15/PUU-XIII/2015

PUTUSAN Nomor 15/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: [1.2] Nama : Abu Bakar Pekerjaan : Swasta Alamat : Jalan Kalipasir Eretan Nomor 111 Kebon Sirih, Menteng Jakarta Pusat Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2014, memberi kuasa kepada: 1). Munathsir Mustaman, S.H; 2). Habiburokhman, S.H., M.H, Advokat pada kantor hukum MM Mustaman & Co, beralamat di Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya Nomor 60 Jakarta Pusat bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.3] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti tertulis Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 16 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Permohonan Nomor 29/PAN.MK/2015 pada tanggal 30 Desember 2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 15/PUU-XIII/2015 pada tanggal 19 Januari 2015, kemudian diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Februari 2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24C UUD 1945 berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu”; 2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat finaluntuk:a. menguji undang-undang terhadap Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas jelas bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil UU terhadap UUD 1945 ini. II. TENTANG KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) 1. Bahwa dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukum (legal standing)-nya selaku Pemohon di hadapan Mahkamah, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa “Pemohon adalah Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”; 2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing dalam perkara Pengujian Undang-Undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan hukum Pemohon dalam perkara a quo, dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id konstitusionalnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. 5. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia (Vide bukti P-1) yang memiliki kesamaan kedudukan di muka hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUD 1945 yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya“. 6. Bahwa Pemohon aktif menjadi pemilih dan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, 9 April 2014. 7. Bahwa salah satu tujuan utama Pemohon memilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 adalah agar dapat terpilih anggota DPR yang dapat bekerja sebagai wakil rakyat dan memperjuangkan perbaikan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan Pemohon secara maksimal. 8. Bahwa Pemohon sadar, hanya dengan turut berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum dengan memilih wakilnya di DPR maka kesejahteraan Pemohon selaku warga negara Indonesia bisa ditingkatkan. 9. Bahwa sebagai warga negara Indonesia Pemohon berhak untuk dapat hidup sejahtera lahir dan batin sebagaimana diatur Pasal 28H UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. 10. Bahwa untuk dapat mewujudkan hak Pemohon untuk hidup sejahtera lahir dan batin maka negara harus dikelola dengan baik dan berdasarkan asas-asas hukum yang baik pula. 11. Bahwa salah satu syarat utama pengelolaan negara yang baik adalah bekerjanya lemabaga-lembaga tinggi negara sebagaimana mestinya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 12. Bahwa salah satu lembaga tinggi negara yang sangat penting adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id fungsi pengawasan, hal mana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”. 13. Bahwa dalam melaksanakan fungsinya DPR memiliki hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Hal mana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat”. 14. Bahwa bekerjanya institusi DPR dalam melaksanakan fungsinya sangatlah penting untuk memastikan pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan prinsip- prinsip dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga benar-benar bisa mendatangkan manfaat yang baik bagi rakyat dan dapat mensejahterakan rakyat. 15. Bahwa semakin kuat DPR secara institusi adalah gambaran semakin sehatnya demokrasi dan semakin terjaminnya penerapan prinsip check and balance dalam pelaksanaan pemerintahan. 16. Bahwa keberadaan pasal-pasal Undang-Undang yang diuji materiil ini secara jelas telah memperlemah fungsi pengawasan DPR terutama dalam menggunakan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. 17. Bahwa jika DPR tidak dapat memaksimalkan pengawasannya maka pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik dan tentu juga berakibat tidak bisa terpenuhinya hak Pemohon dan seluruh rakyat Indonesia lainnya untuk hidup sejahtera. 18. Bahwa Pemohon telah menderita kerugian yang bersifat aktual yakni kehilangan atau setidaknya potensi kehilangan atau setidaknya berkurangnya kesejahteraan, bersifat spesifik yakni khusus di persoalan kesejahteraan dimana kerugian tersebut mempunyai sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. 19. Bahwa apabila Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id DPRD dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Pemohon tidak akan mengalami kerugian konstitusional. 20. Bahwa pada prinsipnya Pemohon dan seluruh warga negara Indonesia terutama yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tentu mempunyai kepentingan hukum terhadap UU yang mengatur tentang DPR, DPD dan DPRD. Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah wakil rakyat atau wakil Pemohon yang menjalankan tugas untuk mewakili rakyat dalam berbagai hal-hal sangat penting menyangkut kehidupan rakyat yang diwakili. 21. Bahwa sebelumnya Mahkamah Konstitusi juga pernah menyatakan Pemohon yang kapasitasnya merupakan warga negara Indonesia mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap UU yang berlaku umum yakni Pasal 6 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yakni dalam perkara Nomor 52/PUU –XII/2014. 22. Bahwa jika dibandingkan, ada kesamaan yang substansial antara kedudukan Pemohon dengan Pemohon dalam Perkara Nomor 52/PUU-XII/2014 yang sama-sama dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia dan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang bersifat umum dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 yang juga bersifat umum. 23. Bahwa dengan demikian jelas Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. III. POKOK PERMOHONAN UJI FORMIL DAN UJI MATERIIL BAGIAN PERTAMA UJI FORMIL 1. Bahwa pada 8 Juli 2014 DPR setelah melalui proses yang sah dan demokratis menyetujui UU MPR, DPR, DPD dan DPRD. 2. Bahwa UU MPR, DPR, DPD dan DPRD tersebut kemudian disahkan dan diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2014 dan diberi nomor Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 3. Bahwa salah satu spirit Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tersebut adalah bagaimana mengoptimalkan fungsi pengawasan DPR terutama dalam penggunaan hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat. 4. Bahwa pengoptimalan fungsi pengawasan DPR ditujukan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal mana dapat kita lihat pada konsideran huruf a Undang-Undang tersebut yang berbunyi: “bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara”; 5. Bahwa pada 9 Juli 2014 dilaksanakan Pemilihan Umum Presiden. 6. Bahwa sebagian partai politik mengusung Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden dan sebagian lagi mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden. 7. Bahwa partai-partai politik yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden kecuali Partai Demokrat bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yaitu Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bulan Bintang , sementara partai-partai politik yang mendukung Calon Presiden Joko Widodo bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yaitu PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Hanura dan PKPI. 8. Bahwa DPR periode 2014 - 2019 dilantik pada tanggal 1 Oktober 2014 dan pimpinan DPR dipilih pada tanggal 2 Oktober 2014. 9. Bahwa sangat terasa jika partai-partai yang semula mendukung Joko Widodo sebagai Calon Presiden secara subjektif merasa khawatir kebijakan pemerintahan Joko Widodo tidak dapat berjalan dengan baik jika DPR kuat, oleh karena itu mereka mempermasalhkan pasal-pasal yang mengatur optimalisasi fungsi pengawasan DPR dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. 10. Bahwa Rieke Dyah Pitaloka, anggota DPR RI dari PDIP di situs berita tribunnews.com menyatakan kekhawatirannya akan dijegalnya kebijakan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id pemerintah Jokowi di DPR dengan mengatakan "Siapa dan ada enggak yang bisa beri jaminan, mereka (parpol KMP) tidak akan mengganjal, menjegal program-program dan rancangan anggaran dari kementerian Jokowi-JK“ (Vvide bukti P-4) 11. Bahwa kekhawatiran partai-partai yang semula mendukung Joko Widodo sebagai Capres sangat tidak beralasan karena berulangkali pimpinan partai yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih menegaskan tidak akan menjegal kebijakan Presiden Joko Widodo selama kebijakan tersebut tidak merugikan rakyat. 12. Bahwa pada hari Rabu 8 Oktober 2014 Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang juga salah satu pimpinan Koalisi Merah Putih menjamin KMP tidak akan menjegal pemerintahan Joko Widodo dengan mengatakan "Tak ada ruang untuk menjegal. Kalau mau lewat anggaran misalnya, kan nanti bisa pakai anggaran tahun sebelumnya. Jadi jangan khawatirkan soal itu," imbuh Fahri di situs detik.com (vide bukti P-5). 13. Bahwa pada hari Senin 4 November 2014, Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa KMP tidak akan menjegal kebijakan pemerintah Joko Widodo yang pro rakyat dengan mengatakan di situs inilah. Com : "Kekhawatiran tersebut hendaknya dihilangkan karena petinggi-petinggi KMP sudah berulangkali menegaskan bahwa mereka tidak akan menjegal kebijakan pemerintah yang pro rakyat.” (vide bukti P-6) 14. Bahwa sangat terasa jika partai-partai yang semula mendukung Joko Widodo sebagai Calon Presiden secara subjektif merasa tidak terakomodir dalam penenetuan jabatan pimpinan Alat kelengkapan Dewan (AKD). 15. Bahwa kemudian partai-partai yang semula mendukung Joko Widodo sebagai Calon Presiden tidak menyerahkan nama-nama anggota untuk mengisi anggota komisi dan alat kelengkapan dewan dan bahkan sempat melakukan pembentukan pimpinan DPR “tandingan”. 16. Bahwa Kantor Berita Antara pada hari Rabu 29 Oktober 2014 menulis Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kembali bermanuver dengan membentuk parlemen sendiri atau tandingan buntut atas kekecewaan hasil pemilihan Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (vide bukti P-7). Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 17. Bahwa dalam berita tersebut, Juru Bicara KIH Arif Wibowo mengatakan koalisi ini juga akan menyusun pimpinan komisi-komisi serta alat kelengkapan dewan guna menyelaraskan kebijakan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo- Jusuf Kalla. 18. Bahwa media online Hukum Online pada hari Rabu 29 Oktober 2014 menulis Kondisi parlemen kian hari kian gaduh. DPR yang semestinya sudah mulai bekerja membuat legislasi, masih disibukkan dengan ‘pertempuran’ antar dua kubu, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP). KIH merasa tak puas lantaran tak mendapat kursi pimpinan alat kelengkapan dewan, seperti komisi. Dengan kata lain, pimpinan alat kelengkapan dewan disapu bersih KMP (vide bukti P-8) 19. Bahwa sejatinya pada tanggal 24 Juli 2014 PDI Perjuangan dan beberapa individu pendukung PDI Perjuangan telah mengajukan uji materiil dan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ke Mahkamah Konstitusi. 20. Bahwa dalam permohonannya PDI Perjuangan menyatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak mencerminkan konfigurasi pemenang Pemilu. 21. Bahwa permohonan uji materiil dan uji formil tersebut ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU- XII/2014. (vide bukti P-9) 22. Bahwa Presiden Joko Widodo secara salah sempat melarang menteri- menterinya untuk hadir di rapat-rapat dengan DPR. 23. Bahwa situs berita okezone pada tanggal 24 November 2014 menulis Presiden Joko Widodo melarang semua menteri di Kabinet Kerja untuk menghadiri rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dia beralasan, DPR saat ini masih terbagi dalam dua kubu, yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) (vide bukti P-10) 24. Bahwa situs berita Vivanews pada tanggal 24 November 2014 menulis Presiden Joko Widodo melarang semua menterinya rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Alasannya, saat ini lembaga legislatif itu masih terbelah dua antara kubu Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat.(vide bukti P-11) Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 25. Bahwa kemudian terjadilah komunikasi politik antara kubu partai-partai politik yang semula mendukung Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden dan partai-partai yang semula mendukung Joko Widodo sebagai Calon Presiden dan berujung pada “islah” dan kesepakatan untuk merubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 hanya sekadar untuk mengakomodir keinginan dan kepentingan kubu partai-partai yang semula mendukung Joko Widodo sebagai Calon Presiden. 26. Bahwa terkait islah tersebut dibuatlah nota kesepahaman antara kubu KMP dan KIH yang ditandatangani di gedung DPR RI oleh dua orang perwakilan dari KMP yakni Hatta Rajasa dan Idrus Marham, serta dua orang perwakilan dari KIH yakni Pramono Anung dan Olly Dondokambey yang isinya: 1. Bersepakat dan setuju untuk segera mengisi penuh anggota-anggota fraksi pada 11 komisi, empat badan, dan satu Majelis Kehormatan Dewan, sehingga secara kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat dapat segera bekerja sesuai fungsi-fungsinya secara optimal. 2. Bersepakat dan setuju dalam rangka mengantisipasi beban kerja dan dinamika ke depan, serta menyesuaikan dengan penambahan dan perubahan nomenklatur Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla (2014-2019), maka perlu untuk melakukan penambahan jumlah pimpinan satu wakil ketua pada 16 alat kelengkapan dewan/AKD (seperti yang dimaksud pada angka 1 di atas), melalui perubahan pasal yang terkait dengan komposisi pimpinan komisi, pimpinan badan dan Pimpinan MKD dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, dan Perubahan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI. 3. Bersepakat untuk segera mengisi pimpinan alat kelengkapan dewan yang masih tersedia (Banggar dan BURT), dan penambahan wakil ketua pada tiga AKD yang ditentukan secara musyawarah mufakat, serta menambah satu wakil ketua pada setiap komisi, badan, dan MKD, sebagai konsekuensi dan perubahan UU tentang MD3 tanpa mengubah komposisi pimpinan yang sudah ada sebelumnya. 4. Bersepakat dan setuju melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 74 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), serta Pasal 98 ayat (7), ayat (8), dan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id ayat (9) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta ketentuan Pasal 60 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib untuk dihapus, karena pasal-pasal tersebut secara substansial sudah diatur pada Pasal 79, Pasal 194 sampai dengan Pasal 227 Undang-Undang MD3 Nomor 17 Tahun 2014. 5. Bersepakat dan setuju bahwa hal-hal teknis terkait dengan pelaksanaan kesepakatan ini dituangkan dalam kesepakatan pimpinan fraksi dari Koalisi Merah Putih dan pimpinan fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat yang diketahui oleh pimpinan DPR RI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini. (vide bukti P-12) 27. Bahwa menurut situs Deny JA world pada hari Senin 17 November 2014 Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Puith (KMP) akan menandatangani kesepakatan islah siang ini. Sejumlah pasal di Undang- Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) akan dihapus sesuai deal damai kedua kubu. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa yang menjadi tuan rumah pertemuan KMP dan KIH mengatakan, pasal-pasal yang akan dihapus adalah Pasal 74, serta Pasal 98 ayat (7) dan ayat (8). Selain penghapusan sejumlah pasal di UU MD3, kesepakatan islah kedua kubu juga disertai dengan pemberian 21 kursi pimpinan alat kelengkapan dewan ke KIH. Rencananya, pagi ini kesepakatan islah KMP-KIH akan diteken di DPR. Hatta akan menjadi wakil Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie (Ical) untuk menandatangani kesepakatan tersebut. (vide bukti P-13) 28. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2014 Rapat Paripurna DPR mensahkan UU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. 29. Bahw dapat dikatakan lahirnya UU MPR, DPR, DPD dan DPRD yang baru ini merupakan rekor perubahan Undang-Undang tercepat yang pernah terjadi di Indonesia yakni hanya 5 bulan sejak Undang-Undang yang lama disahkan. 30. Bahwa sejak awal sudah jelas pembentukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dilakukan bukan untuk kepentingan rakyat dan tanpa melibatkan partisipasi rakyat. Padahal salah satu ciri negara Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id hukum modern yang mana dianut oleh Indonesia selain adanya pembagian kekuasaanyang mencegah bertumpuknya kekuasaan disatu pihak juga adalah menjamin adanya hak-hak asasi manusia. Hak-hak ini seharusnya berdasar dari aspirasi masyarakat yang tertuang dalam undang-undang agar menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat. Undang-undang sebagai bagian yang besar dalam kegiatan sehari-hari masyarakat seharusnya juga memuat pendapat dan pemikiran rakyat sebagai pihak yang menjalankan dan merealisasikan peraturan tersebut. Tanpa ada aspek-aspek yang berasal dari rakyat itu sendiri maka peraturan menjadi semacam kekang yang dipaksakan oleh pihak penguasa tanpa ada toleransi terhadap pendapat rakyat itu sendiri. 31. Dalam praktik pembentukan hukum di kenal beberapa karakter diantaranya karakter-karakter yang dikemukan oleh Moh.Mahfud MD (2006:25) yaitu: Pertama, Proses pembentukan hukum partisifatit/responsif adalah pembentukan hukum yang memberikan peranan besar dan partisispasi penuh kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan keolmpok sosial atau individu dalam masyarakat. Pembentukan hukum dengan partisipasi masyarakat akan mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Pembentukan hukum seperti ini dilakukan pada produk hukum yang responsif/populistik. Kedua, Pembentukan Hukum non partisipatif atau berlawanan dengan hukum responsif, adalah produk hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan– tuntutan kelompok maupun individu-individu didalam masyarakat. Dalam pembuatan hukumnya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil. Produk hokum konservatif/ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah bersifat positivis instrumentalis yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. 32. Bahwa Lothar Gundling mengemukakan beberapa alasan tentang perlunya peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan, yakni sebagai berikut: a. Informing the administration (memberi informasi kepada pemerintah), b. Increasing the readiness of the public to accept decisions (meningkatkan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan), c. Supplementing judicial protection (membantu perlindungan hukum), d. Democratizing decision- making (mendemokrasikan pengambilan keputusan). 33. Pembentukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD jelas lebih merupakan kebijakan politik kekuasaan daripada hukum. Menurut Mahfud MD Masalah hukum yang berkaitan erat dengan politik hukum nasional, mencakup dua isu utama yaitu politik hukum dalam pembentukan Undang-Undang dan politik hukum dalam penegakan. Konsep politik hukum nasional di Indonesia dalam pembentukan Undang- Undang sebenarnya telah mempunyai bentuk yaitu dengan adanya program legislasi nasional atau prolegnas, yang menurutnya menjadi potret politik hukum Indonesia saat ini.Harus diakui memang pelaksanaannya masih amburadul. Banyak rancangan Undang-Undang yang spontan dan tidak ada urgensinya. Sampai saat ini masih banyak ‘kegenitan’ politisi kita dalam pengajuan pembentukan Undang-Undang. Selain itu banyak juga RUU yang bermasalah, apakah itu rancu secara substansi, saling tumpang tindih dengan peraturan lain, atau tidak memiliki konsistensi,” 34. Bahwa pembentukan Undang-Undang merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional yang harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 35. Bahwa Pasal 22A UUD 1945 berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”. 36. Bahwa menurut Hendrik Hattu dalam Pasal 22A UUD 1945 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Dari bunyi Pasal 22A, maka dalam proses pembentukan Undang-Undang diharuskan pengaturan dengan Undang- Undang. Sehubungan dengan itu, maka untuk melaksanakan amanat Pasal Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 22A, pada bulan Juni 2004 ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, TLNRI Nomor 4389). 37. Bahwa saat ini Undang-Undang yang mengatur tata cara pembentukan Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 38. Bahwa oleh karena itu secara formil ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 harus dipenuhi dalam membentuk Undang-Undang dan setiap Undang-Undang yang dibentuk dengan tidak memenuhi ketentuan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 harus dikatakan cacat formil. 39. Bahwa Menurut pandangan Yusril Ihza Mahendra, asas-asas hukum dan asas-asas pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, merupakan condition sine quanon bagi berhasilnya suatu peraturan perundang-undangan yang dapat diterima dan berlaku di masyarakat, Karena telah mendapatkan dukungan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Dijadikannya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagai pedoman dalam pembentukan Undang-Undang, yang akan dapat memberikan jaminan dalam perumusan norma hukum, yang selanjutnya akan diformulasikan dalam materi muatan Undang-Undang, sehingga tujuan pembentukan Undang- Undang dan kualitas dari Undang-Undang yang dibentuk dapat dicapai. 40. Bahwa Pasal 5 huruf d, huruf e, huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berbunyi: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan”; 41. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD tidak dapat dilaksankan dan ini bertentangan dengan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena adanya ketidakjelasan dalam pengaturan hak dan kewajiban pemerintah dan DPR serta adanya ketidakjelasan pengaturan antara larangan dan sanksi jika larangan tersebut dilanggar. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Menurut I.C. Van der Vlies suatu UU harus memenuhi asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (het beginsel van uitvoerbaarheid), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya. Dalam praktik hukum dapat dipastikan dan sangatlah lazim bahwa pengaturan adanya hak bagi satu pihak secara serta merta menimbulkan adanya kewajiban bagi pihak lain, begitu juga pengaturan adanya larangan tentu menimbulkan adanya pengaturan sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Jika satu pihak memiliki hak yang harus dilakukan oleh pihak lain namun tidak ada pengaturan bahwa pihak lain tersebut memiliki kewajiban untuk memenuhi hak itu maka dapat dipastikan hak tersebut akan sangat sulit terpenuhi. Sebagai ilustrasi jika si A memiliki hak atas sejumlah barang yang dikuasai si B, namun si B tidak diwajibkan memberikan barang tersebut kepada si A, maka sangat mungkin si B tidak akan memberikan barang tersebut kepada si A. Jika satu larangan tidak memiliki sanksi terhadap pelanggarannya maka dapat dipastikan akan banyak terjadi pelanggaran terhadap larangan tersebut. Sebagai ilustrasi jika setiap pelajar di sekolah A harus memakai baju putih pada hari senin, namun tidak pernah ada sanksi bagi pelajar yang tidak memakai baju putih pada hari senin, dapat dipastikan akan banyak pelajar di sekolah tersebut yang tidak memakai baju putih pada hari senin. 42. Bahwa perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD dan DPRD tidak jelas kedayagunaannya dan kehasilgunaannya bagi rakyat Indonesia selain hanya untuk mengakomodir kepentingan politik sekelompok anggota DPR saja. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Bahwa menurut I.C. Van der Vlies ketidakjelasan kedayagunaaan dan kehasilgunaan pengaturan dalam UUNomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan azas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelstelling), yakni setiap pembentukan peraturan perundang- undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat. 43. Bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD mengandung ketidakjelasan rumusan karena adanya ketidakjelasan dalam pengaturan hak dan kewajiban Pemerintah dan DPR serta adanya ketidakjelasan pengaturan antara larangan dan sanksi jika larangan tersebut dilanggar. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 44. Bahwa pasal 6 ayat (1) huruf i UU Nomor 12 Tahun 2011 berbunyi: “Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:ketertiban dan kepastian hukum”. 45. Bahwa menurut I.C.. Van der Vlies setiap UU harus memenuhi azas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginsel) agar dapat berlaku secara formil. 46. Bahwa rumusan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD mengandung keketidaktertiban dan ketidakpastian hukum karena adanya ketidakjelasan dalam pengaturan hak dan kewajiban pemerintah dan DPR serta adanya ketidakjelasan pengaturan antara larangan dan sanksi jika larangan tersebut dilanggar. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 47. Bahwa megacu pada ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Rancangan Undang-Undang (RUU) disusun dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun serta dibuat pula dalam jangka waktu tahunan yang berisi RUU yang telah diurutkan prioritas pembahasannya. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 48. Bahwa tidak jelas atau setidaknya tidak pernah dijelaskan kepada publik dalam urutan prioritas yang mana RUU tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD berada. 49. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 penyusunan daftar RUU didasarkan pada: a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. perintah Undang-Undang lainnya; d. sistem perencanaan pembangunan nasional; e. rencana pembangunan jangka panjang nasional; f. rencana pembangunan jangka menengah; g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. 50. Bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang dibentuk hanya sekadar untuk mengakomodir kepentingan politik sekelompok anggota DPR tidak memenuhi satupun kriteria yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut. 51. Bahwa Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berbunyi: Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat. 52. Bahwa Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berbunyi: Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. 53. Bahwa Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berbunyi: Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 54. Bahwa dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD masyarakat tidak pernah dimintai usulan dan masukan sebagaimana disyaratkan Pasal 21 ayat (3), Pasal 88 ayat (2) dan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut. 55. Bahwa Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berbunyi: Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id “Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik”. 56. Bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Bahwa tidak jelas apakah RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dilengkapi naskah akademik atau tidak, namun satu hal yang sangat jelas dan dapat dipastikan adalah jikapun naskah akademik itu ada maka naskah tersebut bukan merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebab RUU tersebut dibikin secara spontan hanya untuk mengakomodir kepentingan politik sekelompok anggota DPR. 57. Bahwa pembentukan UU secara spontan dan dengan dasar sekedar mengakomodir kepentingan politik kelompok tertentu jelas sangat tidak tepat. 58. Bahwa mempersiapkan naskah akademik merupakan salah satu langkah pentingdalam proses legislasi, karena naskah akademik berperan sebagai “quality control” yang sangat menentukan kualitas suatu produk hukum. Naskah akademik memuat seluruh informasi yang diperlukan untuk mengetahui landasan pembuatan suatu perundang-undangan yang baru, termasuk tujuan dan isinya. Dalam penyusunan naskah akademik memerlukan banyak alokasi waktu dan daya-upaya. Waktu dan upaya yang memadai memberikan kesempatan bagi pembuat peraturan perundang-undangan untuk melakukan penelitian dan menganalisis masalah, melebihi apa yang diperlukan bagi suatu produk hukum baru. Dalam mempertimbangkan cara menyusun suatu naskah akademik yang bagus, pembuat peraturan perundang-undangan hendaknya mempertimbangkan substansi dan proses penyusunan naskah akademik yang akan dibuat. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Sebuah naskah akademik harus menelaah tiga permasalahan substansi, yaitu: Pertama, mampu menjawab pertanyaan mengapa diperlukan peraturan baru,; Kedua, lingkup materi kandungan dan komponen utama peraturan; dan Ketiga, proses yang akan digunakan untuk menyusun dan mengesahkan peraturan, serta hal-hal lain yang perlu dijawab oleh naskah akademik diluar dari ketiga hal mendasar tersebut. 59. Bahwa menurut Bayu Dwi Anggono UUD 1945 menganut pemahaman tentang Undang-Undang Materiil yaitu Pembentukan Undang-Undang Indonesia bukanlah prosedur semata-mata untuk membentuk Undang-Undang yang tidak peduli materi yang terkandung di dalamnya, melainkan pembentuk Undang-Undang dibebankan tugas tertentu membentuk peraturan yang mengandung isi atau materi tertentu, dan karena itu diperlukan prosedur pembentukan yang tertentu pula. Apabila menganut pemahaman tentang Undang-Undang yang formil maka konsekuensinya segala materi peraturan yang bagaimanapun dapat dituangkan dalam Undang-Undang, sedangkan apabila menganut pemahaman yang materiil maka konsekuensinya pengaturan dengan Undang-Undang hanya meliputi materi yang terbatas saja. 60. Bahwa dengan demikian jelaslah jika proses pembentukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945. 61. Bahwa oleh karena itu secara formil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU MPR, DPD, DPR dan DPRD adalah UU yang cacat secara formil dan tentunya harus dibatalkan BAGIAN KEDUA UJI MATERIIL 62. Bahwa pengoptimalan fungsi pengawasan DPR dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dapat dilihat dengan jelas pada Pasal 74 yang berbunyi: (1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memberikan rekomendasi kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk melalui mekanisme rapat kerja,rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh DPR demi kepentingan bangsa dan negara. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id (2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk wajibmenindaklanjuti rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Setiap pejabat negara atau pejabat pemerintah yang mengabaikan rekomendasi DPR, DPR dapatmenggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota DPR mengajukan pertanyaan. (4) Dalam hal pejabat negara atau pejabat pemerintah mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat atau hak anggota DPR mengajukan pertanyaan. (5) DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara atau pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan atau mengabaikan rekomendasi DPR. (6) Dalam hal badan hukum atau warga negara mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPR dapat meminta kepada instansi yang berwenang untuk dikenai sanksi. 63. Bahwa hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat adalah hak DPR yang diatur dengan tegas di konstitusi kita UUD 1945. Bahwa hak yang diatur di konstitusi tentu bukan hak sembarang hak, melainkan hak yang mempunyai kedudukan tertinggi dan oleh karenanya harus dijalankan. Pelanggaran terhadap hak tersebut jelas merupakan pelanggaran konstitusi. 64. Bahwa pengaturan dalam ayat (1), ayat (2) Pasal 74 ini (yang mengatur hak DPR untuk menyampaikan rekomendasi kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk melalui mekanisme rapat kerja,rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh DPR demi kepentingan bangsa dan negara dan kewajiban pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut) berkaitan erat dengan pengaturan dalam ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) (yang mengatur tentang hak DPR menggunakan hak interpelasi , hak angket dan hak menyatakan pendapat jika rekomendasi tersebut diabaikan dan sanksi administratif bagi pejabat negara atau pejabat pemerintah dari instansi yang berwenang). Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 65. Bahwa dalam praktek hukum dapat dipastikan dan sangatlah lazim bahwa pengaturan adanya hak bagi satu pihak secara serta merta menimbulkan adanya kewajiban bagi pihak lain, begitu juga pengaturan adanya larangan tentu menimbulkan adanya pengaturan sanksi jika terhadap pelanggaran larangan tersebut. 66. Bahwa Jika satu pihak memiliki hak yang harus dilakukan oleh pihak lain namun tidak ada pengaturan bahwa pihak lain tersebut memiliki kewajiban untuk memenuhi hak itu maka dapat dipastikan hak tersebut akan sangat sulit terpenuhi. Sebagai ilustrasi jika si A memiliki hak atas sejumlah barang yang dikuasai si B, namun si B tidak diwajibkan memberikan barang tersebut kepada si A, maka sangat mungkin si B tidak akan memberikan barang tersebut kepada si A. 67. Bahwa Jika satu larangan tidak memiliki sanksi terhadap pelanggarannya maka dapat dipastikan akan banyak terjadi pelanggaran terhadap larangan tersebut. Sebagai ilustrasi jika setiap pelajar di sekolah A harus memakai baju putih pada hari senin, namun tidak pernah ada sanksi bagi pelajar yang tidak memakai baju putih pada hari senin, dapat dipastikan akan banyak pelajar di sekolah tersebut yang tidak memakai baju putih pada hari senin. 68. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD dan DPRD ayat (3), (4), (5) dan (6) pada Pasal 74 ini dihapuskan. 69. Penghapusan ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) pada Pasal 74 ini telah membuat Pasal 74 menjadi pasal yang tidak bisa dilaksanakan (non executable). Ibarat tubuh tanpa kaki, ada tapi tidak dapat berjalan. Tidak dapat dilaksanakannya ketentuan Pasal 74 ini secara jelas telah mengamputasi hak-hak terpenting DPR yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. 70. Bahwa pengoptimalan fungsi pengawasan DPR dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dapat dilihat dengan jelas pada Pasal 97 yang berbunyi: Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id (1) Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. (2) Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. (3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan komisi. (4) Dalam hal pemilihan pimpinan komisi berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. (5) Pemilihan pimpinan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan komisi. (6) Pimpinan komisi ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan komisi diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib. 71. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ketentuan ayat (2) diubah menjadi: (2) Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. 72. Bahwa komposisi 3 orang wakil ketua komisi sangat ideal untuk menjalankan tugas-tugas pimpinan komisi. Hal yang sama sudah terbukti dapat dilaksanakan dengan baik pada DPR periode 2009 -2014 yang jumlah anggota DPR nya sama dengan jumlah anggota DPR saat ini. Penambahan jumlah wakil ketua komisi menjadi 4 orang sebagaimana diatur pada ayat (2) Pasal 97 ini tidak memiliki alasan substanstif. Sebaliknya penambahan wakil ketua tersebut akan membuat komisi DPR menjadi lebih birokratis dan sebagai konsekwensinya akan lebih lamban bekerja dan pada akhirnya justru akan melemahkan DPR. Jika DPR lemah tentu akan sulit mengawasi pemerintah dan pemerintah akan semakin sulit memenuhi hak Pemohon dan rakyat Indonesia untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 73. Bahwa pengoptimalan fungsi pengawasan DPR dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dapat dilihat dengan jelas pada Pasal 98 yang berbunyi: (1) Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang. (2) Tugas komisi di bidang anggaran adalah: a. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah; b. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah; c. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi; d. mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya; e. menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi; f. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, dan program, kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran kementerian/lembaga oleh Badan Anggaran; g. menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf f untuk bahan akhir penetapan APBN; dan h. membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamakyang menjadi mitra komisi bersangkutan. (3) Tugas komisi di bidang pengawasan meliputi: a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturanpelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; b. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkuptugasnya; c. memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatanpemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya; d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; dan e. membahas dan menindaklanjuti usulan DPD. (4) Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat mengadakan: Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id a. rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri/pimpinan lembaga; b. konsultasi dengan DPD; c. rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya; d. rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain; e. rapat kerja dengan menteri atau rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakiliinstansinya yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya apabila diperlukan; dan/atau f. kunjungan kerja. (5) Komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4). (6) Keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh Pemerintah. (7) Dalam hal pejabat negara dan pejabat pemerintah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), komisi dapat mengusulkan penggunaan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat atau hak anggota mengajukan pertanyaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara dan pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (9) Dalam hal badan hukum atau warga negara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) DPR dapat meminta kepada instansi yang berwenang untuk dikenai sanksi. (10) Komisi membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPR, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya. (11) Komisi menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga. 74. Bahwa hak interpelasasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat adalah hak DPR yang diatur dengan tegas di konstitusi kita UUD 1945. Bahwa hak yang diatur di konstitusi tentu bukan hak sembarang hak, melainkan hak yang mempunyai kedudukan tertinggi dan oleh karenanya harus dijalankan. Pelanggaran terhadap hak tersebut jelas merupakan pelanggaran konstitusi. 75. Pengaturan dalam ayat (6) Pasal 98 ini (yang mengatur kewajiban pemerintah untuk melaksanakan keputusan/kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi) berkaitan erat dengan pengaturan dalam Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id ayat ((7), ayat (8) dan ayat (9) (yang mengatur tentang konsekwensi dari tidak dilaksanakannya ketentuan ayat (6) oleh Pemerintah). 76. Dalam praktik hukum dapat dipastikan dan sangatlah lazim bahwa pengaturan adanya hak bagi satu pihak secara serta merta menimbulkan adanya kewajiban bagi pihak lain, begitu juga pengaturan adanya larangan tentu menimbulkan adanya pengaturan sanksi jika terhadap pelanggaran larangan tersebut. 77. Bahwa jika satu pihak memiliki hak yang harus dilakukan oleh pihak lain namun tidak ada pengaturan bahwa pihak lain tersebut memiliki kewajiban untuk memenuhi hak itu maka dapat dipastikan hak tersebut akan sangat sulit terpenuhi. Sebagai ilustrasi jika si A memeiliki hak atas sejumlah barang yang dikuasai si B, namun si B tidak diwajibkan memberikan barang tersebut kepada si A, maka sangat mungkin si B tidak akan memberikan barang tersebut kepada si A. 78. Bahwa jika satu larangan tidak memiliki sanksi terhadap pelanggarannya maka dapat dipastikan akan banyak terjadi. 79. Pelanggaran terhadap larangan tersebut. Sebagai ilustrasi jika setiap pelajar di sekolah A harus memakai baju putih pada hari senin, namun tidak pernah ada sanksi bagi pelajar yang tidak memakai baju putih pada hari senin, dapat dipastikan akan banyak pelajar di sekolah tersebut yang tidak memakai baju putih pada hari senin. 80. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ketentuan ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) pada Pasal 98 ini dihilangkan, Penghapusan ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) pada Pasal 98 ini telah membuat Pasal 98 menjadi pasal yang tidak bisa dilaksanakan (non executable). Ibarat tubuh tanpa kaki, ada tapi tidak dapat berjalan. 81. Tidak dapat dilaksanakannya ketentuan Pasal 98 ini secara jelas telah mengamputasi hak-hak terpenting DPR yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 82. Bahwa pengoptimalan fungsi pengawasan DPR dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dapat dilihat dengan jelas pada Pasal 104 yang berbunyi: (1) Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. (2) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. (3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Badan Legislasi. (4) Dalam hal pemilihan pimpinan Badan Legislasi berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. (5) Pemilihan pimpinan Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Badan Legislasi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi. 83. Bahwa dalam UU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ketentuan ayat (2) pada Pasal 104 ini diubah menjadi: (2) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. 84. Bahwa komposisi 3 orang wakil ketua Badan Legislasi sangat ideal untuk menjalankan tugas - tugas pimpinan komisi. Hal yang sama sudah terbukti dapat dilaksanakan dengan baik pada DPR periode 2009 -2014 yang jumlah anggota DPR nya sama dengan jumlah anggota DPR saat ini. 85. Bahwa penambahan jumlah wakil ketua komisi menjadi 4 orang sebagaimana diatur pada ayat (2) Pasal 104 ini tidak memiliki alasan substanstif. Sebaliknya penambahan wakil ketua tersebut akan membuat komisi DPR menjadi lebih birokratis dan sebagai konsekwensinya akan lebih lamban bekerja dan pada akhirnya justru akan melemahkan DPR. Jika DPR lemah tentu akan sulit mengawasi Pemerintah dan Pemerintah akan semakin sulit memenuhi hak Pemohon dan rakyat Indonesia untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 86. Bahwa pengoptimalan fungsi pengawasan DPR dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dapat dilihat dengan jelas pada Pasal 109 yang berbunyi: (1) Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. (2) Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. (3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Badan Anggaran. (4) Dalam hal pemilihan pimpinan Badan Anggaran berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. (5) Pemilihan pimpinan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Badan Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran. (6) Pimpinan Badan Anggaran ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Badan Anggaran diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib. 87. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ketentuan ayat (2) pada Pasal 109 ini diubah menjadi: (2) Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. 88. Bahwa komposisi 3 orang wakil ketua Badan Anggaran sangat ideal untuk menjalankan tugas - tugas pimpinan komisi. Hal yang sama sudah terbukti dapat dilaksanakan dengan baik pada DPR periode 2009 -2014 yang jumlah anggota DPR nya sama dengan jumlah anggota DPR saat ini. 89. Bahwa penambahan jumlah wakil ketua komisi menjadi 4 orang sebagaimana diatur pada ayat (2) Pasal 109 ini tidak memiliki alasan substanstif. Sebaliknya penambahan wakil ketua tersebut akan membuat koisi DPR menjadi lebih birokratis dan sebagai konsekwensinya akan lebih lamban Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id bekerja dan pada akhirnya justru akan melemahkan DPR. Jika DPR lemah tentu akan sulit mengawasi pemerintah dan pemerintah akan semakin sulit memenuhi hak Pemohon dan rakyat Indonesia untuk hidup sejahtera lahir dan batin. 90. Bahwa pengoptimalan fungsi pengawasan DPR dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dapat dilihat dengan jelas pada Pasal 115 yang berbunyi: (1) Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. (2) Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. (3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calonpimpinan BKSAP. (4) Dalam hal pemilihan pimpinan BKSAP berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. (5) Pemilihan pimpinan BKSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat BKSAP yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BKSAP. (6) Pimpinan BKSAP ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan BKSAP diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib. 91. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ketentuan ayat (2) pada Pasal 115 ini diubah menjadi: (2) Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. 92. Bahwa komposisi 3 orang wakil ketua BKSAP sangat ideal untuk menjalankan tugas-tugas pimpinan komisi. Hal yang sama sudah terbukti dapat dilaksanakan dengan baik pada DPR periode 2009 -2014 yang jumlah anggota DPR nya sama dengan jumlah anggota DPR saat ini. Penambahan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id jumlah wakil ketua komisi menjadi 4 orang sebagaimana diatur pada ayat (2) pasal 115 ini tidak memiliki alasan substanstif. 93. Bahwa sebaliknya penambahan wakil ketua tersebut akan membuat koisi DPR menjadi lebih birokratis dan sebagai konsekwensinya akan lebih lamban bekerja dan pada akhirnya justru akan melemahkan DPR. Jika DPR lemah tentu akan sulit mengawasi Pemerintah dan Pemerintah akan semakin sulit memenuhi hak pemohon dan rakyat Indonesia untuk hidup sejahtera lahir dan batin. 94. Bahwa pengoptimalan fungsi pengawasan DPR dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dapat dilihat dengan jelas pada Pasal 121 yang berbunyi: (1) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. (2) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. (3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan. (4) Dalam hal pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. (5) Pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan. (6) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib. 95. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD dan DPRD ketentuan ayat (2) pada Pasal 121 ini diubah menjadi: (2) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. 96. Bahwa komposisi 2 orang wakil ketua MKD sangat ideal untuk menjalankan tugas-tugas pimpinan komisi. Hal yang sama sudah terbukti dapat dilaksanakan dengan baik pada Badan Kehormatan DPR periode 2009-2014 yang jumlah anggota DPR nya sama dengan jumlah anggota DPR saat ini. 97. Bahwa penambahan jumlah wakil ketua MKD menjadi 3 orang sebagaimana diatur pada ayat (2) Pasal 115 ini tidak memiliki alasan substanstif. Sebaliknya penambahan wakil ketua tersebut akan membuat komisi DPR menjadi lebih birokratis dan sebagai konsekwensinya akan lebih lamban bekerja dan pada akhirnya justru akan melemahkan DPR. Jika DPR lemah tentu akan sulit mengawasi Pemerintah dan Pemerintah akan semakin sulit memenuhi hak Pemohon dan rakyat Indonesia untuk hidup sejahtera lahir dan batin. 98. Bahwa pengoptimalan fungsi pengawasan DPR dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dapat dilihat dengan jelas pada Pasal 152 yang berbunyi: (1) Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. (2) Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilihdari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuaidengan prinsip musyawarah untuk mufakat. (3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan BURT. (4) Dalam hal pemilihan pimpinan BURT berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksudpada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. (5) Penetapan pimpinan BURT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat BURT yangdipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BURT. (6) Pimpinan BURT ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan BURT diatur dalam peraturan DPR tentangtata tertib. 99. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ini ketentuan ayat (2) pada Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Pasal 152 diubah menjadi: (2) Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. 100. Bahwa komposisi 3 orang wakil ketua BURT sangat ideal untuk menjalankan tugas-tugas pimpinan komisi. Hal yang sama sudah terbukti dapat dilaksanakan dengan baik pada DPR periode 2009-2014 yang jumlah anggota DPR nya sama dengan jumlah anggota DPR saat ini. Penambahan jumlah wakil ketua BURT menjadi 4 orang sebagaimana diatur pada ayat (2) Pasal 152 ini tidak memiliki alasan substanstif. 101. Bahwa sebaliknya penambahan wakil ketua tersebut akan membuat koisi DPR menjadi lebih birokratis dan sebagai konsekwensinya akan lebih lamban bekerja dan pada akhirnya justru akan melemahkan DPR. Jika DPR lemah tentu akan sulit mengawasi Pemerintah dan Pemerintah akan semakin sulit memenuhi hak Pemohon dan rakyat Indonesia untuk hidup sejahtera lahir dan batin. 102. Bahwa seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD telah melemahkan fungsi DPR terutama dalam menggunakan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan dengan demikian ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 20A UUD 1945. IV. KESIMPULAN 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan uji materiil dan uji formil ini. 2. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini karena hak konstitusionilnya untuk diperlakukan sama dimuka hukum sebagaimana diatur Pasal 27 UUD 1945 dan untuk hidup sejahtera sebagaimana diatur Pasal 28H UUD 1945 dirugikan atas dibentuknya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 3. Bahwa secara formil proses pembentukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD cacat dan bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945. 4. Bahwa secara materiil ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan Pasal 20A dan Pasal 27, Pasal 28H UUD 1945. 5. Bahwa seluruh permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan. V. PETITUM Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan di atas, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan sebagaimana berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan; 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD dan DPRD bertentangan dengan UUD 1945; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Atau Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan surat bukti tertulis yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama Abu Bakar; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas formil dan materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650, selanjutnya disebut UU MD3) terhadap Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 27, dan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas formil dan materiil UU MD3, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara a quo tanpa mendengar keterangan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan a quo tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga negara dimaksud; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. [3.7] Menimbang bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian mengenai ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut: [3.9] Menimbang bahwa Pemohon, Abu Bakar (swasta), mendalilkan kedudukannya selaku perseorangan warga negara Indonesia, menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU MD3, dengan alasan sebagai berikut: 1) Pemohon mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang termuat dalam Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 27, dan Pasal 28H UUD 1945; 2) Pemohon mendalilkan alasan dalam pengujian formil bahwa sejak awal pembentukan UU MD3 dilakukan bukan untuk kepentingan rakyat dan tanpa melibatkan partisipasi rakyat. Pembentukan UU MD3 mengandung ketidakjelasan rumusan karena adanya ketidakjelasan dalam pengaturan hak dan kewajiban Pemerintah dan DPR serta adanya ketidakjelasan pengaturan antara larangan dan sanksi jika larangan tersebut dilanggar. UU MD3 yang dibentuk hanya sekadar untuk mengakomodasi kepentingan politik Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id sekelompok anggota DPR. Pembentukan Undang-Undang a quo bertentangan dengan prosedur pembentukan peraturan perundangan-undangan; 3) Pemohon mendalilkan alasan dalam pengujian materiil UU MD3, bahwa penghapusan ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dalam Pasal 74 telah membuat Pasal 74 menjadi pasal yang tidak dapat dilaksanakan (non executable), sehingga mengamputasi hak-hak terpenting DPR yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Penghapusan ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dalam Pasal 98 telah membuat Pasal 98 menjadi pasal yang tidak bisa dilaksanakan (non executable) sehingga mengamputasi hak- hak terpenting DPR yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Seluruh UU MD3 telah melemahkan fungsi DPR terutama dalam menggunakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat; 4) Kerugian yang dialami Pemohon adalah dengan dibentuknya UU MD3 telah memperlemah fungsi pengawasan DPR terutama dalam mengggunakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat dan jika DPR tidak dapat memaksimalkan pengawasannya maka pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik dan tentu juga berakibat tidak dapat terpenuhinya hak Pemohon dan seluruh rakyat Indonesia lainnya untuk hidup sejahtera. Pemohon telah menderita kerugian yang bersifat aktual yakni kehilangan atau setidaknya potensi kehilangan atau setidaknya berkurangnya kesejahteraan; [3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil dan keterangan Pemohon dalam persidangan serta tentang kerugian konstitusional Pemohon yang di hubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang a quo dan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dimaksud, serta bukti-bukti yang diajukan untuk membuktikan dalil Pemohon, maka Mahkamah berpendapat sebagai berikut: a. Bahwa seandainya pun benar terjadi kerugian yang diderita oleh Pemohon karena telah memperlemah fungsi pengawasan DPR terutama dalam menggunakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, namun permasalahan Pemohon sama sekali tidak ada hubungannya dengan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang bertentangan dengan ketentuan dalam hak-hak Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id konstitusional Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 27, dan Pasal 28H UUD 1945; b. Hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 27, dan Pasal 28H UUD 1945, yang dijadikan dasar pengajuan permohonan, sama sekali tidak dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena tidak terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang memenuhi kualitas kerugian sebagaimana dimaksud dalam paragraf [3.7] di atas, dan berdasarkan Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat merupakan hak yang bersifat khusus (spesifik) yang dimiliki oleh anggota DPR sebagaimana yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Nomor 151/PUU- VII/2009, bertanggal 3 Juni 2010, sehingga dalil Pemohon a quo bukan mengenai kerugian konstitusionalitas Pemohon. Dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan Februari, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 14.59 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon. KETUA, ttd. Anwar Usman Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Maria Farida Indrati ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Muhammad Alim ttd. Patrialis Akbar ttd. Wahiduddin Adams ttd. Aswanto PANITERA PENGGANTI, ttd Ida Ria Tambunan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id