149/PUU-XXII/2024

KETETAPAN Nomor 149/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 30 September 2024, yang diajukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia bernama Zulferinanda yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 September 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 143/PUU/PAN.MK/AP3/10/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 10 Oktober 2024 dengan Nomor 149/PUU- XXII/2024 mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 2 Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Perkara Nomor 149/PUU-XXII/2024 tersebut Mahkamah telah menerbitkan: 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 149.149/PUU/TAP.MK/Panel/10/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 149/PUU-XXII/2024, bertanggal 10 Oktober 2024; 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 149.149/PUU/TAP.MK/HS/10/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 149/PUU-XXII/2024, bertanggal 10 Oktober 2024; c. bahwa terhadap perkara a quo, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK. Dalam penasihatan dimaksud, Mahkamah telah mengingatkan agar Pemohon memperbaiki argumentasi kerugian konstitusional. Selain itu, berkenaan dengan alasan permohonan, Pemohon perlu membandingkan objek pengujian menyangkut pajak yang sejenis. Dalam konteks ini, berkenaan dengan dividen, Pemohon perlu mempertimbangkan apakah pajak dividen dapat diperbandingkan dengan pajak penghasilan, sehingga apabila dividen diinvestasikan kembali kemudian dividen tersebut dikenakan pajak, Pemohon perlu mempertimbangkan pula apakah hal tersebut adil atau tidak jika dikaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah 3 memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya; d. bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, Kepaniteraan Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon perihal Pencabutan Perkara Nomor 149/PUU- XXII/2024, bertanggal 31 Oktober 2024; e. bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda meminta konfirmasi perihal permohonan pencabutan permohonan perkara a quo yang dihadiri oleh Pemohon secara daring. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkan perihal pencabutan permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 149/PUU-XXII/2024 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 149/PUU-XXII/2024, tanggal 6 November 2024 hlm. 1-2]; f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”; g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 6 November 2024 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 149/PUU-XXII/2024 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal 4 penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. MENETAPKAN: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 149/PUU-XXII/2024 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 149/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. 5 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal enam, bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 09.08 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih 6 ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Dewi Nurul Savitri