15/PUU-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 15/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Cepi Arifiana Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Alamat : Perum Taman kenari Blok A.5-15 RT/RW 002/010 Ciluar, Bogor Utara. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : M. Dedy Hardinianto, S.H. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Alamat : Jalan Sukamulia Komp. Grand Silva Residance Nomor 15A, RT 003/RW 036, Sungai Jawi, Pontianak Kota Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon II; 3. Nama : Garribaldi Marandita Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Alamat : GDC Cluster Alamanda Blok D-2 Nomor 1 RT 001/RW 009, Kalimulya, Cilodong, Depok. Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Mubarak Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Alamat : Jalan Datu Tuan Nomor 4 Butun Indah RT 001/RW 265 Bertais, Sandubaya, Mataram. Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- Pemohon IV; 2 Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Maret 2021 memberi kuasa kepada Ichsan Zikry, S.H. LLM, Frederick Angwyn, S.H., Ian Martin P.L., S.H., M.H., LL.M., Aria Bahana, S.H., Gusnandi Arief Haliadi, S.H., Aga P. S. Marpaung, S.H., dan Herbowo Aryo, S.H., yang berkedudukan hukum di Ruko Alexandrite 2 Nomor 21 Jalan Boulevard Gading Serpong, Tangerang, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 April 2021 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 6/PUU/PAN.MK/AP3/4/2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 15/PUU-XIX/2021 pada tanggal 21 April 2021, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2021 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum”. Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”. 3 2. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, karena objek permohonan ini adalah pengujian Undang-Undang, dalam hal ini Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya sepanjang kalimat pada alinea pertama “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia”, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan ini. B. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON 1. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat; atau d. lembaga negara.” 4 2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor: 11/PUU-V/2007, Mahkamah juga telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa dengan mengacu pada syarat-syarat yang disebutkan diatas, para Pemohon selaku Warga Negara Indonesia, masing-masing telah memenuhi kualifikasi sebagai pemohon dalam perkara ini dengan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah orang perorangan warga Negara Indonesia yang memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi yang dalam hal ini berupa hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. b. Bahwa para Pemohon, selaku Warga Negara Indonesia, memilih menjadi Pegawai Negeri Sipil di institusinya masing-masing semata- mata karena ingin berbakti dan berpartisipasi langsung dalam membangun negeri. Motivasi para Pemohon tersebut juga didasarkan pada kesadaran para Pemohon bahwa Republik Indonesia merupakan negeri yang sangat kaya dan kekayaan tersebut lebih dari cukup untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Akan tetapi, para Pemohon juga menyadari bahwa kekayaan tersebut 5 seringkali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan dan keuntungan pribadi ataupun golongan yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Republik Indonesia. Oleh karena itu, para Pemohon bertekad untuk dapat membantu Republik Indonesia memanfaatkan kekayaannya sebesarbesarnya untuk kepentingan rakyat. c. Kesempatan para Pemohon untuk berbakti dan berpartisipasi langsung dalam membangun negeri semakin terbuka saat para Pemohon diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dengan diangkatnya para Pemohon sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, para Pemohon berkesempatan untuk memberantas tindak pidana yang sangat merugikan kepentingan bangsa dan negara yang terjadi di ruang lingkup tugasnya masing- masing. d. Para Pemohon memahami bahwa upaya penegakan hukum atas tindak pidana yang berada dalam ruang lingkup tugasnya masing-masing sangat berkaitan erat dengan motif pelaku untuk memperoleh keuntungan finansial dan dampak ekonomi yang dapat ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan tujuan dari proses penegakan hukum, diperlukan upaya pengarusutamaan penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan rezim anti pencucian uang, yang diaplikasikan dengan menelusuri ada atau tidaknya dugaan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana asal yang berada dalam ruang lingkup kewenangan para Pemohon. Permasalahannya, para Pemohon tidak dapat serta merta mengaplikasikan pemikiran tersebut, karena para Pemohon meyakini hal tersebut akan melanggar peraturan perundang-undangan. e. Bahwa Pemohon I pada tahun 2018 bertugas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada kasus HS, yang diduga melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Dalam penanganan perkara tersebut, yang merupakan tindak pidana asal 6 pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf w UU TPPU, Pemohon I menemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi, upaya tindak lanjut atas temuan dugaan tindak pidana pencucian uang dimaksud terhambat dikarenakan keterbatasan kewenangan Pemohon I selaku penyidik dan Pemohon I juga meyakini bahwa apabila dilakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut, maka Pemohon I selaku PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melanggar peraturan perundang-undangan. f. Bahwa Pemohon II pada tahun 2018 bertugas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada perkara pertambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri yang dilakukan oleh PT. LM. Dalam penyidikan perkara tersebut, yang merupakan tindak pidana asal pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf w UU TPPU, Pemohon II telah berupaya untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana tersebut. Dalam upaya untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang dimaksud, Pemohon II berusaha untuk membuktikan adanya dugaan transaksi yang mencurigakan berkaitan dengan kecurangan dan kesalahan jurnal posting yang bertentangan dengan peraturan perundang-udangan. Upaya Pemohon II untuk mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut juga disertai dengan permintaan informasi ke PPATK atas ketidakwajaran aset yang dimiliki oleh PT. LM. Akan tetapi, upaya untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut terhambat saat Pemohon II berkordinasi dengan Kejaksaan setempat. Dalam forum kordinasi tersebut, pihak Kejaksaan menyatakan bahwa Pemohon II tidak berwenang untuk melakukan penyidikan atas dugaan peristiwa hukum pencucian uang yang diduga telah dilakukan oleh PT. LM, meskipun Pemohon II telah menjelaskan terkait Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (SKEP) yang menetapkan Pemohon II berwenang untuk menyidik perkara TPPU. 7 g. Bahwa Pemohon III pada tahun 2015 bertugas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan pada perkara kegiatan alih muatan (transhipment) yang dilakukan dengan tidak menggunakan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) yang sah dari Pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh kapal pengangkut ikan berbendera Thailand bernama MV. SS 2. Dalam penyidikan perkara tersebut, yang merupakan tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf y UU TPPU, Pemohon III mengidentifikasi adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi Indonesia yang berasal dari hasil alih muatan (transhipment) yang dilakukan oleh MV. SS 2. Namun, upaya untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Pemohon III dikarenakan keterbatasan kewenangan Pemohon III selaku penyidik dan Pemohon III juga meyakini bahwa apabila dilakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut, maka Pemohon III selaku PPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melanggar peraturan perundang-undangan. h. Bahwa Pemohon IV pada tahun 2015 bertugas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan pada perkara penyelundupan benih lobster dengan tujuan ke Singapura. Dalam melakukan penyidikan perkara tersebut, yang merupakan salah satu tindak pidana asal berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf y UU TPPU, Pemohon IV menemukan fakta yang menunjukan pola kegiatan penyelundupan benih lobster oleh tersangka melibatkan jaringan tersistematis, meliputi oknum-oknum otoritas terkait dan terindikasi terdapat dugaan tindak pidana pencucian uang dalam jumlah yang sangat besar. Akan tetapi, upaya untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut terhambat karena keterbatasan kewenangan Pemohon IV selaku penyidik dan Pemohon IV juga meyakini bahwa apabila dilakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut, maka Pemohon IV 8 selaku PPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melanggar peraturan perundang-undangan; i. Adanya kesamaan kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon dikarenakan para Pemohon dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik telah mengidentifikasi dugaan tindak pidana pencucian uang pada perkara tindak pidana asal yang ditangani oleh para Pemohon masing-masing namun para Pemohon tidak dapat menindaklanjuti temuan tersebut karena para Pemohon meyakini bahwa penyidikan dugaan TPPU dalam perkara-perkara tersebut yang dilakukan para Pemohon akan melanggar peraturan perundang- undangan. j. Keyakinan para Pemohon tersebut muncul setelah mengamati rumusan Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU yang mengandung pertentangan substansi. Pasal 74 Undang-Undang TPPU mengatur bahwa “Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini”, sedangkan Penjelasan Pasal 74 alinea kesatu mengatur “yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia”. Keyakinan tersebut semakin bertambah besar setelah berkordinasi dengan pihak Kejaksaan, selaku institusi yang berwenang melakukan penuntutan, yang pada pokoknya menyampaikan pandangannya bahwa para Pemohon tidak berwenang untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU. k. Kekhawatiran mengenai dapat atau tidaknya para Pemohon untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang di masa yang akan datang telah menimbulkan pertentangan batin dalam diri para Pemohon 9 sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil karena disatu sisi para Pemohon telah bersumpah untuk mengutamakan kepentingan negara dibanding kepentingan pribadi atau golongan, namun disisi lain para Pemohon tidak dapat serta merta mengutamakan kepentingan negara, dalam hal ini berupa melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana pencucian uang, karena aturan yang mendasari kewenangan tersebut tidak jelas. Situasi ini tidak hanya merugikan para Pemohon namun juga telah menimbulkan kerugian bagi Republik Indonesia karena kehilangan kesempatan untuk pulih dan terhindar dari akibat buruk yang ditimbulkan oleh tindak pidana tindak pidana pencucian uang. l. Bahwa para Pemohon berhak untuk diperlakukan sama didalam hukum dan pemerintahan, dalam hal ini perlakuan yang sama dengan yang diberikan kepada Penyidik dari Kepolisian, KPK, Kejaksaan, BNN, dan Penyidik PNS Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dari Kementerian Keuangan, berupa kejelasan mengenai ada atau tidaknya kewenangan untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang. Adapun hal tersebut adalah hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. m. Bahwa dengan berlakunya Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU, para Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya, telah ditempatkan dan diperlakukan secara tidak setara dimuka hukum dan tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Situasi ini tentunya bertentangan dengan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. n. Bahwa khususnya terkait pembedaan perlakuan antar penegak hukum, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017, Mahkamah juga sudah pernah menerima kedudukan hukum dan mengabulkan permohonan kumpulan perorangan yang berprofesi sebagai Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia yang meminta agar diperlakukan sama dengan profesi Hakim, yaitu untuk memperoleh 10 jaminan perlindungan dari ancaman pemidanaan dalam menjalankan tugas penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. o. Bahwa terdapat hubungan kausal antara kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon dengan berlakunya Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU sepanjang kalimat “yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia”. Dengan berlakunya Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU tersebut, mengakibatkan keragu-raguan pada diri para Pemohon terkait ada atau tidaknya kewenangan untuk melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana yang berada didalam ruang lingkup kewenangannya masing-masing dan perlakuan yang tidak setara antara para Pemohon dengan penyidik lain dihadapan hukum. p. Apabila Penjelasan Pasal 74 sepanjang kalimat tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka para Pemohon dapat dengan yakin melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana pencucian uang dan diperlakukan setara dimuka hukum. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional yang didalilkan oleh pemohon tidak akan terjadi lagi. 4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, para Pemohon selaku orang perorangan warga negara indonesia telah memenuhi kualifikasi sebagai pemohon karena para Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional, terdapat causal verband antara kerugian yang ditimbulkan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, dan ada kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menerima kedudukan hukum para Pemohon. 11 C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENDAHULUAN Statistik menunjukkan bahwa dalam periode 2005 sampai 2020, pengadilan telah memutus 549 perkara tindak pidana pencucian uang. Dari seluruh putusan pengadilan tersebut, diperoleh total denda dan uang pengganti sejumlah 122.299.356.048 rupiah. Besarnya nilai denda dan uang pengganti tersebut tentu mengindikasikan keseriusan ancaman yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang. Tingkat keseriusan ancaman tersebut semakin tinggi apabila kita juga melihat fakta bahwa ternyata tindak pidana pencucian uang yang belum terungkap diduga berjumlah jauh lebih besar. Merujuk pada data statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dapat diketahui bahwa rasio tindak lanjut atas Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan dan Informasi Proaktif dari PPATK ke instansi berwenang baru sebesar 32,6%. Dari seluruh hasil analisis, hasil pemeriksaan dan informasi proaktif dari PPATK tersebut, 10% masih dalam tahap penyelidikan, 8,9% dalam tahap penyidikan, dan baru 4% yang telah diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Rendahnya rasio tindak lanjut atas laporan PPATK tersebut mungkin disebabkan oleh tidak ditemukannya unsur tindak pidana oleh instansi berwenang yang menerima laporan dari PPATK. Meskipun hal ini sangat dimungkinkan, kemungkinan ini hanya dapat menjelaskan mengenai tidak dilanjutkannya proses penegakan hukum atas laporan PPATK yang sudah direspon oleh instansi yang menerima laporan, yang jumlahnya hanya sebesar 32,6% dari total laporan PPATK. Sedangkan 67,4% sisanya yang belum direspon, patut diduga disebabkan oleh tidak optimalnya upaya tindak lanjut oleh instansi berwenang penerima laporan, yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya penyidik yang dimiliki oleh instansi tersebut. Dugaan mengenai keterbatasan sumber daya penyidik sebagai faktor penghambat dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang bukanlah suatu isu yang baru. Isu ini pernah diangkat oleh pihak Kepolisian dalam Rapat Dengar Pendapat Penyusunan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 12 Mei 2010. Dalam rapat tersebut, pihak Kepolisian 12 berpandangan bahwa penyebab tidak maksimalnya tindak lanjut atas laporan PPATK adalah dikarenakan terbatasnya jumlah penyidik yang berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang. Dalam kesempatan itu pula, Kepolisian berpendapat bahwa beban kerja Kepolisian untuk menindaklanjuti laporan PPATK akan sangat berkurang apabila penyidik tindak pidana asal dapat secara langsung menindaklanjuti dugaan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Permasalahan yang diangkat oleh pihak kepolisian tersebut telah direspon oleh pembuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan menambah instansi yang dapat menyidik tindak pidana pencucian uang menjadi 6 (enam) instansi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, Direktorat Pajak dan Direktorat Bea dan Cukai. Sayangnya, data menunjukkan bahwa penambahan instansi yang berwenang menyidik tersebut ternyata masih belum efektif mengurangi beban kerja Kepolisian dan Kejaksaan dalam menindaklanjuti laporan PPATK. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, 66,4% laporan PPATK masih menjadi beban kerja Kepolisian dan Kejaksaan, dengan mayoritas laporan ditujukan ke pihak Kepolisian. Banyaknya laporan yang ditujukan ke pihak kepolisian tentu merupakan konsekuensi dari kewenangan yang dimiliki Kepolisian untuk menyidik hampir seluruh tindak pidana asal pencucian uang, yang jumlahnya mencapai 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana. Padahal, dari 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana asal tindak pidana pencucian uang tersebut, terdapat beberapa tindak pidana yang kewenangan penyidikannya tidak hanya menjadi kewenangan Kepolisian, seperti tindak pidana di bidang lingkungan hidup, kehutanan serta kelautan dan perikanan. Apabila penyidik tindak pidana asal tersebut juga diberikan kesempatan untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang, maka diharapkan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang akan lebih optimal karena beban kerja Kepolisian otomatis akan berkurang dan sumber daya penyidik yang tersedia untuk mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang akan bertambah. Pembentuk undang-undang menginginkan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal 13 Dari aspek sejarah pembentukan undang-undang, dapat diketahui bahwa isu mengenai terbatasnya penyidik yang berwenang untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang dianggap sebagai salah satu faktor penghambat upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pentingnya penyidik tindak pidana asal memiliki kewenangan untuk juga menyidik tindak pidana pencucian uang mengingat tindak pidana pencucian uang merupakan upaya dari pelaku tindak pidana asal untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana, sehingga tampak seolah- olah berasal dari aktifitas yang sah. Oleh karena itu, Undang-Undang TPPU disusun dengan proyeksi agar penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan oleh penyidik dari berbagai instansi yang berwenang menyidik tindak pidana asal. Pandangan ini tercermin dari keterangan Pemerintah dalam rapat penyusunan Undang-Undang TPPU sebagai berikut: Perjalanan kurang lebih 8 (delapan) tahun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, menunjukkan adanya beberapa kelemahan (loopholes) sehingga menghambat efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Kelemahan- kelemahan dimaksud antara lain: … terbatasnya pihak yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang (Multi Investigator)… Kendala tersebut, mengakibatkan tidak maksimalnya pendekatan anti pencucian uang dalam mendukung dan membantu upaya penegakan hukum atas tindak pidana asal (predicate crime) seperti tindak pidana korupsi, penyuapan, narkotika dan psikotropika, pembalakan liar, tindak pidana ekonomi (perbankan, pasar modal, pengasuransian, pajak, kepabeanan, cukai dan sebagainya) serta tindak pidana terorisme. Selanjutnya, mengenai keterkaitan antara keterbatasan penyidik yang berwenang melakukan penyidikan dengan efektivitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang juga diangkat oleh wakil dari Fraksi PAN dan PKS yang menyoroti berbanding terbaliknya jumlah laporan yang dikeluarkan oleh PPATK, yang jumlahnya mencapai ribuan, dengan putusan terkait tindak pidana pencucian uang, yang sampai akhir tahun 2009 hanya berjumlah 26 putusan. Mengenai isu tersebut, perwakilan dari KPK berpendapat bahwa permasalahan yang terjadi di lapangan adalah masalah teknis, seperti misalnya laporan yang disampaikan PPATK ternyata tidak bersumber dari tindak pidana korupsi sehingga KPK tidak bisa menindaklanjuti. 14 Pihak kepolisian kemudian menambahkan bahwa upaya tindak lanjut (atas laporan PPATK) juga bisa terhalang dari tidak adanya kewenangan menyidik. Seperti saat Kepolisian menerima laporan dari PPATK terkait transaksi mencurigakan yang melibatkan anggota TNI, yang dalam hal ini kepolisian tidak berwenang untuk melakukan penyidikan. Selanjutnya, pihak kepolisian juga menyatakan harapannya agar laporan PPATK yang berjumlah relatif banyak, seharusnya dapat langsung didistribusikan ke penyidik tindak pidana asal untuk membantu kinerja Polri dan tidak menumpuk menjadi beban penyidikan kepolisian, kejaksaan dan KPK saja. Isu mengenai keterbatasan penyidik yang berwenang melakukan penyidikan bertahan sampai tahap akhir penyusunan undang-undang hingga akhirnya disepakati oleh Panitia Kerja bahwa dalam hal ditemukan indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya, PPATK menyerahkan hasil analisis atau hasil pemeriksaan tersebut kepada penyidik tindak pidana asal untuk dilakukan penyidikan dan selanjutnya penyidik tindak pidana asal tersebut melakukan kordinasi dengan PPATK. Merujuk pada poin-poin pembahasan Undang-Undang TPPU tersebut, dapat dipahami bahwa semangat yang terkandung dalam proses penyusunan Undang-Undang TPPU adalah membuka ruang bagi penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sayangnya, semangat tersebut tidak sepenuhnya terakomodir dalam rancangan undang-undang yang akhirnya disahkan sebagai Undang-Undang TPPU. Urgensi meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat korelasi erat antara membuka ruang bagi penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang dengan upaya mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Melalui optimalisasi upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang, selain tercapainya tujuan yang diharapkan dari pembentukan Undang-Undang TPPU, diproyeksikan juga akan membuka peluang untuk memperoleh pencapaian lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu diakuinya kepatuhan Indonesia atas standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang 15 dikeluarkan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Pemenuhan kepatuhan Indonesia atas standar Internasional dimaksud merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia sebagai bagian dari komunitas Internasional dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang yang disepakati sebagai transnational organized crime yang harus ditangani sesuai dengan standar internasional termasuk yang tertuang dalam FATF Recommendation. Adapun konsekuensi tingkat kepatuhan Indonesia terhadap standar internasional akan berdampak pada proses yang sedang dijalani oleh Indonesia untuk menjadi anggota penuh FATF. Saat ini, Indonesia merupakan satu-satunya negara anggota G-20 yang masih belum diterima menjadi anggota FATF. Padahal, Indonesia berkepentingan untuk menjadi anggota FATF guna memperoleh manfaat di sektor ekonomi, policy making, dan hubungan internasional. Apabila Indonesia menjadi anggota FATF, diharapkan Indonesia akan mampu membuktikan kepada dunia internasional akan tingkat stabilitas dan integritas sistem keuangan dan perdagangan Indonesia yang sudah memadai, sehingga diharapkan dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, disejajarkan dengan negara maju dan menempatkan Indonesia dalam kedudukan yang sejajar dengan negara-negara G-20 lainnya. Kemudian, dengan menjadi anggota FATF, Indonesia juga dapat memiliki peran lebih dalam penyusunan kebijakan dan standar internasional terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tidak kalah pentingnya, Indonesia akan dipandang sebagai negara yang lebih kredibel di mata dunia internasional dan hal ini tentunya berdampak positif dalam meningkatkan efektivitas kerja sama internasional. Akan tetapi, untuk dapat bergabung menjadi anggota FATF, Indonesia perlu melakukan serangkaian perbaikan dengan merujuk pada 40 rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF, salah satunya adalah Rekomendasi FATF Nomor 30. Dalam poin tersebut direkomendasikan agar dibentuknya suatu sistem pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang efektif, yang salah satunya dapat dicapai dengan membuka pintu bagi penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang. 16 Oleh karena itu, apabila Mahkamah mengabulkan permohonan a quo, diharapkan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang akan menjadi lebih optimal dan sekaligus membuka peluang Indonesia untuk bergabung menjadi anggota FATF. D. POKOK PERMOHONAN 1) Pertentangan substansi antara Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menimbulkan ketidakpastian hukum 1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengatur “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 2. Bahwa Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan “Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini” 3. Bahwa Penjelasan Pasal 74 alinea kesatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.” 4. Bahwa dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, dapat dipahami bahwa norma Pasal 74 Undang-Undang TPPU pada dasarnya mengamanatkan agar penyidikan tindak pidana pencucian uang: a. dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal; b. dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 17 c. kedua ketentuan tersebut berlaku sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang TPPU. Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana asal dalam Pasal 74 adalah 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana yang disebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU, termasuk diantaranya tindak pidana korupsi, narkotika, perdagangan orang, tindak pidana di bidang kehutanan, lingkungan hidup, serta kelautan dan perikanan. 5. Bahwa apabila frasa “dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal” dalam Pasal 74 dikaitkan dengan jenis-jenis tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-Undang TPPU, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang semestinya dapat dilakukan oleh setiap penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asal tersebut. Sebagai contoh, penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang untuk menyidik tindak pidana korupsi juga berwenang untuk menyidik tindak pidana pencucian uang yang hasil tindak pidananya berasal dari tindak pidana korupsi (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang TPPU). Begitupun dengan penyidik pada Badan Narkotika Nasional yang berwenang untuk menyidik tindak pidana narkotika, berwenang untuk menyidik tindak pidana pencucian uang yang hasil tindak pidananya berasal dari tindak pidana narkotika (vide Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang TPPU). 6. Begitupun seharusnya dengan penyidik pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berwenang menyidik tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Dengan dasar kewenangan menyidik tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, penyidik pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga semestinya berwenang untuk menyidik tindak pidana pencucian uang yang hasil tindak pidananya bersumber dari tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 7. Bahwa kenyataannya, penyidik pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak berwenang atau setidak-tidaknya terdapat keragu- raguan mengenai kewenangannya untuk menyidik tindak pidana 18 pencucian uang yang harta kekayaannya bersumber dari tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Adapun hal ini disebabkan oleh Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU yang mengubah makna Pasal 74 Undang-Undang TPPU dengan memuat rumusan kalimat “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 8. Bahwa penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU tersebut telah membatasi penyidik yang berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang menjadi hanya penyidik dari 6 (enam) instansi tersebut. Hal ini sangat bertolak belakang dengan norma yang terkandung dalam Pasal 74 yang justru mengandung substansi bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan oleh penyidik dari instansi manapun sepanjang instansi tersebut memiliki kewenangan menyidik tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang TPPU. 9. Bahwa mengenai tata cara perumusan Penjelasan dalam suatu Undang-Undang dapat dipahami dengan merujuk pada Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Bagian E poin 176, poin 177 dan poin 178. Dalam lampiran tersebut dijelaskan bahwa: a. Poin 176: “Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana 19 untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud”, b. Poin 177: “Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan”, c. Poin 178: “Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang- Undangan” Pemahaman yang sama juga dapat ditemukan dalam Penjelasan Poin 149, Poin 150 dan Poin 151 Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bagian E yang pada saat itu masih berlaku dan dijadikan pedoman dalam menyusun Undang-Undang TPPU. 10. Bahwa dengan merujuk pada kaidah penyusunan Penjelasan dalam pembentukan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ataupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (yang masih berlaku saat penyusunan Undang-Undang TPPU), dapat dipahami bahwa: a. Penjelasan tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud b. Harus dihindari membuat rumusan norma di dalam bagian Penjelasan c. Harus dihindari membuat rumusan yang memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Bahwa rumusan penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU sepanjang kalimat “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik 20 Indonesia.” telah menimbulkan ketidakjelasan, memuat norma baru dan merubah norma Pasal 74 secara terselubung sekaligus. Putusan Mahkamah Terdahulu 12. Bahwa Mahkamah juga telah beberapa kali menyatakan penjelasan pasal dalam suatu undang-undang inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dijadikan rujukan diantaranya adalah Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 terkait pengujian Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014 terkait pengujian Penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 13. Bahwa Pasal 59 dan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi pokok pengujian dalam perkara nomor 005/PUU-III/2005 memuat ketentuan sebagai berikut: Pasal 59 (1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.” (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurangkurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Penjelasan Pasal 59 “Partai politik atau gabungan partai politik dalam ketentuan ini adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD.” 14. Bahwa terkait rumusan penjelasan Pasal 59 tersebut, Mahkamah berpandangan bahwa substansi penjelasan Pasal 59 ayat (1) telah menimbulkan norma baru yang menegasikan bunyi Pasal 59 ayat (1) dan (2). Lebih lanjut Mahkamah menjelaskan bahwa terdapat pertentangan substansi antara pasal dan penjelasan yang menimbulkan 21 interpretasi ganda dan keragu-raguan dalam pelaksanaannya yang mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum. 15. Selanjutnya, dalam perkara Nomor 15/PUU-XII/2014, Mahkamah juga menyatakan penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Adapun bunyi dari Pasal 70 dan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 70 Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa Penjelasan Pasal 70 Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan 16. Bahwa dalam perkara ini, Mahkamah menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 70 telah mengubah norma Pasal 70 karena pada dasarnya Pasal 70 hanya mensyaratkan adanya dugaan yang bersifat apriori dari pemohon dan penjelasan Pasal 70 justru mengubah makna “dugaan” menjadi sesuatu yang pasti berdasarkan putusan pengadilan dan bersifat posteriori. Atas dasar alasan tersebut, Mahkamah menyimpulkan bahwa penjelasan Pasal 70 telah menimbulkan ketidakpastian hukum. 17. Bahwa dengan merujuk pada kedua putusan Mahkamah terdahulu, dapat dipahami bahwa pada dasarnya Mahkamah berpandangan 22 bahwa rumusan penjelasan pasal tidak boleh bertentangan dengan makna dari pasal yang dijelaskan karena hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum. Pertentangan makna antara penjelasan pasal dan pasal yang dijelaskan dalam putusan Mahkamah terdahulu tersebut juga terkandung dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU yang diajukan pengujian dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Kaidah hukum yang telah diterapkan oleh Mahkamah dalam dua putusan tersebut diatas beralasan hukum untuk kembali diterapkan dalam perkara a quo. 18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka beralasan hukum untuk menyimpulkan bahwa penjelasan Pasal 74 Undang- Undang TPPU sepanjang kalimat “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang- undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan oleh karena itu, penjelasan Pasal 74 Undang- Undang TPPU sepanjang kalimat tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 2) Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengakibatkan terjadinya perbedaan perlakuan terhadap pihak yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan pihak yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang 1. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada “kecualinya”. 23 2. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengatur “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Perbedaan perlakuan terhadap pihak yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana 3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masingmasing berdasarkan Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Hal ini menunjukan bahwa pada dasarnya kedudukan hukum dari PPNS juga bagian dari integrated criminal justice system, sama seperti penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia. 4. Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU yang memuat ketentuan “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” memberikan kedudukan atau perlakuan yang berbeda antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan penyidik lainnya, seperti PPNS selain PPNS pada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi, dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana asal sebagaimana ditetapkan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU dan hal ini bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945. 5. Salah satu unsur kriminalisasi tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang- 24 Undang TPPU adalah “Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU”. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU memuat 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana, sebagai berikut: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkotika; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih 6. Disampaikan kepada Mahkamah bahwa ketentuan a quo di atas berkaitan erat dengan ketentuan terkait kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU. Keterkaitan erat tersebut berakibat bahwa penyidik POLRI memiliki kewenangan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal hampir dari seluruh tindak pidana asal, KPK untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi, BNN untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari Narkotika dan Psikotropika, Kejaksaan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi dan tindak 25 pidana tertentu lainnya berdasarkan UU Kejaksaan, DJP untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana di bidang perpajakan, dan DJBC untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana cukai dan kepabeanan. Namun ketentuan Penjelasan Pasal 74 justru menunjukan adanya perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum pada PPNS dengan tidak memberikan kewenangan menyidik tindak pidana pencucian uang kepada seluruh PPNS. 7. Hal tersebut nyata terlihat dimana penjelasan Pasal 74 UU TPPU memberikan kewenangan kepada PPNS Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penyidikan TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang perpajakan (vide Pasal 2 ayat (1) huruf v UU TPPU) dan PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan penyidikan TPPU yang berasal dari tindak pidana cukai dan kepabeanan (vide Pasal 2 ayat (1) huruf j dan huruf k UU TPPU), namun tidak memberikan kewenangan kepada PPNS lain, antara lain PPNS KLHK untuk melakukan penyidikan TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup (Pasal 2 ayat (1) huruf w dan dan huruf x UU TPPU), PPNS KKP untuk melakukan penyidikan TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan (Pasal 2 ayat (1) huruf y UU TPPU), serta PPNS lainnya PPNS Ketenagakerjaan, PPNS Imigrasi, dan PPNS BPOM. Hal tersebut menunjukkan adanya perlakukan yang tidak sama dihadapan hukum. Perbedaan perlakuan terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang 8. Selain dari perbedaan perlakuan terhadap pihak yang berwenang menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang, Penjelasan Pasal 74 UU TPPU juga mengakibatkan perbedaan perlakuan terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, selain berkewajiban untuk menjamin kepastian hukum, aparat penegak hukum juga wajib untuk memperlakukan setiap orang dengan setara dan tidak memihak, yang salah satunya diwujudkan dengan menindaklanjuti laporan dugaan 26 tindak pidana dengan memulai tahap penyelidikan guna menemukan apakah benar terdapat dugaan tindak pidana, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan tahap penyidikan, penuntutan dan seterusnya. Atau sebaliknya, dalam hal ternyata laporan tersebut tidak mengandung unsur pidana, maka proses penegakan hukum harus dihentikan. 9. Bahwa untuk sampai di tahap menentukan apakah suatu laporan dugaan tindak pidana pencucian uang dapat ditindaklanjuti atau dihentikan, aparat penegak hukum harus menjalankan serangkaian tindakan berdasarkan undang-undang, dalam rangka proses penyelidikan dan atau penyidikan. Akan tetapi, kerangka teoritis tersebut tidak dapat diaplikasikan sebagaimana mestinya dalam hal terdapat dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. 10. Bahwa untuk memahami aturan terkait pihak yang berwenang melakukan penyidikan terhadap anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur “Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamaanan negara” b. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur “Oditur melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan angkatan bersenjata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini” c. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur “penyidik adalah: Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur” d. Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur “penyidikan perkara pidana 27 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. 11. Bahwa berdasarkan aturan-aturan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa anggota TNI diadili di Peradilan Militer dan pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap anggota TNI adalah Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur. Akan tetapi, dalam hal anggota TNI melakukan tindak pidana bersama-sama dengan sipil, anggota TNI tersebut dapat diadili di Peradilan Umum atau Peradilan Militer dan penyidik yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik gabungan dari Polri atau PPNS dan Polisi Militer atau Oditur berdasarkan kewenangannya masing-masing. 12. Merujuk pada pemahaman tersebut, apabila dikaitkan dengan kewenangan menyidik tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 74 Undang-Undang TPPU dan Penjelasan serta kewenangan untuk menyidik anggota TNI, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: a. Dalam hal terdapat anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, terhadapnya tidak dapat dilakukan proses peradilan pidana karena yang berwenang melakukan penyidikan terhadap anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana adalah Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur Militer, sedangkan ketiganya tidak termasuk kedalam penyidik yang berwenang untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU. b. Dalam hal terdapat anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang bersama-sama dengan sipil, sekalipun dibentuk tim gabungan antara penyidik Polri atau PPNS dengan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi, tetap akan menimbulkan 28 permasalahan terkait kewenangan penyidikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam poin a diatas dan tidak adanya kewenangan Penyidik Polri atau PPNS untuk melakukan penyidikan terhadap anggota TNI. 13. Bahwa situasi diatas telah menimbulkan ketidakpastian dalam proses penegakan hukum berupa tidak adanya kejelasan atas tindak lanjut penanganan dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh anggota TNI. Kemudian, situasi ini juga telah secara langsung menyebabkan terjadinya perbedaan perlakuan dari aparat penegak hukum terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal pihak yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang adalah masyarakat sipil, maka setidaktidaknya ada kemungkinan bahwa dugaan tindak pidana tersebut dapat ditindaklanjuti. Sebaliknya, dalam hal pelaku yang diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang adalah anggota TNI, secara normatif, dugaan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut semata-mata karena tidak ada pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan. 14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU sepanjang kalimat “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” telah membedakan perlakuan terhadap pihak yang bewenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan berpotensi membedakan perlakuan terhadap pihak tertentu yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, dan oleh karena itu, beralasan hukum untuk menyimpulkan bahwa Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU sepanjang kalimat tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 29 3) Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menghambat upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang dan bertentangan dengan tujuan dari pelaksanaan fungsi Kekuasaan Kehakiman 1. Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 mengatur “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” 2. Mengenai keterkaitan antara penyelenggaraan peradilan yang sesuai dengan asas-asas peradilan dengan tujuan berupa tegaknya hukum dan keadilan secara eksplisit dijelaskan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015, terkait pengujian pasal-pasal dalam KUHAP mengenai Prapenuntutan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menjelaskan bahwa asas-asas yang terkandung dalam KUHAP, termasuk asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum. 3. Selanjutnya, terkait ruang lingkup dari fungsi penyelenggaraan peradilan oleh Kekuasaan Kehakiman dapat dipahami dengan merujuk pada Pasal 38 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan peradilan juga meliputi fungsi penyelidikan dan penyidikan. Mengenai ruang lingkup kekuasaan kehakiman yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyelidikan dan penyidikan juga dapat dipahami melalui risalah proses pembahasan perubahan UUD 1945 terkait Kekuasaan Kehakiman diantaranya sebagai berikut: I Dewa Gde Palguna dari FPDIP menyatakan “Mengenai judul, saya kira apa yang disampaikan oleh Badan Pekerja ini sudah tepat demikian karena ini bukan hanya soal kita suka, tidak suka dan tidak ada argumentasinya. Tetapi kita ingat dulu kita mendiskusikan judul ini adalah dalam konteks satu, dalam kaitannya dengan apa yang kita sebut dalam bahasa kerennya sebagai konsep integrated judicial system. Dan yang kedua juga berkaitan dengan persoalan criminal justice system. Oleh karena itu maka judulnya yang berkaitan dengan integrated judicial system adalah dalam kekuasaan kehakiman dan 30 sekaligus juga penegakan hukum itu.” Dimyati Hartono dari FPDIP menyatakan “Ini artinya janganlah kita mempersempit diri bahwa pengertian kehakiman itu hanya ada pada Mahkamah Agung dengan seluruh jajarannya. Tetapi yang harus kita baca adalah lain-lain badan peradilan itu dalam konteks apa yang kita kenal dengan integrated judiciary system. Ada di sana itu polisi ada di sana itu jaksa ada hakim, ada pengacara, ada juga lembaga kemasyarakatan. Di luar hakim inilah yang disebut lain-lain badan kehakiman. Yang kita tidak pernah pikirkan itu merupakan sebuah integrated system” 4. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dipahami hal-hal sebagai berikut: a. bahwa fungsi penyelenggaraan peradilan oleh Kekuasaan Kehakiman bertujuan untuk tegaknya hukum dan keadilan b. bahwa fungsi penyelenggaraan peradilan oleh Kekuasaan Kehakiman adalah meliputi proses penegakan hukum, termasuk didalamnya kegiatan penyelidikan dan penyidikan. c. bahwa tegaknya hukum dan keadilan tercermin dari dilaksanakannya asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang diantaranya adalah asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Artinya, apabila penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tidak sesuai dengan asasasas peradilan, termasuk asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka hal tersebut bertentangan dengan tujuan Kekuasaan Kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui penyelenggaraan peradilan. 5. Bahwa untuk mencapai tujuan berupa tegaknya hukum dan keadilan tersebut, penyelenggaraan peradilan dilandaskan pada seperangkat asas-asas yang telah dikenal dan diakui secara universal, diantaranya adalah asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang secara eksplisit disebut sebagai bagian dari asas penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Umum Poin 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 6. Selain asas-asas peradilan yang berlaku secara universal tersebut, perlu pula diperhatikan Rekomendasi FATF mengenai Standar 31 Internasional dalam Pemberantasan Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme. Adapun rekomendasi FATF yang relevan dengan isu pembatasan kewenangan menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU adalah Rekomendasi FATF Nomor 30 mengenai Responsibilities of Law Enforcement and Investigative Authorities yang berisi rekomendasi berupa “Countries should ensure that competent authorities have responsibility for expeditiously identifying, tracing and initiating actions to freeze and seize property that is, or may become, subject to confiscation, or is suspected of being proceeds of crime”, yang diterjemahkan secara bebas berarti “negara-negara harus memastikan bahwa otoritas berwenang memiliki tanggung jawab untuk secara cepat mengidentifikasi, melacak, dan menginisiasi tindakan untuk membekukan dan menyita aset yang merupakan, bisa jadi, subyek penyitaan atau dicurigai sebagai hasil tindak pidana”. 7. Penjelasan lebih lanjut mengenai rekomendasi tersebut tertuang dalam Interpretative Note to Recommendation 30 yang berisi keterangan mengenai kewajiban negara untuk memastikan penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat disidik dengan layak dan dengan menerapkan teknik financial investigation, yaitu teknik penyidikan yang bertujuan salah satunya untuk mengidentifikasi dan melacak hasil dari tindak pidana, pendanaan teroris atau aset lainnya yang bisa jadi merupakan subyek perampasan. Selain itu, disebutkan pula bahwa otoritas penyidikan dan penuntutan yang berwenang harus memiliki kemampuan finansial, sumber daya manusia dan teknis yang cukup serta memastikan bahwa anggota dari otoritas penyidikan dan penuntutan menjaga standar profesional yang tinggi, termasuk standar- standar terkait kerahasiaan, integritas dan kemampuan yang memadai. 8. Bahwa Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU telah menyebabkan pertentangan-pertentangan terhadap prinsip-prinsip tersebut diatas. Adapun pertentangan-pertentangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 32 a) Kewenangan 6 (enam) instansi yang disebut dalam Penjelasan Pasal 74 untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana korupsi. (Vide Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang TPPU juncto Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; 2) Kejaksaan berwenang menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana korupsi. (Vide Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang TPPU juncto Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan juncto Penjelasan); 3) Badan Narkotika Nasional berwenang menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana narkotika. (Vide Pasal 2 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang TPPU juncto Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); 4) Direktorat Jenderal Pajak berwenang menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana di bidang perpajakan (Vide Pasal 2 ayat (1) huruf v Undang-Undang TPPU juncto Pasal 61 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan); 5) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana di bidang kepabeanan. (Vide Pasal 2 ayat (1) huruf j dan k Undang-Undang TPPU jis. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai); 6) Kepolisian berwenang menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana 33 dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. b) Bahwa dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa 5 (lima) dari 6 (enam) instansi yang berwenang menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang ternyata hanya menyidik sebagian kecil dari tindak pidana yang merupakan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Dengan kata lain, penyidik kepolisian adalah pihak yang bertanggung jawab atas mayoritas penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU. c) Dengan demikian, apabila penyidik tindak pidana asal yang tidak memiliki kewenangan menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan atas tindak pidana yang berada dalam ruang lingkup kewenangannya, maka penyidik tersebut hanya memiliki pilihan untuk menyampaikan temuannya ke penyidik kepolisian. d) Bahwa pengalihan temuan dugaan tindak pidana pencucian uang dari penyidik asal ke penyidik kepolisian menimbulkan konsekuensi teknis berupa dimulainya proses penyelidikan baru atas dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut oleh pihak kepolisian. Artinya, pihak kepolisian akan kembali menelusuri ada atau tidaknya dugaan tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti temuan tersebut, baik di tahap penyelidikan atau penyidikan, pada dasarnya akan bersifat pengulangan atas apa yang telah dilakukan oleh penyidik asal yang menemukan dugaan tindak pidana tersebut. e) Bahwa pengulangan rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian tidak dapat dihindari demi kesesuaian proses pencarian fakta, pengumpulan bukti dan administrasi penyelidikan dan penyidikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, katakanlah seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kelautan dan Perikanan menemukan 34 adanya dugaan tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan terhadap seorang bernama “X” yang melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa izin. Adapun dugaan tersebut timbul saat penyidik yang bersangkutan menemukan fakta bahwa terdapat serangkaian tindakan X untuk menyembunyikan uang yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan secara ilegal tersebut yang nilainya mencapai 40 miliar Rupiah. Temuan tersebut akhirnya diperoleh oleh penyidik setelah melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan yang memakan waktu kurang lebih 30 hari, memeriksa kurang lebih 15 (lima belas) orang saksi, serta melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan dan penyitaan. Dikarenakan PPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut tidak dapat menindaklanjuti dugaan tindak pidana pencucian uang, maka dugaan tersebut akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti. f) Dalam kasus hipotetikal tersebut diatas, selain dari serangkaian proses administrasi yang harus dilakukan mulai dari penerbitan laporan polisi, surat perintah penyelidikan dan atau penyidikan, dan lain sebagainya, setidak-tidaknya pihak kepolisian juga perlu memanggil dan memeriksa kembali ke 15 (lima belas) orang saksi tersebut untuk memproses dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut. Memanggil dan memeriksa 15 (lima belas) orang saksi bukanlah perkara yang mudah karena tentunya akan sangat membutuhkan waktu dan sumber daya manusia penyelidik dan atau penyidik Kepolisian. g) Selain waktu dan tenaga, situasi tersebut juga akan menyebabkan penggunaan anggaran secara tidak efisien karena pihak kepolisian tentu membutuhkan biaya untuk melakukan serangkaian tindakan yang sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh penyidik asal. Ditambah lagi dengan adanya kemungkinan gap of knowledge antara penyidik tindak pidana asal dan penyidik kepolisian yang dapat menyebabkan berlarutnya proses penyelidikan dan penyidikan. 35 9. Situasi tersebut tentu bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Rekomendasi FATF Nomor 30 yang mengharapkan dibentuknya suatu sistem pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang efektif. Situasi tersebut tidak perlu terjadi apabila penyidik asal memiliki kewenangan untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang. Apabila penyidik asal dapat langsung menindaklanjuti temuan dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut, maka yang perlu dilakukan oleh penyidik kepolisian adalah sebatas menerima permintaan kordinasi dan melakukan pengawasan terhadap penyidik tindak pidana asal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 10. Dengan memaksimalkan peran penyidik tindak pidana asal untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana pencucian uang dan mengaktifkan peran kordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian, setidaknya dapat diperoleh beberapa manfaat diantaranya: a. Pertama, mengurangi beban penyidik Kepolisian untuk menindaklanjuti laporan dari PPATK. Dengan mendistribusikan tugas penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang kepada penyidik yang juga berwenang menyidik tindak pidana asal, seperti tindak pidana di bidang kehutanan dan di bidang kelautan dan perikanan, diharapkan penyidik kepolisian dapat lebih maksimal dalam menindaklanjuti dugaan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya hanya menjadi kewenangan penyidik Polri, seperti tindak pidana Terorisme/Pendanaan Terorisme (4.02% atau 221 laporan) dan tindak pidana penipuan (16.4% atau 902 laporan). Kedua, diberikannya kewenangan menyidik TPPU kepada penyidik tindak pidana asal diharapkan mampu meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang di sektor-sektor yang masih belum memaksimalkan pendekatan anti pencucian uang. Keterkaitan antara kewenangan menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang dengan peningkatan upaya pemberantasan tindak 36 pidana pencucian uang dapat dilihat dalam laporan hasil analisis PPATK terkait tindak pidana di bidang narkotika, korupsi, pajak, kepabeanan dan cukai sebagai berikut: 1) Sebelum KPK, BNN, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai diberikan tugas untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang, jumlah hasil analisis PPATK untuk seluruh tindak pidana tersebut sepanjang tahun 2002 sampai 2010 hanya berjumlah 683 laporan. Akan tetapi, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, angka laporan hasil analisis PPATK meningkat tajam menjadi 2816 laporan. Kenaikan paling signifikan terdapat pada tindak pidana di bidang perpajakan. Dari yang sebelumnya hanya berjumlah 7 laporan sepanjang 2002 sampai 2010 menjadi 470 laporan sepanjang 2010 sampai 2020. Kenaikan signifikan selanjutnya terdapat pada tindak pidana kepabeanan dan cukai, yang sebelumnya hanya berjumlah 9 laporan, menjadi berjumlah 74 laporan. 2) Kenaikan signifikan laporan hasil analisis PPATK menjadi bukti nyata bahwa tugas menyidik tindak pidana yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membuka peluang pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang lebih besar. Bandingkan dengan tindak pidana di bidang lain yang penyidik tindak pidana asalnya belum diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang. Sebagai contoh, dalam tindak pidana di bidang kehutanan, hanya terdapat kenaikan sejumlah 4 laporan pasca tahun 2010. Kondisi tidak jauh berbeda juga terjadi dalam tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan yang hanya bertambah 3 laporan dan tindak pidana di bidang pasar modal, hanya bertambah 1 laporan. Rendahnya angka laporan hasil analisis PPATK di ruang lingkup tindak pidana kehutanan, kelautan dan perikanan ini tentu bukan pertanda absennya potensi tindak pidana pencucian uang di sektor- 37 sektor tersebut. Melainkan merupakan bukti bahwa terdapat keterkaitan antara kewenangan menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang dengan peningkatan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa keberlakuan ketentuan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU sepanjang kalimat “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undangundang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” telah menyebabkan hambatan substansial dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan oleh karena itu, beralasan hukum untuk menyimpulkan bahwa Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU sepanjang kalimat tersebut bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. E. Petitum Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami memohon agar majelis hakim konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sepanjang kalimat “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat atau Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian atau 38 instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”. 3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam berita negara. [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 sebagai berikut: 1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; 2. Bukti P- 2a : Fotokopi KTP Pemohon I; 3. Bukti P- 2b : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Perpindahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemohon I; 4. Bukti P- 2c : Fotokopi KTP Pemohon II; 5. Bukti P- 2d : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Perpindahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemohon II; 6. Bukti P- 2e : Fotokopi KTP Pemohon III; 7. Bukti P- 2f : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Perpindahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 8. Bukti P- 2g : Fotokopi KTP Pemohon IV; 9. Bukti P- 2h : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Perpindahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 10. Bukti P- 3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 68/PUU- XV/2017; 11. Bukti P- 4 : Fotokopi Risalah Rapat Penyusunan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Rabu 5 Mei 2010. (Halaman 9, 11 dan 20-24); 12. Bukti P- 5 : Fotokopi Risalah Rapat Penyusunan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Rabu 12 Mei 2010. (Halaman 11 dan 31); 13. Bukti P- 6 : Fotokopi Risalah Rapat Penyusunan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Rabu 29 September 2010. (Halaman 6); 14. Bukti P- 7a : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 15/PUU- XII/2014; 15. Bukti P- 7b : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU- III/2005; 39 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009 ), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164), selanjutnya disebut UU 8/2010), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. 16. Bukti P- 8 : Fotokopi Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Edisi Desember 2020 Volume 130/THN X/2020; 17. Bukti P- 9 : Fotokopi International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation. The FATF Recommendations. Adopted by the FATF Plenary in February 2012. 40 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 41 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengajuan norma yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, sebagai berikut: Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah warga negara Indonesia, dimana Pemohon I dan Pemohon II berprofesi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (vide bukti P-2b dan bukti P-2d) serta Pemohon III dan Pemohon IV berprofesi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kelautan dan Perikanan (vide bukti P-2f dan P-2h), yang memiliki hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), para Pemohon sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkesempatan untuk memberantas tindak pidana yang sangat merugikan kepentingan bangsa dan negara yang terjadi di ruang lingkup instansinya masing-masing. Namun dengan berlakunya ketentuan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, para Pemohon tidak 42 memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di dalam menangani kasus dugaaan tindak pidana pencucian uang; 3. Bahwa pada tahun 2018, Pemohon I adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kasus HS, dengan dugaan melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Dalam penanganan perkara tersebut Pemohon I menemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, yang merupakan tindak pidana asal pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf w UU 8/2010. Namun Pemohon I tidak dapat melakukan upaya tindak lanjut terhadap kasus tersebut karena keterbatasan kewenangan sebagai penyidik pegawai negeri sipil; 2. Bahwa pada tahun 2018 Pemohon II adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada perkara pertambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri yang dilakukan oleh PT. LM. Dalam penanganan perkara tersebut Pemohon II menemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, yang merupakan tindak pidana asal pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf w UU 8/2010. Pemohon II berupaya untuk mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut disertai dengan permintaan informasi ke PPATK atas ketidakwajaran aset yang dimiliki oleh PT. LM. Namun upaya tersebut terhambat saat Pemohon II berkordinasi dengan Kejaksaan setempat, Pihak Kejaksaan menyatakan bahwa Pemohon II tidak berwenang untuk melakukan penyidikan tersebut meskipun Pemohon II telah menjelaskan terkait Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (SKEP) yang menetapkan Pemohon II berwenang untuk menyidik perkara TPPU. 3. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon III adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan pada perkara kegiatan alih muatan (transhipment) yang dilakukan oleh kapal pengangkut ikan berbendera Thailand bernama MV. SS 2. dengan tidak menggunakan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) yang sah dari Pemerintah Indonesia. Dalam penanganan perkara tersebut Pemohon III menemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, yang merupakan tindak pidana asal pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf y UU 8/2010 yang dilakukan oleh 43 korporasi yang berasal dari hasil alih muatan (transhipment) MV. SS 2 tersebut. Namun Pemohon III tidak dapat melakukan upaya tindak lanjut terhadap kasus tersebut karena keterbatasan kewenangan sebagai penyidik pegawai negeri sipil; 4. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon IV adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam perkara penyelundupan benih lobster dengan tujuan ke Singapura. Pemohon IV menemukan fakta yang menunjukan pola kegiatan penyelundupan benih lobster oleh tersangka melibatkan jaringan tersistematis, meliputi oknum-oknum otoritas terkait dan terindikasi terdapat dugaan tindak pidana pencucian uang dalam jumlah yang sangat besar. Dalam penanganan perkara tersebut Pemohon IV menemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, yang merupakan tindak pidana asal pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf y UU 8/2010. Namun Pemohon IV tidak dapat melakukan upaya tindak lanjut terhadap kasus tersebut karena keterbatasan kewenangan sebagai penyidik pegawai negeri sipil; 5. Bahwa para Pemohon menyatakan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berhak atas kewenangan yang sama dengan Penyidik dari Kepolisian, KPK, Kejaksaan, BNN, dan Penyidik PNS Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dari Kementerian Keuangan sebagaimana disebutkan di dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010; 6. Bahwa menurut para Pemohon, apabila Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka para Pemohon dapat melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana pencucian uang dan diperlakukan setara dimuka hukum. Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, para Pemohon telah dapat menerangkan adanya keterkaitan antara profesi para Pemohon sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Selain itu para Pemohon juga telah dapat menerangkan adanya hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, di mana kerugian dimaksud timbul 44 karena adanya hubungan kausal antara norma yang dimohonkan pengujian dengan kerugian yang dianggap dialami oleh para Pemohon. Dengan demikian apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya adanya inkonstitusionalitas UU 8/2010 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, ada pertentangan substansi antara ketentuan Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 yang menimbulkan ketidakpastian hukum. 2. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 74 UU 8/2010 pada dasarnya mengamanatkan agar penyidikan tidak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik pidana asal yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kedua ketentuan tersebut berlaku sepanjang tidak ditentukan lain oleh UU 8/2010. Apabila frasa “dilakukan oleh penyidik pidana asal” dikaitkan dengan jenis-jenis tindak pidana yang yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 dapat disimpulkan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang seharusnya dapat dilakukan oleh setiap penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asal tersebut. 3. Bahwa menurut para Pemohon, seharusnya penyidik pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berwenang untuk menyidik tindak pidana pencucian uang yang harta kekayaannya berasal dari tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, begitu juga penyidik pada Kementerian Kelautan dan Perikanan berhak untuk menyidik tindak pidana pencucian uang 45 yang harta kekayaannya berasal dari tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan dalam hal ini para Pemohon. 4. Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, para Pemohon tidak dimungkinkan untuk memiliki kewenangan menyidik tindak pidana asal karena ketentuan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 telah menentukan yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal hanya ada 6 (enam) yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 5. Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan penjelasan diatas terlihat adanya pertentangan antara ketentuan Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, didalam ketentuan Pasal 74 UU 8/2010 dikatakan bahwa penyidikan tidak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik pidana asal sedangkan di dalam ketentuan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 yang dimaksud dengan penyidik asal dibatasi hanya untuk 6 (enam) penyidik saja, oleh karena itu ketentuan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 6. Bahwa menurut para Pemohon, selain adanya pertentangan diantara kedua ketentuan tersebut, ketentuan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 menunjukkan adanya perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum dengan tidak memberikan kewenangan menyidik tindak pidana pencucian uang kepada penyidik pegawai negeri sipil di instansi lain selain 6 (enam) penyidik pidana asal yang disebutkan di dalam ketentuan a quo dan hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 7. Bahwa menurut para Pemohon, pada dasarnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Hal ini menunjukan bahwa pada dasarnya kedudukan hukum dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil juga bagian dari integrated criminal justice system, sama seperti penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia. 46 8. Bahwa menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 terdapat perlakuan berbeda terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, jika hasil laporan penyelidikan terdapat dugaan tindak pidana dapat diteruskan tahap penyidikan, penuntutan dan seterusnya. Sebaliknya, dalam hal ternyata laporan tersebut tidak mengandung unsur pidana, maka proses penegakan hukum harus dihentikan. 9. Bahwa menurut para Pemohon, dari ketentuan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 dapat disimpulkan bahwa penyidik tindak pidana asal yang tidak memiliki kewenangan menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang, menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan atas tindak pidana yang berada dalam ruang lingkup kewenangannya, maka penyidik tersebut hanya memiliki pilihan untuk menyampaikan temuannya ke penyidik kepolisian. 10. Bahwa menurut para Pemohon, pengalihan temuan dugaan tindak pidana pencucian uang dari penyidik asal ke penyidik kepolisian menimbulkan konsekuensi teknis berupa dimulainya proses penyelidikan baru atas dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut oleh pihak kepolisian. Artinya, pihak kepolisian akan kembali menelusuri ada atau tidaknya dugaan tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Selain waktu dan tenaga, situasi tersebut juga akan menyebabkan penggunaan anggaran secara tidak efisien karena pihak kepolisian tentu membutuhkan biaya untuk melakukan serangkaian tindakan yang sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh penyidik asal, dan adanya kemungkinan gap of knowledge antara penyidik tindak pidana asal dan penyidik kepolisian yang dapat menyebabkan berlarutnya proses penyelidikan dan penyidikan. 11. Bahwa menurut para Pemohon, situasi tersebut tidak perlu terjadi apabila penyidik asal memiliki kewenangan untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang. Apabila penyidik asal dapat lang sung menindaklanjuti temuan dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut, maka yang perlu dilakukan oleh penyidik kepolisian adalah sebatas menerima permintaan kordinasi dan melakukan pengawasan terhadap penyidik tindak pidana asal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP. 47 12. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 telah menyebabkan hambatan substansial dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 13. Bahwa berdasarkan uraian dali-dalil para Pemohon tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan: Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sepanjang kalimat “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang- undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang- undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil-dalil permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, sebelum menilai konstitusionalitas Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon a quo dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK. 48 Bahwa terhadap ketentuan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 pernah diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVI/2018 bertanggal 21 Mei 2019 dengan amar menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Dalam Perkara Nomor 74/PUU-XIV/2018, yang dimohonkan adalah pengujian Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sedangkan di dalam permohonan para Pemohon a quo yang dilakukan pengujian adalah Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 terhadap Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa terhadap persoalan di atas, setelah Mahkamah mencermati dalil- dalil permohonan para Pemohon, meskipun pasal yang diujikan sama namun terhadap permohonan a quo menggunakan dasar pengujian yang berbeda. Terlebih terhadap permohonan sebelumnya Mahkamah juga belum menilai dalil pokok permohonan. Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan terhadap Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 dapat diajukan pengujian kembali, oleh karenanya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut. [3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Bahwa dalam bagian menimbang UU 8/2010 diuraikan perihal tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana. Bahwa jenis-jenis hasil tindak pidana yang dikategorikan dalam perkara tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: (a. korupsi; b. penyuapan; c. narkotika; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar 49 modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih) yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. [vide Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010] Bahwa dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang, penyidikan merupakan salah satu tahapan penting dalam mengungkap perkara tindak pidana pencucian uang, karena tahapan penyidikan merupakan tindakan yang secara substansial dimaksudkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang dan jelas, serta agar dapat menemukan dan menentukan siapa pelakunya. Bagian dari proses perkara pidana dan hukum acaranya yang berkaitan dengan penyidikan adalah (1) ketentuan tentang alat-alat bukti penyidik, (2) ketentuan tentang diketahuinya terjadinya tindak pidana, (3) pemeriksaan di tempat kejadian, (4) pemanggilan tersangka atau terdakwa, (5) penahanan tersangka/terdakwa, (6) penggeledahan, (7) pemeriksaan atau interogasi, (8) berita acara (penggeledahan, pemeriksaan tersangka/terdakwa dan hasil pemeriksaan di tempat), (9) penyitaan, (10) penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian berkas perkara kepada penyidik untuk disempurnakan. Bahwa berkaitan dengan tahapan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh penyidik telah ternyata para Pemohon dalam perkara a quo mempersoalkan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, yaitu berkenaan adanya ketidakselarasan antara ketentuan norma Pasal 74 UU 8/2010 dengan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, di mana penyidik dalam norma Pasal 74 UU 8/2010 ditegaskan, bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang- Undang ini. [vide Pasal 74 UU 8/2010]. Sementara itu dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal 50 adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan norma Pasal 74 UU 8/2010 tersebut di atas maka yang dapat melakukan penyidikan ketika ditemukan perkara tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 adalah penyidik tindak pidana asal. Namun, apabila mencermati Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, tidak semua penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidana asal dan kemudian menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uangnya, kecuali penyidik dari 6 (enam) institusi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dengan kata lain, apabila penyidikan tindak pidana asal yang dilakukan di luar 6 (enam) institusi tersebut menemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, maka penyidik asal tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan pencucian uangnya dan harus dilimpahkan kepada penyidik kepolisian untuk dilakukan penyidikan (splitsing). Bahwa adanya ketidakselarasan antara ketentuan norma Pasal 74 UU 8/2010 dengan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 tersebut didalilkan para Pemohon sebagai adanya ketidakpastian hukum. Sebab, apabila frasa “penyidik pidana asal” dikaitkan dengan jenis-jenis tindak pidana yang yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 dapat disimpulkan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang seharusnya dapat dilakukan oleh setiap penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asal sebagaimana amanat norma Pasal 74 UU 8/2010. Namun, dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 penyidik tindak pidana asal yang dimaksudkan dibatasi hanya menjadi penyidik pada: 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2) Kejaksaan, 3) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 4) 51 Badan Narkotika Nasional (BNN), 5) Direktorat Jenderal Pajak, dan 6) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. [3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, pokok permasalahan dalam pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 adalah adanya ketidakkonsistenan antara frasa “penyidik tindak pidana asal” yang termuat dalam norma Pasal 74 UU 8/2010 yang esensinya tanpa adanya pembatasan mengenai kriteria subjek hukum yang dikatakan sebagai penyidik tindak pidana asal, sementara itu esensi penyidik tindak pidana asal yang dimaksudkan dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 ada pembatasan dengan telah ditentukan subjek hukum yang disebut penyidik tindak pidana asal yaitu hanya ada 6 (enam) penyidik tindak pidana asal. Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, frasa “penyidik pidana asal” dalam Pasal 74 UU 8/2010 memberikan pengertian penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah semua Penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidana asal atau tindak pidana yang kemudian melahirkan tindak pidana pencucian uang. Dengan kata lain, penyidik tindak pidana asal adalah siapa saja pejabat yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang kemudian dari tindak pidana yang dilakukan penyidikan tersebut melahirkan adanya tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010. Dengan demikian, telah secara jelas dan tegas (expressis verbis), tidak ada pengecualian siapapun pejabat yang melakukan penyidikan tindak pidana karena perintah undang-undang yang kemudian melahirkan tindak pidana pencucian uang adalah penyidik tindak pidana asal. Oleh karena itu, tidak ada alasan hukum apapun yang dapat dibenarkan apabila kemudian penegasan norma Pasal 74 UU 8/2010 tersebut dapat dimaknai menjadi tidak semua pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang melahirkan tindak pidana pencucian uang tidak serta merta dapat melakukan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana asal, dalam hal ini tindak pidana pencucian uang. 52 Bahwa terdapat alasan yang sangat mendasar, tidak relevannya dilakukan pemisahan antara penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilahirkan, yaitu penyatuan kewenangan tersebut akan memudahkan pembuktian dan mendapatkan efisiensi dalam penanganan suatu perkara, sebab tidak diperlukan lagi adanya tahapan pelimpahan kepada penyidik lain (Kepolisian Negara Republik Indonesia) dengan dilakukan pemisahan (splitsing) yang tentunya akan melalui proses yang membutuhkan waktu dan bisa jadi harus dilakukan proses penyidikan dari awal terhadap tindak pidana pencucian uangnya, kecuali sekedar koordinasi ketika akan dilakukan pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Oleh karena itu, tahapan yang berulang tersebut akan tidak sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (vide Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009). Terlebih penyidik tindak pidana asal sesungguhnya yang lebih memahami karakter dari perkara yang ditanganinya. Dengan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, yang tidak dapat dibenarkannya adanya penyidik tindak pidana asal yang tidak serta merta melekat kewenangannya untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang sepanjang tindak pidana asal tersebut termasuk tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 selain 6 (enam) institusi penyidik, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 adalah pembatasan yang tidak dapat dibenarkan. Terlebih karena UU 8/2010 mengatur, apabila dalam tindakan penyidikan ditemukan adanya tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang, maka penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal tersebut dengan tindak pidana pencucian uang dengan memberitahukan kepada PPATK (vide Pasal 75 UU 8/2010). Hal ini sebenarnya sejalan dengan pesan dari esensi efisiensi sekaligus dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Bahwa di samping alasan tersebut, Mahkamah juga berpendapat pada hakikatnya dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan, penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Namun demikian, rumusan penjelasan tidak boleh bertentangan dengan pasal-pasal yang diatur dalam batang tubuh; tidak 53 memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh; tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau tidak memuat rumusan pendelegasian [vide Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 176 dan 186]. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena secara substansial maupun prosedural tidak terdapat relevansi untuk dilakukan pemisahan kewenangan penyidikan oleh penyidik tindak pidana asal dengan penyidik tindak pidana yang dilahirkan atau yang mengikuti, yaitu tindak pidana pencucian uang, maka sebagai konsekuensi yuridisnya keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diakui dan diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah tidak dapat dikecualikan dan termasuk bagian dari penyidik yang melekat kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Bahwa lebih lanjut penting ditegaskan pula oleh karena keberadaan penyidik pegawai negeri sipil tersebut terdapat di beberapa kementerian, yang lingkup tugasnya dan tanggung jawabnya sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh instansi masing-masing untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka, terhadap penyidik pegawai negeri sipil di kementerian yang tidak termasuk sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 dan tidak dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal, tidak dapat dikecualikan dan harus diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang sepanjang tindak pidana asalnya termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 telah jelas mempersempit definisi “penyidik tindak pidana asal” sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 74 UU 8/2010 dengan memberikan batasan subjek hukum yang berhak menjadi penyidik tindak pidana asal. Selain mempersempit definisi “penyidik tindak pidana 54 asal”, Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 menunjukkan adanya diskriminasi penanganan tindak pidana pencucian uang, khususnya bagi pegawai negeri sipil. Sebab, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, secara teknis maupun substansial jika penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh Penyidik tindak pidana asal, hal ini akan mempercepat penanganan dugaan tindak pidana pencucian uang sekaligus tindak pidana asalnya. Oleh karena itu, penyidik tindak pidana asal yang menemukan tindak pidana pencucian uang harus diberikan kewenangan dan oleh karenanya terhadap Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 haruslah dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagaimana selengkapnya termuat dalam amar putusan perkara a quo. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 55 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) sepanjang kalimat “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan ‘penyidik tindak pidana asal’ adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis, tanggal sepuluh, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 12.30 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang 56 mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams ttd. Manahan MP Sitompul ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Saldi Isra PANITERA PENGGANTI, ttd. Ria Indriyani