15/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 15/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Novan Lailathul Rizky Alamat : Jalan Tanjung Lengkong RT/RW 017/007, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : Indah Aprilia Alamat : Jalan Raya Duren Tiga RT/RW 004/001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Carotama Rusdiyan Alamat : Jalan Martapura Dalam Nomor 15 RT/RW 003/003, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Anidya Octavia Khoirunisa Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Gg. Masjid RT/RW 001/003, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------- Pemohon IV; 2 5. Nama : Munawir Alamat : Jalanru RT 002, Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------- Pemohon V; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 28 Januari 2020 memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. dan Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H., yaitu advokat yang berkantor di Kantor Y&V Law Office, Komplek Ruko Tanah Abang I Nomor 12 T.U. Lantai II, Jalan Tanah Abang I Nomor 12, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 3 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 3 Februari 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 21/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 5 Februari 2020 dengan Nomor 15/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 2 Maret 2020 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Maret 2020, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 3 lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk 4 bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya; 6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang- undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusional Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ terhadap UUD 1945; II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. 5 c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 3. Bahwa hak konstitusional para PEMOHON telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945 sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan: Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 4. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V (para Pemohon) adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3 – KTP) yang hak-hak konstitusionalnya secara potensial pasti terlanggar dengan keberadaan Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ terhadap UUD 1945; 5. Bahwa para Pemohon adalah Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Mahasiswa/surat keterangan dari Universitas (Bukti P-4 – KTM/Surat Keterangan), di mana dalam kesehariannya menggunakan kendaraan bermotor (motor) yang dibuktikan dengan kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM C) (Bukti P-5 – SIM C) untuk berpergian baik dari rumah ke kampus ataupun ke tempat-tempat yang akan dituju oleh para Pemohon; 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon V, adalah pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta yang dibuktikan dengan Keputusan Rektor Universitas Sahid No. 059/USJ-01/A-22/2019 (Bukti P-6 – SK Rektor). 7. Bahwa khusus untuk Pemohon I, selain sebagai Mahasiswa dan Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, Pemohon I 6 adalah Mitra Ojek Online, sebagai Driver (pengemudi) Ojek Online sejak tahun 2016 (Bukti P-7 – Aplikasi Driver Ojek Online); Kerugian Konstitusional 8. Bahwa dalam menjalani aktivitas keseharian, para Pemohon selalu menggunakan motor, dan sering sekali para Pemohon mengalami keadaan yang mengancam keamanan dan keselamatan jiwanya yang disebabkan banyaknya anak-anak di bawah umur mengendarai motor. Bahkan tidak jarang pengendara motor di bawah umur tersebut masih bersekolah pada tingkat Sekolah Dasar yang berusia berkisar (7-10 Tahun); 9. Bahwa walaupun para Pemohon sudah mengendarai motor secara patut, dan hati-hati serta mengikuti rambu-rambu lalu lintas, namun sering sekali para Pemohon hampir mengalami kecelakaan akibat perilaku “Ugal-Ugalan” anak di bawah umur yang secara hukum belum layak mengendari motor (belum memiliki SIM C); 10. Bahwa khusus Pemohon I yang bekerja sebagai Mitra Grab sebagai Driver Ojek Online, tentunya setelah kuliah, Pemohon I beraktifitas dijalan raya dengan menggunakan motor. Dalam mencari nafkah seringkali Pemohon I harus mengadapi bahaya yang mengancam jiwanya akibat perilaku ugal- ugalan pengendara motor lain yang dikemudikan oleh anak-anak di bawah umur. Hal tersebut disebabkan ketidaksiapan mental, maupun kemampuan anak di bawah umur yang tentunya belum layak mengendarai motor; 11. Bahwa dimungkinkannya anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor tentunya tidak lepas dari peran orang dan/atau pemilik motor yang dengan sengaja memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak di bawah Umur. Hal ini tidak saja mengancam keselamatan diri anak tersebut namun juga mengancam keselamatan jiwa pengendara motor lainnya; 12. Bahwa hal tersebut dapat dicegah apabila terdapat sanksi pidana yang mengancam pemilik motor dan/atau orang yang dengan sengaja memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak di bawah umur; 13. Artinya apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, maka dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan bahwa kerugian para Pemohon tidak akan terjadi atau setidak-tidaknya akan meminimalisir kerugian yang akan dialami oleh para Pemohon; 7 14. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan baik secara pasti maupun Potensial kepada para Pemohon dapat dipastikan akan terjadi kepada para Pemohon. Maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007; III. Alasan Permohonan Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon, yakni: Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ, yang menyatakan: “Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).” Terhadap frasa “Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang” sepanjang tidak dimaknai “termasuk pengemudi yang belum memasuki usia dewasa secara hukum, maka terhadap orang yang dengan sengaja memberikan/meminjamkan kendaraan bermotor” Sehingga berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, dimaknai termasuk pengemudi yang belum memasuki usia dewasa secara hukum, maka terhadap orang yang dengan sengaja memberikan/meminjamkan kendaraan bermotor dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Secara bersyarat (conditionally unconstitutional) bertentangan dengan UUD 1945 dengan uraian sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” 8 Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan: Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28I ayat (4), yang menyatakan: Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah. Bahwa terhadap ketentuan norma Pasal a quo yang bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa tingkat pengendara motor yang dikemudikan oleh anak di bawah umur semakin hari semakin meningkat. Bahkan sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan dimana tidak hanya anak dibahwa umur pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Umum, namun sudah pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (di bawah Usia 12 Tahun); 2. Bahwa terhadap anak di bawah umur 12 tahun secara relatif belum memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia (vide Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010). namun faktanya banyak anak di bawah usia 12 tahun sudah diberikan fasilitas untuk dapat mengendarai kendaraan bermotor; 9 3. Bahwa selanjutnya terhadap usia anak di atas 12 tahun, walaupun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak, namun secara hukum tentunya belum layak mengemudikan kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan norma Pasal 1 angka 23 yang menyatakan: “Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.” selain itu pada Pasal 77 ayat (1) menyatakan: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.” Kemudian untuk bisa mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM A, SIM C dan SIM D) harus memenuhi syarat, salah satunya harus berusia 17 tahun (vide Pasal 81 ayat (2) UU LLAJ). Artinya secara normatif terhadap orang yang belum memiliki SIM tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor; 4. Bahwa salah satu tujuan pembentuk undang-undang in casu UU LLAJ memberikan syarat usia minimal 17 tahun untuk dapat memiliki SIM A, SIM C, dan SIM D, tentunya sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap anak di bawah usia 17 Tahun dari potensi terjadinya kecelakaan yang mengancam jiwanya. Mengingat fungsi SIM adalah sebagai bukti kompetensi mengemudi (vide Pasal 86 ayat (1) UU LLAJ). Artinya orang yang belum memiliki SIM secara hukum belum memiliki kompetensi mengemudikan kendaraan bermotor; 5. Bahwa artinya dengan sengaja memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak di bawah umur (yang dapat dipastikan belum bisa memiliki SIM) yang kemudian menimbulkan akibat terjadinya kecelakaan, maka seharusnya perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan 10 sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana; 6. Bahwa dalam Hukum Pidana kita mengenal ajaran kausalitas, dimana dalam buku “Ajaran Kausalitas Hukum Pidana” yang ditulis oleh Ahmad Sofyan, mengatakan: “Kausalitas (sebab-akibat) adalah suatu hubungan atau proses antara dua atau lebih kejadian atau keadaan dari peristiwa di mana suatu faktor menimbulkan atau menyebabkan faktor lainnya.” (Ahmad Sofyan, “Ajaran Kausalitas Hukum Pidana”, Kencana, 2018, halaman 18); 7. Bahwa lebih lanjut, kalau C adalah cause/penyebab, dan E adalah effect/akibat. Maka jika kita mengacu pada teori Necessary and Sufficient Condition (NSC), C memiliki hubungan sebab akibat dengan hanya jika C merupakan faktor yang penting dan cukup untuk bisa terjadinya E, artinya apabila C tidak ada maka E tidak akan terjadi. (Ahmad Sofyan, “Ajaran Kausalitas Hukum Pidana”, Kencana, 2018, halaman 20). Artinya jika teori ini didudukan dalam peristiwa kecelakaan lalu-lintas yang disebabkan oleh pengemudi anak di bawah umur, maka terdapat hubungan sebab akibat; 8. Bahwa perbuatan orang yang memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak di bawah umur yang secara hukum belum layak/belum memiliki kompetensi untuk mengendarai kendaraan bermotor dapat dikualifikasikan sebagai unsur sebab. Sementara akibatnya adalah ketika terjadi kecelakaan lalu lintas dijalan, dimana kecelakaan lalu lintas tersebut dapat dipastikan tidak akan terjadi apabila anak di bawah umur tersebut tidak diberikan/dipinjamkan kendaraan bermotor. Artinya ada unsur sebab-akibat yang timbul pada suatu rangkaian peristiwa kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan bermotor dikemudikan oleh anak di bawah umur, yang disebabkan oleh perbuatan dari orang yang dengan sadar memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotornya; 9. Bahwa menurut Ahmad Sofyan, Necessary and Sufficient menjadi elemen penting dalam menakar suatu hubungan sebab akibat. Necessary merupakan kondisi-kondisi yang mutlak ada pada rangkaian sebab, artinya tanpa kehadirannya maka peristiwa tertentu itu tidak dapat terjadi. (Ahmad Sofyan, “Ajaran Kausalitas Hukum Pidana”, Kencana, 2018, halaman 21). dalam hal kecelakaan lalu lintas akibat pengendara motor yang dikemudikan oleh anak di bawah umur, tanpa adanya perbuatan yang dengan sengaja 11 memberikan/meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak di bawah umur yang secara hukum dinilai belum memiliki kompetensi untuk mengendarai kendaraan bermotor. Maka peristiwa kecelakaan lalu lintas itu tidak dapat terjadi; 10. Bahwa jika kita lihat ketentuan norma “Aquo” terhadap kata “perbuatan” dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh “Setiap Orang” artinya tidak terkecuali, termasuk anak di bawah umur yang melakukan “perbuatan” yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang; mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang; mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat hingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka pertanggungjawaban pidana penjara sebagaimana diatur dalam ketentuan norma “aquo” juga akan dikenakan kepada anak yang sudah berusia minimal 12 tahun dengan menerapkan sistem peradilan anak; 11. Bahwa namun terhadap anak yang di bawah usia 12 tahun, perbuatannya tidak dapat kenakan pertanggungjawaban pidana. Hal ini tentunya akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi orang/keluarga yang menjadi korban kecelakaan hingga meninggal dunia, di mana akhirnya tidak ada pihak yang dikenai pertanggungjawaban pidana. Padahal jika kita melihat kausalitas peristiwa kecelakan lalu lintas yang disebabkan oleh Pengendara Motor di bawah umur, sebenarnya ada yang menjadi penyebabnya yakni adanya perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memberikan dan/atau kendaraan bermotor kepada anak di bawah umur untuk mengendarai kendaraan motor tersebut. Adanya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum inilah yang bertentangan dengan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 12. Bahwa sebagaimana kita ketahui, terhadap anak di bawah umur tentunya tidak akan mengendarai kendaraan bermotor apabila tidak diberikan/dipinjamkan kendaraan bermotor. Artinya dengan turut dikenainya pertanggungjawaban pidana kepada orang yang memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak di bawah umur, maka adanya ancaman pidana tersebut dapat selain dapat melindungi anak dari kecelakaan lalu lintas yang disebabkan dari perbuatan orang yang memberikan/meminjamkan kendaraan 12 bermotor, juga dapat membuat efek takut dan menghilangkan niat orang untuk melakukan perbuatan memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak di bawah umur. Sehingga dapat menekan jumlah anak di bawah umur mengemudikan kendaraan di jalan; 13. Bahwa sejalan dengan tujuan pidana, mengutip pedapat H.L Packer dalam buku Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana yang ditulis oleh Barda Nawawi Arief, dimana Packer berpendapat bahwa pidana (punishment) didasarkan pada dua tujuan, yaitu: a. untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah (the prevention of crime or undesired conduct or effending conduct); b. untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelangar (the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for perceived wrong doing). (Barda Nawawi Arief, “Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana” Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman 6). 14. Bahwa selanjutnya menurut Hulsman, hakikat pidana adalah menyerukan untuk tertib (tot de orde reopen). Pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan, yaitu unuk mempengaruhi laku (gedragsbeinvloeding) dan penyelesaian konflik (conflictoplossing). (Barda Nawawi Arief, “Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana” Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman 9); 15. Bahwa artinya dengan dikenakannya pertanggungjawaban pidana kepada orang yang memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak di bawah umur, maka akan memberikan perlindungan baik kepada anak maupun kepada pengendara motor lain dari kecelakaan lalu lintas, karena ancaman pidana tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah; 16. Bahwa dengan tidak adanya pertanggungjawaban pidana kepada orang yang memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak di bawah umur, maka negara tidak memberikan perlindungan baik kepada anak dari perbuatan orang yang memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor, juga tidak memberikan perlindungan kepada pengemudi kendaraan bermotor lain yang berkendara di jalan dari banyaknya kendaraan bermotor 13 yang dikemudikan oleh anak di bawah umur terutama yang masih berusia di bawah 12 tahun. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 di mana setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, serta negara bertanggung jawab atas perlindungan tersebut; 17. Bahwa adanya pertanggungjawaban pidana kepada orang yang memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak di bawah umur yang dengan sadar diketahui bahwa anak tersebut belum layak mengendarai kendaraan bermotor, merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada anak maupun pengendara motor lain dari potensi terjadinya kecelakaan yang mengancam nyawa, yang disebabkan oleh pengemudi kendaraan bermotor yang dikendarai oleh anak di bawah umur. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terhadap ketentuan norma Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. IV. Petitum Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap frasa: “Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “termasuk pengemudi yang belum memasuki usia dewasa secara hukum, maka terhadap orang yang dengan sengaja memberikan/meminjamkan kendaraan bermotor”; Sehingga berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, dimaknai termasuk pengemudi yang belum memasuki usia dewasa secara hukum, maka terhadap orang yang dengan sengaja 14 memberikan/meminjamkan kendaraan bermotor dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Izin Mengemudi Golongan C (SIM C) Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Rektor Universitas Sahid No. 059/USJ- 01/A-22/2019; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Aplikasi Mitra Grab Driver Ojek Online Pemohon I. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 15 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, selanjutnya disebut UU LLAJ) terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 16 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 17 sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma frasa “Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang” dalam Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ, yang rumusan Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ selengkapnya menyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).” 2. Bahwa semua Pemohon, yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, menyatakan diri sebagai Warga Negara Indonesia serta mahasiswa/mahasiswi pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, yang dalam aktivitas kesehariannya menggunakan atau mengendarai kendaraan bermotor. Selain hal tersebut, Pemohon I menyatakan sebagai mitra ojek online Grab, yaitu sebagai pengemudi (driver); 3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, masing-masing telah membuktikan status kewarganegaraan dengan mengajukan bukti P-3 berupa fotokopi KTP-el yang masih berlaku; membuktikan status sebagai mahasiswa/mahasiswi dengan mengajukan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Mahasiswa atau Surat Keterangan; serta membuktikan sebagai pengendara kendaraan bermotor dengan mengajukan bukti P-5 berupa fotokopi Surat Ijin Mengemudi yang masih berlaku; 4. Bahwa Pemohon I telah membuktikan status sebagai mitra ojek online dengan mengajukan bukti P-7 berupa print out halaman profil aplikasi pengemudi ojek online Grab; 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon V telah membuktikan status sebagai pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta dengan mengajukan bukti P-6 berupa fotokopi Keputusan Rektor Universitas Sahid Nomor 059/USJ-01/A-22/2019 tentang Pengurus Organisasi 18 Kemahasiswaan Periode 2019-2020 Di Lingkungan Universitas Sahid Jakarta, tanpa tanggal, bulan April 2019; 6. Bahwa para Pemohon menyatakan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Hak konstitusional tersebut dirugikan karena selama beraktivitas menggunakan kendaraan bermotor sering mengalami keadaan membahayakan akibat adanya anak-anak di bawah umur, bahkan masih usia sekolah dasar, yang mengendarai kendaraan bermotor secara “ugal-ugalan”. Keadaan membahayakan demikian, menurut para Pemohon, dapat dicegah apabila terdapat sanksi pidana yang mengancam pemilik kendaraan bermotor dan/atau orang yang dengan sengaja memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak di bawah umur tersebut; 7. Bahwa menurut Mahkamah, para Pemohon baik sebagai Warga Negara Indonesia, mahasiswa/mahasiswi, pengendara kendaraan bermotor, maupun sebagai pekerja/pengemudi ojek online diberi perlindungan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Perlindungan hukum yang salah satunya diberikan untuk menjamin keselamatan para Pemohon di jalan raya dan/atau selama melakukan aktivitas keseharian, menurut Mahkamah berpotensi dirugikan akibat perilaku pengendara kendaraan bermotor lain yang ternyata masih di bawah umur dan tidak memenuhi syarat untuk berkendara di jalan raya; 8. Bahwa potensi kerugian yang ditimbulkan oleh perilaku pengendara di bawah umur dimaksud, memang dimungkinkan tidak lagi terjadi ketika UU LLAJ yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dimaknai dengan memperluas norma dengan memberikan/mengancamkan sanksi pidana kepada pemilik kendaraan bermotor dan/atau orang yang dengan sengaja memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak di bawah umur tersebut. Namun demikian, Mahkamah harus mempertimbangkan lebih lanjut apakah pemaknaan yang memperluas demikian bersesuaian dengan UUD 1945 atau tidak; 9. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terlepas terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang diajukan pengujian oleh para Pemohon, Mahkamah menilai terdapat hubungan kausalitas antara anggapan 19 kerugian konstitusional yang dijelaskan oleh para Pemohon dengan berlakunya norma yang diajukan pengujian oleh para Pemohon. Oleh karena itu Mahkamah berkesimpulan para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, mereka mengalami keadaan membahayakan di jalan karena adanya anak-anak (di bawah umur) yang mengendarai kendaraan bermotor; 2. Bahwa menurut para Pemohon keberadaan pengendara motor usia di bawah umur tersebut diakibatkan oleh tidak adanya ancaman sanksi pidana kepada pemilik kendaraan bermotor dan/atau orang yang dengan sengaja memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak di bawah umur tersebut; 3. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan frasa “Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang” dalam Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk pengemudi yang belum memasuki usia dewasa secara hukum, maka terhadap orang yang dengan sengaja memberikan/meminjamkan kendaraan bermotor”; [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7; 20 [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan demikian, oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak- pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara cermat dalil permohonan para Pemohon dan alat bukti yang diajukan, isu konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah berkenaan dengan permohonan a quo adalah mengenai permohonan para Pemohon tentang penambahan delik pidana atau perbuatan pidana dengan memaknai dan memperluas Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ. Pemaknaan dengan cara memperluas demikian dilakukan pada frasa “setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang” dalam Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ, sehingga maknanya menjadi lebih luas dengan meliputi “termasuk pengemudi yang belum memasuki usia dewasa secara hukum, maka terhadap orang yang dengan sengaja memberikan/meminjamkan kendaraan bermotor”; [3.11] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah harus mempertimbangkan dua hal sebagai berikut. Pertama, apakah penambahan atau perluasan makna terhadap Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ a quo, sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon, dapat diartikan bahwa Mahkamah sebagai pengadilan konstitusional diminta membentuk norma hukum baru yang berisi delik pidana. Kedua, apakah pembentukan norma hukum baru yang berisi delik pidana demikian dapat diterima dan memang merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang; Dalam beberapa putusan Mahkamah terdahulu, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XIII/2015, bertanggal 5 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, bertanggal 14 Desember 2017, telah diuraikan pertimbangan hukum yang secara substantif relevan dengan permohonan para Pemohon dalam perkara a quo. Dengan demikian argumentasi hukum Mahkamah dalam Putusan a quo tidak dapat dilepaskan dari argumentasi hukum pada dua putusan terdahulu sebagaimana disebutkan di atas; 21 [3.11.1] Bahwa terhadap pertanyaan pertama, Mahkamah menilai secara formal para Pemohon tidak meminta Mahkamah untuk membuat rumusan norma baru. Dalam dokumen permohonan para Pemohon tidak terdapat kata-kata atau kalimat yang secara expressiv verbis meminta agar Mahkamah membuat/merumuskan delik pidana baru. Para Pemohon “hanya” meminta agar Mahkamah menafsirkan atau memberi makna delik/perbuatan pidana yang diatur pada Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ tanpa disertai perubahan kalimat apapun pada Pasal 311 ayat (1) a quo. Sehingga norma pokok pasal dimaksud secara utuh masih tetap ada. Bahwa lebih lanjut, meskipun hal yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah memberi makna, yang hal demikian tidak mengubah susunan kalimat/rumusan tertulis norma pokok dimaksud, namun secara substansial permohonan demikian seandainya dikabulkan oleh Mahkamah akan mengakibatkan perubahan pada norma hukum Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ. Norma hukum pada Pasal 311 ayat (1) yang semula hanya mengandung satu delik pidana, dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon akan mengalami penambahan sehingga mengandung/mengatur dua delik pidana. Terhadap penambahan norma demikian Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut, sekaligus menjawab apakah penambahan atau perluasan norma demikian merupakan pembentukan norma baru atau bukan; [3.11.2] Bahwa penambahan delik pidana terjadi dalam hal suatu perbuatan/tindakan dalam masyarakat yang sebelumnya bukan merupakan perbuatan/tindak pidana kemudian berubah (dikualifisir) menjadi perbuatan/tindak pidana. Perbuatan/tindakan yang ditambahkan sebagai perbuatan pidana baru, in casu, adalah perbuatan/tindakan seseorang yang mengizinkan atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak di bawah umur yang kemudian anak dimaksud dalam berkendara telah membahayakan pengendara lain. Padahal delik pidana dalam Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ yang saat ini sedang diuji sebenarnya hanya mengancamkan pidana kepada satu perbuatan saja, yaitu perbuatan/tindakan “yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa dan barang”. Jika ditelaah lebih lanjut, tentu saja penambahan delik pidana demikian membawa konsekuensi bertambahnya pula unsur-unsur perbuatan pidana yang diatur oleh Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ; 22 Bahwa untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang perbedaan norma pasal dimaksud, apabila dilakukan perluasan dengan menambah perbuatan/tindakan yang dapat dipidana yang sebelumnya bukan perbuatan/tindakan pidana, berikut ini diilustrasikan perbandingan antara Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ yang tidak mengalami perubahan dengan Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ yang diandaikan telah dikenai perubahan makna sebagaimana dimohonkan para Pemohon; No. Delik dan Ancaman Pidana Rumusan Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ Rumusan Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ menurut para Pemohon Keterangan 1. Delik atau Perbuatan Pidana Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang termasuk pengemudi yang belum memasuki usia dewasa secara hukum, maka terhadap orang yang dengan sengaja memberikan/meminjam kan kendaraan bermotor delik ini ditambahkan dengan cara memaknai Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ 2. Ancaman Pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bahwa konstruksi norma dengan penambahan atau memperluas delik pidana yang dibangun para Pemohon demikian, menurut Mahkamah memang tidak akan memunculkan delik pidana baru yang tegas tertulis, melainkan memperluas atau menambah cakupan baru atau menambah delik pidana baru, karena penambahan dan perluasan tersebut tidak akan tercantum dalam norma pasal yang dimohonkan pengujian in casu Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ. Namun demikian, keinginan para Pemohon dimaksud tetap saja mengakibatkan adanya delik “tambahan” baru yang berupa perluasan makna, yang akhirnya akan tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara hukum berkekuatan mengikat sebagaimana layaknya undang-undang; 23 [3.11.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah mencermati rangkaian posita-petitum yang dimohonkan oleh para Pemohon dan Mahkamah berpendapat ternyata permohonan para Pemohon berisi permintaan agar Mahkamah mengkualifisir suatu perbuatan atau tindakan menjadi suatu delik/perbuatan pidana, dari sebelumnya bukan termasuk kategori pidana menurut Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ. Tegasnya, Mahkamah menilai bahwa permohonan para Pemohon berisi permintaan agar Mahkamah menambahkan satu rumusan delik/perbuatan pidana pada Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ, atau yang dalam bahasa politik hukum lebih dikenal dengan istilah kebijakan kriminalisasi (criminal policy); [3.11.4] Bahwa pertanyaan kedua yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah, apakah penambahan delik/perbuatan pidana ke dalam Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah yang karenanya boleh dilakukan. Dengan kata lain, apakah Mahkamah berwenang untuk membuat kebijakan kriminalisasi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi; Bahwa pada dasarnya kewenangan pengujian konstitusionalitas yang oleh UUD 1945 diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah pengujian norma undang-undang terhadap UUD 1945. Secara sederhana hal demikian dapat dipahami sebagai tindakan Mahkamah menilai apakah norma suatu undang- undang telah sesuai dengan norma UUD 1945, khususnya yang berkaitan erat dengan hak konstitusional warga negara; Lebih lanjut penting untuk dijelaskan bahwa secara doktriner kewenangan Mahkamah dalam hal pengujian undang-undang, dari perspektif teori pembagian kekuasaan, harus dipahami sebagai pelaksanaan fungsi/cabang yudisial yang “berbagi kekuasaan” dengan fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Fungsi legislatif atau legislasi mempunyai tugas untuk membentuk atau menyusun undang-undang. Kewenangan legislasi ini diamanatkan kepada DPR bersama dengan Presiden, yang kemudian keduanya secara bersama-sama disebut sebagai pembentuk undang-undang. Adapun kewenangan eksekutif atau eksekusi/pelaksanaan diamanatkan kepada Presiden selaku pemimpin/kepala Pemerintahan; [3.11.5] Bahwa kemudian fungsi yudisial diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, yang mempunyai tugas untuk menilai/mengadili 24 kepatuhan semua pihak pada peraturan perundang-undangan yang disusun oleh lembaga legislatif dan/atau dilaksanakan oleh lembaga eksekutif. Mahkamah Konstitusi bertugas mengadili penerapan/pengejawantahan norma UUD 1945 ke dalam undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, sementara Mahkamah Agung bertugas mengadili penerapan undang- undang/pengejawantahan norma undang-undang ke dalam peraturan perundang- undangan lain di bawah undang-undang; Fungsi yudisial yang diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi terjelma dalam salah satu kewenangan yang dimiliki, yaitu untuk menilai norma undang- undang yang sudah ada, apakah bersesuaian ataukah bertentangan dengan UUD 1945. Dengan kata lain, Mahkamah tidak dapat menilai atau mengadili norma undang-undang yang belum dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Hal demikian karena tindakan mengadili/menilai konstitusionalitas suatu norma yang belum ada, terutama ketika penilaian Mahkamah kelak menyatakan norma demikian bersesuaian atau tidak dengan konstitusi, akan berujung sebagai kegiatan yang tumpang tindih dengan kegiatan merumuskan/membuat norma hukum baru. Dengan demikian tindakan Mahkamah Konstitusi tersebut ekuivalen (sama dan sebangun) dengan pelaksanaan kewenangan fungsi legislatif, yang artinya Mahkamah telah keluar dari wilayah fungsi yudisial dan menyeberang ke wilayah fungsi legislasi; [3.11.6] Bahwa di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, lebih lanjut dapat dijelaskan, meskipun secara pragmatis dapat menjadi terobosan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, atau setidaknya dapat menjawab kebutuhan hukum nyata dalam masyarakat yang belum terjawab oleh pembentuk undang- undang, namun tidak menutup kemungkinan memunculkan tirani hukum karena Mahkamah akan terjebak dengan bertindak sebagai pembentuk undang-undang sekaligus pengadil/penguji konstitusionalitas undang-undang dimaksud. Dengan demikian sulit untuk menghindari adanya prasangka bahwa dua dari tiga fungsi kekuasaan negara akan sekaligus berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Hal demikian menjadikan posisi ambiguitas yang berkonotasi Mahkamah sebagai pembentuk undang-undang sekaligus pengawas undang-undang (melalui jalur pengujian konstitusionalitas) yang berpotensi memunculkan kesewenangan dalam pembentukan undang-undang serta di sisi lain berpotensi menumpulkan pengawasan konstitusionalitas undang-undang; 25 Bahwa penumpukan atau pemusatan fungsi legislasi dan fungsi yudisial pada satu lembaga harus dihindari. Untuk itu Mahkamah harus tetap pada tujuan awal dibentuknya, yaitu mengoreksi penyimpangan undang-undang atau menilai konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945, terbatas pada (norma) undang-undang yang sudah ada atau sudah dirumuskan dan disahkan. Mahkamah tidak boleh terperangkap atau menempatkan dirinya sebagai perumus undang- undang (positive legislator). Seandainya pun terdapat perubahan isi undang- undang melalui putusan Mahkamah, dan memang secara faktual terdapat beberapa Putusan Mahkamah yang mengubah makna norma undang-undang sehingga lebih luas, hal demikian dilakukan secara terpaksa dan sifatnya terbatas, serta terlebih lagi perlu ditegaskan tidak terjadi di wilayah pemidanaan. Mahkamah dalam putusannya tidak pernah merumuskan delik pidana atau mengkriminalkan, di mana esensi kriminalisasi adalah membuat suatu tindakan/perbuatan yang sebelumnya tidak diancam dengan sanksi pidana berubah menjadi dapat dijatuhi sanksi pidana. Terkait dengan perkara a quo Mahkamah konsisten dengan pendirian sebelumnya yang dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 [vide Paragraf [3.12], halaman 441-443]; Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara tersebut, hakikat yang diamanatkan adalah, dalam pengujian undang-undang yang konteks permohonannya meminta Mahkamah melakukan kebijakan kriminalisasi atas perbuatan tertentu, tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah. Kriminalisasi berkaitan erat dengan tindakan pembatasan hak dan kebebasan seseorang di mana pembatasan demikian berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia adalah kewenangan eksklusif pembentuk undang- undang; [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat norma Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ tidak bertentangan dengan UUD 1945 meskipun tidak dilekati dengan makna yang dimohonkan oleh para Pemohon. Di sisi lain, pendapat Mahkamah demikian tidak boleh diartikan bahwa makna yang dimohonkan para Pemohon agar dilekatkan pada Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ adalah hal yang bertentangan dengan UUD 1945. Sebab Mahkamah pada hakikatnya tidak sampai mempertimbangkan terlebih menilai konstitusionalitas substansi yang dimohonkan oleh para Pemohon a quo. Hal demikian karena pemaknaan yang dimohonkan para Pemohon, seandainya 26 dikabulkan, mengharuskan Mahkamah untuk membentuk norma hukum baru, in casu merumuskan kebijakan kriminalisasi. Pembentukan norma baru secara fundamental selalu dihindari oleh Mahkamah, karena hal demikian merupakan tugas lembaga legislatif sebagai positive legislator; Bahwa penting ditegaskan oleh Mahkamah, di samping pertimbangan hukum kekinian sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah juga mengingatkan kembali pendiriannya sebagaimana esensi pertimbangan hukum pada putusan- putusan sebelumnya, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan kriminalisasi (criminal policy) yang berkaitan erat dengan perampasan kemerdekaan warga negara benar-benar harus mendapatkan persetujuan lembaga perwakilan rakyat yang merupakan representasi kehendak rakyat. Dengan demikian, melalui Putusan a quo Mahkamah mendorong agar makna Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ sebagaimana dimaksud para Pemohon diusulkan kepada lembaga legislatif untuk dibahas sebagai kebijakan pidana dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan di jalan yang diakibatkan oleh adanya pengendara kendaraan bermotor yang masih di bawah umur; [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ sepanjang tidak dimaknai “termasuk pengemudi yang belum memasuki usia dewasa secara hukum, maka terhadap orang yang dengan sengaja memberikan/meminjamkan kendaraan bermotor” adalah tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 27 Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), d a n Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 11.32 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 28 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Wahiduddin Adams ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Arief Hidayat PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo