149/PUU-XXIII/2025

F PUTUSAN Nomor 149/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Singgih Wiryono Pekerjaan : Wartawan Alamat : Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan. Sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Yosafat Diva Bayu Wisesa, S.I.Kom. Pekerjaan : Wartawan Alamat : Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan. Sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon II; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 09 Agustus 2025, memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Nikita Johanie, S.H., Agustine Pentrantoni Penau, dan Didi Supandi kesemuanya adalah advokat, konsultan hukum dan staf serta Mahasiswa magang pada Kantor VST and Partners, Advocates & Legal Consultans, beralamat di Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jalan Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri- sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; 2 Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Agustus 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Agustus 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 151/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 21 Agustus 2025 dengan Nomor 149/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 9 September 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tetang hasil Pemilihan Umum” 3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pegujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 3 Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI tahun 1945”, 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 juga diatur dalam Pasal 9 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya di/akukan Oleh Mahkamah Konstitusi” 6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang- Undang terhadap UUD NRI 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Selanjutnya disebut PMK 7/2025), yang menyatakan: 4 "Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-lJndang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan norma pasal dalam undang-undang, oleh karenanya terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 terhadap UUD NRI 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan WNI b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI Yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 , yang menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 5 Indonesia yan diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum PEMOHON yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2025 dan No. 011/PUU- V/2007, apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Pemohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.3), yang berprofesi sebagai Wartawan yang dibuktikan dengan Kartu Pers (Bukti P.4). Berikutnya Pemohon II juga Warga Negara Indonsia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.5) yang berprofesi sebagai Wartawan yang dibuktikan dengan Kartu Pers (Bukti P.6). Sebagai Wartawan, Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan tugas profesinya yakni melakukan peliputan, di lembaga-lembaga Negara salah satunya di Mahkamah Konstitusi. Pemohon I dan Pemohon II adalah Penyandang Defisiensi Warna Parsial yang kerap mengalami ancaman keselamatan dalam berkendaraan di Jalan Raya dalam aktivitasnya melakukan liputan di Mahkamah Konstitusi, 6 Terhadap Pemohon I dibuktikan dengan Surat Hasil Pemeriksaan Mata, di Klinik Srikandi Medikus (Bukti P.7). Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun para Pemohon sebagai Penyandang Defisiensi Warna Parsial merasa Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 tidak memberikan perlakuan yang sama karena tidak mempertimbangkan kondisi mereka, sehingga menimbulkan ancaman keselamatan yang menjadi kerugian dan diskriminasi. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam konteks ini, keselamatan berlalu lintas adalah bagian dari hak untuk hidup sejahtera. Aturan mengenai lampu lalu lintas yang tidak mengakomodasi Penyandang Defisiensi Warna Parsial bisa dianggap mengancam keselamatan dan menghambat hak mereka untuk berkendara dengan aman. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, menjamin bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Penyandang Defisiensi Warna Parsial dapat menganggap aturan tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang hanya mengandalkan warna sebagai bentuk diskriminasi tidak langsung karena hanya menguntungkan pengguna jalan dengan penglihatan normal. 5. Bahwa artinya Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, adanya Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya ketentuan norma a quo, para Pemohon juga secara spesifik telah mengalami Kerugian konstitusÍonal karena setiap hari dibayangi ketakutan ancaman atas keselamatan selama berkendara di jalan raya. Serta secara jelas terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya ketentuan norma a quo yang dimohonkan pengujian. Oleh karenanya para Pemohon merasa adanya kemungkinan dengan dikabulkannya 7 Pemohonan, kerugian konstitusional dialami tidak lagi terjadi. 6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 terhadap UUD NRI 1945, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 7/2025. III. ALASAN PERMOHONAN Bahwa terhadap ketentuan norma yang diuji konstitusionalitas normanya adalah:  Pasal 1 angka 19 UU 22/2009, menyatakan: Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.  Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009, menyatakan: Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa: c Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas bertentangan secara secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) terhadap UUD NRI 1945, antara lain:  Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.  Pasal 28H ayat (1), yang menyatakan: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.  Pasal 28I ayat (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 8 perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Bahwa adapun Alasan permohonan terkait adanya pertentangan Norma Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 secara bersyarat/inkonstitusional bersyarat (Conditionally Unconstitutional) terhadap UUD NRI 1945, adalah sebagai berikut: Sebelum menjelaskan adanya pertentangan norma perlu sedikit para pemohon jelaskan sebagai berikut: 1. Bahwa Setiap individu Warga Negara memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi, termasuk hak untuk diperlakukan secara setara di mata hukum. Perbedaan Kondisi tubuh yang dimiliki seseorang (Penyandang Disabilitas) in casu Defisiensi Pengelihatan warna, tidak bisa dijadikan alasan bagi negara untuk melakukan diskriminasi. Sebaliknya, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif. 2. Bahwa Diskriminasi tidak hanya terjadi ketika negara secara langsung melarang atau membatasi hak penyandang disabilitas. Diskriminasi juga bisa terjadi ketika negara menetapkan standar umum yang secara tidak langsung merugikan mereka yang tidak terakomodasi atas standart umum tersebut. Contohnya, sistem lampu lalu lintas yang hanya mengandalkan warna sebagai isyarat utama. Meskipun aturan ini berlaku untuk semua orang, kenyataannya, aturan ini menempatkan penyandang Defisiensi Pengelihatan warna dalam posisi yang rentan dan berbahaya. 3. Bahwa untuk mencegah hal tersebut, negara harus melakukan akomodasi yang layak. Akomodasi ini merupakan penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas dapat diwujudkan secara penuh dan efektif. Akomodasi tersebut bisa berupa:  Penyediaan fasilitas yang mudah diakses. Misalnya, menambah simbol, bentuk atau jarak pada lampu lalu lintas untuk membantu penyandang Defisiensi Pengelihatan warna dalam memahami isyarat.  Perubahan peraturan yang diskriminatif. Negara harus merevisi undang- undang dan/atau peraturan yang secara tidak langsung menghalangi penyandang Defisiensi Pengelihatan warna untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman keselamatan dalam berkendara di jalan. 9  Pelayanan yang ramah disabilitas. Aparat negara, seperti petugas lalu lintas, harus memiliki pemahaman dan sensitivitas terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas. 4. Bahwa prinsip perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif ini telah diakui dalam konstitusi Indonesia. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 5. Bahwa selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga menguatkan komitmen negara untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak untuk mendapatkan aksesibilitas dan perlindungan dari diskriminasi. 6. Bahwa dengan demikian, pengujian undang-undang terkait lampu lalu lintas oleh penyandang buta warna adalah langkah yang tepat. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan negara akan kewajibannya untuk menciptakan sistem yang inklusif, di mana setiap individu, terlepas dari kondisi fisiknya, dapat hidup dengan aman dan bermartabat. Pertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Perlakuan yang tidak adil dan tidak sama di hadapan hukum 1. Bahwa Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 mendefinisikan dan mengatur APILL secara umum, dengan fokus pada penggunaan warna merah, kuning, dan hijau sebagai isyarat utama. Namun, aturan ini tidak mempertimbangkan keberadaan penyandang buta warna. 2. Bahwa artinya APILL yang hanya mengandalkan kode warna (Merah, Kuning, hijau), Isyarat Lalu Lintas tersebut tidak dapat diiterpretasikan oleh pengendara sebagai Penyandang Defisiensi Pengelihatan warna, maka dalam batas penalaran yang wajar tentunya undang-undang ini secara tidak langsung telah menciptakan perlakuan yang tidak sama (Diskriminasi hukum) bagi penyandang Defisiensi Pengelihatan warna, karena Mereka tidak dapat menginterpretasikan isyarat lalu lintas in casu Lampu Merah, kuning, hijau, dengan cara yang sama seperti orang dengan penglihatan 10 normal. 3. Bahwa Kondisi ini tentunya menempatkan penyandang Defisiensi Pengelihatan warna dalam posisi yang rentan, di mana mereka berpotensi melanggar aturan tanpa sengaja atau membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain karena ketidakmampuan mereka untuk membedakan warna isyarat (merah, kuning, hijau). Ini jelas bertentangan dengan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena hukum tidak dapat diterapkan secara adil kepada semua individu jika infrastrukturnya tidak dapat dipahami oleh sebagian populasi. Pertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945: Ancaman terhadap keselamatan dan kesejahteraan 1. Bahwa hak untuk hidup sejahtera, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, mencakup hak untuk mendapatkan lingkungan yang aman, termasuk lalu lintas adalah bagian integral dari lingkungan sosial. 2. Bahwa ketentuan norma yang tidak mengatur Desain APILL dalam mengakomodasi pengendara yang mengalami Defisiensi Pengelihatan warna yang secara langsung mengancam keselamatan fisik penyandang Defisiensi Pengelihatan warna. 3. Bahwa kendala pengendara yang mengalami Defisiensi Pengelihatan Warna menyebabkan ketidakmampuan mereka untuk membedakan antara 'jalan' (lampu hijau) dan 'berhenti' (lampu merah) dapat menyebabkan kecelakaan fatal baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap pengendara lainnya. 4. Bahwa artinya Undang-undang a quo seharusnya melindungi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk penyandang Defisiensi Pengelihatan Warna. 5. Bahwa dengan mengabaikan kebutuhan khusus ini, ketentuan UU 22/2009 in casu ketentuan norma a quo, telah gagal memenuhi tanggung jawabnya untuk menjamin lingkungan yang aman dan sejahtera bagi semua oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. 6. Bahwa dalam studi perbandingan terkait sinyal lampu sinyal lalu lintas, beberapa negara lain seperti Jepang menerapkan lampu dengan warna 11 merah, kuning, dan biru sehingga perbedaan warna jadi lebih jelas terlihat untuk penderita difisiensi warna. Selain itu, studi yang dilakukan oleh A’yun Afrohah dan Hidayatullahtifah dari Universitas Negeri Semarang terkait studi kasus penderita buta warna Kota Semarang membuktikan adanya kesulitan para penderita buta warna dalam mengidentifikasi lampu lalu lintas yang saat ini sedang berlaku. Studi tersebut menyebutkan “Sebagai suatu kelainan, buta warna dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, seperti kesulitan dalam membaca lampu lalu lintas, membedakan antara buah matang dan mentah, serta memadukan warna pakaian. Oleh karena itu, penderita buta warna memerlukan bantuan orang lain maupun alat tertentu utnuk menginterpretasikan warna dengan benar/” Pertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 : Tindakan diskriminatif terselubung 1. Bahwa Diskriminasi tidak selalu bersifat eksplisit, melainkan bisa terwujud dalam bentuk aturan yang terlihat normal secara norma namun ternyata mengandung diskriminatif dalam penerapannya. 2. Bahwa Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009, dengan standarnya yang hanya berbasis warna, secara umum terlihat tidak memiliki adanya persoalan. Namun ternyata mengandung diskriminasi terhadap penyandang Defisiensi Pengelihatan Warna. Aturan ini, meskipun tidak secara langsung melarang mereka menggunakan jalan, namun secara efektif menciptakan hambatan yang signifikan dan menimbulkan ancaman berbahaya bagi mereka dalam berkendara. 3. Bahwa pentingnya penegasan terhadap ketentuan norma a quo berkaitan dengan desain APILL yang lebih inklusif, seperti penambahan simbol atau bentuk yang berbeda pada lampu lalu lintas serta jarak antar lampu untuk menghindari pengelihatan yang bias bagi penyandang Defisiensi Pengelihatan Warna dalam batas penalaran yang wajar tentunya akan menghilangkan diskriminasi ini, dan sejalan dengan semangat UUD 1945 untuk melindungi semua warga negara tanpa terkecuali. Penerapan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di beberapa Negara. 1. Bahwa memang hanya sedikit negara yang secara khusus menerapkan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang dirancang untuk membantu / 12 mengakomodasi penyandang Defisiensi Pengelihatan Warna. 2. Bahwa di Negara Jepang, APILL menggunakan bentuk-bentuk tambahan pada lampu sinyal. Lampu hijau berbentuk segitiga, lampu kuning berbentuk berlian, dan lampu merah berbentuk lingkaran. Ini membantu pengemudi membedakan sinyal tidak hanya dari warnanya, tetapi juga dari bentuknya. 3. Bahwa di Negara Amerika Serikat, meskipun tidak ada APILL standar Nasional, beberapa kota dan negara bagian, telah bereksperimen dengan menambahkan simbol pada lampu sinyal, seperti lampu merah yang memiliki pola silang atau lampu hijau dengan panah. 4. Bahwa artinya, Negara Indonesia juga dapat melakukan modifikasi bentuk tambahan pada APILL seperti di Negara Jepang, yakni dengan menggunakan bentuk tambahan pada Lampu sinyal, seperti:  Lampu Merah berbentuk Lingkaran  Lampu Kuning berbentu berlian  Lampu Hijau berbentuk Segitiga 5. Bahwa dengan di modifikasi bentuk tambahan pada APILL, tentunya akan lebih mengakomodasi para pengendara yang mengalami Defisiensi Pengelihatan Warna. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menjadi beralasan secara hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan terhadap Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 secara nyata telah bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, pasal-pasal tersebut haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dengan diberikan “Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas harus mengakomodasi Penyandang Defisiensi Pengelihatan Warna, seperti merubah warna dan/atau bentuk dan/atau jarak antar lampu Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas” IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana diebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus: 13 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas harus mengakomodasi Penyandang Defisiensi Pengelihatan Warna, seperti merubah warna dan/atau bentuk dan/atau jarak antar lampu Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas 3. Menyatakan Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas harus mengakomodasi Penyandang Defisiensi Pengelihatan Warna, seperti merubah warna dan/atau bentuk dan/atau jarak antar lampu Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I 14 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Pers - Pemohon I 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk – Pemohon II 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Pers – Pemohon II 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Mata No. 17-454/SRI- MED/8/2025 yang dikeluarkan oleh Klinik Srikandi Medikus terhadap kondisi Mata Pemohon I [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu, Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, 15 selanjutnya disebut UU 22/2009), terhadap UUD NRI Tahun 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 16 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c 22/2009 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut. Pasal 1 angka 19 UU 22/2009 Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan. Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 Setiap Jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa: c Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai wartawan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Pers [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-6]. 3. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun Pemohon I dan Pemohon II sebagai penyandang defisiensi warna parsial merasa Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 tidak memberikan perlakuan yang sama karena tidak mempertimbangkan kondisi Pemohon I dan Pemohon II, sehingga menimbulkan ancaman keselamatan yang menjadi kerugian dan diskriminasi. 17 4. Bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam konteks ini, keselamatan berlalu lintas adalah bagian dari hak untuk hidup sejahtera. Oleh karena lampu lalu lintas yang tidak mengakomodasi Penyandang Defisiensi Warna Parsial bisa dianggap mengancam keselamatan dan menghambat hak mereka untuk berkendara dengan aman. 5. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menjamin bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Penyandang Defisiensi Warna Parsial dapat menganggap aturan tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang hanya mengandalkan warna sebagai bentuk diskriminasi tidak langsung karena hanya menguntungkan pengguna jalan dengan penglihatan normal. 6. Bahwa menurut para Pemohon, para Pemohon juga secara spesifik telah mengalami kerugian konstitusional karena setiap hari dibayangi ketakutan ancaman atas keselamatan selama berkendara di jalan raya. Serta secara jelas terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya ketentuan norma a quo yang dimohonkan pengujian. Oleh karenanya para Pemohon merasa adanya kemungkinan dengan dikabulkannya pemohonan, kerugian konstitusional dialami tidak lagi terjadi. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian Pemohon I dan Pemohon II dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dan bukti-bukti yang diajukan, berkenaan dengan pengujian norma Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009, sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon II. Dalam kaitan ini, Pemohon II adalah benar sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-5], yang berprofesi sebagai Wartawan [vide Bukti P-6] dan menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, sekalipun telah menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud dengan berlakunya norma Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 yang dimohonkan pengujian, Pemohon II tidak mengajukan bukti ihwal mengalami buta warna parsial. Dengan 18 ketiadaan bukti dimaksud, Mahkamah menilai Pemohon II tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon II dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Sementara itu, Pemohon I adalah benar merupakan perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3] dan berprofesi sebagai wartawan [vide Bukti P-4] mengalami buta warna parsial berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Mata Nomor: 17.454/SRI-MED/8/2025 dari Klinik Srikandis Medikus tertanggal 08 September 2025 [vide Bukti P-7]. Dengan uraian kedudukan hukum Pemohon I yang didukung bukti tersebut, Mahkamah menilai Pemohon I telah dapat menunjukkan anggapan adannya kerugian atas hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I dimaksud timbul karena berlakunya Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 yang dianggap tidak memberikan perlakuan yang adil bagi Pemohon I sebagai penyandang defisiensi warna. Selama ini, keberlakuan norma yang dimohonkan pengujian a quo, setiap hari Pemohon I dibayangi ketakutan dan ancaman atas keselamatan selama berkendara di jalan raya. Dengan demikian, Pemohon I telah dapat menerangkan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang terjadi dengan berlakunya norma Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon I perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya terhadap UUD NRI Tahun 1945, menurut Mahkamah Pemohon I (selanjutnya disebut Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. 19 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 mendefinisikan dan mengatur Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) secara umum, dengan fokus pada penggunaan warna merah, kuning, dan hijau sebagai isyarat utama. Namun, norma dimaksud tidak mempertimbangkan keberadaan penyandang buta warna. Dalam hal ini, APILL yang hanya mengandalkan kode warna (merah, kuning, hijau) sebagai isyarat lalu lintas tidak dapat diinterpretasikan oleh pengendara sebagai penyandang defisiensi pengelihatan warna, maka dalam batas penalaran yang wajar norma dimaksud secara tidak langsung telah menciptakan perlakuan yang tidak sama (diskriminasi hukum) bagi penyandang defisiensi pengelihatan warna, karena mereka tidak dapat menginterpretasikan isyarat lalu lintas in casu lampu merah, kuning, hijau dengan cara yang sama seperti orang dengan penglihatan normal. 2. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 telah gagal memenuhi tanggung jawabnya menjamin lingkungan yang aman dan sejahtera bagi semua, sehingga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. 3. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009, dengan standar yang hanya berbasis pada warna, secara umum terlihat tidak memiliki persoalan. Namun ternyata mengandung diskriminasi terhadap penyandang defisiensi pengelihatan warna. Aturan ini, meskipun tidak secara langsung melarang mereka menggunakan jalan, namun secara efektif menciptakan hambatan yang signifikan dan menimbulkan ancaman berbahaya bagi mereka dalam berkendara. Bahwa berdasarkan dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 1 angka 19 UU 22/2009 20 bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “alat pemberi isyarat lalu lintas harus mengakomodasi penyandang defisiensi penglihatan warna, seperti mengubah warna dan/atau bentuk dan/atau jarak antar lampu alat pemberi isyarat lalu lintas”. Selain itu, Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “alat pemberi isyarat lalu lintas harus mengakomodasi penyandang defisiensi penglihatan warna, seperti mengubah warna dan/atau bentuk dan/atau jarak antar lampu alat pemberi isyarat lalu lintas”. [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 September 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun relevansi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil- dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, isu utama yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah mengenai konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009. Oleh karena itu, masalah yang harus dijawab oleh Mahkamah apakah kedua norma pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon menyebabkan hak konstitusional Pemohon terlanggar atau berpotensi terlanggar karena keberlakuan Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009. Selain itu, apakah berlakunya norma a quo menyebabkan tidak terjaminnya hak-hak penyandang defisiensi penglihatan warna dan juga orang yang berkeadaan khusus lainnya, termasuk hak untuk mendapatkan aksesibilitas dan perlindungan dari diskriminasi, sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. 21 [3.11] Menimbang bahwa sebelum menjawab masalah konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut. [3.11.1] Bahwa salah satu tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Makna melindungi tersebut mengandung arti bahwa negara mempunyai kewajiban, antara lain, untuk menjaga keselamatan dan keamanan seluruh rakyat Indonesia terlepas dari bagaimanapun keadaan fisik dan/atau psikis mereka. Untuk kepentingan melindungi segenap bangsa Indonesia tersebut, UUD NRI Tahun 1945 memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak atas perlindungan diri pribadi dan keluarga serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia [vide Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945]. [3.11.2] Bahwa dalam konteks tujuan bernegara dimaksud serta meneguhkan hak konstitusional atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak atas perlindungan diri pribadi dan keluarga serta hak atas rasa aman di bidang lalu lintas, UU 22/2009 juga dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan di bidang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan bagi semua warga negara termasuk bagi warga negara yang karena suatu hal memiliki keadaan fisik dan/atau psikis tertentu. Oleh karenanya, UU 22/2009 mengatur pula perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia lanjut usia, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit. Bentuk perlakuan khusus yang diberikan oleh negara berupa pemberian kemudahan sarana dan prasarana fisik atau non fisik yang meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan [vide Penjelasan Umum UU 22/2009]. Dengan demikian, UU 22/2009 mempunyai semangat dan komitmen untuk memberikan perlindungan dan rasa aman di bidang lalu lintas termasuk bagi warga negara yang karena suatu hal memiliki keadaan fisik dan/atau psikis tertentu, meskipun harus diakui bahwa UU 22/2009 tidak secara detil menetapkan perlindungan dan rasa aman. [3.11.3] Bahwa untuk memberikan perlindungan dan rasa aman dalam berbagai bidang kehidupan bagi warga negara yang karena suatu hal memiliki keadaan fisik dan/atau psikis tertentu, telah disahkan pula Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016). Sebagai bagian dari tanggung jawab 22 negara terhadap penyandang disabilitas, sebelum berlakunya UU 8/2016, Indonesia telah pula mengesahkan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UU 19/2011). Sebagai bentuk kesungguhan dan komitmen Indonesia dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksudkan dalam UU 19/2011, dalam UU 8/2016 dipergunakan istilah penyandang disabilitas bagi warga negara/orang yang karena suatu hal memiliki keadaan fisik dan/atau psikis tertentu. Dalam hal ini, Pasal 1 angka 1 UU 8/2016 memberikan pengertian penyandang disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Jangkauan pengaturan dalam UU 8/2016 meliputi pemenuhan kesaman kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Berdasarkan pengertian tersebut, Pasal 4 ayat (1) huruf d UU 8/2016 menetapkan salah satu ragam penyandang disabilitas adalah penyandang disabilitas sensorik. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU 8/2016 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyandang disabiltas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. Dalam konteks ini, buta warna termasuk yang bersifat parsial, khasanah kepustakaan yang membahas penyandang disabilitas pada umumnya memasukkan orang dengan keadaan buta warna parsial masuk dalam pengertian penyandang disabilitas sensorik, meskipun terdapat pandangan sebaliknya. Terlepas dari perbedaan pandangan mengenai orang dengan keadaan buta warna parsial, oleh karena itu penting untuk dipertimbangkan prinsip kesamaan kesempatan, akses dan perlindungan bagi orang dengan keadaan buta warna parsial maupun penyandang disabilitas lainnya. Hal demikian diperlukan agar negara, in casu pemerintah, dari waktu ke waktu menyediakan dan meningkatkan fasilitas dan perlengkapan di ruang publik bagi warga negara yang memiliki keterbatasan (disabilitas) memastikan kesamaan kesempatan, akses dan perlindungan bagi semua warga negara. 23 [3.12] Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009. Dalam hal ini, perihal Pasal 1 angka 19 UU 22/2009, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Pasal 1 angka 19 UU 22/2009 dinyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “alat pemberi isyarat lalu lintas harus mengakomodasi penyandang defisiensi penglihatan warna, seperti mengubah warna dan/atau bentuk dan/atau jarak antar lampu alat pemberi isyarat lalu lintas”. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama, Pasal 1 angka 19 UU 22/2009 merupakan salah satu bagian dari ketentuan umum suatu undang-undang, in casu UU 22/2009, yang memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya. Ketentuan umum demikian mencerminkan asas, maksud, dan tujuan pembentukan suatu undang-undang tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab selanjutnya [vide angka 98 Lampiran II UU 12/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 13/2022]. Terhadap permohonan pengujian atas norma yang merupakan ketentuan umum dari suatu undang-undang, Mahkamah telah beberapa kali menyatakan sikap atau pendiriannya bahwa ketentuan umum suatu undang-undang yang memuat, di antaranya batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab [vide angka 98 Lampiran II UU 12/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 13/2022], sepanjang batasan pengertian atau definisi dimaksud tidak berdampak luas terhadap norma dalam batang tubuh undang-undang. Artinya, apabila petitum Pemohon dikabulkan berkenaan dengan pengujian Pasal 1 angka 19 dimaksud maka dengan sendirinya akan berimplikasi pada keberlakuan keseluruhan norma dalam UU 22/2009 yang merujuk atau terkait dengan ketentuan umum yang dimohonkan pengujian. Apabila Pasal 1 angka 19 UU 22/2009 yang dimohonkan pengujian dikabulkan dengan sendirinya akan berdampak pada keseluruhan norma dalam UU 22/2009 yang merujuk atau berkaitan dengan ketentuan umum yang dimohonkan pengujian. Sehingga, dalam batas penalaran yang wajar, hal tersebut dapat merusak struktur norma UU 22/2009 secara 24 keseluruhan. Oleh karena itu, dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 1 angka 19 UU 22/2009 haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon memohon kepada Mahkamah agar norma Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “alat pemberi isyarat lalu lintas harus mengakomodasi penyandang defisiensi penglihatan warna, seperti mengubah warna dan/atau bentuk dan/atau jarak antar lampu alat pemberi isyarat lalu lintas”. Menurut Mahkamah, norma Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 merupakan norma yang telah meletakkan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi semua warga negara, terlebih untuk warga negara penyandang disabilitas dalam spektrum apapun, termasuk mereka yang dalam keadaan buta warna parsial sebagaimana yang dialami oleh Pemohon. Terlebih lagi, setelah diberlakukannya UU 8/2016, keharusan memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap mereka yang merupakan penyandang disabilitas semestinya lebih serius dilaksanakan. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi oleh Pemohon bukan merupakan persoalan yang terkait dengan masalah konstitusionalitas norma, akan tetapi lebih merupakan persoalan penerapan norma yang belum dilaksanakan secara baik. Namun demikian, sebagaimana telah dikemukakan di atas, negara, in casu pemerintah baik pusat maupun daerah, dari waktu ke waktu harus menunjukkan keinginan yang kuat untuk menyediakan, meningkatkan fasilitas dan perlengkapan di ruang publik bagi warga negara yang memiliki keterbatasan (penyandang disabilitas) guna memastikan agar adanya kesamaan kesempatan, akses dan perlindungan bagi semua warga negara. Dalam hal ini, penting bagi Mahkamah menegaskan agar pemangku kewenangan atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas memberikan pemenuhan dan kesamaan kesempatan serta pelindungan terhadap penyandang disabilitas dalam semua ragam dan spektrum, termasuk mereka yang mengalami buta warna parsial dengan melengkapi sarana dan prasarana lalu lintas yang melindungi dan memberikan rasa aman bagi mereka semua, termasuk menyediakan alat pemberi isyarat lalu lintas yang mengakomodasi kebutuhan penyandang defisiensi penglihatan warna. 25 Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas yang diatur dalam Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 tidak menimbulkan perlakuan yang tidak adil dan persamaan di hadapan hukum, keselamatan dan kesejahteraan, serta tidak menimbulkan diskriminasi sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya dalam permohonan a quo tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.2] Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 26 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.20 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arsul Sani 27 ttd. Ridwan Mansyur ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Agusniwan Etra