149/PUU-XXI/2023

PUTUSAN Nomor 149/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Cecilia Soetanto Pekerjaan : Karyawan Swasta Warga Negara : Indonesia Alamat : Legenda Wisata Rembrandt H.7/7 RT001/RW 017, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 September 2023 memberi kuasa kepada Yoshua Adhinugraha M. yang beralamat di Jalan Panjang Nomor 68, RT 019/RW 004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Provinsi DKI Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 24 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Oktober 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 142/PUU/PAN.MK/AP3/10/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 13 November 2023 dengan Nomor 149/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 24 Oktober 2023 dan diterima Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa Pasal 24C ayat [1] UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang- undang terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.” 4. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” 3 5. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.” 6. Bahwa selanjutnya dipertegas lagi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 1 ayat (3) di mana disebutkan: “Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) sehingga, bila terdapat undang-undang (sebagian atau seluruhnya) yang dinilai bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik sebagian maupun seluruhnya. 8. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang menafsirkan undang-undang agar tidak bertentangan dengan konstitusi, hal mana tafsir Mahkamah terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang- Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpretation of the constitution) yang memiliki kekuatan hukum, dengan demikian terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. 9. Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK) menyatakan: 1. Objek Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1): “…..adalah Undang-undang dan Perppu.” 2. Pengujian Materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4): 4 “Pengujian materil adalah pengujian berkenan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945” 10. Bahwa dalam permohonan Perkara pengujian materil Undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengeluarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU MK: “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” 11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf “c” PMK Nomor 2 Tahun 2021: Ayat (1): “Amar putusan untuk pengujian materil: c. Dalam hal permohonan pemohon beralasan menurut hukum: (1) mengabulkan permohonan pemohon sebagian/seluruhnya; (2) menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; (3) memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.” 12. Bahwa selain itu, sesuai Pasal 45 A UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU MK Nomor 24 Tahun 2003, terdapat kemungkinan bagi MK untuk membuat putusan ultra petita: “Putusan MK tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melewati permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok permohonan.” 13. Bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). 14. Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan a quo adalah ‘Undang-Undang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 Angka 3 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 5 Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801). 15. Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan menentukan: “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 16. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 3 Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, khususnya berkaitan dengan pengujian norma undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945; 17. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan pemohon a quo. II. Kedudukan Hukum Pemohon 1. Bahwa dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 kepada MK. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau 6 d. Lembaga negara. 3. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu: 1. terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan 2. adanya hak dan/atau hak konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. 4. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi pernah menyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016 bahwa menurut Mahkamah: “...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda 7 dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection). Syarat adanya kepentingan hukum juga telah digariskan dalam syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 huruf d yang menentukan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. 6. Bahwa Pemohon (Ibu Cecilia Soetanto) adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, yang di dalamnya tercantum Nomor Induk Kependudukan [Vide Bukti P-1] sebagaimana persyaratan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK (UU RI Nomor 24 Tahun 2003. 7. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK telah memenuhi lima syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. Pemohon dalam hal ini adalah perorangan warga negara Indonesia sehingga sesuai UUD 1945 memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yaitu untuk memperoleh Kepastian Hukum yang adil (Asas Kepastian Hukum). Bahwa selain Ketentuan Pasal 55 Undang- Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tersebut menghalangi upaya Pemohon untuk memperoleh keadilan (Asas Keadilan Hukum) seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…. 8 Dan juga Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa oleh karena berlakunya Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berbunyi: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” Gugatan Pemohon seperti yang tertuang dalam Putusan PTUN No. 150/G/2023/PTUN.JKT menjadi ditolak, dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II (dalam kasus tersebut). Dalam hal ini intervensi mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan diterima oleh hakim PTUN dan Gugatan Pemohon a quo menjadi tidak dapat diterima. c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa adanya Putusan PTUN No. 150/G/2023/PTUN.JKT menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang aktual. Untuk memperjelas konteks yang terjadi, Pemohon akan menyampaikan kronologi perkara akibat adanya KTP Ganda, Akta Kematian Ganda, dan Keterangan Waris Ganda atas 1 (satu) orang yang sama sebagai berikut ini (catatan: Putusan Pengadilan tidak dicantumkan kecuali yang terkait erat dengan kasus a quo karena sifat Mahkamah Konstitusi yang tidak menangani permohonan kasus konkret namun yang bersifat norma): 1940 Robert Tan Bing Sioe alias Robert Soetanto lahir di Djombang pada 20 Maret 1940, anak dari Tan Sui Pan yang lahir di Formosa (Vide Bukti P-2) 1973 Carolyn Soetanto lahir di Jakarta, 31 Maret 1973 (Vide Bukti P-3) 9 1975 Cecilia Soetanto lahir di Jakarta, 27 Oktober 1975 (Vide Bukti P-4) 1983 Robert Soetanto menikah dengan Ester di Jakarta tanggal 27 Agustus 1983 (Vide Bukti P-5) 1993 Carolyn dan Cecilia Soetanto telah diakui sebagai anak dan tercatat dalam Kartu Keluarga sebagai anak (Vide Bukti P-6) Buku Nikah R. Soetanto dengan Yetty dimana R. Soetanto ditulis lahir di Surabaya tanggal 20 Maret 1942 (Vide Bukti P-7) 2009 Robert Soetanto meninggal pada 19 Juni 2009, merupakan anak dari Tan Sui Pan dan Poei Djie Nio (Vide Bukti P-8) Raden Soetanto meninggal pada 19 Juni 2009, merupakan anak dari Willy dan Muliati, lahir di Surabaya, 20 Maret 1942 (Vide Bukti P-9) Sertifikat Medis tertanggal 19 Juni 2009 oleh dr. Rudolf (Vide Bukti P-10) atas 2 nama tersebut. Robert Soetanto dimakamkan tanggal 22 Juni 2009 (Vide Bukti P-11) Surat Pernyataan Waris tertanggal 2 Juli 2009, Yetty menyatakan sebagai istri dari perkawinannya dengan Drs. R. Soetanto dengan tidak dikaruniai anak, dan menyatakan sebagai satu- satunya ahli waris dari Drs. R. Soetanto (Vide Bukti P-12) Keterangan Hak Mewaris Notaris Hilda Sari Gunawan tertanggal 12 Agustus 2009 (Vide Bukti P-13) 2010 Pada 23 Maret 2010 terbitlah Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya No. 1699/Pdt.G/2009/PA.Tsm yang membatalkan perkawinan Yetty Susna dengan Robert Soetanto yang dilaksanakan 15 Mei 1993 Pada 30 September 2010 terbitlah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 155/Pdt.G/2010/PTA.Bdg yang menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan agama 10 Tasikmalaya No 1699/Pdt.G/2009/PA.Tsm 2011 Pada 22 Desember 2011 terbitlah Putusan Nomor 220/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst yang menerima Eksepsi dari Tergugat I, II, dan IV (Caroly, Cecilia, dan Jayadi), dan menyatakan gugatan Penggugat (Yetty) tidak dapat diterima 2012 Pada 24 Mei 2012 terbitlah Putusan Perkara No. 506/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR mengabulkan gugatan para penggugat (Carolyn-Cecilia Soetanto) untuk sebagian, menyatakan para penggugat anak dan ahli waris yang sah dari Alm. Robert Soetanto 2013 Pada 2 Januari 2013 terbitlah Putusan Perkara No. 135/PDT.G/2012/PN.JKT.PST , dimana putusannya dinyatakan gugatan Yetty tidak dapat diterima Pada 29 Mei 2013 terbitlah Putusan Kasasi Perkara No. 125 K/Ag/2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama. 2014 Pada 27 Agustus 2014 terbitlah Putusan No. 584/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR yang menyatakan Para Tergugat (Yetty, Carolyn, dan Cecilia) adalah ahli waris yang sah dari Alm. Drs. Robert Soetanto 2016 Pada 31 Agustus 2016 terbitlah Putusan Perkara No. 67 PK/Ag/2016 yang menolak permohonan PK Cecilia Soetanto Pada 27 Oktober 2016 terbitlah Putusan Perkara No. 384/PDT/2016/PT.DKI yang menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat (Henry Soetanto) tidak dapat diterima (NO) 2018 Pada 9 Januari 2018 terbitlah Putusan No. 110/Pdt.G/2017/PN.Cbi yang menyatakan gugatan 11 Pada 15 Oktober 2018 terbitlah Putusan Perkara No. 530/Pdt/2018/PT.DKI yang diajukan Cecilia menguatkan Putusan Perkara No. 135/PDT.G/2012/PN.JKT.PS T (gugatan Yetty tidak dapat diterima) Penggugat (Yetty) tidak dapat diterima (NO) 2021 Pada 17 Maret 2021 terbitlah Putusan No. 391/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt yang menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat (Yetty), menyatakan gugatan Para Penggugat (Carolyn-Cecilia) tidak dapat diterima. Pada 27 Oktober 2021 terbitlah Putusan No. 482/PDT/2021/PT.DKI yang menyatakan menguatkan putusan PN Jakarta Barat No. 391/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt yang menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat (Yetty), menyatakan gugatan Para Penggugat (Carolyn-Cecilia) tidak dapat diterima. 2023 Pada 11 Januari 2023 terbitlah Putusan No. 444/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt yang menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat (Yetty) Pada 9 Agustus 2023 terbitlah Putusan No. 150/G/2023/PTUN.JKT yang menyatakan eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan diterima, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat (Carolyn- Cecilia) sudah mengetahui surat keputusan yang menjadi objek sengketa a quo pada tahun 2009. 12 Bahwa akibat penerapan Pasal tersebut diatas, terjadi kerugian bukan saja bagi Pemohon, tetapi membebani sistem peradilan di Indonesia karena menambah tumpukan perkara yang harus diputus oleh berbagai pengadilan seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan juga Pengadilan Tata Usaha Negara. d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini karena adanya Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berbunyi: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” Bahwa dikarenakan adanya pasal tersebut, Gugatan Pemohon seperti yang tertuang dalam Putusan PTUN No. 150/G/2023/PTUN.JKT menjadi ditolak. Dalam pertimbangan hakim pada Putusan PTUN diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat (Pemohon a quo) sudah mengetahui surat keputusan yang menjadi objek sengketa a quo pada tahun 2009 sehingga melewati ketentuan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dalam Pasal 55 UU PTUN. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka gugatan pemohon yang sempat ditolak sesuai Putusan PTUN No. 150/G/2023/PTUN.JKT dapat diajukan kembali sehingga Hak Pemohon untuk memperoleh Kepastian Hukum yang adil (Asas Kepastian Hukum) dan memperoleh keadilan (Asas Keadilan Hukum) dapat terpenuhi. 8. Bahwa Kuasa Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, yang di dalamnya tercantum Nomor Induk Kependudukan [Vide Bukti P-14] sebagaimana persyaratan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK (UU RI Nomor 24 Tahun 2003). Kuasa Pemohon dalam hal ini adalah kuasa dari Ibu Cecilia Soetanto, yang walaupun bukanlah merupakan seorang advokat, seperti yang pernah dibahas oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo yang pernah memberi materi dalam 13 Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) II yang dilaksanakan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI Jakarta Barat bekerja sama dengan Polda Metro Jaya dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, pada Jumat 18 November 2022 di Jakarta yang menyatakan, bahwa: “Beracara di MK tidak harus advokat, tetapi kalau di peradilan lain harus advokat. Hakim biasanya menanyakan kartu anggota, sedangkan di MK hal-hal demikian tidak ada. Meskipun yang beracara di MK sebagian besar adalah para advokat karena mereka dipandang mengetahui hukum acara” 9. Bahwa Pemohon mengetahui, bahwa agar tidak terjadi adanya ne bis idem, perlu dijabarkan dahulu perbedaan kasus ini dengan 4 (empat) permohonan lain yang berhubungan dengan kasus a quo dan sudah ditolak MK. Masalah jangka waktu daluarsa Gugatan ke PTUN telah diajukan judicial review sebanyak 4 (empat) kali ke Mahkamah Konsitusi (MK RI), namun MK dengan konsisten menyatakan ketentuan jangka waktu merupakan hal yang konstitusional, lebih dari itu, bahkan menjaga cita-cita kepastian hukum dalam ranah administrasi (rechtzakerheid), sebagai berikut: 1. Putusan perkara No. 1/PUU-V/2007 a. Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan tidak mengetahui adanya ketentuan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah berpendapat bahwa setiap undang-undang yang menyangkut keputusan/penetapan tata usaha negara (beschikking), selalu ditentukan mengenai tenggang waktu tersebut. Hal dimaksud justru untuk memberikan kepastian hukum (rechtszekerheid) atas keputusan/penetapan tersebut sampai kapan keputusan/penetapan (beschikking) dapat digugat di pengadilan. Sebagai perbandingan dalam sengketa hasil pemilihan umum di Mahkamah pun dikenal adanya ketentuan tenggang waktu sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Ayat (3) UU MK Bagian Kesebelas, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi, ”Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 xX24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”. Bahkan dalam UUD 1945 juga 14 dikenal ketentuan tenggang waktu seperti termuat dalam Pasal 7B Ayat (6) yang berbunyi, ”Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut;” b. Menimbang pula bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan tidak mengetahui adanya ketentuan undang-undang yang diberlakukan, dan adanya teori fiksi (adagium) yang oleh Pemohon dianggap tidak adil, Mahkamah berpendapat bahwa teori fiksi (adagium) itu justru diperlukan untuk kepastian hukum (rechtszekerheid). Menurut teori fiksi (adagium) tersebut, setiap orang dianggap tahu undang-undang (iedereen wordt geacht de wet te kennen). Ketidaktahuan seseorang akan undang-undang tidak dapat dijadikan alasan pemaaf (ignorantia iuris neminem excusat). Lagi pula, undang-undang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat yang dibahas bersama dan mendapat persetujuan bersama Pemerintah. Oleh karena sudah diundangkan, maka setiap orang dianggap mengetahui undang-undang tersebut. Bahwa sesudah diundangkan setiap undang-undang perlu dimasyarakatkan, maka hal itu bukanlah merupakan persoalan yang mempengaruhi keberlakuan dan daya ikat undang-undang tersebut. Setiap peraturan perundang-undangan memang selalu ditempatkan dalam lembaran/penerbitan negara agar menjadi resmi dan dapat dikenali (kenbaarheidsbeginsel), sehingga peraturan perundang- undangan tersebut mempunyai kekuatan mengikat untuk umum. Dalam negara hukum, pengundangan suatu peraturan perundang- undangan merupakan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bertujuan agar dapat dikenali dan dipahami dalam rangka kepastian hukum (rechtszekerheid) sehingga masyarakat luas, yang kemungkinan kebebasannya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, dapat mengetahui dan memahaminya; c. Menimbang lagi pula, terlepas dari alasan bahwa pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Peratun telah merupakan 15 kelaziman demi kepastian hukum (rechtszekerheid), dari tenggang waktu selama lebih dari tiga tahun sejak Pemohon menerima surat keputusan pensiun pada akhir bulan Desember tahun 2001 dan Pemohon mengajukan keberatan atau gugatan di Pengadilan TUN Jakarta tanggal 18 April 2005 yang di dalam posita gugatannya, tidak ternyata bagi Mahkamah bahwa tenggang waktu yang diatur Pasal 55 UU Peratun tersebut merupakan hal yang menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon. Lebih-lebih, dari pengalaman Pemohon sebagai seorang mantan diplomat, selayaknya Pemohon sudah mengetahui adanya ketentuan tentang tenggang waktu yang diatur dalam UU Peratun tersebut; Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon bukanlah merupakan kerugian konstitusional sebagai akibat diberlakukannya undang-undang seperti dimaksudkan oleh Pasal 51 UU MK. Dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan tentang kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon; 2. Putusan perkara No. 57/PUU-XIII/2015 a. Menurut Mahkamah, Pasal 55 UU PTUN telah memberikan kepastian hukum. Hal ini juga telah dinyatakan dalam putusan Mahkamah Nomor 1/PUU-V/2007. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa setiap undang-undang yang menyangkut keputusan/penetapan tata usaha negara (beschikking) selalu ditentukan mengenai tenggang waktu. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum (rechtszekerheid) atas keputusan/penetapan tersebut sampai kapan keputusan/penetapan dapat digugat di pengadilan. b. Selain itu, menurut Mahkamah tenggang waktu selama 90 hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat dikatakan sebagai peraturan yang diskriminatif. Sebab, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 55 UU PTUN tersebut justru ditujukan kepada seluruh warga negara tanpa mengistimewakan salah satu wilayah. Kalau kemudian Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dengan “mengistimewakan” daerah Indonesia Timur untuk 16 perkara ini misalnya, Mahkamah khawatir justru timbul ketidakadilan bagi warga negara lainnya. c. Mahkamah juga menyatakan dalil pemohon yang menyatakan warga negara yang berada di bagian Indonesia Timur sulit untuk memenuhi tenggat waktu akibat persoalan geografis wilayah dan sulitnya sarana prasarana tidak beralasan menurut hukum. Sebab dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta ketersediaan waktu yang cukup, masyarakat telah dimudahkan untuk memperoleh keadilan (acces to justice). Terlebih sebenarnya prosedur pengajuan gugatan tata usaha negara tidak harus dilakukan sendiri oleh Pemohon, namun dapat diwakilkan dengan memberi kuasa kepada orang lain. 3. Putusan No. 76/PUU-XIII/2015 a. Menimbang Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 55 UU PTUN yang menurut Pemohon bertentangan dengan pasal 28H ayat (2) UUD 1945, Hakim berpendapat UU PTUN dilahirkan setelah Surat Keputusan Unit Pertamina (kasus) diterbitkan sehingga sebenarnya pasal yang diujikan tersebut sebenarnya tidak juga sepenuhnya dapat digunakan sebagai acuan dalam kasus Pemohon. b. Permohonan dianggap tidak beralasan menurut hukum. 4. Putusan No. 22/PUU-XVI/2018 a. Mengacu ke putusan Nomor 1/PUU-V/2007 b. Membahas batasan diskriminasi ada di Putusan No 024/PUU-III/2005 dan Putusan 27/PUU-V/2007 c. Hakim berpendapat bahwa apabila terhadap pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh KTUN diberi kesempatan menggugat ke PTUN dengan memperluas makna pasal 55 PTUN maka terjadi ketidakpastian hukum. d. Permohonan tidak beralasan menurut hukum e. Ada concurring opinion hakim MK Manahan M.P. Sitompul: ada kekosongan hukum dalam UU Peratun yang seharusnya ada pada ranah pembentuk UU dalam hal ini legislative review. Hal ini menjadi salah satu alasan dikeluarkannya SEMA No. 2 tahun 1991 oleh MARI. Petitum pemohon agar pihak ketiga yang merasa 17 kepentingannya dirugikan diberikan hak mengajukan gugatan melebihi tenggang waktu 90 hari akan tetapi kapan saja tiba-tiba muncul kondisi yang merasa kepentingannya dirugikan seperti SEMA nomor 2 tahun 1986 sejak kepentingan dirugikan, menurut hakim tidak mempunyai alasan hukum disamping petitum pemohon tidak jelas, juga tidak memenuhi asa tertib dalam penyelenggaraan negara yang berpedoman kepada tenggang waktu yang tetap (pasti). Bahwa dapat disimpulkan bahwa permohonan judicial review Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebelumnya tidak pernah terkait data kependudukan seperti perkara a quo yaitu adanya KTP maupun Akta Kematian Ganda atas 1 (satu) orang yang sama dan telah dibuktikan dalam tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, kasus a quo tidak memenuhi ne bis idem sehingga layak untuk diajukan judicial review. III. Alasan Permohonan (Posita) 1. Bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berbunyi: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” Sebenarnya telah banyak menimbulkan masalah dalam implementasinya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini dpat dibuktikan dengan kemunculan dua buah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu SEMA No. 2 Tahun 1991 yang menentukan bahwa: “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.” Sehingga berdasarkan SEMA tersebut, tenggang waktu 90 hari bagi pihak ketiga yang hendak mengajukan gugatan harus dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya KTUN tersebut. Terhadap suatu KTUN, pihak ketiga 18 dapat mengetahuinya baik secara langsung dari badan/pejabat yang mengeluarkan KTUN, pengumuman, melalui permohonan kepada badan/pejabat yang menerbitkan KTUN, atau dari pihak lain yang terkait. 2. Bahwa sayangnya walaupun telah dikeluarkan SEMA No. 2 Tahun 1991 tersebut, ternyata masih dirasa kurang oleh PTUN sehingga kemudian dikeluarkan kembali SEMA No. 3 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa: “Tenggat waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut diubah menjadi dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.” Sehingga berdasarkan ketentuan SEMA tersebut dihubungkan dengan kasus sebelumnya, maka tenggang waktu 90 hari dihitung sejak penggugat yang merupakan pihak ketiga mengetahui pertama kali adanya KTUN yang merugikan kepentingannya. 3. Bahwa sejatinya, SEMA dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan kewenangan suatu lembaga sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini dibahas dalam Pasal 7 yang berbunyi: 1. “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 19 2. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Dan juga pada Pasal 8 yang berbunyi: 1. “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. 2. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.” 4. Bahwa pembentukan SEMA sendiri sebenarnya berasal dari wewenang Mahkamah Agung (MA) untuk meminta keterangan dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan di bawahnya. SEMA menjadi suatu kebijakan untuk menjalankan fungsi pengawasan MA dengan melihat perkembangan yang ada. Oleh karena itu, SEMA sendiri berkedudukan di bawah undang-undang, bukan setara atau lebih tinggi dari undang-undang. SEMA hanya mengikat ke dalam lingkungan peradilan saja. Bahwa pada dasarnya adanya SEMA itu sendiri adalah atas inisiatif baik dari Mahkamah Agung yang berusaha membantu pembuat Undang-undang untuk memperjelas persoalan penerapan Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang tidak memuat baik dalam isi per pasal maupun penjelasannya bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal mana yang tentunya sangat penting mengingat Mahkamah Agung telah 20 mengeluarkan 2 (dua) buah SEMA yang sangat relevan dan membantu Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memberikan putusan. 5. Bahwa walaupun begitu, terkait dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berbunyi: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” Kedua SEMA tersebut diatas berlaku seperti Penjelasan dalam Undang- undang yang sifatnya merupakan uraian dari pembentuk peraturan. Melalui penjelasan, pihak-pihak yang dituju oleh peraturan akan mengetahui tentang latar belakang pembentukan peraturan, maksud dan tujuan pembentukan peraturan, dan segala sesuatu yang dipandang oleh pembentuk peraturan perlu dijelaskan. Melalui kedua SEMA inilah, penerapan atas pelaksanaan Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berlaku bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh KTUN. Bahwa seperti yang ditulis oleh Antoni Putra, S.H., M.H., dalam jurnal yang berjudul “Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-undangan,” sebagai berikut: “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun ternyata model pengujian undang-undang yang berada di dua lembaga peradilan seperti ini rentan menghadirkan persoalan hukum, sehingga perlu dilakukan penataan ulang.” Salah satu persoalan hukum ini adalah apa yang dihadapi oleh Pemohon a quo. Dalam hal ini sejatinya permasalahan utamanya adalah pada SEMA tersebut diatas karena SEMA tersebutlah yang menjadi dasar Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berlaku bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh KTUN. Namun dikarenakan SEMA bukanlah Undang-undang, maka apabila menafsirkan secara literal ketentuan-ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang melakukan judicial review atas suatu SEMA, sekalipun SEMA tersebut berlaku seperti Undang- undang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Walaupun begitu, 21 pengujian undang-undang atas SEMA juga tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung. Adanya asas hukum yang mengatur tentang larangan mengadili suatu perkara yang berhubungan dengan yang mengadili perkara tersebut, yakni asas seorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri (nemo judex ideoneus in propria causa) menghalangi Mahkamah Agung untuk dapat secara objektif melakukan pengujian undang-undang atas SEMA yang dibuatnya sendiri. Seperti yang ditulis oleh Meirina Fajarwati, S.H., M.H., dalam jurnal yang berjudul “Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan” sebagai berikut (catatan: dalam hal ini penulis secara khusus membahas SEMA No 7 tahun 2014 namun penjelasannya relevan juga untuk SEMA yang berlaku serupa): “Jika didasarkan pada asas suatu peradilan yang baik yaitu Asas Independen dan Imparsial yang diartikan bahwa kemandirian hakim yang berkaitan erat dengan sikap imparsialitas yaitu tidak memihak baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka seharusnya PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) atau PT.TUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) dapat memeriksa dan memutus pengujian SEMA No. 7 Tahun 2014 dengan objektif. Namun dalam praktiknya karena kedudukan PTUN dan PT.TUN yang berada dibawah Mahkamah Agung membuat pelaksanaan kewenangan dari PT.TUN dan PTUN tidak akan berjalan dengan objektif dan maksimal dalam memutus pengujian SEMA No 7 Tahun 2014.” 6. Bahwa selanjutnya, permasalahan mengenai KTP ganda sebenarnya telah diatur dalam perundang-undangan yaitu misalnya dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 [Vide Bukti P-15] tentang perubahan (UU 23/2013) atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), namun kenyataannya, di lapangan masih sering terjadi pelanggaran administrasi. Padahal, KTP adalah identitas yang semestinya dimiliki tunggal oleh setiap warga. KTP juga merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi terkait dan berlaku di Indonesia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, penduduk Indonesia hanya diperbolehkan 22 memiliki satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berarti hanya boleh memiliki KTP satu. KTP tidak boleh lebih dari satu karena KTP menandakan satu dari seorang warga terhadap hak-haknya sebagai warga negara. Warga negara yang ber-KTP lebih dari satu dianggap dan dipandang oleh negara akan mengacaukan sistem administrasi kependudukan. Hal ini tertuang jelas dalam Pasal 93 UU Adminduk sebagai berikut: Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp50 juta. Dan juga dalam Pasal 94 UU 24/2013 sebagai berikut: Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp75 juta. 7. Bahwa sayangnya pelanggaran akan UU tersebut diatas terjadi dalam kasus Pemohon yang akhirnya harus mengalami kebuntuan dengan dikeluarkannya Putusan PTUN No. 150/G/2023/PTUN.JKT [Vide Bukti P-16]. Pangkal permasalahan sejati dari kasus tersebut sebenarnya adalah adanya 2 buah data KTP [Vide Bukti P-17 dan P-18] atas 1 orang yaitu ayah dari pemohon, yang memiliki 2 identitas berbeda dengan nama yang sangat mirip sehingga membingungkan bahkan BPN sekalipun dengan perbedaan sebagai berikut: KTP Drs. R. Soetanto (Robert Soetanto) KTP Drs. R. Soetanto (Raden Soetanto) No KTP: 09.5001.200340.0001 No. KTP: 09.5301.200342.0169 Tempat, Tanggal Lahir: Surabaya, 20 Maret 1940 Tempat, Tanggal Lahir: Surabaya, 20 Maret 1942 Agama: Kristen Agama: Islam Status Perkawinan: Kawin Status Perkawinan: Kawin Alamat: Jl. Kaji No.30, RT 008/ RW 007, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat Alamat: Jl. Tebet Barat X A/27, RT 007/ RW 005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan Diterbitkan: 10 Desember 1990 Diterbitkan: 25 Februari 2008 23 Atas terbitnya 2 buah KTP tersebut, secara formal dapat dibuat pula 2 buah Akta Kematian, 2 buah Surat Keterangan Waris, dan akhirnya 2 buah kasus gugat-menggugat karena ketidakjelasan secara administrasi atas 1 orang yang sama. Perbedaan agama juga membuat kasus ini menjadi begitu rumit karena terkait hukum waris perdata dan hukum waris Islam yang berbeda pula. 8. Bahwa data kependudukan dilindungi menurut Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam UU ini diatur mengenai hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan, sistem informasi dan administrasi kependudukan, perlindungan data pribadi penduduk, sanksi administratif dan sanksi pidana terkait administrasi kependudukan. 9. Bahwa Pemohon telah melakukan studi literatur terkait dengan Undang- undang Administrasi Kependudukan dan menemukan Pasal-Pasal yang terkait dengan masalah KTP dan Akta Kematian sebagai berikut: 1. UU No 24 Tahun 2013: a. Pasal 1 Angka 12: Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. b. Pasal 63 ayat 6: Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el. (Penjelasan pasal: Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP-el untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dan sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK.) 2. UU Tersebut diatas mengubah UU Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan a. Pasal 1 ayat 8: Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 24 b. Pasal 1 ayat 12: Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. c. Pasal 1 ayat 22: Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. d. Pasal 2 huruf (f): Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana. e. Pasal 63 ayat 6: Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP (Penjelasan ayat 6: Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK) f. Pasal 72 ayat 1: Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Penjelasan: Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah) g. Pasal 74: Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dalam Peraturan Presiden. • Peraturan Presiden No 96 tahun 2018 Pasal 59 ayat 1: Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil KabupatenlKota atau UPT Disdukcapil KabupatenlKota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. 25 • Peraturan Presiden No 96 tahun 2018 Pasal 60: Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan; c. KK; dan d. KTP-e1. h. Pasal 79 ayat 1: Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara. i. Pasal 84 ayat 1: Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat: a. nomor KK; b. NIK; c. tanggal/bulan/tahun lahir; d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental; e. NIK ibu kandung; f. NIK ayah;dan g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting; (Penjelasan: Yang dimaksud dengan ”beberapa isi catatan Peristiwa Penting” adalah beberapa catatan mengenai data yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan Peristiwa Penting yang perlu dilindungi.) j. Pasal 85: Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 wajib disimpan dan dilindungi oleh negara (Penjelasan: Penyimpanan dan perlindungan dimaksud meliputi tata cara dan penanggung jawab) k. Pasal 97: Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). l. Pasal 99: Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan. m. Penjelasan2: • Administrasi Kependudukan diarahkan untuk: 1. memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional; • Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk: 1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas 26 dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk; • Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk: 1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib; 2. terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan; Bahwa berdasarkan studi literatur tersebut, tidak ditemukan adanya mekanisme perbaikan atas data kependudukan anggota keluarga yang telah meninggal oleh ahli waris, dan bahwa perbaikan hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (dengan kata lain PTUN). 10. Bahwa sejak 2022, secara khusus Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) tersendiri. Dalam UU PDP tersebut, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Data pribadi terdiri atas: 1. Data pribadi yang bersifat spesifik, meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Data pribadi yang bersifat umum, meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Bahwa UU PDP sendiri merupakan pengejewantahan dari Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 11. Bahwa karena adanya perlindungan data pribadi tersebut, dan karena adanya ketentuan bahwa hanya boleh ada 1 KTP atas 1 pribadi seseorang, 27 maka adalah dapat dimengerti bahwa Pemohon saat mengetahui pertama kali adanya Akta kematian No. 223/KMU/JS/2009 atas nama Raden Soetanto tertanggal 3 Juli 2009 (objek sengketa perkara PTUN No. 150/G/2023/PTUN.JKT), tidak mengira adanya 2 data kependudukan berbeda atas 1 orang yang sama, sehingga hingga akhirnya ketika mengetahui kebenarannya, tenggang waktu pengajuan gugatan TUN sudah terlampaui. Bahwa Pemohon sebagai warga negara yang baik tentunya beranggapan bahwa semua data kependudukan sudah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Akta Kematian sebagai akta otentik adalah bukti yang “mengikat,” seperti yang dibahas oleh Prof. R. Subekti, SH, MH, yaitu dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim (dan tentunya Pemohon juga), yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. 12. Bahwa dalam kasus khusus ini, adalah melanggar keadilan dan kepastian hukum apabila dipaksakan Pemohon harus menggugat ke Pengadilan TUN dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena adanya kesalahan dalam data kependudukan yang telah terjadi di masa orangtua dari Pemohon. 13. Bahwa sejatinya permasalahan ini dapat diselesaikan dengan mudah seandainya pengadilan diperkenankan menerima kasus tersebut dan menyelesaikan data kependudukan mana yang dihilangkan demi keadilan dan kepastian hukum. Bahwa dengan adanya keputusan pengadilan yang tegas, dapat memberikan dasar bagi Disdukcapil untuk menghilangkan data kependudukan ganda atas 1 orang dan menyisakan data yang seharusnya ada. Bahwa adalah justru melanggar kepastian hukum adanya tenggang waktu pengajuan kasus atas 2 data kependudukan atas 1 orang sama tersebut karena akibat adanya tenggang waktu tersebut, sumber permasalahan utamanya tidak dapat diselesaikan. 14. Bahwa Pemohon memahami, bahwa Pembatasan jangka waktu gugatan dimaksudkan agar proses gugatan tidak terkatung-katung atau terjadi kevakuman, ketidakpastian hukum, dan pengeluaran anggaran yang sangat besar, maka batasan tenggang waktu gugatan baik di PTUN, MK, maupun di PN bersifat mutlak, sehingga pengajuan gugatan yang lewat waktu 28 dinyatakan tidak dapat diterima. Namun walaupun begitu, dengan adanya 2 buah KTP, 2 buah Akta Kematian, dan 2 buah Surat Keterangan Waris dari 1 (satu) orang yang sama maka walaupun melampaui jangka waktu gugatan, keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak juga memberikan kepastian hukum malah akhirnya menimbulkan ketidakjelasan dengan misalnya terbitnya keputusan MA yaitu Putusan PK Nomor 693 PK/Pdt/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat: “Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon a quo) adalah anak kandung dari almarhum Drs. Robert Soetanto dalam perkawinan dengan Ester dan objek sengketa dahulu kepunyaan almarhum R. Soetanto meski nama yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik adalah Drs. Raden Soetanto.” (Putusan PK Nomor 693 PK/Pdt/2017)” Dimana keputusan ini menjadi membingungkan karena di satu sisi, PTUN telah memenangkan pihak lawan Pemohon, namun di MA, memenangkan Pemohon, semua dikarenakan adanya 2 buah identitas (KTP) atas 1 (satu) orang yang sama. 15. Bahwa sejatinya, karena Disdukcapil memiliki landasan formal yang sah untuk menerbitkan Akta Kematian atas suatu KTP, maka sejatinya kesalahan penerbitan KTP kedua ini menimbulkan komplikasi hukum seiring perkembangan waktu. Permasalahan adanya 2 (dua) KTP yang semula dimaksudkan ayah Pemohon hanya untuk dapat menikah dengan wanita lain berubah menjadi permasalahan waris yang melintasi tidak hanya sistem peradilan perdata dan Islam, tetapi juga Pengadilan Tata Usaha Negara. Walaupun begitu, sebenarnya Disdukcapil akan memiliki landasan hukum yang kuat untuk menghapus salah satu data kependudukan yang keluar setelah KTP pertama apabila PTUN diperbolehkan untuk memeriksa perkara Pemohon dan menghasilkan suatu Putusan tertentu mengenai KTP dan Akta Kematian kedua yang perlu dihilangkan. IV. Petitum 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Pasal 55 Undang- Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan SEMA yang merupakan penjelasan pelengkap dari penerapan Undang- 29 Undang tersebut bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut. 3. Menyatakan Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally constitutional), sepanjang dimaknai bahwa 90 (sembilan puluh) hari yang tercantum dalam SEMA yang menjelaskan penerapan Pasal tersebut bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung dari sejak menerima Surat Keterangan dari Instansi terkait yang menyatakan memerlukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu; 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan bukti P-18, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Cecilia Soetanto; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keterangan Berpindah Kewarganegaraan; 3. Bukti P-3 : Fotokopi K1 Carolyn Soetanto; 4. Bukti P-4 : Fotokopi K1 Cecilia Soetanto; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Perkawinan Robert Soetanto dan Ester; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Keluarga Robert Soetanto; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Buku Nikah R. Soetanto; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Akta Kematian Robert Soetanto; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Akta Kematian Raden Soetanto; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Medis; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Bukti Pemakaman; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Waris; 30 13. Bukti P-13 : Fotokopi Keterangan Hak Mewaris Cecilia Soetanto; 14. Bukti P-14 : Fotokopi KTP Yoshua Adhinugraha; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Putusan PTUN Nomor 150/G/2023/PTUN.JKT; 17. Bukti P-17 : Fotokopi KTP Robert Soetanto; 18. Bukti P-18 : Fotokopi KTP Raden Soetanto. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa meskipun dalam permohonan Pemohon a quo tertulis “Pengujian Materiil Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, namun Mahkamah dapat memahami bahwa yang sebenarnya untuk dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 55 Undang-Undang 31 Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079, selanjutnya disebut UU Peratun), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak 32 dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 55 UU Peratun, yang rumusannya sebagai berikut: Pasal 55 UU Peratun Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, anak dari Robert Soetanto, yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Akta Kematian ganda dan terhadap hal tersebut pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tetapi ditolak karena diterimanya eksepsinya Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana tertuang dalam Putusan PTUN Nomor 150/G/2023/PTUN.JKT; 33 3. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 55 UU Peratun telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan tidak memenuhi keadilan; 4. Bahwa apabila permohonan Pemohon a quo dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi sebab gugatan Pemohon yang pernah ditolak sesuai Putusan PTUN Nomor 150/G/2023/PTUN.JKT dapat diajukan kembali; 5. Bahwa menurut Pemohon, terdapat 4 (empat) Putusan Mahkamah Konstitusi dengan pengujian yang sama yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-V/2007, Nomor 57/PUU-XIII/2015, Nomor 76/PUU-XIII/2015, dan Nomor 22/PUU-XVI/2018, namun sebelumnya tidak pernah terkait data kependudukan seperti perkara a quo yaitu adanya KTP maupun Akta Kematian ganda atas 1 (satu) orang yang sama dan telah dibuktikan dalam tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, kasus a quo tidak memenuhi nebis in idem sehingga layak untuk diajukan judicial review; Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik hak konstitusionalnya tersebut menurut Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 55 UU Peratun. Pemohon juga telah dapat menguraikan antara anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon; 34 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan konstitusionalitas bersyarat ketentuan norma Pasal 55 UU Peratun, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 (SEMA 2/1991) dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 (SEMA 3/2015), tenggang waktu 90 hari dihitung sejak penggugat yang merupakan pihak ketiga mengetahui pertama kali adanya keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merugikan kepentingannya, yaitu baik secara langsung diperoleh dari badan/pejabat yang mengeluarkan KTUN, pengumuman, melalui permohonan kepada badan/pejabat yang menerbitkan KTUN, atau dari pihak lain yang terkait. Kedua SEMA tersebut dianggap sebagai penjelasan dari Pasal 55 UU Peratun karena penerapan atas pelaksanaan Pasal 55 UU Peratun berlaku bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh KTUN; 2. Bahwa menurut Pemohon, Kartu Tanpa Penduduk (KTP) merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi terkait dan berlaku di Indonesia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, penduduk Indonesia hanya diperbolehkan memiliki satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berarti hanya boleh memiliki satu KTP. Oleh sebab itu, KTP tidak boleh lebih dari satu karena KTP menandakan satu dari seorang warga terhadap hak- haknya sebagai warga negara; 3. Bahwa menurut Pemohon, dalam kasus yang dialami Pemohon, 2 KTP yang dimiliki ayah Pemohon yaitu atas nama Drs. R. Soetanto (Robert Soetanto) dan Drs. R. Soetanto (Raden Soetanto) secara formal dapat dibuat pula 2 buah Akta Kematian, 2 buah Surat Keterangan Waris, dan juga telah menyebabkan kebuntuan dengan dikeluarkannya Putusan PTUN Nomor 150/G/2023/PTUN. JKT.; 4. Bahwa menurut Pemohon, setelah melakukan studi literatur terkait dengan masalah KTP dan Akta Kematian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak ditemukan adanya mekanisme perbaikan atas data kependudukan anggota keluarga yang telah meninggal oleh ahli waris dan 35 perbaikan hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 5. Bahwa menurut Pemohon, dengan telah dimilikinya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU 27/2022) terdapat perlindungan data pribadi dan dengan adanya ketentuan hanya boleh ada 1 KTP atas 1 pribadi seseorang, maka ketika Pemohon mengetahui adanya Akta Kematian Nomor 223/KMU/JS/2009 atas nama Raden Soetanto tertanggal 3 Juli 2009 (objek sengketa perkara PTUN Nomor 150/G/2023/PTUN.JKT), Pemohon tidak mengira terdapat 2 data kependudukan berbeda atas 1 orang yang sama, sehingga ketika mengetahui kebenarannya, tenggang waktu pengajuan gugatan TUN telah terlampaui; 6. Bahwa menurut Pemohon, permasalahan Pemohon dapat diselesaikan dengan mudah seandainya pengadilan diperkenankan menerima kasus tersebut dan menyelesaikan data kependudukan mana yang dihilangkan demi keadilan dan kepastian hukum. Dengan adanya keputusan pengadilan yang tegas, dapat memberikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk menghilangkan data kependudukan ganda; 7. Bahwa menurut Pemohon, Disdukcapil memiliki landasan formal yang sah untuk menerbitkan Akta Kematian atas suatu KTP, maka kesalahan penerbitan KTP kedua menimbulkan komplikasi hukum seiring perkembangan waktu. Permasalahan adanya 2 (dua) KTP yang semula dimaksudkan ayah Pemohon hanya untuk dapat menikah dengan wanita lain berubah menjadi permasalahan waris yang melintasi tidak hanya sistem peradilan perdata dan Islam, tetapi juga Pengadilan Tata Usaha Negara. Meskipun demikian, sebenarnya Disdukcapil akan memiliki landasan hukum yang kuat untuk menghapus salah satu data kependudukan yang keluar setelah KTP pertama apabila PTUN diperbolehkan untuk memeriksa perkara Pemohon dan menghasilkan suatu Putusan tertentu mengenai KTP dan Akta Kematian kedua yang perlu dihilangkan. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon pada pokoknya memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 55 UU Peratun tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally constitutional), sepanjang dimaknai bahwa 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang tercantum dalam SEMA yang menjelaskan penerapan Pasal tersebut bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh KTUN 36 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Peratun dihitung dari sejak menerima surat keterangan dari instansi terkait yang menyatakan memerlukan Putusan PTUN terlebih dahulu. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan berdasarkan Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud; [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil permohonan Pemohon a quo, terhadap permohonan pengujian Pasal 55 UU Peratun, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas substansi norma a quo yang pada pokoknya mengatur mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan atas KTUN, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 12 Maret 2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU- XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 November 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juni 2016, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 November 2018. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujiannya kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 37 Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Setelah Mahkamah mempelajari secara saksama, telah ternyata dalam Perkara Nomor 1/PUU-V/2007 dasar pengujiannya adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Perkara Nomor 57/PUU-XIII/2015 dasar pengujiannya adalah Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Perkara Nomor 76/PUU- XIII/2015 dasar pengujiannya adalah Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 serta perkara Nomor 22/PUU-XVI/2018 dasar pengujiannya adalah Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Sementara itu, Pemohon a quo menggunakan dasar pengujiannya adalah Pasal 28H ayat (2) UUD 1945; Selanjutnya, berkenaan dengan alasan konstitusional yang digunakan dalam Perkara Nomor 57/PUU-XIII/2015 adalah ketentuan Pasal 55 UU Peratun menyebabkan diskriminasi terhadap Pemohon yang akan mengajukan gugatan TUN yang berdomisili di kabupaten/kota hasil pemekaran di wilayah timur Indonesia namun harus mengajukan sengketa ke provinsi induk. Kemudian dalam Perkara Nomor 76/PUU-XIII/2015 adalah ketentuan a quo telah menghalangi pengajuan gugatan atas kasus pemutusan hubungan kerja yang terjadi sebelum adanya pengaturan ketentuan a quo dan dalam Perkara Nomor 22/PUU-XVI/2018 adalah terhalanginya hak bagi pihak ketiga yang tidak menjadi tujuan tetapi berkepentingan terhadap terbitnya KTUN untuk mengajukan gugatan dalam kasus izin peralihan hak. Adapun dalam Perkara Nomor 1/PUU-V/2007 Mahkamah belum mempertimbangkan pokok permohonan. Sedangkan, alasan dalam permohonan a quo adalah terhalanginya hak bagi pihak ketiga yang berkepentingan terhadap terbitnya KTUN untuk mengajukan gugatan dalam kasus KTP dan Akta Kematian ganda; 38 Berdasarkan uraian di atas, meskipun terdapat persamaan dalam dasar pengujian permohonan a quo dengan Perkara Nomor 76/PUU-XIII/2015 namun ditemukan perbedaan alasan konstitusional antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIII/2015, Nomor 76/PUU-XIII/2015 dan Nomor 22/PUU-XVI/2018 dengan alasan pengujian permohonan a quo. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, secara formal meskipun terdapat persamaan dalam dasar pengujian, namun terdapat perbedaan alasan antara permohonan a quo dengan permohonan sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga keberadaan permohonan a quo dapat diajukan kembali; [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon, telah ternyata yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan konstitusionalitas bersyarat norma Pasal 55 UU Peratun yang menurut Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 secara bersyarat dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagaimana termaktub dalam Petitum permohonan a quo. Terhadap permasalahan konstitusionalitas tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Peratun, KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan diterbitkannya suatu KTUN oleh Badan atau Pejabat TUN, akan menimbulkan akibat hukum baik kepada pihak yang dituju maupun pihak yang tidak dituju oleh KTUN tersebut. Pihak yang dituju adalah orang atau badan hukum privat (individu) yang 39 disebut atau dicantumkan/dilampirkan dalam KTUN tersebut, sedangkan pihak yang tidak dituju adalah pihak ketiga yang terkait dengan terbitnya KTUN tersebut. Bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dapat melakukan upaya hukum dengan cara menguji keabsahan KTUN yang merugikan tersebut ke PTUN. Pengujian keabsahan KTUN yang disengketakan dilakukan melalui gugatan untuk mengoreksi atau meluruskan tindakan yang telah dilakukan oleh badan atau pejabat TUN yang dianggap merugikan orang atau badan hukum perdata. KTUN yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara yang merugikan tersebut dapat menimbulkan sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu, sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat tata usaha negara terhadap KTUN yang diterbitkan disebut dengan sengketa tata usaha negara atau Sengketa TUN [vide Pasal 1 angka 10 UU Peratun]. Selanjutnya, seseorang atau badan hukum perdata tersebut dapat mengajukan gugatan tertulis yang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabiilitasi. Sehubungan hal tersebut, dalam kaitan dengan persoalan yang dihadapi oleh Pemohon, sebenarnya, Pemohon telah menempuh upaya hukum untuk menggugat KTUN, in casu yang berkaitan dengan adanya KTP ganda, surat kematian ganda, dan akta waris ganda sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui KTUN yang merugikan kepentingannya. Terlebih, sebagaimana diuraikan dalam perbaikan Permohonan, telah ternyata proses gugat menggugat tersebut sudah dilaksanakan sejak tahun 2010 misalnya dengan terbitnya Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1699/Pdt.G/2009/PA/Tsm yang membatalkan perkawinan Yetty Susna dengan Robert Soetanto tanggal 15 Mei 1993. Sehingga, dalam batas penalaran yang wajar, Pemohon sudah mengetahui adanya KTUN tersebut sejak tahun 2010. [3.12.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan atas KTUN sebagaimana termaktub dalam Pasal 55 UU Peratun dimaksud, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU- XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka pada tanggal 16 November 2015, telah mempertimbangkan antara lain yang pada pokoknya sebagai berikut: 40 [3.12.8] ... Pembatasan sampai kapan keputusan/penatapan tata usaha negara dapat digugat di pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Peradilan TUN merupakan pilihan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk Undang-Undang yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia, sehingga tidak bersifat diskriminatif karena pasal a quo tidak memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Bahwa masih berkenaan dengan norma yang sama dalam ketentuan a quo, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU/XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka pada tanggal 22 November 2018 pun kembali mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: [3.9] … 1. … 3. Bahwa UU PERATUN memberikan batasan waktu pengajuan gugatan KTUN ke pengadilan tata usaha negara bagi orang atau badan hukum perdata, yaitu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya KTUN (vide Pasal 55 UU PERATUN). Penjelasan Pasal 55 menyebutkan: “Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan: a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan; b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilanpuluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan. Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut.” Di samping itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, mahkamah menegaskan pula bahwa ketentuan Pasal 28H ayat (2) merupakan hak yang dijamin oleh UUD 1945 berkenaan dengan affirmative action yang secara doktriner dipahami sebagai cara yang banyak dipilih oleh nehara dalam menjawab kondisi sosial yang diskriminatif karena dia antaranya terdapat ketidaksetaraan akibat marginalisasi struktural dalam masyarakat. Struktur ini melahirkan kelompok sosial tertentu yang tidak memiliki akses untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik sebagaimana masyarakat pada umumnya. Untuk itulah diperlukan intervensi negara demi terwujudnya tatanan yang lebih adil dan menjamin setiap orang dapat berpartisiasi dalam kehidupan bersama. Dengan demikian tidak terdapat relevansi 41 mengaitkan permohonan a quo dengan ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Apabila kata “orang atau badan hukum perdata” dalam Pasal 53 ayat (1) dihubungkan dengan kata “pihak yang namanya tersebut dalam KTUN” seperti dalam Penjelasan Pasal 55 UU PERATUN, menurut Mahkamah, terdapat korelasi yang erat di antara keduanya terkait dengan persoalan siapa yang dapat menggugat keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, yakni orang/individu atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Persoalannya adalah apakah pembatasan waktu 90 hari dalam Pasal 55 UU PERATUN bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka pada tanggal 12 Maret 2007 halaman 49, telah mempertimbangkan sebagai berikut: ”... bahwa setiap undang-undang yang menyangkut keputusan/penetapan tata usaha negara (beschikking), selalu ditentukan mengenai tenggang waktu tersebut. Hal dimaksud justru untuk memberikan kepastian hukum (rechtszekerheid) atas keputusan/penetapan tersebut sampai kapan keputusan/penetapan (beschikking) dapat digugat di pengadilan...”. Dalam putusan yang lain, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIII/2015, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka pada tanggal 16 November 2015, khususnya sub Paragraf [3.12.8] Mahkamah juga mempertimbangkan: Pembatasan sampai kapan keputusan/penetapan tata usaha negara dapat digugat di pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Peradilan TUN merupakan pilihan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk Undang-Undang yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia, sehingga tidak bersifat diskriminatif karena pasal a quo tidak memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Berdasarkan kedua Putusan Mahkamah tersebut, maka pembatasan waktu pengajuan gugatan ke PTUN dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU PERATUN, menurut Mahkamah, sejatinya dalam rangka memberikan kepastian hukum (rechtszekerheid) baik terhadap orang atau badan hukum perdata, maupun terhadap badan atau pejabat tata usaha negara, hakim PTUN dalam menilai tenggang waktu pengajuan gugatan di PTUN. Di samping itu, norma tenggang waktu pengajuan gugatan tersebut tidak mengandung unsur diskriminatif, ketidakadilan, dan tidak melanggar hak asasi manusia. Terlebih, penentuan dan pembatasan norma dimaksud merupakan ranah pembentuk undang-undang. Apalagi, Pemohon dalam permohonan a quo tidak menilai norma a quo inkonstitusional, namun tetap konstitusional meskipun dengan kehendak untuk menambahkan tafsir baru yang menurut Pemohon penting untuk diberikan. Akan tetapi, jika mengikuti kehendak Pemohon untuk memberikan tambahan tafsir terhadap norma yang konstitusional, 42 maka justru akan membuat norma a quo bersifat temporer dan akan mempersempit ruang lingkup bekerjanya norma a quo. Dengan demikian, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 55 UU PERATUN adalah konstitusional. Persoalan berikutnya adalah jika kemudian dihubungkan dengan pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh KTUN apakah tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU PERATUN bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap persoalan tersebut, menurut Mahkamah, waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU PERATUN tidak dapat dilepaskan dengan Pasal 1 angka 9 juncto Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN, sehingga jelas bahwa yang dapat mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara adalah “orang/individu atau badan hukum perdata” yang dituju langsung oleh KTUN yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Hal itu bersesuaian dengan Penjelasan dari Pasal 55 UU PERATUN, dengan demikian, tidak dapat diartikan lain bahwa waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU PERATUN berlaku hanya untuk “orang/individu atau badan hukum perdata” yang dituju langsung oleh KTUN yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara; Sementara itu, berkaitan dengan pengajuan gugatan pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh KTUN, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVI/2018, telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: [3.9] … 5. Bahwa apabila pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh KTUN diberi kesempatan untuk menggugat ke peradilan tata usaha negara dengan memperluas makna ketentuan Pasal 55 UU PERATUN maka hal itu justru mengakibatkan terjadi ketidakpastian hukum (legal uncertainty/ rechtsonzekerheid), dan hal itu juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-V/2007 bertanggal 12 Maret 2007 sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas karena tanpa ada batasan waktu kedaluwarsa pihak ketiga untuk mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara; Oleh karena itu, menurut Mahkamah, terhadap pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh KTUN yang merasa kepentingan keperdataannya dirugikan dapat memperjuangkan hak-haknya melalui mekanisme hukum yang berlaku, termasuk dalam hal ini Pemohon (vide keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung RI, tanggal 25 April 2018, hal. 11). Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum putusan tersebut, jelas bahwa diterbitkannya suatu KTUN dapat saja menimbulkan akibat hukum tidak hanya bagi pihak yang dituju secara langsung, namun juga pihak yang tidak dituju in casu adalah keluarga. Jika dibaca secara sistematis, Pasal 53 ayat (1) UU Peratun sebenarnya telah memberikan rambu-rambu bahwa akibat hukum KTUN tidak hanya bagi pihak yang dituju secara langsung, yakni adanya frasa “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN 43 dapat mengajukan gugatan…”. Sehingga, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan berpotensi untuk mengajukan gugatan KTUN tersebut ke PTUN. Frasa tersebut juga menunjukkan bahwa pihak yang merasa kepentingannya dirugikan mencakup juga pihak yang dituju secara langsung dan pihak yang tidak dituju secara langsung. Terlebih, apabila KTUN yang dikeluarkan telah ternyata bertentangan dengan undang-undang atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), maka pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum dengan menggugat ke PTUN. Bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, secara substantif dan urgensi kepastian hukum yang adil terkait tenggang waktu pengajuan permohonan di PTUN, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum dalam putusan-putusan Mahkamah tersebut di atas telah menjawab secara komprehensif isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Lebih jauh dalam pertimbangan hukum perkara-perkara tersebut telah pula menyatakan dengan jelas bahwa pembatasan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan dihitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan/pejabat tata usaha negara adalah berlaku hanya untuk “orang/individu atau badan hukum perdata” yang dituju langsung oleh KTUN. Sementara itu, perluasan batas waktu pengajuan gugatan terhadap kedudukan pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh KTUN akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas Pasal 55 UU Peratun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVI/2018 mutatis mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum terhadap permohonan a quo. [3.13] Menimbang bahwa selain pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, penting bagi Mahkamah menegaskan perihal dalil-dalil yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo antara lain SEMA yang menurut Pemohon merupakan penjelasan dari Pasal 55 UU Peratun sebab mengatur mengenai penerapan atas pelaksanaan pasal a quo bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh KTUN. Dalam kaitan ini, berkenaan dengan hal tersebut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVI/2018, Mahkamah telah berpendirian bahwa Pasal 55 UU Peratun adalah konstitusional maka segala macam bentuk perluasan batas waktu pengajuan gugatan, termasuk bagi pihak 44 ketiga yang tidak dituju langsung oleh KTUN, merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Ihwal ini, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas SEMA 2/1991, di mana SEMA dimaksud menyatakan, “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”. Demikian pula dalam SEMA 3/2015 menyatakan, “Tenggat waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung ‘sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut’ diubah menjadi dihitung ‘sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya’.”, hal demikian tidak dapat memengaruhi keberlakuan Pasal 55 UU Peratun sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVI/2018 sebagai peraturan yang lebih tinggi serta berkekuatan hukum mengikat terhadap seluruh warga negara Indonesia. Bahwa selain itu, jika dicermati petitum permohonan Pemohon, yaitu petitum angka 2 dan angka 3 yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah agar menyatakan Mahkamah berwenang untuk menguji SEMA a quo dan memaknai Pasal 55 UU Peratun sebagaimana tercantum dalam SEMA a quo menurut Mahkamah, bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Lebih jauh, seandainya permohonan Pemohon a quo dikabulkan oleh Mahkamah sebagaimana dalam petitum permohonan, quod non, maka justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, selain sekedar mengakomodir kasus konkret yang dialami Pemohon merupakan implementasi norma yang sebenarnya tidak ada relevansinya dengan konstitusionalitas norma Pasal 55 UU Peratun, juga akan menimbulkan persoalan lain dengan munculnya penafsiran baru terhadap penerapan norma pasal a quo. Dengan demikian, meskipun permohonan a quo, Pemohon mengaitkan dengan SEMA, namun oleh karena esensi yang dimohonkan oleh Pemohon berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan atas KTUN berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Peratun dan dengan mempertimbangkan 45 permohonan ex aequo et bono maka Mahkamah dapat memahami yang dimohonkan oleh Pemohon sesungguhnya berkaitan dengan konstitusionalitas Pasal 55 UU Peratun dimaksud. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah ketentuan dalam Pasal 55 UU Peratun telah ternyata memberikan kepastian hukum yang adil serta kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, sehingga permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya; [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 46 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. --------------------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Saldi Isra, sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan pengujian perihal norma Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya ditulis UU Peratun). Dalam hal ini, ketentuan Pasal 55 UU Peratun menyatakan, “Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. [6.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan norma Pasal 55 UU Peratun yang diuji konstitusionalitasnya tersebut, dalam petitum angka 2 dan angka 3 permohonan a quo, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan: 2. berwenang untuk menguji Pasal 55 UU Peratun dan SEMA yang merupakan penjelasan pelengkap dari penerapan undang-undang tersebut bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Peratun tersebut. 3. Pasal 55 UU Peratun tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally constitutional), sepanjang dimaknai sembilan puluh hari yang tercantum dalam SEMA yang menjelaskan penerapan Pasal tersebut bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Peratun dihitung sejak menerima surat keterangan dari instansi terkait yang menyatakan memerlukan Putusan PTUN terlebih dahulu; [6.3] Menimbang bahwa setelah mencermati dan mempelajari secara saksama petitum permohonan sebagaimana dikemukakan dalam Paragraf [6.2] di atas, saya berpendapat rumusan petitum yang demikian dapat diposisikan atau 47 dikategorikan atau dinilai sebagai perumusan petitum yang tidak lazim. Penilaian demikian karena beberapa alasan. Pertama, adanya frasa “Pasal 55 UU Peratun dan SEMA” dalam angka 2 petitum a quo, seolah-olah Mahkamah berwenang untuk menguji SEMA (“Surat Edaran Mahkamah Agung”). Terlebih lagi, angka 2 petitum dimaksud seperti hendak mendorong Mahkamah untuk membenarkan SEMA sebagai penjelasan suatu undang-undang. Apabila ditempatkan dalam permohonan a quo, petitum yang demikian seperti hendak membenarkan SEMA yang dimaksud Pemohon sebagai penjelasan Pasal 55 UU Peratun. Kedua, konstruksi rumusan petitum angka 3 permohonan a quo dengan mencantum kata “SEMA” merupakan perumusan petitum yang tidak lazim. Jikalau Pemohon hendak memasukkan atau memaknai norma Pasal 55 UU Peratun atau sesuai dengan substansi dalam SEMA dimaksud, seharusnya Pemohon tidak perlu mencantumkan SEMA, tetapi cukup dengan mengangkat materi SEMA yang akan dimaknai konstitusional secara bersyarat (conditionally constitutional) dalam memaknai Pasal 55 UU Peratun. Ketiga, apabila kedua petitum (angka 2 dan angka 3) tersebut diletakkan dalam sistem perundang-undangan, meletakkan SEMA sebagai penjelasan suatu norma dapat menimbulkan persoalan hukum tersendiri. Padahal, dalam batas penalaran yang wajar, jamak dipahami, konstruksi penyusunan undang-undang, jikalau suatu pasal memerlukan penjelasan, maka penjelasan dimaksud harus dimuat dalam penjelasan undang-undang yang bersangkutan. [6.4] Menimbang bahwa pertimbangan hukum pada Paragraf [6.2] dan Paragraf [6.3] di atas, dikaitkan dengan pengujian di Mahkamah, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya ditulis PMK 2/2021) telah memberikan penegasan perihal tidak jelas atau kaburnya permohonan dalam pengujian undang- undang. Dalam hal ini, Pasal 74 PMK 2/2021 menyatakan, “Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam Posita dengan petitum; b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya; c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antar satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif. 48 [6.5] Menimbang bahwa dengan merujuk pada kriteria permohonan kabur pada Paragraf [6.4] di atas, dengan cara atau model perumusan petitum yang tidak lazim tersebut, seharusnya Mahkamah tidak perlu membahas pokok permohonan a quo. Berdasarkan pertimbangan tersebut, saya berbeda pendapat (dissenting opinion) dengan putusan a quo. Seharusnya, dalam batas penalaran yang wajar, permohonan Pemohon cukup dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 18.55 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah 49 ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Wahiduddin Adams ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Nurlidya Stephanny Hikmah