak berlandaskan keadilan, tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Dalam persidangan Ahli memberikan keterangan sebagai berikut.  Terhadap pertanyaan bagaimana caranya membedakan batasan dalam menjalankan tugas di Kejaksaan, menurut Ahli, di dalam menyampaikan keterangan mengenai Pasal 8 ayat (5) Ahli menyampaikannya masih secara umum karena belum memiliki kejelasan rumusan yang dapat dipahami dengan baik. Terkait hal ini, Ahli akan menyampaikan beberapa poin terkait batasan jaksa dalam menjalankan tugasnya, diantaranya, pertama, dapat dilihat dari bagaimana cara jaksa menjalankan tugasnya.  Kemudian yang kedua, ketika jaksa melakukan kejahatan atau melakukan pelanggaran, tidak diketahui jangka waktunya berapa lama untuk mendapatkan 89 izin dari Jaksa Agung. Ketentuan mengenai jangka waktu iini diperlukan untuk menjamin adanya kepastian hukum ketika terjadi pelanggaran.  Ahli belum melakukan riset terkait dengan pembatasan terkait dengan Kejaksaan.  Menurut Ahli, terkait dengan intervensi, jaksa melakukan intervensi bekerja untuk dua lembaga. Terhadap keadaan ini, menurut Ahli terdapat kekhawatiran mengenai independensi, dapat saja ketika bekerja menjadi tidak independen. Ahli mengacu pada pendapat beberapa ahli lainnya yang mengatakan bahwa di dalam Undang-Undang Dasar dikatakan bahwa lembaga peradilan seharusnya independen. Sehingga jika penegak hukum merangkap jabatan atau dengan kata lain menduduki dua lembaga terdapat kekhawatiran tidak independen.  Menurut Ahli, hubungannya dengan intelijen, menurut Ahli terdapat dua lembaga yang menjalankan fungsi intelijen yaitu BAIS (TNI) dan Badan Intelijen Negara (BIN). Pekerjaan yang terkait dengan intelijen sifatnya sangat rahasia, baik itu berkaitan dengan pertahanan maupun keamanan negara. Ketika hasil pekerjaan intelijen dibawa di penegak hukum, khawatirnya rahasia tersebut terbuka di publik. Namun, terkait dengan penegakan hukum seharusnya ada batasan, agar dalam bekerja kejaksaan memiliki batasan ataupun prosedur-prosedur demi penegakan hukum untuk mencapai kepastian dan keadilan. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2025 dan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Juni 2025, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut. A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian UU a quo secara materiil, DPR RI berpendapat Para Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan hukum Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke MK dengan memperhatikan 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No. 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 90 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 2. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; 3. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Terkait kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara a quo DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) parameter tersebut sebagai berikut: 1. Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan memiliki hak konstitusional berdasarkan batu uji Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut, DPR RI menerangkan bahwa ketentuan Pasal-Pasal a quo dalam UU Kejaksaan tidak membatasi, melarang, ataupun meniadakan kebebasan Para Pemohon untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Ketentuan Pasal-Pasal a quo yang diujikan merupakan pengaturan mengenai tugas dan wewenang kelembagaan Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. 2. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum tetap melekat pada Para Pemohon. Ketentuan Pasal a quo justru memberikan kepastian hukum serta batasan yang jelas bagi Jaksa dalam 91 melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang. 3. Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 merupakan norma yang bersifat institusional, yang mengatur sistem pertahanan dan keamanan negara melalui TNI dan Polri sebagai kekuatan utama. Ketentuan tersebut tidak memuat mengenai hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, pengujian konstitusionalitas norma terhadap Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat serta-merta dijadikan dasar adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, dan potensial sebagaimana disyaratkan dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 4. DPR RI perlu menanggapi bahwa permohonan Para Pemohon obscuur libels (tidak jelas/kabur). Para Pemohon dalam permohonannya menunjukan adanya inkonsistensi dalam menguraikan norma-norma yang dimohonkan untuk diuji. Para Pemohon juga tidak menguraikan apa dan bagaimana sesungguhnya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 melalui batu uji yang digunakan tersebut. Hal ini disebabkan karena Para Pemohon hanya menguraikan kekhawatiran dan dalil yang bersifat umum dan abstrak tanpa menunjukann hubungan kausal (causal verband) secara langsung antara keberlakuan norma yang diuji dengan adanya pelanggaran terhadap hak konstitusional Para Pemohon sebagai warga negara. Lebih lanjut, Para Pemohon juga tidak menjelaskan kedudukan hukum (legal standing) secara spesifik berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang mengharuskan adanya kerugian konstitusional yang sifatnya aktual atau setidak-tidaknya potensial, spesifik, dan relevan. 5. Bahwa karena tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar 92 dapat dipastikan akan terjadi dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) atas kerugian konstitusional dengan ketentuan Pasal a quo maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian ketentuan Pasal a quo tidak akan berdampak apapun pada Para Pemohon. 6. Bahwa dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo karena Para Pemohon tidak memenuhi 5 batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional yang harus dipenuhi secara kumulatif sehingga Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian pasal a quo. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah Konstitusi: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection). Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), dalam konteks perkara pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai sebagai Permohonan, sehingga dapat dipersamakan bahwa suatu Permohonan harus mengandung hubungan hukum dengan ketentuan pasal/ayat undang-undang yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi 93 persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil UU Kejaksaan terhadap UUD NRI Tahun 1945. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kedudukan yang sama bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2. Bahwa kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan kembali terhadap kejaksaan untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut diatas. 3. Bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai- nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. 4. Bahwa peran Kejaksaan dan Jaksa secara individu menempati posisi yang penting di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Jaksa di dalam peradilan tindak pidana di Indonesia diberikan kewenangan utama dalam menentukan apakah satu perkara dapat dilanjutkan ke 94 pengadilan atau tidak, konsep ini dikenal dengan sebutan dominus litis. 5. Bahwa kewenangan kejaksaan untuk menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan memiliki arti penting dalam menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (rechmatigheid) dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (doelmatigheid) dalam proses peradilan pidana. Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi penuntutan dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat. C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Terkait pengujian Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan berkenaan dengan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. a. Bahwa Kejaksaan memegang peranan sentral sebagai organ negara dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), khususnya dalam menjalankan fungsi penegakan hukum untuk menjamin tegaknya supremasi hukum dalam kerangka negara hukum Indonesia. Fungsi Kejaksaan dan profesi Jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku dominus litis memiliki peran penting dalam proses penanganan perkara yang pada hakikatnya bertujuan untuk membangun tata kehidupan yang berdasarkan hukum serta menjunjung hak asasi manusia. Di samping itu, Kejaksaan juga mempunyai peranan lain dalam menyelamatkan/memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara yang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara. b. Bahwa Jaksa, sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, memiliki kedudukan sebagai officium nobile atau profesi yang terhormat. Dalam pelaksanaan tugas, 95 fungsi, dan kewenangannya, Jaksa memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Dalam menjalankan tugas penuntutan, Jaksa bertindak atas nama negara dan berkewajiban melindungi kepentingan umum serta masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Bahwa salah satu isu krusial perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ialah penyesuaian standard perlindungan profesi Jaksa yang diatur dalam United Nation Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutor (IAP) di mana pada tahun 2006, Indonesia bergabung menjadi anggota IAP. UU Kejaksaan mengatur mengenai penyempurnaan beberapa Pasal yang sesuai dengan Guidelines on the Role of Prosecutors tahun 1990 yang diadopsi dari Kongres Ke-8 PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Penanganan Pelaku di Havana Cuba pada tahun 1990. d. Di dalam Guidelines on the Role of Prosecutors disebutkan bahwa: “Whereas prosecutors play a crucial role in the administration of justice, and rules concerning the performance of their important responsibilities should promote their respect for and compliance with the above- mentioned principles, thus contributing to fair and equitable criminal justice and the effective protection of citizens against crime.” “Mengingat para Jaksa memainkan peranan yang penting dalam penyelenggaraan peradilan, dan ketentuan-ketentuan tentang tanggung jawab mereka yang penting itu harus meningkatkan penghargaan dan kepatuhannya terhadap asas-asas tersebut di muka, sehingga memberikan sumbangan kepada peradilan pidana yang adil dan sederajat serta menjadi perlindungan yang efektif bagi para warga dari kejahatan.” Mengingat besarnya peran Kejaksaan dan profesi Jaksa dalam proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum diperlukan adanya perlindungan terhadap profesi Jaksa sebagai dominus litis. Salah satu rujukan sebagai bentuk perlindungan terhadap Jaksa yang telah diakui di dunia Internasional adalah Declaration on Minimum Standart Concerning The Security and Protection of Public Prosecutors and Their families, yaitu deklarasi mengenai standar minimum 96 keamanan dan perlindungan untuk penuntut umum dan keluarganya. Latar belakang dikeluarkannya deklarasi tersebut adalah selama ini dalam menjalankan tugas penegakan hukum, penuntut umum seringkali berada dalam situasi yang tidak menguntungkan dari segi keamanan baik jiwanya sendiri, keluarganya bahkan harta bendanya. Oleh karenanya keamanan dan perlindungan terhadap penuntut umum yang menjalankan tugas maupun keluarganya menjadi tanggung jawab negara. e. Di Indonesia, pelaksanaan perlindungan terhadap profesi Jaksa diwujudkan dengan pemberian izin oleh Jaksa Agung untuk melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana. Hal tersebut dilakukan selain untuk melaksanakan amanat Guidelines on the Roles of Prosecutors dan IAP sesuai dengan Penjelasan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, hal ini dilakukan untuk melindungi Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menghindari adanya penangkapan dan penahanan yang dilakukan tanpa adanya bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Jaksa telah melakukan tindak pidana saat melaksanakan tugas dan wewenangnya. Di dalam Guidelines on the Roles of Prosecutors disebutkan: “States shall ensure that prosecutors are able to perform their professional functions without intimidation, hindrance, harassment, improper interference or unjustified exposure to civil, penal or other liability.” “Negara-negara harus memastikan bahwa jaksa dapat menjalankan fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, hambatan, pelecehan, campur tangan yang tidak semestinya, atau paparan terhadap tanggung jawab perdata, pidana, atau bentuk tanggung jawab lainnya yang tidak berdasar.” f. Bahwa mengenai pemberian izin oleh Jaksa Agung telah dijelaskan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XI/2013 di dalam Pertimbangan Hukum paragraf [3.10.2] sebagai berikut: “Perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak 97 pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa. Dalam hal ini, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum. Selain itu untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam proses penegakan hukum yang dibebankan negara kepadanya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. … Dengan demikian, menurut Mahkamah, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan.” g. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan harus dimaknai sebagai bagian integral dari keseluruhan norma dalam Pasal 8 UU Kejaksaan. Oleh karena itu, permohonan pengujian materiil terhadap ayat tersebut tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan seluruh ayat dalam Pasal 8 UU Kejaksaan sebagai berikut: Pasal 8 UU Kejaksaan (1) Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. (3) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan Penuntutan. (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. (5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Keseluruhan ayat tersebut harus ditafsirkan secara sistematis bersama Pasal 1 Angka 1 UU Kejaksaan jo Pasal 1 Angka 6 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut: Pasal 1 Angka 1 UU Kejaksaan 98 Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Pasal 1 Angka 6 huruf a KUHAP Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Izin dari Jaksa Agung menjadi syarat yang diperlukan dalam pelaksanaan upaya paksa terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya menurut undang-undang, mengingat Jaksa menjalankan fungsi atas nama negara dan bertanggung jawab dalam struktur hierarki kelembagaan. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan telah sesuai dengan asas dalam hukum pidana, yaitu asas lex stricta dan asas lex scripta, maka tidak diperkenankan untuk menafsirkan selain pada norma tersebut. h. Bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, selain tunduk pada ketentuan yang diatur di dalam undang-undang, Jaksa juga tunduk pada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai profesi Jaksa, salah satu peraturan tersebut adalah Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER- 014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa (Kode Perilaku Jaksa). Di dalam Kode Perilaku Jaksa tersebut, pada BAB II mengenai Perilaku Jaksa dibagi menjadi 5 Bagian yang mengatur antara lain: 1) Bagian Kesatu mengenai Kewajiban Jaksa yang terdiri dari: a) Pasal 3 yang mengatur mengenai Kewajiban Jaksa kepada negara; b) Pasal 4 yang mengatur mengenai Kewajiban Jaksa kepada Institusi; c) Pasal 5 yang mengatur mengenai Kewajiban Jaksa kepada Profesi Jaksa; dan d) Pasal 6 yang mengatur mengenai Kewajiban Jaksa kepada masyarakat. 99 2) Bagian Kedua mengenai Integritas yang terdiri dari 1 pasal, yaitu Pasal 7 yang mengatur mengenai larangan Jaksa dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa. 3) Bagian Ketiga mengenai Kemandirian yang diamatkan di dalam Pasal 8. Dalam ayat (1) dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya seorang Jaksa terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya dan tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media. Pada ayat (2) mengatur bahwa Jaksa dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan diberikan perlindungan hukum kepada Jaksa yang menolak tersebut. Pada ayat (3) mengatur bahwa Penolakan terhadap perintah atasan tersebut disampaikan secara tertulis kepada yang memberikan perintah dengan menyebutkan alasan dan ditembuskan kepada atasan pemberi perintah. 4) Bagian Keempat mengenai Ketidakberpihakan yang dijabarkan di dalam Pasal 9 Peraturan Jaksa Agung tersebut. 5) Bagian Kelima mengenai Perlindungan yang dijabarkan di dalam Pasal 10 dan 11 Peraturan Jaksa Agung tersebut. Pada Pasal 10 dijelaskan bahwa Jaksa mendapatkan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa. Pasal 11 mengatur mengenai hak Jaksa dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa, antara lain: a) Melaksanakan fungsi Jaksa tanpa intimidasi, gangguan dan pelecehan; b) Mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa yang dilakukan seusai dengan peraturan yang berlaku; c) Mendapatkan perlindungan secara fisik, termasuk keluarganya, oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku; d) Mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun non teknis; e) Mendapatkan sarana yang layak dalam menajalankan tugas, remunerasi, gaji serta penghasilan lain seuai dengan peraturan yang berlaku; f) Mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan dan/atau promosi berdasarkan parameter obyektif, kualifikasi profesional, kemampuan, integritas, kinerja dan pengalaman, serta diputuskan sesuai dengan prosedur yang adil dan tidak memihak; g) Memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi, kecuali dengan tujuan membentuk opini publik yang dapat merugikan penegakan hukum; dan h) Mendapatkan proses pemeriksaan yang cepat, adil dan evaluasi serta keputusan yang obyektif berdasarkan 100 peraturan yang berlaku dalam hal Jaksa melakukan tindakan indisipliner. i. Bahwa Jaksa wajib untuk menghormati dan mematuhi Kode Perilaku Jaksa, sehingga apabila Jaksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa, Jaksa dapat dikenakan tindakan administratif berupa pembebasan dari tugas-tugas Jaksa paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, kemudian pengalihtugasan pada satuan kerja yang lain paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun. Sebelum dapat dijatuhi hukuman administrasi tersebut, Jaksa yang melanggar Kode Perilaku Jaksa diperiksa melalui Majelis Kode Perilaku. Laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa dapat dilaporkan oleh masyarakat, temuan pengawasan melekat, dan pengawasan fungsional. Adanya Kode Perilaku Jaksa ini sebagai pengawasan yang melekat bagi setiap personil Jaksa serta untuk pencegahan penyalahgunaan wewenang bagi Jaksa. j. Berdasarkan seluruh uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Jaksa sebagai dominus litis dalam sistem peradilan pidana menuntut adanya perlindungan hukum yang proporsional terhadap pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Tanggung jawab yang diemban Jaksa dalam kapasitasnya sebagai pelaksana penuntutan atas nama negara memberikan konsekuensi perlunya mekanisme khusus dalam proses penegakan hukum yang menyangkut tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Jaksa saat menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ketentuan mengenai perlunya izin dari Jaksa Agung sebagaimana dimuat dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak dapat dipandang sebagai bentuk impunitas, melainkan merupakan prosedur administratif yang bertujuan untuk memastikan adanya dasar yuridis yang kuat sebelum tindakan kepolisian dilakukan terhadap Jaksa yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dan bukan terhadap perbuatan Jaksa di luar kedinasan. Di samping itu, dalam tubuh institusi Kejaksaan telah tersedia mekanisme pengawasan dan 101 penegakan disiplin internal yang berlaku terhadap seluruh Jaksa, baik atas tindakan dalam kapasitas jabatan maupun di luar jabatan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa Jaksa tidak berada di atas hukum, melainkan tunduk pada ketentuan hukum secara proporsional, sejalan dengan fungsi dan tanggung jawabnya dalam penegakan hukum. Lebih lanjut, terhadap isu konsitusionalitas ini telah dipertimbangkan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013. 2. Terkait pengujian Pasal 11A ayat (1) huruf a, Pasal 11A ayat (1) huruf e dan Pasal 11A ayat (2) UU Kejaksaan, berkenaan dengan penugasan jaksa untuk menduduki atau mengisi jabatan di luar institusi kejaksaan. a. Sesuai konsepsi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan hanya hakim di Mahkamah Agung serta peradilan di bawahnya dan Hakim Konstitusi yang disebut Pelaku Kekuasaan Kehakiman. Sementara posisi Kejaksaan sesuai UU Kejaksaan jo. Putusan MK Nomor 49/PUU- VIII/2010 merupakan badan pemerintahan (eksekutif) yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan. Terlihat dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 49/PUU-VIII/2010: [3.24] Menimbang bahwa Mahkamah sependapat dengan Ahli dari Pemohon, Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L. yang menyatakan, Kejaksaan adalah badan pemerintahan. Dengan demikian, pimpinannya juga adalah pimpinan dari suatu badan pemerintahan, dan ditafsirkan bahwa yang dimaksud badan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Pendapat tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU 16/2004 yang menyatakan, “Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”. b. Sementara itu, berdasarkan UU Kejaksaan, Jaksa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Dalam hal ini yang perlu digarisbawahi ialah Jaksa secara statusnya merupakan PNS. 102 c. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Pemerintah (Peraturan BKN 16/2022), mengatur PNS untuk penugasan pada instansi dan di luar Instansi: Pasal 1 ayat (7) Penugasan adalah Penugasan PNS untuk melaksanakan tugas pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah selain Intansi Induknya dalam jangka waktu tertentu. Pasal 1 ayat (8) Tugas Jabatan adalah tugas jabatan yang diberikan kepada PNS yang pelaksanaan tugasnya masih berhubungan dengan jabatan pada Instansi Induknya atau merupakan tugas yang mewakili kepentingan pemerintah. d. Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 11A ayat (2) UU Kejaksaan menyebutkan penugasan jaksa di luar instansi kejaksaan diperbolehkan sepanjang terkait dengan kompetensi dan kewenangan Jaksa. Oleh karena itu, status kepegawaian seorang jaksa secara hakikatnya merupakan seorang PNS, sehingga dimungkinkan Jaksa bertugas di luar instansi Kejaksaan dengan syarat sepanjang terkait dengan kompetensi dan kewenangan Jaksa. e. Dalam sistem hukum Indonesia, jaksa tidak hanya berfungsi sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai pelayan kepentingan umum (guardian of public interest). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 UU Kejaksaan yang memberikan mandat kepada kejaksaan untuk menjalankan fungsi di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara, serta ketertiban dan ketenteraman umum. Oleh karena itu, penempatan jaksa di instansi atau lembaga pemerintah lain dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan mandat tersebut untuk menjamin hadirnya prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam sistem administrasi negara. f. Bahwa Jaksa sebagai aparat hukum publik memiliki kompetensi yang dapat berkontribusi signifikan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Dalam konteks ini, 103 menekankan pentingnya profesionalisme dan efisiensi birokrasi. Penugasan jaksa ke luar lembaga kejaksaan, misalnya ke kementerian, BUMN, atau lembaga pengawas, dapat memperkuat aspek legalitas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Jaksa dapat berperan sebagai pengawal kepatuhan hukum (compliance officer), penasihat hukum strategis, atau fasilitator dalam penyelesaian sengketa administrasi negara. g. Fungsi kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara menempatkan jaksa sebagai pengacara negara (state attorney). Dalam fungsi ini, jaksa mewakili kepentingan hukum negara baik dalam dan luar pengadilan. Penempatan jaksa di instansi tertentu untuk memberikan pendampingan hukum, menangani perkara arbitrase, atau memitigasi potensi kerugian negara, merupakan implementasi langsung dari fungsi ini. Dalam praktiknya, banyak negara menerapkan model serupa sebagai bagian dari strategi peningkatan efisiensi penyelesaian perkara hukum negara. h. Bahwa untuk koordinasi antar lembaga dan sinergi pemerintahan maka pentingnya kolaborasi dan keterhubungan antar institusi dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Penugasan jaksa di luar institusi kejaksaan membuka ruang terjadinya sinergi struktural dan fungsional antara aparat penegak hukum dengan instansi pemerintahan lainnya. Jaksa yang memiliki kapasitas analisis hukum dan pengalaman litigasi dapat berperan sebagai penghubung hukum dalam sistem pemerintahan yang kompleks dan dinamis. Dengan demikian, keberadaan jaksa diharapkan dapat mempercepat penyelesaian masalah hukum lintas sektor dan mendorong keselarasan regulasi. i. Bahwa dalam kerangka manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara, mobilitas lintas instansi merupakan mekanisme penting untuk pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas kepemimpinan. Penugasan jaksa dalam jabatan struktural atau fungsional di luar kejaksaan memberikan peluang pengayaan wawasan, pemahaman kebijakan lintas sektor, 104 serta peningkatan kapasitas manajerial. Selama proses penugasan dilakukan secara transparan, meritokratis, dan akuntabel, hal ini justru akan memperkuat integritas dan profesionalitas jaksa dalam jangka panjang. j. Bahwa penugasan jaksa ke luar institusi kejaksaan bukanlah bentuk penyimpangan, melainkan strategi adaptif untuk memperluas jangkauan fungsi kejaksaan dalam mendukung penyelenggaraan negara hukum yang demokratis dan efektif. Praktik ini didukung oleh kerangka hukum nasional, selaras dengan teori tata kelola publik modern, serta memberikan manfaat praktis bagi negara. Oleh karena itu, dengan pengawasan dan mekanisme akuntabilitas yang memadai, penugasan ini sepatutnya dilihat sebagai peluang, bukan ancaman, terhadap independensi dan profesionalitas kejaksaan. 3. Terkait pengujian Pasal 30B huruf a UU Kejaksaan berkenaan dengan kewenangan menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum dalam bidang intelejen penegakan hukum. a. Bahwa ketentuan mengenai Intelijen Negara telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (UU Intelijen). Berdasarkan UU Intelejen, definisi Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan ancaman terhadap keamanan nasional. Ruang lingkup Intelejen Negara berdasarkan Pasal 7 UU Intelejen meliputi: a. Intelijen dalam negeri dan luar negeri; b. Intelijen pertahanan dan/atau militer; c. Intelijen kepolisian; d. Intelijen penegakan hukum; dan 105 e. Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. Selanjutnya Pasal 8 UU Intelejen menyebutkan bahwa Intelijen Negara dilaksanakan oleh: a. penyelenggara Intelijen Negara dalam negeri dan luar negeri; b. penyelenggara Intelijen Negara pertahanan dan/atau militer; c. penyelenggara Intelijen Negara dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian; d. penyelenggara Intelijen Negara dalam rangka penegakan hukum; dan e. penyelenggara Intelijen Negara dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. Kemudian di dalam Pasal 9 UU Intelejen disebutkan Penyelenggara Intelijen Negara terdiri atas: a. Badan Intelijen Negara; b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia; c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia; d. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; dan e. Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. Selanjutnya secara spesifik disebutkan di dalam Pasal 13: (1) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d menyelenggarakan fungsi Intelijen penegakan hukum. (2) Fungsi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dengan demikian, kewenangan kejaksaaan untuk menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum dalam bidang intelejen penegakan hukum sudah diatur sebelumnya di dalam UU Intelejen Negara b. Adapun penyelenggaraan Intelijen penegakan hukum yang dilaksanakan institusi Kejaksaan bertujuan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan 106 menyajikan intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) secara khusus untuk penegakan hukum. c. Merujuk kutipan Risalah Rapat Panja RUU Kejaksaan antara Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN RB dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI, pada hari Selasa tanggal 23 November 2021, terdapat pembahasan terkait Intelijen Kejaksaan sebagai berikut: KETUA RAPAT: “Masuk ke substansi berikutnya, Pasal 30 B. DIM 159 Pasal 30 B. Nah, ini agak berwenang menarik ini. “Dalam menyelenggarakan penggalangan untuk kepentingan inteljen fungsi penegakan penyelidikan, pengadilan hukum hukum, Kejaksaan pengamanan, di bidang dan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan’. 159 sampai 161 ini. 159 berubah menjadi Pasal 30A. Oh, karena tadi yang di atas dihapus, jadi bunyinya, “Dalam bidang intelijen, penegakan hukum Kejaksaan berwenang menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum”. Ya sampai di situ saja. F-PPP (H. ASRUL SANI, S.H.,M.Si): “Terima kasih, Pak Ketua” Nah, dimaksud ini inteljen yang saya mohon penjelasan dari Pemerintah, ya, apa yang dengan penegakan selama hukum menyelenggarakan fungsi penyelidikan, ya, untuk kepentingan penegakan hukum. Ini kan maknanya itu. Karena ini di dalam praktek yang saya pahami, maka Pidsus juga melakukan penyelidikan, Intel juga melakukan penyelidikan. Nah, distingsinya mana, begitu loh. Hemat saya, kan tidak boleh ada dalam satu lembaga, ada dua bagian yang sama-sama melakukan tugas yang sama. Penyelidikan dan Ini penyelidikannya itu penyelidikan terkait dengan penegakan hukum, ya yang, apa saya kira mesti di clear-kan. Kami mohon penjelasan lebih dulu dari Pemerintah, Apa pembedanya atau memang politik hukum kita mau ditegaskan bahwa, ya, kalau ya. penyelidikan dalam rangka penegakan hukum, ya menjadi kewenangan dari bagian Kejaksaan, misalnya pidsus yang memang diberi kewenangan Kejaksaan untuk melakukan 107 penyelidikan dan penyidikan. Saya yang kira, itu pertanyaannya. Terima kasih. WAMEN KUMHAM (EDWARD OMAR SHARIF HIARIE): Baik. Pak Ketua, izin. Jadi yang pertama, mengapa sehingga kita hanya membatasi pada penegakan hukum, supaya tidak overlapping dengan tugas-tugas intelijen pada lembaga atau kementerian lainnya, termasuk pada Badan Intelijen Agung Negara. Sehingga di sini kita kunci dalam bidang, dalam bidang intelijen penegakan hukum. Kemudian perihal intelijen yang ada pada Jaksa Muda Inteljen Khusus. Silakan, Pak Asep. KAJATI JABAR (ASEP N. MULYANA): Baik. Izin, Ketua. Terima kasih. Izin, Ketua. Jadi memang, Pak Arsul Sani, ada Agung Muda Pidana pembeda penting sebenarnya antara Lidpidsus dengan di intel. Jadi, kalau Lidpidsus di Gedung Bundar, itu khusus memang mengarah kepada tindak pidana korupsi. Jadi, begitu ada laporan pengaduan tindak pidana korupsi, pasti akan di Lidpidsus. Tapi di intelijen, sebagaimana fungsi utama intelijen dalam RPI itu Roda Perputaran Intelijen itu ada Lid Pamgal fungsi utama. Lid-nya itu dalam Lid yang lebih luas, misalnya terkait dengan adanya dugaan, apa, penodaan agama, misalnya begitu. Kami punya itu. Itu perlu ada penyelidikan juga seperti itu Jadi, tidak, tidak khusus dalam konteks tindak pidana korupsi. Ada kemudian, misalnya sekarang katakanlah gangguan ketertiban umum, juga masuk ke sana termasuk juga ngePAM dan gal itu dalam konteks untuk mendukung subway supporting unit- nya, fungsi-fungsi itu, intelijen itu. Jadi intelijen clear sebenarnya, Pak, Kejaksaan itu antara pembedaan fungsi intelijen yustisial yang dilaksanakan intelijen dan Lid yang oleh teman-teman di Pidsus itu dan kami di wilayah juga sama, Pak, membagi tentang itu. F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H.,M.Si): Justru ini, Pak Kajati, ya? Jadi, ini yang saya lihat. Kan begini, tentunya Kejaksaan hanya memiliki fungsi penyelidikan untuk kepentingan penegakan hukum yang tindak pidananya Kejaksaan punya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kan begitu. Kalau tindak pidananya kewenangan itu ya. menjadi kewenangan Kepolisian, apa perlu, kemudian pertanyaannya itu, Nah, bayangan saya, penyelidikan di sini dalam konteks penegakan hukum ini, Tipikor, tindak pidana tertentu yang di mana memang Kejaksaan diberi kewenangan juga untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Korupsi jelas, tiga- tiganya punya. Selain korupsi, apa lagi, sih, yang jadi 108 kewenangannya Kejaksaan? TPPU ya, tapi penodaan agama kan tidak punya kewenangan penyelidikan, Kejaksaan, itukan kewenangannya polisi untuk dari mulai menyelidik, penyidik. Nah, betul. Yang kedua, ini sebagai sebuah realitas, Pak. Saya dulu kan advokat juga, ya. Yang digarap di Jamintel itu lebih banyak penyelidikan yang terkait dengan kasus korupsi juga, begitu loh. Nah, saya ingin pembedanya seperti apa? Karena kalau dari pencari keadilan, ya kan, suka mempertanyakan, “Saya sudah ditanya-tanya oleh Jamintel, habis itu saya ditanya lagi dalam rangka penyelidikan juga oleh Gedung Bundar atas nama, katakanlah kasus yang sebetulnya saling mengait. Ini loh, Pak, yang menurut saya ini yang harus ditegaskan, begitu loh, supaya tidak ada redundensi kewenangan penyelidikan pada satu lembaga oleh dua bagian lembaga dari lembaga yang sama. Itu aja. KAJATI JABAR (ASEP N. MULYANA): Itu memang yang, dalam menyangkut Pak Arsul, konteks penodaan saya seperti agama, sampaikan salah satu contohnya saja saya yang akan contohkan kemudian tadi, misalnya menyangkut masalah lakukan. Tapi ketertiban umum, dan sebagainya itu, itu hanya salah satu gambaran yang kami kalau kita mungkin bisa saya sampaikan dalam konteks ini, hak jadi kaitan dengan pengumpulan bahan keterangan, informasi itu menjadi intelijen. Itu tidak semata-mata dalam konteks seperti yang Bapak sampaikan tadi, harus berujung kepada konteks penyidikan, Pak. Karena kita tahu unit, ya bahwa kegiatan intelijen dalam bentuk Lid Pamgal sebagai supporting tentu saja bisa dalam konteks yang bisa memberikan rumusan, Pak, memberikan masukan, saran pada Pimpinan untuk sebagai panduan ataupun kemudian bahan bagi pimpinan, bagi user untuk mengambil satu kebijakan penegakan hukum. Jadi intelijen, kan, sidang, konteksnya tiga itu, tadi saya Pak. bilang, Karena kita tahu bahwa fungsi utama dalam dalam roda propam intelijen Lid Pamgal itu. Jadi, kalau misalnya dulu saya kasih intel, Pak, misalnya, ketika ada di pengadilan, kami bertanggungjawab, misalnya Bagaimana akan sidang itu kondusif, kemudian bagaimana kemudian itu kan ada proses Lid itu tadi, Pak, penyelidikan. Penyelidikan tentu dalam konteks tidak harus kemudian kami harus meningkatkan jadi tahap penyidikan, tidak. Memberikan Pak, bahan Pak, kepada Kajari, misalnya, ataukah ikut. juga berpotensi menimbulkan kata kerawanan. Itu harus pluralit, Pak, ada Plupam juga, Kajati. dan Gal, dan itu yang Ini mempunyai perbedaan dengan bidang- bidang lain maka Makanya dulu, Pak, izin, hemat saya pernah ada satu kebijakan, ketika intelejen tidak, ketika ada laporan 109 menyangkut masalah korupsi misalnya gitu, itu Lid-nya kita serahkan ke Pidsus, tidak kemudian pada intelijen, begitu. kan Penegasannya di situ, karena pengertian Lid itu tidak harus kemudian sebagaimana, apa, prosedur penanganan perkara Lid, kalau di polisi disatuin lidik, misalnya begitu. Kami dipisah begitu, Pak, Lidik. Karena tadi, inteljen mengumpulkan bahan, keterangan, informasi apapun namanya, makanya kami buat namanya seperti, apa, ada, ada top info, ada kemudian nanti, apa, dalam lap opsin pada Pimpinan. Tidak semata-mata harus penegak hukum ujungnya dalam melakukan penyidikan, tapi membantu Pimpinan. “Pak, ini sedang akan rawan, Pak, maka kami melakukan penyidikan siapa di belakangnya”. Itu kurang lebih. Kira-kira potensi apa, sehingga sidang ini akan misalnya menjadi ribut dan sebagainya. Itu intelijen yang turun Pak, sebagai seperti ini. Jadi insya Allah, Pak, dengan konteks seperti yang disampaikan tadi Pak Wamen, tidak ada overlapping antara bidang pidsus dengan bidang intelijen. d. Berdasarkan kutipan risalah tersebut, secara Memorie van toelichting (Mvt) kewenangan melakukan Intelijen institusi Kejaksaan berupa pengumpulan bahan, keterangan, informasi yang dianalisis terlebih dahulu yang digunakan secara khusus untuk kepentingan penegakan hukum dan secara pengaturan kewenangan tersebut tidak terjadi overlapping kewenangan melakukan intelijen yang dimiliki oleh institusi Polri maupun TNI. e. Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya setiap personel intelijen Kejaksaan terikat pada kode etik intelijen yang berlaku di lingkungan Kejaksaan sebagaimana diatur Pedoman Nomor 20 tentang Kode Etik Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia. Adanya Kode Etik Intelijen Kejaksaan ini sebagai pengawasan atas pelaksanaan Intelijen Kejaksaan. f. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kewenangan intelijen yang dimiliki oleh Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B UU Kejaksaan selaras dengan pengaturan yang ada di dalam UU Intelijen. Secara ruang lingkup hanya terbatas pada penegakan hukum, hal ini sebagai pembeda dengan kewenangan intelijen yang dimiiki oleh insitusi lain. Serta dengan telah terdapat Kode 110 Etik Intelijen Kejaksaan merupakan upaya pengawasan personel intelijen Kejaksaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. 4. Terkait pengujian Pasal 35 ayat (1) huruf e UU Kejaksaan, berkenaan dengan tugas dan wewenang Jaksa Agung dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi. a. Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf e UU Kejaksaan selengkapnya berketentuan sebagai berikut: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: … e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer.” Adapun penjelasan atas ketentuan tersebut menegaskan bahwa kewenangan tersebut diberikan dalam kerangka pelaksanaan fungsi Jaksa Agung sebagai advocaat generaal, yakni pejabat yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. b. Bahwa ketentuan a quo harus dipahami dalam konteks sistem hukum yang menempatkan Jaksa Agung tidak hanya sebagai pimpinan lembaga Kejaksaan, tetapi juga sebagai advocaat generaal yang memiliki peran konstitusional dalam menjaga konsistensi penegakan hukum, khususnya pada tingkat kasasi. Konsep advocaat generaal ini bukanlah bentuk intervensi terhadap kekuasaan kehakiman, melainkan bagian dari tradisi sistem peradilan modern yang juga dikenal dalam praktik beberapa negara, seperti Belanda, yang menjadi referensi historis dan yuridis perkembangan sistem hukum Indonesia. c. Bahwa dalam sistem hukum Belanda, advocaat generaal pada Hoge Raad (Mahkamah Agung) memiliki kewenangan untuk menyampaikan conclusie (konklusi), yaitu opini hukum tertulis yang bersifat advisory dalam pemeriksaan permohonan kasasi dalam setiap permohonan. Dalam proses kasasi di Belanda setelah berkas permohonan kasasi diterima oleh Hoge Raad, berkas tersebut diserahkan terlebih dahulu kepada salah seorang 111 Advocaat Generaal yang ada di Hoge Raad. Advocaat Generaal tersebut kemudian membaca dan menuliskan opini/pendapatnya atas permohonan tersebut yang berisi apa yang menjadi pertanyaan hukum (question of law) dari perkara tersebut serta bagaimana pendapatnya atas pertanyaan hukum tersebut. Setelah itu berkas perkara beserta opini yang dibuatnya diserahkan kepada majelis hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi tersebut. Majelis kasasi kemudian akan menjadikan opini atau konklusi tersebut sebagai bahan pertimbangannya, majelis tidak terikat dengan opini Advocaat Generaal tersebut dan dapat memberikan pertimbangan yang berbeda mengingat kewenangan dalam memutus perkara tetap ada pada majelis hakim yang bersangkutan. Opini dari Advocaat Generaal tersebut akan dimasukkan jurnal hukum bersama-sama dengan putusannnya, serta dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan itu sendiri. d. Bahwa dengan memperhatikan praktik di Belanda, pemberian kewenangan kepada Jaksa Agung untuk mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi tidak dapat serta merta dianggap sebagai bentuk intervensi tersembunyi terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Hal ini karena pendapat atau pertimbangan hukum yang diberikan oleh Jaksa Agung tersebut tidak bersifat mengikat, melainkan hanya bersifat advisory atau nasihat hukum, yang dapat dipertimbangkan atau diabaikan oleh Mahkamah Agung sesuai independensi hakim dalam memutus perkara. e. Bahwa dalam sistem peradilan modern, termasuk dalam konteks criminal justice system, peran Jaksa sebagai officier de justice atau aparat penegak hukum yang profesional menuntut adanya keterlibatan aktif dalam memastikan penerapan hukum secara tepat, konsisten, dan sesuai prinsip keadilan. Oleh karena itu, ruang partisipasi Jaksa Agung dalam bentuk pertimbangan hukum dalam proses kasasi, apabila dilakukan secara profesional, 112 transparan, dan tidak mengikat, justru memperkuat prinsip checks and balances dalam konteks pelaksanaan keadilan yang akuntabel. f. Bahwa ketentuan Pasal a quo UU Kejaksaan juga sejalan dengan semangat perlindungan terhadap kepentingan umum (public interest) dan asas legalitas, karena memungkinkan Jaksa Agung sebagai pejabat penuntut tertinggi untuk menyampaikan pandangan hukum guna memastikan penerapan hukum yang konsisten, adil, dan tidak menyimpang dari norma hukum yang berlaku. g. Bahwa dengan karakter kewenangan yang bersifat advisory dan tidak mengikat, serta tetap berada dalam koridor hukum acara yang menjamin independensi kekuasaan kehakiman, maka ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf e UU Kejaksaan tidak dapat dianggap sebagai bentuk "intervensi terselubung" sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon. Ketentuan Pasal a quo justru menjadi bagian dari sistem hukum progresif yang mengakomodasi prinsip due process of law dengan tetap menjamin independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut, ketentuan Pasal quo merupakan bentuk peran aktif kejaksaan dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon adalah tidak berdasar menurut hukum dan tidak relevan untuk dijadikan alasan pengujian konstitusionalitas Pasal a quo. 5. Terkait pengujian Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan, berkenaan dengan tugas dan wewenang Jaksa Agung dapat mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. a. Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan yang selengkapnya berbunyi “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, 113 penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer” Rumusan tersebut harus dibaca secara utuh dengan Penjelasan Pasal a quo, yang secara tegas menyatakan bahwa "Pelaksanaan ketentuan ini dilakukan dalam rangka penanganan perkara koneksitas." b. Bahwa ketentuan Pasal a quo merupakan pengaturan khusus yang berlaku dalam konteks penanganan perkara koneksitas, yakni perkara yang melibatkan pelaku dari dua yurisdiksi peradilan yang berbeda, dalam hal ini peradilan umum dan peradilan militer. c. Merujuk kutipan Naskah Akademik dan Risalah Rapat Panja RUU Kejaksaan antara Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM, Menteri PANRB, Menteri Keuangan dan Jaksa Agung tanggal 15 November 2021 terdapat pembahasan terkait perkara koneksitas sebagai berikut: 1) Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan: …………“Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, posisi Kejaksaan adalah sebagai penuntut umum tunggal (single prosecution system) maupun sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar) dalam perkembangannya semakin terabaikan, mengingat pada saat ini terdapat beberapa lembaga lain yang juga melaksanakan fungsi penuntutan dan eksekusi tetapi tidak dikendalikan oleh Jaksa Agung, misalnya terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun terhadap pelaku tindak pidana dalam lingkungan peradilan militer yang dilakukan oleh Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi dan Oditurat Tentara Nasional Indonesia” (Vide NA RUU Kejaksaan 2021, hal. 57) …………” Oleh karena itulah, diperlukan penegasan kembali prinsip Single Prosecution System dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dimana hal tersebut bertujuan untuk menghindari disparitas penuntutan baik dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi maupun tindak pidana dalam lingkup peradilan militer. Hal tersebut penting untuk meminimalisir terjadinya kesimpangsiuran 114 dalam penegakan hukum yang dapat berujung pada ketidakadilan bagi para pencari keadilan” (Vide NA RUU Kejaksaan 2021, hal. 59) Perkara Koneksitas “Dalam praktik, terdapat perkara-perkara tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama antara subyek hukum sipil dan militer maupun yang secara bersamaan melanggar KUHP Militer dan hukum positif lainnya, belum sepenuhnya diproses melalui mekanisme koneksitas. Dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa Jaksa Agung bertanggungjawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Ketentuan tersebut berkaitan erat dengan Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa Oditur Jenderal dalam melakukan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi melalui Panglima TNI. Dengan demikian, pada hakikatnya pengaturan kedua undang-undang tersebut mengamanatkan adanya pelaksanaan prinsip Single Prosecutor System (satu kesatuan penuntutan), yang mana Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi negara sebagai pemegang kendali proses penuntutan. (Vide NA RUU Kejaksaan 2021, hal. 107) …..” Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer; Pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, menyebutkan “Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelidikan, penyidikan, dan penuntut tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yangtunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.” (Vide NA RUU Kejaksaan 2021, hal. 135) 2) Risalah Komisi III tanggal 15 November 2021, hal. 6, salah satu materi penyempurnaan RUU Kejaksaan yang baru: “Pengaturan kewenangan Kejaksaan untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tidak pidana yang 115 dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer”. d. Bahwa berdasarkan risalah tersebut ketentuan Pasal a quo sejalan dengan prinsip single prosecutor system, yang menegaskan bahwa penuntutan merupakan satu kesatuan sistem yang dikendalikan oleh Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. e. Penguatan peran Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi memberikan kepastian terhadap pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini selaras dengan prinsip negara hukum (rule of law) dan standar internasional, seperti Guidelines on the Role of Prosecutors yang diadopsi dalam Kongres Perserikatan Bangsa- Bangsa Tahun 1990, yang secara khusus menekankan pentingnya kedudukan dominus litis dan asas oportunitas yang hanya dapat dijalankan oleh Jaksa dan Jaksa Agung. Ketentuan Pasal a quo juga memberikan dasar legitimasi terhadap kebijakan nasional yang terintegrasi dalam sistem peradilan untuk mencegah terjadinya disparitas penuntutan baik dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana dalam lingkup peradilan militer. Hal tersebut penting untuk meminimalisir terjadinya kesimpangsiuran dalam penegakan hukum yang dapat berujung pada ketidakadilan bagi para pencari keadilan. f. Adapun penerapan Single Prosecution System dalam lingkup Peradilan Militer telah tercatum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dalam penjelasan Pasal 57 ayat (1) menyatakan: “Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima.” Ketentuan tersebut jelas dan tegas merupakan wujud penguatan atas prinsip Single Prosecution System yang dianut dalam UU Kejaksaan yaitu ”een en ondeelbaar” (jaksa adalah satu dan tidak 116 terpisahkan), yang mana Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi negara sebagai pemegang kendali proses penuntutan. g. Dengan demikian, keberadaan norma Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan merupakan bentuk konkret penguatan terhadap prinsip Single Prosecution System yang menjadi pilar utama sistem peradilan di Indonesia. Norma ini tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, melainkan justru menjadi solusi konstitusional untuk mengintegrasikan kewenangan penuntutan serta untuk menghindari disparitas dalam hal penuntutan. 6. Terkait dengan substansi permohonan perkara a quo, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: a. Bahwa di dalam perbaikan permohonan Perkara Nomor 15 terdapat ketidakkonsistenan Para Pemohon dalam mengajukan ketentuan pasal-pasal UU Kejaksaan yang diujikan sebagai berikut: 1) Perihal di awal halaman 1, Pemohon Perkara 15 mengujikan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Kejaksaan; 2) Posita halaman 6, Pemohon 1 mengujikan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) UU Kejaksaan; 3) Posita halaman 12, Pemohon 2 mengujikan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (3), Pasal 35 ayat (1) UU Kejaksaan; 4) Posita halaman 17, Pemohon 3 mengujikan ketentuan Pasal 8B, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) UU Kejaksaan; 5) Posita halaman 50, Para Pemohon Perkara 15 mengujikan ketentuan Pasal 35 ayat (4) huruf e UU Kejaksaan; 6) Di dalam uraian-uraian positanya banyak memberikan argumentasi pasal yang sebenarnya diatur di dalam Pasal 11A ayat (1) (2) (3) UU Kejaksaan; dan 7) Sedangkan di dalam Petitum halaman 57, Para Pemohon Perkara 15 meminta agar Pasal 11 ayat (1) huruf a dan e, dan Pasal 11 ayat (3) UU Kejaksaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 117 Bahwa antar Posita dengan Petitum di dalam Permohonan tersebut inkonsisten dan membingungkan. Ketentuan pasal-pasal yang dimintakan dalam Petitum Para Pemohon tidak sejalan dengan Posita yang disusun oleh Para Pemohon, dan hal tersebut jelas menunjukkan bahwa Para Pemohon sendiri kurang memahami Permohonannya. Mengingat bahwa Posita dan Petitum merupakan hal yang harus sejalan, konsisten, dan fundamental bagi Mahkamah dalam menilai dan memutus perkara. Oleh karena itu, Permohonan Para Pemohon mengenai pengujian materiil UU Kejaksaan tidak jelas atau kabur (obscuur). b. Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan, DPR RI berpandangan seluruh dalil Para Pemohon adalah tidak berdasar hukum dan tidak ada persoalan inkonstitusionalitas norma terkait keberlakuan Pasal-Pasal a quo UU Kejaksaan yang dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon, oleh karenanya ketentuan Pasal-Pasal a quo UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. I. PETITUM DPR RI Demikian keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima; 3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 8 ayat (5), Pasal 11A ayat (1) huruf a dan e dan ayat (2), Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2021 118 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara 6755) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2025 yang kemudian disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 19 Juni 2025 serta menyerahkan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Pemohon menguji ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 11A, Pasal 30B huruf a, dan Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g UU Kejaksaan yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 ayat (5) “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.” Pasal 11A (1) Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan: a. di luar instansi Kejaksaan; e. pada penugasan lainnya. (2) Pelaksanaan tugas Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan rangkap jabatan sepanjang terkait dengan kompetensi dan kewenangan Jaksa Pasal 30B huruf a “Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang: a. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum; Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g (1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: 119 e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer; g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer Dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945, sebagai berikut: Adapun pokok-pokok permohonan Pemohon sebagai berikut: 1. Dalil Permohonan para Pemohon terhadap Pasal 8 ayat (5) dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945: a. Hak imunitas tanpa batas mengarah pada impunitas: - Batasan hak imunitas jaksa dalam pasal a quo sangatlah luas yang mengarah pada impunitas tergambar pada frasa “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya” yang sangat karet dan tidak berkepastian hukum, sehingga suatu hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh jaksa kemudian didalilkan dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya. Hak imunitas jaksa haruslah dibatasi ketika tugas dan kewenangan tersebut dilakukan dengan “itikad baik”. Pasal a quo telah memberikan hak imunitas tanpa adanya pembatasan yang jelas dan keseluruhan prosesnya harus atas persetujuan JA - Dengan adanya mekanisme izin terlebih dahulu memberi kewenangan subjektif kepada Jaksa Agung dalam menangani jaksa yang diperiksa, sehingga mengabaikan hukum yang berlaku dan berpotensi menciptakan kekebalan hukum bagi jaksa. - Dengan adanya mekanisme perizinan tersebut seharusnya diberikan Batasan yang jelas dengan memberikan pengecualian dalam hal tertangkap tangan atau terbukti berdasarkan bukti permulaan yang cukup b. Hak imunitas tanpa Batasan melanggar prinsip equality before the law Pasal a quo menciptakan perlakuan yang berbeda antara jaksa dengan aparat penegak hukum lainnya. Jaksa dapat berlindung atas dasar 120 sedang menjalankan tugas dan wewenang walaupun nyatanya terdapat itikad yang tidak baik tidak dapat disentuh oleh hukum c. Kekeliruan memaknai guidelines on the role of prosecutors dalam penjelasan Pasal 8 ayat (5) Bahwa tidak terdapat penjelasan pengaturan pada international association of prosecutors yang dirujuk Penjelasan Pasal a quo. Berdasarkan panduan PBB, perlindungan dalam professional function yang dimaksud adalah perlindungan dalam melaksanakan prosecutorial functions. Sehingga, ketentuan Pasal 8 ayat (5) yang menempatkan jaminan perlindungan terhadap jaksa dalam menjalankan “tugas dan wewenang” secara umum tanpa menegaskan bahwa perlindungan yang dimaksud dari prinsip panduan UN GOTROP ini adalah untuk fungsi penuntutannya atau fungsi-fungsinya dalam konteks peradilan pidana, adalah sebuah penafsiran yang terlalu meluas dan berisiko memberikan proteksi yang kebablasan dan tidak sewajarnya. d. Pasal a quo dinilai tidak mencerminkan prinsip kontrol, transparansi, dan akuntabilitas lembaga modern serta mengabaikan sistem check and balances antar penegak hukum. Sentralisasi kewenangan penegakan hukum pada kejaksaan berpotensi menimbulkan abuse of power dan menghalangi lembaga lain seperti kepolisian dan pengadilan dalam menjalankan proses hukum terhadap jaksa. Selain itu, pemberian diskresi kepada Jaksa Agung untuk memberikan izin kepada jaksa dalam proses penegakan hukum bertentangan dengan ketentuan dalam KUHAP, UU MD3 maupun UU Kepolisian, karena ketentuan UU tersebut tidak mengecualikan siapapun untuk dapat dipanggil, diperiksa, digeledah, ditahan, dan seterusnya. 2. Dalil Permohonan para Pemohon terhadap Pasal 11A ayat (1) dan ayat (2) dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf e dan ayat (3) UUD NRI 1945: Bahwa perluasan tugas kerjaksaan "diluar institusi kejaksaan" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) dan ayat (2) UU a quo dapat secara langsung maupun tidak langsung merusak independensi kejaksaan sebagai lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Bahwa ketentuan 121 Pasal 11A ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memberikan batasan secara spesifik mengenai instansi yang boleh diisi oleh Jaksa. Selain itu Pasal 11A ayat (2) sangat multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum. Pasal aquo akan merusak integritas Jaksa sebagai penegak hukum. Serta frasa “pada penugasan lainnya” adalah merupakan pasal karet yang dapat memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mendapatkan tugas apa saja. Pemberian wewenang kepada Jaksa untuk mengisi jabatan apapun tanpa ada pengaturan yang tegas dan jelas akan menjadikan kejaksaan sebagai lembaga multifungsi yang fungsinya menjadi tidak jelas dan dengan kekuasaan tidak terbatas. 3. Dalil Permohonan para Pemohon terhadap Pasal 30B dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945: Bahwa pemberian kewenangan kejaksaan dalam fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegak hukum yang mencakup bidang intelijen negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30B UU a quo bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) dan (4) UUD 1945, karena fungsi tersebut seharusnya menjadi domain TNI dan Polri sebagai alat negara dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan penegakan hukum. Selain itu, menimbulkan tumpang tindih kewenangan lembaga yang dapat menyebabkan konflik kewenangan yang juga menimbulkan kekhawatiran bagi para pemohon. Jaksa dapat mengintai, menggalang dan membuat operasi intelejen untuk kepentingan institusi kejaksaan yang dapat merampas hak-hak asasi manusia setiap orang atau warga negara (in casu Pemohon). 4. Dalil Permohonan para Pemohon terhadap Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945: - Kewenangan Jaksa Agung untuk mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahakamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam semua lingkup peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g UU a quo merupakan bentuk "intervensi terselubung " yang dilegalisasi. 122 - Pemberian kewenangan kepada Jaksa Agung untuk memberikan Pertimbangan Teknis Hukum kepada Mahkamah Agung dalam Perkara tingkat Kasasi disemua Badan Peradilan ditafsirkan sebagai "bentuk terselubung" dari "intervensi diam-diam", maka tindakan itu dapat dianggap sebagai legalisasi tindakan melawan pengadilan (contemp of court) secara diam-diam. Sebab Pemberian Pertimbangan Teknis Hukum yang dimaksud dapat diduga merupakan kewenangan terselubung bagi Jaksa Agung untuk "membuat kekacauan bagi Mahkamah Agung dalam memutus Perkara". - Bahwa perluasan tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g untuk “mengoordinasikan, mengendalikan dan melakukan penyeledikan dan penyidikan” dalam semua tindak pidana merupakan pemberian kewenangan yang membuat tumpang tindih kewenangan, berpotensi merusak hierarki penegakan hukum, dan membuat kewenangan lembaga lain menjadi tidak relevan. Seharusnya kewenangan jaksa dalam penyidikan hanya sebatas pada tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam UU. Serta dengan kewenangan yang cukup besar, jaksa akan mengendalikan segala penegakan hukum. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum Para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PerMK 2/2021), menyebutkan bahwa Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pasal 51 123 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 UU MK; b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji; dan c. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya serta Pasal 4 ayat (2) PerMK 2/2021, Mahkamah Konstitusi telah 124 berpendirian/berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK ditentukan dengan 5 (lima) syarat yaitu: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 3. Bahwa menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujiannya, juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. 4. Bahwa para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya akibat pasal a quo pada pokoknya sebagai berikut: I. Para Pemohon Perkara 15/PUU-XXIII/2025 a. Pemohon I - Merupakan WNI seorang Sarjana Hukum yang saat ini telah mendaftar sebagai calon pengacara di Organisasi Advokat. Sebagai calon pengacara, Pemohon I berpotensi dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 8, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf g dan huruf e UU a quo; 125 - Bahwa ketentuan dalam pasal a quo memberikan pemusatan kewenangan kepada Kejaksaan mengendalikan seluruh proses huku mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan bahkan memberikan pertimbangan dan masukan kepada MA. Sehingga suatu saat Pemohon I menangani kasus hukum, khususnya pidana umum, polisi sebagai penyidik bisa dikendalikan dan bahkan dintervensi oleh Jaksa; b. Pemohon II - Merupakan WNI yang berprofesi sebagai Advokat; - Pemohon II selaku kuasa hukum dari tersangka yang disidik oleh Jaksa telah menjadi korban dari kesewenang-wenangan Jaksa selaku penyidik dengan mengabaikan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan due process of law. Jaksa dalam menjalankan asas dominus litis yang termuat dalam Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 30B huruf a UU a quo terlalu mendominasi dan tidak memberi ruang terhadap Pemohon untuk menguji tahapan dan rangkaian proses penegakan hukum yang dirasa melanggar hak asasi tersangka. Tindakan penyidik yang dapat diuji tertuang dalam Pasal 77, Pasal 79, dan Pasal 80 KUHAP; c. Pemohon III Merupakan Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Pemuda Mardani, LSM yang konsen dalam bidang hukum dan penegakan hukum. 5. Mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut: a. Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan permohonan uji materiil a quo, sebab kedudukan hukum Pemohon I yang berprofesi sebagai calon Pengacara disuatu organisasi advokat bukan sebagai Pengacara yang belum mempunyai lisensi untuk beracara dalam sistem peradilan, sehingga tidak terpenuhinya unsur kerugian 126 konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; b. Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materiil pasal a quo, sebab uraian kerugian yang disampaikan oleh pihak Pemohon, merupakan kerugian konstitusional yang dialami oleh Klien Pemohon II selaku Kuasa Hukum, sehingga yang mempunyai kedudukan hukum mengajukan permohonan uji materiil a quo dalam hal ini adalah klien Pemohon II bukan Pemohon II yang saat ini berprofesi sebagai Advokat. Selain itu Pemohon II sebagai advokat juga telah dilindungi hak-haknya sebagai Pengacara sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. c. Pemohon III, tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), untuk mengajukan permohonan uji materiil a quo, sebab uraian kerugian yang disampaikan oleh Pemohon III tidak memenuhi unsur kumulatif sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan- putusan selanjutnya serta Pasal 4 ayat (2) PerMK 2/2021, khususnya unsur hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan alasan di atas, tidak terdapat hubungan sebab akibat kerugian Pemohon dengan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi serta tidak memperlihatkan adanya kerugian yang spesifik dan aktual dari Pemohon maka adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemerintah menyampaikan keberatan atas kedudukan hukum pemohon IV. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON Muatan Pasal 88 ayat (5) UU Kejaksaan sangat relevan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 127 1. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, menyebutkan Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang. Adapun fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dimaksud meliputi: a. penyelidikan dan penyidikan, b. penuntutan, c. pelaksanaan putusan, d. pemberian jasa hukum dan e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU No.49/2009”). 2. Penjelasan dalam Pasal 38 ayat (3) UU No.49/2009, menyebutkan yang dimaksud dengan badan-badan lain antara lain, kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Sehingga dapat dipahami bahwa kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang saat ini ada di lembaga Kejaksaan merupakan pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. 3. Ketentuan dalam Pasal 28G UUD 1945, menyebutkan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Makna setiap orang sebagaimana termaktub dalam Pasal 28G UUD 1945, termasuk juga adalah perlindungan bagi Jaksa yang melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan Pengadilan sebagai bagian pelaksanaan kekuasaan kehakiman. 4. Sebagaimana amanat dari ketentuan Pasal 28G UUD 1945, Pemerintah tidak hanya memberikan jaminan perlindungan diri pribadi, kehormatan martabat seorang Jaksa, namun juga memberikan perlindungan kepada Hakim yakni jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya yakni penjagaan keamanan dalam mengadiri dan memimpin persidangan. Hakim dan Hakim Konsititusi harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat kepolisian hal ini sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 48 UU No. 49/2009; 128 5. Pengakuan jaminan keamanan bagi Jaksa juga telah disepakati oleh beberapa negara yang kemudian dituangkan dalam “Guidelines on the Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor”. 6. Angka 4 Guidelines on the Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor, menyebutkan: 4.States shall ensure that prosecutors are able to perform their professional functions without intimidation, hindrance, harassment, improper interference or unjustified exposure to civil, penal or other liability. Dengan terjemahan bebas, sebagai berikut : 4.Negara-negara harus menjamin bahwa jaksa mampu melaksanakan fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, hambatan, pelecehan, campur tangan yang tidak pantas, atau paparan yang tidak dapat dibenarkan terhadap tanggung jawab perdata, pidana, atau tanggung jawab lainnya. 7. Pemerintah menerapkan jaminan perlindungan bagi Jaksa dalam menjalankan fungsinya mempedomani paragraph 12 Guidelines on the Role of Prosecutors yang menyatakan sebagai berikut: The Guidelines set forth below, which have been formulated to assist Member States in their tasks of securing and promoting the effectiveness, impartiality and fairness of prosecutors in criminal proceedings, should be respected and taken into account by Governments within the framework of their national legislation and practice, and should be brought to the attention of prosecutors, as well as other persons, such as judges, lawyers, members of the executive and the legislature and the public in general. The present Guidelines have been formulated principally with public prosecutors in mind, but they apply equally, as appropriate, to prosecutors appointed on an ad hoc basis. Dengan terjemahan sebagai berikut : Pedoman yang ditetapkan di bawah ini, yang telah dirumuskan untuk membantu Negara Anggota dalam tugas mereka untuk mengamankan dan mempromosikan efektivitas, imparsialitas, dan keadilan jaksa dalam proses pidana, harus dihormati dan dipertimbangkan oleh Pemerintah dalam kerangka perundang- undangan dan praktik nasional mereka, dan harus diperhatikan oleh jaksa, serta orang lain, seperti hakim, pengacara, anggota eksekutif dan legislatif, dan masyarakat umum. Pedoman ini telah dirumuskan terutama dengan mempertimbangkan jaksa penuntut umum, tetapi pedoman ini berlaku sama, sebagaimana mestinya, bagi jaksa yang ditunjuk secara ad hoc. 129 8. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang diajukan permohonan uji materiil oleh Pemohon merupakan manifestasi dari kesepakatan yang tertuang dalam Guidelines on the Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor, hal ini sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, dikutip sebagai berikut: Ayat (5) “Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan pelindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors, yaitu negara akan menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat, atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya” 9. Bahwa International Association of Prosecutors telah menerbitkan juga publikasi yang salah satunya adalah Standar Perlindungan dan Keamanan Jaksa sebagai rujukan dalam pembentukan norma dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang substansinya antara lain sebagai berikut: 1. Perlindungan Fisik: - Keamanan tempat kerja: Kantor kejaksaan harus dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai untuk melindungi jaksa dari ancaman langsung. - Pengawalan dan pengamanan: Jaksa yang menangani kasus berisiko tinggi mungkin memerlukan pengawalan dan pengamanan khusus, baik di tempat kerja maupun dalam perjalanan. - Sistem peringatan dini: Adanya sistem peringatan dini dan respon cepat terhadap ancaman potensial sangat penting. 2. Perlindungan Hukum dan Etika: - Kode etik jaksa: IAP memiliki kode etik yang mengatur perilaku jaksa, termasuk perlindungan terhadap integritas dan independensi mereka. - Perlindungan dari tekanan: 130 Jaksa harus dilindungi dari segala bentuk tekanan atau intervensi yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. - Sanksi terhadap pelanggaran: Pelanggaran terhadap kode etik atau tindakan yang merugikan jaksa harus ditindaklanjuti dengan sanksi yang sesuai. 3. Perlindungan Psikologis dan Emosional: - Dukungan psikologis: Jaksa yang mengalami tekanan atau trauma akibat pekerjaannya harus mendapatkan dukungan psikologis. - Pemulihan dari trauma: Fasilitas dan program pemulihan trauma harus tersedia bagi jaksa yang membutuhkan. 4. Perlindungan Keluarga: - Perlindungan terhadap keluarga: Ancaman terhadap jaksa juga dapat meluas ke anggota keluarga mereka, sehingga perlindungan terhadap keluarga menjadi penting. - Program bantuan keluarga: Kejaksaan harus menyediakan program bantuan dan dukungan bagi keluarga jaksa yang menghadapi ancaman. 5. Pelatihan dan Kesadaran: - Pelatihan keamanan: Jaksa harus menerima pelatihan keamanan yang komprehensif untuk menghadapi berbagai situasi yang mungkin timbul. - Kesadaran akan risiko: Jaksa perlu meningkatkan kesadaran akan potensi risiko yang terkait dengan pekerjaan mereka dan bagaimana cara mengatasinya. 6. Kerjasama Internasional: - Pertukaran informasi: Kerjasama antara negara-negara dalam hal pertukaran informasi dan pengalaman mengenai perlindungan jaksa sangat penting. - Dukungan teknis: 131 Dukungan teknis dari organisasi internasional seperti IAP dapat membantu negara-negara dalam meningkatkan standar perlindungan jaksa. 10. Bahwa terhadap permohonan Uji Materiil Pasal 8 Ayat (5) UU kejaksaan pernah dilakukan pengujian materiil dan telah terbit putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU-XI/2013 dengan amar putusan kami kutip sebagai berikut: “Mengadili, Menyatakan: 1. Menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya; 2. Permohonan Pemohon II dan Pemohon III tidak dapat diterima.” 11. Bahwa perlu kami sampaikan secara utuh pertimbangan hukum atas putusan MK tersebut diatas yang kami kutip dari Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI 55/PUU-XI/2013 halaman 69 sd 72, dengan harapan pertimbangan hukum dimaksud yang masih relevan dapat dijadikan rujukan dalam Permohonan Uji Materiil a quo, yakni sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa pokok permasalahan yang diajukan para Pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004, yang menyatakan, ”Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung” bertentangan dengan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; • Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “...(3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. • Pasal 24 ayat (1) UUD 1945: “...(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”. • Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: ”...(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. • Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “...(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. • Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: “...(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”; 132 [3.10.2] Bahwa peran kejaksaan sebagai aparatur negara menempati posisi penting dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang melaksanakan upaya dan proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar hukum. Fungsi kejaksaan dan profesi jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku dominus litis memiliki peran penting dalam proses penanganan perkara yang pada hakikatnya bertujuan untuk membangun tata kehidupan yang berdasarkan hukum serta menjunjung hak asasi manusia. Di samping itu, kejaksaan juga mempunyai peranan lain dalam menyelamatkan/memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan Pemerintah dan Negara yang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara; Jaksa sebagai salah satu penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan officium nobile atau profesi terhormat/profesi mulia yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya memerlukan perlindungan hukum. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak atas nama negara sebagai pelindung kepentingan umum dan masyarakat dengan melakukan tugas dan wewenangnya. Salah satu bentuk perlindungan terhadap jaksa yang telah diakui didunia Internasional adalah Declaration on Minimum Standart Concerning The Security and Protection of Public Prosecutors and Their Families, yaitu deklarasi mengenai standar minimum keamanan dan perlindungan untuk penuntut umum dan keluarganya. Latar belakang dikeluarkannya deklarasi tersebut adalah selama ini dalam menjalankan tugas penegakan hukum, penuntut umum seringkali berada dalam situasi yang tidak menguntungkan dari segi keamanan baik harta bendanya, keluarganya bahkan jiwanya sendiri, oleh karena keamanan dan perlindungan terhadap penuntut umum yang menjalankan tugas maupun keluarganya menjadi tanggung jawab negara. Di Indonesia, salah satu perlindungan terhadap profesi jaksa diwujudkan dalam bentuk pemberian izin oleh Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian hanya terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 menyatakan, “Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on The Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor yaitu negara menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana maupun pertanggungjawaban lainnya”; Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 harus dipandang sebagai satu kesatuan norma hukum yang termuat dalam Pasal 8 sehingga apabila Pemohon mengajukan permohonan uji materiil Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 maka harus merujuk pada keseluruhan 133 ayat pada Pasal 8 yang dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 UU 16/2004 juncto Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP sehingga harus dimaknai bahwa izin Jaksa Agung diperlukan dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang di mana jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut hierarkinya; Bahwa izin Jaksa Agung adalah suatu prosedur administrasi sebagai bentuk perlindungan negara terhadap jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan surat perintah menurut hierarkinya. Prosedur administrasi tersebut hanya untuk meyakinkan bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) UU 16/2004 telah memiliki bukti yuridis yang kuat, mengingat tugas dan wewenang jaksa sangat berpengaruh terhadap jalannya proses penegakan hukum; Perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa. Dalam hal ini, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum. Selain itu untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam proses penegakan hukum yang dibebankan negara kepadanya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, menurut Mahkamah, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan; 12. Terhadap jaminan perlindungan kepada Jaksa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pemerintah berpendapat serta berkesimpulan norma Pasal 8 Ayat (5) UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena penyusunan norma Pasal 8 Ayat (5) UU Kejaksaan secara faktual telah merujuk pada ketentuan dan kesepakatan Internasional yang telah disepakati sebagian besar negara didunia dan hal pemberlakuan ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tersebut tidak bertentangan UUD 1945 sebagaimana yang telah dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 55/PUU- XI/2013. 13. Selanjutnya angka 20 Guidelines on the Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor pada bagian “Relations with other government agencies or insitutions”, menyebutkan: 134 “Relations with other government agencies or institutions 20. In order to ensure the fairness and effectiveness of prosecution, prosecutors shall strive to cooperate with the police, the courts, the legal profession, public defenders and other government agencies or institution” Terjemahan bebas: “Hubungan dengan Lembaga atau instansi pemerintah lainnya 20. Untuk menjamin keadilan dan efektivitas penuntutan, jaksa wajib berusaha bekerja sama dengan kepolisian, pengadilan, profesi hukum, pembela umum, dan badan atau lembaga pemerintah lainnya” 14. Dengan mempedomani Guidelines on the Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor yakni dalam rangka menjamin keadilan perlu dilakukan penempatan bagi Jaksa untuk menduduki atau mengisi jabatan. Penempatan Jaksa untuk menduduki dan mengisi jabatan di luar instansi Kejaksaan merupakan salah satu upaya untuk pencegahan terjadinya praktek kesalahan penerapan hukum khususnya Ketika menjalankan penyelenggara pemerintah, sehingga dapat terwujud keadilan sebagaimana diamanatkan pada Guidelines on the Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor. 15. Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 30B huruf a UU Kejaksaan bersumber dari angka 11 Guidelines on the Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor pada bagian Role in criminal Proceedings, yang menyebutkan sebagai berikut: “Role in criminal proceedings 11. Prosecutors shall perform an active role in criminal proceedings, including institution of prosecution and, where authorized by law or consistent with local practice, in the investigation of crime, supervision over the legality of these investigations, supervision of the execution of court decisions and the exercise of other functions as representatives of the public interest” Terjemahan bebas: “Peran dalam proses pidana 11. Jaksa berperan aktif dalam proses pidana, termasuk penuntutan dan, jika diizinkan oleh undang-undang atau sesuai dengan praktik setempat, dalam penyelidikan kejahatan, pengawasan terhadap legalitas penyelidikan 135 tersebut, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan dan pelaksanaan fungsi lain sebagai wakil kepentingan publik” 16. Memperhatikan kesepakatan negara-negara yang termaktub dalam Guidelines on the Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor, maka pemberian kewenangan Jaksa untuk melakukan suatu penyelidikan, pengamanan yang kemudian diatur UU Kejaksaan tidak bertentangan UUD 1945 dan pengejawantahan kesepakatan negara-negara termasuk Indonesia sebagaimana termaktub pada paragraph 12 Guidelines on the Role of Prosecutors. 17. Terhadap pengujian materiil ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g UU Kejaksaan, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 17.1. Pengaturan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi telah memberikan kepastian dan penegasan terhadap tugas pokok, fungsi, dan wewenang Jaksa Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait dengan pengendalian tugas dan fungsi Kejaksaan maupun pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam sistem hukum di Indonesia. Urgensi pengaturan Kejaksaan dalam konstitusi merupakan syarat utama dalam negara hukum (rule of law) yang diakui secara universal dalam berbagai konvensi internasional, diantaranya adalah Guidelines on the Role of Prosecutors yang diadopsi Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1990 yang mengatur tentang hal-hal fundamental, seperti asas dominus litis dan asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa dan Jaksa Agung. Tidak hanya mengenai hukum pidana, perkembangan kewenangan Kejaksaan juga berkaitan dengan kewenangan untuk mewakili negara, apabila negara digugat secara perdata, tata usaha negara maupun pengujian peraturan perundang-undangan. 17.2. Jaksa Agung memiliki kewenangan sebagai penyidik, penuntut umum, dan sebagai pengacara negara tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dominus Litis, Prosecureur Generaal, Parket Generaal, Advocaat Generaal). Oleh karena itu, Jaksa Agung adalah penyidik, penuntut umum, dan sebagai pengacara negara tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaksa Agung adalah pimpinan 136 dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Negara. Setidaknya, terdapat beberapa fungsi/kewenangan utama Kejaksaan yang telah melekat sejak lama, dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman, yaitu Procureur/Parket General, Advocaat Generaal, dan Solicitor Generaal. 17.3. Konsep Advocaat Generaal dalam Sistem Hukum Belanda adalah memberikan konklusi (conclussie), yaitu opini (advisory opinion) yang dibuat oleh Advocaat General pada Hoge Raad dalam setiap permohonan kasasi. Konsep conclussie sebenarnya bukanlah hal baru sebab terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa dalam pemeriksaan kasasi khusus untuk perkara pidana, sebelum Mahkamah Agung memberikan putusannya, Jaksa Agung dapat mengajukan pendapat teknis hukum dalam perkara tersebut. Dalam proses kasasi di Belanda setelah berkas permohonan kasasi diterima oleh Hoge Raad, berkas tersebut diserahkan terlebih dahulu kepada salah seorang Advocaat Generaal yang ada di Hoge Raad. Advocaat Generaal tersebut kemudian membaca dan menuliskan opini/pendapatnya atas permohonan tersebut yang berisi apa yang menjadi pertanyaan hukum (question of law) dari perkara tersebut serta bagaimana pendapatnya atas pertanyaan hukum tersebut. Setelah itu berkas perkara beserta opini yang dibuatnya diserahkan kepada majelis hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi tersebut. 17.4. Majelis kasasi kemudian akan menjadikan opini atau konklusi tersebut sebagai bahan pertimbangannya, majelis tidak terikat dengan opini Advocaat Generaal tersebut dan dapat memberikan pertimbangan yang berbeda mengingat kewenangan dalam memutus perkara tetap ada pada majelis hakim yang bersangkutan, sehingga 137 Pertimbangan teknis hukum yang diberikan kepada Mahkamah Agung tidak mengintervensi Hakim dalam memberikan putusan, adapun pertimbangan teknis hukum yang disampaikan tersebut adalah untuk menjamin keadilan, hal ini merupakan perwujudan dari angka 20 Guidelines on the Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor pada bagian “Relations with other government agencies or insitutions”. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pemerintah berpendapat dan berkesimpulan pemberlakuan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (5), Pasal 11A, Pasal 30B huruf a dan Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g UU Kejaksaan tidak bertentangan UUD 1945, sebab pemberlakuan ketentuan Pasal-pasal yang dimohonkan uji materiil a quo telah sesuai dengan konsitusi dan kesepakatan negara-negara yang tertuang dalam guidelines on the role of prosecutors. V. PETITUM Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 11A, Pasal 30B huruf a, dan Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : 1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); dan 4. Menyatakan Pasal 8 ayat (5), Pasal 11A, Pasal 30B huruf a, dan Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang- 138 Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Bahwa untuk melengkapi keterangannya Presiden menyerahkan keterangan tambahan bersamaan dengan penyerahan kesimpulan, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 September 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: Keterangan tambahan Pemerintah terhadap pertanyaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Dr. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M dan Prof. Dr. Saldi Isra, S.H, pokoknya sebagai berikut: 1. Tentang Pengecualian Perlindungan Bagi Jaksa. Prosedur pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa dilakukan atas izin Jaksa Agung tidak dapat dilepaskan dari apa yang disebut forum privilegiatum, yakni hak khusus bagi pejabat tertentu untuk diadili pada pengadilan khusus. Di Belanda, forum privilegiatum dilakukan terhadap jaksa, hakim, menteri, dan anggota parlemen yang diduga melakukan tindak pidana. Yang menjadi penuntut umum ialah advocaat generaal (di Indonesia, Jaksa Agung Muda), yang akan dituntut, diperiksa, dan diadili pada tingkat pertama dan terakhir di Hoge Raad (di Indonesia Mahkamah Agung). Di Indonesia sendiri forum previligiatum pernah diatur melalui Undang- Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 (UUDS) Tahun 1949. Dalam Pasal 106 ayat (1) UUDS, memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan khusus untuk mengadili Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Agung, Jaksa Agung pada Mahkamah Agung, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Keuangan, dan pejabat 139 negara lainnya yang telah melakukan kejahatan dan pelanggaran jabatan, serta kejahatan dan pelanggaran lain yang ditentukan dalam undang-undang dalam masa jabatannya. Sepanjang sejarah Indonesia, ada 2 (dua) mantan menteri yang pernah diadili berdasarkan forum previligiatum, yaitu Sultan Hamid II (Menteri Zonder Portofolio 1949-1953) yang karena melakukan tindak pidana makar dan Mr. Djodi Gondokusumo (Menteri Kehakiman 1953-1955) karena melakukan tindak pidana korupsi. Dalam putusannya kedua mantan menteri ini diputus bersalah dan dijatuhi hukuman pidana masing-masing 10 (sepuluh) tahun penjara bagi Sultan Hamid II dan 1 (satu) tahun penjara bagi Mr. Djodi Gondokusumo. Beranjak dari sejarah pengaturan dan penerapan forum priviligiatum di Indonesia, saat ini, pemberian kekhususan tersebut sering disalahpahami oleh sebagian masyarakat. Mereka berpendapat bahwa kekhususan tersebut diberikan untuk menjaga wibawa dan kehormatan pejabat tersebut sebagaimana juga dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73 Tahun 2011. Namun demikian, kekhususan dalam forum privilegiatum didasari karena adanya tugas negara yang harus dijalankan dengan lancar oleh pejabat tersebut untuk kepentingan negara dan kepentingan umum sehingga membutuhkan forum privilegiatum yang menggunakan mekanisme acara cepat. Dalam praktiknya, forum privilegiatum tidak hanya mengatur hukum acara di pengadilan tetapi juga proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Salah satu yang diatur dalam forum privilegiatum ialah kekhususan dalam tindakan penangkapan dan penahanan terhadap pejabat tertentu yang sampai saat ini masih dipertahankan di Indonesia, yakni terhadap Jaksa yang dilakukan atas izin Jaksa Agung, terhadap pejabat negara (hakim Mahkamah Agung, hakim Mahkamah Konstitusi, anggota BPK) atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, dan pejabat negara tertentu lainnya dengan persetujuan Presiden/Menteri/Ketua Mahkamah Agung/Mahkamah Kehormatan Dewan. Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan 140 tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Pasal 49 UU Bank Indonesia Dalam hal anggota Dewan Gubernur patut diduga telah melakukan tindak pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Pasal 90 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap gubernur dan/atau wakil gubernur memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden dan terhadap bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota memerlukan persetujuan tertulis dari Menteri. Idealnya, mekanisme pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap pejabat tertentu atau pejabat negara dilakukan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden yang bertujuan agar para pejabat dimaksud dalam menjalankan tugasnya secara bebas dan merdeka dari intervensi pihak manapun. Proses permohonan izin dimaksud dan perintah dimaksud melalui Jaksa Agung karena kedudukan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi dalam sistem peradilan pidana yang bertanggungjawab mengendalikan dan mengefektifikan proses penuntutan perkara pidana, serta dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (vide Pasal 8 ayat (1) UU Kejaksaan). Pemberian izin penangkapan dan/atau penahanan terhadap para pejabat tersebut harus didasari prosedur yang akuntabel dan pasti, serta terdapat bukti yang cukup bahwa para pejabat tersebut diduga melakukan tindak pidana dan tidak ada hubungan atau keterkaitan antara tindak pidana tersebut dengan tugas yang dijalankan oleh para pejabat tersebut. Dalam praktiknya terdapat beberapa jaksa yang telah dituntut secara pidana, baik atas dasar permohonan izin pemeriksaan yang diajukan aparat penegak hukum lainnya kepada Jaksa Agung maupun tanpa pengajuan permohonan izin kepada Jaksa Agung. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak bersifat absolut, sewenang-wenang dan subjektif, melainkan dilakukan secara adil, akuntabel dan terukur, dengan tetap 141 memperhatikan prinsp independensi, bebas dan merdeka seorang jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan pada dasarnya memberikan hak kepada jaksa agar dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal, bebas dan mandiri. Tugas dan wewenang jaksa merupakan tugas di bidang penegakan hukum yang tentunya mendukung prinsip negara hukum yakni supremasi hukum. Dukungan jaksa dalam mewujudkan supremasi hukum pun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 yang menyatakan “Bahwa peran kejaksaan sebagai aparatur negara menempati posisi penting dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang melaksanakan upaya dan proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar hukum”. Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan sama sekali tidak melanggar asas persamaan dalam hukum karena dapat praktiknya penerapan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan dilakukan Jaksa Agung secara hati-hati, objektif dan terukur. Dalam praktik penerapan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, tidak terdapat kendala atau permasalahan, baik formil, administratif maupun substantif. Bahwa rumusan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan telah memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil. Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan bermakna, pertama bertujuan agar jaksa dapat melakukan tugas dan wewenangnya secara independen, bebas dan merdeka. Kedua, frasa “dalam melaksanakan tugas dan wewenang” bermakna positif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan iktikad baik dan/atau sesuai kode etik profesi jaksa. Ketiga, izin Jaksa Agung dimaksud merupakan salah satu bentuk dari prosecutorial immunity. Keempat, ruang lingkup penerapannya ketika jaksa melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, ketatanegaraan, pemulihan aset dan intelijen penegakan hukum, baik di dalam maupun luar negeri. Kelima, pemberian izin Jaksa Agung karena kedudukan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keenam, merupakan norma yang konstitusional dan sesuai dengan hukum internasional. Fungsi profesional jaksa tidak hanya berlaku ketika jaksa melakukan penuntutan melainkan 142 termasuk ketika jaksa melaksanakan tugas dan fungsi jaksa lainnya sesuai undang-undang. Pengaturan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak dapat dimaknai berdasarkan perspektif keadilan komutatif yang memperlakukan semua orang sama di depan hukum. Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan harus dimaknai berdasarkan pendekatan keadilan distributif yang memperlakukan seseorang secara proporsional. Perlakuan serupa juga berlaku bagi hakim dan advokat dimana baik hakim, advokat dan jaksa merupakan pelaksanaan kekuasaan negara di bidang peradilan, secara bebas dan merdeka. Hal ini pun ditegaskan oleh Prof. Indriyanto Seno Adji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 yang menyatakan “adanya equal arms di antara sesama penegak hukum, khususnya terhadap upaya jaksa berupa penahanan terhadap jaksa, maka prinsip equal treatment di antara komponen penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah acceptable sifatnya”. Mahkamah Konstitusi pun dalam Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa “perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan”. Dengan demikian, Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law). Meskipun UU 11/2021 menghilangkan norma “ ..... jaksa yang diduga melakukan tindak pidana”, perubahan norma dimaksud digunakan untuk memperjelas saja, agar tidak redundant dan menimbulkan multitafsir karena pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan konteksnya adalah diduga melakukan tindak pidana, jadi tidak mengubah substansi. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan harus dibaca satu nafas dalam satu kesatuan norma hukum dalam Pasal 8 UU Kejaksaan, yakni (1) Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung; (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki; (3) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan Penuntutan; (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, 143 kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya; (5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Perubahan tidak secara substansi juga ditunjukkan dari penjelasan pasal 8 ayat (5) dalam UU 16/2004 yang tidak berubah pada Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021, dimana penjelasan dari pasal tersebut menyebutkan, “Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan pelindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors, yaitu negara akan menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat, atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya”. Penjelasan ini tidak diubah dalam perubahan undang-undang Kejaksaan meskipun redaksionalnya diperbaiki. Pemahaman terhadap angka 4 UNGOTROP pun tidak dapat dilepaskan dengan angka 11 UNGOTROP dimana pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilindungi tidak hanya di bidang pidana, melainkan di bidang lainnya sesuai dengan undang-undang yang mengatur di masing-masing negara. Dengan demikian, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemaknaan pelindungan Jaksa secara sistematis juga dilakukan dengan membaca UU Kejaksaan secara utuh agar Jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak mudah mendapat gangguan, misalnya berupa laporan pidana, gugatan perdata atau tuntutan tanggung jawab lainnya, sebagai suatu upaya melemahkan independensi jaksa dalam menangani perkara. Pada prinsipnya, hal ini merupakan bentuk pelindungan terhadap independensi Jaksa dalam melaksanakan tugasnya yang dijamin dalam standar pelindungan jaksa secara internasional, dan diadopsi dalam bentuk undang-undang sebagai bentuk jaminan negara terhadap tegaknya supremasi hukum di Indonesia dengan jaksa sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. 144 Dampak yang ditimbulkan apabila Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan dinyatakan inskonstitusional. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan bagian dari amanat konstitusi bahwa Jaksa memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat tidak berbuat sesuatu” yang merupakan hak asasi dan juga telah sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013. Dalam hal ini, perlu dipahami juga tentang adanya potensi ‘perlawanan balik’ dari pihak tertentu yang sedang berkonflik dengan hukum di setiap pelaksanaan penegakan hukum. Mengingat tugas dan wewenang Jaksa sangat berpengaruh terhadap jalannya proses penegakan hukum, sehingga apabila Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan dianulir atau dihilangkan akan berdampak pada jaksa dan Kejaksaan. Pertama, terganggunya kinerja Jaksa dan organisasi Kejaksaan karena akan menimbulkan sikap kekhawatiran bertindak bagi Jaksa demi mewujudkan hukum dan keadilan dalam setiap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya mengingat adanya ruang diskresi/penilaian di setiap pengambilan keputusan/kebijakan pada pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa dan organisasi Kejaksaan. Kedua, terancamnya independensi Jaksa dan Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta terhambatnya pencapaian tujuan organisasi Kejaksaan. Ketiga, terhambatnya upaya Jaksa dan Kejaksaan dalam memberikan kontribusi positif kepada bangsa dan negara melalui bidang penegakan hukum, karena dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran yang dilakukan Jaksa dan Kejaksaan secara kelembagaan selalu dihadapkan dengan segala bentuk upaya pelemahan Jaksa dan Kejaksaan yang dilakukan secara secara sistemik dan terorganisir. Keempat, terbukanya ruang yang luas potensi tindakan kepolisian terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya di mana Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab kepada Jaksa Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan. 145 Perlindungan hukum bagi Jaksa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk Undang-Undang yang bermaksud melindungi Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai perwujudan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pimpinan lembaga Kejaksaan RI . Politik hukum dan politik perundang-undangan mengenai pelindungan hukum bagi pejabat penyelenggara kekuasaan negara atau profesi tertentu dapat ditentukan berbeda. 2. Tentang Perbandingan Hukum Negara-Negara Lain Dalam Menerapkan Perlindungan Bagi Jaksa. Pelindungan hukum terhadap jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan implementasi United Nations Guidelines on the Role of Prosecutor (UNGOTROP). Dalam angka 4 UNGOTROP menyatakan “States shall ensure that prosecutors are able to perform their professional functions without intimidation, hindrance, harassment, improper interference or unjustified exposure to civil, penal or other liability”. Ketentuan angka 4 UNGORTROP harus dikaitkan dengan ketentuan lainnya antara lain angka 11 UNGORTROP yang menyatakan bahwa "Prosecutors shall perform an active role in criminal proceedings, including institution of prosecution and, where authorized by law or consistent with local practice, in the investigation of crime, supervision over the legality of these investigations, supervision of the execution of court decisions and the exercise of other functions as representatives of the public interest". Dengan demikian, frasa “states shall ensure” dalam angka 4 UNGORTROP bermakna adanya tanggungjawab negara untuk mengambil peran memberikan pelindungan kepada jaksa. Sedangkan, frasa “perform their professional functions” dalam angka 4 UNGORTROP dimaksud menekankan pada fungsi professional jaksa yang tidak hanya berlaku ketika melakukan penuntutan melainkan termasuk ketika jaksa melaksanakan tugas dan fungsi jaksa lainnya sesuai undang-undang yang mengatur di masing-masing negara. UNGOTROP menekankan pentingnya pelindungan bagi jaksa agar dalam menjalankan fungsi professionalnya dapat 146 berjalan dengan optimal tanpa adanya pikiran atau gangguan intimidasi, halangan, gangguan, campur tangan yang tidak semestinya, termasuk pertanggungjawaban secara pidana, perdata atau lainnya. Selain itu, dalam angka 5 UNGOTROP juga mengatur “Prosecutors and their families shall be physically protected by the authorities when their personal safety is threatened as a result of the discharge of prosecutorial functions”. Ketentuan ini telah diatur juga dalam Declaration of Minimum Standar Concerning the Security and Protection of Public Prosecutor and Their Families. Angka 4 UNGONTROP merupakan bentuk pelindungan yuridis terhadap jaksa yang saat ini diatur dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang menyatakan “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung”, sedangkan angka 5 UNGONTROP merupakan bentuk pelindungan secara fisik terhadap jaksa dan keluarganya yang saat ini diatur dalam Pasal 8A ayat (1) UU Kejaksaan yang menyatakan “Dalam menjalankan tugas dan wewenang, Jaksa beserta anggota keluarganya berhak mendapatkan pelindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta benda”. UNGOTROP yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1990 menekankan bahwa dalam menjalankan tugasnya, jaksa harus independen, tanpa tekanan politik atau ancaman terhadap keselamatan mereka. Sementara itu, IAP juga mengeluarkan Declaration of Minimum Standar Concerning the Security and Protection of Public Prosecutor and Their Families yang bukan hanya memberikan perlindungan fisik bagi jaksa yang sedang menangani perkara berisiko tinggi, namun juga memberikan jaminan hukum untuk memastikan jaksa tidak mengalami tekanan atau ancaman dalam menjalankan tugasnya, seperti ketika melaksanakan penegakan hukum dalam kejahatan terorganisir atau korupsi. Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan bentuk pelindungan yuridis terhadap jaksa, yakni diperlukannya izin Jaksa Agung dalam hal aparat penegak hukum melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa. Dalam penjelasan pasal dimaksud menjelaskan bahwa “Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan pelindungan 147 kepada Jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors, yaitu negara akan menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat, atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya”. Sebelumnya, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 diatur melalui Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 yang menyatakan “Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung”. Menurut Prof. Andi Hamzah dalam keterangan ahli pada Putusan MK Nomor 55/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa historis pengaturan ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 berdasarkan beberapa kasus sebagai berikut: 1. Pada tahun 1964, di Makassar ada seorang komisaris polisi disangka melakukan penggelapan, disidik oleh Polisi Kota Makassar, dan perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Makassar, dan diadili. Rupanya ada pergantian Kepala Polisi Kota Makassar, yang kepala yang baru ini tidak setuju penuntutan dan marah besar. Mengapa terlalu tinggi pidana yang dituntut jaksa penuntut umum kepada komisaris polisi tadi? Dia Kepala Polisi Kota Besar Makassar datang ke Kejaksaan Negeri Makassar, bersama dengan anak buahnya, dan membawa Anjing Herder. Jaksa sidang bersama kepala bagian umum ditangkap. Ruangan jaksa tinggi digeledah tanpa surat perintah penangkapan, hanya atas tuduhan subversi. Kedua jaksa ini dilempar masuk tahanan bersama penjahat lain. Keduanya sempat dijilat oleh Anjing Herder. 2. Pada tahun 1998, terulang pada Jaksa Kamaru di Jakarta. Termasuk Andi Nirwanto (sekarang Jaksa Agung Pidsus). Jaksa Kamaru ini dengan Andi Nirwanto mengubah, menambah pemeriksaan atas berkas perkara yang dilimpahkan oleh polisi sendiri. Polisi menganggap tidak boleh jaksa menambah pemeriksaan, Jaksa Kamaru dan Andi Nirwanto sekalian Jampidsus ditangkap di Jogjakarta dibawa ke Jakarta, dimasukkan tahanan, kemudian dilepas tanpa proses. 148 Selain contoh kasus yang dijabarkan oleh Prof. Andi Hamzah, terdapat juga beberapa perkara dimana jaksa diintervensi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, antara lain kasus pemanggilan jaksa Sarjono Turin, jaksa Widyo Pramono dan jaksa Victor Antonius Saragih Sidabutar oleh Polda Metro Jaya pada tahun 2019. Keduanya saat itu menangani kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta an. tersangka Udar Pristono selaku Kepala Dinas Perhubungan DKI. Dalam nota keberatan atas dakwaan, Udar memohon agar ketiganya diseret menjadi tersangka karena memiliki Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) yang serupa dengannya. Meskipun dalam putusan sela Majelis Hakim menolak permintaan terdakwa karena tidak ada hubungan dengan perakra yang ditangani terdakwa, namun adanya fakta tersebut kemudian ketiga jaksa tersebut dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya. Berdasarkan beberapa contoh kasus tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya jaksa sering diperhadapkan dengan modus operandi kejahatan yang melibatkan oknum- oknum penegak hukum, politisi, birokrat, pengusaha yang memiliki relasi kuasa sehingga terkadang menggunakan alat negara atau aparat penegak hukum lainnya sebagai sarana untuk membungkam, menghentikan bahkan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan jaksa yang sedang menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan konvensi internasional, telah diatur pelindungan terhadap subjek hukum tertentu untuk tidak dapat dituntut secara hukum, antara lain: a) Peraturan perundang-undangan di Indonesia 1) Pasal 10 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) menyatakan “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik”. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU PSK, Yang dimaksud dengan "memberikan kesaksian tidak dengan iktikad baik" antara lain 149 memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat”; 2) Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan “Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat”, sedangkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 26/PUU-XI/2013 menyebutkan “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”. Dalam penjelasannya, “yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya”; 3) Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak dapat dituntut pidana atau digugat perdata”; 4) Pasal 10 huruf e UU MD3 yang menyatakan “Anggota MPR berhak imunitas”, Pasal 57 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU MD3 yang menyatakan “(1) anggota MPR mempunyai hak imunitas; (2) Anggota MPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam siding atau rapat MPR ataupun di luar siding atau rapat MPR yang berkaitan dengan wewenang dan tugas MPR; (3) Anggota MPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam sidang atau rapat MPR maupun di luar sidang atau rapat MPR yang berkaitan dengan wewenang dan tugas MPR”; 150 5) Pasal 80 huruf f UU MD3 yang menyatakan “Anggota DPR berhak imunitas”, Pasal 224 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU MD3 yang menyatakan “(1) anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR; (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, Tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR; (3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR”; 6) Pasal 257 huruf e UU MD3 yang menyatakan “Anggota DPD berhak imunitas”, Pasal 290 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU MD3 yang menyatakan “(1) anggota DPD mempunyai hak imunitas; (2) Anggota DPD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, Tindakan, kegiatan di dalam rapat DPD ataupun di luar rapat DPD yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPD dan/atau anggota DPD; (3) Anggota DPD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPD maupun di luar rapat DPD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPD”; 7) Pasal 323 huruf f UU MD3 yang menyatakan “Anggota DPRD provinsi berhak imunitas”, Pasal 338 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU MD3 yang menyatakan “(1) anggota DPRD provinsi mempunyai hak imunitas; (2) Anggota DPRD provinsi tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, Tindakan, kegiatan di dalam rapat DPRD provinsi ataupun di luar rapat DPRD provinsi yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPRD provinsi dan/atau anggota DPRD provinsi; (3) Anggota DPRD provinsi tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat 151 yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD provinsi maupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD provinsi”; 8) Pasal 26 UU BPK yang menyatakan “Anggota BPK tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya menurut undang-undang ini”; dan 9) Pasal 29 UU TPKS yang menyatakan, “Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang sedang melakukan Penanganan terhadap Korban tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas pendampingan atau pelayanannya, kecuali jika pendampingan atau pelayanannya diberikan tidak dengan iktikad baik”. b) Konvensi Internasional 1) Article 32 paragraph (1) United Nations Convention Against Corruption 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003, yang menyatakan “Each State Party shall take appropriate measures in accordance with its domestic legal system and within its means to provide effective protection from potential retaliation or intimidation for witnesses and experts who give testimony concerning offences established in accordance with this Convention and, as appropriate, for their relatives and other persons close to them”. (Terjemahan: “Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan sistem hukum nasionalnya dan dalam kewenangannya untuk memberikan perlindungan yang efektif dari kemungkinan pembalasan atau intimidasi bagi para saksi dan ahli yang memberikan keterangan mengenai kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini dan sebagaimana layaknya, bagi keluarga mereka dan orang-orang lain yang dekat dengan mereka”); 2) Article 48 paragraph (27) United Nations Convention Against Corruption 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations 152 Convention Against Corruption 2003, yang menyatakan “Without prejudice to the аpplicаtion of pаrаgrаph 12 of this аrticle, а witness, expert or other person who, аt the request of the requesting Stаte Pаrty, consents to give evidence in а proceeding or to аssist in аn investigаtion, prosecution or judiciаl proceeding in the territory of the requesting Stаte Pаrty shаll not be prosecuted, detаined, punished or subjected to аny other restriction of his or her personаl liberty in thаt territory in respect of аcts, omissions or convictions prior to his or her depаrture from the territory of the requested Stаte Pаrty.” (Terjemahan bebas: “Tаnpа mengurаngi penerаpаn ketentuаn аyаt (12), seorаng sаksi, аhli аtаu orаng lаin yаng, аtаs permintааn Negаrа Pihаk yаng memintа, setuju untuk memberikаn bukti dаlаm suаtu proses hukum аtаu untuk membаntu suаtu penyidikаn, penuntutаn аtаu proses pengаdilаn di dаlаm wilаyаh Negаrа Pihаk yаng memintа tidаk boleh dituntut, ditаhаn, dihukum аtаu dikenаkаn pembаtаsаn lаin аtаs kebebаsаn pribаdinyа di wilаyаh itu berkenааn dengаn perbuаtаn, kelаlаiаn аtаu penghukumаn sebelum keberаngkаtаnnyа dаri wilаyаh Negаrа Pihаk yаng dimintа”); 3) Article 93 paragraph (2) Statuta Roma, date 17 July 1998, yang menyatakan “The Court shall have the authority to provide an assurance to a witness or an expert appearing before the Court that he or she will not be prosecuted, detained or subjected to any restriction of personal freedom by the Court in respect of any act or omission that preceded the departure of that person from the requested State”. (Terjemahan bebas: Mаhkаmаh mempunyаi kewenаngаn untuk memberi jаminаn kepаdа seorаng sаksi аtаu seorаng аhli yаng menghаdаp di depаn Mаhkаmаh bаhwа iа tidаk аkаn dituntut, ditаhаn аtаu dikenаi suаtu pembаtаsаn аtаs kebebаsаn pribаdinyа oleh Mаhkаmаh berkenааn dengаn setiаp perbuаtаn аtаu penghаpusаn yаng mendаhului keberаngkаtаn orаng tersebut dаri Negаrа yаng menerimа permintааn”); dan 4) Article 7 paragraph 18 United Nations Conventions Transnational Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psichotropic Substances 153 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1977 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988, yang menyatakan “A witness, expert or other person who consents to give evidence in a proceeding or to assist in an investigation, prosecution or judicial proceeding in the territory of the requesting Party, shall not be prosecuted, detained, punished or subjected to any other restriction of his personal liberty in that territory in respect of acts, omissions or convictions prior to his departure from the territory of the requested Party.” (Terjemahan bebas: “Seseorang saksi, ahli atau lain yang setuju untuk memberikan bukti dalam sidang atau untuk membantu dalam melanjutkan penyidikan, penuntutan atau peradilan di wilayah Negara Peminta, tidak akan dituntut, ditahan, dihukum atau dikenakan pembatasan lainnya pribadi kebebasan di wilayah yang berkenaan dengan perbuatan, kelalaian atau hukuman sebelum keberangkatannya dari wilayah Negara Pihak yang diminta”). Berbagai ketentuan di atas memberikan pelindungan untuk tidak dapat dikenai tuntutan, baik pidana maupun perdata, kepada anggota MPR, DPR, DPRD dan anggota BPK, yang kesemuanya merupakan pejabat negara, serta kepada saksi, ahli, dan pendamping sebagai pihak yang terlibat dalam proses penangan perkara. Terkait dengan hal tersebut, dalam kekuasaan penuntutan, juga dikenal hak imunitas penuntutan atau prosecutorial immunity. Doktrin prosecutorial immunity ini berkembang di Amerika Serikat sejak tahun 1976. Prosecutorial immunity merupakan doktrin yang memberikan jaksa kekebalan yang hampir absolut dari tuntutan hukum. Berdasarkan doktrin ini, jaksa tidak dapat dituntut atas tindakan apa pun yang terkait dengan pekerjaan mereka sebagai jaksa. Imunitas jaksa merupakan perisai absolut terhadap tuntutan ganti rugi atas klaim yang timbul dari tindakan jaksa. Kekhawatiran terus-menerus akan tuntutan hukum akan menghambat kemampuan jaksa untuk melakukan pekerjaan mereka. Doktrin prosecutorial immunity telah dipraktikkan oleh hakim dalam beberapa perkara, antara lain Imbler v. Pachtman Imbler, 424 U.S. 409 at 423, Bernard v. County of Suffolk, 356 F.3d 495 (2d Cir. 2004), Cousin v. Small, 325 154 F.3d 627 (5th Cir. 2003), dan Dory v. Ryan, 25 F.3d 81 (2d Cir. 1994). Dalam beberapa kasus tersebut memperlihatkan bahwa prosecutorial immunity bersifat absolut sekalipun seorang jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diduga melakukan tindak pidana, hakim tetap memutuskan untuk memberikan pelindungan hukum menggunakan doktrin prosecutorial immunity. Pengakuan terhadap prosecutorial immunity bagi jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya merupakan bentuk pelindungan negara terhadap kekuasaan penuntutan yang harus dijalankan secara bebas dan merdeka, serta agar para jaksa dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas dan fungsinya di penegakan hukum. Prosedur pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa dilakukan atas izin Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan salah satu bentuk prosecutorial immunity. Di Arab Saudi, berdasarkan Keputusan Kerajaan No. M/56 tanggal 24/10/1409 tentang Sistem Kewenangan Penuntutan dan Penyidikan (Sistem Penuntutan Publik) yang diubah dengan Keputusan Raja Nomor (M/31) tanggal 13/4/1436 H dan Keputusan Raja Nomor (M/125) tanggal 1441/9/14 H, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 mengatur adanya: 1) Anggota Otoritas tidak dapat diadili kecuali sesuai dengan ketentuan dan peraturan disiplinnya (Pasal 14); 2) Pemberian sanksi kepada anggota Otoritas berada di bawah kewenangan Departemen (Dewan Disiplin) yang dibentuk dalam Dewan Otoritas yang beranggotakan tiga orang yang ditunjuk berdasarkan keputusan Ketua Otoritas, dan keputusan tersebut diambil dengan suara terbanyak, dan tidak bersifat final kecuali setelah mendapat persetujuan Dewan Otoritas (Pasal 15); 3) Pimpinan Badan Pemeriksa atau orang yang memberitahukannya mengajukan tindakan disiplin berdasarkan permintaan dari Jaksa Penuntut Umum, dan tindakan ini tidak dapat diajukan kecuali berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota Jaksa Penuntut Umum yang didelegasikan oleh Majelis Kejaksaan Umum. Anggota Jaksa Penuntut Umum yang didelegasikan untuk melakukan pemeriksaan harus memiliki 155 pangkat yang lebih tinggi dari anggota yang diperiksa atau memiliki senioritas di atasnya jika mereka memiliki pangkat yang sama (Pasal 17); 4) Dalam kasus tertangkap tangan, ketika seorang anggota Otoritas ditangkap dan ditahan, masalah tersebut harus dirujuk ke Komite Manajemen Otoritas dalam waktu dua puluh empat jam berikutnya. Komite dapat memutuskan untuk melanjutkan penahanan atau membebaskannya dengan jaminan atau tanpa jaminan. Anggota Otoritas dapat meminta agar pernyataannya didengar di hadapan Komite ketika masalah tersebut disampaikan kepadanya. Komite akan menentukan jangka waktu penahanan dalam keputusan yang dikeluarkan mengenai penahanan atau kelanjutannya, dan prosedur tersebut di atas akan dipatuhi setiap kali dianggap perlu untuk melanjutkan penahanan praperadilan setelah berakhirnya jangka waktu yang diputuskan oleh Dewan. Kecuali sebagaimana tersebut di atas, tidak diperbolehkan melakukan penangkapan terhadap anggota Otoritas, melakukan tindakan penyidikan terhadapnya, dan melakukan penuntutan pidana terhadapnya, kecuali dengan izin panitia tersebut di atas. Anggota Otoritas dipenjara dan hukuman kurungan dilaksanakan di tempat terpisah (Pasal 19). Prosecutorial immunity merupakan hak khusus jaksa yang sama dengan judicial immunity, diplomatic immunity dan parlementary immunity. Judicial immunity merupakan kekebalan yang dipunyai oleh para hakim dalam menjalankan tugas-tugas pengadilan, terutama yang menyangkut teknis yudisial, sedangkan paralementary immunity merupakan kekebalan parlemen atau kekebalan legislative dimana politisi atau pemimpin politik lainnya diberikan kekebalan penuh dari tuntutan hukum, baik tuntutan perdata maupun tuntutan pidana, selama menjalankan tugas resmi mereka. Begitupun prosecutorial immunity merupakan kekebalan yang dimiliki jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, dalam perspektif keadilan, pemberian hak imunitas kepada pejabat tertentu termasuk jaksa dalam hal ini merupakan bentuk penerapan keadilan distributif yang memberikan hak keadilan kepada setiap orang secara proporsional. 3. Tentang Isu Arsiran antara Kepolisian dengan Kejaksaan. 156 Institusi Kepolisian Republik Indonesia maupun lembaga Kejaksaan Republik Indonesia merupakan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman hal ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman beserta Penjelasan. Sehingga dalam menjalankan fungsi tersebut perlu dilakukan nota kesepahaman pelaksanaan tugas maupun fungsi lembaga Kepolisian Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi antara institusi Kepolisian Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia telah menandatangani beberapa nota kesapahaman sebagaimana termuat dalam dokumen antara lain: a. Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kepolisan Negara Republik Indonesia Nomor: 107 Tahun 2021, Nomor: 6 Tahun 2021/Nomor: NK/17/V/2021 tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal kerjasama pemberantasan tindak pidana korupsi. b. Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 2/NK/KMA/3/2021, Nomor : NK/3/III/2021 dan Nomor: 3 Tahun 2021 Tentang Penegakan Hukum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain telah adanya penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut terdapat Keputusan Bersama yang telah ditandantangani oleh Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia terkait pelaksanaan tugas dan fungsi di Undang-Undangan Teknologi dan Informasi. Apabila memperhatikan nota kesepahaman yang telah ditandantangai oleh lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dapat dimaknai tidak terdapat tidak terdapat permasalahan (issue) hukum maupun arsiran pelaksanaan tugas antara lembaga Kepolisian dengan Kejaksaan Republik Indonesia baik dalam penyelidikan dan penyidikan. 157 Bahwa terhadap prosedur pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap pejabat tertentu telah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Salah satunya pengujian terhadap prosedur pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 yang menyatakan permohon pemohon I tidak beralasan menurut hukum. Dalam putusan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pandangan bahwa. Pertama, peran kejaksaan sebagai aparatur negara menempati posisi penting dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang melaksanakan upaya dan proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar hukum. Fungsi kejaksaan dan profesi jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku dominus litis memiliki peran penting dalam proses penanganan perkara yang pada hakikatnya bertujuan untuk membangun tata kehidupan yang berdasarkan hukum serta menjunjung hak asasi manusia. Di samping itu, kejaksaan juga mempunyai peranan lain dalam menyelamatkan/memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan Pemerintah dan Negara yang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara. Kedua, Jaksa sebagai salah satu penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan officium nobile atau profesi terhormat/profesi mulia yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya memerlukan perlindungan hukum. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak atas nama negara sebagai pelindung kepentingan umum dan masyarakat dengan melakukan tugas dan wewenangnya. Salah satu bentuk perlindungan terhadap jaksa yang telah diakui di dunia Internasional adalah Declaration on Minimum Standard Concerning the Security and Protection of Public Prosecutors and Their Families, yaitu deklarasi mengenai standar minimum keamanan dan perlindungan untuk penuntut umum dan keluarganya. Latar belakang dikeluarkannya deklarasi tersebut adalah selama ini dalam menjalankan tugas penegakan hukum, penuntut umum seringkali berada dalam situasi yang tidak menguntungkan dari segi keamanan baik harta bendanya, keluarganya bahkan 158 jiwanya sendiri, oleh karena keamanan dan perlindungan terhadap penuntut umum yang menjalankan tugas maupun keluarganya menjadi tanggung jawab negara. Di Indonesia, salah satu perlindungan terhadap profesi jaksa diwujudkan dalam bentuk pemberian izin oleh Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian hanya terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 menyatakan, “Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on The Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor yaitu negara menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana maupun pertanggungjawaban lainnya”. Ketiga, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 harus dipandang sebagai satu kesatuan norma hukum yang termuat dalam Pasal 8 sehingga apabila Pemohon mengajukan permohonan uji materiil Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 maka harus merujuk pada keseluruhan ayat pada Pasal 8 yang dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 UU 16/2004 juncto Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP sehingga harus dimaknai bahwa izin Jaksa Agung diperlukan dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang di mana jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut hierarkinya. Keempat, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa. Dalam hal ini, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum. Selain itu untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam proses penegakan hukum yang dibebankan negara kepadanya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, menurut Mahkamah, 159 perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan. Berdasarkan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 55/PUU-XI/2013, dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi memberi pengakuan konstitusional bahwa: 1) Jaksa merupakan dominus litis yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan yang bertujuan membangun tata kehidupan yang berdasarkan hukum serta menjunjung hak asasi manusia; 2) Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam menyelamatkan/memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara yang notabene pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa di bidang perdata, tata usaha negara dan tata negara; 3) Jaksa merupakan officium nobile atau profesi terhormat/profesi mulia yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya memerlukan perlindungan hukum; 4) Jaksa bertindak atas nama negara sebagai pelindung kepentingan umum dan masyarakat dengan melakukan tugas dan wewenangnya; 5) Guidelines on The Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor dan Declaration on Minimum Standart Concerning the Security and Protection of Public Prosecutors and Their Families sebagai hukum internasional yang memberikan standar pelindungan kepada jaksa termasuk keluarganya, baik pelindungan fisik maupun pelindungan dalam menjalankan tugas dan wewenang jaksa; 6) Ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 (sekarang Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021) harus dipandang sebagai satu kesatuan norma hukum yang termuat dalam Pasal 8 sehingga apabila Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 dilakukan pengujian maka harus merujuk pada keseluruhan ayat pada Pasal 8 yang dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 UU 16/2004 (sekrang Pasal 1 angka 2 UU 11/2021) juncto Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP sehingga harus dimaknai bahwa izin Jaksa Agung diperlukan dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang di 160 mana jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut hierarkinya; 7) Perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa; 8) Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum; 9) Perlunya izin Jaksa Agung bertujuan untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam proses penegakan hukum yang dibebankan negara kepadanya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; 10) Perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan. Berbagai pertimbangan Mahkamah Konstitusi dimaksud selain merupakan pengakuan konstitusional juga merupakan orbiter acta yang mendasari ketentuan prosedur pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung merupakan norma yang konstitusional. Berdasarkan berbagai penjabaran dimaksud semakin menguatkan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Jaksa merupakan pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilakukan secara bebas dan merdeka sehingga mekanisme pemanggilan, penangkapan, penahanan dan penggeledahan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung merupakan suatu keniscayaan agar jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat dijalankan secara profesional, bebas dan merdeka tanpa adanya intimidasi, ancaman, dan gangguan, termasuk terhadap tuntutan, baik pidana, perdata atau tuntutan lainnya. Demikian keterangan tambahan Presiden disampaikan dalam permohonan uji materiil Pasal 8 ayat (5), Pasal 11 ayat (1) dan (3), Pasal 30B 161 huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf g dan huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan satu kesatuan dalam keterangan Presiden yang telah dibacakan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada persidangan hari Kamis tanggal 19 Juni 2025. [2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Presiden mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1A sampai dengan Bukti PK- 4B sebagai berikut: 1. Bukti PK- 1A : Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: B/2289/X/RES.1.24/2019, kepada Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, perihal: permohonan menghadirkan tersangka, tanggal 9 Oktober 2019; 2. Bukti PK- 1B : Fotokopi Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor B-79/C/Cp.3/02/2020, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, hal: Permohonan Ijin Pemeriksaan seorang Jaksa sebagai Tersangka atas nama Sdr. Adi Junaidi, S.H, M.H, tanggal 21 Februari 2020; 3. Bukti PK- 1C : Fotokopi Nota Dinas Asisten Bidang Pengawasan kepada Asisten Pembinaan Nomor: ND- 24/O.1.7/Hkt.1/03/2020, perihal Permintaan laporan perkembangan penanganan perkara an. Jaksa Adi Junaidi, S.H, M.H.; 4. Bukti PK- 2.A : Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: R-34D/L.2/Dip.4/06/2024, kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, perihal : Izin melakukan permintaan keterangan/klarifikasi terhadap saudara Jovi Andrea Bachtiar, S.H, tanggal 20 Juni 2024; 5. Bukti PK-2.B : Fotokopi Nota Dinas Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor: B-758/C/Cp.2/07/2024, kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, hal Pertimbangan dan Saran 162 Sehubungan dengan Izin Melakukan Permintaan Keterangan/Klarifikasi terhadap Sdr. Jovi Andrea Bachtiar, S.H, tanggal 03 Juli 2024; 6. Bukti PK- 2.C : Fotokopi Lembar Disposisi Kejaksaan Agung Nomor Agenda/Registrasi 13, dari Jaksa Agung Muda Pembinaan, perihal Pertimbangan dan Saran Sehubungan Dengan Izin Melakukan Permintaan Keteranga/Klarifikasi terhadap Sdr. Jovi Andrea; 7. Bukti PK- 3.A : Fotokopi Surat Kapolrestabes Surabaya Polda Jawa Timur Nomor: B/2438/VII/RES.1.24/2024/Satreskrim, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, perihal Bantuan menghadirkan Jaksa Didik Yudha Aribusono (Kasi Datun Kejari Tanjung Perak Surabaya); 8. Bukti PK- 3.B : Fotokopi Surat Kapolrestabes Surabaya Polda Jatim Nomor: B/2439/VII/RES.1.24/2024/Satreskrim, kepada Kepala Kejaksaan Agung, perihal Permohonan Izin Pemeriksaan Jaksa Didik Yudha Aribusono (Kasi Datun Kejari Tanjung Perak Surabaya); 9. Bukti PK- 3.C : Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: R-212/M.5/H.V.1/07/2024 kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, Perihal Permohonan Izin Pemeriksaan Jaksa Didik Yudha Aribusono (Kasi Datun Kejari Tanjung Perak Surabaya), tanggal 29 Juli 2024; 10. Bukti PK- 3.D : Fotokopi Lembar Disposisi Nomor Agenda/Registrasi 13, hal Permohonan Izin Pemeriksaan Jaksa Didik Yudha Aribusono (Kasi Datun Kejari Tanjung Perak Surabaya); 11. Bukti PK- 4.A : Fotokopi Surat Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri Nomor B/7100/X/RES.1.24/2024/Dittipidum, kepada Jaksa 163 Selain itu Presiden juga mengajukan 5 (lima) orang ahli, yaitu Fachrizal Afandi, S.H., M.H., Ph.D., Dr. Flora Dianti, S.H., M.H, Marsda TNI (purn) Dr. Sujono, Laksda Purnawirawan Soleman B. Ponto, S.T., M.H., dan Choky R. Ramadhan, S.H., LL.M., Ph.D. serta 1 (satu) orang saksi, yaitu Prof. Dr. Widyo Pramono, yang masing-masing keterangannya didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 Agustus 2025 dan 26 Agustus 2025, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut: Ahli Presiden 1. Fachrizal Afandi, S.H., M.H., Ph.D., Kedudukan Kejaksaan dan para jaksanya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan isu yang menarik karena posisinya tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun keberadaannya diakui sebagai lembaga penting dalam penegakan hukum. Walaupun tidak tercantum dalam bab tentang kekuasaan kehakiman, konstruksi hubungan kelembagaan Kejaksaan dapat ditarik dari sejumlah pasal konstitusi, khususnya Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menjadi konsideran Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021. Pasal 20 dan Pasal 21 menegaskan kewenangan pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk pembentukan undang- undang yang mengatur kelembagaan Kejaksaan. Pasal 24 ayat (3) menyebutkan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, dasar konstitusional Kejaksaan dapat ditarik dari mandat UUD 1945 yang memberi ruang bagi pembentuk undang-undang untuk merancang desain kelembagaan Agung RI, tanggal 10 Oktober 2024, perihal Permohonan Izin Interview Saksi; 12. Bukti PK- 4.B : Fotokopi Surat Nota Dinas Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor: B-221/C/Cp.2/02/2025, kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, tanggal 19 Februari 2025, perihal Permohonan Izin Permintaan Klarifikasi. 164 penegak hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan kekuasaan kehakiman, tetapi secara struktural berada di rumpun eksekutif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 memberikan landasan hukum eksplisit mengenai identitas dan fungsi Kejaksaan. Pasal 1 undang-undang ini menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang- undang. Rumusan ini menegaskan identitas Kejaksaan sebagai organ pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, status jaksa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kekhususan, dan fungsi penuntut umum sebagai pelaksanaan kewenangan inti di ranah hukum pidana. Dalam struktur birokrasi, menurut dalam Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan, Jaksa Agung adalah pemimpin tertinggi dan penuntut umum tertinggi. Ia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sehingga posisinya setara dengan menteri. Meskipun berada di bawah hierarki eksekutif, Kejaksaan memiliki ciri berbeda dari kementerian lain karena tugasnya berkaitan langsung dengan kekuasaan kehakiman dan menuntut independensi. Sejarah menunjukkan bahwa selama periode orde lama, Kejaksaan berada di bawah Departemen Kehakiman, kemudian pada era orde baru diletakkan langsung di bawah Presiden, dan sesudah reformasi dilakukan penataan melalui UU Nomor 16 Tahun 2004 dan UU Nomor 11 Tahun 2021. Reformasi hukum ini memperkuat karakter Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi yudisial, menyempurnakan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, serta memberikan landasan bagi pengembangan kompetensi jaksa. Status jaksa sebagai ASN dengan jabatan fungsional khusus memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Sebagai ASN, jaksa tunduk pada Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara beserta peraturan 165 pelaksananya, termasuk ketentuan tentang mutasi, promosi, dan penugasan lintas instansi. Namun sifat kekhususan profesi jaksa membuat mereka tidak dapat disamakan secara penuh dengan ASN pada umumnya. Kekhususan ini mencakup kualifikasi pendidikan dan pelatihan hukum yang ketat, kode etik yang spesifik, dan kewenangan eksklusif untuk melakukan penuntutan atas nama negara. Aspek penting lain adalah hubungan hierarkis dalam Kejaksaan. Pasal 8 UU Kejaksaan menegaskan bahwa jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Di satu sisi, hal ini menunjukkan struktur organisasi yang terpusat dan bertingkat; di sisi lain, menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara hierarki dan independensi profesional. Sebagai ASN, jaksa mempunyai hak atas gaji, tunjangan, dan fasilitas sesuai peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, independensi dan netralitas mereka dalam menjalankan penuntutan menjadi fokus perdebatan ketika berbicara mengenai penugasan di luar instansi Kejaksaan atau keterlibatan dalam jabatan politik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 membawa perubahan penting dalam hal fleksibilitas penugasan jaksa. Pasal 11 menyatakan bahwa jaksa dapat ditugaskan mengisi jabatan di luar instansi Kejaksaan, pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, di organisasi internasional, di organisasi profesi internasional, atau penugasan lainnya, dengan syarat bahwa penugasan tersebut berkaitan dengan kompetensi dan kewenangan jaksa serta diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Pada dasarnya, peraturan ini memberi ruang bagi jaksa untuk berkiprah di berbagai lembaga lain, baik sebagai atase hukum di kedutaan, komisioner di lembaga independen, maupun tenaga ahli di kementerian. Ketentuan tersebut diadopsi karena praktik sebelum revisi 2021 menunjukkan adanya kebutuhan untuk penugasan jaksa ke luar institusi– misalnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau Badan Narkotika Nasional– namun belum memiliki dasar hukum eksplisit. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 30P/HUM/2020 ikut memperkuat legitimasi penugasan. Permohonan hak uji materi terhadap Permen PANRB No. 35 Tahun 2018 diajukan oleh jaksa yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia mempersoalkan aturan yang mengharuskan perubahan status kepegawaian ketika jaksa ditugaskan di instansi lain. Kementerian PANRB 166 menjelaskan bahwa permohonan tersebut menyangkut pasal yang mengatur penugasan jaksa di luar instansi pemerintah, bukan mengenai status jaksa sebagai ASN. Dalam klarifikasi, Kementerian PANRB menegaskan bahwa jabatan fungsional jaksa tidak harus dialihkan ke instansi lain jika sifatnya penugasan; selama tugas tersebut sesuai dengan bidang tugas, kompetensi, dan kewenangan jaksa serta ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, status mereka tetap jaksa. Putusan MA kemudian menegaskan bahwa profesi jaksa tidak hilang meskipun ditugaskan di luar Kejaksaan, sehingga mobilitas karier bisa dilakukan tanpa mengorbankan identitas profesi. Dengan kerangka hukum yang merujuk pada UUD 1945, UU Kejaksaan, UU ASN, yurisprudensi pengadilan, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan adalah bagian dari eksekutif dengan fungsi kekuasaan kehakiman. Identitas kelembagaannya sebagai lembaga pemerintahan diatur secara jelas dalam Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2021. Status jaksa sebagai ASN dengan jabatan fungsional khusus memberi ruang untuk penugasan lintas instansi, namun memerlukan pagar hukum demi menjaga integritas profesi. Kedudukan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden mempertegas hubungan langsung dengan kepala pemerintahan, tetapi sekaligus menuntut mekanisme internal dan eksternal yang dapat menjamin bahwa fungsi penuntutan dijalankan secara objektif, imparsial, dan bebas dari intervensi Untuk memahami posisi jaksa Indonesia, penting menilik praktik di negara lain yang menganut sistem civil law. Dalam tradisi ini, jaksa sering dianggap sebagai standing magistrates–hakim yang berdiri–yang secara fungsional berada dalam cabang kekuasaan kehakiman. Walaupun secara administratif mereka masih berada di bawah eksekutif, kedekatan fungsi dengan hakim menciptakan struktur karier yang sering disatukan dalam korps yudisial, dengan perlindungan independensi setara dengan hakim. Di sisi lain, globalisasi hukum dan praktik kelembagaan menuntut adanya adaptasi terhadap standar internasional, termasuk prinsip-prinsip independensi penuntutan yang diatur oleh UN Guidelines on the Role of Prosecutors. Konstitusi Prancis menempatkan Presiden Republik sebagai penjamin independensi otoritas peradilan. Pasal 64 konstitusi menyatakan bahwa 167 Presiden harus menjamin independensi otoritas kehakiman dan dibantu oleh Dewan Tinggi Kehakiman. Undang-undang organik mengatur status anggota kehakiman, dan hakim tidak dapat dipindahkan dari jabatannya tanpa prosedur tertentu. Yang menarik, Dewan Tinggi Kehakiman memiliki dua bagian: satu berwenang atas hakim dan satu berwenang atas jaksa (public prosecutors) Bagian yang berwenang atas jaksa diketuai oleh Jaksa Agung (Chief Public Prosecutor) di Cour de Cassation dan beranggotakan lima jaksa, seorang hakim, seorang anggota dewan negara dan enam warga terkemuka. Dewan ini memberikan pendapat dalam pengangkatan jaksa dan memberi rekomendasi mengenai tindakan disiplin. Meski jaksa berada dalam kerangka kekuasaan kehakiman, mereka memiliki hubungan hierarkis dengan Menteri Kehakiman. Secara administratif, jaksa di bawah Kementerian Kehakiman dan tunduk pada instruksi kebijakan umum, namun saat bersidang mereka dianggap sebagai anggota peradilan yang independen dan memiliki kebebasan mengemukakan tuntutan di pengadilan. Sistem ini mewajibkan keseimbangan antara hierarki administrasi dan independensi fungsional. Penugasan jaksa ke luar fungsi penuntutan di Prancis diatur melalui mekanisme détachement. Seorang jaksa dapat dipindahkan sementara ke kementerian lain, badan independen, atau organisasi internasional dengan tetap mempertahankan status magistrat dan hak kembali (droit à réintégration). Penugasan di jabatan politik elektif, seperti anggota parlemen, tidak diperbolehkan kecuali dengan mengundurkan diri demi menjaga netralitas dan integritas yudisial. Di Jerman, jaksa (Staatsanwalt) adalah pegawai negeri sipil dalam administrasi kehakiman. Mereka memimpin penyidikan dan penuntutan perkara pidana dan bertindak sebagai perantara antara polisi dan pengadilan. Artikel di portal deutschland.de menjelaskan bahwa jaksa di Jerman harus selalu bertindak tidak memihak; mereka memiliki kewajiban mencari dan mempertimbangkan bukti yang meringankan terdakwa, dan karenanya menjalankan peran sebagai otoritas penyidikan yang netral. Mereka terikat pada “hak instruksi” (Weisungsrecht) dari menteri kehakiman–sebuah aturan yang memungkinkan Menteri Kehakiman negara bagian mengeluarkan kebijakan umum atau instruksi dalam perkara tertentu. Keterikatan ini sering menimbulkan 168 perdebatan mengenai independensi jaksa, tetapi etika profesional dan pengawasan publik menjadi mekanisme pengimbang. Proses rekrutmen jaksa di Jerman setara dengan hakim. Seseorang yang ingin menjadi jaksa harus lulus ujian negara bagian pertama dan kedua, menjalani pelatihan dua tahun, kemudian diangkat sebagai pegawai negeri sipil dengan masa percobaan selama beberapa tahun. Setelah masa percobaan, mereka memperoleh status seumur hidup dengan jaminan finansial dan sosial. Jaksa Jerman dapat ditugaskan ke kementerian kehakiman di tingkat federal atau Länder melalui mekanisme Abordnung (penugasan sementara) atau Versetzung (pemindahan permanen), misalnya sebagai penasihat legislatif, perwakilan di lembaga internasional seperti Eurojust, atau atase hukum di kedutaan. Selama penugasan, status mereka sebagai pegawai kehakiman tetap melekat, sehingga mereka dapat kembali ke fungsi penuntutan setelah masa tugas berakhir. Jabatan politik elektif atau jabatan yang menimbulkan konflik kepentingan tidak dapat diemban tanpa pengunduran diri. Sistem hukum Jepang memberikan kedudukan unik kepada Kejaksaan. Laman Sekretariat Dewan Reformasi Sistem Peradilan Jepang menjelaskan bahwa jaksa adalah pejabat independen yang memiliki wewenang eksklusif untuk melakukan penuntutan, memimpin penyidikan, melaksanakan persidangan, dan mengawasi pelaksanaan putusan. Mereka juga memiliki kewenangan diskresioner untuk memutuskan apakah suatu perkara akan dituntut atau tidak. Organisasi Kejaksaan Jepang terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Distrik, dan Kejaksaan Lokal dengan ribuan jaksa dan asisten jaksa. Jaksa memiliki status setara dengan hakim dan dilatih di institut pelatihan yang sama, serta dijamin stabilitas jabatan. Dalam praktik, Kejaksaan Jepang berada di bawah Kementerian Kehakiman sebagai organ khusus (tokubetsu no kikan). Meski demikian, mereka memperoleh perlindungan hukum setara dengan hakim; karier mereka diatur melalui rotasi, sehingga penugasan sementara ke biro lain di Kementerian Kehakiman, badan internasional, atau lembaga pemerintah lain dianggap bagian dari pembinaan profesional. Prinsip netralitas dan larangan keterlibatan dalam politik elektif dijaga ketat. Sistem ini memungkinkan jaksa memperluas wawasan 169 profesional tanpa kehilangan status mereka sebagai penuntut umum, serupa dengan mekanisme détachement di Prancis. Berbeda dengan tradisi civil law, dalam sistem common law jaksa dipandang sebagai advokat negara yang bekerja dalam konteks adversarial. Struktur lembaga penuntutan menonjolkan kedekatan dengan eksekutif dan pemisahan dari cabang kehakiman. Contoh jelas adalah Amerika Serikat dan Inggris. Di tingkat federal, Amerika Serikat mengenal United States Attorney sebagai jaksa utama. Situs resmi Departemen Kehakiman menjelaskan bahwa United States Attorneys diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Senat dan bertugas sebagai penuntut federal utama di setiap distrik. Mereka bertugas melaksanakan kebijakan Departemen Kehakiman, memimpin investigasi multi-lembaga, dan menuntut perkara pidana serta perdata atas nama pemerintah. Pasal 541 United States Code menegaskan bahwa Presiden mengangkat seorang United States attorney untuk setiap distrik yudisial, dengan masa jabatan empat tahun, dan pejabat tersebut dapat diganti oleh Presiden. Konfigurasi ini menunjukkan bahwa jaksa federal berada sepenuhnya dalam cabang eksekutif, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Amerika Serikat dan berfungsi sebagai perpanjangan tangan Presiden. Tidak ada mekanisme secondment yang memungkinkan mereka kembali ke jabatan sebelumnya; seorang asisten United States attorney harus mengundurkan diri jika menerima jabatan di luar Departemen Kehakiman. Di tingkat negara bagian dan county, model yang berlaku berbeda. District attorney (DA) adalah pejabat eksekutif lokal yang biasanya dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilu. Ensiklopedia umum menjelaskan bahwa district attorneys adalah kepala penuntut di tingkat county atau wilayah, mewakili negara bagian dalam perkara pidana, dan mereka dipilih di hampir semua negara bagian. Peran district attorney bersifat partisan dan sangat terikat pada dukungan politik masyarakat. Hal ini menandai perbedaan tegas dengan jaksa civil law; selain harus mempertahankan reputasi profesional, district attorney harus mempertimbangkan faktor elektoral dan akuntabilitas publik. Penugasan ke jabatan di luar fungsi penuntutan jarang terjadi; jika seorang DA menerima jabatan politik lain, ia biasanya mengundurkan diri. Tidak terdapat hak otomatis 170 untuk kembali menjadi jaksa setelah menjabat di luar institusi penuntut umum, karena jabatan tersebut bergantung pada hasil pemilu berikutnya. Inggris mengadopsi model yang berbeda dari Amerika Serikat. Crown Prosecution Service (CPS) merupakan lembaga nasional penuntutan yang dipimpin oleh Director of Public Prosecutions (DPP). Jaksa di CPS adalah pegawai sipil (civil servants) dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung (Attorney General). Penuntut umum tidak dipilih, tetapi diangkat berdasarkan merit. Seperti halnya Jerman dan Jepang, jaksa CPS dapat mengikuti program secondment ke kementerian lain atau organisasi internasional sebagai bagian dari pengembangan karier, namun untuk menduduki jabatan politik elektif mereka harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Mekanisme secondment menjaga kemungkinan kembali ke CPS setelah penugasan selesai, tetapi sementara bertugas di luar mereka tidak boleh menangani perkara pidana untuk menghindari konflik kepentingan. Dari perbandingan di atas terlihat bahwa Indonesia mengadopsi elemen dari tradisi civil law dan common law, namun lebih dekat ke model civil law. Kejaksaan berada di rumpun eksekutif, tetapi fungsinya berkaitan langsung dengan kekuasaan kehakiman. Pasal 1 UU Kejaksaan menegaskan identitas Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Jaksa didefinisikan sebagai ASN dengan jabatan fungsional khusus yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta kewenangan lain. Revisi UU Kejaksaan 2021 memperjelas kemungkinan penugasan jaksa ke luar instansi Kejaksaan. Ketentuan ini muncul untuk mengakomodasi praktik yang telah berlangsung selama dua dekade, seperti penugasan jaksa menjadi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, atau pejabat Badan Narkotika Nasional. Penugasan di luar negeri sebagai atase hukum di Kedutaan Besar atau di organisasi internasional juga sudah dilakukan untuk memperkuat kerja sama penegakan hukum internasional. Kehadiran ketentuan hukum yang jelas memberikan kepastian terhadap status kepegawaian jaksa yang ditugaskan. 171 Dari sudut pandang perbandingan, mekanisme ini sejalan dengan détachement di Prancis dan Abordnung di Jerman. Penugasan tersebut memperkaya pengalaman profesional jaksa, meningkatkan koordinasi lintas lembaga, dan memperkuat diplomasi hukum. Namun terdapat prasyarat bahwa penugasan harus berkaitan dengan kompetensi dan kewenangan jaksa, ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, serta diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Dengan demikian, setiap penugasan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, seperti menjadi pimpinan lembaga yang mengawasi Kejaksaan, harus dipertimbangkan secara cermat. Kode etik dan mekanisme pengawasan internal harus memastikan bahwa penugasan tidak merusak integritas penuntutan. Argumentasi utama dalam revisi UU Kejaksaan adalah menyediakan fleksibilitas karier bagi jaksa. Ketua Panitia Kerja RUU Kejaksaan di DPR menjelaskan bahwa keahlian jaksa perlu dimanfaatkan di berbagai instansi untuk mendukung fungsi penegakan hukum secara luas. Sebagai atase hukum di kedutaan, jaksa dapat memperkuat mutual legal assistance, membantu proses ekstradisi, dan menjaga hubungan diplomatik. Meski demikian, mobilitas tersebut harus diimbangi oleh sistem karier yang jelas di internal Kejaksaan, agar jaksa yang ditugaskan tidak kehilangan hak naik pangkat atau kesempatan menempati posisi strategis ketika kembali. Kegagalan mengatur hal ini dapat menimbulkan kekecewaan di tubuh Kejaksaan dan memicu persepsi bahwa penugasan luar instansi adalah bentuk marginalisasi. Dalam sistem Jepang, rotasi jabatan memungkinkan seorang jaksa bekerja di departemen pemerintah lain sebagai bagian dari pengembangan profesional tanpa menimbulkan kecurigaan. Kembali ke posisi penuntutan dianggap natural. Hal serupa berlaku di Prancis melalui hak reintegrasi. Sistem ini dapat diadaptasi di Indonesia dengan memastikan ada peraturan pemerintah yang mengatur durasi penugasan, hak keuangan, evaluasi kinerja, dan mekanisme reintegrasi. Selain itu, rekruitmen komisioner lembaga independen dari kalangan jaksa harus dilakukan secara transparan, melalui seleksi terbuka, dan melibatkan Komisi Kejaksaan untuk menghindari nepotisme. Di hampir semua negara, jaksa memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana. Mereka bertindak sebagai penyaring (filter) perkara agar tidak 172 semua laporan otomatis masuk ke pengadilan. Karena peran strategis itu, beberapa negara mengatur jaminan independensi jaksa melalui sistem kepegawaian yang khas. Misalnya, di Belanda, jaksa menempati dua posisi sekaligus: sebagai pejabat negara di bawah eksekutif dan sebagai magistrate yang menjalankan fungsi peradilan. Prof. Jan Crijns, Guru Besar Hukum Acara Pidana Universitas Leiden, menegaskan bahwa posisi jaksa sebagai aparat quasi-judicial mengandung arti ganda. Pada satu sisi, Kejaksaan adalah bagian dari eksekutif yang tunduk pada pemerintah dalam level kebijakan. Namun pada sisi lain, dalam menjalankan fungsi penuntutan di perkara konkret, jaksa harus dipandang sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang independen. Inilah yang membedakan jaksa dari AASN biasa: merka tetap pejabat eksekutif, tetapi juga mengemban dimensi yudisial. Meskipun Kejaksaan berada di rumpun eksekutif, fungsi penuntutan memiliki dimensi yudisial yang menuntut independensi. Istilah “badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman” dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bagi keberadaan Kejaksaan. UU Kejaksaan menempatkan lembaga ini sebagai organ pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain serta menegaskan pelaksanaan kekuasaan itu dilakukan secara merdeka. Konsep kemerdekaan di sini berarti Kejaksaan harus bebas dari intervensi kekuasaan lain, baik legislatif maupun eksekutif, dalam pengambilan keputusan penuntutan. Ini selaras dengan prinsip separation of power dan rule of law. Bagaimanapun, karena Kejaksaan adalah bagian dari eksekutif, hubungan antara Jaksa Agung dan Presiden tidak dapat sepenuhnya diabaikan. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; konsekuensinya, pergantian pemerintahan dapat berdampak pada pergantian pimpinan Kejaksaan. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa penuntutan rawan diintervensi, terutama ketika menyangkut perkara besar yang melibatkan kepentingan politik atau ekonomi. Untuk mengatasi potensi bias, pembentukan mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat, misalnya melalui Komisi Kejaksaan yang independen, pengawasan oleh masyarakat, dan transparansi dalam pengambilan keputusan penuntutan. 173 Dalam konteks penugasan, hubungan dengan eksekutif menjadi lebih kompleks. Ketika jaksa ditempatkan sebagai komisioner di lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemberantasan Korupsi, ia harus menunjukkan bahwa tugas barunya tidak menghambat fungsi penuntutan atau menimbulkan konflik kepentingan. UU ASN mengatur bahwa ASN harus netral dan tidak terlibat politik praktis. Kementerian PANRB menegaskan bahwa penugasan jaksa di luar instansi merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya manusia, bukan alih status. Karena itu, jaksa yang sedang bertugas di lembaga lain tetap menjadi jaksa; gaji dan tunjangan tetap berasal dari Kejaksaan, dan mereka sewaktu-waktu bisa ditarik kembali. Posisi Indonesia cukup unik dalam konteks perbandingan internasional. Status jaksa sebagai ASN dengan kekhususan memberi fleksibilitas seperti dalam tradisi civil law, namun tetap dibatasi oleh prinsip netralitas dan independensi yang diadopsi dari common law. Tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara memberikan ruang mobilitas bagi jaksa untuk mengembangkan kapasitasnya di luar institusi, dan memastikan bahwa independensi penuntutan tidak terganggu oleh kepentingan eksternal. Dari ketiga contoh negara civil law yang telah dibahas, dapat diidentifikasi beberapa pola kunci yang relevan bagi Indonesia. Pertama, baik Prancis, Jerman, maupun Jepang menempatkan jaksa pada posisi yang memiliki hubungan erat dengan kekuasaan kehakiman secara fungsional, namun secara administratif tetap berada di bawah eksekutif. Pola ini secara teoretis konsisten dengan rumusan Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2021 yang menyebut bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang “fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.” Artinya, sifat “berkaitan” ini tidak serta-merta menempatkan jaksa di dalam kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaknai dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945, tetapi menegaskan adanya fungsi yudisial yang dijalankan oleh lembaga eksekutif. Kedua, ketiga negara tersebut memiliki mekanisme formal untuk penugasan jaksa di luar fungsi penuntutan. Mekanisme seperti détachement di Prancis, Abordnung di Jerman, dan sistem rotasi di Jepang dirancang untuk mencapai dua tujuan utama: meningkatkan kapasitas profesional jaksa dengan pengalaman lintas sektor, dan memperkuat koordinasi antar lembaga tanpa 174 mengorbankan prinsip independensi. Penugasan ini selalu diatur secara rinci, termasuk durasi, hak kembali, dan batasan keterlibatan dalam perkara pidana selama masa penugasan. Ketiga, pembatasan untuk jabatan politik elektif berlaku ketat. Ini mencerminkan kesadaran bahwa keterlibatan jaksa dalam politik partisan akan merusak persepsi publik terhadap netralitas lembaga. Prinsip ini selaras dengan larangan aktivitas politik bagi ASN di Indonesia berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, serta peraturan turunannya. Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dari organ administratif di bawah Departemen Kehakiman menjadi lembaga pemerintah dengan status khusus yang menjalankan fungsi penuntutan. Desain institusionalnya dibentuk oleh tradisi civil law namun tetap memerlukan fleksibilitas untuk merespons dinamika politik, kebutuhan reformasi, dan kompleksitas penegakan hukum modern. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memberikan dasar hukum bagi penugasan jaksa di luar instansi, sekaligus menegaskan bahwa mereka tetap berstatus Aparatur Sipil Negara. Status ini tunduk pada ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang secara normatif mengakui mobilitas dan penugasan lintas instansi sehingga memberi legitimasi penuh bagi penugasan sementara di luar struktur Kejaksaan. Praktik internasional menunjukkan bahwa model seperti ini bukan hal yang unik. Prancis, Jerman, dan Jepang telah mengembangkan mekanisme penugasan sementara tanpa menghilangkan status jaksa, sedangkan model common law di Amerika Serikat dan Inggris menempatkan jaksa sebagai pejabat eksekutif atau pejabat terpilih dengan tantangan tersendiri berupa risiko politisasi. Dari perbandingan ini dapat diambil pelajaran bahwa penting untuk menyeimbangkan fleksibilitas karier dengan perlindungan independensi serta memastikan akuntabilitas publik tetap terjaga. Pasal 11 A ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Kejaksaan yang memuat frasa “Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan di luar instansi Kejaksaan... dan pada penugasan lainnya” adalah konstitusional. Tidak ada alasan untuk membatasi maknanya hanya pada lembaga terkait kekuasaan kehakiman karena pembatasan tersebut justru berpotensi menghambat kerja sama lintas sektor yang dibutuhkan dalam penegakan hukum 175 modern. Selama penugasan tersebut masih relevan dengan fungsi penegakan hukum, dikoordinasi oleh Jaksa Agung, dan diawasi secara memadai untuk mencegah konflik kepentingan maka tidak terdapat kerugian konstitusional bagi pihak mana pun. Keberhasilan reformasi Kejaksaan di masa depan akan bergantung pada komitmen pemerintah, legislatif, dan masyarakat sipil untuk menjaga integritas penuntutan sambil membuka ruang kolaborasi lintas sektor. Dengan berpegang pada prinsip konstitusional dan mengambil pelajaran dari praktik terbaik internasional, Kejaksaan dapat memperkuat posisinya sebagai pilar keadilan yang tidak hanya menghormati warisan sejarah tetapi juga adaptif dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan zaman. Dalam persidangan, Ahli memberikan keterangan sebagai berikut.  Terhadap pertanyaan dari kuasa hukum Pemohon mengenai apakah jaksa agung itu merupakan jabatan politik atau magistrate. Untuk menjawab pertanyaan tersebut menurut Ahli jika dilihat dari sisi sejarah, Jaksa Agung dipilih dan diberhentikan oleh Presiden. Dalam Undang-Undang Kejaksaan tidak disebutkan apakah jaksa agung sejajar dengan menteri, namun dalam praktik kenegaraan, Jaksa Agung diumumkan bersamaan dengan kabinet menteri. Menurut Ahlim Jaksa Agung adalah jabatan politis sehingga untuk menjadi jaksa agung tidak dipersyaratkan harus berasal dari jaksa karier.  Terhadap pertanyaan dari Hakim Arsul Sani, menurut Undang-Undang Kejaksaan, jaksa agung dipilih oleh Presiden, namun dalam undang-undang tersebut tidak diatur mengenai masa jabatannya. Ahli berpendapat seharusnya jaksa agung diatur masa jabatannya, seperti halnya kapolri yang berhenti ketika pensiun. Pada saat masa kepemimpinan Habibie, jaksa agung hanya bertugas selama dua atau 20 hari (Ahli tidak terlalu ingat) dengan alasan posisi jaksa rentan.  Menurut Ahli, jaksa agung adalah jabatan politis namun tidak demikian dengan jaksa, jaksa adalah Aparatur Sipil Negara, yang terikat oleh undang- undang yang disusun pada tahun 1960 dan telah diubah terakhir pada tahun 2021. Kejaksaan adalah bagian dari eksekutif, selain diatur dalam undang- undang, kejaksaan terikat pada aturan-aturan dikeluarkan oleh BKN, PermenPAN-RB. 176  Menurut Ahli, standing magistrates adalah jaksa yang sedang menjadi penuntut umum, tidak semua jaksa menjadi penuntut umum tergantung pada surat tugas yang diberikan kepadanya. Seorang jaksa sebagai standing magistrates hanya memiliki kewenangan ketika berada di persidangan, diluar persidangan seorang jaksa tidak dapat bertindak sebagai standing magistrates.  Menurut Ahli, jaksa tidak hanya punya berfungsi sebagai penuntut umum di peradilan pidana, namun dapat menjadi pengacara negara di kasus administrasi dan Tata Usaha Negara, termasuk di Mahkamah Konstitusi.  Selain menjadi penuntut umum dan pengacara negara, jaksa juga dapat memiliki fungsi sebagai intelijen, fungsi pengawasan dan fungsi administrasi. Seorang Jaksa dikatakan sebagai officier van justitie ketika menangani perkara di persidangan sedangkan jika tidak menangani perkara di persidangan ia dapat di tugaskan di instansi lain seperti kementerian ataupun di KPK yang dapat menerima tugas sebagai biro hukum atau juru bicara.  Terhadap pertanyaan Hakim Enny Nurbaningsi dan Hakim Arsul Sani, sepengetahuan Ahli belum ada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai aturan kepegawaian bagi jaksa. Bahwa karena Jaksa adalah ASN maka jaksa tetap tunduk pada undang-undang yang mengatur tentang ASN. Terkait penafsiran atas instansi lain dapat dilihat dalam PermenPAN-RB Nomor 62 Tahun 2020 serta peraturan Badan Kepegawaian Negara.  Aturan mengenai penempatan jaksa tunduk pada aturan untuk ASN.  Ahli mencontohkan jaksa yang diberikan tugas sebagai pengacara negara salah satu tugasnya adalah memberikan legal opini terhadap pemerintah daerah selain itu terdapat jaksa yang dilibatkan dalam proyek pengamanan strategis pemerintah, hal ini membuktikan bahwa jika sedang diberikan tugas sebagai penuntut umum karena jaksa adalah ASN maka dapat terlibat dalam pekerjaan lain.  Menurut Ahli aturan untuk jaksa merupakan peninggalan dari sistem Belanda, di Belanda procureur general itu menunjuk pada Jaksa Agung, selain itu terdapat College van procureur generaal dan Board of Prosecutors General. Jaksa agung di Belanda dapat berjumlah empat sampai lima orang jaksa agung. procureur generaal ada juga yang ditempatkan di Mahkamah Agung. 177  Pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1960, jaksa agung menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman dan terbagi atas Kejaksaan negeri pada pengadilan negeri, dulu istilahnya begitu. Kejaksaan tinggi pada pengadilan tinggi, Kejaksaan Agung pada Mahkamah Agung. Namun pada bulan Juli tahun 1960 oleh Presiden Soekarno kejaksaan agung ditarik menjadi bagian dari eksekutif,  Bahwa dalam menjalankan tugasnya terdapat salah satu fungsi yang tujuannya untuk menjaga kesatuan hukum yaitu kasasi demi kepentingan hukum (KDKH). KDKH yang berhak mengajukan adalah jaksa, ketentuan ini diatur dalam KUHAP dan undang-undang lainnya termasuk dalam Undang- Undang tentang Mahkamah Agung. Namun sepengetahuan Ahli fungsi selama dua dekade terakhir tidak pernah digunakan.  Atas pertanyaan dari Hakim Arief Hidayat, terkait dengan fleksibilitas dan independensi. Menurut Ahli, Jaksa Indonesia unik jika dibandingkan dengan negara lain sulit dicari padanannya. Perbedaan dimaksud diantaranya di Indonesia jaksa menggunakan seragam, kemudian dilihat dari fungsinya dapat menjadi advokat atau pengacara negara, di Belanda jaksa merupakan pengacara yang mewakili pemerintah sedangkan di Indonesia berbeda.  Seorang jaksa memiliki banyak fungsi tergantung SK yang diberikan kepadanya, Ahli menjelaskan ketika Ahli menjadi jaksa dan menangani perkara menjadi penuntut umum maka indepedensi sebagai penuntut umum harus dilindungi. Menurut perbedaan jaksa dengan hakim menurut pembimbing Ahli, Jan Crijns yaitu hakim secara teori, konsep, tidak tunduk pada beleidsregel dan tidak tertunduk pada kebijakan yang diatur oleh Mahkamah Agung sedangkan jaksa tunduk pada kebijakan yang diatur oleh Pemerintah namun sebatas pada pengaturan teknis perkara. Dalam menjalankan teknis perkara seorang jaksa harus dilndungi indepedensinya pada saat sedang melakukan penuntutan, mendakwa dan menentukan pasal. Berbeda halnya ketika seoarang jaksa menjalankan fungsi lainnya seperti menjadi pengacara negara, menjalankan fungsi intelijen maka terikat pada undang-undang yang terkait dengan fungsi yang sedang dilaksanakannya. Pengaturan mengenai jaksa dengan kekhususannya baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dengan maksud agar 178 jaksa independen selama ini titik beratnya jaksa berada pada ranah eksekutif berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 60 .  Menurut Ahli pada tahun 1980-an, kejaksaan pernah mengajukan pertimbangan teknis melalu KDKH ketika pengadilan negeri tingkat pertama mengabulkan mengenai penyitaan sebelum diatur di praperadilan. Menurut Ahli jika KDKH difungsikan kembali akan sangat membantu terlebih KDKH tidak terbatas pada kasus pidana dapat juga digunakan dalam kasus perdata dana tata usaha negara.  Menurut Ahli sebagaimana diketahui bersama banyak putusan yang kontradiktif Ahli mencontohkan dalam satu kasus terdapat berbagai macam gugatan yaitu gugatan perdata, tata usaha negara dan gugatan pidananya karena yang menangani perkara tersebut berbeda-beda maka putusannya saling bertabrakan. Menurut Ahli jika KDKH difungsikan jaksa dapat membantu datun jaksa pengacara negara untuk menyatukan putusan- putusan tersebut atau dengan kata lain dapat membuat konsistensi putusan agar ada yurisprudensi jangan sampai putusan-putusan pengadilan yang telah inkracht bertabrakan satu dengan yang lainnya. Kelemahannya karena bentuk outputnya adalah pertimbangan maka tidak mengikat Mahkamah Agung, Mahkamah Agung dapat menerima ataupun menolak. 2. Dr. Flora Dianti, S.H., M.H, A. PERMOHONAN PEMOHON Halaman 45 -51 dinyatakan sebagai berikut. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf e yang memberikan tugas wewenang kepada jaksa agung "dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer" bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, dengan uraian sebagai berikut: Bahwa Kewenangan Jaksa Agung untuk mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam semua lingkup peradilan merupakan bentuk "intervensi terselubung" yang dilegalisasi dengan berlakunya Pasal 35 ayat (1) huruf e UU Kejaksaan. Istilah atau frasa teknis hukum (legal technicality) merujuk pada "aturan 179 prosedural yang dapat menentukan hasil suatu kasus tanpa ada hubungannya dengan substansi kasus tersebut." Namun, Frasa tersebut bukanlah istilah khusus dalam hukum; frasa tersebut tidak memiliki makna yang tepat, juga tidak memiliki definisi hukum. frasa yang samar seperti ini dapat menimbulkan multitafsir. Definisi dari teknis bervariasi dari orang ke orang, dan sering kali hanya digunakan untuk menunjukkan bagian hukum yang mengganggu hasil yang diinginkan oleh pengguna istilah tersebut. Dalam konteks kasus tersebut diatas dapat dikatakan bahwa teknis hukum merupakan detail kecil yang dapat mengubah segala keputusan hukum atau peristiwa hukum. Misalnya, seorang tersangka ditahan oleh Penyidik, tapi karena tidak ada surat perintah penahanan maka tersangka akhirnya lolos dari penahanan itu. Istilah teknis hukum pada prinsipinya bersifat mengatur prosedur hukum, memungkinkan akses ke pengadilan, dan/atau memungkinkan atau membatasi kebijaksanaan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Ini adalah aspek Hukum Prosedural. Teknis hukum lainnya berkaitan dengan aspek hukum substantif, yaitu, aspek hukum yang mengartikulasikan kriteria khusus yang digunakan pengadilan untuk menilai kepatuhan atau pelanggaran suatu pihak terhadap, misalnya, satu atau lebih hukum pidana atau hukum Perdata. Dalam beberapa kasus, orang mungkin menganggap perlindungan hukum seperti aturan pengecualian sebagai teknis hukum. Bahwa selain istilah diatas, istilah teknis hukum dalam kaitannya dengan kewenangan Jaksa Agung dalam memberikan pertimbangan hukum Kepada Mahkamah Agung sangat rancu. Disatu sisi Jaksa Agung adalah pimpinan tertinggi kejaksaan yang memiliki teknis hukum sendiri dalam menangani perkara hukum. Dalam bidang penuntutan yang menjadi kewenangan Jaksa, teknis penuntutan jaksa telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER.036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasiona Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Bahwa selain tersebut diatas Tekhnis hukum dapat pula berupa "bimbingan teknis" atau dapat berupa "tata cara penanganan" hukum. Kalau teknis 180 diartikan seperti ini, maka secara langsung berarti Mahkamah Agung dalam penanganan perkara tertentu yang masuk kategori dapat diberikan "teknis hukum" oleh Jaksa Agung, dalam arti Hakim Agung dibimbing dan diarahkan dalam menangani perkara dalam bidang Pidana, Perdata, TUN dan bidang Peradilan Militer. Bahwa sekiranya pemberian kewenangan Kepada Jaksa Agung untuk memberikan Pertimbangan Teknis Hukum kepada Mahkamah Agung dalam Perkara tingkat Kasasi disemua Badan Peradilan ditafsirkan sebagai "bentuk terselubung" dari "intervensi diam-diam", maka tindakan itu dapat dianggap sebagai legalisasi tindakan melawan pengadilan (contemp of court) secara diam-diam. Sebab Pemberian Pertimbangan Teknis Hukum yang dimaksud dapat diduga merupakan kewenangan terselubung bagi Jaksa Agung untuk "membuat kekacauan bagi Mahkamah Agung dalam memutus Perkara". Bahwa penggunaan istilah teknis hukum yang multitafsir, sangat bergantung pada kepentingan subjektif Jaksa Agung yang disampaikan ke Mahkamah Agung. Pertimbangan teknis semacam ini akan mempengaruhi kemerdekaan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang di sidangnya. Tentu perkara-perkara yang dapat "dintervensi" semacam itu akan menghasilkan ketidakadilan. Bahwa Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan (vide Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan). Dengan demikian, Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai penuntut umum, Jaksa Agung adalah para pihak yang ikut dalam perkara di pengadilan. Para pihak tidak dapat melakukan "intervensi" terhadap keputusan hakim dan kemandirian kekuasaan kehakiman. Sebagai para pihak, meskipun menjalankan tugas sebagai penegak hukum, Jaksa Agung tidak boleh memasuki ruang hakim dalam suatu perkara yang disidang oleh pengadilan. Sebagai contoh, dalam bidang keperdataan, yang meliputi hukum privat materiil yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, jaksa dapat berperan dalam perkara perdata apabila negara 181 atau pemerintah menjadi salah satu pihaknya dan jaksa diberikan kuasa untuk mewakili. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan yang berbunyi: Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Penyebutan istilah "kuasa khusus" dalam bidang keperdataan sebagaimana tercantum dalam UU Kejaksaan dengan sendirinya identik dengan Jaksa Pengacara Negara dan tidak tunduk pada UU Advokat. Sedangkan dalam perkara pidana, peran jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Dalam penuntutan Jaksa bertugas mendakwa setiap terdakwa pelaku tindak pidana dengan tujuan untuk mendapatkan hukuman. Sebagai penuntut umum Jaksa tentu tidak ingin perkara yang ditanganinnya gagal menjerat terdakwa, karena sukses tidaknyanya penuntut umum adalah membuktikan tuntutannya benar. Sudah jamak diketahui umum, Jaksa bertindak sebagai penuntut umum bekerja untuk meyakinkan hakim agar terdakwa bersalah. Karena itu, pemberian tugas dan wewenang jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan untuk memberikan "pertimbangan teknis" kepada Mahkamah Agung dalam semua ruang lingkup peradilan di Mahkamah Agung, akan merugikan hak-hak warga negara untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Bahwa meskipun Jaksa dianggap sebagai bagian dari kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, bukan berarti jaksa dianggap sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang dijalanakan oleh Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan dibawahnya, dan oleh Sebuah Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 Kekuasaan Kehakiman itu diatur secara limitatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 182 Sehingga pemberian kewenangan Jaksa Agung untuk memberikan pertimbangan teknis akan merusak keagungan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (4) huruf e UU Kejaksaan menyalahi beberapa undang-undang lain yaitu: 1. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah menyebutkan: Pasal 2 "Agung Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain." 2. Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 3: "(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan." Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman memberikan ancaman terhadap pihak luar yang ingin ikut campur dalam urusan peradilan dengan ancaman pidana. Bahwa para Pemohon berpendapat, Kewenangan Jaksa Agung untuk memberikan pertimbangan teknis kepada Mahkamah Agung di semua badan peradilan akan berpotensi membuat jaksa Agung berkuasa penuh untuk mengendalikan proses hukum. Hal ini yang ditakutkan oleh Para Pemohon, kalau suatu waktu Jaksa menangani kasus politik seperti kritik terhadap pemerintah atau demontrasi yang diajukan kasasi di Mahkamah Agung, atau tindakan pidana akibat adanya protes terhadap pemerintah, maka Jaksa Agung sebagai Pembantu Presiden tentu akan menjaga kepentingan kekuasaan dan itu dapat menjerat aktivis pergerakan dan 183 warga negara yang kritis terhadap pemerintah (in casu Pemohon I sebagai Mahasiswa dan Aktivis Pergerakan). B. TANGGAPAN AHLI i. Dokumen Dan Peraturan Peraturan Perundangan yang digunakan untuk melakukan analisis bagi kepentingan memberikan pendapat hukum adalah: 1. Undang-undang Dasar 1945 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 6. UU Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 7. Referensi Jurnal: Boudon, J. "The organization, status and powers of the prosecutor's office in France since 1945." Paper presented at Scuola superiore della magistratura, Storia della magistratura nell'età contemporanea: profili comparati, Napoli, 18-20 October 2023. https://www.scuolamagistratura.it/documents/20126/b04e85f5- 18c9-1412- 6d8a-9c1a17771040 Budianto, A. "A Comparative Study of French, British, Dutch, and Russian External Supervisory Agencies of Investigators and Prosecutors within Integrated Criminal Justice System." Padjadjaran Journal of International Law, vol. 5, no. 3. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a7 Committee of Ministers of the Council of Europe. "The Role of Public Prosecution in the Criminal Justice System: Recommendation Rec(2000)19 and Explanatory Memorandum." Adopted 6 October 2000. http://cm.coe.int Den Haan, M., & Lugard, R.-J. "The Netherlands." DRAMP Report. https://hslaw.nl/wp-content/uploads/2022/08/D3-DRAMP-NL- report.pdf 184 Hand, J. "The Attorney-General, politics and logistics – a fork in the road?" Legal Studies, vol. 42, 2022, pp. 425-445. DOI: 10.1017/lst.2021.55 HM Government. "The Governance of Britain: A Consultation on the Role of the Attorney General." Crown Copyright. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a7c427c40f0b62dff de0e4c/ 7192.pdf "Judiciary Organisation Act." Dutch Civil Law. http://www.dutchcivillaw.com/legislation/judicialsystem033.htm Muhadar. "Criminal Justice System." Awang Long Law Review, vol. 1, no. 1, November 2018, pp. 6-14. UK Parliament. "Criminal Justice Act 1988, Section 36." Legislation.gov.uk. https://www.legislation.gov.uk/cy/ukpga/1988/33/section/36 Van de Bunt, H., & Van Gelder, J.-L. "The Dutch Prosecution Service." Crime and Justice, vol. 41, no. 1, August 2012, pp. 117- 140. The University of Chicago Press. http://www.jstor.org/stable/10.1086/666491 Vergnolle, S. "Understanding the French Criminal Justice System as a Tool for Reforming International Legal Cooperation and Cross- Border Data Requests." https://vergnolle.org/wp- content/uploads/2017/01/VERGNOLLE-Understanding-the-French- criminal-justice-system-as-a-tool-for-reforming-international-legal- cooperation-and-cross-border-data-requests.pdf 8. Referensi Buku: a. Djoko Prakoso, Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah masyarakat, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985). b. Luhut M.P Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2014). c. Marcelino Eric Montol, Eugenius N. Paransi, dan Mien Soputan, “Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2024,” Lex Administratum 10, No. 1 (2022). d. Osman Simanjuntak, Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum, (Jakarta: Grasindo, 1955). e. R. Soepomo, Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia Ke II, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997). 185 f. R.M Surachman dan Andi Hamzah, Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1966). g. Robert Vouin, “The Role of the Prosecutor in French Criminal Trials”, The American Journal Of Comparative Law, Vol. 18, No. 3, (1970). h. Topo Santoso, Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan, (Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000). i. Wantjik Saleh, Intisari Yurisprudensi Pidana dan Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita,1985). ii. Analisis Berkaitan dengan alasan permohonan di halaman 45-51 tersebut di atas, secara ringkas dapat ahli sampaikan tanggapan sebagai berikut. 1) Bahwa pada dasarnya kedudukan Lembaga Kejaksaan dalam UUD 45 tidak disebutkan secara eksplisit menempatkannya di bawah kekuasaan yudikatif. Hal ini berarti Kedudukan Kejaksaan bergantung pada pengaturan Undang- undang dan Praktik Ketatanegaraan. 2) Bahwa dalam UU Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan, menyatakan Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang- undang. Ada pun Jaksa Agung bertanggungjawab langsung kepada Presiden, hal mana menegaskan kedudukan Jaksa Agung dan Lembaga Kejaksaan sebagai kekuasaan eksekutif. 3) Bahwa Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan yang independen, menunjukan adanya fungsi yudikatif, namun secara konstitusi tetap berada dalam ranah eksekutif. Karena Jaksa Agung tetaplah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dimana dalam sistem presidensial, Kejaksaan Agung memang berada di bawah ranah eksekutif, maka menjadi kewenangan Presidenlah untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung. 186 4) Kedudukan Kejaksaan yang dapat ditafsirkan secara implisit setidaknya telah membawa pengaruh betapa luas, kompleks, dan beragamnya tugas, fungsi dan peran yang diemban oleh Kejaksaan, sehingga telah menempatkannya dalam berbagai fungsi yang ambiguitas. Sebab, di satu sisi menjadi bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman dalam ranah yudikatif. Di sisi lain, kejaksaan diberikan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum, serta tanggung jawab mewakili negara dan pemerintah baik di dalam maupun di luar pengadilan, dalam lingkup kekuasaan eksekutif. 5) Kedudukan Kejaksaan yang luas tersebut dapat dilihat sejak adanya Pasal 2 Staatblad 1922 No.522 yang menyebut dalam suatu proses (atau sengketa) yang ditangani secara perdata, bertindak untuk pemerintahan sebagai penanggung jawab negara di pengadilan adalah opsir justisi atau jaksa. Ini kemudian diadopsi dalam Pasal 30 ayat (2) UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang diubah menjadi UU No.11 Tahun 2021. 6) Dapat dilihat bahwa peranan Jaksa Agung, memiliki peran penting sebagai penasihat negara, terutama dalam bidang hukum dan tata negara. Peran ini mencakup memberikan pendapat hukum kepada pemerintah, membantu penyelesaian sengketa, dan mewakili negara dalam urusan hukum. Jaksa Agung juga memiliki wewenang dalam penegakan hukum pidana dan perdata, serta berperan dalam pembentukan kebijakan hukum. 7) Lebih lanjut perlu dijelaskan bahwa Peran dan kewenangan Jaksa Agung sebagai Penasihat Negara adalah sebagai berikut. a. Jaksa Agung memberikan nasihat hukum kepada Presiden dan lembaga negara lainnya terkait berbagai masalah hukum dan kebijakan. b. Jaksa Agung bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan. 187 c. Jaksa Agung sebagai JPN membantu menyelesaikan sengketa perdata dan tata usaha negara yang melibatkan pemerintah, baik melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (mediasi, negosiasi). d. Jaksa Agung terlibat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah lainnya, memberikan masukan dari sisi hukum. e. Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan memiliki wewenang dalam penegakan hukum pidana, termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan pengadilan. 8) Dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan. Sehingga kedudukan Kejaksaan di dalam ketatanegaraan Indonesia berada di ranah eksekutif, namun dalam menjalankan fungsinya sebagai Penuntut Umum, Kejaksaan harus bebas dari intervensi pihak manapun termasuk Pemerintah sekalipun agar terciptanya proses penegakan hukum yang adil, profesional dan bebas dari intervensi manapun. UU Kejaksaan sudah menegaskan bahwa kejaksaan menjalankan tupoksi dan wewenangnya harus merdeka tanpa ada intervensi dari pemerintah, vice versa sebagai lembaga pemerintah, Kejaksaan tidak boleh melakukan intervensi. 9) Lebih lanjut dalam permohonan pemohon sendiri juga menyatakan bahwa yang dimaksud dalam bimbingan teknis dalam Pasal 35 ayat (1) huruf (e), adalah memberikan saran terkait masalah prosedural yang tidak terkait dengan substansi perkara. Dengan demikian jelas bahwa interpretasi bimbingan teknis yang merupakan masalah prosedural, bukan merupakan bentuk intervensi perkara. Ada pun saran teknis yang diberikan Jaksa Agung tidak bersifat mengikat, dalam kata lain Mahkamah Agung tidak terikat untuk mengikutinya. Dalam hal ini Jaksa Agung hanya menjalankan perannya sebagai penasihat negara atau procureur-generaal yang berbeda dengan perannya sebagai Jaksa penuntut atau advocaat-generaal. Atau 188 dengan kata lain, Jaksa Agung tidak berperan sebagai pihak perkara. 10) Bahwa bimbingan teknis hukum yang diberikan oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung sebagai Judex Juris, juga membuktikan bahwa hal tersebut hanya terkait masalah penerapan hukum, dan tidak masuk dalam masalah factie/atau penilaian atas alat bukti yang tidak akan bisa diubah oleh pihak manapun dan bukan merupakan bagian dari pemeriksaan di tingkat Mahkamah Agung. Dalam hal ini Mahkamah Agung tetap bersifat independen dan tidak dapat diintervensi. 11) Dengan demikian tidak tepat dan tidak cukup beralasan pendapat pemohon bahwa Kewenangan Jaksa Agung untuk memberikan pertimbangan teknis kepada Mahkamah Agung di semua badan peradilan akan berpotensi membuat jaksa Agung berkuasa penuh untuk mengendalikan proses hukum. Karena hasil dari proses hukum harus didasarkan pada alat bukti yang diajukan, dan tidak mungkin dilakukan intervensi oleh suatu saran prosedural yang tidak bersifat wajib mengikat. Perbandingan Kedudukan Jaksa Agung di Belanda dan di Inggris 12) Bahwa kedudukan Jaksa Agung di Belanda, juga menunjukan adanya perbedaan peranan. Dalam sistem peradilan pidana Belanda, "Jaksa Agung" dapat merujuk pada dua peran yang berbeda. Pertama, "advocaat-generaal", adalah jaksa penuntut umum di pengadilan banding. Kedua, "procureur-generaal", bertindak sebagai penasihat independen bagi Mahkamah Agung, yang memberikan pendapat (''kesimpulan'') atas kasus-kasus di semua bidang hukum. 13) Lebih lanjut Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Banding (Advocaat-Generaal) yang menangani perkara pidana di pengadilan merupakan bagian dari Kejaksaan Umum (Openbaar Ministerie). Sedangkan sebagai Penasihat Independen bagi Mahkamah Agung (Procureur-Generaal) merupakan peran terpisah, bukan bagian langsung dari Kejaksaan Umum. Dimana 189 Kejaksaan dapat memberikan nasihat independen kepada Mahkamah Agung atas kasus-kasus. Kasus mana yang tidak terbatas pada hukum pidana dan memberikan pendapat di semua bidang hukum. 14) Bahwa di Belanda, Pendapat Jaksa Agung tersebut, disebut "kesimpulan", dipublikasikan bersamaan dengan putusan Mahkamah Agung. Meskipun nasihat mereka dapat berpengaruh, Mahkamah Agung tidak terikat untuk mengikutinya. 15) Kewenangan Jaksa Agung sebagai Procureur General di Belanda dinyatakan secara tegas dalam Judiciary Organisation Act Pasal 111 ayat (2) huruf b yang diperkuat oleh Pasal 113. 16) Dalam sistem peradilan pidana Inggris, Jaksa Agung (AG) bertindak sebagai “neutral advisers to the court” (The Governance of Britain: A Consultation on the Role of the Attorney General, Cm 7192 (July 2007), Annex A, para 25), atau penasihat hukum yang tidak memihak bagi pengadilan dan juga pemimpin lembaga penuntutan. Jaksa Agung merupakan tokoh kunci dalam proses peradilan pidana, dengan tanggung jawab yang beragam, mulai dari memberi nasihat hukum hingga mengawasi penuntutan dan mewakili negara di pengadilan. 17) Di Inggris, Jaksa Agung juga berperan sebagai Chief Legal Advisor, yang memberikan nasihat hukum kepada pemerintah tentang berbagai isu, termasuk hukum pidana dan kebijakan. Hal ini dalam rangka melindungi Kepentingan Publik (guardian of public interest) dan memastikan bahwa sistem hukum beroperasi secara adil dan jujur. Analisis dan penjelasan lebih lanjut tentang Kedudukan Lembaga Kejaksaan di Belanda dan Inggris Kewenangan Jaksa Agung di Belanda 190 Dalam sistem peradilan pidana Belanda, Procurator General yang memimpin kantor kejaksaan yang melekat pada Mahkamah Agung memiliki kewenangan khusus untuk memberikan nasihat hukum dalam proses pemeriksaan kasasi berdasarkan ketentuan yang tegas dalam Judiciary Organisation Act. Pasal 111 ayat (2) huruf b secara eksplisit menyatakan bahwa Procurator General bertanggung jawab untuk "delivering opinions to be submitted to the Supreme Court in the cases determined by statute" (memberikan pendapat yang akan diserahkan kepada Mahkamah Agung dalam kasus-kasus yang ditentukan oleh undang-undang). Kewenangan ini diperkuat oleh Pasal 113 yang mengatur struktur kantor Procurator General, dimana advocates general juga berperan "deliver opinions, in the capacity of advocate general, when called upon to do so by the procurator general" (memberikan pendapat dalam kapasitas sebagai advocate general ketika diminta oleh procurator general). Peran ini bersifat konsultatif dan advisory, berbeda dengan jaksa di pengadilan tingkat rendah yang berargumen untuk hukuman tertentu, dimana Procurator General memberikan nasihat tentang bagaimana suatu kasus harus ditangani. Independensi Procurator General dalam memberikan pendapat hukum diperkuat melalui struktur kelembagaan yang terpisah dari sistem kejaksaan umum dan sistem pengangkatan yang menjamin kebebasan dari pengaruh politik. Kantor Procurator General ini memiliki posisi yang unik karena tidak merupakan bagian dari struktur Public Prosecution Service formal dan sepenuhnya independen dari Menteri Kehakiman, yang menjamin objektivitas dalam memberikan nasihat hukum. Pasal 111 ayat (2) huruf c juga memberikan kewenangan kepada Procurator General untuk "instituting appeals in cassation in the interests of the uniform application of the law"(mengajukan banding kasasi untuk kepentingan penerapan hukum yang seragam), yang menunjukkan perannya dalam menjaga konsistensi penerapan hukum di seluruh sistem peradilan. Selain itu, Pasal 121 menegaskan bahwa "The procurator general at the Supreme Court is responsible for monitoring in particular the enforcement and implementation of statutory provisions at the Supreme Court, the courts of appeal and the district courts" (Procurator General di Mahkamah Agung bertanggung jawab 191 untuk memantau khususnya penegakan dan implementasi ketentuan undang-undang di Mahkamah Agung, pengadilan banding dan pengadilan distrik). Mekanisme kerja Procurator General dalam memberikan pendapat hukum didukung oleh struktur organisasi yang komprehensif, dimana kantor Procurator General terdiri dari seorang procurator general, deputy procurator general, maksimal dua puluh dua advocates general dan maksimal sebelas advocates general extraordinary. Ketika Mahkamah Agung memberikan putusan atas pokok perkara, Procurator General dan para advocates general "assume the duties and powers of the public prosecution service referred to in Article 125" (mengambil alih tugas dan kewenangan dinas penuntutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125). Sistem ini mencerminkan tradisi hukum kontinental dimana institusi kejaksaan tidak hanya berperan sebagai penuntut, tetapi juga sebagai penjaga keadilan yang membantu pengadilan mencapai putusan yang tepat secara hukum. Pasal 122 juga memberikan kewenangan kepada Procurator General untuk memberikan peringatan kepada Menteri Kehakiman jika ia menganggap bahwa dinas penuntutan umum tidak melaksanakan atau menerapkan ketentuan undang- undang dengan baik dalam menjalankan tugasnya, yang menunjukkan peran pengawasan yang independen terhadap sistem peradilan secara keseluruhan. Kewenangan Jaksa Agung di Inggris Sistem amicus curiae ("friend of the court") dalam common law memberikan mekanisme bagi pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam perkara untuk memberikan pandangan hukum kepada pengadilan, dan Jaksa Agung Inggris memiliki peran unik dalam konteks ini melalui kewenangan "appointment of advocates to the court" sebagai "neutral advisers to the court." Fungsi ini mencerminkan dua sifat (dual nature) peran Jaksa Agung sebagai pejabat pemerintah sekaligus guardian of public interest, dimana ia memiliki kewenangan untuk menunjuk advocate yang bertindak netral dan objektif, bukan mewakili kepentingan pemerintah atau pihak manapun. Dokumen konsultasi 2007 menjelaskan bahwa Jaksa Agung menunjuk "advocates to the court (neutral advisers to the court – formerly called 192 'amicus curiae')" dan "special advocates (counsel appointed to represent the interests of individuals in certain cases, e.g. immigration appeals, involving sensitive material which cannot be disclosed in the ordinary way)," yang menunjukkan dua kategori berbeda: neutral advisers untuk asistensi hukum umum, dan special advocates untuk kasus-kasus sensitif yang melibatkan national security. Penggunaan istilah "advocates to the court" menggantikan "amicus curiae" mencerminkan formalisasi peran ini dalam sistem hukum Inggris modern, dimana fungsi ini telah menjadi bagian integral dari sistem peradilan, khususnya dalam kasus-kasus yang memerlukan expertise hukum independen. Meskipun ditunjuk oleh Jaksa Agung, advocates to the court bertindak independen dari kepentingan pemerintah, sebagaimana dicatat James Hand bahwa ini merupakan salah satu fungsi "ex officio" Jaksa Agung yang menunjukkan peran sebagai "guardian of the public interest" rather than government advocate. Fungsi ini berbeda dari kewenangan Jaksa Agung dalam "appointment of counsel (including Treasury Counsel) to represent the Crown in criminal and civil proceedings," karena Treasury Counsel mewakili kepentingan Crown/pemerintah, sementara advocates to the court bersifat netral. Dalam kasus-kasus yang melibatkan sensitive national security material, Jaksa Agung menunjuk "special advocates" yang memiliki akses ke material rahasia namun tidak dapat berkomunikasi dengan klien mereka setelah melihat material tersebut, sistem yang dikembangkan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan national security dan fair trial rights. Special advocates sering digunakan dalam immigration appeals dan terrorism-related proceedings dimana disclosure penuh terhadap terdakwa atau pemohon dapat membahayakan national security, dengan Jaksa Agung berperan dalam memastikan bahwa penunjukan ini dilakukan secara objektif dan independen. Sistem ini menunjukkan bagaimana Jaksa Agung mengelola peranan antara executive dan judicial powers, dimana sebagai bagian eksekutif, ia memfasilitasi independensi peradilan melalui penunjukan neutral advisers rather than directly intervening. 193 Dokumen konsultasi 2007 mengakui bahwa fungsi appointment of advocates to the court "rarely gives rise to controversy" karena sifatnya yang genuinely neutral dan pro-judicial independence, berbeda dengan fungsi- fungsi Jaksa Agung lainnya yang lebih kontroversial karena melibatkan kepentingan politik. Sistem advocates to the court di Inggris mencerminkan pendekatan yang lebih sophisticated dalam mengelola hubungan antara eksekutif dan yudikatif dibandingkan sistem pertimbangan teknis Indonesia, dimana Jaksa Agung Inggris bertindak sebagai facilitator independensi peradilan melalui penunjukan neutral advisers, sementara Jaksa Agung Indonesia memberikan pertimbangan langsung namun non-binding. Kedua sistem sama-sama menghormati judicial independence, namun dengan mekanisme yang berbeda: Inggris melalui intermediary neutral advocates, Indonesia melalui direct advisory input yang tidak mengikat. C. KESIMPULAN Sehubungan dengan dasar hukum sebagaimana telah dijelaskan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Lembaga Kejaksaan merupakan Lembaga Negara atau Eksekutif yang memiliki fungsi Judikatif. Lebih lanjut Jaksa Agung merupakan Lembaga Negara memiliki peranan sebagai the highest “State Attorney” /Penasihat Negara Tertinggi berdasarkan peraturan perundangan. Bahwa kewenangan Jaksa Agung untuk memberikan pendapat / saran hukum kepada Mahkamah Agung juga diberlakukan di Negara Belanda (Procureur General) dan Inggris (neutral advisor to the Court). 2. Berkaitan dengan peranan sebagai Penasihat Negara/State Attorney, Jaksa Agung berwenang memberikan pendapat teknis hukum yang bersifat netral serta tidak mengikat, dan hanyalah terkait masalah penerapan hukum. 3. Dengan demikian tidak tepat dan tidak cukup beralasan pendapat pemohon bahwa Kewenangan Jaksa Agung untuk memberikan pertimbangan teknis kepada Mahkamah Agung di semua badan peradilan akan berpotensi membuat Jaksa Agung berkuasa penuh 194 untuk mengendalikan proses hukum, karena Mahkamah Agung tidak terikat dengan saran tersebut dan tetap bersifat independen. 4. Kesimpulan Pasal 35 ayat (1) huruf (e) UU Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan tidak bertentangan dengan dengan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam persidangan, Ahli memberikan keterangan sebagai berikut.  Menurut Ahli terkait advokat general, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf e, mengacu kepada penyatuan hukum yang dimaksud dalam kasasi demi kepentingan hukum. Menurut Ahli upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum sifatnya tidak mengikat dan tidak boleh merugikan para pihak.  Menurut Ahli, penjelasannya lebih sempit dibandingkan dengan apa yang diatur di dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e. Dalam penjelasannya berkaitan dengan penuntutan yang dalam hal ini adalah penyatuan hukum dalam bentuk kasasi demi kepentingan hukum. Sedangkan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e mengatur lebih luas. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf e itu menunjuk procureur general sebagai advisor, state advisor itu bersifat netral dan saran yang diberikan tidak boleh merugikan para pihak dan juga tidak bersifat mengikat.  Menurut Ahli, Mahkamah Agung adalah judex juris dan kaitan penerapannya walaupun dapat menentukan arah pemeriksaan, namun tetap dibatasi dalam bentuk tidak berkaitan dengan subtansi yang berkaitan dengan alat bukti, atau terkait juga penerapan terhadap alat bukti. Hal ini sudah tercantum dan dikuatkan dalam beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung bahwa hal-hal yang berkaitan dengan subtansi, berkaitan dengan penilaian alat bukti, berkaitan dengan hal- hal yang penerapan hukum terhadap alat bukti itu sendiri itu harus ditolak di dalam penerapan hukum yang apabila diajukan sebagai dasar di Mahkamah Agung. Sehingga dalam hal ini, yang dimaksud penerapan hukum adalah apabila berdasarkan keyakinan hakim harus didasarkan pada bukti yang cukup, maka kemudian bukti yang cukup ini 195 tidak boleh disentuh kembali sebagai faksi yang bisa menentukan subtansi perkara di Mahkamah Agung karena kaitan terhadap penilaian dan juga alat bukti itu sudah harus ditolak.  Bahwa Ahli sepakat saat ini masih banyak terjadi inkonsistensi putusan berkaitan dengan penafsiran suatu pasal. Ahli mencontohkan riset yang telah dilakukan diantaranya mengenai unsur penipuan di dalam Pasal 378, bagaimana pemakaian cek palsu atau cek kosong, apakah dapat masuk ke dalam penipuan atau tidak, terhadap hal ini masih terjadi inkonsistensi. Sehingga menurut Ahli, apabila memang Jaksa Agung bisa memberikan peranannya sebagai procureur general untuk memberikan pembimbingan teknis, kapan misalnya suatu unsur dapat masuk dalam pidana atau tidak, maka setidaknya dapat mengurangi adanya inkonsistensi putusan. 3. Marsda TNI (purn) Dr. Sudjono A. PENDAHULUAN. 1. Bahwa Pemohon Agus Setiawan Dkk. Pada tanggal 24 Februari 2015 mengajukan Pengujian terhadap Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (selanjutnya disingkat UU Kejaksaan RI), di antaranya Pasal 35 Ayat (1) huruf g yang akan Ahli tanggapi. 2. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan RI yang menyatakan bahwa, “ Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer”, dan Pasal tersebut bertengan dengan UUD 1945, dengan alasan; a. Bahwa kewenangan “mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan“ dalam semua tindak pidana adalah merupakan pemberian kewenangan yang dapat membuat tumpang tindih kewenangan; 196 b. Bahwa pada intinya Polisi adalah penyidik tunggal dan Kejaksaan adalah penuntut tunggal. c. Bahwa pemberian kewenangan kepada Jaksa untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu bersifat eksepsionalitas (tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi). 3. Bahwa Pemohon mengajukan Petitum yang pada pokoknya, terhadap ”Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan RI bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. B. PENGERTIAN PERKARA KONEKSITAS DAN PERADILAN KONEKSITAS. 1. Pengertian Perkara Koneksitas. Dalam literatur hukum, Ahli belum menemukan pendapat tentang pengertian atau definisi “perkara koneksitas”, meskipun S.R. Sianturi dalam Bukunya tentang Hukum Militer di Indonesia, berkali-kali menyebut “perkara koneksitas” misal “belum pernah ada seseorang non- militer dihadapkan ke Mahkamah Militer di luar perkara koneksitas”, atau menyebutkan “anggota sipil dan militer dalam perkara koneksitas”. Bahwa Ahli berpendapat, yang dimaksud “perkara koneksitas “ adalah “Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer”, berdasarkan: a. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, “Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan/Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer”, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, “Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, 197 diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum , kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”. b. Pasal 89 ayat (1) KUHAP menyebutkan, “Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum , kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer” dan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan, “Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum , kecuali jika menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”. c. Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan RI yang menyatakan bahwa, “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer”. Penjelasan Pasal, “Pelaksanaan ketentuan ini dilakukan dalam rangka penanganan perkara koneksitas”. d. Pasal 25A Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI mengatur bahwa “Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat 198 dan penanganan perkara koneksitas bertanggung jawab kepada Jaksa Agung”. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, “perkara koneksitas “ tidak dibatasi lingkup tindak pidananya apakah tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, dan terhadap hal ini Ahli berpendapat bahwa yang dimaksud “perkara koneksitas” adalah seluruh tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer atau delik pasal 55 dan 56 KUHP“, berdasarkan asas systematische specialiteit atau kekhususan yang sistematis yang artinya “jika dikaitkan dengan ketentuan hukum pidana adalah ketentuan yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau bersifat khusus dari khusus yang telah ada“ dan asas tersebut merupakan turunan dari asas lex specialis derogate legi generali. 2. Peradilan Koneksitas. Dalam literatur hukum acara pemeriksaan koneksitas sering digunakan dengan istilah “Peradilan Koneksitas”, menurut Prof. Andi Hamzah (2015)” peradilan koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dengan orang militer, dengan demikian maka sudah dapat dipastikan bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan orang militer yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP”. Menurut Ahli Urgensi Peradilan Koneksitas, merupakan implikasi hukum dari ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Berdasarkan konstitusi UUD 1945 terdapat dua lingkungan peradilan yang berwenang mengadili tindak pidana, yaitu lingkungan 199 peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang mengatur bahwa Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang intinya mengatur bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit atau yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan sebagai prajurit dan seseorang yang berdasarkan Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili pengadilan dalam lingkungan peradilan militer (Keputusan Ketua Mahkamah Agung, berdasar Pasal 16 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Ketentuan acara koneksitas secara umum diatur dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP dan Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 UU Peradilan Militer. C. PENDAPAT AHLI TENTANG KONSTITUSIONALITAS PASAL 35 AYAT (1) HURUF G UNDANG-UNDANG KEJAKSAAN RI. Bahwa Ahli akan menyampaikan pendapat secara sekaligus terhadap Pasal 35 ayat (1) huruf g, terkait “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer” berdasarkan pendekatan teori hukum dan asas hukum serta perundang-undangan (sekaligus disisipkan ke dalam bagian teori dan asas hukum). 1. Teori Hukum a. Menurut Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada 3 (tiga) hal antara lain 1) Kepastian hukum; 2) Keadilan; dan 3) Daya Guna/Kemanfaatan (doelmatigheid). Menurut Radbruch, kepastian hukum merupakan 200 tuntunan utama terhadap hukum supaya menjadi positif, dalam artian berlaku dengan pasti. Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan RI sudah jelas dan tegas bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menggoordinasikan, mengendalikan dan melakukan penyelidikan “perkara koneksitas” tanpa membatasi lingkupnya (Lihat penjelasan Pasal). b. Teori Wewenang (Bevoegdheid) dan Teori Integrasi Peradilan (Integrated Criminal Justice System/ICJS). Suatu lembaga dibentuk untuk menjalankan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya suatu lembaga memiliki kewenangan yang telah diberikan oleh peraturan perundang- undangan. Kewenangan suatu lembaga merupakan suatu otoritas lembaga tersebut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Menurut Philipus M. Hadjon bahwa wewenang (bevoegdheid) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht). Dalam konsep hukum publik wewenang merupakan hak berkuasa yang di tetapkan dalam struktur organisasi sosial guna melaksanakan kebijakan yang di perlukan. Selanjutnya menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan harus dilihat dari sumber hukum formal. Oleh sebab itu jika ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan RI tidak membatasi jenis tindak pidana maka penafsiran restrikitf sebagaimana dalil pemohon yang membatasi hanya tindak pidana korupsi bertentangan dengan asas pemerintahan berdasar undang-undang (wetmatigheid van bestuur), dan wewenang Jaksa Agung dalam ketentuan Pasal ini merupakan norma yang bersifat atributif langsung dari Undang-Undang. Dikaitkan dengan teori Integrated Criminal Justice System menurut Mardjono Reksodipuro menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana yang terintegrasi menghendaki koordinasi lintas yurisdiksi (umum dan militer) demi efisiensi dan kepastian hukum serta asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Oleh 201 sebab itu pembatasan jenis perkara yang dimohonkan Pemohon justru melemahkan integrasi dan memunculkan ketidakpastian hukum dan disparitas dalam penegakan hukum. c. Teori Penafsiran Hukum. Terkait maksud frasa “tindak pidana” dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan RI, dapat digunakan penafsiran autentik, gramatikal, sistematis, dan teleologis. Interpretasi autentik adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan melihat arti dari istilah yang dimuat dalam sebuah Undang-Undang itu sendiri. Interpretasi ini dikenal dengan interpretasi resmi atau autentik. Metode penafsiran ini melarang hakim menafsirkan selain apa yang telah ditentukan pengertianya dalam ketentuan peraturan perundang- undangan, dan UU Kejaksaan tidak menafsirkan lain dari frasa “tindak pidana”itu sendiri, yang berarti seluruh tindak pidana, tidak lebih dan tidak kurang. Dalam penjelasan Pasal disebutkan, “Pelaksanaan ketentuan ini dilakukan dalam rangka penanganan perkara koneksitas”. Secara gramatikal frasa “tindak pidana” adalah umum (generik), tidak dibatasi delik khusus. Selanjutnya penafsiran sistematis bahwa frasa “tindak pidana” konsisten dengan Pasal 16 Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 89 ayat (1) KUHAP dan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Militer, dimana kesemuanya konsiten tidak membatasi jenis delik dalam koneksitas. Penafsiran teleologis tujuan norma ini adalah untuk menjamin koordinasi perkara koneksitas, apapun jenis deliknya, demi mencegah benturan jurisdiksi untuk kepastian hukum dan keadilan. Oleh sebab itu jika tugas dan wewenang Jaksa Agung mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer tindak pidana dibatasi hanya tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi maka bertentangan dengan ratio legis dan melanggar hak 202 konstitusional, khususnya hak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dapat disimpulkan berdasarkan penafsiran hukum, objek perkara koneksitas sebagaimana dimaksud pasa 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan RI harus dimaknai sebagai seluruh tindak pidana, bukan hanya tindak pidana korupsi saja, karena pembatasan hanya pada kasus tipikor tidak didukung teks undang-undang, teori kewenangan dan asas kepastian hukum dan berpotensi melemahkan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). 2. Asas Hukum a. Asas Dominus Litis Doktrin dominus litis secara prinsip telah diakui universal dan tercermin di dalam Pasal 2 UU Kejaksaan RI, bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang- undang, yang dilaksanakan secara independen. Hal tersebut sejalan dengan prinsip bahwa kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan (een en ondeelbaar), maka tidak ada suatu lembaga pemerintah manapun yang dapat melakukan tugas penuntutan tersebut untuk dan atas nama negara. Asas Dominus litis merupakan bentuk kewenangan yang melekat pada jaksa selaku penuntut umum berdasarkan undang-undang, untuk menentukan suatu perkara akan dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Dengan demikian kewenangan Jaksa Agung mengoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana Pasal 35 ayat (1) huruf g sudah senafas dengan UU Kejaksaan RI. b. Asas Single Prosecution System. Secara historis prinsip single prosecution system yang menjadikan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi, antara lain diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik 203 Indonesia dan tertuang dalam Pasal 57 ayat (1) beserta penjelasannya dan Pasal 66 huruf d Undang-Undang tentang Peradilan Militer, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU Kejaksaan sebagai berikut: Pasal 57 UU Peradilan Militer (Penjelasan): “Oditur dan Oditur Jenderal adalah pejabat fungsional yang dalam melakukan penuntutan bertindak untuk dan atas nama masyarakat, pemerintah dan negara serta bertanggung jawab secara hirarki”. Penjelasan, bahwa Oditur Jenderal dalam melakukan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi melalui Panglima TNI. Pasal 66 huruf c: “Oditur Jenderal mempunyai tugas dan wewenang: dalam rangka penyelesaian dan penuntutan perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus, mengadakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung.... “. Pasal 39 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama- sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer”. Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan: “Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pasal 35 ayat (1) huruf j UU Kejaksaan: Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan. Penjelasan Pasal: Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana ditentukan clengan memperhatikan asas single prosecution system, asas een en ondelbaar, dan. asas oportunitas. Pendelegasian kewenangan 204 Penuntutan dari Jaksa Agung kepada Penuntut Umum harus sejalan dengan kebijakan penegakan hukum yang telah ditetapkan oleh Jaksa Agung selaku pemilik tunggal kewenangan penuntutan. Yang dimaksud dengan "melakukan Penuntutan" dalam ketentuan ini, termasuk koordinasi teknis Penuntutan seluruh perkara tindak pidana yang dipertanggungjawabkan pada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana politik hukum yang ditentukan pembentuk Undang- Undang dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tenntang KUHP, penuntutan dimaknai dengan proses peradilan yang dimulai dari penyidikan. Dalam UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (UU RPJPN Tahun 2025- 2045), salah satu dari 7 (tujuh) Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers) untuk Landasan Transformasi Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, yakni Transformasi Sistem Penuntutan menuju Single Prosecution System dan Transformasi lembaga Kejaksaan sebagai Advocaat Generaal. Pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Hal tersebut dilaksanakan utamanya melalui arah kebijakan transformasi sistem penuntutan menuju single prosecution system dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai advocaat generaal, sebagai cerminan atau implementasi dari diktum menimbang dalam UU RPJPN Tahun 2025-2045. Berdasarkan uraian di atas asas single prosecution system telah menjadi politik hukum dalam perundang-undangan yang mengatur kewenangan Jaksa Agung terkait “mengoordinasikan dan mengendalikan” penanganan perkara pidana baik koneksitas maupun nonkoneksitas dan terhadap seluruh tindak pidana. Hal ini juga dengan memperhatikan bahwa Jaksa Agung merupakan satu- satunya lembaga yang berwenang melakukan penyidikan, 205 penuntutan, dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia (vide Pasal 35 ayat (1) huruf h UU Kejaksaan dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia). c. Asas Systematische Specialiteit atau Kekhususan yang Sistematis. Asas systematische specialiteit atau kekhususan yang sistematis artinya jika dikaitkan dengan ketentuan hukum pidana adalah ketentuan yang bersifat khusus apabila pembentuk undang- undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan tersebut sebagai suatu ketentuan yang bersifat khusus atau bersifat khusus dari khusus yang telah ada dan asas tersebut merupakan turunan dari asas lex specialis derogate legi generali. Untuk melihat maksud pembentuk Undang-Undang memang berkehendak tidak membatasi jenis pidana dalam perkara koneksitas dan memberi kewenangan kepada Kejaksaan RI atau Jaksa Agung untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara koneksitas dapat dilihat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah ini; 1) Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, “Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”. 2) Pasal 89 KUHAP ayat (1) menyebutkan, “Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum , kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu 206 harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”. 3) Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan, “Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali jika menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”. 4) Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan RI yang menyatakan bahwa, “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer”. Penjelasan Pasal, Pelaksanaan ketentuan ini dilakukan dalam rangka penanganan perkara koneksitas. 5) Pasal 25A Perpres Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI yang mengatur bahwa “Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas bertanggung jawab kepada Jaksa Agung”. Berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang- undangan tersebut di atas dikaitkan asas systematische specialiteit Ahli berpendapat bahwa pembentuk undang-undang bermaksud “tindak pidana dalam perkara koneksitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan RI tidak dibatasi jenis tindak pidananya” dan “pembentuk undang-undang memang bermaksud menetapkan kewenangan mengoordinasikan, 207 mengendalikan dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara koneksitas kepada Kejaksaan RI”. Jaksa Agung selaku pemilik tunggal kewenangan penuntutan (yang dimaknai sebagai proses peradilan yang dimulai dari penyidikan), juga berwenang menentukan kompetensi absolut pengadilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal, pendapat Jaksa Agung yang menuntukan (vide Pasal 202 UU Peradilan Militer dan Pasal 93 KUHAP). D. KESIMPULAN. Berdasarkan uraian di atas, Ahli menyimpulkan tugas dan wewenang Jaksa Agung RI sebagaimana diatur pada Pasal 35 ayat (1) huruf g yang menyatakan bahwa, “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer” adalah konstitusional karena pemberian wewenang tersebut telah sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 89 ayat (1) KUHAP, Pasal 57, Pasal 66 huruf c, dan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer, Pasal 39 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU Kejaksaan, didukung dengan teori hukum serta asas hukum yang sesuai dengan cita hukum Indonesia, yaitu nilai-nilai dasar Pancasila, UUD 1945, serta arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional. Dalam persidangan, Ahli memberikan keterangan sebagai berikut.  Atas pertanyaan Pemohon yang pada intinya mempertanyakan terkait dengan kewenangan Jaksa Agung mengendalikan penyidikan untuk setiap tindak pidana. Menurut Ahli, Ahli membatasi diri untuk memberikan tanggapan terkait dengan kewenangan Jaksa Agung, terkait dengan Pasal 35 ayat (1) huruf g, yaitu mengordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sedangkan pertanyaan dari Pemohon fokus pada penyidikan. Menurut Ahli, tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan 208 peradilan militer, pengendalian yang dilakukan dalam penanganan tindak pidana adalah dengan melihat atau dibatasi ruang lingkupnya namun apabila itu dilakukan secara koneksitas atau sipil bersama dengan militer, maka tidak melihat jenis pidananya. Hal ini merupakan makna dari Pasal 35 ayat (1) huruf g. Menurut Ahli dengan menggunakan pendekatan penafsiran outentik teleologis terkait dengan tindak pidana yang dilakukan secara koneksitas atau sipil dan militer, setiap peraturan memiliki tujuan atau maksud atau akhir.  Menurut Ahli, peradilan koneksitas sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946, namun berdasarkan penelitian yang dilakukan Ahli belum ditemukan kasus yang ditangani di era-era zaman tersebut. Kemudian, secara konsisten, norma tersebut dirumuskan di dalam regulasi-regulasi berikutnya yang terakhir dimuat dalam Pasal 89 KUHAP dan Pasal 198 Undang-Undang Peradilan Militer. Menurut Ahli untuk membaca dengan benar, harus membaca Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan umum kecuali dalam keadaan tertentu berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung. Norma yang lama mengatur berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman dan Kementerian Pertahanan dan Keamanan.  Dari seluruh rumusan norma, baik menggunakan pendekatan historis di dalam Pasal 22 Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman tidak memberikan batasan pengertian mengenai tindak pidana, begitu juga dengan Pasal 16 dan Pasal 89 Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 198 Undang-Undang Peradilan Militer.  Kemudian, Pasal 35 ayat (1) huruf g memberikan penjelasan dalam pelaksanaan penanganan perkara koneksitas yaitu dengan menggunakan pendekatan otentik, dijelaskan dalam teks undang- undang tersebut. Bahwa jaksa agung diberi wewenang untuk menangani perkara koneksitas tanpa melihat jenis pidananya, sepanjang komposisi pelakunya sipil dan militer. Menurut Ahli hal ini juga merupakan implikasi 209 dari Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dimana mengatur mengenai keberadaan peradilan pidana dan peradilan militer Yang pelaksanaannya bersama-sama dengan mekanisme demokratis baik akan dilaksanakan di peradilan umum ataukah di peradilan militer. Menurut hal ini sejalan dengan pendapat S. R. Sianturi yaitu untuk memperoleh satu keadilan, sudah seharusnya perkara koneksitas dibawa ke satu majelis, apakah lewat peradilan umum atau peradilan militer. Namun untuk dapat dilaksanakan di peradilan militer harus ada keputusan Ketua Mahkamah Agung.  Menurut Ahli, KPK adalah bagian dari penyidik dari lingkungan peradilan umum. Oleh sebab itu, jika ada tindak pidana koneksitas terkait dengan korupsi mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87 Tahun 2023, KPK berwenang menangani sampai pada tahap penyidikan.  Pada tahap penuntutan terdapat musyawarah antara auditor jenderal TNI dan Jaksa Agung, apakah akan dilaksanakan di peradilan umum ataukah ke peradilan militer. Sehingga berkas perkaranya memang harus ditelaah dan diputuskan oleh Jaksa Agung namun tetap dilimpahkan kepada Kejaksaan. 4. Laksda Purnawirawan Soleman B. Ponto, S.T., M.H., Ahli akan menyampaikan analisa dan tanggapan dengan sistimatikan sebagai berikut : I. Pendahuluan • Penjelasan umum maksud tanggapan • Konteks permohonan judicial review • Kedudukan Kejaksaan dalam sistem hukum nasional II. Tanggapan atas Pasal 30B huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia A. Analisis Akademik Terhadap Pasal 30B huruf a 1. Analisis Historis 2. Analisis Sosiologis 3. Analisis Filosofis 210 4. Analisis Normatif 5. Analisis Yuridis 6. Analisis Asas Hukum 7. Analisis Teori Hukum 8. Analisis Konstitusional 9. Analisis Perbandingan Hukum Negara Lain 10. Kesimpulan Akademik dan Pendapat Ahli B. Tanggapan Terhadap Keberatan Pemohon 1. Definisi Intelijen dan Intelijen Hukum 2. Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan 3. Perbedaan Fungsi Intelijen Kejaksaan dengan TNI, Polri, dan BIN 4. Contoh Praktik Fungsi Intelijen Kejaksaan 5. Perspektif Teori Negara Hukum dan Due Process of Law 6. Perspektif Konstitusional Pasal 30 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 7. Perbandingan Praktik Internasional 8. Penegasan Bahwa Tidak Ada Kekuasaan Superpower 9. Kesimpulan atas Keberatan Pemohon III. Tanggapan atas Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia A. Analisis Akademik Terhadap Pasal 35 ayat (1) huruf g 1. Analisis Historis 2. Analisis Filosofis 3. Analisis Normatif 4. Analisis Yuridis 5. Analisis Konstitusional 6. Perbandingan Hukum Negara Lain 7. Kesimpulan Akademik dan Pendapat Ahli B. Tanggapan Terhadap Keberatan Pemohon 1. Klarifikasi Dugaan Tumpang Tindih Kewenangan 2. Posisi Hierarki Penegakan Hukum 3. Penjelasan Prinsip Due Process of Law 211 4. Isu Potensi Penyalahgunaan 5. Kesesuaian dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 6. Fungsi Check and Balances 7. Pengalaman Historis Konflik Kewenangan 8. Kesimpulan atas Keberatan Pemohon IV. Perspektif Kompetensi Absolut dalam Sistem Peradila • Pembagian kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 • Kedudukan penyidik Polri dan POM TNI dalam perkara lintas yurisdiksi • Peran koordinatif Jaksa Agung dalam perkara gabungan • Fungsi Jampidmil sebagai solusi struktural • Keselarasan dengan prinsip konstitusional dan KUHAP V. Penutup • Ringkasan akhir tanggapan • Penegasan bahwa pasal-pasal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 • Harapan agar Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kepentingan sistem penegakan hukum nasional yang terintegrasi dan adaptif II. TANGGAPAN DAN ANALISA PENJELASAN ATAS PASAL 30B HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA BUNYI PASAL 30B HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA : "DALAM BIDANG INTELIJEN PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN BERWENANG: A. MENYELENGGARAKAN FUNGSI PENYELIDIKAN, PENGAMANAN, DAN PENGGALANGAN UNTUK KEPENTINGAN PENEGAKAN HUKUM; Berikut adalah analisa lengkap mengenai Pasal 30B huruf a Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 212 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disusun untuk disampaikan oleh seorang ahli hukum yang ditunjuk oleh Kejaksaan Agung dalam sidang Mahkamah Konstitusi. A. Analisa Historis 1. Sejarah intelijen dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa fungsi intelijen penegakan hukum tidak hanya dimiliki oleh aparat keamanan seperti TNI dan Polri, tetapi juga lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan. Sejak masa Orde Baru, Kejaksaan melalui Intelijen Kejaksaan (Intelijen Yustisial) telah aktif dalam melakukan penggalangan dan deteksi dini dalam perkara pidana strategis. Kewenangan ini kemudian diakomodasi secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai bagian dari modernisasi institusi. 2. Prof. Dr. Adi Suryanto menyatakan bahwa “kewenangan intelijen penegakan hukum oleh Kejaksaan merupakan kelanjutan dari fungsi intelijen yustisial sejak masa Orde Baru, namun diperkuat secara konstitusional dalam era reformasi” (dalam seminar nasional di Lemhannas, 2018). Artinya, ini bukan hal baru, melainkan kontinuitas dari peran historis Kejaksaan yang mengalami formalisasi. Sejak Kejaksaan menjadi lembaga mandiri pasca reformasi, penguatan fungsi intelijen menjadi penting untuk efektivitas penegakan hukum. 3. Dalam proses reformasi hukum nasional, Komisi II DPR RI dan Tim Pembahasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengakui perlunya revitalisasi fungsi intelijen Kejaksaan dalam rangka mengurangi ketergantungan pada aparat kepolisian dalam proses awal penegakan hukum. Hal ini didasarkan pada pengalaman kegagalan pemberantasan mafia peradilan yang memerlukan dukungan intelijen yang independen. Sehingga lahirlah Pasal 30B sebagai penegasan kewenangan historis tersebut. 213 4. Dalam risalah rapat Komisi III DPR RI (2021), disebutkan bahwa fungsi intelijen penegakan hukum oleh Jaksa “merupakan amanat sejarah yang telah berjalan di institusi Kejaksaan sejak lama namun baru sekarang diberi legitimasi secara eksplisit.” Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan ini tidak muncul tiba-tiba, tetapi merupakan respons terhadap kebutuhan historis penegakan hukum yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap kejahatan modern. B. Analisa Sosiologis 1. Dalam realitas sosial saat ini, kejahatan terorganisir dan korupsi kerap memiliki jaringan yang kompleks sehingga penegakan hukum memerlukan kemampuan deteksi dini dan penggalangan informasi dari dalam masyarakat. Polisi sebagai penyidik utama sering mengalami hambatan dalam mengakses informasi awal secara cepat. Di sinilah fungsi intelijen Kejaksaan menjadi pelengkap yang strategis. 2. Pakar hukum Prof. Dr. Hibnu Nugroho menyatakan dalam diskusi di Fakultas Hukum Unsoed (2022), bahwa "Kejaksaan memiliki legitimasi sosial dalam mengakses informasi karena posisinya tidak berseragam seperti polisi, sehingga masyarakat lebih terbuka memberikan informasi.” Hal ini menjadi dasar sosiologis yang kuat bahwa fungsi intelijen Kejaksaan menjawab kebutuhan masyarakat terhadap penegakan hukum yang cepat dan tidak represif. 3. Dalam banyak kasus korupsi dan kejahatan ekonomi, penyelidikan Kejaksaan kerap kali menjadi solusi ketika proses polisi berjalan lambat atau terhambat konflik kepentingan. Masyarakat melihat Jaksa sebagai pihak yang lebih netral dalam banyak perkara ekonomi dan politik. Dengan demikian, fungsi intelijen pada Kejaksaan secara sosiologis mendapat legitimasi dari kebutuhan publik. 4. Dalam survei LIPI tahun 2019, disebutkan bahwa masyarakat menganggap Kejaksaan sebagai lembaga yang lebih cepat menangani kasus high profile karena memiliki pendekatan tidak formal lewat jaringan intelijen. Hal ini menunjukkan bahwa 214 keberadaan intelijen di tubuh Kejaksaan bukan hanya diterima, tetapi juga diharapkan oleh masyarakat. C. Analisa Filosofis 1. Dalam filsafat hukum, fungsi penegakan hukum bukan hanya tentang menghukum, tetapi tentang mencegah kejahatan sejak dini. Fungsi intelijen Kejaksaan mengandung nilai preventif yang tinggi sebagai bentuk kehendak untuk mewujudkan keadilan substantif. Hal ini selaras dengan asas salus populi suprema lex (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi). 2. Prof. Satjipto Rahardjo dalam bukunya Hukum Progresif (2007) menyebut bahwa “institusi hukum harus dibekali perangkat untuk menjangkau potensi kejahatan, bukan hanya merespons yang sudah terjadi.” Pemikiran ini mendasari perlunya Kejaksaan memiliki perangkat intelijen yang legal formal agar dapat melakukan deteksi dini secara hukum. 3. Pendekatan filosofis juga melihat penegakan hukum sebagai upaya integratif, bukan sektoral. Maka pembagian peran intelijen ke dalam institusi penegak hukum seperti Kejaksaan adalah keniscayaan dalam konteks negara hukum modern. Dengan demikian, Pasal 30B huruf a merupakan pengejawantahan nilai keadilan preventif dan integratif. 4. Dalam kerangka rule of law, fungsi intelijen oleh Kejaksaan juga mencerminkan prinsip kehati-hatian negara dalam melindungi hak masyarakat dari kejahatan terorganisir, yang tidak bisa hanya diatasi secara represif. Fungsi penyelidikan dan penggalangan dalam pasal ini menegaskan filosofi negara pelindung yang aktif dan tidak semata reaktif. D. Analisa Normatif 1. Secara normatif, Pasal 30B huruf a merupakan lex specialis dari sistem hukum intelijen nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Dalam Pasal 9 UU Intelijen Negara dinyatakan bahwa “lembaga intelijen dapat berasal dari 215 instansi penegak hukum." Kejaksaan jelas termasuk dalam kategori ini. 2. Pendapat Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji dalam forum nasional MA (2021) menyebut bahwa “Pasal 30B adalah bentuk kodifikasi kewenangan Kejaksaan sebagai intelijen penegakan hukum, bukan sebagai lembaga intelijen umum seperti BIN.” Ini berarti bahwa norma Pasal 30B bersifat lex specialis dalam ranah penegakan hukum, tidak tumpang tindih. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai UU sektoral diberi ruang untuk menetapkan kekhususan fungsi dalam lingkup kewenangannya. Keberadaan fungsi intelijen ini pun tidak mengganggu peran BIN, TNI, atau Polri, karena berbeda ruang lingkup dan objek tugas. Hal ini juga ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia hasil revisi 2021. 4. Dalam sistem hukum Indonesia, asas lex specialis derogat legi generali berlaku, sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang khusus dalam bidang penegakan hukum memiliki legitimasi untuk membentuk struktur intelijen tersendiri. Hal ini didukung oleh Putusan MK No. 6/PUU- V/2007 yang menyatakan bahwa lembaga negara dapat membentuk fungsi tambahan selama tidak bertentangan dengan konstitusi. E. Analisa Yuridis 1. Secara yuridis, Pasal 30B huruf a adalah bentuk pelaksanaan fungsi penegakan hukum yang sah oleh Kejaksaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia . Tidak ada norma dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara eksplisit melarang Kejaksaan memiliki fungsi intelijen. Justru Pasal 24 dan Pasal 30 Undang- 216 Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan ruang kelembagaan yang fleksibel bagi lembaga penegak hukum. 2. Prof. Maria Farida dalam kuliah umum di UI (2022) menegaskan bahwa “Kewenangan yang tidak diatur secara tegas dalam UUD bisa dibentuk melalui undang-undang selama tidak melanggar prinsip konstitusi.” Dengan demikian, Pasal 30B secara yuridis sah karena tidak melanggar norma konstitusi dan justru memperkuat sistem penegakan hukum. 3. Dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system), jaksa memiliki kedudukan sentral dalam menentukan kelanjutan proses hukum, sehingga fungsi intelijen diperlukan untuk menunjang efektivitas kewenangan itu. Kewenangan ini pun diawasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 4. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan memberi kewenangan kepada pembentuk UU untuk mengatur wewenang lembaga negara sepanjang tidak bertentangan dengan UUD. Maka secara yuridis formil maupun materiil, Pasal 30B huruf a sah dan konstitusional. F. Analisa Asas Hukum 1. Asas lex specialis derogat legi generali berlaku dalam hal ini karena Kejaksaan bertindak dalam bidang intelijen penegakan hukum yang bersifat khusus, bukan intelijen negara secara umum. Fungsi intelijen yang dilakukan Kejaksaan berada dalam batas-batas untuk kepentingan hukum, bukan keamanan negara. Oleh karena itu, tidak ada pelanggaran terhadap asas pembagian kewenangan. 2. Prof. Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana (2001) menjelaskan bahwa “asas fungsionalitas lembaga dalam sistem peradilan pidana tidak selalu harus eksklusif, tetapi boleh bersifat koordinatif dan sinergis.” Artinya, pemberian fungsi intelijen pada Kejaksaan tidak melanggar prinsip pembagian fungsi, melainkan memperkuat fungsi koordinatif dalam penegakan hukum. 3. Asas due process of law tidak dilanggar karena seluruh fungsi intelijen Kejaksaan tetap harus tunduk pada prinsip hukum, tunduk 217 pada mekanisme kontrol internal dan eksternal, serta hanya untuk kepentingan penegakan hukum. Hal ini berbeda dengan intelijen negara yang bekerja di wilayah grey area dengan ruang kerahasiaan tinggi. Oleh karena itu, Pasal 30B huruf a selaras dengan asas legalitas dan akuntabilitas. 4. Selain itu, asas presumption of constitutionality yang berlaku dalam pengujian undang-undang mengharuskan bahwa suatu ketentuan dianggap konstitusional sepanjang tidak terbukti nyata-nyata bertentangan dengan UUD. Karena Pasal 30B huruf a tidak mengatur kewenangan absolut dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit, maka asas ini mendukung keberlakuannya. G. Analisa Teori Hukum 1. Berdasarkan teori fungsi negara hukum oleh Dicey, negara hukum tidak hanya menjalankan hukum secara represif tetapi juga preventif. Fungsi intelijen yang melekat pada Kejaksaan dalam Pasal 30B huruf a adalah penerapan fungsi preventif itu agar hukum berjalan efektif. Ini sejalan dengan konsep negara hukum modern yang aktif dan adaptif. 2. Menurut teori integrated criminal justice system, seluruh institusi penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan) harus terkoordinasi dan saling mendukung. Dalam teori ini, jaksa tidak hanya sebagai penuntut tetapi juga memiliki fungsi manajerial atas perkara. Maka intelijen hukum adalah kebutuhan sistemik agar jaksa mampu menjalankan fungsi koordinasi itu dengan baik. 3. Prof. Muladi dalam bukunya Demokrasi, HAM, dan Reformasi Hukum (2002) menyatakan bahwa “penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari fungsi intelligence sebagai bentuk early warning system dalam sistem hukum pidana.” Maka, Pasal 30B huruf a adalah wujud operasional dari teori ini dalam sistem perundang- undangan kita. 4. Berdasarkan teori hukum responsif Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu menjawab tantangan sosial dan perubahan kejahatan. 218 Fungsi intelijen Kejaksaan adalah bentuk dari hukum responsif karena mampu mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum dan mendorong pencegahan. Maka, teori ini mengafirmasi Pasal 30B sebagai bagian dari transformasi kelembagaan yang adaptif. H. Analisa Konstitusional 1. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memang mengatur peran TNI dan Polri dalam pertahanan dan keamanan, namun tidak melarang lembaga lain untuk memiliki fungsi intelijen dalam konteks penegakan hukum. Kejaksaan bukan lembaga keamanan, sehingga fungsi intelijennya bukan untuk keamanan negara, melainkan penegakan hukum secara khusus. Oleh karena itu, tidak terjadi tumpang tindih kewenangan secara konstitusional. 2. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 20/PUU-V/2007 menyatakan bahwa “lembaga negara dapat membentuk organ dan kewenangan baru melalui UU selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.” Maka, selama tidak ada norma konstitusi yang dilanggar, Pasal 30B huruf a sah menurut prinsip konstitusional. 3. Prof. Jimly Asshiddiqie dalam Pengantar Ilmu Tata Negara (2008) menjelaskan bahwa “tidak semua kewenangan lembaga negara harus disebut eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, karena UUD menganut prinsip open legal policy dalam pembentukan lembaga negara.” Maka Pasal 30B merupakan bentuk kewenangan turunan yang sah secara konstitusi. 4. Konstitusi memberi ruang pembentukan UU sektoral untuk memperjelas tugas dan fungsi lembaga negara, termasuk Kejaksaan. Selama fungsi intelijen itu terbatas pada kepentingan hukum dan bukan keamanan negara secara luas, maka keberadaannya dalam sistem hukum nasional tidak inkonstitusional. 219 I. Analisa Perbandingan Negara Lain 1. Di Amerika Serikat, terdapat fungsi intelijen hukum di dalam Federal Bureau of Investigation (FBI) yang berperan di bawah Departemen Kehakiman (DoJ), bukan Departemen Pertahanan. Artinya, sistem hukum AS juga memberi ruang bagi jaksa dan penegak hukum sipil memiliki fungsi intelijen dalam penegakan hukum domestik. 2. Di Belanda, Openbaar Ministerie (Kejaksaan) bekerja sama dengan Fiscal Intelligence and Investigation Service (FIOD) dalam melakukan penyelidikan intelijen untuk kejahatan finansial, yang berada dalam lingkup tugas jaksa. Hal ini menunjukkan bahwa di negara sistem hukum civil law, jaksa pun diberi peran intelijen hukum. 3. Dalam sistem hukum Jerman, Staatsanwaltschaft (Kejaksaan) memiliki badan pendukung investigatif yang bisa mengumpulkan informasi rahasia dalam kejahatan kerah putih dan terorisme. Fungsi ini merupakan bentuk intelijen hukum yang tidak identik dengan fungsi militer atau keamanan nasional. 4. Maka, perbandingan dengan negara-negara lain menunjukkan bahwa pemberian fungsi intelijen kepada Kejaksaan dalam konteks penegakan hukum adalah praktik umum yang dapat dibenarkan secara teoritis dan empiris. Pasal 30B huruf a justru menempatkan Indonesia sejalan dengan praktik global dalam memberdayakan jaksa menghadapi kejahatan modern. J. Kesimpulan dari Analisa dan Pendapat Ahli 1. Kesimpulan: Pasal 30B huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 baik secara eksplisit maupun implisit. Ketentuan ini lahir dari kebutuhan historis, didukung secara sosiologis oleh masyarakat, dan sesuai dengan asas serta teori hukum yang berlaku. Fungsi intelijen penegakan hukum pada Kejaksaan merupakan bentuk adaptasi 220 terhadap dinamika kejahatan modern dan tidak menjadikan Kejaksaan sebagai lembaga superpower. 2. Pendapat Ahli: o Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji (Ahli Hukum Pidana dan Tata Negara): "Pasal ini adalah bentuk kodifikasi intelijen yustisial yang sudah lama dijalankan Kejaksaan. Selama tidak digunakan untuk fungsi di luar hukum, maka itu sah secara konstitusi." (Diskusi Mahkamah Agung, 2021) o Prof. Jimly Asshiddiqie: “Konstitusi tidak perlu menyebut setiap fungsi lembaga negara secara rigid. Yang penting tidak bertentangan dan tetap dalam kerangka checks and balances.” (Kuliah Umum di Mahkamah Konstitusi, 2020) o Prof. Satjipto Rahardjo: “Penegakan hukum membutuhkan imajinasi dan keterlibatan aktif. Intelijen hukum adalah bagian dari hukum yang progresif dan adaptif.” (Hukum Progresif, 2007) o Prof. Dr. Hibnu Nugroho: “Intelijen Kejaksaan justru memperkuat integritas penegakan hukum karena sifatnya lebih tidak represif dan lebih diterima masyarakat.” (Diskusi FH Unsoed, 2022) K. Berikut adalah tanggapan terhadap keberatan Pemohon mengenai Pasal 30B huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dianggap menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Jaksa, Polisi, TNI, dan institusi hukum lainnya, sebagaimana dikemukakan dalam permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi. I. Apa itu Intelijen: Definisi dan Tujuannya Intelijen adalah serangkaian kegiatan yang bersifat rahasia dan terarah untuk memperoleh, mengolah, dan menganalisis informasi guna mendukung pengambilan keputusan strategis dan taktis, baik dalam bidang pertahanan, keamanan, maupun penegakan hukum. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, disebutkan: 221 "Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi, tugas, dan aktivitas yang berkaitan dengan keamanan nasional." Namun dalam konteks intelijen penegakan hukum, pengertiannya lebih spesifik. Intelijen hukum merupakan kegiatan untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum atau potensi kejahatan, untuk keperluan penyelidikan hukum dan pendukung kebijakan penuntutan pidana. Intelijen penegakan hukum bersifat: • Preventif, yakni mendeteksi dini potensi pelanggaran hukum; • Non-represif, karena tidak menindak tetapi mengamankan dan menggali informasi; • Tertutup, dilakukan secara rahasia namun tetap dalam koridor hukum; • Terbatas secara lingkup, hanya berkaitan dengan penegakan hukum (bukan intelijen pertahanan seperti TNI, atau intelijen keamanan umum seperti Polri atau BIN). II. Apa Itu Kejaksaan dan Apa Tugas Pokoknya Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan turut melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan undang- undang. Tugas pokok Kejaksaan dijabarkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu: 1. Bidang penuntutan (fungsi utama: melakukan penuntutan perkara pidana); 2. Bidang intelijen penegakan hukum; 3. Bidang ketertiban dan ketentraman umum; 4. Bidang perdata dan tata usaha negara; 5. Bidang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kejaksaan bukan lembaga militer atau kepolisian, melainkan institusi hukum yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kedudukan tersendiri dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Dengan demikian, pemberian fungsi intelijen kepada 222 Kejaksaan tidak menjadikan institusi ini sebagai lembaga keamanan, tetapi sebagai pelaksana fungsi pendukung penegakan hukum. III. Fungsi Intelijen di Kejaksaan: Berbeda dari TNI, Polri, dan BIN Fungsi intelijen yang melekat pada Kejaksaan dalam Pasal 30B huruf a adalah intelijen hukum, yaitu penyelidikan awal (bukan penyidikan), penggalangan informasi, dan pengamanan yang bertujuan memperlancar proses penegakan hukum. Perbedaan Fungsi Intelijen Kejaksaan dengan TNI, Polri, dan BIN: Lembaga Fokus Intelijen Tujuan TNI(Bais TNI) Pertahanan militer Menjaga kedaulatan dan keamanan negara dari ancaman luar Polri(Intelkam) Keamanan dan ketertiban masyarakat Mencegah gangguan keamanan dan tindak pidana BIN Intelijen negara Mendukung keamanan nasional secara umum Kejaksaan Intelijen penegakan hukum Mendukung proses hukum, deteksi potensi pelanggaran hukum Ciri Khas Intelijen Kejaksaan:  Tidak memiliki kewenangan untuk memaksa (tidak dapat melakukan penangkapan atau penyitaan);  Tidak melakukan penyidikan (hanya pre-investigative intelligence);  Bekerja untuk kepentingan penegakan hukum oleh jaksa, bukan untuk keamanan umum;  Fokus pada isu hukum seperti korupsi, perdata negara, mafia peradilan, dan kejahatan ekonomi. Dengan demikian, tidak ada tumpang tindih, karena ruang lingkup, fungsi, serta obyek kegiatan berbeda. Malahan, intelijen Kejaksaan mengisi kekosongan dalam tahapan sebelum penyidikan formal dilakukan, terutama 223 ketika laporan masyarakat atau data awal belum memenuhi syarat formil untuk dinaikkan ke penyidikan oleh penyidik. IV. Contoh Penyelidikan Intelijen oleh Kejaksaan Salah satu contoh konkret fungsi intelijen hukum oleh Kejaksaan dapat dilihat dalam penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Tahapan yang dilakukan oleh Jaksa Intelijen: 1. Penggalangan informasi dari media massa, pengaduan masyarakat, dan hasil audit BPK; 2. Penyelidikan tertutup untuk mengumpulkan data awal seperti dokumen kontrak, realisasi anggaran, dan pemetaan pelaku; 3. Koordinasi intelijen antar lembaga untuk memperkuat data; 4. Pemberian telaah hukum kepada Jampidsus agar perkara dapat dinaikkan ke penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam kasus tersebut, intelijen Kejaksaan tidak bertindak sebagai penyidik atau penuntut langsung, tetapi sebagai fasilitator awal yang menjamin arah perkara berbasis fakta, bukan politisasi. Contoh lainnya:  Investigasi awal terhadap dugaan mafia pelabuhan;  Penelusuran aset dalam perkara perdata negara (untuk mendukung gugatan PMH atau sita eksekusi);  Penggalangan terhadap pihak-pihak strategis yang dapat membantu pengembalian kerugian negara secara non-litigasi. V. Kewenangan Intelijen Penegakan hukum Kejaskaan. Dengan demikian, kewenangan intelijen penegakan hukum Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30B huruf a:  Tidak menimbulkan tumpang tindih dengan TNI, Polri, atau institusi lain;  Merupakan bagian dari fungsi pendukung yang terbatas dan proporsional untuk menunjang tugas jaksa sebagai penuntut umum;  Dilaksanakan dalam koridor hukum dan bukan kewenangan represif;  Selaras dengan sistem hukum Indonesia yang menganut penegakan hukum terpadu. 224 VI. Perspektif Teori Negara Hukum dan Konsep Due Process of Law 1. Dalam konsep negara hukum (rechtstaat), kekuasaan negara hanya sah bila dijalankan berdasarkan hukum. Namun demikian, hukum bukan hanya berfungsi represif tetapi juga harus bersifat preventif dan prediktif. Fungsi intelijen Kejaksaan termasuk dalam upaya preventif yang legal, karena tidak mengandung kekuasaan koersif (pemaksaan). 2. Teori due process of law menuntut bahwa setiap proses hukum dilakukan sesuai prosedur dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Intelijen Kejaksaan tidak menafikan prinsip ini, karena tidak menyentuh wilayah penangkapan, penggeledahan, penyitaan, atau tindakan paksa lainnya. Justru sebaliknya, intelijen Kejaksaan memastikan proses hukum tidak digunakan secara sewenang-wenang karena diawali dengan informasi yang cukup. 3. Prof. Muladi, mantan Menteri Kehakiman, dalam kuliah umumnya di Universitas Diponegoro tahun 2012, menyatakan: “Fungsi intelijen dalam penegakan hukum adalah sarana early warning untuk mencegah tindakan koersif negara terhadap warga negara yang belum terverifikasi secara sah.” Ini memperjelas bahwa intelijen hukum justru memperkuat perlindungan hukum dalam kerangka negara hukum. 4. Oleh karena itu, kekhawatiran bahwa kewenangan intelijen Kejaksaan akan melanggar due process of law adalah tidak berdasar. Karena tidak ada tindakan hukum terhadap individu dalam proses ini, melainkan hanya pengumpulan informasi untuk mendukung keputusan hukum yang sah. VII. Perspektif Konstitusional: Tidak Bertentangan dengan Pasal 30 Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 1. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tugas TNI dalam bidang pertahanan negara dan Polri dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun tidak satu pun norma tersebut melarang Kejaksaan untuk menyelenggarakan fungsi intelijen dalam rangka penegakan hukum. Justru dalam sistem negara 225 hukum modern, fungsi intelijen dapat berada di berbagai institusi sesuai tugasnya masing-masing. 2. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 20/PUU-V/2007 menyatakan bahwa: "Selama pembentukan kewenangan dilakukan dengan undang- undang dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi, maka pembentukan fungsi baru dalam lembaga negara adalah sah." 3. Prof. Jimly Asshiddiqie, dalam bukunya Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen Konstitusi (2006), menjelaskan: “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tidak bersifat rigid dalam mengatur tugas lembaga negara, melainkan memberi ruang kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur kewenangan lembaga sesuai kebutuhan.” Maka, Pasal 30B adalah produk open legal policy yang sah, bukan pelanggaran konstitusi. 4. Pemberian kewenangan intelijen kepada Jaksa hanya berlaku dalam konteks hukum, bukan keamanan umum. Oleh karena itu, ia tidak mengganggu fungsi TNI dan Polri, karena ketiganya bekerja pada wilayah dan kepentingan yang berbeda. VIII. Perbandingan dengan Negara Lain: Praktik yang Sah Secara Internasional 1. Di Amerika Serikat, Federal Bureau of Investigation (FBI) bertindak sebagai lembaga penegakan hukum sekaligus memiliki divisi intelijen. Mereka bekerja dibawah Departemen Kehakiman (Department of Justice), yang fungsinya sejajar dengan Kejaksaan di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa lembaga penuntutan bisa memiliki fungsi intelijen hukum tanpa melanggar prinsip demokrasi. 2. Di Belanda, Kejaksaan bekerja sama dengan unit intelijen finansial (FIOD) yang berada di bawah pengawasan jaksa dalam kasus keuangan dan korupsi. Ini menunjukkan bahwa pembagian kewenangan bersifat fungsional dan tidak eksklusif, selama ada pembatasan legal yang jelas. 226 3. Di Jerman, Staatsanwaltschaft atau jaksa penuntut memiliki akses langsung ke badan-badan informasi yang bertugas mengidentifikasi kejahatan sistemik seperti pencucian uang dan terorisme. Meskipun tidak disebut sebagai "intelijen", fungsinya identik dengan pengumpulan informasi rahasia secara legal. 4. Maka, praktik di Indonesia melalui Pasal 30B huruf a justru selaras dengan praktik global, yang memberikan fungsi intelijen terbatas kepada institusi penuntutan untuk menunjang efektivitas sistem hukum, tanpa menjadikannya lembaga represif atau superpower. IX. Penegasan: Tidak Ada Lembaga Superpower 1. Kekhawatiran bahwa Kejaksaan akan menjadi lembaga superpower tidak beralasan, karena fungsi intelijen Kejaksaan tidak mencakup: o Penangkapan atau penahanan; o Penggeledahan atau penyitaan; o Penyadapan tanpa izin pengadilan. 2. Fungsi intelijen ini bersifat supporting function, bukan eksekutif coercive power. Dalam pelaksanaannya, setiap kegiatan intelijen Kejaksaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan Kejaksaan dan lembaga pengawas. 3. Prof. Dr. Yos Johan Utama, Rektor Universitas Diponegoro dan Guru Besar HTN, menyatakan dalam kuliah umum (2022): “Bukan masalah fungsi yang tumpang tindih, tetapi bagaimana setiap fungsi itu dibatasi secara konstitusional. Kejaksaan tidak melampaui batas karena intelijennya bersifat administratif dan preventif, bukan represif.” X. Kesimpulan atas tanggapan Pemohon. Dengan demikian, tanggapan terhadap dalil Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut:  Fungsi intelijen Kejaksaan dalam Pasal 30B huruf a adalah bentuk intelijen hukum yang sah dan terbatas, hanya untuk menunjang proses hukum, bukan fungsi keamanan atau pertahanan. 227  Tidak ada tumpang tindih kewenangan dengan TNI/Polri karena fungsi, obyek, dan lingkup kewenangan berbeda;  Fungsi ini sudah dikenal secara historis, diterima secara sosiologis, dan sah secara konstitusional;  Kejaksaan tidak menjadi lembaga superpower karena intelijennya bukan bersifat represif;  Praktik ini sejalan dengan praktik hukum di negara-negara demokratis. II. TANGGAPAN DAN ANALISIS ATAS PASAL 35 AYAT 1 HURUF G UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA BUNYI PASAL: “JAKSA AGUNG MEMPUNYAI TUGAS DAN WEWENANG: G. MENGOORDINASIKAN, MENGENDALIKAN, DAN MELAKUKAN PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN BERSAMA OLEH ORANG YANG TUNDUK PADA PERADILAN UMUM DAN PERADILAN MILITER.” A. ANALISIS PASAL 35 AYAT (1) HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 DAN DIPERKUAT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 I. Analisis Historis Sejak lahirnya UU Nomor 15 Tahun 1961 tentang Kejaksaan, jaksa sudah memiliki kewenangan koordinasi dalam proses penuntutan, tetapi kewenangan itu hanya berlaku di peradilan umum. Kemudian UU Nomor 5 Tahun 1991 memperluas fungsi koordinasi kejaksaan, namun belum secara eksplisit menyentuh peradilan militer. Perubahan besar terjadi setelah reformasi, khususnya melalui UU No. 16 Tahun 2004 dan diperkuat UU No. 11 Tahun 2021, yang memberi Jaksa Agung peran strategis untuk menangani kasus pidana gabungan sipil-militer. Menurut Prof. Romli Atmasasmita dalam Seminar Nasional Hukum Pidana di UI tahun 2021, pasal ini lahir karena banyaknya kasus pidana gabungan, seperti penyelundupan senjata dan narkotika, yang melibatkan anggota TNI dan sipil sekaligus. Jika tidak ada koordinasi, terjadi 228 kebingungan yurisdiksi antara Polri dan Polisi Militer. Dalam praktik sebelumnya, sering muncul konflik kewenangan yang justru menghambat penegakan hukum. Selain itu, pembentukan pasal ini juga menyesuaikan dengan sistem Jampidmil (Jaksa Agung Muda Pidana Militer) yang baru dibentuk tahun 2020 untuk menghubungkan Polri, POM TNI, dan Oditurat Militer. Mekanisme ini mempermudah integrasi penegakan hukum dalam kasus gabungan dan menghindari benturan antar-lembaga penegak hukum. II. Analisis Filosofis Secara filosofis, pasal ini mencerminkan asas kesatuan hukum dan kepastian hukum dalam sistem peradilan Indonesia. Prinsip utamanya adalah mewujudkan keadilan substantif dengan menghindari perbedaan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana hanya karena perbedaan institusi tempat mereka bernaung. Menurut Prof. Satjipto Rahardjo dalam Lokakarya Nasional Hukum Progresif di Semarang tahun 2008, hukum yang baik adalah hukum yang memberi solusi, bukan menambah masalah. Oleh karena itu, koordinasi lintas yurisdiksi menjadi penting agar proses penegakan hukum terhadap kasus pidana gabungan tidak memunculkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Pasal ini juga berorientasi pada kepentingan umum dan perlindungan hak asasi. Dengan satu pintu koordinasi di kejaksaan, proses hukum berjalan lebih transparan dan mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan oleh institusi mana pun. III. Analisis Normatif Secara normatif, kewenangan Jaksa Agung dalam pasal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 jo. UU No. 11 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Prof. Eddy O.S. Hiariej dalam Kuliah Umum Hukum Pidana di UGM tahun 2022 menjelaskan bahwa dalam kasus gabungan sipil-militer, keberadaan Jaksa Agung sebagai koordinator memastikan adanya “single command” untuk menghindari konflik antarpenyidik. Menurutnya, tanpa mekanisme 229 koordinasi, kasus pidana gabungan berpotensi terhambat karena benturan kewenangan. Normatifnya, pasal ini juga memperkuat peran Jampidmil sebagai penghubung koordinasi antara Polri, POM TNI, dan Oditurat Militer. Dengan mekanisme ini, penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan dapat dikoordinasikan dengan efektif dan transparan. IV. Analisis Yuridis Dari sudut pandang yuridis, pasal ini tidak bertentangan dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kekuasaan kehakiman yang membagi peradilan menjadi empat: umum, agama, tata usaha negara, dan militer. Pasal ini hanya mengatur koordinasi dalam penanganan tindak pidana gabungan, bukan mengambil alih yurisdiksi masing-masing peradilan. Dalam Diskusi Nasional Penegakan Hukum di Kejaksaan Agung tahun 2021, Prof. Marwan Effendy menegaskan bahwa Jaksa Agung hanya bertindak sebagai koordinator proses hukum, bukan sebagai pengendali penuh atas peradilan militer. Hal ini penting agar kewenangan kejaksaan tetap proporsional dan tidak melanggar prinsip kemandirian peradilan. Dengan mekanisme ini, Jaksa Agung memastikan adanya satu kebijakan hukum yang seragam, sekaligus tetap menghormati otonomi lembaga militer dalam menjalankan peradilan internalnya.³ V. Analisis Konstitusional Pasal ini sejalan dengan Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 30 ayat (3) menegaskan peran TNI menjaga kedaulatan negara, sedangkan ayat (4) menegaskan peran Polri sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan. Kejaksaan tidak mengambil alih fungsi tersebut, tetapi hanya mengoordinasikan penanganan tindak pidana gabungan. Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi tahun 2016, Prof. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa koordinasi antarlembaga merupakan prinsip konstitusional untuk menghindari konflik yurisdiksi. Artinya, kewenangan Jaksa Agung dalam pasal ini sah dan diperlukan untuk menjaga konsistensi penegakan hukum. 230 Konstitusionalitas pasal ini juga ditegaskan melalui harmonisasi dengan Pasal 284 KUHAP, yang membuka ruang koordinasi antara penyidik Polri dan penyidik POM TNI pada kasus pidana gabungan. VI. Perbandingan dengan Negara Lain Di Amerika Serikat, koordinasi penanganan tindak pidana gabungan dilakukan melalui kerja sama Judge Advocate General’s Corps (JAG) dengan Department of Justice (DOJ). Mekanisme ini memastikan konsistensi penuntutan kasus yang melibatkan sipil dan militer. Di Inggris, Crown Prosecution Service (CPS) memiliki peran yang mirip dengan Jaksa Agung Indonesia dalam mengoordinasikan penuntutan lintas yurisdiksi ketika kasus melibatkan anggota militer dan sipil. Di Belanda, Openbaar Ministerie (OM) bahkan memiliki kewenangan penuh mengoordinasikan penuntutan dalam kasus gabungan, baik sipil maupun militer. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 35 ayat (1) huruf g justru selaras dengan praktik terbaik internasional. VII. Kesimpulan dan Pendapat Ahli Pasal 35 ayat (1) huruf g tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip pemisahan kekuasaan. Kewenangan Jaksa Agung bersifat koordinatif untuk memastikan proses penegakan hukum terhadap kasus gabungan berjalan konsisten, transparan, dan efisien. Prof. Romli Atmasasmita (Seminar Nasional UI, 2021) menegaskan bahwa integrasi proses penegakan hukum lintas yurisdiksi mutlak diperlukan demi kepastian hukum dan keadilan substantif. Senada dengan itu, Prof. Eddy Hiariej (UGM, 2022) menambahkan bahwa tanpa peran Jaksa Agung, penyidikan gabungan berpotensi menimbulkan deadlock hukum karena konflik kewenangan antar-lembaga. Dengan demikian, pasal ini memperkuat sistem penegakan hukum nasional dan menjadi instrumen penting dalam mencegah konflik yurisdiksi antarperadilan sipil dan militer. 231 B. TANGGAPAN ATAS KEBERATAN PEMOHON TERHADAP PASAL 35 AYAT (1) HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Bunyi Pasal 35 ayat (1) huruf g: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.” 1. Tumpang Tindih Kewenangan Keberatan mengenai dugaan tumpang tindih kewenangan antara jaksa dan kepolisian perlu diluruskan. Pasal ini hanya berlaku untuk tindak pidana gabungan yang melibatkan pelaku dari yurisdiksi berbeda: peradilan umum dan peradilan militer. Dalam kondisi ini, mekanisme koordinasi diperlukan agar penyelidikan dan penyidikan tidak saling tumpang tindih dan hasilnya seragam. Dalam Seminar Nasional Kejaksaan Agung tahun 2021, Prof. Eddy O.S. Hiariej menegaskan bahwa keberadaan Jaksa Agung sebagai koordinator dalam kasus gabungan bersifat fasilitatif, bukan pengambilalihan wewenang penyidikan Polri. Fungsi koordinasi ini hanya mengatur teknis pembagian tugas antarpenegak hukum, bukan mengambil alih seluruh kewenangan penyidikan yang dimiliki Polri atau Polisi Militer. Dengan demikian, Pasal 35 ayat (1) huruf g tetap menghormati KUHAP dan sistem pembagian tugas antara penyidik Polri dan penuntut umum. Pasal ini hadir untuk menutup kekosongan hukum dalam perkara gabungan sipil-militer yang sebelumnya sering menimbulkan konflik kewenangan. 2. Hierarki Penegakan Hukum dan Integrated Criminal Justice System Keberatan bahwa pasal ini “merusak hierarki penegakan hukum” kurang tepat. Dalam integrated criminal justice system, fungsi lembaga penegak hukum memang berbeda, tetapi mereka harus tetap bekerja dalam 232 koordinasi untuk mencapai satu tujuan, yaitu penegakan hukum yang konsisten dan efisien. Menurut Prof. Marwan Effendy dalam Diskusi Nasional Sistem Peradilan Pidana di Kejaksaan Agung (2021), penempatan Jaksa Agung sebagai koordinator dalam kasus gabungan justru memperkuat integrasi sistem peradilan pidana. Pasal ini mencegah terjadinya proses ganda atau keputusan berbeda pada perkara yang sama, sesuatu yang sering terjadi sebelum adanya ketentuan ini. Dengan kata lain, pasal ini tidak merusak hierarki, melainkan memastikan bahwa proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berada dalam satu kerangka hukum yang seragam ketika melibatkan pelaku dari dua yurisdiksi berbeda. 3. Prinsip Due Process of Law Kekhawatiran bahwa pasal ini melanggar due process of law tidak berdasar. Pasal ini tidak memberikan jaksa kewenangan absolut atas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, melainkan hanya mengatur mekanisme koordinasi antara lembaga penegak hukum ketika terjadi tindak pidana gabungan. Dalam Lokakarya Nasional Penegakan Hukum di Mahkamah Agung tahun 2022, Prof. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa due process of law justru akan lebih terjamin apabila ada satu pintu koordinasi. Tanpa koordinasi, sering terjadi konflik kepentingan antarpenegak hukum yang menyebabkan proses hukum tidak transparan dan memunculkan ketidakpastian. Dengan demikian, pasal ini tidak menghapus pemisahan fungsi antara penyidik dan penuntut umum. Penyidikan tetap dilakukan oleh penyidik sesuai yurisdiksi (Polri atau POM TNI), sementara Jaksa Agung hanya mengoordinasikan agar prosesnya tidak tumpang tindih. 4. Potensi Penyalahgunaan Kewenangan Kekhawatiran bahwa pasal ini dapat disalahgunakan untuk menekan oposisi politik atau aktivis juga perlu diluruskan. Fungsi koordinasi Jaksa Agung dalam pasal ini hanya berlaku untuk tindak pidana gabungan sipil-militer, bukan untuk seluruh perkara pidana. Artinya, cakupan 233 kewenangannya sangat terbatas dan tidak bisa dijadikan alat represif terhadap kelompok sipil. Dalam Forum Diskusi Penegakan Hukum di UI tahun 2022, Prof. Romli Atmasasmita menegaskan bahwa mekanisme koordinasi justru mempersempit ruang penyalahgunaan wewenang karena proses penyelidikan dan penyidikan diawasi lebih banyak pihak, termasuk Polri, POM TNI, Oditurat Militer, dan kejaksaan. Sistem koordinasi multi- lembaga ini membuat kontrol menjadi lebih ketat. Selain itu, segala bentuk penyalahgunaan wewenang tetap dapat diuji melalui mekanisme praperadilan sesuai KUHAP. Dengan demikian, risiko pelanggaran hak konstitusional warga negara dapat diminimalkan. 5. Kesesuaian dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Tuduhan bahwa pasal ini bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 kurang tepat. Pasal 30 ayat (4) memang menegaskan peran Polri dalam penyidikan dan penegakan hukum, namun tidak melarang adanya koordinasi lintas- lembaga ketika kasus melibatkan pelaku dari yurisdiksi berbeda. Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi tahun 2016, Prof. Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa kewenangan Jaksa Agung dalam pasal ini bersifat koordinatif, bukan operasional. Artinya, Jaksa Agung tidak melakukan penyidikan sendiri, tetapi hanya memfasilitasi sinkronisasi kebijakan antarpenegak hukum. Dengan demikian, pasal ini tidak melanggar konstitusi dan justru mengisi kekosongan norma agar proses hukum gabungan berjalan efektif tanpa menyalahi tugas Polri maupun POM TNI. 6. Fungsi Check and Balances Pasal ini tidak menghapus mekanisme check and balances, melainkan memperkuatnya. Justru dengan adanya koordinasi di bawah Jaksa Agung, proses penanganan perkara melibatkan lebih banyak pihak, termasuk pengawasan dari Polri, POM TNI, dan Oditurat Militer. Prof. Bagir Manan dalam Simposium Sistem Peradilan Pidana di Mahkamah Agung tahun 2020 menegaskan bahwa koordinasi lintas- 234 lembaga memperkuat kontrol horizontal, bukan menciptakan kekuasaan tunggal. Setiap keputusan penyidikan dan penuntutan tetap memerlukan persetujuan bersama antarpenegak hukum. Tanpa mekanisme koordinasi, justru lebih berpotensi muncul konflik antarpenegak hukum yang tidak bisa dikontrol. Oleh karena itu, pasal ini membantu menjaga keseimbangan antar-lembaga dalam sistem peradilan pidana terpadu. 7. Contoh Historis Konflik Memang benar, sebelum adanya pasal ini pernah terjadi konflik terbuka antara Kejaksaan dan Kepolisian mengenai kewenangan penyidikan, misalnya dalam kasus BLBI (2002) dan Century (2010). Namun, pengalaman tersebut justru menjadi alasan utama dibentuknya pasal ini agar koordinasi lebih jelas dan tidak menimbulkan dualisme penyidikan. Pandangan Adnan Buyung Nasution dan Prof. J.E. Sahetapy yang menolak kewenangan penyidikan kejaksaan disampaikan pada era 1980–1990-an, sebelum lahirnya sistem Jampidmil dan integrasi lintas yurisdiksi. Dalam konteks saat ini, kewenangan Jaksa Agung tidak sama dengan penyidik, melainkan sebatas pengatur teknis koordinasi. Dengan adanya Jampidmil (Jaksa Agung Muda Pidana Militer) yang dibentuk pada 2020, koordinasi ini dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tidak menghilangkan fungsi utama masing-masing lembaga penegak hukum. Kesimpulan atas keberatan para pemohon. Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan tidak melanggar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Justru pasal ini menjadi solusi atas persoalan historis konflik kewenangan, menjamin due process of law, dan memperkuat integrated criminal justice system. Peran Jaksa Agung di sini bersifat koordinatif, bukan operasional, sehingga tidak menimbulkan kekuasaan tunggal. Mekanisme koordinasi multi- lembaga membuat proses penegakan hukum lebih transparan, terintegrasi, 235 dan akuntabel, sesuai dengan praktik internasional di Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. C. ANALISIS PASAL 35 AYAT (1) HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KOMPETENSI ABSOLUT Bunyi Pasal 35 ayat (1) huruf g: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.” I. Kerangka Konstitusi: Kompetensi Absolut Peradilan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan: 1. Peradilan Umum 2. Peradilan Militer 3. Peradilan Agama 4. Peradilan Tata Usaha Negara Dalam konteks pasal ini, yang relevan adalah peradilan umum dan peradilan militer. Kedua peradilan tersebut memiliki kompetensi absolut masing-masing, artinya mereka hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sesuai jenis dan subjek hukumnya. Menurut Prof. Bagir Manan dalam Simposium Sistem Peradilan Nasional (Jakarta, 2019), peradilan umum berwenang mengadili warga sipil, sementara peradilan militer hanya mengadili prajurit TNI. Tidak boleh ada tumpang tindih karena hal ini bagian dari prinsip due process of law dan legal certainty. Namun, problem muncul ketika ada tindak pidana gabungan yang melibatkan pelaku dari dua yurisdiksi berbeda: sipil dan militer. Tanpa mekanisme koordinasi, proses hukum berpotensi jalan sendiri-sendiri dan menghasilkan putusan berbeda untuk satu peristiwa pidana. 236 II. Kewenangan Penyidik dalam Peradilan Umum dan Militer Pasal 6 KUHAP menyebutkan penyidik peradilan umum adalah Polri, sedangkan penyidik peradilan militer adalah Polisi Militer (POM TNI) berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Artinya, dalam sistem hukum, setiap yurisdiksi memiliki penyidik berbeda yang bekerja secara independen sesuai lingkup kompetensinya. Dalam kasus pidana murni, sistem ini berjalan tanpa masalah. Namun, dalam perkara gabungan sipil-militer, tidak ada aturan teknis yang jelas mengenai siapa yang memimpin penyidikan dan bagaimana hasil penyidikan harus disatukan. Kondisi ini pada masa lalu memicu banyak konflik antara Polri dan POM TNI. Contohnya, pada kasus penyelundupan senjata di Batam (2016), penyidikan sempat terhambat karena salah satu pelaku adalah warga sipil sedangkan yang lain anggota TNI. Tanpa koordinasi, penyidikan berjalan dua jalur dan berpotensi menimbulkan putusan berbeda. III. Peran Jaksa Agung sebagai Koordinator Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia hadir untuk menutup kekosongan hukum terkait tindak pidana gabungan. Kejaksaan melalui Jaksa Agung diberi kewenangan mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penggabungan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan hanya untuk kasus lintas yurisdiksi sipil- militer. Dalam Seminar Nasional Hukum Pidana (UI, 2021), Prof. Eddy O.S. Hiariej menegaskan bahwa Jaksa Agung bukan penyidik utama, melainkan koordinator antarpenyidik. Penyidikan tetap dilakukan oleh Polri dan POM TNI sesuai kewenangannya masing-masing, tetapi Jaksa Agung memastikan bahwa hasil penyidikan dapat digabung dan digunakan bersama di tahap penuntutan. Dengan demikian, peran Jaksa Agung tidak mengambil alih fungsi penyidikan, tetapi justru menjaga agar proses hukum terintegrasi dan konsisten, tanpa melanggar kompetensi absolut peradilan. 237 IV. Mekanisme Koordinasi melalui Jampidmil Untuk menjalankan kewenangan koordinasi ini, Kejaksaan membentuk Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) pada tahun 2020. Jampidmil berfungsi sebagai jembatan koordinasi antara: • Polri (penyidik peradilan umum) • POM TNI (penyidik peradilan militer) • Oditurat Militer (penuntut di peradilan militer) Dalam Pedoman Teknis Jampidmil Kejaksaan RI (2021), ditegaskan bahwa Jampidmil bertugas menyatukan hasil penyidikan agar proses penuntutan dilakukan secara terkoordinasi. Mekanisme ini memastikan tidak ada perbedaan fakta hukum dan putusan antara peradilan umum dan militer untuk satu peristiwa pidana gabungan. Prof. Romli Atmasasmita dalam Forum Diskusi Nasional Penegakan Hukum (Jakarta, 2022) menilai pembentukan Jampidmil adalah terobosan strategis untuk mengatasi konflik yurisdiksi. Menurutnya, tanpa Jampidmil, perkara gabungan akan selalu memunculkan potensi pertentangan antarpenegak hukum. V. Harmonisasi dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan KUHAP Pasal 35 ayat (1) huruf g tidak bertentangan dengan Pasal 24 Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 karena tidak mengubah kompetensi absolut peradilan umum dan militer. Sebaliknya, pasal ini mengharmonisasikan proses hukum melalui koordinasi antarpenyidik dan antarpenuntut. Ketentuan ini juga sejalan dengan Pasal 284 KUHAP yang membuka ruang koordinasi antara penyidik sipil dan militer dalam perkara gabungan. Dengan adanya Jaksa Agung sebagai koordinator, pelaksanaan pasal ini menjadi lebih sistematis dan terukur. Konsep ini juga konsisten dengan praktik internasional, misalnya di Amerika Serikat, di mana koordinasi kasus gabungan dilakukan oleh Department of Justice (DOJ) bersama Judge Advocate General's Corps (JAG), dan di Belanda melalui Openbaar Ministerie (OM). 238 VI. Kesimpulan 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 membagi peradilan ke dalam empat lingkungan, termasuk peradilan umum dan militer, dengan kompetensi absolut masing-masing. 2. Setiap peradilan memiliki penyidik sendiri: Polri untuk peradilan umum dan POM TNI untuk peradilan militer. 3. Pasal 35 ayat (1) huruf g tidak menambah kewenangan penyidikan bagi Jaksa Agung, melainkan menempatkannya sebagai koordinator untuk menghindari konflik yurisdiksi. 4. Peran ini dijalankan melalui Jampidmil sebagai penghubung teknis antarpenegak hukum sipil dan militer. 5. Mekanisme ini justru memperkuat integrated criminal justice system dan mencegah putusan yang bertentangan untuk satu perkara pidana gabungan. Kesimpulan Umum Bahwa setelah mencermati seluruh permohonan Para Pemohon dan melakukan analisis terhadap ketentuan Pasal 30B huruf a dan Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, saya menyimpulkan secara tegas bahwa: Ketentuan Pasal 30B huruf a, yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan dalam rangka penegakan hukum, merupakan bentuk penguatan fungsi Kejaksaan sebagai penegak hukum yang strategis dalam menghadapi dinamika kejahatan modern. Fungsi intelijen dalam konteks ini bukanlah fungsi keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi domain TNI dan Polri, tetapi merupakan intelijen penegakan hukum yang legal, proporsional, dan konstitusional. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g, yang memberikan kewenangan koordinatif kepada Jaksa Agung dalam perkara pidana umum dan militer yang saling berhubungan, tidak menghapus sistem peradilan militer maupun umum, melainkan justru menjadi jembatan koordinasi demi menjamin efektivitas dan 239 kepastian hukum atas perkara yang lintas yurisdiksi. Hal ini sejalan dengan asas integrasi sistem peradilan pidana (integrated criminal justice system) dan tidak bertentangan dengan sistem peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Argumentasi Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan a quo menciptakan “kekuasaan yang berlebihan”, “tumpang tindih kewenangan”, atau “potensi intimidasi” adalah asumtif dan tidak berdasar. Justru sebaliknya, pasal- pasal tersebut merupakan bentuk penguatan fungsi kelembagaan Kejaksaan dalam rangka mendukung efektivitas penegakan hukum dan perlindungan terhadap kepentingan publik dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu, Ahli menilai bahwa permohonan Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum, baik secara yuridis, konstitusional, maupun sosiologis, dan dengan ini menyatakan bahwa: Pasal 30B huruf a dan Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam persidangan, Ahli memberikan keterangan sebagai berikut.  Terhadap pertanyaan mengenai intelijen, menurut Ahli terdapat dua jenis intelijen yaitu pertama, intelijen kejaksaan dimana jika ditinjau dari penegakan hukumnya, merupakan intelijen non-KUHAP. Jika dikategorikan intelijen non- KUHAP maka intelijen kejaksaan sama dengan BIN dan BAIS. Pekerjaannya menghasilkan laporan intelijen yang sifatnya rahasia yang tidak boleh diketahui orang dan dia tidak diperbolehkan menangkap, menahan, dan mengundang orang. Ketika seorang jaksa menangani penyelidikan non- KUHAP disebut sebagai Intelijen Kejaksaan. Ketika Intelijen Kejaksaan menemukan korupsi atau penyelundupan, yang kemudian ditingkatkan pada tahap penyelidikan KUHAP berdasarkan Pasal 1 ayat (5) KUHAP. Penyelidikan KUHAP dilakukan oleh jika terkait perkara pidananya khusus (Pidsus) dilakukan oleh Jampidsus. Jika pidana yang dilakukan adalah pidana umum maka dilaksanakan oleh polisi, jika pidananya lintas yurisdiksi, maka kembali kepada kejaksaan berdasarkan Pasal 35. Sehingga jika sebuah perkara diatur dalam KUHAP, maka sudah dapt dipastikan dilakukan 240 penyelidikan pelanggaran hukum. Namun sebelum masuk ke penyelidikan KUHAP, non-KUHAP itu masih bebas dan rahasia yang dapat diteruskan ke Pidsus, polisi, atau POM. Ketika berbicara mengenai intelijen, sudah pasti gelap semua tidak hanya bagi Kejaksaan saja.  Menurut Ahli, bagi Kejaksaan, dia akan harus membuat laporan hasil penyelidikan intelijen, dari dari laporan ini, akan diteruskan apakah menjadi perkara pidana atau tidak.  Menurut Ahli jika seorang jaksa melakukan penyelidikan yang lintas yurisdiksi, gabungan militer dan sipil, maka dibentuklah satuan gabungan antara auditor dan di bawah pimpinan Jampidmil. Menurut Ahli, satuan gabungan ini yang akan memutuskan apakah kasus ini lebih dirugikan militer atau sipil. Jika yang dirugikan adalahmiliter, maka pengadilannya akan dilaksanakan secara koneksitas di pengadilan umum. Kalau yang banyak dirugikan adalah sipil maka diadili di pengadilan umum. Pengadilan koneksitas di peradilan umum, dilaksanakan oleh tiga orang hakim yaitu dua orang hakim sipil, satu orang hakim umum. Jika tim gabungan ini menemukan yang dirugikan lebih banyak militernya, maka pengadilannya dilaksanakan di peradilan militer dengan tiga orang hakim yaitu dua orang hakim sipil, satu orang hakim umum. Menurut Ahli, hubungan Jaksa Agung dan auditor adalah bagian di dalam tim gabungan yang melaksanakan penuntutan secara bersama-sama.  Menurut Ahli, Intelijen rahasia statusnya non-KUHAP jika kemudian bergeser menjadi KUHAP, berarti hasil penyelidikannya terang-benderang atau dengan kata lain hasil dari non-KUHAP telah berubah menjadi lampiran berkas penyidikan. Sehingga tidak mungkin dirahasiakan lagi.  Menurut Ahli harus diketahui bahwa dari penyelidikan terbagi atas penyelidikan non-KUHAP dan penyelidikan KUHAP. Penyelidikan non- KUHAP dilakukan oleh kejaksaan, BIN dan BAIS. Namun untuk kejaksaan khususnya mencari data, informasi yang berujung menjadi menjadi tindak pidana. Kejaksaan memiliki kewajiban membuat laporan hasil pemeriksaan intelijen kepada Jampidsus, polisi, atau kepada POM. Sehingga tidak ada tumpang-tindih. 241 5. Choky R. Ramadhan, S.H., LL.M., Ph.D. A. Latar Belakang Pada Permohonan Uji Materil (Perkara Nomor 9, 15, 67/PUU-XXIII/2025), salah satu Pasal yang diuji materinya adalah Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pernbahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan), yang berbunyi "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung." Para pemohon berargumen, yang pada intinya adalah, bahwa Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan memberikan hak imunitas (yang bisa menjadi absolut). Imunitas ini menyebabkan jaksa yang bekerja tidak sesuai dengan hukum berpotensi tidak dapat diperiksa dan dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum. Para pemohon beralasan pasal tersebut dinilai bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum (Pasal ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945), Kesamaan di Depan Hukum (equality before the law) (Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945), dan Kepastian Hukum yang Adil (legal certainty) . Petitum dari ketiga Pemohonan Uji Materil tersebut yaitu menyatakan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Selain Petitum tersebut, terdapat petitum untuk menyatakan konstitusional bersyarat terkait Pasal Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu: 1. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pernbahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "hal-hal yang dikecualikan: 1. tertangkap tangan melakukan tindak pidana 242 2. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau 3. disangka melakukan tindak pidana khusus". Atau 2. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentang dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan izin diterima"; Atau 3. Menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, kecuali dalam hal: a. terdapat bukti permulaan yang cukup; b. tertangkap tangan melakukan tindak pidana." B. Pertanyaan Hukum (Legal Issues) Berdasarkan uraian di atas, maka Ahli tertarik untuk membahas beberapa pertanyaan hukum sebagai berikut: 243 1. Bagaimana pengaturan dan doktrin irnunitas jaksa (prosecutorial immunity) di Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Jerman, Malaysia dan Singapura? 2. Apa saja tugas dan wewenang jaksa di Indonesia? 3. Bagaimana mekanisme dan pengaturan untuk melindungi jaksa dari pemeriksaan dengan itikad buruk untuk membalas (malacious investigation/prosecution) dengan tetap mempertimbangkan kesetaraan/kesamaan di depan dan kepastian hukum? C. Pembahasan 1. Pengaturan dan doktrin "imunitas jaksa" (prosecutorial immunity) di Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Jerman, Malaysia dan Singapura Salah satu standar yang sering dirujuk terkait perlindungan jaksa dalam melaksanakan tugasnya adalah Paragraf 4 Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Peran Jaksa (UN Guidelines on the Role of Prosecutors (1990)), yang berbunyi: States shall ensure that prosecutors are able to perform their professional functions without intimidation, hindrance, harassment, improper interference or unjustified exposure to civil, penal or other liability. Dalam menyusun Panduan PBB tentang Peran Jaksa dan memperkenalkannya ke berbagai negara, PBB menyadari bahwa masing- masing negara dapat mengadopsi panduan tersebut sesuai dengan beragam tradisi dan sistern hukum (different legal tradition and legal system ). Oleh karenanya, pengaturan mengenai perlindungan jaksa, mekanisme pertanggung jawaban hukum bagi jaksa yang diduga melanggar hukum, dan sanksi bagi jaksa yang melanggar diserahkan bagaimana pembuat undang- undang (legislatif) dan penentu konstitusionalitas Undang-Undang (Mahkamah Konstitusi) untuk menentukannya. Pembahasan pada sub-bagian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum fungsionalis (functional comparative legal research), yang mengasumsikan bahwa terdapat permasalahan hukum serupa di berbagai yurisdiksi di dunia, dalam hal ini imunitas jaksa. Pendekatan fungsionalis ini berguna untuk menelusuri dan memahami sistem, bukum, institusi, dan/atau doktrin yang secara fungsional ekuivalen atau serupa dari 244 yurisdiksi lain untuk menjawab permasalahan hukum domestik.2 Ahli berharap pembahasan ini dapat menambah khazanah dalam menentukan yang terbaik dan paling adil dalam menentukan norma mengenai perlindungan jaksa, dan mekanisme pertanggung jawaban hukum bagi jaksa yang diduga melanggar hukum. 1.1. lmunitas Absolut (Absolute Immunity) Kekebalan mutlak (absolute immunity) kepada jaksa diakui oleh putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam putusan Imbler v Pachtman (1976). Putusan tersebut menetapkan standar hukum bahwa seorang jaksa secara mutlak memiliki imunitas/kekebalan terhadap gugatan perdata. Kekebalan absolut ini ptm hanya melindungi jaksa terhadap gugatan perdata , karena hakim dalam putusan Imbler v Pachtman menyatakan jaksa tetap dapat dituntut secara pidana apabila melanggar hukum. Salah satu pertimbangan hakim pada intinya menegaskan bahwa imunitas jaksa dalam gugatan perdata berdasarkan §1983 tidak berarti jaksa kebal dari hukum pidana. Pertimbangan kebijakan yang memberi imunitas perdata tidak menempatkan pejabat publik di luar jangkauan hukum pidana. Bahkan hakim, meski memiliki imunitas perdata absolut, tetap bisa dihukum secara pidana atas pelanggaran hak konstitusional, misalnya melalui 18 U.S.C. §242 (pasal pidana yang sepadan dengan § 1983). Akan tetapi, standar ini tidak bertahan lama karena Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam putusan Buckley v Fitzsommons (1993) menetapkan bahwa imunitas jaksa tidak absolut, melainkan terbatas pada kualifikasinya jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan peradilan pidana secara sah, atau yang kemudian disebut imunitas terbatas (qualified immunity). Putusan ini juga sejalan dengan Paragraf 21 Panduan PBB tentang Peran Jaksa yang berbunyi : 21. Disciplinary offences of prosecutors shall he based on law or lawful regulations. Complaints against prosecutors which allege that they acted in a manner clearly out of the range of professional standards shall be processed expeditiously and fairly under appropriate procedures. Prosecutors shall have the right to a fair hearing. The decision shall be subject to independent review. Paragraf 21 panduan tersebut pada intinya tidak memberikan impunitas atau kekebalan mutlak kepada jaksa yang melanggar hukum . Hal 245 ini juga ditegaskan oleh Gabriela Knaul dalam Report of the Special Rapporteur on the indep endence of judges and lawy ers yang disampaikan pada General Ass embly pada bagian Human Rights Council pada tahun 2012. Dalam catatan penegakan hukum pidana di Indonesia, terdapat beberapa jaksa yang pemah diproses hukum pidana. Berikut beberapa nama-nama jaksa yang melanggar hukum pidana dan diproses hukum berdasarkan penelusuran di media: Nama Jaksa Tindak Pidana Tahun Keiadian Urip Tri Gunawan Suap US$ 660.000 dari Artalyta Suryani dalam kasus BLBI 2008 Cirus Sinaga Manipulasi surat penahanan untuk memperingan hukuman Gayus Tambunan 2011 Farizal Suap dari pengusaha Xaveriandy Sutanto (Sumbar) 2016 Rudi Indra Prasetya Suap Rp 250juta terkait penghentian penyelidikan dana desa di Desa Dasok 2017 Fahri Nurmallo Suap Rp 528juta dalam kasus korupsi dana BPJS Subang 2017 Deviyanti Rochaeni Suap Rp 528 juta dalam kasus korupsi dana BPJS Subang 2017 Chuck Suryosumpeno Penyalahgunaan wewenang penyelesaian aset BLBI (Hendra Rahardia) 2018 Ngalimun Penyalahgunaan wewenang penyelesaian aset BLBI (Hendra Rahardia) 2018 Pinangki Sima Malasari Suap US$ 500.000,pencucian uang US$ 375.229, pemufakatan dengan Djoko Tjandra 2020 Puji Triasmoro OTT KPK , tersangka suap pengurusan perkara di Kejari Bondowoso 2023 Jaksa berinisial TI Diduga memeras saksi Rp 3 miliar saat bertugas di KPK, diproses etik & pidana 2023-2024 7 jaksa Pelanggaran berat → diproses pidana (Lampung, NTB, Palu, Sumsel, Pangkep) 2022-2023 246 Oleh karena itu, Ahli berpendapat bahwa Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak serta merta memberikan imunitas absolut kepada jaksa merujuk pada fakta terdapat beberapa jaksa yang tetap diproses hukum dan mendapatkan sanksi. Fakta tersebut membuktikan bahwa jaksa di Indonesia, pemeriksaan terhadap jaksa secara prosedural perlu izin Jaksa Agung, jaksa di Indonesia tidak memiliki imunitas absolut dan ini tidak bertentangan dengan UUD 1945. 1.2. Imunitas Terbatas (Qualified Immunity) Berdasarkan penelusuran Ahli, berbagai yurisdiksi memberikan imunitas kepada jaksa yang terbatas pada saat menjalankan tugas dan kewenangannya. Norma tersebut sejalan dengan frasa "dalam menjalankan tugas dan wewenangnya" dalam rumusan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang dimohonkan uji materil dalam kasus ini. Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan standar dan ketentuan dalam hukum dan putusan pengadilan beberapa yurisdiksi yang diteliti, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini. Di Amerika Serikat, Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam putusan Buckley v Fitzsommons (1993) menegaskan bahwa jaksa hanya memiliki imunitas absolut ketika tindakan mereka berhubungan langsung dengan fungsi penegakan hukum pidana (penyidikan dan penuntutan). Namun, apabila pelanggaran yang dilakukan jaksa terjadi sebelum penanganan perkara tersebut, maka jaksa dilindungi imunitas terbatas (qualified immunity), yaitu terbatas ketika bukti permulaan yang cukup telah ada dan penyidikan terhadap tersangka sudah dilakukan. Satu hal yang perlu diterangkan adalah bahwa imunitas ini berkaitan dengan gugatan perdata (tort) terhadap jaksa. Pergeseran imunitas absolut ke imunitas terbatas dalam perkara perdata sangat masuk akal karena menurut Professor Davis sangat jarang sekali pelanggaran jaksa (prosecutorial misconduct) dituntut secara pidana, meskipun banyak pelanggaran jaksa tersebut berkaitan dengan tindak pidana. Berbagai artikel hukum di jumal-jumal Amerika Serikat juga mendukung penerapan qualified immunity untuk menjamin akuntabilitas jaksa dalam penanganan perkara pidana. 247 Imunitas terbatas ini juga diterapkan di Belanda dalam penuntutan pidana. Dalam Putusan Hague Court of Appeal, 27 February 2023, pengadilan memutuskan bahwa jaksa tidak dapat dituntut pidana karena melanggar duty of confidentiality (Section 272 of the Criminal Code) apabila sedang menjalankan tugasnya sebagai jaksa. Putusan ini menegaskan imunitas yang terbatas pada jaksa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam perkara pidana, dan bukan karena statusnya sebagai jaksa. Malaysia juga menerapkan imunitas terbatas. Dalam perkara Dato' Pahlawan Ramli bin Yusuff v. Tan Sri Abdul Gani bin Patail & Ors [2015] 7 MLJ 763, Hakim Vazeer Alam Mydin menegaskan bahwa imunitas absolut bagi Jaksa (Public Prosecutors) tidak sejalan dengan prinsip negara demokratis yang progresif dan bertentangan dengan rule of law. Ia menekankan bahwa dalam sistem hukum yang berlandaskan rule of law, tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, termasuk pejabat penuntut umum. Dengan demikian, jaksa harus tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakannya. Di Singapura, pada Putusan Chng Suan Tze v Minister of Home Affairs (1988) ditetapkan bahwa setiap kewenangan jaksa yang diatur dan dilaksanakan memiliki batasan hukum, karena konsep diskresi tanpa batas bertentangan dengan rule of law. Selain itu, pengadilan pada perkara Law Society of Singapore v Tan Guat Neo Phyllis (2007) menegaskan bahwa diskresi penuntutan dapat menjadi objek pemeriksaan pengadilan dalam dua kondisi: (1) Bila disalahgunakan dengan itikad buruk untuk tujuan yang tidak relevan; (2) Bila pelaksanaannya melanggar hak konstitusional, misalnya penuntutan diskriminatif yang melanggar asas persamaan di hadapan hukum (Pasal 12 Konstitusi). Putusan ini menunjukkan bahwa jaksa di Singapura dalam melaksanakan tugasnya hanya memiliki imunitas terbatas, sebatas apabila jaksa menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum dan dengan itikad baik. 2. Tugas dan Wewenang Jaksa Pembahasan di sub-bab sebelumnya mengulas beberapa standar, ketentuan, dan putusan yang berkaitan dengan imunitas terbatas, dan 248 bagaimana beberapa yurisdiksi menentukan "tugas dan kewenangan jaksa". Berkaitan dengan imunitas terbatas pada saat jaksa menjalankan tugas dan kewenangannya, Ahli merangkum tugas dan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemndang-undangan di Indonesia. Rangkuman tersebut di bawah ini menunjukkan bahwa tugas dan kewenangan jaksa di Indonesia tidak hanya sekedar tugas dan kewenangan dalam ranah penegakan hukum pidana. Oleh karena itu dan berkaitan dengan irnunitas terbatas, maka frase "dalam menjalankan tugas dan kewenangannya" harus dimaknai sebagaimana segala macam tugas dan kewenangan jaksa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini. Berikut di bawah ini merupakan tabel yang menerangkan tugas dan kewenangan jaksa: Bidang Tugas & Wewenang Jaksa Dasar Hukum Pidana • Melakukan penuntutan. • Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. • Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (kompsi, pelanggaran HAM berat, tindak pidana lain sesuai undang-undang). • Melengkapi berkas perkara tertentu dan melakukan pra- penuntutan. • Melaksanakan pelacakan, penelusuran aset, dan eksekusi aset hasil tindak pidana. • Menangani tindak pidana lintas negara (terorisme, pencucian uang, ekstradisi, MLA, kejahatan transnasional terorganisasi) Pasal 30 ayat (1) UU 16/2004 jo. UU 11/2021; UU Tipikor 31/1999 jo. 20/2001; UU TPPU 8/2010; UU Terorisme 5/2018; UU Narkotika 35/2009 249 • melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti; • mengajukan peninjauan kembali; dan • melakukan penyadapan berdasarkan Undang- Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana. Perdata & TUN • Jaksa bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). • Bertindak di dalam/luar pengadilan untuk dan atas nama negara/pemerintah . • Memberikan pertimbangan hukum, pendampingan hukum, dan layanan hukum kepada masyarakat. • Melakukan mediasi, arbitrase, dan negosiasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa). Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 jo UU 11/2021 Ketertiban & Ketenteraman Umum • Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. • Mengawasi peredaran barang cetakan. • Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat/negara. • Mengawasi penyiaran film dan Pasal 30 ayat (3) UU 16/2004 jo. uu 11/2021 250 rekaman video . • Melakukan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. • Melaksanakan penerangan hukum dan literasi digital. • Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pendidikan hukum masyarakat. • Membina kerja sama dengan instansi terkait dalam bidang ketertiban umum. Intelijen Penegakan Hukum • Melaksanakan kegiatan intelijen penegakan hukum, terutama pencegahan tindak pidana. • Deteksi dini terhadap potensi ancaman hukum, keamanan, dan ketertiban masyarakat. • Melakukan penggalangan dan penyelidikan intelijen. • Mendukung penegakan hukum nasional. Pasal 30B UU 11/2021 HAM & Korupsi • Melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. • Menyidik pelanggaran HAM berat. • Melakukan kerja sama intemasional untuk pengembalian aset hasil tindak pidana (asset recovery). • Menyediakan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 jo. UU 11/2021; UU Tipikor 31/1999 jo. 20/2001; UU HAM 26/2000; UU TPPU 8/2010 251 perlindungan bagi korban dan saksi pelanggaran HAM berat. Pidana Khusus (Lex Specialis) • Menuntut tindak pidana khusus seperti korupsi, TPPU, terorisme, narkotika, pelanggaran HAM berat, ITE, tindak pidana kehutanan, lingkungan hidup, dan tindak pidana ekonomi lainnya. • Bekerja sama dengan lembaga lain (KPK, PPATK, BNPT, BNN, KLHK, OJK). UU Tipikor 31/1999 jo. 20/2001; UU TPPU 8/2010; UU Terorisme 5/2018; UU Narkotika 35/2009; UU ITE 11/2008 jo. 19/2016; UU Kehutanan 41/1999; UU Lingkungan Hidup 32/2009; UU OJK 21/2011 Lain-lain (Umum & Khusus) • Menjalankan tugas lain berdasarkan undang-undang. • Membina kerja sama intemasional di bidang penegakan hukum. • Menegakkan hukum demi kepentingan umum dan mendukung pembangunan nasional. • Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya korban tindak pidana. • Melaksanakan eksekusi pidana tambahan (misalnya perampasan aset, pemusnahan barang bukti, pencabutan hak). • menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan ꞏ Pasal 30C UU 11/2021; UU Perlindungan Saksi & Korban 13/2006 jo. 31/2014; UU Perampasan Aset (jika sudah berlaku); UU lain terkait penegakan hukum 252 • turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan; • turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya; • melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi; • dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang; • menjalankan fungsi dan kewenangannya dibidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang- Undang; 3. Perbandingan Mekanisme Mencegah Gangguan, Intimidasi dan Penanganan Perkara Dengan Itikad Pembalasan (Retaliatory Prosecution) dan/atau tidak Baik (Malicious Prosecution) 253 Berdasarkan Report of the Special Rapporteur on the independence ofjudges and lawyers, jaksa menghadapi risiko keamanan tinggi, terutama dalam menangani kasus sensitif seperti kejahatan terorganisir dan terorisme di berbagai negara. Rasa takut terhadap keselamatan diri atau keluarganya dapat mengganggu independensi dan imparsialitas jaksa. Oleh karena itu, terdapat standar khusus dan panduan yang diuraikan di Declaration on Minimum Standards Concerning the Security and Protection of Public Prosecutors and their Families yang disusun Asosiasi Intemasional Jaksa (International Association of Prosecutors atau IAP), serta Panduan PBB tentang Peran Jaksa. Deklarasi standar minimum perlindungan jaksa yang dikeluarkan IAP menegaskan bahwa jika jaksa menjadi korban ancaman, intimidasi, kekerasan, atau pengawasan tidak sah, pemerintah berkewajiban melakukan pemeriksaan menyeluruh, mencegah kejadian berulang, serta menyediakan dukungan psikologis bila diperlukan. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab utama menjamin keselamatan pribadi jaksa dan keluarganya. Perlindungan lainnya adalah perlindungan bagi jaksa untuk tidak digugat secara perdata dan dituntut secara pidana diperlukan untuk menjaminjaksa dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan sungguh- sungguh, tanpa gangguan dan intimidasi. Faktanya, terdapat beberapa kasus di mana jaksanya mendapat gangguan, intimidasi, maupun digugat secara perdata dan dituntut secara pidana ketika melaksanakan tugas dan kewenangannya. Pemeriksaan perkara pidana dengan itikad pembalasan dan/atau tidak baik terjadi setidaknya memenuhi dua unsur yaitu (1) minimnya bukti permulaan yang cukup yang secara sah dan meyakinkan dapat menjadi dasar dimulainya penyidikan; (2) niat buruk selain dari penegakan hukum, misalnya seperti tmtuk membalas dendam atau melemahkan kerja pihak lain. Meski dalam literatur banyak dibahas mengenai pemeriksaan perkara pidana, praktik di Indonesia tidak jarang jaksa diperiksa secara administratif melalui lembaga pemeriksa eksternal seperti Komisi Kejaksaan RI, Ombudsman RI, dan lembaga sejenis yang memiliki tugas dan kewenangan 254 untuk memeriksa pelanggaran administratif yang dilakukan oleh jaksa. Beberapa contoh diantaranya teruraikan dalam tabel di bawah ini: Lembaga Pemeriksa/ Mekanisme Contoh Kasus Referensi Komisi Kejaksaan RI (Komjak) Kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari (2020) - Komjak menerima banyak aduan masyarakat dan memberi rekomendasi etik ke Jaksa Agung. Media Indonesia, "Komisi Kejaksaan Terima 80 Laporan Terkait Jaksa Pinangki" (2020). Ombudsman RI Kasus Kejati Sumatera Barat (2019)- Ombudsman menerima laporan dugaan maladministrasi terkait penanganan perkara pajak dan pelimpahan berkas perkara. Ombudsman Rl, Laporan Tahunan 2019, hlm. 73. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kasus Gugatan PTUN terhadap Kejaksaan Agung (2016)-PTUN Jakarta mengadili gugatan warga soal keputusan penyitaan aset oleh JPN. Putusan PTUN Jakarta Nomor 99/G/2016/PTUN- JKT. Atas situasi tersebut, Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan memberikan jaminan perlindungan bagi jaksa untuk dapat fokus menjalankan tugas dan kewenangannya. Sekali lagi, perlindungan tersebut sifatnya tidak absolut sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Selain itu, terdapat beberapa mekanisme dan standar/ketentuan yang dapat dipertimbangkan berdasarkan perbandingan hukum di beberapa negara. 3.1. Imunitas Sementara (Temporary Immunity) Mekanisme lain yang bisa diterapkan adalah penundaan pemeriksaan terhadap jaksa yang sedang menjalankan tugas dan kewenangannya. Konsep ini dikenal sebagai imunitas sementara (temporary immunity). Temporary immunity adalah bentuk kekebalan hukum sementara yang diberikan kepada pejabat publik, termasuk diantaranya jaksa, selama mereka menjalankan tugas dan kewenangannya. Kekebalan ini tidak bersifat mutlak, tetapi hanya berlaku selama periode tertentu agar proses menjalankan tugas dan kewenangannya tidak terganggu dan terintimidasi. Dengan demikian, seorang jaksa yang sedang menangani perkara pidana, menjadi pengacara negara, atau tugas dan kewenangan lainnya, pemeriksaan baik pidana, perdata dan administratif terhadapnya dapat ditunda sampai pelaksanaan 255 tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan pemeriksaan itu selesai. Mekanisme ini berbeda dengan absolute immunity (yang melindungi pejabat dari tuntutan perdata secara penuh) karena temporary immunity hanya menunda proses hukum, bukan menghapuskan tanggung jawab hukum. Konsep temporary immunity diberikan misalnya kepada Presiden di AS untuk tidak dapat dituntut dan digugat ketika sedang menjabat dan menjalankan tugasnya. Berdasarkan putusan Nixon v. Fitzgerald (1982) memiliki kekebalan mutlak dari gugatan perdata terkait tindakan resmi selama menjabat, serta Clinton v. Jones (1997) yang menegaskan bahwa gugatan perdata atas tindakan pribadi bisa diajukan, tetapi prosesnya dapat ditunda hingga masa jabatan berakhir. Contoh lain, anggota parlemen Uni Eropa memiliki imunitas sementara, terbatas pada saat dirinya menjabat agar dapat menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik. Setelah masa jabatannya habis, anggota parlemen Uni Eropa tetap dapat diperiksa terutama berkaitan dengan perkara pidana. Dalam konteks jaksa, temporary immunity dapat diberlakukan misalnya ketika ia sedang melakukan penuntutan dalam perkara strategis (misalnya terorisme atau korupsi besar), sehingga proses hukum terhadapnya tidak menghambat jalannya persidangan atau kewenangan penuntutan. Meskipun demikian, temporary immunity harus memiliki batasan yang ketat. Pertama, ia hanya berlaku selama periode jaksa sedang menjalankan tugas resminya, bukan untuk melindungi dirinya semata-mata statusnya sebagai jaksa, tindakan pribadi atau kompsi. Kedua, setelah tugas selesai, jaksa tetap wajib diperiksa dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dengan demikian, mekanisme ini tidak meniadakan prinsip equality before the law, melainkan menyeimbangkan antara kebutuhan menjaga kelancaran proses penuntutan dan kewajiban menegakkan akuntabilitas hukum. 3.2. Perjelas standar Penanganan perkara pidana dengan itikad pembalasan dan/atau tidak baik Di beberapa negara, seperti Belanda dan Amerika Serikat, ada beragam mekanisme untuk memastikan tindak adanya retaliatory dan/atau malicious prosecution, terutama dalam ketika jaksa diperiksa untuk perkara 256 pidana. Sistem peradilan pidana Amerika Serikat memiliki grand jury, yaitu persidangan di depan hakim dan juri, terutama dalam perkara berat (felony), untuk memeriksa apakah ada bukti permulaan yang cukup dan layak untuk dilakukan penyidikan terhadap suatu perkara. Apabila terdapat perkara yang melibatkan jaksa ketika sedang menjalankan tugas dan kewenangannya, maka persidangan ini (serupa dengan konsep hakim perneriksa pendahuluan di RKUHAP) dapat memeriksa apakah perolehan bukti permulaan untuk menentukan penyidikan terhadap jaksa sudah cukup, layak, diperoleh sesuai dengan ketentuan, dan tidak ada itikad buruk seperti pembalasan atau meredam upaya kerja jaksa. Di Belanda, mekanismenya hampir serupa dengan sistem peradilan pidana Indonesia, di mana Jaksa Agung punya kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut. Apabila Jaksa Agung melihat ada itikad pembalasan dan tidak baik dari penuntutan pidana terhadap seorang jaksa. Opsi lain yang dapat diatur yaitu dengan mempertegas kriteria/standar/unsur, misalnya: pemeriksaan terhadap seorang jaksa hanya mungkin dilakukan apabila jaksa tersebut sedang tidak menuntut perkara yang sangat krusial dan sarat unsur politis di yurisdiksinya. Penundaan atau bahkan penolakan pemeriksaan terhadap jaksa yang sedang menangani kasus besar merupakan suatu bentuk perlindungan terbatas dan sementara dengan alasan bahwa pemeriksaan tersebut sarat dengan unsur pembalasan. Salah satu standar lainnya bisa dipelajari dari putusan Mahkamah Agung AS dalam putusan Gonzalez v. Trevino, 2024. Putusan tersebut menetapkan standar "pembalasan", yaitu dapat dilihat apabila ada pola penegakan hukum yang tebang pilih terhadap tindak pidana serupa. Misalnya, apabila dalam perkara KDRT penyidik jarang sekali menetapkan tersangka dan menyidik laporan KDRT yang menyangkut penegak hukum (polisi, jaksa , hakim), tapi kemudian penyidik secara cepat menetapkan jaksa tersebut sebagai tersangka kasus KDRT terutama ketika adajaksa yang sedang memeriksa kasus penting di yurisdiksinya. Pola yang tidak umum (unusual pattern of law enforcement) ini maka dianggap langkah penyidik 257 tersebut sebagai "pembalasan" sehingga pemeriksan perkara pidana terhadap jaksa haruslah dihentikan. Kewenangan Jaksa Agung (Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan RI) untuk memberikan izin perneriksaan bagi jaksa yang akan diperiksa merupakan prosedur untuk melindungi jaksa dari pemeriksaan yang tidak berlandaskan bukti permulaan yang cukup, layak, ataupun atas itikad tidak baik. Prosedur untuk melindungi jaksa ini tentunya tergantung dengan bagaimana tiap negara mengatur di dalam hukumnya. Di Filipina, misalnya, pemeriksaan dilakukan oleh Ombudsman agar menyaring perkara yang bermotif pembalasan. Sedangkan di India, pemeriksaan pidana baru dapat dilakukan setelah ada pemeriksaan etik internal. Pengadilan India menetapkan bahwa prosedur yang demikian tidak melanggar prinsip persamaan di depan hukum dan tidak menciptakan diskriminasi karena pejabat negara, termasukjaksa, harus mendapatkan perlindungan agar dapat rnenjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik. Perbandingan ini sekedar menunjukkan bahwa tiap-tiap negara punya karakteristik mekanisme, standar, dan prosedur yang berbeda untuk melindungi jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dari pemeriksaan baik perkara pidana, perdata, maupun adminsitratif. D. Kesimpulan 1. Ketentuan imunitas absolut bagi penegak hukum, termasuk jaksa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum terkini. Di Indonesia, secara norma dan praktik jaksa tidak memiliki imunitas absolut dengan serangkaian kasus di mana jaksa diproses dan dihukurn secara pidana. Oleh karena itu, Ahli berpendapat bahwa Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak serta merta memberikan irnunitas absolut kepada jaksa mernjuk pada fakta terdapat beberapa jaksa yang tetap diproses hukum dan mendapatkan sanksi. Fakta tersebut membuktikan bahwa j aksa di Indonesia, pemeriksaan terhadap jaksa secara prosedural perlu izin JaksaAgung, jaksa di Indonesia tidak memiliki imunitas absolut dan ini tidak bertentangan dengan UUD 1945. 2. Berbagai yurisdiksi memberikan imunitas kepada jaksa yang terbatas (qualified immunity) pada saat menjalankan tugas dan kewenangannya. 258 Norma tersebut sejalan dengan frasa "dalam menjalankan tugas dan wewenangnya" dalarn rumusan pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang dimohonkan uji materil dalam kasus ini. Oleh karena itu dan berkaitan dengan imunitas terbatas, maka frase "dalam menjalankan tugas dan kewenangannya" harus dimaknai sebagaimana segala macam tugas dan kewenangan jaksa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan itu tidak terbatas pada tugas dan kewenangan jaksa dalam perkara pidana. 3. Dalam literatur dan realitas dalam praktik, jaksa tidakjarang mengalami gangguan dan intimidasi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sehingga negara perlu rnenjamin upaya perlindungan bagi jaksa. Terdapat dua opsi yaitu: (1) penundaan pemeriksaan terhadap jaksa yang sedang rnenjalankan tugas dan kewenangannya (temporary immunity), dan (2) perjelas standar dan mekanisme penanganan perkara pidana dengan itikad pembalasan dan/atau tidak baik, sehingga jaksa tetap dapat perlindungan menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik dan di sisi lain dapat dimintakan pertanggung jawabannya. Dalam persidangan, Ahli memberikan keterangan sebagai berikut.  Terhadap pertanyaan sejauh mana imunitas terbatas ini mengatur? Apakah ketika ada penangkapan, penahanan tertentu, penanganan perkara tertentu dalam hal tersebut ada pengecualian atau tidak? Dan apa kaitannya dengan bukti permulaan yang cukup?, menurut Ahli, doktrin yang berlaku adalah proses atau perlindungan tersebut tidak hanya untuk mengantisipasi bukti permulaan yang tidak cukup atau probable cause yang tidak dikumpulkan secara baik. Menurut Ahli terdapat satu kata kuncinya yaitu dan/atau ketika mengantisipasi atau mencegah yang namanya retaliatory arrest atau retaliatory prosecution.  Menurut Ahli, dalam Undang-Undang Kejaksaan memberikan kesempatan kepada Jaksa Agung untuk me-review tidak hanya pada bukti permulaan yang cukup, namun juga apakah ada indikasi untuk pembalasan atau tidak.  Bahwa legislative intent-nya ketika merespons atau mereferensi kepada standar umum PBB ketika menangani perkara-perkara pidana yang kemudian tingkat keseriusannya dan tingkat ancamannya itu sangat tinggi, 259 dalam paragraf empat diatur ketika menangani perkara pidana, dilindungi dari perkara sipil maupun criminal litigation. Ketika dia sedang menangani perkara besar, menangani perkara serius, apakah kemudian ada perlindungan yang membuat dapat fokus dan tetap menjalankan tugas-tugas itu atau tidak? Hal ini menjadi legislative intent atau dasar sejarah mengapa akhirnya diadopsi oleh Undang-Undang Kejaksaan.  Terhadap pertanyaan mengenai sampai sejauh mana tugas dan kewenangan dijalankan, apakah pelaporan tersebut hanya terbatas ketika dia melaksanakan tugas dan kewenangannya atau tidak, menurut Ahli dalam berbagai macam literatur, termasuk putusan-putusan mengenai qualified immunity, yang diatur secara sempit dalam hal menjalankan tugas dan kewenangannya, jaksa memiliki kewenangan untuk mengeledah, menyita, menangkap, menahan, melakukan penyadapan dan lain sebagainya dalam hal menjalankan kewenangannya memeriksa kasus, jaksa tersebut dilindungi sampai dia selesai atau sampai ada prosedur izin dan lain sebagainya.  Bahwa dalam praktik di Indonesia, tidak sedikit ditemukan perkara yang dilaporkan, kemudian diproses ternyata tidak berkaitan kewenangan yang dijalankan oleh jaksa. Ahli memberikan contoh kasus Novel Baswedan gitu, ketika yang bersangkutan sedang menjadi penyidik dalam sebuah perkara besar, kemudian terdapat pelaporan perkara pidana yang ditujukan kepada dirinya, yang terjadi beberapa tahun lalu, dan itu tidak terbatas pada ketika yang bersangkutan menjalankan kewenangannya. Menurut Ahli, temporary immunity baik jangka waktu ataupun prosedur diperlukan agar orang-orang yang dilaporkan tetap menjalankan tugasnya sampai selesai.  Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan, menurut Ahli sangat debatable, jika dilihat rumusan pasalnya hanya diatur dalam hal menjalankan tugas dan kewenangan. Dalam berbagai macam literatur, tugas dan kewenangan itu berbagai yurisdiksi diatur secara berbeda-beda. Ahli mencontohkan, di Amerika Serikat, tugas dan kewenangan terbatas dalam hal perkara pidana sedangkan yurisdiksi lain menjadi tugas dan kewenangan Kejaksaan.  Menurut Ahli, Undang-Undang Kejaksaan memberikan tugas dan kewenangan kepada jaksa tidak hanya dalam ranah pidana., namun juga 260 meliputi ranah hukum perdata dan tata usaha negara serta tugas-tugas lainnya. Menurut Ahli, hal ini merupakan open legal policy bagi Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan tugas dan kewenangan yang ada di Undang- Undang Kejaksaan tersebut.  Menurut Ahli yang dimaksud dengan qualified immunity dengan merujuk pada berbagai macam literatur adalah terbatas pada tugas dan kewenangannya namun tidak menutup kemungkinan menerima tugas-tugas lain seperti tugas pidana, yang berpotensi adanya ancaman untuk pembalasan. Sehingga sudah seharusnya ketika jaksa melaksanakan tugas- tugas lainnya selain menjalankan tugas pidana jaksa diberikan perlindungan. Ahli memberikan contoh, ketika seorang jaksa menangani judicial review dimana terdapat pasal-pasal yang cukup kontroversial, tidak menutup kemungkinan jaksa tersebut mendapatkan ancaman-ancaman dan gangguan-gangguan. Sehingga menurut Ahli, perlindungan yang diberikan harus dimaknai sejalan dengan tugas dan kewenangannya, baik sebagaimana diatur di Undang-Undang Kejaksaan dan sebagaimana diberikan oleh legislatif.  Menurut Ahli, harus memperjelas mengenai standar perlindungan terhadap jaksa, seperti bagaimana jaksa dapat memperoleh imunitas sementara, menurut ahli salah satunya dapat menggunakan uji relevansi. Menurut Ahli belajar dari kasus Novel Baswedan, dimana pada saat itu sedang menangani kasus yang eksposurnya besar kemudian pada saat yang bersamaan yang bersangkutan menerima kasus yang disangkakan kepadanya. Untuk dapat menilai apakah dapat memberikan perlindungan temporaty immunity kepada yang bersangkutan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dengan menggunakan metode uji relevansi. Cara lain yang dapat digunakan untuk melindungi jaksa adalah dengan menggukan mekanisme atau prosedur screening, review, yang pelaksanaannya tergantung yurisdiksi negara masing-masing.  Menurut Ahli di Filipina, review screening-nya ada di Ombudsman, di India review screening-nya ada di internal mechanism-nya. Di Indonesia ketika seorang jaksa dijatuhi hukuman, sanksi, kemudian diproses melalui izin dari Jaksa Agung. Dalam pengamatan empiriknya, menurut Ahli izin Jaksa Agung 261 tidak serta-merta memberikan imunitas, tidak serta-merta membuat kesetaraan dan kesamaan di depan hukum hilang atau berbeda antara jaksa dengan yang lain.  Ahli memberikan contoh seorang dosen, selain menjalankan tugas pokoknya sebagai dosen, dosen dapat juga diserahkan tugas administratif yang diperintahkan pimpinan. Ahli memberikan contoh lainnya yaitu ketika seorang jaksa ditempatkan di Pusdaskrimti, jaksa tersebut memiliki tugas dan kewenangan untuk mengumpulkan data-data kriminal. Dalam mengumpulkan data-data kriminal tersebut harus patuh kepada Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik, terutama mengenai informasi rahasia, negara, dan lain sebagainya. Ketika dia mengumpulkan, mengolah data, dan mempublikasi, menurut Ahli hal tersebut merupakan bagian dari tugas dan kewenangannya. Contoh lain, ketika seorang jaksa menduduki jabatan struktural menurut Ahli berkaitan dengan tugas dan kewenangannya, jaksa tersebut tidak memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari yang lainnya dihadapan hukum, kita memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.  Selanjutnya Ahli menguraikan mengenai qualified immunity atau relative immunity, menurut Ahli hal ini merupakan prosedur, mekanisme untuk me- screening, apakah pelaporan atau pemeriksaan terhadap seorang jaksa berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau tidak. Dan legislatif menunjuk Jaksa Agung sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan screening tersebut. Jika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya, seorang jaksa dapat diberikan izin untuk bisa dipanggil dan diperiksa oleh penegak hukum lain.  Terhadap pertanyaan apakah untuk melakukan OTT terhadap seoarang jaksa memerlukan izin dari Jaksa Agung, menurut Ahli izin dari Jaksa Agung diperlukan jika standar-standar retaliatory arrest terpenuhi. Ketika misalnya seorang jaksa yang di-OTT sedang menangani perkara yang besar, kejahatan terorganisir, kejahatan transnasional, kejahatan terkait terorisme maka memerlukan perlindungan dengan cara harus mendapatkan izin dari Jaksa Agung karena dikhawatirkan OTT tersebut dilakukan atas dasar adanya upaya pembalasan dari pihak yang perkaranya sedang ditangani jaksa tersebut. Kemudian standar lain dalam memberikan perlindungan 262 kepada jaksa, menurut Ahli dapat menggunakan pola yang didapat dari Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat 2024 yaitu ketika ada unusual pattern of law enforcement, atau pola penegakan hukum yang tidak umum atau janggal, Ahli memberikan contoh kasus yang menimpa Novel Baswedan, dimana yang bersangkutan dilaporkan atas dasar kasu yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, dan pada saat yang bersamaan Novel Baswedan sedang menangani kasus yang besar, maka perkaranya dipercepat. Terlepas adanya kedua cara memberikan perlindungan kepada jaksa diatas menurut Ahli ketika dilakukan OTT terhadap seorang jaksa tetap memerlukan izin dari Jaksa Agung untuk mencegah pembalasan dari pihak yang sedang diperiksa oleh jaksa tersebut.  Terhadap pertanyaan apakah perlindungan terhadap jaksa diatur dalam undang-undang atau aturan internal. Menurut Ahli, penerapannya berbeda di masing-masing negara, di Filipina dan di India diatur dalam undang-undang sedangkan di negara yang menganut common law seperti Singapura dan Amerika Serikat menggunakan putusan Mahkamah Agung. Menurut Ahli, putusan Mahkamah Agung menjadi dasar hukum dan ada preseden di dalamnya. Begitu pula dengan Belanda negara yang menganut civil law, terdapat putusan het appeal, putusan pengadilan tinggi atau banding di Den Haag yang menyatakan bahwa jaksa itu memiliki qualified immunity. Dan untuk Indonesia, mekanismenya diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan khususnya Pasal 8 ayat (5) melalui izin Jaksa Agung.  Terhadap pertanyaan kapan ditanggalkan, menurut Ahli berdasarkan uji relevansi adalah selama kewenangan dan tugas itu dijalankan. Menurut pendapat Ahli, Ahli tidak menganut sampai jaksa tersebut pensiun, yang harus dites adalah apakah yang dilaporkan dan dimintakan pemeriksaan berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang sedang dijalani jaksa tersebut. Misalnya ada seorang jaksa yang ditugaskan untuk di bagian hukum Tata Usaha Negara untuk merespons permohonan judicial review kemudian jaksa tersebut dipindahkan di bagian Pusat Data dan Statistik Kriminal di Kejaksaan dimana tugasnya adalah mengumpulkan data statistik, mengolah, dan lain sebagainya. Dalam mengolah dan mempublikasikan data yang diperoleh jaksa tersebut terikat oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi 263 yang harus dipatuhi, dan termasuk jika informasi-informasi tersebut bersifat rahasia yang berkaitan dengan keamanan negara yang harus dikecualikan. Ketika sedang menjalankan tugas jaksa dilaporkan melanggar karena terdapat informasi rahasia yang dikeluarkan, hal ini dapat dikatagorikan jaksa tersebut sedang menjalankan tugas dan kewenangannya, menurut Ahli disini relevansivitasnya. Ketika seorang jaksa itu ditempatkan di bagian diklat, maka tugas dan kewenangannya adalah melaksanakan pendidikan, pelatihan, jika jaksa tersebut dilaporkan melakukan pelanggaran maka yang dilaporkan harus bersesuaian dengan tugas dan kewenangannya.  Menurut Ahli, dalam melakukan OTT terhadap jaksa perlu dilakukan proses izin Jaksa Agung. Dan dalam penerapannya terdapat prasyarat yang harus terpenuhi, Ahli mengusulkan pengaturan mengenai prasyarat adanya OTT harus diperjelas untuk mencegah upaya penegakan hukum atau upaya pemeriksaan karena pembalasan, retaliatory arrest atau malicious prosecution.  Ahli mengusulkan beberapa indikator syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan uji relevansi, pertama, apakah jaksa tesebut sedang menangani kejahatan terorganisir yang besar atau tidak karena ketika hal ini sedang dilaksanakan, maka izin Jaksa Agung menjadi penting karena nuance, suasana, kondisi, konteks dalam penanganan perkara tersebut membutuhkan perlindungan ekstra terhadap jaksa, sehingga jaksa dapat fokus dalam bekerja. Ahli mencontohkan misalnya terkait perkara kejahatan transnasional, mengenai game online gambling, judi online, perdagangan orang, pencucian uang dan lain sebagainya. Oleh karenanya, patut diduga bahwa upaya OTT pada jaksa ini merupakan bagian dari retaliatory arrest. Peristiwa pembalasan kepada jaksa yang sedang menangani perkara berat terjadi di berbagai negara, salah satunya berdasarkan special rapporteur dari Gabriela Knaul yang disampaikan di General Assembly PBB dari 7 negara yang dia kunjungi, dari 67 negara yang dia berkorespondensi, pola ini terjadi hampir di setiap negara. Pola dimana jaksa mendapatkan pembalasan ketika sedang menangani kasus-kasus yang korupsi sangat besar, syarat kepentingan politik, ada organized crime atau kejahatan terorganisir, 264 transnasional di dalamnya. Syarat tambahannya adalah ketika terdapat unusual pattern of law enforcement.  Menurut Ahli, saran yang disampaikan ahli hanya merupak prosedur untuk memperoleh izin, tidak berarti jaksa tidak bisa diproses sama sekali, immunity absolute dapat menjadi empirical questions karena bisa saja diperoleh izin dari Jaksa Agung.  Terrhadap pertanyaan terkait persamaan di depan hukum, kita sama-sama setuju bahwa perlindungan dan jaminan itu diperlukan bagi semua pejabat, maupun penegak hukum. Menurut Ahli, ada hal-hal yang sudah diatur, existing, dan hal-hal yang berkembang dan kemudian diterapkan di berbagai macam negara. Ahli memahami bahwa apa yang diatur di berbagai macam negara belum tentu kompatibel, belum tentu sesuai, namun dalam legal reform reformasi hukum, dalam perumusan norma bahkan dalam pengambilan keputusan pengadilan, tidak sedikit menggunakan referensi/doktrin pengaturan-pengaturan yang ada di berbagai macam negara yang dapat menginspirasi untuk kemudian diterapkan yang paling layak, paling ideal dengan keadaan atau hukum di Indonesia. Oleh karena itu, persamaan di depan hukum dapat saja diterapkan ketika standar atau kriteria tersebut diterapkan. Menurut Ahli, dalam realitanya, mungkin terjadi komplikasi dan dengan adanya temporary immunity bukan berarti bahwa jaksa tersebut benar-benar immune dan tidak akan diproses. Salah satu cara untuk temporary immunity, dapat dengan apa memberhentikan sementara dan kemudian menjamin bahwa proses penegakan hukumnya itu tidak saling tercampur. Saksi Presiden Prof. Dr. Widyo Pramono 1. Saksi pernah menjabat sebagai Jampidsus (Jaksa Agung Muda Pengawasan). 2. Pada Tahun 2014 Saksi menangani perkara tindak pidana korupsi pengadaan Bus Trans Jakarta Tahun 2013, dengan tersangka Udar Pristono, Kepala Dinas PU DKI Jakarta. 3. Saksi bersama jajaran penyidik tindak pidana khusus, antara lain Sujadi, Sarjono Turin, dan lima jaksa lainnya, dilaporkan ke Bareskrim Polri berdasarkan Laporan Nomor 3954 tanggal 30 Oktober 2014. Laporan Polisi yang ditujukan kepada 265 Saksi dibuat atas dasar dugaan penipuan dan penggelapan terhadap barang bukti yang disita oleh Penyidik Kejaksaan, yaitu berupa uang sebesar Rp897.000.000,00. Menurut Kuasa Hukum Udar Pristono, tersangka, barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka dan akan digunakan tersangka untuk membayar angsuran uang muka kondominium hotel di Bali. 4. Bahwa Saksi dilaporkan ke Kepolisian dengan laporan lainnya yaitu dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen berdasar Laporan Polisi 1026 tanggal 13 November 2014. Karena adanya perbedaan hasil penimbangan terhadap 125 bus Transjakarta yang dilakukan oleh penyidik. 5. Bahwa laporan-laporan polisi ini ditindaklanjuti oleh penyidik Bareskrim dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 3208 tanggal 7 November 2014 (terlampir) dan Surat Perintah Penyidikan tertanggal 31 Desember 2014, serta memanggil, memeriksa Udar Pristono sebagai saksi. Selain dilaporkan ke kepolisian, saksi dan Penyidik Kejaksaan juga dilaporkan ke KPK dan Komisi Kejaksaan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Saksi sebagai jaksa, yakni melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dengan kasus yang cukup menyita perhatian publik. 6. Terkait pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi dan jaksa lainnya berlaku ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (4), jaksa yang diduga melakukan tindak pidana, maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan terhadap penahanan yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Menurut saksi, pengajuan laporan polisi merupakan hak setiap warga negara. Tetapi dalam kaitannya dalam proses ini, undang-undang telah menentukan lembaga yang kompeten untuk menguji keabsahan tindakan penyidik atau proses penyidikan, yaitu praperadilan dan karena hal ini berkaitan dengan pembuktian. Seorang tersangka dipersilan untuk membuktikan di persidangan bahwa harta benda yang disita bukan hasil tindak pidana, termasuk masalah penimbangan bus Transjakarta. 7. Dengan adanya laporan polisi ini, Saksi merasa dikriminalisasi atas laporan yang tidak berdasar. Menurut Saksi dalam kapasitasnya sebagai jaksa, proses penyidikan telah dilakukan secara sah, profesional, proporsional, dan sesuai 266 ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saksi merasa dengan adanya laporan polisi, ada upaya tersangka untuk mengalihkan isu dan hal ini sedikit banyak telah mengganggu proses penyidikan karena konsentrasi penyidik yang menangani perkara, termasuk juga Saksi, menjadi terpecah. 8. Menurut Saksi, Penyidik Bareskrim menyadari bahwa laporan yang ditujukan kepada Saksi dan jaksa tidak proporsional. Berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 12 Mei 2015, Penyidik Bareskrim menghentikan penyidikan atas dugaan tindak pidana, fitnah, pencemaran nama baik yang berdasarkan Surat Nomor TAP 8A Subdit Tipidum tanggal 20 Mei 2015 yang disampaikan Sarjono Turin berdasarkan Surat Nomor B83 Tipidum tanggal 28 Mei 2015, bukti terlampir. 9. Demikian juga terhadap dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan atas bukti berupa uang penipuan, pemalsuan, penimbangan Bus Transjakarta, juga dilakukan penghentian penyidikan SP3. Namun Udar Pristono menyampaikan nota keberatan yang meminta agar saksi, dan jaksa penyidik lainnya, termasuk Sarjono Turin, Victor Antonius Saragih dijadikan tersangka. Karena menurut terdakwa, LHKPN saksi dan jaksa yang lain tidak wajar. 10. Menurut Saksi terdapat upaya yang digunakan oleh penyidik yang berhadapan langsung atau tidak langsung dengan hukum untuk menguliti atau mencari-cari kesalahan jaksa, baik melalui laporan, pengaduan, atau pemberitaan, baik formil, profil sebagai jaksa maupun masuk ranah pribadinya, termasuk keluarganya. Dan sampai saat ini, upaya ini masih menjadi tren. Saksi merasa tuduhan atau pemberitaan yang tidak berdasar ini sangat tendensius ditujukan untuk mengganggu pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dan proses penegakan hukum, menyerang profesionalisme jaksa, dan me-framing, menjatuhkan marwah penegakan hukum dan jaksa secara personal. 11. Meskipun demikian, Saksi dan jaksa yang lain, pada waktu itu tetap berkomitmen proporsional profesional dalam menangani kasus dimaksud. Proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, bahkan sampai upaya hukum tetap berjalan. Dan terbukti di persidangan sampai pada tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan Putusan Nomor 655 terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Untuk itu, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 13 tahun dan harta kekayaan dinyatakan dirampas untuk negara. 267 12. Dari serangkaian peristiwa ini, menurut Saksi terdapat upaya yang sistemis dan masif yang dilakukan oleh tersangka atau pihak lain untuk menghambat, dan melemahkan proses penegakan hukum, dan membuat banyak laporan polisi yang tidak berdasar dan/atau kriminalisasi terhadap jaksa di tengah pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa sebagai bentuk serangan balik koruptor (corruptor fight back), termasuk juga melakukan framing terhadap jaksa bahwa jaksa tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, atau menyerang pribadi jaksa. 13. Menurut Saksi, hal ini merupakan bentuk intimidasi, gangguan, godaan, dan merupakan campur tangan yang tidak tepat, atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun pertanggungjawaban yang lain, yang kontraproduktif dengan tujuan negara memberikan jaminan perlindungan kepada jaksa bahwa jaksa sanggup untuk menjalankan profesi secara proporsional, profesional, sebagaimana diatur juga dalam Undang-Undang Kejaksaan dan Guideline of the Rule of Prosecutor dan International Association of Prosecutors. Dalam persidangan, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut.  Untuk menjawab pertanyaan Pemohon, berdasarkan pengalaman Saksi, Saksi mendapatkan surat perintah penyidikan yang semula dilakukan oleh Polda Metro Jaya, namun kemudian diambil alih oleh Mabes Polri. Surat penyidikan diberikan karena adanya pelanggaran Pasal 378, Pasal 372, dan Pasal 335 KUHP. Setelah terbit surat perintah penyidikan tersebut, menimbulkan gangguan dan mempengaruhi kinerja di kalangan penyidik, jaksa-jaksa senior, Jampidsus Direktur penyidikan, kasubdit penyidikan. Namun Saksi mengingatkan rekan sejawatnya untuk tidak terpengaruh dan goyah, harus tetap konsisten serta profesional dalam melaksakan tugas. Menurut Saksi, dalam melaksanakan penegakan hukum pada tahun 2013 sampai 2015, setiap perkara yang ditangani melalui kajian yang sangat intens, detail, korektif, dan sangat teliti melalui gelar perkara, dan dilakukan melalui expose yang dilakukan sampai setengah malam. Sehingga dalam dua tahun ini tidak ada perkara yang bebas.  Menurut Saksi, terdapat satu perkara bebas di Indramayu, bupati, saksinya Wakil Presiden Bapak Jusuf Kalla namun di tingkat Mahkamah Agung terbukti dengan sah, meyakinkan terdakwa bersalah. 268  Terhadap pertanyaan dari Hakim Ketua, menurut Saksi apabila terdapat permintaan pemanggilan dari penegak hukum baik itu polisi, KPK, jaksa agung akan berpendapat apakah ada kaitannya dengan tupoksi tugas wewenang pokok dan fungsi kejaksaan melakukan tugas apa tidak? Kalau tidak ada, Jaksa Agung tidak memberikan izin. Namun jika pemanggilan tersebut berkaitan dengan hal- hal di luar tupoksi, Jaksa Agung akan memberikan izin untuk memenuhi panggilan dimaksud.  Menurut Saksi, pada intinya ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 memang memerlukan adanya izin dari Jaksa Agung. [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Mahkamah Agung Republik Indonesia, menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2025 dan memberikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah tanggal 15 Juli 2025, serta menyampaikan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang 11/2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya kami menyebut Undang-Undang Kejaksaan, menyatakan bahwa pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Ketentuan ini menimbulkan perdebatan terkait potensi impunitas bagi jaksa dan risiko kesewenang-wenangan. Bahwa berdasarkan teori rule of law, negara hukum menuntut adanya persamaan di hadapan hukum dimana setiap orang tanpa terkecuali tunduk pada hukum yang sama tanpa perlakuan istimewa. Bahwa berdasarkan teori imunitas fungsional, pelindungan hukum bagi pejabat penegak hukum termasuk hakim dan jaksa seharusnya bersifat terbatas pada tindakan dalam kapasitas tugas dan wewenangnya, serta harus didasarkan pada iktikad baik. Bahwa berdasarkan teori abuse of power, ketentuan tanpa batasan yang jelas dapat berubah dari imunitas menjadi impunitas, yakni kekebalan mutlak yang membuka peluang penyalahgunaan wewenang dan menghambat akuntabilitas. 269 Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan memberikan perlindungan bagi jaksa tanpa batasan atau pengecualian, serta tidak ada membedakan secara tegas antara tindakan dalam kapasitas resmi dan tindakan pribadi atau kejahatan berat. Bahwa dengan perlindungan tanpa batasan atau pengecualian, pengawasan eksternal menjadi sulit dilaksanakan dan hukum sulit ditegakkan secara efektif. Praktik perlindungan pejabat di Indonesia. 1. Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi dapat dikenakan tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, kecuali: a. Tertangkap tangan; atau b. Disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara atau tindak pidana khusus. 2. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal: a. Tertangkap tangan; atau b. Disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. 3. Ketua, wakil ketua, hakim pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama pada tiap badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal: a. Tertangkap tangan; atau b. Disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. 4. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dapat dikenakan tindakan kepolisian dengan perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal: a. Tertangkap tangan; atau b. Disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati. 270 5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dipanggil dan diminta keterangan sehubungan dengan tindak pidana setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Kehormatan Dewan, kecuali: a. Tertangkap tangan. b. Disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara, atau c. Disangka melakukan tindak pidana khusus. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Bahwa berdasarkan prinsip equality before the law, perlindungan hukum bagi jaksa tidak boleh melampaui batas sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap profesi lain atau masyarakat umum. Bahwa berdasarkan teori hukum dan kaidah hukum positif terhadap pejabat lain, perlindungan hukum fungsional bagi jaksa tetap diperlukan, tetapi dengan menjaga keseimbangan antara perlindungan profesi jaksa dan penegakan prinsip persamaan di hadapan hukum demi mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan secara umum, antara lain: 1. Dibatasi pada tugas dan wewenang. Perlindungan hanya berlaku ketika jaksa bertindak dalam kapasitas resmi menjalankan tugas dan wewenangnya serta dengan iktikad baik. 2. Tidak berlaku untuk tertangkap tangan. Jika jaksa tertangkap tangan melakukan tindak pidana, proses hukum harus dapat berjalan tanpa memerlukan izin Jaksa Agung. 3. Pengecualian untuk kejahatan berat. Tidak ada perlindungan bagi jaksa yang diduga melakukan kejahatan berat seperti korupsi, kejahatan kemanusiaan, atau kejahatan terhadap keamanan negara. Bahwa selanjutnya terkait Permohonan Nomor 15/PUU/2025 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 271 - Bahwa terhadap kebolehan jaksa menerima penugasan di Pasal 11A ayat (1) dan ayat (3), dan kewenangan kejaksaan di bidang intelijen, Mahkamah Agung memandang ketentuan tersebut tidak terlepas dari tugas dan kewenangan jaksa sebagai openbaar ministerie, yaitu mewakili kepentingan negara dan kepentingan umum sebagaimana ditentukan dalam ruang lingkup Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan. Kewenangan Kejaksaan di bidang intelijen tidak dapat dimaknai sebagai kegiatan spionase, yaitu kegiatan pengintaian atau memata-matai sebagai bentuk fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 17/2011 tentang Intelijen Negara. Kegiatan intelijen ini menurut Mahkamah Agung harus dimaknai sebagai tugas intelijen yudisial untuk mendukung penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Bahwa Pasal 35 ayat (1) huruf e mengatur sebagai berikut. “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer”. Penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf e Kewenangan ini dalam rangka Jaksa Agung sebagai advokat general, yaitu melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. - Bahwa Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan kekuasaan lain termasuk kekuasaan eksekutif. - Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Bahwa Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan prinsip independensi hakim dan peradilan yang berarti tidak boleh ada pihak lain, 272 termasuk Jaksa Agung yang mengintervensi proses peradilan atau mempengaruhi putusan hakim secara langsung. - Bahwa dengan memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang kejaksaan, terdapat risiko bahwa Lembaga Kejaksaan yang merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif berpotensi mempengaruhi putusan pengadilan, sehingga melemahkan prinsip independensi peradilan. - Bahwa ketentuan ini memberi ruang secara resmi bagi Jaksa Agung untuk melakukan intervensi terhadap lembaga yudikatif dalam proses pengambilan putusan, yaitu melalui mekanisme pertimbangan teknis hukum pada tingkat kasasi. - Bahwa intervensi ini berpotensi menimbulkan pengaburan batas antara fungsi penuntutan dan fungsi peradilan yang bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. - Bahwa di samping itu, adanya kewenangan Jaksa Agung untuk mengajukan pertimbangan kepada Mahkamah Agung yang tidak disertai adanya batasan atau pengaturan yang tegas, misalnya mengenai jenis perkara dan substansi hukum yang dapat dimohonkan pertimbangannya, menimbulkan kekosongan norma yang berpotensi mengakibatkan penyalahangunaan kewenangan, termasuk keberpihakan kepada salah satu pihak dalam perkara keperdataan misalnya yang melibatkan dua subjek hukum privat yang sejajar kedudukannya di hadapan hukum, serta dapat mencederai asas imparsialitas dan due process of law. - Bahwa mengenai Ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g terkait kewenangan Jaksa Agung dalam mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Mahkamah Agung berpendapat, “Hal ini tidak dapat dimaknai peran tersebut memberikan kewenangan yang lebih dominan kepada jaksa atas lembaga lain untuk menentukan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.” Kewenangan tersebut dimaknai sebagai peran koordinasi yang dilakukan oleh Jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum. 273 KESIMPULAN. 1. Perlindungan hukum bagi Jaksa sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan tetap diperlukan untuk menjaga independensi dan keamanan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya, tetapi harus dengan batasan yang tegas sehingga tidak menimbulkan impunitas dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, serta equality before the law. 2. Penugasan jaksa di luar kejaksaan sebagaimana dimaksud Pasal 11A ayat (1) dan ayat (3) tidak terlepas dari tugas dan kewenangan jaksa sebagai openbaar ministerie, yaitu mewakili kepentingan negara dan kepentingan umum sebagaimana ditentukan dalam ruang lingkup Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan. 3. Kewenangan jaksa dalam bidang intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B harus dimaknai sebagai tugas intelijen yudisial untuk mendukung penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bahwa kewenangan jaksa mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e berpotensi melanggar prinsip independensi peradilan dan mengancam kemandirian lembaga peradilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman karena memberikan ruang bagi Jaksa Agung untuk melakukan intervensi dalam proses pengambilan keputusan melalui pemberian pertimbangan teknis hukum pada tingkat kasasi. 5. Bahwa kewenangan Jaksa Agung dalam mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan militer, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g tidak dimaknai memberikan kewenangan yang lebih dominan kepada jaksa atas lembaga lain untuk menentukan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Kewenangan tersebut dimaknai sebagai peran koordinasi yang dilakukan oleh jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum. 274 Keterangan Tambahan Setelah mempelajari permohonan pemohon dalam perkara tersebut dapat kami sampaikan keterangan tambahan sebagai berikut: - Praktik Pelindungan Pejabat di Indonesia 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 6 ayat (3) “Hakim konstitusi hanya dapat dikenai tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dan Presiden kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara atau tindak pidana khusus.” 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 17 ayat (1): “Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetuiuan Presiden kecuali dalam hal: a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau b. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.” 3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal 26 “Ketua Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; 275 b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau c. disangka telah melakukan trndak prdana keJahatan terhadap keamanan negara.” 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 25 “Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau c. disangka telah melakukan kejahatan terhadap keamanan negara.” 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 26 “Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetuiuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.” 6. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 245 (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 276 harus mendapatkan persetuiuan tertulis dan Presiden setelah mendapat pertimbangan dan Mahkamah Kehormatan Dewan (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana peniara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau c. disangka melakukan tindak pidana khusus. 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 24 “Tindakan kepolisian terhadap Anggota BPK guna pemeriksaan suatu perkara dilakukan dengan perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Presiden.” Pasal 25 (1) Anggota BPK dapat dikenakan tindakan kepolisian tanpa menunggu perintah Jaksa Agung atau persetujuan tertulis Presiden, apabila: a. tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana; atau b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati. - Bahwa terkait permohonan uji materi ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini Mahkamah Agung belum pemah menerima pertimbangan teknis hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung dalam pemeriksaan perkara kasasi dalam lingkup peradilan umum, peraditan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. - Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil putusan dalam permohonan ini. [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia, menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Juli 2025 yang kemudian disampaikan dalam 277 persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Juli 2025 serta menyampaikan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Ketentuan Konstitusional Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” Ketentuan ini memberikan kerangka dasar konstitusional bahwa Polri adalah institusi negara yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta penegakan hukum. Dengan kata lain Polri merupakan organ negara yang secara konstitusional diberikan mandat untuk menegakkan hukum. Mandat ini tidak bersifat simbolik, melainkan memberikan dasar konstitusional atas kedudukan Polri dalam sistem hukum nasional. 2. Bahwa kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana melekat secara langsung pada institusi Polri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Polri dan Pasal 6 KUHAP. Kewenangan tersebut bersifat general dan residual, yaitu berlaku terhadap seluruh tindak pidana, kecuali jika undang-undang secara eksplisit mengatur penyidik khusus. Polri memiliki kedudukan sebagai penyidik utama (principal investigator) dalam sistem peradilan pidana. Dalam hal terdapat institusi lain yang juga diberikan kewenangan penyidikan, hal tersebut bersifat lex specialis dan hanya berlaku untuk jenis perkara tertentu. Dalam kerangka hukum acara pidana Indonesia, penyidikan merupakan fungsi awal dan strategis dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, pendelegasian fungsi ini harus dilakukan dengan kehati-hatian dan tidak boleh mereduksi kewenangan pokok Polri sebagaimana ditentukan oleh UUD dan UU Kepolisian. 3. Bahwa dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah menegaskan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Prinsip equality before the law merupakan norma yang melindungi hak asasi warga negara, Negara Republik Indonesia sebagai negara 278 hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sehingga harus berlaku bagi setiap orang. Hukum ditempatkan dalam posisi tertinggi dimana kekuasaan pun harus tunduk pada hukum. Prinsip equality before the law merupakan manifestasi dari negara hukum (Rechstaat), sehingga harus ada perlakuan yang sama bagi setiap orang di depan hukum (gelijkheid van ieder voor de wet). Kedudukan apapun menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada diatas hukum. ‘No man above the law’, artinya tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subjek hukum. Prinsip dasar ini diuraikan pula dalam Penjelasan Umum KUHAP butir 3a yang merumuskan: “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”. Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahkan mengatur dengan tegas: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.” 4. Bahwa Polri dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menormakan tentang perlindungan atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya, namun ketiadaan perlindungan ini bukan berarti kekurangan, melainkan bentuk komitmen Polri untuk tunduk secara penuh pada prinsip equality before the law, serta tunduk pada mekanisme disiplin internal (PP No. 2 Tahun 2003) dan kode etik profesi Polri (Perpol No. 7 Tahun 2022). Ketentuan Pasal 52 KUHP dan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah membatasi aparat penegak hukum untuk tidak melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan jabatannya yang memiliki konsekuensi pemberatan pidana. Kedua pasal tersebut mempertegas bahwa aparat penegak hukum tidak dapat berlindung di balik jabatannya apabila melakukan penyalahgunaan wewenang. Bahkan, ketentuan ini menerapkan pemberatan pidana bagi aparat penegak hukum (termasuk polisi dan jaksa) apabila melakukan tindak pidana dalam konteks jabatannya. Hal tersebut merupakan bentuk proteksi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas jabatannya, sehingga Polri menerima konsekuensi atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya itu. 279 Penegakan hukum terhadap anggota Polri tunduk pada prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Maka, apabila seorang anggota Polri melakukan tindak pidana, proses penegakan hukum terhadap yang bersangkutan dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum lainnya (seperti KPK, Kejaksaan, atau TNI dalam konteks tertentu), tanpa memerlukan izin terlebih dahulu dari Kapolri, sepanjang: a. Prosedurnya sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana (KUHAP); b. Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur sebaliknya (lex specialis). Penegasan ini pernah disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Tito Karnavian pada 20 Desember 2016, (Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kapolri Sebut KPK-Kejaksaan Bisa Periksa Anggotanya Tanpa Perlu Izin", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2016/12/20/21573191/kapolri.sebut.kpk- kejaksaan.bisa.periksa.anggotanya.tanpa.perlu.izin?). Selanjutnya pernyataan yang sama juga dinyatakan oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo pada Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI pada tanggal 11 September 2024, beliau secara terang-terangan menyatakan persetujuannya dan mempersilahkan untuk menindak personel Kepolisian apabila ada yang terlibat tindak pidana (Jakarta, Senin (11/11/2024). (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri) Hal ini menunjukkan Kapolri tidak hanya membuka pintu, tetapi mendorong proses hukum pihak lain terhadap anggota Polri tanpa prosedur izin formal. Namun, ada kewajiban pemberitahuan kepada Kesatuan Polri menurut ketentuan internal Polri, dalam hal terdapat anggota Polri yang ditangkap atau diproses oleh penegak hukum lain, maka kesatuan tempat anggota bertugas harus segera diberitahu. Hal ini bertujuan untuk menjamin aspek pembinaan personel, perlindungan hukum, serta menjaga proses etik dan disiplin internal Polri. (Rujukan: Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin, mengatur bahwa penyelesaian 280 pelanggaran disiplin dapat dilakukan bersamaan dengan proses pidana, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum diperlukan). 5. Bahwa dalam rangka penegakan hukum yang profesional dan akuntabel, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan konstitusional dan yuridis untuk melakukan tindakan hukum berupa upaya paksa terhadap setiap orang, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH), yang diduga melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 1) Dalam hal tertangkap tangan, penyidik Polri dapat langsung melakukan penangkapan dan penahanan terhadap APH yang diduga melakukan tindak pidana, tanpa memerlukan izin dari instansi atau atasan yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 18 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa tidak ada kekebalan atau keistimewaan hukum bagi aparat, termasuk hakim, dalam perkara pidana di luar pelaksanaan tugas yudisial. 2) Dalam hal tidak tertangkap tangan, penyidik Polri tetap berwenang untuk memanggil, memeriksa, serta menetapkan tersangka dan melakukan upaya paksa terhadap APH sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku, tanpa memerlukan izin atau persetujuan dari lembaga asal APH tersebut, kecuali apabila diatur secara eksplisit dalam undang- undang khusus, seperti dalam hal pemeriksaan jaksa berdasarkan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, yang mempersyaratkan izin dari Jaksa Agung hanya ketika dugaan tindak pidana terjadi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa tersebut. 3) Polri dalam pelaksanaan tugas penyidikan terhadap APH juga memperhatikan asas praduga tak bersalah, keadilan, dan due process of law, serta tetap melakukan koordinasi lintas lembaga untuk menjamin tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan, tetapi hal ini tidak berarti tunduk secara struktural pada lembaga asal APH yang diselidiki. 281 6. Bahwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum lainnya (APH) seperti Jaksa, Hakim, KPK dan Advokat selaku personal/pribadi yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, dapat dicontohkan antara lain : a. Jaksa 1) Proses penyidikan kasus dugaan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur dan atau melakukan kekerasan sesksual dalam lingkup rumah tangga terhadap anak bernama Mahawira Rafif Alfaro berusia 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan yang dilakukan oleh tersangka Adi Junaidi, SH, MH, Jaksa Aktif pada Kejaksaan Tinggi Kalbar berdasarkan LP/301/VIII.1.24/2018/KALBAR/SPKT, tanggal 8 Agustus 2018, telah dilakukan pemanggilan berdasarkan surat panggilan tersangka Nomor : Sp.Pgl/213/XII/2018/Ditreskrimum, tanggal 06 Desember 2018, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dengan alasan dalam melaksanakan tugas jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Atas dasar alasan tersebut Kapolda Kalbar telah menyurati kepada Jaksa Agung sebanyak 4 (empat) kali antara lain : (a) Surat Kapolda Kalbar Nomor: B/295/I/RES.1.24/2019, tanggal 31 Januari 2019. (b) Surat Kapolda Kalbar Nomor: B/2289/X/RES.1.24/2019, tanggal 9 Oktober 2019. (c) Surat Kapolda Kalbar Nomor: B/1689/VII/RES.1.24/2020, tanggal 21 Juli 2020. (d) Surat Kapolda Kalbar Nomor: B/2265/X/RES.1.24/2020, tanggal 8 Oktober 2020. Dari ke empat surat ijin untuk menghadirkan tersangka guna kepentingan pemeriksaan tersebut tidak pernah ada balasan dari pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia hingga saat ini. 2) Proses penyidikan kasus suap Joko Tjandra pada tahun 2020, dimana dalam perkara tersebut terdapat keterlibatan seorang Jaksa yang 282 berdinas di Kejaksaan Agung atas nama Pinangki Sirna Malasari telah menerima suap berupa hadiah atau janji dari Tersangka Joko Tjandra, yang pada proses penyelidikan/penyidikan tersebut Jaksa Agung RI telah memberikan izin kepada Penyidik Tipidkor Bareskrim Polri (sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan) berdasarkan surat nomor : B-302/A/JA/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020, meskipun syarat pemeriksaannya hanya dapat dilakukan di kantor Kejaksaan Agung. 3) Proses Penyidikan di Polres Tapanuli Selatan atas dugaan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik berdasarkan laporan polisi Nomor : LP/B/177/V/2024/SPKT/Polres Tapanuli Selatan/Polda Sumatera Utara tanggal 25 Mei 2024, yang pada proses penyidikan tersebut Jaksa Agung RI telah memberikan izin kepada Penyidik Polres Tapanuli Selatan (sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan) berdasarkan surat Nomor: B-410/C/Cp./07/2024 tanggal 5 Juli 2024. b. Hakim 1) OTT Wakil Ketua PN Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo, dan beberapa hakim serta panitera adhoc tipikor (Merry Purba, Sontan Merauke Sinaga, panitera Helpandi, serta ketua PN Marsudin Nainggolan) tertangkap tangan oleh KPK saat operasi OTT, yang didukung aparat Polri. Proses penyidikan & penahanan berjalan tanpa izin dari MA karena delik tindak pidana umum, bukan terkait tugas peradilan. 2) OTT tiga hakim PN Surabaya, Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul serta seorang pengacara, terkait dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur. Pelaksana OTT dari Kejaksaan Agung (Jampidsus), tindakan ini tidak diperlukan izin dari Mahkamah Agung karena tindakan OTT dilakukan saat tertangkap tangan (caught in the act). Kasus-kasus diatas memperjelas bahwa hakim tidak mendapatkan perlakuan istimewa ketika diduga melakukan tindak pidana: meskipun aktif menjabat, penyidik KPK dengan bantuan Polri tetap melanjutkan proses hukum tanpa izin MA. Hal ini selaras dengan sebagaimana dalam putusan 283 MK No. 49/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa tidak ada keistimewaan hukum bagi hakim ketika melakukan tindak pidana. c. KPK Stepanus Robin Pattuju (Penyidik KPK, 2021), yang sempat menjabat sebagai penyidik di KPK dan berlatar belakang Polri, ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait penghentian penyelidikan atas Wali Kota Tanjung Balai, M. Syahrial. Robin ditangkap, diperiksa dan ditahan oleh Bareskrim Mabes Polri seluruh proses dilakukan tanpa izin apapun dari pimpinan KPK. Sebagai aparat penegak hukum yang berstatus independen, penyidikan terhadap Robin oleh Polri berlangsung sesuai KUHAP tanpa perlu izin dari lembaga manapun, termasuk KPK. Proses tindakan pemeriksaan, penetapan tersngka, penangkapan hingga penahanan yang dilakukan oleh Polri melalui Bareskrim adalah bagian dari sistem hukum nasional yang menjunjung equality before the law, tanpa pengecualian terhadap APH lainnya. d. Advokat Bahwa Polri menangani 235 tindak pidana yang dilakukan oleh Advokat, di antaranya : 1) Kasus Evelin Dohar Hutagalung Polri menetapkan advokat ini sebagai tersangka dalam kasus penggelapan dan pemerasan terhadap kliennya, serta dugaan suap terhadap oknum polisi. Polri menerbitkan surat panggilan dan bahkan ancaman jemput paksa, tanpa perlu izin dari organisasi advokat atau lembaga lain. 2) Kamaruddin Simanjuntak Advokat ini diperiksa oleh Bareskrim Polri sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik dan berita bohong, Polri menerbitkan surat panggilan tanpa perlu izin dari organisasi advokat atau lembaga lain. Bahwa mekanisme izin sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan sebagaimana saat ini diterapkan menunjukkan kekeliruan dalam penafsiran, karena memberikan ruang pemberlakuan izin secara absolut dan tidak membedakan antara perbuatan jabatan dan perbuatan pribadi. semestinya dibatasi hanya terhadap tindakan hukum terhadap 284 jaksa yang sedang menjalankan tugasnya berdasarkan surat perintah jabatan, bukan terhadap jaksa yang melakukan tindak pidana secara pribadi. Hal ini untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan institusional dan prinsip equality before the law sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 7. Bahwa sebagai perbandingan dalam hukum positif Indonesia, sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap pejabat publik dalam pelaksanaan tugasnya, seperti halnya Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, pada dasarnya memiliki tujuan serupa, yakni menjamin fungsi kelembagaan berjalan secara profesional dan tidak diintervensi secara sewenang-wenang. Namun demikian, pengaturan yang ideal harus pula mempertimbangkan prinsip due process of law dan efektivitas penegakan hukum. Ketentuan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak mengatur limitasi waktu pemberian izin oleh Jaksa Agung. Hal ini menjadi pembeda dibandingkan dengan peraturan serupa yang mengatur pembatasan waktu secara eksplisit, antara lain: 1) UU MD3 a) Pasal 245 ayat (2) UU MD3 (sebagaimana diubah dengan UU No. 17 Tahun 2014 beserta perubahannya) mengatur bahwa: “Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permintaan persetujuan tertulis diterima.” b) Pasal 245 ayat (3) UU MD3 (sebagaimana diubah dengan UU No. 17 Tahun 2014 beserta perubahannya) mengatur bahwa: Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku apabila anggota DPR : (1) Tertangkap tangan melakukan tindak pidana (2) Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup ; atau 285 (3) Disangka melakukan tindak pidana khusus (TP. Korupsi, TP. Terorisme, TP. Pelanggaran HAM Berat, TPPO, TP. Narkotika) 2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah a) Pasal 90 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014 beserta perubahannya) menyatakan: “Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan, dapat dilakukan proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan.” b) Pasal 90 ayat (3) UU Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014 beserta perubahannya) menyatakan: Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Ketentuan di atas memberikan kepastian hukum, baik bagi aparat penegak hukum (penyidik Polri) maupun bagi pejabat yang akan diperiksa. Ketiadaan limitasi waktu dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan berpotensi menimbulkan ketidakpastian, yang dapat menghambat kelancaran proses penyidikan dan memperlemah prinsip due process of law. Bahwa kebutuhan akan kepastian hukum dan asas persamaan dimuka hukum, sebagaimana bunyi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil...” Berdasarkan asas ini, maka setiap subjek hukum, termasuk penyidik maupun jaksa, berhak atas kejelasan prosedural dalam proses hukum, termasuk waktu pemberian izin oleh pejabat struktural. Ketiadaan batas waktu justru menciptakan potensi ketimpangan dan menggantung status hukum seseorang, sekaligus membuka ruang intervensi berlarut dari pihak yang berwenang memberi izin. Disamping itu dalam sistem hukum modern yang menjunjung prinsip checks and balances, kewenangan administratif tidak boleh menjadi hambatan substansial 286 terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, sebagaimana dalam sistem yang diterapkan terhadap anggota DPR, kepala daerah, dan ASN, pemberian batas waktu atas proses perizinan menjadi parameter kontrol terhadap penggunaan kewenangan administratif agar tidak mengarah pada perlindungan yang berlebihan (overprotection) dan mengganggu fungsi hukum. Oleh karenanya dari perspektif Polri sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap kelancaran proses penyidikan, perlindungan administratif terhadap jaksa tetap diperlukan, sepanjang disertai dengan mekanisme pembatasan waktu pemberian izin, misalnya paling lama 14 hari sejak permohonan diterima. Dalam hal tidak ada jawaban dalam tenggang waktu tersebut, dapat diatur bahwa permohonan dianggap telah dikabulkan secara otomatis (fiktif positif), sebagaimana asas yang juga telah diterapkan dalam hukum administrasi pemerintahan. 8. Bahwa sebagai aparat penegak hukum, Polri dan Kejaksaan memiliki posisi yang bersifat komplementer, bukan subordinatif sebagaimana Prof. Jimly Asshiddiqie sebagai ahli konstitusi dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menegaskan dalam beberapa kesempatan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, fungsi penegakan hukum dibagi secara responsif antara Polri dan Kejaksaan, sehingga bukan hierarki tetapi bersifat komplementer. Menurut beliau, "Kejaksaan dan Kepolisian adalah dua tonggak penegakan hukum yang saling melengkapi, bukan dua lembaga yang saling menjegal." Ini menggarisbawahi gagasan bahwa keduanya berjalan berdampingan, mendukung satu sama lain dalam rangka menjaga supremasi hukum. Oleh karena itu, mekanisme izin dalam Pasal 8 ayat (5) harus dipandang sebagai prosedur koordinatif antar institusi penegak hukum, bukan sebagai pembatasan atau superioritas satu institusi terhadap yang lain (bukan rivalitas yuridis). Oleh karena itu, Polri menekankan pentingnya sinkronisasi kelembagaan dalam semangat kerja sama, sebagaimana ditekankan dalam prinsip-prinsip internasional peran Jaksa dan aparat penegak hukum, serta mengedepankan koordinasi antarlembaga sebagai landasan untuk menjamin efektivitas, keadilan, dan profesionalisme dalam penegakan hukum. 287 9. Terkait Pengujian Pasal 11A ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (1) huruf e, dan Pasal 11A ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan berkenaan dengan penugasan jaksa untuk menduduki atau mengisi jabatan di luar institusi kejaksaan. Bahwa dalam doktrin pemisahan kekuasaan, Montesquieu menjelaskan 3 (tiga) fungsi negara yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) cabang kekuasaan, yakni fungsi membuat Undang-Undang (rule making function) oleh Kekuasaan Legislatif; fungsi melaksanakan Undang-Undang (rule application function) oleh kekuasaan Eksekutif; dan fungsi mengadili atas pelanggaran Undang-Undang (rule adjudication function) oleh kekuasaan judicial. (Miriam Budiardjo. Dasar- Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 152). Konstruksi UUD NRI 1945 di desain dengan mengaktualisasikan doktrin pemisahan kekuasaan “trias politica”, dengan mendudukkan 3 (tiga) kekuasaan negara. Kekuasaan Eksekutif diatur dalam Bab III UUD 1945, kekuasaan Legislatif diatur dalam bab VII dan bab VIIA UUD 1945 serta kekuasaan Yudisial dalam Bab IX UUD 1945. Bahwa dalam konteks doktrin “trias politica” maupun doktrin Catur Praja, sama-sama memiliki fungsi yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan. Namun doktrin Catur Praja memisahkan fungsi tersebut dari kekuasaan bestuur, berbeda halnya dengan doktrin “trias politica” yang memandang fungsi rule application function oleh Eksekutif juga terkandung makna dalam menjalankan fungsi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dan bernegara (fungsi Politie). Oleh sebab itu, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Kejaksaan RI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ada pada ranah Eksekutif, yang berkedudukan dibawah Presiden dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah secara jelas menyebutkan ”Hanya Hakim di Mahkamah Agung, serta peradilan di bawahnya, dan Hakim Konstitusi, yang disebut pelaku kekuasaan kehakiman.” Sementara posisi Jaksa sesuai Undang- Undang Kejaksaan, berada di ranah eksekutif yang berkedudukan dibawah Presiden yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan. Bahwa konsep tersebut tidak dipahami secara rigid dengan pemisahan mutlak antar cabang kekuasaan negara, tetapi justru mengakui sistem checks and balances serta interkoneksi antar cabang kekuasaan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan (executive function). 288 Dalam konteks tersebut, Kejaksaan sebagai lembaga negara yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif (dibawah Presiden), tidak termasuk ke dalam kekuasaan kehakiman. Hal ini ditegaskan dalam: a. Penjelasan Pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pelaku kekuasaan kehakiman hanyalah hakim pada MA, badan peradilan di bawahnya, dan hakim konstitusi. b. Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI menegaskan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dengan demikian, penugasan jaksa ke luar institusi Kejaksaan, sejauh tidak melanggar prinsip independensi penegakan hukum dan tetap berada dalam ruang lingkup eksekutif atau administrasi negara, tidak melanggar konstitusi atau asas trias politica. Ketentuan Pasal 11A UU Kejaksaan memungkinkan penugasan jaksa pada jabatan di luar Kejaksaan dengan dua prinsip utama: 1. Harus tetap dalam kerangka kompetensi dan kewenangan kejaksaan. 2. Dapat dirangkap jika terkait dengan fungsi penegakan hukum atau pelayanan hukum. Penugasan ini mencerminkan fleksibilitas administratif negara dalam menempatkan sumber daya profesional hukum pada kebutuhan struktural tertentu, selama tidak bertentangan dengan tugas pokok dan prinsip akuntabilitas kelembagaan. Prinsip ini sejalan dengan asas diskresi dalam UU Administrasi Pemerintahan, khususnya: Pasal 24 UU No. 30 Tahun 2014 yang membolehkan pejabat menggunakan diskresi untuk mengatasi stagnasi pemerintahan dan pelayanan publik yang mendesak. Dengan demikian, penugasan jaksa ke luar instansi Kejaksaan (misalnya sebagai staf ahli di lembaga pemerintahan, anggota tim ad hoc, atau jabatan non-struktural lain) bukan bentuk penyimpangan konstitusional, tetapi justru manifestasi dari prinsip administrasi negara yang adaptif terhadap kebutuhan. Yang menjadi penting adalah memastikan bahwa penugasan tersebut tidak memengaruhi independensi jaksa dalam fungsi penuntutan. Oleh karena itu, 289 penugasan harus tetap tunduk pada prinsip profesionalitas dan kode etik kejaksaan, serta tidak boleh merusak integritas sistem peradilan pidana. Dalam praktik, banyak jaksa yang ditugaskan dalam lembaga seperti BNN, Kemenkumham, KPK, atau instansi lain yang masih dalam ekosistem hukum, dan tetap menjaga integritas serta loyalitas fungsional terhadap lembaga induk Kejaksaan RI. 10. Terkait pengujian Pasal 30B huruf a Undang-Undang Kejaksaan berkenaan dengan kewenangan menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum dalam bidang intelijen penegakan hukum. Bahwa ketentuan dimaksud merupakan bagian dalam UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (UU Intelijen) karena intelijen penegakan hukum memang merupakan salah satu ruang lingkup sah dari sistem intelijen negara sebagaimana diatur dalam: 1) Pasal 7 UU No. 17 Tahun 2011 yang secara eksplisit menyebut "intelijen penegakan hukum" sebagai salah satu sub-bidang intelijen negara; 2) Pasal 9 huruf d UU No. 17 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa Intelijen Kejaksaan termasuk dalam penyelenggara intelijen negara. Oleh karena itu, keberadaan norma Pasal 30B huruf a UU Kejaksaan justru merupakan implementasi konstitusional dari kewenangan yang telah diberikan melalui UU Intelijen dan tidak membentuk overlapping norma maupun kompetensi antar lembaga negara. Pasal 30B huruf a UU Kejaksaan menyatakan bahwa kejaksaan menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum dalam fungsi intelijen penegakan hukum. Penting dipahami bahwa fungsi “penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B huruf a bukanlah bagian dari proses penyidikan dalam hukum acara pidana, melainkan merupakan fungsi intelijen penegakan hukum yang bersifat preventif dan strategis. Fungsi intelijen penegakan hukum memiliki karakter kerja tertutup dan proaktif untuk mengantisipasi atau mengungkap lebih awal potensi gangguan terhadap proses penegakan hukum, termasuk kejahatan korporasi, korupsi, atau pelanggaran sistemik. Secara keseluruhan, fungsi intelijen penegakan 290 hukum dimaksudkan untuk: - Menjaga integritas sistem peradilan pidana, - Meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui informasi awal, - Memberikan dasar yang kuat bagi tindakan hukum terbuka seperti penyidikan dan penuntutan, - Memitigasi risiko kegagalan penegakan hukum akibat lemahnya pembuktian atau hilangnya jejak pelaku. Sementara penyidikan pidana diatur dalam KUHAP dan dilaksanakan oleh penyidik berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang terbuka serta akuntabel secara yudisial. Dengan demikian, keberadaan intelijen kejaksaan tidak dapat disamakan dengan fungsi penyidikan dalam hukum acara pidana, dan tidak mengganggu kewenangan penyidik Polri atau penyidik lain yang sah menurut undang-undang. 11. Bahwa Polri sebagai penyelenggara Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c UU Intelijen memiliki fungsi deteksi dini dan peringatan dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Fungsi intelijen kepolisian diarahkan untuk mendukung keamanan dalam negeri secara luas, termasuk dalam konteks preemptif terhadap gangguan Kamtibmas. Sedangkan fungsi intelijen Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B huruf a UU Kejaksaan lebih diarahkan pada: a. Deteksi terhadap permasalahan hukum yang kompleks dan berdampak sistemik, b. Penggalangan dalam rangka penanganan perkara besar seperti korupsi atau kejahatan ekonomi, c. Koordinasi penegakan hukum, terutama untuk mendukung efektivitas tugas penuntutan. Dengan demikian, keberadaan intelijen Kejaksaan dan intelijen Kepolisian tidak saling tumpang tindih, melainkan saling melengkapi dalam sistem intelijen nasional yang terkoordinasi di bawah Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai leading sector (Pasal 10 UU 17/2011). Dalam sistem intelijen negara, keberagaman pelaksana intelijen mencerminkan fungsi spesialisasi sesuai dengan ruang lingkup tugas masing- masing instansi. 291 Koordinasi dan integrasi lintas lembaga diatur secara sistematis, sehingga meskipun Kejaksaan memiliki fungsi intelijen penegakan hukum, implementasinya tetap berada dalam mekanisme koordinatif, bukan kompetitif. 12. Terkait pengajuan Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kejaksaan berkenaan dengan tugas dan wewenang Jaksa Agung dapat mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer yang dalam penjelasan pasal a quo menyatakan bahwa pelaksanaan ketentuan ini dilakukan dalam rangka penanganan perkara koneksitas. Bahwa perkara koneksitas sering kali bersifat sensitif dan multidimensi, seperti dalam kasus kekerasan yang melibatkan prajurit TNI dan warga sipil, atau dalam perkara korupsi lintas institusi. Koordinasi terpadu dalam penuntutan untuk menetapkan apakah pengadilan militer yang akan mengadili perkara Tindak Pidana yang dilakukan bersama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer adalah sangat diperlukan. Koordinasi antara jaksa dan oditur militer atas dasar hasil Penyidikan yang dilakukan bersama antara Penyidik Polri dan POM TNI yang dapat difasilitasi oleh Kejaksaan melalui peran Jaksa Agung, dibutuhkan untuk: a. Menjamin keberlangsungan penanganan perkara pada tingkat penuntutan sampai dengan penentuan kewenangan mengadili (pengadilan militer atau pengadilan umum). b. Menghindari ketiadaan solusi jika terjadi perbedaan pendapat terkait penentuan kewenangan mengadili pada perkara Koneksitas. c. Memberi kepastian hukum kepada para pihak. Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dapat dinilai dan dianggap tidak bertentangan dengan konstitusi, sepanjang dimaknai bahwa kewenangan Jaksa Agung bersifat koordinatif dan integratif sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing Aparat Penegak Hukum (APH) dan bukan monopolistik atau bahkan menghilangkan kewenangan Penyidikan yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan atau POM TNI. 292 Kewenangan Penyidikan sudah diatur secara tegas dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHAP) berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa kewenangan penyidikan terhadap warga sipil adalah tanggung jawab Polri, Kecuali Tindak Pidana tertentu yang memberikan kewenangan terhadap jaksa sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang sedangkan terhadap prajurit TNI, penyidikan dilakukan oleh Polisi Militer sebagaimana ketentuan dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan pelimpahan berkas perkara kepada Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing masing menurut hukum yang berlaku, bukan kepada Jaksa Agung. Fungsi penyidikan tetap dilakukan oleh penyidik sesuai subjek hukum yang diduga melakukan Tindak Pidana (Polri untuk sipil dan POM TNI untuk militer). Namun, dalam perkara koneksitas, mekanisme koordinatif dan gabungan adalah keharusan agar proses hukum tidak terhambat oleh yurisdiksi institusional. Dalam konteks ini, peran Polri sebagai otoritas penyidik utama (dengan mengacu pada Putusan MK Nomor 59/PUU-XX/2023) terhadap warga sipil dalam perkara koneksitas sangat strategis, antara lain: Rekonstruksi kejadian, Pemeriksaan saksi sipil, Pengumpulan sampai dengan . alat bukti terkait unsur tindak pidana. Hal ini menjadi kontribusi substansial Polri dalam proses penuntutan, dan tidak dapat digantikan oleh koordinasi administratif semata. Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan seharusnya berisikan norma yang sejalan dengan konsideran Menimbang huruf c yang menyatakan bahwa pembangunan hukum nasional adalah untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing. Hal ini juga selaras dengan pandangan hukum bahwa hubungan antar aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan, POM TNI) bersifat komplementer, bukan rivalistik atau hierarkis. Sebagaimana pendapat Prof. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., pakar hukum pidana dan kriminologi, dalam berbagai tulisannya menegaskan bahwa: 293 "Dalam sistem peradilan pidana yang terpadu (integrated criminal justice system), antara penyidik (Polri), penuntut umum (Kejaksaan), dan hakim (peradilan) memiliki peran yang setara dan saling melengkapi (komplementer), bukan hierarkis atau subordinatif." Lebih lanjut, dalam konteks perkara koneksitas, Prof. Romli menekankan bahwa: "Penyidikan terhadap subjek hukum warga sipil tetap berada di bawah kewenangan Polri sebagai penyidik utama, meskipun terdapat mekanisme koordinatif melalui Jaksa Agung. Fungsi koordinasi tersebut harus dipahami sebagai bentuk integrasi antar institusi penegak hukum dalam perkara lintas yurisdiksi, bukan sebagai dominasi atau pengambilalihan kewenangan penyidikan." (Sumber: Romli Atmasasmita, "Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme", Penerbit Genta Publishing, 2011 dan Catatan Pakar dalam berbagai forum peradilan pidana koneksitas). Perlu kita perhatikan keberlakuan Pasal 17 ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa terdapat Larangan penyalahgunaan Wewenang yang meliputi larangan melampaui Wewenang, larangan mencampuradukkan Wewenang, dan atau larangan bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian, selaras dengan norma pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta sejalan dengan pendapat Prof. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan UUD 1945, selama ditafsirkan sebagai fungsi koordinasi dan integrasi antarlembaga penegak hukum dalam perkara koneksitas, bukan bentuk melampaui wewenang atau pengambilalihan fungsi penyelidikan dan penyidikan oleh Kejaksaan. Pembagian kewenangan antara Polri dan Kejaksaan dalam konteks perkara koneksitas harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, prinsip diferensiasi fungsional, supremasi hukum, dan due process of law sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan ketentuan Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang secara tegas mengatur tata 294 cara penyidikan dan penuntutan perkara koneksitas yang bersifat lintas yurisdiksi (sipil dan militer), bukan cenderung memperluas peran Kejaksaan melampaui fungsi penuntutan (interpretasi dominus litis) dan dapat mengaburkan batas fungsi antar institusi penegak hukum. Fungsi koordinasi Jaksa Agung bersifat prosedural-administratif, sedangkan fungsi penyidikan tetap berada pada otoritas hukum yang sah sesuai subjek pelaku, yakni Polri untuk warga sipil dan POM TNI untuk militer. Berdasarkan hal-hal di atas, Polri berpandangan bahwa pengaturan pada frasa “mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan Penyelidikan, Penyidikan....” dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan inkompatibel dengan peraturan perundang-undangan lain karena: a. Fungsi koordinasi dan pelaksanaan penanganan perkara koneksitas sudah diatur secara lengkap berdasarkan ketentuan pasal 89-94 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; b. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku sipil dan militer sudah melekat pada Polri dan POM TNI; c. Penuntutan terhadap prajurit militer tetap dilakukan oleh Oditur Militer, bukan oleh Kejaksaan Agung; d. Cenderung tidak sejalan dengan norma pada Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa terdapat Larangan penyalahgunaan Wewenang yang meliputi larangan melampaui Wewenang, larangan mencampuradukkan Wewenang, dan atau larangan bertindak sewenang-wenang. e. Norma ini berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi dan menciptakan adanya ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip checks and balances dalam negara hukum demokratis. Oleh karena itu, Polri menyarankan agar ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan dihapus atau setidaknya direvisi agar lebih konsisten dengan sistem hukum acara pidana nasional dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. PENUTUP Demikian keterangan Polri sebagai pihak terkait dibacakan dan disampaikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 9/PUU-XXIII/2025 dan 295 Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025. Selanjutnya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia untuk menilai dan memutus perkara a quo secara adil dan bijaksana demi tegaknya konstitusi dan keadilan. Bahwa Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia menyerahkan keterangan tambahan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: A. POKOK-POKOK MATERI PERTANYAAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI Pada intinya, materi pertanyaan Majelis Hakim Konstitusi yang diperintahkan untuk dijelaskan oleh pihak terkait meliputi hal-hal sebagai berikut : 1. PERTANYAAN YANG MULIA, HAKIM ENNY NURBANINGSIH a. Dari kepolisian saya mohon datanya, di halaman 6 dari kepolisian ini menjelaskan, ini hanya contoh bahwa ketika dilakukan proses untuk melakukan penyidikan di situ, itu ternyata ada hambatan, izin itu tidak kemudian segera dikeluarkan atau kemudian tidak ada balasan sama sekali. b. Data seberapa banyak perkara yang modelnya sudah jelas bahwa ini harus segera dilakukan proses penyidikan, tetapi kemudian terhambat karena izinnya ternyata tidak dikeluarkan, tidak pernah ada kemudian tanggapan apa pun dari pihak Kejaksaan Agung. Itu datanya mohon dapat diberikan. 2. PERTANYAAN YANG MULIA, HAKIM SALDI ISRA a. Berkenaan dengan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi terhambat oleh ketentuan Pasal 8 ayat 5 itu, itu berapa sih, adanya dan kasus-kasusnya kasus-kasus apa saja? Itu mungkin perlu kami disampaikan untuk membuktikan bahwa secara riil itu benar adanya, supaya bisa jadi pertimbangan bagi Makamah. Itu yang pertama. Karena di keterangan Pihak Terkait Kepolisian itu eksplisit meminta menyatakan itu inkonstitusional atau inkonstitusional bersyarat. Salah satu syarat yang disebutkan oleh kepolisian itu boleh sih, seperti itu, tapi harus ada limitasi waktu tertentu. Nanti kalau dalam waktu tertentu tidak ada, dianggap Kejaksaan Agung sudah memberikan izin untuk melakukan proses hukum. 296 b. Pihak Terkait yang lain yang berbeda pandangannya, dalam hal ini Kepolisian, bantu juga kami, mengapa Mahkamah Konstitusi harus bergeser dari pertimbangan Putusan 55 Tahun 2013 3. PERTANYAAN YANG MULIA, HAKIM SUHARTOYO a. Berkaitan dengan penyidikan, sebenarnya Pasal 6 KUHAP ayat (1) huruf a dan Pasal 7 ayat (2) itu bisa disampingkan Kejaksaan tidak, ketika penyidik Kejaksaan Agung melakukan penyidikan, kemudian bisa melipir-lipir tidak terkena kewajiban di Pasal 7 ayat (2)-nya yang disamakan dengan penyidik-penyidik lain yang seharusnya di bawah pengawasan dan koordinasi Kepolisian karena given-nya kan Pasal 6 ayat (1) huruf a. b. apakah penyidik-penyidik lain, selain Kepolisian itu secara konsisten diberlakukan enggak Pasal 7 ayat (2) itu? Nanti diberi keterangan Mahkamah, ya, Pak. Selama ini bagaimana penyidik-penyidik yang di luar yang Kepolisian, apakah ketika akan melimpahkan berkas perkara atau sedang menangani perkara itu di bawah pengawasan dan koordinasi penyidik-penyidik Kepolisian, sebagaimana yang diperintahkan dalam Pasal 7 ayat (2) itu. Kalau ada, tolong kami diberi datanya juga B. KETERANGAN PIHAK TERKAIT 1. Menjawab pertanyaan Yang Mulia, Hakim Enny Nurbaningsih, kami jelaskan sebagai berikut : Penyidikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Jaksa a. Bareskrim Polri, 1 (satu) perkara. b. Polda Sumut, 6 (enam) perkara. c. Polda Lampung 4 (empat) perkara. d. Polda Banten 1 (satu) perkara e. Polda Metro Jaya 2 (enam) perkara. f. Polda Jawa Barat 1 (satu) perkara. g. Polda Jawa Timur 1 (satu) perkara. h. Polda Kalimantan Barat 1 (satu) perkara. i. Polda Sulawesi Tengah 1 (satu) perkara. j. Polda Sulawesi Selatan 1 (satu) perkara. 297 k. Polda Sulawesi Barat 1 (satu) perkara. l. Polda Papua Tengah 1 (satu) perkara. Dengan total kesuluruhan 21 (dua puluh satu) perkara sebagaimana data terlampir. Dari 21 (dua puluh satu) perkara tersebut 5 (lima) Polda mengirimkan ijin akan tetapi tidak mendapatkan respon dari Kejaksaan Agung diantaranya Polres lampung Selatan, Polda Lampung, Polda Jabar, Polda Kalbar dan Polres Jombang, sedangkan 16 (enam belas) perkara lainnya tidak mengirimkan ijin karena berkaitan dengan tertangkap tangan dan kasus narkoba. Bahwa mekanisme izin sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan sebagaimana saat ini diterapkan menunjukkan kekeliruan dalam penafsiran, karena memberikan ruang pemberlakuan izin secara absolut dan tidak membedakan antara perbuatan jabatan dan perbuatan pribadi. semestinya dibatasi hanya terhadap tindakan hukum terhadap jaksa yang sedang menjalankan tugasnya berdasarkan surat perintah jabatan, bukan terhadap jaksa yang melakukan tindak pidana secara pribadi. Berdasarkan data di atas terhadap beberapa perkara ijin tidak diberikan walaupun Penyidik Polri telah melayangkan surat permintaan ijin kepada Jaksa Agung akan tetapi tidak mendapat tanggapan. 2. Menjawab pertanyaan Yang Mulia, Hakim Saldi Isra, kami jelaskan sebagai berikut : Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, pada dasarnya memiliki tujuan serupa, yakni menjamin fungsi kelembagaan berjalan secara profesional dan tidak diintervensi secara sewenang-wenang. Namun demikian, pengaturan yang ideal harus pula mempertimbangkan prinsip due process of law dan efektivitas penegakan hukum, faktanya Ketiadaan limitasi waktu dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan berpotensi menimbulkan ketidakpastian, yang dapat menghambat kelancaran proses penyidikan dan memperlemah prinsip due process of law. Berdasarkan hal tersebut di atas, sebagaimana pertanyaan Yang Mulia Hakim Saldi Isra dan sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi RI 55/PUU-XI/2013 …. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 298 16/2004 harus dipandang sebagai satu kesatuan norma hukum yang termuat dalam Pasal 8 ……. sehingga harus dimaknai bahwa izin Jaksa Agung diperlukan dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (5) Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, harus dimaknai sebagai satu kesatuan dengan keseluruhan Pasal 8, sehingga kewajiban mendapatkan izin dari Jaksa Agung hanya berlaku apabila tindakan hukum dilakukan terhadap jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, tafsir MK telah mempersempit norma tersebut agar tidak berlaku mutlak terhadap semua jaksa, tetapi hanya dalam konteks profesional formal (in officio). Hal ini merupakan bentuk perlindungan fungsional (functional immunity) yang wajar untuk menjamin independensi jaksa, namun tetap harus diperjelas ruang lingkup dan prosedurnya. Meskipun perlindungan terhadap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya adalah bagian dari prinsip fair trial dan due process of law, namun pengaturan semacam itu tidak boleh menciptakan potensi hambatan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan limitasi waktu dalam proses pemberian izin oleh Jaksa Agung, sebagaimana diterapkan dalam ketentuan hukum positif lain, seperti: a. Pasal 245 ayat (2) UU MD3, yang membatasi waktu pemberian izin DPR paling lama 30 hari; b. Pasal 90 UU Pemerintah Daerah, yang menyatakan proses hukum terhadap kepala daerah tetap dapat berjalan apabila tidak ada tanggapan dalam 30 hari. Untuk menjaga kepastian hukum, maka sepatutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusan baru memberikan norma korektif (normative correction) terhadap Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, berupa: 299 - Batas waktu pemberian izin maksimal 14 hari kerja sejak diterimanya permintaan resmi; - Apabila dalam batas waktu tersebut tidak diberikan tanggapan, maka secara hukum permohonan dianggap dikabulkan secara otomatis (fiktif positif). Oleh karenanya dari perspektif Polri sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap kelancaran proses penyidikan, perlindungan administratif terhadap jaksa tetap diperlukan, sepanjang disertai dengan mekanisme pembatasan waktu pemberian izin, misalnya paling lama 14 hari sejak permohonan diterima. Dalam hal tidak ada jawaban dalam tenggang waktu tersebut, dapat diatur bahwa permohonan dianggap telah dikabulkan secara otomatis (fiktif positif), sebagaimana asas yang juga telah diterapkan dalam hukum administrasi pemerintahan. Polri memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar dalam menguji kembali konstitusionalitas Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, berkenan menyatakan bahwa permintaan izin dari Jaksa Agung hanya berlaku secara terbatas dalam konteks pelaksanaan tugas formal jaksa, disertai dengan pengaturan batas waktu dan mekanisme fiktif positif guna menjamin kelancaran penegakan hukum, akuntabilitas lembaga penegak hukum, dan tegaknya asas persamaan di hadapan hukum. 3. Menjawab pertanyaan Yang Mulia, Hakim Suhartoyo kami jelaskan sebagai berikut : Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP telah menentukan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Bahwa KUHAP secara tegas tidak mengatur kedudukan Kejaksaan sebagai Penyidik, karena sesuai ketentuan di atas telah diatur tentang Penyidik itu sendiri, sehingga kejaksaan tidak dapat dikatagorikan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini berkaitan erat dengan fungsi pengawasan terhadap proses penyidikan, dalam hal pengawasan terhadap PPNS. Polri melalui Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dapat 300 melakukan pengawasan proses penyidikan terhadap PPNS, akan tetapi tidak demikian dengan penyidikan tindak pidana korupsi atau tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh Kejaksaan, karena kedudukan kejaksaan atau lembaga lain yang melakukan fungsi penyidikan yang bukan PPNS. Sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) KUHAP berbunyi : Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 7 huruf b dan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. Sementara itu, Jaksa tidak termasuk dalam klasifikasi penyidik dalam KUHAP, tetapi memperoleh kewenangan penyidikan khusus dari UU Kejaksaan, yang tidak tunduk pada mekanisme pengawasan Polri. Bahkan, dalam praktiknya: a. Penyidikan oleh Jaksa tidak berada di bawah kontrol eksternal sebagaimana halnya PPNS; b. Tidak ada mekanisme petunjuk, pembinaan teknis, atau pengawasan proses sebagaimana berlaku pada penyidik lain; c. Namun tetap menjalankan fungsi penyidikan tanpa tunduk pada sistem pengawasan sebagaimana berlaku umum. Hal ini menciptakan asimetri perlakuan hukum yang secara esensial adalah bentuk privilege, dan berpotensi: a. Mengaburkan prinsip check and balances dalam sistem peradilan pidana, dan b. Mengganggu akuntabilitas serta objektivitas penegakan hukum, karena adanya immunitas struktural terhadap satu kelompok profesi. Bahwa secara umum fungsi pengawasan itu menjadi penting dalam pelaksanaan proses penyidikan karena sebagai sarana check and balances. Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (control) sebagai berikut. “Control is the process by which an executive gets the performance of his 301 subordinate to correspond as closely as posible to chossen plans, orders objective, or policies”. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan). Bahwa pada dasarnya KUHAP sudah berada pada jalur yang tepat, tatkala pembuat undang-undang memisahkan kekuasaan penyidikan dan penuntutan kepada dua instansi yang sederajat, yaitu Kepolisian selaku penyidik dan Kejaksaan selaku penuntut umum yang berkonsentrasi membuat dakwaan dan membuktikan dakwaannya di Pengadilan. Tentunya pemisahan tersebut menyiratkan suatu fungsi pengawasan antar instansi yang harus berjalan demi mencapai tujuan keadilan materiil yang sebenar-benarnya. Kontrol hakim terhadap jaksa selaku penuntut umum harus diperluas dengan kewenangan memeriksa dakwaan yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahkan menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dalam tulisannya yang berjudul “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, salah satu prinsip negara hukum adalah pembatasan kekuasaan. Kekuasaan harus juga dipandang sebagai kekuasaan yang dimiliki lembaga dan aparat penegak hukum agar terjadi check and balances dan menghindari kekuasaan yang mutlak (absolute) dalam rangka memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kewenangan ganda jaksa dalam menyidik dan menuntut tentu tidak akan memenuhi prinsip check and balances, karena penyidik jaksa dan penuntut jaksa berada dalam satu “rumah pengayoman yang sama” yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini yang akan menghambat prinsip Transparansi dan Akuntabilitas, karena sesama “penghuni rumah” hanya akan menjaga “keutuhan rumahnya” dan “menyelesaikan permasalahan di dalam rumahnya”, yang berakibat potensi hambatan “akses publik”. Berbeda dengan Polisi (Polri), penyidik Polri yang hanya dapat menyidik- tidak dapat menuntut (tidak terlibat dalam proses penuntutan), bahkan hasil penyidikan Polri masih harus “dinilai”, “diperiksa”, ‘dikoreksi”, “diteliti” oleh 302 Jaksa, sebelum dinyatakan oleh Jaksa lengkap dan siap untuk masuk pada tahap penuntutan. Bahwa dalam praktik penegakan hukum, hanya terdapat delapan (8) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari kementerian atau lembaga yang berdasarkan undang-undang sektoralnya memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penangkapan, penahanan, dan pengiriman berkas perkara tanpa melalui mekanisme koordinasi dan pengawasan (Korwas) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedelapan PPNS tersebut antara lain: 1) PPNS Imigrasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 2) PPNS Bea dan Cukai, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai; 3) PPNS Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; 4) PPNS Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 5) PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; 6) PPNS Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, berdasarkan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; 7) PPNS Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; 8) PPNS Resi Gudang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. 303 Namun demikian, dari kedelapan lembaga tersebut, penyidik dari Kejaksaan Agung yang juga melakukan fungsi penyidikan dalam perkara tertentu tidak termasuk dalam daftar PPNS dimaksud dan tidak tunduk pada sistem koordinasi dan pengawasan penyidikan oleh Polri. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan, tidak pernah dilakukan mekanisme Korwas sebagaimana diberlakukan terhadap PPNS lainnya. Hal ini menimbulkan ketidakteraturan dalam struktur sistem penyidikan nasional dan dapat menimbulkan perbedaan perlakuan hukum antar penyidik yang tidak selaras dengan prinsip equality before the law. Bahwa sebagai pelaksanaan amanat ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, dalam kurun waktu tahun 2021 s/d 2025 sebagai berikut : NO INSTANSI 2021 2022 2023 2024 2025 CT CC CT CC CT CC CT CC CT CC 1 BADAN POM 176 159 151 99 312 232 368 286 4 - 2 KLHK 174 157 120 92 364 149 436 221 2 1 3 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT 5 2 4 2 - - - - - - 4 KEMENAKER 22 - - - 55 4 65 4 2 - 5 BEACUKAI 5 5 7 4 1 1 1 1 - - 6 DITJEN PAJAK 159 81 110 32 296 195 350 249 21 8 7 KEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN 15 13 12 12 8 3 10 5 - - 8 DITJEN IMIGRASI 1 1 2 2 6 1 8 1 - - 9 BADAN KARANTINA PERTANIAN 2 2 3 2 19 3 23 11 - - 10 DITJEN METTOLOGI PKTN KEMENDAG 1 1 2 1 9 - 11 - 1 - 11 KEMENKOMINFO 1 2 1 - - - - - 2 - 12 BADAN KARANTINA HEWAN - - - - - - - - - - 13 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT - - 5 - - 2 - 2 - - 14 DITJEN KETENAGA LISTRTIKAN - - - - - - - - - - 15 DIT PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DITJEN KI KEMENKUMHAM 9 - 1 - 8 4 10 4 3 - 16 DITJEN MINERBA ESDM 1 - - - - - - - 1 - 17 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 5 4 - - - - - - - - 304 18 DIT P2R DITJEN P2TR ATR/BPN 2 - - - - - - - 2 - 19 OJK 11 - TOTAL 578 427 418 246 1078 594 1282 784 49 9 Demikian keterangan Tambahan Pihak Terkait disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo. Selain itu Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H. yang menyampaikan keterangan tertulis pada tanggal 1 Agustus 2025, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Dalam doktrin pemisahan kekuasaan, Montesquieu menjelaskan 3 (tiga) fungsi negara yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) cabang kekuasaan, yakni fungsi membuat Undang-Undang (rule making function) oleh Kekuasaan Legislatif, fungsi melaksanakan Undang-Undang (rule application function) oleh kekuasaan Eksekutif, dan fungsi mengadili atas pelanggaran Undang-Undang (rule adjudication function) oleh kekuasaan judicial. Konstruksi UUD 1945 di desain dengan mengaktualisasikan doktrin pemisahan kekuasaan “trias politica”, dengan mendudukkan 3 (tiga) kekuasaan negara. Kekuasaan Eksekutif diatur dalam Bab III UUD 1945, kekuasaan legislatif diatur dalam bab VII dan bab VIIA UUD 1945 serta kekuasaan yudisial yang diatur dalam Bab IX UUD 1945. Disisi lain dalam doktrin catur praja, Van Vollenhoven menambah 1 (satu) fungsi kekuasaan negara yakni fungsi politie, sehingga menjadi 4 (empat) fungsi dengan istilah catur praja, yaitu (i) fungsi regeeling (pengaturan); (ii) fungsi bestuur (penyelenggaraan pemerintahan); (iii) fungsi rechtsspraak atau peradilan; dan (iv) fungsi politie yaitu berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan. Bahwa aktualisasi teori catur praja tersebut kekuasaan negara dipisahkan ke dalam 4 kekuasaan. Kekuasaan regeling dipersamakan dengan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Kekuasaan bestuur dipersamakan dengan kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan menjalankan pemerintahan. Kekuasaan rechtspraak dipersamakan dengan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan fungsi peradilan. Serta kekuasaan politie 305 mempunyai kekuasaan untuk menjalankan fungsi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dan bernegara. Dalam konteks doktrin trias politika maupun doktrin catur praja, sama-sama memiliki fungsi yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan dan fungsi sistem peradilan pidana terpadu atau sistem penegakan hukum. Namun doktrin Catur Praja memisahkan fungsi tersebut dari kekuasaan bestuur, berbeda halnya dengan doktrin trias politica yang memandang fungsi rule application function oleh Eksekutif juga terkandung makna dalam menjalankan fungsi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dan bernegara (fungsi Politie). Dalam mekanisme sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) (Kepolisian sebagai penyidik utama, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Peradilan dan lembaga pemasyarakatan). Hal demikian tentunya menggambarkan eksistensi kehadiran fungsi negara dalam arti luas yakni menciptakan keamanan dan ketertiban umum serta sistem penegakan hukum yang berkeadilan sebagaimana pandangan Van Vollenhoven yang dapat pula diterjemahkan terhadap tugas-wewenang dalam fungsi penegakan hukum yang dikenal saat ini dengan sistem peradilan pidana terpadu (Integreted Criminal Justice System). Bahkan jauh dari pada itu, asal mula pembentukan negara dan pemerintahan, pertama-tama ditujukan pada tercapainya usaha mewujudkan nachtwachterstaat (negara penjaga malam) berpangkal dari state of nature yang bagaimanapun tenteramnya suatu kehidupan akan selalu mengandung ancaman bagi keselamatan individu atau kelompok selama tidak ada negara atau pemerintah yang menjamin keamanan dan ketertiban dengan memelihara, menjaga, dan menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian dalam mewujudkan terciptanya suatu keamanan, ketertiban, keadilan tersebut memang menjadi tugas negara, sebagaimana dikatakan oleh Charles E Merriam dalam Systematic Politics. Journal of Philosophy bahwa tugas negara meliputi 5 (lima) bidang, antara lain: external security, internal order, justice, welfare dan freedom. Tugas negara itu diselenggarakan melalui alat perlengkapan negara yang melaksanakan fungsi keamanan, ketertiban dan penegakan hukum. Dalam konteks negara Indonesia alat perlengkapan negara yang dirumuskan dalam UUD 1945 salah satunya adalah Polri. Di dalam karakteristik negara hukum, hakekat fungsi pemerintahan negara memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban umum, keamanan, serta memberikan 306 perlindungan hukum bagi masyarakat dari setiap bentuk ancaman, termasuk kejahatan dalam proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum Kepolisian. Istilah penegakan hukum merupakan terjemahan dari “law enforcement”. Dalam Black’s law Dictionary, law inforcement diuraikan sebagai “The act of putting something such as a law into effect, the execution of a law, the carriying out of a mandate or command”. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa penegakan hukum sama dengan tindakan represif yang dilakukan oleh “aparat penegak hukum”. Sebagai pelaksana fungsi penegakan hukum, maka tugas pokok Kepolisian dalam rangka melaksanakan penegakan hukum dalam kaitannya dengan Kepolisian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas "melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya”. Sistem peradilan pidana terpadu yang dimulai dari Kepolisian sebagai penyidik utama, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Peradilan dan lembaga pemasyarakatan dalam pengaturan hukum terkait pembagian tugas fungsi dan wewenang bertujuan menghindari adanya potensial incoordination enforcement yang dikenal dalam perspektif akademis “the problem of incoordination enforcement” sebagaimana dipaparkan oleh Kate Andrias dalam satu tulisannya Kate Andrias, “The President’s Enforcenement Power”, New York University Law Review. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU- XVII/2019, bahkan jauh dari pada itu tidak hanya tidak terkoordinasinya dengan baik Lembaga pro justitia namun dapat mengarah intervensi kewenangan pro justitia sebagaimana dalam Pertimbangan Hukum, hal. 333 – 334, sebagai berikut : “….Dalam perspektif pelembagaan criminal justice system penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa sebagai salah satu syarat untuk dapat dikatakan sebagai suatu negara hukum maka dalam proses penegakan hukum hanya memiliki sistem pelembagaan criminal justice system yang kesemuanya berada dalam tatanan pro 307 Justitia yang menganut konsep diferensiasi fungsional (fungsi yang berbeda-beda) di antara komponen penegak hukum yang melaksanakan fungsi penegakan hukum, yaitu: penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan, serta pemberian bantuan/jasa hukum. Secara universal, criminal justice system diterapkan di negara manapun dan tidak satu pun negara yang benar-benar menyebut sebagai negara hukum membuka kemungkinan keberadaan institusi ekstra yudisial yang bersifat ad hoc sekalipun diberi kewenangan yudisial/pro Justitia. Bahkan, sekalipun terdapat negara yang memiliki model criminal justice system yang berbeda, namun pada prinsipnya yang tidak berbeda adalah memberikan kewenangan pro Justitia kepada lembaga yang bukan dari lembaga yang memiliki kewenangan yudisial, apalagi melakukan intervensi baik langsung atau tidak langsung terhadap institusi penegak hukum. Sebagai contoh, di Indonesia kewenangan pro Justitia hanya dimiliki oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan KPK (yang memiliki fungsi penegakan hukum).” Bahwa amanah tugas negara tersebut juga tertuang dalam pokok pikiran pembukaan Alinea ke - IV UUD 1945 sebagai arah tujuan penyelenggaraan negara yang merupakan landasan fundamental dalam filsafat kenegaraan yakni untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia guna mencapai tujuan nasional. Hal demikian sejalan dengan prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan, “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Ketentuan dimaksud mendasarkan pada hakekat larangan perlakuan berbeda yang bertentangan dengan prinsip equal protection sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yaitu persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum dan pemerintahan. Dengan 308 cara demikian akan terhindarkan pula adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya penegakan keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak (“justice delayed justice denied” – vide Putusan MK No. 49/PUU-X/2012). Hal demikian telah sejalan dan berkesesuaian dengan pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya mengharuskan adanya peran koordinasi semua penyidik dalam pemaknaan termasuk pada penyidik PPNS dan penyidik pada instansi lain yang memperoleh kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan suatu undang-undang secara khusus (Ahli berpendapat termasuk juga pada penyidik tertentu Kejaksaan). Adapun pertimbangan hukum Putusan MK No. 59/PUU-XXI/2023 sebagai berikut : - Pada Halaman 116, sistem peradilan pidana terpadu di atas, tidak dapat dilepaskan dari keberadaan KUHAP, khususnya berkenaan dengan fungsi penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “Penyidik adalah: a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”. Oleh karena itu, Pasal a quo menjadi pijakan utama dalam menegaskan bahwa Kepolisian dalam hal ini Polri merupakan pengemban fungsi penyidikan yang utama. Penegasan mengenai fungsi utama Polri dalam penyidikan juga dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2022) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum pidana, Polri bertugas untuk “melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya”. Dengan demikian, peran dan tugas Polri dalam penegakan hukum pidana dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk semua tindak pidana adalah menjadi kewenangan utama dari Kepolisian. - Pada halaman 523 – 524, Mahkamah telah berpendirian sebagaimana Putusan Nomor 28/PUU-V/2007, bertanggal 27 Maret 2008, yang dikutip kembali dalam Putusan Nomor 16/PUU-X/2012, bertanggal 23 Oktober 2012, 309 dan kembali ditegaskan dalam Putusan Nomor 2/PUU-X/2012, bertanggal 3 Januari 2013, antara lain menyatakan sebagai berikut: “[3.13.6] .. Kata “sesuai” dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya memungkinkan alat penegak hukum lainnya seperti kejaksaan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. … selanjutnya Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan berbunyi, “Melakukan penyidikan terhadap pidana tertentu berdasarkan undang- undang”. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, kewenangan untuk melakukan penyidikan tidak hanya dimiliki oleh lembaga penegak hukum saja tetapi juga dibuka kemungkinan dilakukan oleh lembaga lain di luar lembaga penegak hukum sepanjang tidak bertentangan dengan kewenangan lembaga penegak hukum. Bahwa dalam konteks demikian, setiap lembaga baik itu Kepolisian dan lembaga lain yang mempunyai kewenangan penyidikan, masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang berbeda sesuai dengan bidang kekhususan yang diberikan oleh undang-undang. Artinya, sekalipun undang- undang dapat memberikan kewenangan penyidikan kepada lembaga negara lain, kewenangan dimaksud tidak boleh mengabaikan penerapan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Prinsip demikian dilakukan dengan kewajiban selalu membangun koordinasi antara penyidik yang bukan penegak hukum dari lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing dengan penyidik Polri. - Pada halaman 525, dengan demikian, menurut Mahkamah, pemberian kewenangan penyidikan kepada penyidik pada instansi lain yang memperoleh kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan suatu undang-undang secara khusus dalam pelaksanaan tugasnya sepanjang tetap berkoordinasi dengan Penyidik Polri adalah hal yang dapat dibenarkan. Berkaitan dengan objek pengujian UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (untuk selanjutnya disebut UU Kejaksaan) yang dimohonkan oleh Pemohon, ahli berpendapat sebagai berikut: 310 1. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan: Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Ketentuan tersebut mempersyaratkan adanya izin dari Jaksa Agung hanya ketika dugaan tindak pidana terjadi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa adalah bertentangan dengan UUD 1945 tidak memiliki kepastian hukum yang adil. Perlindungan hukum yang ditujukan pada jaksa secara administratif melalui adanya terlebih dahulu izin dari jaksa agung telah mengabaikan prinsip – prinsip negara hukum yang didalamnya terdapat pemaknaan hakekat general justice principle yaitu terhindarkan adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya penegakan keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak “justice delayed justice denied”, hal yang demikian pula tidaklah tepat dianggap sebagai suatu kebijakan Undang-Undang yang justru ternyata meniadakan suatu hak bagi beberapa orang tetapi memberikan hak demikian kepada orang-orang lainnya incasu pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung maka keadaan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip equal protection. 2. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 11A ayat (1) huruf a dan e UU Kejaksaan, bahwa Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan di luar instansi Kejaksaan atau pada pada penugasan lainnya sepanjang dengan alasan dan pertimbangan penugasan tersebut dalam lingkup tidak memengaruhi independensi jaksa dalam fungsi penuntutan dan tetap berada dalam ruang lingkup eksekutif atau administrasi negara dalam kerangka kompetensi dan kewenangan kejaksaan dan dapat dirangkap jika terkait dengan fungsi penegakan hukum atau pelayanan hukum. 3. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 30B huruf a UU Kejaksaan, yang menyatakan bahwa dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum. Dengan mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (UU Intelijen), pada hakekatnya intelijen 311 penegakan hukum memang merupakan salah satu ruang lingkup sah dari sistem intelijen negara. Sehingga demikian terdapat pemisahan fungsi “penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B huruf a yang tidak tergolong ejusdem generis bukanlah bagian dari pengelompokan genus proses penyidikan yang dimaksudkan dalam hukum acara pidana. Dengan demikian, keberadaan intelijen kejaksaan tidak dapat disamakan dengan fungsi penyidikan dalam hukum acara pidana, dan tidak tumpang tindih terhadap kewenangan penyidik Polri atau penyidik lain yang sah menurut undang-undang dan terkoordinasi di bawah Badan Intelijen Negara (BIN) sesuai dengan UU Intelijen. 4. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan, yang menyatakan bahwa jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Dalam rangka penanganan perkara koneksitas, kewenangan Penyidikan telah diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa kewenangan penyidikan terhadap warga sipil adalah tanggung jawab Polri, Kecuali Tindak Pidana tertentu yang memberikan kewenangan terhadap jaksa sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang sedangkan terhadap prajurit TNI, penyidikan dilakukan oleh Polisi Militer sebagaimana ketentuan dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan pelimpahan berkas perkara kepada Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi sesuai dengan wewenang masing masing menurut ketentuan peraturan hukum yang berlaku, bukan kepada Jaksa Agung. Fungsi koordinasi dan integrasi antar lembaga penegak hukum dalam perkara koneksitas, tidak dapat memperluas penafsiran fungsi penyelidikan dan penyidikan oleh Kejaksaan dalam konteks dominus litis yang tidak sejalan dengan KUHAP sejak tahun 1981 yang mengadopsi asas diferensiasi fungsional, sehingga demikian ketentuan tersebut menimbulkan perdebatan multi tafsir yang bertentangan dengan UUD 1945. [2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, menyampaikan keterangan tertulis 312 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Juni 2025, dan memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 19 Juni 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: a) Bahwa di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (UU Kejaksaan), definisi Jaksa diberikan pemaknaan sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Memperhatikan definisi Jaksa yang diberikan oleh pembentuk undang-undang demikian tersebut, menunjukan bahwa Jaksa sebagai suatu jabatan fungsional diberikan kekhususan yang mengakomodasi karakteristik Jaksa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsinya dan penguatan organisasi, termasuk pengaturan rangkap jabatan penugasan Jaksa di luar instansi Kejaksaan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan Jaksa (vide Penjelasan Umum UU Kejaksaan). b) Memperhatikan peran Jaksa/Penuntut Umum demikian tersebut, untuk di kelembagaan KPK, eksistensi Jaksa juga sangat penting sebagai sub sistem dalam mendukung berjalan tugas dan kewenangan KPK secara keseluruhan. Tugas dan kewenangan yang secara spesifik di pegang oleh Jaksa yang ada di KPK adalah kewenangan yang berasal dari atribusi undang-undang untuk melakukan penuntutan dan eksekusi berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentangperubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), yang mengatur bahwa: Pasal 6 Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. c) Bahwa selain menjalankan kewenangan penuntutan dan eksekusi tersebut, Jaksa di KPK juga menduduki fungsi lainnya sebagai implementasi kekhususan jabatan Jaksa antara lain di unit kerja Biro Hukum, Dewan Pengawas, Kedeputian Koordinasi dan Supervisi, Inspektorat serta jabatan 313 lain yang dipercayakan. Bahwa data Jaksa yang ditugaskan di KPK saat ini sejumlah 135 orang yang tersebar di beberapa bidang dengan rincian sebagai berikut: No. Unit Kerja Jumlah 1 Dewan Pengawas 4 2. Biro Hukum 5 3 Koordinasi dan Supervisi 12 4. Direktorat Penuntutan 87 5 Direktorat Labuksi 27 d) Data tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa di KPK selain mengemban fungsi dan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf e dan f yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi maupun melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Jaksa di KPK juga dipercaya melaksanakan beberapa fungsi lain di KPK. Keadaan tersebut menunjukan bahwa eksistensi pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa di KPK cukup penting, sebagaimana eksistensi dan tugas Jaksa pada umumnya di Pemerintahan, baik melalui tugas dan fungsi penegakan hukum, maupun tugas dan fungsi kekhususan Jaksa lainnya. e) Jaksa tersebut berasal dari Kejaksaan RI dan terikat dalam satu kesatuan asas Een En Ondeelbaar (satu dan tidak terpisahkan), yang mendapat penugasan dari Jaksa Agung selaku Penutut Umum Tertinggi. Dengan demikian, Jaksa yang ditugaskan di KPK merupakan bagian dari Pegawai KPK yang secara administrasi dan organisasi memiliki hak dan kewajiban juga berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (UU Kejaksaan). f) Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana telah kami uraikan dalam dibagian pendahuluan bahwa KPK sebagai pihak terkait dalam perkara permohonan uji materiil dalam Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025 ini, dalam menyampaikan pendapat hanya akan terfokus pada pengujian Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 314 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan). Dimana Pandangan KPK berkenaan dengan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaaan, secara menyeluruh telah kami kemukakan dalam Pendapat KPK sebagai Pihak Terkait dalam pengujian Pasal yang sama dalam register perkara Nomor 09/PUU- XXIII/2025 dalam persidangan terpisah. g) Oleh karenanya, substansi pandangan KPK dalam register perkara Nomor 09/PUU-XXIII/2025 berkenaan dengan pengujian Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara mutatis mutandis kami jadikan sebagai materi pendapat KPK sebagai Pihak Terkait dalam pengujian materiil dalam register perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025 ini. h) Bahwa selanjutnya berkenaan dengan pengujian pasal-pasal lainnya dalam UU Kejaksaan yang dimohonkan dalam register perkara Nomor 15/PUU- XXIII/2025 ini, yakni meliputi Pasal 8 Ayat (5), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf g dan huruf e UU Kejaksaan terhadap UUD 1945, akan kami sampaikan dibawah ini: 1) Pasal 8 Ayat (5) UU Kejaksaan a) Bahwa Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, yang mengatur sebagai berikut: “Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung”. b) Sebagaimana diuraikan pada bagian pendahuluan bahwa berkenaan dengan pengujian materiil Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan dalam perkara ini, pendapat KPK sebagai Pihak Terkait secara mutatis mutandis mengadopsi pendapat hukum yang telah disampaikan dalam pengujian materiil register perkara nomor 09/PUU-XXII/2025, yang pada pokok KPK berpendapat tidak ada persoalan konstitusionilas berkenaan dengan norma Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, karena secara substansi pengaturannya merupakan open legal policy pembentuk untuk undang-undang dalam mengatur jabatan/profesi dan lembaga mana yang diberikan ketentuan terkait perijinan Presiden/Jaksa Agung/Lembaga Profesi, ketika 315 Pejabat/Profesi akan dilakukantindakan kepolisian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. c) Bahwa Pandangan KPK sejalan dengan Putusan MK perkara nomor 55/PUU-XI/2013, dengan pertimbangannya sebagai berikut: Perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa. Dalam hal ini, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum. Selain itu untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam proses penegakan hukum yang dibebankan negara kepadanya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, menurut Mahkamah, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan Tindakan kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan bukan merupakan Tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan;(vide Putusan MK No. 55/PUU-XI/2013, hal 74). 2) Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) UU Kejaksaan (terdapat kesalahan dalam rujukan pasal yang dimintakan pengujian baik di dalam posita maupun petitum) a) Bahwa Pasal 11A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 UU Kejaksaan, yang mengatur sebagai berikut: (1) Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki ataumengisi jabatan: a. di luar instansi Kejaksaan; b. pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; c. dalam organisasi internasional; d. dalam organisasi profesi internasional; atau e. pada penugasan lainnya. (2) Pelaksanaan tugas Jaksa sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilaksanakan dengan rangkap jabatansepanjang terkait dengan kompetensi dan kewenanganJaksa. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan Jaksasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)diatur dengan Peraturan Pemerintah.. b) Bahwa berkenaan dengan Penugasan Jaksa ini, berdasarkan UU KPK terkait dengan penugasan Jaksa diatur dalam beberapa Pasal: Pasal 43 316 (1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 43A (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan. Pasal 45 (1) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 45A (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan. c) Bahwa berkenaan dengan keberadaan Jaksa di KPK sebagaimana diuraikan sebelumnya, sebagai konsekuensi logis dari adanya ketentuan Pasal 6 huruf e dan f UU KPK terkait dengan tugas penuntutan dan eksekusi pelaksanaan putusan/penetapan hakim. Disamping tugas-tugas tersebut Jaksa di KPK juga mengemban tugas lainnya yang dipercayakan oleh Pimpinan KPK di unit-unit kerja lain di Biro Hukum, Dewan Pengawas, Kedeputian Koordinasi dan Supervisi, Inspektorat serta jabatan lain yang dipercayakan oleh Pimpinan misalnya melakukan Penyelidikan dan Penyidik perkara tertentu yang dipercayakan kepada Pimpinan. d) Berkenaan penugasan Jaksa di KPK serta dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka penugasan di KPK secara konstitusional dapat dibenarkan dan sangat bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPK secara keseluruhan. e) Berkenaan dengan dalil Para Pemohon, bahwa: - Perluasan tugas “di luar institusi kejaksaan” dapat merusak independensi kejaksaan sebagai lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Kejaksaan harus bekerja secara merdeka dan bebas dari intervensi manapun 317 termasuk dari pemerintah, sangat berbahaya apabila Kejaksaan bekerja dengan intervensi dari pihak lain. - Ketentuan pasal a quo tidak memberi batasan spesifik terkait instansi yang boleh diisi Jaksa, sehinggga memungkinkan Jaksa mengisi badan-badan tertentu seperti BUMN (seperti Komisaris) - Sekiranya ada persoalan hukum di lembaga dimana Jaksa ditugaskan, dikaitkan dengan pasal 8 ayat (5) yang memberikan impunitas, akan menjadi masalah serius dalam penegakan hukum - Bahwa dengan pemberian wewenang kepada Jaksa untuk mengisi jabatan apapun tanpa ada pengaturan yang tegas dan jelas, akan menjadikan Kejaksaan sebagai lembaga multifungsi yang fungsinya menjadi tidak jelas dan dengan kekuasaan tidak terbatas. maka KPK sebagai pihak terkait, tidak dapat memberikan pendapat lebih jauh, mengingat hal tersebut sudah merupakan kebijakan hukum terbuka yang diambil oleh pembentuk undang-undang (open legal policy) berkenaan dengan eksistensi kekhususan jabatan fungsional Jaksa. f) Berkenaan dengan hal tersebut, maka yang perlu diperhatikan adalah bahwa definisi Jaksa dalam Undang-Undang Kejaksaan diberikan pemaknaan sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Sebagai pegawai negeri sipil, maka Jaksa juga termasuk dalam ruang lingkup pengaturan UU yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). g) Bahwa mengingat Pengaturan dalam Pasal 11A UU Kejaksaan tersebut masih sejalan dengan managemen mengenai ASN yang diatur dalam UU ASN, maka secara norma masih harmonis dan tidak terdapat persoalan berkenaan konstitusionalitas norma, sebagai mana dalil Para Pemohon. h) Oleh karena merupakan bagian dari sistem manageman aparatur sipil negara, maka berkenaan dengan pengujian materi atas Pasal 11A UU Kejaksaan tersebut, tidak dapat dilakukan pengujian berdiri 318 sendiri, seharusnya dikaikan juga dengan pengujian terkait dengan UU ASN. Sehubungan dengan uraian tersebut, mengingat adanya Norma yang dimintakan pengujian terdapat kekaburan di dalam Posita maupun Petitum, serta adanya kekurangan obyek permohonan maka sudah seyogyanya jika Majelis Hakim MK menolak semua dalil permohonan Para Pemohon untuk semuanya berkenaan dengan, norma Pasal 11A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan ini. 3) Pasal 30B huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan a) Bahwa pasal 30B huruf a UU Kejaksaan mengatur: Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang: a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum; b) Berkenaan dengan ketentuan pasal 30B huruf a UU Kejaksaan tersebut, Para Pemohon dalam dalilnya menyampaikan: - Bertentangan depan Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) UUD yang memberi kewenangan kepada TNI yang memiliki fungsi fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) - Dengan fungsi bidang intelijen, Kejaksaan memiliki kewenangan yang jauh lebih luas dari penuntut umum atau pengacara negara - Fungsi Intelijen Negara adalah sebagai penyelenggara penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Sepanjang mengenai tujuan dan fungsi intelijen sebagaimana yang diatur dalam UU Intelijen negara tidak termasuk dalam kewenangan kejaksaan sebagai penuntut umum. - Wewenang jaksa bidang intelijen dalam penegakan hukum adalah pemberian kewenangan yang cukup besar dan berpotensi menyebabkan Jaksa menjadi lembaga yang super power. - Fungsi Intelijen Jaksa berpotensi melanggar hak-hak untuk mendapatkan jaminan keamanan (Vide pasal 28D ayat (1)) dan 319 untuk dapat hidup yang bebas dari ancaman dan ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu (Vide Pasal 28G ayat (1) UUD 1945) - Dengan pemberian kewenangan Intelijen Negara kepada Jaksa akan menyempurnakan penumpukan kekuasaan di Jaksa (sebagai pengacara negara, dapat turut serta dalam keadaan bahaya, darurat sipil, darurat militer, dan keadaan perang), padahal tugas dan kewenangan Kejaksaan merupakan APH. c) Bahwa berkenaan dengan Dalil-dalil Para Pemohon di atas, KPK berpandangan bahwa senyatanya didasari atas ketidakpahaman berkenaan dengan tugas dan fungsi intelijen dalam penegakan hukum yang diemban oleh Kejaksaan. Bahwa Intelijen dalam penegakan hukum sama sekali berbeda ranah, cakupan dan pengertiannya dengan intelijen negara pada umumnya yang diemban oleh TNI dan Kepolisian. Bahwa fungsi intelijen penegakan hukum yang dijalankan oleh Kejaksaan, khususnya berkenaan dengan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan adalah untuk semata-mata guna kepentingan penegakan hukum yang ditangani oleh Kejaksaan. d) Bahwa mengingat materi pengujian Pasal ini, untuk selanjutnya tidak terkait langsung dan berdampak kepada KPK, maka KPK tidak berpendapat lebih jauh berkenaan dengan konstitusional norma dalam Pasal 30B huruf a UU Kejaksaan ini. 4) Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g UU Kejaksaan. a) Bahwa Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g UU Kejaksaan mengatur: e) dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer; g) mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. 320 b) Berkenaan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf e UU Kejaksaan tersebut, para Pemohon dalam dalilnya menyampaikan: - Kewenangan Jaksa Agung untuk mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung merupakan bentuk “intervensi terselubung” yang dilegalisasi - Frasa “teknis hukum” tidak memiliki makna tepat, tidak memiliki definisi hukum, dapat menimbulkan multitafsir - Teknis hukum dapat berupa bimbingan teknis atau tata cara penanganan; Hakim Agung dapat dibimbing dan diarahkan dalam menangani perkara dalam bidang Pidana, Perdata, TUN, dan Peradilan Militer - Jika ditafsirkan sebagai bentuk terselubung dari intervensi diam- diam, dapat dianggar legalisasi tindakan melawan pengadilan (contemp of court) secara diam-diam karena dapat diduga merupakan kewenangan terselubung Jaksa Agung untuk membuat kekacauan bagi Mahkamah Agung dalam memutus perkara - Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara NKRI. Sebagai penuntut umum, Jaksa Agung adalah para pihak yang ikut dalam perkara di pengadilan. para pihak tidak dapat melakukan “intervensi” terhadap keputusan hakim dan kemandirian kekuasaan kehakiman. Sebagai para pihak, meskipun menjalankan tugas sebagai penegak hukum, Jaksa Agung tidak boleh memasuki ruang hakim dalam suatu perkara yang disidang oleh pengadilan. c) Berkenaan dengan dalil Para Pemohon tersebut, KPK sebagai pihak Terkait berpandangan bahwa dalam penjelasan Pasal 35 huruf e tersebut diberikan penjelasan bahwa Kewenangan ini dalam rangka Jaksa Agung sebagai advocaat generaal yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan. Dengan norma yang demikian ini, maka KPK berpandangan bahwa hal demikian merupakan open legal policy. 321 d) Selain itu, mengingat bahwa KPK sebagai sebagai pihak terkait berkenaan dengan ketentuan Pasal 35 huruf e UU Kejaksaan ini tidak berdapak/berkaitan langsung dengan kelembagaan KPK, maka KPK selanjutnya tidak berpendapat lebih jauh dan menyerahkan kepada Majelis Hakim MK berkenaan dengan dalil-dalil Permohonan a quo. e) Selanjutnya terkait dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan tersebut, Para Pemohon dalam dalilnya menyampaikan: - Perluasan tugas dan wewenang Jaksa Agung untuk mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan dan penyidikan dakan semua tindak pidana dapat membuat timpang tindih kewenangan, seharusnya hanya sebagai tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam UU - Pemberian kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu bersifat eksepsionalitas; terhadap tipikor dan tindak pidana ekonomi yang merugikan negara karena Jaksa adalah pengacara negara - Fungsi penyidikan diberikan kepada Polisi dan penuntutan kepada Jaksa, sebagaimana Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP - Perluasan kewenangan Jaksa dalam bidang penyidikan menurut Para Pemohon bukan sebagai pengendali perkara, tetapi hanya sebagai penyeimbang sebagaimana idealnya jaksa menerima dan memeriksa penyidikan, dan melakukan pemeriksaan pra penuntutan untuk memastikan berkas penyidikan lengkap atau tidak lengkap - UU 31/1999 menyebutkan jelas bahwa kewenangan penyidikan jaksa sebatas tipikor, dan tidak spesifik dan tegas disebutkan pada UU 30/2002 bahwa Kejaksaan sebagai penyidik tipikor. UU 30/2002 memberikan kewenangan penuh kepada KPK sebagai koordinator penyidikan tipikor, bukan Jaksa Agung. Kedua UU tersebut tidak memberikan kewenangan penyidikan tipikor kepada kejaksaan. f) Berkenaan dengan dalil Para Pemohon tersebut, KPK sebagai pihak Terkait berpandangan bahwa kewenangan demikian erat kaitannya 322 dengan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana kewenangan yang diberikan tersebut merupakan open legal policy pembentuk undang-undang. Namun demikian berkenaan dengan ketentuan Pasal ini tidak berdampak langsung dengan KPK sebagai Pihak Terkait, maka KPK tidak akan berpandangan lebih jauh. Selanjutnya KPK menyerahkan kepada Majelis Hakim MK berkenaan dengan dalil-dalil Permohonan a quo. Bahwa sehubungan dengan argumentasi di atas, maka KPK sebagai Pihak Terkait berpendapat bahwa Pasal 8 ayat (5), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) (vide Permohonan), Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) masih termasuk bagian dari open legal policy, yang dalam perumusan normanya tidak terdapat problem konstitusionalitas terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1), pasal 24 ayat (1) huruf a dan e dan ayat (3), pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. I. PETITUM Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, dengan ini KPK memohon kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian ini, dengan amar Putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mempertimbangkan keterangan Pihak Terkait KPK; 2. Menolak permohonan pengujian untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian tersebut tidak dapat diterima; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) (vide Permohonan), Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita acara negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 323 Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo bono). [2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2025 dan memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 3 Juli 2025, yang kemudian diperbaiki pada tanggal 14 Juli 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: Tanpa bermaksud mengambil peran Mahkamah Konstitusi dalam menilai Kedudukan Hukum Para Pemohon namun apabila mendasarkan pada Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 maka Para Pemohon dalam kedua perkara a quo tidak mempunyai kedudukan hukum atas ketentuan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013, pada Paragraf [3.8] halaman 69, mengatakan: “…, Sedangkan Pemohon II dan Pemohon III, menurut Mahkamah tidak memiliki kedudukan hukum selaku Pemohon dalam perkara a quo karena Pemohon II dan Pemohon III tidak termasuk jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 sehingga tidak terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon II dan Pemohon III dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian Pemohon II dan Pemohon III tersebut dengan pasal yang dimohonkan pengujian” Berdasarkan pertimbangan hukum terhadap kedudukan hukum Pemohon II dan Pemohon III dalam Putusan No. 55/PUU-XI/2013, maka dalam Konklusi angka [4.2], mahkamah menyatakan: Pemohon I mempunyai Kedudukan Hukum (legal standng), sedangkan Pemohon II dan Pemohon III tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo Artinya terhadap ketentuan norma Pasal 8 ayat (5) yang diuji oleh Para Pemohon berkaitan dengan Perlindungan terhadap Profesi Jaksa yang sedang menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UU 11/2021. Maka berdasarkan Putusan 55/PUU-XI/2013 dalam batas penalaran yang wajar tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian Para Pemohon dengan pasal yang dimohonkan pengujian. Untuk lebih jelasnya telah kami sandingkan pada tabel di bawah ini: Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025 324 Pemohon I – Individu Warga Negara berprofesi sebagai Aktivis Mahasiswa Pemohon II – Individu Warga Negara berprofesi sebagai Advokat Pemohon III – Perkumpulan belum berbadan hukum (Perhimpunan Pemuda Madani) Apabila melihat perbandingan pada tabel di atas tentunya antara para Pemohon dalam Putusan 55/PUU-XI/2013 yang oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menguji ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004, dengan Para Pemohon sejatinya memiliki kedudukan yang sama. Artinya apabila disandingkan dengan Permohonan terhadap Perseorangan Warga Negara dan perkumpulan badan hukum yang mengajukan permohonan tidak termasuk jaksa dan/atau tidak memiliki keterkaitan langsung ataupun tidak langsung yang menyebabkan tidak terdapatnya kerugian konstitusional atas ketentuan norma a quo maka menjadi beralasan menurut hukum dan sesuai dengan Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU- XI/2013 apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo Terlebih lagi terhadap Pemohon III sebagaimana disampaikan oleh Para Pemohon bahwa Pemohon III adalah Organisasi Masyarakat yang belum berbadan hukum karena belum mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM pada saat proses pendirian hingga diajukannya Permohonan tersebut. Sementara terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 4 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021) yang mengatur tentang kedudukan hukum Pemohon dalam perkara Pengujian Undang-Undang adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang yaitu: c. badan hukum publik atau badan hukum privat. Artinya perkumpulan/organisasi masyarakat yang sudah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini diterbitkan oleh Kementerian hukum. 325 Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dan mendasarkan pada Putusan No. 55/PUU-XI/2013 maka menjadi beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menguji ketentuan norma a quo. Terhadap penilaian kedudukan hukum Para Para Pemohon terhadap Objek Pengujian ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 sebagaimana menjadi objek Pengujian, tentunya dapat berlaku juga terhadap Objek Pengujian Ketentuan Pasal 11A ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g UU 11/2021 mengingat Para Pemohon adalah Perseorangan Warga Negara dan perkumpulan badan hukum yang mengajukan permohonan tidak termasuk jaksa dan/atau tidak memiliki keterkaitan langsung ataupun tidak langsung yang menyebabkan tidak terdapatnya kerugian konstitusional atas ketentuan norma a quo Namun apabila Mahkamah Konstitusi berpandangan lain, maka izinkan para Pihak Terkait memberikan keterangan atas Alasan permohonan para pemohon dalam perkara sebagaimana tersebut di atas, sebagaimana uraian di bawah ini: Adapun alasan para Pemohon terhadap ketentuan norma pasal-pasal yang diuji konstitusionalitas normanya sebagaimana termuat dalam UU 11/2021 sebagai berikut Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025 Pasal 8 ayat (5), “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan dan Penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung” Pasal 11A ayat (1) dan ayat (3) (1) Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan: a. di luar instansi Kejaksaan; b. pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; c. dalam organisasi internasional; d. dalam organisasi profesi internasional; atau e. pada penugasan lainnya (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. KETERANGAN PARA PIHAK TERKAIT TERHADAP POKOK PERKARA 326 Pasal 30B huruf a Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang: a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum; Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g (1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: a. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer; g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer; Para Pemohon mendasarkan pengujiannya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945 antara lain: Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025 Pasal 24 ayat (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan Pasal 24 ayat (3) Badan-badan lainnya yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Pasal 30 ayat (3) Tentara Nasional terdiri atas angkatan darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara ayat (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayanan masyarakat, serta menegakan hukum KETENTUAN PASAL 8 AYAT (5) UU 11/2021 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 327 Dalam permohonannya para Pemohon yang pada pokoknya mengatakan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 adalah bentuk Hak Imunitas yang bahkan dinilai mengarah pada bentuk Impunitas. Terhadap alasan Para pemohon tersebut tentunya menunjukkan bahwa para pemohon keliru dalam memahami esensi dari ketentuan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021. Apabila kita mencermati rumusan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 yang berbunyi: “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung” Rumusan tersebut adalah bentuk perlindungan hanya terhadap jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenangnya, apabila akan dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan, maka memerlukan prosedur yakni setelah mendapatkan izin Jaksa Agung. Prosedur tersebut bukanlah bentuk imunitas sebagaimana alasan para Pemohon, namun untuk memberikan jaminan perlindungan sebagaimana amanat Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Jaminan terhadap perlindungan tersebut tentunya menjadi tanggung jawab negara terutama Pemerintah sebagaimana amanat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama Pemerintah Pemberian perlindungan terhadap jaksa yang sedang menjalankan tugas dan wewenangnya, sebenarnya sudah diatur sejak UU No. 16 Tahun 2004 diundangkan in casu termuat pada Pasal 8 ayat (5). Bahkan terhadap konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004, telah diuji ke Mahkamah Konstiusi, dan telah diputus dalam Putusan No. 55/PUU- XI/2013, dan dalam pertimbangan hukum Mahkamah telah dijelaskan bahwa ketentuan norma Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. 328 Adapun Pertimbangan Hukum Putusan MK No. 55/PUU-XI/2013, pada Paragraf [3.10.2], sebagai berikut: [3.10.2] Bahwa peran kejaksaan sebagai aparatur negara menempati posisi penting dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang melaksanakan upaya dan proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar hukum. Fungsi kejaksaan atau profesi jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku dominus litismemiliki peran penting dalam proses penanganan perkara yang pada hakikatnya bertujuan untuk membangun tata kehidupan berdasarkan hukum serta menjunjung hak asasi manusia. Disamping itu, kejaksaan juga mempunyai peranan lain dalam menyelamatkan/memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakan kewibawaan Pemerintah dan Negara yang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai salah satu penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan officium nobile atau profesi terhormat/profesi mulia dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya memerlukan perlindungan hukum. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak atas nama negara sebagai pelindung kepentingan umum dan masyarakat dengan melakukan tugas dan wewenangnya. Salah satu bentuk perlindungan terhadap jaksa yang diakui di dunia internasional adalah Declaration on Minimum Standart Concering The Security and Protection of Public Prosecutors and Their Famiies, yaitu deklarasi mengenai standar minimum keamanan dan perlindungan untuk penuntut umum dan keluarganya. Latar belakang dikeluarkannya deklarasi tersebut adalah selama ini dalam menjalankan tugas penegakan hukum, penuntut umum seringkali berada dalam situasi yang tidak menguntungkan dari segi baik harta bendanya, keluarganya bahkan jiwanya sendiri, oleh karenan keamanan dan perlindungan terhadap penuntut umum yang menjalankan tugas maupun keluarganya menjadi tanggung jawab negara. Di Indonesia, salah satu perlindungan terhadap profesi jaksa diwujudkan dalam bentuk pemberian izin oleh Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian hanya terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang- Undang. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004, menyatakan: Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on The Role of Prosecutor dan International Association of Presecutor yaitu negara menjamin bahwa Jaksa sanggup menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campurtangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana maupun pertanggungjawaban lainnya”. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 harus dipandang sebagai satu kesatuan norma hukum yang termuat dalam Pasal 8 sehingga apabila Pemohon mengajukan permohonan uji materii Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 maka 329 harus merujuk pada keseluruhan ayat pada Pasal 8 yang dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 UU 16/2004 juncto Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP sehingga harus dimaknai bahwa izin Jaksa Agung diperlukan dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang dimana jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut hierarkinya; Bahwa izin Jaksa Agung adalah suatu prosedur administrasi sebagai bentuk perlindungan negara terhadap jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan surat perintah menurut hierarkinya. Prosedur administratif tersebut hanya menyakinkan bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) UU 16/2004 telah memiliki bukti yuridis yang kuat, mengingat tugas dan wewenang jaksa sangat berpengaruh terhadap jalannya proses penegakan hukum. Perlunya izin Jaksa agung untuk melakukan tindakan kepolisian agar jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa. Dalam hal ini, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum. Selain itu untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam proses penegakan hukum yang dibebankan negara kepadanya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, menurut Mahkamah, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan Kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan. Jaksa merupakan aparatur penegak hukum yang memiliki peran vital dan strategis dalam proses penegakan hukum di negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Jaksa sebagai dominus litis dalam sistem peradilan pidana tidak saja menegakan hukum yang merupakan keadilan prosedural saja namun juga memastikan terwujudnya keadilan substansial dalam penanganan perkara. Dengan demikian jaksa sebagai representatif negara dalam penegakan hukum sudah sangat patut dan wajar apabila negara memberikan perlindungan terhadap aparat penegak 330 hukumnya yang diberikan tanggung jawab sebagai dominus litis selaras dengan berjalannya prinsip ius puniendi. Sejak beberapa tahun terakhir, Kejaksaan menjadi salah satu lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi yang berhasil menyelamatkan keuangan negara dari kerugian hingga ratusan triliun rupiah dengan diungkapnya beberapa kasus korupsi besar yang terpublish, meliputi: 1. Pertamina 968,5 T 2. PT Timah 300 T 3. BLBI 138 T 4. Duta Palma 78 T 5. PT TPPI 37 T 6. PT Asabri 22 T 7. PT Jiwasraya 17 T 8. Kemensos 17 T 9. Sawit CPO 12 T 10. Garuda Indonesia 9 T 11. BTS Kominfo 8 T 12. Bank Century 7 T Keberhasilan Kejaksaan dalam mengungkap kasus-kasus besar dan high profile di atas, mendapat apresiasi dan dukungan masyarakat yang dibuktikan dengan meningkatnya angka survei kepercayaan publik oleh Lembaga Survei Indonesia terhadap Kejaksaan yang berada di angka 74% (tujuh puluh empat persen). (https://www.antaranews.com/berita/4063764/lsi-kepercayaan-publik- pada-kejaksaan-agung-meroket-hingga-74-persen). Namun demikian, di tengah keberhasilan Kejaksaan dalam mengungkap kasus korupsi dan kasus hukum lainnya beberapa tahun terakhir, tidak dapat dipungkiri semakin besar/banyak pula ancaman dan berbagai cara untuk menghambat Jaksa dalam menjalankan tugasnya. Bahwa semangat untuk memberikan perlindungan terhadap Jaksa yang sedang menjalankan Tugas dan Wewenangnya sebagaimana diberikan dalam UU 331 11/2021 dalam perkembangannya sejalan dengan kebijakan Pemerintah in casu Presiden, sebagaimana diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025, dimana dalam ketentuan Pasal 2 yang menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi, Jaksa berhak mendapatkan Pelindungan Negara dari Ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta benda. Apabila melihat kembali dalam Keterangan pemerintah pada Persidangan Perkara No. 55/PUU-XI/2013, dimana Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia yang dihadirkan oleh Pemerintah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi tanggal 26 Juli 2013, dimana Andi Hamza menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 diberlakukan berdasarkan kejadian historis pada tahun 1964 yang mana telah terjadi intimidasi terhadap jaksa yang melakukan penuntutan terhadap polisi dalam kasus penggelapan. Kemudian pada tahun 1998 Jaksa Kamaru yang menangani perkara dalam kasus pembunuhan Nyo Beng Seng juga mengalami intimidasi dari aparat kepolisian karena menuntut hukuman lebih tinggi terhadap terdakwa pelaku pembunuhan. Dengan demikian, sudah selayaknya Jaksa sebagai profesi yang terhormat, officium nobile, harus mendapat perlindungan. (Vide. Risalah Sidang Perkara No. 55/PUU-XI/2013, Acara mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (IV), Rabu, 24 Juli 2013). Perlunya izin Jaksa Agung dalam ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 sejatinya bertujuan untuk memberikan pelindungan kepada Jaksa untuk dapat menjalankan profesinya tanpa mendapatkan intimidasi, gangguan, godaaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya. Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum. Perlu kita pahami semangat pembentuk undang-undang secara filosofis dan yuridis memberikan perlindungan terhadap Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, tentunya dilatar belakangi dengan uraian sebagai berikut: - Perubahan terhadap Undang-Undang Kejaksaan tidak dapat dilepaskan dari dinamika dan perkembangan hukum di tingkat internasional. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap Jaksa juga merupakan bentuk kepatuhan 332 terhadap konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Sebagai anggota komunitas global, Indonesia terikat untuk melaksanakan norma-norma yang tercantum dalam berbagai instrumen hukum internasional, antara lain United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan United Nations Convention against Corruption (UNCAC), yang telah diratifikasi dan mengikat secara hukum. Norma-norma yang terkandung dalam konvensi tersebut secara langsung memengaruhi penguatan kewenangan, tugas, dan fungsi Kejaksaan dalam sistem hukum. - Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia juga berkewajiban untuk menyesuaikan regulasi nasionalnya dengan norma-norma yang dirumuskan oleh PBB. Pada tahun 2014, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) bersama International Association of Prosecutors (IAP)—di mana Kejaksaan Republik Indonesia telah menjadi anggota sejak tahun 2006— menerbitkan dokumen penting berjudul The Status and Role of Prosecutors, sebagai kelanjutan dari dokumen sebelumnya, yakni Guidelines on the Role of Prosecutors tahun 1990. Dokumen-dokumen tersebut telah menjadi rujukan yang menginspirasi perubahan Undang-Undang Kejaksaan, khususnya dalam hal penguatan prinsip independensi penuntutan, akuntabilitas penanganan perkara, standar profesionalitas, serta perlindungan hukum terhadap Jaksa. (Vide: Naskah Akademik UU Kejaksaan, hlm. 2). - Secara khusus, terdapat setidaknya dua standar internasional yang menjadi dasar pijakan, yakni: Guidelines on the Role of Prosecutors (1990); dan Standards of Professional Responsibility and Statement of the Essential Duties and Rights of Prosecutors yang dikeluarkan oleh International Association of Prosecutors (IAP). Kedua standar tersebut secara tegas menyatakan bahwa negara harus menjamin: “Perlindungan dalam melaksanakan fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, rintangan, pelecehan, gangguan yang tidak patut atau paparan yang tidak adil terhadap perdata, hukuman atau pertanggungjawaban lainnya;” “Jaksa dan keluarganya harus secara fisik dilindungi oleh pihak berwenang ketika keselamatan pribadi mereka terancam sebagai akibat dari pelepasan fungsi penuntutan.” 333 - Selain itu, Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) 2003 pada Pasal 11 mengakui pentingnya integritas dan independensi aparat penegak hukum, termasuk jaksa, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi. Demikian pula, Council of Europe Recommendation tentang peran penuntut umum menekankan perlunya jaminan bahwa penuntut umum dapat bekerja tanpa tekanan yang tidak semestinya. Inti dari berbagai instrumen ini adalah pengakuan dunia internasional bahwa perlindungan terhadap jaksa merupakan elemen penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil dan berimbang. Adanya mekanisme izin dari Jaksa Agung ini tidak terlepas dari penerapan asas een en ondeelbarheids (satu dan tidak terpisahkan) yaitu satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan Kejaksaan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan. Apabila tidak ada mekanisme izin dari Jaksa Agung dan misalnya terdapat Jaksa yang sedang menangani suatu perkara dilaporkan berkali-kali oleh oknum ke aparat penegak hukum lainnya, tentu perkara yang sedang diperiksa oleh Jaksa menjadi terhambat, terganggu, dan dapat terjadi kegagalan dalam pengusutan suatu perkara karena banyak sekali gangguan dan hambatan yang diciptakan atau dibuat oleh oknum yang tidak mendukung penegakan hukum. Adanya mekansime pemberian izin dari Jaksa Agung selaras dengan penguatan supremasi hukum dalam mencegah adanya oknum yang dapat mengahalang-halangi proses penegakan hukum dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan. Adanya perlindungan dalam bentuk prosedur untuk dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan in casu Tindakan Kepolisian terhadap profesi Jaksa, juga dimiliki oleh Anggota BPK, sebagaimana tabel di bawah ini: Lembaga/Profesi Ketentuan Norma Undang-Undang Jaksa UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI Pasal 8 ayat (5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung Penjelasan Pasal 8 ayat (5) Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan pelindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam 334 Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors, yaitu negara akan menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat, atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya. Anggota BPK RI UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 24 Tindakan kepolisian terhadap Anggota BPK guna pemeriksaan suatu perkara dilakukan dengan perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Presiden. Penjelasan Pasal 24 Yang dimaksud dengan “tindakan kepolisian” adalah pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana, meminta keterangan tentang tindak pidana, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Keterangan: Artinya tindakan kepolisian terhadap anggota BPK baik sedang ataupun tidak sedang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mendapat persetujuan tertulis Presiden. Pasal 26 (1) Anggota BPK tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini. (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK, Pemeriksa, dan pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama BPK diberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan oleh instansi yang berwenang. Sementara terhadap profesi lainnya yang juga terdapat bentuk perlindungan tidak dapat dituntut di depan Pengadilan adalah sebagai berikut: Lembaga/Profesi Ketentuan Norma Undang-Undang Advokat UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 16 Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan 335 Penjelasan Pasal 16 Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Putusan MK No. 113/PUU-XXI/2023 “kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada “kepentingan pembelaan klien”, melainkan pada “itikad baik. Oleh karena itu, terdapat 2 (dua) perspektif dalam memaknai iktikad baik dalam hak imunitas advokat, yaitu yang bersifat subjektif dan objektif. Itikad baik yang bersifat objektif dalam hal ini adalah sebuah Tindakan yang harus berpedoman pada norma hukum positif dan sosiologis atau pada apa yang dianggap patut oleh masyarakat. Sedangkan, dalam perspektif subjektif, lebih menekankan pada kejujuran dan sikap batin seorang advokat pada saat melakukan tugasnya sebagai bagian dari aparat penegak hukum.” Anggota MPR RI Anggota DPR RI UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 57 (1) Anggota MPR mempunyai hak imunitas. (2) Anggota MPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam sidang atau rapat MPR ataupun di luar sidang atau rapat MPR yang berkaitan dengan wewenang dan tugas MPR. Keterangan: Artinya anggota MPR dapat dituntut di depan pengadilan terhadap tindakan lain selain pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan baik lisan maupun tertuis di dalam sidang atau rapat ataupun diluar sidang atau rapat MPR yang berkaitan dengan Wewenang dan Tugas MPR Pasal 224 (1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR. 336 Anggota DPD RI Anggota DPRD Provinsi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pasal 290 (1) Anggota DPD mempunyai hak imunitas. (2) Anggota DPD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPD ataupun di luar rapat DPD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPD. Pasal 338 (1) Anggota DPRD provinsi mempunyai hak imunitas. (2) Anggota DPRD provinsi tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD provinsi ataupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD provinsi. Pasal 388 (1) Anggota DPRD provinsi mempunyai hak imunitas. (2) Anggota DPRD provinsi tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD provinsi ataupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD provinsi. Notaris UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 66 ayat (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Dari uraian pada tabel di atas, terhadap beberapa model perlindungan terhadap lembaga/profesi di atas, perlindungan terhadap Profesi Jaksa mempunyai kesamaan dg perlindungan profesi anggota BPK, termasuk juga dengan advokat, anggota MPR, DPR, DPD, DPRD, yaitu perlindungan hukum selama menjalankan tugas dan kewenangannya dan tidak termasuk perlindungan ketika tidak dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. 337 Maka dalam hal membentuk norma tentang perlindungan bagi profesi- profesi yang memiliki ancaman dan resikonya masing-masing dalam menjalankan tugas dan/atau wewenangnya, masing-masing memiliki pertimbangan sesuai dengan tugas, fungsi, serta wewenang. Oleh karenanya terhadap rumusan-rumusan ketentuan norma tersebut akan lebih tepat apabila diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Sebagai contoh misalnya dalam upaya para pimpinan organisasi Advokat ingin memperkuat perlindungan terhadap Advokat yang sedang menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Maka para pimpinan organisasi Advokat meminta kepada pembentuk undang-undang untuk merumuskan ketentuan norma penguatan hak imunitas advokat dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sedang dibahas di DPR. Kendatipun Mahkamah Konstitusi memutus tidak menerima permohonan para pemohon karena menilai para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau menolak Permohoan Para pemohon tersebut, tentunya dalam batas penalaran yang wajar, tidak ada kepentingan hukum/hak konstitusional Para pemohon yang dirugikan atau dilanggar. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka menjadi beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Berikutnya pihak terkait akan memberikan keterangan terhadap alasan Para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 11A ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30B huruf a dan Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g UU 11/2021 sebagai berikut: Mencermati rumusan norma Pasal 11A ayat (1) dan ayat (3) UU 11/2021 yang menyatakan: (1) Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan: a. di luar instansi Kejaksaan; b. pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; c. dalam organisasi internasional; d. dalam organisasi profesi internasional; atau KETENTUAN PASAL 11A AYAT (1) DAN AYAT (3) UU 11/2021 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 338 e. pada penugasan lainnya (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Terhadap ketentuan norma tersebut tentunya tidak bisa dilihat secara parsial karena memiliki keterkaitan sistematis dengan ketentuan norma pada pasal- pasal lainnya dan keterkaitan sistematis pula dengan undang-undang lainnya dengan uraian sebagai berikut: Penugasan Jaksa untuk menduduki atau mengisi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) UU 11/2021, didasarkan pada ketentuan norma pada UUD 1945, yakni pada Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “Badan-Badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.” Yang dimaksud badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman lebih lanjut ditegaskan dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009), yaitu dalam Pasal 38 ayat (1) yang menyatakan: “Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.” Pada bagian Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU 48/2009, yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Kemudian pada Pasal 1 angka 1 11/2021 adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Artinya selain menjalankan fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, Jaksa memiliki kewenangan lain yang diatur berdasarkan undang- undang. Apabila melihat definisi Jaksa menurut Pasal 1 angka 2 UU 11/2021 adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang- Undang. Lebih lanjut Pasal 38 ayat (2) UU 48/2009, menyatakan: “Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 339 meliputi: a. penyelidikan dan penyidikan; b. penuntutan; c. pelaksanaan putusan; d. pemberian jasa hukum; dan e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.” Dengan demikian, Kejaksaan berkedudukan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yang tidak hanya berfungsi melakukan penuntutan, melainkan juga fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu, pelaksanaan putusan hakim, dan pemberian jasa hukum maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa dari definisi Kejaksaan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 11/2021, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam hal ini melakukan kekuasaan penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Terhadap norma “kekuasaan kehakiman dalam hal ini melakukan kekuasaan penuntutan” adalah dalam rangka melaksanakan tugas penuntutan perkara pidana serta kewenangan lain sebagaimana Pasal 38 ayat (2) UU 48/2009, sedangkan norma “kewenangan lain berdasarkan undang-undang” adalah kewenangan lain yang tidak terkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dan karena Kejaksaan adalah termasuk lembaga pemerintahan sehingga kewenangan lain yang dimaksud dalam hal ini termasuk kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan amanat undang-undang Kejaksaan menjalankan dua jenis kekuasaan yaitu kekuasaan yudikatif dan eksekutif. Sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan yudikatif sekaligus eksekutif, Kejaksaan didukung oleh kewenangan, struktur organisasi dan SDM yang luas dan handal dalam melaksanakan 2 bidang kekuasaan tersebut. Agar dapat melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan fungsi yudikatif dan fungsi eksekutif dengan baik, SDM Kejaksaan tentu saja dibekali dengan kemampuan dan kompentensi yang komprehensif tidak saja melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam hal ini kekuasaan penuntutan, namun juga tugas-tugas yang sifatnya administratif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penuntutan dan tugas-tugas pemerintah lainnya. Artinya, sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan besar dalam melaksanakan kekuasaan yudikatif sekaligus eksekutif, Negara juga memberikan 340 kewenangan dan dukungan perangkat organisasi yang besar kepada Kejaksaan, sebagaimana diatur dalam UU 11/2021. Kewenangan yang diberikan oleh Negara sangat luas tidak hanya kewenangan yang berkaitan dengan tugas-tugas penuntutan atau yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman lainnya namun juga kewenangan lain seperti:  memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya;  menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;  melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak; serta  kewenangan lain yang telah diatur dalam UU 11/2021. Demikian pula struktur organisasi di Kejaksaan sangat luas, terdapat unit organisasi yang khusus melakukan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman seperti Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, namun terdapat juga unit organisasi yang menyelenggarakan tugas-tugas lain yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan eksekutif yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Badan Pemulihan Aset dan Badan Pendidikan dan Pelatihan. Kewenangan dan struktur organisasi yang luas di tubuh Kejaksaan diisi oleh SDM yang handal dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut. Dalam pelaksanaan tugasnya tentunya dibekali dengan pendidikan dan pelatihan yang cukup memadai untuk mewujudkan SDM yang profesional dan berintegritas guna berperan serta aktif tidak saja dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman namun juga berperan aktif dalam proses pembangunan sebagaimana bunyi Penjelasan Bagian Umum UU 11/2021: “Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta kewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.” 341 Untuk mewujudkan cita-cita negara melalui Kejaksaan tentu saja diperlukan SDM Kejaksaan yang handal dan mumpuni antara lain melalui pengembangan talenta, karier dan kompetensi Jaksa. Pengembangan talenta, karier dan kompetensi untuk Jaksa dalam kedudukannya sebagai PNS tentunya tunduk pada mekanisme yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Selanjutnya disebut UU 20/2023), sebagaimana diatur dalam: PASAL MATERI MUATAN PASAL Pasal 5 Pegawai ASN terdiri dari : a. PNS b. PPPK Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (8) (1) Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau non materiel. (2) Komponen penghargaan dan pengakuan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. penghasilan, b. penghargaan yang bersifat motivasi, c. tunjangan dan fasilitas, d. jaminan social, e. lingkungan kerja, f. pengembangan diri, g. bantuan hukum (8) Pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat berupa : a. Pengembangan talenta dan karier; dan/atau b. Pengembangan kompetensi Pasal 46 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Penjelasan Pasal 46 ayat (3) huruf b dan huruf c (1) Pengembangan talenta dan karier dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kebutuhan instansi Pemerintah. (2) Pengembangan talenta dan karier dilaksanakan melalui mobilitas talenta. (3) Mobilitas talenta dilakukan : a. Dalam 1 (satu) instansi Pemerintah b. Antar instansi Pemerintah c. Keluar instansi Pemerintah Huruf b Mobilitas talenta antar-lnstansi Pemerintah antara lain mobilitas ASN untuk jabatan ASN di lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif serta satuan kerja atau badan layanan umum/badan layanan umum daerah. Huruf c Mobilitas talenta ke luar Instansi Pemerintah antara lain badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, lembaga internasional, badan hukum lain yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan, dan badan swasta. Pasal 49 (1) Setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. 342 (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi. (3) Sistem pembelajaran terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendekatan yang secara komprehensif menempatkan proses pembelajaran Pegawai ASN: a. terintegrasi dengan pekerjaan; b. sebagai bagian penting dan saling terkait dengan komponen Manajemen ASN; dan c. terhubung dengan Pegawai ASN lain lintas Instansi Pemerintah maupun dengan pihak terkait Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 178 PP Nomor 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa “selain mutasi dan/atau promosi sebagaimana Pasal 177 ayat (3), pengembangan karier dapat dilakukan melalui penugasan khusus”, selanjutnya dalam Pasal 202 ayat (1) menyatakan: Penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 merupakan penugasan PNS untuk melaksanakan tugas Jabatan secara khusus di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Adapun dalam Penjelasan Pasal 202 ayat (1) berbunyi: “Yang dimaksud dengan “tugas Jabatan” adalah tugas jabatan Pegawai Negeri Sipil yang masih merupakan tugas Jabatan yang berhubungan dengan Jabatan pada instansi induknya atau merupakan tugas yang mewakili kepentingan pemerintah. Contoh antara lain: 1. Jaksa yang mendapat penugasan khusus pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi); dan 2. Pengawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan yang mendapat penugasan khusus pada Intemational Monetary Fund (IMF).” Adapun penugasan di luar institusi, juga terdapat pada kementerian/Lembaga lain, seperti Polisi dan Prajurit TNI, sebagaimana dimuat dalam Pasal 19 UU 20/2023, yakni: (1) Jabatan Aparatur Sipil Negara diisi dari Pegawai Aparatur Sipil Negara. (2) Jabatan Aparatur Sipil Negara tertentu dapat diisi dari: a.prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan b.anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan UndangUndang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Aparatur Sipil Negara tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan 343 Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dari uraian tersebut di atas tergambar penjelasan bahwa penugasan Jaksa di luar instansi merupakan bentuk pengembangan diri Jaksa sebagai PNS sebagaimana diatur dalam UU 20/2023. Manfaat pengembangan diri tersebut selain dirasakan oleh Jaksa itu sendiri juga dirasakan manfaatnya oleh kementerian/lembaga yang menerima Jaksa tersebut mengingat Jaksa mempunyai kompetensi yang lebih, baik dalam pencegahan maupun penindakan tindak pidana serta dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan sehingga peran Jaksa dalam suatu kementerian/lembaga sangat membantu dalam memperbaiki tata kelola administrasi pemerintahan dan keuangan kementerian/lembaga. Kompetensi ini sangat dibutuhkan untuk memberikan rasa percaya diri pada kementerian/lembaga khususnya apabila ada kebijakan-kebijakan yang memerlukan penguatan atau pertimbangan hukum, atau manakala terdapat kekosongan hukum atau multitafsir, Jaksa dengan kompetensi dan pengalamannya dalam mengkaji dan menafsirkan peraturan perundangan dapat memberikan masukan yang komprehensif bagi pemegang kebijakan khususnya dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan agar terhindar dari pelanggaran hukum sehingga terwujud tata kelola pemerintahan dan keuangan yang lebih baik. Perlu dipahami bahwa pelaksanaan tugas Jaksa di luar instansi tidak merusak independensi Kejaksaan sebagai lembaga yang terkait dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, karena Jaksa yang bertugas di luar institusi Kejaksaan tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman kecuali Jaksa yang ditempatkan di lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, seperti Jaksa yang ditempatkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tugas penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Penugasan Jaksa di luar institusi Kejaksaan tidak akan menghambat kesempatan bagi pihak lain yang ingin berkarier di kementerian/lembaga dimaksud karena penugasan tersebut dibatasi dengan jangka waktu tertentu, bukan penugasan yang permanen. 344 Penugasan Jaksa pada institusi lain sesungguhnya juga untuk memenuhi amanat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang tercantum dalam Penjelasan Umum bahwa: ”Kejaksaan harus mampu terlibat sepenuhnya dalam pembangunan di segala aspek serta wajib untuk turut menjaga keutuhan serta kedaulatan bangsa dan negara, menjaga dan menegakkan kewibawaan Pemerintah dan negara, melindungi kepentingan masyarakat, serta berpartisipasi aktif dalam perkembangan hukum antarnegara dan internasional.” Jaksa oleh hukum diserahi kekuasaan untuk memberikan pendapat hukum. Hal tersebut karena Jaksa selaku profesi hukum memiliki kompetensi dalam penafsiran peraturan perundang-undangan yang sebanding dengan kemampuan teknis implementasinya, sehingga dapat membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kementerian atau lembaga tempat dimana ia dikaryakan atau ditugaskan. Ratusan pegawai kejaksaan yang ditugaskan di luar instansi Kejaksaan telah membantu menyukseskan program-program pemerintah dan telah mendapat respon yang positif bagi para stake holder. Hal ini merupakan salah satu bentuk peran Kejaksaan dalam pencegahan (preventif) terjadinya tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya dalam instansi tersebut. Dari uraian tersebut di atas tergambar bahwa implementasi dari Pasal 11A ayat (1) UU 11/2021 tidak hanya dalam rangka melaksanakan kewajiban Kejaksaan untuk turut menjaga keutuhan serta kedaulatan bangsa dan negara, menjaga dan menegakkan kewibawaan Pemerintah dan negara, melindungi kepentingan masyarakat, serta berpartisipasi aktif dalam perkembangan hukum antarnegara dan internasional. Namun juga untuk memberikan kesempatan kepada Jaksa untuk mengembangkan dirinya seluas-luasnya dalam rangka mempersiapkan dirinya agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia ke depan, dan hal ini sejalan dengan amanat dari Pasal 28C UUD 1945 yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka menjadi beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 345 menyatakan bahwa Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) UU 11/2021 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 11 ayat (1) UU 11/2021 tidak bertentangan dengan UUD 1945 maka secara mutatis mutandis terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU 11/2021 juga tidak bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap pengujian norma Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) UU 11/2021 yang diujikan oleh Para Pemohon tentunya akan menimbulkan permasalahan konstitusional baru apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Para Pemohon karena yang diuji oleh para pemohon hanyalah Pasal 11A ayat (1) dan ayat (3), namun terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (2) tidak dilakukan pengujian oleh para pemohon, padahal ketentuan Pasal 11 ayat (2) adalah ketentuan yang mengatur pelaksanaan tugas jaksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1). Oleh karenanya menjadi semakin beralasan secara hukum apabila Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Para Pemohon terhadap objek Pengujian Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) UU 11/2021. Terhadap objek pengujian ketentuan norma Pasal 30B huruf a UU 11/2021 yang menyatakan: Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang: a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanlan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum; Sebelum membahas konstitusionalitas norma Pasal 30B huruf a UU 11/2021 dengan Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, perlu kami jelaskan bahwa kewenangan intelijen di Kejaksaan tentunya telah selaras dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Selanjutnya disebut UU 17/2011). Definisi Intelijen Negara berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 17/2011 adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen Negara. KETENTUAN PASAL 30B HURUF A UU 11/2021 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 346 Sementara terhadap peran Intelijen Negara dapat dilihat pada ketentuan norma Pasal 4 UU 17/2011 yakni Intelijen Negara melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional. Sedangkan tujuan intelijen negara berdasarkan ketentuan norma Pasal 5 UU 17/2011 yakni mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional. Terdapat 5 (lima) ruang lingkup Intelijen Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 UU 17/2011, yang meliputi: a. Intelijen dalam negeri dan luar negeri; b. Intelijen pertahanan dan/atau militer; c. Intelijen kepolisian; d. Intelijen penegakan hukum; dan e. Intelijen kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Sementara pelaksanaan dan penyelenggaraan intelijen negara berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 UU 17/2011 sebagai berikut: Pelaksanaan Intelijen Negara, antara lain: a. Penyelenggara Intelijen Negara dalam negeri dan luar negeri b. Penyelenggara Intelijen Negara pertahanan dan/atau militer c. Penyelenggara Intelijen Ngeara dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian d. Penyelenggara Intelijen Negara dalam rangka penegakan hukum, dan e. Penelenggara Intelijen Negara dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Penyelenggara Intelijen Negara terdiri atas: a. Badan Intelijen Negara; b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia; c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia; d. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; dan e. Intelijen kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Artinya Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia menyelenggarakan salah satu penyelenggaraan inteljen negara yaitu fungsi Intelijen penegakan hukum (intelijen yustisi). 347 Terdapat Pedoman Jaksa Agung Nomor 21 Tahun 2021 tentang Intelijen Penegakan Hukum, yang menegaskan bahwa fungsi institusi Kejaksaan tidak semata-mata untuk proses penegakan hukum ansich, tetapi juga harus memberikan kontribusi positif terhadap proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hakikat intelijen Kejaksaan merupakan lini pertama dalam sistem penegakan hukum, baik preventif maupun represif, meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta bidang ketertiban dan ketenteraman umum. Adapun pokok arahan Intelijen Kejaksaan adalah penyelenggaraan Inteljen negara yaitu fungsi Intelijen khususnya di bidang penegakan hukum (intelijen yustisi). Intelijen Kejaksaan turut serta secara aktif dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, bukan hanya bersifat preventif, edukatif, melainkan juga dapat melakukan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Intelijen Kejaksaan adalah penyelenggara Intelijen Negara dalam rangka penegakan hukum. Intelijen Penegakan Hukum adalah bagian dari intelijen negara yang diselenggarakan oleh Kejaksaan dalam rangka penegakan hukum. Penegakan hukum hakikatnya berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Dalam Naskah Akademik penyusunan Undang-Undang 11/2021 disebutkan dalam Bab Landasan Filosofi bahwa “Kejaksaan juga memiliki kewenangan selaku pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (executief ambtenaar). Tidak hanya itu, Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu antara lain tindak pidana pelanggaran HAM berat, korupsi, pencucian uang, perusakan hutan, dan bertindak sebagai pengacara negara baik di dalam maupun di luar pengadilan serta turut menyelenggarakan kegiatan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman umum. Terlebih turut berkontribusi memastikan pembangunan nasional dapat berjalan untuk memajukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Kejaksaan memiliki peran yang sangat strategis dalam ranah yudisial, khususnya penegakan 348 hukum (law applying function) dan keadilan, yang multidimensi meliputi berbagai aspek kehidupan, tidak hanya hukum, namun juga sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan.” Berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas norma terhadap ketentuan Pasal 30B huruf a UU 11/2021 tentunya menjadi tidak relevan apabila dipertentangkan dengan UUD 1945 karena dalam ketentuan norma Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 tidak mengatur berkaitan dengan kewenangan Intelijen. Oleh karenanya menjadi beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan para pemohon perkara no. 15/PUU-XXIII/2025, dan menyatakan bahwa Pasal 30B huruf a UU 11/2021 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mencermati rumusan norma Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g UU 11/2021 yang menyatakan: Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Terhadap Pengaturan dalam ketentuan Norma Pasal 35 ayat (1) huruf e UU 11/2021 tidaklah berdiri sendiri, namun juga terintegrasi dengan Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 14 Tahunn 1985 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU 3/2009) yang menyatakan: Dalam pemeriksaan perkara pidana, sebelum Mahkamah Agung memberikan putusannya, Jaksa Agung karena jabatannya dapat mengajukan pendapat teknis hukum dalam perkara tersebut. Artinya terhadap kewenangan Jaksa Agung untuk dapat mengajukan pendapat/pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung tidak hanya diberikan oleh UU 11/2021, namun juga diberikan oleh UU 3/2009 Tentang Mahkamah Agung. KETENTUAN PASAL 35 AYAT (1) HURUF E DAN HURUF G UU 11/2021 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 349 Apabila mencermati sejarah pengaturan norma yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Jaksa Agung mengajukan pertimbangan teknis kepada Mahkamah Agung telah mengalami perluasan ruang lingkup. Hal tersebut dapat ditelusuri sejak tahun 1991 diundangkannya UU 5/1991 sampai dengan perubahan terakhir tahun 2021 dalam UU 11/2021, terhadap rumusan norma adalah sebagai berikut: UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI Pasal 32 huruf e Jaksa Agung mempunyai tugas dan Wewenang: e. mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana Pasal 35 huruf e Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang : e. mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana Pasal 35 ayat (1) huruf e Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. Adanya penambahan frasa “Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan peradilan militer” dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf e tentunya didasarkan pada adanya perluasan kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan bidang Pidana Militer. Selain itu dari hasil penelusuran literatur bahwa dalam sistem hukum Belanda dikenal kewenangan Advocaat General (Jaksa yang bersidang di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) untuk memberikan konklusi (conclussie), yaitu opini (advisory opinion) pada Hoge Raad dalam setiap permohonan kasasi. Dalam proses kasasi di Belanda setelah berkas permohonan kasasi diterima oleh Hoge Raad, berkas tersebut diserahkan terlebih dahulu kepada salah seorang Advocaat Generaal yang ada di Hoge Raad. Advocaat Generaal tersebut kemudian membaca dan menuliskan opini/pendapatnya atas permohonan tersebut yang berisi apa yang menjadi pertanyaan hukum (question of law) dari perkara tersebut serta bagaimana pendapatnya atas pertanyaan hukum tersebut. Setelah itu berkas perkara beserta opini yang dibuatnya diserahkan kepada majelis hakim yang telah 350 ditunjuk untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi tersebut. Majelis kasasi kemudian akan menjadikan opini atau konklusi tersebut sebagai bahan pertimbangannya, majelis tidak terikat dengan opini Advocaat Generaal tersebut dan dapat memberikan pertimbangan yang berbeda mengingat kewenangan dalam memutus perkara tetap ada pada majelis hakim yang bersangkutan. Opini dari Advocaat Generaal tersebut akan dimasukkan jurnal hukum bersama-sama dengan putusannnya, serta dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan itu sendiri. Kewenangan Jaksa Agung memberikan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi diberikan karena jabatannya selaku Jaksa Agung yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang Kejaksaan, dan tugas lain yang diberikan oleh negara sebagaimana bunyi Pasal 18 ayat (4) UU 11/2021. Pertimbangan dalam bidang hukum sebenarnya tidak saja diberikan Kejaksaan kepada Hakim Agung di tingkat pemeriksaan kasasi tetapi dapat diberikan pula kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU 11/2021. Artinya adanya dalil dalam permohonan yang menyebutkan bahwa kewenangan Jaksa Agung memberikan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi sebagaimana diatur dalam Ketentuan norma Pasal 35 ayat (1) huruf e UU 11/2021 merupakan bentuk “intervensi terselubung” yang dilegalisasi untuk membuat kekacauan bagi Mahkamah Agung adalah dalil yang tidak berdasar yang hanya berdasarkan asumsi dan kekhawatiran yang diyakini tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon. Bahkan hingga saat ini pun tidak pernah ada keberatan dari Hakim Agung yang notabene pihak yang mempertimbangkan pendapat hukum teknis dari Jaksa Agung. Selain itu adanya dalil dalam Permohonan yang menyebutkan bahwa kewenangan Jaksa Agung memberikan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dapat mempengaruhi kemerdekaan Hakim dalam memutus perkara merupakan dalil yang mengada-ada karena sesungguhnya pertimbangan teknis yang disampaikan oleh Jaksa Agung tersebut tidak mengikat Majelis Hakim. Pertimbangan teknis hukum dari Jaksa Agung hanya 351 digunakan sebagai pertimbangan semata dan tidak dimaksudkan Jaksa Agung dapat mengintervensi kemandirian hakim. Artinya hakim tetap menjadi pengendali penuh dalam proses tersebut dan kewenangan untuk memutus perkara tetap berada di tangan Majelis Hakim. Dalam kesempatan ini, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk mencermati perkembangan akhir-akhir ini banyak bermunculan upaya untuk mengurangi kewenangan Kejaksaan melalui Judicial Review UU Kejaksaan di Mahkamah Konstitusi. Kami khawatir, selain berupaya untuk mengganggu pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan juga melemahkan semangat aparat Kejaksaan yang saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan penegakan hukum khususnya penanganan perkara korupsi. Selanjutnya mengenai objek Pengujian Pasal 35 ayat (1) huruf g UU 11/2021 yaitu mengenai kewenangan Jaksa Agung untuk mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer (koneksitas) tidak hanya diatur dalam UU 11/2021 namun memiliki kaitan sistematis dengan beberapa undang-undang lainnya, yaitu: Undang-Undang Bunyi Pasal Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 89 ayat (1) Pasal 90 Tindak pidana yang dilakukan bersama- sama oleh mereka yang termasuk Iingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam Iingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. (1) Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam Iingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas 352 Pasal 93 ayat (3) dasar hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2). (2) Pendapat dan penelitian bersama tersebut dituangkan dalam. berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pendapat Jaksa Agung yang menentukan. UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Pasal 66 huruf c Pasal 199 ayat (3) Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima Dalam rangka penyelesaian dan pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus, mengadakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Polisi Militer, dan badan penegak hukum lain. Apabila dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, hal itu dilaporkan oleh Jaksa/Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh Oditur kepada Oditur Jenderal. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 39 Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer. 353 Berdasarkan beberapa undang-undang sebagaimana termuat dalam tabel tersebut di atas, maka tentunya terhadap ketentuan Norma Pasal 35 ayat (1) huruf g UU 11/2021 apabila dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana petitum Para Pemohon dalam Perkara No. 15/PUU- XXIII/2025, maka tentunya akan merusak juga tatanan dan materi hukum dalam KUHAP, UU 31/1997, dan UU 31/1999. Dalam Pasal 30 ayat (1) UU 11/2021 menegaskan bahwa salah satu tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana adalah melakukan penuntutan. Lebih lanjut disebut dalam Pasal 18 ayat (1) UU 11/2021 bahwa Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan dimaksud mempertegas bahwa Jaksa Agung bukan hanya sebagai pemimpin tertinggi institusi Kejaksaan, melainkan juga memimpin dan mengendalikan kebijakan penuntutan di seluruh tanah air, termasuk penuntutan tindak pidana militer. Dalam perspektif yang lebih luas, peran dan kedudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi juga dapat dimaknai sebagai koordinator yang mengendalikan proses penanganan perkara tindak pidana, termasuk ketika tindak pidana itu dilakukan bersama-sama antara subyek hukum sipil dan militer atau perkara pidana koneksitas. Dalam perkara tindak pidana umum, peran Jaksa Agung begitu terlihat dalam Pasal 93 ayat (3) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan apabila terdapat perbedaan pendapat antara Oditur Jenderal dan Jaksa Agung mengenai pengadilan manakah yang berwenang mengadili perkara pidana koneksitas, maka pendapat Jaksa Agung yang menentukan. Norma ini pun dikuatkan kembali dalam Pasal 199 ayat (3) UU 31/1997 yang mengatur hal yang sama. Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, kedudukan Jaksa Agung sebagai koordinator dan pengendali perkara baik sipil maupun militer pun diatur dalam ketentuan Pasal 39 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan secara expressive verbis bahwa Jaksa Agung lah yang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Kewenangan Atribusi kepada Jaksa Agung sebagai pengendali dan penuntut umum tertinggi juga diatur secara tegas dalam Pasal 66 huruf c UU Nomor 354 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menugaskan Oditurat Jenderal untuk mengadakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam rangka penyelesaian dan pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus. Adapun yang dimaksud dengan perkara tindak pidana tertentu yang acara diatur secara khusus, antara lain adalah tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana ekonomi. Terhadap alasan permohonan para Pemohon dalam Perkara No. 15/PUU-XXIII/2025 yang mengatakan kewenangan Jaksa Agung sebagaimana Pasal 35 ayat (1) huruf g UU 11/2021 dapat merusak hierarki penegakan hukum dan menyebabkan terjadinya tumpah tindih kewenangan tindak pidana tertentu adalah tidak tepat. Dalil tersebut disebabkan oleh dangkalnya pemahaman dan kurangnya pengamatan Pemohon terhadap implementasi pasal dimaksud. Pada kesempatan ini para Pihak Terkait ingin menjelaskan perlunya kita untuk mengamati kembali penerapan Pasal 35 ayat (1) huruf g UU 11/2021 dalam praktik penanganan perkara yang sudah berjalan selama ini. Tugas dan Kewenangan Jaksa Agung Pasal 35 pada ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi landas pijak yang selaras dengan kewenagan yang lainnya yaitu: (1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan; b. mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang- Undang; Dalam penerapannya, Pasal 35 ayat (1) huruf g UU 11/2021 tidak menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan penanganan tindak pidana tertentu, karena perkara yang ditangani secara koneksitas dibatasi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Kejaksaan. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka menjadi beralasan menurut hukum apabila terhadap perkara 15/PUU-XXIII/2025, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g UU 11/2021 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 serta Pasal 11A ayat (1) dan ayat (3), Pasal PETITUM 355 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g UU 11/2021 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, para Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus: 1. Menyatakan Permohonan PARA PEMOHON tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, 1. Menyatakan Menolak permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Menyatakan Pasal 11A ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan Pasal 30B huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5. Menyatakan Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 356 Nomor 6755) dalam Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Pihak Terkait Perjasa menyerahkan perbaikan yang pada pokoknya sebagai berikut: Tanpa bermaksud mengambil peran Mahkamah Konstitusi dalam menilai Kedudukan Hukum Para Pemohon apabila mendasarkan pada Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 maka Para Pemohon dalam perkara a quo tidak mempunyai kedudukan hukum atas ketentuan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013, pada Paragraf [3.8] halaman 69, mengatakan: “…, Sedangkan Pemohon II dan Pemohon III, menurut Mahkamah tidak memiliki kedudukan hukum selaku Pemohon dalam perkara a quo karena Pemohon II dan Pemohon III tidak termasuk jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 sehingga tidak terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon II dan Pemohon III dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian Pemohon II dan Pemohon III tersebut dengan pasal yang dimohonkan pengujian” Berdasarkan pertimbangan hukum terhadap kedudukan hukum Pemohon II dan Pemohon III dalam Putusan No. 55/PUU-XI/2013, maka dalam Konklusi angka [4.2], mahkamah menyatakan: Pemohon I mempunyai Kedudukan Hukum (legal standng), sedangkan Pemohon II dan Pemohon III tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo Artinya terhadap ketentuan norma Pasal 8 ayat (5) berkaitan dengan Perlindungan terhadap Profesi Jaksa yang sedang menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UU 11/2021. Maka berdasarkan Putusan 55/PUU-XI/2013 dalam batas penalaran yang wajar tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian Para Pemohon tersebut dengan pasal yang dimohonkan pengujian. Untuk lebih jelasnya telah kami sandingkan pada tabel di bawah ini: 357 Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025 Pemohon II – Individu Warga Negara Pemohon I – Individu Warga Negara berprofesi sebagai Aktivis Mahasiswa Pemohon III - Badan Hukum Perkumpulan (Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Pemohon II – Individu Warga Negara berprofesi sebagai Advokat Pemohon III – Perkumpulan belum berbadan hukum (Perhimpunan Pemuda Madani) Apabila melihat perbandingan pada tabel di atas tentunya antara Para Pemohon dalam Putusan 55/PUU-XI/2013 yang oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menguji ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004, dengan Para Pemohon sejatinya memiliki kedudukan yang sama. Artinya apabila disandingkan dengan Permohonan a quo terhadap Perseorangan Warga Negara dan perkumpulan badan hukum yang mengajukan permohonan tidak termasuk jaksa dan/atau tidak memiliki keterkaitan langsung ataupun tidak langsung yang menyebabkan tidak terdapatnya kerugian konstitusional atas ketentuan norma a quo maka menjadi beralasan menurut hukum dan sesuai dengan Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU- XI/2013 apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan A quo Terlebih lagi terhadap Pemohon III dalam Perkara a quo sebagaimna disampaikan oleh Para Pemohon bahwa Pemohon III adalah Organisasi Masyarakat yang belum berbadan hukum karena belum mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM pada saat proses pendirian hingga diajukannya Permohonan tersebut. Sementara terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 4 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021) yang mengatur tentang kedudukan hukum Pemohon dalam perkara Pengujian Undang-Undang adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya 358 dirugikan dengan berlakunya undang-undang yaitu: c. badan hukum publik atau badan hukum privat. Artinya perkumpulan/organisasi masyarakat yang sudah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini diterbitkan oleh Kementerian hukum. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dan mendasarkan pada Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 maka menjadi beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menguji ketentuan norma a quo. Terhadap penilaian kedudukan hukum Para Para Pemohon terhadap Objek Pengujian ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 sebagaimana menjadi objek Pengujian dalam Perkara No. 15/PUU-XXIII/2025, tentunya dapat berlaku juga terhadap Objek Pengujian Ketentuan Pasal 11A ayat (1) dan ayat (3) (pengisian Jabatan diluar instansi kejaksaan), Pasal 30B huruf a (kewenangan Intelijen Penegakan hukum), Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g (tugas dan wewenang Jaksa Agung) yang diatur dalam UU 11/2021 mengingat Para Pemohon adalah Perseorangan Warga Negara dan perkumpulan badan hukum yang mengajukan permohonan tidak termasuk jaksa dan/atau tidak memiliki keterkaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya, yang menyebabkan tidak terdapatnya kerugian konstitusional atas ketentuan norma a quo Namun apabila Mahkamah Konstitusi berpandangan lain, maka izinkan para Pihak Terkait memberikan keterangan atas Alasan permohonan para pemohon dalam perkara sebagaimana tersebut di atas, sebagaimana uraian di bawah ini: Adapun alasan Para Pemohon terhadap ketentuan norma pasal-pasal yang diuji konstitusionalitas normanya sebagaimana termuat dalam UU 11/2021 sebagai berikut: Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025 Pasal 8 ayat (5), “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan dan Penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung” Pasal 11A ayat (1) dan ayat (3) KETERANGAN PARA PIHAK TERKAIT TERHADAP POKOK PERKARA 359 (1) Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan: a. di luar instansi Kejaksaan; b. pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; c. dalam organisasi internasional; d. dalam organisasi profesi internasional; atau e. pada penugasan lainnya (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 30B huruf a Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang: a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum; Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g (1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: a. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer; g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer; Para Pemohon mendasarkan pengujiannya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) antara lain: Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025 Pasal 24 ayat (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan Pasal 24 ayat (3) Badan-badan lainnya yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Pasal 30 ayat (3) Tentara Nasional terdiri atas angkatan darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara ayat (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayanan masyarakat, serta menegakan hukum 360 Dalam permohonannya para Pemohon pada pokoknya mengatakan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 adalah bentuk Hak Imunitas yang bahkan dinilai mengarah pada bentuk Impunitas. Terhadap alasan para Pemohon tersebut tentunya menunjukkan bahwa para pemohon keliru dalam memahami esensi dari ketentuan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021. Apabila kita mencermati rumusan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 yang berbunyi: “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung” Rumusan tersebut adalah bentuk perlindungan hanya terhadap jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenangnya, apabila akan dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan, maka memerlukan prosedur yakni setelah mendapatkan izin Jaksa Agung. Prosedur tersebut bukanlah bentuk imunitas sebagaimana alasan para Pemohon, namun untuk memberikan jaminan perlindungan sebagaimana amanat Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Jaminan terhadap perlindungan tersebut tentunya menjadi tanggung jawab negara terutama Pemerintah sebagaimana amanat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama Pemerintah Pemberian perlindungan terhadap jaksa yang sedang menjalankan tugas dan wewenangnya, sebenarnya sudah diatur sejak UU No. 16 Tahun 2004 diundangkan in casu termuat pada Pasal 8 ayat (5). KETENTUAN PASAL 8 AYAT (5) UU 11/2021 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 361 Bahkan terhadap konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004, telah diuji ke Mahkamah Konstiusi, dan telah diputus dalam Putusan No. 55/PUU- XI/2013, dan dalam pertimbangan hukum Mahkamah telah dijelaskan bahwa ketentuan norma Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Adapun Pertimbangan Hukum Putusan MK No. 55/PUU-XI/2013, pada Paragraf [3.10.2], sebagai berikut: [3.10.2] Bahwa peran kejaksaan sebagai aparatur negara menempati posisi penting dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang melaksanakan upaya dan proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar hukum. Fungsi kejaksaan atau profesi jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku dominus litismemiliki peran penting dalam proses penanganan perkara yang pada hakikatnya bertujuan untuk membangun tata kehidupan berdasarkan hukum serta menjunjung hak asasi manusia. Disamping itu, kejaksaan juga mempunyai peranan lain dalam menyelamatkan/memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakan kewibawaan Pemerintah dan Negara yang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai salah satu penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan officium nobile atau profesi terhormat/profesi mulia dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya memerlukan perlindungan hukum. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak atas nama negara sebagai pelindung kepentingan umum dan masyarakat dengan melakukan tugas dan wewenangnya. Salah satu bentuk perlindungan terhadap jaksa yang diakui di dunia internasional adalah Declaration on Minimum Standart Concering The Security and Protection of Public Prosecutors and Their Famiies, yaitu deklarasi mengenai standar minimum keamanan dan perlindungan untuk penuntut umum dan keluarganya. Latar belakang dikeluarkannya deklarasi tersebut adalah selama ini dalam menjalankan tugas penegakan hukum, penuntut umum seringkali berada dalam situasi yang tidak menguntungkan dari segi baik harta bendanya, keluarganya bahkan jiwanya sendiri, oleh karenan keamanan dan perlindungan terhadap penuntut umum yang menjalankan tugas maupun keluarganya menjadi tanggung jawab negara. Di Indonesia, salah satu perlindungan terhadap profesi jaksa diwujudkan dalam bentuk pemberian izin oleh Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian hanya terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang- Undang. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004, menyatakan: Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on The Role of Prosecutor dan International Association of Presecutor yaitu negara menjamin bahwa Jaksa sanggup menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campurtangan yang tidak tepat atau 362 pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana maupun pertanggungjawaban lainnya”. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 harus dipandang sebagai satu kesatuan norma hukum yang termuat dalam Pasal 8 sehingga apabila Pemohon mengajukan permohonan uji materii Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 maka harus merujuk pada keseluruhan ayat pada Pasal 8 yang dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 UU 16/2004 juncto Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP sehingga harus dimaknai bahwa izin Jaksa Agung diperlukan dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang dimana jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut hierarkinya; Bahwa izin Jaksa Agung adalah suatu prosedur administrasi sebagai bentuk perlindungan negara terhadap jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan surat perintah menurut hierarkinya. Prosedur administratif tersebut hanya menyakinkan bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) UU 16/2004 telah memiliki bukti yuridis yang kuat, mengingat tugas dan wewenang jaksa sangat berpengaruh terhadap jalannya proses penegakan hukum. Perlunya izin Jaksa agung untuk melakukan tindakan kepolisian agar jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa. Dalam hal ini, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum. Selain itu untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam proses penegakan hukum yang dibebankan negara kepadanya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, menurut Mahkamah, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan Kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan. Jaksa merupakan aparatur penegak hukum yang memiliki peran vital dan strategis dalam proses penegakan hukum di negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Jaksa sebagai dominus litis dalam sistem peradilan pidana tidak saja menegakan hukum yang merupakan keadilan prosedural saja namun juga memastikan terwujudnya keadilan substansial dalam penanganan perkara. Dengan demikian jaksa sebagai representatif negara dalam penegakan hukum sudah sangat patut dan wajar apabila negara memberikan perlindungan terhadap aparat penegak 363 hukumnya yang diberikan tanggung jawab sebagai dominus litis selaras dengan berjalannya prinsip ius puniendi. Sejak beberapa tahun terakhir, Kejaksaan menjadi salah satu lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi yang berhasil menyelamatkan keuangan negara dari kerugian hingga ratusan triliun rupiah dengan diungkapnya beberapa kasus korupsi besar yang terpublish, meliputi: 1. Pertamina 968,5 T 2. PT Timah 300 T 3. BLBI 138 T 4. Duta Palma 78 T 5. PT TPPI 37 T 6. PT Asabri 22 T 7. PT Jiwasraya 17 T 8. Kemensos 17 T 9. Sawit CPO 12 T 10. Garuda Indonesia 9 T 11. BTS Kominfo 8 T 12. Bank Century 7 T Keberhasilan Kejaksaan dalam mengungkap kasus-kasus besar dan high profile di atas, mendapat apresiasi dan dukungan masyarakat yang dibuktikan dengan meningkatnya angka survei kepercayaan publik oleh Lembaga Survei Indonesia terhadap Kejaksaan yang berada di angka 74% (tujuh puluh empat persen). (https://www.antaranews.com/berita/4063764/lsi-kepercayaan-publik- pada-kejaksaan-agung-meroket-hingga-74-persen). Namun demikian, di tengah keberhasilan Kejaksaan dalam mengungkap kasus korupsi dan kasus hukum lainnya beberapa tahun terakhir, tidak dapat dipungkiri semakin besar/banyak pula ancaman dan berbagai cara untuk menghambat Jaksa dalam menjalankan tugasnya. Bahwa semangat untuk memberikan perlindungan terhadap Jaksa yang sedang menjalankan Tugas dan Wewenangnya sebagaimana diberikan dalam UU 364 11/2021 dalam perkembangannya sejalan dengan kebijakan Pemerintah in casu Presiden, sebagaimana diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025, dimana dalam ketentuan Pasal 2 yang menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi, Jaksa berhak mendapatkan Pelindungan Negara dari Ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta benda. Apabila melihat kembali dalam Keterangan pemerintah pada Persidangan Perkara No. 55/PUU-XI/2013, dimana Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia yang dihadirkan oleh Pemerintah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi tanggal 26 Juli 2013, dimana Andi Hamza menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 diberlakukan berdasarkan kejadian historis pada tahun 1964 yang mana telah terjadi intimidasi terhadap jaksa yang melakukan penuntutan terhadap polisi dalam kasus penggelapan. Kemudian pada tahun 1998 Jaksa Kamaru yang menangani perkara dalam kasus pembunuhan Nyo Beng Seng juga mengalami intimidasi dari aparat kepolisian karena menuntut hukuman lebih tinggi terhadap terdakwa pelaku pembunuhan. Dengan demikian, sudah selayaknya Jaksa sebagai profesi yang terhormat, officium nobile, harus mendapat perlindungan. (Vide. Risalah Sidang Perkara No. 55/PUU-XI/2013, Acara mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (IV), Rabu, 24 Juli 2013). Perlunya izin Jaksa Agung dalam ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 sejatinya bertujuan untuk memberikan pelindungan kepada Jaksa untuk dapat menjalankan profesinya tanpa mendapatkan intimidasi, gangguan, godaaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya. Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum. Perlu kita pahami semangat pembentuk undang-undang secara filosofis dan yuridis memberikan perlindungan terhadap Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, tentunya dilatar belakangi dengan uraian sebagai berikut: - Perubahan terhadap Undang-Undang Kejaksaan tidak dapat dilepaskan dari dinamika dan perkembangan hukum di tingkat internasional. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap Jaksa juga merupakan bentuk kepatuhan 365 terhadap konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Sebagai anggota komunitas global, Indonesia terikat untuk melaksanakan norma-norma yang tercantum dalam berbagai instrumen hukum internasional, antara lain United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan United Nations Convention against Corruption (UNCAC), yang telah diratifikasi dan mengikat secara hukum. Norma-norma yang terkandung dalam konvensi tersebut secara langsung memengaruhi penguatan kewenangan, tugas, dan fungsi Kejaksaan dalam sistem hukum. - Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia juga berkewajiban untuk menyesuaikan regulasi nasionalnya dengan norma-norma yang dirumuskan oleh PBB. Pada tahun 2014, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) bersama International Association of Prosecutors (IAP)—di mana Kejaksaan Republik Indonesia telah menjadi anggota sejak tahun 2006— menerbitkan dokumen penting berjudul The Status and Role of Prosecutors, sebagai kelanjutan dari dokumen sebelumnya, yakni Guidelines on the Role of Prosecutors tahun 1990. Dokumen-dokumen tersebut telah menjadi rujukan yang menginspirasi perubahan Undang-Undang Kejaksaan, khususnya dalam hal penguatan prinsip independensi penuntutan, akuntabilitas penanganan perkara, standar profesionalitas, serta perlindungan hukum terhadap Jaksa. (Vide: Naskah Akademik UU Kejaksaan, hlm. 2). - Secara khusus, terdapat setidaknya dua standar internasional yang menjadi dasar pijakan, yakni: Guidelines on the Role of Prosecutors (1990); dan Standards of Professional Responsibility and Statement of the Essential Duties and Rights of Prosecutors yang dikeluarkan oleh International Association of Prosecutors (IAP). Kedua standar tersebut secara tegas menyatakan bahwa negara harus menjamin: “Perlindungan dalam melaksanakan fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, rintangan, pelecehan, gangguan yang tidak patut atau paparan yang tidak adil terhadap perdata, hukuman atau pertanggungjawaban lainnya;” “Jaksa dan keluarganya harus secara fisik dilindungi oleh pihak berwenang ketika keselamatan pribadi mereka terancam sebagai akibat dari pelepasan fungsi penuntutan.” 366 - Selain itu, Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) 2003 pada Pasal 11 mengakui pentingnya integritas dan independensi aparat penegak hukum, termasuk jaksa, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi. Demikian pula, Council of Europe Recommendation tentang peran penuntut umum menekankan perlunya jaminan bahwa penuntut umum dapat bekerja tanpa tekanan yang tidak semestinya. Inti dari berbagai instrumen ini adalah pengakuan dunia internasional bahwa perlindungan terhadap jaksa merupakan elemen penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil dan berimbang. Adanya mekanisme izin dari Jaksa Agung ini tidak terlepas dari penerapan asas een en ondeelbarheids (satu dan tidak terpisahkan) yaitu satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan Kejaksaan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan. Apabila tidak ada mekanisme izin dari Jaksa Agung dan misalnya terdapat Jaksa yang sedang menangani suatu perkara dilaporkan berkali-kali oleh oknum ke aparat penegak hukum lainnya, tentu perkara yang sedang diperiksa oleh Jaksa menjadi terhambat, terganggu, dan dapat terjadi kegagalan dalam pengusutan suatu perkara karena banyak sekali gangguan dan hambatan yang diciptakan atau dibuat oleh oknum yang tidak mendukung penegakan hukum. Adanya mekansime pemberian izin dari Jaksa Agung selaras dengan penguatan supremasi hukum dalam mencegah adanya oknum yang dapat mengahalang-halangi proses penegakan hukum dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan. Adanya perlindungan dalam bentuk prosedur untuk dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan in casu Tindakan Kepolisian terhadap profesi Jaksa, juga dimiliki oleh Anggota BPK, sebagaimana tabel di bawah ini: Lembaga/Profesi Ketentuan Norma Undang-Undang Jaksa UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI Pasal 8 ayat (5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung Penjelasan Pasal 8 ayat (5) 367 Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan pelindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors, yaitu negara akan menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat, atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya. Anggota BPK RI UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 24 Tindakan kepolisian terhadap Anggota BPK guna pemeriksaan suatu perkara dilakukan dengan perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Presiden. Penjelasan Pasal 24 Yang dimaksud dengan “tindakan kepolisian” adalah pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana, meminta keterangan tentang tindak pidana, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Keterangan: Artinya tindakan kepolisian terhadap anggota BPK baik sedang ataupun tidak sedang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mendapat persetujuan tertulis Presiden. Pasal 26 (1) Anggota BPK tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini. (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK, Pemeriksa, dan pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama BPK diberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan oleh instansi yang berwenang. Sementara terhadap profesi lainnya yang juga terdapat bentuk perlindungan tidak dapat dituntut di depan Pengadilan adalah sebagai berikut: Lembaga/Profesi Ketentuan Norma Undang-Undang 368 Advokat UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 16 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan, selama dilakukan dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien Penjelasan Pasal 16 Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Putusan MK No. 113/PUU-XXI/2023 “kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada “kepentingan pembelaan klien”, melainkan pada “itikad baik. Oleh karena itu, terdapat 2 (dua) perspektif dalam memaknai iktikad baik dalam hak imunitas advokat, yaitu yang bersifat subjektif dan objektif. Itikad baik yang bersifat objektif dalam hal ini adalah sebuah Tindakan yang harus berpedoman pada norma hukum positif dan sosiologis atau pada apa yang dianggap patut oleh masyarakat. Sedangkan, dalam perspektif subjektif, lebih menekankan pada kejujuran dan sikap batin seorang advokat pada saat melakukan tugasnya sebagai bagian dari aparat penegak hukum.” Anggota MPR RI UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 57 (1) Anggota MPR mempunyai hak imunitas. (2) Anggota MPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam sidang atau rapat MPR ataupun di luar sidang atau rapat MPR yang berkaitan dengan wewenang dan tugas MPR. Keterangan: Artinya anggota MPR dapat dituntut di depan pengadilan terhadap tindakan lain selain pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan baik lisan maupun tertuis di dalam sidang atau rapat ataupun diluar sidang atau rapat MPR yang berkaitan dengan Wewenang dan Tugas MPR 369 Anggota DPR RI Anggota DPD RI Anggota DPRD Provinsi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pasal 224 (1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR. Pasal 290 (1) Anggota DPD mempunyai hak imunitas. (2) Anggota DPD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPD ataupun di luar rapat DPD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPD. Pasal 338 (1) Anggota DPRD provinsi mempunyai hak imunitas. (2) Anggota DPRD provinsi tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD provinsi ataupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD provinsi. Pasal 388 (1) Anggota DPRD provinsi mempunyai hak imunitas. (2) Anggota DPRD provinsi tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD provinsi ataupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD provinsi. Notaris UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 66 ayat (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan 370 b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Dari uraian pada tabel di atas, terhadap beberapa model perlindungan terhadap lembaga/profesi di atas, perlindungan terhadap Profesi Jaksa mempunyai kesamaan dg perlindungan profesi anggota BPK, termasuk juga dengan advokat, anggota MPR, DPR, DPD, DPRD, yaitu perlindungan hukum selama menjalankan tugas dan kewenangannya dan tidak termasuk perlindungan ketika tidak dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Maka dalam hal membentuk norma tentang perlindungan bagi profesi-profesi yang memiliki ancaman dan resikonya masing-masing dalam menjalankan tugas dan/atau wewenangnya, masing-masing memiliki pertimbangan sesuai dengan tugas, fungsi, serta wewenang. Oleh karenanya terhadap rumusan-rumusan ketentuan norma tersebut akan lebih tepat apabila diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Sebagai contoh misalnya dalam upaya para pimpinan organisasi Advokat ingin memperkuat Hak Imunitas terhadap Advokat yang sedang menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Maka para pimpinan organisasi Advokat meminta kepada pembentuk undang-undang untuk merumuskan ketentuan norma penguatan hak imunitas advokat dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sedang dibahas di DPR. Kendatipun Mahkamah Konstitusi memutus tidak menerima permohonan para pemohon karena menilai para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau menolak Permohonan Para pemohon tersebut, tentunya dalam batas penalaran yang wajar, tidak ada kepentingan hukum/hak konstitusional Para pemohon yang dirugikan atau dilanggar. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka menjadi beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Berikutnya pihak terkait akan memberikan keterangan terhadap alasan Para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 11A ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30B huruf a dan Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g UU 11/2021 sebagai berikut: 371 Mencermati rumusan norma Pasal 11A ayat (1) dan ayat (3) UU 11/2021 yang menyatakan: (1) Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan: a. di luar instansi Kejaksaan; b. pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; c. dalam organisasi internasional; d. dalam organisasi profesi internasional; atau e. pada penugasan lainnya (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Terhadap ketentuan norma tersebut tentunya tidak bisa dilihat secara parsial karena memiliki keterkaitan sistematis dengan ketentuan norma pada pasal- pasal lainnya dan keterkaitan sistematis pula dengan undang-undang lainnya dengan uraian sebagai berikut: Penugasan Jaksa untuk menduduki atau mengisi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) UU 11/2021, didasarkan pada ketentuan norma pada UUD 1945, yakni pada Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “Badan-Badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.” Yang dimaksud badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman lebih lanjut ditegaskan dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009), yaitu dalam Pasal 38 ayat (1) yang menyatakan: “Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.” Pada bagian Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU 48/2009, yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Kemudian pada Pasal 1 angka 1 11/2021 adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Artinya selain menjalankan fungsi berkaitan dengan kekuasaan KETENTUAN PASAL 11A AYAT (10 DAN AYAT (3) UU 11/2021 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 372 kehakiman, Jaksa memiliki kewenangan lain yang diatur berdasarkan undang- undang. Apabila kita melihat definisi Jaksa menurut Pasal 1 angka 2 UU 11/2021 adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang- Undang. Lebih lanjut Pasal 38 ayat (2) UU 48/2009, menyatakan: “Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelidikan dan penyidikan; b. penuntutan; c. pelaksanaan putusan; d. pemberian jasa hukum; dan e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.” Dengan demikian, Kejaksaan berkedudukan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yang tidak hanya berfungsi melakukan penuntutan, melainkan juga fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu, pelaksanaan putusan hakim, dan pemberian jasa hukum maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa dari definisi Kejaksaan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 11/2021, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam hal ini melakukan kekuasaan penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Terhadap norma “kekuasaan kehakiman dalam hal ini melakukan kekuasaan penuntutan” adalah dalam rangka melaksanakan tugas penuntutan perkara pidana serta kewenangan lain sebagaimana Pasal 38 ayat (2) UU 48/2009, sedangkan norma “kewenangan lain berdasarkan undang-undang” adalah kewenangan lain yang tidak terkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dan karena Kejaksaan adalah termasuk lembaga pemerintahan sehingga kewenangan lain yang dimaksud dalam hal ini termasuk kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan amanat undang-undang Kejaksaan menjalankan dua jenis kekuasaan yaitu kekuasaan yudikatif dan eksekutif. Sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan yudikatif sekaligus eksekutif, Kejaksaan didukung oleh kewenangan, struktur organisasi dan SDM yang luas dan handal dalam melaksanakan 2 bidang 373 kekuasaan tersebut. Agar dapat melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan fungsi yudikatif dan fungsi eksekutif dengan baik, SDM Kejaksaan tentu saja dibekali dengan kemampuan dan kompentensi yang komprehensif tidak saja melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam hal ini kekuasaan penuntutan, namun juga tugas-tugas yang sifatnya administratif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penuntutan dan tugas-tugas pemerintah lainnya. Artinya, sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan besar dalam melaksanakan kekuasaan yudikatif sekaligus eksekutif, Negara juga memberikan kewenangan dan dukungan perangkat organisasi yang besar kepada Kejaksaan, sebagaimana diatur dalam UU 11/2021. Kewenangan yang diberikan oleh Negara sangat luas tidak hanya kewenangan yang berkaitan dengan tugas-tugas penuntutan atau yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman lainnya namun juga kewenangan lain seperti:  memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya;  menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;  melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak; serta  kewenangan lain yang telah diatur dalam UU 11/2021. Demikian pula struktur organisasi di Kejaksaan sangat luas, terdapat unit organisasi yang khusus melakukan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman seperti Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, namun terdapat juga unit organisasi yang menyelenggarakan tugas-tugas lain yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan eksekutif yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Badan Pemulihan Aset dan Badan Pendidikan dan Pelatihan. Kewenangan dan struktur organisasi yang luas di tubuh Kejaksaan diisi oleh SDM yang handal dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut. Dalam pelaksanaan tugasnya tentunya dibekali dengan pendidikan dan pelatihan yang 374 cukup memadai untuk mewujudkan SDM yang profesional dan berintegritas guna berperan serta aktif tidak saja dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman namun juga berperan aktif dalam proses pembangunan sebagaimana bunyi Penjelasan Bagian Umum UU 11/2021: “Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta kewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.” Untuk mewujudkan cita-cita negara melalui Kejaksaan tentu saja diperlukan SDM Kejaksaan yang handal dan mumpuni antara lain melalui pengembangan talenta, karier dan kompetensi Jaksa. Pengembangan talenta, karier dan kompetensi untuk Jaksa dalam kedudukannya sebagai PNS tentunya tunduk pada mekanisme yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Selanjutnya disebut UU 20/2023), sebagaimana diatur dalam: PASAL MATERI MUATAN PASAL Pasal 5 Pegawai ASN terdiri dari : a. PNS b. PPPK Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (8) (1) Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau non materiel. (2) Komponen penghargaan dan pengakuan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. penghasilan, b. penghargaan yang bersifat motivasi, c. tunjangan dan fasilitas, d. jaminan social, e. lingkungan kerja, f. pengembangan diri, g. bantuan hukum (8) Pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat berupa : a. Pengembangan talenta dan karier; dan/atau b. Pengembangan kompetensi Pasal 46 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) (1) Pengembangan talenta dan karier dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kebutuhan instansi Pemerintah. (2) Pengembangan talenta dan karier dilaksanakan melalui mobilitas talenta. (3) Mobilitas talenta dilakukan : a. Dalam 1 (satu) instansi Pemerintah b. Antar instansi Pemerintah 375 Penjelasan Pasal 46 ayat (3) huruf b dan huruf c c. Keluar instansi Pemerintah Huruf b Mobilitas talenta antar-lnstansi Pemerintah antara lain mobilitas ASN untuk jabatan ASN di lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif serta satuan kerja atau badan layanan umum/badan layanan umum daerah. Huruf c Mobilitas talenta ke luar Instansi Pemerintah antara lain badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, lembaga internasional, badan hukum lain yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan, dan badan swasta. Pasal 49 (1) Setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi. (3) Sistem pembelajaran terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendekatan yang secara komprehensif menempatkan proses pembelajaran Pegawai ASN: a. terintegrasi dengan pekerjaan; b. sebagai bagian penting dan saling terkait dengan komponen Manajemen ASN; dan c. terhubung dengan Pegawai ASN lain lintas Instansi Pemerintah maupun dengan pihak terkait Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 178 PP Nomor 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa “selain mutasi dan/atau promosi sebagaimana Pasal 177 ayat (3), pengembangan karier dapat dilakukan melalui penugasan khusus”, selanjutnya dalam Pasal 202 ayat (1) menyatakan: Penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 merupakan penugasan PNS untuk melaksanakan tugas Jabatan secara khusus di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Adapun dalam Penjelasan Pasal 202 ayat (1) berbunyi: “Yang dimaksud dengan “tugas Jabatan” adalah tugas jabatan Pegawai Negeri Sipil yang masih merupakan tugas Jabatan yang berhubungan dengan Jabatan pada instansi induknya atau merupakan tugas yang mewakili kepentingan pemerintah. Contoh antara lain: 1. Jaksa yang mendapat penugasan khusus pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi); dan 2. Pengawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan yang mendapat penugasan khusus pada Intemational Monetary Fund (IMF).” 376 Adapun penugasan di luar institusi, juga terdapat pada kementerian/Lembaga lain, seperti Polisi dan Prajurit TNI, sebagaimana dimuat dalam Pasal 19 UU 20/2023, yakni: (1) Jabatan Aparatur Sipil Negara diisi dari Pegawai Aparatur Sipil Negara. (2) Jabatan Aparatur Sipil Negara tertentu dapat diisi dari: a.prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan b.anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan UndangUndang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Aparatur Sipil Negara tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dari uraian tersebut di atas tergambar penjelasan bahwa penugasan Jaksa di luar instansi merupakan bentuk pengembangan diri Jaksa sebagai PNS sebagaimana diatur dalam UU 20/2023. Manfaat pengembangan diri tersebut selain dirasakan oleh Jaksa itu sendiri juga dirasakan manfaatnya oleh kementerian/lembaga yang menerima Jaksa tersebut mengingat Jaksa mempunyai kompetensi yang lebih, baik dalam pencegahan maupun penindakan tindak pidana serta dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan sehingga peran Jaksa dalam suatu kementerian/lembaga sangat membantu dalam memperbaiki tata kelola administrasi pemerintahan dan keuangan kementerian/lembaga. Kompetensi ini sangat dibutuhkan untuk memberikan rasa percaya diri pada kementerian/lembaga khususnya apabila ada kebijakan-kebijakan yang memerlukan penguatan atau pertimbangan hukum, atau manakala terdapat kekosongan hukum atau multitafsir, Jaksa dengan kompetensi dan pengalamannya dalam mengkaji dan menafsirkan peraturan perundangan dapat memberikan masukan yang komprehensif bagi pemegang kebijakan khususnya dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan agar terhindar dari pelanggaran hukum sehingga terwujud tata kelola pemerintahan dan keuangan yang lebih baik. Perlu dipahami bahwa pelaksanaan tugas Jaksa di luar instansi tidak merusak independensi Kejaksaan sebagai lembaga yang terkait dalam 377 penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, karena Jaksa yang bertugas di luar institusi Kejaksaan tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman kecuali Jaksa yang ditempatkan di lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, seperti Jaksa yang ditempatkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tugas penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Penugasan Jaksa di luar institusi Kejaksaan tidak akan menghambat kesempatan bagi pihak lain yang ingin berkarier di kementerian/lembaga dimaksud karena penugasan tersebut dibatasi dengan jangka waktu tertentu, bukan penugasan yang permanen. Penugasan Jaksa pada institusi lain sesungguhnya juga untuk memenuhi amanat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang tercantum dalam Penjelasan Umum bahwa: ”Kejaksaan harus mampu terlibat sepenuhnya dalam pembangunan di segala aspek serta wajib untuk turut menjaga keutuhan serta kedaulatan bangsa dan negara, menjaga dan menegakkan kewibawaan Pemerintah dan negara, melindungi kepentingan masyarakat, serta berpartisipasi aktif dalam perkembangan hukum antarnegara dan internasional.” Jaksa oleh hukum diserahi kekuasaan untuk memberikan pendapat hukum. Hal tersebut karena Jaksa selaku profesi hukum memiliki kompetensi dalam penafsiran peraturan perundang-undangan yang sebanding dengan kemampuan teknis implementasinya, sehingga dapat membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kementerian atau lembaga tempat dimana ia dikaryakan atau ditugaskan. Ratusan pegawai kejaksaan yang ditugaskan di luar instansi Kejaksaan telah membantu menyukseskan program-program pemerintah dan telah mendapat respon yang positif bagi para stake holder. Hal ini merupakan salah satu bentuk peran Kejaksaan dalam pencegahan (preventif) terjadinya tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya dalam instansi tersebut. Dari uraian tersebut di atas tergambar bahwa implementasi dari Pasal 11A ayat (1) UU 11/2021 tidak hanya dalam rangka melaksanakan kewajiban Kejaksaan untuk turut menjaga keutuhan serta kedaulatan bangsa dan negara, menjaga dan menegakkan kewibawaan Pemerintah dan negara, melindungi kepentingan masyarakat, serta berpartisipasi aktif dalam perkembangan hukum antarnegara dan internasional. Namun juga untuk memberikan kesempatan kepada 378 Jaksa untuk mengembangkan dirinya seluas-luasnya dalam rangka mempersiapkan dirinya agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia ke depan, dan hal ini sejalan dengan amanat dari Pasal 28C UUD 1945 yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka menjadi beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) UU 11/2021 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 11 ayat (1) UU 11/2021 tidak bertentangan dengan UUD 1945 maka secara mutatis mutandis terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU 11/2021 juga tidak bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap pengujian norma Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) UU 11/2021 yang diujikan oleh Para Pemohon tentunya akan menimbulkan permasalahan konstitusional baru apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Para Pemohon karena yang diuji oleh para pemohon hanyalah Pasal 11A ayat (1) dan ayat (3), namun terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (2) tidak dilakukan pengujian oleh para pemohon, padahal ketentuan Pasal 11 ayat (2) adalah ketentuan yang mengatur pelaksanaan tugas jaksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1). Oleh karenanya menjadi semakin beralasan secara hukum apabila Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Para Pemohon terhadap objek Pengujian Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) UU 11/2021. Terhadap objek pengujian ketentuan norma Pasal 30B huruf a UU 11/2021 yang menyatakan: Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang: a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum; KETENTUAN PASAL 30B HURUF A UU 11/2021 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 379 Sebelum membahas konstitusionalitas norma Pasal 30B huruf a UU 11/2021 dengan Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, perlu kami jelaskan bahwa kewenangan intelijen di Kejaksaan tentunya telah selaras dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Selanjutnya disebut UU 17/2011). Definisi Intelijen Negara berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 17/2011 adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen Negara. Sementara terhadap peran Intelijen Negara dapat dilihat pada ketentuan norma Pasal 4 UU 17/2011 yakni Intelijen Negara melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional. Sedangkan tujuan intelijen negara berdasarkan ketentuan norma Pasal 5 UU 17/2011 yakni mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional. Terdapat 5 (lima) ruang lingkup Intelijen Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 UU 17/2011, yang meliputi: a. Intelijen dalam negeri dan luar negeri; b. Intelijen pertahanan dan/atau militer; c. Intelijen kepolisian; d. Intelijen penegakan hukum; dan e. Intelijen kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Sementara pelaksanaan dan penyelenggaraan intelijen negara berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 UU 17/2011 sebagai berikut: Pelaksanaan Intelijen Negara, antara lain: a. Penyelenggara Intelijen Negara dalam negeri dan luar negeri b. Penyelenggara Intelijen Negara pertahanan dan/atau militer c. Penyelenggara Intelijen Ngeara dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian d. Penyelenggara Intelijen Negara dalam rangka penegakan hukum, dan 380 e. Penelenggara Intelijen Negara dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Penyelenggara Intelijen Negara terdiri atas: a. Badan Intelijen Negara; b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia; c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia; d. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; dan e. Intelijen kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Artinya Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia menyelenggarakan salah satu penyelenggaraan inteljen negara yaitu fungsi Intelijen penegakan hukum (intelijen yustisi). Terdapat Pedoman Jaksa Agung Nomor 21 Tahun 2021 tentang Intelijen Penegakan Hukum, yang menegaskan bahwa fungsi institusi Kejaksaan tidak semata-mata untuk proses penegakan hukum ansich, tetapi juga harus memberikan kontribusi positif terhadap proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hakikat intelijen Kejaksaan merupakan lini pertama dalam sistem penegakan hukum, baik preventif maupun represif, meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta bidang ketertiban dan ketenteraman umum. Adapun pokok arahan Intelijen Kejaksaan adalah penyelenggaraan Inteljen negara yaitu fungsi Intelijen khususnya di bidang penegakan hukum (intelijen yustisi). Intelijen Kejaksaan turut serta secara aktif dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, bukan hanya bersifat preventif, edukatif, melainkan juga dapat melakukan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Intelijen Kejaksaan adalah penyelenggara Intelijen Negara dalam rangka penegakan hukum. Intelijen Penegakan Hukum adalah bagian dari intelijen negara yang diselenggarakan oleh Kejaksaan dalam rangka penegakan hukum. Penegakan hukum hakikatnya berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Dalam Naskah Akademik penyusunan Undang-Undang 11/2021 disebutkan dalam Bab Landasan Filosofi bahwa “Kejaksaan juga memiliki kewenangan selaku pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh 381 kekuatan hukum tetap (executief ambtenaar). Tidak hanya itu, Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu antara lain tindak pidana pelanggaran HAM berat, korupsi, pencucian uang, perusakan hutan, dan bertindak sebagai pengacara negara baik di dalam maupun di luar pengadilan serta turut menyelenggarakan kegiatan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman umum. Terlebih turut berkontribusi memastikan pembangunan nasional dapat berjalan untuk memajukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Kejaksaan memiliki peran yang sangat strategis dalam ranah yudisial, khususnya penegakan hukum (law applying function) dan keadilan, yang multidimensi meliputi berbagai aspek kehidupan, tidak hanya hukum, namun juga sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan.” Berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas norma terhadap ketentuan Pasal 30B huruf a UU 11/2021 tentunya menjadi tidak relevan apabila dipertentangkan dengan UUD 1945 karena dalam ketentuan norma Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 tidak mengatur berkaitan dengan kewenangan Intelijen. Oleh karenanya menjadi beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan para pemohon dan menyatakan bahwa Pasal 30B huruf a UU 11/2021 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mencermati rumusan norma Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g UU 11/2021 yang menyatakan: Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. KETENTUAN PASAL 35 AYAT (1) HURUF E DAN HURUF G UU 11/2021 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 382 Terhadap Pengaturan dalam ketentuan Norma Pasal 35 ayat (1) huruf e UU 11/2021 tidaklah berdiri sendiri, namun juga terintegrasi dengan Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU 3/2009) yang menyatakan: Dalam pemeriksaan perkara pidana, sebelum Mahkamah Agung memberikan putusannya, Jaksa Agung karena jabatannya dapat mengajukan pendapat teknis hukum dalam perkara tersebut. Artinya terhadap kewenangan Jaksa Agung untuk dapat mengajukan pendapat/pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung tidak hanya diberikan oleh UU 11/2021, namun juga diberikan oleh UU 3/2009 Tentang Mahkamah Agung. Apabila mencermati sejarah pengaturan norma yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Jaksa Agung mengajukan pertimbangan teknis kepada Mahkamah Agung telah mengalami perluasan ruang lingkup. Hal tersebut dapat ditelusuri sejak tahun 1991 diundangkannya UU 5/1991 sampai dengan perubahan terakhir tahun 2021 dalam UU 11/2021, terhadap rumusan norma adalah sebagai berikut: UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI Pasal 32 huruf e Jaksa Agung mempunyai tugas dan Wewenang: e. mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana Pasal 35 huruf e Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang : e. mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana Pasal 35 ayat (1) huruf e Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. Adanya penambahan frasa “Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan peradilan militer” dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf e tentunya didasarkan pada adanya perluasan kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan bidang Pidana Militer. 383 Selain itu dari hasil penelusuran literatur bahwa dalam sistem hukum Belanda dikenal kewenangan Advocaat General (Jaksa yang bersidang di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) untuk memberikan konklusi (conclussie), yaitu opini (advisory opinion) pada Hoge Raad dalam setiap permohonan kasasi. Dalam proses kasasi di Belanda setelah berkas permohonan kasasi diterima oleh Hoge Raad, berkas tersebut diserahkan terlebih dahulu kepada salah seorang Advocaat Generaal yang ada di Hoge Raad. Advocaat Generaal tersebut kemudian membaca dan menuliskan opini/pendapatnya atas permohonan tersebut yang berisi apa yang menjadi pertanyaan hukum (question of law) dari perkara tersebut serta bagaimana pendapatnya atas pertanyaan hukum tersebut. Setelah itu berkas perkara beserta opini yang dibuatnya diserahkan kepada majelis hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi tersebut. Majelis kasasi kemudian akan menjadikan opini atau konklusi tersebut sebagai bahan pertimbangannya, majelis tidak terikat dengan opini Advocaat Generaal tersebut dan dapat memberikan pertimbangan yang berbeda mengingat kewenangan dalam memutus perkara tetap ada pada majelis hakim yang bersangkutan. Opini dari Advocaat Generaal tersebut akan dimasukkan jurnal hukum bersama-sama dengan putusannnya, serta dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan itu sendiri. Kewenangan Jaksa Agung memberikan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi diberikan karena jabatannya selaku Jaksa Agung yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang Kejaksaan, dan tugas lain yang diberikan oleh negara sebagaimana bunyi Pasal 18 ayat (4) UU 11/2021. Pertimbangan dalam bidang hukum sebenarnya tidak saja diberikan Kejaksaan kepada Hakim Agung di tingkat pemeriksaan kasasi tetapi dapat diberikan pula kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU 11/2021. Artinya adanya dalil dalam permohonan yang menyebutkan bahwa kewenangan Jaksa Agung memberikan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi sebagaimana diatur dalam Ketentuan norma Pasal 35 ayat (1) huruf e UU 11/2021 merupakan bentuk “intervensi 384 terselubung” yang dilegalisasi untuk membuat kekacauan bagi Mahkamah Agung adalah dalil yang tidak berdasar yang hanya berdasarkan asumsi dan kekhawatiran yang diyakini tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon. Bahkan hingga saat ini pun tidak pernah ada keberatan dari Hakim Agung yang notabene pihak yang mempertimbangkan pendapat hukum teknis dari Jaksa Agung. Selain itu adanya dalil yang menyebutkan bahwa kewenangan Jaksa Agung memberikan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dapat mempengaruhi kemerdekaan Hakim dalam memutus perkara merupakan dalil yang mengada-ada karena sesungguhnya pertimbangan teknis yang disampaikan oleh Jaksa Agung tersebut tidak mengikat Majelis Hakim. Pertimbangan teknis hukum dari Jaksa Agung hanya digunakan sebagai pertimbangan semata dan tidak dimaksudkan Jaksa Agung dapat mengintervensi kemandirian hakim. Artinya hakim tetap menjadi pengendali penuh dalam proses tersebut dan kewenangan untuk memutus perkara tetap berada di tangan Majelis Hakim. Dalam kesempatan ini, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk mencermati perkembangan akhir-akhir ini banyak bermunculan upaya untuk mengurangi kewenangan Kejaksaan melalui Judicial Review UU Kejaksaan di Mahkamah Konstitusi. Kami khawatir, selain berupaya untuk mengganggu pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan juga melemahkan semangat aparat Kejaksaan yang saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan penegakan hukum khususnya penanganan perkara korupsi. Selanjutnya mengenai objek Pengujian Pasal 35 ayat (1) huruf g UU 11/2021 yaitu mengenai kewenangan Jaksa Agung untuk mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer (koneksitas) tidak hanya diatur dalam UU 11/2021 namun memiliki kaitan sistematis dengan beberapa undang-undang lainnya, yaitu : Undang-Undang Bunyi Pasal Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 89 ayat (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk Iingkungan 385 Pasal 90 Pasal 93 ayat (3) peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam Iingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. (1) Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam Iingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2). (2) Pendapat dan penelitian bersama tersebut dituangkan dalam. berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pendapat Jaksa Agung yang menentukan. UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Pasal 66 huruf c Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima Dalam rangka penyelesaian dan pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana tertentu yang 386 Pasal 199 ayat (3) acaranya diatur secara khusus, mengadakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Polisi Militer, dan badan penegak hukum lain. Apabila dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, hal itu dilaporkan oleh Jaksa/Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh Oditur kepada Oditur Jenderal. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 39 Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Berdasarkan beberapa undang-undang sebagaimana termuat dalam tabel tersebut di atas, maka tentunya terhadap ketentuan Norma Pasal 35 ayat (1) huruf g UU 11/2021 apabila dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana petitum Para Pemohon maka tentunya akan merusak juga tatanan dan materi hukum dalam KUHAP, UU 31/1997, dan UU 31/1999. Dalam Pasal 30 ayat (1) UU 11/2021 menegaskan bahwa salah satu tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana adalah melakukan penuntutan. Lebih lanjut disebut dalam Pasal 18 ayat (1) UU 11/2021 bahwa Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan dimaksud mempertegas bahwa Jaksa Agung bukan hanya sebagai pemimpin tertinggi institusi Kejaksaan, melainkan juga memimpin dan mengendalikan kebijakan penuntutan di seluruh tanah air, termasuk penuntutan tindak pidana militer. Dalam perspektif yang lebih luas, peran dan kedudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi juga dapat dimaknai sebagai koordinator yang mengendalikan proses penanganan perkara tindak pidana, termasuk ketika tindak pidana itu dilakukan bersama-sama antara subyek hukum sipil dan militer atau perkara pidana koneksitas. Dalam perkara tindak pidana umum, peran Jaksa Agung begitu terlihat dalam Pasal 93 ayat (3) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan 387 apabila terdapat perbedaan pendapat antara Oditur Jenderal dan Jaksa Agung mengenai pengadilan manakah yang berwenang mengadili perkara pidana koneksitas, maka pendapat Jaksa Agung yang menentukan. Norma ini pun dikuatkan kembali dalam Pasal 199 ayat (3) UU 31/1997 yang mengatur hal yang sama. Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, kedudukan Jaksa Agung sebagai koordinator dan pengendali perkara baik sipil maupun militer pun diatur dalam ketentuan Pasal 39 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan secara expressive verbis bahwa Jaksa Agung lah yang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Kewenangan Atribusi kepada Jaksa Agung sebagai pengendali dan penuntut umum tertinggi juga diatur secara tegas dalam Pasal 66 huruf c UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menugaskan Oditurat Jenderal untuk mengadakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam rangka penyelesaian dan pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus. Adapun yang dimaksud dengan perkara tindak pidana tertentu yang acara diatur secara khusus, antara lain adalah tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana ekonomi. Terhadap alasan permohonan para Pemohon yang mengatakan kewenangan Jaksa Agung sebagaimana Pasal 35 ayat (1) huruf g UU 11/2021 dapat merusak hierarki penegakan hukum dan menyebabkan terjadinya tumpah tindih kewenangan tindak pidana tertentu adalah tidak tepat. Dalil tersebut disebabkan oleh dangkalnya pemahaman dan kurangnya pengamatan Pemohon terhadap implementasi pasal dimaksud. Pada kesempatan ini para Pihak Terkait ingin menjelaskan perlunya kita untuk mengamati kembali penerapan Pasal 35 ayat (1) huruf g UU 11/2021 dalam praktik penanganan perkara yang sudah berjalan selama ini. Tugas dan Kewenangan Jaksa Agung Pasal 35 pada ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi landas pijak yang selaras dengan kewenagan yang lainnya yaitu: (1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan; 388 b. mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang- Undang; Dalam penerapannya, Pasal 35 ayat (1) huruf g UU 11/2021 tidak menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan penanganan tindak pidana tertentu, karena perkara yang ditangani secara koneksitas dibatasi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Kejaksaan. Oleh karenanya, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka menjadi beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g UU 11/2021 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan seluruh uraian-uraian terhadap objek Pengujian tersebut di atas, maka menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 serta Pasal 11A ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g UU 11/2021 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, para Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus: 1. Menyatakan Permohonan PARA PEMOHON tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, 1. Menyatakan Menolak permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Menyatakan Pasal 11A ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun PETITUM 389 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan Pasal 30B huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5. Menyatakan Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT.1 sampai dengan Bukti PT.18 yang disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Agustus 2025 dan alat bukti surat/tulisan tambahan yang diberi tanda Bukti PT.19 sampai dengan Bukti PT.29 yang diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 3 September 2025, sebagai berikut: 1. Bukti PT.1 : Fotokopi Akta Notaris Persatuan Jaksa Indonesia; 2. Bukti PT.2 : Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-00857.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Jaksa Indonesia tanggal 17 Desember 2014; 390 3. Bukti PT.3 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2025 tentang Pengukuhan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia Periode 2025-2027; 4. Bukti PT.4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua Umum Persatuan Jaksa Indonesia; 5. Bukti PT.5 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Penduduk Prof. Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.H (Pihak Terkait I); 6. Bukti PT.6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait II; 7. Bukti PT.7 : Fotokopi Kartu Anggota Jaksa Pihak Terkait II; 8. Bukti PT.8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait III; 9. Bukti PT.9 : Fotokopi Kartu Anggota Jaksa Pihak Terkait III; 10. Bukti PT.10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait IV; 11. Bukti PT.11 : Fotokopi Kartu Anggota Jaksa Pihak Terkait IV; 12. Bukti PT.12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait V; 13. Bukti PT.13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait VI; 14. Bukti PT.14 : Fotokopi Kartu Anggota Jaksa Pihak Terkait VI; 15. Bukti PT.15 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait VII; 16. Bukti PT.16 : Fotokopi Kartu Anggota Jaksa Pihak Terkait VII; 17. Bukti PT.17 : Fotokopi Anggaran Dasar Persatuan Jaksa Indonesia (Pihak Terkait I); 18. Bukti PT.18 : Fotokopi Anggaran Rumah Tangga (Pihak Terkait I); 19. Bukti PT.19 : Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Ahli No. 78/A/PP.Persaja/08/2025 tanggal 19 Agustus 2025; 20. Bukti PT.20 : Surat Keputusan No. 572/UN2.F5.D/SDM.07/2025; 21. Bukti PT.21 : Daftar Riwayat Hidup Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. 22. Bukti PT.22 : Keterangan Ahli Tertulis atas Perkara No. 9-15-67/PUU- XXIII/2025; 23. Bukti PT.23 : Surat Permohonan Bantuan Keterangan Ahli No. 79/A/PP.PERSAJA/08/2025, tanggal 19 Agustus 2025. 24. Bukti PT.24 : Surat Tugas No. 7440/UN6.A/KP.10.06/2025; 25. Bukti PT.25 : Daftar Riwayat Hidup Dr. Indra Prawira, S.H., M.H.; 26. Bukti PT.26 : Keterangan Ahli Tertulis Dr. Indra Prawira, S.H., M.H. Perkara No. 9-15-67/PUU-XXIII/2025; 391 Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Persaja juga mengajukan 3 (tiga) orang ahli yaitu Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., Laksamana Muda TNI (Purn) Anwar Saadi, S.H., M.H., dan Dr. Indra Perwira yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. A. Pendahuluan Pada perkara-perkara sebagai berikut: 1. Perkara No. 9/PUU-XXIII/2025 yang menguji Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021; 2. Perkara No. 15/PUU-XXIIl/2025 yang menguji Pasal 8 ayat (5), Pasal llA ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g UU 11/2021; dan 3. Perkara No. 67/PUU-XXIII/2025 yang menguji Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021, Terdapat pasal-pasal dari undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 11 tahun 2021 ("uu kejaksaan") yang dipersoalkan oleh para pemohon yakni: 1. Pasal 8 ayat (5) "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan dan Penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung" 2. Pasal 11A ayat (1) dan (3) "(1) Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan: a. di luar instansi Kejaksaan; b. pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; c. dalam organisasi internasional; d. dalam organisasi profesi internasional; atau 27. Bukti PT.27 : Surat Permohonan Bantuan Ahli No. 77/A/PP.PERSAJA/08/2025; 28. Bukti PT.28 : Daftar Riwayat Hidup Laksamana Muda (Purn) TNI. Anwar Saaidi, S.H., M.H.; 29. Bukti PT.29 : Keterangan Ahli Tertulis Dr. Indra Prawira, S.H., M.H. Perkara Laksamana Muda (Purn) TNI. Anwar Saaidi, S.H., M.H.; 392 e. pada penugasan lainnya (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah." 3. Pasal 30B huruf a "Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang: a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;" 4. Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g "(1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: a. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer; g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;" Pasal-pasal UUD 1945 yang digunakan sebagai batu uji dari pasal-pasal UU Kejaksaan itu adalah: Pasal 1 ayat (3), 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 30 ayat (3) dan (4). B. Legal Issues (Rumusan Masalah) Berdasarkan uraian dari permohonan yang diajukan, Ahli mendapatkan beberapa permasalahan hukum yang perlu dibahas sebagai berikut: 1. Apakah ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan suatu bentuk Hak Imunitas yang mengarah pada bentuk Impunitas dan dengan demikian bertentangan dengan UUD 1945? 2. Apakah ketentuan Pasal 11A ayat (1) dan (3) UU Kejaksaan bertentangan dengan UUD 1945? 3. Apakah ketentuan Pasal 30B huruf A UU Kejaksaan bertentangan dengan UUD 1945? 4. Apakah ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g UU Kejaksaan bertentangan dengan UUD 1945? C. Pembahasan 393 1. Apakah ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan suatu bentuk Hak Imunitas yang mengarah pada bentuk Impunitas dan dengan demikian bertentangan dengan UUD 1945? Para Pemohon dalam perkara ini menyatakan bahwa norma di Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang berbunyi: "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemanggilan, Pemeriksaan,Penggeledahan, Penangkapan dan Penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Serta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum." Ahli akan membahas masalah hukum ini dengan menggunakan pendekatan integrated criminal justice system, constitutional interpretation, dan policy model, sebagai berikut. Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan perlu dimaknai dalam konteks keseluruhan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Ketentuan ini bukan dimaksudkan untuk memberikan imunitas atau impunitas kepada Jaksa, melainkan untuk menjaga independensi dan objektivitas Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Perlu dipahami bahwa Jaksa dalam menjalankan tugasnya rentan terhadap intervensi, intimidasi, atau bahkan kriminalisasi yang dapat mengganggu proses penegakan hukum. Izin Jaksa Agung berfungsi sebagai filter dan mekanisme kontrol internal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa. Hal ini justru memperkuat sistem peradilan pidana dengan memastikan bahwa proses hukum terhadap Jaksa berjalan dengan profesional dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan- kepentingandi luar hukum. Dengan demikian, ketentuan ini justru berkontribusi pada tegaknya hukum dan keadilan, bukan sebaliknya. 394 Argumentasi Pemohon bahwa Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 perlu dikaji secara mendalam. Prinsip persamaan di hadapan hukum bukan berarti setiap individu diperlakukan sama persis dalam segala hal. Konstitusi mengamanatkan adanya perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, sepanjang perlakuan khusus tersebut didasarkan pada alasan yang objektif dan rasional. Dalam hal ini, perlakuan khusus terhadap Jaksa melalui izin Jaksa Agung dapat dibenarkan secara konstitusional karena bertujuan untuk melindungi independensi Kejaksaan sebagai salah satu pilar penegakan hukum. Ketentuan ini tidak menghilangkan akuntabilitas Jaksa, melainkan mengatur mekanismenya untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dan intervensi yangdapat mengganggu proses penegakan hukum. Oleh karena itu, Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum yang dijamin oleh UUD 1945. Justru, ketentuan ini merupakan implementasi dari prinsip negara hukum yang berkeadilan. Dari sisi policy model, Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan kebijakan yang rasional dan diperlukan untuk menjaga efektivitas dan integritas Kejaksaan. Tanpa adanya mekanisme kontrol internal seperti izin Jaksa Agung, Jaksa rentan menjadi sasaran kriminalisasi atau intimidasi, terutama ketika menangani perkara-perkara yang sensitif dan melibatkan pihak-pihak yang berkuasa. Hal ini dapat melemahkan Kejaksaan dan mengganggu proses penegakan hukum secara keseluruhan. Dengan adanya izin Jaksa Agung, diharapkan proses hukum terhadap Jaksa dapat berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan dan sistem peradilan pidana dapat terjaga. Dilihat dari segi kepastian hukum serta kesinambungan putusan dari putusan terdahulu yakni berdasarkan Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XI/2013 dinyatakan bahwa ketentuan norma Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan 395 UUD 1945. Adapun Pertimbangan Hukum Putusan MK No. 55/PUU- XI/2013, antara lain: a. Peran kejaksaan sebagai aparatur negara menempati posisi penting dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang melaksanakan upaya dan proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum; b. Jaksa sebagai salah satu penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan officium nobile atau profesi terhormat/profesi mulia dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya memerlukan perlindungan hukum. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak atas nama negara sebagai pelindung kepentingan umum dan masyarakat dengan melakukan tugas dan wewenangnya; c. Selama ini dalam menjalankan tugas penegakan hukum, penuntut umum seringkali berada dalam situasi yang tidak menguntungkan dari segi baik harta bendanya, keluarganya bahkan jiwanya sendiri, oleh karena keamanan dan perlindungan terhadap penuntut umum yang menjalankan tugas maupun keluarganya menjadi tanggung jawab negara; d. Salah satu perlindungan terhadap profesi jaksa diwujudkan dalam bentuk pemberian izin oleh Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian hanya terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang; e. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on The Role of Prosecutor dan International Association of Presecutor yaitu negara menjamin bahwa Jaksa sanggup menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campurtangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana maupun pertanggungjawaban lainnya". f. izin Jaksa Agung diperlukan dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang dimana jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut hierarkinya; Bahwa izin Jaksa Agung adalah suatu 396 prosedur administrasi sebagai bentuk perlindungan negara terhadap jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan surat perintah menurut hierarkinya. Menurut Mahkamah, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan Kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan. Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa Apakah ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan bukan merupakan suatu bentuk Hak Imunitas yang mengarah pada bentuk Impunitas dan dengan demikian sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945, malah justru memperkuat konsepsi penting dalam penegakan hukum yakni Integrated Criminal justice System. 2. Apakah ketentuan Pasal 11A ayat (1) dan (3) UU Kejaksaan bertentangan dengan UUD 1945? Para Pemohon menyatakan bahwa norma di Pasal 11A ayat (1) dan (3) UU Kejaksaan yang berbunyi: "(1) Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan: a. di luar instansi Kejaksaan; b. pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; c. dalam organisasi internasional; d. dalam organisasi profesi internasional; atau e. pada penugasan lainnya (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah." bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan"; Pasal 24 ayat (3) UUD 1945: "Badan- badan lainnya yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang"; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"; Pasal 30 ayat (3) UUD 1945: "Tentara Nasional terdiri atas angkatan darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara"; serta Pasal 30 ayat (4) UUD 397 1945 : Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayanan masyarakat, serta menegakan hukum." Ahli membahas permasalahan hukum terkait Pasal 11A ayat (1) dan (3) UU Kejaksaan di atas dari beberapa perspektifberikutini. Pasal 11Aayat (1) dan (3) UU Kejaksaan tersebut memungkinkan penugasan Jaksa di luar Kejaksaan. Dalam sistem peradilan pidana terpadu, hal ini dapat memperkuat koordinasi antar lembaga. Penugasan di kementerian/lembaga lain, perwakilan RI di luar negeri, atau organisasi internasional dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum transnasional, perlindungan WNI di luar negeri, dan kerjasama hukum internasional. Yang penting tetap ada mekanisme pengawasan yang agar penugasan tersebut tidak mengganggu independensi Jaksa dalam menjalankan tugas pokoknya dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Di beberapa negara, penugasan jaksa di luar institusi kejaksaan merupakan praktik umum. Misalnya, di Amerika Serikat, jaksa dapat ditugaskan di berbagai lembaga pemerintah, termasuk FBI atau Departemen Kehakiman. Studi banding terhadap negara-negara tersebut dapat memberikan gambaran mengenai best practice dalam pengaturan penugasan jaksa di luar kejaksaan, termasuk mekanisme pengawasan dan pengaturan potensi konflik kepentingan. Argumentasi Pemohon menyatakan Pasal 11A ayat (1) dan (3) UU Kejaksaan bertentangan dengan beberapa pasal UUD 1945. Namun, penafsiran harus menyeluruh dan tidak sepotong-sepotong. Misalnya berkaitan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, Penugasan Jaksa di luar Kejaksaan tidak mengganggu independensi kekuasaan kehakiman. Selama penugasan tersebut tidak berkaitan dengan fungsi yudisial (mengadili perkara), independensi kekuasaan kehakiman tetap terjaga. Berkaitan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, Kejaksaan adalah bagian dari eksekutif, Jaksa Agung sendiri diangkat oleh Presiden dan merupakan bagian dari pemerintah, sehingga dalam hal ini bukanlah yudikatif. Namun, di sisi lain, Kejaksaan memang memiliki fungsi penegakan hukum, baik sebagai penyidik tindak pidana tertentu (seperti Pelanggaran HAM Berat, Tindak Pidana 398 Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tindak Pidana Asalnya adalah Korupsi), penuntut umum, dan pelaksana putusan hakim. Kita perlu melihat definisi stipulatif yang diberikan oleh pembuat undang-undang tentang apa itu kejaksaan. Definisi Kejaksaan menurut Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam hal ini melakukan kekuasaan penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dari rumusan norma "kekuasaan kehakiman dalam hal ini melakukan kekuasaan penuntutan" adalah dalam rangka melaksanakan tugas penuntutan perkara pidana serta kewenangan lain sebagaimana Pasal 38 ayat (2) UU 48/2009, sedangkan norma "kewenangan lain berdasarkan undang-undang" adalah kewenangan lain yang tidak terkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dan karena Kejaksaan adalah termasuk lembaga pemerintahan sehingga kewenangan lain yang dimaksud dalam hal ini termasuk kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan amanat undang-undang Kejaksaan menjalankan dua jenis kekuasaan yaitu kekuasaan yudikatif dan eksekutif. Pasal yang dijadikan batu uji ini mengatur badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, bukan lembaga eksekutif seperti Kejaksaan. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Penugasan Jaksa di luar Kejaksaan justru dapat meningkatkan perlindungan dan kepastian hukum bagi WNI, terutama di luar negeri. Pasal 30 ayat (3) dan (4) UUD 1945, Pasal ini mengatur TNI dan Polri. Argumentasi Pemohon mengaitkan pasal ini dengan penugasan Jaksa di luar Kejaksaan kurang relevan. Penugasan Jaksa di luar Kejaksaan merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memperkuat koordinasi antar lembaga. PP yang akan diterbitkan nantinya harus memuat analisis kebijakan yang komprehensif, termasuk pertimbangan manfaat, risiko, dan alternatif kebijakan. Penugasan Jaksa di luar Kejaksaan harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum, seperti prinsip due process of law, prinsip kesamaan kedudukan di hadapan hukum, dan prinsip good governance. 399 3. Apakah ketentuan Pasal 30B huruf A UU Kejaksaan bertentangan dengan UUD 1945? Para Pemohon pada perkara ini menyatakan bahwa bahwa Pasal 30B huruf A UU Kejaksaan yang berbunyi: "Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang: a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;" bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) dan (4) UUD 1945, yang berbunyi: (3)" Tentara Nasional terdiri atas angkatan darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara." Ayat (4) "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayanan masyarakat, serta menegakan hukum." Menurut hemat Ahli, dalam kerangka Criminal Justice System, setiap lembaga penegak hukum memiliki peran dan wewenang yang saling melengkapi dan terintegrasi. Argumentasi Pemohon terfokus pada pembagian tugas antara TNI, Polri, dan Kejaksaan. Pasal 308 huruf a UU Kejaksaan memberi wewenang kejaksaan dalam intelijen penegakan hukum. Hal ini tidak bertentangan dengan tugas TNI dan Polri. Intelijen penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan berfokus pada pengumpulan informasi dan bukti untuk kepentingan penuntutan, bukan pada keamanan negara (TNI) atau ketertiban masyarakat umum (Polri). Kejaksaan justru berperan bersama-sama Polri dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam tahap pra-penuntutan. [Intelijen Kejaksaan dapat membantu dalam penguatan alat bukti dan efektivitas penuntutan. Penafsiran Pasal 30 ayat (3) dan (4) UUD 1945 tidak dapat dilakukan secara sempit. Frasa alat negara tidak berarti monopoli absolut atas fungsi keamanan dan penegakan hukum. UUD 1945 tidak secara eksplisit melarang lembaga lain, termasuk Kejaksaan, untuk memiliki fungsi intelijen dalam konteks penegakan hukum. Justru, penafsiran yang harmonis, penafsiran secara sistematis dan logis diperlukan untuk memastikan efektivitas penegakan hukum. Kewenangan Kejaksaan dalam intelijen penegakan 400 hukum dapat dimaknai sebagai spesialisasi dalam ranah hukum pidana, dan bukan tumpang tindih dengan fungsi TNI dan Polri. Kebijakan pemberian wewenang intelijen penegakan hukum kepada Kejaksaan didasari pada kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas penuntutan. Kejaksaan sebagai dominus litis membutuhkan informasi yang akurat dan komprehensif sebelum memutuskan untuk menuntut suatu perkara. Intelijen Kejaksaan dapat berperan dalam mencegah terjadinya abuse of power oleh aparat penegak hukum lain dan meminimalisir kesalahan dalam penuntutan. Model kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan efektif. Di beberapa negara, lembaga penuntutan memiliki wewenang intelijen yang serupa. Misalnya, di Amerika Serikat, Department of Justice (DOJ) memiliki Federal Bureau of Investigation (FBI) yang bertugas melakukan investigasi, termasuk pengumpulan informasi intelijen, untuk mendukung penuntutan. Hal ini menunjukkan bahwa wewenang intelijen bagi lembaga penuntutan bukanlah hal yang anomali dalam praktik hukum di dunia. Perbandingan hukum ini memperkuat argumen bahwa Pasal 30B huruf a UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum dalam sistem hukum modern. Mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 30B huruf a UU Kejaksaan tidak relevan apabila dipertentangkan dengan UUD 1945 karena dalam ketentuan norma Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 tidak mengatur norma tentang kewenangan Intelijen. 4. Apakah ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g UU Kejaksaan bertentangan dengan UUD 1945? Para Pemohon pada perkara ini menyatakan bahwa Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g UU Kejaksaan yang berbunyi: "(1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: a. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer; 401 g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;" bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 : "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayanan masyarakat, serta menegakan hukum." Menurut hemat Ahli, Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g UU Kejaksaan tidaklah bertentangan dengan UUD 1945, hal itu dapat dilihat dari tinjauan berkut ini. Pasal 35 ayat (1) huruf e dang UU Kejaksaan justru memperkuat integrasi dan koordinasi dalam Criminal Justice System. Huruf e, yang mengatur pertimbangan teknis hukum ke Mahkamah Agung, merupakan mekanisme checks and balances sekaligus upaya memastikan konsistensi penerapan hukum di berbagai peradilan. Hal ini berkontribusi pada kepastian hukum dan keadilan. Huruf g, terkait koordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang melibatkan peradilan umum dan militer, menghindari tumpang tindih kewenangan dan potensi konflik antar-lembaga penegak hukum. Justru dengan koordinasi yang dipimpin Kejaksaan, proses penegakan hukum menjadi lebih efektif dan efisien, serta menjamin akuntabilitas. Di berbagai negara, lembaga kejaksaan memiliki peran yang luas, tidak hanya terbatas pada penuntutan. Misalnya, di beberapa negara Eropa Kontinental, Kejaksaan memiliki kewenangan penyelidikan. Kewenangan Kejaksaan untuk memberikan pertimbangan hukum kepada Mahkamah Agung juga terdapat di beberapa negara, meskipun bentuk dan mekanismenya bervariasi. Perbandingan ini menunjukkan bahwa ketentuan dalam UU Kejaksaan tidak menyimpang dari praktik umum di negara lain dan justru sejalan dengan perkembangan hukum modern yang menekankan pentingnya koordinasi dan efektivitas penegakan hukum. Argumentasi Pemohon yang mendasarkan pertentangan pada Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 kurang tepat. Pasal tersebut menegaskan tugas Polri, tetapi tidak menutup kemungkinan lembaga lain, dalam hal ini Kejaksaan, memiliki kewenangan dalam penegakan hukum berdasarkan undang- 402 undang. Penafsiran Pasal 30 ayat (4) harus dilakukan secara sistematis dan harmonis dengan pasal- pasal lain UUD 1945, termasuk pasal-pasal yang mengatur kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, Pasal 35 ayat (1) huruf e dang UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan dalam UU Kejaksaan merupakan model kebijakan yang bertujuan memperkuat penegakan hukum. Koordinasi yang diamanatkan kepada Kejaksaan merupakan solusi atas kompleksitas perkara yang melibatkan berbagai yurisdiksi, seperti peradilan umum dan militer. Model ini bertujuan untuk menghindari fragmentasi dan menjamin efektivitas penegakan hukum. Pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung merupakan model kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas putusan kasasi dan menjaga konsistensi penerapan hukum. Dalam konteks sosiologi hukum, kewenangan Kejaksaan sebagaimana diatur dalam UU Kejaksaan merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat akan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Kompleksitas masyarakat modern menuntut adanya koordinasi yang kuat antar-lembaga penegak hukum. Kewenangan Kejaksaan dalam hal ini berkontribusi pada terciptanya ketertiban sosial dan penegakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. D. Kesimpulan 1. Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan bukanlah bentuk imunitas yang mengarah pada impunitas dan dengan demikian Pasal 8 ayat (5) tidak bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan ini merupakan mekanisme kontrol yang dirancang untuk menjaga independensi dan objektivitas Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya, serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan intervensi yang dapat mengganggu proses penegakan hukum. Ketentuan ini justru memperkuat sistem peradilan pidana dan berkontribusi pada tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Perlu ditekankan bahwa izin Jaksa Agung bukanlah penghalang absolut bagi penegakan hukum terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal tetap berjalan untuk memastikan akuntabilitas Kejaksaan. 2. Ketentuan Pasal 11A ayat (1) dan (3) UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D. Norma di 403 Pasal 11A ayat (1) dan (3) UU Kejaksaan yang berbunyi: (1) Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan: a. di luar instansi Kejaksaan; b. pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; c. dalam organisasi internasional; d. dalam organisasi profesi internasional; atau e. pada penugasan lainnya Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah," merupakan norma yang Konstitutional. Sedangkan penggunaan Pasal 30 ayat (3) dan (4) UUD 1945 sebagai batu uji untuk Pasal 11A ayat (1) dan (3) UU Kejaksaan sama sekali tidak relevan. 3. Pasal 30B huruf a UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kewenangan Kejaksaan dalam intelijen penegakan hukum merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penuntutan, bukan tumpang tindih atau mengambil alih tugas TNI dan Polri. Penafsiran yang harmonis dan kontekstual atas UUD 1945 diperlukan untuk menghindari pemahaman yang sempit dan menghambat upaya penegakan hukum yang efektif. 4. Pasal 35 ayat (1) huruf e dang UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan tersebut justru memperkuat integrasi, koordinasi, dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Argumentasi Pemohon berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 kurang tepat karena tidak mempertimbangkan prinsip pembagian kekuasaan dan penafsiran konstitusi secara sistematis. Laksamana Muda TNI (Purn) Anwar Saadi, S.H., M.H. Poin Pengujian Perkara 15 1. Pasal 35 ayat (1) huruf e : Tugas Wewenang Jaksa dalam memberikan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. 2. Pasal 35 ayat (1) huruf g : tugas wewenang Jaksa Agung dalam mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. 404 Pertanyaan untuk Ahli Pidana Militer 1. Dalam perkara apa saja pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam mengoordinasikan, mengendalikan dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer (koneksitas)? Tanggapan: Secara umum bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam mengoordinasikan, mengendalikan dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan hanya terhadap tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer yang proses hukumnya diperiksa secara koneksitas, dengan ketentuan perkara tersebut memenuhi unsur Pasal 55 KUHP yang mana pelakunya bersama-sama antara pelaku sipil yang tunduk pada yustisiabel pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, dan pelaku militer yang tunduk pada yustisiabel pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Bahwa kewenangan Jaksa Agung dalam penanganan perkara koneksitas telah diatur dalam Pasal 89 ayat (1) KUHAP, Pasal 90 KUHAP, Pasal 93 ayat (3) KUHAP, Pasal 57 ayat (1) jo Pasal 66 huruf c jo Pasal 199 ayat (3) UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 39 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2021, dan beberapa peraturan di bawah Undang-Undang yaitu Pasal 25A dan 25B Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor -38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, serta Pasal 519A Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Bahwa dari beberapa pengaturan sebagaimana tersebut di atas, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut: - Bahwa Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut harus dimaknai 405 bahwa Jaksa Agung bukan hanya sebagai pemimpin tertinggi institusi Kejaksaan secara strutural, akan tetapi juga memimpin dan mengendalikan kebijakan penuntutan secara yuridis formal di seluruh wilayah hukum Indonesia meliputi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer. - Bahwa Pasal 57 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer di dalam penjelasan pasal mengatur "...Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung RI selaku Penuntut Umum tertinggi di Negara RI...". Hal tersebut harus dimaknai sebagai berlakunya prinsip single prosecution system bahwa pemilik kewenangan tunggal di bidang penuntutan dalam sistem pidana nasional adalah Jaksa Agung meliputi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan juga peradilan militer - Bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum meteriil Tipikor mengatur secara tegas Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer. - Bahwa di datam struktu-ror.ganisasi KeJaksaan Agung terdapat pejabat Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) yang merupakan unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Dalam konteks delegasi kewenangan maka wewenang Jaksa Agung dalam mengoordinasikan, mengendalikan dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer, khususnya acara pemeriksaan koneksitas diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Jampidmil - Bahwa kewenangan .Jaksa Agung untuk mengoor-dinasikan, mengendalikan dan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer melalui mekanisme acara pemeriksaan koneksitas, tidak hanya pada perkara 406 tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk juga tindak pidana umum. - Bahwa kewenangan Jaksa Agung untuk mengoordinasikan, mengendalikan dan melakukan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer (koneksitas) termasuk pembuktian di pengadilan dilakukan bersama-sama oleh Jaksa dan Oditur Militer dengan susunan majelis hakim yang terdiri dari hakim militer dan hakim peradilan umum yang diberi pangkat tituler. 2. Apakah perwujudan kewenangan Jaksa Agung sebagaimana Pasal 35 ayat (1) huruf .g menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan .penyidikan dan penuntutan. Tanggapan: Dalam penerapan penanganan perkara yang diperiksa secara koneksitas berdasarkan best practise perwujudan kewenangan Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g dalam mengoordinasikan, mengendalikan dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer yang diperiksa secara koneksitas tidak menyebabkan terjadi adanya nya tumpang tindih kewenangan, Hal tersebut dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut: - Bahwa Kewenangan Jaksa Agung dalam mengoordinasikan, mengendalikan dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana hanya dilakukan terhadap perkara pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer yang proses hukumnya diperiksa secara koneksitas, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana Undang- Undang Nomor 31 Yahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 - Bahwa pembentuk undang-undang memberikan kewenangan penyidikan kepada beberapa penyidik, diantaranya untuk penyidik tindak pidana korupsi kepada Polri, Penyidik Kejaksaan dan Penyidik KPK. Untuk 407 penyidikan tindak pidana narkotika menjadi kewenangan penyidik Polri dan BNN. Demikian juga Penyidik PNS diberikan kewenangan penyidikan untuk perkara-perkara tertentu misalnya PPNS Pajak, PPNS Lingkungan Hidup, dll. yang pada praktiknya selama ini tidak ada kendala dan dapat berjalan harmonis. - Bahwa pada tahap penyididkan ketentuan hukum acara dalam pemeriksaan koneksitas mengatur Penyidikan perkara pidana yang diperiksa secara koneksitas dilaksanakan oleh suatu tim yang terdiri dari Palisi Militer, Oditur, dan Penyidik dalam lingkungan peradilan umum, sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidik perkara pidana. Tim penyidik sebagatmana dimaksud dibentuk dan dikoordinasikan oleh Jampidmil dalam konteks relasi proses penegakan hukum terhadap para pelaku dengan yurisdiksi pengadilan yang berbeda. - Bahwa pada tahap penuntutan, tidak terdapat adanya tumpang tindih kewenangan. Jaksa Agung sebagai Jaksa Penuntut Umum Penuntut di pengadilan dalam lingkungan perad lan umum dan Oditur Militer sebagai penuntut di pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dapat melaksanakan tugas bidang teknis penuntutan secara harmonis dan bersama-sama bertanggung jawab kepada Jaksa Agung RI selaku Penuntut Umum tertinggi di Negara Republik Indonesia. - Bahwa dalam praktik di beberapa negara sebagai perbandingan, seperti di Belanda bahwa setiap anggota militer diadili oleh bagian khusus militer dari Pengadilan Sipil di Arnhem, bagian militer khusus ini terdiri atas anggota militer dan terdapat hakim sipil dengan kewenangan penuntutan ada pada Jaksa Agung. Perbandingan lainnya di Vietnam, pelaksanaan investigasi tindak pidana dengan pelaku militer di Vietnam dilaksanakan oleh Kantor lnvestigasi Kejaksaan Militer yang kedudukannya berada di bawah Badan lnvestigasi Kejaksaan. Kantor lnvestigasi Kejaksaan Militer Vietnam memiliki tugas dan fungsi menerima, mengklasifikasikan, menangani pengaduan dan laporan, serta investigasi terhadap kejahatan di bawah yurisdiksi pengadilan militer. 408 - Bahwa terdapat pengaturan organisasi Kejaksaan di beberapa negara antara lain Ukraina, Finlandia, Rusia, Vietnam, Republik Rakyat Tiongkok, Afrika Selatan, dan Ghana, khususnya yang mengatur kedudukan Jaksa Agung, dengan sebutan nomenklatur unified system, highest prosecutor, single centralized system, chief procurator of the Supreme People's Organ of Control, the highest procuratorial organ, dan single national prosecuting authority. Dalam konteks struktur penegakan hukum nomenklatur tersebut dimaknai secara expressive verbis mengatur single prosecution system menempatkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi yang mengendalikan penuntutan atas nama negara. - Di dalam ketentuan hukum acara peradilan militer dan hukum acara pidana keduanya mengatur mekanisme pelimpahan perkara dari penyidik kepada penuntut umum secara sama dan serupa bahwa harus memenuhi syarat formil dan materiil meliputi tanggung jawab terhadap tersangka, disertai dengan berita acara pemeriksaan dan barang bukti. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat tumpang tindih, Dengan demikian dapat disampaikan pendapat bahwa terkait kewenangan Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tidak menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan untuk pelaksanaan koordinasi di lapangan menjadi tanggung jawab Jampidmil. 3. Apakah tugas wewenang Jaksa Agung dalam mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan menimbulkan konflik kepentingan pada fungsi penyelidikan dan penyidikan dengan fungsi penuntutan? Tanggapan: 409 Pemeriksaan perkara secara koneksitas merupakan mekanisme penanganan perkara pidana terhadap pelaku tindak pidana yang bersama- sama dilakukan oleh subjek hukum lingkup peradilan militer dan peradilan umum (Pramono, 2020). Pemisahan yurisdiksi kewenangan dalam konteks kompetensi absolut lembaga peradilan pidana memunculkan dualisme kewenangan pengadilan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara pidana sehingga dalam tataran implementasi kerap terjadi persoalan penentuan kapan sebuah perkara masuk dalam ranah peradilan militer atau peradilan umum. Ketentuan hukum acara mengatur bahwa penentuan titik berat kerugian akibat suatu tindak pidana tersebut didasarkan pada penilaian titik berat kerugian antara kepentingan umum dan kepentingan militer. Adapun penentuan titik berat kerugian dilakukan setelah tahap penyidikan, yakni pada tahap Penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa bersama-sama dengan Oditur Militer melalui mekanisme penelitian bersama terhadap berkas perkara dari hasil penyidikan Pada tahapan ini penentuan titik berat kerugian akibat tindak pidana tersebut melalui penelitian bersama antara Jaksa dan Oditur Militer yang memungkinkan terjadi perbedaan pendapat diantara keduanya. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengatur bahwa "dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa dan Oditur, maka pendapat Jaksa Agung yang menentukan". Merujuk pada pengaturan tersebut, maka dalam hal terdapat perbedaan pendapat untuk menilai penentuan titik berat kerugian sebagai dasar menetapkan pengadilan yang akan menyidangkan perkara tersebut, maka Undang-Undang Peradilan Militer dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara tegas memberi wewenang kepada Jaksa Agung untuk menentukan perkara tersebut akan diperiksa dan diadili di peradilan militer atau di peradilan umum. Dalam konteks pengaturan Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI., yang mengatur "Jaksa Agung mempunyai tugas 410 dan wewenang mengordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana yang di/akukan oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer", hal tersebut selaras dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981, khususnya dalam menentukan pengadilan yang akan memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana secara koneksitas. Dengan keselarasan pengaturan-pengaturan di dalam kedua undang- undang tersebut, maka kewenangan Jaksa Agung dalam menentukan suatu perkara koneksitas sesuai prinsip penegakan hukum bertujuan untuk menjaga prinsip-prinsip keadilan, memberikan kepastian dan menghindarkan konflik kepentingan di dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, menghindari terjadinya perbedaan proses hukum dan mempersempit disparitas pemidanaan. Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. Pertanyaan untuk Ahli Hukum Tata Negara terhadap Pasal 8 ayat (5) 1. Apakah Putusan No. 55/PUU-Xl/2013 masih tetap relevan untuk dipertahankan hingga saat ini? Mengingat peningkatan kinerja serta resiko kriminalisasi yang dapat diterima oleh jaksa-jaksa belakangan ini yang sedang gencar melaksanakan Pengungkapan Kasus Korupsi yang nilainya triliunan rupiah. Tanggapan: Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan No. 55/PUU-Xl/2013 tentang pengujian Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004, di mana pada pokoknya menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004: Perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap Jaksa. Dalam hal ini, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi Kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat Jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum. Selain itu untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa dalam proses 411 penegakan hukum yang dibebankan negara kepadanya agar melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, menurut Mahkamah, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap Jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan. Menurut pendapat Ahli bahwa putusan Nomor 55/PUU-Xl/2013 masih relevan untuk dipertahankan hingga saat ini, karena apabila dilihat rumusan norma pasal 8 ayat (5) UU Nomor 16 Tahun 2004 dan Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2021 tidak ada perubahan sama sekali, dalam hal ini pembentuk UU masih menganggap perlindungan hukum terhadap Jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan kewenangannya tetap perlu diberikan kepada Jaksa. 2. Apakah menurut ahli rumusan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 terlalu luas pemaknaanya dan dapat mengarah pada lmpunitas? Tanggapan: Apabila dilihat dari rumusan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 tidaklah dapat dikatakan terlalu luas apalagi mengarah kepada lmpunitas, karena sejatinya ketentuan norma tersebut sudah sangat jelas maksud dan tujuan dari rumusan norma tersebut, yaitu, terhadap jaksa yang sedang menjalankan tugas dan wewenangnya, maka tindakan kepolisian yang akan dilakukan terhadap Jaksa tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Jaksa Agung. Artinya selama sudah mendapatkan lzin dari Jaksa Agung maka tindakan kepolisian dapat dilakukan terhadap Jaksa yang sedang menjalankan tugas dan wewenangnya. Sementa a terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana yang dilakukan diluar dari tugas dan wewenangnya, maka tindakan kepolisian yang akan dilakukan tidak memerlukan izin Jaksa Agung (misalnya Jaksa yang tertangkap membawa dan menggunakan narkoba atau Jaksa yang melakukan tindak pidana penipuan). Bahwa persoalan yang dikemukakan adalah adanya penilaian yang berkaitan dengan lambatnya dikeluarkan izin oleh Jaksa Agung, hal tersebut bukanlah persoalan norma, namun murni persoalan implementasi yang bisa diselesaikan dengan menerbitkan aturan teknis untuk mempercepat penerbitan lzin Jaksa Agung. Hal ini juga telah ditegaskan oleh Mahkamah 412 konstitusi dalam Putusan No. 180/PUU-XXll/2024 dimana lambatnya proses ekstradisi dan MLA bukanlah terletak pada persoalan norma yang memberikan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM sebagai Central Authority, namun menurut Mahkamah Konstitusi, lambatnya proses tersebut adalah persoalan lmplementasi yang dapat di selesaikan melalui perbaikan mekanisme koordinasi antar lembaga. 3. Apakah perlu diatur pembatasan atau pengecualian pada Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 11/2021, sebagaimana pembatasan atau pengecualian yang diatur pada jabatan Hakim Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung? Tanggapan: Bahwa pembentuk undang-undang dalam mengatur perlindungan hukum terhadap perangkat penyelenggara negara menerapkan konfigurasi perlindungan yang berbeda satu dengan lainnya, yaitu: Konfigurasi pertama yaitu terhadap Hakim Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung, perlindungan hukum atas tindakan kepolisian terhadapnya hanya dapat diberikan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Presiden. Bahwa bentuk perlindungan hukum ini diberikan untuk semua Hakim Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung dalam semua keadaan baik terhadap Hakim yang sedang melaksanakan tugas dan kewenangannya maupun yang tidak sedang melaksanakan tugas dan kewenanganannya, dalam hal ini terhadap Hakim yang melakukan perbuatanꞏyang diduga sebagai tindak pidana di luar pelaksanaan tugqs dan kewenangannya tetap diberlakukan mekanisme tersebut. Konfigurasi kedua yaitu terhadap Anggota MPR/DPR/DPD/DPRD, perlindungan hukum berupa pemberian hak imunitas, dalam hal ini Anggota MPR/DPR/DPD/DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam sidang atau rapat MPR/DPR/DPD/DPRD ataupun di luar sidang atau rapat MPR/DPR/DPD/DPRD yang berkaitan dengan wewenang dan tugas anggota MPR/DPR/DPD/DPRD. Konfigurasi ketiga yaitu terhadap Jaksa, perlindungan hukum yang diberikan berupa harus adanya izin Jaksa Agung dalam hal pemanggilan, 413 pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa. Bahwa model pelindungan hukum ini hanya diberikan kepada Jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenangnya. Artinya terhadap perbuata tercela baik pidana maupun perdata yang dilakukan oleh Jaksa di luar pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak diberikan perlindungan hukum oleh negara, artinya perlindungan hukum dari negara hanya diberikan terhadap Jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan kewenangannya. Khusus mengenai perlindungan hukum terhadap profesi Jaksa, konsistensi perlindungan hukum oleh negara yang diberikan hanya terhadap Jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan kewenangannya diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 sampai dengan perubahannya dengan UU Nomor 11 Tahun 2021, sebagai berikut: UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI Pasal 8 (1) Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. (3) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah. (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma- norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali Pasal 8 (1) Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas narna negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. (3) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan Penuntutan. (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norna keagamaan, kesopanan, 414 dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. (5) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Penjelasan Pasal 8 ayat (5) Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors yaitu negara akan menjamin bahwa jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya. kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. (5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Penjelasan Pasal 8 ayat (5) Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan pelindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors, yaitu negara akan menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat, atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya. 415 Selanjutnya dari uraian. di atas, apakah diperlukan pengaturan mengenai pembatasan atau pengecualian dalam perlindungan hukum terhadap Jaksa sebagaimana Hakim Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung? Menurut pendapat Ahli tidak perlu, karena konfigurasi perlindungan hukum untuk Jaksa berbeda dengan konfigurasi perlindungan hukum yang diberikan kepada Hakim Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung. Dalam hal ini perlindungan hukum untuk Jaksa telah dibatasi hanya kepada Jaksa yang sedang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya artinya negara memberikan perlindungan hukum untuk Jaksa sepanjang Jaksa tersebut sedang melaksanakan tugas dan kewenangannya, sementara jika Jaksa sedang tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya maka perlakuan negara terhadap Jaksa sama seperti masyarakat sipil lainnya. Hal ini berbeda dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada Hakim Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung. Perlindungan hukum untuk Hakim Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung tidak dibatasi dalam hal Hakim sedang melaksanakan tugas dan kewenangannya, sehingga hal ini dapat dimaknai bahwa pemberian perlindungan hukum untuk Hakim juga diberikan di luar pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Pemberian bantuan hukum di luar pelaksanaan tugas dan kewenangannya memiliki jangkauan yang sangat luas sehingga perlu diatur pengecualian terhadap pemberian perlindungan hukum tersebut, karena jika tidak diatur pengecualian, sungguh merepotkan jika terdapat Hakim yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana di luar pelaksanaan tugas dan wewenangnya dan masih memerlukan persetujuan dari Presiden untuk melakukan tindakan hukum terhadap Hakim tersebut. Bahwa pembatasan perlindungan hukum terhadap Jaksa tidak hanya meliputi ketika Jaksa tersebut melaksanakan tugas dan kewenangannya saja, namun juga diatur dalam Pasal 8 ayat 4 yang berbunyi "bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya". Prinsip-prinsip tersebut 416 harus senantiasa dipegang teguh oleh setiap Jaksa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Selain itu bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada Jaksa bukan merupakan bentuk imunitas sebagaimana diberikan kepada Anggota MPR/DPR/DPD/DPRD dan BPK karena terhadap profesi Jaksa bukan tidak dimungkinkan untuk dil kukan pemeriksaan sekalipun dugaan tindak pidana dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya, namun terdapat mekanisme izin yang harus dimintakan terlebih dahulu kepada Jaksa Agung sebelum dilakukan pemeriksaan atau tindakan hukum lainnya terhadap Jaksa dimaksud. Pertanyaan untuk Ahli Hukum Tata Negara terhadap Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) UU 11/2021 1. Apakah rangkap jabatan oleh Jaksa yang dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang dimiliki olehnya dapat menciderai independensi Kejaksaan sebagai lembaga yang terkait dengan kekuasaan kehakiman? Tanggapan: Bahwa Pasal 1 angka 2 UU Nomor 11 Tahun 2021 berbunyi "Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang- Undang". Jika memperhatikan rumusan norma di atas, bahwa Jaksa termasuk dalam lingkup ASN dalam hal ini Jaksa sebagai PNS, namun Jaksa adalah PNS dengan Jabatan Fungsional yang memiliki kekhususan. Di luar kekhususan tersebut, Jaksa tunduk pada prinsip-prinsip umum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Di satu sisi dalam pelaksanaan tugasnya, Jaksa tunduk pada aturan yang mengatur mengenai kepegawaian sebagaimana diatur dalam peraturan BKN dan Kemenpan RB, namun di sisi lain karena merupakan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan, tentu saja Jaksa secara kepegawaian harus diberikan treatment sesuai dengan kekhususannya tersebut. Kekhususan tersebut karena Jaksa tidak semata-mata hanya melaksanakan tugas-tugas sebagai ASN/PNS pada umumnya. Jaksa melaksanakan tugas 417 yang bisa dikatakan lebih banyak dan lebih kompleks daripada ASN/PNS lainnya. Di lihat dari sejarah dan eksistensinya saat ini, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam hal ini tugas penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sehingga dalam hal ini Kejaksaan menjalankan dua fungsi kekuasaan yaitu kekuasaan yudikatif dan eksekutif. Untuk menjalankan dua fungsi yang sangat besar tersebut menuntut Kejaksaan memiliki SOM yang mempunyai kompetensi dan kemampuan yang handal dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menciptakan SOM yang handal salah satunya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan ASN adalah melakukan penugasan di luar instansi asal. Sama halnya dengan ASN lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentan ASN, Jaksa harus bersedia ditempatkan dimana saja. Penugasan Jaksa di luar instansi merupakan bentuk tour of duty yang bermanfaat untuk pengembangan diri Jaksa yang notabene berstatus sebagai ASN/PNS. Manfaat pengembangan diri tersebut selain dirasakan oleh Jaksa itu sendiri juga dirasakan manfaatnya oleh kementerian/lembaga yang menerima Jaksa tersebut mengingat Jaksa mempunyai kompetensi yang lebih, baik dalam pencegahan maupun penindakan tindak pidana serta dalam menafsirkan peraturan perundang- undangan sehingga seringkali peran Jaksa dalam suatu kementerian/lembaga sangat membantu dalam memperbaiki tata kelola kementerian/lembaga. Bahwa pelaksanaan tugas Jaksa di luar instansi tidak merusak independensi Kejaksaan sebagai lembaga yang terkait dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, karena Jaksa yang bertugas di luar institusi Kejaksaan tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman kecuali Jaksa yang ditempatkan di lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugas- tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, seperti Jaksa yang ditempatkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penugasan Jaksa di luar institusi Kejaksaan juga tidak akan menutup kesempatan bagi pihak lain yang ingin berkarier di 418 kementerian/lembaga dimaksud karena penugasan tersebut dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Beberapa Jaksa yang ditempatkan di Biro Hukum/Divisi Legal Kementerian/Lembaga justru ikut mendorong perbaikan tata Kelola kelembagaan baik dari sisi administrasi maupun keuangan. Dalam hal ini Kejaksaan secara kelembagaan telah menjalankan fungsinya dalam pencegahan tindak pidana di kementerian/lembaga tersebut. Sampai saat ini terkait dengan praktik penugasan di luar atau pun rangkap jabatan Jaksa belum pernah ada komplain atau keluhan dari kementerian/lembaga tersebut, bahkan saat ini permintaan untuk menugaskan Jaksa pada kementerian/lembaga semakin meningkat baik di pusat maupun daerah. Kami berpendapat, sebuah kebijakan yang telah diatur secara umum dan telah diterapkan dalam pola pembinaan dan pengembangan karier ASN/PNS serta telah terbukti membawa manfaat yang besar baik untuk pegawai tersebut maupun untuk lembaga dan masyarakat tidak perlu dilakukan perubahan atau bahkan dihapus, karena akan mengakibatkan timbulnya multiplier effect terhadap pola pembinaan dan pengembangan karier ASN/PNS yang sudah berjalan saat ini. 2. Mohon dijelaskan terkait kedudukan jaksa sebagai Penuntut Umum dengan Jaksa Sebagai ASN dalam menduduki jabatan diluar institusi Kejaksaan Tanggapan Bahwa Jaksa yang menduduki jabatan di luar institusi Kejaksaan tidak menjalankan tugas sebagai Penuntut Umum, terkecuali Jaksa yang ditugaskan di KPK yang mendapat tugas untuk melakukan penuntutan perkara tindak pidana maka status Jaksa tersebut sekaligus sebagai Penuntut Umum. Namun untuk Jaksa yang tidak menjalankan tugas penuntutan perkara pidana maka statusnya adalah hanya sebagai Jaksa. Jika dikaitkan dengan statusnya sebagai ASN, maka semua Jaksa adalah ASN, namun Jaksa adalah jabatan fungsional dalam cluster ASN yang memiliki kekhususan, sehingga berbeda dengan ASN pada umumnya. 3. Mohon dijelaskan keterkaitan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) UU 11/2021, dengan Pasal 11 ayat (2), karena Pemohon menguji Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) namun tidak menguji Pasal 11 ayat (2) UU 11/2021. 419 Tangapan: Menurut kami, pengujian Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) UU 11/2021, apabila dikabulkan maka akan menimbulkan permasalahan baru, karena terhadap ayat (2) tidak dipersoalkan oleh Pemohon. [2.11] Menimbang bahwa Presiden, Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia, dan Pihak Terkait Persaja telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 3 September 2025, yang pada pokoknya masing-masing menyampaikan sebagai berikut: A. KESIMPULAN PRESIDEN I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Terhadap kedudukan hukum dari para Pemohon, Pemerintah tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”), yang menyatakan bahwa Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah tetap menyatakan, tidak terdapat hubungan sebab akibat kerugian Pemohon dengan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi serta tidak memperlihatkan adanya kerugian yang spesifik dan aktual dari Pemohon. Dengan demikian para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo di hadapan Mahkamah Knstitusi, sehingga sangatlah berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). II. TENTANG MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI Para Pemohon mendalilkan Pasal 8 ayat (5), Pasal 11A, Pasal 30B huruf a, dan Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g UU Kejaksaan yang berbunyi: 420 Pasal 8 ayat (5) “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.” Pasal 11A (1) Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan: a. di luar instansi Kejaksaan; e. pada penugasan lainnya. (2) Pelaksanaan tugas Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan rangkap jabatan sepanjang terkait dengan kompetensi dan kewenangan Jaksa Pasal 30B huruf a “Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang: a. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum; Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g (1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer; g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945. Atas seluruh dalil yang disampaikan para Pemohon, Pemerintah telah menyampaikan keterangan pada pokoknya: 1. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, menyebutkan Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang. Adapun fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dimaksud meliputi: a. penyelidikan dan penyidikan, b. penuntutan, c. pelaksanaan putusan, d. pemberian jasa hukum dan e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU No.49/2009”). 2. Penjelasan dalam Pasal 38 ayat (3) UU No.49/2009, menyebutkan yang dimaksud dengan badan-badan lain antara lain, kepolisian, kejaksaan, 421 advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Sehingga dapat difahami bahwa kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang saat ini ada di lembaga Kejaksaan merupakan pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. 3. Pasal 8 Ayat (5) UU Kejaksaan yang diajukan permohonan uji materiil oleh Pemohon merupakan manifestasi dari kesepakatan yang tertuang dalam Guidelines on the Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor, hal ini sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan. International Association of Prosecutors telah menerbitkan juga publikasi yang salah satunya adalah Standar Perlindungan dan Keamanan Jaksa sebagai rujukan dalam pembentukan norma dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang substansinya meliputi perlindungan fisik, perlindungan hukum dan etika, perlindungan emosional, perlindungan keluarga, pelatihan dan kesadaran, serta kerjasama internasional. Terhadap jaminan perlindungan kepada Jaksa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pemerintah berpendapat serta berkesimpulan norma Pasal 8 Ayat (5) UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena penyusunan norma Pasal 8 Ayat (5) UU Kejaksaan secara faktual telah merujuk pada ketentuan dan kesepakatan Internasional yang telah disepakati sebagian besar negara didunia dan hal pemberlakuan ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU No.11/2021 tersebut tidak bertentangan UUD 1945 sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XI/2013. 4. Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 30B huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (“UU No.11/2021”) bersumber dari angka 11 Guidelines on the Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor pada bagian Role in criminal Proceedings. Memperhatikan kesepakatan negara-negara yang termaktub dalam Guidelines on the Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor, maka 422 pemberian kewenangan Jaksa untuk melakukan suatu penyelidikan, pengamanan yang kemudian diatur UU No.11/2021 tidak bertentangan UUD 1945 dan pengejawantahan kesepakatan negara-negara termasuk Indonesia sebagaimana termaktub pada paragraph 12 Guidelines on the Role of Prosecutors. 5. Pengaturan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi telah memberikankepastian dan penegasan terhadap tugas pokok, fungsi, dan wewenang Jaksa Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait dengan pengendalian tugas dan fungsi Kejaksaan maupun pelaksanaan kekuasaan negaradi bidang penuntutan dalam sistem hukum di Indonesia. Urgensi pengaturan Kejaksaan dalam konstitusi merupakan syarat utama dalam negara hukum (rule of law) yang diakui secara universal dalam berbagai konvensi internasional, diantaranya adalah Guidelines on the Role of Prosecutors yang diadopsi Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1990 yang mengatur tentang hal-hal fundamental, seperti asas dominus litis dan asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa dan Jaksa Agung. Tidak hanya mengenai hukum pidana, perkembangan kewenangan Kejaksaan juga berkaitan dengan kewenangan untuk mewakili negara, apabila negara digugat secara perdata, tata usaha negara maupun pengujian peraturan perundang- undangan. 6. Jaksa Agung memiliki kewenangan sebagai penyidik, penuntut umum, dan sebagai pengacara negara tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dominus Litis, Prosecureur Generaal, Parket Generaal, Advocaat Generaal). Oleh karena itu, Jaksa Agung adalah penyidik, penuntut umum, dan sebagai pengacara negara tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Negara. Setidaknya, terdapat beberapa fungsi/kewenangan utama Kejaksaan yang telah melekat sejak lama, dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman, yaitu Procureur/Parket General, Advocaat Generaal, dan Solicitor Generaal. 423 7. Konsep Advocaat Generaal dalam Sistem Hukum Belanda adalah memberikan konklusi (conclussie), yaitu opini (advisory opinion) yang dibuat oleh Advocaat General pada Hoge Raad dalam setiap permohonan kasasi. Konsep conclussie sebenarnya bukanlah hal baru sebab terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa dalam pemeriksaan kasasi khusus untuk perkara pidana, sebelum Mahkamah Agung memberikan putusannya, Jaksa Agung dapat mengajukan pendapat teknis hukum dalam perkara tersebut. Dalam proses kasasi di Belanda setelah berkas permohonan kasasi diterima oleh Hoge Raad, berkas tersebut diserahkan terlebih dahulu kepada salah seorang Advocaat Generaal yang ada di Hoge Raad. Advocaat Generaal tersebut kemudian membaca dan menuliskan opini/pendapatnya atas permohonan tersebut yang berisi apa yang menjadi pertanyaan hukum (question of law) dari perkara tersebut serta bagaimana pendapatnya atas pertanyaan hukum tersebut. Setelah itu berkas perkara beserta opini yang dibuatnya diserahkan kepada majelis hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi tersebut. Majelis kasasi kemudian akan menjadikan opini atau konklusi tersebut sebagai bahan pertimbangannya, majelis tidak terikat dengan opini Advocaat Generaal tersebut dan dapat memberikan pertimbangan yang berbeda mengingat kewenangan dalam memutus perkara tetap ada pada majelis hakim yang bersangkutan, sehingga Pertimbangan teknis hukum yang diberikan kepada Mahkamah Agung tidak mengintervensi Hakim dalam memberikan putusan dalam, adapun pertimbangan teknis hukum yang disampaikan tersebut adalah untuk menjamin keadilan, hal ini merupakan perwujudan dari angka 20 Guidelines on the Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor pada bagian “Relations with other government agencies or insitutions”. 8. Tanggapan Pemerintah terhadap keterangan Pihak Terkait yang sekaligus juga sebagai Keterangan Tambahan untuk menjawab pertanyaan- 424 pertanyaan majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI selama persidangan kepada Pemerintah, dapat kami sampaikan sebagai berikut: 8.1. Prosedur pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa dilakukan atas izin Jaksa Agung tidak dapat dilepaskan dari apa yang disebut forum privilegiatum, yakni hak khusus bagi pejabat tertentu untuk diadili pada pengadilan khusus. Dalam praktiknya, forum privilegiatum tidak hanya mengatur hukum acara di pengadilan tetapi juga proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Salah satu yang diatur dalam forum privilegiatum ialah kekhususan dalam tindakan penangkapan dan penahanan terhadap pejabat tertentu yang sampai saat ini masih dipertahankan di Indonesia, yakni terhadap Jaksa yang dilakukan atas izin Jaksa Agung, terhadap pejabat negara (hakim Mahkamah Agung, hakim Mahkamah Konstitusi, anggota BPK) atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, dan pejabat negara tertentu lainnya dengan persetujuan Presiden/Menteri/Ketua Mahkamah Agung/Mahkamah Kehormatan Dewan. Idealnya, mekanisme pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap pejabat tertentu atau pejabat negara dilakukan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden yang bertujuan agar para pejabat dimaksud dalam menjalankan tugasnya secara bebas dan merdeka dari intervensi pihak manapun. Proses permohonan izin dimaksud dan perintah dimaksud melalui Jaksa Agung karena kedudukan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi dalam sistem peradilan pidana yang bertanggungjawab mengendalikan dan mengefektifikan proses penuntutan perkara pidana, serta dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (vide Pasal 8 ayat (1) UU Kejaksaan). 8.2. Bahwa rumusan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan telah memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil. Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan bermakna, pertama bertujuan agar jaksa dapat melakukan tugas dan wewenangnya secara independen, bebas dan merdeka. Kedua, frasa “dalam melaksanakan tugas dan wewenang” bermakna positif sesuai 425 ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan iktikad baik dan/atau sesuai kode etik profesi jaksa. Ketiga, izin Jaksa Agung dimaksud merupakan salah satu bentuk dari prosecutorial immunity. Keempat, ruang lingkup penerapannya ketika jaksa melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, ketatanegaraan, pemulihan aset dan intelijen penegakan hukum, baik di dalam maupun luar negeri. Kelima, pemberian izin Jaksa Agung karena kedudukan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keenam, merupakan norma yang konstitusional dan sesuai dengan hukum internasional. Fungsi profesional jaksa tidak hanya berlaku ketika jaksa melakukan penuntutan melainkan termasuk ketika jaksa melaksanakan tugas dan fungsi jaksa lainnya sesuai undang-undang. 8.3. Pengaturan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak dapat dimaknai berdasarkan perspektif keadilan komutatif yang memperlakukan semua orang sama di depan hukum. Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan harus dimaknai berdasarkan pendekatan keadilan distributif yang memperlakukan seseorang secara proporsional. Perlakuan serupa juga berlaku bagi hakim dan advokat dimana baik hakim, advokat dan jaksa merupakan pelaksanaan kekuasaan negara di bidang peradilan, secara bebas dan merdeka. Hal ini pun ditegaskan oleh Prof. Indriyanto Seno Adji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 yang menyatakan “adanya equal arms di antara sesama penegak hukum, khususnya terhadap upaya jaksa berupa penahanan terhadap jaksa, maka prinsip equal treatment di antara komponen penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah acceptable sifatnya”. Mahkamah Konstitusi pun dalam Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa “perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan”. Dengan demikian, Pasal 8 ayat 426 (5) UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law). 8.4. Mengingat tugas dan wewenang Jaksa sangat berpengaruh terhadap jalannya proses penegakan hukum, sehingga apabila Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan dianulir atau dihilangkan akan berdampak pada jaksa dan Kejaksaan. Pertama, terganggunya kinerja Jaksa dan organisasi Kejaksaan karena akan menimbulkan sikap kekhawatiran bertindak bagi Jaksa demi mewujudkan hukum dan keadilan dalam setiap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya mengingat adanya ruang diskresi/penilaian di setiap pengambilan keputusan/kebijakan pada pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa dan organisasi Kejaksaan. Kedua, terancamnya independensi Jaksa dan Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta terhambatnya pencapaian tujuan organisasi Kejaksaan. Ketiga, terhambatnya upaya Jaksa dan Kejaksaan dalam memberikan kontribusi positif kepada bangsa dan negara melalui bidang penegakan hukum, karena dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran yang dilakukan Jaksa dan Kejaksaan secara kelembagaan selalu dihadapkan dengan segala bentuk upaya pelemahan Jaksa dan Kejaksaan yang dilakukan secara secara sistemik dan terorganisir. Keempat, terbukanya ruang yang luas potensi tindakan kepolisian terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya di mana Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab kepada Jaksa Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan. 8.5. Pelindungan hukum terhadap jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan implementasi United Nations Guidelines on the Role of Prosecutor (UNGOTROP). UNGOTROP yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1990 menekankan bahwa dalam menjalankan tugasnya, jaksa harus independen, tanpa tekanan politik atau ancaman terhadap keselamatan mereka. Sementara itu, IAP juga mengeluarkan Declaration of Minimum Standar Concerning the Security and Protection of Public Prosecutor 427 and Their Families yang bukan hanya memberikan perlindungan fisik bagi jaksa yang sedang menangani perkara berisiko tinggi, namun juga memberikan jaminan hukum untuk memastikan jaksa tidak mengalami tekanan atau ancaman dalam menjalankan tugasnya, seperti ketika melaksanakan penegakan hukum dalam kejahatan terorganisir atau korupsi. Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan bentuk pelindungan yuridis terhadap jaksa, yakni diperlukannya izin Jaksa Agung dalam hal aparat penegak hukum melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya jaksa sering diperhadapkan dengan modus operandi kejahatan yang melibatkan oknum-oknum penegak hukum, politisi, birokrat, pengusaha yang memiliki relasi kuasa sehingga terkadang menggunakan alat negara atau aparat penegak hukum lainnya sebagai sarana untuk membungkam, menghentikan bahkan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan jaksa yang sedang menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam hal ini pengakuan terhadap prosecutorial immunity bagi jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya merupakan bentuk pelindungan negara terhadap kekuasaan penuntutan yang harus dijalankan secara bebas dan merdeka, serta agar para jaksa dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas dan fungsinya di penegakan hukum. Prosedur pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa dilakukan atas izin Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan salah satu bentuk prosecutorial immunity. Prosecutorial immunity merupakan hak khusus jaksa yang sama dengan judicial immunity, diplomatic immunity dan parlementary immunity. Judicial immunity merupakan kekebalan yang dipunyai oleh para hakim dalam menjalankan tugas-tugas pengadilan, terutama yang menyangkut teknis yudisial, sedangkan paralementary immunity merupakan kekebalan parlemen atau kekebalan legislative dimana politisi atau pemimpin politik lainnya diberikan kekebalan penuh dari 428 tuntutan hukum, baik tuntutan perdata maupun tuntutan pidana, selama menjalankan tugas resmi mereka. Begitupun prosecutorial immunity merupakan kekebalan yang dimiliki jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, dalam perspektif keadilan, pemberian hak imunitas kepada pejabat tertentu termasuk jaksa dalam hal ini merupakan bentuk penerapan keadilan distributif yang memberikan hak keadilan kepada setiap orang secara proporsional. 8.6. Terdapat beberapa pengujian terhadap prosedur pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap pejabat tertentu telah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Salah satunya pengujian terhadap prosedur pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 yang menyatakan permohon pemohon I tidak beralasan menurut hukum. Dalam putusan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pandangan bahwa. Pertama, peran kejaksaan sebagai aparatur negara menempati posisi penting dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang melaksanakan upaya dan proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar hukum. Kedua, Jaksa sebagai salah satu penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan officium nobile atau profesi terhormat/profesi mulia yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya memerlukan perlindungan hukum. Ketiga, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 harus dipandang sebagai satu kesatuan norma hukum yang termuat dalam Pasal 8 sehingga apabila Pemohon mengajukan permohonan uji materiil Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 maka harus merujuk pada keseluruhan ayat pada Pasal 8 yang dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 UU 16/2004 juncto Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP sehingga harus dimaknai bahwa izin Jaksa Agung diperlukan dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan 429 tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang di mana jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut hierarkinya. Keempat, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa. 8.7. Berdasarkan berbagai penjabaran dimaksud semakin menguatkan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Jaksa merupakan pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilakukan secara bebas dan merdeka sehingga mekanisme pemanggilan, penangkapan, penahanan dan penggeledahan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung merupakan suatu keniscayaan agar jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat dijalankan secara profesional, bebas dan merdeka tanpa adanya intimidasi, ancaman, dan gangguan, termasuk terhadap tuntutan, baik pidana, perdata atau tuntutan lainnya. 9. Dengan demikian, Pemberlakuan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (5), Pasal 11A, Pasal 30B huruf a dan Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g UU No.11/2021 tidak bertentangan UUD 1945, sebab pemberlakuan ketentuan Pasal-pasal yang dimohonkan uji materiil a quo telah sesuai dengan konsitusi dan kesepakatan negara-negara yang tertuang dalam guidelines on the role of prosecutors. III. PETITUM Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 11A, Pasal 30B huruf a, dan Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap 430 ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kiranya berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); dan 4. Menyatakan Pasal 8 ayat (5), Pasal 11A, Pasal 30B huruf a, dan Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. B. KESIMPULAN PIHAK TERKAIT KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA 1. Bahwa Polri merupakan lembaga negara yang tugas dan fungsinya sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 yang pengimplementasian fungsi dan tugas Polri diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Bahwa kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana melekat secara langsung pada institusi Polri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Polri dan Pasal 6 KUHAP. Kewenangan tersebut bersifat general dan residual, yaitu berlaku terhadap seluruh tindak pidana, kecuali jika undang-undang secara eksplisit mengatur penyidik khusus. Polri memiliki kedudukan sebagai penyidik utama (principal investigator) dalam sistem peradilan pidana. Dalam hal terdapat institusi lain yang juga diberikan kewenangan penyidikan, hal tersebut bersifat lex specialis dan hanya berlaku untuk jenis perkara tertentu. 431 3. Bahwa Polri dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menormakan tentang perlindungan atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya, namun ketiadaan perlindungan ini bukan berarti kekurangan, melainkan bentuk komitmen Polri untuk tunduk secara penuh pada prinsip equality before the law, serta tunduk pada mekanisme disiplin internal (PP No. 2 Tahun 2003) dan kode etik profesi Polri (Perpol No. 7 Tahun 2022). Ketentuan Pasal 52 KUHP dan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah membatasi aparat penegak hukum untuk tidak melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan jabatannya yang memiliki konsekuensi pemberatan pidana. Kedua pasal tersebut mempertegas bahwa aparat penegak hukum tidak dapat berlindung di balik jabatannya apabila melakukan penyalahgunaan wewenang. Bahkan, ketentuan ini menerapkan pemberatan pidana bagi aparat penegak hukum (termasuk polisi dan jaksa) apabila melakukan tindak pidana dalam konteks jabatannya. Hal tersebut merupakan bentuk proteksi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas jabatannya, sehingga Polri menerima konsekuensi atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya itu. Penegakan hukum terhadap anggota Polri tunduk pada prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Maka, apabila seorang anggota Polri melakukan tindak pidana, proses penegakan hukum terhadap yang bersangkutan dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum lainnya (seperti KPK, Kejaksaan, atau TNI dalam konteks tertentu), tanpa memerlukan izin terlebih dahulu dari Kapolri, sepanjang: a. Prosedurnya sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana (KUHAP); b. Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur sebaliknya (lex specialis). Penegasan ini pernah disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Tito Karnavian pada 20 Desember 2016, (Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kapolri Sebut KPK-Kejaksaan Bisa Periksa Anggotanya Tanpa Perlu Izin", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2016/12/20 /21573191/kapolri.sebut.kpk-kejaksaan.bisa.periksa.anggotanya.tanpa.perlu. izin?). Selanjutnya pernyataan yang sama juga dinyatakan oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo pada Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI 432 pada tanggal 11 September 2024, beliau secara terang-terangan menyatakan persetujuannya dan mempersilahkan untuk menindak personel Kepolisian apabila ada yang terlibat tindak pidana (Jakarta, Senin (11/11/2024). (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri) Hal ini menunjukkan Kapolri tidak hanya membuka pintu, tetapi mendorong proses hukum pihak lain terhadap anggota Polri tanpa prosedur izin formal. Namun, ada kewajiban pemberitahuan kepada Kesatuan Polri menurut ketentuan internal Polri, yang bertujuan untuk menjamin aspek pembinaan personel, perlindungan hukum, serta menjaga proses etik dan disiplin internal Polri. 4. Bahwa dalam rangka penegakan hukum yang profesional dan akuntabel, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan konstitusional dan yuridis untuk melakukan tindakan hukum berupa upaya paksa terhadap setiap orang, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH), yang diduga melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 1) Dalam hal tertangkap tangan, penyidik Polri dapat langsung melakukan penangkapan dan penahanan terhadap APH yang diduga melakukan tindak pidana, tanpa memerlukan izin dari instansi atau atasan yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 18 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa tidak ada kekebalan atau keistimewaan hukum bagi aparat, termasuk hakim, dalam perkara pidana di luar pelaksanaan tugas yudisial. 2) Dalam hal tidak tertangkap tangan, penyidik Polri tetap berwenang untuk memanggil, memeriksa, serta menetapkan tersangka dan melakukan upaya paksa terhadap APH sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku, tanpa memerlukan izin atau persetujuan dari lembaga asal APH tersebut, kecuali apabila diatur secara eksplisit dalam undang- undang khusus, seperti dalam hal pemeriksaan jaksa berdasarkan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, yang mempersyaratkan izin dari Jaksa Agung 433 hanya ketika dugaan tindak pidana terjadi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa tersebut. 3) Polri dalam pelaksanaan tugas penyidikan terhadap APH juga memperhatikan asas praduga tak bersalah, keadilan, dan due process of law, serta tetap melakukan koordinasi lintas lembaga untuk menjamin tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan, tetapi hal ini tidak berarti tunduk secara struktural pada lembaga asal APH yang diselidiki. 5. Bahwa terdapat 21 (dua puluh satu) perkara tindak pidana yang dilakukan Jaksa yang ditangani oleh Penyidik Polri pada Bareskrim dan Polda jajaran, dimana dari 21 (dua puluh satu) perkara tersebut 5 (lima) Polda mengirimkan ijin akan tetapi tidak mendapatkan respon dari Kejaksaan Agung diantaranya Polres lampung Selatan, Polda Lampung, Polda Jabar, Polda Kalbar dan Polres Jombang, sedangkan 16 (enam belas) perkara lainnya tidak mengirimkan ijin karena berkaitan dengan tertangkap tangan dan kasus narkoba. Bahwa mekanisme izin sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan sebagaimana saat ini diterapkan menunjukkan kekeliruan dalam penafsiran, karena memberikan ruang pemberlakuan izin secara absolut dan tidak membedakan antara perbuatan jabatan dan perbuatan pribadi. semestinya dibatasi hanya terhadap tindakan hukum terhadap jaksa yang sedang menjalankan tugasnya berdasarkan surat perintah jabatan, bukan terhadap jaksa yang melakukan tindak pidana secara pribadi. Berdasarkan data di atas terhadap beberapa perkara ijin tidak diberikan walaupun Penyidik Polri telah melayangkan surat permintaan ijin kepada Jaksa Agung akan tetapi tidak mendapat tanggapan. 6. Bahwa sebagai perbandingan dalam hukum positif Indonesia, sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap pejabat publik dalam pelaksanaan tugasnya, seperti halnya Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, pada dasarnya memiliki tujuan serupa, yakni menjamin fungsi kelembagaan berjalan secara profesional dan tidak diintervensi secara sewenang-wenang. Namun demikian, pengaturan yang ideal harus pula mempertimbangkan prinsip due process of law dan efektivitas penegakan hukum, Ketentuan izin sebagaimana pasal a quo tidak mengatur limitasi waktu 434 pemberian izin oleh Jaksa Agung. Hal ini menjadi pembeda dibandingkan dengan peraturan serupa yang mengatur pembatasan waktu secara eksplisit, antara lain ketentuan Pasal 245 ayat (2) UU MD3 yang menyebutkan “Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permintaan persetujuan tertulis diterima.”, akan tetapi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku apabila anggota DPR Tertangkap tangan melakukan tindak pidana, Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup ; atau Disangka melakukan tindak pidana khusus (TP. Korupsi, TP. Terorisme, TP. Pelanggaran HAM Berat, TPPO, TP. Narkotika). Demikian pula halnya dalam ketentuan 90 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan “Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan, dapat dilakukan proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan.” Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Ketentuan di atas memberikan kepastian hukum, baik bagi aparat penegak hukum (penyidik Polri) maupun bagi pejabat yang akan diperiksa. Ketiadaan limitasi waktu dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan berpotensi menimbulkan ketidakpastian, yang dapat menghambat kelancaran proses penyidikan dan memperlemah prinsip due process of law. Berdasarkan asas ini, maka setiap subjek hukum, termasuk penyidik maupun jaksa, berhak atas kejelasan prosedural dalam proses hukum, termasuk waktu pemberian izin oleh pejabat struktural. Ketiadaan batas waktu justru menciptakan potensi ketimpangan dan menggantung status hukum seseorang, sekaligus membuka ruang intervensi berlarut dari pihak yang berwenang memberi izin. 435 Disamping itu dalam sistem hukum modern yang menjunjung prinsip checks and balances, kewenangan administratif tidak boleh menjadi hambatan substansial terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, sebagaimana dalam sistem yang diterapkan terhadap anggota DPR, kepala daerah, dan ASN, pemberian batas waktu atas proses perizinan menjadi parameter kontrol terhadap penggunaan kewenangan administratif agar tidak mengarah pada perlindungan yang berlebihan (overprotection) dan mengganggu fungsi hukum. Oleh karenanya dari perspektif Polri sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap kelancaran proses penyidikan, perlindungan administratif terhadap jaksa tetap diperlukan, sepanjang disertai dengan mekanisme pembatasan waktu pemberian izin, misalnya paling lama 14 hari sejak permohonan diterima. Dalam hal tidak ada jawaban dalam tenggang waktu tersebut, dapat diatur bahwa permohonan dianggap telah dikabulkan secara otomatis (fiktif positif), sebagaimana asas yang juga telah diterapkan dalam hukum administrasi pemerintahan. 7. Bahwa sebagai aparat penegak hukum, Polri dan Kejaksaan memiliki posisi yang bersifat komplementer, bukan subordinatif sebagaimana Prof. Jimly Asshiddiqie menegaskan dalam beberapa kesempatan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, fungsi penegakan hukum dibagi secara responsif antara Polri dan Kejaksaan, sehingga bukan hierarki tetapi bersifat komplementer. Menurut beliau, "Kejaksaan dan Kepolisian adalah dua tonggak penegakan hukum yang saling melengkapi, bukan dua lembaga yang saling menjegal." Ini menggarisbawahi gagasan bahwa keduanya berjalan berdampingan, mendukung satu sama lain dalam rangka menjaga supremasi hukum. Oleh karena itu, mekanisme izin dalam Pasal 8 ayat (5) harus dipandang sebagai prosedur koordinatif antar institusi penegak hukum, bukan sebagai pembatasan atau superioritas satu institusi terhadap yang lain (bukan rivalitas yuridis). Oleh karena itu, Polri menekankan pentingnya sinkronisasi kelembagaan dalam semangat kerja sama, sebagaimana ditekankan dalam prinsip-prinsip internasional peran Jaksa dan aparat penegak hukum, serta mengedepankan 436 koordinasi antarlembaga sebagai landasan untuk menjamin efektivitas, keadilan, dan profesionalisme dalam penegakan hukum. Bahwa Ahli yang diajukan oleh Polri selaku Pihak Terkait yang diajukan secara tertulis ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Agustus 2025 atas nama DR. Muhammad Rullyandi, SH., MH., memberikan pendapat berkaitan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan: Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Ketentuan tersebut mempersyaratkan adanya izin dari Jaksa Agung hanya ketika dugaan tindak pidana terjadi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa adalah bertentangan dengan UUD 1945 tidak memiliki kepastian hukum yang adil. Perlindungan hukum yang ditujukan pada jaksa secara administratif melalui adanya terlebih dahulu izin dari jaksa agung telah mengabaikan prinsip – prinsip negara hukum yang didalamnya terdapat pemaknaan hakekat general justice principle yaitu terhindarkan adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya penegakan keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak “justice delayed justice denied”, hal yang demikian pula tidaklah tepat dianggap sebagai suatu kebijakan Undang- Undang yang justru ternyata meniadakan suatu hak bagi beberapa orang tetapi memberikan hak demikian kepada orang-orang lainnya in casu pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung maka keadaan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip equal protection. 9. Terkait Pengujian Pasal 11A ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (1) huruf e, dan Pasal 11A ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan berkenaan dengan penugasan jaksa untuk menduduki atau mengisi jabatan di luar institusi kejaksaan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Kejaksaan RI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ada pada ranah Eksekutif, yang berkedudukan dibawah Presiden dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah secara jelas menyebutkan ”Hanya Hakim di Mahkamah Agung, serta peradilan di bawahnya, dan Hakim Konstitusi, yang 437 disebut pelaku kekuasaan kehakiman.” Sementara posisi Jaksa sesuai Undang-Undang Kejaksaan, berada di ranah eksekutif yang berkedudukan dibawah Presiden yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI Bahwa konsep tersebut tidak dipahami secara rigid dengan pemisahan mutlak antar cabang kekuasaan negara, tetapi justru mengakui sistem checks and balances serta interkoneksi antar cabang kekuasaan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan (executive function). Dengan demikian, penugasan jaksa ke luar institusi Kejaksaan, sejauh tidak melanggar prinsip independensi penegakan hukum dan tetap berada dalam ruang lingkup eksekutif atau administrasi negara, tidak melanggar konstitusi atau asas trias politica. Dengan demikian, penugasan jaksa ke luar instansi Kejaksaan (misalnya sebagai staf ahli di lembaga pemerintahan, anggota tim ad hoc, atau jabatan non-struktural lain) bukan bentuk penyimpangan konstitusional, tetapi justru manifestasi dari prinsip administrasi negara yang adaptif terhadap kebutuhan. Yang menjadi penting adalah memastikan bahwa penugasan tersebut tidak memengaruhi independensi jaksa dalam fungsi penuntutan. Bahwa Ahli yang diajukan oleh Polri selaku Pihak Terkait yang diajukan secara tertulis ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Agustus 2025 atas nama DR. Muhammad Rullyandi, SH., MH., memberikan pendapat berkaitan dengan ketentuan Pasal 11A ayat (1) huruf a dan e UU Kejaksaan, bahwa Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan di luar instansi Kejaksaan atau pada pada penugasan lainnya sepanjang dengan alasan dan pertimbangan penugasan tersebut dalam lingkup tidak memengaruhi independensi jaksa dalam fungsi penuntutan dan tetap berada dalam ruang lingkup eksekutif atau administrasi negara dalam kerangka kompetensi dan kewenangan kejaksaan dan dapat dirangkap jika terkait dengan fungsi penegakan hukum atau pelayanan hukum. 10. Terkait pengujian Pasal 30B huruf a Undang-Undang Kejaksaan berkenaan dengan kewenangan menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum dalam bidang intelijen penegakan hukum, keberadaan norma aquo justru merupakan 438 implementasi konstitusional dari kewenangan yang telah diberikan melalui UU Intelijen dan tidak membentuk overlapping norma maupun kompetensi antar lembaga negara. Penting dipahami bahwa fungsi “penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B huruf a bukanlah bagian dari proses penyidikan dalam hukum acara pidana, melainkan merupakan fungsi intelijen penegakan hukum yang bersifat preventif dan strategis. Fungsi intelijen penegakan hukum memiliki karakter kerja tertutup dan proaktif untuk mengantisipasi atau mengungkap lebih awal potensi gangguan terhadap proses penegakan hukum, termasuk kejahatan korporasi, korupsi, atau pelanggaran sistemik. Dengan demikian, keberadaan intelijen kejaksaan tidak dapat disamakan dengan fungsi penyidikan dalam hukum acara pidana, dan tidak mengganggu kewenangan penyidik Polri atau penyidik lain yang sah menurut undang-undang. Bahwa Ahli yang diajukan oleh Polri selaku Pihak Terkait yang diajukan secara tertulis ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Agustus 2025 atas nama DR. Muhammad Rullyandi, SH., MH., memberikan pendapat berkaitan dengan ketentuan Pasal 30 B huruf a UU Kejaksaan, yang menyatakan bahwa dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum. Dengan mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (UU Intelijen), pada hakekatnya intelijen penegakan hukum memang merupakan salah satu ruang lingkup sah dari sistem intelijen negara. Sehingga demikian terdapat pemisahan fungsi “penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B huruf a yang tidak tergolong ejusdem generis bukanlah bagian dari pengelompokan genus proses penyidikan yang dimaksudkan dalam hukum acara pidana. Dengan demikian, keberadaan intelijen kejaksaan tidak dapat disamakan dengan fungsi penyidikan dalam hukum acara pidana, dan tidak tumpang tindih terhadap kewenangan penyidik Polri atau penyidik lain yang sah menurut undang-undang dan terkoordinasi di bawah Badan Intelijen Negara (BIN) sesuai dengan UU Intelijen. Bahwa Polri sebagai penyelenggara Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c UU Intelijen memiliki 439 fungsi deteksi dini dan peringatan dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Fungsi intelijen kepolisian diarahkan untuk mendukung keamanan dalam negeri secara luas, termasuk dalam konteks preemptif terhadap gangguan Kamtibmas. Dalam sistem intelijen negara, keberagaman pelaksana intelijen mencerminkan fungsi spesialisasi sesuai dengan ruang lingkup tugas masing- masing instansi. Koordinasi dan integrasi lintas lembaga diatur secara sistematis, sehingga meskipun Kejaksaan memiliki fungsi intelijen penegakan hukum, implementasinya tetap berada dalam mekanisme koordinatif, bukan kompetitif. 11. Terkait pengajuan Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kejaksaan berkenaan dengan tugas dan wewenang Jaksa Agung dapat mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer yang dalam penjelasan pasal a quo menyatakan bahwa pelaksanaan ketentuan ini dilakukan dalam rangka penanganan perkara koneksitas. Bahwa ketentuan pasal aquo seharusnya berisikan norma yang sejalan dengan konsideran Menimbang huruf c yang menyatakan bahwa pembangunan hukum nasional adalah untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing. Hal ini juga selaras dengan pandangan hukum bahwa hubungan antar aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan, POM TNI) bersifat komplementer, bukan rivalistik atau hierarkis. Sebagaimana pendapat Prof. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., pakar hukum pidana dan kriminologi, dalam berbagai tulisannya menegaskan bahwa: "Dalam sistem peradilan pidana yang terpadu (integrated criminal justice system), antara penyidik (Polri), penuntut umum (Kejaksaan), dan hakim (peradilan) memiliki peran yang setara dan saling melengkapi (komplementer), bukan hierarkis atau subordinatif." Lebih lanjut, dalam konteks perkara koneksitas, Prof. Romli menekankan bahwa: 440 "Penyidikan terhadap subjek hukum warga sipil tetap berada di bawah kewenangan Polri sebagai penyidik utama, meskipun terdapat mekanisme koordinatif melalui Jaksa Agung. Fungsi koordinasi tersebut harus dipahami sebagai bentuk integrasi antar institusi penegak hukum dalam perkara lintas yurisdiksi, bukan sebagai dominasi atau pengambilalihan kewenangan penyidikan." (Sumber: Romli Atmasasmita, "Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme", Penerbit Genta Publishing, 2011 dan Catatan Pakar dalam berbagai forum peradilan pidana koneksitas). Dengan demikian, selaras dengan norma pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta sejalan dengan pendapat Prof. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan UUD 1945, selama ditafsirkan sebagai fungsi koordinasi dan integrasi antarlembaga penegak hukum dalam perkara koneksitas, bukan bentuk melampaui wewenang atau pengambilalihan fungsi penyelidikan dan penyidikan oleh Kejaksaan. Pembagian kewenangan antara Polri dan Kejaksaan dalam konteks perkara koneksitas harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, prinsip diferensiasi fungsional, supremasi hukum, dan due process of law sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan ketentuan Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang secara tegas mengatur tata cara penyidikan dan penuntutan perkara koneksitas yang bersifat lintas yurisdiksi (sipil dan militer), bukan cenderung memperluas peran Kejaksaan melampaui fungsi penuntutan (interpretasi dominus litis) dan dapat mengaburkan batas fungsi antar institusi penegak hukum. Fungsi koordinasi Jaksa Agung bersifat prosedural-administratif, sedangkan fungsi penyidikan tetap berada pada otoritas hukum yang sah sesuai subjek pelaku, yakni Polri untuk warga sipil dan POM TNI untuk militer. Bahwa Ahli yang diajukan oleh Polri selaku Pihak Terkait yang diajukan secara tertulis ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Agustus 2025 atas nama DR. Muhammad Rullyandi, SH., MH., memberikan pendapat berkaitan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan, yang menyatakan bahwa 441 jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Dalam rangka penanganan perkara koneksitas, kewenangan Penyidikan telah diatur secara tegas dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHAP) berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa kewenangan penyidikan terhadap warga sipil adalah tanggung jawab Polri, Kecuali Tindak Pidana tertentu yang memberikan kewenangan terhadap jaksa sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang sedangkan terhadap prajurit TNI, penyidikan dilakukan oleh Polisi Militer sebagaimana ketentuan dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan pelimpahan berkas perkara kepada Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi sesuai dengan wewenang masing masing menurut ketentuan peraturan hukum yang berlaku, bukan kepada Jaksa Agung. Fungsi koordinasi dan integrasi antar lembaga penegak hukum dalam perkara koneksitas, tidak dapat memperluas penafsiran fungsi penyelidikan dan penyidikan oleh Kejaksaan dalam konteks dominus litis yang tidak sejalan dengan KUHAP sejak tahun 1981 yang mengadopsi asas diferensiasi fungsional, sehingga demikian ketentuan tersebut menimbulkan perdebatan multi tafsir yang bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan hal-hal di atas, Polri berpandangan bahwa pengaturan pada frasa “mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan Penyelidikan, Penyidikan....” dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan inkompatibel dengan peraturan perundang-undangan lain karena: a. Fungsi koordinasi dan pelaksanaan penanganan perkara koneksitas sudah diatur secara lengkap berdasarkan ketentuan pasal 89-94 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; b. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku sipil dan militer sudah melekat pada Polri dan POM TNI; c. Penuntutan terhadap prajurit militer tetap dilakukan oleh Oditur Militer, bukan oleh Kejaksaan Agung; d. Cenderung tidak sejalan dengan norma pada Undang – Undang Nomor 30 442 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa terdapat Larangan penyalahgunaan Wewenang yang meliputi larangan melampaui Wewenang, larangan mencampuradukkan Wewenang, dan atau larangan bertindak sewenang-wenang. e. Norma ini berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi dan menciptakan adanya ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip checks and balances dalam negara hukum demokratis. Oleh karena itu, Polri menyarankan agar ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan dihapus atau setidaknya direvisi agar lebih konsisten dengan sistem hukum acara pidana nasional dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. C. KESIMPULAN PIHAK TERKAIT PERSAJA 1. Bahwa sebagaimana telah para Pihak Terkait uraikan dalam Keterangan para Pihak Terkait bahwa Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 adalah bentuk perlindungan secara terbatas hanya terhadap Jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenangnya. Artinya menjadi tidak tepat dan keliru apabila rumusan ketentuan norma dinilai sebagai bentuk Imunitas yang tidak berbatas atau bahkan dinilai sebagai bentuk impunitas. 2. Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan No. 55/PUU-XI/2013 tentang pengujian Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004, di mana pada pokoknya menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004: Perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap Jaksa. Dalam hal ini, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi Kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat Jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum. Selain itu untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa dalam proses penegakan hukum yang dibebankan negara kepadanya agar melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, menurut Mahkamah, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap Jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan. 443 3. Bahwa bentuk Perlindungan Hukum terhadap Jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenangnya juga dijelaskan oleh Ahli yang dihadirkan oleh Pemerintah, Choky Risda Ramadhan, Ph.D, saat menjawab Pertanyaan YM. Saldi Isra yang menanyakan: Saudara Ahli, Menurut Ahli, pasal yang diuji ini sifatnya Absolute Immunity atau Relative Immunity? Menjawab Pertanyaan tersebut, Choky Risda Ramadhan, Ph.D, menjelaskan: Menurut Ahli ini qualified immunity atau relative immunity. Ini sebagai prosedur, mekanisme untuk kemudian me-screening, apakah pelaporan tersebut, apakah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau tidak? Dan legislatif menunjuk Jaksa Agung sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan screening tersebut. 4. Sejalan dengan Ahli Choky Risda Ramadhan, Ph.D. para Pihak Terkait telah melampirkan Keterangan Ahli tertulis yakni Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. terhadap pertanyaan, apakah ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan Merupakan suatu bentuk Hak Imunitas yang mengarah pada bentuk Impunitas dan dengan demikian bertentangan dengan UUD 1945? Terhadap Pertanyaan tersebut ahli menjelaskan: Ketentuan ini bukan dimaksudkan untuk memberikan imunitas atau impunitas kepada Jaksa, melainkan untuk menjaga independensi dan objektivitas Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Perlu dipahami bahwa Jaksa dalam menjalankan tugasnya rentan terhadap intervensi, intimidasi, atau bahkan kriminalisasi yang dapat mengganggu proses penegakan hukum. Izin Jaksa Agung berfungsi sebagai filter dan mekanisme kontrol internal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa. Hal ini justru memperkuat sistem peradilan pidana dengan memastikan bahwa proses hukum terhadap Jaksa berjalan dengan profesional dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan di luar hukum. Dengan demikian, ketentuan ini justru berkontribusi pada tegaknya hukum dan keadilan, bukan sebaliknya. Dalam hal ini, perlakuan khusus terhadap Jaksa melalui izin Jaksa Agung dapat dibenarkan secara konstitusional karena bertujuan untuk melindungi independensi Kejaksaan sebagai salah satu pilar penegakan hukum. Ketentuan ini tidak menghilangkan akuntabilitas Jaksa, melainkan mengatur mekanismenya 444 untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dan intervensi yang dapat mengganggu proses penegakan hukum. Oleh karena itu, Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum yang dijamin oleh UUD 1945. Justru, ketentuan ini merupakan implementasi dari prinsip negara hukum yang berkeadilan. 5. Bahwa pemahaman PARA PEMOHON terhadap Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 terlihat secara jelas merupakan Permasalahan Implementasi norma. 6. Bahwa tidak hanya Jaksa, namun terdapat profesi lainnya yang diberikan perlindungan hukum oleh negara dengan karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tugas dan fungsinya, oleh karenanya tidak perlu diatur pembatasan atau pengecualian dalam perlindungan hukum untuk profesi Jaksa sebagaimana disampaikan oleh Ahli Dr. Indra Prawira dalam keterangannya secara tertulis (sebagaimana terlampir), yang menjelaskan bahwa tidak perlu diatur pembatasan atau pengecualian dalam perlindungan hukum pada profesi Jaksa sebagaimana pengecualian pada profesi Hakim Konstitusi dan Hakim MA karena konfigurasi perlindungan hukum untuk Jaksa berbeda dengan konfigurasi perlindungan hukum yang diberikan kepada Hakim Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung. Dalam hal ini perlindungan hukum untuk Jaksa telah dibatasi hanya kepada Jaksa yang sedang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya artinya negara memberikan pelindungan hukum untuk Jaksa sepanjang Jaksa tersebut sedang melaksanakan tugas dan kewenangannya, sementara jika Jaksa sedang tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya maka perlakuan negara terhadap Jaksa sama seperti masyarakat sipil lainnya. Hal ini berbeda dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada Hakim Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung. Perlindungan hukum untuk Hakim Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung tidak dibatasi dalam hal Hakim sedang melaksanakan tugas dan kewenangannya, sehingga hal ini dapat dimaknai bahwa pemberian perlindungan hukum untuk Hakim juga diberikan di luar pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Pemberian perlindungan hukum di luar pelaksanaan tugas dan kewenangannya memiliki jangkauan yang sangat luas sehingga perlu diatur pengecualian terhadap pemberian perlindungan hukum tersebut, karena jika tidak diatur pengecualian, sungguh merepotkan jika terdapat Hakim yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana di luar 445 pelaksanaan tugas dan wewenangnya dan masih memerlukan persetujuan dari Presiden untuk melakukan tindakan hukum terhadap Hakim tersebut. Pasal 11A ayat (1) dan ayat (3) 1. Bahwa Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) menyatakan bahwa jaksa dapat ditugaskan mengisi jabatan di luar instansi Kejaksaan, pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, di organisasi internasional, di organisasi profesi internasional, atau penugasan lainnya, dengan syarat bahwa penugasan tersebut berkaitan dengan kompetensi dan kewenangan jaksa serta diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Merujuk pada keterangan ahli Pemerintah : Fachrizal Afandi, PhD yang diberi judul Konstitusionalitas Kedudukan Jaksa sebagai Aparatur Sipil Negara dengan Kekhususan dan Kewenangan Penugasan di Luar Instansi Kejaksaan menerangkan: ...merujuk pada UUD 1945, UU Kejaksaan, UU ASN, yurisprudensi pengadilan, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan adalah bagian dari eksekutif dengan fungsi kekuasaan kehakiman. Identitas kelembagaannya sebagai lembaga pemerintahan diatur secara jelas dalam Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2021. Status jaksa sebagai ASN dengan jabatan fungsional khusus memberi ruang untuk penugasan lintas instansi, ... 2. Bahwa keterangan Fachrizal Afandi, PhD. menegaskan bahwa implementasi dari Pasal 11A ayat (1) UU 11/2021 tidak hanya dalam rangka melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan yang merupakan ranah kewenangan yudisial atau melaksanakan kewajiban Kejaksaan untuk turut menjaga keutuhan serta kedaulatan bangsa dan negara, menjaga dan menegakkan kewibawaan Pemerintah dan negara, melindungi kepentingan masyarakat, serta berpartisipasi aktif dalam perkembangan hukum antarnegara dan internasional. Namun juga untuk memberikan kesempatan kepada Jaksa untuk mengembangkan dirinya seluas-luasnya dalam rangka mempersiapkan dirinya agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia ke depan, dan hal ini sejalan dengan amanat dari Pasal 28C UUD 1945 yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 446 dasarnya, berhak mendapatkan Pendidikan dan memperoleh manfaat dari limu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. 3. Bahwa dalam keterangan ahli pihak terkait Persatuan Jaksa (Persaja) Prof Topo Santoso, menyebutkan: ...melihat definisi stipulatif yang diberikan oleh pembuat undang-undang tentang apa itu kejaksaan. Definisi Kejaksaan menurut Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam hal ini melakukan kekuasaan penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dari rumusan norma “kekuasaan kehakiman dalam hal ini melakukan kekuasaan penuntutan” adalah dalam rangka melaksanakan tugas penuntutan perkara pidana serta kewenangan lain sebagaimana Pasal 38 ayat (2) UU 48/2009, sedangkan norma “kewenangan lain berdasarkan undang-undang” adalah kewenangan lain yang tidak terkaitan dengan kekuasaan kehakiman, ....dst. Pasal yang dijadikan batu uji ini mengatur badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, bukan lembaga eksekutif seperti Kejaksaan. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Penugasan Jaksa di luar Kejaksaan justru dapat meningkatkan perlindungan dan kepastian hukum bagi WNI, terutama di luar negeri. Pasal 30 ayat (3) dan (4) UUD 1945, Pasal ini mengatur TNI dan Polri. Argumentasi Pemohon mengaitkan pasal ini dengan penugasan Jaksa di luar Kejaksaan kurang relevan Keterangan Prof Topo Santoso tersebut dapat diartikan bahwa penugasan Jaksa diluar instansi Kejaksaan tidak ada persoalan norma karena batu uji yang digunakan tidak relevan dengan kewenangan Kejaksaan dalam melaksanakan tugas lain berdasarkan Undang-Undang, sehingga implementasi penugasan Jaksa diluar instansi Kejaksaan dipandang sebagai sebuah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum dan memperkuat koordinasi antar lembaga pemerintah. Pasal 30B huruf a 447 1. Bahwa kewenangan intelijen di Kejaksaanm tentunya merupakan sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Selanjutnya disebut UU 17/2011). Definisi Intelijen Negara berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 17/2011 adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen Negara. Dalam Inteleijen negara terdapat 5 (lima) ruang lingkup Intelijen Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 UU 17/2011, yang meliputi: a. Intelijen dalam negeri dan luar negeri; b. Intelijen pertahanan dan/atau militer; c. Intelijen kepolisian; d. Intelijen penegakan hukum; dan e. Intelijen kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Yang pelaksanan dan penyelenggaraan intelijen negara berddasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 UU 17/2011 yaitu: Pelaksanaan Intelijen Negara, antara lain: a. Penyelenggara Intelijen Negara dalam negeri dan luar negeri b. Penyelenggara Intelijen Negara pertahanan dan/atau militer c. Penyelenggara Intelijen Ngeara dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian d. Penyelenggara Intelijen Negara dalam rangka penegakan hukum, dan e. Penelenggara Intelijen Negara dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Penyelenggara Intelijen Negara terdiri atas: a. Badan Intelijen Negara; b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia; c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia; d. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; dan e. Intelijen kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. 2. Dalam kerangka Criminal Justice System, setiap lembaga penegak hukum memiliki peran dan wewenang yang saling melengkapi dan terintegrasi. Argumentasi Pemohon terfokus pada pembagian tugas antara TNI, Polri, dan Kejaksaan. Pasal 30B huruf a UU Kejaksaan memberi wewenang kejaksaan dalam intelijen penegakan hukum. Hal ini tidak bertentangan dengan tugas TNI 448 dan Polri. Intelijen penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan berfokus pada pengumpulan informasi dan bukti untuk kepentingan penuntutan, bukan pada keamanan negara (TNI) atau ketertiban masyarakat umum (Polri). Kejaksaan justru berperan bersama-sama Polri dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam tahap pra-penuntutan. Intelijen Kejaksaan dapat membantu dalam penguatan alat bukti dan efektivitas penuntutan. 3. Bahwa menurut ahli Laksda TNI (Purn) Soleman Ponto, menyatakan: bahwa Implikasi praktis penerapan pasal 30B huruf a dan Pasal 35 ayat ayat (1) huruf g tanpa intelijen koordinasi Jaksa Agung menjadi lemah dan tidak efektif sebaliknya dengan adanya intelijen koordinasi berjalan terpadu, efisien dan berbasis deteksi dini sehingga kedua pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 melainkan menguatkan integritas, efektifitas, dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana 4. Bahwa konstitusionalitas norma terhadap ketentuan Pasal 30B huruf a UU 11/2021 tentunya menjadi tidak relevan apabila dipertentangkan dengan UUD 1945 karena dalam ketentuan norma Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 tidak mengatur berkaitan dengan kewenangan Intelijen. Oleh karenanya menjadi beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan para pemohon dan menyatakan bahwa Pasal 30B huruf a UU 11/2021 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, para Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus: 1. Menyatakan Permohonan PARA PEMOHON tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, 1. Menyatakan Menolak permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 449 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Menyatakan Pasal 11A ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan Pasal 30B huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5. Menyatakan Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 450 PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 8 ayat (5), Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf e serta ayat (3) [sic], Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755, selanjutnya disebut UU 11/2021), terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 451 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 452 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 8 ayat (5), Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf e serta ayat (3) [sic], Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g UU 11/2021, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut. Pasal 8 ayat (5) “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.” Pasal 11A ayat (1) huruf a dan huruf e (1) “Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan: a. di luar instansi Kejaksaan; … e. pada penugasan lainnya.” .. (3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Pasal 30B huruf a “Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang: a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamatan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;” Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g (1) “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: ... e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer; ... 453 g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;” 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa para Pemohon terdiri atas: a. Pemohon I adalah peorangan warga negara Indonesia yang juga sebagai sarjana hukum [vide Bukti P-3 dan Bukti P-4] dan calon advokat; b. Pemohon II adalah peorangan warga negara Indonesia yang juga berprofesi sebagai advokat [vide Bukti P-5, Bukti P-6, dan Bukti P-7]; c. Pemohon III adalah lembaga swadaya masyarakat yang konsen dalam bidang hukum dan penegakan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Akta Pendirian Perhimpunan Pemuda, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum [vide Bukti P-8, Bukti P-10, Bukti P-11]. 4. Bahwa Pemohon I menganggap berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya norma Pasal 8 ayat (5), Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf e serta ayat (3) [sic], Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g UU 11/2021 karena memberikan pemusatan kewenangan kepada Kejaksaan untuk mengendalikan seluruh proses hukum (due process of law) mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, bahkan hingga memberikan pertimbangan dan masukan kepada Mahkamah Agung. 5. Bahwa Pemohon II menganggap dirugikan hak konstitusional akan kepastian hukum yang adil dalam menjalankan profesinya karena norma pasal-pasal a quo telah menjadikan Pemohon II sebagai korban dari kesewenang-wenangan jaksa selaku penyidik yang mengabaikan atau melakuan tindakan yang bertentangan dengan due process of law. 6. Bahwa Pemohon III menganggap dirugikan hak konstitusionalnya untuk memajukan diri dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara karena norma pasal-pasal a quo menjadikan perbaikan sistem hukum dan penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diperjuangkan oleh Pemohon III tidak terwujud. 454 7. Bahwa menurut Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, dengan berlakunya norma pasal-pasal a quo menimbulkan adanya tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan hierarki kewenangan dalam proses penyidikan dan penuntutan. Dengan adanya norma pasal-pasal a quo setiap tindak pidana yang disidik oleh penyidik kepolisian dapat dikontrol, dikendalikan, dan diintervensi oleh jaksa, sehingga dapat menimbulkan konflik dalam proses penanganan perkara pidana. Hal ini dapat merugikan atau berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian Pemohon I sampai dengan Pemohon III dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dan bukti- bukti yang diajukan, berkenaan dengan pengujian Pasal 8 ayat (5), Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf e serta ayat (3) [sic], Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g UU 11/2021, sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon III. Dalam kaitan ini, Pemohon III adalah benar sebagai perkumpulan/lembaga swadaya masyarakat yang diwakili oleh Ketua Umum, memiliki tujuan dan usaha yang konsen dalam bidang hukum dan penegakan hukum sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Pemuda Madani [vide Bukti P-8, Bukti P-10, Bukti P-11], dan menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma pasal- pasal yang dimohonkan pengujian. Namun demikian, sekalipun telah menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud dengan berlakunya norma Pasal 8 ayat (5), Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf e serta ayat (3) [sic], Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g UU 11/2021 yang dimohonkan pengujian, telah ternyata Pemohon III adalah perkumpulan/lembaga swadaya masyarakat yang belum berbadan hukum karena belum mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum [vide Permohonan hlm. 15 = Bukti P-12]. Bahkan sampai dengan selesainya pemeriksaan persidangan, Pemohon III tidak mengajukan bukti ihwal perkumpulan Pemohon III telah berbadan hukum. Dengan ketiadaan bukti dimaksud, Mahkamah menilai Pemohon III tidak memenuhi syarat formil terkait dengan kualifikasi sebagai badan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah, karena Mahkamah tidak dapat menilai pihak yang 455 dapat mewakili kepentingan perkumpulan baik di dalam maupun di luar pengadilan. oleh karena itu Pemohon III tidak dapat memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan a quo dan oleh karenanya tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Sementara itu, Pemohon I dan Pemohon II Mahkamah menilai telah dapat membuktikan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3 dan Bukti P-5] yang juga sebagai sarjana hukum dan calon advokat untuk Pemohon I [vide Bukti P-4] dan sebagai advokat untuk Pemohon II [vide Bukti P-6 dan Bukti P-7] yang memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan syarat materiil ada atau tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II yang dirugikan akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menjelaskan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (causal-verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dalam batas penalaran yang wajar, anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan menurut Mahkamah, bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial, karena dengan adanya norma yang dimohonkan pengujian memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung berkaitan izin terhadap para jaksa jika akan dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penaan oleh lembaga penegak hukum lainnya. Di samping itu berkenaan dengan kewenangan kejaksaan untuk mengendalikan seluruh proses hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk memberikan pertimbangan dan masukan kepada Mahkamah Agung. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak 456 sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 8 ayat (5), Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf e serta ayat (3) [sic], Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g UU 11/2021 bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28F, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 memberikan impunitas kepada Jaksa untuk melakukan tindakan dengan alasan melaksanakan tugas dan wewenang. Norma Pasal a quo dapat membuat Jaksa menjadi individu yang tidak dapat disentuh oleh hukum, dan dapat menjadikan Jaksa Agung menjadi individu kuat yang dapat mengontrol setiap jaksa. Hal demikian bertentangan dengan ketentuan dalam KUHAP, UU MD3 maupun UU Kepolisian, yang tidak mengecualikan siapapun untuk dapat dipanggil, diperiksa, digeledah, ditahan dan seterusnya. Sehingga, norma Pasal a quo menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan persamaan di hadapan hukum dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa menurut para Pemohon, pemberian perluasan tugas Jaksa untuk menduduki atau mengisi jabatan di luar institusi kejaksaan menciderai kemerdekaan dan independensi lembaga Kejaksaan sebagai lembaga yang "terkait" dengan kekuasaan kehakiman serta berpotensi merusak integritas Jaksa sebagai penegak hukum. Ketiadaan Batasan secara spesifik mengenai instansi yang dapat ditempati oleh Jaksa memungkinkan jaksa menempati jabatan tertentu, padahal dapat diisi oleh warga negara lainnya termasuk Para Pemohon. Oleh karena itu, para Pemohon kehilangan kesempatan untuk ikut serta dalam Pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. 3. Bahwa menurut para Pemohon, pemberian kewenangan kepada Kejaksaan untuk menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan 457 untuk kepentingan penegak hukum yang melingkupi bidang intelijen negara bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dengan berbagai fungsi Bidang Intelijen tersebut, Kejaksaan memiliki kewenangan yang jauh lebih luas dari penuntut umum atau pengacara negara. Padahal, Kejaksaan bukan lembaga yang mempunyai fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti TNI dan Polri. Selain itu, pemberian tugas sebagai intelijen kepada jaksa berpotensi akan dijadikan sebagai alat untuk mengawasi, menyadap, setiap aktifitas warga negara termasuk di dalamnya para Pemohon. Hal demikian, melanggar hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan jaminan keamanan, hak untuk hidup bebas dari ancaman dan ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat dan hak mendapatkan informasi untuk mengembangkan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI 1945. 4. Bahwa menurut para Pemohon, kewenangan Jaksa Agung untuk mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam semua lingkup peradilan merupakan bentuk "intervensi terselubung" yang dilegalisasi dengan berlakunya Pasal 35 ayat (1) huruf e UU 11/2021. UUD NRI 1945. Dengan kata lain, kewenangan jaksa agung dalam memberikan pertimbangan hukum kepada Mahkamah Agung akan mempengaruhi kemerdekaan hakim dalam memutuskan suatu perkara dan akan merugikan hak konstitusional warga negara sebagimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa menurut para Pemohon, perluasan tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g U 11/2021 untuk mengoordinasikan, mengendalikan dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam semua tindak pidana adalah merupakan pemberian kewenangan yang dapat membuat tumpang tindih kewenangan. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon dalam petitumnya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan. 1. Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 458 2. Pasal 11 ayat (1) huruf a dan e UU 11/2021 [sic] bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan di lembaga, komisi atau badan lain yang fungsinya terkait kekuasaan kehakiman. 3. Pasal 11 ayat (3) UU 11/2021 [sic] bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, multitafsir dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 4. Pasal 30B huruf a UU 11/2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 5. Pasal 35 ayat (1) huruf e bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 6. Pasal 35 ayat (1) huruf g bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan atau menyatakan frasa "kepada mereka yang tunduk kepada peradilan umum dan militer dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "kepada mereka yang tunduk pada peradilan tindak pidana tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang merugikan perekonomian negara.” [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23 serta mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. dan Dr. Hamrin, S.H., M.Si., M.H., yang masing-masing keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2025 dan disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2025 dan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Juni 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2025 yang kemudian disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 19 Juni 2025 dan alat bukti 459 surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1A sampai dengan Bukti PK-4B serta 5 (lima) orang ahli, yaitu Fachrizal Afandi, S.H., M.H., Ph.D., Dr. Flora Dianti, S.H., M.H, Marsda TNI (purn) Dr. Sujono, Laksda Purnawirawan Soleman B. Ponto, S.T., M.H., dan Choky R. Ramadhan, S.H., LL.M., Ph.D. serta 1 (satu) orang saksi, yaitu Prof. Dr. Widyo Pramono, yang masing-masing keterangannya didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 Agustus 2025 dan 26 Agustus 2025. Selain itu, Presiden menyerahkan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025 serta menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Mahkamah Agung Republik Indonesia menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2025 dan memberikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2025, serta menyampaikan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia, menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Juli 2025 yang kemudian disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Juli 2025. Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia juga menyampaikan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2025 serta menyerahkan keterangan tertulis 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H. yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2025 Di samping itu, Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Juni 2025 dan memberikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 19 Juni 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). 460 [3.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2025 yang kemudian disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Juli 2025 dan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT.1 sampai dengan Bukti PT.29 serta keterangan tertulis 3 (tiga) orang ahli, yaitu Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., Laksamana Muda TNI (Purn) Anwar Saadi, S.H., M.H., dan Dr. Indra Perwira yang keterangannya masing-masing diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025. Di samping itu, Pihak Terkait Persaja juga telah menyampaikan perbaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 Juli 2025 dan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan a quo penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa terhadap permohonan a quo dilakukan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian dalam sidang pleno bersamaan dengan (1) Permohonan Nomor 9/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh Dr. Agus Salim, S.H., S.E., M.H., dan Agung Arafat Saputra, S.H., S.pd., M.H., dan (2) Permohonan Nomor 67/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh Harmoko, S.H., M.H., dan Juanda, B.Sc, S.H., M.H. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Nomor 9/PUU-XXIII/2025, Permohonan Nomor 67/PUU- XXIII/2025, dan permohonan a quo, telah ternyata isu konstitusionalitas yang diajukan dalam permohonan a quo memiliki cakupan lebih luas, sekaligus mencakup pula persoalan konstitusionalitas norma dalam Permohonan Nomor 9/PUU-XXIII/2025 dan Permohonan Nomor 67/PUU-XXIII/2024, yaitu bukan hanya permohonan pengujian norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 dengan esensi alasan yang pada pokoknya sama, namun juga pengujian norma Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf e serta ayat (3) [sic], Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g UU 11/2021. Oleh karena itu, berkenaan dengan pengujian norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 Mahkamah akan menilai dan memutus konstitusionalitasnya dalam Permohonan Nomor 15/PUU-XXIII/2024 a quo. [3.16] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan persoalan 461 konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan keterkaitan pengujian norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 dalam permohonan a quo dengan ketentuan Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Bahwa Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 PMK 7/2025, masing-masing menyatakan sebagai berikut. Pasal 60 UU MK: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 72 PMK 7/2025: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian atau alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan hal itu, telah ternyata norma Pasal 8 ayat (5) sebelumnya telah diajukan permohonan pengujian ke Mahkamah melalui Permohonan Nomor 55/PUU-XI/2013 yang telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 April 2014. Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati secara saksama telah terdapat perbedaan rumusan Pasal 8 ayat (5) yang tercantum dalam UU 11/2011 dengan rumusan sebelumnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 16/2004) yang diuji dalam Permohonan Nomor 55/PUU-XI/2013. Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 menyatakan sebagai berikut. “Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, 462 penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.” Adapun Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 menyatakan, “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung”. Artinya, norma a quo sudah tidak lagi sebagaimana yang diuji dalam Permohonan Nomor 55/PUU-XI/2013, sehingga tidak relevan mengkaitkan pengujian norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 dalam permohonan a quo dengan ketentuan Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 PMK 7/2025. Terlebih, setelah Mahkamah mencermati alasan permohonan a quo dengan permohonan Nomor 55/PUU-XI/2013 telah ternyata terdapat perbedaan alasan permohonan. Pada permohonan Nomor 55/PUU- XI/2013, alasan permohonan adalah meskipun norma Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 dapat dipahami sebagai perlindungan terhadap jaksa dalam menjalankan tugasnya, namun dalam praktiknya menjadi imperatif terhadap setiap tindak pidana baik dalam menjalankan tugas maupun di luar tugas harus mendapatkan izin tertulis dari Jaksa Agung. Adapun dalam permohonan a quo, alasan permohonan yang didalilkan bahwa norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 memberikan impunitas kepada Jaksa untuk melakukan tindakan dengan alasan melaksanakan tugas dan wewenang, sehingga dapat membuat Jaksa menjadi individu yang tidak dapat disentuh oleh hukum, dan dapat menjadikan Jaksa Agung menjadi individu kuat yang dapat mengontrol setiap jaksa. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 secara esensi pada pokoknya sama dengan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 yang pernah diajukan dan telah diputus Mahkamah, namun oleh karena terdapat alasan permohonan yang berbeda, maka tanpa perlu menguraikan ihwal apakah terdapat perbedaan dasar pengujian permohonan a quo dengan Permohonan Nomor 55/PUU-XI/2013 telah terang bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 tidak terhalang oleh keberlakuan Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 PMK 7/2025. Dengan demikian, terlepas secara substansial dapat dibuktikan atau tidak, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan secara formal permohonan a quo sepanjang berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 dapat diajukan kembali. 463 [3.17] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon berdasarkan Pasal 60 UU MK serta Pasal 78 PMK 2/2021 sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 dapat diajukan kembali, Mahkamah akan mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 bersama- sama dengan pengujian norma Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf e serta ayat (3) [sic], Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g UU 11/2021 yang juga dimohonkan dalam permohonan a quo lebih lanjut. [3.18] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan serta keterangan ahli yang diajukan oleh para Pemohon; keterangan DPR; keterangan Presiden beserta alat bukti surat/tulisan serta keterangan ahli dan saksi yang diajukan Presiden; keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung Republik Indonesia; keterangan Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia beserta keterangan tertulis ahli yang diajukan; keterangan Pihak Terkait Persaja dan alat bukti surat/tulisan dan keterangan tertulis ahli yang diajukan; serta kesimpulan Presiden, Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia, dan Pihak Terkait Persaja, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab Mahkamah adalah sebagai berikut. 1. Apakah norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 yang mensyaratkan ketika seorang jaksa sedang melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2. Apakah norma Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf e, Pasal 11 ayat (3) UU 11/2021 [sic] yang memberikan perluasan tugas jaksa untuk dapat menduduki atau mengisi jabatan di luar institusi Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. 3. Apakah norma Pasal 30B huruf a UU 11/2021 yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk menyelenggarakan fungsi di bidang intelijen untuk kepentingan penegakan hukum bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 464 4. Apakah norma Pasal 35 ayat (1) huruf e yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk memberikan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi di semua lingkup peradilan akan mempengaruhi kemerdekaan hakim dalam memutuskan suatu perkara 5. Apakah norma Pasal 35 ayat (1) huruf g UU 11/2021 yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer dapat membuat tumpang tindih kewenangan. [3.19] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa istilah kekuasaan kehakiman yang selalu diikuti dengan kata merdeka (the independence of judiacry) merupakan salah satu ciri terpenting setiap negara hukum yang demokratis. Tidak ada negara yang dapat disebut negara hukum yang demokratis tanpa praktik kekuasaan kehakiman yang merdeka. UUD NRI Tahun 1945 juga mengamanatkan bahwa dalam rangka memujudkan negara hukum dibutuhkan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam melaksanakan peradilan guna menegakaan hukum dan keadilan. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak dapat dipisahkan dari kemandirian kekuasaan lainnya, termasuk kejaksaan, yang mempunyai kewenangan di bidang penuntutan dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara atas pengakuan, pelindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam proses peradilan [vide Penjelasan Umum UU 11/2021]. Bahwa meskipun tidak dicantumkan secara letterleijk di dalam UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi kejaksaan mendapatkan mandat konstitusionalnya berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sebagai bagian dari badan- badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Ihwal demikian bukan berarti kejaksaan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman karena secara konsepsi ketatanegaraan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang disebut pelaku 465 kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peadilan militer, peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini sebagaimana telah dipetimbangkan dalam Paragraf [3.24] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 September 2010, dan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 11/2021 kejaksaan ditahbiskan sebagai lembaga pemerintahan/eksekutif. Namum demikian, dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka [vide Pasal 2 ayat (1) UU 11/2021], sehingga sekalipun kejaksaaan ditahbiskan sebagai lembaga eksekutif, tetapi dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tidak boleh diintervensi oleh siapapun termasuk oleh presiden itu sendiri. Bahwa peran kejaksaan sebagai aparatur negara menempati posisi penting dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang melaksanakan upaya dan proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut, UU 11/2021 menganut prinsip single prosecution system, yakni bahwa kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan (een en ondeelbaar) [vide Pasal 2 ayat (3) UU 11/2021]. Artinya, tidak ada suatu lembaga pemerintah manapun yang dapat melakukan tugas penuntutan untuk dan atas nama negara. Jaksa agung merupakan penuntut umum tertinggi atau pemegang kendali proses penuntutan. Hal demikian karena dalam diri jaksa melekat kewenangan sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan (dominus litis) yang berarti untuk menentukan suatu perkara pidana akan dilimpahkan ke pengadilan atau tidak merupakan kewenangan jaksa. Bahwa selain melekat kewenangan di bidang penuntutan, kejaksaan memiliki tugas dan kewenangan lain, antara lain di bidang pidana berupa pelaksanaan putusan pengadilan dan pengawasan pelaksanaan putusan [vide Pasal 30 ayat (1) huruf b dan huruf c UU 16/2004) serta penyidikan kasus tertentu atau tindak pidana tertentu seperti korupsi dan HAM berat [vide Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004), bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah di bidang perdata dan tata usaha negara [vide Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004], memelihara ketertiban dan ketentraman umum [vide Pasal 30 ayat (3) UU 16/2004], 466 berkenaan dengan pemulihan aset dan bidang intelegen [vide Pasal 30A dan 30B UU 11/2021] serta tugas dan wewenang lain berdasar undang-undang [vide Pasal 30C UU 11/2021). Artinya, tugas dan wewenang tersebut besar dan masih terdapat yang bersifat umum, sehingga ketika diterjemahkan ke dalam tugas dan wewenang jaksa agung termasuk jaksa akan menjadi besar dan luas. Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Bahwa salah satu standar yang sering dirujuk terkait perlindungan jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Peran Jaksa [UN Guidelines on the Role of Prosecutors (1990)]. United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors tahun 1990 merupakan panduan yang dibentuk sebagai komitmen dunita internasional mengenai pentingnya penguatan peran jaksa dalam penegakan hukum serta memastikan jaksa selaku penuntut umum menjalankan fungsinya secara bertanggungjawab dan profesional demi tercapainya prinsip-prinsip peradilan yang independen dan imparsial. Dalam panduan tersebut diuraikan bahwa negara wajib menjamin agar jaksa mampu menjalankan tugas secara profesional, tanpa intimidasi, halangan, pelecehan, interfensi yang tidak patut atau tuntutan hukum yang tidak berdasar baik dari segi pidana, perdata, maupun tuntutan hukum lainnya [vide Guideline 4 United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors]. Perlindungan hukum tersebut diimbangi dengan tuntutan agar jaksa senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya selaku agen penting dalam penyelenggaraan peradilan [vide Guideline 3 United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors]. Berkenaan dengan itu, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) beserta International Association of Prosecutors (IAP), telah menerbitkan The Status and Role of Prosecutors pada tahun 2014 sebagai pedoman penguatan kelembagaan kejaksaan yang juga telah menjadi rujukan dalam UU 11/2021 disebabkan antara lain keanggotaan Indonesia pada IAP sejak tahun 2006 [vide Penjelasan UU 11/2021]. Berkenaan dengan itu, Pedoman dalam The Status and Role of Prosecutors juga pada pokoknya menegaskan bahwa negara harus menjamin perlindungan hukum bagi jaksa agar dapat menjalankan tanggung jawabnya secara layak dan tidak memihak (properly and impartially). Perlindungan 467 tersebut diperlukan mengingat jaksa dalam menjalankan profesinya dituntut bersikap independen dan imparsial serta mengambil keputusan secara rasional, tanpa tekanan atau pengaruh eksternal dan tanpa takut akan campur tangan dari pengaruh politik atau pengaruh lainnya [vide Paragraf 1 pada Bab 1.2. dalam The Status and Role of Prosecutors.]. [3.20] Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab dalil para Pemohon yang mempersoalkan keharusan adanya izin Jaksa Agung dalam melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan kepada Jaksa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 yang menurut para Pemohon didalilkan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.20.1] Bahwa mengingat besar dan pentingnya peran kejaksaan dan profesi jaksa dalam proses penegakan hukum guna mewujudkan supremasi hukum diperlukan adanya perlindungan terhadap profesi jaksa sebagai dominus litis. Dengan peran tersebut, jaksa sebagai salah satu penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan officium nobile atau profesi terhormat/profesi mulia yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya memerlukan perlindungan hukum [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 Sub-paragraf [3.10.2], hlm. 70]. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap profesi jaksa diwujudkan dengan pemberian izin oleh Jaksa Agung untuk melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana [vide Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021]. [3.20.2] Bahwa Ihwal perlindungan hukum terhadap pejabat publik in casu aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, seperti halnya Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021, pada dasarnya memiliki tujuan serupa, yakni menjamin fungsi kelembagaan berjalan secara profesional dan tidak diintervensi secara sewenang-wenang. Untuk itu, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu mencermati secara saksama pengaturan perlindungan hukum terhadap pelaku kekuasan kehakiman dan profesi yang berkaitan kekuasan kehakiman, sebagai berikut. 468 1. Pasal 6 ayat (3) UU MK menyatakan, “Hakim konstitusi hanya dapat dikenai tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau b. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus”. 2. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan, “Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau; b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. 3. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan’. Dari pengaturan di atas telah ternyata berkenaan dengan perlindungan hukum untuk pimpinan Mahkamah Agung maupun hakim agung dan hakim konstitusi serta advokat memiliki pengecualian masing-masing. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung maupun Hakim Agung dikecualikan apabila “tertangkap tangan” ataupun “berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara”, sedangkan untuk Hakim Konstitusi dikecualikan apabila “tertangkap tangan” ataupun “berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara atau tindak pidana khusus.” Sementara itu, untuk advokat dikecualikan jika perbuatan dilakukan tidak dengan “itikad baik”. Artinya, untuk subjek hukum sebagaimana dimaksud di atas tidak diperlukan adanya izin atau persetujuan dari 469 pimpinan/atasan/organisasi untuk dilakukan tindakan hukum oleh penegak hukum jika diduga melakukan tindak pidana yang mencakup beberapa jenis tindak pidana tertentu, termasuk tertangkap tangan ketika sedang melakukan tindak pidana. Sementara itu, norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 memberikan perlindungan hukum bagi jaksa tanpa batasan atau pengecualian. Artinya, jika mengikuti esensi norma dimaksud terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana apapun, bahkan dalam keadaan tertangkap tangan ketika sedang melakukan tindak pidana sekalipun tidak dapat dilakukan tindakan hukum oleh penegak hukum, tanpa seizin Jaksa Agung. [3.20.3] Bahwa ihwal mengenai hak imunitas aparat penegak hukum, in casu advokat, sejatinya juga telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2023. Pada Sub-paragraf [3.14.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-XXI/2023, Mahkamah menyatakan, “... pemenuhan atas hak imunitas sebagai advokat tidaklah bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh adanya “iktikad baik” yang didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang 18/2003 sebagai menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan klien. Hal demikian untuk menghindari postulat “impunitas continuum affectum tribuuit delinquendi” yang berarti imunitas yang dimiliki seseorang membawa kecenderungan kepada orang tersebut untuk sewenang-wenang dan melakukan kejahatan.” Dengan telah ditegaskannya ihwal hak imunitas advokat tidak bersifat absolut agar tidak menjadi impunitas menurut Mahkamah hal tersebut merupakan fakta hukum yang juga dapat menjadi pembanding, bahwa Mahkamah pernah berpendirian berkaitan dengan perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum seharusnya diperlakukan sama di antara aparat penegak hukum guna menciptakan prinsip persamaan di hadapan hukum termasuk dalam hal ini aparat penegak hukum jaksa. Berkenaan dengan hal tersebut, sekalipun jaksa secara prinsip internasional perlu dilakukan perlindungan hukum sebagaimana diuraikan dalam UN Guidelines on the Role of Prosecutors (1990) dan The Status and Role of Prosecutors (2014), karena menurut Mahkamah dalam konteks saat ini dan setelah mempertimbangkan dengan saksama pula berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum aparat penegak hukum lain di Indonesia, maka terhadap jaksa juga perlu 470 diperlakukan yang tidak berbeda, yaitu tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana disebutkan dalam kedua prinsip internasional tersebut, namun perlindungan hukum dimaksud tidaklah bersifat absolut. [3.20.4] Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan hak imunitas atau perlindungan hukum terhadap aparat penegak hukum termasuk penyelenggara negara yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman adalah sesuatu yang diperlukan, karena dalam melaksanakan tugasnya aparat penegak hukum atau juga penyelenggara negara yang melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman berpotensi menghadapi hal-hal yang dapat mengancam kemandirian atau independensi dalam melaksanakan tugas-tugasnya, khususnya dalam penegakan hukum. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman terlebih dalam penegakan hukum acapkali bersinggungan dengan pihak-pihak yang berpotensi diancam dengan perampasan kemerdekaan badan, harta benda dan kehormatan. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum dimaksud akan berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan segala cara dan pengaruhnya untuk mengganggu proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum yang bersangkutan. Dengan demikian, dalam konteks inilah diperlukan upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman. Bahwa berkenaan dengan perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara yang menjalankan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, perlindungan hukum tersebut diperlukan. Namun, dalam perspektif equality before the law (persamaan kedudukan di hadapan hukum) sesungguhnya mengharuskan tidak dapat dibeda-bedakannya antara warga negara yang menjadi subjek hukum dalam proses penegakan hukum dengan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang melaksanakan tugas yang ada kaitannya dengan kekuasaan kehakiman. Artinya, antara warga negara dengan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman harus dapat diperlakukan sama jika diduga melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, terhadap penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman harus tetap dapat dilakukan penindakan 471 hukum tanpa dibeda-bedakan (dikecualikan) dengan warga negara yang menjadi subjek hukum dari penegakan hukum itu sendiri. Namun demikian, menurut Mahkamah, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas, agar tidak berpotensi adanya ancaman, gangguan akan independensi aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan tugas kekuasaan kehakiman sehingga berdampak pada tidak mandirinya penegak hukum dalam menjalankan tugas penegakan hukumnya maka diperlukan adanya pengecualian tindakan dalam penindakan terhadap aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Berkenaan dengan pengecualian perlakuan dimaksud, seharusnya tetap diperlukan dengan batas-batas yang wajar dan terukur, yaitu pengecualian dimaksud diperlukan namun juga tidak menjadikan pengecualian untuk aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang membedakan dengan warga negara tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum tidak boleh bersifat absolut tanpa batas dan berlaku sama untuk semua aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Sebab, ketiadaan pembatasan atau pengecualian dalam perlindungan hukum terhadap aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Mahkamah di samping dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat juga memperlemah prinsip equality before the law, sebagai salah satu prinsip fundamental dalam penegakan hukum secara universal dan prinsip negara hukum. [3.20.5] Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 setelah dicermati dengan saksama dan juga setelah diidentifikasi oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, adalah merupakan norma yang memiliki semangat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap jaksa yang sedang menjalankan tugas dan wewenangnya, maka tidak boleh dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan tanpa izin Jaksa Agung. Oleh karena itu, jika seorang jaksa diduga melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan dimaksud dilakukan ada kaitannya dengan tugas dan wewenangnya maka terhadap jaksa dimaksud tidak dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan tanpa izin Jaksa 472 Agung. Dengan kata lain, seorang jaksa yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diduga melakukan tindak pidana, tidak dapat dilakukan tindakan hukum oleh aparat penegak hukum, sekalipun tertangkap tangan, jika tidak ada izin dari Jaksa Agung. Berkenaan dengan hal tersebut, jika dikaitkan dengan uraian pertimbangan hukum sebelumnya, bahwa perlindungan hukum untuk penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas yang ada kaitannya dengan kekuasaan kehakiman memang diperlukan. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal tersebut dan sebagaimana juga telah ditegaskan oleh Mahkamah sebelumnya, baik antara warga negara dengan penegak hukum maupun antara sesama penegak hukum itu sendiri seharusnya tetap terikat dengan prinsip equality before the law. Dengan demikian, jika mencermati dengan saksama semangat yang terdapat dalam norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 dan semangat memberikan perlindungan hukum untuk jaksa sekalipun dikaitkan dengan menjalankan tugas dan wewenangnya, menurut Mahkamah norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 tidak selaras dengan semangat perlindungan hukum untuk aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas yang ada kaitannya dengan kekuasaan kehakiman lainnya yang juga berwenang dalam menjalankan tugas- tugas penegakan hukum sebagaimana jaksa. Dengan demikian, untuk menyelaraskan keberlakuan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 dengan semangat yang terdapat dalam prinsip persamaan semua orang di hadapan hukum, khususnya dalam perspektif perlindungan hukum bagi sesama penegak hukum dan penegakan hukum yang tidak boleh dibeda-bedakan dengan warga negara pada umumnya, maka tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah berkaitan dengan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat. [3.20.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mengubah pendirian sebagaimana yang telah dilakukan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 April 2014, di mana Mahkamah dalam Putusan tersebut berpendirian bahwa norma Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 yang memuat substansi yang sama dengan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021, adalah konstitusional. Namun, dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan 473 di atas dan dengan mempersandingkan dengan perlakuan perlindungan hukum terhadap aparat penegak hukum lainnya, Mahkamah menggeser pendiriannya berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan/tidak diberlakukan dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus”. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 adalah beralasan menurut hukum. [3.21] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas norma Pasal 11A ayat (1) huruf a dan huruf e serta ayat (3) UU 11/2021. Namun, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama uraian alasan- alasan permohonan (posita) para Pemohon tidak konsisten dalam menguraikan norma yang dimohonkan pengujian. Pada poin b para Pemohon mempermasalahkan frasa “diluar institusi kejaksaan” dalam Pasal 11A ayat (1) dan ayat (2) UU 11/2021, sedangkan pada poin c para Pemohon mempermasalahkan norma Pasal 11A ayat (1) huruf a dan huruf b UU 11/2021 [vide Permohonan hlm. 37]. Sementara itu, dalam petitum para Pemohon memohon inkonstitusionalitas Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf e serta ayat (3) UU 11/2021, yang jika dilihat lebih lanjut dalam petitum, norma yang dipermasalahkan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dimuat dalam Pasal 11A ayat (1) huruf a dan huruf e serta ayat (3) UU 11/2021. Selain itu, berkenaan dengan pengujian Pasal 11A ayat (3) UU 11/2021, Mahkamah tidak menemukan uraian pertentangan dengan norma tersebut dengan dasar pengujian dalam posita permohonan. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah ketentuan pasal-pasal yang dimohonkan dalam petitum tidak konsisten dengan pasal-pasal yang diuraikan dalam posita permohonan. Dengan kata lain, terdapat ketidakjelasan dalam menentukan norma 474 yang diajukan pengujian, sehingga Mahkamah tidak dapat menemukan norma mana yang sebenarnya dimohonkan pengujian. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena norma yang dimohonkan pengujiannya tidak jelas maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon terhadap konstitusionalitas norma Pasal 11A ayat (1) huruf a dan huruf e serta ayat (3) UU 11/2021 adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.22] Menimbang bahwa dalil para Pemohon berikutnya mempermasalahkan konstitusionalitas norma Pasal 30B huruf a UU 11/2021 yang pada pokoknya menentukan wewenang kejaksaan dalam bidang intelijen penegakan hukum berpotensi akan dijadikan sebagai alat untuk mengawasi, menyadap, setiap aktivitas warga negara dengan alasan demi penegakan hukum serta akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan di bidang intelijen. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Berkenaan dengan keberadaan Pasal 30B UU 11/2021 merupakan penyesuaian dari Undang-Undang yang mengatur mengenai intelijen negara [vide Penjelasan Umum UU 11/2021]. Dalam hal ini, norma a quo mengakomodir ketentuan mengenai kewenangan Kejaksaan dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai intelijen penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (UU 17/2011). Bahwa pemahaman umum mengenai intelijen dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU 17/2011, yaitu yang dimaksud dengan Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Penyelenggara dari kegiatan intelijen, dalam hal ini intelijen negara diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU 17/2011 yaitu penyelenggara intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan intelijen negara. 475 Bahwa intelijen Kejaksaan adalah bagian dari penyelenggara intelijen negara sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf d UU 17/2011. Adapun fungsi dari dari Intelijen Kejaksaan diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2011 yaitu menyelenggarakan fungsi intelijen penegakan hukum, yang dalam penyelengaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, Pasal 30B huruf a UU 11/2021 menyatakan wewenang Kejaksaan dalam bidang intelijen penegakan hukum yakni menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum. Bahwa fungsi kejaksaan dalam bidang intelijen penegakan hukum diatur lebih lanjut dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 21 Tahun 2021 tentang Intelijen Penegakan Hukum. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Pedoman Jaksa Agung a quo, dalam pedoman tersebut diberikan definisi mengenai fungsi- fungsi yang tercantum dalam Pasal 30B huruf a UU 11/2021 yaitu fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Penyelidikan adalah serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam rangka penegakan hukum serta menjaga ketertiban dan ketenteraman umum. Pengamanan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan intelijen, dan/atau pihak lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional, khususnya kepentingan penegakan hukum serta ketertiban dan ketenteraman umum. Penggalangan adalah serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk memengaruhi dan/atau mengondisikan sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional, khususnya kepentingan penegakan hukum serta ketertiban dan ketenteraman umum [vide Bab I Angka 5 huruf j, huruf k, dan huruf l Pedoman Nomor 21 Tahun 2021 tentang Intelijen Penegakan Hukum]. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Mahkamah, kewenangan intelijen yang dimiliki oleh Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B UU 11/2021 selaras dengan pengaturan yang ada di dalam UU 17/2011. Namun 476 demikian, Mahkamah perlu menegaskan bahwa ruang lingkup kewenangan Intelijen Kejaksaan terbatas hanya yang berkaitan dengan penegakan hukum, bukan fungsi keamanan dan pertahanan, sehingga tidak akan ada tumpang tindih kewenangan dalam bidang intelijen dengan TNI dan Kepolisian. Sebab, terkait bidang intelijen masing-masing penyelenggara intelijen memiliki fungsi intelijen yang berbeda di mana Kejaksaan menyelenggakan fungsi terkait intelijen penegakan hukum [vide Pasal 13 UU 17/2011], intelijen Kepolisian menyelenggarakan fungsi intelijen Kepolisian [vide Pasal 12 UU 17/2011], dan intelijen TNI menyelenggarakan fungsi intelijen terkait pertahanan dan/atau militer [vide Pasal 11 UU 17/2011]. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon berkenaan dengan kewenangan Kejaksaan menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum dalam bidang intelijen penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30B huruf a UU 11/2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.23] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas norma Pasal 35 ayat (1) huruf e UU 11/2021 yang pada pokoknya menyatakan Jaksa Agung dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. Para Pemohon mendalilkan frasa “dapat mengajukan pertimbangan teknis” kepada Mahkamah Agung merupakan sebuah bentuk intervensi terselubung. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Berkenaan dengan dalil a quo, Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha 477 negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan hal tersebut, baik hakim di Mahkamah Agung maupun peradilan di bawahnya serta Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan [vide Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009)]. Oleh karena itu, untuk menjaga kemandirian peradilan, terdapat larangan adanya campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 [vide Pasal 3 ayat (2) UU 48/2009]. Sementara itu, Pasal 35 ayat (1) huruf e UU 11/2021 mengatur mengenai Jaksa Agung dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam seluruh lingkup peradilan seperti peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. Dalam Penjelasan Pasal a quo dijelaskan bahwa kewenangan untuk mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dilaksanakan oleh Jaksa Agung dalam perannya sebagai advocaat generaal yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Menurut Mahkamah, jika dicermati secara saksama baik substansi norma maupun Penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf e UU 11/2021 tidak mengatur mengenai batasan atau pengaturan yang tegas mengenai pertimbangan teknis seperti apa yang dapat diberikan Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung. Sekalipun norma pasal a quo memuat kata “dapat” yang berarti Jaksa Agung diberikan kebebasan untuk mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung di setiap perkara kasasi atau tidak, namun justru dengan kata “dapat” tersebut bukan tidak mungkin Jaksa Agung mengajukan pertimbangan teknis hukum pada semua perkara yang diajukan kasasi. Padahal, Jaksa Agung dalam kedudukan sebagai penuntut umum tertinggi merupakan pihak dalam perkara pidana. Demikian juga khususnya di bidang perdata dan bidang tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum, kedudukan dan jabatan Jaksa Agung dapat bertindak sebagai jaksa pengacara negara, sehingga berpotensi menjadi pihak. Kedudukan yang demikian dalam batas penalaran yang wajar menurut Mahkamah berpotensi melanggar prinsip independensi peradilan dan mengancam kemandirian lembaga peradilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 karena memberikan ruang bagi Jaksa Agung sebagai bagian dari 478 kekuasaan eksekutif untuk melakukan intervensi dalam proses pengambilan putusan pengadilan yang merupakan ranah kekuasaan kehakiman, melalui pemberian pertimbangan teknis hukum pada tingkat kasasi. Di samping itu, dalam perspektif jaksa sebagai advoocat general secara historis dapat dipahami bahwa hal tersebut berkenaan dengan fungsi jaksa ketika menjalankan wewenangnya dalam persidangan pada pengadilan tinggi dan mahkamah agung di Belanda. Namun, dalam konteks saat ini dan jika ditinjau dari perspektif sistem peradilan di Indonesia yang saling menghormati kewenangan masing-masing lembaga yang berkaitan dengan pelaksana kekuasaan kehakiman, advocaat general seharusnya dipahami sebagai kewenangan jaksa agung sebagai pengacara negara yang mewakili kepentingan umum termasuk negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Oleh karena itu, posisi jaksa agung sebagai pengacara negara adalah pihak yang berperkara dan tidak tepat apabila dapat memberikan pendapat hukum kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e UU 11/2021, karena hal tersebut beririsan dengan makna mencampuri independensi lembaga yudisial dan mengganggu kemandirian badan peradilan, in casu Mahkamah Agung. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, norma Pasal 35 ayat (1) huruf e UU 11/2021 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, termasuk berkenaan dengan Penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf e UU 11/2021 menjadi tidak logis untuk dipertahankan. Sehingga, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pasal 35 ayat (1) huruf e UU 11/2021 beserta Penjelasannya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 35 ayat (1) huruf e UU 11/2021 dan Penjelasannya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum. [3.24] Menimbang bahwa selain mengajukan pengujian Pasal 35 ayat (1) huruf e UU 11/2021, para Pemohon juga mengajukan pengujian norma Pasal 35 ayat (1) huruf g UU 11/2021 yang pada pokoknya mengatur tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, 479 penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Para Pemohon mendalilkan kewenangan jaksa dalam semua tindak pidana merupakan pemberian kewenangan yang dapat membuat tumpang tindih kewenangan. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, dalam memahami maksud dari substansi Pasal a quo, rumusannya harus dibaca utuh bersamaan dengan Penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf g UU 11/2021 yang menyatakan bahwa pelaksanaan ketentuan ini dilakukan dalam rangka penanganan perkara koneksitas. Bahwa yang dimaksud dengan perkara koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer [vide Pasal 89 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)]. Dengan demikian, ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g UU 11/2021 merupakan pengaturan khusus yang berlaku dalam konteks penanganan perkara koneksitas, yakni perkara yang melibatkan pelaku dari dua yurisdiksi peradilan yang berbeda, dalam hal ini peradilan umum dan peradilan militer. Artinya, jika terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada peradilan umum bersama- sama orang yang tunduk pada peradilan militer maka yang diutamakan memiliki kewenangan untuk mengadili perkara dimaksud adalah peradilan umum. Dalam kaitan ini, penyidikan terhadap perkara pidana koneksitas dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana, tim ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman [vide Pasal 89 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP]. Bahwa setelah tim yang akan melakukan penyidikan terhadap perkara pidana koneksitas terbentuk tahapan selanjutnya 480 adalah menetapkan tempat perkara koneksitas akan diadili, diadakan penelitian bersama antara jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi apakah akan dilaksanakan di pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Apabila berdasarkan penelitian bersama tersebut telah didapatkan kesepakatan akan diadili di pengadilan mana langkah selanjutnya akan dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia [vide Pasal 90 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP]. Berkenaan dengan pada tahapan manakah Jaksa Agung terlibat dalam penyelesaian perkara koneksitas, Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat antara penuntut umum dan oditur militer atau oditur militer tinggi dalam menentukan lingkup pengadilan yang akan mengadili perkara pidana koneksitas [vide Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP] dan apabila masih terdapat perbedaan pendapat maka pendapat dari Jaksa Agung yang akan menentukan [vide Pasal 93 ayat (3) KUHAP]. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, pembentuk undang-undang memang bermaksud menetapkan kewenangan mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara koneksitas sebagai salah satu tugas dan wewenang Jaksa Agung [vide Pasal 35 ayat (1) huruf g UU 11/2021]. Namun demikian, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2024, Mahkamah telah berpendirian bahwa berkaitan dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh KPK. Oleh karena itu, kewenangan Jaksa Agung sebagaimana telah dipertimbangkan di atas 481 khususnya koneksitas dalam perkara tindak pidana korupsi harus selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon berkenaan dengan tugas dan wewenang Jaksa Agung yaitu mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g UU 11/2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.25] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, norma Pasal 30B huruf a dan Pasal 35 ayat (1) huruf g UU 11/2021 telah ternyata tidak bertentangan dengan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, hak untuk berkomunikasi dan mendapat informasi, perlindungan atas pribadi dan rasa aman dari berbuat atau tidak berbuat serta perlindungan dari ancaman, dan turut serta dalam pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon sepanjang norma Pasal 30B huruf a dan Pasal 35 ayat (1) huruf g UU 11/2021 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 telah ternyata bertentangan dengan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun tidak sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, sehingga permohonan para Pemohon sepanjang norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Demikian juga dengan norma Pasal 35 ayat (1) huruf e UU 11/2021 dan Penjelasannya telah ternyata bertentangan dengan prinsip independensi peradilan dan mengancam kemandirian lembaga peradilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, sehingga permohonan 482 para Pemohon sepanjang norma Pasal 35 ayat (1) huruf e UU 11/2021 adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Adapun berkenaan dengan permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan pengujian Pasal 11A ayat (1) huruf a dan e serta ayat (3) UU 11/2021 adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.26] Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang norma Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 35 ayat (1) huruf e UU 11/2025 beserta Penjelasannya beralasan menurut hukum; [4.5] Pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang norma Pasal 11A ayat (1) huruf a dan huruf e serta ayat (3) UU 11/2025 tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.6] Pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II selain dan selebihnya adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- 483 Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai memuat pengecualian dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus, sehingga Pasal a quo selengkapnya berbunyi: “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.” 3. Menyatakan Pasal 35 ayat (1) huruf e beserta Penjelasannya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 484 5. Menyatakan permohonan Pemohon III serta permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang norma Pasal 11A ayat (1) huruf a dan huruf e serta ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755), tidak dapat diterima; 6. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk selain dan selebihnya. ------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah a quo sepanjang norma Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, masing-masing menyatakan sebagai berikut. 1. Bahwa para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang menegaskan “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung” telah melahirkan hak imunitas tanpa batas kepada jaksa telah menyebabkan impunitas terhadap para jaksa, dan diskresi Jaksa Agung, sehingga bertentangan dengan prinsip equality before the law. 2. Bahwa norma Pasal 35 ayat (1) huruf e, menyatakan bahwa “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer”. Berkenaan dengan norma Pasal a quo, para Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal a quo merupakan bentuk intervensi terselebung yang dilegalisasi. Menurut para Pemohon Pemberian kewenangan kepada Jaksa 485 Agung untuk memberikan Pertimbangan Teknis Hukum kepada Mahkamah Agung dalam Perkara tingkat Kasasi disemua Badan Peradilan ditafsirkan sebagai "bentuk terselubung" dari "intervensi diam-diam", maka tindakan itu dapat dianggap sebagai legalisasi tindakan melawan pengadilan (contempt of court) secara diam-diam. Sebab Pemberian Pertimbangan Teknis Hukum yang dimaksud dapat diduga merupakan kewenangan terselubung bagi Jaksa Agung untuk "membuat kekacauan bagi Mahkamah Agung dalam memutus Perkara”. 3. Setelah mencermati sacara saksama, kami menilai bahwa terkait pengujian norma Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan sejatinya tidak dimaksudkan sebagai pemberian imunitas absolut, melainkan sebagai mekanisme perlindungan bagi jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Bila membaca secara utuh ketentuan Pasal 8 ayat (5) dimaksud, ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa izin Jaksa Agung diperlukan dalam melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap jaksa adalah dalam hal jaksa melaksanakan tugas dan wewenangnya. Norma tersebut memberikan kepastian perlindungan terhadap jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya khususnya di bidang penuntutan yang merupakan conditio sine qua non dalam proses penegakan hukum. Apabila perlindungan semacam ini ditiadakan, maka posisi jaksa akan menjadi rentan terhadap intervensi, yang pada akhirnya dapat memperlambat dan menghambat proses penegakan hukum yang sedang berjalan. 4. Terlebih lagi, apabila terhadap izin Jaksa Agung dimaksud diberlakukan batas waktu tertentu atau 30 hari sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon, pemberlakuan batas waktu demikian berpotensi menimbulkan konsekuensi yuridis fiktif positif yang justru dapat membahayakan proses penegakan hukum karena dapat membuka ruang bagi tindakan terhadap jaksa sepanjang pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Kalaupun norma batas waktu demikian hendak diberlakukan maka pembentukannya haruslah dilakukan melalui proses legislasi. 5. Demikian pula, terhadap permohonan pengecualian dari syarat izin dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara 486 berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau disangka melakukan tindak pidana khusus, hal tersebut haruslah dipahami dalam konteks implementasi norma yang sangat terkait dengan sifat (nature) dari hal yang disangkakan terhadap jaksa. Bahkan dalam kondisi demikian, secara proporsional, izin dari Jaksa Agung tetap diperlukan sebagai mekanisme perlindungan yang terukur. 6. Posisi jaksa sebagai dominus litis dalam sistem peradilan pidana menuntut adanya perlindungan hukum yang proporsional dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Tanggung jawab yang diemban jaksa dalam kapasitasnya sebagai pelaksana penuntutan atas nama negara memberikan konsekuensi perlunya mekanisme khusus dalam proses penegakan hukum yang menyangkut tindak pidana yang diduga dilakukan oleh jaksa saat menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan bukanlah merupakan bentuk imunitas absolut terhadap jaksa sebab dari rumusan norma itu sendiri telah terang bahwa jaksa dapat dikenakan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penahanan dan penangkapan atas izin Jaksa Agung. Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan lebih tepat dipahami sebagai mekanisme prosedural yang mengatur tata cara penindakan terhadap jaksa. Artinya, jaksa tetap dapat diproses secara hukum, tetapi dengan syarat adanya izin dari Jaksa Agung sebagai bentuk pengendalian internal. 7. Keberadaan mekanisme perizinan ini justru mempertegas bahwa tidak ada impunitas bagi jaksa, sebab setiap tindakan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban melalui prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, independensi jaksa harus berjalan beriringan dengan akuntabilitas, sehingga setiap pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dapat dievaluasi secara transparan dan terukur. Akuntabilitas menjadi alat ukur dalam menilai pelaksanaan tugas seorang jaksa sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Izin Jaksa Agung menunjukkan baik perlunya independensi maupun keharusan adanya akuntablitas dalam pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa. 8. Dengan demikian, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan ini tidak meniadakan pertanggungjawaban pidana jaksa, melainkan hanya mengatur tata cara atau prosedur penindakannya. Sementara impunitas berarti kondisi ketika pelaku pelanggaran hukum tidak dapat ditindak, hal yang jelas berbeda dari 487 norma a quo. Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak menutup kemungkinan jaksa diproses hukum, hanya saja ada mekanisme perizinan untuk memastikan penindakan dilakukan secara proporsional, mengingat jaksa adalah pejabat publik yang menjalankan fungsi strategis negara. Ketentuan mengenai perlunya izin dari Jaksa Agung sebagaimana dimuat dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak dapat dipandang sebagai bentuk impunitas, melainkan merupakan prosedur administratif yang bertujuan untuk memastikan adanya dasar yuridis yang kuat sebelum tindakan kepolisian dilakukan terhadap jaksa yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dan bukan terhadap perbuatan jaksa di luar kedinasan. Di samping itu, dalam tubuh institusi Kejaksaan telah tersedia mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin internal yang berlaku terhadap seluruh jaksa, baik atas tindakan dalam kapasitas jabatan maupun di luar jabatan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa jaksa tidak berada di atas hukum, melainkan tetap tunduk pada ketentuan hukum yang sejalan dengan fungsi dan tanggung jawabnya dalam penegakan hukum. Terlebih, dari perspektif doktrin hukum, perlindungan yang diberikan kepada jaksa dalam ketentuan a quo bukanlah absolute immunity sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, namun lebih merupakan bentuk prosecutorial immunity yang bersifat relatif, yang hanya terbatas pada pelaksanaan tugas dan wewenang jabatan fungsional jaksa. 9. Selanjutnya, berkenaan dengan permohonan pengujian norma Pasal 35 ayat (1) huruf e UU Kejaksaan, satu hal yang menurut kami yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah kedudukan jaksa sebagai advocaat generaal, yakni pejabat yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam konteks sistem hukum yang menempatkan Jaksa Agung tidak hanya sebagai pimpinan lembaga Kejaksaan, tetapi juga sebagai advocaat generaal yang memiliki peran konstitusional dalam menjaga konsistensi penegakan hukum, khususnya pada tingkat kasasi. Dalam kaitan ini, berkenaan dengan norma Pasal 35 ayat (1) huruf e yang menyatakan, “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: ….. e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer”, merupakan norma yang berkaitan dengan wewenang Jaksa Agung untuk memberikan pertimbangan 488 teknis hukum kepada Mahkamah Agung yang tidak dapat dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap kekuasaan kehakiman, karena pengajuan pertimbangan teknis hukum dimaksud pada dasarnya merupakan bahan pengayaan, sehingga tidak dapat diartikan sebagai bentuk intervensi. Terlebih, pertimbangan teknis hukum tersebut lebih merupakan masukan yang bersifat tidak mengikat bagi Mahkamah Agung, mengingat kewenangan dalam memutus perkara tetap berada pada majelis hakim yang bersangkutan, sehingga pertimbangan teknis hukum yang diberikan kepada Mahkamah Agung sebenarnya tidak dimaksudkan untuk mengintervensi hakim dalam memberikan putusan. Terlebih hal tersebut merupakan perwujudan dari angka 20 Guidelines on the Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor pada bagian “Relations with other government agencies or insitutions”. 10. Dalam kaitan hal tersebut, sebagai advocaat generaal, Jaksa Agung –sekali lagi-- tidak dapat diartikan melakukan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman in casu Mahkamah Agung, melainkan bagian dari tradisi sistem peradilan modern yang juga diterapkan dalam praktik di beberapa negara, seperti Belanda, yang menjadi referensi historis dan yuridis perkembangan sistem hukum Indonesia. Peran Jaksa sebagai officier de justice atau aparat penegak hukum yang profesional menuntut adanya keterlibatan aktif dalam memastikan penerapan hukum secara tepat, konsisten, dan sesuai prinsip keadilan. Oleh karena itu, ruang partisipasi Jaksa Agung dalam memberikan pertimbangan hukum teknis dalam proses kasasi, apabila dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, justru sejatinya memperkuat prinsip checks and balances dalam konteks mewujudkan penegakkan keadilan (justice enforcement). 11. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut hemat kami sepanjang pengujian norma Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 35 ayat (1) huruf e UU Kejaksaan, adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga seharusnya ditolak. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, 489 Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.05 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani, Achmad Edi Subiyanto, dan Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia, Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih 490 ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Ria Indriyani ttd. Achmad Edi Subiyanto ttd. Syukri Asy’ari