148/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 148/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Masail Ishmad Mawaqif, S.H. Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Tolikara, Provinsi Papua. Selanjutnya disebut --------------------------------------------------------------------- Pemohon [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanpa tanggal bulan September 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 Oktober 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 141/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 148/PUU-XXII/2024 pada tanggal 10 Oktober 2024, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: 2 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI a. Bahwa Indonesia telah membuat sejarah baru dalam membentuk sistem bernegara yang modern, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang diberikan. Mahkamah Konstitusi juga diharuskan mampu memberi keseimbangan (checks and balances) antara lembaga negara dan menyelesaikan sengketa konstitusional, agar hukum dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) tetap terjaga. b. Bahwa dalam suatu negara demokrasi, yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana dimasukkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, independensi peradilan dan independensi hakim merupakan unsur esensial dari negara hukum atau rechtstaats. Oleh karena pentingnya prinsip ini, maka konsepsi peradilan, telah dipandang sebagai konsepsi fundamental, sehingga dianggap salah satu unsur utama dari konstitusi itu sendiri. c. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara atau lebih dikenal sebagai The Guardian of Constitution (pelindung konstitusi) yang bertugas untuk menjaga marwah UUD NRI 1945 dan sebagai penjamin berlangsungnya demokrasi. Negara Republik Indonesia sebagaimana telah ditegaskan oleh ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 adalah negara hukum. Para penyusun UUD NRI 1945 atau yang lebih dikenal dengan the founding person bangsa ini menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (rechstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat). Penyebutan kata rechstaat dan machstaat menyebutkan bahwa para pendiri Negara Republik Indonesia mengacu pada konsep negara hukum di Jerman. Supremasi hukum dan penegakan hukum merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Keduanya harus bersinergi untuk dapat mewujudkan cita hukum, fungsi hukum, dan tujuan hukum. Bahwa ada empat elemen penting dalam negara hukum (rechstaat) yang menjadi ciri-ciri negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, adalah (1) jaminan bahwa pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya lalu dilaksanakan atas dasar hukum dan 3 peraturan perundang-undangan (wetmatigheid van bestuur); (2) jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar (fundamentum rights); (3) pembagian kekuasaan negara yang jelas, adil, dan konsisten; (4) perlindungan hukum dari badan-badan peradilan terhadap tindak pemerintahan d. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga UUD NRI 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum”. e. Bahwa Pasal 24 ayat (2) perubahan ketiga UUD NRI 1945 menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. f. Bahwa sesuai dengan tugasnya dan wewenangnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan, dan 1 (satu) kewajiban yaitu: 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar; 3. Memutus pembubaran partai politik; 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 5. Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. g. Bahwa terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Memutus pembubaran partai politik; 4. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. g. Bahwa kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi kemudian dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945; b. Memutus segala kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; dan d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; e. Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.” h. Bahwa pemohon dalam hal ini mengajukan pengujian konstitusional atas permohonan pengujian Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI 1945 di hadapan konstitusi, berdasarkan kewenangannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 jo Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013; i. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 5 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” j. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor (PMK) 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ketentuan Pasal 1 angka 3 yang berbunyi: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dirnaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi” k. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa Pengujian Undang- Undang apabila terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Sebagaimana dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ketentuan Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi: “(2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pcmohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikanakan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” l. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pegawai konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan 6 keberadaan undang- undang tersebut secara menyeluruh atau sebagian pasalnya. m. Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Pasal 28C Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (2), dan Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI 1945. n. Bahwa pada beberapa putusan sebelumnya telah menguji konstitusionalitas pasal yang di uji oleh Pemohon yaitu sebagai berikut: No Nomor Putusan MK Undang-Undang Yang Diuji (Pasal) Batu Uji Pasal 1 106/PUU-XXII/2024 Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 26 ayat (1) junto Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. 2 138/PUU-XXI/2023 Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 3 79/PUU-XVI/2018 Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Pasal 28D Ayat (2) UUD NRI 1945 k. Bahwa perbedaan Permohonan Pemohon dengan putusan a quo terletak pada norma yang digunakan sebaga parameter uji, di mana Pemohon menambahkan norma 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945. l. Bahwa pokok perbedaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVI/2018 dari Permohonan Pemohon adalah terletak pada dasar norma uji materiil yang digunakan dalam Permohonan. Di mana Pemohon menggunakan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, sedangkan Putusan 79/PUU-XVI/2018 menggunakan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 sehingga dapat dikatakan bahwa Permohonan Pemohon berbeda dengan Putusan sebelumnya. m. Bahwa pokok perbedaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XXI/2023 yaitu terletak pada dasar norma uji materiil yang digunakan dalam Permohonan. Di mana Pemohon menggunakan Pasal Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 sehingga apa yang diajukan oleh Pemohon berbeda dengan Putusan sebelumnya. 7 n. Bahwa Pokok perbedaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XXII/2024 yaitu dapat dilihat pada dasar norma uji materiil yang digunakan sebagai batu uji dalam permohonan. Di mana Pemohon menggunakan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) sedangkan dalam Putusan sebelumnya menggunakan Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Sehingga walau ada beberapa norma yang sama tapi tidak dapat dikatakan sama karena ada norma baru yang dimasukkan oleh Pemohon. o. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Mahkamah Konstitusi dengan Perkara 79/PUUXVI/2018, 138/PUU-XXI/2023, dan 106/PUU-XXII/2024 dengan Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon adalah berbeda, sehingga permohonan a quo tidaklah bersifat nebis in idem terhadap permohonan sebelumnya Perkara 79/PUUXVI/2018, 138/PUU-XXI/2023, dan 106/PUU-XXII/2024; p. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal- pasal undang-undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang- undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. q. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materi undang- undang ini. 2. LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM) a. Pemohon merupakan subjek hukum yang memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang untuk mengajukan permohonan perkara konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi (personae standi in judicio). Dimilikinya kedudukan 8 hukum (legal standing) merupakansyarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian formil maupun materil atas Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. b. Bahwa menurut Jimly Asshidiqie, mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam perkara pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 di Mahkamah Konstitusi, yaitu: “…keempat pihak atau subjek hukum yang tersebut di atas (perorangan WNI, Masyarakat Hukum Adat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara), pertama-tama haruslah terlebih dahulu membuktikan identitas dirinya memang memenuhi syarat sebagimana dimaksud dalam Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tersebut. Kedua, pihak yang bersangkutan haruslah membuktikan bahwa dirinya memang mempunyai hak-hak tertentu yang dijamin atau kewenangan- kewenangan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, hak-hak atau kewenangan konstitusional dimaksud memang terbukti telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang bersangkutan. c. Bahwa pada praktek peradilan di Indonesia, legal standing telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain : • Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU/XII/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. terhadap UUD NRI 1945; • Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU/XII/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. terhadap UUD 1945; • Dalam Putusan Nomor 77/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; • Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU/XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Terhadap UUD NRI 1945; dan • Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU/VII/2009 9 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. d. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut UU MK) menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang a quo, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c) Badan hukum publik dan privat; atau d) Lembaga Negara. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. e. Bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki latar belakang keilmuan di bidang hukum dengan gelar strata satu sebagai Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari yang senantiasa melakukan pengabdian terhadap keilmuannya untuk dapat terus berkembang dan memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat demi terciptanya negara hukum yang ideal, di mana warga negara mendapatkan bantuan hukum sebagaimana mestinya sebagai negara hukum (rechtstaat). f. Bahwa Pemohon memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi yakni berupa hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Hak untuk memajukan dirinya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. g. Bahwa Pemohon sebagai warga negara memilki kepentingan dalam meningkatkan dirinya dalam ilmu pengetahuan baik secara praktek dan teori. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pemberian bantuan hukum oleh Pemohon terhadap masyarakat yang membutuhkan demi mendapatkan 10 proses hukum yang adil dan baik tanpa adanya diskriminasi hukum ataupun degrading terhadap hak asasi manusia. h. Bahwa hak untuk mengembangkan diri dalam hal memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan diri dalam mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hak asasi yang telah dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. i. Bahwa Pemohon seharusnya dapat mengembangkan dirinya melalui jalur pendidikan dalam hal teori dan praktik (magang). Namun ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat justru menjadi penghambat untuk Pemohon meningkatkan dirinya melalui jalur pendidikan pelatihan praktis (magang). Sehingga Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat telah menciderai hak Pemohon yang telah dijamin UUD NRI 1945. j. Bahwa dengan adanya aturan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat telah menghalangi dan menghambat pemohon untuk dapat mengembangkan dirinya sebagai advokat dengan memberikan aturan untuk magang di kantor pengacara selama 2 tahun berturut-turut tanpa kepastian yang jelas kapan magang dapat dilaksanakan dan ruang magang dibatasi hanya pada kantor advokat. k. Bahwa aturan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat tidak memberikan kepastian hukum terhadap setiap warga negara dalam proses menjadi seorang advokat, karena pasal a quo tidak menjelaskan secara eksplisit kapan magang dapat dilakukan bahkan aturan turunan dari UU Advokat tidak ada yang memberikan penjelasan dan akses untuk melaksanana magang sehingga sangat menghambat Pemohon dan para calon advokat lain untuk memulai magang yang harusnya dapat dilakukan kapanpun. l. Bahwa magang pada kantor Advokat beberapa organisasi advokat yang ada di Indonesia memiliki pandangan berbeda untuk dapat memulai pemagangan di kantor advokat, sehingga karena hal tersebut menghalangi dan menghambat Pemohon dalam melakukan pemagangan karena tidak adanya kepastian hukum yang memberikan penjelasan terkait hal tersebut. m. Bahwa Pemohon secara faktual telah dirugikan dengan adanya pasal tersebut yang tidak memiliki kejelasan terhadap kapan magang Advokat dapat dilakukan oleh Pemohon yang merupakan calon advokat. Sebagaimana dalam teori perancangan peraturan perundang-undangan lex 11 certa, yaitu suatu peraturan harus jelas dan tidak menimbulkan multi tafsir sehingga dapat dilaksanakan oleh semua pihak baik pejabat maupun warga negara. Namun dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat sudah tidak relevan dengan kondisi zaman saat ini, di mana untuk melakukan magang tidak hanya berfokus pada kantor advokat semata namun dapat dilakukan pada berbagai instansi. n. Bahwa hak untuk meningkatkan diri dan hak untuk mendapatkan pekerjaan adalah hak yang tidak boleh dihambat atau dihalangi dengan aturan yang tidak jelas atau tidak pasti. o. Bahwa Pemohon selama ini telah banyak melakukan banyak pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan dengan hukum acara persidangan selama perkuliahan sehingga sudah seharusnya telah memenuhi persyaratan pada syarat magang pada Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat. p. Bahwa Pemohon telah magang di bagian perekaman persidangan (Court Monitoring) Komisi Pemberantasan Korupsi selama 3 tahun berturut-turut, di mana kegiatan tersebut pemohon selalu mengikuti persidangan dan mengikuti perkembangan perkara baik di persidangan maupun di luar persidangan (P-4). Di mana magang tersebut selalu berhubungan dengan fungsi Pro Justitia. q. Bahwa Pemohon menganggap bahwa pemagangan di kantor advokat dapat dimulai pada saat seorang telah menyelesaikan studi di Fakultas Hukum, atau setelah melakukan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), atau setelah melakukan Ujian Profesi Advokat (UPA), sehingga Pemohon kesulitan untuk dapat melakukan pemagangan karena adanya ketidakpastian dan ketidakjelasan terkait aturan tersebut. r. Bahwa Pemohon telah melaksanakan PKPA sebagaimana syarat menjadi advokat yang diatur pada Pasal 3 ayat (1) UU Advokat. (P-5). s. Bahwa dengan adanya aturan a quo menyatakan bahwa magang harus dilakukan 2 (dua) tahun secara terus menerus di kantor advokat. Namun, tidak pernah ada aturan turunan kapan magang dapat dilakukan apakah setelah bergelar sarjana hukum? ataukah dapat dilakukan ketika masih menjalani studi di Fakultas Hukum? Tentu ini menjadi kebimbangan setiap para calon yuris kelak akan melanjutkan karir sebagai seorang advokat di masa depan. Bahkan dalam PKPA tidak diberikan akses atau bahkan 12 informasi terkait kantor advokat mana yang dapat dituju para peserta PKPA dalam memenuhi persyaratan magang yang dimaksud. t. Bahwa Pemohon merupakan seorang yang berasal dari daerah yang terluar, terpencil, dan tertinggal (3T). Kabupaten Tolikara yang merupakan domisili pada KTP Pemohon merupakan daerah yang masih sangat kesulitan dalam mendapatkan akses di berbagai sektor untuk mengembangkan diri terutama untuk magang di kantor advokat, mengingat di Kabupaten Tolikara sampai saat ini masih belum ada firma hukum resmi yang berdiri. Padahal Pemohon ingin mendirikan firma hukum pada daerah tersebut namun harus terhalang dengan syarat magang yang harus dilakukan selama 2 (dua) tahun; u. Bahwa Pemohon seharusnya dapat bersaing atau setidak-tidaknya mendapatkan akses hukum (legal access) yang sama dengan orang lain. Hal ini telah termaktub pada Pasal 28D UUD NRI 1945 yang jika dimaknai maka setiap orang harus setara dalam persoalan mendapatkan akses hukum. Namun faktanya Pemohon menyadari bahwa untuk dapat setara diperlukan affirmative action (perlakuan afirmasi) bagi mereka yang kesulitan dalam mendapatkan akses hukum. Hal ini telah tertuang pada Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI 1945 yang memberikan perlakukan khusus bagi mereka yang kesulitan dalam berbagai hal terutama akses hukum. v. Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat telah menghilangkan makna kesetaraan hukum bagi Pemohon karena pasal tersebut diberlakukan tanpa memperhatikan mereka dengan latar belakang yang berbeda. w. Bahwa selama ini aturan magang diberikan kepada Organisasi Advokat (OA) dalam mengatur kapan dan bagaimana magang dapat dilakukan. Namun faktanya ada banyak OA yang belum mengatur secara jelas terkait magang. Aturan magang pada OA dapat ditemukan pada Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Magang Advokat (P-11). Selain dari aturan tersebut tidak ada OA yang mengatur kapan magang dilakukan, walau demikian OA yang ada di Indonesia selalu melahirkan kader yang hebat. Namun, pemohon selalu mencoba untuk menjadi bagian dari kader tapi selalu terhalang akses untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi advokat, baik terhalang oleh syarat maupun oleh akses. 13 x. Bahwa Pemohon kebingungan dengan banyaknya OA saat ini beserta dengan kantor advokat yang berasal dari pelbagai macam OA tersebut. Sehingga ketika Pemohon mengajukan permohonan magang disalah satu kantor advokat tersebut, permohonan pemohon tidak diterima dan/atau diabaikan karena perbedaan latar belakang OA yang menjadi persoalan utama. Entah ini karena persoalan aturan OA atau persoalan egosentris antar OA. y. Bahwa Pemohon selama mengikuti PKPA tidak diberikan solusi atau cara untuk memenuhi persyaratan magang 2 tahun di kantor advokat sehingga ketika menyelesaikan PKPA, Pemohon kebingungan dan kesulitan untuk mendapatkan kantor untuk melakukan magang. z. Bahwa Pemohon telah memiliki bekal dalam hukum formil peradilan, di mana pemohon telah mengikuti kegiatan peradilan semu pada saat di bangku perkuliahan. Kegiatan yang dilakukan merupakan bentuk pelajaran untuk Pemohon dalam memahami hukum formil di Indonesia. Moot court merupakan program yang dilakukan untuk seluruh mahasiswa hukum dalam memahami hukum acara di Indonesia (P-9). Di mana bekal tersebut telah memberikan pemahaman kepada Pemohon yang jauh lebih komprehensif persoalan hukum acara di Indonesia. Bahkan apa yang Pemohon dapat dari moot court jauh lebih berharga dari pada PKPA dikarenakan moot court tidak hanya sebatas teori namun juga praktik dalam pemberkasan. aa. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat terhadap UUD NRI 1945, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021 Pasal 4. 3. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) a. Bahwa sebagai negara hukum sudah seharusnya perlindungan hukum merupakan tanggungjawab pemerintah dalam menjamin setiap rakyat mendapatkan akses hukum (legal access) yang sama. Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak 14 atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dari pasal tersebut telah menjelaskan bahwa Indonesia sangat menjunjung tinggi supremasi hukum dan kesetaraan hukum merupakan fundamental bangsa. Untuk itu advokat merupakan salah satu profesi penegak hukum yang membela para tersangka sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Salah satu guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Erman Rajagukguk mengatakan bahwa “Hukum itu tidak tegak selalu, sekali tegak sekali runtuh. Di sana berdiri, di sini rubuh, karena ia tergantung tingkah laku manusia. Tugas kita adalah tegakkan ketika runtuh, berdirikan ketika rubuh” dari hal tersebut bahwa sudah seharusnya seorang penegak hukum selalu senantiasa harus menegakkan hukum. b. Bahwa advokat saat ini menjadi tugas yang sangat penting bagi persoalan hukum yang ada di Indonesia, karena advokat bertugas sebagai pembela hak-hak tersangka, tergugat, atau korban. Sebuah kutipan yang sangat terkenal “The lawyer’s role is to be the people's champion, fighting for justice and defending the rights of those who cannot defend themselves.” Advokat pada intinya adalah pembela masyarakat dan membela masyarakat yang bahkan tidak mampu membela dirinya sendiri. Namun, untuk menjadi seorang advokat ada syarat tertentu yang harus dipenuhi agar mendapatkan lisensi untuk menjadi seorang advokat. Indonesia sendiri mengatur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada BAB II Pasal 3 yang menjelaskan syarat untuk menjadi advokat di Indonesia. Keseluruhan persyaratan yang termaktub pada Pasal 3 merupakan syarat yang kumulatif dalam arti harus terpenuhi secara keseluruhan agar dapat diangkat dan disumpah menjadi seorang professional advokat. c. Bahwa persoalan utama adalah persyaratan tersebut sudah tidak relevan dengan zaman sekarang terkhusus syarat tentang pemagangan. Sudah seharusnya syarat magang dapat lebih fleksibel dilakukan di instansi yang memiliki kewenangan atau fungsi “Pro Justitia” hal tersebut karena advokat merupakan profesi penegak hukum yang dijamin dalam Undang-Undang Advokat. Untuk itu, perlu ada pembaruan dan penyesuaian terhadap regulasi yang ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan 15 zaman saat ini. Syarat magang yang fleksibel akan memungkinkan calon advokat untuk memperoleh pengalaman praktis yang relevan di berbagai instansi yang mendukung fungsi penegakan hukum, serta meningkatkan kualitas dan kesiapan mereka dalam menjalankan profesi yang sangat vital ini. Dengan langkah ini, diharapkan proses pendidikan dan pelatihan advokat menjadi lebih efektif dan sesuai dengan tantangan hukum yang dihadapi di era modern. Selain itu diperlukan adanya intervensi dari pemerintah dalam memberikan pelatihan praktis kepada calon advokat agar dapat memenuhi syarat pemagangan yang mana syarat tersebut saat ini sangat sulit untuk dipenuhi oleh seorang calon advokat. I. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat Bertentangan Terhadap Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 terkait Hak Asasi Dalam Mengembangkan Diri Berdasarkan Pendidikan Yang Diperoleh. a. Bahwa pada dasarnya dalam melakukan pengembangan diri, negara dalam hal ini pemerintah harus menjamin setiap warga negaranya untuk berkembang baik secara ilmu praktik maupun penalaran teori. Kehadiran negara untuk menjamin tersebut merupakan bentuk tanggungjawab negara sebagaimana harapan dan cita-cita para founding person Indonesia, di mana dapat ditemukan pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada Alinea ke- 4: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. b. Bahwa salah satu tujuan Indonesia di bentuk adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai bentuk perbuatan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, maka negara 16 harus hadir dalam setiap keinginan dan tindakan warga negaranya dalam berproses untuk meningkatkan kualitas dirinya baik secara formal maupun non-formal. Sudah seharusnya negara memberikan akses terhadap setiap warga negara dalam hal mengembangkan dirinya, tidak hanya memberikan akses namun juga menjamin akses tersebut agar dapat digunakan oleh setiap warga negara. c. Bahwa untuk menjadi seorang advokat diatur beberapa syarat dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (1) UU Advokat. Salah satu syaratnya adalah telah melakukan magang di kantor advokat 2 tahun secara terus menerus adalah syarat penting dalam bekal seorang calon advokat sebelum menghadapai kasus yang nyata. Dalam magang tersebut diharapkan calon advokat dapat belajar menghadapi berbagai situasi dan tekanan dalam menyelesaikan kasus. d. Bahwa Pemohon memahami syarat tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk tidak dapat dihilangkan dalam syarat menjadi seorang advokat. Namun jangan sampai dengan adanya syarat tersebut justru akan mempersulit seseorang untuk dapat menjadi advokat atau bahkan mempersulit seseorang untuk mendapatkan haknya sebagaimana termaktub pada Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. Pemohon dapat berargumen bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mengembangkan diri melalui pendidikan, termasuk mengembangkan karier sebagai advokat berdasarkan pendidikan hukum yang telah mereka tempuh. Pembatasan ini menghambat hak dasar untuk mem anfaatkan pendidikan yang telah diperoleh guna memasuki profesi advokat. e. Bahwa terkait ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat yang membatasi kesempatan berkarier di bidang advokat mungkin dinilai tidak proporsional, terutama jika pembatasan ini tidak memiliki alasan yang sah atau melanggar prinsip kebebasan berprofesi sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi. Hal ini kembali dipertegas dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (P-12) Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh 17 pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.” Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa sudah seharusnya seseorang diberikan perlindungan dan jaminan untuk memperoleh pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya. f. Bahwa Pemohon juga dapat berpendapat bahwa pembatasan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat tidak selaras dengan prinsip non- diskriminatif dalam mengakses profesi advokat, yang seharusnya terbuka bagi setiap individu yang memenuhi persyaratan pendidikan formal dalam bidang hukum. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (P-13) Pasal 5 berbunyi: “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.” Kemudian diperkuat pada Pasal 6 yang berbunyi: “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.” Sehingga sudah seharusnya dalam melaksanakan magang seseorang tidak boleh mengalami tindakan diskriminatif karena dari magang tersebutlah seseorang dapat mendapat bekal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. g. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pembatasan pada ketentuan ini menghalangi hak untuk mencari penghidupan di bidang hukum melalui jalur profesi advokat. h. Bahwa Pemohon dapat menyatakan bahwa profesi advokat adalah bagian dari pelaksanaan keadilan dan kebebasan berprofesi yang diatur dalam undang-undang. Pembatasan yang tidak proporsional akan menghambat pelaksanaan keadilan bagi masyarakat yang memerlukan akses ke advokat yang kompeten. i. Bahwa berdasarkan seluruh alasan yang diajukan oleh Pemohon, dapat disimpulkan bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. 18 Ketentuan ini membatasi pelaksanaan magang hanya di kantor advokat, tanpa memberikan opsi lain bagi calon advokat untuk mengembangkan diri di berbagai instansi yang memiliki latar belakang pendidikan atau praktik hukum serupa. Padahal, hak untuk mengembangkan diri melalui pendidikan dan pelatihan seharusnya tidak dibatasi pada satu jenis instansi. Pembatasan ini tidak hanya membatasi hak asasi dalam memilih jalur pengembangan diri, tetapi juga menghambat terbentuknya pemahaman hukum yang lebih holistik yang bisa diperoleh melalui berbagai pengalaman praktik hukum di beragam institusi. j. Bahwa Pemohon memiliki beberapa alasan penting yaitu: - Hak untuk Mengembangkan Kualitas Profesional di mana Pembatasan magang hanya di kantor advokat tidak memberi ruang bagi calon advokat untuk mengeksplorasi berbagai aspek profesi hukum yang esensial, seperti tata kelola peradilan, fungsi penyidikan, atau pengembangan kebijakan hukum. Keterbatasan ini berpotensi menghambat pengembangan kompetensi yang lebih komprehensif dan profesional. - Meningkatkan Kualitas Profesi Advokat yaitu dengan memperluas opsi magang ke berbagai instansi hukum yang beragam, calon advokat dapat memperoleh wawasan dan keterampilan yang lebih mendalam dan holistik mengenai sistem hukum di Indonesia. Pengalaman di lembaga peradilan, kejaksaan, atau instansi pemerintahan memberikan perspektif yang memperkaya wawasan calon advokat terhadap spektrum hukum yang lebih luas. - Pentingnya Kualitas untuk Pelayanan Hukum yang Optimal dengan meningkatkan kualitas profesional melalui opsi magang yang beragam tidak hanya bermanfaat bagi advokat, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang diterima oleh masyarakat. Kualitas advokat yang lebih baik berarti kualitas pembelaan dan pelayanan hukum yang lebih baik pula bagi pencari keadilan. 19 II. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Huruf g Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 Terkait Kesamaan Di Hadapan Hukum Dalam Hal Akses Hukum Yang Sama. a. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur dan memberikan kesetaraan dihadapan hukum terhadap warga negara. Jika lebih mencermati kesetaraan yang dimaksud pada pasal a quo yaitu semua orang dihadapan hukum memiliki kedudukan yang sama tanpa ada yang dibeda-bedakan. Namun makna pasal a quo tidak hanya sebatas ‘kesetaraan’ namun juga terkait akses hukum (legal access). Yaitu hukum harus dapat diakses oleh setiap orang walau dengan latar belakang yang berbeda sebagaimana teori yang dikemukakan oleh John Rawls dalam karyanya “A Theory of Justice” menyebutkan: "Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others." b. Bahwa profesi advokat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini merupakan hal yang vital. Dikatakan vital karena hadirnya advokat diharapkan dapat memberikan bantuan hukum kepada seluruh kalangan terkhusus kepada masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses hukum. Sebagaimana diketahui bersama advokat termasuk officum nobile (profesi mulia) karena membantu pemerintah dalam memberikan kepastian hukum terhadap persoalan masyarakat. c. Pelayanan akses keadilan bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin merupakan tanggung jawab individu setiap advokat, di samping kewajiban negara. Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamentalnya di hadapan hukum. Hak mendapatkan pembelaan dari seorang advokat atau pembela (access to legal counsel) adalah hak setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. d. Bahwa dalam sejarah Indonesia dikenal nama Besar 20 Mertokusumo selaku Wali Kota Tegal dan pengacara pertama dari Indonesia yang selalu membela rakyat Indonesia dalam persidangan (Landraad). Besar Mertokusumo selalu membela rakyat pribumi dari hukum-hukum Belanda yang diperlakukan saat itu, selain itu ia juga menentang perlakuan yang dilakukan oleh Pengadilan yang membedakan perlakuan kepada rakyat Indonesia yang harus duduk di lantai, membungkuk dalam ketakutan, dan sidang yang menggunakan bahasa Belanda. Dari hal tersebut Pemohon meyakini bahwa profesi pengacara memang pada dasarnya untuk membela mereka yang miskin dan tertindas oleh sistem hukum yang tidak adil di suatu daerah. e. Bahwa untuk memberikan kontribusi terhadap negara tidak selalu berupa perihal materiil namun dapat dilakukan dengan memberikan bantuan hukum, mengingat konstitusi UUD NRI Tahun 1945 memberikan pengertian pada Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Bantuan hukum yang diberikan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum. Sudah seharusnya kepastian hukum dijunjung tinggi oleh negara dalam hal ini rakyat dan pemerintah harus saling berpangku tangan untuk memberikan kepastian hukum. f. Bahwa Pemohon berargumen bahwa akses hukum (legal access) merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Hak ini mencakup akses untuk mendapatkan pendidikan hukum yang memadai dan kesempatan mengembangkan kemampuan profesional melalui pelatihan atau magang. Pembatasan pelaksanaan magang hanya di kantor advokat, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat, menghambat akses yang seharusnya dimiliki calon advokat untuk memperoleh pengalaman praktik hukum yang komprehensif. g. Bahwa legal access bukan hanya soal akses terhadap bantuan hukum, tetapi juga tentang memberikan kesempatan yang setara bagi calon advokat dalam mengembangkan kapasitas hukum 21 mereka. Pembatasan magang hanya di kantor advokat bertentangan dengan prinsip kesetaraan akses terhadap pendidikan hukum yang esensial untuk membentuk profesional hukum yang kompeten. Dengan membuka akses magang di berbagai lembaga yang menjalankan fungsi pro justitia, sistem hukum memberikan kesempatan bagi calon advokat untuk memahami dan menghormati prinsip keadilan, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi keragaman kasus dan sistem hukum yang ada di masyarakat. Hal ini akan berkontribusi pada kualitas pelayanan hukum yang lebih baik di Indonesia, serta mendukung cita-cita negara hukum yang memberikan keadilan bagi semua warga negara. h. Bahwa pembatasan akses hukum melalui pelaksanaan magang hanya di kantor advokat, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat, bertentangan dengan hak konstitusional dalam mengembangkan diri melalui pendidikan. Akses yang adil dan merata ke lembaga-lembaga yang memiliki fungsi pro justitia akan memungkinkan calon advokat untuk memperoleh pengalaman yang lebih beragam dan mendalam, sehingga memenuhi hak mereka atas akses hukum dan pendidikan yang memadai sesuai prinsip kesetaraan yang dijamin oleh UUD NRI 1945. i. Bahwa berdasarkan sistem kelembagaan hukum di Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang menjalankan fungsi pro justitia, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Kantor Urusan Hukum, yang memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum. Kesetaraan fungsi pro justitia antara kantor advokat dan lembaga- lembaga ini menunjukkan bahwa pelaksanaan magang di lembaga- lembaga tersebut seharusnya diakui sebagai bagian dari pengembangan profesional calon advokat. Dengan memberikan akses ke berbagai lembaga pro justitia, calon advokat dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai sistem hukum nasional serta prosedur penegakan hukum di berbagai institusi. Pembatasan hanya pada kantor advokat akan menghalangi calon advokat untuk 22 mendapatkan kesempatan pengembangan kemampuan secara merata dan mengabaikan potensi kontribusi lembaga-lembaga lain yang juga memiliki peran hukum yang signifikan. III. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Huruf g UU Advokat Bertentangan Dengan Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI 1945 Terkait “Kemudahan dan Perlakuan Khusus” (Affirmative Action) Terhadap Daerah Yang Kesulitan Akses a. Bahwa Pemohon menyadari terkait menyatukan antara Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 dapat dikatakan sebagai pertentangan norma. Di mana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengkhendaki kesetaraan di hadapan hukum, sedangkan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan perlakuan khusus (affirmative action) terhadap warga negara. b. Bahwa Pemohon beranggapan dalam membaca norma tersebut tidak dapat dibaca secara berdiri sendiri-sendiri, namun harus dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI mengkhendaki kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), namun untuk dapat mewujudkan hal tersebut tentu diperlukan perlakuan khusus terhadap mereka yang memiliki keterbatasan akses dan berasal dari kelompok rentan. Bisa dibayangkan apabila aturan hukum disamaratakan di setiap orang tanpa memandang latar belakang orang tersebut seperti riwayat penyakit, sosial-ekonomi, tempat tinggal, dsb. Maka kesetaraan seperti apa yang ingin dicapai jika semua orang harus sama tanpa melihat latar belakang orang tersebut? Bahkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia mengamini kesetaraan hukum namun tentu ada perlakukn khusus terhadap hal-hal tertentu. c. Bahwa untuk itu hukum harus dapat diposisikan sesuai dengan keadannya, tidak dapat disamakan secara sama rata keseluruh warga negara. Karena jika hal tersebut dilakukan, maka justru itu hanya akan menjadi ketimpangan yang makin besar karena mereka yang berasal dari latar belakang yang berbeda akan makin tertinggal karena tidak diberikan perlakuan khusus. 23 d. Bahwa dalam pemagangan (internship) secara 2 (dua) tahun terus- menerus di kantor advokat merupakan syarat yang justru menghambat seorang calon advokat dalam membangun karirnya di dunia hukum. Hal ini dapat dikatakan karena kurangnya advokat yang memberikan ruang pemagangan yang banyak kepada semua calon advokat sehingga hal ini dapat menyebabkan kebingungan banyak sarjana hukum untuk melanjutkan karirnya, terutama para sarjana yang daerahnya akses sarana prasarana masih sangat minim. e. Bahwa Affirmative Action dalam akses magang bagi calon advokat di daerah terpencil, Pemohon berpendapat bahwa dalam konteks pelaksanaan magang sebagai syarat menjadi advokat, ada kebutuhan untuk memberikan akses yang lebih fleksibel bagi calon advokat di daerah yang sulit menjangkau kantor advokat, seperti di daerah terpencil atau wilayah yang kekurangan praktisi hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip affirmative action yang diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945, yang memberikan jaminan perlakuan khusus bagi warga negara yang memiliki keterbatasan akses atau berada dalam kondisi tertentu untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan yang merata. Mengingat pentingnya akses terhadap pelatihan magang dalam pengembangan karier advokat, diperlukan kebijakan khusus yang memperbolehkan calon advokat di daerah terpencil untuk melaksanakan magang di lembaga hukum pro justitia lainnya, seperti Pengadilan Negeri, Kejaksaan, atau Kantor Urusan Hukum. f. Bahwa peran pemerintah dalam melahirkan generasi penegak hukum dalam dunia advokat sangatlah minim sehingga calon advokat sering kali terhenti melanjutkan profesi advokat karena tidak adanya kepastian dan kesulitan untuk memenuhi syarat menjadi advokat terutama pada Pasal 3 huruf g UU Advokat. Pemagangan saat ini sulit untuk dilakukan karena sedikitnya lapangan magang yang tersedia di seluruh wilayah daerah Indonesia. g. Pemohon mengajukan bahwa persyaratan yang sama dalam melaksanakan magang di kantor advokat untuk semua calon advokat, terlepas dari latar belakang geografis dan akses mereka terhadap 24 lembaga advokat, mengabaikan konsep keadilan substantif yang tercermin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Calon advokat yang berada di kota besar memiliki akses yang lebih mudah terhadap kantor advokat, sementara mereka yang berasal dari daerah terpencil tidak memiliki kemudahan yang sama. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang berbeda (diferensiasi) agar calon advokat dari daerah yang sulit terjangkau juga memiliki kesempatan yang setara untuk memenuhi syarat magang sebagai advokat. h. Bahwa untuk wilayah provinsi Papua Pegunungan saat ini tidak ada kantor advokat yang ada di wilayah Papua Pegunungan terkhusus di daerah tersebut. Sehingga bagi mereka yang ingin melakukan pemagangan di wilayah tersebut harus terhambat dan tidak dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat di daerah tersebut. Pemohon ketika menyelesaikan studi sebenarnya berniat untuk kesana untuk mendirikan kantor advokat, namun karena harus memenuhi syarat tersebut sehingga pemohon harus memenuhi syarat dahulu. Syarat yang sulit untuk pemohon penuhi adalah terkait pemagangan di kantor advokat selama 2 (dua) tahun yang dilakukan secara terus-menerus. i. Bahwa untuk wilayah Papua pada Kota Jayapura saat ini jumlah advokat Peradi sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) (P-6) orang, tentu jumlah ini dikatakan masih sangat jauh dari memadai untuk wilayah Papua. Karena perlu diketahui jumlah tersebut masih sangat minim untuk wilayah Papua saat ini baik sebelum atau setelah pemekaran. Sehingga dengan adanya hal tersebut mempersulit akses hukum (legal access) oleh masyarakat dalam menyelesaikan konflik hukum yang terjadi baik dalam pidana, perdata, atau administrasi. j. Bahwa dengan pelaksanaan magang 2 tahun pada kantor advokat mengharuskan Pemohon untuk mencari kantor advokat atau lembaga bantuan hukum diluar wilayah domisili Pemohon. Hal ini tentu menjadi hal yang sangat merugikan, di mana Pemohon tidak dapat menerapkan keilmuan yang telah dimiliki untuk domisili asal karena harus melaksanakan magang di luar wilayah domisili Pemohon. 25 IV. Bahwa Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Huruf g UU Advokat Bertentangan Dengan Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI 1945 Terkait Hak Pendidikan Yang Merupakan Tanggungjawab Negara Yaitu Pemerintah. a. Bahwa sudah seharusnya pemerintah melakukan intervensi terhadap para calon advokat dalam menempuh karirnya sebagai professional advokat. Pemerintah sudah seharusnya memanfaatkan para calon advokat untuk dapat memberikan bantuan hukum melalui instansi penegak hukum agar dapat memenuhi sertifikasi untuk menjadi advokat. b. Bahwa Pemohon setelah mengikuti PKPA tidak mendapatkan cara atau instruksi lebih lanjut untuk melakukan magang di kantor advokat. Tidak ada satu cara yang diberikan oleh OA untuk mendapatkan kantor untuk magang, kemudian Pemohon juga melihat peserta magang seharusnya diajarkan untuk dapat beracara di persidangan. Namun, seringkali peserta magang yang akan diterima terlebih dahulu dilihat latar belakang pendidikannya yang membuat Pemohon kerap kali tidak dapat diterima di kantor advokat untuk melaksanakan magang. c. Bahwa syarat menjadi advokat di Indonesia tentang magang, sudah sangat tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini, pemagangan saat ini bukanlah hal yang krusial saat ini di dunia advokat. Memang pemagangan diperlukan untuk mengasah skill calon advokat, namun bukanlah hal yang paling krusial untuk menjadi seorang professional advokat. Mengingat, kantor advokat di Indonesia saat ini membuka pemagangan secara incidental dan tidak dengan waktu yang kontinyu. d. Bahwa dalam aturan American Bar Association (ABA) tidak mengatur terkait syarat pemagangan dalam mendapatkan lisensi advokat. Disebutkan dalam aturan tersebut untuk menjadi seorang advokat tidak disebutkan atau diwajibkan untuk melakukan pemagangan untuk menjadi seorang advokat. Untuk menjadi seorang advokat hanya diperlukan memiliki gelar Juris Doctor (JD) dari sekolah hukum yang terakreditasi oleh ABA. Hal ini untuk memastikan bahwa calon 26 memiliki pengetahuan dasar hukum yang diperlukan untuk menjadi seorang advokat. e. Bahwa dalam Ordinance on the Legal Profession (Advocatenwet) (Peraturan Tentang Syarat Advokat Belanda) (P-7) mengatur pemagangan (pelatihan praktis) dilakukan selama tiga tahun dan disetujui oleh asosiasi pengacara. Kemudian setelah itu dilakukan pendidikan dan ujian. Berdasarkan aturan ini telah memberikan kepastian hukum terhadap calon pengacara untuk dapat melanjutkan dan memenuhi seluruh persyaratan sebagai advokat. f. Bahwa dalam Bar Council of India (Asosiasi Pengacara India) (P-8) bahkan mengatur bahwa pemagangan terdiri atas moot court exercise dan internship, di mana kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Dari aturan a quo juga dapat diketahui bahwa pemagangan di Indisa tidak hanya dapat dilakukan pada firma hukum, namun juga dapat dilakukan pada kejaksaan, pengadilan, dan kantor hukum pemerintah. Hal ini dikarenakan pada instansi tersebut juga memberikan pelatihan praktis hukum kepada calon advokat. Pemohon sebelumnya telah banyak mengikuti moot court pada jenjang sarjana (P-10) yang dapat menunjang keilmuan pemohon untuk dapat menjadi seorang advokat nantinya. g. Bahwa dari ketiga aturan yang telah disebutkan oleh pemohon sebelumnya, telah mengatur secara detail tentang cara pemagangan yang dapat dilakukan oleh calon advokat. Aturan tersebut juga memberikan kepastian hukum kepada calon advokat untuk dapat melanjutkan karirnya sebagai advokat. h. Bahwa dalam Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat pada dasarnya telah memberikan aturan magang kepada calon advokat khusus mereka yang berasal dari OA Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) (P-10) dan tidak untuk keseluruhan OA yang ada di Indonesia. Aturan tersebut juga tidak menjelaskan apakah magang dilakukan setelah melakukan PKPA dan UPA atau dapat dilakukan sebelum melaksanakan PKPA dan UPA. Kemudian munculnya banyak OA di Indonesia telah memberikan banyak ketidakjelasan 27 untuk melaksanakan magang di Indonesia. i. Bahwa pada Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat menyatakan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan” dari pasal tersebut Pemohon berpandangan profesi advokat setara dengan penegak hukum lainnya seperti kejaksaan, pengadilan, kepolisian, dan penegak hukum lainnya yang menjalankan fungsi Pro Justitia. Walau memang secara spesifik tugas dan tanggungjawab instansi berbeda satu sama lain, namun dengan tujuan yang satu yaitu KEBENARAN. j. Bahwa sudah seharusnya aturan magang dalam UU Advokat tidak hanya ditujukan pada kantor advokat, namun juga pada instansi lain. Instansi yang dimaksud bukan untuk seluruh instansi, namun terkhusus kepada instansi yang fokus dalam hal “Pro Justitia”. Hal tersebut seharusnya dipandang lebih memberikan kepastian kepada calon advokat, terutama kepada calon advokat yang berasal dari daerah terluar, terpencil, dan tertinggal di Indonesia. Di mana daerah tersebut masih sangat minim kantor advokat yang aktif, sehingga untuk melakukan pemagangan sangatlah sulit. k. Bahwa sudah seharusnya pemerintah melakukan intervensi terhadap syarat pemagangan dengan memberikan pelatihan praktis di berbagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan “Pro Justitia”. Hal ini sangat diperlukan agar para calon advokat terutama mereka yang kesulitan mendapatkan kantor advokat untuk melakukan magang tidak berhenti untuk menjadi advokat dan kreatif untuk mencari tempat pemagangan ditempat lain. Sebab dengan terbatasnya tempat pemagangan hanya dilakukan di kantor advokat menyebabkan para calon advokat harus mendatangi kantor advokat yang ada untuk memastikan ketersediaan posisi magang. l. Untuk mengatasi keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan magang di kantor advokat, sudah seharusnya negara mengembangkan aturan yang fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan calon advokat di daerah tertinggal. Dalam hal ini, peraturan magang dapat diperluas pada lembaga-lembaga pro justitia seperti Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Kepolisian, dan Kantor Urusan Hukum 28 di daerah-daerah yang kekurangan akses terhadap kantor advokat. Langkah ini sejalan dengan prinsip affirmative action dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa negara harus memberikan kemudahan bagi warga negara yang memiliki keterbatasan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan dalam kesempatan pendidikan dan karier. V. Bahwa Kantor Advokat, Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian, dan Kantor Pemerintah Urusan Hukum Adalah Lembaga Yang Dapat Melaksanakan Fungsi Pro Justitia Untuk Dapat Melaksanakan Magang Dalam Pasal 3 ayat (1) Huruf g UU Advokat. a. Bahwa dalam menjalani kehidupan bernegara, semua orang harus sama dimata hukum sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Tidak hanya terbatas pada orang namun juga pasal ini sebenarnya ditujukan juga pada lembaga dan badan hukum yang ada di Indonesia sehingga pemaknaan pasal tersebut tidak hanya sebatas orang namun juga badan hukum publik maupun privat. b. Bahwa dalam sistem kelembagaan di Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi pro justitia, yaitu kewenangan untuk bertindak berdasarkan hukum dalam rangka menegakkan keadilan. Beberapa lembaga tersebut termasuk Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Kantor Urusan Hukum, yang melaksanakan fungsi hukum negara dalam upaya penegakan keadilan bagi masyarakat. Fungsi pro justitia ini tidak hanya dimiliki oleh kantor advokat, tetapi juga oleh lembaga-lembaga tersebut, yang memiliki kewenangan setara dalam menjalankan peran penting dalam sistem peradilan pidana maupun perdata. c. Bahwa sudah menjadi kewajiban negara dalam menyediakan akses pendidikan praktis bagi calon advokat. Dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945, disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, yang menjadi tanggung jawab negara untuk menyediakan akses dan fasilitas yang memadai bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemohon berpendapat bahwa pendidikan advokat yang terdiri atas pelatihan praktis (magang) merupakan bagian dari 29 hak pendidikan yang dijamin konstitusi, sehingga negara berkewajiban memberikan fasilitas pendidikan dan pelatihan ini dengan lebih luas. Hal ini termasuk menyediakan kesempatan magang di berbagai instansi pemerintah dengan kewenangan pro justitia untuk memperluas akses pendidikan praktis bagi calon advokat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil yang sulit mengakses kantor advokat. d. Bahwa berdasarkan Pasal 2 jo Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik (P-14) Indonesia yang berbunyi: Pasal 2: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Pasal 5: “(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara Yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.” e. Bahwa kejaksaan juga merupakan adalah pengacara negara dengan bertugas sebagai melaksanakan kepentingan hukum baik untuk upaya litigasi maupun non-litigasi. Mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Maryin Basiang dalam tulisannya “Tentang Jaksa Selaku Pengacara Negara”, menyebut makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan dengan sendirinya identik dengan jaksa pengacara negara. Kemudian dipertegas pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (P-15) Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2): “(1) Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Jaksa Agung dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa 30 Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.” f. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (2) berbunyi: “Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.” Sehingga dari ketentuan tersebut pengadilan juga memiliki tujuan dan fungsi yang sama yaitu penegakan hukum dalam sistem pemerintahan. g. Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1/Dju/Ot.01.03/I/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A Perkara Perdata, Pos Bantuan Hukum Dan Zitting Plaats (P-16) lebih menerangkan bahwa peradilan juga memiliki tempat bantuan hukum bagi setiap orang. Namun yang menjadi persoalan, Posbakum biasanya hanya terdiri dari advokat atau sarjana hukum yang terbatas. Sudah seharusnya bagian tersebut berisi untuk mereka yang sedang berusaha untuk menjadi seorang advokat dan dapat magang di bagian tersebut. h. Bahwa berdasarkan kesetaraan dalam fungsi pro justitia yang dijalankan oleh lembaga-lembaga tersebut, seharusnya calon advokat yang ingin melaksanakan magang diberi kesempatan yang sama untuk melakukannya di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, atau Kantor Urusan Hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, di mana calon advokat berhak mendapatkan pengakuan dan kesempatan yang sama dalam mengembangkan kemampuan profesionalnya melalui pengalaman di berbagai lembaga pro justitia. Dengan demikian, membatasi pelaksanaan magang hanya di kantor advokat tidak hanya bertentangan dengan hak konstitusional, tetapi juga mengabaikan potensi pembelajaran yang dapat diperoleh dari berbagai lembaga 31 hukum lain yang memiliki kesetaraan fungsi pro justitia. i. Bahwa perlunya reformasi kebijakan magang untuk menghadapi tantangan zaman modern dengan perubahan di bidang hukum dan teknologi, syarat magang yang hanya di kantor advokat dinilai tidak lagi relevan. Mengingat sistem hukum yang semakin kompleks, sudah semestinya pemagangan memberikan akses kepada calon advokat untuk berlatih di berbagai bidang hukum, termasuk di institusi pro justitia. Negara perlu merumuskan kebijakan magang yang lebih inklusif, tidak hanya untuk mendukung kesiapan profesional calon advokat, tetapi juga untuk menyesuaikan sistem pendidikan praktis advokat dengan perkembangan zaman dan kondisi daerah yang berbeda. 4. PETITUM Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Atau 3. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai “Pelaksanaan magang dapat dilakukan pada instansi yang melaksanakan fungsi Pro Justitia”. 4. Memerintahkan Putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian Permohonan Uji Materi (Judicial Review) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia kami sampaikan terima kasih. 32 Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex a quo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 dan Bukti P-12 sampai dengan Bukti P-16, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 5 November 2024, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Atas Nama Masail Ishmad Mawaqif; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Court Monitoring Atas Nama Masail Ishmad Mawaqif; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat Atas Nama Masail Ishmad Mawaqif; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Lampiran Web Peradi Kota Jayapura (Jumlah Anggota Peradi Kota Jayapura); 7. Bukti P-7 : Fotokopi Ordinance on the Legal Profession (Advocatenwet) (Aturan Advokat Belanda); 8. Bukti P-8 : Fotokopi Advocates Act, 1961 (Aturan dan Syarat Advokat Negara India) 9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Moot Court (Peradilan Semu) 10. Bukti P-10 : Fotokopi Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat 11. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 12. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 13. Bukti P-14 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik 14. Bukti P-15 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 15. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1/Dju/Ot.01.03/I/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman 33 Bantuan Hukum Lampiran A Perkara Perdata, Pos Bantuan Hukum Dan Zitting Plaats [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU 18/2003), terhadap UUD NRI Tahun 1945 oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 34 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 35 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003, yang menyatakan sebagai berikut. Pasal 3 (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat; terhadap Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyatakan kualifikasinya sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki latar belakang keilmuan di bidang hukum dengan gelar strata satu sebagai sarjana hukum (S.H) di Fakultas Hukum Halu Oleo Kendari, yang melakukan pengabdian terhadap keilmuannya untuk dapat terus berkembang dan memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat demi terciptanya negara hukum yang ideal; 3. Bahwa Pemohon memiliki hak-hak yang dijamin oleh Konstitusi, antara lain hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, serta hak untuk memajukan dirinya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara; 4. Bahwa Pemohon secara faktual telah dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 yang dinilai tidak memiliki kejelasan terhadap 36 waktu magang advokat dapat dilakukan oleh Pemohon yang merupakan calon advokat. Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, di mana untuk melakukan magang tidak hanya berfokus pada kantor advokat semata namun dapat dilakukan pada berbagai instansi; 5. Bahwa Pemohon selama ini telah melakukan banyak pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan dengan hukum acara atau persidangan selama perkuliahan, yakni magang di bagian perekaman persidangan (court monitoring) pada Komisi Pemberantasan Korupsi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Dengan adanya kegiatan tersebut, Pemohon selalu mengikuti persidangan dan perkembangan perkara, baik di dalam maupun di luar persidangan. Kegiatan magang tersebut selalu berhubungan dengan fungsi pro justitia. Selain itu, Pemohon juga telah mengikuti kegiatan peradilan semu (moot court) ketika kuliah. Semua kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan bentuk pelajaran bagi Pemohon dalam memahami hukum formil d Indoensia; 6. Bahwa dengan berlakunya norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 yang menyatakan bahwa magang harus dilakukan 2 (dua) tahun secara terus menerus di kantor advokat. Namun, tidak terdapat aturan turunan yang menentukan kapan magang dilakukan, apakah setelah bergelar sarjana hukum atau dapat dilakukan ketika masih menjalani studi di fakultas hukum; 7. Bahwa Pemohon merupakan seorang yang berasal dari daerah yang terluar, terpencil, dan tertinggal (3T). Dalam hal ini, Pemohon berdomisili di Kabupaten Tolikara, merupakan daerah yang masih sangat kesulitan dalam mendapatkan akses di berbagai sektor untuk mengembangkan diri terutama untuk magang di kantor advokat. Secara faktual, hingga saat ini secara resmi belum terdapat firma hukum di Kabupaten Tolikara. Pemohon ingin mendirikan firma hukum di daerah tersebut namun terhalang dengan syarat magang yang harus dilakukan selama 2 (dua) tahun; 8. Bahwa Pemohon harusnya dapat bersaing atau setidak-tidaknya mendapatkan akses hukum (legal access) yang sama dengan orang lain. Hal ini termaktub dalam Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 yang jika dimaknai, setiap orang harus setara dalam mendapatkan akses hukum. Faktanya, untuk dapat perlakuan yang setara diperlukan affirmative action terutama bagi mereka yang kesulitan dalam mendapatkan akses hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H ayat (2) 37 UUD NRI Tahun 1945, termasuk memberikan perlakuan khusus bagi mereka yang kesulitan dalam berbagai hal terutama akses hukum. 9. Bahwa selain itu, aturan magang diberikan oleh Organisasi Advokat (OA), seperti Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Magang Advokat pun tidak mengatur kapan magang dilakukan. Pemohon pun merasa kebingungan dengan banyaknya OA dan kantor Advokat yang berasal dari pelbagai macam OA. Saat Pemohon mengajukan permohonan magang di salah satu kantor advokat tersebut, Pemohon tidak diterima dan/atau diabaikan karena perbedaan latar belakang OA. Terlebih, selama mengikuti PKPA, Pemohon tidak diberikan solusi untuk memenuhi persyaratan magang 2 (dua) tahun di kantor advokat, sehingga ketika menyelesaikan PKPA, Pemohon kebingungan dan kesulitan mendapatkan kantor untuk melakukan magang. Berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusional, yakni berkenaan dengan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemenuhan hak konstitusional dimaksud terhalang dengan berlakunya persyaratan untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi syarat magang yang dilakukan selama 2 (dua) tahun secara terus menerus pada kantor advokat, sebagai akibat berlakunya norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003. Terlebih, di tempat domisili Pemohon, secara resmi, tidak terdapat kantor advokat yang memungkinkan untuk melakukan magang. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud, menurut Mahkamah bersifat spesifik dan faktual serta memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, jikalau permohonan Pemohon dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon tidak terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak 38 sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan hak asasi mengembangkan diri berdasarkan pendidikan yang diperoleh. Dalam hal ini, norma a quo membatasi pelaksanaan magang untuk calon advokat hanya pada kantor advokat saja, tanpa memberikan pilihan mengembangkan diri pada instansi lain di luar kantor advokat; 2. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terkait kesamaan di hadapan hukum dalam hal akses hukum yang sama. Ihwal ini, menurut Pemohon, norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 a quo menghambat akses bagi calon advokat untuk memperoleh pengalaman praktik yang komprehensif. Hambatan tersebut bukan hanya berkenaan dengan akses terhadap bantuan hukum, tetapi juga hambatan memberikan kesempatan yang sama bagi calon advokat mengembangkan kapasitas. Dalam hal ini, dengan membuka akses berbagai lembaga yang menjalankan fungsi pro justitia, dapat memberikan kesempatan bagi calon advokat memahami dan menghormati prinsip keadilan, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi keragaman kasus hukum di masyarakat; 3. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan kemudahan dan perlakuan khusus (affirmative action) terhadap daerah yang kesulitan akses dalam melakukan magang bagi calon advokat; 4. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berkenaan dengan hak atas pendidikan yang merupakan tanggung jawab negara, 39 khususnya tanggung jawab pemerintah. Bahwa berdasarkan dalil permohonan tersebut di atas, dalam petitumnya, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; atau menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: ”Pelaksanaan magang dapat dilakukan pada instansi yang melaksanakan fungsi Pro Justitia”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 dan Bukti P-12 sampai dengan Bukti P-16 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 5 November 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021). Pertimbangan ihwal ketentuan tersebut diperlukan untuk menilai apakah terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali atau sebaliknya. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 40 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan sebagaimana di atas, terhadap pasal yang telah diuji konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Hal ihwal tersebut, setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan a quo dan menyandingkan dengan permohonan dalam Perkara Nomor 79/PUU-XVI/2018 yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 dengan menggunakan Pasal 28 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujiannya dan alasan permohonan yang digunakan frasa ”terus menerus” dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU a quo tidak memberikan definisi yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi calon advokat karena ketika calon advokat dalam masa magang kemudian diberhentikan sebelum masa 2 (dua) tahun, sehingga calon advokat tersebut tidak dapat dikatakan telah melakukan magang selama 2 (dua) tahun secara terus menerus dan harus mengulang kembali proses magang selama 2 (dua) tahun untuk dapat diangkat menjadi advokat. Selain itu, Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 pernah pula dimohonkan pengujian, yakni sepanjang frasa “magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat” dalam Perkara Nomor 138/PUU-XXI/2023 menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan alasan permohonan kewajiban melaksanakan magang selama 2 (dua) tahun secara terus menerus di kantor advokat sebagai syarat dapat diangkat menjadi advokat telah menimbulkan ketidakpastian hukum jika diberlakukan kepada calon advokat yang berasal dari penegak hukum yang telah memiliki pengalaman bertugas di lembaga penegakan hukum. Sebelum permohonan a quo, norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 pun telah dimohonkan pengujian dalam Perkara Nomor 106/PUU-XXII/2024 dengan menggunakan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian. Dalam Perkara Nomor 106/PUU-XXII/2024 dimaksud, alasan pengujiannya adalah terdapat ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum bagi menjadi advokat, karena tidak terdapat penjelasan yang pasti mengenai perhitungan waktu magang di kantor advokat, apakah terhitung sejak menjadi mahasiswa hukum S-1 atau sejak dinyatakan lulus sebagai sarjana hukum. 41 Sementara itu, dalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, Pemohon memohon untuk menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai ”Pelaksanaan magang dapat dilakukan pada instansi yang melaksanakan pro justitia”. Adapun alasan utama Pemohon, norma dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 telah menghalangi dan menghambat Pemohon yang merupakan seorang calon advokat untuk mengembangkan diri sebagai advokat karena di tempat tinggal (domisli) Pemohon secara resmi belum terdapat kantor advokat guna melaksanakan magang. Sehingga, sebagaimana termaktub dalam alasan permohonan, lembaga pro justitia, seperti pengadilan negeri, kejaksaan, dan kepolisian dapat dijadikan sebagai alternatif tempat magang bagi calon advokat. Berdasarkan uraian di atas, meskipun sebelumnya telah terdapat pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 berkenaan dengan persyaratan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 November 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU- XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Desember 2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 September 2024, namun oleh karena permohonan Pemohon a quo menggunakan dasar serta alasan pengujian yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya, menurut Mahkamah, terlepas dari substansi permohonan beralasan menurut hukum atau tidak, maka secara formal berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, terhadap ketentuan norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003, dapat dimohonkan pengujian kembali. [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak terhalang dengan berlakunya ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. 42 [3.12] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dalil permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, isu utama yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan salah satu persyaratan untuk dapat diangkat menjadi advokat, yakni magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat, yang menurut Pemohon secara alternatif adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; atau bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ”Pelaksanaan magang dapat dilakukan pada instansi yang melaksanakan fungsi Pro Justitia”. [3.13] Menimbang bahwa berkenaan dengan alternatif pertama petitum Pemohon, yaitu norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau secara sederhana Pemohon hendak menghapus atau menghilangkan eksistensi norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 Mahkamah telah beberapa kali menguji konstitusionalitas norma a quo. Dalam hal ihwal norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 yakni mengenai salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi advokat adalah dengan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVI/2018 antara lain menyatakan: [3.10.1] Bahwa untuk menjadi advokat di Indonesia, bagi setiap lulusan sarjana hukum akan mengikuti tahapan yaitu tahapan mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA), mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor advokat, kemudian pengangkatan dan sumpah advokat. Penentuan profesi sebagai advokat merupakan pilihan yang dapat ditentukan sendiri oleh para sarjana hukum. Berbeda halnya dengan di negara lain seperti Jepang. Di Jepang, setelah mahasiswa lulus dari universitas dengan pembidangan utama di bidang hukum, yang bersangkutan dapat memasuki profesi hukum sebagai advokat, jaksa, atau hakim yang didahului dengan ujian umum yang diselenggarakan secara nasional dan dilakukan bertahap. Setelah lulus ujian umum nasional, calon profesional hukum mempunyai status sebagai judicial/legal apprentice yang akan memasuki masa magang. Profesi hukum yang akan dijalaninya akan ditentukan berdasarkan hasil tes setelah menyelesaikan masa magang. [3.10.2] Bahwa Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat menyatakan, Magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, ketrampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon 43 Advokat diangkat sebagai Advokat dan dilakukan di kantor advokat. Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurangkurangnya selama 2 (dua) tahun. Dengan demikian hakikat dilaksanakannya proses magang tersebut adalah untuk mendapatkan budaya, kehormatan dan kapasitas sebagai profesional hukum dan untuk mengakui misi profesi hukum. Secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan proses magang adalah untuk membekali pengetahuan dan keterampilan praktik agar calon advokat mampu menjalankan fungsinya memberikan jasa hukum setelah secara resmi mengucapkan sumpah sebagai advokat. Dengan mengikuti magang seorang calon advokat akan memahami manajemen advokasi yang dilakukan di kantor hukum dan memahami pula manajemen operasional kantor advokat. Oleh karena pentingnya pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama proses magang maka wajar apabila hal demikian harus dilakukan secara berkesinambungan. Dalam konteks itulah frasa “terus menerus” harus dipahami supaya pengetahuan dan keterampilan yang didapat tidak terputus. Masih berkenaan dengan norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XXI/2023, Mahkamah antara lain menyatakan: [3.12.1] … bahwa magang merupakan syarat penting yang merupakan satu kesatuan rangkaian secara bertahap yang harus diikuti oleh seseorang untuk dapat diangkat menjadi advokat. Jika PKPA merupakan pembelajaran teori-teori hukum yang diperlukan bagi seorang advokat yang kemudian diujikan pemahaman terhadap teori-teori tersebut dalam UPA, sedangkan magang merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori hukum tersebut dalam bentuk penerapan atau implementasi atas teori-teori hukum dimaksud dikaitkan dengan kasus konkret, agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis guna mendukung kemampuan, keterampilan dan etika dalam menjalankan profesinya. Sehingga calon advokat dapat memahami permasalahan nyata yang dihadapi atau ditangani pada saat menjalankan tugas dan pekerjaannya setelah diangkat menjadi advokat. Melalui magang, calon advokat akan belajar pula untuk memosisikan diri sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, berperilaku baik, jujur, dan berintegritas tinggi serta selalu menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kode etik advokat yang melekat padanya. [3.12.2] … Bahwa dari pertimbangan hukum di atas, meskipun profesi penegak hukum memiliki persamaan dalam ruang lingkup tugas dan pekerjaannya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan, akan tetapi profesi advokat memiliki karakter tersendiri, khususnya bidang tugas profesi advokat yang lebih luas dibanding unsur penegak hukum yang lainnya. Dalam penegakan hukum pidana misalnya, advokat dapat memberikan jasa hukum pendampingan terhadap klien pada semua tingkatan dari proses peradilan, yaitu sejak di tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan pengadilan. Oleh karena itu advokat harus memiliki profesionalitas dan kompetensi pada semua tingkatan dimaksud, yang masing-masing memiliki karakter hukum acara yang berbeda-beda. 44 Dengan demikian, pengalaman sebagai unsur penegak hukum pada salah satu tahapan dalam proses sistem peradilan pidana di atas, belum membuktikan bahwa seorang calon advokat dianggap telah mumpuni dalam menjalankan profesi advokat secara komprehensif. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menghendaki agar seorang calon advokat yang telah berpengalaman sebagai penegak hukum pada lembaga hukum termasuk lembaga hukum administrasi dibebaskan dari kewajiban untuk menjalani magang sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut di kantor advokat adalah dalil yang tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Terlebih sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003, salah satu tujuan magang calon advokat adalah untuk belajar memahami dan juga mengimplementasikan hal-hal yang berkaitan dengan kode etik advokat, maka hal ini semakin membuktikan bahwa kewajiban magang bagi calon advokat mempunyai tujuan selain sebagaimana diuraikan di atas, juga adalah untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan kode etik advokat yang tidak ditemukan dalam tataran praktik ketika telah diangkat menjadi advokat. [3.12.3] Bahwa … Kewajiban magang secara substansial dituntut untuk selalu belajar profesional dan menjaga integritas yang berpedoman pada kode etik advokat. Dengan demikian, menghilangkan proses magang sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana yang dikehendaki Pemohon bagi calon advokat yang telah berpengalaman sebagai penegak hukum adalah merupakan dalil yang tidak dapat dibenarkan. Terlebih, advokat tidak hanya berpotensi menjadi kuasa hukum dalam perkara pidana saja yang sering bersentuhan dengan profesi para penegak hukum, akan tetapi juga harus secara komprehensif menguasai semua jenis hukum baik materiil maupun formil, baik di bidang hukum publik maupun hukum privat. Oleh karena itu, jika kewajiban magang dibebaskan bagi calon advokat yang telah berpengalaman sebagai penegak hukum pada lembaga hukum, termasuk lembaga hukum administrasi, hal tersebut akan berakibat calon advokat yang bersangkutan dikhawatirkan tidak akan mempunyai kompetensi yang menyeluruh terhadap karakter hukum acara maupun hukum materiil dari semua lingkungan peradilan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XXII/2024, antara lain menyatakan: [3.12.5] Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah telah menegaskan bahwa magang bagi calon advokat: (1) merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori hukum dalam bentuk penerapan atau implementasi atas teori-teori hukum dikaitkan dengan kasus konkret pada semua bidang hukum baik formil maupun materiil di semua lingkungan badan peradilan; (2) memiliki pengalaman praktis guna mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesi; (3) belajar memosisikan diri sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, berperilaku baik, jujur, dan berintegritas tinggi serta selalu menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan kode etik advokat; (4) bertujuan untuk dapat menghayati budaya, kehormatan dan kapasitas sebagai profesional hukum dan untuk mengakui misi profesi hukum guna mendapat bekal 45 pengetahuan dan keterampilan praktik agar calon advokat mampu menjalankan fungsinya memberikan jasa hukum setelah secara resmi mengucapkan sumpah sebagai advokat; dan (5) memahami manajemen advokasi yang dilakukan di kantor hukum, dan memahami manajemen operasional kantor advokat, yang prosesnya harus dilakukan secara berkesinambungan. [3.12.6] Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon, Mahkamah berpendapat proses pembelajaran ilmu dalam perkuliahan di perguruan tinggi dengan penerapan ilmu dalam magang di kantor advokat merupakan suatu proses yang perlu dibedakan meski tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Mahasiswa ketika dalam perkuliahan belajar untuk memahami berbagai teori dan konsep hukum, sedangkan ketika menjalani magang lebih menekankan pada kegiatan menerapkan atau mengimplementasikan teori, ilmu dan pengetahuan hukum dalam kasus-kasus konkret, sehingga para calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis untuk membentuk kompetensi dan keterampilan, serta etika dalam menjalankan profesi advokat. Meskipun Mahkamah juga mengikuti perkembangan bahwa dalam proses perkuliahan hukum saat ini, terdapat beberapa kampus yang telah mengintroduksi program magang termasuk di kantor advokat. Akan tetapi, proses magang ketika masih menjadi mahasiswa dilakukan untuk waktu yang relatif jauh lebih pendek dan merupakan bagian dari proses pendidikan untuk lulus menjadi sarjana yang berlatar pendidikan tinggi hukum. Sedangkan, proses magang di kantor advokat yang menjadi persyaratan khusus untuk menjadi advokat berdasarkan UU 18/2003 merupakan bagian dari proses praktik yang lebih bertujuan untuk memberikan bekal pengalaman berprofesi sebagai advokat. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalam rangka menjamin proses pendidikan pada perguruan tinggi dapat tuntas, proses magang menjadi advokat sudah tepat dilakukan setelah mahasiswa lulus menjadi sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan tidak tercampur dengan proses magang -jikapun dilakukan- dalam masa studi. Terlebih, Mahkamah pernah menegaskan hal tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVI/2018 yang kemudian diperkuat kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XXI/2023, antara lain menyatakan sebagai berikut. [3.10.1] Bahwa untuk menjadi advokat di Indonesia, bagi setiap lulusan sarjana hukum akan mengikuti tahapan yaitu tahapan mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA), mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor advokat, kemudian pengangkatan dan sumpah advokat. Dengan demikian, proses magang selama 2 (dua) tahun bagi calon advokat haruslah dipahami sebagai suatu rangkaian proses yang harus dijalani untuk menjadi seorang advokat setelah lulus menjadi sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum beberapa putusan di atas, Mahkamah masih tetap pada pendirian pertimbangan hukum putusan-putusan tersebut di atas dan belum memiliki alasan fundamental untuk berubah dari 46 pertimbangan hukum dimaksud. Oleh karena itu, pertimbangan hukum putusan- putusan tersebut secara mutatis-mutandis berlaku pula terhadap pertimbangan hukum permohonan Pemohon yang memohon agar Mahkamah menyatakan norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan alternatif kedua petitum Pemohon yang pada intinya menghendaki Mahkamah menyatakan norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ”Pelaksanaan magang dapat dilakukan pada instansi yang melaksanakan fungsi Pro Justitia”. Bahwa sebagaimana kutipan putusan-putusan yang dikemukakan dalam Paragraf [3.13] di atas, secara implisit beberapa putusan Mahkamah tersebut di atas telah pula menegaskan dasar argumentasi pelaksanaan magang bagi calon advokat dilakukan di kantor advokat. Dalam hal ini, hakikat dilaksanakannya proses magang di kantor advokat adalah untuk mendapatkan budaya, kehormatan, dan kapasitas sebagai profesional hukum dalam menjalankan profesi sebagai seorang advokat. Tidak hanya itu, dengan melaksanakan magang di kantor advokat, seorang calon advokat akan mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan sekaligus pengalaman pengelolaan atau manajemen advokasi dan operasional kantor advokat. Bahkan, apabila diletakkan ke dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003, salah satu tujuan magang bagi calon advokat adalah untuk belajar memahami dan juga mengimplementasikan hal-hal yang berkaitan dengan kode etik advokat. Berdasarkan hakikat magang di kantor advokat tersebut, apabila magang tersebut digantikan dengan magang di kantor penegak hukum lainnya sekalipun kantor tersebut sama-sama menjalankan fungsi pro justitia, seorang calon advokat berpotensi menghadapi 3 (tiga) masalah yang dapat berpengaruh ketika menjadi advokat di kemudian hari. Pertama, seorang calon advokat tidak akan merasakan bagaimana tumbuh sebagai seorang advokat dalam suatu lingkungan kerja dengan budaya kerja advokat. Karena tidak tumbuh dalam suatu lingkungan advokat, dalam batas penalaran yang wajar, seorang calon advokat akan memiliki cara pandang yang berbeda dalam menjaga kehormatan profesi advokat ketika memasuki dunia penegakan hukum. Selain itu, dikarenakan faktor lingkungan tempat magang yang 47 jauh dari atmosfer advokat, sangat mungkin akan berpengaruh pada kapasitas profesionalnya dalam menjalankan profesi sebagai seorang advokat yang dalam banyak hal berbeda dengan lembaga penegak hukum lainnya. Kedua, kewajiban magang bagi calon advokat di kantor advokat antara lain dimaksudkan untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan kode etik advokat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XXI/2023]. Artinya, bilamana magang dilakukan di tempat lain, sekalipun sama-sama institusi yang menjalankan fungsi pro justitia, pemahaman perihal kode etik advokat dan bagaimana idealnya menjalankan dan mengikatkan diri pada kode etik profesi tersebut tidak akan dapat dilakukan secara maksimal. Padahal, secara ideal, pemahaman dan keterikatan pada kode etik profesi menjadi salah satu kunci mendasar dalam menjaga muruah suatu profesi. Bahkan, jikalau magang dilakukan di tempat selain kantor advokat, seorang calon advokat akan tumbuh dan berkembang dengan kebiasaan dan kultur institusi lain, bukan kebiasaan dan kultur seorang advokat. Dalam batas penalaran yang wajar, sebagai salah satu unsur penegak hukum, keharusan demikian diperlukan karena advokat merupakan profesi yang terhormat (officium nobile) untuk mencapai dan mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ketiga, magang bagi calon advokat di kantor advokat akan memberikan pengalaman yang beragam dan komprehensif, termasuk transfer of knowledge dalam meniti karir sebagai advokat. Dalam hal ini, dengan magang di kantor advokat, seorang calon advokat memiliki peluang untuk memperoleh dan sekaligus mempraktikkan kompetensi menyeluruh semua karakter hukum acara (formil) maupun hukum materiil semua lingkungan peradilan di Indonesia [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XXI/2023]. Selain itu, dengan melakukan magang/praktik di kantor advokat, seorang calon advokat berpeluang untuk mendapatkan pengalaman praktik pada semua jenjang peradilan, mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai pengadilan tingkat kasasi termasuk peninjauan kembali pada semua lingkungan pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, ihwal permasalahan “keadaan tertentu” seperti yang dihadapi oleh Pemohon, yang memohon agar dapat diperbolehkannya magang pada institusi penegak hukum atau pro justitia menurut Mahkamah adalah alasan yang tidak berdasar karena institusi penegak hukum atau 48 pro justitia hanya menjalankan fungsi penegakan hukum yang tidak komprehensif termasuk tidak memberikan pengetahuan dan internalisasi mengenai etika profesi bagi seorang advokat. Meskipun demikian, Mahkamah menyadari pada daerah-daerah terluar, terpencil, dan tertinggal yang secara faktual tidak/belum terdapat kantor advokat maka frasa “kantor advokat” dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 sebagai tempat magang bagi calon advokat dapat saja dilakukan pada lembaga bantuan hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang memiliki organ/unit bantuan hukum yang bersifat permanen dan terus-menerus atau berkesinambungan melakukan kegiatan advokasi dan bantuan hukum kepada masyarakat baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Selain itu, lembaga bantuan hukum dimaksud harus diampu atau dikelola oleh para advokat. Kemungkinan demikian hanya dapat dilakukan jika terdapat fakta atau kondisi wilayah terluar, terpencil, dan tertinggal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, yang secara faktual tidak/belum terdapat kantor advokat. Artinya, pengecualian pelaksanaan magang di kantor advokat bagi calon advokat tidak dapat dilakukan pada institusi pro justitia sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dalam konteks itu, menurut Mahkamah, fakta yang dihadapi Pemohon sehingga membuka peluang melakukan magang pada institusi pro justitia tidak dapat dibenarkan untuk menilai norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 adalah inkonstitusional, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum di atas. Sebab, jikalau benar kondisi faktual yang dihadapi Pemohon, hal tersebut tidak dapat diletakkan dalam kerangka Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, sejatinya Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi warga negara yang memiliki keterbatasan (disabilitas) sehingga diperlukan suatu tindakan khusus (affirmative action) untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi ”Pelaksanaan magang dapat dilakukan pada instansi yang melaksanakan fungsi Pro Justitia” adalah tidak beralasan menurut hukum. 49 [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan norma yang termuat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 tidak bertentangan dengan jaminan kepastian hukum terhadap setiap warga negara dalam proses menjadi seorang advokat. Oleh karena itu, ketentuan norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 50 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Anwar Usman, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal enam, bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tiga, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 17.01 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Anwar Usman, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Anwar Usman ttd. Arsul Sani ttd. Arief Hidayat 51 ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Siska Yosephin Sirait