148/PUU-XXI/2023

PUTUSAN Nomor 148/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Fatikhatus Sakinah, S.H. Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 5 Maret 1988 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga Alamat : Joyotakan RT 002 RW 003, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta; 2. Nama : Gunadi Rachmad Widodo, S.H. Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 22 Mei 1978 Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Semanggi Losari RT 006 RW 001, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta; 3. Nama : Dr. Hery Dwi Utomo, S.H., M.H. Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 23 Oktober 1980 Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Flamboyan Nomor 1A Badran RT 001 RW 012, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta; 2 4. Nama : Ratno Agustio Hoetomo, S.H, M.H. Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 14 Agustus 1972 Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Pisang I Nomor 14 Kerten RT 003 RW 013, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta; 5. Nama : Zaenal Mustofa, S.Pd., S.H. Tempat, tanggal lahir : Jepara, 28 Maret 1970 Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jahidan RT 002 RW 002, Kelurahan/desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo; berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Oktober 2023 memberi kuasa kepada Sigit Nugroho Sudibyanto, S.H., M.H. dan H. Fadhil Mansyurrudin, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “SUDIBYANTO & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Kartopuran Nomor 241A Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Oktober 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 141/PUU/PAN.MK/AP3/10/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 148/PUU-XXI/2023 pada tanggal 13 November 2023, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan 3 Mahkamah pada tanggal 17 Desember 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Hak uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu Undang- Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya ... dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Penjelasan Pasal 10 ayat (1): Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding). 3. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- 4 Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 5. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi’; 6. Bahwa selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang- undang di Mahkamah Konstitusi; 7. Bahwa permohonan dalam perkara a quo adalah berbeda dengan Putusan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 sehingga tidak nebis in idem, dikarenakan menguji frasa: “Dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” dalam hal ini haruslah ditegaskan terhadap Pemilihan Kepala Daerah 5 yang manakah, apakah Pemilihan Kepala Daerah Gubernur ataukah Pemilihan Kepala daerah Bupati/Walikota, agar ke depan tidak terjadi permasalahan kepastian hukum dan konstitusionalitas lagi. Berdasarkan hal- hal tersebut, maka materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Mahkamah Konstitusi adalah berbeda dengan Putusan Perkara No. 90/PUU- XXI/2023, sehingga permohonan a quo tidaklah bersifat nebis in idem terhadap permohonan sebelumnya; 8. Bahwa selain tidak bersifat nebis in idem, dalam Permohonan a quo baik Pemohonnya, alasan, subtansi maupun pokok permohonan (petitum) berbeda, dengan demikian permohonan a quo sudah sepatutnya diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi; 9. Bahwa terhadap putusan Pengujian Undang-Undang (PUU) yang telah diucapkan Mahkamah Konstitusi memiliki konsekuensi dalam sistem peraturan perundangan yang berlaku. Misalkan putusan yang amarnya mengabulkan permohonan, berimbas pada batalnya suatu norma dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan sendirinya, putusan tersebut tidak dapat dilepaskan dari asas erga omnes yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap seluruh komponen bangsa, sehingga semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut. Dengan demikian, sebuah peraturan yang telah dinyatakan secara inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, secara mutatis-mutandis peraturan a quo merupakan bentuk norma baru, dimana selanjutnya dapat menjadi obyek permohonan yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; 10. Bahwa Mahkamah Konsitusi dalam Putusan No. 141/PUU-XXI/2023 dalam pertimbangan Hal. 50: “...dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, atau upaya menyepadankan dengan pejabat negara atau penyelenggara negara (public official), dan termasuk menyepadankan atau mengalternatifkan dengan jabatan yang berasal dari hasil pemilihan umum (elected official) masih tetap merupakan dan berada di ranah pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan, dalam hal pembentuk undang-undang akan menyesuaikan dengan semua pilihan tersebut, perubahan atas UU 7/2017 diberlakukan untuk Pemilihan Umum 2029 dan pemilihan umum 6 setelahnya. Oleh karena itu, ke depan, jika pembentuk undang-undang akan melakukan perubahan terhadap ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 agar merujuk pada kriteria pembatasan-pembatasan tersebut” Bahwa para Pemohon mempertanyakan konsistensi pemikiran Yang Mulia para Hakim Mahkamah Konsitusi selanjutnya memperbandingkan pertimbangan hukum antara Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 dengan Putusan No. 141/PUU-XXI/2023, dikarenakan menurut para Pemohon sejatinya Obyek Perkara yang diperiksa adalah sama, yakni Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum, lebih spesifik berkait penafsiran usia 40 (empat puluh) tahun dan atau pernah sedang menduduki jabatan sebagai penyelenggara negara (elected official) yang dipilih melalui pemilihan umum (elected official) termasuk pemilihan kepala daerah. Namun dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 walaupun terdapat concuring opinion dan disenting opinion Mahkamah Konsitusi menilai berkait public official dan elected official tetap dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, selanjutnya perkara a quo dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Bahwa namun demikian berbeda hal dalam pertimbangan hukum, pada Putusan No. 141/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menilai berkait public official dan elected official masih tetap merupakan dan berada di ranah pembentuk undang-undang, sehingga menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk merubahnya mekanisme legislative review, selanjutnya perkara a quo ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim; 11. Bahwa para Pemohon sangat yakin akan independensi dan imparsialitas Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus setiap perkara, termasuk dalam perkara a quo, sehingga tidak akan terpengaruh walaupun telah terdapat Putusan MKMK 2/2023, Hakim terlapor terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Ketidakberpihakan, Penerapan angka 5 huruf b, dan Prinsip Integritas, Penerapan angka 2, karena tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU- XXI/2023; 12. Bahwa justru mekanisme legislative review sangat rentan terjadi tarik-ulur kepentingan politik pragmatis, yang hanya berdasar pada kepentingan sesat 7 belaka, sehingga tetap dibutuhkan mekanisme independen untuk memberikan kepastian hukum, dalam hal ini mekanisme Judicial Review melalui Mahkamah Konstitusi sesuai dengan fungsi dasar yaitu The Guardian of the Constitution (penjaga marwah konstitusi); II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai “UNDANG-UNDANG MK”), menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c) Badan hukum publik atau privat, atau; d) Lembaga negara.” Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak- hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan Pemohon dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang mengatur: a) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakuknya undang-undang atau perppu, yaitu: b) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; 8 c) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; d) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau e) Lembaga negara. 3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. 4. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 5. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang- undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah 9 Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut. 6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut: Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia. Kedua: Kerugian Konstitusional Pemohon. Bahwa terhadap kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, dimana terdapat 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian secara jelas dimuat dan diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu sebagai berikut: (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 7. Bahwa para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, Profesi Advokat dan Konsultan Hukum, sehingga secara kepekaan moral merasa dirugikan dan atau potensi mengalami kerugian terhadap implementasi Putusan Perkara No.: 90/PUU- XXI/2023, karena akan terjadi Ketidakpastian Hukum dan Persoalan 10 Konstitusionalitas, khususnya terhadap frasa: “Dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. 8. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih dan atau dipilih sebagai calon Presiden serta Calon Wakil Presiden, dan karenanya Pemohon memiliki legal standing dalam pengujian Objek Permohonan. 9. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 10. Bahwa Objek Permohonan yaitu Pasal 169 huruf q Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi sesuai Putusan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 yang berbunyi: “q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” adalah bertentangan dengan hak-hak konstitusional para Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 yaitu: a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” b. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: 11 "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." c. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." d. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". 11. Bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengucapkan Putusan No. 141/PUU-XXI/2023, namun demikian tidak serta-merta Perkara No. 148/PUU-XXI/2023 bersifat nebis in idem, dikarenakan disamping proses registrasi 2 (dua) permohonan tersebut hampir bersamaan, juga pengucapan Putusan No. 141/PUU-XXI/2023 pada saat Perkara No. 148/PUU-XXI/2023 sudah diperiksa oleh Yang Mulia Majelis Hakim; 12. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Putusan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 tersebut, selain akan menimbulkan Ketidakpastian Hukum juga akan menimbulkan permasalahan konstitusional, khususnya pada frasa: “yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk pemilihan umum kepala daerah” dikarenakan tidak jelas apakah Pemilihan Umum Kepala Daerah (“Pilkada”) Provinsi atakah Pilkada Kabupaten/Kota? Sehingga setiap orang termasuk Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), akan dapat menafsirkan masing-masing; 13. Bahwa dikarenakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Putusan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023, adalah berkait dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dimana Indonesia dengan sekitar 280 juta penduduk dari Sabang-Merauke maka dibutuhkan seorang pemimpin yang matang dan berpengalaman. Menurut para Pemohon, sudah seharusnya yang layak mencalonkan diri sebagai 12 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah “yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Umum Gubernur”; 14. Bahwa memang tidak terdapat indikator obyektif dalam menentukan seseorang telah dinyatakan matang dan berpengalaman, namun setidaknya dalam penalaran yang wajar, seorang Gubernur dengan populasi penduduk dan kompleksitas permasalahan lebih “matang dan berpengalaman” daripada seorang Bupati/Walikota, yang mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian pada Pemilu 2024 nanti terdapat Calon Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 tahun dan sedang menjabat walikota, sehingga jika nanti terpilih sebagai Pasangan Presiden dan Wakil Presiden maka akan merugikan para Pemohon secara potensial dalam penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi jika tidak dimaknai sebagaimana permohonan a quo; 15. Bahwa dari uraian di atas jelas bahwa berlakunya Pasal 169 huruf q Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Putusan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 telah melanggar, merugikan Hak Konstitusional Pemohon diantaranya hak-hak konstitusional sebagai berikut: a. Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum; b. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. c. Hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 16. Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK No. 2/2021, yakni tentang adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka dapat diuraikan sebagai berikut: a. Ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU No 7/2017 tentang Pemilihan Umum yang telah dimaknai Mahkamah Konstitusi sesuai Putusan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023, jelas dan nyata secara potensial akan merugikan kepentingan hukum para Pemohon apabila tidak dimaknai sebagaimana permohonan a quo; 13 b. Dengan demikian menjadi jelas dan nyata Hubungan Kausalitas terhadap ketentuan Pasal 169 huruf q UU No 7/2017 yang telah dimaknai Mahkamah Konstitusi sesuai Putusan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 telah merugikan kepentingan para Pemohon secara potensial dalam penalaran yang wajar dipastikan dapat terjadi; 17. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan MKRI nomor 50/PUU-XIX/2021 pernah memberi kedudukan hukum bagi perseorangan yang mempersoalkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mana perseorangan tersebut belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden Republik Indonesia (halaman 38-39 dan 46 Putusan MKRI nomor 50/PUU-XIX/2021), maka sudah selayaknya Pemohon sebagai perorangan yang belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden diberi kedudukan hukum layaknya perorangan dalam Putusan MK Nomor 50/PUU-XIX/2021 yang juga mempersoalkan pasal terkait pencalonan presiden dan wakil presiden yaitu Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kedudukan Hukum dan Kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan ini. 2. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian terhadap ketentuan norma sesuai Pasal 169 huruf q UU No. 17/2017 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 sebagai berikut: “Persyaratan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah: q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” Terhadap Frasa: “Dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” Sepanjang Tidak Dimaknai: “yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi” 14 Bertentangan terhadap UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) terhadap UUD 1945 sebagai berikut: a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” b. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." c. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." d. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". 3. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian suatu negara hukum haruslah menjamin adanya kepastian hukum yang adil, terhadap warga negara yang mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; 4. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Putusan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 tersebut, selain akan menimbulkan Ketidakpastian Hukum juga akan menimbulkan permasalahan konstitusional, khususnya pada frasa: “yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk pemilihan umum kepala daerah” dikarenakan tidak jelas apakah Pemilihan Umum Kepala Daerah (“Pilkada”) Provinsi atakah Pilkada Kabupaten/Kota? Sehingga setiap orang termasuk Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), akan dapat menafsirkan masing-masing; 5. Bahwa dikarenakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Putusan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023, adalah berkait dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dimana Indonesia 15 dengan sekitar 280 juta penduduk dari Sabang-Merauke maka dibutuhkan seorang pemimpin yang matang dan berpengalaman. Menurut para Pemohon, sudah seharusnya yang layak mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah “yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Umum Gubernur”; 6. Bahwa memang tidak terdapat indikator obyektif dalam menentukan seseorang telah dinyatakan matang dan berpengalaman, namun setidaknya dalam penalaran yang wajar, seorang Gubernur dengan populasi penduduk dan kompleksitas permasalahan lebih “matang dan berpengalaman” daripada seorang Bupati/Walikota, yang mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian pada Pemilu 2024 nanti terdapat Calon Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 tahun dan sedang menjabat walikota, sehingga jika nanti terpilih sebagai Pasangan Presiden dan Wakil Presiden maka akan merugikan para Pemohon secara potensial dalam penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi jika tidak dimaknai sebagaimana permohonan a quo; 7. Bahwa objek permohonan dalam perkara ini adalah Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selengkapnya berbunyi: Pasal 169 Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa; b. warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri; c. suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia; d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika; f. tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara; h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; 16 j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD; l. terdaftar sebagai Pemilih; m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi; n. belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; o. setia kepada Pancasila, undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka; p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan, pengadilan yan telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; r. berpendidikan paling rendah tamat sekorah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; s. bukan bekas anggota organisasi terlarang partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang ''yang terlibat langsung dalam G.3O.S/PKI; dan memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik lndonesia. 8. Bahwa Pasal 169 huruf q UU RI No 7/2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konsitusi sesuai Putusan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional para Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 yaitu: a. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." c. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". 9. Bahwa dari uraian di atas jelas bahwa berlakunya Pasal 169 huruf q Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Putusan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 telah melanggar, merugikan Hak Konstitusional Pemohon diantaranya hak-hak konstitusional sebagai berikut: 17 a. Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum; b. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. c. Hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 10. Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK No. 2/2021, yakni tentang adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka dapat diuraikan sebagai berikut: a. Ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum yang telah dimaknai Mahkamah Konstitusi sesuai Putusan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023, jelas dan nyata secara potensial akan merugikan kepentingan hukum para Pemohon apabila tidak dimaknai sebagaimana permohonan a quo; b. Dengan demikian menjadi jelas dan nyata Hubungan Kausalitas terhadap ketentuan Pasal 169 huruf q UU No. 7/2017 yang telah dimaknai Mahkamah Konstitusi sesuai Putusan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 telah merugikan kepentingan para Pemohon secara potensial dalam penalaran yang wajar dipastikan dapat terjadi; 11. Bahwa dengan demikian Pasal 169 huruf q UU RI No. 7/2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konsitusi sesuai Putusan Perkara No. 90/PUU- XXI/2023 terhadap frasa: “yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” sepanjang tidak dimaknai: “yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi” adalah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sesuai Pasal 28D ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 28D ayat (3) dalam suatu negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 145; IV. PETITUM Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, para Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 18 (MKRI), berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan para Pemohon yang amarnya sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi sesuai Putusan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap frasa “yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi”. Sehingga bunyi lengkap: “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi” 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya; Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatikhatus Sakinah, Gunadi Rachmad Widodo, Hery Dwi Utomo, Ratno Agustio Hoetomo, dan Zaenal Mustofa; 2. Bukti P-2 : Fotokopi NPWP atas nama Abdullah Nur Yatman, Gunadi Rachmad Widodo, Yulianti/Hery Dwi Utomo, dan Zaenal Mustofa; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 19 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 20 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 21 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang menyatakan sebagai berikut: q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” 2. Bahwa para Pemohon menguraikan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945; 3. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Pemohon yang memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih dan atau dipilih sebagai calon presiden serta calon wakil presiden; 4. Bahwa menurut para Pemohon, implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berpotensi menimbulkan kerugian bagi para Pemohon karena akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan persoalan konstitusionalitas, khususnya terhadap frasa: “Dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dikarenakan tidak jelas apakah Pemilihan Umum Kepala Daerah (“Pilkada”) Provinsi ataukah Pilkada Kabupaten/Kota. Sehingga setiap orang termasuk Penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), akan dapat menafsirkan masing-masing; 5. Bahwa menurut para Pemohon, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIX/2021 pernah memberi kedudukan hukum bagi perseorangan yang mempersoalkan Pasal 169 huruf q UU 7/2017, yang mana perseorangan tersebut belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden Republik Indonesia (halaman 38-39 dan 46 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIX/2021), sehingga sudah selayaknya 22 para Pemohon sebagai perorangan yang belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden diberi kedudukan hukum layaknya perorangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIX/2021 yang juga mempersoalkan Pasal terkait pencalonan presiden dan wakil presiden yaitu Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Berdasarkan seluruh uraian pada angka 1 sampai angka 5 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan norma yang dimohonkan pengujian terhadap UUD 1945, menurut Mahkamah, para Pemohon adalah benar perorangan warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP dan NPWP masing-masing Pemohon [vide bukti P-1 dan bukti P-2]. Sebagai warga negara Indonesia, para Pemohon memiliki hak untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam batas penalaran yang wajar, hak-hak para Pemohon yang demikian berpotensi dirugikan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memberikan penafsiran terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 khususnya terhadap frasa “dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” dikarenakan frasa tersebut menimbulkan ketidakjelasan apakah pemilihan kepala daerah provinsi atau pemilhan kepala daerah kabupaten/kota. Sehingga dengan ketidakjelasan tersebut, setiap orang termasuk penyelenggara pemilu dapat menafsirkan masing-masing. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara hak konstitusional yang dianggap potensial dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yakni adanya ketidakpastian hukum dan persoalan konstitusionalitas terhadap ketidakjelasan mengenai jenis pemilihan kepala daerah. Potensi kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi apabila permohonan para Pemohon dikabulkan. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak 23 sebagai Pemohon dalam pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara): Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 secara bersyarat dengan alasan: a. berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 selain akan menimbulkan ketidakpastian hukum juga akan menimbulkan permasalahan konstitusional, khususnya frasa “yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan umum kepala daerah” dikarenakan tidak jelas apakah pemilihan umum kepala daerah provinsi ataukah pemilihan umum kepala daerah kabupaten/kota. Sehingga setiap orang termasuk penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) akan dapat menafsirkan masing-masing. b. seharusnya yang layak mencalonkan diri sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah “yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan umum gubernur”. Meskipun tidak terdapat indikator obyektif dalam menentukan seseorang telah dinyatakan matang dan berpengalaman, namun setidaknya dalam batas penalaran yang wajar, seorang gubernur dengan populasi penduduk dan kompleksitas permasalahan lebih “matang dan berpengalaman” daripada seorang bupati/walikota. 24 Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan para Pemohon di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 terhadap frasa “yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi”. Sehingga bunyi lengkap: “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan para Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Namun demikian, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil pokok permohonan para Pemohon dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon dapat dimohonkan kembali pengujiannya ataukah tidak, mengingat norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebelumnya pernah diuji dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2023. Dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan pada pokoknya permohonan a quo tidaklah ne bis in idem jika dikaitkan dengan Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 dikarenakan di samping proses registrasi 2 (dua) permohonan 25 tersebut hampir bersamaan, pengucapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 dilaksanakan pada saat Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 148/PUU-XXI/2023 sudah diperiksa Mahkamah [vide perbaikan permohonan bagian II, angka 11, hlm. 9]. Terhadap dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamah, ketentuan mengenai suatu norma pengujian undang-undang apakah dapat diajukan pengujian kembali ataukah tidak kepada Mahkamah telah diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), yang masing-masing menyatakan: Pasal 60 UU MK (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2023, dengan amar putusan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Selanjutnya, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Adapun perkara a quo menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Kemudian berkenaan dengan alasan konstitusional yang digunakan, dalam Perkara 141/PUU-XXI/2023 menyatakan proses pengambilan keputusan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 didasari pada adanya konflik kepentingan dan intervensi dari luar serta tidak sesuai dengan norma Pasal 26 45 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU MK. Selain itu, norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menciptakan ketidakpastian. Adapun alasan konstitusional dalam perkara a quo adalah Pasal 169 huruf q UU 7/2017 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, selain akan menimbulkan ketidakpastian hukum juga akan menimbulkan permasalahan konstitusional, khususnya pada frasa: “yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan umum kepala daerah” dikarenakan tidak jelas apakah pemilihan umum kepala daerah provinsi ataukah pemilihan umum kepala daerah kabupaten/kota. Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan dasar pengujian dalam permohonan Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 dengan Perkara a quo, yaitu dalam perkara a quo, menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang tidak digunakan sebagai dasar pengujian dalam Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023. Selain itu, terdapat pula perbedaan alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 dengan alasan konstitusional perkara a quo. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, secara formal permohonan a quo dapat diajukan kembali. [3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, selain akan menimbulkan ketidakpastian hukum juga akan menimbulkan permasalahan konstitusional, khususnya pada frasa: “yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan umum kepala daerah” dikarenakan tidak jelas apakah pemilihan umum kepala daerah provinsi ataukah pemilihan umum kepala daerah kabupaten/kota. Sehingga setiap orang termasuk penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), akan dapat menafsirkan masing-masing. Adapun menurut para Pemohon yang layak mencalonkan diri sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah “yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan umum gubernur”. 27 Terhadap dalil para Pemohon tersebut, pada dasarnya Mahkamah telah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dalil para Pemohon a quo dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa terkait dengan keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, Mahkamah berpendirian sebagaimana pertimbangan Mahkamah pada Sub-paragraf [3.12.1] yang menyatakan: ... Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 di atas, dan juga putusan-putusan Mahkamah Konstitusi pada umumnya, berdasarkan ketentuan norma Pasal 10 ayat (1) UU MK, merupakan Putusan yang diputuskan oleh badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Di samping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU MK dan Pasal 77 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Artinya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut tetap berlaku dan mengikat serta harus dipatuhi oleh semua warga negara termasuk lembaga negara sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan demikian, ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 secara yuridis dan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah norma sebagaimana yang telah dilakukan pemaknaan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut. [3.11.2] Bahwa selanjutnya terkait dengan frasa “yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan umum kepala daerah” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi” sebagaimana dalil para Pemohon, telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Sub-paragraf [3.14.1.3] yang menyatakan: Bahwa selanjutnya berkenaan dengan syarat batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dapat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dapat disepadankan atau dialternatifkan dengan jabatan yang pernah atau sedang diduduki yang berasal dari hasil pemilihan umum (elected official). Secara yuridis, menyepadankan atau membuat alternatif dengan batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun syarat calon presiden dan calon wakil presiden telah diterima Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Bahkan, terkait dengan keberlakuan pemaknaan baru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023, meskipun terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dan 28 alasan berbeda (concurring opinion) sejumlah Hakim Konstitusi, sesuai dengan Pasal 47 UU MK, sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, pemaknaan baru tersebut ditegaskan dalam Paragraf [3.4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XXI/2023 dan Paragraf [3.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, berlaku sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut selesai diucapkan. Terlebih lagi, setelah pengucapan tersebut telah terdapat peristiwa hukum baru, yaitu penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilihan Umum 2024. Sekalipun telah terdapat pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, jika diperlukan, pembentuk undang-undang tetap memiliki wewenang untuk merevisi atau menyesuaikan lebih lanjut terkait dengan elected official tersebut untuk kemudian disejajarkan atau dialternatifkan dengan batas usia minimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Penyesuaian tersebut menjadi wajar agar posisi atau jabatan presiden dan wakil presiden memiliki kesepadanan yang tidak begitu jauh dengan elected official yang akan disejajarkan dengan jabatan presiden dan wakil presiden. Sebab, jabatan Presiden merupakan jabatan tertinggi kekuasaan pemerintahan negara (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945), penting dan strategis dalam suatu negara demokrasi konstitusional dengan sistem presidensial. Selain itu, posisi Presiden sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Secara konstitusional, kekuasaan Presiden diatur dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Beberapa hal yang menjadi kekuasaan Presiden, yakni: Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 5 ayat (1) UUD 1945]; Presiden menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 ayat (2) UUD 1945]; Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10 UUD 1945); Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain [Pasal 11 ayat (1) UUD 1945]; Presiden menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12 UUD 1945); Presiden mengangkat duta dan konsul (Pasal 13 UUD 1945); Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 ayat (1) UUD 1945]; Presiden memberi amnesti dan abolisi [Pasal 14 ayat (2) UUD 1945]; Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain (Pasal 15 UUD 1945); Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan (Pasal 16 UUD 1945); Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara (Pasal 17 UUD 1945). Berkenaan dengan kewenangan di atas, dalam menjalankan tugas sebagai presiden, apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya, presiden digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya [Pasal 8 ayat (1) UUD 1945]. Oleh karena itu, jabatan wakil presiden pun menjadi jabatan pokok, penting, dan strategis dalam suatu negara demokrasi konstitusional yang menganut sistem presidensial. Mengingat sebegitu pokok, penting, dan strategisnya jabatan presiden dan wakil presiden, maka syarat untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden harus lah benar-benar sesuai dengan bobot jabatannya. Meskipun tidak ada jabatan yang sepadan dengan jabatan presiden, namun setidaknya mesti dicari jabatan yang levelnya tidak 29 jauh jaraknya dengan jabatan presiden yang berasal dari hasil pemilihan umum (elected official). Misalnya, pembentuk undang-undang dapat mempertimbangkan jabatan gubernur sebagai alternatif untuk disepadankan dengan syarat batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Terlebih, provinsi ibarat sebuah miniatur negara dalam skala yang lebih rendah. Setiap provinsi memiliki wilayah (geografis), penduduk (demografis), dan pemerintahan daerah dalam hal ini gubernur bersama dewan perwakilan rakyat daerah provinsi. Bahkan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menentukan secara jelas ihwal level dan tingkatan daerah dari yang terbesar hingga yang terkecil, yakni dari Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian turun ke tingkat provinsi dan selanjutnya kabupaten/kota. Oleh karena adanya hierarki dalam jenjang pemerintahan tersebut, syarat batas usia untuk menjadi presiden, gubernur, bupati/walikota pun dibuat secara berjenjang. Untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yakni berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun (Pasal 169 huruf q UU 7/2017), calon gubernur/wakil gubernur berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, dan calon bupati/wakil bupati serta calon walikota/wakil walikota berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun [Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang]. Desain politik hukum pembentuk undang-undang membuat tingkatan batas usia seperti ini boleh jadi dimaksudkan untuk mengakomodir apabila ada kemungkinan seseorang menjalani jenjang karier sebagai kepala daerah dimulai dari tingkatan yang paling bawah, yakni kota, kabupaten, dan provinsi. Artinya, saat seseorang yang menjadi bupati atau walikota di usia 25 (dua puluh lima) tahun maka dalam waktu 1 (satu) periode kepemimpinannya sebagai bupati atau walikota ia sudah berusia 30 (tiga puluh) tahun, sehingga dalam waktu hanya satu periode ia dapat mengikuti kontestasi pemilihan Gubernur. Setelah 2 (dua) periode menjadi Gubernur, ia dapat mengikuti kontestasi pemilihan Presiden. Jenjang dan tahapan karier seperti ini penting untuk dibangun agar memberikan pengalaman dan pengetahuan dalam memimpin suatu daerah dengan beragam permasalahannya, sehingga diharapkan tatkala seorang kepala daerah menaikan level status kepemimpinannya pada tingkat yang lebih tinggi, ia sudah sangat siap dan matang. Misal, seseorang yang semula menjabat gubernur kemudian mencalonkan diri menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Di sisi lain, tantangan sebagai presiden dan wakil presiden, lebih rumit dan kompleks di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, multi-etnik, dan multikultur dengan segudang permasalahan baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Terlebih lagi, dalam menghadapi tantangan global yang cepat berubah. Oleh karena itu, sosok calon presiden 30 dan calon wakil presiden haruslah figur yang matang secara emosional, kompeten secara fisik maupun mental, dan intelek dalam pemikiran serta haruslah figur yang dapat menjadi katalisator pemersatu bangsa. Oleh karena itu, jika diperlukan perubahan terhadap rumusan alternatif syarat batas usia minimal menjadi calon presiden atau calon wakil presiden maka berdasarkan penalaran yang wajar adalah dapat dipilih pernah menjabat sebagai gubernur yang persyaratannya kemudian ditentukan lebih lanjut oleh pembentuk undang-undang sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka (opened legal policy). Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka adanya upaya menyesuaikan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Bahkan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, padanan usia 40 tahun tersebut adalah elected official termasuk semua pemilihan kepala daerah. Namun, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU- XXI/2023 jikalau pembentuk undang-undang hendak melakukan penyepadanan berkaitan dengan syarat usia calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu ke depan yang dimulai pada Pemilu tahun 2029 maka hal tersebut menjadi wewenang pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, dengan uraian demikian kekhawatiran para Pemohon mengenai adanya kemungkinan multitafsir antara yang dimaksudkan adalah pemilihan kepala daerah provinsi atau kepala daerah kabupaten/kota adalah tidak beralasan atau tidak dapat dibenarkan. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas telah ternyata Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, khususnya frasa “yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan umum kepala daerah” tidak bertentangan dengan perlindungan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 31 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal delapan, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 15.23 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, 32 Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Wahiduddin Adams ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Masyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Rizki Amalia