15/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 15/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Teja Maulana Hakim. Pekerjaan : Mahasiswa. Alamat : Kp. Bangun Sari, RT 003/RW 007, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kepulauan Riau. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Desember 2023 memberikan kuasa kepada Otniel Raja Maruli Situmorang, Albert Ola Masan Setiawan Muda dan Risky Kurniawan, kesemuanya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dan berkewarganegaraan Indonesia, yang masing- masing beralamat di Perumahan Masyeba Permai Blok J, Nomor 10, RT 001/RW 006, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kepulauan Riau; dan Jalan Nusantara Timur KM.20, RT 004/RW 003, Kelurahan Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kepulauan Riau; serta Villa Mas Blok D6 Nomor 3, RT 001/RW 009, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Kota Batam, Kepulauan Riau, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama berwenang mewakili kepentingan pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon. 2 [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 31 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 Januari 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 1/PUU/PAN.MK/AP3/01/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 15/PUU-XXII/2024 pada tanggal 15 Januari 2024, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Februari 2024 melalui email yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa wewenang dan lingkup kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD 1945, berdasarkan ketentuan sebagai berikut: a. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” b. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Selain itu 3 ditegaskan pula dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 sebagai berikut: a. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU MK”): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; …” b. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Kekuasaan Kehakiman”): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; …” c. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU PPP”): “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” d. Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai “PMK PUU”): 4 “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 3. Bahwa permohonan a quo adalah pengujian materiil Pasal 40 ayat (2) huruf “b”, Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 48 ayat (3) UU Parpol terhadap Pasal 28D ayat (1), 28J ayat 1, dan 28J ayat (2) UUD 1945. Sehingga permohonan a quo sejalan dengan ketentuan Pasal 51A ayat (5) UU MK jo. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) PMK PUU, yang menyatakan: a. Pasal 51 ayat (5) UU MK “Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian materiil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi: a. mengabulkan Permohonan pemohon; b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undangundang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undangundang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” b. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) PMK PUU “(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil. … (4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, 5 dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.” 4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa: “a. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undangundang, yaitu: Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara.” 2. Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 3. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: “a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 6 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;” 4. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji, pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28J ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Pasal 28J ayat (2) UUD 1945: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Terhadap 7 Pasal 40 ayat (2) huruf “b” UU Parpol: Partai Politik dilarang: “b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pasal 48 ayat (2) UU Parpol: “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri paling lama 1 (satu) tahun.” Pasal 48 ayat (3) UU Parpol: “Partai Politik yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan pelanggaran lagi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.” 5. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas [Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Bukti P-3] yang hak- hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensial atau aktual) akan terlanggar dengan keberadaan Pasal in casu. 6. Bahwa Pemohon sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia dan juga Mahasiswa Hukum dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf “b”, Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 48 ayat (3) UU Parpol, Bahwa Pemohon memiliki tujuan dan kepentingan untuk membangun negara Indonesia serta melindungi bangsa Indonesia sebagaimana juga diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”. Bahwa Pemohon dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf “b”, Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 48 ayat (3) UU Parpol, karena Pasal 40 ayat (2) huruf “b” UU Parpol tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bagi Pemohon dalam melindungi Pemohon sebagai Warga Negara 8 Indonesia dari Partai Politik yang dalam proses seleksi jabatan publik tidak efektif sehingga muncul anggota Partai Politik yang merupakan Penyelenggara Negara tersandung kasus tindak pidana korupsi, baik korupsi merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, dan lain lainnya. Dalam hal ini, Pemohon memohon agar kiranya Pasal 40 ayat (2) huruf “b” UU Parpol dimaknai sebagai : “Kegiatan lainnya dapat berupa anggota Partai Politik dari Partai Politik bersangkutan yang melakukan tindak pidana korupsi minimal 10 (sepuluh) kali, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam tugasnya sebagai penyelenggara negara.”. Selanjutnya terhadap Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (3) UU Parpol merugikan Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, karena tidak menjamin penghormatan atas hak asasi manusia yang dimiliki Pemohon dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana pada Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, serta tuntutan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan pertimbangan keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sehingga diperlukan tindakan yang sifatnya segera berupa Pembubaran Partai Politik secara langsung. 7. Bahwa Pemohon tentu mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung, dirugikan secara aktual, karena pemberlakukan Pasal 40 ayat (2) huruf “b”, Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 48 ayat (3) UU Parpol yang nyata-nyata telah merugikan Pemohon akan membahayakan kehidupan berdemokrasi di tanah air terutama dalam hal penyelenggara negara berasal dari Partai Politik. 8. Berdasarkan uraian diatas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. 9. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan Permohonan Pemohon, Maka Pemohon tidak akan dirugikan oleh Pasal a quo. III. ALASAN-ALASAN PEMOHON A. Permohonan Pemohon Tidak Nebis In Idem. 1. Bahwa Permohonan a quo adalah berkenaan dengan pengujian Pasal 40 ayat (2) huruf “b”, Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 48 ayat (3) UU Parpol, 9 kemudian berkaitan dengan Pasal yang dimohonkan Pemohon pernah sebagian dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi dengan nomor Putusan Mahkamah Konstitusi 53/PUU-IX/2011 dengan batu uji Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28C ayat (1), ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terhadap Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (3) UU Parpol. Permohonan Pemohon tidak nebis in idem karena dasar pengujian berbeda, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang, yang menyebutkan: “(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.” B. Penjelasan Hubungan Diantara Pasal 40 ayat (2) huruf “b” UU Parpol Terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 2. Bahwa menurut hemat Pemohon, Pasal 40 ayat (2) huruf “b” tidak memberikan kepastian hukum, sehingga perlu dimaknai pula sebagai “Kegiatan lainnya dapat berupa anggota Partai Politik dari Partai Politik bersangkutan yang melakukan tindak pidana korupsi minimal 10 (sepuluh) kali, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam tugasnya sebagai penyelenggara negara.”. Hal ini juga sejalan dan dituliskan pada pembukaan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan, “bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;” 3. Bahwa benar semua Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk maju sebagai penyelenggara negara sebagaimana pada pembukaan UU Parpol yang menyatakan, “bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab;” 10 namun, dalam 20 (dua puluh) tahun terakhir seringkali dijumpai kasus korupsi dari anggota Partai Politik yang memiliki jabatan publik. Sehingga, seharusnya kualitas proses seleksi jabatan publik dalam internal Partai Politik harus dipertanyakan. Bahwa menurut hemat Pemohon, tidak dibenarkan pula Partai Politik yang memilih secara acak tanpa mengetahui informasi calon kandidat. 4. Bahwa apabila Pasal 40 ayat (2) huruf “b” ini dikabulkan, maka keseriusan Partai Politik dalam menjaga demokrasi dan negara akan terjamin. 4. Sumber: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/03/16/2018- anggota-dprdprd-terjerat-kasus-korupsi-melonjak-5-kali-lipat C. Penjelasan Hubungan Diantara Pasal 48 ayat (2) Dan Pasal 48 ayat (3) UU Parpol Terhadap Pasal 28J ayat (1) Dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. 5. Bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (3) UU Parpol bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, karena larangan pada Pasal 40 ayat (2) merupakan larangan yang tertinggi serta memiliki substansi “bertentangan dengan UUD 1945 dan Peraturan perundang-undangan” serta “membahayakan NKRI”. dalam hal ini tentunya tidak sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan … keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”. Bahwa seandainya Partai Politik telah melanggar larangan tersebut dan 11 menyebabkan disintegrasi ataupun disorientasi pada negara, sebab- akibat tersebut tidak senilai dengan kerugian negara, sehingga tidaklah perlu memberikan kesempatan dalam bentuk Pembekuan sementara selama 1 tahun kepada Partai Politik, melainkan harus dilakukan Pembubaran. 6. Bahwa seandainya Pemohon tidak memiliki legal standing terhadap Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (3) UU Parpol, Pemohon tetap meyakini bahwa Pembubaran merupakan hal yang tepat. 7. Bahwa kini ancaman terhadap bangsa justru semakin berat dan kompleks sifatnya. Kalau dahulu musuh berwujud fisik berupa penjajahan asing, kini sumber ancaman tidak hanya dari luar tetapi dari dalam negeri. Bentuk dan ciri musuh bisa seperti korupsi yang dilakukan oleh pihak dalam tubuh bangsa sendiri, terutama dari Partai korup. "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri" - Soekarno D. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dapat Mengeluarkan Putusan Positive Legislature. 8. Bahwa ternyata Mahkamah Konstitusi pernah memberi Putusan bersifat Positive Legislature, antara lain: a. Putusan MK Nomor 005/PUU-V/2007 Putusan MK Nomor 005/PUU- V/2007 menyatakan pasal dan/atau ayat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI 1945. Putusan tersebut membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi persyaratan untuk maju dalam Pilkada. b. Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 “Pilpres boleh memakai KTP atau Paspor”, itulah kiranya rumusan kalimat singkat yang tepat untuk menggambarkan amanat dari Putusan 102/PUU-VII/2009.42 Putusan tersebut merupakan pengujian atas Pasal 28 dan Pasal 111 UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Diputus konstitusional bersyarat, 12 Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa warga negara yang tidak terdaftar DPT dapat menggunakan KTP atau Paspor. c. Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 bertanggal 18 Maret 2010, Mahkamah Konstitusi membuat norma baru terkait dengan proses pemilihan anggota Panwaslu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Menindaklanjuti putusan MK tersebut, KPU mengeluarkan Surat Edaran Nomor 162/KPU/III/2010 kepada KPU/KIP Provinsi maupun KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. d. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 Pengujian Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD NRI 1945, diputus bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Implikasinya, Mahkamah Konstitusi menambah norma baru yakni ‘penetapan tersangka’ sebagai objek baru dalam praperadilan. e. Putusan MK Nomor 90/PUU-XII/2023 “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai ‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah’,” E. Partai Korup Sebagai Penjajahan Di Era Reformasi. 9. Bahwa mengingat alinea kedua pembukaan UUD 1945, menyatakan: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.” Makna Pembukaan UUD 1945 alinea 2 yaitu: 13 a. Kemerdekaan bangsa Indonesia dicapai melalui perjuangan melawan penjajah. Jadi, kemerdekaan bukanlah hadiah dari bangsa lain. b. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. c. Bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan bukan akhir perjuangan. Kemerdekaan harus diisi dengan berbagai hal yang bertujuan untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur: - Merdeka, artinya negara yang bebas dari belenggu penjajahan - Bersatu, artinya keinginan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia - Berdaulat, artinya Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan negaranya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain - Adil, artinya negara Indonesia menegakkan keadilan bagi semua warga negara Indonesia. Negara Indonesia hendak mewujdukan keadilan dlam berbagai aspek kehidupan yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. - Makmur, artinya bangsa Indonesia bercita-cita memakmurkan dan menyejahterakan semua warga negara Indonesia, secara material, spiritual, dan batiniah. Perwujudan kemakmuran tersebut bukan sekadar demi kemakmuran perorangan atau kelompok, tetapi juga bagi seluruh lapisan masyarakat. 10. Dalam hubungan antara partai politik dengan sifat oligarkis ini, Robert Michels menyatakan bahwa: “Organization implies the tendency to oligarchy. In every organization, whether it be a political party, a professional union, or any other association of the kind, the aristocratic tendency manifests itself very clearly. The mechanism of the organization, while conferring a solidity of structure, induces serious changes in the organized mass, completely inverting the respective position of the leaders and the led. As a result of 14 organization, every party or professional union becomes divided into a minority of directors and a majority of directed.” 11. Bahwa partai politik telah mengalami kemunduran atau deklinasi peranannya. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan konsep ideal partai politik di Indonesia yang terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan citacita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Deklinasi pada umumnya diartikan sebagai a change over time from previously efficient to inefficient organizational functioning, from previously rational to non- rational organizational and individual decision-making, from previously law-abiding to law violating organizational and individual behavior, from previously virtuous to iniquitous individual moral behavior. Praktik korupsi yang dilakukan oleh partai politik tidak saja merusak partai politik yang bersangkutan tetapi juga sekaligus merusak proses-proses demokrasi. Partai politik yang sejatinya merupakan penghubung antara masyarakat dan pemerintah justru terjebak dan berasyik-masyuk dengan kepentingan-kepentingan dangkal tanpa makna bagi rakyat banyak. Partai politik yang dalam suatu perhelatan pemilihan umum melakukan mobilisasi massa atas nama pencapaian atas tujuan-tujuan tertentu dengan bentuk merumuskan kebijakan-kebijakan publik, setelah pemilihan umum justru menjelma menjadi predator bagi publik itu sendiri. 12. Bahwa perilaku korup tidak dilakukan oleh pelakunya sendiri, namun ada gerakan struktural dan sistematis. Bahkan gerakan tersebut mampu merusak lembaga-lembaga, contoh: lembaga yang disebut independen dan paling kritis dalam hal pemeriksaan keuangan negara, BPK. auditor 15 BPK RI Gilang Gumilar divonis 5 tahun penjara terkait kasus suap Rp 2,9 miliar. Majelis hakim menyatakan terdakwa Gilang terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi. https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6701381/auditor- bpk-gilang-gumilar-divonis-5-tahun-penjara-di-kasus-suap-rp-29-m F. Penghapusan Pembekuan Terhadap Pelanggaran Pasal 40 ayat (2) UU Parpol Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945? 13. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara Hukum” 14. Bahwa perubahan amandemen mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of law. Prinsip tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Substantive due process of law dan Procedural due process of law. 15. Bahwa Indonesia telah mengakui dan menjamin perlindungan terhadap kemerdekaan berserikat serta berkumpul dari warga negaranya melalui Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan keberadaan hak untuk berserikat dan berkumpul. Dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 bahwa: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” 16. Bahwa terhadap pelanggaran Pasal 40 ayat (2) UU Parpol sangatlah membahayakan serta mengancam kedaulatan, persatuan dan kesatuan bangsa dan oleh sebab itu sangat mendesak untuk segera diberantas, sehingga diperlukan jenis sanksi dan penerapannya yang bersifat luar biasa yakni langsung berupa pembubaran Partai Politik, tanpa terlebih 16 dahulu dilakukan pembekuan. Hal ini juga dijelaskan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 40 ayat (2) huruf “b” Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Kegiatan lainnya dapat berupa anggota Partai Politik dari Partai Politik bersangkutan yang melakukan tindak pidana korupsi minimal 10 (sepuluh) kali, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam tugasnya sebagai penyelenggara negara.”; 3. Menyatakan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) 17 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Partai Politik yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi”; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 26 Februari 2024, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Asli Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Pemohon. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 18 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu, Pasal 40 ayat (2) huruf b, Pasal 48 ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801, selanjutnya disebut UU 2/2008), sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 19 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], Pemohon pada pokoknya menguraikan kedudukan hukumnya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 40 ayat (2) huruf b, Pasal 48 ayat (2), dan ayat (3) UU 2/2008, yang selengkapnya sebagai berikut: 20 Pasal 40 ayat (2) huruf b UU 2/2008: Partai Politik dilarang: “b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pasal 48 ayat (2) UU 2/2008: “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri paling lama 1 (satu) tahun.” Pasal 48 ayat (3) UU 2/2008: “Partai Politik yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan pelanggaran lagi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) [vide Bukti P-3] yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 3. Bahwa dalam menguraikan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf b UU 2/2008 karena pasal a quo tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dalam melindungi Pemohon sebagai warga negara Indonesia dari partai politik yang dalam proses seleksi jabatan publik tidak efektif, sehingga muncul anggota partai politik yang merupakan penyelenggara negara tersandung kasus tindak pidana korupsi, baik korupsi merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, dan lain-lainnya. b. Bahwa Pemohon dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2008 karena pasal-pasal a quo tidak menjamin penghormatan atas hak asasi manusia yang dimiliki Pemohon dalam tertib 21 kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, serta tuntutan yang tidak adil, tidak sesuai dengan pertimbangan keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Oleh karenanya, diperlukan tindakan yang sifatnya segera berupa pembubaran partai politik secara langsung. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa dalam pengujian undang-undang di Mahkamah, Pemohon harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil terkait dengan kedudukan hukum sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas. Oleh karena itu, Mahkamah akan menilai satu persatu syarat formil dan materiil tersebut untuk menentukan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6.2] Bahwa terkait dengan syarat formil yang berkaitan dengan kualifikasi Pemohon dalam pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon dalam permohonannya telah mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Untuk membuktikannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat/tulisan berupa fotokopi e-KTP Pemohon [vide Bukti P-3]. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon telah memenuhi syarat formil terkait dengan kualifikasi Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia; [3.6.3] Bahwa selanjutnya terkait dengan syarat materiil yang berkaitan dengan ada atau tidaknya hak konstitusional Pemohon yang dirugikan (constitutional injury), Pemohon harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana disebutkan dalam Paragraf [3.4] di atas secara kumulatif. Oleh karenanya, Pemohon dalam pengujian undang- undang memiliki kewajiban untuk menjelaskan satu per satu persyaratan yang telah ditentukan tersebut yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) unsur yaitu uraian mengenai adanya (i) hak dan/atau kewenangan konstitusional serta (ii) anggapan kerugian konstitusional yang diderita atau dialami oleh Pemohon. Berkenaan dengan unsur pertama, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon dianggap dirugikan dengan berlakunya 22 norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Terhadap hak konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon a quo, Mahkamah menilai, alas hak konstitusional yang lebih tepat dan sejalan dengan keinginan dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terkait dengan jaminan kepastian hukum yang adil. Sedangkan, Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sebenarnya lebih merupakan pedoman dalam pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan memberikan kewajiban untuk menghormati HAM orang lain sehingga lebih cocok digunakan sebagai dasar pengujian pada bagian posita permohonan, bukan sebagai alas hak konstitusional pada bagian kedudukan hukum Pemohon. Dengan demikian menurut Mahkamah, unsur pertama dari syarat materiil mengenai kedudukan hukum Pemohon telah terpenuhi; [3.6.4] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan unsur adanya anggapan kerugian hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, uraian Pemohon justru mengenai proses seleksi jabatan publik oleh partai politik yang tidak efektif sehingga muncul anggota partai politik yang merupakan penyelenggara negara tersandung kasus tindak pidana korupsi. Terhadap uraian kedudukan hukum Pemohon demikian, Mahkamah menilai, uraian berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon tersebut tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya norma Pasal 40 ayat (2) huruf b, Pasal 48 ayat (2), dan ayat (3) UU 2/2008 karena Pemohon tidak dapat menunjukkan bahwa kerugian (injury) itu memang benar-benar dapat ditelusuri (traceable) hubungannya dengan pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Mahkamah memahami dan mengapresiasi tujuan serta maksud baik Pemohon untuk selalu menjaga tegaknya hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, akan tetapi Pemohon juga harus memahami asas yang berlaku universal dalam gugatan di pengadilan, yaitu point d’interet point d’action, tanpa kepentingan tidak ada suatu tindakan. Dalam konteks permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya keterkaitan antara uraian atau penjelasan Pemohon berkaitan dengan proses seleksi jabatan publik oleh partai politik yang tidak efektif sehingga muncul anggota partai politik yang merupakan penyelenggara negara tersandung kasus tindak pidana korupsi dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon. Terlebih lagi, apabila dikaitkan 23 dengan kualifikasi Pemohon sebagai mahasiswa fakultas hukum (saja), menurut Mahkamah, tidak cukup meyakinkan adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sehingga tidak cukup terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; [3.6.5] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, walaupun Pemohon telah menentukan kualifikasinya sebagai Pemohon dan telah menjelaskan adanya hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945, akan tetapi Pemohon tidak cukup memiliki kerugian hak konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya karena tidak memenuhi syarat-syarat kerugian konstitusional yang bersifat kumulatif sebagaimana yang dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan. [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. 24 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. -------------------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa berkenaan dengan putusan Perkara Nomor 15/PUU- XXII/2024, dimana Mahkamah menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, kami Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon di dalam menguraikan kedudukannya sebagai warga negara Indonesia sekaligus mahasiswa hukum yang merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 40 ayat (2) huruf b, Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) yang menurut Pemohon tidak efektif sehingga muncul anggota partai politik yang merupakan penyelenggara negara tersandung kasus tindak pidana korupsi, baik korupsi merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, dan sebagainya (vide hlm. 6-7 perbaikan permohonan Pemohon). 25 2. Bahwa substansi permohonan Pemohon pada pokoknya dilandasi adanya persoalan tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota partai politik. Sekalipun Pemohon tidak menguraikan mengenai kerugian aktual yang dialaminya, perlu ditegaskan bahwa pasca reformasi, peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi semakin ditingkatkan. Hal tersebut dikarenakan dampak tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. 3. Bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi: “(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.” Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 41 ayat (1) ditegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 41 dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, dalam Penjelasan UU 31/1999 ditegaskan bahwa pembentukan undang-undang tersebut guna memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat berperan serta untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan terhadap anggota masyarakat yang berperan serta tersebut diberikan perlindungan hukum dan penghargaan. [vide Penjelasan UU 31/1999]. 4. Bahwa Indonesia telah meratifikasi United Nation Convention Against Corruption sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (UU 7/2006). Dalam konsideran menimbang huruf a UU 7/2006 ditegaskan bahwa pemerintah bersama-sama masyarakat mengambil langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan. Sementara itu, pada Bab II Konvensi memuat ketentuan antara lain bahwa setiap negara anggota harus mengambil tindakan yang tepat, sesuai kemampuan, dan prinsip dasar hukum domestiknya untuk memajukan partisipasi masyarakat sipil dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dan peningkatan kesadaran mengenai keberadaan, penyebab, dan keseriusan serta ancaman yang ditimbulkan korupsi yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Each State Party shall take appropriate measures, within its means and in accordance with 26 fundamental principles of its domestic law, to promote the active participation of individuals and groups outside the public sector, such as civil society, non- governmental organizations and community-based organizations, in the prevention of and the fight against corruption and to raise public awareness regarding the existence, causes and gravity of and the threat posed by corruption.” [vide Pasal 13 angka 1 United Nation Convention Against Corruption]. 5. Bahwa sekalipun permohonan ini pada pokoknya menguji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, namun karena substansi permohonan Pemohon berkaitan dengan pencegahan tindak pidana korupsi dan Pemohon merupakan unsur masyarakat yang menaruh perhatian (concern) terhadap pencegahan tindak pidana korupsi, dimana dalam pendirian-pendirian Mahkamah berkenaan dengan korban akibat adanya tindak pidana korupsi sesungguhnya adalah setiap orang, maka Pemohon sebagai warga negara yang secara perseorangan menghendaki adanya pejabat-pejabat publik yang bersih dan tidak korup adalah bagian dari peran serta masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 41 UU 31/1999. Oleh karena itu, Pemohon dapat diidentifikasi memiliki hak konstitusional yang dijamin konstitusi memiliki hak konstitusional yang dirasa dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, hubungan tersebut bersifat spesifik dan potensial serta memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband), sehingga jika permohonan Pemohon dikabulkan kerugian konstitusional dimaksud tidak akan terjadi, sebagaimana syarat-syarat yang dikehendaki dalam Putusan Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo dan Mahkamah seharusnya mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, 27 pada hari Senin, tanggal empat, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 10.54 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahadian Prima Nugraha