148/PUU-XXIV/2026

PUTUSAN NOMOR 148/PUU-XXIV/2026 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK NDONESIA, [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Iwan Sumantri Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Alamat : Jalan Beting Asam RT 003/RW 009, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 April 2026 memberi kuasa kepada Jovi Andrea Bachtiar, S.H., dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Mei 2026 memberi kuasa tambahan kepada Buce Abraham Beruat, S.Sos., S.H., M.H., Sinta Dwi Apriliyanti, S.H., Nurul Octavia Agri, S.H., Stefano Gilbert Rumagit, S.H., dan Muhammadudy Hisyam Hawari, S.H., advokat/konsultan hukum pada Kantor Hukum Hanacaraka Law Office yang beralamat di Jalan Puri Sakti I Nomor 26A, RT 002/RW 006, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 April 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 April 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 146/PUU/PAN.MK/AP3/04/2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 148/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 23 April 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 18 Mei 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 1. Bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”; 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atributif untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-1) yang juga mengacu pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: 3 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (I) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the Guardian of Constitution). Artinya, apabila terdapat ketentuan dalam suatu undang-undang yang secara substansial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulir atau membatalkan berlakunya undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun terhadap pasal, ayat, dan/atau frasa yang diajukan pengujian terhadapnya. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (The Guardian of Constitution) juga memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan dalam undang-undang agar selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas undang-undang merupakan tafsir satu-satunya (The Sole Interpreter of Constitution) yang memiliki kekuatan hukum mengikat. 6. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menggantikan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan: (1) Obyek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah undang- undang dan Perppu. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian formil dan/atau pengujian materiil. (3) Dalam hal Pemohon mengajukan Permohonan pengujian formil dan pengujian materil dalam satu permohonan, Permohonan pengujian formil harus dipisahkan dengan Permohonan pengujian materil dan diregistrasi dengan nomor perkara yang berbeda. (4) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak 4 memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (5) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon mengajukan permohonan Uji Materi (Judicial Review) Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Bukti P- 2) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8. Berdasarkan uraian pada butir 1 sampai dengan butir 7 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi jelas dan tidak terbantahkan berwenang untuk melakukan pengujian materiil terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada permohonan a quo berkaitan dengan Uji Materi (Judicial Review) Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) beserta Penjelasannya, subyek yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu pengaturan dalam undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; 5 d. Lembaga Negara. 2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu: 1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan 2) adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu pasal, ayat, dan/atau frasa dalam Undang-Undang. 3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa Pemohon pada permohonan a quo bertindak secara perorangan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) (Bukti P-3) yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK.1373 Tahun 2021 (BUKTI P-4) merupakan Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Uban untuk masa jabatan 2021 s/d 2023 yang saat ini sedang mengalami upaya jahat Kepala Kejaksaan Negeri Bintan dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Bintan yang dengan menggunakan jabatan yang 6 dimiliki terlihat jelas ingin menghancurkan karir Pemohon di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia supaya Pemohon dipecat dari status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Perhubungan dengan berupaya memenjarakan Pemohon dengan fitnah keji yang tertera atau tertuang di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan menuduh Pemohon telah melakukan tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang memperkaya atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi merugikan keuangan negara sebagaimana perbuatan tersebut melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terakhir dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan ketentuan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi objek permohonan uji materi (judicial review) pada permohonan a quo. 5. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bintan (Bukti P-5) dengan dugaan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang memperkaya atau menguntungkan orang lain atau korporasi (in casu PT Pelita Arsaka Bahari) merugikan keuangan negara sebagaimana diancam pemidanaan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terakhir dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan ketentuan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya karena Kepala Seksi Kesyahbandaran pada tanggal 23 Desember 2022 dengan kewenangan delegasi yang dimilikinya berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan 7 Pemohon melalui telepon seluler atau WhatsApp (karena pada saat itu Pemohon memang sedang menemani pimpinan dari Kementerian Perhubungan yang kunjungan kerja di salah satu wilayah yang masih masuk yurisdiksi wilayah kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Uban tepatnya di Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau) menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar Nomor: A.1-UPP.1/02/XII/2022 yang menjadi dasar bagi Kapal RIG SETIA yang dikelola oleh PT Pelita Arsaka Bahari untuk berangkat atau pergi meninggalkan Pelabuhan Kelas I Tanjung Uban tanpa terlebih dahulu menerima pembayaran pelunasan hutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Jasa Labuh Kapal RIG Setia sebesar Rp.1.579.183.772,- (Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). 6. Bahwa keberlakuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terakhir dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan ketentuan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang didalamnya terdapat frasa “merugikan keuangan negara” yang cakupannya sangat tidak terbatas atau sangat luas yang mana membuat Jaksa baik selaku Penyidik maupun Penuntut Umum dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka/Terdakwa menafsirkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang sekalipun masih dalam jangka waktu penagihan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP) tetap saja masuk dalam kategori kerugian keuangan negara yang membuat Pemohon saat ini mengalami kerugian konstitusional (constitutional injury) berupa terancamnya Pemohon akan dipecat dari status Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Perhubungan dan mendekam dalam penjara karena fitnah keji dituduh dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan telah melakukan tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang memperkaya atau menguntungkan orang lain atau korporasi 8 (in casu PT Pelita Arsaka Bahari) merugikan keuangan negara sebagaimana diancam pemidanaan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terakhir dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan ketentuan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya karena Kepala Seksi Kesyahbandaran dengan kewenangan delegasi yang dimilikinya pada tanggal 23 Desember 2022 tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemohon melalui telepon seluler atau WhatsApp (karena pada saat itu Pemohon memang sedang menemani pimpinan dari Kementerian Perhubungan yang kunjungan kerja di salah satu wilayah yang masih masuk yurisdiksi wilayah kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Uban tepatnya di Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau) menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar Nomor: A.1-UPP.1/02/XII/2022 yang menjadi dasar bagi Kapal RIG SETIA yang dikelola oleh PT Pelita Arsaka Bahari untuk berangkat atau pergi meninggalkan Pelabuhan Kelas I Tanjung Uban tanpa terlebih dahulu menerima pembayaran pelunasan hutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Jasa Labuh Kapal RIG Setia sebesar Rp.1.579.183.772,- (Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). 7. Bahwa terlalu luasnya cakupan kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terakhir dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan ketentuan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membuka ruang kesempatan bagi Kepala Kejaksaan Negeri Bintan, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, dan Penyidik serta Penuntut Umum perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Bintan untuk melakukan penafsiran bahwa kerugian 9 keuangan negara termasuk juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang yang masih dalam jangka waktu sebelum batas maksimal pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang dan Denda Administratif paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah berkaitan dengan Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini membuat terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga Pemohon saat ini mengalami kerugian konstitusional ditahan dalam Rumah Tahanan Tanjung Pinang yang selain hanya membuat Pemohon sebagai manusia yang merdeka menjadi terampas kemerdekaannya dan sebagai seorang suami tidak dapat menafkahi isteri dan anak-anak Pemohon tetapi Pemohon juga berpotensi kehilangan pekerjaannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia karena dipecat akibat fitnah keji berujung pemidanaan terhadap Pemohon yang dituduh melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya atau menguntungkan orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terakhir dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan ketentuan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi obyek permohonan Uji Materi (Judicial Review) a quo. 8. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana diuraikan dalam butir keenam dan butir ketujuh tersebut tidak akan terjadi apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan untuk mengabulkan 10 permohonan Uji Materi Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) a quo dengan menyatakan frasa “merugikan keuangan negara” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang “kerugian keuangan negara dimaknai mencakup juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang yang masih dalam jangka waktu sebelum batas maksimal pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang dan Denda Administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan“. Mengingat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terakhir dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan ketentuan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terlebih saat ini Pemohon sedang menempuh upaya hukum Banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tpg yangmana artinya belum terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van bewijz) terhadap Pemohon yangmana masih terdapat peluang bagi Pemohon untuk dinyatakan bebas dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik oleh Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau di tingkat Banding maupun Mahkamah Agung di tingkat Kasasi atau Peninjauan Kembali apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan permohonan a quo menegaskan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang yang masih dalam jangka waktu penagihan beserta denda administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terakhir dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan ketentuan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab 11 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi obyek permohonan Uji Materi (Judicial Review) a quo. Sehingga karena terdapat prinsip lex favor reo dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memungkinkan hukum baru diterapkan secara surut jika lebih ringan daripada hukum lama, maka Pemohon sepakat dengan nasihat yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Sidang Pendahuluan agar permohonan a quo lebih fokus (straight to the point) menguji Pasal 603 dan Pasal 604 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terlebih memang saat ini pasca berlakunya Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku lagi. 9. Berdasarkan penjelasan butir 1 sampai dengan butir 8 tersebut jelas dan tidak terbantahkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Uji Materi terkait frasa “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memperoleh kepastian hukum berupa tafsir konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bahwa frasa “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencabut berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai “kerugian keuangan negara tidak mencakup juga PNBP Terutang yang masih dalam jangka waktu sebelum batas maksimal 12 pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang dan Denda Administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan“ atau secara a contrario Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencabut berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “kerugian keuangan negara dimaknai mencakup juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang yang masih dalam jangka waktu sebelum batas maksimal pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang dan Denda Administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan“. III. ALASAN-ALASAN PEMOHON (POSITA) A. RUANG LINGKUP KETENTUAN/PASAL YANG DIUJI PADA PERKARA UJI MATERI A QUO ⮚ Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencabut berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Rumusan Pasal 603 KUHP Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. Pasal 604 KUHP Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau 13 Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. B. DASAR KONSTITUSIONAL DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG MENJADI BATU UJI Ketentuan Rumusan Pasal 1 ayat (3) Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sebelum menguraikan terkait alasan-alasan Pemohon mengajukan Uji Materi ketentuan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencabut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemohon terlebih dahulu akan menjelaskan terkait landasan yuridis bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menerima melakukan pemeriksaan dan mengadili permohonan Uji Materi a quo, yaitu sebagai berikut: ● Bahwa Pemohon pada perkara a quo mengajukan Uji Materi Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang mencabut berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU TIPIKOR) yangmana sebenarnya 14 apabila dicermati secara seksama rumusan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP serta Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, maka diperoleh suatu pemahaman bahwa memang terdapat persamaan rumusan antara Pasal 603 KUHP dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 604 KUHP dengan Pasal 3 UU Tipikor. Namun, perbedaannya hanya terletak pada telah dihapuskannya kata “dapat” pada frasa “dapat merugikan keuangan negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sehingga kata “dapat” tersebut tidak terdapat dalam rumusan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP. Perubahan rumusan tersebut merupakan tindak lanjut pembentuk undang-undang (in casu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan Presiden) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ● Bahwa berkaitan dengan frasa “merugikan keuangan negara” baik dulu ketika masih berlaku Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor maupun saat ini ketika berlaku Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP sesungguhnya memang telah beberapa kali diajukan permohonan uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Namun, Pemohon berpendapat bahwa permohonan a quo tidak nebis in idem dengan alasan bahwa terdapat perbedaan alasan permohonan dan pokok permohonan antara permohonan a quo dengan permohonan yang teregistrasi pada Perkara Nomor 142/PUU- XXII/2024 dan Perkara Nomor 28/PUU-XXIV/2026. Terlebih Pasal 72 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa apabila materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda, maka Mahkamah Konstitusi dapat tetap memeriksa dan mengadili permohonan uji materi terhadap suatu muatan, pasal, ayat, dan/atau bagian dari undang-undang yang pernah diuji sebelumnya terlepas apapun putusan akhirnya yang akan diambil baik mengabulkan ataupun tidak mengabulkan pokok permohonan pada permohonan tersebut. ● Bahwa Pemohon pada permohonan a quo memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 603 15 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencabut berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diartikan “kerugian keuangan negara dimaknai mencakup juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang yang masih dalam jangka waktu sebelum batas maksimal pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang dan Denda Administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan“. Berbeda dengan permohonan para Pemohon pada Perkara Nomor 142/PUU- XXII/2024 yang dalam pokok permohonannya memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan frasa “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pemohon pada permohonan a quo berbeda standing argument dengan para Pemohon pada Perkara Nomor 142/PUU-XXII/2024 dalam memaknai urgensitas keberadaan frasa “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangmana saat ini dicabut dengan berlakunya Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemohon pada permohonan a quo tetap meyakini bahwa memang perlu ada frasa “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencabut berlakunya Pasal 2 16 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetapi perlu ada penegasan terkait pembatasan ruang lingkup kerugian keuangan negara yangmana seharusnya Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusionalnya bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang yang masih dalam jangka waktu sebelum batas maksimal pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang dan Denda Administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan kerugian keuangan negara. Sementara itu, para Pemohon pada Perkara Nomor 142/PUU-XXII/2024 memiliki standing argument bahwa seharusnya tidak perlu terdapat frasa “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). ● Bahwa pasca berlakunya Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pernah terdapat upaya pengajuan permohonan Uji Materi yangmana teregistrasi pada Perkara Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yangmana Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak mengabulkan permohonan para Pemohon pada perkara tersebut. Walaupun terhadap frasa “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP telah pernah diajukan Uji Materi pada Perkara Nomor 28/PUU-XXIV/2026 tetapi sesungguhnya terdapat perbedaan alasan permohonan dan pokok permohonan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada perkara a quo. Pemohon pada perkara a quo intinya mempersoalkan frasa “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP yang mencabut berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 17 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi supaya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan tafsir konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) supaya frasa “merugikan keuangan negara” dimaknai tidak mencakup Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang yang masih dalam jangka waktu sebelum batas maksimal pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang dan Denda Administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan yuridis bahwa PNBP Terutang bukan merupakan kerugian keuangan negara melainkan piutang atau hak tagih negara yang lebih tepat dikategorikan sebagai potensi pendapatan keuangan negara bukan potensi kerugian keuangan negara atau kerugian keuangan negara yang bersifat nyata (actual loss). Sementara itu, standing argument para Pemohon pada Perkara Nomor 28/PUU-XXIV/2026 menitikberatkan pada keinginan agar Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pembuktian kerugian keuangan negara tidak bersifat eksklusif dan tertutup hanya pada hasil pemeriksaan lembaga audit tertentu, melainkan harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum dan dinilai secara independen oleh hakim dalam proses peradilan pidana. ● Bahwa Kuasa Pemohon atas nama Jovi Andrea Bachtiar, S.H. yang merupakan Sarjana Hukum alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang memiliki fokus perjuangan mewujudkan Reformasi Hukum di Indonesia melalui bidang politik dan Hukum Ketatanegaraan mempunyai pengalaman untuk meyakinkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait tidak nebis in idem nya suatu permohonan Uji Materi, yaitu pada saat Kuasa Pemohon atas nama Jovi Andrea Bachtiar, S.H. bersama dengan Kuasa Pemohon atas nama Buce Abraham Beruat, S.Sos, S.H., M.H. mengajukan permohonan Uji Materi yang teregistrasi pada Perkara Nomor 6/PUU-XXII/2024 berjuang menutup celah hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- 18 Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan ruang kesempatan bagi anggota dan/atau pengurus partai politik diangkat menjadi Jaksa Agung. Apabila dilakukan penelusuran perkara (case tracking) diperoleh informasi bahwa sebelumnya memang Kuasa Pemohon atas nama Jovi Andrea Bachtiar, S.H. sudah pernah mengajukan permohonan Uji Materi Pasal 20 UU Kejaksaan tepatnya pada tahun 2023 yang mana permohonan tersebut teregistrasi dalam Perkara Nomor 30/PUU- XXI/2023 dan permohonan tersebut dinyatakan tidak dikabulkan. Kuasa Pemohon atas nama Jovi Andrea Bachtiar, S.H. pada permohonan Uji Materi Pasal 20 UU Kejaksaan yang teregistrasi dalam Perkara Nomor 30/PUU- XXI/2023 tersebut pada pokok permohonan memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk juga syarat, “g. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ); h. Berstatus sebagai Jaksa aktif atau pensiunan Jaksa berpangkat terakhir paling rendah Jaksa Utama (IV/e); dan i. Tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik”. Sementara itu, Kuasa Pemohon atas nama Jovi Andrea Bachtiar, S.H. pada permohonan yang teregistrasi dalam Perkara Nomor 6/PUU- XXII/2024 memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup juga syarat telah 5 (lima) tahun keluar dari keanggotaan partai politik baik karena diberhentikan maupun mengundurkan diri sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung. Akhirnya, sejarah penegakan hukum tercipta yangmana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada permohonan uji materi Pasal 20 UU Kejaksaan yang teregistrasi dalam Perkara Nomor 6/PUUU-XXII/2024 tidak hanya menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak nebis in idem dengan permohonan pada Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023 yang mana juga Kuasa Pemohon atasnama Jovi Andrea Bachtiar, S.H. sendiri sebagai Pemohon pada perkara tersebut tetapi juga Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan yang teregistrasi pada Perkara Nomor 6/PUU- 19 XXII/2024 tersebut tanpa dilakukan Sidang Pemeriksaan yang menghadirkan Termohon, Ahli, dan/atau Pihak Terkait. Sehingga berkat keberhasilan perjuangan Kuasa Pemohon atas nama Jovi Andrea Bachtiar, S.H dan Kuasa Pemohon atas nama Buce Abraham Beruat, S.Sos, S.H., M.H. saat ini Kejaksaan Republik Indonesia bebas dari belenggu rasa takut dan cemas dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang berasal dari anggota dan/atau pengurus partai politik atau dengan kata lain saat ini telah tertutup celah hukum dalam Pasal 20 UU Kejaksaan yang sebelumnya memberikan kesempatan bagi anggota atau pengurus partai politik diangkat menjadi Jaksa Agung. ● Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelas dan tidak terbantahkan bahwa permohonan Uji Materi Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP a quo tidak nebis in idem dan terlepas dari dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan ini terdapat alasan yuridis yang sangat kuat bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tetap memeriksa dan mengadili permohonan a quo. Terlebih Pemohon dan Kuasa Pemohon juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang akan bergabung menjadi Pihak Terkait dan bapak Soleman B. Ponto, S.T., M.H., yang merupakan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI masa jabatan 2011- 2013 untuk menjelaskan bahwa terdapat urgensi bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengabulkan permohonan Uji Materi a quo agar menegaskan pada intinya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang yang masih dalam jangka waktu sebelum batas maksimal pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang dan Denda Administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan bukan merupakan Kerugian Keuangan Negara melainkan Piutang Negara atau Potensi Pendapatan Keuangan Negara. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus mengetahui bahwa tidak akan mungkin Kuasa Hukum Pemohon atas nama Jovi Andrea Bachtiar, S.H. yang sampai harus kehilangan jabatan Jaksanya atau dipecat dari Kejaksaan Republik Indonesia hingga pernah mendekam dalam penjara hanya karena idealismenya anti terhadap praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) mengkritik penggunaan mobil dinas agar tidak disalahgunakan akan berkenan berjuang sejauh ini membantu Pemohon mengajukan permohonan 20 Uji Materi Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP apabila memang tidak ada persoalan sangat serius di dalam kedua ketentuan yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi seseorang yang tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi tetapi malah dituduh secara keji oleh Aparat Penegak Hukum memanfaatkan celah hukum yang ada dalam kedua ketentuan tersebut telah melakukan tindak pidana korupsi terutama berkaitan dengan adanya frasa “merugikan keuangan negara” yang membuka ruang penafsiran yang sangat luas yangmana pada persoalan yang dialami Pemohon pihak Kejaksaan Negeri Bintan malah memaknai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang sebagai kerugian keuangan negara dalam rezim pengaturan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang telah dicabut dengan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP, bukan Piutang Negara atau Potensi Pendapatan Keuangan Negara. Kuasa Hukum Pemohon terutama saudara Jovi Andrea Bachtiar, S.H. yang merupakan mantan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan yang pernah aktif sebagai penyidik perkara tindak pidana korupsi sepakat bahwa tindak pidana korupsi harus diberantas tetapi bukan berarti aparat penegak hukum dapat seenaknya memanfaatkan celah hukum berupa ruang penafsiran yang sangat luas pada frasa “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP untuk mengkriminalisasi orang yang sebenarnya memang tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi apalagi dengan menafsirkan PNBP Terutang yang merupakan potensi pendapatan keuangan negara atau piutang negara sebagai Kerugian Keuangan Negara. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum, Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon dengan penuh kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terlepas dari putusan akhirnya mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan a quo supaya berkenan memeriksa permohonan ini dengan memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk menghadirkan Saksi, Ahli, dan/atau Pihak Terkait di persidangan pembuktian serta mengundang Kejaksaan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum Republik Indonesia agar hadir memberikan keterangan. 21 Selanjutnya sebelum Pemohon menguraikan alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan uji materi a quo, Pemohon ingin menjelaskan terkait landasan yuridis bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan semua pokok permohonan (petitum) yang dirumuskan secara inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), yaitu sebagai berikut: 1. Bahwa klaim yang menyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga penafsir utama konstitusi (the sole interpreter of constitution) semakin diperkuat dengan adanya temuan 153 putusan bersyarat (conditional decision) sejak 2003 hingga 2018, baik putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sejumlah 136 putusan maupun inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sejumlah 17 putusan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kuasa Pemohon atas nama Jovi Andrea Bachtiar, S.H. sebagaimana merupakan Sarjana Hukum, Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam skripsi yang berjudul, “Implikasi Putusan Conditionally Unconstitutional Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 Yang Bersifat Ultra Petita Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Suatu Studi tentang Legitimasi Praktik Judicial Activism dalam Mekanisme Pengujian Norma Konkret di Indonesia)”. Penelitian tersebut merujuk pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faiz Rahman, S.H., LL.M. dan Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M. (Dosen Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) dengan judul penulisan, “Eksistensi Dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi” (penelitian tersebut dipublikasikan pada Jurnal Konstitusi Volume 13 Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana dapat diunduh atau diunduh pada link berikut https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1326). 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan sebanyak 153 putusan bersyarat tersebut tidak jarang melakukan koreksi terhadap perumusan pasal, ayat, maupun frasa suatu undang-undang. Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 menggunakan interpretasi struktural (structural interpretation) untuk memperbaiki rumusan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 22 Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut UU MD3) dengan salah satu amar putusan secara inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) menyatakan sebagai berikut: “Frasa ‘persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan’ dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari Presiden” Padahal, sebelumnya dinyatakan secara expressis verbis Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dengan rumusan sebagai berikut: “Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan. 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 sebagaimana telah diuraikan pada butir 2 sesungguhnya telah melakukan perbaikan terhadap kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dalam rumusan Pasal 245 ayat (1) UU MD3. Sehingga bukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum apabila Mahkamah Konstitusi melakukan sesuatu yang sama dalam permohonan Uji Materil a quo berkaitan dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terakhir dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan ketentuan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana pada intinya Pemohon meminta kesediaan Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat terhadap ketentuan tersebut. Terlebih berlakunya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 23 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terakhir dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan ketentuan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana frasa “merugikan keuangan negara” tidak memiliki batasan penafsiran sehingga menimbulkan ambiguitas pemaknaan (contradictio in terminis) membuat ketentuan tersebut digunakan oleh aparat penegak hukum terutama Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bintan mengkriminalisasi Pemohon dengan persangkaan atau dakwaan Pemohon sebagai Kepala kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Uban dianggap telah melakukan perbuatan korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dengan tujuan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara hanya karena persoalan administrasi keperdataan, yaitu adanya keputusan atau tindakan Kepala Seksi Kesyahbandaran Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Uban dengan kewenangan delegasi yang dimilikinya pada tanggal 23 Desember 2022 tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemohon melalui telepon seluler atau WhatsApp (karena pada saat itu Pemohon memang sedang menemani pimpinan dari Kementerian Perhubungan yang kunjungan kerja di salah satu wilayah yang masih masuk yurisdiksi wilayah kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Uban tepatnya di Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau) menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar Nomor: A.1-UPP.1/02/XII/2022 yang menjadi dasar bagi Kapal RIG SETIA yang dikelola oleh PT Pelita Arsaka Bahari untuk berangkat atau pergi meninggalkan Pelabuhan Kelas I Tanjung Uban tanpa terlebih dahulu menerima pembayaran pelunasan hutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Jasa Labuh Kapal RIG Setia sebesar Rp1.579.183.772,- (Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Kriminalisasi terhadap Pemohon tersebut terjadi karena Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bintan memanfaatkan ruang penafsiran akibat adanya celah hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 24 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terakhir dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan ketentuan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membuat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang atas Jasa Labuh kapal yang belum dibayarkan sekalipun masih dalam jangka waktu penagihan selama 24 bulan yang disertai denda administratif sesuai aturan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah berkaitan dengan Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (lihat Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025) dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara. 4. Bahwa melalui permohonan uji Materi a quo, diharapkan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar kiranya berkenan untuk memberikan tafsir terhadap frasa “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencabut berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang seharusnya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila diartikan mencakup juga “kerugian keuangan negara dimaknai mencakup juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang yang masih dalam jangka waktu sebelum batas maksimal pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang dan Denda Administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan“. 5. Berdasarkan uraian disertai dasar hukum pada butir 1 sampai dengan butir 4 tersebut, maka jelas dan tidak terbantahkan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berwenang menerima untuk memeriksa dan mengadili permohonan uji materi terkait Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencabut berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 25 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dijelaskan secara rinci dalam bab kewenangan mahkamah konstitusi permohonan a quo tetapi juga berhak dan berwenang untuk mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) terhadap ketentuan tersebut sebagaimana pada intinya meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melakukan perbaikan normatif dengan memberikan penafsiran untuk memperbaiki frasa “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencabut berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang seharusnya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila diartikan mencakup juga “kerugian keuangan negara dimaknai mencakup juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang yang masih dalam jangka waktu sebelum batas maksimal pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang dan Denda Administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya, berikut merupakan alasan-alasan utama Pemohon mengajukan permohonan Uji Materi Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia sebagai penafsir utama konstitusi (the sole interpreter of constitution) dan penjaga konstitusi (the guardian of constitution) memiliki kewenangan untuk menguji apakah suatu norma atau ketentuan dalam suatu Undang-Undang bertentangan dengan konstitusi (in casu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) atau 26 tidak. Pengujian norma atau ketentuan dalam suatu Undang-Undang terhadap konstitusi tersebut bertujuan untuk memastikan keberlakuan suatu norma atau ketentuan dalam Undang-Undang tidak melanggar Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional seseorang (in casu khususnya Warga Negara Indonesia). 2. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara expressis verbis menyatakan, “Indonesia adalah Negara hukum” yang mana lebih lanjut dalam bagian Penjelasan diuraikan lebih lanjut sebagai negara hukum (rechtstaats) tentu pelaksanaan kehidupan bernegara dan pelaksanaan pemerintahan (termasuk juga penegakan hukum) di Indonesia tidak hanya berlandaskan pada kekuasaan (machtstaats) semata yang cenderung menunjukan adanya arogansi aparat pemerintahan termasuk juga penegak hukum terhadap masyarakatnya. 3. Bahwa salah satu ciri-ciri negara hukum menurut A.V Dicey adalah adanya upaya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yangmana sebagai upaya perlindungan Hak Asasi Manusia tersebut terdapat prinsip legalitas di dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia yang menuntut tidak boleh adanya seseorang dijatuhi hukuman pemidanaan atas suatu perbuatan yang belum diatur larangan terkait perbuatan tersebut di dalam undang-undang (nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali). Lebih lanjut, dalam prinsip Legalitas terdapat pemahaman tentang lex certa yang merupakan asas dalam hukum pidana yang menuntut agar rumusan delik (pasal tindak pidana) dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak ambigu. Selain itu, dalam prinsip legalitas terdapat juga pemahaman tentang lex stricta yang merupakan asas hukum pidana yang menuntut rumusan undang-undang dibuat secara ketat, jelas, dan tidak multitafsir, guna membatasi penafsiran luas oleh aparat penegak hukum. Asas ini melarang penggunaan analogi dalam penerapan hukum pidana demi kepastian hukum, memastikan perbuatan hanya dipidana sesuai teks undang-undang. 4. Bahwa sekalipun secara prinsip tidak boleh ada rumusan undang-undang yang menimbulkan multitafsir karena rumusannya tidak jelas, tidak tegas, dan ambigu tetapi pada praktiknya tidak jarang sering ditemukan adanya rumusan norma atau rumusan delik dalam Undang-Undang yang menimbulkan ambiguitas pemaknaan (contradiction in terminis) yang mengakibatkan 27 ketidakpastian hukum yang berujung pada terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional dan/atau hak asasi manusia. Misalnya, saja terkait adanya frasa “dapat merugikan keuangan Negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang pada tahun 2016 diajukan Uji Materi di Mahkamah Konstitusi terkait konstitusionalitasnya karena aparat penegak hukum sering menggunakan ketidakjelasan norma yang mengandung pemaknaan yang sangat luas dan ambigu tersebut untuk mengkriminalisasi aparat pemerintahan. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menanggapi permohonan Uji Materi UU Tipikor tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5. Bahwa ambiguitas dan cakupan pemaknaan yang sangat luas menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional berupa ketidakadilan (in casu khususnya bagi Pemohon) juga terjadi akibat adanya frasa “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencabut berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki cakupan pemaknaan yang sangat luas dan tidak terbatas hingga memberikan ruang kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk mengkriminalisasi Pemohon selaku Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Uban yang memang tidak mengetahui keputusan atau tindakan yang diambil oleh Kepala Seksi Kesyahbandaran Unit Penyelenggara Pelabuhan berdasarkan kewenangan 28 delegasi yang diberikan dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2017 tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemohon menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada Kapal RIG SETIA tanpa terlebih dahulu menerima pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang atas Jasa Labuh dari PT Pelita Arsaka Bahari dengan pertimbangan PT Pelita Arsaka Bahari menyatakan komitmennya akan mencicil membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang atas Jasa Labuh Kapal RIG Setia tersebut di kemudian hari. Kriminalisasi tersebut terjadi karena penyidik pada Kejaksaan Negeri Bintan memanfaatkan celah hukum dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencabut berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan ruang kesempatan untuk menafsirkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang yang belum terbayarkan sekalipun masih dalam jangka waktu 24 bulan penagihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tetap dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara. Padahal telah terjadi pergeseran pendekatan pemahaman terkait kerugian keuangan negara pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menggeser doktrin kerugian negara bersifat potensial (potential loss) berubah menjadi kerugian keuangan negara yang nyata (actual loss). Tentu ambiguitas pemaknaan frasa “merugikan keuangan negara” tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip- prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat dalam konsepsi asas legalitas pada hukum pidana terdapat asas hukum lex stricta yang mana menuntut keharusan ketentuan hukum pidana dalam undang- undang itu harus tertulis secara kaku, ketat, dan terbatas (rigid). Asas ini melarang perluasan makna delik melalui analogi, yang berarti hukum tidak boleh ditafsirkan melebihi apa yang tertulis untuk menghukum subjek hukum. 29 lex stricta bertujuan mencegah kesewenang-wenangan dan menjamin kepastian hukum. 6. Bahwa konsekuensi logis dari adanya pertentangan antara rumusan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencabut berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi a quo dan prinsip atau asas kepastian hukum dalam konsep Indonesia sebagai negara hukum tentu berupa adanya pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara normatif menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warga negara atas atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Adanya kebijakan hukum pidana (criminal legal policy) berupa pemilihan penggunaan frasa “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencabut berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanpa pembatasan yang jelas secara normatif membuka ruang kesempatan bagi oknum penyidik tindak pidana korupsi nakal baik yang berasal dari Kepolisian Republik Indonesia maupun Kejaksaan Republik Indonesia yang mungkin saja demi memenuhi target tangkapan setiap tahun atau demi memperoleh apresiasi pimpinan berupa promosi jabatan merekayasa penangkapan terhadap seseorang seperti Pemohon yang merupakan Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau untuk masa kepemimpinan tahun 2021 s/d 2023 yang saat ini sedang berjuang melawan upaya kriminalisasi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Bintan yang berusaha ingin menghancurkan karir dan nama baik Pemohon hingga memenjarakan Pemohon dengan fitnah keji menuduh Pemohon telah melakukan tindak 30 pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi merugikan keuangan negara atas keputusan yang diambil oleh Kepala Seksi Kesyahbandaran yang menggunakan kewenangan delegasi yang diterimanya berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemohon melalui telepon seluler atau WhatsApp (karena pada saat itu Pemohon memang sedang menemani pimpinan dari Kementerian Perhubungan yang kunjungan kerja di salah satu wilayah yang masih masuk yurisdiksi wilayah kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Uban tepatnya di Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau) menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar Nomor: A.1-UPP.1/02/XII/2022 yang menjadi dasar bagi Kapal RIG SETIA yang dikelola oleh PT Pelita Arsaka Bahari untuk berangkat atau pergi meninggalkan Pelabuhan Kelas I Tanjung Uban tanpa terlebih dahulu menerima pembayaran pelunasan hutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Jasa Labuh Kapal RIG Setia sebesar Rp.1.579.183.772,- (Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Padahal berdasarkan Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP) diperoleh suatu pemahaman bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang wajib dibayarkan oleh Wajib Bayar pada saat tanggal jatuh tempo tetapi apabila memang pada saat tanggal jatuh tempo Wajib Bayar tidak mampu membayar PNBP Terutang tersebut, maka Wajib Bayar dapat menunda atau mencicil pembayaran PNBP Terutang dengan disertai pengenaan Denda Administratif sebesar 2% dari total PNPB Terutang yang dapat dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun. Artinya, PNBP Terutang yang masih dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal jatuh tempo pembayaran seharusnya masuk dalam kategori Piutang PNBP atau potensi penerimaan negara dan bukan malah dianggap sebagai kerugian keuangan negara. Terlebih apabila institusi pengelola PNBP masih terdapat itikad baik 31 untuk melakukan penagihan terhadap Wajib Bayar yang memiliki kewajiban untuk melunasi pembayaran PNBP Terutang disertai Denda Administratif dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun tersebut. Sehingga jelas dan tidak terbantahkan frasa “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencabut berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang membuka ruang penafsiran sangat luas termasuk juga mencakup pengertian “kerugian keuangan negara salah satunya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang yang masih dalam jangka waktu sebelum batas maksimal pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang dan Denda Administratif sebagimana diatur dalam peraturan perundang-undangan“ bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara normatif menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum karena dapat dipergunakan oleh oknum penyidik tindak pidana korupsi nakal baik pada institusi Kepolisian Republik Indonesia atau Kejaksaan Republik Indonesia mengkriminalisasi para pejabat institusi pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang yang belum dibayar atau dilunasi oleh Wajib Bayar sekalipun masih dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun penagihan pembayaran pelunassan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang disertai pembayaran Denda Administratif sebesar 2% dari total PNBP Terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025. Padahal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah menegaskan bahwa kerugian 32 keuangan negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan dicabut dengan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus bersifat nyata (actual loss) dan bukan kerugian yang bersifat potensial (potential loss). Sementara itu, PNBP Terutang berdasarkan Pasal 35 UU PNBP termasuk dalam kategori Piutang Negara yang mana apabila merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak termasuk dalam jenis-jenis Keuangan Negara yang terdiri atas: a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah; f. Pengeluaran Daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. PNBP Terutang sebagai Piutang Negara berdasarkan UU Keuangan Negara bukan merupakan Keuangan Negara. Bahkan PNBP Terutang tidak dapat dikategorikan kedalam jenis Keuangan Negara berupa Penerimaan Negara yang berdasarkan Pasal 1 angka (9) UU Keuangan Negara diartikan sebagai uang yang masuk ke kas negara. PNBP Terutang merupakan potensi penerimaan negara yangmana pada hakikatnya belum terdapat uang yang 33 masuk dalam kas negara. Sehingga jelas dan tidak terbantahkan untuk mencegah adanya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia berupa kesewenang-wenangan aparat penegak hukum memanfaatkan celah hukum pada frasa “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencabut berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Konstitusi memiliki suatu keniscayaan untuk mengabulkan permohonan a quo menyatakan bahwa frasa “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencabut berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “kerugian keuangan negara dimaknai mencakup juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang yang masih dalam jangka waktu sebelum batas maksimal pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang dan Denda Administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan“. 7. Bahwa frasa “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencabut berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi a quo jelas dan tidak terbantahkan memang memiliki persoalan normatif yang sangat krusial karena dapat dimaknai secara luas tanpa batas oleh Aparat Penegak Hukum yang berwenang melakukan penyidikan dan/atau penuntutan pada perkara 34 tindak pidana korupsi. Secara hukum ketatanegaraan terdapat 2 (dua) mekanisme untuk memperbaiki permasalahan normatif dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencabut berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dengan mekanisme Legislative Review melalui Revisi Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan mekanisme Uji Materi (Judicial Review) Undang–Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sekedar mengingatkan saja bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 142/PUU-XXII/2024 (lihat juga pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026) pada saat masih berlaku Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait pengujian materi frasa “merugikan keuangan negara” berkesimpulan jika berkenaan dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terdapat permasalahan dan diperlukan pengkajian secara komprehensif dan oleh karena hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, maka berkenaan dengan frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang merupakan bagian dari norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 yang memiliki makna yang sama dengan frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, termasuk dalam hal ini jika terdapat tafsir yang tidak tunggal, hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang pula untuk merumuskannya. Lebih lanjut, berikut merupakan kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024 tersebut: [3.17] Menimbang bahwa berkenaan dengan eksistensi norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor meskipun Mahkamah telah 35 menegaskan pendiriannya bahwa norma pasal-pasal tersebut konstitusional, namun demikian Mahkamah juga dapat memahami bahwa dalam penerapan norma-norma tersebut acapkali dapat menimbulkan diskursus berkaitan dengan adanya potensi tafsir yang tidak tunggal dan juga berpotensi menciptakan ketidakseragaman atau ketidakkonsistenan bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas, bahwa berkaitan dengan rumusan norma sanksi pidana bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk merumuskannya, serta berkenaan dengan UU Tipikor saat ini telah menjadi program legislasi nasional tahun 2025-2029 [vide Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025], maka melalui putusan a quo Mahkamah menegaskan agar pembentuk undang-undang segera memprioritaskan melakukan pengkajian secara komprehensif dan membuka peluang untuk merumuskan ulang UU Tipikor a quo, khususnya berkaitan dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor. Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah mendorong beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan pembentuk undang-undang dalam merumuskan kembali UU Tipikor, yaitu: 1) Pembentuk undang-undang segera melakukan pengkajian secara komprehensif norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor; 2) Dalam hal hasil kajian membutuhkan revisi atau perbaikan terhadap norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor, pembentuk undang-undang dapat memposisikan revisi atau perbaikan dimaksud sebagai prioritas; 3) Bilamana revisi atau perbaikan tersebut perlu dilakukan, pembentuk undang-undang harus memperhitungkan secara cermat dan matang agar implikasi revisi atau perbaikan tidak mengurangi politik hukum. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 142/PUU- XXII/2024 tersebut juga digunakan dan dikutip oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang menolak permohonan Para Pemohon pada permohonan tersebut. Namun, berbeda dengan kondisi saat ini yang memang sangat memerlukan peran Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial activism yang legitimate dengan dimensi berupa interpretive stability yang merupakan dimensi judicial activism yang mempertimbangkan tentang sejauhmana putusan, doktrin, dan/atau penafsiran sebelumnya dari suatu pengadilan dapat diubah kembali. Terlebih seorang Peneliti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bernama Pan Mohammad Faiz yang menurut informasi yang diperoleh dalam Jurnal yang diterbitkan di Mahkamah Konstitusi dengan judul tulisan “Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi” menerangkan bahwa 36 judicial activism di Mahkamah Konstitusi dapat memperoleh legitimasi sekalipun harus mengubah mindset dari putusan sebelumnya apabila memenuhi salah satu diantara keempat prinsip yang ada seperti prinsip implicationism, prinsip minotarianism, prinsip remedialism, dan prinsip internationalism. Lebih lanjut, berkaitan dengan permohonan uji materi a quo terdapat salah satu prinsip Judicial Activism yang legitimate yang dapat dijadikan landasan bagi Mahkamah Konstitusi mengubah mindset dalam putusan sebelumnya yangmana memilih melempar bola panas terkait persoalan frasa “merugikan keuangan negara” kepada pembentuk undang- undang, yaitu prinsip remedialism yangmana merupakan prinsip yang bersentuhan dengan prinsip keadilan dalam upaya pemulihan hak, di mana pengadilan memiliki diskresi untuk memulihkan hak perorangan atau kelompok yang dinilai tidak adil. Berikut beberapa alasan terkait urgensi Mahkamah Konstitusi untuk berani mengambil keputusan tegas mengabulkan permohonan Pemohon a quo dengan tidak kembali melempar bola panas terkait persoalan frasa “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencabut berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke pembentuk undang-undang: - Pertama, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 142/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) saat ini telah menjadi program legislasi nasional tahun 2025-2029 [vide Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Tahun 2025-2029 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025]. Namun, sampai saat ini hingga 37 berlaku Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencabut berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terdapat itikad baik dari pembentuk undang-undang (in casu DPR RI dan Presiden) untuk menyelesaikan persoalan ambiguitas norma berkaitan dengan frasa “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencabut berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut hingga PEMOHON saat ini mengalami kerugian konstitusional yang nyata dikriminalisasi dengan fitnah keji dituduh telah melakukan tindak pidana korupsi yangmana pihak Kejaksaan Negeri Bintan menganggap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang yang masih dalam jangka waktu penagihan sudah dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara atas perbuatan mantan Kepala Seksi Kesyahbandaran yang dengan kewenangan delegasi yang dimilikinya menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar terhadap Kapal RIG Setia sebelum adanya pembayaran PNBP atas jasa labuh. Padahal Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Uban pada jangka waktu penagihan selalu melakukan penagihan terhadap PT Pelita Arsaka Bahari selaku perusahaan pengelola kapal tersebut dan beberapa kali PT Pelita Arsaka Bahari menunjukan itikad baiknya berkenan mencicil pembayaran PNBP Terutang tersebut. - Kedua, adanya celah hukum berupa ruang penafsiran yang sangat luas pada frasa “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencabut berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan 38 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat mencakup pula Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang yang masih dalam jangka waktu sebelum batas maksimal pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang dan Denda Administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang mana sesungguhnya penafsiran tersebut bertentangan dengan penerapan doktrin kerugian keuangan negara yang bersifat nyata (actual loss) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XIV/2016 yang menggeser berlakunya doktrin kerugian keuangan negara yang bersifat potensial (potential loss) pasca dibatalkannya keberlakuan kata “dapat” pada frasa “dapat merugikan keuangan negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini seakan-akan menjadi landasan yuridis bagi Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengkriminalisasi para pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia khusunya Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan beserta jajaran di daerah (seperti di unit Belawan dan Tanjung Uban) dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang memperkaya atau mengguntungkan orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan keuangan negara yangmana padahal seharusnya persoalan tersebut lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme administrasi-keperdataan dengan melakukan penagihan dan/atau gugatan terhadap perusahaan pengelola kapal yang belum melunasi kewajiban bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang atas jasa labuh kapal. Terlebih PNBP Terutang yang masih dalam jangka waktu sebelum batas maksimal pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang dan Denda Administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan 39 tidak tepat apabila dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara tetapi lebih tepat dianggap sebagai piutang negara yang merupakan potensi pendapatan keuangan negara, kecuali apabila perusahaan pengelola kapal tetap tidak membayar PNBP Terutang padahal telah lewat jangka waktu batas pembayaran dikarenakan ada permufakatan jahat baik disertai maupun tidak disertai adanya suap dan/atau gratifikasi yang diterima oleh pejabat yang berwenang melakukan penagihan PNBP Terutang. - Ketiga, Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan a quo memiliki legitimasi formil yang sangat kuat untuk mengubah mindset yang sebelumnya dalam pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 melempar bola panas kepada pembentuk undang- undang berkaitan dengan persoalan normatif mengenai frasa “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dicabut dengan berlakunya Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengingat apabila menggunakan pendekatan perbandingan (comparison approach), maka Mahkamah Konstitusi dapat merujuk pada sejarah perjuangan Kuasa Pemohon atas nama Jovi Andrea Bachtiar, S.H. yang merupakan Sarjana Hukum alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang memiliki fokus perjuangan mewujudkan Reformasi Hukum di Indonesia melalui bidang politik dan Hukum Ketatanegaraan mempunyai pengalaman untuk meyakinkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengubah mindset terhadap putusan sebelumnya berkaitan dengan obyek perkara yang sama yangmana Mahkamah Konstitusi sebelumnya menolak mengabulkan permohonan yang diajukan, yaitu pada saat Kuasa Pemohon atas nama Jovi Andrea Bachtiar, S.H. bersama dengan Kuasa Pemohon atas nama Buce Abraham Beruat, S.Sos, S.H., M.H. mengajukan permohonan Uji Materi 40 yang teregistrasi pada Perkara Nomor 6/PUU-XXII/2024 berjuang menutup celah hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan ruang kesempatan bagi anggota dan/atau pengurus partai politik diangkat menjadi Jaksa Agung. Apabila dilakukan penelusuran perkara (case tracking) diperoleh informasi bahwa sebelumnya memang Kuasa Pemohon atas nama Jovi Andrea Bachtiar, S.H. sudah pernah mengajukan permohonan Uji Materi Pasal 20 UU Kejaksaan tepatnya pada tahun 2023 yangmana permohonan tersebut teregistrasi dalam Perkara Nomor 30/PUU- XXI/2023 dan permohonan tersebut dinyatakan tidak dikabulkan. Kuasa Pemohon atas nama Jovi Andrea Bachtiar, S.H. pada permohonan Uji Materi Pasal 20 UU Kejaksaan yang teregistrasi dalam Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023 tersebut pada pokok permohonan memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk juga syarat, “g. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ); h. Berstatus sebagai Jaksa aktif atau pensiunan Jaksa berpangkat terakhir paling rendah Jaksa Utama (IV/e); dan i. Tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik”. Sementara itu, Kuasa Pemohon atas nama Jovi Andrea Bachtiar, S.H. pada permohonan yang teregistrasi dalam Perkara Nomor 6/PUU-XXII/2024 memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup juga syarat telah 5 (lima) tahun keluar dari keanggotaan partai politik baik karena diberhentikan maupun mengundurkan diri sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung. Akhirnya, sejarah penegakan hukum tercipta yang mana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada permohonan uji materi Pasal 20 UU Kejaksaan yang teregistrasi dalam Perkara Nomor 6/PUUU-XXII/2024 tidak hanya menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak nebis in idem dengan 41 permohonan pada Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023 yangmana juga Kuasa Pemohon atasnama Jovi Andrea Bachtiar, S.H. sendiri sebagai Pemohon pada perkara tersebut tetapi juga Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan yang teregistrasi pada Perkara Nomor 6/PUU-XXII/2024 tersebut tanpa dilakukan Sidang Pemeriksaan yang menghadirkan Termohon, Ahli, dan/atau Pihak Terkait. Sehingga berkat keberhasilan perjuangan Kuasa Pemohon atas nama Jovi Andrea Bachtiar, S.H dan Kuasa Pemohon atas nama Buce Abraham Beruat, S.Sos, S.H., M.H. saat ini Kejaksaan Republik Indonesia bebas dari belenggu rasa takut dan cemas dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang berasal dari anggota dan/atau pengurus partai politik atau dengan kata lain saat ini telah tertutup celah hukum dalam Pasal 20 UU Kejaksaan yang sebelumnya memberikan kesempatan bagi anggota atau pengurus partai politik diangkat menjadi Jaksa Agung. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akan kehilangan marwahnya sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) apabila membiarkan adanya ketentuan yang secara nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (in casu a quo berkaitan dengan persoalan normatif berupa adanya celah hukum pada frasa “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencabut berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang membuka kesempatan bagi aparat penegak hukum untuk menafsirkan PNBP Terutang yang masih dalam jangka waktu sebelum batas maksimal pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang dan Denda Administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai kerugian keuangan negara) dan memilih melempar bola panas kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan normatif melalui mekanisme Revisi Undang-Undang. 42 - Keempat, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak perlu kuatir mengabulkan permohonan Pemohon a quo karena permohonan Pemohon a quo tidak mengubah struktur keberlakuan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencabut berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana secara politik hukum (rechtpolitiek) ketentuan terkait modus perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang yang memperkaya dan/atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara diberlakukan untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi diluar praktik suap dan/atau gratifikasi yang merugikan keuangan negara. Bahkan Pemohon dan semua Kuasa Pemohon sepakat bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara optimal. Namun, Pemohon sangat tidak sepakat apabila persoalan terkait PNBP Terutang yang masih dalam jangka waktu sebelum batas maksimal pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang dan Denda Administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tidak seharusnya dikategorikan dalam kerugian keuangan negara malah dipaksakan dianggap sebagai kerugian keuangan negara yang diselesaikan melalui proses hukum dengan mengkriminalisasi seseorang yang tidak bersalah dengan tuduhan telah melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang memperkaya atau menguntungkan orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara yang diancam pidana penjara dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencabut berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 43 Mahkamah Konstitusi melalui putusan terhadap permohonan Pemohon a quo dapat mendorong agar persoalan berkaitan dengan PNBP Terutang yang masih dalam jangka waktu sebelum batas maksimal pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang dan Denda Administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lebih diutamakan diselesaikan dengan pendekatan administratif-keperdataan dengan melakukan penagihan atau gugatan keperdataan untuk meminta pembayaran PNBP Terutang tersebut dibandingkan harus mengkriminalisasi pejabat publik atau pelaku usaha yang bersangkutan dengan menggunakan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencabut berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali jika aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan/atau penuntutan tindak pidana korupsi berdasarkan alat bukti yang cukup dapat membuktikan bahwa memang terdapat niat jahat (mens rea) yang mendorong pejabat dan perusahaan yang bersangkutan secara bersama-sama dan dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang yang memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan/atau korporasi yang merugikan keuangan negara. 8. Berdasarkan uraian-uraian penjelasan tersebut diatas jelas dan tidak terbantahkan bahwa frasa “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencabut berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang diartikan “kerugian 44 keuangan negara dimaknai mencakup juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang yang masih dalam jangka waktu sebelum batas maksimal pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang dan Denda Administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan“. IV. POKOK PERMOHONAN 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa frasa “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencabut berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “kerugian keuangan negara dimaknai mencakup juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang yang masih dalam jangka waktu sebelum batas maksimal pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang dan Denda Administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan“. 3. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) semata- mata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP); 45 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK.1373 Tahun 2021; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Iwan Sumantri. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 603 dan Pasal 604 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 46 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 47 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 yang menyatakan: Pasal 603 UU 1/2023 Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. Pasal 604 UU 1/2023 Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3] yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.1373 Tahun 2021 [vide Bukti P-4] merupakan Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Uban untuk masa jabatan 2021 sampai dengan 2023. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bintan [vide Bukti P-5] dengan dugaan 48 telah melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang memperkaya atau menguntungkan orang lain atau korporasi (in casu PT Pelita Arsaka Bahari) merugikan keuangan negara sebagaimana diancam pemidanaan dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) terakhir dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023. Hal ini karena Kepala Seksi Kesyahbandaran pada tanggal 23 Desember 2022 dengan kewenangan delegasi yang dimilikinya tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemohon menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar Nomor: A.1-UPP.1/02/XII/2022 yang menjadi dasar Kapal RIG SETIA yang dikelola PT Pelita Arsaka Bahari untuk berangkat atau pergi meninggalkan Pelabuhan Kelas I Tanjung Uban tanpa terlebih dahulu menerima pembayaran pelunasan hutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas jasa labuh Kapal RIG SETIA sebesar Rp1.579.183.772,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah). 4. Bahwa Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, Pemohon ditahan di Rumah Tahanan Tanjung Pinang sehingga Pemohon sebagai manusia merdeka terampas kemerdekaannya dan juga sebagai suami tidak dapat menafkahi istri dan anak- anak Pemohon. Saat ini, Pemohon sedang menempuh upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tpg. 5. Bahwa oleh karena luasnya cakupan kerugian keuangan negara dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terakhir dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 membuka ruang bagi Kejaksaan Negeri Bintan untuk menafsiran kerugian keuangan negara termasuk juga PNBP Terutang yang masih dalam jangka waktu sebelum batas maksimal pembayaran PNBP Terutang dan denda administratif paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo dalam Peraturan Pemerintah berkaitan 49 dengan Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBP. Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, Pemohon telah dapat menerangkan kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3] berprofesi sebagai PNS yang merupakan Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Uban [vide Bukti P-4] masa jabatan 2021 sampai dengan 2023. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bintan [vide Bukti P-5] dengan dugaan melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang memperkaya atau menguntungkan orang lain atau korporasi, in casu PT Pelita Arsaka Bahari, merugikan keuangan negara sebagaimana diancam pemidanaan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Pasal-pasal a quo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku berdasarkan norma Pasal 622 ayat (1) huruf l UU 1/2023 serta selanjutnya berdasarkan Pasal 622 ayat (4) huruf a dan huruf b UU 1/2023 terkait Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor pengacuannya diganti dengan Pasal 603 UU 1/2023 dan terkait Pasal 3 UU Tipikor pengacuannya diganti dengan Pasal 604 UU 1/2023. Hal tersebut terjadi karena Kepala Seksi Kesyahbandaran pada tanggal 23 Desember 2022 dengan kewenangan delegasi yang dimilikinya menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar Nomor: A.1-UPP.1/02/XII/2022 yang menjadi dasar bagi Kapal RIG SETIA yang dikelola PT Pelita Arsaka Bahari untuk berangkat atau pergi meninggalkan Pelabuhan Kelas I Tanjung Uban tanpa terlebih dahulu menerima pembayaran pelunasan hutang PNBP atas jasa labuh Kapal RIG SETIA sebesar Rp 1.579.183.772,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah). Oleh karena itu, Pemohon memiliki anggapan kerugian hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang disebabkan keberlakuan norma pasal-pasal a quo karena luasnya cakupan kerugian keuangan negara dalam norma pasal-pasal tersebut. Dalam hal ini, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat aktual dan menyebabkan Pemohon ditahan dalam Rumah Tahanan Tanjung Pinang sehingga terampas kemerdekaannya dan tidak dapat menafkahi istri dan anak-anak Pemohon, sehingga terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak 50 konstitusional Pemohon dengan norma yang dimohonkan pengujian karena luasnya cakupan kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku berdasarkan norma Pasal 622 ayat (1) huruf l UU 1/2023 serta selanjutnya pengacuannya diganti dengan Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 yang mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, jika permohonan dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksud Pemohon tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya ihwal persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, frasa “merugikan keuangan negara” dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 yang mencabut berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor memiliki cakupan pemaknaan yang sangat luas dan tidak terbatas sehingga memberikan ruang penafsiran kepada aparat penegak hukum dan digunakan untuk mengkriminalisasi Pemohon. Kriminalisasi tersebut terjadi karena penyidik memanfaatkan celah hukum dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 yang mencabut berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor untuk menafsirkan PNBP Terutang yang masih dalam jangka waktu sebelum batas maksimal pembayaran PNBP Terutang 51 dan denda administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan sebagai kerugian keuangan negara. 2. Bahwa menurut Pemohon, PNBP Terutang sebagai piutang negara berdasarkan UU Keuangan Negara bukan merupakan keuangan negara. Selain itu, menurut Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XIV/2016 telah menggeser doktrin kerugian keuangan negara yang bersifat potensial (potential loss) menjadi kerugian keuangan negara yang nyata (actual loss). Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang secara normatif menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon dalam petitum pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa “merugikan keuangan negara” dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 yang mencabut berlakunya norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai, “kerugian keuangan negara dimaknai mencakup juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang yang masih dalam jangka waktu sebelum batas maksimal pembayaran PNBP Terutang dan Denda Administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.” [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Mei 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan pihak- pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan ihwal dalil permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan perihal dapat atau tidaknya norma Pasal 603 52 dan Pasal 604 UU 1/2023 diajukan permohonan kembali, karena norma-norma a quo pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Maret 2026 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 12 Mei 2026. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah perlu menilai keterpenuhan syarat yang termaktub dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang masing-masing menyatakan: Pasal 60 UU MK: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 72 PMK 7/2025: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitas dan telah diputus Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sebelumnya dalam Permohonan Nomor 28/PUU-XXIV/2026, telah ternyata permohonan a quo menggunakan dasar pengujian yang berbeda dengan Permohonan Nomor 28/PUU- XXIV/2026. Dalam permohonan a quo, selain menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam Permohonan Nomor 28/PUU-XXIV/2026, Pemohon menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang tidak dijadikan sebagai dasar pengujian dalam Permohonan Nomor 28/PUU-XXIV/2026. Selanjutnya, Mahkamah memeriksa alasan permohonan yang digunakan permohonan a quo dan membandingkan dengan alasan Permohonan Nomor 53 96/PUU-XXIV/2026 terkait konstitusionalitas norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023. Ternyata alasan permohonan a quo berbeda dengan alasan Permohonan Nomor 96/PUU-XXIV/2026. Dalam permohonan a quo, Pemohon mendalilkan agar frasa “merugikan keuangan negara” dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 dimaknai tidak mencakup PNBP Terutang yang masih dalam jangka waktu sebelum batas maksimal pembayaran PNBP Terutang dan denda administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Alasan permohonan tersebut tidak terdapat dalam Permohonan Nomor 96/PUU-XXIV/2026 yang menggunakan alasan pada pokoknya ihwal ketiadaan actus reus telah menimbulkan ketidakjelasan konsep ”melawan hukum”, serta merta mengakibatkan ketidakpastian frasa “memperkaya/menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi” dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, meskipun permohonan pengujian norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 pernah diajukan dan telah diputus sebelumnya, namun oleh karena dalam permohonan a quo terdapat dasar pengujian yang berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 dan alasan yang berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU- XXIV/2026, maka terlepas secara substansi permohonan a quo beralasan menurut hukum atau tidak, secara formil permohonan a quo tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 sehingga norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 dapat dimohonkan pengujian kembali. [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, masalah utama Pemohon adalah berkenaan dengan penerapan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dalam kasus konkret yang dialami Pemohon, yakni Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bintan dengan dugaan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang memperkaya atau menguntungkan orang lain atau korporasi, in casu PT Pelita Arsaka Bahari, yang merugikan keuangan negara sebagaimana diancam dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Berkaitan dengan hal tersebut karena substansi norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah ditransformasikan ke dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah pada pokoknya adalah apakah terdapat persoalan 54 konstitusionalitas frasa “merugikan keuangan negara” dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 karena dapat dimaknai secara luas dan tanpa batas oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan/atau penuntutan perkara tindak pidana korupsi, yang mengakibatkan kriminalisasi, termasuk dalam hal ini, menafsirkan PNBP Terutang yang masih dalam jangka waktu sebelum batas maksimal pembayaran PNBP Terutang dan denda administratif sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai kerugian keuangan negara, sehingga norma tersebut dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.11.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mempelajari secara komprehensif pemohonan a quo, telah ternyata permasalahan konstitusional dalam permohonan a quo secara substansial mempunyai persamaan dengan sejumlah putusan Mahkamah ihwal pengujian konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor maupun norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023. Secara normatif, berkenaan dengan hal ini, norma Pasal 622 ayat (1) huruf l dan ayat (4) huruf a dan huruf b UU 1/2023 pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat UU 1/2023 mulai berlaku, norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, selanjutnya pengacuannya diganti dengan Pasal 603 UU 1/2023; dan norma Pasal 3 UU Tipikor telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan selanjutnya pengacuannya diganti dengan Pasal 604 UU 1/2023. Jika dicermati secara saksama, perbedaan antara norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dengan norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 hanya terletak pada ancaman sanksi pidana yang dikenakan pada masing-masing tindak pidana, sedangkan mengenai unsur delik dalam tindak pidana dimaksud adalah sama atau tidak terdapat perbedaan. Berikut uraian pasal-pasal dimaksud: Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Pasal 603 UU 1/2023 Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 55 rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). *Sejak Rabu, 25 Januari 2017, ketentuan frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. kategori II dan paling banyak kategori VI. Pasal 3 UU Tipikor Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). *Sejak Rabu, 25 Januari 2017, ketentuan frasa “dapat” dalam Pasal 3 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Pasal 604 UU 1/2023 Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. Oleh karena itu, untuk menjawab persoalan konstitusionalitas norma- norma yang dimohonkan dalam permohonan a quo, Mahkamah menguraikan kembali pendirian dalam beberapa putusan yang berkaitan dengan norma yang dimohonkan pengujian. [3.11.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon ihwal persoalan konstitusionalitas frasa “merugikan keuangan negara” dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 karena dapat dimaknai secara luas dan tanpa batas oleh aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan dan/atau penuntutan pada perkara tindak pidana korupsi yang mengakibatkan terjadinya 56 kriminalisasi, padahal menurut Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah menggeser doktrin kerugian keuangan negara yang bersifat potensial (potential loss) menjadi kerugian keuangan negara yang nyata (actual loss). Ihwal tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mempersyaratkan adanya akibat dari unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti. Berkenaan dengan akibat tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2024, antara lain menyatakan sebagai berikut. [3.12.3] … menurut Mahkamah, putusan tersebut sebatas menegaskan berkenaan dengan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan adanya kerugian negara atau perekonomian negara, harus dapat dibuktikan adanya actual loss sehingga terpenuhi unsur merugikan keuangan negara sebagaimana telah dinyatakan dalam Sub-Paragraf [3.10.6] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang menyatakan sebagai berikut: [3.10.6] Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan konsepsi actual loss menurut Mahkamah lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrument hukum nasional dan internasional, seperti dengan UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.10.2] dan paragraf [3.10.3] di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation Convention Against Corruption, 2003) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 UU BPK mendefinisikan, “Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual. Konsepsi tersebut sebenarnya sama dengan penjelasan kalimat “secara nyata telah ada kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasannya yang menyatakan sebagai kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Selain itu, agar tidak menyimpang dari semangat Konvensi PBB Anti Korupsi maka ketika memasukkan unsur kerugian negara dalam delik korupsi, kerugian negara tersebut harus benar-benar sudah terjadi atau nyata. Hal ini dikarenakan delik korupsi yang terdapat dalam Konvensi PBB Anti Korupsi telah 57 diuraikan secara jelas meliputi suap, penggelapan dalam jabatan, memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabat publik memperkaya diri secara tidak sah, suap di sektor swasta, penggelapan dalam perusahaan swasta, pencucian uang hasil kejahatan, menyembunyikan adanya kejahatan korupsi, dan menghalang-halangi proses peradilan”. Selanjutnya, berkenaan dengan frasa “merugikan keuangan negara” yang didalilkan Pemohon merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi, yang sebelum berlakunya norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 diatur dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah pula dinilai dan dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXII/2024 yang antara lain menyatakan sebagai berikut. [3.12.2] … norma Pasal 2 UU Tipikor memiliki unsur-unsur, yaitu: 1) setiap orang; 2) memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi; 3) melawan hukum; 4) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 3 UU Tipikor yaitu: 1) setiap orang; 2) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi; 3) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena adanya jabatan atau kedudukan; 4) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tersebut, perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara. Oleh karena itu, apabila dicermati kedua norma undang-undang yang oleh Pemohon dimohonkan agar dinyatakan inkonstitusional karena tidak secara konkret menyertakan adanya unsur actus reus, menurut Mahkamah dengan telah tercakupnya unsur secara melawan hukum pada norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan unsur menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada norma Pasal 3 UU Tipikor, jika dikaitkan dengan pengertian unsur secara melawan hukum yang memiliki cakupan makna yang amat luas sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka unsur actus reus secara substansial sebenarnya telah terserap/tercakup dalam unsur secara melawan hukum yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan juga mempunyai irisan makna yang sama dengan unsur menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang terdapat dalam norma Pasal 3 UU Tipikor, dengan sendirinya telah terjawab bahwa fakta hukum demikian tidak serta merta dapat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum terhadap norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Terlebih, jika norma tersebut diartikan secara parsial maka akan diperoleh tafsiran seolah-olah dengan tidak terdapatnya rumusan unsur actus reus berupa perbuatan fisik atau tindakan konkret yang dapat dideskripsikan, sehingga dapat dikatakan tidak memenuhi unsur melawan hukum dan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Sebab, secara filosofi hakikat sesungguhnya rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor adalah 58 merupakan bentuk antisipasi pembentuk undang-undang terhadap banyaknya varian tindak pidana korupsi yang senantiasa berkembang pesat seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, sehingga rumusannya dibuat sedemikian rupa agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara yang semakin canggih dan pembuktiannya rumit. Pendirian Mahkamah mengenai unsur actus reus dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tersebut diperkuat kembali dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Desember 2025, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 12 Mei 2026. Adapun berkenaan dengan penafsiran dan penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 yang secara isi/substansi sama dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, Mahkamah juga telah berpendirian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXIV/2026, antara lain menyatakan sebagai berikut. [3.12.4] …, jika dikaitkan dengan adanya praktik penafsiran dan penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang berbeda-beda oleh hakim sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, maka terhadap penafsiran dan penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 yang mempunyai substansi sama dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan hakim sebagai penegak hukum dalam kasus konkret untuk melakukan penilaian. Namun demikian, Mahkamah sejak putusan terdahulu terhadap masalah dalam praktik penafsiran dan penerapan norma yang beragam oleh aparat penegak hukum terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang memiliki substansi makna yang sama dengan norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang- undang untuk melakukan pengkajian dan merumuskan kembali. Pendirian demikian telah disampaikan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024, yang kemudian dikuatkan/ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 161/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Desember 2025 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026. Selain itu, dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud, Mahkamah juga mengingatkan agar aparat penegak hukum lebih cermat dan lebih hati-hati dalam melakukan tindakan hukum terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan kutipan-kutipan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “merugikan keuangan negara” dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 yang dimohonkan Pemohon diberi pemaknaan 59 oleh Mahkamah agar tidak mencakup PNBP Terutang yang masih dalam jangka waktu sebelum batas maksimal pembayaran PNBP Terutang dan denda administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sesuai dengan kasus konkret yang dialami Pemohon, menurut Mahkamah, pemaknaan tersebut justru mempersempit ruang lingkup berlakunya norma sehingga dapat mengurangi daya jangkau antisipasi keberlakuan norma-norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam UU 1/2023. Sebab, dengan semakin canggih dan kompleksnya modus operandi tindak pidana korupsi, disadari atau tidak, seharusnya justru yang dibutuhkan adalah rumusan norma hukum yang dapat lebih menjangkau berbagai modus operandi dan kompleksitas tindak pidana korupsi. Selain itu, jika dikaitkan terhadap penafsiran dan penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 yang mempunyai substansi sama dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan pula dalam putusan Mahkamah sebelumnya, hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan hakim sebagai penegak hukum dalam kasus konkret untuk melakukan penilaian. Dalam putusan tersebut, Mahkamah juga mengingatkan agar aparat penegak hukum lebih cermat dan lebih hati-hati dalam melakukan tindakan hukum terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Meskipun berkenaan dengan frasa “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 Mahkamah telah berpendirian sebagaimana dalam pertimbangan hukum di atas, namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024 yang kemudian dikuatkan/ditegaskan kembali antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 161/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya, antara lain menyatakan sebagai berikut. [3.17] Menimbang bahwa berkenaan dengan eksistensi norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor meskipun Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa norma pasal-pasal tersebut konstitusional, namun demikian Mahkamah juga dapat memahami bahwa dalam penerapan norma-norma tersebut acapkali dapat menimbulkan diskursus berkaitan dengan adanya potensi tafsir yang tidak tunggal dan juga berpotensi menciptakan ketidakseragaman atau ketidakkonsistenan bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas, bahwa berkaitan dengan rumusan norma sanksi pidana bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk merumuskannya, serta berkenaan dengan UU Tipikor saat ini telah 60 menjadi program legislasi nasional tahun 2025-2029 [vide Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025], maka melalui putusan a quo Mahkamah menegaskan agar pembentuk undang- undang segera memprioritaskan melakukan pengkajian secara komprehensif dan membuka peluang untuk merumuskan ulang UU Tipikor a quo, khususnya berkaitan dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor. Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah mendorong beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan pembentuk undang-undang dalam merumuskan kembali UU Tipikor, yaitu: 1. Pembentuk undang-undang segera melakukan pengkajian secara komprehensif norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor; 2. Dalam hal hasil kajian membutuhkan revisi atau perbaikan terhadap norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor, pembentuk undang-undang dapat memosisikan revisi atau perbaikan dimaksud sebagai prioritas; 3. Bilamana revisi atau perbaikan tersebut perlu dilakukan, pembentuk undang-undang harus memperhitungkan secara cermat dan matang agar implikasi revisi atau perbaikan tidak mengurangi politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa (extraordinary crime); 4. Substansi berkaitan norma sanksi pidana dirumuskan secara lebih berkepastian hukum agar dapat mengurangi potensi kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi; 5. Revisi atau perbaikan dimaksud melibatkan partisipasi semua kalangan yang concern atas agenda pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menerapkan prinsip partisipasi publik bermakna (meaningful participation). Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, karena isi/substansi norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 sama dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, jika penerapan norma-norma tersebut acapkali dapat menimbulkan diskursus berkaitan dengan adanya potensi tafsir yang tidak tunggal dan juga berpotensi menciptakan ketidakseragaman atau ketidakkonsistenan bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi, maka diperlukan pengkajian secara komprehensif dan hal tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Oleh karena permasalahan konstitusional terkait frasa “merugikan keuangan negara” yang diatur dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah sama dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dan telah beberapa kali diputus, di mana hingga saat ini Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian hukum sebelumnya. Oleh karena itu, secara substansial pertimbangan hukum Mahkamah 61 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024 mutatis mutandis berlaku dalam mempertimbangkan permohonan a quo. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 telah ternyata tidak menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.13] Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU- XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024, mutatis mutandis berlaku untuk permohonan a quo; [4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- 62 Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh lima, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 16.21 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon dan/atau kuasanya. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi ttd. Enny Nurbaningsih 63 ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahmadiani Putri Nilasari