147/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 147/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang diajukan oleh : 1. Nama : Cindy Allyssa Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Kota Batu Nomor 13 RT/RW 004/004, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama : Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil. Pekerjaan : Advokat/Mahasiswa Alamat : Jalan Gili Gede Nomor 23 RT/RW 001/223, Lingkungan Suradadi Barat, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaprang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ------------ para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Agustus 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 145/PUU/PAN.MK/ AP3/08/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 2 tanggal 20 Agustus 2025 dengan Nomor 147/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 9 September 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945…” 2. Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 3 Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK No. 2 Tahun 2021), menyatakan: “Pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi...” 3. Bahwa para Pemohon mengajukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, yang berbunyi: “(2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.” serta penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, yang berbunyi: “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.” terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon in casu pengujian konstitusional Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK No. 2 Tahun 2021), mengatur: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara.” 5 2. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan kepentingan yang sama untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagai wujud dari nilai-nilai Indonesia sebagai negara hukum; [Vide: Bukti P- 3]. 3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021, mengatur: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 6 d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi; 4. Bahwa para Pemohon memiliki hak Konstitusional yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945; “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Dalam negara hukum seluruh unsur penyelenggara negara harus menjunjung tinggi hukum dan konstitusi. Soepomo bahkan menyatakan: “...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara.” Secara doktriner, negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang harmonis dan sinkron satu sama lain. Berdasarkan konsep ini, maka setiap tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus didasarkan dan berkesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku sebagai aturan main (rule of the game) yang ditetapkan melalui mekanisme pembentukan paraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam negara hukum, suatu keharusan untuk memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas, konsisten, harmonis, sinkron dan mudah dipahami serta tidak membuka ruang 7 multitafsir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambigu dalam implementasinya. [Vide: Bukti P-4]. 5. Bahwa dengan berlakunya norma Pasal 11 ayat (2), dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, telah menimbulkan kerugian hak konstitusional para Pemohon yaitu tidak tercapainya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut selengkapnya berbunyi: “(2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.” Sementara penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut berbunyi: “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.” 6. Bahwa menurut norma pada Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, usul pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya. Akan tetapi alasan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan a quo tidak diatur lebih lanjut, atau setidak-tidaknya tidak dirumuskan secara jelas dalam batang tubuh UU No. 11 Tahun 2002. Selanjutnya karena penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 ternyata merumuskan norma, jelaslah hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak sesuai dengan prinsip konsisten, harmonis dan sinkron terhadap ketentuan dalam batang tubuh undanag- 8 undang. Terlebih lagi hal tersebut tidak sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya. 7. Bahwa penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 justru menimbulkan ketidak pastian hukum, meskipun pada dasarnya penjelasan berfungsi untuk meperjelas suatu ketentuan norma dalam batang tubuh undang-undang. Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 setidak- tidaknya menentukan 5 (lima) alasan yang sah mengenai usul pemberhentian Kapolri, yaitu masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, atau dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berakhirnya masa jabatan Kapolri menjadi salah satu alasan pemberhentian Kapolri dari jabatannya, namun mengenai berapa lama dan kapankah masa jabatan Kapolri berakhir sama sekali tidak diatur dalam batang tubuh maupun dalam penjelasan UU No. 2 Tahun 2002, sehingga memungkinkan seorang Kapolri menjabat terus menerus hingga memasuki usia pensiun. 8. Bahwa Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 seperti cek kosong, ketentuan tersebut dapat dimaknai seluas-luasnya oleh Presiden maupun DPR, oleh karena dengan demikian pemberhentian Kapolri tidak terbatas pada alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, hal tersebut terjadi karena terdapatnya frasa "antara lain" dalam penjelasan pasal a quo. 9. Bahwa dengan tidak terpenuhinya prinsip konsisten, harmonis dan sinkron dalam rumusan Pasal 11 ayat (2) dan rumusan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, serta ternyata ketentuan a quo menimbulkan ambigu dalam pengimplementasiannya, maka telah berdampak kerugian hak konstitusional bagi para Pemohon baik secara spesifik aktual maupun potensial. maka oleh karena ketiadaan kejelasan dan kepastian hukum dalam norma tersebut yang dimana, kepolisian negara republik Indonesia melaksanakan tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 9 penegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat termasuk didalamnya para Pemohon tidak tercapai. 10. Bahwa Pemohon I mengalami kerugian konstitusi secara aktual disebabkan keberlakuan Pasal a quo yang dimana bahwa Pemohon I mengalami pengabaian dan penyalahgunaan wewenang oleh Intitusi Polri, pada saat melaporkan kejadian tindak pidana penipuan yang sangat tidak mencerminkan fungsi dan tugas Polri, berikut ringkasan Peristiwa : [Vide: BuktiP-5]. 10.1 LP pada tanggal 17 Desember 2021 di Polres Metro Jakarta Timur dengan nomor LP/B/2271/XII/2021/SPKT/POLRES METRO JAKARTA TIMUR/POLDA METRO JAYA: a. Bahwa, dimulai pada tanggal 17 Desember 2021 Pemohon I membuat Laporan Nomor 2271 di Polres Jakarta Timur , terkait Dugaan Penipuan sebagai yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, namun pada tanggal 23 Mei tahun 2022 penyidik mengeluarkan SP2LID/ penghentian penyidikan tanpa alasan yang jelas bahkan kasat reskrim saat itu hanya menjelaskan bahwa itu merupakan wewenang kepolisian. [Vide: Bukti P-6 ]. b. Pemohon I selanjutnya melakukan Upaya hukum Eksternal dengan membuat Pengaduan ke KOMPOLNAS tanggal 27 Mei 2022, sudah disposisi namun tidak ada tindak lanjut. [Vide: Bukti P-11]. c. Kemudian pada tanggal 27 mei 2022 Pemohon juga membuat Pengaduan ke OMBUDSMAN namun jawabannya normatif (vide p14). d. Bahwa selanjutnya Pemohon I bersurat mempertanyakan dasar pemberhentian Laporan a quo serta meminta Transparansi berdasarkan PERKAP No. 6 Tahun 2019 dan SE Kapolri Nomor. 7 Tahun 2018 kepada Kapolres Jakarta Timur sebanyak lima kali (5X) dan terhadap Kapolda Metro Jaya sebanyak tiga kali (3x) namun sayangnya tidak ditanggapi sama sekali sampai Permohonan ini dibuat. [Vide: Bukti P-7 ]. 10 e. Selanjutnya Pemohon I menindaklanjuti dengan membuat laporan kepada Propam Polda Metro Jaya pada tanggal 3 November 2022 dalam laporan ini naik ke Waprof no.2607/2023 sehingga dilakukan sidang etik dan terbukti ada Pelanggaran etik terbukti Penyidik dan Kanit Demosi manipulasi kasus [Vide: Bukti P-8 ]. f. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2023 Pemohon I menyurati BAGWASSIDIK DITRESKRIMUN Polda Merto Jaya sebanyak dua kali (2X) dan mendapatkan kesimpulan bahwa ternyata surat tidak pernah teregis meskipun ada tanda terima. [Vide: Bukti P-9 ]. g. Kemudian Pemohon I tetap berjuang dengan mengadu kepada LAPOR MAS WAPRES pada tanggal 12 November 2024 (vide p 15) dengan hasil,laporanya di disposisi ke mabes polri dan LP no.2271 dapat dibuka kembali melalui mekanisme gelar perkara khusus, namun hingga permohonan ini di buat, kembali mandek, padahal sudah naik ke tingkat penyidikan per tanggal 26 Maret 2025 (vide bukti baru no ....) h. Pada tanggal 15 November 2024 Pemohon I melakukan upaya meminta Perlindungan Hukum dan Laporan ke Propam Mabes Polri, namun kemudian disposisi ke Wassidik mabes polri dan tidak ada tindak lanjut. [Vide: Bukti P-10]. i. Pemohon I juga menyurati DPR RI pada tanggal 19 Desember 2024 dengan hasil juga tidak ditanggapi. [Vide: Bukti P-12 ]. j. Tidak mau berhenti disana Pemohon I juga kembali melaporkan kepada Komnas Perempuan pada tanggal 25 April 2025 akan tetapi belum juga mendapatkan tindak lanjut [Vide: Bukti P-13 ]. k. Bahwa Pemohon I menemui KOMISIONER KOMPOLNAS pada tanggal 2 juni 2025 namun belum ada update jawaban dari pihak kepolisian sampa i permohonan ini dibuat. l. Bahwa pemohon 1 juga membuat LP/B/ 1569/ III/ 2023/SPKT/ Polda metro jaya yang kemudian disposisi kembali ke polres jakarta timur, penanganan perkaranya pun sangat lambat dan akhirnya 11 setelah 2 tahun lamanya dinyatakan bahwa tidak ditemukan tindak pidana (Vide: Bukti P-41 & P-42) m. Bahwa terdapat kontra persepsi antara LP 2271 dan LP 1569 yang mana 1 dinyatakan sebagai tindak pidana dan 1 dinyatakan bukan tindak pidana, padahal pelapor, terlapor, bukti, semua sama, hanya pada LP 1569 ditambahkan pasal 8 ayat 1 huruf f uu no. 8 tahun 1999 tentang UU perlindungan konsumen (Vide: Bukti P-41 & P- 42),pertanyaan, UU perlindungan konsumen perlu jadi bukti juga ga? Dengan demikian bahwa Pemohon I tidak mendapatkan kepastian dalam penegakan hukum sebagaimana tugas Polri yang diamanatkan Undang- Undang, namun faktanya justru pelapor di mintai uang oleh penyidik, kasusnya dimanipulasi serta mangalami undue delay tanpa kejelasan apa yang menjadi kendala polri, serta tidak adanya transparansi penanganan perkara, hal ini sangat melukai hati Pemohon I. 11. Bahwa, Pemohon II merupakan warga negara yang berprofesi sebagai Advokat dan sering melakukan pendampingan terhadap klien baik di Pengadilan maupun diluar Pengadilan. Kerugian konstitusi yang dialami oleh Pemohon II atas keberlakuan Pasal 11 Ayat (2 ) UU Kepolisian sangat rawan terjadi, sebagai penegak hukum Advokat merupakan bagian dari sistem peradilan (officium nobile) yang setara dengan penyidik dan penuntut umum. Ketika Kapolri tidak dibatasi masa jabatannya atau tidak diawasi secara memadai, potensi penyalahgunaan kekuasaan Polri meningkat, yang berdampak langsung pada profesionalitas proses hukum di mana advokat seperti yang diuraikan Pemohon II sbb: a. Bahwa Pemohon II pernah membuat laporan di Kabid Humas Polda Kalbar terhadap Anggota Polri aktif yaitu Briptu Anggraeni Mores, S,H.., NRP; 99010047 yang berdinas di Polres Sekadau dengan dugaan Pelanggaran perihal Backing Arisan get pada tanggal 19 Maret 2025. [Vide: Bukti P-16 ]. b. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2025 Bagian Profesi dan Pengamanan Keplisian daerah Kalimantan Barat mengeluarkan ssurat Pemberitahuan 12 Perkembangan Hasil Penyelidikan Propam (SP2HP). [Vide: Bukti P- 17]. c. Bahwa, Pemohon I sudah mempertanyakan dan mengirimkan surat kepada Kompolnas terkait dengan 2 (dua) orang Anggota kepolisian yang berdinas pada Polres Sekadau – Kalimantan Barat dengan nama:  Briptu Anggraeni Mores, S.H NRP 99010047,  Bripka Samsul bahri NRP: 86030908 d. Bahwa, dengan adanya pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon II dalam pelaporan yang dilakukan Pemohon II dengan Nomor: Sprin/114/II/PP.1.1.4/2025 Pertanggal 24 February 2025., akan tetapi karena Pemohon II sudah tidak mendapatkan informasi lanjutan dari “Akreditor Subbidwadprof Bidpropam Polda Kalbar”. e. Bahwa, karena Kedua Oknum Polisi tersebut masih berdinas pada Polres Sekadau – Kalimantan barat dan tidak di tindak dan /atas diberikan hukuman oleh Institusi Polri. f. Bahwa, Karena tidak mendapatkan informasi Pemohon II mengirim surat pengaduan kepada Kompolnas akan tetapi tidak ada response dan tanggapan. g. Bahwa, pemohon II juga mengalami kejadian yang kurang menyenangkan dari POLDA KALBAR, yang dimana PEMOHON II dilaporkan oleh seorang Bupati Kabupaten melawi Sdr. H. Dadi Sunarya Usfa Yursa yang terkesan di paksakan di terima oleh pihak kepolisian Polda kalbar, mengingat unsur Pasal yang disangkakan adalah Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27A UU Nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi elektronik., dengan laporan polisi Nomor: LP/B/169/V/2025/ SPKT/POLDA KALIMANTAN BARAT Tanggal 26 Mei 2025., Adapun sebelumnya pasal tersebut sudah di batalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 105/PUU- XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 115/PUU- XXII/2024. 13 h. Bahwa, Pemohon II menduga adanya pemaksaan dalam pelaporan yang disangkakan kepada Pemohon II., hal tersebut memperburuk citra kepolisian yang di pimpin oleh Kapolri saat ini, kepemimpinan Kapolri saat ini yang terburuk dan tidak dapat di evaluasi karena pemberlakuan Norma A quo yang di ajukan Para Pemohon membuat tidak ada nya Batasan Jabatan Kapolri. i. Bahwa, Jabatan kapolri saat ini yang di pimpin oleh Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo.,M.Si yang menjabat sejak 27 Januari 2021 menjadi KAPOLRI terlama pasca berlakunya Pasal 11 ayat (1) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. j. Bahwa, Jabatan kapolri saat ini yang di pimpin oleh Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si adalah Kepemimpinan terburuk pasca reformasi yang dibuktikan dengan terjadinya aksi demo 30 Agustus 2025 lalu, hingga menyebkan meninggal dunia nya pengemudi Ojol Affan Kurniawan oleh kendaraan Rantis Brimob. (Sumber: https://www.kompas.com/kalimantan- timur/read/2025/08/29/183015088/ada-7-anggota-brimob-di- kendaraan-rantis-yang-melindas-affan ) k. Bahwa, Jabatan kapolri saat ini yang di pimpin oleh Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., pada siaran pers nya bersedia mundur dari jabatan Kapolri sepanjang di setuju Presiden Republik Indonesia., (sumber: https://jabar.jpnn.com/jabar-terkini/26637/diminta-mundur- dari-jabatan-kapolri-begini-jawaban-tegas-listyo-sigit-prabowo ) l. Bahwa, Jabatan kapolri saat ini yang di pimpin oleh Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Karena pemberlakuan Norma Pasal a quo menciptakan KAPOLRI tidak di ganti dan mempertahankan KAPOLRI Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si sekalipun desakan masyarakat yang meminta kapolri untuk di ganti., haln tersebut menciptakan stigma kekuasaan mengesampingkan pendapat masyarakat, dan karena pemberlakuan norma pasal a quo menciptakan ketidakseimbangan dan melukai hati masyarakat dan juga pemohon II di dalamnya sebagai bagian dari Rakyat. (Sumber: 14 https://www.suara.com/news/2025/09/06/155649/prabowo- pertahankan-kapolri-usai-ramai-desakan-mundur-begini-kata-analis ) Bahwa, Pemohon II mengalami kerugian secara Aktual fakta dan nyata karena pemberlakuan pasal a quo yang di uji konstituional nya Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, yang berbunyi: “(2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.”. Dengan alasan sebagai berikut: 12. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, Kapolri merupakan pejabat tertinggi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai pemegang komando tertinggi, Kapolri bertanggung jawab penuh atas arah kebijakan, strategi, dan operasional seluruh jajaran kepolisian di Indonesia. Oleh karena itu, kualitas, integritas, dan visi seorang Kapolri akan menentukan secara langsung baik-buruknya citra, profesionalisme, dan kinerja Polri ke depan,. Namun pada kenyataan hal tersebut tidak menggambarkan seorang Pemimpin Tertingi dalam tubuh Polri yang baik. Hal tersebut sejalan dengan Fungsi Kepolisian adalah Pelayanan Publik yang Fundamental berdasarkan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, “fungsi Polri meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Semua fungsi itu beririsan langsung dengan hak-hak dasar warga negara termasuk Para Pemohon, seperti rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum. Maka dari itu, Kapolri berkewajiban menjamin bahwa Polri mampu menjalankan fungsinya secara profesional, adil, dan manusiawi. 13. Bahwa dengan demikian sangat jelas Para Pemohon mengalami Kerugian Konstitusional baik yang bersifat spesifik aktual dan potensial sebagaimana yang di uraikan diatas yang timbul karena rumusan norma dalam Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tidak memenuhi Kepastian hukum yang jelas terkait “Masa jabatan” seorang Kapolri dalam Praktik Ketatanegaraan yang demokratis dan sama sekali tidak memenuhi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, serta berkorespondensi yaitu berupa dirumuskannya norma hukum dalam 15 penjelasan undang-undang yang tidak sesuai dengan teknik pembentukan undang-undang yang diatur dalam UU 12 Tahun 2011 dan perubahannya, serta ketidakjelasan mengenai masa jabatan Kapolri yang menimbulkan ambigu dalam pengimplementasiannya. Dengan demikian, Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945; III. ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON. A. PERMOHONAN DAPAT DIAJUKAN KEMBALI (TIDAK Nebis in Idem) 1. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 ayat (2) UU MK “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda” 2. Bahwa secara keseluruhan pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 telah 2 kali dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, yang selengkapnya dapat diamati sebagai berikut: No Perkara Alasan Permohonan Pertimbangan Hakim Putusan 1 78/PUU- XXIII/202 5 Pertama, Masa Jabatan Kapolri dalam Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tidak jelas Kedua, ada kekosongan hukum perihal hak prerogatif Presiden untuk memberhentikan Kapolri menurut Mahkamah terdapat ketidakjelasan antara yang diuraikan pada bagian kedudukan hukum dan alasan- alasan permohonan (posita) dengan yang dimohonkan Menyatakan permohona n para Pemohon tidak dapat diterima. 16 dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Ketiga, penjelasan undang-undang tidak boleh mengandung norma hukum Batu Uji : Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dalam petitum. Artinya, posita permohonan para Pemohon tidak jelas membangun argumentasi yang memiliki ketersambungan dengan petitum, sehingga posita demikian tidak dapat dikatakan sebagai posita yang jelas. menyebabkan permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). 2 19/PUU- XXIII/202 5 Pertama; seharusnya masa jabatan Kapolri adalah sesuai dengan periode (masa jabatan) Presiden, sebagaimana masa periode jabatan menteri atau kabinet. Hal ini juga berarti, Presiden harus mengajukan calon Kapolri yang baru kepada DPR untuk menggantikan Kapolri yang jabatannya berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden bersangkutan. Kedua; penjelasan undang-undang tidak boleh mengandung norma hukum Batu Uji : Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara BELUM DI PUTUS 3. Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara permohonan pemohon dan permohonan sebelumnya, yang penjabaranya sebagai berikut: Batu Uji UUD NRI 1945 Dalil Permohonan Dalam Peremohonan a quo mengkombinasikan pada 3 pasal ialah Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28J ayat (2) Dalam permohonan a quo Pemohon berfokus pada; Pertama : terkait prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan 17 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berkorespondensi yang berlaku diantara batang tubuh dan penjelasan batang tubuh pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 suatu undang-undang, sebagaimana penjelasan undang-undang merupakan bagian tidak terpisahkan dari batang tubuh undang-undang. Kedua: terkait Konsistensi dengan praktik pembatasan jabatan secara ketatanegaraan ialah 5 (lima) Tahun dan tidak harus dibersamakan dengan Priodesasi Presiden dan kabinet/menteri Ketiga : terkait Frasa "antara lain" bermakna non-limitatif (tidak membatasi), sehingga ketika digunakan dalam pasal perundang-undangan, dapat menimbulkan keraguan hukum, maka akan menimbulkan masalah hingga pertanyaan baru seperti; Apakah hal-hal yang tidak disebut secara eksplisit (diluar) dari dalam daftar alasan yang sah dalam pemberhentian Kapolri oleh Presiden juga termasuk? B. Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 ; “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. 18 Tentang negara hukum, menurut Wirjono Projodikoro, penggabungan kata-kata “Negara” dan “Hukum” yaitu istilah negara hukum yang berarti suatu negara yang di wilayahnya: 1) semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari Pemerintah dalam tindak tanduknya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memerhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 2) semua orang-orang penduduk dalam berhubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.” Sementara Soepomo menyatakan: “...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara akan tunduk pada hukum. Peraturan- peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara.” Adapun negara hukum itu, Julius Stahl menyebutkan empat unsur dari negara hukum yaitu: 1) Adanya pengakuan hak asasi manusia; 2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut; 3) Pemerintahan berdasar peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur); 4) Adanya peradilan tata usaha negara. Sementara menurut Sri Soemantri, suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain: 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan. Maka, suatu negara hukum ialah negara yang alat-alat perlengkapannya, dalam tindak tanduknya memperhatikan peraturan perundang- undangan, pemerintahan yang berdasar peraturan perundang- undangan, negara memberi pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta terdapat pengawasan dari badan peradilan. 19 2. Bahwa, keharusan agar negara dan alat-alat perlengkapannya dalam menyelenggarakan negara harus tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan, tujuannya ialah agar hak-hak asasi dan hak konstitusional warga negara termasuk didalamnya para Pemohon tetap terjamin, terlindungi, dan mendapatkan kepastian hukum. Tentang kepastian hukum, Satjipto Raharjo menyatakan, “kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, begitu datang hukum, maka datanglah kepastian. Keberadaan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tidaklah dapat dipisahkan dari rumusan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berisi jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum kepada setiap warga negara termasuk di dalamnya para Pemohon. 3. Bahwa Bunyi Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 45 “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Selanjutnya Makna Pasal 28J UUD NRI 1945 adalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, setiap orang wajib menghormati HAM orang lain. Kemudian, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan (hukum) demi menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain; 1) Hak dan kebebasan individu pejabat publik bisa dibatasi demi kepentingan umum, Kapolri sebagai pejabat publik memang memiliki hak untuk menjabat, namun hak tersebut tidak absolut, demi menjamin demokrasi, keadilan, keamanan, dan ketertiban, hak individu pejabat publik wajib tunduk pada pembatasan masa jabatan. Jika tidak dibatasi, akan timbul risiko monopoli kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, dan mengancam prinsip demokrasi. 20 2) Pembatasan masa jabatan adalah bentuk perlindungan hak orang lain;,Tanpa batas masa jabatan, seorang Kapolri bisa terlalu lama berkuasa, sehingga menghalangi kesempatan perwira Polri lain untuk menduduki jabatan tersebut. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan hak (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) karena menutup peluang regenerasi dan meritokrasi. 3) Pembatasan diperlukan demi pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum; Kekuasaan yang terlalu lama di tangan satu orang rawan menciptakan kultus individu dan menurunkan profesionalitas Polri, Pembatasan jabatan sejalan dengan pertimbangan moral dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dari sisi keamanan dan ketertiban umum, rotasi kepemimpinan Polri diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah abuse of power. 4) Konsistensi dengan praktik pembatasan jabatan lain Presiden, Kepala Daerah, dan bahkan Panglima TNI dibatasi masa jabatannya. Jika Kapolri tidak dibatasi, maka timbul ketidakseimbangan dan diskriminasi antar pejabat tinggi negara. Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan Kapolri justru sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) sebagai mekanisme demokratis. 4. Bahwa tentang korelasi ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut, Mahkamah dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 136/PUU-XXII/2024, menyatakan: “[3.11.1] Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan dengan tegas Indonesia adalah negara hukum. Secara doktriner, negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang harmonis dan sinkron satu sama lain. Berdasarkan konsep ini, maka setiap tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus didasarkan dan berkesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku sebagai aturan main (rule of the game) yang ditetapkan melalui mekanisme pembentukan paraturan perundang- 21 undangan yang berlaku. Rule of the game ini bertujuan untuk menjadi pedoman dan membatasi setiap warga masyarakat, termasuk aparatur dan pejabat negara dalam bersikap tindak tertentu. Dalam perspektif paham konstitusi (constitutionalism), aturan main yang ditetapkan harus memberikan jaminan atas kepastian hukum yang adil, jaminan mana merupakan salah satu hak dasar yang harus diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Dalam UUD NRI Tahun 1945, jaminan atas kepastian hukum ini diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Melalui prinsip kepastian hukum yang adil, negara dapat menjamin perlindungan hak, kebebasan, dan keadilan bagi setiap warga negara, menciptakan ketertiban sosial, serta menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.” “[3.11.2] Bahwa konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum dan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan aturan hukum tertulis (perundang-undangan) sebagai salah satu hal yang pokok. Pandangan demikian sejalan dengan pendapat Satjipto Raharjo yang menyatakan, “kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih khusus lagi peraturan perundang- undangan. Oleh sebab itu, begitu datang hukum, maka datanglah kepastian.” Meskipun undang-undang yang baik tidak cukup hanya memberikan kepastian hukum, namun juga harus memberikan keadilan dan kemanfaatan kepada seluruh warga masyarakat. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik membutuhkan keterlibatan dan partisipasi berbagai pihak dan harus dengan mengacu pada prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan agar produk hukum yang dihasilkan berperan secara baik dan efektif dalam menciptakan tatanan hukum yang berkeadilan, tidak diskriminatif dan melindungi hak- hak masyarakat dalam suatu negara hukum. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan untuk memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas, konsisten, harmonis, sinkron dan mudah dipahami serta tidak membuka ruang multitafsir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambigu dalam implementasinya. Keharusan tersebut sekaligus menjadi prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan 22 yang baik, yang jika diringkas menjadi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi antara aturan hukum yang dibuat dengan aturan yang secara hierarki berada di atasnya, antara aturan yang dibuat dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam satu hierarki maupun antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang secara hierarki ada di bawahnya. Hal ini berarti secara a contrario, sebuah norma dalam peraturan perundang-undangan yang tidak memenuhi prinsip tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip seperti disebutkan di atas menjadi pedoman bagi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitas pembentukan dan substansi norma dalam undang- undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah.” 5. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada Putusan Nomor 136/PUU- XXII/2024, negara hukum merupakan konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang harmonis dan sinkron satu sama lain. Aturan-aturan hukum tersebut berlaku sebagai aturan main (rule of the game) yang ditetapkan lewat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditegaskan juga bahwa dalam perspektif paham konstitusi (constitutionalism), aturan main yang ditetapkan harus memberikan jaminan atas kepastian hukum yang adil, jaminan mana merupakan salah satu hak dasar yang harus diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Melalui prinsip kepastian hukum yang adil, negara dapat menjamin perlindungan hak, kebebasan, dan keadilan bagi setiap warga negara, menciptakan ketertiban sosial, serta menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan untuk memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas, konsisten, harmonis, sinkron dan mudah dipahami serta tidak membuka ruang multitafsir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambigu dalam implementasinya. Keharusan tersebut sekaligus menjadi prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, yang jika diringkas menjadi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi antara aturan hukum yang dibuat dengan aturan yang secara hierarki berada di 23 atasnya, antara aturan yang dibuat dengan peraturan perundang- undangan lainnya dalam satu hierarki maupun antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang secara hierarki ada di bawahnya. 6. Bahwa prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi juga berlaku diantara batang tubuh dan penjelasan batang tubuh suatu undang-undang, sebagaimana penjelasan undang- undang merupakan bagian tidak terpisahkan dari batang tubuh undang- undang. Terlebih penjelasan ketentuan dari batang tubuh undang- undang berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk undang-undang, oleh karenanya tafsir tersebut harus jelas dan tidak boleh memuat penjelasan yang justru menibmulkan ambigu pada pengimplementasian norma batang tubuh undang-undang. Mengenai fungsi penjelasan undang-undang, dalam pertimbangan Mahkamah pada Putusan No. 005/PUU-III/2005 yang menyatakan: 1. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan; 2. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu hindari membuat rumusan norma di bagian penjelasan. 3. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;” Masih dalam pertimbangan Putusan No. 005/PUU-III/2005, Mahkamah menyatakan: “Menimbang bahwa terjadinya pertentangan antara substansi pasal dari suatu undang-undang dan penjelasanya yang nyata-nyata mengandung inskonsistensi yang melahirkan interpretasi ganda, dan menyebabkan keragu-raguan dalam pelaksanaanya. Adanya keragu-raguan dalam implementasi suatu undang-undang akan memunculkan ketidakpastian 24 hukum dalam praktik. Keadaan demikian dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketidakpastian hukum demikian tidak sesuai dengan semangat untuk menegakkan prinsip- prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dimana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan Selanjutnya, dalam penjelasan umum UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah dibuah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan diubah kedua kalinya melalui UU No. 13 Tahun 2022. Dalam penjelasan UU a quo menerangkan bahwa:  Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan tidak boleh mengandung norma karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.  Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.  Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Bahwa Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, yang berbunyi: 25 Pasal 11 ayat (2): “Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.” Penjelasan Pasal 11 ayat (2): “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.” Rumusan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya. Akan tetapi alasan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan a quo tidak diatur lebih lanjut, atau setidak-tidaknya tidak dirumuskan secara jelas dalam batang tubuh UU No. 11 Tahun 2002. Bila memperhatikan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, maka setidak-tidaknya ditemukan 3 (tiga) ketentuan antara lain: 1) Berisi perintah agar persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. 2) Berisi perintah agar usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 26 3) Sebuah akibat hukum, apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya. Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 menentukan alasan yang sah untuk mengusulkan pemberhentian Kapori, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Masa jabatan Kapolri menjadi salah satu alasan usul pemberhentian, akan tetapi batang tubuh UU No. 2 Tahun 2003 serta penjelasannya tidak menentukan kapankah masa jabatan Kapori berakhir. Akibatnya, alasan tersebut sama sekali tidak dapat diterapkan. Artinya, penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 menimbulkan ambigu dalam implementasi Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002. 8. Bahwa Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, yang berbunyi: (2): “Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.” Penjelasan Pasal 11 ayat (2): “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.” Rumusan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya. Akan 27 tetapi alasan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan a quo tidak diatur lebih lanjut, atau setidak-tidaknya tidak dirumuskan secara jelas dalam batang tubuh UU No. 11 Tahun 2002. 9. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 setidak-tidaknya memiliiki 3 (tiga) persoalan pokok yang mana persoalan dimaksud telah menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi para Pemohon, yaitu: Pertama, masa jabatan Kapolri dalam Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tidak jelas. Negara hukum menghendaki adanya pembatasan kekuasaan sebagai salah satu mekanisme kontrol hukum terhadap kekuasaan. Menurut Jimly Asshiddiqie, salah satu ciri negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut legal state atau state based on the rule of law, dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut rechtsstaat, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Meskipun kedua istilah rechtsstaat dan rule of law itu memiliki latar belakang sejarah dan pengertian yang berbeda, tetapi sama-sama mengandung ide pembatasan kekuasaan. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Menurut Sri Soemantri, pembatasan kekuasaan yang tercantum dalam konstitusi dalam suatu Negara pada umumnya menyangkut dua hal, yaitu pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isinya dan pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan waktu. Pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isinya merupakan pembatasan kekuasaan yang berkenaan dengan tugas, wewenang serta berbagai macam hak yang diberikan kepada pemangku jabatan tertentu. Sedangkan pembatasan berkaitan dengan waktu adalah menyangkut berapa lama waktu serta berapa kali seorang pejabat dapat dipilih kembali dalam jabatan tersebut. Pembatasan kekuasaan oleh konstitusi diperlukan karena dalam setiap negara akan terdapat pusat-pusat kekuasaan, baik dalam supra struktur politik maupun infra struktur politik. Pusat-pusat kekuasaan tersebut jelas mempunyai kekuasaan. Kekuasaan itu, bagaimana pun kecilnya cenderung disalahgunakan. Semakin kuat kekuasaan semakin kuat pula kecenderungan penyalahgunaannya. 28 Berikut Pembatasan masa jabatan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kekuasaan telah dikenal dalam praktik hukum ketatanegaraan Indonesia, antara lain: a. Pasal 7 UUD 1945: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” b. Pasal 34 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Putusan No. 112/PUU-XX/2022: “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.” c. Pasal 22 ayat (1) huruf d UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia:“Jaksa Agung diberhentikan dari jabatannya karena: d. Berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet;” Sementara itu, dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, terdapat frasa “...masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir,...” adanya frasa tersebut merupakan bukti nyata bahwa UU a quo menggunakan pembatasan masa jabatan Kapolri sebagai salah satu mekanisme kontrol hukum terhadap kekuasaan Kapolri. Mahkamah dalam Putusan No. 49/PUU-VIII/2010 (hlm. 127), menyatakan Frasa “berakhir masa jabatannya” selalu dikaitkan dengan saat atau waktu tertentu yang biasanya telah ditentukan sebelumnya dalam suatu peraturan yang dibentuk untuk pelaksanaan dari jabatan tersebut, sehingga masa jabatan dari pemegang jabatan seharusnya diatur secara tegas untuk menghindarkan adanya pelampauan kewenangan;” Akan tetapi frasa “masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir” sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut tidak jelas, multi tafsir dan menimbulkan ambigu dalam pengimplementasiannya. Dengan tidak terdapatnya ketentuan yang jelas mengenai kapankah jabatan seorang Kapolri berakhir, maka seorang Kapolri berpotensi menjabat terus-menerus tanpa batas hingga memasuki usia pensiun, Alasan-alasan tersebut tetap 29 membuka potensi seorang Kapolri menjabat hingga memasuki usia pensiun. Padahal, masa jabatan berarti waktu tertentu dalam jabatan tertentu yang harus jelas kapankah dimulainya dan kapankah berakhirnya. 10. Bahwa dalam negara demokrasi dan negara hukum, setiap jabatan publik harus dibatasi dan diawasi, agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan dan untuk menjamin adanya akuntabilitas serta regenerasi kepemimpinan. Tidak adanya pembatasan masa jabatan Kapolri dalam UU No. 2 Tahun 2002 telah menciptakan kekosongan hukum (legal vacuum) yang membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh Presiden maupun Kapolri itu sendiri. Bahwa kondisi ini bertentangan dengan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), karena kekuasaan dijalankan tidak berdasarkan ukuran normatif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jabatan yang tidak dibatasi masa waktunya menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty), yang jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 11. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa masa jabatan 5 tahun merupakan standar konstitusional yang lazim dan adil. Seperti halnya Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, bahkan lembaga independen seperti Ketua KPK, Komisioner Komnas HAM, Komisioner KPU dan Bawaslu diatur memiliki masa jabatan 5 tahun. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi sistem ketatanegaraan dalam memberikan waktu cukup untuk kerja kelembagaan, sambil tetap memastikan akuntabilitas dan evaluasi berkala. Penetapan masa jabatan 5 tahun juga menjadi bentuk konkret dari prinsip pembatasan kekuasaan (limitation of power). Tanpa adanya pembatasan waktu, jabatan publik dapat dengan mudah berubah menjadi kekuasaan yang absolut dan sulit dikontrol. Pembatasan waktu menjamin adanya regenerasi, sirkulasi kepemimpinan, dan mencegah dominasi individu dalam jabatan strategis negara, Masa jabatan lima tahun juga mencerminkan prinsip keseimbangan antara stabilitas dan evaluasi kinerja. Jangka waktu ini cukup untuk seorang pejabat tinggi 30 negara, termasuk Kapolri, dalam menyusun, melaksanakan, dan menyelesaikan agenda kerja strategisnya, tanpa terlampau singkat yang membuat program-program menjadi prematur, ataupun terlalu lama yang berpotensi melahirkan stagnasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam kerangka checks and balances, masa jabatan lima tahun memberikan ruang bagi pengawasan legislatif dan masyarakat secara periodik, khususnya dalam mengevaluasi apakah pejabat publik, termasuk Kapolri, telah melaksanakan fungsinya dengan baik, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. 12. Bahwa bukan hanya dalam praktik ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa masa jabatan dibatasi atau 5 tahun merupakan standar konstitusional yang lazim dan adil namun pembatasan seorang Kapolri juga di batasi di berbagai negara lain sbb: [Vide: Bukti P-31 sampai Bukti P-40 ]. Ringkasan Masa Jabatan setara Kapolri di berbagai negara No Negara Ketentuan Jabatan Sumber/link; 1 India Kepala kepolisian nasional (setara Kapolri) masa jabatan maksimal 3 tahun atau hingga usia pensiun 60 tahun. https://ekantipur.co m/news/2024/08/12 /en/a-proposal-to- remove-the-30- year-service- period-in-the- police-and-armed- forces-17-14.html 2 Bhutan Kepala polisi nasional menjabat selama 5 tahun, dengan usia pensiun 60 tahun. https://ekantipur.co m/news/2024/08/12 /en/a-proposal-to- remove-the-30- year-service- period-in-the- police-and-armed- forces-17-14.html 3 Filipina Chief of the Philippine National Police menjabat maksimal 4 tahun, kecuali jika negara dalam keadaan perang atau darurat nasional. https://en.m.wikipe dia.org/wiki/Term_li mits_in_the_Philipp ines?utm_source=c hatgpt.com 4 Swedia National Police Commissioner menjabat 6 tahun, dengan opsi perpanjangan 3 tahun tambahan. https://en.m.wikipe dia.org/wiki/Nationa l_Police_Commissi oner_(Sweden)?ut m_source=chatgpt. com 31 5 Lithuania Police Commissioner General menjabat 5 tahun, hanya bisa diperpanjang satu periode kedua. https://e- seimas.lrs.lt/rs/legal act/TAD/TAIS.1918 68/?utm_source=ch atgpt.com 6 Nigeria Inspector-General of Police masa jabatan 4 tahun, tidak bisa diperpanjang melebihi itu. https://allafrica.com /stories/202408200 481.html?utm_sour ce=chatgpt.com 7 Selandia Baru Commissioner of Police masa jabatan maksimal 5 tahun. https://en.m.wikipe dia.org/wiki/Commi ssioner_of_Police_( New_Zealand)?utm _source=chatgpt.co m 8 Kenya Inspector-General of Police (IGP) menjabat satu periode selama 4 tahun, dan tidak boleh diangkat kembali. https://en.m.wikipe dia.org/wiki/Inspect or- general_of_police_( Kenya)?utm_sourc e=chatgpt.com 9 South Korea Commissioner General of the Korean National Police Agency memiliki masa jabatan 2 tahun, dan tidak dapat diangkat lagi secara berturut- turut. https://sheria.oclus e.com/acts/ke-act- 11a- 2011?utm_source= chatgpt.com 10 Inggris peraturan Polisi 2003 menetapkan bahwa penunjukan pertama bersifat tetap dengan durasi maksimum 5 tahun. Perpanjangan dimungkinkan — pertama hingga 3 tahun, kemudian perpanjangan tahunan maksimal 1 tahun lagi. https://www.gov.uk/ government/publica tions/evidence-to- the-ssrb-2025-to- 2026-chief-police- officers/home- office-evidence-to- the-senior-salaries- review-body-chief- police-officers- accessible?utm_so urce=chatgpt.com DLL 13. Bahwa masa jabatan yang tidak ditentukan dengan pasti, seperti yang berlaku saat ini terhadap Kapolri, menciptakan ketidakpastian hukum (legal uncertainty). Ketidakpastian ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J UUD NRI 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam konteks ini, pejabat publik yang berwenang luas seperti Kapolri justru harus tunduk pada aturan yang pasti, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa masa jabatan 5 tahun juga mencerminkan kepatutan dalam administrasi publik modern. Jangka waktu ini memberi kepastian bagi 32 internal kelembagaan untuk melakukan perencanaan jangka menengah, serta memberi masyarakat harapan bahwa akan ada evaluasi periodik terhadap kinerja pejabat tinggi negara. 14. Bahwa, sehubungan dengan adanya persoalan norma dalam Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 khususnya menyangkut masa jabatan Kapolri, menurut para Pemohon, tidak saja dihadapkan pada persoalan norma, melainkan telah menimbulkan masalah riil, dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun memang dalam lembaga Penegakan Hukum Polri seharusnya Mandiri dan bebas dari Intervensi oleh Kekuasaan lain, ketika dihadapkan dalam pertanyaan yang Potensial akan terjadi ialah bagaimana jika kinerja Polri tidak mencerminkan fungsi kepolisian sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang dan bagaimana jika Presiden tidak juga menggantikan seorang Kapolri guna untuk mereformasi kinerja polri kearah yang lebih baik lagi? Tentu jawabanya ialah akan terjadinya kesembrautan penegakan hukum yang dimana tidak terpenuhinya hak dari setiap warga negara termasuk Para pemohon, bahkan peristiwa-peristiwa pelanggaran hukum dan etika oleh Polri akan meningkat seperti Pungli, penyiksaan bahwa Pembunuhan atau Pelanggaran Ham. 15. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, Kapolri merupakan pejabat tertinggi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai pemegang komando tertinggi, Kapolri bertanggung jawab penuh atas arah kebijakan, strategi, dan operasional seluruh jajaran kepolisian di Indonesia. Oleh karena itu, kualitas, integritas, dan visi seorang Kapolri akan menentukan secara langsung baik-buruknya citra, profesionalisme, dan kinerja Polri ke depan, kemudian Fungsi Kepolisian adalah Pelayanan Publik yang Fundamental berdasarkan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, fungsi Polri meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta 33 memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Semua fungsi itu beririsan langsung dengan hak-hak dasar warga negara, seperti rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum. Maka dari itu, Kapolri berkewajiban menjamin bahwa Polri mampu menjalankan fungsinya secara profesional, adil, dan manusiawi. Kapolri juga adalah Simbol Reformasi dan Akuntabilitas Polri Setelah era reformasi, institusi Polri terpisah dari ABRI (sekarang TNI) dan diberikan mandat untuk menjadi penegak hukum sipil yang tunduk pada prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Kapolri memegang peran penting dalam mengawal proses transformasi Polri dari institusi militeristik ke sipil yang humanis. Hal ini berarti bahwa setiap Kapolri tidak hanya bertugas administratif, tetapi juga membawa perubahan budaya, etika, dan profesionalisme di tubuh kepolisian. Selanjutnya seorang Kapolri Bertanggung Jawab terhadap Citra dan Kepercayaan Publik Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri sangat dipengaruhi oleh sikap dan kebijakan Kapolri. Ketika Kapolri konsisten menegakkan hukum tanpa pandang bulu, menindak anggotanya yang menyimpang, dan membuka ruang transparansi, maka publik akan menaruh kepercayaan. Sebaliknya, jika Kapolri gagal dalam melakukan pembenahan institusi, maka Polri akan kehilangan legitimasi sosialnya. Maka, Kapolri tidak hanya menjabat secara administratif, tetapi memikul tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjaga marwah institusi. 16. Bahwa Kapolri Harus Menjamin Terlaksananya Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, aparat penegak hukum seperti Polri wajib bertindak sesuai hukum, adil, dan proporsional. Kapolri harus memastikan seluruh jajarannya menjunjung tinggi konstitusi dan HAM dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, Kapolri tidak hanya bertanggung jawab ke Presiden, tetapi juga ke rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dengan demikian Kapolri bertanggung jawab penuh atas arah kebijakan, strategi, dan operasional seluruh jajaran kepolisian di Indonesia. Oleh 34 karena itu, kualitas, integritas, dan visi seorang Kapolri akan menentukan secara langsung baik-buruknya citra, profesionalisme, dan kinerja Polri ke depan,. Namun pada kenyataan hal tersebut tidak menggambarkan seorang Pemimpin Tertingi dalam tubuh Polri yang baik. 17. Bahwa menurut para Pemohon, Polri yang saat ini benar-benar tidak mencerminkan tugas dan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan beragam peristiwa yang justru sangat melukai rasa keadilan masyarakat termasuk di dalamnya para Pemohon, beberapa ragam peristiwa hal mana dimaksud oleh para Pemohon tersebut terlampir ;” [Vide: Bukti P-18 sampai Bukti P-23]. 18. Bahwa berdasarkan Peristiwa yang dialami oleh Para Pemohon serta ragam peristiwa sebagaimana diuraikan oleh para Pemohon tersebut di atas, menjadi bukti nyata institusi Polri saat ini benar-benar tidak mencerminkan tugas dan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Peristiwa tersebut tidak lepas dari tanggung jawab Kapolri sebagai pimpinan institusi Polri, padahal Kapolri menduduki jabatan yang sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara, yaitu tujuan negara untuk melidungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum; 19. Bahwa ketidakjelasan masa jabatan Kapolri bertentangan dengan prinsip negara hukum (rechtstaat) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menuntut agar kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum, dan tidak atas dasar kehendak personal Presiden yang subjektif, dan ketentuan masa jabatan yang tidak pasti membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Presiden, baik dalam bentuk pemecatan yang sewenang-wenang atau perpanjangan jabatan Kapolri di luar batas kewajaran, tanpa parameter evaluasi kinerja yang objektif. Jadi untuk menjamin profesionalisme dan stabilitas kelembagaan Polri, diperlukan masa jabatan yang pasti bagi Kapolri, sebagaimana ketentuan masa jabatan Ketua KPK (5 tahun), Kejaksaan (5 tahun dan), atau bahkan Hakim Konstitusi (15 tahun maksimal atau sampai usia tertentu). 35 20. Bahwa tidak ditentukannya masa jabatan Kapolri juga merugikan prinsip meritokrasi dan regenerasi dalam tubuh Polri, karena tidak ada kepastian rotasi kepemimpinan dan kaderisasi secara terencana. Ini berpotensi menimbulkan stagnasi dan konflik internal dalam struktur kepolisian dan apabila seorang Kapolri tetap menjabat tanpa batas waktu yang pasti, padahal tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalam kondisi sangat rendah, maka: Akan terjadi ketimpangan antara legitimasi formal (diangkat Presiden) dengan legitimasi sosial (kepercayaan publik), Fungsi-fungsi pelayanan publik yang diemban Polri menjadi tidak efektif karena masyarakat kehilangan kepercayaan dan Tidak ada ukuran obyektif untuk mengevaluasi dan mengganti Kapolri yang gagal dalam reformasi internal institusi. 21. Bahwa secara empiris, indeks kepercayaan publik terhadap Polri dalam beberapa waktu terakhir seringkali menurun drastis, terutama pasca peristiwa-peristiwa pelanggaran hukum dan etika oleh anggota Polri, seperti kasus pembunuhan, penyiksaan, pungli, atau pelanggaran HAM. Namun demikian, dalam banyak kasus, Presiden tidak segera mengganti Kapolri walau kepercayaan publik telah berada di titik kritis. Hal ini menunjukkan celah struktural dalam pengawasan terhadap kinerja Kapolri yang seharusnya dapat dicegah dengan pembatasan masa jabatan. Jika tanpa batas masa jabatan dan mekanisme evaluasi yang jelas, posisi Kapolri dapat digunakan secara politis dan oportunistik oleh kekuasaan eksekutif, serta berpotensi menurunkan netralitas dan independensi institusi Polri. Hal ini mengganggu profesionalisme kepolisian dan melanggar asas meritokrasi. Oleh karena itu, norma dalam Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang tidak menetapkan masa jabatan Kapolri, harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat, karena tidak memberikan kepastian hukum, tidak memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan mengancam fungsi pelayanan publik yang melekat pada institusi Polri. 36 22. Bahwa Penjelasan Pasal 11 ayat (2): “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.” Bahwa menurut Para Pemohon, tidak saja dihadapkan pada persoalan norma, melainkan telah menimbulkan masalah riil yang dimana Penjelasan Pasal 11 ayat (2) tersebut menggunakan Frasa “antara lain” yang juga menimbulkan Ambiguitas dimana “Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain” masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.” Kemudian Para Pemohon beranggapan bahwa Frasa "antara lain" bermakna non-limitatif (tidak membatasi), sehingga ketika digunakan dalam pasal perundang-undangan, dapat menimbulkan keraguan hukum, maka akan menimbulkan masalah hingga pertanyaan baru seperti; Contoh: “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia 37 pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.”  Permasalahan ialah Apakah hal-hal yang tidak disebut secara eksplisit (diluar) dari dalam daftar alasan yang sah dalam pemberhentian Kapolri oleh Presiden juga termasuk? Jika tidak jelas disebutkan alasan yang sah diluar dari “masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap’’ berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Hal tersebut juga bertentangan dengan Asas Legalitas, yang dimana dalam hukum pidana atau administrasi, norma harus tegas, jelas, dan limitatif. Penggunaan "antara lain" dapat bertentangan dengan asas legalitas (nullum crimen sine lege), sehingga Hak atas kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi warga negara dapat terancam. Contoh lain: “Setiap orang yang menyebarkan informasi yang mengandung, antara lain, kebencian, permusuhan, atau penghinaan...” Permasalahan: Norma menjadi terlalu luas dan terbuka, memungkinkan penyalahgunaan atau penafsiran subjektif oleh aparat penegak hukum. 23. Penggunaan frasa “antara lain” tidak Sesuai dengan Teknik Perundang-undangan (PUU), Menurut Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana diubah), penulisan norma harus menggunakan: Bahasa yang jelas dan tegas, Susunan yang sistematis, dan Redaksi yang tidak multitafsir. Penggunaan frasa “antara lain” dapat melanggar prinsip tersebut bila tidak dijelaskan batasan atau cakupannya sehingga menyebabkan Kesulitan Implementasi oleh Lembaga Pelaksana maupun warga negara dikarenakan tidak ada daftar pasti apa saja yang termasuk, 38 Dengan demikian frasa “antara lain” dapat menimbulkan diskriminasi dalam penerapan hukum terutama bagi Anggota Polri, baik calon maupun mantan Kapolri, Berikut pemohon jabarkan terkait promblematika penerapan pasal a quo yang dimana Presiden dapat memperhentikan Kapolri tanpa alasan yang Jelas semenjak keberlakuan UU NO 2 Tahun 2002, sbb : [Vide: Bukti P-24 sampai Bukti P- 30]. No Nama Kapolri Masa Jabatan Alasan Pergantian 1 Jenderal Polisi Da,I Bachtiar 29 November 2001 - 7 Juli 2005. Presiden Megawati Sukarnoputri melantik Jenderal Da`i Bachtiar sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Polisi S. Bimantoro Pergantian di lakukan oleh Presiden SBY untuk penyegaran kepemimpinan di lingkungan Polri. https://news.detik.com/berita/d- 390508/alasan-sby-ganti-dai- bachtiar-dengan-sutanto 2 Jenderal Polisi Susanto 8-Juli-2005-30 September 2008 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melantik dan mengambil sumpah Jenderal (Pol) Sutanto menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).Sutanto menggantikan Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar Sutanto berhenti dari jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) karena memasuki masa pensiun tepatnya 30 September 2008 https://news.detik.com/berita/d- 1013047/pensiun-sutanto-akan- gelar-open-house 3 Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri 1 Oktober2008 - 22 Oktober 2010 Bambang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Presiden SBY menggantikan Jenderal (Pol) Sutanto yang memasuki pensiun, 30 September 2008 Bambang Hendarso pensiun pada 10 Oktober 2010 pada masa Presiden SBY masih menjadi Preside. https://www.viva.co.id/berita/na sional/182304-bambang- hendarso-sudah-pensiun-sejak- kemarin https://m.tribunnews.com/nasio nal/2010/10/11/jenderal- bambang-hendarso-sudah- pensiun-kemarin 4 Jenderal Polisi Timur Pradopo 22 Oktober 2010 - 25 Oktober 2013 Jenderal Polisi (Purn) Timur Pradopo menjabat sebagai Kapolri pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 1) Menurut Trimedia Panjaitan anggota Komisi III DPR pada saat rapat dengar pendapat (RDP) Bersama Kapolri di gedung Parlemen (16/9/2013) bahwa 39 (SBY) menggantikan Jenderal polisi Bambang Hendarso Danuri Pradopo mundur karena k2einginan pribadi. 2) Menurut Jenderal Polisi Timur Pradopo bahwa pergantian Kapolri di lakukan sesuai kebutuhan. https://nasional.kompas.com/re ad/2013/09/16/1802044/Timur. Pradopo.Mundur.karena.Keingi nan.Pribadi https://www.viva.co.id/berita/na sional/444554-timur-pradopo- minta-berhenti-sebagai-kapolri 5 Jenderal Polisi Sutarman 25 Oktober 2013 - 16 Januari 2015 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Komisaris Jenderal Pol Sutarman sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang menggantikan Kapolri terdahulu Jenderal Timur Pradopo 1) Pergatian ini di Lakukan oleh Presiden Jokowi dengan tidak memberikan alasan namun menurut Muradi sebagai Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran Bandung mengatakan ada kemungkinan Sutarman di copot karena tidak ada gebrakan menonjol. 2) Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memberikan rekomendasi perberhentian Kapolri Sutarman ialah karena Kapoli belum maksimal, masih sering terjadi konflik antar Instansi dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri juga tidak sepenuhnya bagus. https://news.detik.com/berita/d- 2806061/inikah-alasan- presiden-jokowi-berhentikan- jenderal-sutarman https://news.detik.com/berita/d- 2805719/ini-alasan-kompolnas- merekomendasi- pemberhentian-kapolri- jenderal-sutarman 6 Jenderal Polisi Badrodin Haiti 17 April 2015 - 14 Juli 2016 Masa jabatan Jenderal Polisi Badridin Haiti sebagai PLT Kapolri berhenti karena 40 Pelaksana Tugas (PLT) Menggantikan kapolri terpilih ialah Komjen Budi Gunawan yang tersangkut kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji memasuki masa pensiun pada Juli 2016 https://www.liputan6.com/news/ read/2504566/jabatan-kapolri- badrodin-haiti-diteruskan-atau- pensiun 7 Jenderal Polisi Muhammad Tito 14 Juli 2016 - 23 Oktober 2019 Jenderal Polisi Muhammad Tito sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang menggantikan Kapolri Badrodin Haiti DPR menyetujui surat Presiden Jokowi terkait pemberhentian Kapolri Jenderal Tito Karnavia oleh karena yang bersangkutan akan mengemban tugas negara dan pemerintahan lainnya tepatnya mengemban jabatan Mendagri.(selasa22/10/2019) https://news.detik.com/berita/d- 4755880/alasan-tito-mundur- dari-kapolri-akan-emban-tugas- pemerintahan 8 Jenderal Polisi Idham Azis 1 November 2019 - 27 Januari 2021 Presiden Joko Widodo melantik Komisaris Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si. sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menggantikan Jenderal Tito Karnavian. Masa jabatan Jenderal Polisi Idham Azis sebagai Kapolri berhenti karena memasuki masa pensiun tepatnya 1 Februari 2021. https://tirto.id/kenapa-kapolri- idham-azis-diganti-calon-listyo- sigit-prabowo-f9rs 9 Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo 27 Januari 2021 - Hingga Saat Ini. Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sejak tanggal 27 Januari 2021, menggantikan Jenderal Idham Azis Presiden Jokowi pada Rabu, 27 Januari 2021 Melantik dan mengambil sumpah jabatan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis. https://www.presidenri.go.id/sia ran-pers/presiden-jokowi-lantik- listyo-sigit-prabowo-sebagai- kapolri/ 10 Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Masa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Tanpa di Lantik kembali Berdasarkan Bangan diatas Para Pemohon berkesimpulan bahwa seorang Kapolri bisa di berhentikan oleh Presiden tanpa harus dengan alasan yang sah sesuai dengan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU no.2 Tahun 2002 tentang Polri yang artinya Presiden bisa saja 41 memberhentikan seorang Kapolri tanpa alasan yang jelas, hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum serta perbedaan Penafsiran dalam pasal a quo. 24. Bahwa oleh karena itu, Mahkamah perlu menyatakan bahwa pengaturan mengenai masa jabatan Kapolri yang tidak dibatasi dalam UU No. 2 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945, khususnya: Pasal 1 ayat (3) (negara hukum), Pasal 28D ayat (1) (jaminan kepastian hukum), Pasal 28J ( pembatasan terhadap hak dan kebebasan) UUD NRI 1945 25. Bahwa persoalan norma dalam Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 sebagaimana telah diuraikan oleh para Pemohon tersebut di atas, nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, melanggar nilai moralitas, melanggar nilai rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable; C. PETITUM Dalam Pokok Perkara. 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasan yang sah; a. Berakhirnya masa jabatan Kapolri selama 5 (lima) Tahun. b. diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; c. permintaan sendiri; d. memasuki usia pensiun; e. berhalangan tetap; f. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 3. Menyatakan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara 42 Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), yang berbunyi “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah; masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.” Bertentangan (Inkonstitutional) dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yakni Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 9 September 2025, dan bukti lainnya, yakni Bukti P-28 sampai dengan Bukti P-42, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Anggota Advokat; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Buku Karya: I Dewa Gede Atmadja, Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum, Setara Press, 2015, hlm. 124-125; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Bagan Kronologi dari Peristiwa yang dialami oleh Pemohon I; 43 6. Bukti P-6 : Fotokopi Laporan & SP2LID Nomor 2271 di Polres Jakarta Timur; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pengaduan Transparansi kepada Kapolres Jakarta Timur sebanyak 5 x (lima kali); 8. Bukti P-8 : Fotokopi laporan audensi kepada Propam Polda Metro Jaya pada tanggal 3 November 2022; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat ke BAGWASSIDIK DITRESKRIMUN Polda Merto Jaya sebanyak dua kali (2X); 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pengaduan tanggal 15 November 2024 ke Propam Mabes Polri, namun tidak ada tindak lanjut; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pengaduan kepada KOMPOLNAS tanggal 27 Mei 2022; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat kepada Komisi III DPR RI pada tanggal 19 Desember 2024; 13. Bukti P-13 : Fotokopi pengaduan kepada Komnas Perempuan pada tanggal 25 April 2025; 14. Bukti P-14 : Fotokopi surat ke OMBUDSMAN; 15. Bukti P-15 : Fotokopi laporan ke “Lapor Mas Wapres” pada 12 November 2024; 16. Bukti P-16 : Fotokopi laporan di Kabid Humas Polda Kalbar pada tanggal 19 Maret 2025; 17. Bukti P-17 : Fotokopi surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Propam (SP2HP) pada tanggal 27 Maret 2025; 18. Bukti P-18 : Print out gambar tangkap layar artikel berita berjudul: Dugaan intimidasi diduga dilakukan oleh 4 (empat) anggota kepolisian dari Polda Jawa Tengah https://www.tempo.co/politik/band- sukatani-diduga-mendapat-intimidasi-anggota-dpr-beri- respons -ini-1211490; 19. Bukti P-19 : Print out gambar tangkap layar artikel berita berjudul: Dugaan Cawe-cawe 'Partai Coklat' di Pilkada 2024 Menuai Polemik | tempo.co https://share.google/AHaZMDNaV0NzkDjS2; 20. Bukti P-20 : Print out gambar tangkap layar artikel berita berjudul: Daftar Lengkap Polisi yang Dipecat dan Jadi Tersangka 44 Pembunuhan Yosua https://share.google/ofvGw8w JjBXC UsHX7; 21. Bukti P-21 : Print out gambar tangkap layar artikel berita berjudul: Kasus Ferdy Sambo, Teddy Minahasa, dan Kanjuruhan Pukulan bagi Polri, tapi Kami "Zero Tolerance" https://share.google/atihuYatkumyYKyJ3; 22. Bukti P-22 : Print out gambar tangkap layar artikel berita berjudul: Daftar Polisi Terlibat Jaringan Narkoba dari Teddy Minahasa, Andri Gustami, sampai Arif Susilo, tempo.co https://share.google/6IB9iKuhDrvrmTWOJ; 23. Bukti P-23 : Print out gambar tangkap layar artikel berita berjudul: Sidang Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Saksi Sebut Dadang Minta Tangkapan Dilepaskan https://share.google /yoPdOuyagJL CFqHjr; 24. Bukti P-24 : Print out gambar tangkap layar artikel berita, https://news.detik.com/berita/d-390508/alasan-sby-ganti-dai- bachtiar-dengan-sutanto; 25. Bukti P-25 : Print out gambar tangkap layar artikel berita berjudul: Pensiun, Sutanto akan Gelar Open House. https://news.detik.com/berita/d-1013047/pensiun-sutanto- akan-gelar-open-house; 26. Bukti P-26 : Print out gambar tangkap layar artikel berita berjudul: Jenderal Bambang Hendarso Sudah Pensium Kemarin https://www.tribunnews.com; 27. Bukti P-27 : Print out gambar tangkap layar artikel berita berjudul: Timur Pradopo Mundur Karena Keinginan Pribadi?, https://nasional.kompas.com/read/2013/09/16/1802044/Tim ur.Pradopo.Mundur.karena.Keinginan.Pribadi; 28. Bukti P-28 : Print out gambar tangkap layar artikel berita https://news.detik.com; 29. Bukti P-29 : Print out gambar tangkap layar artikel berita berjudul: Alasan Tito Mundur Dari Kapolri: Akan Emban Tugas Pemerintahan https://news.detik.com/berita/d-4755880/alasan-tito-mundur- dari-kapolri-akan-emban-tugas-pemerintahan; 45 30. Bukti P-30 : Print out gambar tangkap layar artikel berita berjudul: Kenapa Kapolri Idham Azis Diganti Calon Listyo Sigit Prabowo?, https://tirto.id/kenapa-kapolri-idham-azis-diganti-calon-listyo- sigit-prabowo-f9rs; 31. Bukti P-31 : Print out gambar tangkap layar artikel Berita: https://ekantipur.com/news/2024/08/12/en/a-proposal-to remove-the-30-year-service-period-in-the-police-and-armed- forces-17-14.html ; 32. Bukti P-32 : Print out gambar tangkap layar artikel berita: https://ekantipur.com/news/2024/08/12/en/a-proposal-to- remove-the-30-year-service-period-in-the-police-and-armed- forces-17-14.html; 33. Bukti P-33 : Print out gambar tangkap layar artikel berita:https://en.m.wikipedia.org/wiki/Term_limits_in_the_Phi lippines?utm_source=chatgpt.com; 34. Bukti P-34 : Print out gambar tangkap layar artikel berita: https://en.m.wikipedia.org/wiki/National_Police_Commission er_(Sweden)?utm_source=chatgpt.com; 35. Bukti P-35 : Print out gambar tangkap layar artikel berita: https://eseimas.lrs.lt/rs/legalact/TAD/TAIS.191868/?utm_sou rce=chatgpt.com; 36. Bukti P-36 : Print out gambar tangkap layar artikel berita: https://allafrica.com/stories/202408200481.html?utm_source =chatgpt.com; 37. Bukti P-37 : Print out gambar tangkap layar artikel berita: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Commissioner_of_Police_(Ne w_Zealand)?utm_source=chatgpt.com; 38. Bukti P-38 : Print out gambar tangkap layar artikel berita: ector- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Inspgeneral_of_police_(Keny a)?utm_source=chatgpt.com; 39. Bukti P-39 : Print out gambar tangkap layar artikel berita: https://sheria.ocluse.com/acts/ke-act-11a 2011?utm_source=chatgpt.com; 46 40. Bukti P-40 : Print out gambar tangkap layar artikel berita: https://www.gov.uk/government/publications/evidence-to- the- ssrb-2025-to-2026-chief-police-officers/home-office- evidence-to-the-senior-salaries-review-body-chief-police- officers accessible?utm_source=chatgpt.com; 41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Nomor B/31/III/RES.2.5./2025/Reskrim; 42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-1 Nomor B/141/III /RES.1.11./2025/Reskrim. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 47 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, selanjutnya disebut UU 2/2002), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 48 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengujian materiil Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 dan Penjelasannya yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 11 ayat (2): “Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.” Penjelasan Pasal 11 ayat (2): “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.” 49 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan memiliki hak konstitusional antara lain sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-3]. Pemohon I mendalilkan mengalami kerugian hak konstitusional secara aktual akibat berlakunya Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 dan Penjelasannya yang berdampak pada pengabaian dan penyalahgunaan wewenang institusi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Akibatnya, ketika Pemohon I melaporkan kejadian tindak pidana penipuan [vide Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P- 8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, dan Bukti P-14], laporan tersebut tidak ditindaklanjuti sebagaimana fungsi dan tugas POLRI, sehingga Pemohon I tidak mendapatkan kepastian dalam penegakan hukum perkara yang dialaminya. Oleh karena itu, Pemohon I mengalami kerugian hak konstitusional baik yang bersifat spesifik, aktual, dan potensial. 4. Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advoat dan sering melakukan pendampingan terhadap klien baik di dalam maupun di luar pengadilan. Menurut Pemohon II, berlakunya norma Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 dan Penjelasannya berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan POLRI yang berdampak langsung pada profesionalitas proses hukum di lembaga kepolisian sebagaimana yang dialami Pemohon [vide Bukti P-16 dan Bukti P-17]. Oleh karena itu, Pemohon II mengalami kerugian yang bersifat spesifik, aktual, dan potensial karena “masa jabatan” Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 dan Penjelasannya tidak memenuhi prinsip konsisten, koheren, harmonis, dan sinkron berkenaan dengan perumusan norma hukum dalam penjelasan undang-undang, sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan masa jabatan Kapolri yang menimbulkan ambigu dalam pengimplementasiannya. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian Pemohon I dan Pemohon II dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dan bukti-bukti yang diajukan, serta fakta persidangan, berkenaan dengan pengujian Pasal 11 ayat (2) 50 UU 2/2002 dan Penjelasannya, menurut Mahkamah, Pemohon I telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dimilikinya, baik secara aktual maupun setidak-tidaknya potensial dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Hal tersebut dikarenakan sebagai perseorangan warga negara Indonesia, Pemohon I mengalami proses hukum di lembaga kepolisian berkaitan dengan pelaporan kejadian tindak pidana penipuan [Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P- 10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, dan Bukti P-14], yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh lembaga kepolisian, sebagai dampak dari berlakunya Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 dan Penjelasannya. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon I dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami maupun yang potensial dialami oleh Pemohon I tidak akan terjadi atau tidak terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya dalil Pemohon I berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 dan Penjelasannya, Mahkamah berpendapat Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Adapun Pemohon II oleh karena tidak menghadiri persidangan perbaikan permohonan pada tanggal 9 September 2025 dan juga tidak memberikan surat kuasa, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah, oleh karena itu, terhadap ketidakhadiran Pemohon II tersebut, Mahkamah berpendapat, Pemohon II tidak serius, sehingga kedudukan hukum dan permohonan yang berkaitan dengan Pemohon II tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon I (selanjutnya disebut Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasannya, yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan 51 dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, masa jabatan Kapolri semestinya dibatasi demi pertimbangan moral, keamanan, ketertiban dan kepentingan umum agar tidak menimbulkan risiko monopoli kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang yang mengancam prinsip demokrasi. Selain itu, menurut Pemohon, alasan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 tidak dirumuskan secara jelas dalam batang tubuh UU 2/2002, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 2. Bahwa menurut Pemohon, frasa "masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir" sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 tidak jelas, multitafsir, dan bersifat ambigu dalam pengimplementasiannya, karena tidak menjelaskan kapan masa jabatan Kapolri berakhir, sehingga seorang Kapolri berpotensi menjabat terus-menerus tanpa batas hingga memasuki usia pensiun. Selain itu, menurut Pemohon, kata "antara lain" dalam Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 memiliki makna non-limitatif yang bertentangan dengan asas legalitas, sehingga menimbulkan diskriminasi penerapan hukum terutama bagi anggota Polri. Kata "antara lain" tersebut juga tidak sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya karena tidak menjelaskan batasan yang menyebabkan kesulitan implementasi oleh lembaga pelaksana. 3. Bahwa menurut Pemohon, pembatasan masa jabatan 5 (lima) tahun merupakan standar konstitusional yang lazim dipraktikkan dalam ketatanegaraan Indonesia, seperti masa jabatan Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Penetapan masa jabatan 5 (lima) tahun merupakan wujud konkret prinsip pembatasan kekuasaan yang menunjukkan konsistensi sistem ketatanegaraan dengan memberikan waktu yang cukup untuk kinerja kelembagaan dan memastikan akuntabilitas dan evaluasi berkala. Praktik pembatasan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tidak hanya dipraktikkan dalam ketatanegaraan Indonesia, tetapi juga negara-negara 52 lainnya, seperti Bhutan, Filipina, India, Inggris, Kenya, Korea Selatan, Lithuania, Nigeria, Selandia Baru, dan Swedia namun tidak dijelaskan secara detail alasan logis pemilihan negara-negara dimaksud berkaitan dengan pembatasan masa jabatan Kapolri. Berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menjatuhkan putusan yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Menyatakan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasan yang sah; a. berakhirnya masa jabatan Kapolri selama 5 (lima) Tahun; b. diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; c. permintaan sendiri; d. memasuki usia pensiun; e. berhalangan tetap; f. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Menyatakan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002, yang berbunyi “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah; masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya”, bertentangan (inkonstitusional) dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23, dan Bukti 53 P-27 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 September 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon a quo, oleh karena isu konstitusional yang dipermasalahkan Pemohon menurut Mahkamah telah jelas, sehingga tidak ada urgensi dan relevansinya lagi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.7] di atas serta bukti-bukti yang diajukan, telah ternyata norma Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 dan Penjelasannya telah diputus oleh Mahkamah, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Desember 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU- XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Juli 2025, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 November 2025, yang diucapkan sebelumnya. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 72 ayat (2) PMK 7/2025, sehingga permohonan a quo dapat diajukan kembali. Pasal 60 UU MK (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang- Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 72 PMK 7/2025 (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau 54 alasan permohonan yang berbeda. Terhadap norma Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 dan Penjelasannya yang pernah diajukan pengujian ke Mahkamah, telah diputus dalam beberapa putusan sebagai berikut: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak dapat diterima karena para Pemohon dimaksud tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menolak permohonan Pemohon IV untuk seluruhnya, karena persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dari (DPR) dalam hal pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI oleh Presiden tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXIII/2025 2015 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur), sehingga Mahkamah belum menilai pokok permohonan Pemohon. 3. Permohonan Nomor 19/PUU-XXIII/2025 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan alasan ketentuan masa jabatan Kapolri dalam Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 tidak jelas dan terdapat kekosongan hukum menyangkut hak prerogatif Presiden untuk memberhentikan Kapolri dalam masa jabatannya. Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Bahwa meskipun substansi norma yang diuji konstitusionalitasnya adalah sama, yaitu mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, serta terdapat dasar pengujian yang sama pula, yakni Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi terdapat pula dasar pengujian yang berbeda, yakni Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah, permohonan a quo berbeda dengan permohonan- permohonan sebelumnya. Oleh karena itu, terlepas terbukti atau tidaknya secara substansial permohonan a quo, secara formal permohonan a quo berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025, dapat diajukan kembali. 55 [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah pada pokoknya adalah apakah norma Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 yang seharusnya membatasi masa jabatan Kapolri selama 5 (lima) tahun sebagaimana kelaziman praktik ketatanegaraan Indonesia dan apakah Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 tidak jelas dan bersifat ambigu dalam pengimplementasiannya, sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Terhadap persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa terhadap pengujian norma Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 dan Penjelasannya yang berkaitan dengan persoalan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, Mahkamah telah mempertimbangkan dan memutus norma Pasal a quo serta Penjelasannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU- XXIII/2025, yang telah diucapkan sebelumnya, antara lain mempertimbangkan: [3.16] … alasan untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, antara lain berakhirnya masa jabatan Presiden dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet dan diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan DPR adalah permohonan yang dalam batas penalaran yang wajar akan menggeser posisi jabatan Kapolri menjadi anggota kabinet. Padahal, sebagaimana telah ditegaskan di atas, langkah atau upaya menggeser posisi jabatan Kapolri tersebut adalah tidak sejalan dengan keberadaan Polri sebagai alat negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Menurut Mahkamah, jabatan Kapolri adalah jabatan karier profesional yang memiliki batas masa jabatan namun tidak ditentukan secara periodik dan tidak secara otomatis berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden. Artinya, jabatan Kapolri memiliki batas waktu dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan evaluasi Presiden sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Sementara itu, perihal pemaknaan para Pemohon sebagaimana termaktub pada Petitum angka 2 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, oleh karena persyaratan yang dimohonkan tersebut telah ditampung dalam materi Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Apabila Mahkamah memberikan pemaknaan baru, hal demikian akan berdampak pada ketidakpastian hukum dalam proses pengisian dan pemberhentian jabatan Kapolri. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. Berkenaan dengan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, walaupun Pemohon tidak mempersoalkan alasan untuk mengusulkan 56 pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, antara lain karena berakhirnya masa jabatan Presiden dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet dan diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan DPR, namun Pemohon dalam petitumnya memohon agar usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasan yang sah, antara lain: a. berakhirnya masa jabatan Kapolri selama 5 (lima) tahun [vide perbaikan permohonan hlm. 50] dengan pertimbangan untuk menjamin profesionalisme dan stabilitas kelembagaan Polri [vide perbaikan permohonan hlm. 40]. Oleh karena itu, sekalipun alasan dan petitum permohonan a quo berbeda dengan alasan dan petitum dalam Permohonan Nomor 19/PUU-XXIII/2025, namun setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan a quo telah ternyata memiliki esensi yang sama, yakni berkenaan dengan norma Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 dan Penjelasannya yang dimaksudkan adanya kejelasan batasan masa jabatan Kapolri. Oleh karena itu, berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah hingga saat ini belum memiliki alasan hukum yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXIII/2025 maka pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXIII/2025 mutatis mutandis berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan a quo. Dengan demikian, dalil permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 dan Penjelasannya tidak melanggar jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 57 [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU- XXIII/2025 mutatis mutandis berlaku untuk pertimbangan hukum dalam permohonan a quo; [4.5] Pokok permohonan Pemohon I tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 11.54 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua 58 merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Dewi Nurul Savitri