147/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 147/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. PT. Tara Bintang Nusa, yang diwakili oleh: Nama : Fernando Bangun, S.E. Jabatan : Direktur Alamat : Jalan Iskandar Muda Nomor 29, Kecamatan Merdeka, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Koperasi Produsen Unit Desa Makmur Jaya Labusel, yang diwakili oleh: Nama : H. Suwarto Jabatan : Ketua Pengurus Nama : H. Suhartono Jabatan : Sekretaris Pengurus Nama : Jalaluddin Siagian Jabatan : Bendahara Pengurus Alamat : Jalan Protokol Desa Beringin Jaya, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon II; 2 3. Nama : Memet S. Siregar Alamat : Jalan Sei Putih Nomor 46/47 A, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon III; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Maret 2024, 7 Maret 2024, dan 27 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Drs. Hotman Sitorus, S.H., M.H., Mangara T. Hutagalung, S.H., Riko Wibawa Sitanggang, S.H., M.H., Simons Manurung, S.H., M. Zainal Arifin, S.H., Tripurnanto, S.H., Yudha Liga Perdana, S.H., dan Boni F. Sianipar, S.H., M.Hum., kesemuanya Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Triple M Law Firm, beralamat di Jalan Swadarma Utara II Nomor 1 RT/RW 010/008, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai ------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Presiden; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 Oktober 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Oktober 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 146/PUU/PAN.MK/AP3/10/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 147/PUU-XXII/2024 pada tanggal 10 Oktober 2024, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 4 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: 3 I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Perubahan Ketiga Pasal 24C ayat (1) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 2. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Taun 2011 dan terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan “Dalam hal suatu Undang- Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 4 5. Bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang berbunyi: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (PERPU) sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa yang menjadi objek permohonan uji materi adalah Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, selanjutnya disebut “UU P3H”. Pasal 110A ayat (1) UU P3H: “Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023”. Pasal 110B ayat (1) UU P3H: “Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, dan/ atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa: a. penghentian sementara kegiatan usaha; b. pembayaran denda administratif; dan/ atau c. paksaan pemerintah”. 7. Bahwa oleh karena objek permohonan para Pemohon adalah undang- undang yaitu Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 5 II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia. b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara.” 2. Bahwa lebih lanjut berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/ 2005 yang diucapkan dalam siding pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam siding pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa para Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1). 6 Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 4. Bahwa hak-hak konstitusional para Pemohon telah dirugikan atau dihilangkan atau dikurangi dengan berlakunya pasal-pasal objek perkara Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H yaitu: a. Harta benda yang di bawah kekuasaan para Pemohon dalam bentuk Hak Atas Tanah tidak terlindungi. b. Hak milik pribadi para pemohon dalam bentuk Hak Atas Tanah berpotensi diambil alih secara sewenang-wenang. c. Terlanggarnya hak para pemohon atas kepastian hukum yang adil. 5. Bahwa kerugian para Pemohon bersifat spesifik dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sebagai berikut: Pemohon I: a. Bahwa Pemohon I merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Nomor 6 tertanggal 8 November 1985 yang dibuat di hadapan M.U. Sembiring, SH. Notaris di Medan, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman sebagaimana Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-386-HT0101 th.87 tanggal 17 Januari 1987 (Bukti P-4 s.d. P-5). Dalam hal ini diwakili oleh Fernando Bangun, S.E. selaku Direktur sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 06 tertanggal 10 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Bertha Sianipar, SH., Sp.N, Notaris di Medan yang telah disetujui oleh Menteri 7 Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.09.0018858, tertanggal 13 Januari 2023 (Bukti P-6 s.d. P-7). Di dalam Pasal 11 angka 1 Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Nomor 6 tertanggal 8 November 1985 dinyatakan “Para anggota Direksi baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama mewakili Direksi dan karena itu mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dan berhak mengikat perseroan pada pihak lain.....”; b. Bahwa Pemohon I merupakan pemilik Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2/Desa Tangkahan Durian tanggal 17 Maret 2003 yang telah menguasai dan mengusahakan tanah dalam bentuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sejak Tahun 2003 (Bukti P-8); c. Bahwa areal Hak Guna Usaha Pemohon I berasal dari pelepasan kawasan hutan sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 783/Kpts-II/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Pelepasan Kawasan Hutan yang Terletak di Kelompok Hutan S. Leipan, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Tara Bintang Nusa (Bukti P-10); d. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 1153/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XVII Lampiran No. 15, Pemohon I dimasukkan sebagai subjek hukum yang harus menyelesaikan dengan skema Pasal 110A/Pasal 110B UU P3H dengan luasan ± 41,6 ha (Bukti P-9); e. Bahwa potensi jumlah yang harus dibayar pemohon kepada pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan skema Pasal 110A ayat (1) berdasar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor : SK.246/PHL/IPHH/HPL.4/12/2023 tertanggal 8 Desember 2023 tentang Penetapan Besaran Tagihan PSDH dan atau DR Atas Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah 8 Terbangun di Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan dengan rumus Denda = Luas x Potensi Tarif PNBP (PSDH + DR) = (41,6 Ha x 25,70 m3/Ha x (Rp48.000/ha + US$ 13,-/Ha) = Rp51.317.760,- + (US$ 13.899,6 x Kurs Rp. 15.000,-) = Rp51.317.760,- + Rp208.478.400,-) = Rp259.796.160 Bahwa pembayaran denda dengan skema Pasal 110B ayat (1) jauh lebih besar dari denda Pasal 110A ayat (1) yakni sebagai berikut: D = L x J x TD D = Denda L = Luas Areal J = Jangka waktu J = Tahun sekarang – Tahun Tanam – Usia mulai Produktif = 2024 –2003– 5 = 16 tahun TD = Tarif denda dari persentase keuntungan TD = 20 % x PB = 20 % x Rp25.000.000 = Rp5.000.000 Denda Pasal 110B = L x J x TD = 41,6 ha x 16 x Rp5.000.000 = Rp3.328.000.000 f. Bahwa Pemohon I memiliki legal standing yakni: (1). Pemohon I merupakan perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit yang dibuktikan dengan Akta Pendirian dan perubahan serta disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemohon I juga telah memiliki Hak Guna Usaha dan Perizinan Usaha Perkebunan. Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; (2). Hak Pemohon I yang telah memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dan arealnya dimasukkan dalam kawasan hutan, dirugikan akibat pemberlakuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H karena mewajibkan Pemohon untuk membayar denda administratif dengan luasan ± 41,6 ha; (3). Kerugian Pemohon bersifat potensial yakni kewajiban pembayaran denda administratif kehutanan Rp. 259.796.160 (dua ratus lima sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus 9 enam puluh rupiah) atau Rp 3.328.000.000 (tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah); (4). Terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian Pemohon dengan ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H yakni akibat pemberlakuan pasal tersebut Pemohon I dimasukkan dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 1153/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XVII dan berpotensi dikenakan denda administratif kehutanan; (5). Jika permohonan dikabulkan, maka Pemohon yang sudah memiliki Hak Guna Usaha tidak akan dikenakan denda administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H. g. Bahwa berdasarkan kualifikasi di atas, Pemohon I mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan a quo. Pemohon II: a. Bahwa Pemohon II adalah badan hukum privat yang berbentuk Koperasi yang dibuktikan dengan Akta Pendirian Koperasi yang telah didaftarkan dengan Nomor 4886/BH/III tertanggal 16 Juli 1990 (Bukti P-11). Bahwa Pemohon II dalam hal ini diwakili oleh H. Suwarto selaku Ketua Pengurus, H. Suhartono selaku Sekretaris Pengurus, dan Jalaluddin Siagian selaku Bendahara Pengurus sebagaimana tertuang dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 107 tanggal 31 Oktober 2022 di hadapan Notaris Lely Jusnita Marpaung, SH, M.Kn Notaris di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan SK No. AHU-0002315.AH.01.38. Tahun 2022 (Bukti P-12 dan P-13); b. Bahwa di dalam Pasal 2 Anggaran Dasar Pemohon II, disebutkan tujuan pembentukan Koperasi adalah sebagai berikut: - Mengembangkan ideologi kehidupan perkoperasian; - Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat wilayah keanggotaan pada umumnya; 10 - Mengembangkan kemampuan ekonomi, daya kreasi dan kemampuan usaha para anggota dalam meningkatkan produksi dan pendapatannya. Selanjutnya, di dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Pemohon II sebagaimana termuat dalam Akta No. 107 tanggal 31 Oktober 2022 menyatakan: “Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, maka Koperasi Produsen Unit Desa Makmur Jaya Labusel” menyelenggarakan usaha- usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai berikut: 1. Perkebunan Buah kelapa Sawit (01262), Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.......” c. Bahwa Pemohon II memiliki anggota sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) orang yang masing-masing memiliki Hak Atas Tanah dalam bentuk hak milik diantaranya (Bukti P-14 s.d. P-17): 1. Sertifikat Hak Milik No. 508 /Desa Aek Batu atas nama SUHARTONO seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di desa Aek Batu, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera utara sesuai surat ukur Nomor 802/1987 sebagaimana yang diterbitkan Kepala Kantor Agraria Labuhan Batu tanggal 6 Juli 1987. 2. Sertifikat Hak Milik No. 384 /Desa Aek Batu atas nama SYAMSUL BAHRI SIREGAR seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di desa Aek Batu, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera utara sesuai surat ukur Nomor 679/1987 sebagaimana yang diterbitkan Kepala Kantor Agraria Labuhan Batu tanggal 6 Juli 1987. 3. Sertifikat Hak Milik No. 443 /Desa Aek Batu atas Nama DANUS seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di desa Aek Batu, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera utara sesuai surat ukur Nomor 738/1987 sebagaimana yang diterbitkan Kepala Kantor Agraria Labuhan Batu tanggal 6 Juli 1987. 11 4. Sertifikat Hak Milik No.140/Desa Beringin Jaya atas nama HARTATI POHAN seluas 19.700 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di desa Aek Batu, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera utara sesuai surat ukur Nomor 975/1991 sebagaimana yang diterbitkan Kepala Kantor Agraria Labuhan Batu tanggal 30 Januari 1991. d. Bahwa kepemilikan dan penguasaan Hak Atas Tanah para Pemohon sudah berlangsung sejak sekitar tahun 1987 dan tahun 1990-an dan statusnya arealnya bukan kawasan hutan; e. Bahwa berdasarkan Peta Hasil Telaahan Titik Koordinat Yang dimohon Ketua Koperasi Unit Desa Makmur Jaya di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara, Lampiran Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I Medan Nomor S.684/BPKH-I/SDHTL/9/3032 tanggal 6 September 2023 (Bukti P-18), tanah milik anggota Pemohon II yang sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dimasukkan dalam status kawasan hutan; f. Bahwa pemberlakuan Pasal 110B ayat (1) UU P3H sangat merugikan anggota-anggota Pemohon II khususnya bagi anggota yang memiliki perkebunan kelapa sawit lebih dari 5 hektar yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) dan dimasukkan ke dalam status kawasan hutan karena berpotensi dikenakan denda administratif dan menyerahkan tanah SHM kepada negara. Di dalam Pasal 110B ayat (2) UU P3H hanya memberikan pengecualian terhadap “orang perorangan yang bertempat tinggal di dalam dan /atau sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar”. Dengan demikian bagi pihak-pihak yang memiliki lahan lebih dari 5 (lima) ha terkena dampak pemberlakuan Pasal 110B ayat (1) UU P3H; g. Bahwa Pemohon II memiliki legal standing dalam pengajuan permohonan uji materi dengan alasan sebagai berikut: (1). Pemohon II merupakan badan hukum Koperasi yang menaungi 770 (tujuh ratus tujuh puluh) anggota yang mempunyai hak-hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; (2). Hak anggota Pemohon II khususnya bagi anggota yang telah memiliki lahan Sertifikat Hak Milik (SHM) lebih dari 5 ha dan arealnya dimasukkan 12 dalam kawasan hutan, dirugikan akibat pemberlakuan Pasal 110B ayat (1) UU P3H karena mewajibkan membayar denda administratif kehutanan; (3). Kerugian bagi anggota Pemohon II bersifat potensial yakni bagi anggota Koperasi yang memiliki lahan lebih dari 5 ha berpotensi membayar denda administratif kehutanan; (4). Terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian bagi Pemohon II dengan ketentuan Pasal 110B ayat (1) UU P3H yakni akibat pemberlakuan pasal tersebut Anggota Pemohon II dikenakan denda administratif kehutanan dan menyerahkan tanah SHM kepada negara; (5). Jika permohonan dikabulkan, maka anggota Pemohon II yang sudah memiliki lahan SHM lebih dari 5 (lima) ha dan dimasukkan ke dalam status kawasan hutan, tidak akan dikenakan denda administratif sebagaimana diatur Pasal 110B ayat (1) UU P3H; h. Bahwa berdasarkan kualifikasi di atas, Pemohon II mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan a quo. Pemohon III: a. Bahwa Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Bukti KTP (Bukti P-19). Pemohon III yang merupakan Direktur dan pemegang saham PT. Tanjung Siram menjadi terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi dengan dakwaan mengagunkan aset di Bank Syariah Mandiri pada tahun 2009 berupa perkebunan kelapa sawit yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dimasukkan kawasan hutan; b. Bahwa pada awalnya lahan perkebunan kelapa sawit milik perorangan yang diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tahun 1998 dan 2006. Lahan yang sudah terdapat SHM kemudian diagunkan di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Perusahaan Pemohon III yakni PT. Tanjung Siram kemudian melakukan pembebasan lahan yang sudah diterbitkan SHM dengan mengajukan kredit di Bank Syariah Mandiri. Proses pengurusan HGU terkendala karena areal SHM statusnya dimasukkan kawasan hutan; c. Bahwa Pemohon III kemudian didakwa tindak pidana korupsi karena mengagunkan Sertifikat Hak Milik yang diklaim sebagai Kawasan Hutan, sehingga dianggap mengagunkan Tanah Negara sebagaimana Putusan 13 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn jo Putusan Mahkamah Agung No. 4178 K/Pid.Sus/2022. Adapun amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Mdn: 1. Menyatakan Terdakwa Memet Soilangon Siregar tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum; 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut. 3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan. 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. 5. Menyatakan barang bukti berupa :Terlampir 6. Membebankan biaya perkara ini pada Negara. Adapun amar Putusan Mahkamah Agung No. 4178 K/Pid.Sus/2022: MENGADILI; - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tersebut; - Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn tanggal 1 November 2021 tersebut; MENGADILI SENDIRI; 1. Menyatakan Terdakwa MEMET SOILANGON SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama"; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 14 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 32.565.870.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun; 4. Mencabut Hak Atas Tanah sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan rincian sebagai berikut: - Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 376 selengkapnya sebagaimana termuat dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 14 Oktober 2021; 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 6. Menetapkan barang bukti berupa: - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 92, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 14 Oktober 2021; Tetap terlampir dalam berkas perkara; - Barang bukti nomor urut 93 berupa sertifikat yang terdiri dari 360 (tiga ratus enam puluh) Sertifikat Hak Milik (SHM) yang masuk dalam Kawasan Hutan lindung, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 14 Oktober 2021; Diserahkan kembali kepada Negara c.q. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional; - Barang bukti nomor urut 94 berupa sertifikat yang terdiri dari 16 (enam belas) Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagian masuk Kawasan Hutan produksi terbatas, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan 15 Negeri Simalungun tanggal 14 Oktober 2021; Diserahkan kembali kepada Negara c.q. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional; - Barang bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 244 atas nama pemilik Nova Novita seluas 19.109 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 400 atas nama pemilik Nathalia seluas 19.602 M2, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 14 Oktober 2021; Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurangan uang pengganti; - Barang bukti nomor urut 95 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 255 Tahun 1998 atas nama pemilik Memet Soilangon Siregar, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 14 Oktober 2021; Tetap terlampir dalam berkas perkara; 7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) d. Bahwa berdasarkan Peta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dari lahan perkebunan kelapa sawit yang telah bersertifikat seluas 704,6 ha, sebagian besar yakni seluas 700,73 ha dimasukkan ke dalam status Kawasan Hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan seluas 3,87 ha tidak dimasukkan dalam status kawasan hutan. Adapun beberapa Sertifikat Hak Milik yang diklaim sebagai Kawasan Hutan diantaranya sebagai berikut: 1. Sertifikat Hak Milik No. 80 /Desa Bagan Baru atas nama PONIRIN seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara sesuai surat ukur Nomor 737/1998 sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 30 Maret 1998 sesuai Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 192 yang dibuat di hadapan Siti Aminah Br. Tarigan, Sarjana Hukum Notaris Kabupaten Asahan. 16 2. Sertifikat Hak Milik No. 99 /Desa Bagan Baru atas nama SUYADI seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara sesuai surat ukur Nomor 756/1998 sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 30 Maret 1998 sesuai Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 192 yang dibuat di hadapan Siti Aminah Br. Tarigan, Sarjana Hukum Notaris Kabupaten Asahan. 3. Sertifikat Hak Milik No. 407 /Desa Bagan Baru atas nama BRAM PRAYOGO seluas 18.467 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara sesuai surat ukur Nomor 06/2006 sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 29 Desember 2006 sesuai Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 192 yang dibuat di hadapan Siti Aminah Br. Tarigan, Sarjana Hukum Notaris Kabupaten Asahan. 4. Sertifikat Hak Milik No. 449 /Desa Bagan Baru atas nama SULAITI seluas 17.931 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara sesuai surat ukur Nomor 48/2006 sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 29 Desember 2006 sesuai Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 192 yang dibuat di hadapan Siti Aminah Br. Tarigan, Sarjana Hukum Notaris Kabupaten Asahan. 5. Sertifikat Hak Milik No. 452 /Desa Bagan Baru atas nama RUDDIN seluas 17.670 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara sesuai surat ukur Nomor 51/2006 sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 29 Desember 2006 sesuai Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 192 yang dibuat di hadapan Siti Aminah Br. Tarigan, Sarjana Hukum Notaris Kabupaten Asahan. e. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 110B ayat (1) UU P3H, maka Pemohon III yang merupakan Direktur sekaligus pemegang saham PT. 17 Tanjung Siram dianggap bertanggung jawab dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang telah bersertifikat hak milik di Kawasan Hutan sehingga berpotensi dikenakan denda administratif kehutanan sebagai berikut: D = L x J x TD D = Denda L = Luas Areal J = Jangka waktu J = Tahun sekarang – Tahun Tanam – Usia mulai Produktif = 2024 –2009- 5 = 10 tahun TD = Tarif denda dari persentase keuntungan TD = 20 % x PB = 20 % x Rp25.000.000 = Rp5.000.000 Denda Pasal 110B = L x J x TD = 700,73 ha x 10 x Rp5.000.000 = Rp35.036.500.000 f. Bahwa Pemohon III memiliki legal standing dalam pengajuan permohonan uji materi dengan alasan sebagai berikut: (1). Pemohon III merupakan perorangan yang memiliki hak konstitusional sebagai diatur Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; (2). Pemohon III sebagai Direktur dan Pemegang Saham PT. Tanjung Siram yang telah melakukan pembebasan lahan SHM yang arealnya dimasukkan dalam kawasan hutan, dirugikan akibat pemberlakuan Pasal 110B ayat (1) UU P3H karena terdapat tambahan beban kewajiban negara berupa pembayaran denda administratif kehutanan; (3). Kerugian bagi Pemohon III selaku Direktur dan Pemegang Saham PT. Tanjung Siram bersifat potensial yakni dikenakan Pasal 110B ayat (1) UU P3H dan menanggung kewajiban membayar denda administratif kehutanan sebanyak Rp 35.036.500.000. (tiga puluh lima milyar tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah); (4). Terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian bagi Pemohon III selaku Direktur dan Pemegang Saham PT. Tanjung Siram dengan ketentuan Pasal 110B ayat (1) UU P3H yakni akibat pemberlakuan pasal tersebut perusahaan Pemohon III dikenakan denda administratif kehutanan; (5). Jika permohonan dikabulkan, maka 18 tidak akan ada pengenaan denda administratif sebagaimana diatur Pasal 110B ayat (1) UU P3H. 7. Bahwa sebagai akibat berlakunya Pasal-Pasal a quo yang diuji para Pemohon mengalami kerugian yang bersifat potensial dalam bentuk kewajiban pembayaran denda administratif kehutanan dan kehilangan hak atas tanah untuk diserahkan kepada negara; 8. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan kerugian para Pemohon tidak akan terjadi yaitu para Pemohon tidak perlu membayar sejumlah denda administrasi dan tidak kehilangan hak atas tanahnya; 9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas para Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan uji materi perkara a quo. III. Alasan-Alasan Pokok Permohonan 1. Bahwa yang menjadi objek uji materi permohonan ini adalah Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H yang mengatur: Pasal 110A ayat (1) UU P3H: “Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023”. Penjelasan Pasal 110A ayat (1) UU P3H: “Yang dimaksud dengan "memiliki Perizinan Berusaha" dalam ayat ini adalah setiap orang yang memiliki Izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.” Pasal 110B ayat (1) UU P3H: “Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, dan/ atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa: a. penghentian sementara kegiatan usaha; b. pembayaran denda administratif; dan/ atau c. paksaan pemerintah”. Penjelasan Pasal 110B ayat (1) UU P3H: Yang dimaksud dengan "tanpa memiliki Perizinan Berusaha" dalam ayat ini adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tanpa perizinan 19 di bidang kehutanan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 2. Bahwa yang menjadi batu uji dalam permohonan a quo adalah Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur: Pasal 28G ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal 28H ayat (4) UUD 1945: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 3. Bahwa Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai bahwa objek permohonan uji materiil dikecualikan terhadap pemilik hak atas tanah, dengan uraian sebagai berikut: A. Ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan 110B ayat (1) UU P3H Berdampak kepada Pemilik Hak atas Tanah 4. Bahwa areal Pemohon I, anggota Pemohon II dan Pemohon III ketika diterbitkannya hak atas tanah, statusnya bukan sebagai kawasan hutan. Hal ini dibuktikan bahwa perolehan hak atas tanah Para Pemohon berasal dari Penetapan Pemerintah dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH); 5. Bahwa tanpa ada pemberian ganti rugi, status areal hak atas tanah Para Pemohon kemudian berubah menjadi kawasan hutan; 6. Bahwa adanya ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H menimbulkan implikasi hukum kepada Para Pemohon maupun Pemilik hak atas tanah lainnya berupa kewajiban untuk membayar Provisi Sumber 20 Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) maupun sanksi administrasi karena status arealnya menjadi kawasan hutan; 7. Bahwa Pasal 110A ayat (1) UU P3H yang diuji ditujukan kepada setiap orang (tidak terkecuali terhadap pemilik hak atas tanah) guna melakukan penyelesaian atas Kegiatan Usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang belum memenuhi persyaratan ketentuan di bidang kehutanan, maka dikenakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) maupun Dana Reboisasi (DR). Jika terlambat melakukan pemenuhan kewajiban, maka dikenakan denda administrasi 10 (sepuluh) kali PSDH dan DR. Sedangkan dalam Pasal 110B ayat (1) UU P3H ditujukan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, dan/ atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki perizinan Berusaha yakni tanpa perizinan di bidang kehutanan sebelum tanggal 2 November 2020, maka diberikan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha, pembayaran denda administratif dan/atau paksaan pemerintah. Ketentuan ini juga tidak mengecualikan terhadap pemilik hak atas tanah; 8. Bahwa di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut “UUPA) menyatakan, “Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.” Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka UUPA mewajibkan kepada pemilik hak atas tanah pertanian untuk mengerjakan atau mengusahakan secara aktif tanah pertaniannya. Ketika areal hak atas tanah diubah statusnya menjadi kawasan hutan, maka pemilik hak atas tanah yang mengusahakan tanahnya terkena ketentuan Pasal 110A ayat (1) atau Pasal 110B ayat (1) UU P3H karena dianggap melakukan kegiatan atau melakukan usaha di dalam kawasan hutan; 9. Bahwa Pasal 110A ayat (1) UU P3H menyatakan “Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan 21 perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023.” Penjelasan Pasal 110A ayat (1) : Yang dimaksud dengan "memiliki Perizinan Berusaha" dalam ayat ini adalah setiap orang yang memiliki Izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 10. Bahwa adanya penormaan dalam Pasal 110A ayat (1) UU P3H “Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023”, maka parameter yang digunakan adalah (1) setiap orang, (2) melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun, (3) telah memiliki Perizinan Berusaha yakni izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang Perkebunan, (4) arealnya berada dalam kawasan hutan, (5) sebelum berlakunya Undang-Undang ini (6) belum memiliki persyaratan di bidang kehutanan (dalam hal ini belum memiliki perizinan di bidang kehutanan), maka diberikan kewajiban untuk menyelesaikan persyaratan permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan ataupun persetujuan penggunaan kawasan hutan. 11. Bahwa dengan adanya keenam parameter tersebut di atas, maka perusahaan yang sudah mempunyai Hak Guna Usaha (HGU) dan memiliki perizinan berusaha, akan tetapi arealnya saat ini dinyatakan sebagai kawasan hutan sebagaimana dialami oleh Pemohon I, maka tetap diberikan kewajiban untuk mengajukan persyaratan yang diatur dalam Pasal 110A ayat (1) UU P3H; 12. Bahwa meskipun areal Pemohon I sudah memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 2/Desa Tangkahan Durian tanggal 17 Maret 2003 yang berasal dari Pelepasan Kawasan Hutan, akan tetapi sebagian areal HGU-nya masuk dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 1156/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XVII, Pemohon dimasukkan salah satu subjek hukum yang 22 harus menyelesaikan dengan skema Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H dengan luasan ± 41,6 ha; 13. Bahwa di dalam aturan pelaksananya yakni di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan mengatur bahwa HGU merupakan objek dari pelaksanaan Pasal 110A ayat (1) UU P3H. Hal ini dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 18 PP No. 24 Tahun 2021 yang menyatakan: “Yang dimaksud dengan "izin usaha di bidang perkebunan" terdiri atas: a. usaha budi daya Tanaman Perkebunan berupa Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B); atau b. usaha budi daya Tanaman Perkebunan (IUP-B atau STD-B) dan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan (Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) atau Surat Tanda Daftar Usaha Pengolahan (STD-P)), yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya pada saat dimulainya kegiatan perkebunan. Dalam hal terdapat perbedaan luasan antara Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan dengan Hak Guna Usaha, yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan adalah Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan.” 14. Bahwa implikasi hukum bagi pemilik hak atas tanah terkena Pasal 110A ayat (1) UU P3H dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan: Tabel Implikasi Hukum Ketentuan Pasal 110A UU P3H terhadap Pemilik Hak Atas Tanah yang Dimasukkan Kawasan Hutan Berada di Kawasan Hutan Produksi Berada di Kawasan Hutan Lindung dan/atau Kawasan Hutan Konservasi Menyelesaikan Persyaratan sebelum 2 November 2023 - Kewajiban melunasi tagihan PSDH dan DR (Pasal 25 PP No. 24/2021) - Kewajiban melunasi tagihan PSDH dan DR (Pasal 25 PP No. 24/2021) - Mendapatkan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan (Pasal 26 huruf a PP No. 24/2021) - Mendapatkan Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan selama 15 tahun sejak masa 23 tanam (Pasal 26 huruf b PP No. 24/2021) - Status lahan bukan lagi kawasan hutan jika sudah menyelesaikan persyaratan (Pasal 26 huruf a PP No. 24/2021) - Status lahan tetap menjadi kawasan hutan, dan karena itu setelah 15 tahun wajib menyerahkan tanahnya kepada negara (Pasal 28 ayat (3) huruf c PP No. 24/2021) Tidak Menyelesaikan Persyaratan sebelum 2 November 2023 - Sanksi denda administratif 10 (sepuluh) kali besaran PSDH dan DR - Sanksi denda administratif 10 (sepuluh) kali besaran PSDH dan DR - Mendapatkan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan - Mendapatkan Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan selama 15 tahun sejak masa tanam - Status lahan bukan lagi kawasan hutan, jika sudah menyelesaikan persyaratan - Status lahan tetap menjadi kawasan hutan, dan karena itu setelah 15 tahun, wajib menyerahkan tanahnya kepada negara 15. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 110A ayat (1) UU P3H telah menimbulkan implikasi hukum kepada pemilik hak atas tanah, untuk menyelesaikan persyaratan dan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) maupun Dana Reboisasi (DR). Bahkan, untuk pemilik hak atas tanah yang masuk dalam kawasan hutan lindung dan/atau kawasan konservasi, akibat hukumnya tidak hanya kewajiban pembayaran PSDH dan DR, akan tetapi berkewajiban menyerahkan tanahnya kepada negara apabila telah melewati 15 tahun dari tahun tanam. 16. Bahwa, selanjutnya Pasal 110B ayat (1) UU P3H menyatakan “Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, dan/ atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa: a. penghentian sementara kegiatan usaha; b. pembayaran denda administratif; dan/ atau c. paksaan pemerintah.” 24 Pasal 17 ayat (1) huruf b, c dan e UU P3H: Setiap orang dilarang: b. melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Pasal 17 ayat (2) huruf b, c, dan e UU P3H: Setiap Orang dilarang: b. melakukan kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat Penjelasan Pasal 110B ayat (1) UU P3H menyatakan “Yang dimaksud dengan "tanpa memiliki Perizinan Berusaha" dalam ayat ini adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tanpa perizinan di bidang kehutanan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.” 17. Bahwa adanya Penormaan dalam Pasal 110B ayat (1) UU P3H maka parameter yang digunakan adalah (1) setiap orang; (2) melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, dan/ atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, atau kegiatan lain; (3) di kawasan hutan; (4) tanpa memiliki perizinan Berusaha yakni tanpa perizinan di bidang kehutanan; (5) sebelum tanggal 2 November 2020, maka diberikan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha, pembayaran denda administratif dan/atau paksaan pemerintah. 18. Bahwa dengan adanya kelima parameter tersebut di atas, maka perorangan ataupun perusahaan yang mempunyai Hak atas tanah dan melakukan kegiatan di areal yang saat ini statusnya berubah menjadi kawasan hutan, maka akan diberikan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha, denda administratif, dan paksaan pemerintah; 25 19. Bahwa ketentuan Pasal 110B ayat (1) UU P3H mempunyai akibat hukum yang lebih berat terhadap pemilik hak atas tanah sebagai berikut: Tabel Implikasi Hukum Ketentuan Pasal 110B UU P3H terhadap Pemilik Hak Atas Tanah yang Dimasukkan Kawasan Hutan Berada di Kawasan Hutan Produksi Berada di Kawasan Hutan Lindung dan/atau Kawasan Hutan Konservasi - Kewajiban melunasi denda administratif - Kewajiban melunasi denda administratif - Mendapatkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan selama 1 daur maksimal 25 tahun atau sesuai jangka waktu perizinan. Setelah jangka waktu berakhir, maka berkewajiban menyerahkan tanah tersebut kepada negara (Pasal 37 ayat (2) PP No. 24/2021) - Perintah penyerahan tanah kepada Negara (Pasal 36 ayat (1) huruf c PP No. 24/2021) - Status lahan tetap kawasan hutan - Status lahan tetap menjadi kawasan hutan 20. Bahwa ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H mengakibatkan areal Para Pemohon yang sudah beralaskan hak atas tanah yakni Hak Guna Usaha dan Hak Milik, masuk dalam Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan; 21. Bahwa pelanggaran konstitusional tidak hanya dialami oleh Para Pemohon, tapi juga pihak-pihak lain yang telah memiliki hak atas tanah juga berpotensi dikenakan ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan/atau Pasal 110B ayat (1) UU P3H. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan No. 2/LHP/XVII/01/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Kepatuhan atas Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Izin Bidang Kehutanan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Riau, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara menganalisis temuan sertifikat tanah pada tiga provinsi (Riau, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tenggara), khususnya SHM, diketahui 26 terdapat 48.949 bidang tanah seluas ±18.035,70 ha yang dimasukkan dalam kawasan hutan: Tabel Luas SHM di Kawasan Hutan Provinsi HK (ha) HL (ha) HP (ha) HPK (ha) HPT (ha) Jumlah (ha) Kalimantan Tengah 720,41 595,87 5.473,3 8.098,05 110,08 14.997,71 Riau 198,77 6,08 213,26 55,77 163,8 637,68 Sulawesi Tenggara 185,87 573,05 560,98 64,56 1.1015,85 2.400,31 Jumlah 1.105,05 1.175,00 6.247,54 8.218,38 1.289,73 18.035,70 22. Bahwa di dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap I sampai dengan Tahap XXIII, banyak terdapat pemilik hak atas tanah baik itu perorangan maupun badan hukum yang diberi kewajiban untuk menyelesaikan ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H. SK tersebut tidak membedakan yang diindikasikan masuk kawasan hutan apakah sudah ada hak atas tanah atau tidak; 23. Bahwa ketentuan pasal yang diajukan uji materi telah mempunyai implikasi hukum kepada Para Pemohon maupun Pemilik Hak atas Tanah lainnya yakni berupa pembayaran PNBP dan denda administratif kehutanan. Di samping itu, apabila arealnya dinyatakan sebagai hutan lindung dan/atau hutan konservasi, maka pemilik hak atas tanah berkewajiban untuk menyerahkan lahan kepada negara. Tentu saja, ketentuan Pasal a quo yang diuji mengakibatkan pelanggaran hak konstitusional yang serius, yakni pengambilan hak atas tanah secara paksa oleh negara atas nama kawasan hutan; B. Ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H Bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Sepanjang Tidak Dimaknai Dikecualikan terhadap Pemilik Hak atas Tanah 24. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan 27 perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” 25. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mempunyai makna bahwa setiap orang mempunyai hak atas perlindungan dari Negara maupun dari pihak lain, baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki di bawah kekuasaannya dan setiap orang juga berhak untuk memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Bahwa seseorang berhak atas sesuatu berarti bahwa seseorang dapat menuntutnya dan tuntutan tersebut wajib dipenuhi. Hak tersebut dapat berubah benda yang tidak dapat diganggu gugat pihak lain, atau tindakan yang berhak dilakukan tanpa dihalangi oleh orang lain (Anwar Usman, Independensi Kekuasaan Kehakiman: Bentuk-bentuk dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum dan Keadilan di Indonesia, Depok: Rajawali Pers, 2020 hal 18); 26. Bahwa hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun (Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya, 2014, hal 136). Sedangkan menurut Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal. 62) menyatakan bahwa suatu hak kebendaan adalah sesuatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang (Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Intermasa, 2003). 27. Bahwa yang menjadi isu dalam permohonan ini adalah perlindungan terhadap Hak Atas Tanah yang merupakan hak atas harta benda yang diakui sebagai hak konstitusional dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; 28. Bahwa secara jelas dan terang Hak Atas Tanah para Pemohon termasuk harta benda yang ada di bawah kekuasaannya yang dirumuskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Tidak ada tafsir lain selain daripada Hak Atas Tanah adalah harta benda dan harta pribadi yang wajib dilindungi dan dihargai oleh pemerintah; 29. Bahwa dasar hukum ketentuan Hak-Hak Atas Tanah juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA menyatakan “Atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam- macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan 28 kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.” Hak Atas Tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah dapat diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik. Pengertian Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Perkataan “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk kepentingan mendirikan bangunan (non pertanian), sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan (Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2010, Hal 82); 30. Bahwa macam-macam hak atas tanah yang dimuat dalam Pasal 16 dan Pasal 53 UUPA, dikelompokkan menjadi tiga bidang yaitu: 1. Hak Atas Tanah yang bersifat tetap yaitu Hak Atas Tanah yang akan tetap ada selama UUPA masih berlaku atau belum dicabut oleh undang- undang yang baru. Contoh Hak Atas Tanah ini adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. 2. Hak Atas Tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang yaitu Hak Atas Tanah yang akan lahir kemudian yang akan ditetapkan dengan undang-undang. 3. Hak Atas Tanah yang bersifat sementara. 31. Bahwa ada 4 (empat) cara perolehan hak atas tanah yaitu: a. Penetapan Pemerintah Perolehan hak atas tanah yang berasal dari tanah negara atau tanah Hak Pengelolaan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPNRI) melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Bentuk Penetapan Pemerintah dalam Perolehan hak atas tanah di sini adalah Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH). b. Ketentuan undang-undang (penegasan konversi) c. Peralihan hak d. Pemberian hak 29 32. Bahwa perlindungan Hak Atas Tanah juga diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 41 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4 dan Pasal 68 ayat (4). Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: “Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah”. Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: “Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 33. Bahwa dengan demikian, mengacu pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang dijabarkan dalam UU Kehutanan menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan, bukan justru diberikan kewajiban untuk membayar PNBP kepada negara dan diberikan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H. Akan tetapi, ketentuan dalam Pasal a quo yang diuji justru melakukan generalisasi terhadap setiap orang yang ada di dalam kawasan hutan, sehingga rentan juga untuk menyebabkan warga negara yang hak atas harta benda dilindungi dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 justru diberikan beban pembayaran kepada negara dan diberikan sanksi administrasi. Oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H yang tidak mengecualikan pemilik hak atas tanah tidak memiliki legal ratio yang memadai dan melanggar hak konstitusi yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; 34. Bahwa penataan “Kawasan Hutan” di bawah pembinaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sedangkan penataan Hak Atas Tanah di bawah pembinaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang keduanya adalah setingkat kementerian. Dan karenanya jika terdapat tumpang tindih di antara “kawasan hutan” dengan 30 “hak atas tanah” maka seharusnya diselesaikan secara koordinatif di antara keduanya tanpa melanggar hak-hak konstitusional warga negara; 35. Bahwa jika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) keberatan terhadap penerbitan hak atas tanah, maka sudah seharusnya mengajukan upaya hukum baik itu melakukan gugatan tata usaha negara ataupun mengajukan upaya permohonan pembatalan hak atas tanah. Adanya ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H yang tidak mengecualikan pemilik hak atas tanah, justru menjadi instrumen yang memaksa kepada pemilik hak atas tanah untuk membayar kewajiban tambahan kepada negara, memberikan sanksi administrasi dan memaksa pemilik hak atas tanah untuk menyerahkan kepada negara. Dengan demikian, ketentuan Pasal a quo diuji tidak memperhatikan hak asasi manusia dan hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945; 36. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak saja bertindak sebagai lembaga pengawal konstitusi (guardian of the constitution), melainkan juga sebagai lembaga pengawal tegaknya HAM. Melalui kewenangan uji materiil yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi tampil sebagai lembaga penegak hukum yang mengawal berjalannya kekuasaan negara agar tidak terjebak pada tindakan sewenang-wenang dan melanggar HAM (Saldi Isra. 2016. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”. Jurnal Konstitusi 11 (3):409-27); 37. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dikecualikan terhadap pemilik hak atas tanah. C. Ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 Sepanjang Tidak Dimaknai Dikecualikan terhadap Pemilik Hak atas Tanah 38. Bahwa Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” 39. Bahwa makna Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yakni bahwa setiap orang mempunyai hak properti dan hak properti tersebut tidak bisa diambil secara sewenang-wenang baik itu oleh negara ataupun siapa pun. Jika negara 31 menginginkan hak milik pribadi warga negara, maka terlebih dahulu melakukan pembebasan kepada pemilik tanah, bukan langsung melakukan pengambilan paksa ataupun membuat Keputusan secara sepihak bahwa tanah tersebut milik negara; 40. Bahwa hak milik pribadi yang dirumuskan dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 secara jelas dan terang mempunyai makna mencakup Hak Atas Tanah; 41. Bahwa perlindungan Hak Atas Tanah juga diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang terdapat Pasal 68 ayat (4): “Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 42. Bahwa dengan demikian, kondisi awal yang harus diperhatikan adalah bahwa setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan, bukan justru diberikan kewajiban untuk membayar kewajiban negara dan diberikan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H. Ketentuan dalam Pasal a quo yang diuji telah melakukan generalisasi terhadap setiap orang yang ada di dalam kawasan hutan, sehingga rentan juga untuk menyebabkan warga negara yang haknya dilindungi dalam Pasal 68 ayat (4) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan justru diberikan beban pembayaran kepada negara dan sanksi administrasi. Oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H yang tidak mengecualikan pemilik hak atas tanah tidak memiliki legal ratio yang memadai dan melanggar hak konstitusi yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945; 43. Bahwa secara sektoral pengukuhan Kawasan Hutan di bawah pembinaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sedangkan penataan Hak Atas Tanah di bawah pembinaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang keduanya adalah setingkat kementerian. Adanya ketentuan Pasal a quo dijadikan instrumen oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang mengklaim suatu areal menjadi kawasan hutan tanpa memperhatikan dan menghormati hak atas tanah yang sudah ada, hal mana hak atas tanah tersebut diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, menimbulkan 32 konflik hukum berkepanjangan serta menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemegang “hak atas tanah”; 44. Bahwa jika Pasal a quo dapat membedakan pemahaman antara “kawasan hutan” dan “hak atas tanah” serta memperhatikan dan mempertimbangkan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, sudah tentu secara hukum tidak akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemegang hak atas tanah. Namun sebaliknya, jika Pasal a quo tidak memperhatikan dan mempertimbangkan hak-hak atas tanah sudah tentu secara hukum ketentuan Pasal a quo bertentangan dengan konstitusi (disobidiance of constitution); 45. Bahwa diperlukan pemisahan pemaknaan antara “kawasan hutan” dengan “hak atas tanah” pada Pasal a quo, agar penerapan “kawasan hutan” sebagaimana tersirat dalam Pasal a quo tidak dapat diberlakukan kepada pemegang “hak atas tanah”. Mengapa demikian? Karena secara hukum pemegang “hak atas tanah” memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Konstitusi Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945; 46. Bahwa jika Pasal a quo tidak menghormati “hak atas tanah” yang merupakan hak konstitusional semua orang dan dijamin keberadaannya oleh UUD 1945, dengan cara memasukkan “hak atas tanah” dalam “kawasan hutan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal a quo secara hukum telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemilik hak atas tanah; 47. Bahwa intisari adanya Permohonan Pengujian Undang-Undang ini adalah Ketentuan Pasal a quo yang memasukkan “hak atas tanah” Para Pemohon ke dalam “Kawasan Hutan” hal mana pemaknaan “Kawasan Hutan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal a quo tidak memperhatikan, mengakui, dan menghormati “Hak Atas Tanah” milik Para Pemohon yang diakui dan dijamin keberadaannya berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Sehingga secara hukum Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H telah menimbulkan kerugian dan menghilangkan hak konstitusional Para Pemohon; 48. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dikecualikan terhadap pemilik hak atas tanah. 33 D. Ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Sepanjang Tidak Dimaknai Dikecualikan terhadap Pemilik Hak atas Tanah 49. Bahwa para Pemohon telah memperoleh hak atas tanah berhak atas “perlindungan dan kepastian hukum yang adil” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 50. Bahwa di dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Selanjutnya Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA menyatakan “Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: c. pemberian surat-surat tanda bukti, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.” 51. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan“; 52. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 mengatur “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”. Mengacu pada Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, Sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang mutlak apabila memenuhi unsur-unsur secara kumulatif yaitu: 34 1. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum; 2. Tanah yang diperoleh dengan itikad baik; 3. Tanah dikuasai secara nyata; 4. Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat. 53. Bahwa kepastian hukum yang adil yang dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) mempunyai makna semua putusan negara baik putusan legislatif, eksekutif maupun yudikatif haruslah dijalankan dan dihormati yang dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Atas Tanah para Pemohon harus dihormati dan diakui oleh pemerintah. Apalagi mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, sertifikat yang diterbitkan kepada para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai tanda bukti yang bersifat mutlak yakni: (1) Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum. Dalam hal atas nama Pemohon I, anggota Pemohon III dan Pemohon III, (2) Tanah yang diperoleh dengan itikad baik. Dalam hal ini para Pemohon memperoleh tanah tersebut sesuai dengan prosedur perundang-undangan dan melakukan penyelesaian hak, (3) Tanah dikuasai secara nyata. Dalam hal ini tanah tersebut masih dikuasai oleh para Pemohon (4) Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat. Dalam hal ini tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari KLHK untuk membatalkan hak atas tanah para Pemohon; 54. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang taat kepada konstitusi dan taat kepada asas-asas hukum yang salah satunya adalah asas hukum tata usaha negara yaitu, asas Praesumptio Iustae Causa yang bermakna bahwa setiap keputusan tata usaha negara haruslah dianggap sah dan dihargai atau dilaksanakan sampai dibuktikan sebaliknya. 35 55. Bahwa dalam prinsip negara hukum, Sertifikat Hak Guna Usaha dan Sertifikat Hak Milik yang belum pernah dicabut oleh pejabat yang menerbitkannya dan belum pernah dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana asas praduga rechtmatige (vermoeden van rechtmatigheid = praesumptio iustae causa). Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap rechtmatige sampai ada pembatalannya (Prof. Philipus M. Hadjon et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: UGM Press, 2011, hal 313). 56. Bahwa sertifikat hak atas tanah para Pemohon adalah keputusan tata usaha negara yang tetap dianggap sah sebelum dibuktikan sebaliknya dan wajib hukumnya bagi pemerintah untuk menghormati serta melaksanakannya sampai ada keputusan baru atau putusan pengadilan yang mengatakan sebaliknya. 57. Bahwa di samping itu adanya ketentuan pasal a quo yang diuji yang tidak mengecualikan hak atas tanah juga bertentangan prinsip legitimate expectations. Bahwa menurut Peter Leyland and Terry woods, dalam bukunya "Textbook on Administrative Law", Blackstone press limited, 3rd edition, London, 1999, halaman 205, juga menyatakan: “Legitimate expectations/legal certainty "... this substantive aspect may arise in administrative law from what might be considered as an alternative doctrine of legal certainty: "The protection of legitimate expectations is at the root of the constitutional principle of the rule of law, which requires regularity, predictability, and certainty in government's dealings with the public (de smith, woolf and jowell 1995, p. 417). ... this approach as assumed a particular importance in natural justice cases where it is very common for the failure to adhere to procedures that have been laid down to form the basis for a challenge by way of judicial review: "... the courts now expect government departments to honour their statements of policy or intention or else to treat the citizen with the fullest personal consideration. unfairness in the form of unreasonableness is clearly allied to the unfairness by violation of natural justice. it was in the latter context that the doctrine of legitimate expectation was invented, but it is now proving to be a source of substantive as well as procedural rights (wade and forsyth 1994, p. 419); Thus, if a public body 36 resiles from clear and unambiguous representation or undertaking giving rise to a legitimate expectation, an applicant may have grounds for expecting a particular substantive course of action to be followed by the decision maker. it is important to note that a doctrine of legal certainty exists as part of the jurisprudence of all the member states of the EU and is founded on the same assumption, namely that a basic tenet of the rule of law is that people ought to be able to plan their lives, secure in the knowledge of the legal consequences of their actions (craig, 1996, p. 304). The doctrine has also acted as a safeguard against retroactive measures. see mulder v. minister van landbouw en visserij (1988), ECR 2321, which recognised a legitimate expectation to substantive benefits. 58. Bahwa menurut Philipus M. Hadjon et al., dalam Buku "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" halaman 272 menyatakan: "Di dalam hukum administrasi dianut sebagai asas bahwa harapan-harapan yang ditimbulkan sedapat mungkin harus dipenuhi. Asas ini terutama penting sebagai dasar bagi arti yuridis dari janji-janji, keterangan-keterangan, aturan-aturan, kebijaksanaan dan bentuk-bentuk rencana (yang tidak diatur dengan perundang-undangan). Bila suatu badan pemerintah atau seorang pejabat yang berwenang bertindak atas nama pemerintah itu memberikan janji kepada seorang warga, asas kepercayaan menuntut supaya badan pemerintahan itu (antara lain pada pelaksanaan suatu wewenang memberikan ketetapan) terikat pada janjinya. ... Asas kepercayaan juga mensyaratkan bahwa pemerintah harus pula memperhatikan aturan-aturan kebijaksanaan sendiri, setidak-tidaknya tidak menyimpanginya untuk kerugian yang berkepentingan. penyimpangan yang merugikan yang berkepentingan hanya mungkin, bila tujuan suatu peraturan kebijaksanaan membenarkannya atau di dalam peraturan itu telah diadakan pengecualian yang jelas. ..... asas kepercayaan tidak menghalangi pemerintah mengubah kebijaksanaan (untuk kerugian yang berkepentingan). Tetapi asas ini menghalangi perubahan kebijaksanaan diberlakukan surut. Asas ini dapat pula membawa serta bahwa pada perubahan kebijaksanaan yang merugikan, harus diadakan masa peralihan yang pantas.... arti asas kepercayaan bagi terikatnya pemerintah pada bentuk-bentuk rencana yang tidak berdasarkan undang-undang adalah, sama seperti pada aturan-aturan kebijaksanaan". 37 59. Bahwa pemegang hak atas tanah mempunyai legitimate expetations bahwa kepemilikan tanahnya tidak bisa diganggu gugat oleh pihak lain termasuk oleh negara. Apabila negara menginginkan tanah tersebut, maka harus melakukan pembebasan disertai dengan pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah terlebih dahulu. Akan tetapi adanya ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) menimbulkan adanya kerugian terhadap pemegang hak atas tanah yang diklaim berada di kawasan hutan karena pemegang hak atas tanah justru diberikan kewajiban untuk membayar denda administratif kehutanan dan pengembalian tanah kepada negara; 60. Bahwa Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H termasuk dalam Ketentuan Peralihan. Di dalam Lampiran Nomor 127 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur bahwa “Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang- undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.” Selanjutnya di dalam Lampiran Nomor 133: “Penentuan daya laku surut tidak dimuat dalam Peraturan Perundang- undangan yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat, misalnya penarikan pajak atau retribusi.” 61. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut, seharusnya Ketentuan Peralihan menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi yang terkena dampak perubahan dan tidak memuat ketentuan yang memberikan beban konkret kepada Masyarakat; 62. Bahwa ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H yang diberlakukan secara surut yang berisi kewajiban pembayaran kepada negara dan sanksi administrasi bertentangan dengan prinsip perlindungan dan kepastian hukum, khususnya kepada pemilik hak atas tanah; 38 63. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap pemilik hak atas tanah. E. Perlindungan terhadap Pemilik Hak atas Tanah Sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2011 64. Bahwa permohonan ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2011 yang secara tegas menyatakan adanya pemisahan yang jelas dan tegas antara “Kawasan Hutan” dengan “Hak Atas Tanah” dan perlindungan terhadap pemilik hak atas tanah. Para Pemohon memohon dan meminta kepada Mahkamah yang mulia agar dalam mengadili dan memutus permohonan ini konsisten dan konsekuen dengan pertimbangan- pertimbangan dan amar putusan dari Putusan tersebut; 65. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012, Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan penguasaan hutan oleh Negara harus memperhatikan dan menghormati Hak Atas Tanah masyarakat. Dalam amar Putusannya menyatakan: • Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; • Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”; • Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, 39 dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”; • Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; • Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 66. Bahwa lebih lanjut pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2011 menyatakan Hak Atas Tanah yang diberikan berdasarkan peraturan perundangan-undangan dapat dikuasai oleh negara menjadi Kawasan Hutan dengan kewajiban melakukan penyelesaian terlebih dahulu secara adil dengan para pemegang hak. Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2011 menyatakan: “[3.16.2] Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan hanya mengindahkan hak masyarakat hukum adat, padahal seharusnya juga memperhatikan hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 karenanya Pemohon memohon agar Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan seharusnya berbunyi: “Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak atas tanah yang telah terbebani hak berdasarkan undang-undang, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”. Pemohon beralasan bahwa dengan tidak adanya pengakuan hak atas tanah yang telah terbebani hak berdasarkan Undang-Undang, hal tersebut merugikan Pemohon. Di luar kasus konkret yang dihadapi oleh Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Mahkamah dapat membenarkan substansi dalil permohonan Pemohon tersebut. Menurut Mahkamah, dalam wilayah tertentu dapat saja terdapat hak yang telah dilekatkan atas tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak-hak lainnya atas tanah. Hak-hak yang demikian harus mendapat perlindungan konstitusional berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, penguasaan hutan oleh negara harus juga memperhatikan hak-hak yang demikian selain hak masyarakat hukum adat yang telah dimuat dalam norma a quo; Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan memang belum mencakup norma tentang hak atas tanah yang lainnya yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak memuat pula hak atas tanah yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun Mahkamah tidak berwenang untuk mengubah kalimat dalam Undang- Undang, karena kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh pembentuk 40 Undang-Undang yaitu DPR dan Presiden, namun demikian Mahkamah dapat menentukan suatu norma bersifat konstitusional bersyarat;” 67. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011, maka ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud “dikecualikan terhadap pemilik hak atas tanah”. F. Perlindungan terhadap Pemilik Hak atas Tanah Sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 68. Bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 tidak secara khusus memutuskan tentang adanya dikotomi antara Kawasan Hutan dengan Hak Atas Tanah tetapi dengan putusan ini maka penentuan suatu areal menjadi Kawasan Hutan tidak cukup melalui penunjukan, tetapi harus melalui pengukuhan kawasan hutan dengan melalui empat tahapan yaitu: a.penunjukan; b. penataan batas; c. pemetaan; dan d. penetapan. 69. Bahwa amar Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 sebagai berikut: “Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan yang diuji berbunyi: “Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”. 70. Bahwa lebih lanjut salah satu pertimbangan Putusan MK No. 45/PUU- IX/2011 sebagai berikut: [3.12.4] Bahwa menurut Mahkamah, tahap-tahap proses penetapan suatu kawasan hutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan di atas sejalan dengan asas negara hukum yang antara lain bahwa pemerintah atau pejabat administrasi negara taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ayat (2) dari pasal tersebut yang menentukan, “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah” menurut Mahkamah ketentuan tersebut 41 antara lain memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi keadaan seperti itu maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut.” 71. Bahwa pemaknaan kawasan hutan oleh KLHK dalam pasal a quo, adalah penunjukan kawasan hutan sudah bersifat definitif. Artinya baru hanya tahap awal yakni penunjukan sudah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Padahal secara hukum untuk menjadikan suatu areal menjadi Kawasan Hutan tidak cukup melalui penunjukan, tetapi harus melalui pengukuhan kawasan hutan dengan melalui empat tahapan yaitu: a. penunjukan; b. penataan batas; c. pemetaan; dan d. Penetapan. 4 (empat) tahapan ini wajib untuk dilakukan agar tidak menghilangkan hak-hak dari setiap orang yang sudah terlebih dahulu memiliki hak di atas areal yang akan dikukuhkan menjadi kawasan hutan. 72. Bahwa areal yang baru pada tahapan pertama yakni penunjukan sudah dikenakan penerapan pasal a quo. Artinya secara hukum pemaknaan kawasan hutan pada pasal a quo dimaknai bahwa penunjukan kawasan hutan sudah mengikat secara hukum, padahal secara ketentuan peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU- IX/2011 baru dapat dikatakan menjadi kawasan hutan jika telah melalui proses 4 (empat) tahapan; 73. Bahwa sekalipun secara hukum suatu areal sudah dikukuhkan menjadi “kawasan hutan” dalam pengertian telah melalui proses 4 (empat) tahapan, bukan berarti areal yang sudah dikukuhkan tersebut menghilangkan “hak atas tanah”. Justru mengapa diperlukan adanya 4 tahapan tersebut, guna meng- inventarisasi akan keberadaan hak-hak yang sudah terlebih dahulu ada di dalam kawasan hutan. Termasuk juga jika terdapat “hak atas tanah” harus dikeluarkan dari kawasan hutan, namun jika negara ingin menggunakan “hak atas tanah” tersebut menjadi “kawasan hutan” negara diwajibkan memberikan ganti kerugian kepada pemilik atau pemegang “hak atas tanah”. Ironisnya, ketentuan pasal a quo justru menjadi senjata untuk menghilangkan akan keberadaan pemegang “hak atas tanah”. Bahkan “kawasan hutan” 42 sebagaimana dimaksud dalam pasal a quo dijadikan dasar untuk menghilangkan dan tidak mengakui keberadaan “hak atas tanah”; 74. Bahwa pengecualian terhadap Pasal 110B ayat (1) UU P3H sebenarnya diatur dalam dalam Pasal 110B ayat (2) UU P3H yang mengatur: “Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan”. 75. Bahwa ketentuan tersebut merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 yang amar Putusannya menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian 1.1. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial; 1.2. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial; 1.3. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang dilarang: ... e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup 43 secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial”; 1.4. Pasal 50 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial; 1.5. Pasal 50 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial; 1.6. Pasal 50 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang dilarang: ... i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang”, dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial”; 76. Bahwa mengingat hak atas tanah merupakan hak konstitusional yang dilindungi secara tegas dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, maka sudah seharusnya ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) juga harus mengecualikan pemilik hak atas tanah; 77. Bahwa dikatakan oleh Thomas Paine, sesuatu yang disebutkan dalam konstitusi tetapi tidak tampak dalam praktik sama artinya dengan tidak ada sama sekali. Dengan kata lain, suatu hak yang diakui dan dijamin oleh 44 konstitusi ini baru dapat dikatakan benar-benar ada apabila ia benar-benar terjelma dalam praktik penyelenggaraan kehidupan bernegara sehari-hari (I. Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint), Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional, Jakarta: Sinar Grafika 2013, hal 151). Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi penting yang diimplementasikan melalui kewenangan konstitusional yaitu sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), sebagai pengawal demokrasi (the guardian of democracy), sebagai penafsir akhir konstitusi (the final interpreter of the constitution), sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of citizens constitutional right) dan sebagai pelindung ideologi negara (the protector of the state’s ideology) (M. Guntur Hamzah, Peradilan Modern Implementasi ICT di Mahkamah Konstitusi, Depok: Rajawali Pers, 2020, hal 74); 78. Bahwa oleh karena adanya kerugian konstitusional akibat ketentuan pasal a quo yang diuji, maka sangatlah beralasan bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud “dikecualikan terhadap pemilik hak atas tanah”. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) sepanjang frasa “yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “yang terdampak langsung dan/atau memiliki perhatian (concern); 45 3. Menyatakan Penjelasan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) sepanjang frasa “yang terdaftar di kementerian yang berwenang” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-30, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6856); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Pendirian PT. Tara Bintang Nusa No.6 tertanggal 8 November 1985 yang di buat oleh Notaris M.U.Sembiring,S.H. Notaris di Kota Medan; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nornor C2-386- HT0101 th.87 tanggal 17 Januari 1987; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Perubahan terakhir PT. Tara Bintan Nusa No.6 tertanggal 10 Januari 2023 yang di buat oleh Bertha Sianipar, S.H., SpN. Notraris di Kota Medan; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHUAI-1.01.09.0018858, tertanggal 13 Januari 2023; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2/Desa Tangkahan Durian tanggal 17 Maret 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Langkat; 46 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 1153/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XVII; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 783/Kpts11/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Pelepasan Kawasan Hutan yang Terletak di Kelompok Hutan S. Leipan, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawi tatas nama PT. Tara Bintang Nusa; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Unit Desa Makmur Jaya yang disahkan Nomor 4886/BH/111 tanggal 16 Juli 1990; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Akta No. 107 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Akta Pernyataan Perubahan Anggaran Dasar Pendirian Koperasi Produsen Unit Desa Makmur Jaya Labusel; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia SK No. AHU0002315.AH.01.38 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Unit Desa Makmur Jaya Labusel tanggal 11 November 2022; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 508 /Desa Aek Batu atas Nama SUHARTONO seluas 20.000 rn2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di desa Aek Batu, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera utara sesuai surat ukur Nornor 802/1987 sebagaimana yang diterbitkan Kepala Kantor Agraria Labuhan Batu tanggal 6 Juli 1987; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 384 (Desa Aek Batu atas Ñama SYAMSUL BAHRI SIREGAR seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di desa Aek Batu, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera utara sesuai surat ukur Nomor 679/1987 sebagaimana yang diterbitkan Kepala Kantor Agraria Labuhan Batu tanggal 6 Juli 1987; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 443 / Desa Aek Batu atas Nama DANUS seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di desa Aek Batu, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera utara sesuai surat ukur Nomor 738/1987 sebagaimana yang diterbitkan Kepala Kantor Agraria Labuhan Batu tanggal 6 Juli 1987; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 140/Desa Beringin Jaya atas Nama HARTATI POHAN seluas 19.700 m2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di desa Aek Batu, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera 47 utara sesuai surat ukur Nornor 975/1991 sebagaimana yang diterbitkan Kepala Kantor Agraria Labuhan Batu tanggal 30 Januari 1991; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah 1 Medan Nomor S.684/BPKH1/SDHTL/9/3032 tanggal 6 September 2023; 19. Bukti P-19 : Fotokopi KTP atas nama Memet S. Siregar; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan No. S.182/BPKH l/PKH/3/2019 tanggal 27 Maret 2019 perihal hasil Ploting titik koordinat Lokasi Lahan di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupatenn Batu Bara; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4178 K/Pid.Sus/2022 atas nama Terdakwa Memet S. Siregar; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 42 /Pid.Sus-TPK/2021/PNMdn atas nama Terdakwa Memet S. Siregar; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU- IX/2011 tentang Pengujian Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU- XI/2011 tentang Pengujian Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 25. Bukti P-25 : Fotokopi peta overlay kebun anggota KPUD Makmur Jaya dengan peta lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982; 26. Bukti P-26 : Fotokopi peta hasil telaah titik koordinat yang dimohonkan oleh Ketua KUD Makmur Jaya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Lampiran Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I Medan Nomor S.684/BPKHTL I/SDHTL/9/2023 tanggal 6 September 2023; 27. Bukti P-27 : Fotokopi laporan badan Pemeriksa Keuangan tentang Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Kepatuhan Atas Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Izin Bidang Kehutanan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Riau, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tenggara Nomor 2/LHP/XVII/01/2022 tanggal 7 Januari 2022, halaman 60-63; 28. Bukti P-28 : Fotokopi artikel Tri Listiyarini, “Kebun Sawit Eks Transmigrasi Mestinya Tak masuk Kawasan Hutan”, Investor, tanggal 23 Mei 2025, diakses di https://investor.id/business/398464/kebun-sawit-eks- transmigrasi-mestinya-tak-masuk-kawasan-hutan tanggal 16 Juni 2025; 48 29. Bukti P-29 : Fotokopi artikel Subagyo, “Aspekpir Harap Penetapan Kawasan Hutan Perhatikan Perlindungan Petani”, Antara, tanggal 25 Mei 2025, diakses di https://www.antaranews.com/berita/4856621/aspekpir-harap- penetapan-kawasan-hutan-perhatikan-perlindungan-petani tanggal 16 Juni 2025; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 201/Menhut-II/2006 tanggal 5 Juni 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara; Selain itu, para Pemohon juga mengajukan mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni Dr. Maruarar Siahaan, S.H. dan Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, M.Sc., yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 21 Mei 2025 dan telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2025, serta 2 (dua) orang saksi yakni Johari Ginting dan Faisal Azmi Nasution, A.Md. yang menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2025 , yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut: Ahli para Pemohon 1. Dr. Maruarar Siahaan, S.H. Pendahuluan Dalam politik hukum Indonesia saat ini, sangat mendasar untuk melihat lebih dahulu landasan yang dibangun dalam UU Kehutanan, dan multi kepentingan yang termuat didalamnya, dengan pendirian bahwa kebijakan konstitusional dalam putusan MK nomor 45/PUU-IX/2011, tentang penunjukan kawasan hutan, adalah sebagai implementasi politik hukum dalam konstitusi. Memang tidak dapat disangkal, bahwa putusan MK Nomor 45 Tahun 2011 menyangkut Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang No,….Tentang Kehutanan, khususnya menyangkut Pasal 1 angka 3 UU a quo yang mendefinisikan kawasan hutan “adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”, sepertinya telah membuka kotak pandora tentang kompleksitas dan bobot yang menggambarkan realitas masalah yang dihadapi tentang hutan di atas tanah dengan hak atas tanah dengan sistem organisasi kekuasaan negara dan penyelenggaraan pemerintahan, yang tampaknya sangat sektoral dan menjauh dari arah yang ditetapkan konstitusi. Meskipun demikian 49 harus juga secara jujur diakui bahwa karena proses pengujian Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011 mengalami batasan-batasan tertentu, maka paradigma yang dijadikan tolok ukur untuk melakukan uji konstitusionalitas norma tersebut, harus dikaitkan secara erat dengan gagasan yang justru memberi ciri dan dasar berfikir kenegaraan yang bersumber pada filosofi negara kesejahteraan yang dianut dalam UUD 1945 serta dianggap masih sangat relevan bahkan di dalam era globalisme saat ini. Konsepsi Negara Kesejahteraan (welfare state) yang merupakan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diadopsi sejak tahun 1945, secara kongkrit diwujudkan (sebagaimana dimuat) dalam Pasal 33 UUD 1945, yang tetap dipegang teguh, meskipun UUD 1945 telah mengalami perubahan dalam empat tahap. Konsepsi demikian harus menjadi jiwa atau spirit dan moralitas konstitusi dalam pengaturan sumber-sumber kehidupan bagi tujuan sebesar-berar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagai tolok-ukur bagi penyelenggara kekuasaan negara dalam mengambil keputusan kebijakan baik dalam regulasi maupun pelaksanaan pembangunan. Perubahan dan pembaharuan hukum yang dilakukan sampai saat ini, tampaknya belum merupakan suatu kegiatan yang terintegrasi dan terkonsolidasi secara harmonis diantara sektor-sektor kehidupan yang hendak ditata dengan regulasi yang membentuk bidang hukum dengan ruang lingkup tertentu, terutama di bidang pertanahan yang terkait dengan terbentuknya UU Kehutanan, UU Pertanian, UU Pertambangan dan beberapa bidang pengaturan lainnya. Perubahan dan pembaharuan hukum dalam bidang-bidang tertentu yang disebutkan diatas, seharusnya merupakan suatu kebijakan yang ditempuh berdasarkan politik hukum yang mengalami harmonisasi dan sinkronisasi secara nasional dengan mengacu pada konstitusi sebagai hukum tertinggi, yang selalu memiliki sifat kritis terhadap dimensi hukum yang bersifat ius constitutum dan melihat kearah ius constituendum, karena hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai masyarakat, sebagaimana telah diputuskan. Politik hukum demikian berkaitan erat dengan tujuan yang hendak di capai dibidang hukum, sehingga politik hukum selalu terkait dengan hal yang ideal, yang harus harus merumuskan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. 50 Titik tolak politik hukum adalah adanya visi hukum, yang sering juga disebut sebagai rechtsidee (cita hukum) yang menjadi visi yang mendasari hukum yang akan dibentuk, yang turut membentuk arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, yang dapat mengambil bentuk sebagai pembuatan hukum baru dan sebagai pengganti hukum yang lama. Politik hukum Negara demikian juga harus selalu memperhatikan realitas yang ada dengan mana akan tampak bagi kita bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam bidang yang relevan sebagai suatu tafsir terhadap norma konstitusi tertentu, menjadi bagian dari politik hukum yang dijadikan sebagai arah kebijakan dalam perubahan dan pembaharuan yang harus dilakukan sebagai implementasi putusan MK yang final dan mengikat bagi seluruh lembaga Negara dan warganegara dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Sejarah Kebijakan Pertanahan Nasional a. Pengaturan Pertanahan Masa Pra-Kemerdekaan Dengan melampaui pertumbuhan hukum pertanahan secara kronologis dari sejak jaman dahulu, maka tanah merupakan salah satu sumber utama penghidupan penting dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Dimasa VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie, 1602-1799), tahun 1854 lahirlah peraturan Regeringsreglement, yang didalamnya ada memuat masalah agraria dalam pasal 62. Dalam pasal tersebut tergambar bahwa meskipun tidak terang-terangan menentang Cultuurstelsel, namun memuat peraturan yang dimaksudkan untuk melindungi rakyat Indonesia terhadap Perkebunan Partikelir (Onderneeming) dan paksaaan dalam pengelolaan tanah. Peraturan Regeringsreglement ternyata tidak memuaskan bagi Perkebunan Partikelir, serta kurang memuat jaminan terhadap hak tanah bagi rakyat Indonesia, sehingga akhirnya lahirlah Undang-undang baru bernama Wet Agraria pada 1870. Wet Agraria ini kemudian dikuatkan oleh ketetapan Raja Belanda yang dikenal dengan sebutan Agraris Besluit (Staatsblad 1870 no. 118). Dengan adanya Agraris Besluit ini pemerintah Belanda telah menyatakan diri sebagai satu-satunya pemilik seluruh tanah kepulauan Indonesia. Hak milih rakyat atas tanah menjadi harapan yang tergantung diawang-awang. Pernyataan bahwa pemerintah Belanda sebagai pemilik tanah tercantum dalam Pasal 1 Agraris Besluit, dengan istilah 51 Domainverklaring. Semua tanah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan (Hak Eigendom), adalah milik Pemerintah Belanda. Tanah yang mempunyai pemilik disebut dengan Onvrij Staatsdomein, dan tanah- tanah dipuncak gunung dan hutan-hutang disebut tanah mentah atau Vrij Staatsdomein. b. Pengaturan pertanahan Periode 1945-1966 Setelah kemerdekaan 1945, selama Hukum Tanah yang baru belum lahir, maka hampir semua Undang-Undang Agraria yang ada adalah warisan jaman Belanda. Dengan pengakuan kedaulatan Indoensia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949, maka secara resmi semua kekuasaan termasuk hak atas tanah beralih ke tangan Pemerintah Indonesia. Kontitusi RIS dalam UUDS 1950 telah memuat pokok pikiran dalam pasal 26, bahwa hak milik itu adalah fungsi sosial (tugas yang bersifat sosial kemasyarakatan). Maksud dari pasal tersebut ialah, “bahwa tanah yang telah kita lepaskan dari kekuasaan bangsa Asing itu, hendaknya jangan sampai dikuasai oleh segolongan yang mampu daripada masyarakat kita saja, hingga mereka dapat menimbun kekayaan hasil tanah menurut kehendak mereka sendiri, tetapi tanah itu harus benar-benar diusahakan supaya membawa manfaat bagi rakyat seluruhnya sebagai suatu keluarga. Jadi hasil tanah itu hendaknya dipergunakan sedemikian rupa, sehingga tidak semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, tetapi memberi hidup bagi masyarakat seluruhnya”. Hukum Tanah di Indonesia akhirnya mengalami perubahan setelah diberlakukannya UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA), pada 24 September 1960. UUPA mengakhiri berlakunya peraturan hukum tanah kolonial, dan sekaligus mengakhiri dualisme atau pluralisme hukum tanah di Indonesia, serta menciptakan dasar-dasar bagi pembangunan hukum tanah nasional yang tunggal berdasarkan hukum adat sebagai hukum nasional Indonesia yang asli. Dengan lahirnya UUPA, berarti telah terjadi unifikasi hukum tanah di Indonesia. UUPA juga mengandung beberapa konsep tentang Reforma Agraria, antara lain: menjamin kepastian hukum tanah bagi rakyat Indonesia; memberi kemungkinan tercapainya fungsi bumi, air, dan ruang angkasa untuk kemakmuran rakyat; adanya azas perlindungan dan larangan monopoli dalam 52 sektor agraria; tanah bukanlah komoditas, namun harus menjadi alat produksi untuk mensejahterkan rakyat; memuat prinsip penataan ruang untuk kemakmuran rakyat. Salah satu karakteristik khusus UUPA adalah pernyataan secara tegas untuk menghapus “domein vewrklaring” dalam sistem system Agrarische Wet. c. Pengaturan Pertanahan Periode 1967-1998 Selama berlakunya UUPA sampai tahun 1967, sebagai hukum tanah yang tunggal mampu menjaga dan melindungi proporsi penggunaan dan pemakaian tanah di Indonesia secara optimal, tetapi dalam perkembangan selanjutnya UUPA yang mengatur pertanahan secara tunggal, kembali terpecah dalam berbagai Undang-undang yang terkait dengan pengaturan dan pengelolaan pertanahan, antara lain: UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA); UU No. 5/1967 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kehutanan; UU No. 11/1974 tentang Pengairan; UU No. 18/2004 tentang Perkebunan; UU No. 31/2004 tentang Perikanan; UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; dan lain-lainnya. Dengan terbitnya berbagai Undang-undang yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan pertanahan, maka semakin terjadi alih fungsi atau konversi lahan dan hak atas tanah secara besar-besaran. Selama tahun 1950- 1985, telah diterbitkan banyak Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Penerbitan HPH tersebut menyebabkan terjadinya konversi tanah hutan menjadi tanah non hutan (deforestasi). Demikian juga terjadi perkembangan yang lebih luas lagi dengan terbit nya HPH baru, izin pertambangan, pertanian yang menambah terjadinya konversi tanah hutan menjadi tanah non hutan, akan tetapi menjadikan peran dan kewenangan Kantor Pertanahan/Agraria semakin terpinggirkan. d. Pengaturan Pertanahan Periode 1998-Sekarang Setelah Reformasi, juga terjadi penerbitan HPH-HPH baru dan Penerbitan izin-izin lain dibidang tambang, pertanian yang menambah luas konversi tanah hutan menjadi tanah non hutan. Selama masa Orde Baru dan masa Reformasi juga telah terjadi konversi lahan hutan menjadi non hutan dalam jumlah yang tidak sedikit, sehingga prosentase deforestasinya meningkat. Dari perubahan kawasan hutan menjadi non hutan, maka setelah 53 tonggak pohon kayunya habis ditebang oleh perusahaan pemilik HPH, kemudian tanah non hutan tersebut dialih fungsikan menjadi kawasan perkebunan atau pertambangan. Selain terjadinya konversi - alih fungsi tanah hutan menjadi tanah non hutan, terjadi pula konversi - alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian. Dalam sepuluh tahun terakhir yang terjadi adalah masifnya konversi – alih fungsi lahan pertanian, terutama di pulau Jawa sebagai sentra produksi pangan nasional. Pergeseran Sektoral Dalam Kewenangan Pertanahan di Indonesia Dalam menganalisis persoalan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, rekomendasi ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis bersifat deduktif. Pendekatan normatif menempatkan posisi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 sebagai premis major,artinya Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dijadikan sebagai batu uji untuk menilai taraf sinkronisasi kebijakan pertanahan yang tersebar di berbagai bidang. Berdasarkan analisis deduktif ini, seharusnya semua kebijakan dari undang- undang hingga peraturan-peraturan teknis harus mencerminkan semangat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Oleh karena itu apabila ada kebijakan yang tidak merefleksikan semangat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, maka kebijakan itu harus disesuaikan sehingga tidak bertentangan, dan merefleksikan semangat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Untuk mengetahui apakah kebijakan pertanahan di Indonesia saat ini tetap mencerminkan komitmen pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, maka harus dikaji kebijakan pertanahan yang tersebar di berbagai bidang. Diakui bahwa pertautan kebijakan pertanahan dengan bidang yang lain sudah sedemikian kompleks seiring dengan perkembangan tantangan di bidang ekonomi, kependudukan dan penataan ruang, dan kompleksitas pertautan regulasi pertanahan diidentifikasi sebagai berikut: a. Tumpang-tindih berbagai peraturan perundangan terkait masalah agraria (UU Pokok Agraria, UU Kehutanan, UU Pertambangan & Mineral, dll) b. Tidak adanya leading sector pada tingkat portofolio kementerian yang memiliki otoritas untuk menetapkan peruntukan penggunaan lahan (seharusnya di Kementerian Agraria). c. Tidak terjadi synchronisasi dan harmonisasi dalam pembentukan peraturan 54 perundang-undangan, sehingga kemudian terjadi benturan di antara keputusan antar Kementerian dengan bidang- bidang kewenangan berbeda tetapi yang secara mendasar terkait dengan tanah, sehingga harmonisasi di anrara sektor-sektor yang ada terkait dengan tanah, telah menjadikan benturan yang kemudian merugikan pihak yang beritikad baik. Oleh karena Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 ditempatkan sebagai batu uji untuk menilai dan menguji konsitusionalitas norma hukum dalam regulasi pertanahan di bawah UUD, maka analisis yuridis harus juga berbasis pendekatan historis dan filosofis atas Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 sebagai sumber keabsahan norma yang diuji, dengan serangkaian Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah menjadi bagian dari konstitusi kita. a. Tumpang-tindih dan Ketiadaan Leading Sector untuk Konsolidasi Peraturan Perundang-Undangan dibidang UU Pokok Agraria, UU Kehutanan, UU Pertambangan & Mineral, dll) Pelemahan Undang-Undang Pokok Agraria yang awalnya dirancang sebagai peraturan pokok di bidang agraria, telah menjadi sangat lemah dengan diundang-undangkannya berbagai undang-undang sektoral yang juga terkait dengan pengaturan dan pengelolaan pertanahan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kehutanan sebagai mana diubah dengan Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Undang- Undang 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara. Dengan terbitnya berbagai undang-undang yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan pertanahan, dan kewenangan Agraria meski semakin terdegradasi, tetapi ketika telah diberikan hak-hak atas tanah kepada pihak-pihak yang mengusahakannya dengan perkebunan, dan berbenturan dengan penetapan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan UU Kehutanan yang menyebut bahwa adanya 4 tahap dalam penetapan kawasan Hutan, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang dianut oleh UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya Pasal 15 dan Putusan 55 MK No. 45/PUU-IX/2011, 9 Februari 2012 tentang pemahaman dan pemaknaan penetapan Kawasan Hutan harus melalui empat tahapan, yaitu: “Penunjukan, Penata Batasan, Pemetaan dan Pengukuhan/ Penetapan, tanpa mana Penunjukkan hutan tanpa proses tahapan tersebut adalah praktek dari pada pemerintahan otoriter dan bukan merupakan praktek dari pemerintahan yang demokratis ”. Dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, 9 Februari 2012, yang mengutip Pasal 15 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dikatakan sebagai berikut: “Bahwa penunjukan kawasan hutan adalah salah-satu tahap dalam proses pengukuhan kawasan hutan, dan ketentuan demikian harus memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau ulayat pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan sehingga jika demikian terjadi, maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan agar tidak merugikan bagi masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan”. Dalam melakukan penataan ulang dan pembenahan hukum pertanahan, maka arah kebijakan yang ditempuh di bidang perundang- undangan harus melakukan konsolidasi dengan mendasarkan diri pada pendirian bahwa yang menjadi dasar pengaturan adalah tanah, yang diatasnya terdapat hutan, dan dibawah tanah terdapat kekayaan alam, dengan mana pengaturan yang dilakukan harus dengan pendirian bahwa tanah menjadi fokus; Bahwa mengingat perkembangan yang terjadi di bidang peraturan perundang-undangan secara sektoral sekaligus dengan lahirnya lembaga- lembaga pemerintah yang bersifat kementerian maupun yang bukan, menyebabkan bahwa secara kelembagaan juga harus dilakukan penataan dan konsolidasi yang memungkinkan kebijakan penguasaan negara dengan segala aspek yang telah disebut diatas, agar dapat dilakukan secara terarah dan terkoordinasi dengan menghilangkan ego- sektoralisme, dan perlu adanya sebuah UU pertanahan yang bersifat komprehensif sehingga menjadi payung dari semua UU sektoral terkait masalah pertanahan. Selama belum ada UU tersebut, Putusan MK seyogianya dapat memberi arah konsolidasi tersebut. Untuk itu juga diperlukan konsolidasi kelembagaan 56 yang menjadi leading sector pada tingkat portofolio kementerian yang memiliki otoritas untuk menetapkan peruntukan penggunaan lahan. Putusan MK Sebagai Arah Kebijakan Perubahan Hukum Kebijakan (policy) yang dirumuskan oleh hakim dalam putusan MK sebagai pengawasan terhadap produk legislasi yang dibentuk oleh pembuat undang- undang, merupakan hasil yang tersusun secara dialektis antara dalil pembentuk undang-undang dengan dalil permohonan pengujian. Putusan dalam pengujian undang-undang yang menyatakan satu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, merupakan satu kebijakan hukum yang baru yang menjadi politik hukum yang bersifat final dan mengikat menyangkut bidang yang diatur dalam norma yang diuji tersebut. Ketika MK menyatakan satu undang-undang inkonstitusional, sesungguhnya MK berperan sebagai negative legislator, dan itu diartikan bahwa ketika MK terlibat dalam uji konstitusional undang-undang, MK turut dalam proses legislatif. Dengan fungsi demikian, secara inheren MK melakukan fungsi perumusan politik hukum, dan kebijakan (legal policy) yang dirumuskan oleh hakim dalam putusan MK sebagai pengawasan dalam mekanisme checks and balance terhadap produk legislasi yang dibentuk oleh pembuat undang-undang, bersama-sama dengan Konstitusi sebagai cita hukum dan hukum tertinggi merupakan arah yang seyogianya menjadi pedoman bagi pembuat undang- undang dalam melakukan kegiatan perubahan dan pembaharuan hukum. Kawasan Hutan dengan Penunjukan: Inkonstitusional Putusan MK Nomor 45 Tahun 2011 menyangkut Pengujian Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, khususnya tentang definisi kawasan hutan “adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah …”, sebagai hal yang bertentangan dengan konstitusi. Bahkan MK secara tegas menyatakan bahwa penunjukan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemerintahan otoriter. Demikian juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengeluarkan hutan adat dari status 57 hukum Negara, merupakan pengakuan dan implementasi konstitusi tentang hak- hak masyarakat hukum adat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari arah perubahan dan pembaharuan hukum yang dilakukan. Dengan mengutip Putusan MK tersebut yang menyatakan bahwa penunjukan kawasan hutan adalah salah satu tahap dalam [proses pengukuhan kawasan hutan, dan bukan bentuk final dari rangkaian proses penetapan kawasan hutan, sehingga ketentuan demikian harus memperhatikan kemungkinan adanya hak- hak perseorangan atau ulayat pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan, sehingga jika hal demikian terjadi, maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan agar tidak merugikan bagi masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan. Ketidaktaatan akan arah yang telah dirumuskan dalam politik hukum yang harus ditempuh baik karena kesengajaan maupun kelalaian, menyebabkan produk hukum yang dihasilkan tidak bergerak kearah ius constituendum yang diinginkan, dan tidak memenuhi harapan untuk mewujudkan tujuan Negara yang ditetapkan dalam konstitusi, dengan memperhatikan seluruh kepentingan yang terkait dengan suatu kebijakan publik yang dirumuskan. Putusan MK sebagai tafsir konstitusi yang sah, menyebabkan norma hukum dalam peraturan perundang- undangan yang lahir kemudian, adalah norma yang bertentangan dengan UUD 1945. Penguasaan Negara Atas Bumi, Air dan Segala Izinnya Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah melepaskan diri dari sistem hukum pemerintah kolonial Hindia Belanda yang melayani kepentingan negara penjajah (Belanda) dan secara khusus dibidang pertanahan telah ditentukan dalam Pasal 33 ayat 3 bahwa “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat” yang merupakan landasan konstitusional yuridis, filosofis dan sosiologis hukum pertanahan Indonesia yang secara tegas dirumuskan dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang secara tegas menyatakan: A. Menghapus undang-undang pertanahan hindia Belanda yang termuat dalam agrarisch wet tahun 1870 yang mengandung prinsip domein verklaring yang 58 menyatakan bahwa tiap bidang tanah yang tidak dapat ditunjukkan dasar hak nya maka dinyatakan sebagai domein atau hak milik negara sehingga dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 negara tidak lagi mempunyai dasar “ hak milik” atas tanah yang dikuasainya melainkan disebut sebagai hak menguasai negara yang diartikan sebagai management rights yang oleh Mahkamah Konstitusi dijabarkan dengan ruang lingkup: a) Mengadakan kebijakan (beleid) b) Melakukan tindakan Pengurusan (bestuursdaad) c) Melakukan pengaturan (regelensdaad) d) Melaksanakan pengelolaan (beheersdaad) e) Melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad). Sedangkan Undang- Undang Pokok Agraria menjabarkan lebih sempit hak menguasai negara tersebut meliputi: a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. B. Bahwa jenis hak hak atas tanah yang diatur dalam UUPA sebagaimana termuat dalam Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960, maka hak hak atas tanah yang disebutkan adalah: a. Hak milik b. Hak guna usaha c. Hak guna bangunan d. Hak pakai e. Hak sewa f. Hak membuka tanah g. Hak memungut hasil hutan Sedang Pasal 16 ayat (1) huruf h menentukan bahwa hak-hak yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas akan ditetapkan dengan undang- undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53; 59 Bunyi norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya, tampak bahwa baik jiwa dari proklamasi kemerdekaan untuk melepaskan diri dari penjajahan dan kemerdekaan untuk mensejahterakan rakyat dan bangsa Indonesia, terlihat dengan tidak diakuinya hak-hak atas tanah yang diberikan negara dalam kerangka penguasaan negara, dan kemudian menetapkan ganti rugiyang harus dibayar secara retroactive, bertentangan dengan seluruh bunyi Pasal 33 UUD 1945 dan filosofi keberadaan negara yang berniat melindungi segenap bangsa. Tanpa membuka ruang adanya due process of law, baik secara substantif maupun prosedural, untuk mewwujudkan kwenangan “Penguasaan Negara yang Sah” menurut Pasal 33UUD 1945 dalam tafsir MK yang telah baku, maka tampak eksistensi Pasal-Pasal yang diuji inkonstitusional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan universal. Indonesia dihukum membayar ganti rugi justru setelah kemerdekaan mengambil alih milik asing – yang dinyatakan sah - , dan menjual hasilnya ke luar negeri, tetapi dinyatakan harus memberi ganti rugi yang sifatnya prompt, adequate, and effective. (Putusan Landsgerichr Bremen tanggal 21 April 1959). Keberadaan norma-norma dalam Pasal 110A ayat (1) dan Pasal110B ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Diubah Dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengabaikan legal policy yang sepatutnya dikenali dalam UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011 serta Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dan prinsip-prinsip keadilan universal dalam perumusan norma dalam Undang- Undang yang dimohonkan pengujian, khususnya kawasan hutan yang ditunjuk dengan implikasi yang luas atas kepentingan hukum rakyat yang secara sah berkenaan dengan kawasan hutan tersebut, membawa akibat tidak dapat dipertahankannya norma-norma baru tersebut. Identifikasi seluruh regulasi yang saling berkaitan dalam bidang yang hendak diatur, untuk diperhadapkan dengan politik hukum yang telah dikenal dalam konstitusi dan Putusan-Putusan MK menjadi keharusan, bukan hanya disebabkan karena kebutuhan melakukan penyelarasan norma, tetapi terlebih lagi merupakan bagian dari konstitusionalisme, yang telah menggariskan batas (constitutional boundary) bagi pembuat undang- undang. Diskresi Pembuat Undang-Undang dalam menyusun dan membuat 60 undang-undang harus bergerak dalam ruang yang dirumuskan sebagai constitutional boundary tersebut. Apabila melewati garis batas maka norma demikian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan null and void. Mahkamah Konstitusi telah merumuskan bagaimana sesungguhnya peran negara dalam konsepsi penguasaan atas sumber daya alam menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang memperoleh bentuk dalam 5 (lima) bidang kewenangan, yang disebutnya sebagai fungsi-fungsi, yaitu kewenangan untuk menetapkan kebijakan (beleidsdaad), kewenangan melakukan pengurusan (bestuursdaad), kewenangan pengaturan (regelensdaad), kewenangan pengelolaan (beheersdaad) dan kewenangan untuk melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad). Kelima bentuk state-intervention tersebut harus dilakukan untuk mencegah di monopolinya kekayaan atau sumber daya alam Indonesia, karena konstitusi menuntut semuanya ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pandangan hidup bangsa yang menjadi landasan filosofis dalam pertimbangan hukum suatu uji materil terhadap kebijakan yang menjadi muatan satu undang-undang, dan yang telah dikembangkan oleh MK sendiri dalam yurisprudensi tetap serta telah menjadi acuan yang berwibawa, ternyata dalam putusan atas permohonan uji materi undang-undang kehutanan, tampak tidak diketengahkan secara aktif dalam kebijakan legislasi yang dikutip di atas. Dalam politik hukum Inonesia saat ini, sangat mendasar untuk melihat lebih dahulu landasan yang dibangun dalam UU Kehutanan, dan multi kepentingan yang termuat didalamnya, dengan pendirian bahwa kebijakan konstitusional dalam Putusan MK Nomor 45/PUU- IX/2011, tentang penunjukan kawasan hutan, adalah sebagai implementasi politik hukum dalam konstitusi. Memang tidak dapat disangkal, bahwa putusan MK Nomor 45 Tahun 2011 menyangkut Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, khususnya menyangkut Pasal 1 angka 3 UU a quo yang mendefinisikan kawasan hutan “adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”, sepertinya telah membuka kotak pandora tentang kompleksitas dan bobot yang menggambarkan realitas masalah yang dihadapi tentang hutan dengan sistem organisasi kekuasaan negara dan penyelenggaraan pemerintahan, yang tampaknya sangat sektoral dan menjauh dari arah yang 61 ditetapkan konstitusi. Meskipun demikian harus juga secara jujur diakui bahwa karena proses pengujian Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011 mengalami batasan- batasan tertentu berkenaan dengan Pasal yang dimohon untuk diuji, maka paradigma yang dijadikan tolok ukur untuk melakukan uji konstitusionalitas norma tersebut, harus dikaitkan secara erat dengan gagasan yang justru memberi ciri dan dasar berfikir kenegaraan yang bersumber pada filosofi negara kesejahteraan yang dianut dalam UUD 1945 serta dianggap masih sangat relevan bahkan di dalam era globalisasi saat ini. Konsepsi Negara Kesejahteraan (welfare state) telah merupakan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diadopsi sejak tahun 1945, secara kongkrit diwujudkan (sebagaimana dimuat) dalam Pasal 33 UUD 1945, yang tetap dipegang teguh, meskipun UUD 1945 telah mengalami perubahan dalam empat tahap. Konsepsi demikian harus menjadi jiwa atau spirit dan moralitas konstitusi dalam pengaturan sumber- sumber kehidupan bagi tujuan sebesar-berar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagai tolok-ukur bagi penyelenggara kekuasaan negara dalam mengambil keputusan kebijakan baik dalam regulasi maupun pelaksanaan pembangunan. Penunjukan Kawasan Hutan – Praktek Otoritarianisme Mahkamah Konstitusi telah merumuskan bagaimana sesungguhnya peran negara dalam konsepsi penguasaan Negara atas sumber daya alam yang memperoleh bentuk dalam 5 (lima) bidang kewenangan, yang disebutnya sebagai fungsi-fungsi, yaitu di bidang kebijakan (beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), tindakan pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (bestuursdaad). Kelima bentuk state-intervention tersebut harus dilakukan untuk mencegah di monopolinya kekayaan atau sumber daya alam Indonesia oleh pemilik modal (besar), karena konstitusi menuntut semuanya ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pandangan hidup bangsa yang menjadi landasan filosofis dalam pertimbangan hukum suatu uji materil terhadap kebijakan yang menjadi muatan satu undang- undang, dan yang telah dikembangkan oleh MK sendiri dalam yurisprudensi tetap serta telah menjadi acuan yang berwibawa, ternyata dalam putusan atas permohonan uji materi undang- undang kehutanan, tampak tidak diketengahkan secara aktif dalam perkara yang dikutip diatas. Sekali lagi, kemungkinan besar karena Ketentuan Peralihan dengan 62 muatan norma yang sama tidak disinggung atau diajukan untuk diuji dengan batu ujian konstitusionalitas norma yang sama yang dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon, sehingga dirasakan tidak mendesak, meskipun merupakan suatu kepentingan umum yang sangat mendasar. Harus diakui bahwa Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011 yang menegaskan perlindungan dan pengakuan konstitusi atas hak- hak traditional Penggugat, kemudian secara lebih spesifik lagi telah secara jelas ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, 16 Mei 2013 yang intinya menyatakan: “bahwa hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat tidak termasuk hutan Negara”. Hal tersebut sebenarnya juga merupakan ketentuan yang dianut oleh UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya jika mengacu kepada Pasal 15 UU 41 Tahun 1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 9 Februari 2012 tentang pemahaman dan pemaknaan penetapan Kawasan Hutan, yang harus melalui empat tahapan, yaitu: Penunjukan, Penata Batasan, Pemetaan dan Pengukuhan/ Penetapan, dengan mana penunjukkan hutan tanpa proses tahapan tersebut adalah praktek dari pemerintahan otoriter dan bukan merupakan praktek dari pemerintahan yang demokratis”, sehingga karenanya bertentangan dengan konstitusionalisme dan rule of law, dan oleh karenanya disimpulkan merupakan perbuatan melawan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, 9 Februari 2012, yang mengutip Penjelasan Pasal 15 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatakan sebagai berikut: “Bahwa penunjukan kawasan hutan adalah salah-satu tahap dalam proses pengukuhan kawasan hutan, dan ketentuan demikian harus memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau ulayat pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan sehingga jika demikian terjadi, maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan agar tidak merugikan bagi masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan.” INDIKATOR KONSTITUSIONAL SUATU NORMA Kita sering mendengar bahwa suatu norma yang dibentuk ketika diuji di MK merupakan suatu open legal policy bagi pembuat undang-undang, sehingga 63 demikian tidak ada alasan mempersoalkan konstitusionalitasnya, karena pembuat undang-undang mendapat keleluasaan dalam menentukan suatu aturan, larangan, kewajiban atau batasan-batasan yang dimuat dalam suatu norma undang-undang yang sedang dibuat. Kata-kata “open legal policy” sering dilihat sebagai ungkapan yang mudah untuk menyatakan ditolaknya suatu pengujian undang-undang (judicial review), tanpa memerlukan suatu argumentasi yang masuk akal dalam pertimbangan hukum yang memadai. Suatu hal yang niscaya bahwa setiap pembuat keputusan kebijakan publik yang merancang keputusan-keputusan kebijakan, baik yang menyangkut peraturan perundang- undangan ataupun penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, senantiasa harus mencari dasar validitas dan legalitas dari keputusan yang diambil dengan menafsirkan konstitusi untuk mengetahui ruang lingkup kebebasan diskresionernya dalam batasan konstitusi. Indikator konstitusional dimaksud merupakan ukuran yang dapat digunakan sebagai pembenar dengan melihat: 1. Pembukaan, yg memuat pandangan hidup bangsa dalam Pancasila sebagai cita hukum (rechtsidee) sebagai Grundnorm; 2. Tujuan Bernegara dalam alinea keempat Pembukaan; 3. Norma Konstitusi yang bersifat HAM dan bukan, dalam Batang Tubuh UUD 1945. Norma yang dimohonkan untuk diuji secara materiil adalah Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Diubah Dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi undang-Undang, masing-masing berbunyi sebagai berikut: (i) Pasal 110A ayat (1): “Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki izin berusaha di dalam Kawasan hutan sebelum berlakunya undang- undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023”. Penjelasannya: Yang dimaksud dengan “Memiliki Perizinan Berusaha” dalam ayat ini adalah setiap orang yang memiliki izin Lokasi/dan/atau izin usaha di bidang Perkebunan di bidang Perkebunan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. Unsur-Unsur Pasal 110 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut: 1. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun, 64 2. Telah memiliki perizinan telah memilikii izin berusaha berupa izin lokasi dan/atau izin usaha dibidang perkebunan; 3. Arealnya berada dalam kawasan hutan; 4. Sebelum berlakunya UU a quo; 5. Belum memiliki perizinan di bidang kehutanan; Berdasar kelima unsur Pasal 110A ayat (1) tersebut, maka suatu Usaha yang telah memiliki HGU dengan izin usaha, tetapi arealnya telah dinyatakan sebagai Kawasan hutan ic dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI ic SK 1156/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2023 tertanggal 31 Oktober 2023, secara surut keputusan berdasar UU tersebut dinyatakan berlaku secara surut terhadap Pemohon JR yang sudah mempunyai izin usaha a. Budi daya tanaman perkebunan (IUP-B atau Surat Tanda daftar Usaha (STD-B); atau b.Usaha budidaya tanaman Perkebunan (IUP-B atau STDB) dan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan (Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) atau Surat Tanda Daftar Usaha Pengolahan (STD-P yang diterbitkan Pemda sesuai kewenangannya pada saat dimulainya kegiatan perkebunan, tetapi belum memiliki perizinan di bidang Kehutanan sesuai dengan tahapan dalam SK tertanggal 31 Oktober 2023 tersebut, harus tunduk pada skema yang ditentukan; 1. Skema akibat hukum Pasal 110A ayat (1) UU a quo, dikaitkan dengan PP 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan adalah: (i) Menyelesaikan persyaratan izin dan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); (ii) Dana Reboisasi (DR); (iii) Wajib menyerahkan tanahnya kepada Negara apabila telah melewati masa 15 tahun dari masa tanam. 2. Skema akibat hukum Pasal 110B ayat (1) UUP3H terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran: (i) Sebagaimana dimakksud Pasal 17 ayat (1) huruf b, c,dan huruf e; (ii) Dan atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c dan/atau huruf e atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 Novermber 2020 dikenai sanksi adminitratif berupa: 65 a. penghentian sementara kegiatan usaha; b. pembayaran denda administratif; dan/atau c. paksaan pemerintah; 3. Pasal 17 ayat (2) huruf b,c dan e, setiap orang dilarang: (i) Melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan Hutan tanpa perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. (ii) Mengangkut dan /atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan dikawasan Hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat; 4. Penjelasan Pasal 110B ayat (1) UUP3H menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan tanpa memiliki perizinan Berusaha dalam ayat ini adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tanpa perizinan di bidang kehutanan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum undang- undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 5. Unsur -unsur norma Pasal 110B ayat (1) UUP3H adalah: (i) Setiap orang yg melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, (ii) dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b,huruf c dan huruf e, atau kegiatan lain; (iii) di kawasan hutan, (iv) tanpa memiliki perizinan berusaha yakni tanpa perizinan dibidang kehutanan; (v) sebelum tanggal 2 November 2020, maka diberi sanksi berupa penghentian sementara kegiatan usaha dan pembayaran denda administratif, dan paksaan pemerintah; KONSTITUSIONALISME DAN KONSTITUSI Paska-perang dunia II lingkungan di mana ditandai oleh masuknya Hak Asasi Manusia menjadi norma konstitusi yang diadopsi oleh hampir semua konstitusi negara-negara anggota PBB. Tempat utama yang diberikan kepada konstitusi - dengan memperluasnya ke pengadilan konstitusional - sebagai benteng terhadap otoritarianisme. Dalam semua kasus, para pendiri secara eksplisit memberikan kepada Mahkamah Konstitusi tugas untuk melindungi warga dari penyalahgunaan oleh otoritas publik. Dampak praktis yang paling penting dari banyak putusan yang menyatakan inkonstitusionalitas norma, adalah untuk memaksa proses legislatif kedua, satu proses revisi/perbaikan atau pembentukan kembali norma yang diuji sesuai dengan putusan MK dalam proses legislatif kedua. Revisi undang-undang seyogianya mencerminkan kebijakan hakim konstitusi sebagai penafsir konstitusi yang mengesampingkan kebijakan yang dibuat oleh pejabat terpilih. 66 Konstitusionalisme, menuntut "sebuah sistem pembatasan yangdiatur atas orang-orang yang menjalankan kekuasaan politik. Sebuah konstitusi yang memuat HAM dan kewenangan Judicial Review adalah dua yang paling pokok konstitusionalisme. Tetapi juga sama penting terbentuknya budaya politik, yang menyangkut pemahaman bahwa penghormatan terhadap nilai-nilai yang mendasari tatanan konstitusional sangat penting untuk stabilitas politik. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi dan dimajukan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Rule of Law sebagai unsur konstitusionalisme akan menekankan pada prinsip legalitas bahwa semua Tindakan negara dan warganegara akan ditundukkan kepada hukum yang dibentuk berdasarkan konstitusi dengan partisipasi public secara demokratis dalam pembentukannya. Kita menyebut satu pemerintahan baik, jika keseluruhan pelaksanaan urusan pemerintahan dilakukan dengan bijaksana dan dengan satu kesesuaian yang ketat kepada asas dan tujuan konstitusi. Bagi Paine, satu tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan konstitusi merupakan “tindakan kekuasaan tanpa hak”.Tapi bagi Bolingbroke hal itu hanya membenarkan kita untuk mengatakan bahwa pemerintahan tersebut bukan pemerintahan yang baik. Uji Materiil Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) Terhadap Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) Dalam UUD 1945 1. Pasal 28G ayat (1) berbunyi: “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; Perlindungan tersebut meliputi: a. Hak atas tanah yang diakui sebagai hak konstitusional; 1. Hak atas tanah adalah harta pribadi dan benda yang dilindungi sebagai hak atas tanah menurut Pasal 16 dan Pasal 53 UUPA, yang diperoleh berdasarkan pelaksanaan penguasaan megara dalam Pasal 33 Ayat (3) yang merupakan kewenangan negara mengatur dan menyelenggarakan 67 peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; 2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa yang dilaksanakan oleh Kantor ATR/BPN sebagai pelaksana kekuasaan negara yang berpuncak pada Kementerian ATR/BPN sebagai Pembantu Presiden sebagai penanggung jawab Eksekutif tertinggi; Perolehan hak atas tanah dengan 4 cara, (i) Penetapan Pemerintah tentang pemberian hak, (ii) Ketentuan undang-undang (konversi), (iii) peralihan hak, dan (iv) pemberian hak. (i) Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 berbunyi : Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah; b. Pasal 68 ayat (4) UU 41/1999 tentang Kehutanan: setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hilangnya hak atas tanah akibat penetapan kawasan hutan secara adil haruslah dilakukan dengan kompensasi, tetapi menetapkan kewajiban untuk membayar PNBP kepada Negara dan diberikan sanksi adaministrasi sebagaimana diatur Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UUP3H merupakan norma yang bertentangan dengan UUD 1945. Kesimpulan ini lahir dari keabsahan norma yang harus diukur dari norma diatasnya, bahwa tanah di Kawasan Hutan dan Kawasan Non-Hutan, tunduk pada UUPA dengan Kantor ATR/BPN yang menjadi cabang Pemerintahan yang mengaturnya, yang didasarkan pada Undang-Undang Tunggal sebagai landasan hukum pertanahan yang melepaskan diri dari sistem hukum tanah kolonial dengan prinsip domein verklaring. c. Pembentukan Kementerian Kehutanan berdasar terbentuknya Undang-Undang Kehutanan, yang disusul dengan Undang-Undang lain seperti UU Pertanian, UU Pertambangan,UU Perikanan yang semuanya terbentuk dengan kewenangan yang menyangkut kaitan pertanahan tanpa penataan organisasi dan 68 kewenangan pihak yang secara tegas menjadi leading sector dalam pengaturan semua bidang yang terkait dengan tanah, karena hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan tanah di mana kekayaan alam ada di dalamnya, merupakan suatu hak yang seyogianya dari awal terpikirkan untuk tidak menyebabkan kekacauan yang terjadi. Penutup Dalam bagian akhir tulisan Mc Ilwain dalam bukunya “Constitutionalism - Ancient and Modern”, dia menorehkan problematik konstitusionalisme tersebut dalam kalimat yang berbunyi: “The long and fascinating story of the balancing of jurisdiction and gubernaculum, …shoud be… in adjusting and maintaining today the delicate balance of will and law, the central practical of politics now as it has been in all past ages. The two fundamental correlative elements of constitutionalism for which all lovers of liberty must yet fight are the legal limits to arbitrary powers and a complete political responsibility of government to the governed”. (Hal. 49) Kesimpulan: 1. Pasal yang dimohonkan untuk diuji, adalah merupakan norma yang bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai dikecualikan atas usaha di atas lahan yang telah memperoleh hak atas tanah berdasar Keputusan Pemerintah cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional; 2. Pengambil alihan oleh Negara sebagai suatu negara yang berdasarkan konstitusi dan rule of law, yang dalam Pembukaan UUD 1945 diamanatkan untuk memajukan kesejateraan umum, serta mengakui hak pribadi atas tanah yang dilindungi UUD 1945 sebagai bagian dari Hak Asasi manusia, jika akan diambil alih alih harus memperhitungkan unsur keadilan dengan mengganti kerugian yang timbul, sehingga mereka yang oleh negara semula telah diberikan hak atas tanah untuk mengusahakan nya secara sah, seyogianya tidak diletakkan dalam posisi yang lebih buruk dari posisi sesudah pengambil alihan oleh negara; 3. Suatu negara yang menyatakan mendasarkan diri pada Konstitusi, 69 Rule of law yang demokratis, harus tunduk pada konstitusi sebagai hukum tertinggi, dan jika kebijakan dalam pembentukan hukum dan perundang- undangan bertentangan dengan norma konstitusi demikian,Pemerintah tidak dapat dianggap sebagai Pemerintahan yang sah. 2. Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, M.Sc. 1. Pendahuluan Permohonan Uji Materiil Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) terhadap Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28D ayat( 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Isi Permohonan Para Pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 110A ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud “dikecualikan terhadap pemilik Hak Atas Tanah”; 3. Menyatakan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang 70 Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud “dikecualikan terhadap pemilik Hak Atas Tanah”; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 3. Dasar Permohonan Ahli berpendapat bahwa Pasal 110A dan 110B yang diatur dalam UUCK, tidak dikeluarkan dengan mendasarkan pada filosofi dan latar belakang yang kuat atas kondisi hukum yang pernah ada dan berlaku di Indonesia, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Overlapping Regulasi Bentuk Pemerintahan Daerah dan pembagian wilayah di Indonesia sudah ada sejak sebelum kemerdekaan dan telah dibagi-bagi ke dalam wilayah di Indonesia. Dengan luasan daratan yang di miliki Indonesia mencakup 187 juta hektar. Dari total luas daratan tersebut diklaim sebagai kawasan hutan dengan cakupan luas 2/3 dari total luas daratan Indonesia, sedangkan yang diklaim sebagai kawasan hutan tersebut sudah bagian dari administrasi pemerintahan. Di setiap Provinsi di Indonesia pada saat itu telah diatur melalui Undang- Undang pembetukan wilayah masing- masing provinsi. Khususnya terkait dengan agraria maka telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA). UUPA adalah sebagai Amanah dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka sesuai Pasal 2 ditegaskan bahwa (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk: a. 71 mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, c. menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang- orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur. (4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat- masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Dalam rangka membuka kran investasi pada saat itu, maka Pemerintah juga mengeluarkan berbagai paket kebijakan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam berupa hasil tambang, hutan dan lainnya. Maka untuk kehutanan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK). UUPK ini sebagai landasan hukum untuk diberikan izin untuk pemanfaatan hutan dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan di masa lalu. Pengaturan wilayah kehutanan di masa lalu tentunya juga sudah terjadi overlapping dengan acuan agraria sebelumnya dan tentu di masa lalu permasalahan lahan/tanah dengan wilayah hutan belum menjadi issue terkait tenurial seperti pada saat ini karena di masa itu belum banyak terjadi investasi yang memerlukan banyak lahan dan bertumbuhnya masyarakat seperti saat ini. Tumpang tindih penguasaan dan penggunaan lahan semakin lama dipastikan akan semakin banyak karena pada tahun 1982- an Menteri Pertanian mengeluarkan SK Penunjukan Kawasan Hutan di Indonesia. Namun penunjukan tersebut hanya digunakan untuk wilayah hutan, sedangkan wilayah administratif di seluruh Indonesia sudah ada pengaturannya. Seperti pada tahun 1974 telah ada UU tentang Pemerintahan Daerah dan selanjutnya UU Pemerintahan Daerah 72 mengalami beberapa kali perubahan dan pada tahun 1992 juga ada UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang jo UU No. 26 Tahun 2007. Pemerintahan Daerah di Indonesia mencakup wilayah Provinsi, kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/kampung dan wilayah adat lainnya sudah terbentuk, namun wilayah tersebut diklaim sebagai kawasan hutan melalui UU Kehutanan yang sampai saat ini peta di kehutanan dibuat untuk kehutanan sendiri. Padahal permasalahan tumpang tindih ini sudah sangat lama terjadi. Oleh karena Kehutanan hanya mengklaim mendasarkan peta kehutanan sendiri tentu peta tersebut tidak memuat kondisi lahan dan penguasaan lahan secara pasti di seluruh wilayah Indonesia yang diklaim sebagai kawasan hutan. Maka UU Kehutanan mengamanatkan untuk melakukan pengukuhan kawasan hutan. Kehutanan sampai saat ini tidak menyelesaikan pengukuhan kawasan hutan dan hanya berlindung dengan telah melakukan tahap “penunjukan” saja diatas kertas, seolah-olah menyamakan antara “penunjukan” dengan “penetapan” sudah sama kepastian hukumnya. Tentu hal tersebut tidak benar, sehingga Mahkamah Konstitusi telah melakukan koreksi dan Pemerintah harus melakukan pengukuhan kawasan hutan agar lahan yang diklaim sebagai kawasan hutan oleh Pemerintah mempunyai kepastian hukum seperti yang tertuang didalam Putusan MK Nomor 45/PUU- IX/2011. Begitu juga Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011 dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Pengukuhan kawasan hutan didalam UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dilakukan melalui 4 (empat) tahap mulai dari penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan. Kawasan hutan yang mempunyai kepastian hukum adalah yang sudah ditetapkan. Landasan filosofinya negara boleh menunjuk tetapi tidak hanya cukup menunjuk tetapi harus dilakukan penataan batas juga pemetaan. Rangkaian dari penataan batas adalah untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara sebelum kawasan hutan tersebut ditetapkan. Jika terjadi penetapan kawasan hutan mestinya sudah diselesaikan hak-hak masyarakat atas kawasan hutan yang ditetapkan. Jika masih ada hak masyarakat seperrti hak atas tanah berarti pengukuhan yang dilakukan tidak benar. 73 Pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan yang tidak dilakukan dengan segera mengakibatkan overlapping yang semakin tajam dalam system agraria di Indonesia, khususnya terkait pengelolaan dan pemanfaatan lahannya. Kondisi yang demikian dialami oleh sebagian masyarakat kita yaitu tidak diakuinya hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Sangat ironis program pemerintah di masa lalu seperti program transmigrasi yang telah diberikan hak atas tanah SHM banyak yang dimasukan dalam Peta Kawasan Hutan. Begitu juga pelaku usaha Perkebunan yang telah diberikan HGU juga masih dilakukan evaluasi dan dimasukkan sebagai wilayah hutan. Kondisi yang demikian tentunya menempatkan masyarakat tidak ada kepastian dan perlindungan hukum atas hak milik sebagai hak konstitusi yang dijamin oleh Konstitusi. Pada saat sudah masuk dalam Peta Kawasan Hutan, maka semua hak yang melekat pada hak miliknya menjadi tidak ada artinya. Bahkan saat ini selain harus mengikuti Pasal 110A dan 110B UU P3H juga terkena Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Pasal 110A dan 110B UU P3H dikenakan denda administratif dengan membayar jumlah uang tertentu dan Perpres 5 Tahun 2025 dapat dikenakan pembayaran jumlah tertentu, pengambil- alihan lahan dan tindakan lainnya. Tentu tindakan yang dilakukan melalui Pasal 110A dan 110B UU P3H serta Perpres Nomor 5 Tahun 2025 sangat bertolak belakang dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 68 ayat (4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 68 ayat (4) tersebut sudah seharusnya menjadi acuan utama dalam menyelesaikan overlapping hak atas tanah agar tidak terjadi pelanggaran hak konstitusi warga negara. b. Peta Kawasan Hutan tidak dapat dipakai sebagai sumber hukum Kebenaran Bahwa dalam hal ini Kementerian Kehutanan tidak menjalankan kaidah dan norma hukum dari Hukum Kehutanan itu sendiri. Bidang 74 Kehutanan yang dijalankan oleh Kementerian Kehutanan tidak mematuhi Peraturan perundang-undangan bidang Kehutanan secara benar, baik itu yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maupun beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Kawasan Hutan dan Hak Atas Tanah. Kawasan Hutan diatur dalam peraturan perundang-undangan di Bidang Kehutanan, sedangkan Hak Atas Tanah diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang Agraria dan Tata Ruang. Terdapat kekeliruan mendasar yang terjadi adalah karena peraturan perundang-undangan bidang Kehutanan di level bawah, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kehutanan, juga Surat Keputusan Menteri Kehutanan, seringkali mengatur masalah Hak Atas Tanah yang menjadikan Institusi Kehutanan menilai hasil penetapan Kementerian lain yang sudah dijalankan berdasarkan Perundang-undangan Bidang Agraria dan Tata Ruang. UU Cipta Kerja memposisikan Instansi Kehutanan telah menjalankan peraturan perundang-undangan di Bidang Kehutanan secara benar, sehingga Peta Kawasan Hutan seolah merupakan Sumber Hukum Kebenaran, padahal secara hukum dan faktual Peta Kawasan Hutan adalah hasil kinerja Kementerian Kehutanan yang tidak menjalankan hukum sebagaimana mestinya. Kementerian Kehutanan, karena dalam hal ini tidak menjalankan hukum secara benar, hasil kinerjanya dapat dikatakan sebagai pusat permasalahan lahan di Indonesia sampai saat ini. Pasal 110A dan 110B UUCK sesungguhnya terkait dengan perizinan yang berhubungan dengan kawasan hutan, tidak terkait dengan Hak Atas Tanah. Kementerian Kehutanan sebenarnya mengakui bahwa Peta Kawasan Hutan Di Provinsi Sumatera Utara tidak valid sebagaimana dapat dilihat dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 201/Menhut-II/2006 tanggal 5 Juni 2006 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, di dalam Bagian Menimbang huruf a disebutkan: bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 telah ditetapkan Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara seluas 75 ± 3.780.132,02 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua dua perseratus) hektar dan berdasarkan hasil perhitungan ulang luasnya adalah ± 4.514.792 (empat juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) hektar. Hal ini terjadi kesalahan perhitungan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara seluas ± 734.660 ha atau setara dengan 11 kali luas Provinsi DKI Jakarta. c. Hak Atas Tanah bukan Kawasan Hutan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) mengatur: Pasal 110A ayat (1): “Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023”. Penjelasan Pasal 110A ayat (1): “Yang dimaksud dengan "memiliki Perizinan Berusaha" dalam ayat ini adalah setiap orang yang memiliki Izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.” Pasal 110B ayat (1): “Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, dan/ atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa: a. penghentian sementara kegiatan usaha; b. pembayaran denda administratif; dan/ atau c. paksaan pemerintah”. Penjelasan Pasal 110B ayat (1): Yang dimaksud dengan "tanpa memiliki Perizinan Berusaha" dalam ayat ini adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tanpa perizinan di bidang kehutanan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jika diperhatikan dari ketentuan Pasal 110A dan 110B UU 18 Tahun 2013 tentang P3H: maka tidak terkait sama sekali dengan Hak Atas Tanah, hal ini sesuai dengan pengertian kawasan hutan itu sendiri yang membagi atas kawasan hutan negara dan kawasan hutan hak. Hutan 76 negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (UU 41/1999 Pasal 1 angka 4). Dan Kawasan Hutan Negara adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (PP 23/2021, Pasal 1 angka 5). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan juga mempertegas dalam Pasal 1 angka 4, Hutan Negara adalah Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Pasal 1 angka Angka 7, Kawasan Hutan Negara adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Pasal 1 angka 104, Hak Atas Tanah adalah Hak Atas Tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA Pasal 2 ayat (1): Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk: a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b. menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. 77 (4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah daerah Swatantra dan masyarakat- masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Pasal 4 UUPA (1) menyatakan bahwa: atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang- undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. (3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa. Hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 UUPA (1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah: a. hak milik , b. hak guna-usaha (HGU), c. hak guna-bangunan, d. hak pakai, e. hak sewa, f. hak membuka tanah, g. hak memungut-hasil hutan, h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53; d. Izin Lokasi, Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Izin Lokasi dan/atau Izin Usaha Perkebunan merupakan perizinan sebelum memperoleh Hak Atas Tanah (HGU). HGU adalah Hak Atas 78 Tanah bukan izin. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal. Dalam ketentuan umum peraturan Menteri Agraria memberikan definisi “Izin Lokasi” adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah sesuai dengan Tata Ruang Wilayah, yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya dasar pemberian “izin lokasi” adalah Tata Ruang Wilayah, sehingga produk tersebut adalah sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan. Disini filosofi dasarnya adalah “untuk memperoleh lahan”. Beberapa hal lain yang berkaitan dengan izin Lokasi adalah 1. Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan instansi pemerintah, badan usaha, atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, yang tidak termasuk ruang di atas tanah dan/atau ruang di bawah tanah. 3. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah Rencana Tata Ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi yang merupakan penjabaran dari RTRWN yang memuat tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi, rencana struktur ruang wilayah provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. 5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRWK/K adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota yang merupakan penjabaran dari RTRWP yang memuat tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota, 79 penetapan kawasan strategis kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. Terkait dengan izin Lokasi dilakukan beberapa perubahan Peraturan Menterinya, mulai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. Dalam peraturan Menteri ini diberikan definisi KKPR dalam Pasal 1 angka 19 sebagai berikut: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR. Dari sisi izin lokasi yang dimiliki perusahaan perkebunan, sepanjang secara tata ruang wilayah obyek tanah yang diberikan izin sesuai tataruang, maka izin lokasi tidak bertentangan dengan Undang_Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, karena Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan kegiatan pengukuhan Kawasan hutan “memperhatikan” tata ruang wilayah. Izin lokasi adalah izin dalam rangka mencari tanah/lahan. Perolehan tanah dilakukan dengan cara mengganti rugi terkait dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan pemanfaatan tanah melalui pemeriksaan panitia B, dilakukan tatabatas, dan dipetakan. Setelah memperoleh tanah sesuai dengan izin lokasi maka terhadap tanah yang telah diperoleh dimohonkan Hak Atas Tanahnya yang dalam hal ini adalah HGU. Setelah permohonan hak tersebut memenuhi syarat dan ketentuan, termasuk membayar beberapa jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) maka Hak Atas Tanah yang berupa Hak Guna Usaha (HGB) diberikan oleh Kementerian ATR/BPN atas nama Negara. Maka HGU bukan izin tetapi Hak Atas 80 Tanah produk “penetapan Pemerintah” atas nama Negara sebagaimana yang diamanatkan dalam UU 5, 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) pasal 2, ayat 2 huruf b dan c; dan Pasal 31. Luas HGU tidak senantiasa sama dengan luas Izin Lokasi karena luas permohonan HGU sesuai dengan luas hasil perolehan tanah. Oleh karena itu kepastian luas penguasaan tanah oleh subjek hak atas tanah, dalam hal ini adalah HGU adalah luas HGU sesuai dengan Surat Keputusan (SK) HGU yang telah ditetapkan. Setelah memperoleh SK HGU, maka Hak Atas Tanah ini harus didaftar oleh Kementerian ATR/BPN untuk mendapatkan Sertipikat Hak Atas Tanah (sertipikat HGU) sebagai tanda bukti pemilikan Hak Atas Tanah. Pendaftaran tanah mengenal adanya asas hukum Rechtsverwerking sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah 24, 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 32, (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Ayat (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Pemerintah juga wajib menegakkan Hukum Investasi bagi perkebunan kelapa sawit yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Terutama perlindungan hukum bagi pemegang izin apalagi sudah mempunyai Hak Atas Tanah (HGU). Dalam Pasal 3 Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas Kepastian hukum; menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan 81 perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Melindungi Hak Atas Tanah UUPA, menyatakan dalam Pasal 31 Hak Guna Usaha terjadi karena penetapan Pemerintah. Selanjutnya Pasal 32. (1) Hak GunaUsaha, term asuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya Hak Guna Usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir. Ketentuan Pasal 31 UUPA selaras dengan ketentuan UU 41, 1999 tentang Kehutanan Pasal 68 ayat (4) yang menyatakan setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya Hak Atas Tanah miliknya sebagai akibat dari adanya Penetapan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU Kehutanan ini juga telah mengatur penyelesaian sengketa kehutanan yang sampai saat ini tidak dijalankan. Pasal 75 ayat (2) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan. Dan ayat (3) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak dan atau pendampingan organisasi non-Pemerintah. Pasal 76 ayat (1) Penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa. (2) Selain putusan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan tindakan tertentu tersebut setiap hari. 82 f. Putusan Mahkamah Konstitusi Sebelumnya Sebagai Acuan Kembali kepada permohonan Para Pemohon atas ketentuan Pasal 110A dan 110B UU P3H, tentu dapat dilihat dari berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, baik itu terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU- IX/2011. Tentunya Putusan Nomor 34/PUU-IX/2011 dapat dijadikan pedoman, dimana kewenangan Pemerintah dalam hal ini Kementrian Kehutanan terkait dalam penguasaan hutan oleh Negara telah diluruskan. Yang semula UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 4 (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk: a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan- perbuatan hukum mengenai Kehutanan. (3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: • Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; • Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 83 sepanjang tidak dimaknai, “Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”; • Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”; • Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; • Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 4. Kerugian Konstitusional Para Pemohon Akibat Tidak Diperhatikannya Hak Atas Tanah Merujuk Putusan Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, yang mana Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian 84 dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Memperhatikan ketentuan tersebut, jika Pemerintah dalam tindakan- tindakan terhadap ketentuan Pasal 110A dan 110B UU P3H tidak memperhatikan Hak Atas Tanah yang dimaksud dalam UU Kehutanan dan UUPA, maka Ahli berpendapat telah terjadi pelanggaran hak-hak konstitusional bagi para Pemohon sebagaimana diatur dalam UUD 1945. 1. Bahwa yang menjadi batu uji dalam permohonan a quo adalah Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur: Pasal 28G ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 : “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 2. Bahwa Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai bahwa objek permohonan uji materiil dikecualikan terhadap pemilik Hak Atas Tanah, dengan uraian sebagai berikut: Kerugian konstitusional para Pemohon adalah sebagai berikut: a. Tidak adanya jaminan kepastian hukum dalam menjalankan usaha dan investasinya, karena Hak Atas Tanah diklaim sebagai Kawasan Hutan; b. Hak Atas Tanah tidak bisa dijaminkan untuk usaha perbankan; c. Tidak dapat mengikuti program pemerintah dalam melakukan peremajaan sawit rakyat (PSR), Replanting bagi perusahaan perkebunan dan tidak lulus sertifikasi ISPO dan lainnya; 85 d. Dapat dipidana karena dianggap memasuki dan menduduki kawasan hutan tanpa ijin atau memberikan ijin di bidang perkebunan, pertambangan, perumahan dan permukiman, maupun sarana dan prasana lainnya di dalam kawasan hutan; e. Hak Kebendaan dan Hak Milik masyarakat di Sumatera Utara atas tanah dan bangunan berpotensi dirampas oleh negara karena dianggap masuk Kawasan Hutan. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon adalah tidak adanya kepastian hukum menyangkut hak kebendaan sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, hilangnya hak kebendaan sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan hak milik sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Apa yang dialami para Pemohon adalah: a. Tidak adanya jaminan kepastian hukum dalam mengurus Hak Kebendaan dan Hak Milik karena tanah yang dimohonkan haknya dianggap berada di Kawasan Hutan; b. Tidak dijaminnya Hak atas kebendaan karena adanya ancaman bahwa kebendaan/lahan tersebut dianggap berada di kawasan hutan; c. Tidak dijaminnya hak milik kebendaan karena sewaktu-waktu berpotensi diambil oleh Negara karena dianggap bahwa lahan tersebut berada di Kawasan Hutan; 5. Kesimpulan Perkenankanlah Ahli menyampaikan kesimpulan di dalam persidangan ini: 1. Para Pemohon telah memiliki kedudukan hukum dan terdapat kerugian Hak Konstitusional jika ketentuan Pasal 110A dan 110B UU P3H tidak dikecualikan “Hak Atas Tanah.” 2. Hak Atas Tanah merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi karena prosedur formil dan materialnya sudah terpenuhi dan sebagai penetapan dari Pemerintah. 3. Dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon Ahli berpendapat Hak-Hak Konstitusional para Pemohon tidak terjadi serta dapat mengurangi terjadinya konflik agraria di Indonesia, khususnya antara Pemerintah sendiri dengan Para Pemohon dan pemegang Hak Atas Tanah di seluruh wilayah Indonesia. 86 Saksi para Pemohon 1. Johari Ginting - Saksi adalah anggota Koperasi Produsen Unit Desa Makmur Jaya, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara; - Saksi memiliki lahan kebun kelapa sawit seluas dua hektare yang terletak di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan tanda bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 358 Tahun 1987 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara; - Sejarah perolehan lahan dan penerbitan sertifikat hak milik, yaitu saksi mendapatkan lahan tersebut berdasarkan program pemerintah, yakni PIR (Perkebunan Inti Rakyat) pada tahun 1980-an. Saksi mendapatkan PIR ini karena dulu bekerja sebagai karyawan di PTPN IV Gunung Pamela, kebun PIR lokal Bagan Batu, Provinsi Sumatera Utara, yang mana kebun tersebut memang diperuntukkan atau dibangun untuk masyarakat. Lalu, saksi sebagai karyawan PTPN IV mendaftar sebagai petani peserta PIR. Dengan program tersebut, kemudian disetujui sebagai anggota dengan syarat mengundurkan diri sebagai karyawan PTP, kemudian saksi berhenti sebagai karyawan PTPN IV dan menjadi anggota petani PIR dalam program tersebut; - Pada tahun 1987, saksi menjadi peserta PIR dengan memperoleh kebun sawit 2 hektare, dengan 1 unit rumah di atas lahan 2 hektare tersebut, lahan tersebut memang diperuntukkan tujuannya sebagai anggota PIR. Ketika saksi menerima lahan tersebut, lahan tersebut sudah tertanam kelapa sawit berumur 5 tahun dan sudah menghasilkan. Kelapa sawit tersebut ditanam dan dikelola oleh PTPN IV sebelumnya sebagai bentuk komitmen dan menyediakan kebun PIR untuk masyarakat sebagai program pemerintah. Sewaktu menerima lahan tersebut seluas 2 hektare dan 1 unit rumah yang diserahkan oleh PTP, saksi menandatangani akad kredit berutang kepada Bank BRI sejumlah Rp4.160.000,00 sebagai ganti rugi biaya pembangunan kebun PIR yang sudah diberikan PTP kepada saya seluas 2 hektare berikut 1 unit rumah di atas lahan tersebut. Setelah akad kredit tersebut pada tahun 1987, 10 tahun kemudian, saksi secara cicilan melunasi kredit kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan setelah lunas, pihak BRI menyerahkan sertifikat 87 hak milik kepada saksi dengan Nomor SHM 358 Tahun 1987 atas nama Johari Ginting; - Lahan saksi yang sudah bersertifikat diklaim sebagai kawasan hutan. Saksi bergabung kepada KUD Makmur Jaya karena memang KUD Makmur Jaya ini adalah paguyuban yang awalnya adalah anggota-anggota penerima PIR dari PTPN 4. Kemudian, anggota-anggota penerima PIR dan PTPN 4 ini sekitar tahun 1987 sepakat membentuk KUD yang bernama KUD Makmur Jaya. Semenjak saksi mengelola lahan kebun kelapa sawit yang tergabung sebagai anggota KUD Makmur Jaya terhadap lahan kebun kelapa sawit yang seluas 2 hektare dan bersertifikat, tidak ada klaim dari pihak manapun yang merasa memiliki hak atas kebun kelapa sawit; - Bahwa pada tahun 2019 saksi mendapatkan kesempatan replanting dari Program BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) dengan anggaran Rp25.000.000,00 per hektare. Semua anggota KUD Makmur Jaya juga mendapatkan kesempatan tersebut. Kemudian yang sudah tergabung sebagai anggota KUD Makmur Jaya melengkapi data dan dokumen sebagai syarat dalam memperoleh program replanting dan BPDPKS tersebut dan kemudian oleh BPDPKS saksi disetujui untuk mendapatkan peremajaan kelapa sawit untuk replanting dan sudah ditanami dan sudah dipanen. Saksi bersama anggota KUD Makmur Jaya yang lain mendapatkan realisasi pertama replanting peremajaan sawit dengan total luasan 120 hektare pada tahun 2019. Setelah itu, untuk tahun berikutnya, yaitu tahun 2020, tidak ada lagi realisasi peremajaan sawit dari BPDPKS. Demikian juga sampai sekarang, tidak ada lagi realisasi tersebut, sehingga anggota bertanya kepada pengurus KUD Makmur Jaya, alasan program peremajaan sawit dari BPDPKS tersebut terhenti, karena mayoritas umur sawit di lahan KUD tersebut sudah berumur 40 tahun, yang seharusnya sudah dilakukan peremajaan semenjak sawit berumur 25 tahun. Kelapa sawit tersebut ditanam pertama kali oleh BDP pada tahun 1980-an sebagai bentuk pembangunan kebun PIR untuk rakyat. Kemudian saksi mendapat penjelasan bahwa program peremajaan sawit rakyat tersebut terhenti karena lahan yang sudah bersertifikat hak milik dan lahan anggota KUD Makmur Jaya yang lain diklaim sebagai kawasan hutan berdasarkan Surat BPKH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S684/BPKH/TL/1/ 88 SDH/TL/9/2023, tanggal 6 September 2023. Oleh karena lahan saksi yang sudah bersertifikat, diklaim sebagai kawasan hutan, membuat saksi khawatir kehilangan mata pencaharian yang telah diterima selama ini yang telah diberikan kepada saksi dan telah memberikan nilai yang amat berarti bagi saksi dan keluarga. Pada akhirnya, tetap saja lahan saksi yang sudah sertifikat, tidak dianggap dan diklaim sebagai kawasan hutan; - Bahwa ada titik-titik koordinat dari anggota KUD itu yang disampaikan oleh Pemohon dan sampel itu memang tidak termasuk dalam kawasan hutan. Penjelasan dari Pemerintah, itu adalah Areal Pengguna Lain (APL); - Bahwa dari 2 hektare kemudian menjadi 120 hektare saat ini masih dikelola oleh Pemohon; 2. Faisal Azmi Nasution, A.Md. - Saksi adalah staf dari Pemohon III; - Lahan yang dimiliki oleh Memet Siregar (Pemohon III) seluas 704 hektare yang terdiri dari 378 Sertifikat Hak Milik (SHM). SHM tersebut dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, masing- masing sebanyak dari 378 SHM, sebanyak 321 SHM terbit tahun 1998 dan 57 SHM terbit pada tahun 2006, sehingga totalnya 378 SHM; - Pemohon III membeli lahan ini pada tahun 2009 yang dibeli dari pemilik kedua dengan akta notaris dan dilakukan pengikatan jual-beli di notaris. Pemilik kedua setahu saksi melakukan pembelian ini dari pihak pertama pada tahun 2005. Pemilik kedua setelah melakukan pembelian pertama dari pemilik kedua, menambah lagi pembuatan SHM di lahan ini sebanyak 57 SHM. Kemudian pada tahun 2009, Pemohon III melakukan pembelian (takeover) dari pemilik kedua dengan seluruh total 378 SHM ini dengan bantuan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri atau yang saat ini sudah menjadi dengan Bank Syariah Indonesia. Pemilik kedua sebelumnya sudah mengagunkan 378 SHM ini pada lembaga bank, yaitu Bank BRI Kisaran, Sumatera Utara. Pada waktu melakukan takeover, Pemohon III tidak mengetahui area ataupun kawasan yang akan dibeli ini merupakan kawasan hutan, karena pada waktu itu melihat dasar dari pembelian ini adalah SHM, kemudian SHM ini pun sudah pernah menjadi agunan di Bank Rakyat Indonesia, dan ketika kami tunjukkan fotokopi dari seluruh SHM ini kepada 89 notaris bank, notaris bank melakukan pengecekan dan dinyatakan bersih oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kisaran, sehingga notaris mengirimkan cover note kepada Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia yang menyatakan bahwasanya lahan bersih dan menyarankan untuk selanjutnya dilakukan akad kredit antara Pemohon III dan Bank Syariah Indonesia; - Selanjutnya, pihak Bank Syariah Mandiri melalui notaris bank ingin melakukan balik nama terhadap seluruh sertifikat kepada nama Pemohon III dan keluarga, tapi yang terjadi adalah pihak BPN menyatakan tidak dapat melakukan balik nama karena seluruh SHM yang diajukan untuk balik nama ini berada di dalam kawasan hutan. Kemudian, mendapat jawaban seperti itu, Pemohon III mengirimkan surat kepada BPN Asahan untuk meminta klarifikasi mengapa SHM ini dinyatakan tidak bisa dibalik nama dan bagaimana sebenarnya status kawasan hutan itu, tetapi sampai saat ini surat yang telah dikirimkan Pemohon III tidak pernah dijawab secara resmi oleh pihak BPN Kisaran; - Kemudian, Pemohon III berinisiatif meminta klarifikasi kepada Balai Pemantapan Kawasan (BPK) Hutan Wilayah I Sumatera Utara pada bulan Desember 2018 menanyakan ataupun meminta klarifikasi atas lahan yang sudah dibelinya ini dengan melampirkan beberapa titik koordinat yang telah diambil di kawasan yang telah dibeli ini, dan pada bulan Maret, pihak Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I mengirimkan surat balasan atas surat Pemohon III tersebut dan beberapa poin yang disampaikan oleh surat balasan dari BPK tersebut menyatakan berdasarkan peta kawasan hutan SK Nomor 923 Tahun 1982, seluruh titik koordinat yang telah disampaikan, masuk atau berada dalam kawasan hutan produksi terbatas; - Berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara juga menyatakan masuk ke dalam kawasan hutan berdasarkan SK Nomor 44 Tahun 2005. Kemudian seluruh koordinat tersebut, masuk ke dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Kemudian, BPK juga menyatakan berdasarkan keputusan peta kawasan hutan Nomor SK 579/Menhut-II/2014, tanggal 24 Juni 2014 dengan perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sumatra Utara tahun 2016 sebanyak 90 44 titik koordinat yang ditunjukkan di lahan yang setelah Pemohon III beli ini masuk ke dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas; - Berkenaan dengan hubungan saksi dan Pemohon III dan hadirnya saksi di persidangan karena Pemohon III sedang menjalani masa hukuman pidana terkait dengan persoalan ini. Pemohon III dihukum 8 tahun; - Pemohon III mmebeli lahan ini menggunakan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri, kemudian dalam perjalanannya Pemohon III mengalami kesulitan pembayaran atau kredit macet, kemudian kejaksaan menyelidiki adanya potensi kerugian negara akibat Pemohon III tidak dapat mengembalikan pembiayaan yang dipinjam dari Bank Syariah Mandiri; - Bahwa ketika Pemohon III menjual lahan yang diagunkan ke Bank Syariah Mandiri tersbeut posisi SHM-nya sudah diblokir dan tidak dapat dijual. Pemohon III dihukum 8 tahun dan mengganti kerugian negara sebesar Rp32,5 miliar, kemudian lahan itu dirampas untuk negara; - Status tanah sejak di beli dari pembeli pertama sudah jelas, Pemohon III adalah pembeli kedua, kemudian persoalan terjadi ketika Pemohon III akan menjualnya, karena tidak dapat balik nama, dan dianggap mengagunkan tanah negara, walaupun SHM pada tanah tersebut; - Tanah tersebut sudah dieksekusi oleh Kejaksaan dan tidak diperkenankan beraktivitas di atasnya. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2025 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2025, serta keterangan tertulis tambahan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 16 Juni 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON 1. Bahwa ketentuan dalam ketentuan Pasal 37 angka 20 UU CK 6/2023 di antara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 110A dan Pasal 110B melakukan generalisasi terhadap setiap orang yang ada di dalam kawasan hutan, sehingga rentan menyebabkan warga negara yang hak atas harta bendanya dilindungi dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 diberikan beban pembayaran dan sanksi 91 administratif. Oleh karenanya ketentuan dalam Pasal a quo yang tidak mengecualikan pemilik hak atas tanah tidak memiliki legal ratio yang memadai dan melanggar hak konstitusi yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945. 2. Bahwa pemegang hak atas tanah mempunyai legitimate expectations bahwa kepemilikan tanahnya tidak bisa diganggu gugat oleh pihak lain termasuk oleh negara. Apabila negara menginginkan tanah tersebut, maka harus melakukan pembebasan disertai dengan pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah terlebih dahulu. Namun, ketentuan Pasal 37 angka 20 UU CK 6/2023 di antara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 110A dan Pasal 110B menimbulkan kerugian terhadap pemegang hak atas tanah yang diklaim berada di kawasan hutan karena pemegang hak atas tanah justru diberikan kewajiban untuk membayar denda administratif kehutanan dan pengembalian tanah kepada negara, sehingga ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Dalam perkara a quo ini, izinkanlah Pemerintah memberikan tanggapan terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon. Menurut Pemerintah, para Pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya akibat keberlakuan ketentuan Pasal 37 angka 20 UU CK 6/2023 yang menambahkan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H yang dimohonkan dengan alasan sebagai berikut: A. Ketentuan-ketentuan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK jelas mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yang meliputi: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; 92 b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, maka harus dibuktikan bahwa: a. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang diuji. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 dan Nomor: 010/PUU-III/2005 yang pada pokoknya menyatakan, dikutip: “Bahwa, kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; 2. Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.” B. Tanggapan Pemerintah atas Uraian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional dengan penjelasan sebagai berikut: Pemohon I 1. Bahwa Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara pertama kali diatur melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 (vide Bukti PK-1) tentang Penunjukan Areal 93 Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara seluas ± 3.780.132,02 Ha, dimana lokasi dari Pemohon I merupakan kawasan hutan. 2. Bahwa dalam dalilnya Pemohon I telah memiliki Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 783/Kpts-II/1999 tanggal 28 September 1999 (vide Bukti PK-2) tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 318,40 Ha Yang Terletak Di Kelompok Hutan S. Leipan, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT Tara Bintang Nusa. 3. Terhadap Kawasan Hutan yang telah dilepaskan seluas 318,40 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 783/Kpts-II/1999 tanggal 28 September 1999 tersebut, ditindaklanjuti oleh Pemohon I dengan mengajukan permohonan Hak Guna Usaha, dan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2/Desa Tangkahan Durian tanggal 17 Maret 2003, luasan yang disertipikatkan tersebut menjadi 366,9 Ha, sehingga terdapat areal seluas 48,5 Ha yang belum dilepaskan statusnya dari kawasan hutan. 4. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, diatur bahwa dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan. 5. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 57/TBN/L/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 (vide Bukti PK-3), Pemohon telah mengajukan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan melalui skema Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Pengenaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan a.n Pemohon I. 6. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1153/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2023 tanggal 31 Oktober 2023 (vide Bukti PK-4) tentang Data dan Informasi Kegiatan 94 Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XVII, Pemohon I masuk dalam Lampiran SK dimaksud dengan nomor urut 15, yang berkewajiban menyelesaikan dengan skema Pasal 110A/Pasal 110B UU 6/2023 dengan luasan ± 41,6 Ha. 7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidak ada kerugian langsung yang dialami oleh Pemohon I, karena hingga saat ini berdasarkan data yang ada saat ini tidak terdapat data atas nama subyek hukum PT Tara Bintang Nusa (Pemohon I) yang telah menyelesaikan kewajiban pembayaran PSDH dan DR atau pembayaran denda administratif atas sanksi administratif kegiatan terbangun di dalam kawasan hutan. 8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena Sertifikat HGU tahun 2003 a.n. Pemohon I tersebut diterbitkan setelah penunjukan kawasan hutan (Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982), maka Pemohon I tidak punya legal standing. Pemohon II 1. Bahwa Pemohon II tidak memiliki kerugian konstitusional yang nyata, karena: a. Pemohon II tidak masuk ke dalam Keputusan Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan; b. Setelah dilakukan overlay peta kawasan hutan dengan 5 Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagaimana yang diuraikan dalam memori permohonannya pada huruf c halaman 10 dan 11, ternyata lokasi dimaksud tidak masuk dalam peta kawasan hutan melainkan pada Areal Penggunaan Lain (APL). c. Terhadap titik koordinat yang disampaikan oleh Pemohon II sebagaimana Surat Nomor 39/KUD-MJ/BJ/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 (vide Bukti PK-5) setelah dilakukan overlay peta kawasan hutan oleh BPKH Wilayah Medan (vide Bukti PK-6) diperoleh hasil bahwa titik koordinat yang berada di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 233 titik koordinat berada di dalam Kawasan Hutan Produksi tetap (HP), sebanyak 46 titik koordinat 95 berada di luar kawasan hutan atau berada di APL, dan 8 titik koordinat berada di Provinsi Riau. Sedangkan 5 Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagaimana yang diuraikan dalam memori permohonannya pada huruf c halaman 10 dan 11 berada di APL/Bukan Kawasan Hutan. d. Bahwa terhadap penguasaan lahan yang dilakukan oleh anggota Pemohon II yang tidak memiliki hak atas tanah dapat diselesaikan melalui mekanisme ketentuan Pasal 110B ayat (2) yang dikecualikan diberikan sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan, sepanjang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar. e. Berdasarkan ketentuan Pasal 99 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan, diatur: (1) Terhadap Hak Atas Tanah yang diterbitkan oleh Pejabat Berwenang sebelum diterbitkannya Peta register Hutan, penunjukan parsial, Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan atau Tata Guna Hutan Kesepakatan sesuai Keputusan Menteri Pertanian atau Kehutanan tentang Penunjukan Areal Hutan di provinsi merupakan Kawasan Hutan, Hak Atas Tanah diakui dan dikeluarkan keberadaannya dari Kawasan Hutan dengan disertai bukti tertulis Hak Atas Tanah. (2) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi dan verifikasi dari instansi yang membidangi urusan pertanahan sesuai dengan kewenangannya disertai dengan Peta lokasi sesuai dengan bukti Hak Atas Tanah. (3) Berdasarkan bukti Hak Atas Tanah yang sudah diklarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan telaahan. (4) Berdasarkan telaahan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat menyetujui atau menolak 96 pengakuan Hak Atas Tanah melalui perubahan batas Kawasan Hutan berdasarkan bukti Hak Atas Tanah dan klarifikasi sebagaimana ayat (2). (5) Menteri dapat mendelegasikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal. f. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 99 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tersebut, maka bukti Hak Atas Tanah yang dimiliki oleh anggota Pemohon II berada di Areal Penggunaan Lain (APL), sehingga tidak ada kerugian konstitusional yang nyata khususnya kepada Pemohon II. g. Sedangkan untuk lahan yang tidak terdapat hak atas tanahnya dan terindikasi masuk dalam kawasan hutan, apabila dikuasai oleh masyarakat akan diselesaikan melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kehutanan dan ketentuan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021, yang mengatur: (1) Menteri melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak. (2) Penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan melalui kegiatan: a. Pengadaan TORA; b. Pengelolaan Perhutanan Sosial; c. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; dan/atau d. Penggunaan Kawasan Hutan. (3) Penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan inventarisasi dan verifikasi awal, antara lain: 97 a. data dan informasi penutupan lahan secara periodik dan terkini; b. hasil inventarisasi dan verifikasi lapangan; c. masukan dari para pihak; dan/atau d. penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara oleh mayarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang selanjutnya dijadikan pertimbangan penetapan Peta indikatif penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (Peta Indikatif PPTPKH). (4) Peta indikatif PPTPKH terdiri atas: a. alokasi TORA dari 20% (dua puluh perseratus) Pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan; b. Kawasan HPK tidak produktif; c. program pemerintah untuk pencadangan sawah baru; d. permukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah memperoleh persetujuan prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk transmigrasi; e. permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum; atau f. Lahan Garapan pertanian, perkebunan dan tambak. (5) Kawasan Hutan untuk sumber TORA sebagaimana di maksud pada ayat (4) huruf a berupa: a. Kawasan HPK tidak produktif; dan b. Kawasan Hutan Produksi atau Kawasan Hutan Lindung yang telah dikuasai, dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, Lahan Garapan pertanian, perkebunan dan tambak. (6) Kawasan HPK tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa Kawasan HPK yang penutupan lahannya didominasi lahan tidak berhutan. (7) Permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf e meliputi: a. sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; 98 b. fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial masyarakat; c. permukiman; atau d. bangunan masyarakat untuk kegiatan non komersial sebagai sumber mata pencaharian utama masyarakat yang terpisah dari permukiman. (8) Permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan memperhatikan data dan informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik serta kondisi sosial masyarakat. (9) Informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi geospasial. (10) Lokasi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Peta Indikatif PPTPKH yang ditetapkan oleh Menteri. h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka baik anggota Pemohon II yang telah memiliki hak atas tanah yang berdasarkan SK Kawasan Hutan Tahun 1982 areal dimaksud statusnya adalah Areal Penggunaan Lain (APL) maupun anggota Pemohon II yang tidak memiliki hak atas tanah dan berlokasi di APL, maka tidak akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana ketentuan Pasal a quo. Pemohon III: 1. Bahwa Pemohon III merupakan terpidana dikarenakan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 4178 K/Pid.Sus/2022 tanggal 6 September 2022. 2. Dalam Amar angka 4 Putusan Mahkamah Agung Nomor 4178 K/Pid.Sus/2022 tanggal 6 September 2022 tersebut, menyatakan mencabut Hak Atas Tanah sebanyak 376 Sertipikat Hak Milik (SHM). 3. Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan hukum dalam putusan pidana tersebut dikarenakan lokasi dari SHM yang diagunkan oleh Pemohon III di Bank merupakan kawasan hutan. 4. Oleh karena sudah terdapat putusan dari badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang pada pokoknya 99 Pemohon III terbukti secara hukum melakukan tindak pidana, maka tidak ada lagi alasan pembenar untuk menyatakan bahwa Hak Atas Tanah tersebut milik Pemohon III. 5. Oleh karena Hak Atas Tanah tersebut telah dicabut dan diserahkan kembali kepada Negara c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, maka tidak ada lagi kepentingan bagi Pemohon III untuk mengajukan permohonan a quo. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007). Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan- putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI A. Landasan Filosofis UU CK 6/2023 yang Mengubah UU P3H a. Bahwa sebelum Pemerintah memberikan keterangan terkait dalil Para Pemohon, Pemerintah akan menjelaskan terlebih dahulu kondisi sebelum berlakunya ketentuan Pasal 37 angka 20 UU CK 6/2023 yang menyisipkan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H sebagai berikut: 1) Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833/Kpts/SR.020/M/12/2019 tanggal 17 Desember 2019 (vide Bukti PK-7) tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit Indonesia 100 Tahun 2019 dengan dilampiri data luas tutupan kelapa sawit nasional pada 26 (dua puluh enam) Provinsi dengan total luas 16.381.959 Ha dan hasil identifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dari luasan tersebut terdapat perkebunan kelapa sawit dalam Kawasan Hutan seluas ±3,3 juta hektar yang belum mendapat kepastian hukum. Perkebunan kelapa sawit tersebut dimiliki oleh badan usaha maupun masyarakat yang memerlukan kepastian pengaturan hukum yang adil, bermartabat, dan tuntas. Hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya dispute tata ruang antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota atau Provinsi dengan kawasan hutan saat itu (Pasal 21 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang), sehingga masing-masing daerah menyusun RTRW sesuai dengan karakteristik dan kepentingan masing-masing, namun kurang memperhatikan kesesuaian antara RTRW dengan kawasan hutan. 2) Melalui ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diamanatkan bahwa penyusunan tata ruang harus mengikuti hierarki peraturan perundangan yang diatasnya. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dalam penyelesaian dispute tata ruang dimaksud (dimulai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan pada klausul menimbang huruf b dan huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, dan terakhir dengan ketentuan Pasal 110A dan 110B UU CK 6/2023. 3) Hal itu untuk menjamin kepastian hukum terhadap keberadaan aktivitas kegiatan nonkehutanan di dalam Kawasan Hutan. Selain perkebunan kelapa sawit, kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan juga meliputi kegiatan pertambangan, perkebunan, dan kegiatan lain seperti minyak dan gas bumi, panas bumi, tambak, pertanian, permukiman, wisata alam, industri, dan/atau sarana dan prasarana. Dalam 101 pengenaan sanksi, UU CK 11/2020 sebagaimana telah diganti oleh Perpu 2/2022 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh UU CK 6/2023 memuat terobosan kebijakan baru dengan menerapkan prinsip ultimum remedium yaitu mengedepankan pengenaan Sanksi Administratif sebelum dikenai sanksi pidana. Pengaturan prinsip ultimum remedium tersebut tercermin dalam pengaturan norma Pasal 110A dan Pasal 110B dalam Pasal 37 angka 20 UU CK 11/2020 sebagaimana telah diganti oleh UU CK 6/2023. B. Asas dan Tujuan 1. Bahwa pengaturan norma dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan didasarkan pada beberapa asas, yaitu: a. keadilan dan kepastian hukum, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum berlaku untuk semua lapisan masyarakat; b. keberlanjutan, UU 18/2013 menganut asas keberlanjutan yang artinya setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi untuk menjaga kelestarian hutan; c. tanggung jawab negara, yang berarti bahwa pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan merupakan tanggung jawab negara untuk melakukannya agar kelestarian hutan tetap terjaga; d. partisipasi masyarakat, UU 18/2013 memberikan hak dan peran yang signifikan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan guna menjaga kelestarian hutan; e. tanggung gugat, bahwa evaluasi kinerja pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dilaksanakan dengan mengevaluasi pelaksanaan yang telah dilakukan dengan perencanaan yang telah dibuat secara sederhana, terukur, dapat dicapai, rasional, dan kegiatannya dapat dijadwalkan 102 f. prioritas, bahwa perkara perusakan hutan merupakan perkara yang perlu penanganan segera sehingga penanganan penyelidikan, penyidikan, ataupun penuntutan perlu didahulukan. g. keterpaduan dan koordinasi, bahwa kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas pemangku kepentingan, dan koordinasi antar sektor dan antar kepentingan sangat diperlukan. Pemangku kepentingan antara lain pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 2. Terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertujuan: a. menjaga kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan; b. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya; c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan d. meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. 3. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Nomor 6 Tahun 2023) memuat terobosan kebijakan baru dengan menerapkan asas ultimum remedium yaitu mengedepankan pengenaan sanksi administratif sebelum dikenai sanksi pidana khususnya dalam: a. Pasal 110A yang pada prinsipnya mengatur bahwa kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang sesuai rencana tata 103 ruang tetapi belum mempunyai perizinan di bidang kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tidak dikenai sanksi pidana tetapi diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perizinan di bidang kehutanan dengan membayar PSDH dan DR sampai batas waktu 2 November 2023; b. Pasal 110B yang pada prinsipnya mengatur bahwa kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan kegiatan lain di dalam Kawasan Hutan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang 11 Tahun 2020 dan belum mempunyai Perizinan di bidang kehutanan, tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan Usaha, perintah pembayaran Denda Administratif, dan/atau paksaan. Pemerintah untuk selanjutnya diberikan persetujuan sebagai alas hak untuk melanjutkan kegiatan usahanya di dalam Kawasan Hutan Produksi. 4. Asas ultimum remedium bersesuaian dengan asas-asas dalam UU 18/2013 yaitu keadilan dan kepastian hukum serta asas keberlanjutan yang mendukung peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, pengaturan mengenai tata ruang, dan penyelesaian konflik bidang kehutanan serta asas partisipasi masyarakat. 5. Penerapan asas ultimum remedium dalam Pasal 110A dan Pasal 110B dalam Undang-Undang Cipta Kerja harus dipahami merupakan hukum pidana khusus eksternal atau hukum pidana khusus yang bukan merupakan undang-undang pidana atau secara singkatnya dapat dikatakan sebagai hukum pidana administratif. Pada hakikatnya, ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang cipta kerja merupakan adalah hukum administrasi yang diberi sanksi pidana. Sifat dan karakteristik hukum pidana khusus eksternal adalah: a. ultimum remedium, yaitu hukum pidana adalah sarana terakhir jika pranata hukum lainnya tidak lagi berfungsi untuk menegakkan hukum; b. perumusan jenis sanksi pidana diancamkan secara alternatif; c. sanksi pidana bersifat substitusi terhadap penerapan sanksi lainnya. 6. Penerapan Asas ultimum remedium dalam Pasal 110A dan Pasal 110B 104 merupakan bagian dari paradigma hukum pidana modern yang berorientasi pada keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif. Mengingat tujuan asas ultimum remedium untuk mewujudkan ketiga keadilan di atas maka sudah tepat untuk orang perseorangan yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan tidak dikenai sanksi administratif akan tetapi diselesaikan melalui penataan kawasan hutan. Namun perlu diatur lebih lanjut mengenai orang perseorangan yang dikecualikan dari Sanksi Administratif dimaksud yaitu tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar. Pengecualian sanksi pidana terhadap orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus (Pasal 12A dan Pasal 17A UU 18/2013) dan pengecualian sanksi administratif terhadap orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar (Pasal 110B ayat (2) UU 18/2013) merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat sekitar hutan yang juga sejalan dengan asas partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 18/2013. C. Arah Pengaturan Penerapan Pasal 110A dan Pasal 110B diharapkan dapat menjadi penyelesaian kegiatan usaha dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan yang pada saat ini menjadi persoalan utama dalam tata kelola kawasan hutan. Tujuan pengaturan Pasal 110A dan Pasal 110B pada prinsipnya adalah: 1. menghentikan pelanggaran yang diantaranya adalah mengakhiri sikap pembiaran, kelalaian dan pengabaian; 2. mengembalikan perbuatan menjadi sah melalui perintah untuk menyelesaikan dasar sahnya perbuatan usaha/kegiatan kepada para pelaku usaha yang beritikad baik; 3. mengenakan sanksi yang bersifat reparatoir dan condemnatoir; 4. memperoleh pendapatan negara dari sumber bukan pajak (PNBP); 105 5. mempertahankan keberadaan hutan secara optimal dan menjamin sumber daya alam benar-benar dikuasai oleh Negara; 6. memperoleh data komprehensif dalam rangka pengawasan kehutanan berkelanjutan; 7. mengembangkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha kepada Pemerintah. D. Keterangan Pemerintah Terkait dengan Pokok Permohonan Para Pemohon Pasal yang Diuji Batu Uji Para Pemohon Pasal 110A ayat (1): Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023. Pasal 110B ayat (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/ atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa: a. Penghentian semetara kegiatan berusaha; b. Pembayaran denda administratif; dan/atau c. Paksaan pemerintah. Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28G ayat (1): Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28H ayat (4): Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. 1. Terhadap pokok permohonan para Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa ketentuan dalam Pasal 37 angka 20 UU CK 6/2023 yang menambahkan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H yang tidak mengecualikan pemilik hak atas tanah tidak memiliki legal ratio yang memadai dan melanggar hak konstitusi yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 106 a. Bahwa pengaturan ketentuan Pasal 37 angka 20 UU Cipta Kerja 6/2023 yang menyisipkan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) di antara Pasal 110 dan Pasal 111 UU P3H dapat Pemerintah jelaskan sebagai berikut: 1) Pasal 37 angka 20 UU Cipta Kerja yang menyisipkan Pasal 110A ayat (1) UU P3H selengkapnya berbunyi: “Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023.” Ketentuan Pasal 110A ayat (1) a quo pada prinsipnya mengatur bahwa: a) titik beratnya pada frasa “belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan”; b) ketentuan a quo UU CK 6/2023 mengatur kondisi apabila izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan telah sesuai dengan rencana tata ruang ; dan c) secara a contrario, jika terdapat ketidaksesuaian mengenai lokasi dan/atau izin usaha bidang perkebunan dengan rencana tata ruang maka permasalahan ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengurus pemenuhan persyaratan perizinan di bidang kehutanan. Kemudian, bagi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun, memiliki Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang sesuai Rencana Tata Ruang tetapi belum mempunyai Perizinan di bidang kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya UU CK 11/2020, tidak dikenai sanksi pidana tetapi diberikan kesempatan untuk menyelesaikan urusan perizinan di bidang kehutanan dengan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (selanjutnya disebut 107 PSDH), atau Dana Reboisasi (selanjutnya disebut DR) sampai batas waktu 2 November 2023. 2) Pasal 37 angka 20 UU Cipta Kerja yang menambahkan Pasal 110B ayat (1) UU P3H selengkapnya berbunyi: “Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/ atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa: a. Penghentian semetara kegiatan berusaha; b. Pembayaran denda administratif; dan/atau c. Paksaan pemerintah.” Kemudian, Pasal 110B tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e UU P3H sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 37 angka 5 UU CK 6/2023 yang menyatakan: Pasal 17 (1) Setiap Orang dilarang: a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; b. melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; dan/atau e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Setiap Orang dilarang: a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk 108 melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; b. melakukan kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusa! dan/atau membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Berdasarkan uraian di atas, ketentuan Pasal 37 angka 20 UU CK 6/2023 (yang menyisipkan ketentuan Pasal 110B ayat (1) dalam UU P3H) jo. ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e UU P3H sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 37 angka 5 UU CK 6/2023 mengatur pemberian sanksi administratif bagi setiap orang yang tidak memiliki perizinan berusaha dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dan perkebunan di dalam kawasan hutan yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020. b. Bahwa terkait dalil Pemohon I yang menyatakan memiliki hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) namun dikenakan sanksi administratif melalui skema Pasal 110A atau Pasal 110B UU CK 6/2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1153/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/11/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XVII (selanjutnya disebut SK Datin Kegiatan Usaha Terbangun MenLHK 1153/2023), Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 109 1) Bahwa areal yang menjadi areal usaha Pemohon I telah ditetapkan menjadi kawasan hutan sejak tahun 1982 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi DATI I Sumatera Utara Seluas 3.780.132,02 Ha (Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Dua Perseratus Hektar) Sebagai Kawasan Hutan. Dengan demikian, dalil Pemohon I pada halaman 20 permohonannya yang menyatakan “Bahwa areal Pemohon I, anggota Pemohon II dan Pemohon III ketika diterbitkannya hak atas tanah, statusnya bukan sebagai kawasan hutan. Hal ini dibuktikan bahwa perolehan hak atas tanah Para Pemohon berasal dari Penetapan Pemerintah dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH)” merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar; 2) Bahwa Pemohon I secara tidak langsung mengakui jika areal dimaksud adalah kawasan hutan, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Pemohon I Nomor 01/TBN/L/VII/88 tanggal 30 Juli 1988 yang pada pokoknya mengajukan pelepasan kawasan hutan yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara untuk usaha budidaya perkebunan; 3) Kemudian, pada tahun 1999 Pemohon I memperoleh pelepasan kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 783/Kpts-II/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Pelepasan Kawasan Hutan yang Terletak di Kelompok Hutan S. Leipan, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Tara Bintang Nusa (selanjutnya disebut SK Pelepasan Kawasan Hutan 783/1999) seluas 318,40 Ha (Tiga Ratus Delapan Belas Koma Empat Puluh Hektar); 110 4) Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, diatur bahwa dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan; 5) Kemudian, di atas areal hasil pelepasan kawasan hutan tersebut pada tahun 2003 Pemohon I memperoleh Surat Keputusan (SK) HGU Nomor 5/HGU/BPN/2003 tertanggal 14 Januari 2003 yang pada ketentuan menimbang huruf c tertulis tanah yang dimohon Pemohon I setelah dilakukan pengukuran secara kadasteral luasnya adalah 366,9 Ha (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Koma Sembilan Hektar) dan pada tanggal 10 Maret 2003 Pemohon I memperoleh Sertifikat HGU Nomor 2; 6) Bahwa terdapat selisih luas antara areal usaha Pemohon I yang sudah mendapatkan pelepasan kawasan hutan seluas 318,40 Ha dan areal Sertifikat HGU Pemohon I seluas 366,9 Ha atau dengan kata lain ada areal usaha Pemohon I seluas 48,5 Ha (Empat Puluh Delapan Koma Lima Hektar) yang masih berada di dalam kawasan hutan (belum dilakukan pelepasan kawasan hutan); 7) Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1153/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/ 2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XVII, Pemohon I ditetapkan sebagai salah satu badan usaha yang wajib melakukan penyelesaian kegiatan usaha terbangun menggunakan skema Pasal 110A/Pasal 110B UU CK 6/2023, sehingga penentuan skema mana yang diterapkan kepada Pemohon I akan ditetapkan setelah proses 111 pemeriksaan kesesuaian dokumen Pemohon I dengan RTRW setempat. 8) Areal usaha Pemohon I seluas ± 41,6 Ha yang belum diterbitkan pelepasan kawasan hutan itulah yang masuk dalam kriteria pengaturan ketentuan Pasal 110A atau Pasal 110B UUCK 6/2023 dan wajib memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yaitu memiliki Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan. 9) Bahwa oleh karena areal seluas ± 41,6 Ha belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kehutanan, maka Pemohon I kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 57/TBN/L/X/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 (vide Bukti PK-3) mengajukan Permohonan Penyelesaian Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terlanjur Terbangun di Dalam Kawasan Hutan melalui Skema PP Nomor 24 Tahun 2021 a.n. PT Tara Bintang Nusa; 10) Apabila ternyata izin lokasi yang dimiliki Pemohon I khususnya terhadap areal seluas ± 41,6 Ha sesuai dengan RTRW setempat, maka Pemohon I masuk dalam skema Pasal 110A UU CK 6/2023. Namun apabila areal seluas ± 41,6 Ha yang ada pada bagian izin lokasi Pemohon I tidak sesuai dengan RTRW setempat, maka Pemohon I dikualifikasikan tidak memiliki perizinan berusaha dan masuk dalam skema Pasal 110B UU CK 6/2023. 11) Lagipula quod non terdapat hak atas tanah dan hak atas tanah tersebut diterbitkan sebelum SK Kawasan Hutan Tahun 1982, maka berdasarkan ketentuan Pasal 99 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021, hak atas tanah tersebut akan dikeluarkan dari SK Kawasan Hutan. c. Bahwa terkait dalil Pemohon II yang menyatakan beberapa anggotanya memiliki tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang kemudian dilakukan penetapan kawasan hutan dan menjadi subjek 112 pengenaan sanksi administratif ketentuan Pasal 110B UU CK 6/2023, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1) Bahwa Pemohon II tidak masuk ke dalam Keputusan Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan; 2) Setelah dilakukan overlay peta kawasan hutan dengan 5 Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagaimana yang diuraikan dalam memori permohonannya pada huruf c halaman 10 dan 11, ternyata lokasi dimaksud tidak masuk dalam peta kawasan hutan melainkan pada Areal Penggunaan Lain (APL). 3) Terhadap titik koordinat yang disampaikan oleh Pemohon II sebagaimana Surat Nomor 39/KUD-MJ/BJ/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 setelah dilakukan overlay peta kawasan hutan oleh BPKH Wilayah Medan diperoleh hasil bahwa titik koordinat yang berada di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 233 titik koordinat berada di dalam Kawasan Hutan Produksi tetap (HP), sebanyak 46 titik koordinat berada di luar kawasan hutan atau berada di APL, dan 8 titik koordinat berada di Provinsi Riau. Sedangkan 5 Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagaimana yang diuraikan dalam memori permohonannya pada huruf c halaman 10 dan 11 berada di APL/Bukan Kawasan Hutan. 4) Bahwa terhadap penguasaan lahan yang dilakukan oleh anggota Pemohon II yang tidak memiliki hak atas tanah dapat diselesaikan melalui mekanisme ketentuan Pasal 110B ayat (2) yang dikecualikan diberikan sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan, sepanjang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar. 5) Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 99 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tersebut, maka bukti Hak Atas Tanah yang dimiliki oleh anggota 113 Pemohon II berada di Areal Penggunaan Lain (APL), sehingga tidak ada kerugian konstitusional yang nyata khususnya kepada Pemohon II. 6) Sedangkan untuk lahan yang tidak terdapat hak atas tanahnya dan terindikasi masuk dalam kawasan hutan, apabila dikuasai oleh masyarakat akan diselesaikan melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kehutanan dan ketentuan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021. 7) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka baik anggota Pemohon II yang telah memiliki hak atas tanah yang berdasarkan SK Kawasan Hutan Tahun 1982 areal dimaksud statusnya adalah Areal Penggunaan Lain (APL) maupun anggota Pemohon II yang tidak memiliki hak atas tanah dan berlokasi di APL berdasarkan SK Kawasan Hutan Tahun 1982, maka tidak akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana ketentuan Pasal a quo. d. Bahwa begitupun dengan Pemohon Pemohon III yang merupakan terpidana dikarenakan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 4178 K/Pid.Sus/2022 tanggal 6 September 2022. Dalam Amar angka 4 Putusan Mahkamah Agung Nomor 4178 K/Pid.Sus/2022 tanggal 6 September 2022 tersebut, menyatakan mencabut Hak Atas Tanah sebanyak 376 Sertipikat Hak Milik (SHM). Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan hukum dalam putusan pidana tersebut dikarenakan lokasi dari SHM yang diagunkan oleh Pemohon III di Bank merupakan kawasan hutan. Oleh karena sudah terdapat putusan dari badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang pada pokoknya Pemohon III terbukti secara hukum melakukan tindak 114 pidana, maka tidak ada lagi alasan pembenar untuk menyatakan bahwa Hak Atas Tanah tersebut milik Pemohon III. Oleh karena Hak Atas Tanah tersebut telah dicabut dan diserahkan kembali kepada Negara c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, maka tidak ada lagi kepentingan bagi Pemohon III untuk dapat mengelola lahannya tersebut. 2. Terhadap pokok permohonan Para Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa pemegang hak atas tanah mempunyai legitimate expectations kepemilikan tanahnya tidak bisa diganggu gugat oleh pihak lain termasuk oleh negara. Apabila negara menginginkan tanah tersebut, maka harus melakukan pembebasan disertai dengan pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah terlebih dahulu. Akan tetapi adanya ketentuan Pasal 37 angka 20 UU Cipta Kerja yang menambahkan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H menimbulkan adanya kerugian terhadap pemegang hak atas tanah yang diklaim berada di kawasan hutan karena pemegang hak atas tanah justru diberikan kewajiban untuk membayar denda administratif kehutanan dan pengembalian tanah kepada negara, sehingga ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan daya yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Sertifikat merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah itu sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang tanah termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya serta hak-hak yang membebaninya. 115 b. Sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat merupakan alat bukti yang kuat terkait data fisik dan data yuridis yang terdapat dalam sertifikat tersebut. Namun sertifikat bukanlah merupakan alat bukti yang sempurna. Artinya, sepanjang ada pihak lain yang dapat membuktikan dirinya mempunyai alat bukti yang lebih kuat, maka sertifikat tersebut dapat dibatalkan. Masalahnya, jika sertifikat itu menunjukkan bukti kepemilikan seseorang atas sebidang tanah yang terletak di kawasan hutan, apakah hal tersebut dapat menjadi alasan/dasar untuk membatalkan sertifikat hak atas tanah dimaksud ? c. Dalam hukum agraria yang berlaku, tanah-tanah yang didaftarkan dan diperoleh sertifikatnya adalah sertifikat atas hak milik, HGU, HGB atau hak pakai. Pengaturan hak-hak atas tanah tersebut diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang UUPA jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dahulu Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai. Mengingat pemberian HGU diperuntukkan bagi penggunaan tanah untuk usaha pertanian, perkebunan, pertambakan, dan perikanan, maka seringkali pemberian HGU tersebut lokasinya tumpang tindih dengan kawasan hutan, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik/sengketa. d. Terkait dengan hal tersebut, menurut Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 Pasal 4 ayat (2), dalam hal tanah yang akan diberikan dengan HGU tersebut merupakan tanah negara berupa kawasan hutan, maka pemberian HGU hanya dapat dilakukan manakala tanah yang dimaksud telah dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali oleh Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 7 tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan HGU, yang menyatakan bahwa dalam hal tanah yang dimohon HGU merupakan tanah kawasan hutan negara, maka tanah dimaksud harus terlebih dahulu dilepaskan statusnya dari kawasan hutan negara. Sedangkan 116 menurut ayat (2) nya, dalam hal kawasan hutan negara yang dilepaskan statusnya dimaksud terdapat hak-hak pihak lain didalamnya, maka pemohon HGU harus menyelesaikan hak pihak lain tersebut. Peraturan-peraturan mengenai pemberian HGU tersebut ditindaklanjuti sejalan oleh Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/Ka.BPN) No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang dalam Pasal 4 ayat (3) menegaskan dalam hal tanah yang dimohon HGU nya merupakan tanah kawasan hutan, maka tanah tersebut harus dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan. e. Jika ketentuan-ketentuan di atas sudah tegas menyatakan bahwa hak atas tanah yang akan diterbitkan sertifikatnya (dalam hal ini HGU) berada/termasuk kawasan hutan, harus dilepaskan terlebih dahulu statusnya sebagai tanah kawasan hutan, maka logika seharusnya secara yuridis, tidak dapat dibenarkan terbitnya sertifikat hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang/badan hukum berdasarkan hak-hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria (Hak Milik, HGU, HGB, Hak Pakai). Meskipun peraturan perundang-undangan hanya mengatur penegasan tersebut terhadap HGU, namun secara konstruksi hukum melalui metode analogi hukum larangan penerbitan HGU di kawasan hutan pun berlaku pula untuk hak-hak atas tanah yang sejenis sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria. Secara khusus Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah menegaskan bahwa terhadap tanah dalam kawasan lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberi hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan. Dengan demikian, status hukum sertifikat hak atas tanah, yang tanahnya terletak di kawasan hutan seharusnya secara yuridis dapat dibatalkan. f. Dalam hal kondisi di atas, jika terjadi pada tanah yang terletak di kawasan hutan, maka sebenarnya pemberian hak atas tanah yang berujung pada terbitnya sertifikat hak atas tanah dapat dicegah, 117 manakala tanahnya berupa kawasan hutan, karena norma Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 seharusnya dapat mencegah terjadinya kekeliruan obyek tanah dimaksud, selain norma-norma hukum agraria lainnya, sebagaimana telah dijelaskan di atas. g. Dalil Para Pemohon yang menginginkan adanya ganti kerugian atas penetapan kawasan hutan di atas tanah yang dikuasainya merupakan dalil yang tidak berdasar karena penetapan kawasan hutan telah dilakukan lebih dulu sebelum Para Pemohon memiliki hak atas tanah. h. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sertipikat hak atas tanah baik itu SHM maupun HGU yang proses/prosedurnya dilakukan secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tidak dapat serta merta meminta pembebasan disertai ganti rugi atau dengan kata lain tidak dapat dikualifikasikan atau digeneralisir sebagai sertipikat hak atas tanah yang mekanismenya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. i. Quod non terdapat SHM maupun HGU yang diterbitkan oleh Pejabat Berwenang sebelum diterbitkannya Peta register Hutan, penunjukan parsial, Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan atau Tata Guna Hutan Kesepakatan sesuai Keputusan Menteri Pertanian atau Kehutanan tentang Penunjukan Areal Hutan di provinsi merupakan Kawasan Hutan, Hak Atas Tanah (SHM dan HGU) tersebut diakui dan dikeluarkan keberadaannya dari Kawasan Hutan dengan disertai bukti tertulis Hak Atas Tanah sebagaimana ketentuan Pasal 99 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan. 3. Bahwa perlu Pemerintah sampaikan informasi bahwa terhadap peraturan pelaksanaan dari UU a quo, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan sudah pernah 118 dilakukan pengujian uji materiil di Mahkamah Agung sebanyak 2 (dua) kali permohonan, dan keduanya telah ditolak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2023 tanggal 21 Desember 2023 dengan nama Pemohon Perkumpulan Pemantau Sawit dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 P/HUM/2024 tanggal 7 Oktober 2024 dengan nama Pemohon PT Tara Bintang Nusa (Pemohon I pada permohonan pengujian ini). IV. DAMPAK APABILA PETITUM PARA PEMOHON DIKABULKAN Perlu Pemerintah sampaikan bahwa apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi akan timbul dampak yang besar bagi perekonomian negara dan kepastian hukum dalam berusaha, karena: 1. Pelaksanaan UU a quo tersebut telah menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdiri dari: a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp330.039.608.031,00 (tiga ratus tiga puluh milyar tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu tiga puluh satu); b. Dana Reboisasi (DR) sebesar US$83.391.951,00 (delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh satu US Dollar); dan c. Denda Sanksi Administratif sebesar Rp1.133.842.287.704,00 (satu triliun seratus tiga puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat rupiah). 2. Akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perorangan, kelompok masyarakat, pelaku usaha yang saat ini dalam proses penyelesaian kegiatan yang terbangun di dalam kawasan hutan tanpa izin yang akan segera diproses akses legalnya oleh Pemerintah cq. Kementerian Kehutanan yang sampai berjumlah ± 7.221 subyek hukum sesuai lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun Di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan Tahap I s.d. XXIV (vide Bukti PK-8 s.d. PK-31). 3. Terganggunya proses penyelesaian tata kelola sawit dalam kawasan hutan yang saat ini sedang di proses oleh Satuan Tugas Sawit Nasional sebagai 119 mandat dari Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara (vide Bukti PK–32). V. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 120 KETERANGAN TAMBAHAN PRESIDEN BERTANGGAL 16 JUNI 2025 Menindaklanjuti persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 6 Mei 2025 dengan agenda mendengarkan Keterangan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) atas permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut UU P3H) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU CK 6/2023) terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI 1945, yang dimohonkan oleh Kantor Hukum Triple M Law Firm selaku kuasa hukum PT Tara Bintang Nusa, Koperasi Produsen Unit Desa Makmur Jaya Labusel, dan Memet S. Siregar, selanjutnya disebut Para Pemohon, sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-XXII/2024 tanggal 10 Oktober 2024 dan Perbaikan Permohonan tanggal 4 November 2024. Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan Keterangan Tambahan Presiden tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden yang telah disampaikan terdahulu, sebagai berikut: I. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. 1. Yang pertama, saya butuh data, ya, terkait dengan ... apa ... kepemilikan tanah atau lahan yang berada di area kawasan hutan, itu ada ... ada berapa banyak, gitu, setidaknya ada ... artinya, klaim sepihak. Kalau saya melihat semangatnya Pak Dirjen tadi, sebetulnya tidak boleh ada, kan, gitu. Tidak boleh ada lahan, atau tanah, atau kawasan hutan yang dilekatkan hak milik ... ya, hak kepemilikan misalnya, apakah hak milik, atau HGB, dan seterusnya, itu tidak boleh ada. Tapi kadangkala kita melihat faktanya, ya, anggaplah seperti ini ... Para Pemohon ini, ya, mengklaim bahwa dia punya ... apa ... hak milik di atas kawasan hutan, makanya sederhana sebetulnya permintaannya, dikecualikan ... minta supaya dikecualikan karena dia sudah memiliki hak milik itu. Nah, sehingga saya butuh ... apa ... data, ya. Ada berapa banyak sih yang seperti ini, ya, yang dimana di kawasan hutan itu 121 ada, ya, pengakuan atau klaim sepihak kalau mau dikatakan begitu, yang datanya ada di Pemerintah, di Kementerian Kehutanan, ya. 2. Kemudian, juga ... saya juga butuh data yang terkait dengan khusus Para Pemohon ini, ya. Ada tiga Pemohonnya yang mengaku bahwa dia memiliki tanah atau lahan, yang kemudian overlap dengan kawasan hutan. Nah, butuh data yang lebih konkret. Tentu di Kementerian Kehutanan, Pak Dirjen, ya, pasti punya data menyangkut Para Pemohon ini yang bisa disampaikan ke Mahkamah bahwa posisi statusnya, bukti-bukti kepemilikannya kalau itu ada. Sehingga, kami bisa mempelajari, mendalami, ya, apakah memang ini kesalahannya ada di mana nih? 3. Kemudian yang ketiga, Pak Dirjen. Nah, ini kan tadi Pak Dirjen mengatakan bahwa alasan Pemohon mengatakan bahwa tidak ada status kawasan hutan ketika SHM dimiliki oleh … dimiliki … adalah dalil yang mengada-ada. Tapi saya tunggu nih penjelasannya dari Pak Dirjen tadi, apa nih penjelasan Pak Dirjen, sehingga itu mengatakan mengada-ada? Memang di akhir tadi Pak Dirjen sempat mengatakan bahwa itu karena … apa … ya, tidak mungkin, ya, ada data, ada … apa namanya …kepemilikan yang harus dilakukan adalah harus pelepasan kawasan hutannya dulu, baru bisa dilekatkan hak, ya, atas tanah atau lahan tersebut. Sehingga menurut Pak Dirjen tidak mungkin akan ada terjadi seperti itu. Nah, tetapi nah inilah yang kita lihat faktanya, ya, di persidangan ini kita lihat pengakuan dari Pemohon bahwa itu ada, kan gitu. Nah, oleh karena itu, ini perlu penjelasan lebih dalam lagi nanti tambahan keterangan, ya, yang disampaikan oleh Pak Dirjen menyangkut apa ... kenapa bisa terjadi seperti itu? Artinya begini maksud saya, Pak Dirjen tolong melihat kalaupun itu ada, jadi anggaplah, ya, jadi nanti keterangannya Pak Dirjen, kalaupun itu ada itu bagaimana seharusnya penyelesaiannya, ya? Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. yang pada intinya meminta untuk disediakan data klaim kepemilikan hak atas tanah di atas kawasan hutan, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 122 a. Bahwa gambaran terkait Hak Atas Tanah di dalam kawasan hutan secara umum dapat dilihat pada portal https://bhumi.atrbpn.go.id/peta, yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Bahwa dalam portal tersebut dapat terlihat informasi hak atas tanah yang telah terbit apakah berada di kawasan hutan atau di luar kawasan hutan. b. Berdasarkan hasil integrasi yang dilakukan, data terkait hak atas tanah yang berada di Kawasan Hutan, khusus di Pulau Jawa sebagaimana Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XI Yogyakarta Nomor S.340/BPKHTL.XI/PPKH/PLA.4.1/B/ 3/2025 tanggal 17 Maret 2025 adalah sejumlah 293.968 bidang tanah yang terdiri dari Hak Milik, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, HGU, HGB, dan Hak Wakaf yang berdasarkan hasil identifikasi tumpang tindih dengan kawasan hutan (vide Bukti PK-33). c. Sedangkan untuk di Provinsi lainnya Kementerian Kehutanan melalui UPT Balai Pemantapan Kawasan Hutan masih dalam proses integrasi, yang mendasarkan pada sistem jaringan informasi geospasial sehingga hasilnya belum didapat. d. Bahwa saat ini tidak ada perbedaan terkait peta antar K/L karena sudah ada Kebijakan Satu Peta yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021. Hal tersebut dapat dilihat pada website https://onemap.big.go.id/. 2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. yang pada intinya meminta disampaikan bukti terkait kepemilikan tanah yang diklaim Para Pemohon, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Pemerintah sampaikan bahwa data terkait Para Pemohon sebagai berikut: 1) Pemohon I: a) Bahwa Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara pertama kali diatur melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 (vide Bukti 123 PK-1) tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara seluas ± 3.780.132,02 Ha, dimana lokasi dari Pemohon I merupakan kawasan hutan. b) Bahwa Pemohon I memiliki Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 783/Kpts-II/1999 tanggal 28 September 1999 (vide Bukti PK-2) tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 318,40 Ha Yang Terletak Di Kelompok Hutan S. Leipan, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT Tara Bintang Nusa. c) Terhadap Kawasan Hutan yang telah dilepaskan seluas 318,40 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 783/Kpts-II/1999 tanggal 28 September 1999 tersebut, ditindaklanjuti oleh Pemohon I dengan mengajukan permohonan Hak Guna Usaha, namun berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No.2/Desa Tangkahan Durian tanggal 17 Maret 2003, luasan yang disertipikatkan HGU tersebut seluas 366,9 Ha, sehingga terdapat areal seluas 48,5 Ha yang belum dilepaskan statusnya dari kawasan hutan. d) Terhadap areal seluas 48,5 Ha yang belum mendapatkan SK Pelepasan Kawasan Hutan akan diselesaikan melalui UU a quo guna mendapatkan kepastian hukum. 2) Pemohon II Sebagaimana Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I Medan Nomor S.684/BPKHTL I/SDHTL/9/2023 tanggal 6 September 2023 (vide Bukti PK-6) diperoleh hasil bahwa titik koordinat yang berada di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 233 titik koordinat berada di dalam Kawasan Hutan Produksi tetap (HP), sebanyak 46 titik koordinat berada di luar kawasan hutan atau berada di APL, dan 8 titik koordinat berada di Provinsi Riau. Sedangkan 5 Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagaimana yang diuraikan dalam memori permohonannya pada huruf c halaman 10 dan 11 berada di APL/Bukan Kawasan Hutan. 124 3) Pemohon III Sebagaimana Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I Medan Nomor S.182/BPKH I/PKH/3/2019 tanggal 27 Maret 2019 (vide Bukti PK-34) diperoleh hasil bahwa titik koordinat yang disampaikan oleh Pemohon III sebagaimana suratnya tertanggal 10 Desember 2018 setelah dilakukan overlay berdasarkan: a) Peta Kawasan Hutan Provinsi Dati I Sumatera Utara skala 1:500.000 (Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor SK.923/Um/1982 tanggal 27 Desember 1982), seluruh titik koordinat tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). b) Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005), seluruh titik koordinat tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). c) Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014) dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2016 skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1076/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/3/2017 tanggal 13 Maret 2017, posisi titik koordinat tersebut adalah sebagai berikut: - Berada di dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebanyak 44 (empat puluh empat) titik koordinat. - Berada di luar kawasan hutan atau berada di Areal Penggunaan Lain (APL) sebanyak 5 (lima) titik koordinat, yaitu titik koordinat nomor 40, 42, 43, 46, dan 47. b. Untuk lebih jelasnya terlampir Pemerintah sampaikan peta hasil overlay antara data para Pemohon dengan kronologis Kawasan Hutan di 125 Provinsi Sumatera Utara (vide Bukti PK-35, Bukti PK-36, dan Bukti PK-37). 3. Terhadap poin Nomor 3 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. yang pada intinya meminta penjelasan mengenai penyebab masih adanya hak atas tanah di atas kawasan hutan dan mekanisme penyelesaiannya, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa penyebab masih adanya hak atas tanah yang terbit di atas kawasan hutan dapat Pemerintah sampaikan sebagai berikut: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Tata Ruang Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi pedoman dalam pemanfaatan ruang. Dalam penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota terdapat perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang belum mengacu pada perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Perubahan peruntukan tersebut mengakibatkan perbedaan peruntukan ruang antara Rencana Tata Ruang Wilayah dengan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mencabut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang wajib menyesuaikan melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang. Artinya, semua kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah 126 Provinsi melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan (pelepasan kawasan hutan) kepada Menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pemerintah telah melakukan pemaduserasian antara pola ruang penataan ruang dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dengan kawasan hutan. Hasil pemaduserasian tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan tentang Kawasan Hutan pada tahun 1999 s.d. tahun 2000 yang salah satu contohnya adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 453/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Seluas 1.839.494 (satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat) Hektar (vide Bukti PK-41). b. Dalam hal terdapat hak atas tanah di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, Pemerintah telah memiliki mekanisme penyelesaiannya yang diatur dalam: a. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Pasal 19 dan Pasal 22); b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Pasal 51A dan Pasal 51B); c. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Pasal 51); d. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Pasal 9); dan e. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Pasal 7 s.d. Pasal 13). 127 Pascaterbitnya UU Cipta Kerja, Pemerintah menyempurnakan kebijakan penyelesaian penguasaan hak atas tanah di dalam kawasan hutan, melalui: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (selanjutnya disebut PP 23/2021); 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah; 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan (selanjutnya disebut P.7/2021); dan 5) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. II. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. 1. Begini Pak Dirjen, ya mohon nanti dibantu juga dari tim dari Kementerian Hukum, ya, dulu masih Kumham. Tolong nanti diberi jawaban tertulis saja saya kira ya, lebih komprehensif. Kalau kita baca Pasal 110A dan 110B ini kan letaknya di ketentuan peralihan. Tolong nanti bisa dijelaskan mengapa letaknya di ketentuan peralihan? Sementara kalau dilihat dari sisi substansi ini, dia pengaturannya itu dauerhaftig, gitu, berlaku terus-menerus, tidak ada hentinya di situ, ya. Termasuk di 110B itu. Tolong diberikan satu keterangan yang komprehensif soal ini, ya. 2. Kemudian Pak Dirjen kalau dibaca 110A ayat (1) ini nanti juga mohon diberikan tambahan, ini kan ditegaskan di sini bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya Undang-Undang 128 Ciptaker ini, yang belum memenuhi persyaratan itu kemudian wajib menyelesaikan persyaratan itu sampai paling lambat tanggal 2 November 2023. Itu tolong nanti ada data juga yang bisa disampaikan, sejauh mana sebetulnya batasan waktu itu sudah terselesaikan. Ini kan sudah lama ini 2 November 2023 hitungannya, ya, apakah masih ada yang tersisa dari ketentuan yang diberi batasan itu? Persyaratan apa yang kemudian diberikan di sini? Karena ini kan cukup jelas nih Pak, yang enggak ada kejelasan lebih lanjutnya. Jadi apakah persyaratannya yang dimaksudkan di sini supaya kemudian bisa disesuaikan dengan Undang-Undang Ciptaker ini? Ini mohon kemudian dijelaskan. 3. Andai kata misalnya sanksinya itu kalau saya baca di sini denda yang dia bayar, apakah kemudian izin itu keluar, Pak? Ya persoalannya kan ini kan yang isunya kan adalah orang kemudian punya hak milik di atas kawasan dianggap tidak punya izin, kan begitu. Nah apakah kemudian kalau udah bayar denda itu kelar izinnya, Pak? Sejauh mana kemudian konsep pencegahannya itu bisa dilestarikan, dikuatkan di situ dengan ketentuan itu, ya itu. 4. Kemudian yang berikutnya, ini di 110B, Pak. 110B ini juga normanya norma yang berlaku terus menerus ini, tapi letaknya di ketentuan peralihan, begitu ya. Nah ini di 110B ini kan dia kelindannya dengan Pasal 17. Di Pasal 17 ini soal perbuatan-perbuatan yang dilarang sebetulnya di situ. Nah perbuatan yang dilarang ini kalau dilihat norma-normanya ada pengaturan pidananya juga. Kenapa tidak jadi satu misalnya 110B yang menyangkut sanksinya juga sebetulnya bisa masuk ke bagian di situ, ya. Kenapa pindahnya di sini dan kemudian apakah tidak ada overlapping-nya dengan kemudian sanksi yang dilekatkan di pasal misalnya 91, ya, Undang-Undang 18/2013 yang sebetulnya belum diubah sebagian dari ketentuan di pasal-pasal tersebut. Nah, gimana kemudian meletakkan sanksi administratifnya, tapi di situ juga ada sanksi pidananya, begitu? Ini mohon bisa dijelaskan supaya kita bisa punya gambaran yang utuh sesungguhnya bagaimana sih sebetulnya kalau kita lihat undang-undang ini kan berangkat atau bertolak dari pencegahan pemberantasan perusakan hutan. 129 Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. yang pada intinya meminta agar dijelaskan terkait posisi Pasal 110A dan Pasal 110B yang berada di Ketentuan Peralihan padahal normanya berlangsung terus menerus, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan Pasal 110A UU P3H dalam Pasal 37 angka 20 UU CK merupakan ketentuan yang mengatur kondisi peralihan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya UU CK dan subjek hukum dimaksud wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 2 November 2023. Apabila batas waktu 2 November 2023 tersebut terlampaui, maka bagi subjek hukum tersebut dikenai sanksi administratif. b. Kemudian, ketentuan Pasal 110B UU P3H dalam Pasal 37 angka 20 UU CK juga merupakan ketentuan yang mengatur kondisi peralihan bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf, c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e UU P3H atau melakukan kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki perizinan bidang kehutanan, sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif. c. Bahwa dalam pengaturan UU P3H, kondisi yang tercakup dalam Pasal a quo sebelum berlakunya UU CK seharusnya dikenai sanksi pidana, namun oleh ketentuan Pasal 110A dan Pasal 110B UU P3H dalam Pasal 37 angka 20 UU CK maka kondisi tersebut cukup dikenai sanksi administratif (prinsip ultimum remedium) manakala subjek hukum melakukan kegiatan usaha terbangun dan memiliki perizinan berusaha namun tidak memiliki perizinan bidang kehutanan sebelum UU CK berlaku (Pasal 110A) dan subjek hukum melakukan pelanggaran dan tidak memiliki perizinan bidang kehutanan sebelum tanggal 2 November 2020 (Pasal 110B). 130 d. Apabila seseorang melakukan pembangunan di luar yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau melakukan pelanggaran setelah batas waktu tersebut, maka yang bersangkutan akan dikenai sanksi pidana kecuali terhadap orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun dan paling luas 5 Ha sebagaimana diatur dalam UU a quo yang senapas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014. e. Berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah dapat simpulkan bahwa ketentuan Pasal 110A dan Pasal 110B UU P3H dalam Pasal 37 angka 20 UU CK bukanlah norma yang berlangsung secara terus menerus (dauerhaftig), melainkan norma yang mengatur kondisi peralihan berupa penerapan sanksi bagi subjek hukum yang melakukan: 1) kegiatan usaha terbangun dan memiliki perizinan berusaha namun tidak memiliki perizinan bidang kehutanan sebelum UU CK berlaku (Pasal 110A); dan 2) pelanggaran dan tidak memiliki perizinan bidang kehutanan sebelum tanggal 2 November 2020 (Pasal 110B), yang seharusnya dikenai sanksi pidana, menjadi dikenai sanksi administratif dengan batas waktu yang ditetapkan, kecuali bagi orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun dan paling luas 5 Ha. f. Dengan demikian, karena ketentuan Pasal 110A dan Pasal 110B UU P3H dalam Pasal 37 angka 20 UU CK hanya mengatur mengenai kondisi peralihan, maka sesuai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan ketentuan a quo diletakkan pada Ketentuan Peralihan. 2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. yang pada intinya agar disampaikan data terkait penyelesaian berdasarkan ketentuan Pasal 110A dan dijelaskan persyaratan yang dibutuhkan, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa terkait penyelesaian skema Pasal 110A yang telah melewati batas waktu 3 tahun (2 November 2023), maka akan dikenakan skema Pasal 110B UU a quo dan/atau dicabut perizinan berusahanya. Di mana 131 dalam Pasal 110A hanya dikenakan PNBP 1 x PSDH dan DR sedangkan Pasal 110B dikenakan PNBP 10 x PNBP. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan. b. Bahwa Menteri Kehutanan telah menerbitkan Keputusan Nomor 36 Tahun 2025 tanggal 6 Februari 2025 (vide Bukti PK-38) yaitu Daftar Subjek Hukum Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah Terbangun Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan Yang Berproses Atau Ditolak Permohonannya di Kementerian Kehutanan. c. Bahwa persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 110A UU P3H dalam Pasal 37 angka 20 UU CK sepanjang berada di kawasan hutan produksi adalah harus mendapatkan SK Pelepasan Kawasan Hutan. d. Ketentuan lebih lanjut dari Pasal 110A diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, yaitu: Pasal 3 ayat (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan dan memiliki Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku. Pasal 4 ayat (1) Kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan dan memiliki Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang pada saat usaha pertama kali dibangun dan/atau dioperasikan. Pasal 18 Tata cara penyelesaian terhadap kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang memiliki Izin 132 Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan, dilakukan melalui tahapan: a) Pemberitahuan pemenuhan persyaratan Perizinan di bidang kehutanan; b) Pengajuan permohonan penyelesaian persyaratan Perizinan di bidang kehutanan; c) Verifikasi permohonan; d) Penerbitan surat perintah tagihan pelunasan PSDH dan DR; e) Penerbitan: 1) Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan di dalam Kawasan Hutan Produksi; atau 2) Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan Lindung dan/atau Kawasan Hutan Konservasi. 3. Terhadap poin Nomor 3 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. yang pada intinya mempertanyakan terkait dengan orang yang memiliki hak milik di atas kawasan hutan yang tidak memiliki izin apakah apabila denda sudah dibayar lalu akan terbit perizinannya, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara dilakukan dengan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) PP 23/2021 jo. Pasal 133 P.7/2021 merupakan penguasaan tanah dengan kategori: a) Bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan; atau b) Bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan. b. Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui perubahan batas Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) PP 23/2021 jo. Pasal 136 P.7/2021. Lebih lanjut, mekanisme penyelesaiannya diatur sebagaimana ketentuan Pasal 99 P.7/2021. c. Penyelesaian penguasaan bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan 133 hutan negara di dalam kawasan hutan negara sebagaimana diatur dalam ketentuan (Pasal 26 ayat (1) PP 23/2021 jo. Pasal 137 ayat (1) P.7/2021, diawali dengan inventarisasi dan verifikasi. Dengan pola penyelesaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 137 ayat (2) P.7/2021, yaitu: 1) Pengeluaran bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; 2) Pelepasan melalui perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan; 3) Memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial; atau 4) Penggunaan kawasan hutan. d. Bentuk penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan negara yang dapat diselesaikan melalui penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan hutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP 23/2021 jo. Pasal 135 ayat (1) P.7/2021, adalah penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 P.7/2021 dikuasai dan dimanfaatkan untuk: 1) Sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; 2) Fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial; 3) Permukiman; 4) Lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak; dan/atau 5) Bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman. e. Dengan demikian, dapat Pemerintah simpulkan bahwa dalam konteks terdapat hak milik di dalam kawasan hutan merupakan ranah kebijakan penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan sebagaimana yang telah diuraikan pada huruf a di atas, yaitu Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui perubahan batas Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) PP 23/2021 jo. Pasal 136 P.7/2021. Lebih lanjut, mekanisme 134 penyelesaiannya diatur sebagaimana ketentuan Pasal 99 P.7/2021. Sedangkan penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan di antaranya adalah pemberian persetujuan Perhutanan Sosial. f. Bahwa terhadap sanksi yang diberikan kepada subjek hukum korporasi yang terkena skema Pasal 110B ayat (1) hanya dikenakan sanksi administrtif berupa pembayaran denda administratif, namun setelah subjek hukum tersebut melunasi dendanya kemudian akan diproses akses legalnya melalui SK Penggunaan Kawasan Hutan. Terhadap SK Penggunaan Kawasan Hutan tersebutlah nantinya Subjek Hukum diberikan kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pemulihan hutan. 4. Terhadap poin Nomor 4 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. yang pada intinya meminta penjelasan posisi ketentuan Pasal 110B pada Ketentuan Peralihan dan tidak digabung menjadi satu dengan Pasal 17 dan kaitannya sanksi administratif dalam Pasal 110B dengan pengaturan sanksi pidana, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa terkait posisi ketentuan Pasal 110B UU P3H dalam Pasal 37 angka 20 UU CK pada Ketentuan Peralihan telah Pemerintah sampaikan pada penjelasan Pemerintah terhadap pertanyaan Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. di atas. b. Bahwa terkait pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. mengenai keterkaitan ketentuan Pasal 110B UU P3H dalam Pasal 37 angka 20 UU CK yang mengatur sanksi administratif, dengan beberapa ketentuan UU P3H yang mengatur sanksi pidana, yang sama-sama ditujukan atas pelanggaran ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e, dan ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e UU P3H dalam Pasal 37 angka 5 UU CK, Pemerintah menyampaikan penjelasan sebagai berikut: 135 1) Bahwa ketentuan Pasal 110B UU P3H dalam Pasal 37 angka 20 UU CK mengatur pelanggaran atas ketentuan: a) Pasal 17 ayat (1) huruf b UU P3H yang seharusnya dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a UU P3H; b) Pasal 17 ayat (1) huruf c UU P3H yang seharusnya dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) UU P3H; c) Pasal 17 ayat (1) huruf e UU P3H yang seharusnya dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b UU P3H; d) Pasal 17 ayat (2) huruf b UU P3H yang seharusnya dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b UU P3H dalam Pasal 37 angka 16 UU CK; e) Pasal 17 ayat (2) huruf c UU P3H yang seharusnya dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a UU P3H dalam Pasal 37 angka 17 UU CK; dan f) Pasal 17 ayat (2) huruf e UU P3H yang seharusnya dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf c UU P3H dalam Pasal 37 angka 17 UU CK, menjadi dikenai sanksi administratif sepanjang pelanggaran terjadi sebelum tanggal 2 November 2020. 2) Bahwa sebagaimana Pemerintah uraikan dalam penjelasan Pemerintah atas pertanyaan Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., ketentuan Pasal 110B bukanlah norma yang berlangsung terus-menerus karena ada cut-off waktu terjadinya pelanggaran yaitu sampai dengan tanggal 2 November 2020. Apabila pelanggaran terjadi setelah tanggal 2 November 2020, maka bagi pelanggarnya tidak dalam cakupan ketentuan Pasal 110B UU P3H dalam Pasal 37 angka 20 UU CK dan akan dikenai sanksi pidana. 3) Dengan demikian, Pemerintah dapat sampaikan bahwa: 136 a) apabila pelanggaran ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e, dan ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e UU P3H dalam Pasal 37 angka 5 UU CK terjadi sebelum tanggal 2 November 2020, maka bagi pelanggar dikenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 110B UU P3H dalam Pasal 37 angka 20 UU CK; dan b) apabila pelanggaran ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e, dan ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e UU P3H dalam Pasal 37 angka 5 UU CK terjadi setelah tanggal 2 November 2020, maka bagi pelanggar dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a UU P3H, Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) UU P3H, Pasal 91 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b UU P3H, Pasal 92 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b UU P3H dalam Pasal 37 angka 16 UU CK, Pasal 93 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a UU P3H dalam Pasal 37 angka 17 UU CK, dan Pasal 93 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf c UU P3H dalam Pasal 37 angka 17 UU CK. c. Apabila ketentuan Pasal 110B UU P3H dalam Pasal 37 angka 20 UU CK yang bersifat peralihan/transisional dari kondisi yang sudah lampau digabungkan ke dalam Pasal 17 UU P3H dalam Pasal 37 angka 5 UU CK yang bersifat berlaku terus menerus ke depan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. d. Dengan demikian, ketentuan Pasal 110B UU P3H dalam Pasal 37 angka 20 UU CK tidak dapat digabungkan menjadi satu dengan ketentuan Pasal 17 UU P3H dalam Pasal 37 angka 5 UU CK karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. III. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M Nah, saya ingin penjelasan latar belakang dari pasal ini. Karena tadi Pak Dirjen, saya tertarik bahwa pasal ini adalah bagian dari menegakkan kepastian hukum 137 dalam kegiatan perusahaan. Ini kan banyak juga Pak Dirjen, kasus. Perusahaan kelapa sawit, ini perusahaan baik-baik loh, bahkan asing. Dia sudah apa … memenuhi semua prosedur untuk mendapatkan hak atas tanah, dikeluarkan HGU, ada sertifikat HGU-nya keluar. Tiba-tiba baru kemudian dia tahu bahwa bagian dari HGU-nya itu adalah ternyata masih berstatus sebagai kawasan hutan dan diproses pidana lagi. Dan kalau sudah keadaannya begini kita tahu sendirilah bagaimana penegakan hukum di negara kita ini, gitu. Nah, saya ingin itu mohon penjelasan. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833/Kpts/SR.020/M/ 12/2019 tanggal 17 Desember 2019 (vide Bukti PK-7) tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2019 dengan dilampiri data luas tutupan kelapa sawit nasional pada 26 (dua puluh enam) Provinsi dengan total luas 16.381.959 Ha dan hasil identifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dari luasan tersebut terdapat perkebunan kelapa sawit dalam Kawasan Hutan seluas ±3,3 juta hektar yang belum mendapat kepastian hukum. Perkebunan kelapa sawit tersebut dimiliki oleh badan usaha maupun masyarakat yang memerlukan kepastian pengaturan hukum yang adil, bermartabat, dan tuntas. Hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya dispute tata ruang antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota atau Provinsi dengan kawasan hutan saat itu (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang), sehingga masing-masing daerah menyusun RTRW sesuai dengan karakteristik dan kepentingan masing-masing, namun kurang memperhatikan kesesuaian antara RTRW dengan kawasan hutan. 2. Melalui ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diamanatkan bahwa penyusunan tata ruang harus mengikuti hierarki peraturan perundangan yang di atasnya. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dalam penyelesaian dispute tata ruang dimaksud (dimulai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan pada 138 klausul menimbang huruf b dan huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, dan terakhir dengan ketentuan Pasal 110A dan 110B UU CK 6/2023. 3. Hal itu untuk menjamin kepastian hukum terhadap keberadaan aktivitas kegiatan nonkehutanan di dalam Kawasan Hutan. Selain perkebunan kelapa sawit, kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan juga meliputi kegiatan pertambangan, perkebunan, dan kegiatan lain seperti minyak dan gas bumi, panas bumi, tambak, pertanian, permukiman, wisata alam, industri, dan/atau sarana dan prasarana. Dalam pengenaan sanksi, UU CK 11/2020 sebagaimana telah diganti oleh Perpu 2/2022 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh UU CK 6/2023 memuat terobosan kebijakan baru dengan menerapkan prinsip ultimum remedium yaitu mengedepankan pengenaan Sanksi Administratif sebelum dikenai sanksi pidana. Pengaturan prinsip ultimum remedium tersebut tercermin dalam pengaturan norma Pasal 110A dan Pasal 110B dalam Pasal 37 angka 20 UU CK 11/2020 sebagaimana telah diganti oleh UU CK 6/2023. 4. Terkait pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait perbedaan peta antar K/L dapat Pemerintah tanggapi bahwa saat ini tidak ada perbedaan terkait peta antar K/L karena sudah ada Kebijakan Satu Peta yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021. Hal tersebut dapat dilihat pada website https://onemap.big.go.id/. 5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang, diatur: Pasal 4 (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 139 (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk: a) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; b) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan c) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Menteri Kehutanan berwenang untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan. IV. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. Nah, karena itu, Pak Dirjen, tolong bantu kami. Sejumlah SK, ya, terkait dengan hutan ini, lalu hak-hak … atas hak apa saja yang ada, termasuk hak ulayat, Pak Dirjen. Sejak putusan MK pengakuan terhadap hak ulayat bagaimana keberadaannya ini? Sebab misalnya kalau sudah bicara terkait dengan hutan, ya, dalam kenyataan ini banyak juga kasus-kasus terutama misalnya ada provinsi yang sudah memiliki RTRW-nya, kemudian diberikan hak garap atau ... apa ... kepada pengusaha. Tapi ketika dia melakukan itu, oleh Kementerian Kehutanan mengatakan, ”Itu adalah hutan negara.” Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: a. Fungsi konservasi; b. Fungsi lindung; dan c. Fungsi produksi. 2. Berdasarkan Pasal 15 PP 23/2021 diatur sebagai berikut: Pasal 15 (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri atas: a. Hutan Negara; b. Hutan Adat; dan c. Hutan Hak. (2) Kawasan Hutan terdiri atas: a) Hutan Negara; dan b) Hutan Adat. 140 Dengan diaturnya Hutan Adat di dalam PP 23/2021 sebagai peraturan pelaksana dari UU CK justru membuktikan bahwa Pemerintah mengakui keberadaan hak ulayat di Kawasan Hutan. 3. Bahwa meskipun terdapat SK Kawasan Hutan, Pemerintah tetap menghormati keberadaan masyarakat adat yang berada di kawasan hutan. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 62 s.d. Pasal 70 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (vide Bukti PK-39). Sebagai informasi saat ini Kementerian Kehutanan telah menerbitkan 156 keputusan tentang Hutan Adat periode 2016 s.d. Desember 2024. Salah satunya adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11957 Tahun 2024 tanggal 16 Oktober 2024 (vide Bukti PK-40) tentang Penetapan Status Hutan Adat Menua Ungak Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Unggak Seluas ± 1.726 Ha di Desa Langan Baru, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. 4. Dengan adanya keputusan tersebut justru mewujudkan adanya kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat, sehingga meminimalisir terjadinya konflik yang terjadi. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013. V. Pertanyaan dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H. M.H. Nah, oleh karena itu, di Putusan 34/2011 itu, kan kemudian Pasal 4-nya Undang-Undang 41/1999 itu dinyatai ... dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. Nah, tentunya, apakah Pasal 110A dan B ayat (1) ini, ini kemudian betul-betul sudah bersih dari itu, tidak ada hak-hak yang tersisa, sebagaimana adressat yang ada di Putusan 134/2011 itu ... putusan MK itu? Nah, sehingga kalau sudah yakin bersih, nah, otomatis memang tanpa pengecualian, itu bisa diberlakukan. Tapi kalau kemudian memang betul ada sisa-sisa yang ... perintah MK dan bahkan diamarkan, harus diberikan perlindungan, penghormatan masyarakat hukum adat yang masih diakui dan masih hidup itu, yang kemudian ... nah, dengan demikian, secara inline, kan seharusnya tetap diberikan perlindungan. Terlepas yang didalilkan Pemohon ini adalah ada, tidak, di bagian yang dipersoalkan di norma Pasal 110A dan B itu, terlepas dari itu, Pak. Karena 141 Pak Dirjen tadi, kan juga ... ini yang dipersoalkan Pemohon ini ada di APL (Area Pengguna Lain), kan? Nah, tapi kan terlepas itu, apakah yakin betul negara ini sudah yakin bahwa ini sudah bersih dari adressat Pasal 4 yang dimaknai oleh MK karena dinyatakan inkonstitusional itu? Terhadap pertanyaan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H. M.H., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang ditanyakan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi sesungguhnya sudah dilaksanakan oleh Pemerintah, salah satunya adalah dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Hal tersebut tertuang dalam konsideran menimbang huruf b Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 perlu diatur ketentuan mengenai penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang berkaitan dengan penguasaan hutan oleh negara, pengukuhan kawasan hutan, dan hutan adat. 2. Selanjutnya terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 juga telah diakomodasi oleh Pemerintah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, khususnya pada Pasal 15 yang mengatur: (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri atas: a. Hutan Negara; b. Hutan Adat; dan c. Hutan Hak. (2) Kawasan Hutan terdiri atas: a. Hutan Negara; dan b. Hutan Adat. 3. Untuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 juga telah diimplementasikan melalui Pasal a quo yang sejalan dan selaras dengan 142 pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU- XII/2014 pada angka: [3.10.5] halaman 178 dan 179 yang menyatakan “Bahwa merupakan mewujudkan lingkungan yang sehat dengan mengupayakan sumberdaya hutan yang lestari adalah bagian dari kewajiban negara sesuai dengan konstitusi. Menurut Mahkamah, negara berhak melakukan intervensi dalam hal penegakan kebijakan lingkungan hidup yang sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, termasuk salah satunya dengan menetapkan dan menerapkan ketentuan pidana dalam peraturan perundang- undangan di bidang kehutanan, dalam hal ini UU PPPH dan UU Kehutanan. Selain itu, ketentuan pidana dalam kedua Undang-Undang a quo adalah sebagai upaya preventif sekaligus represif dari Pemerintah dalam penegakan hukum bidang kehutanan, karena sebagaimana telah diuraikan di atas, lingkungan hutan Indonesia harus dilindungi dan dikelola berdasarkan asas tanggungjawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan, juga pengelolaan hutan harus memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan terhadap kearifan lokal dalam mengelola lingkungan. Namun demikian, upaya represif dalam penegakan hukum bidang kehutanan diaktualisasikan dalam ketentuan pidana tersebut harus dipandang sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. [3.10.7] ….., sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersil. Mahkamah berpendapat bahwa memang seharusnya masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan yang membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk kebutuhan sehari-hari dengan menebang pohon dan dapat dibuktikan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain (komersil) sehingga bagi masyarakat tersebut tidaklah termasuk dalam larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf 3 UU Kehutanan sehingga tidak dapat dijatuhkan sanksi terhadapnya. Sebab, akan terjadi paradoks apabila di satu pihak kita mengakui masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan membutuhkan hasil hutan namun di lain pihak masyarakat tersebut diancam dengan hukuman. Sebaliknya, negara justru hadir memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang demikian. Dengan demikian permohonan Para Pemohon sepanjang mengenai pengecualian terhadap nasyarakat yang hidup di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersil, beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang yang berkaitan dengan dan hanya terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan, bukan yang berada di sekitar kawasan hutan sebab pemaknaan “di sekitar kawasan hutan” sangatlah berbeda dengan masyarakat yang hidup di dalam hutan. 143 4. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan menerbitkan: a. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria; dan b. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan; e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah; f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan; dan g. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Peraturan-peraturan di atas memuat norma pengelolaan kawasan hutan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat, sehingga penguasaan hutan oleh negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. 5. Berdasarkan hal-hal tersebut apabila dikaitkan dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka Pasal a quo telah selaras dan senapas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 144 [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan PK- 41, sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Fotokopi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Utara seluas ± 3.780.132,02 Ha; 2. Bukti PK-2 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 783/Kpts-II/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 318,40 Ha Yang Terletak Di Kelompok Hutan S. Leipan, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara; 3. Bukti PK-3 : Fotokopi Surat Direktur PT Tara Bintang Nusa Nomor 57/TBN/L/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Melalui Skema PP Nomor 24 Tahun 2021 a.n. PT Tara Bintang Nusa; 4. Bukti PK-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1153/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun Di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan Tahap XVII; 5. Bukti PK-5 : Fotokopi Surat Ketua KUD Makmur Jaya Nomor 39/KUD- MJ/BJ/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 perihal Permohonan Tidak Berada Dalam Wilayah Hutan dan Tidak Berada di Provinsi Riau; 6. Bukti PK-6 : Fotokopi Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan wilayah I Medan Nomor S. 684/BPKHTL I/ SDHTL/9/2023 tanggal 6 September 2023 perihal Hasil Telaah Koordinat Yang Dimohon Oleh Ketua KUD Makmur Jaya; 7. Bukti PK-7 : Fotokopi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833/Kpts/SR.020/M/12/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa sawit Indonesia Tahun 2019; 8. Bukti PK-8 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 359/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 6/2021 tentang Data Dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan; 9. Bukti PK-9 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.531/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 8/2021 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap II; 145 10. Bukti PK-10 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1217/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2021 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap III; 11. Bukti PK-11 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 1/2022 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap IV; 12. Bukti PK-12 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.298/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 4/2022 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap V; 13. Bukti PK-13 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.652/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 7/2022 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap VI; 14. Bukti PK-14 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.787/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 7/2022 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap VII; 15. Bukti PK-15 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1077/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 10/2022 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap VIII; 16. Bukti PK-16 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1205/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 11/2021 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap IX; 17. Bukti PK-17 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1345/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2021 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap X; 18. Bukti PK-18 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.196/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 3/2023 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XI; 19. Bukti PK-19 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.322/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 4/2023 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang 146 Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XII; 20. Bukti PK-20 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.604/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 6/2023 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XIII; 21. Bukti PK-21 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.952/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 8/2023 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XIV; 22. Bukti PK-22 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1069/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 10/2023 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XV; 23. Bukti PK-23 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1143/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 10/2023 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XVI; 24. Bukti PK-24 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1153/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 10/2023 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XVII; 25. Bukti PK-25 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1156/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 11/2023 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XVIII; 26. Bukti PK-26 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1372/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2023 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XIX; 27. Bukti PK-27 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XX; 28. Bukti PK-28 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 349 Tahun 2024 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XXI; 147 29. Bukti PK-29 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 748 Tahun 2024 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XXII; 30. Bukti PK-30 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 993 Tahun 2024 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XXIII; 31. Bukti PK-31 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1526 Tahun 2024 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XXIV; 32. Bukti PK-32 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara; 33. Bukti PK-33 : Fotokopi Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XI Yogyakarta Nomor S.340/BPKHTL.XI/PPKH/PLA.4.1/B/3/2025 tanggal 17 Maret 2025; 34. Bukti PK-34 : Fotokopi Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I Medan Nomor S.182/BPKH I/PKH/3/2019 tanggal 27 Maret 2019; 35. Bukti PK-35 : Fotokopi Peta hasil overlay antara data Pemohon I dengan kronologis Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara; 36. Bukti PK-36 : Fotokopi Peta hasil overlay antara data Pemohon II dengan kronologis Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara; 37. Bukti PK-37 : Fotokopi Peta hasil overlay antara data Pemohon III dengan kronologis Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara; 38. Bukti PK-38 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 tanggal 6 Februari 2025 tentang Daftar Subjek Hukum Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah Terbangun Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan Yang Berproses Atau Ditolak Permohonannya di Kementerian Kehutanan; 39. Bukti PK-39 : Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial; 40. Bukti PK-40 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11957 Tahun 2024 tanggal 16 Oktober 2024; 41. Bukti PK-41 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 453/Kpts- II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Seluas 1.839.494 (satu juta delapan 148 ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat) Hektar; Selain itu, Presiden mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M., yang menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2025 dan Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H., keduanya menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 16 Juni 2025, serta 2 (dua) orang saksi yakni Zeri dan Edi Sutrisno, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: Ahli Presiden 1. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. PENDAHULUAN 1) Sejarah Kawasan Hutan Sejarah penatagunaan kawasan hutan telah dimulai sejak jaman Belanda dengan hasil kawasan hutan diberi identitas Register (Hutan Register) di Sumatera dan Register Tanah Kehutanan (RTK) di wilayah Nusa Tenggara. Era 1980 sd 1984, Pemerintah Indonesia mengakomodir penetapan hutan Belanda dengan Peta Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan atau yang populer dengan istilah Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Peta tersebut merupakan amanat dari UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang pokok kehutanan dan disusun melalui usulan Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi dan melibatkan para pihak. Terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang mengamanatkan pemerintah provinsi untuk menyusun Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Dalam penyusunan Perda tersebut, pemerintah daerah harus memperhatikan Peta TGHK sebagai bagian integral dalam RTRWP. Di tengah penyusunan RTRWP, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 474/4263/Sj tanggal 27 Desember 1994, Menteri Dalam Negeri mengintruksikan agar dilakukan padu serasi Peta TGHK dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP). Produk dari padu serasi adalah Peta Penunjukan Kawasan Hutan yang terbit pada era 1999 sd 2004 yang diterbitkan Kementerian Kehutanan dan Peraturan Daerah mengenai 149 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang diterbitkan Pemerintah Daerah Tingkat I/ Pemerintah Provinsi. Namun demikian, terdapat 3 (tiga) Provinsi yang tidak diterbitkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan karena tidak disepakatinya padu serasi meliputi Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau. Hal inilah yang menjadi titik awal adanya dispute rencana pemanfaatan ruang yang berbeda antara Peta Kawasan Hutan dan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah dimana banyak perizinan terbit yang didasarkan pada Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Dispute yang dimaksud adalah adanya perbedaan pola ruang pada RTRWP yang tidak sesuai Peta Kawasan Hutan misalnya di Provinsi Kalimantan Tengah, Perda RTRWP (Perda 8 Tahun 2003) menyatakan bahwa suatu areal adalah Kawasan Permukiman dan Penggunaan Lainnya (KPPL) namun pada Peta Kawasan Hutan dinyatakan sebagai Hutan Produksi. 2) Penataan Kawasan Hutan Pasca UU Nomor 26 Tahun 2007 Dinamika kebutuhan ruang mendorong terbitnya UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang mencabut UU Nomor 24 Tahun 1992. Amanat untuk pemerintah provinsi pada undang undang ini adalah agar menerbitkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak terbitnya undang-undang ini. Proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi tersebut harus memperhatikan peta kawasan hutan yang telah terbit sebelumnya. Kebutuhan ruang pembangunan yang membutuhkan adanya perubahan kawasan hutan mendorong Gubernur untuk mengusulkan perubahan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan yang prosesnya mengacu pada UU Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 36/Menhut-II/2010 Tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Pembahasan dalam perubahan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP, menggunakan tiga pisau analisis yaitu 1) hukum, 2) lingkungan/biofisik, dan 3) sosial ekonomi. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Peta Perubahan Peruntukan, Perubahan Fungsi dan Penunjukan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan (2009 s.d. 2014) dan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 150 Provinsi yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi. Perda dan Peta Kawasan Hutan pada era ini efektif untuk menyamakan pola pemanfaatan ruang secara dokumen antara peta kawasan hutan dan RTRWP namun tidak menyelesaikan eksisting penutupan lahan di lapangan. 3) Terobosan Penyelesaian Dispute Pemanfaatan Ruang Kondisi eksisting penutupan lahan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang di kawasan hutan yang tidak terselesaikan dengan review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) mendorong pemerintah untuk melakukan terobosan hukum. Argumentasi utama dari terobosan hukum ini adalah bahwa pelaku usaha non kehutanan di dalam kawasan hutan telah mendapatkan perizinan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sehingga diterbitkan antara lain. A) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Pokok Pengaturan pada PP ini adalah pasal 51 A ayat (1) dan 51 B Ayat (1) sebagai berikut: Pasal 51A ayat (1): Kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi, pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri. Pasal 51B ayat (1): Kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas, pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib mengajukan permohonan tukar menukar kawasan hutan kepada Menteri. 151 B) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Ide utama dalam peraturan ini untuk meminimalisasi dispute pemanfaatan ruang adalah Pasal 51 yang berbunyi: Pasal 51 (1) Kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah daerah berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan berdasarkan tata ruang yang berlaku tetap sesuai dengan tata ruang sebelumnya namun berdasarkan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, areal tersebut menurut peta Kawasan Hutan yang terakhir : a. merupakan kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, diproses melalui Pelepasan Kawasan Hutan; atau b. merupakan kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas diproses melalui Tukar Menukar Kawasan Hutan, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat mengajukan permohonan Pelepasan Kawasan Hutan atau Tukar Menukar Kawasan Hutan kepada Menteri. (2) Dalam hal kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah daerah berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan berdasarkan tata ruang yang berlaku tetap sesuai dengan tata ruang sebelumnya namun berdasarkan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, areal tersebut menurut peta Kawasan Hutan yang terakhir merupakan Kawasan Hutan dengan fungsi konservasi dan/atau lindung, diberikan kesempatan untuk melanjutkan usahanya selama 1 (satu) daur tanaman pokok. TUJUAN UTAMA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG A QUO ADALAH UNTUK MENYELESAIKAN DISPUTE RUANG DAN DISPUTE NORMA Bahwa pengaturan Kehutanan sudah ada sejak zaman Belanda, yang dikenal dengan Register. Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia terbit 152 UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) dalam UU 6/1967 tersebut memberi wewenang untuk: a. Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara; b. Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas; c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan. Bahwa tindak lanjut dari UU 5/1967 tersebut, pada tahun 1970-an s.d. 1980-an, Menteri pada saat itu menerbitkan Keputusan mengenai kawasan hutan di setiap Provinsi termasuk kawasan hutan yang sudah ditetapkan pada zaman Belanda diintegrasikan dalam Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). TGHK adalah hasil kesepakatan antara pemerintah dan pemerintah daerah terkait penataan kawasan hutan. Pasca terbitnya UU No. 24 Tahun 1992, sebagaimana yang telah Saya sampaikan di awal, terdapat Pemerintah Daerah yang menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi pedoman dalam pemanfaatan ruang, namun tidak memperhatikan TGHK, sehingga banyak izin lokasi perkebunan yang diterbitkan oleh daerah meskipun secara TGHK area tersebut adalah kawasan hutan. Selanjutnya lahir UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana untuk menyelesaikan dispute tersebut antara Pemerintah Daerah dengan RTRW nya dan Kehutanan dilakukan pemaduserasian, sehingga Keputusan TGHK yang terbit 1970-an s.d. 1980-an kembali diterbitkan melalui keputusan pada kurun waktu 1999-an s.d. 2000-an yang dikenal dengan “Penunjukan Kawasan Hutan”. Bahwa integrasi rencana tata ruang dan kawasan hutan juga telah diamanatkan dalam UU No. 26 Tahun 2007, sehingga Perda Rencana Tata Ruang yang akan diterbitkan oleh daerah wajib untuk menyesuaikannya dengan Kawasan Hutan. Bahwa untuk kegiatan terbangun yang berada di kawasan hutan namun belum mendapatkan izin di bidang kehutanan, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan menerbitkan PP 60 Tahun 2012 dan PP 104 Tahun 2015 agar subjek hukum yang memiliki izin lokasi/HGU 153 namun masih berada di kawasan hutan agar memproses perizinan di bidang kehutanan untuk kepastian hukum, namun batas waktu yang diberikan tidak cukup, sehingga masih banyak pelaku usaha yang belum melakukan proses pelepasan kawasan hutan. Sampai akhirnya terbit UU CK yang masih memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dengan batasan waktu 3 tahun. Bahwa UU CK memuat terobosan kebijakan baru dengan menerapkan asas ultimum remedium yaitu mengedepankan pengenaan sanksi administratif. UU CK merupakan penyempurnaan, salah satu yang disempurnakan oleh UU CK adalah Undang-undang 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mana undang-undang tersebut berfokus pada pemidanaan kejahatan bidang kehutanan bagi siapapun termasuk masyarakat adat/setempat/lokal yang berada di dalam kawasan hutan. UU CK dimaksudkan sebagai upaya pemerintah untuk menyeimbangkan penegakan hukum kehutanan dengan perlindungan terhadap masyarakat adat/setempat/lokal yang secara historis tinggal di kawasan hutan. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi di pidana hanya karena melakukan perladangan/pertanian tradisional atau memungut hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sepanjang masyarakat tersebut telah menguasai secara terus menerus paling singkat 5 tahun dan paling luas 5 Ha akan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan, yaitu: 1) Perhutanan Sosial; 2) TORA, 3) Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan, dan 4) Penggunaan Kawasan Hutan. Hal tersebut sebenarnya sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014. Selanjutnya, Ahli akan menjelaskan mengenai ketentuan penguasaan tanah di dalam Kawasan Hutan paling sedikit 5 tahun dan paling luas 5 Ha. Makna 5 tahun secara terus menerus dimaksudkan agar masyarakat setempat/lokal-lah yang memang benar-benar merasakan manfaat dari kebijakan ini sedangkan paling luas 5 Ha adalah batasan wajar bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan lahannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan bukan untuk kepentingan komersil. Batasan luasan 5 Ha sebenarnya juga sudah 154 diatur dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Sedangkan frasa “Terdaftar” dalam penataan kawasan hutan dimaksudkan agar program inventarisasi, penataan kawasan hutan, dan redistribusi tanah menjadi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Tanpa pendaftaran, pengawasan dan akuntabilitas publik menjadi lemah, tidak ada transparansi terhadap siapa yang menerima manfaat dari ketentuan pengecualian ini. Selanjutnya mengenai Pasal 12A dan Pasal 17A adalah untuk mengatur yg ke depan, sehingga tidak diletakkan di ketentuan peralihan, sementara yg 110B ayat (2) itu untuk mengatur terhadap perbuatan yang sudah “terlanjur” atau terminologi di UUCK “terbangun”. Mengapa pada Pasal 110B ayat (2) tersebut tidak ada kata “terdaftar”, mengingat berdasarkan PP 24/2021 mereka akan ditetapkan oleh Menteri (Pasal 17 PP 24/2021) dalam bentuk SK Datin, sehingga tidak perlu lagi ada frasa “terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan yang berbeda dengan ketentuan Pasal 12A dan Pasal 17A yang mewajibkan “terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan” karena penyelesaian penguasaan tanah di dalam Kawasan Hutan didasarkan pada ketentuan PP 23/2021. PENUTUP Bahwa Undang-Undang a quo selain menyelesaikan kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan, juga bertujuan untuk: a. Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat; b. Menjamin kepastian berusaha; c. Menjaga fungsi lingkungan hidup; d. Mengoptimalkan manfaat ekonomi dan sosial; e. Memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat setempat; dan f. Meningkatkan pendapatan negara. 155 2. Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H. A. Pendahuluan Pengaturan mengenai pengelolaan pertanahan dan sumber daya alam/agraria lainnya, termasuk kehutanan, sejak masa Orde Lama hingga saat ini mengalami berbagai persinggungan pengaturan sehingga menimbulkan permasalahan di tataran implementasi. Pada masa Pemerintahan Orde Lama, produk hukum yang mengatur mengenai agraria dituangkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (yang dikenal sebagai Undang-undang Pokok Agraria dan selanjutnya disebut UUPA). Undang-undang tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk mengganti Agrarische Wet 1870 yang berlaku pada maa penjajahan Belanda, akan tetapi juga diharapkan sebagai undang-undang payung yang menjadi rujukan pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya agraria lainnya, tidak hanya pengelolaan pertanahan saja. Pengertian agraria dalam literatur difahami dengan beragam makna, yang kemudian dikenal dengan agraria dalam pengertian luas dan pengertian sempit. Menurut Boedi Harsono, kata agraria berasal dari kata ager (Latin), agros (Yunani) akker (Belanda) yang kesemuanya berarti tanah. Pengertian inilah yang kemudian dikenal sebagai pengertian agraria dalam arti sempit; sedangkan pengertian agraria dalam arti luas, menurut Hasan Wargakusumah, agraria merupakan sesuatu yang berkaitan dengan tanah sebagaimana pengertian yang diberikan oleh UUPA yaitu tidak saja dalam pengertian lapisan permukaan bumi tetapi juga tubuh bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, bahkan ruang angkasa (Pasal 1 UUPA). Pemahaman agraria yang sangat luas tersebut dalam praktiknya membawa persepsi yang keliru. Seolah-olah UUPA mengatur seluruh aspek agraria dalam arti luas. Berdasarkan pemahaman agraria dalam arti luas inilah UUPA digagas pada awalnya. UUPA dimaksudkan sebagai undang-undang payung dari berbagai pengaturan terkait pengelolaan agraria dalam arti luas (sumber daya alam). Namun dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, pemerintahan Orde Lama digantikan oleh Orde Baru yang mempunyai paradigma pembangunannya berorientasi pada aspek developmentalism, yaitu pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi 156 semata yang ditopang melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam/agraria dalam arti luas. Oleh karenanya muncullah berbagai undang- undang yang mengatur pengelolaan sektor-sektor agraria dalam arti luas, dengan didahului terbitnya Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, sebagai landasan peraturan investasi terutama di bidang pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian lahirlah berbagai peraturan sektoral terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, seperti Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan, Undang- Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara dan sebagainya. Semua ini menunjukkan orientasi pembangunan pertumbuhan pada masa awal pemerintahan masa Orde Baru. Kondisi demikian tentu tidak sejalan dengan cita-cita awal lahirnya UUPA (berorientasi populis pada awal kelahirannya) sehingga pada akhirnya UUPA lebih fokus mengatur hal-hal yang terkait dengan tanah atau agraria dalam arti sempit, dan kebijakan politik pertanahan pun mendukung orientasi developmentalism. Hal demikian dapat dilihat dari peraturan perundang- undangan yang menjadi peraturan pelaksanaan UUPA obyek pengaturannya mengenai tanah sebagai pengertian agraria dalam arti sempit dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tanah untuk pembangunan. Dengan kata lain UUPA itu sendiri dalam peraturan pelaksanaannya me-down grade substansi pengaturannya hanya sebatas tanah. Artinya, agraria dalam UUPA (demikian juga dengan peraturan pelaksanaannya) tidak lagi dimaknai agraria dalam pengertian luas sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (4) UUPA yang menyatakan: "Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air"; namun lebih mengacu pada pengertian sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (1) UUPA yang menyatakan: "Atas dasar hak menguasai Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum". 157 Undang-undang Kehutanan (Undang-undang No. 5 Tahun 1967) lahir pada masa Pemerintahan Orde Baru juga berorientasi pada developmentalism berbasis pengelolaan sumberdaya alam sebagaimana telah diuraikan di atas. Hal ini dipertegas pada Penjelasan Umum UU No. 5 Tahun 1967 yang menyatakan bahwa, "Penggalian sumber daya alam yang merupakan hutan ini secara intensif adalah merupakan pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat yang tidak boleh ditunda-tunda lagi dalam rangka pembangunan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat". Demikian politik hukum mempengaruhi kondisi pembentukan peraturan perundang-undangan pada masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. B. Masalah Pertanahan dalam Kawasan Hutan Dalam konteks ini ahli menggunakan terminologi pertanahan untuk pengertian agraria dalam arti sempit, untuk membedakannya dengan pengertian agraria dalam arti luas. Dalam perjalanannya, pengaturan sektor- sektor sumber daya alam/agraria dalam arti luas, seringkali menimbulkan sengketa dan/atau konflik, baik di tataran norma maupun implementasinya. Termasuk pula pengaturan sektor pertanahan dan sektor kehutanan, sengketa dan/atau konflik seringkali terjadi pada banyak hal. Salah satu contoh yang seringkali terjadi adalah masalah terkait pensertifikatan hak atas tanah dan penetapan kawasan hutan sebagai bagian dari pengukuhan kawasan hutan, yang hakekatnya kedua perbuatan hukum Pemerintah (Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan) tersebut sama-sama untuk memberikan kepastian hukum. Penetapan kawasan hutan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pengukuhan kawasan hutan, yang menurut Pasal 15 ayat (1) Undang- Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terdiri atas proses: a. penunjukkan kawasan hutan; b. penataan batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan; dan d. penetapan kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan itu sendiri merupakan suatu penegasan tentang kepastian hukum berkenaan dengan status, batas dan luas suatu kawasan hutan untuk ditegaskan sebagai kawasan hutan tetap. Dengan demikian, 158 penetapan kawasan hutan merupakan akhir dari perbuatan hukum mengenai penunjukkan kawasan hutan. Sementara itu, sertifikat hak atas tanah merupakan alat bukti kepemilikan tanah, yang menurut Pasal 19 ayat (2) UUPA meliputi: a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. pemberian surat-surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Pendaftaran tanah sendiri bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang haknya. Dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik, termasuk di dalamnya kegiatan pengukuran dan pemetaan, pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan bidang tanah yang didaftarkan, pembuatan daftar tanah dan pembuatan surat ukur. Dengan demikian, baik penerbitan sertifikat hak maupun penetapan kawasan hutan keduanya merupakan suatu proses untuk mencapai kepastian hukum atas suatu status hukum. Oleh karena itu, sebagai suatu proses, maka perbuatan hukumnya harus dilihat dari awal proses hukum itu dilakukan hingga status hukum itu terbit. Tidak dapat dilihat hanya pada tahap awal dimulainya proses atau tahap berakhirnya suatu proses pemberian status hukum. Dengan demikian, ketika suatu proses pembuatan produk hukum Pemerintah sedang berproses (apakah itu pensertifikatan tanah atau penetapan kawasan hutan), maka sebaiknya terhadap tanah/obyek hukum tersebut berlaku kondisi status quo untuk pembuatan produk hukum lain. Dalam hal ini misalnya, ketika proses sertifikasi tanah tengah berlangsung maka status tanah tersebut harus berstatus "status quo". Tidak diperkenankan ada proses pembuatan status/produk hukum penetapan kawasan hutan pada lokasi obyek hukum yang sama. Demikian juga sebaliknya, manakala proses penetapan hukum kawasan hutan tengah berlangsung, maka status obyek kawasan hutan tersebut kondisinya status quo untuk perbuatan hukum pensertifikatan tanah. Dalam permasalahan ini, yang paling penting dilakukan adalah memastikan bahwa tanah yang dimohonkan sertifikatnya tidak terletak di dalam kawasan hutan, karena dalam PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah 159 (sebelumnya juga diatur pada PP No. 40 Tahun 1996), tanah yang terletak pada kawasan hutan tidak dapat didaftarkan. Jika pun akan didaftarkan, tanah tersebut harus harus dilepaskan statusnya terlebuh dahulu dari kawasan hutan (Pasal 9 Permen ATR/Kepala BPN No. 18 Tahun 2021). Secara analogi hukum larangan penerbitan sertifikat hak atas tanah di kawasan hutan juga dilarang dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah yang menegaskan bahwa terhadap tanah dalam kawasan lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberi hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan. Meskipun ketentuan perundang-undangan pertanahan sudah menegaskan bahwa permohonan sertifikat hak atas tanah tidak boleh di dalam kawasan hutan, namun pada kenyataannya hal tersebut masih banyak terjadi. Hal demikian dapat terjadi antara lain disebabkan masalah penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi dan/atau kabupaten/kota yang menjadi pedoman dalam pemanfaatan ruang kurang ajeg, berubah- ubah atau tumpang tindih. Pada sisi kawasan hutan hal tersebut juga disebabkan adanya perubahan dan fungsi kawasan hutan yang mengakibatkan perbedaan peruntukkan ruang antara RTRW dengan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan. C. Penyelesaian Permasalahan di Kawasan Hutan Sebagai upaya menyelesaikan permasalahan pengelolaan agraria dalam arti luas (sumber daya alam), maka perlu mengacu kembali kepada Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Salah satu pertimbangan lahirnya Ketetapan MPR ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan agraria (sumber daya alam) saling tumpang tindih dan bertentangan. Padahal, pengelolaan agraria (sumber daya alam) yang adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan harus dilakukan secara terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat serta menyelesaikan konflik. Berbagai kondisi yang telah ada ataupun terlanjur ada perlu diselesaikan agar makna Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, di mana sumber daya alam harus dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dapat tercapai. 160 Bagir Manan berpendapat, memaknai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus dilandasi dengan 2 aspek kaidah yang terkandung di dalamnya, yaitu kaidah "hak menguasai Negara" sebagai instrumen dan kaidah "dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" sebagai tujuan (objectives) di mana keduanya merupakan satu kesatuan sistemik sehingga tidak dapat dipisahkan. Menurut Bagir Manan, penekanan pemahaman Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 pada aspek Penguasaan Negara dapat menyesatkan karena dapat menggeser pemahaman hak menguasai Negara dari beheersdaad menjadi eigensdaad. Jika hal demikian terjadi, tidak ada jaminan akan terwujudnya sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagai objectives dari penguasaan Negara tersebut. Agar hal tersebut tidak terjadi, maka diktum pertimbangan lahirnya Ketetapan MPR IX/MPR/2001 perlu dirujuk dalam rangka Pemerintah melakukan koreksi dan penyempurnaan peraturan dan kebijakan yang telah diputuskan termasuk dalam kaitannya dengan pemberlakuan kaidah- kaidah yang terdapat dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penetapan rumusan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 20 Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, merupakan salah satu diantara upaya menyelesaikan keterlanjuran tersebut. Pasal 110 Undang-undang No. 18 Tahun 2013 sendiri, kedudukannya merupakan Ketentuan Peralihan, di mana Pasal 110 huruf (a) dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana perusakan hutan yang tengah berproses di Pengadilan dengan mengunakan dasar hukum Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan berbagai perubahan dan peraturan pelaksanaannya dan tetap dilanjutkan hingga putusannya berkekuatan tetap. Sementara Pasal 110 huruf (b) berkaitan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011. Perkara tindak pidana perusakan hutan dalam kawasan hutan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, berlaku ketentuan Undang-undang No. 18 Tahun 2013. Pengaturan pada Undang- 161 undang No. 18 Tahun 2013 tersebut memang mengedepankan instrumen hukum pidana sebagaimana tampak pada materi pengaturan Bab X Ketentuan Pidana (Pasal 82 sampai Pasal 109) dari undang-undang tersebut. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengubah Undang-undang No. 18 Tahun 2013 dengan menyisipkan Pasal 110A dan Pasal 110B pada hakekatnya dimaksudkan menertibkan pemanfaatan ruang pada kawasan hutan yang pada kenyataannya tidak hanya dimanfaatkan untuk fungsi-fungsi kehutanan saja namun juga fungsi-fungsi non kehutanan (perkebunan, pertambangan, pertanian, minyak dan gas bumi, tambak, pariwisata, permukiman, dan sebagainya). Penertiban pemanfaatan ruang kawasan hutan dimaksud dilakukan dengan lebih mengedepankan pendekatan hukum administrasi daripada hukum pidana sebagaimana yang selama ini digunakan melalui Undang-undang No.18 Tahun 2013. Ketentuan Pasal 110A ditujukan untuk usaha perkebunan kelapa sawit yang telah berjalan dan memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha yang sesuai dengan RTRW tetapi belum mempunyai izin di bidang kehutanan sebelum berlakunya Undang-undang No. 6 Tahun 2023, diminta untuk menyelesaikan perizinannya dengan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan serta mendukung kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan, sampai batas waktu 2 November 2023. Sementara itu Pasal 110B ditujukan untuk usaha pertambangan dan kegiatan lain di kawasan hutan tetapi belum memiliki perizinan di bidang kehutanan, dikenai sanksi administrasi (bukan sanksi pidana sebagaimana seharusnya) berupa penghentian sementara kegiatan usaha, denda administratif dan/atau paksaan dari Pemerintah; selanjutnya memberikan persetujuan. Ratio legis yang terkandung pada kedua ketentuan di atas menunjukkan adanya perubahan paradigma pengaturan khususnya terkait dengan sanksi, yang semula menempatkan instrumen hukum pidana sebagai premium remedium pada Undang-undang No. 18 Tahun 2013 menjadi ultimum remedium yang menempatkan instrumen hukum pidana sebagai sarana terakhirnya digunakan manakala instrumen hukum lainnya tidak mampu menegakkan hukum. Pasal 110B juga memberi perlindungan hukum bagi 162 orang perorangan yang telah tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan minimal 5 tahun secara terus menerus dengan luasan lahan maksimal 5 hektar dengan mengecualikan keberlakuan sanksi administratif tersebut bagi mereka namun menyelesaikannya melalui penataan kawasan hutan. Dengan demikian penyempurnaan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 110 Undang-undang No. 18 Tahun 2013 melalui Pasal 110A dan Pasal 110B pada Undang-undang No. 6 Tahun 2023, sudah sejalan dengan Teori Ideal tentang Hukum (Idee des Recht) dari Gustav Radbruch, di mana suatu aturan hukum selayaknya mengandung 3 nilai dasar yaitu nilai keadilan (gerechtigkeit), nilai kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan nilai kepastian hukum (rechtssicherheit). Nilai keadilan terpenuhi dengan diperbolehkannya orang perorangan yang telah tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan minimal 5 tahun secara terus menerus dengan luasan lahan maksimal 5 hektar, tidak dikenai sanksi; nilai kemanfaatan terpenuhi dengan pelaku usaha di kawasan kehutanan tetap dapat melakukan usahanya; nilai kepastian hukum pun terpenuhi dengan dapat diterapkannya norma-norma yang mengatur pertambangan, perkebunan, pertanahan, tata ruang dan termasuk norma kehutanan itu sendiri, dengan mengedepankan instrumen sanksi hukum administrasi. Perubahan paradigma penting dilakukan sesuai dengan Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, di mana ketentuan Pasal 3 menegaskan: "Pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di daratan, laut dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan", serta sesuai dengan arah kebijakan yang tercantum Pasal 5 ayat (2) ketetapan MPR tersebut, yang menegaskan: "Arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah antara lain dengan melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar-sektor yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini". Sinkronisasi kebijakan antar-sektor menjadi kata kunci untuk memberi kepastian hukum, kemanfaatan pengelolaan sumber daya alam sekaligus keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam itu sendiri. 163 Mengenai kedudukan Ketetapan MPR sendiri, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 juncto Undang-undang No. 15 Tahun 2019 juncto Undang-undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; mempunyai kedudukan hierarki dibawah konstitusi, UUD 1945. Dengan demikian sudah selayaknya menjadi rujukan dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan pertanahan (agraria dalam arti sempit) dan sumber daya alam (agraria dalam arti luas). D. Penutup Demikian keterangan tertulis ahli dalam sidang pengujian Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perkara Nomor 147/PUU-XXII/2024) di Mahkamah Konstitusi ini saya sampaikan. Saksi Presiden 1. Zeri • Saksi saat ini berdomisili di Muara Medak dan bekerja sebagai petani yang juga merupakan Ketua Kelompok Tani Hutan Karya Liberika yang terletak di Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang telah dikuasai selama ±16 Tahun. • Bahwa setiap anggota memiliki lahan seluas kurang dari 5 Ha sejak tahun 2007, lahan garapan yang kami kuasai diperoleh dari transaksi ganti rugi pembukaan lahan dengan seseorang yang biasa dipanggil Pak Bejo pada tahun 2007, namun selang berjalannya waktu berdasarkan informasi yang saya lihat dan saya baca dari plang di sekitar lahan saya, ternyata lahan saya tersebut masuk ke dalam areal kawasan hutan. • Dengan adanya Program Perhutanan Sosial dari Pemerintah, Saksi akhirnya memperoleh jawaban atas pertanyaan bagaimana nasib lahan saksi yang ternyata merupakan kawasan hutan. Petugas baik dari kehutanan telah memberikan pelayanan publik bagi saksi. 164 • Saksi merasa sangat senang dengan adanya kebijakan Perhutanan Sosial, dimana kami sebagai masyarakat kecil yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan menerima SK Perhutanan Sosial dengan jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang, selain itu pula SK ini memberikan kepastian hukum dan rasa aman dalam mengelola kebun. 2. Edi Sutrisno • Saksi tinggal di Dusun II Tungkam Sakti, Desa Pangkalan Siata Kecamatan Pangkalan Susu sejak lahir pada tahun 1980 dan bekerja sebagai wiraswasta bengkel sepeda motor dan berkebun. • Saksi memiliki lahan berupa tapak rumah seluas 400 meterpersegi sejak tahun 2010 dan lahan kebun seluas 3.870 meterpersegi sejak tahun 2014 yang dahulunya dikuasai oleh Sanmurdi, namun berdasarkan informasi dari Desa sekitar tahun 2016 ternyata lahan saya tersebut merupakan kawasan hutan. • Dengan adanya Program TORA dari Pemerintah, Saksi akhirnya memperoleh jawaban atas pertanyaan bagaimana nasib lahan saksi yang ternyata merupakan kawasan hutan. Petugas baik dari kehutanan kemudian Pemda dan Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat telah memberikan pelayanan publik bagi saksi. • Saksi merasa senang dengan adanya kebijakan TORA ini, karena dengan dikeluarkannya SK TORA, telah memberikan kepastian hukum dan memberikan rasa aman serta kepemilikan yang jelas. [2.5] Menimbang bahwa para Pemohon dan Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima Mahkamah pada tanggal 25 Juni 2025 dan 26 Juni 2025 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut: 1. Kesimpulan tertulis para Pemohon I. IDENTITAS PARA PEMOHON 1. Pemohon I: PT Tara Bintang Nusa, sebuah badan hukum berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda No. 29, Kecamatan Merdeka, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Fernando Bangun, S.E. selaku Direktur. 165 2. Pemohon II: Koperasi Produsen Unit Desa Makmur Jaya Labusel, suatu badan hukum berbentuk Koperasi, yang berkedudukan di Jalan Protokol Desa Beringin Jaya, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh H. Suwarto selaku Ketua Pengurus, H. Suhartono selaku Sekretaris Pengurus, dan Jalaluddin Siagian selaku Bendahara Pengurus. 3. Pemohon III: Memet S. Siregar, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Sei Putih Nomor 46/47 A, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. II. OBJEK UJI MATERI Para Pemohon uji materiil terhadap: 1. Pasal 110A ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (selanjutnya disebut “UU P3H”). Bunyi lengkapnya: “Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023”. Penjelasan Pasal 110A ayat (1) UU P3H: "Yang dimaksud dengan "memiliki Perizinan Berusaha" dalam ayat ini adalah setiap orang yang memiliki Izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.”) 2. Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak-an Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (UU P3H). Bunyi lengkapnya: 166 “Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, dan/ atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa: a. penghentian sementara kegiatan usaha; b. pembayaran denda administratif; dan/ atau c. paksaan pemerintah”. Penjelasan Pasal 110B ayat (1) UU P3H: "Yang dimaksud dengan "tanpa memiliki Perizinan Berusaha" dalam ayat ini adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tanpa perizinan di bidang kehutanan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.” III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Para Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H, dengan memenuhi 5 syarat kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 11/PUU-V/2007. Hak konstitusional yang dilanggar adalah : 1. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD NRI 1945”) melindungi hak atas harta benda, termasuk Hak Atas Tanah, yang wajib dilindungi dan dihargai oleh pemerintah; 2. Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 melindungi hak milik pribadi, termasuk hak atas tanah, yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang; 3. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. A. Kerugian Konstitusional Pemohon I (PT. Tara Bintang Nusa): 1. Pemohon I merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemohon I adalah pemilik Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 2/Desa Tangkahan Durian tanggal 17 Maret 2003 yang telah menguasai dan mengusahakan tanah dalam bentuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sejak Tahun 2003. Areal 167 HGU ini berasal dari pelepasan kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 783/Kpts- II/1999. 2. Meskipun demikian, Pemohon I dimasukkan sebagai subjek hukum yang harus menyelesaikan dengan skema Pasal 110A/Pasal 110B UU P3H dengan luasan ± 41,6 ha berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 1153/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 11/2023 tanggal 31 Oktober 2023. 3. Kerugian potensial adalah kewajiban membayar denda administratif kehutanan sebesar Rp 259.796.160,- (skema Pasal 110A) atau Rp 3.328.000.000,- (skema Pasal 110B). 4. Terdapat hubungan sebab-akibat antara berlakunya pasal yang diuji dengan potensi kerugian, dan jika permohonan dikabulkan, Pemohon I tidak akan dikenakan denda tersebut. B. Kerugian Konstitusional Pemohon II (Koperasi Produsen Unit Desa Makmur Jaya Labusel): 1. Pemohon II adalah badan hukum koperasi yang menaungi 770 anggota , yang banyak di antaranya memiliki Hak Atas Tanah (Sertifikat Hak Milik) sejak sekitar tahun 1987 dan 1990-an dan statusnya arealnya bukan kawasan hutan. 2. Berdasarkan Peta Hasil Telaahan Titik Koordinat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I Medan, tanah milik anggota Pemohon II yang sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dimasukkan dalam status kawasan hutan. 3. Pemberlakuan Pasal 110B ayat (1) UU P3H sangat merugikan anggota Pemohon II khususnya bagi anggota yang memiliki perkebunan kelapa sawit yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) dan dimasukkan ke dalam status kawasan hutan karena berpotensi dikenakan denda administratif dan menyerahkan tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada negara. 4. Kerugian bersifat potensial berupa kewajiban pembayaran denda administratif kehutanan bagi anggota Koperasi yang memiliki lahan diklaim masuk kawasan hutan. 168 C. Kerugian Konstitusional Pemohon III (Memet S. Siregar): 1. Pemohon III merupakan perorangan warga negara Indonesia dan juga sebagai Direktur dan pemegang saham PT. Tanjung Siram. Ia telah menjadi terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi dengan dakwaan mengagunkan perkebunan kelapa sawit yang sudah memiliki SHM yang masuk kawasan hutan di Bank Syariah Mandiri pada tahun 2009 sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 4178 K/Pid.Sus/2022. 2. Dengan adanya ketentuan Pasal 110B ayat (1) UU P3H, maka Pemohon III yang dianggap bertanggung jawab dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memiliki SHM di kawasan hutan sehingga berpotensi dikenakan denda administratif kehutanan sebesar Rp35.036.500.000,-. D. Tanggapan Presiden terkait Legal Standing Para Pemohon: • Presiden berpendapat Para Pemohon tidak dalam posisi dirugikan hak konstitusionalnya. • Untuk Pemohon I: Presiden mendalilkan bahwa Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara pertama kali diatur melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982, dimana lokasi Pemohon I merupakan kawasan hutan. Sertifikat HGU tahun 2003 Pemohon I diterbitkan setelah penunjukan kawasan hutan tersebut. Terdapat areal seluas 48,5 Ha yang belum dilepaskan statusnya dari kawasan hutan. Selain itu, tidak ada kerugian langsung karena Pemohon I belum menyelesaikan kewajiban pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atau denda administratif. Oleh karena itu, Pemohon I tidak punya legal standing. Tanggapan terhadap dalil Presiden atas Pemohon I: 1. Kerugian Konstitusional yang Jelas dan Spesifik: Pemohon I memiliki kedudukan hukum yang jelas untuk mengajukan permohonan uji materiil ini karena berlakunya Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H telah menimbulkan kerugian konstitusional yang spesifik, aktual, atau potensial. • Pemohon I adalah badan hukum perseroan terbatas yang sah, dibuktikan dengan Akta Pendirian Nomor 6 tertanggal 8 November 169 1985 dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Nomor C2-386- HT0101 th.87 tanggal 17 Januari 1987. • Pemohon I merupakan pemilik Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 2/Desa Tangkahan Durian tanggal 17 Maret 2003, yang telah menguasai dan mengusahakan tanah dalam bentuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sejak Tahun 2003. Areal HGU ini berasal dari pelepasan kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 783/Kpts-II/1999 tanggal 28 September 1999. • Pemohon I dimasukkan sebagai subjek hukum yang harus menyelesaikan dengan skema Pasal 110A/Pasal 110B UU P3H, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 1153/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2023 tanggal 31 Oktober 2023. • Hak Pemohon I yang telah memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dan arealnya dimasukkan dalam kawasan hutan, dirugikan akibat pemberlakuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H karena mewajibkan Pemohon untuk membayar denda administratif. • Kerugian konstitusional tersebut bersifat potensial, yaitu kewajiban pembayaran denda administratif kehutanan sebesar Rp 259.796.160,- (dua ratus lima sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) berdasarkan skema Pasal 110A ayat (1), atau Rp 3.328.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) berdasarkan skema Pasal 110B ayat (1). 2. Hubungan Sebab-Akibat (Causal Verband): Terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas antara kerugian yang dialami Pemohon I dengan berlakunya Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H. Akibat pemberlakuan pasal-pasal tersebut, Pemohon I dimasukkan dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 1153/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2023 dan berpotensi dikenakan denda administratif kehutanan. 3. Putusan yang Dikabulkan akan Menghilangkan Kerugian Konstitusional: Jika permohonan ini dikabulkan, maka Pemohon I yang sudah memiliki Hak Guna Usaha tidak akan dikenakan denda administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H, sehingga kerugian konstitusional tidak akan terjadi atau tidak lagi terjadi. 4. Bantahan terhadap Dalil Pemerintah mengenai Status HGU dan Penunjukan Kawasan Hutan: Pemerintah mendalilkan bahwa areal Pemohon I telah ditetapkan sebagai kawasan hutan sejak tahun 1982 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982, dan Sertifikat HGU tahun 2003 Pemohon I diterbitkan setelah penunjukan tersebut. Argumen ini tidak dapat diterima karena: • Penunjukan Bukan Penetapan Final: Penunjukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 bukanlah bentuk penetapan kawasan hutan 170 yang final dan mengikat secara hukum untuk pengenaan sanksi atau kewajiban. Sebagaimana dijelaskan oleh ahli Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, M.Sc. dan Dr. Maruarar Siahaan, S.H., pengukuhan kawasan hutan memerlukan empat tahapan (penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan) dan hanya status "ditetapkan" yang memiliki kepastian hukum. Penunjukan tanpa tahapan lengkap ini adalah praktik otoriter yang telah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011. • Ketidakvalidan Data Penunjukan 1982: Peta kawasan hutan yang didasarkan pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 terbukti tidak valid dan mengandung kesalahan perhitungan yang sangat besar. Kementerian Kehutanan sendiri mengakui dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 201/Menhut-II/2006 (vide Bukti P-30) bahwa terdapat kesalahan perhitungan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara. Di dalam SK Mentan No. 923 Tahun 1982 tertulis luas kawasan hutan ± 3.780.132,02 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua dua perseratus) hektar dan berdasarkan hasil perhitungan ulang luasnya adalah ± 4.514.792 (empat juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) hektar. Hal ini berarti terdapat penambahan seluas ± 734.660 ha, yang berarti "ada tanah- tanah yang dahulu bukan berada di kawasan hutan dicaplok oleh Kementerian Kehutanan untuk dijadikan kawasan hutan". Ini menunjukkan bahwa dasar klaim Pemerintah atas lokasi Pemohon I sebagai kawasan hutan adalah tidak akurat. • Areal HGU Berasal dari Pelepasan Kawasan Hutan: Pemohon I memiliki Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 783/Kpts-II/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Pelepasan Kawasan Hutan untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit. Ini menunjukkan bahwa areal HGU Pemohon I yang sah berasal dari proses pelepasan kawasan hutan, sehingga klaim bahwa sebagian areal tersebut masih berstatus kawasan hutan berdasarkan penunjukan tahun 1982 adalah keliru. • HGU adalah Hak Atas Tanah, Bukan Izin yang Dapat Dikesampingkan Begitu Saja: Hak Guna Usaha (HGU) adalah Hak Atas Tanah produk "penetapan Pemerintah" atas nama Negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut “UUPA”). HGU adalah hak, bukan sekadar izin, dan penerbitannya melalui prosedur yang sangat detail dan sah oleh ATR/BPN. Mengabaikan hak ini berdasarkan penunjukan kawasan hutan yang tidak valid bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUDNRI 1945) dan perlindungan hak milik pribadi (Pasal 28H ayat (4) UUDNRI 1945). Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemerintah yang menyatakan Pemohon I tidak memiliki legal standing karena HGU diterbitkan setelah penunjukan kawasan hutan tahun 1982 adalah tidak tepat dan harus dikesampingkan. Pemohon I telah secara meyakinkan membuktikan adanya kerugian konstitusional yang spesifik dan langsung akibat berlakunya pasal yang 171 diuji, serta menunjukkan bahwa klaim Pemerintah didasarkan pada dasar yang lemah dan tidak akurat. • Untuk Pemohon II: Presiden menyatakan Pemohon II tidak masuk ke dalam Keputusan Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan. Setelah dilakukan overlay peta kawasan hutan dengan 5 Sertifikat Hak Milik (SHM) Pemohon II, ternyata lokasi dimaksud tidak masuk dalam peta kawasan hutan melainkan pada Areal Penggunaan Lain (APL). Terhadap penguasaan lahan oleh anggota Pemohon II yang tidak memiliki hak atas tanah, dapat diselesaikan melalui mekanisme ketentuan Pasal 110B ayat (2) UU P3H yang dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan, sepanjang dilakukan oleh orang perseorangan dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar. Oleh karena itu, Pemohon II tidak memiliki kerugian konstitusional yang nyata. Tanggapan terhadap Dalil Presiden atas Pemohon II: 1. Klaim Areal Penggunaan Lain (APL) oleh Presiden Bertentangan dengan Fakta di Lapangan dan Peta Kajian Terbaru: • Pemerintah menyatakan bahwa Pemohon II tidak masuk dalam Keputusan Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan, dan bahwa overlay peta menunjukkan 5 SHM anggota Pemohon II berada di Areal Penggunaan Lain (APL). • Kami tegaskan bahwa pernyataan Pemerintah tersebut bertentangan dengan fakta yang dialami anggota Pemohon II. Sejak dahulu kala, areal anggota Pemohon II yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) (vide Bukti P-25). Namun, berdasarkan Peta Hasil Telaahan Titik Koordinat yang dimohon Ketua Koperasi Unit Desa Makmur Jaya di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Lampiran Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I Medan Nomor S.684/BPKH- I/SDHTL/9/3032 tanggal 6 September 2023 (Bukti P-26), sebagian besar areal anggota Pemohon II yang sudah diterbitkan SHM justru dimasukkan dalam status kawasan hutan (Kawasan Hutan Produksi tetap (HP). Saksi Johari Ginting, juga menegaskan bahwa lahan Sertifikat Hak Milik (SHM) miliknya dan anggota KUD lain diklaim sebagai kawasan hutan berdasarkan surat BPKH tersebut, yang mengakibatkan program peremajaan sawit terhenti. • Artinya, meskipun dulu adalah Areal Penggunaan Lain (APL), kajian terbaru dari instansi kehutanan yakni Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I Medan telah mengklaim areal 172 anggota Pemohon II sebagai kawasan hutan, yang langsung menimbulkan kerugian. 2. Pasal 110B ayat (2) UU P3H Tidak Memberikan Perlindungan Konkret kepada Anggota Pemohon II: • Pemerintah menyatakan bahwa terhadap penguasaan lahan oleh anggota Pemohon II yang tidak memiliki hak atas tanah, dapat diselesaikan melalui mekanisme Pasal 110B ayat (2) UU P3H, yang dikecualikan dari sanksi administratif jika luasan paling banyak 5 hektare dan dikuasai terus-menerus selama 5 tahun. • Kami membantah bahwa ketentuan ini memberikan solusi yang memadai bagi seluruh anggota Pemohon II. Ketentuan Pasal 110B ayat (2) UU P3H hanya berlaku untuk "orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare". • Faktanya, ketentuan tersebut mensyaratkan untuk masuk daftar penataan kawasan hutan. Anggota Pemohon II yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), tidak ada yang terdaftar secara otomatis dalam skema penataan kawasan hutan. 3. Kerugian Konstitusional yang Nyata dan Potensial: • Berdasarkan poin 1 dan 2, kami tegaskan bahwa Pemohon II memiliki kerugian konstitusional yang nyata dan potensial akibat berlakunya Pasal 110B ayat (1) UU P3H. • Bagi anggota Pemohon II yang arealnya diklaim masuk kawasan hutan, mereka berpotensi dikenakan denda administratif kehutanan dan diwajibkan menyerahkan tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada negara. Ini adalah kerugian yang sangat besar dan langsung melanggar hak konstitusional mereka atas harta benda (Pasal 28G ayat (1) UUDNRI 1945), hak milik pribadi (Pasal 28H ayat (4) UUDNRI 1945), dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUDNRI 1945). • Berhentinya program peremajaan sawit akibat klaim kawasan hutan ini secara langsung merugikan anggota koperasi yang bergantung pada sektor pertanian kelapa sawit. Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap hilangnya mata pencarian dan perampasan lahan oleh negara. • Kerugian konstitusional tidak hanya dialami oleh anggota Pemohon II, tetapi juga masyarakat lain yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan No. 2/LHP/XVII/01/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Kepatuhan atas Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Izin Bidang Kehutanan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Riau, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara menganalisis temuan sertifikat tanah pada tiga provinsi (Riau, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tenggara), khususnya Sertifikat Hak Milik (SHM), diketahui terdapat 48.949 bidang tanah seluas ±18.035,70 ha (Bukti P-27 maupun Bukti P-28 dan P-29). 173 Dengan demikian, dalil Presiden yang menyatakan Pemohon II tidak memiliki kerugian konstitusional yang nyata adalah keliru dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan serta implikasi hukum dari klaim kawasan hutan terhadap areal anggota Pemohon II. • Untuk Pemohon III: Presiden mendalilkan bahwa Pemohon III merupakan terpidana tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 4178 K/Pid.Sus/2022 tanggal 6 September 2022, yang menyatakan mencabut Hak Atas Tanah sebanyak 376 Sertifikat Hak Milik (SHM) karena lokasi tersebut merupakan kawasan hutan. Oleh karena sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap dan hak atas tanah telah dicabut serta diserahkan kembali kepada Negara, maka tidak ada lagi kepentingan bagi Pemohon III untuk mengajukan permohonan. Tanggapan Terhadap Dalil Presiden atas Pemohon III 1. Relevansi Status Terpidana dan Pencabutan Hak dalam Konteks Uji Materiil Konstitusionalitas Norma: • Presiden mendalilkan bahwa Pemohon III, sebagai Terpidana Korupsi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4178 K/Pid.Sus/2022 yang telah mencabut 376 SHM dan menyerahkannya kepada negara, tidak lagi memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan uji materiil ini. • Kami membantah tegas dalil ini. Keberadaan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap Pemohon III, yang berujung pada pencabutan SHM, justru secara langsung dan konkret menunjukkan bagaimana penerapan norma undang-undang yang diuji dapat menimbulkan kerugian konstitusional yang parah. Perkara pidana Pemohon III berpusat pada klaim bahwa SHM yang diagunkan merupakan kawasan hutan, sebuah inti permasalahan yang ingin kami uji konstitusionalitas normanya. 2. Preseden Kuat Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011: • Untuk membantah dalil Presiden ini, kami merujuk pada Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011 yang sangat relevan dan menjadi preseden kuat. Dalam perkara tersebut, Pemohon (Maskur Anang bin Kemas Anang Muhamad) juga adalah seorang terpidana yang perkaranya telah sampai pada Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 29/Pid/2011/PT.JBI tanggal 26 April 2011, bahkan ia dipenjara selama 7 bulan. • Meskipun Maskur Anang adalah terpidana dan telah mengalami kerugian konkret akibat kasus hukum yang berkaitan dengan alih fungsi lahan miliknya menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI), Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 34/PUU-IX/2011 tetap menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) UU Kehutanan. 174 • Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon Maskur Anang sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai tanah perkebunan yang telah dialihfungsikan dan ditetapkan sebagai cadangan HTI "mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian". Mahkamah juga menegaskan bahwa "Kerugian tersebut bersifat aktual, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian". 3. Pemohon III Mengalami Kerugian Konstitusional yang Sama Aktual dan Spesifiknya: • Analogi dengan Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2011 sangatlah tepat. Pemohon III (Memet S. Siregar) tidak hanya berstatus terpidana, tetapi putusan pidana tersebut dan pencabutan Sertipikat Hak Milik (SHM) berakar pada klaim sepihak Pemerintah (melalui Kementerian Kehutanan) bahwa lahan bersertifikat adalah masuk kawasan hutan. • Kerugian konstitusional Pemohon III adalah nyata dan spesifik: o Potensi pengenaan denda administratif: Meskipun SHM telah dicabut, potensi denda administratif kehutanan sebesar Rp 35.036.500.000,- berdasarkan Pasal 110B ayat (1) UU P3H tetap menjadi ancaman dan bentuk kerugian aktual atau potensial yang dialami oleh Pemohon III sebagai penanggung jawab atas lahan tersebut. o Pelanggaran Hak Atas Tanah yang Sah: Kasus Pemohon III secara konkret memperlihatkan bagaimana klaim kawasan hutan dapat menyebabkan pengambilalihan hak milik pribadi yang sah secara sewenang-wenang, bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, dan melanggar kepastian hukum yang adil Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 4. Putusan Pidana Tidak Menghapus Relevansi Pengujian Norma Konstitusional: • Putusan pidana yang mencabut Sertipikat hak milik (SHM) Pemohon III dan menyerahkannya kepada negara, justru memperkuat urgensi uji materiil ini. Hal itu menunjukkan bahwa hak atas tanah yang sebelumnya sah dan bersertifikat, dapat dengan mudah diklaim sebagai kawasan hutan dan berujung pada konsekuensi berat, termasuk denda administratif yang diatur dalam pasal yang diuji. • Pemohon III memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa norma hukum yang menjadi dasar pengenaan sanksi dan kewajiban semacam ini adalah konstitusional. Jika pasal yang diuji tidak mengecualikan pemilik hak atas tanah, maka hal itu melanggar hak konstitusional Pemohon III atas perlindungan diri pribadi dan harta benda (Pasal 28G ayat (1) UUDNRI 1945), hak milik pribadi (Pasal 28H ayat (4) UUDNRI 1945), dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUDNRI 1945). • Fakta bahwa Pemohon III adalah terpidana dan lahannya telah disita negara, justru menjadi kasus konkret yang menunjukkan dampak merugikan dari klaim kawasan hutan terhadap hak atas tanah yang sah. Pengujian ini bukan untuk membatalkan putusan pidana, 175 melainkan untuk menegakkan prinsip konstitusionalitas norma undang-undang yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus-kasus serupa di masa depan. • Apabila permohonan uji materiil ini dikabulkan dan frasa "dikecualikan terhadap pemilik hak atas tanah" ditambahkan, maka hal itu akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan konstitusional bagi Pemohon III maupun pihak-pihak lain yang memiliki hak atas tanah namun lahannya diklaim masuk kawasan hutan. 5. Kesimpulan Kedudukan Hukum Pemohon III: Berdasarkan argumen yang telah diuraikan dan preseden kuat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011, Pemohon III memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sangat kuat untuk mengajukan permohonan uji materiil ini. Status terpidana dan pencabutan hak atas tanahnya merupakan bentuk konkret dari kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya norma yang diuji, yang selaras dengan kriteria kerugian konstitusional yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. IV. ALASAN-ALASAN POKOK PERMOHONAN Para Pemohon mendalilkan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan tersebut dikecualikan terhadap pemilik hak atas tanah. A. Pertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 (Perlindungan Harta Benda): • Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 melindungi hak atas harta benda, termasuk Hak Atas Tanah, yang wajib dilindungi dan dihargai oleh pemerintah. • UNDANG-UNDANG Kehutanan, Pasal 68 ayat (4), menyatakan setiap orang berhak memperoleh kompensasi atas hilangnya hak atas tanah karena penetapan kawasan hutan. • Namun, Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H justru mengenakan beban pembayaran PNBP dan sanksi administratif kepada pemilik hak atas tanah yang arealnya kemudian ditetapkan sebagai kawasan hutan, tanpa memberikan kompensasi. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional. • Ketentuan yang tidak mengecualikan pemilik hak atas tanah ini tidak memiliki legal ratio yang memadai dan melanggar hak konstitusi. 176 B. Pertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 (Hak Milik Pribadi): • Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 melindungi hak milik pribadi, termasuk hak atas tanah, yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang. • Jika negara menginginkan hak milik pribadi, harus dilakukan pembebasan lahan disertai ganti rugi, bukan pengambilan paksa atau keputusan sepihak bahwa tanah tersebut milik negara. • Penerapan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H yang tidak mengecualikan pemilik hak atas tanah dianggap melanggar hak milik pribadi dan menyebabkan kerugian terhadap pemegang hak atas tanah yang diklaim berada di kawasan hutan. C. Pertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 (Kepastian Hukum yang Adil): • Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. • Sertifikat Hak Guna Usaha dan SHM, sebagai keputusan tata usaha negara, yang belum pernah dicabut oleh pejabat yang menerbitkannya dan belum pernah dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana asas praduga rechtmatige (praesumptio iustae causa). Sertipikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis. • Pemberlakuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H yang diberlakukan secara surut dan berisi kewajiban pembayaran kepada negara serta sanksi administrasi bertentangan dengan prinsip perlindungan dan kepastian hukum. Ini juga bertentangan dengan prinsip legitimate expectations bahwa kepemilikan tanah tidak bisa diganggu gugat oleh pihak lain termasuk negara, kecuali sudah diberikan ganti rugi. Ketentuan peralihan seharusnya menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum, dan tidak memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat. 177 D. Overlapping Regulasi dan Peta Kawasan Hutan yang Tidak Valid (Berdasarkan Keterangan Ahli): • Pasal 110A dan 110B UU P3H tidak dikeluarkan dengan mendasarkan pada filosofi dan latar belakang yang kuat atas kondisi hukum yang pernah ada dan berlaku di Indonesia, terkait dengan masalah overlapping regulasi antara kehutanan dan agraria. • Klaim kawasan hutan seluas 2/3 daratan Indonesia tumpang tindih dengan wilayah administrasi pemerintahan yang sudah diatur melalui Undang-Undang Pembentukan Provinsi dan UUPA. • Kementerian Kehutanan sampai saat ini tidak menyelesaikan pengukuhan kawasan hutan dan hanya berlindung pada tahap "penunjukan" saja, seolah-olah menyamakan antara "penunjukan" dengan "penetapan" yang sudah sama kepastian hukumnya. Padahal, Mahkamah Konstitusi telah melakukan koreksi dan Pemerintah harus melakukan pengukuhan kawasan hutan agar lahan yang diklaim sebagai kawasan hutan mempunyai kepastian hukum seperti yang tertuang didalam Putusan MK Nomor 45/PUU- IX/2011, No. 34/PUU-IX/2011 dan No. 35/PUU-X/2012. Pengukuhan kawasan hutan melalui 4 tahapan (penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan) wajib dilakukan agar tidak menghilangkan hak-hak dari setiap orang yang sudah terlebih dahulu memiliki hak di atas areal yang akan dikukuhkan. • Peta Kawasan Hutan tidak dapat dipakai sebagai sumber hukum kebenaran karena secara hukum dan faktual, Peta Kawasan Hutan adalah hasil kinerja Kementerian Kehutanan yang tidak menjalankan hukum sebagaimana mestinya. • Terdapat kesalahan perhitungan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara seluas ± 734.660 ha (setara 11 kali luas DKI Jakarta), yang berarti ada tanah-tanah yang dahulu bukan berada di kawasan hutan dicaplok oleh Kementerian Kehutanan untuk dijadikan kawasan hutan. • Pasal 110A dan 110B UU P3H sesungguhnya terkait dengan perizinan yang berhubungan dengan kawasan hutan, tidak terkait dengan Hak Atas Tanah, karena Hutan Negara didefinisikan 178 sebagai hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. • Hak Guna Usaha (HGU) adalah Hak Atas Tanah produk “penetapan Pemerintah” atas nama Negara, bukan izin, dan dilindungi oleh UUPA dan asas Rechtsverwerking dalam Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 dan Pasal 64 PP No. 18 Tahun 2021. • Pemerintah juga wajib menegakkan Hukum Investasi bagi perkebunan kelapa sawit yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal. • Undang-Undang Kehutanan sendiri dalam Pasal 75 dan 76 mengatur penyelesaian sengketa kehutanan di luar atau melalui pengadilan, yang sampai saat ini tidak dijalankan. E. Keselarasan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Terdahulu: • Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011: Putusan ini secara tegas menyatakan penguasaan hutan oleh negara harus melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat, termasuk hak atas tanah yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Amar Putusan tersebut menyatakan: "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”;" Pertimbangan putusan tersebut lebih lanjut menyatakan: "[3.16.2] Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan hanya mengindahkan hak masyarakat 179 hukum adat, padahal seharusnya juga memperhatikan hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUDNRI 1945 karenanya Pemohon memohon agar Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan seharusnya berbunyi: “Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak atas tanah yang telah terbebani hak berdasarkan Undang-Undang, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”. Pemohon beralasan bahwa dengan tidak adanya pengakuan hak atas tanah yang telah terbebani hak berdasarkan Undang-Undang, hal tersebut merugikan Pemohon. Di luar kasus konkret yang dihadapi oleh Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Mahkamah dapat membenarkan substansi dalil permohonan Pemohon tersebut. Menurut Mahkamah, dalam wilayah tertentu dapat saja terdapat hak yang telah dilekatkan atas tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak-hak lainnya atas tanah. Hak-hak yang demikian harus mendapat perlindungan konstitusional berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, penguasaan hutan oleh negara harus juga memperhatikan hak-hak yang demikian selain hak masyarakat hukum adat yang telah dimuat dalam norma a quo;" "Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan memang belum mencakup norma tentang hak atas tanah yang lainnya yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pasal tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak memuat pula hak atas tanah yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun Mahkamah tidak berwenang untuk mengubah kalimat dalam Undang-Undang, karena kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh pembentuk Undang-Undang yaitu DPR dan Presiden, namun demikian Mahkamah dapat menentukan suatu norma bersifat konstitusional bersyarat;” • Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011: Putusan ini menegaskan bahwa penentuan suatu areal menjadi kawasan hutan tidak cukup hanya dengan penunjukan, melainkan harus melalui empat tahapan (penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan) untuk menghindari kerugian hak-hak perseorangan. Pertimbangan Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 menyatakan: “...menurut Mahkamah ketentuan tersebut antara lain memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi keadaan seperti itu maka penataan batas dan 180 pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut.” • Para Pemohon dan Ahli menilai ketentuan yang diuji bertentangan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut karena tidak mengecualikan pemilik hak atas tanah. F. Keterangan Presiden terkait Materi Permohonan: • Pemerintah menjelaskan bahwa Pasal 110A dan 110B UU P3H adalah upaya penyelesaian aktivitas non-kehutanan di dalam kawasan hutan yang belum memiliki perizinan. • Penerapan sanksi administratif dalam pasal-pasal tersebut mengedepankan prinsip ultimum remedium untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan. • Pemerintah berpendapat bahwa sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan di dalam kawasan hutan secara prosedur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 4 ayat (2) PP No. 40 Tahun 1996 dan Pasal 9 ayat (1) Permen ATR/BPN No. 7 Tahun 2017) dan seharusnya dapat dibatalkan jika proses/prosedurnya dilakukan secara tidak benar. • Dalil ganti rugi tidak berdasar karena penetapan kawasan hutan dilakukan lebih dulu sebelum Para Pemohon memiliki hak atas tanah. • Pemerintah juga menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021, sebagai peraturan pelaksana Undang- Undang yang diuji, sudah pernah diuji materiil di Mahkamah Agung sebanyak 2 (dua) kali dan keduanya telah ditolak. Tanggapan terhadap Dalil Presiden Kami, Kuasa Para Pemohon, dengan ini menyampaikan tanggapan tegas terhadap dalil-dalil Presiden mengenai tujuan Pasal 110A dan 110B UU P3H, penerapan asas ultimum remedium, serta keberadaan sertifikat hak atas tanah di dalam kawasan hutan: 1. Pasal 110A dan 110B UU P3H Gagal Menyelesaikan Akar Masalah dan Justru Menimbulkan Ketidakadilan Konstitusional: • Presiden menyatakan bahwa Pasal 110A dan 110B UU P3H adalah upaya penyelesaian aktivitas non-kehutanan di dalam kawasan hutan yang belum memiliki perizinan. Namun, kami berpendapat bahwa pasal-pasal ini tidak menyentuh akar masalah 181 fundamental tumpang tindih regulasi dan ketidakpastian status kawasan hutan, melainkan justru membebankan konsekuensi yang tidak adil kepada masyarakat dan pelaku usaha yang telah memiliki hak atas tanah yang sah. • Ahli Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, M.Sc., menjelaskan bahwa akar masalahnya adalah "overlapping regulasi" dan "jungle of regulation" antara sektor kehutanan dan agraria yang telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum kemerdekaan. Klaim kawasan hutan seluas 2/3 daratan Indonesia tumpang tindih dengan wilayah administrasi pemerintahan yang sudah diatur oleh Undang-Undang Pembentukan Provinsi dan UUPA. Kementerian Kehutanan sampai saat ini tidak menyelesaikan pengukuhan kawasan hutan dan hanya berlindung pada tahap "penunjukan" saja, yang tidak memiliki kepastian hukum yang sama dengan "penetapan". • Peta Kawasan Hutan yang dijadikan patokan oleh Pemerintah tidak valid secara hukum dan faktual. Ahli Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, M.Sc menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan sendiri mengakui kesalahan perhitungan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara seluas ± 734.660 hektare (setara 11 kali luas DKI Jakarta) dari data penunjukan tahun 1982. Ini membuktikan adanya tanah-tanah yang semula bukan hutan, dicaplok secara sepihak dan tidak akurat. Oleh karena itu, pasal-pasal yang mendasarkan pada peta yang tidak valid ini akan terus menciptakan ketidakadilan. 2. Asas Ultimum Remedium Tidak Dapat Membenarkan Pelanggaran Hak Konstitusional: • Presiden mendalilkan bahwa penerapan sanksi administratif mengedepankan prinsip ultimum remedium untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan. Namun, asas ini tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk melanggar hak-hak konstitusional warga negara. • Ultimum remedium sebagai sarana terakhir penegakan hukum harus tetap tunduk pada prinsip konstitusionalitas dan keadilan. Pasal 110A dan 110B UU P3H justru mengenakan sanksi dan kewajiban baru secara retroaktif kepada pihak yang sebelumnya telah memiliki hak atas tanah yang sah. Ini menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata bagi Para Pemohon, bukan menjamin kepastian hukum dan keadilan. • Sebagaimana disampaikan ahli kami, Dr. Maruarar Siahaan, tindakan yang menyebabkan ketidakadilan tidak sesuai dengan cita- cita kemerdekaan, dan pengenaan kewajiban yang berlaku surut bertentangan dengan seluruh bunyi Pasal 33 UUDNRI 1945 dan filosofi keberadaan negara yang berniat melindungi segenap bangsa. 3. Sertifikat Hak Atas Tanah Adalah Produk Hukum yang Sah dan Wajib Dihormati: • Presiden berpendapat bahwa sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan di dalam kawasan hutan secara prosedur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan seharusnya dapat dibatalkan jika prosesnya tidak benar. 182 • Kami membantah dalil ini. Sertifikat Hak Atas Tanah (SHM dan HGU) adalah produk hukum yang sah dan berkekuatan pembuktian kuat, diterbitkan oleh instansi yang berwenang (BPN/Kementerian ATR) berdasarkan UUPA. UUPA adalah dasar hubungan hukum antara orang dengan tanah. • Proses penerbitan hak atas tanah melibatkan klarifikasi clear and clean mengenai subjek, objek, dan penguasaan lahan. • Ahli Dr. Maruarar Siahaan, menjelaskan bahwa UUPA secara tegas menghapus prinsip domeinverklaring warisan kolonial yang menyatakan tanah tanpa bukti kepemilikan adalah milik negara. Dengan berlakunya UUPA, negara tidak lagi memiliki "hak milik" atas tanah, melainkan "hak menguasai negara" yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat. • Pasal 110A dan 110B UU P3H sebenarnya tidak terkait dengan Hak Atas Tanah itu sendiri, karena definisi Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. • Klaim kehutanan yang menyatakan sertifikat tidak berlaku hanya berdasarkan penunjukan kawasan hutan yang tidak akurat, bertentangan dengan asas praesumptio iustae causa (praduga keabsahan) yang menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara tetap dianggap sah sampai dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemerintah seharusnya menempuh upaya hukum yang sah (gugatan di pengadilan atau permohonan pembatalan hak atas tanah) jika merasa ada kekeliruan. • Hal ini diatur dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021: Pasal 64 (1) Pembatalan Hak Atas Tanah karena cacat administrasi hanya dapat dilakukan: a. sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat Hak Atas Tanah, untuk: 1. Hak Atas Tanah yang diterbitkan pertama kali dan belum dialihkan; atau 2. Hak Atas Tanah yang telah dialihkan namun para pihak tidak beriktikad baik atas peralihan hak tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. karena adanya tumpang tindih Hak Atas Tanah. (2) Dalam hal jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terlampaui maka pembatalan dilakukan melalui mekanisme peradilan. • Di samping itu di dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyatakan Sertipikat atas tanah Merupakan Alat Pembuktian yang Mutlak jika Lebih dari 5 (lima) Tahun: (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. 183 (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. 4. Dalil Ganti Rugi Pemohon Adalah Sah dan Berdasar Hukum: • Presiden mendalilkan bahwa dalil ganti rugi tidak berdasar karena penetapan kawasan hutan dilakukan lebih dulu sebelum Para Pemohon memiliki hak atas tanah. Dalil ini dibantah keras: o Bahwa di areal Para Pemohon belum ada penetapan kawasan hutan, hanya ada penunjukan. o Fakta Hak Atas Tanah Lebih Dulu Ada atau Prosedurnya Sah: Sebagaimana keterangan saksi, anggota Pemohon II dan Pemohon III telah menguasai dan mengusahakan lahan jauh sebelum klaim kawasan hutan muncul atau bahkan sebelum Undang-Undang Kehutanan ada. Saksi Johari Ginting mendapatkan SHM tahun 1987 melalui program PIR. Saksi Faizal Azmi Nasution menjelaskan Sertipikat hak milik (SHM) Pemohon III terbit tahun 1998 dan 2006. o Amanat Undang-Undang Kehutanan: Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara jelas menyatakan, "Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Ini berarti, jika ada penetapan kawasan hutan yang kemudian menghilangkan hak atas tanah yang sudah ada, negara wajib memberikan kompensasi, bukan sebaliknya mengenakan denda atau mengambilalih tanpa ganti rugi. o Prinsip Keadilan Universal: Ahli kami, Dr. Maruarar Siahaan, menegaskan bahwa prinsip keadilan universal dalam pengambilalihan aset (nasionalisasi) mewajibkan pembayaran ganti rugi yang prompt, adequate, and effective. Jika negara mengambil alih tanpa menanam, lalu memanen, itu bukan keadilan. 5. Uji Materiil Peraturan Pelaksana di Mahkamah Agung Tidak Relevan dengan Uji Konstitusional Undang-Undang: • Presiden menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 telah diuji materiil di Mahkamah Agung dan ditolak dua kali. Argumen ini tidak relevan dalam konteks uji materiil Undang- Undang di Mahkamah Konstitusi. • Uji materiil di Mahkamah Agung adalah pengujian peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Sedangkan uji materiil di Mahkamah Konstitusi adalah pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Lingkup 184 kewenangan dan objek pengujiannya berbeda secara fundamental. Penolakan uji materiil PP di MA tidak secara otomatis membenarkan konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang yang menjadi dasar PP tersebut. Berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil-dalil Presiden yang disampaikan adalah lemah dan tidak dapat membatalkan argumentasi kuat Para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H. V. BUKTI-BUKTI, AHLI DAN SAKSI A. Bukti-Bukti Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat antara lain: • P-1: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. • P-2: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. • P-3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. • P-4 s.d. P-7: Akta Pendirian PT. Tara Bintang Nusa dan perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. • P-8: Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2/Desa Tangkahan Durian tanggal 17 Maret 2003 milik Pemohon I. • P-9: Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 1153/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 11/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XVII. • P-10: Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 783/Kpts-II/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Pelepasan Kawasan Hutan untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Tara Bintang Nusa. • P-11 s.d. P-13: Akta Pendirian Koperasi Unit Desa Makmur Jaya dan perubahannya beserta pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. • P-14 s.d. P-17: Foto copy Sertifikat Hak Milik anggota Pemohon II. 185 • P-18: Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I Medan Nomor S.684/BPKH-I/SDHTL/9/3032 tanggal 6 September 2023. • P-19: Foto copy KTP atas nama Memet S. Siregar. • P-20: Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan No. S.182/BPKH I/PKH/3/2019 tanggal 27 Maret 2019 perihal hasil Ploting titik koordinat Lokasi Lahan di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupatenn Batu Bara. • P-21: Foto copy Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4178 K/Pid.Sus/2022 atas nama Terdakwa Memet S. Siregar. • P-22: Foto copy Petikan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn atas nama Terdakwa Memet S. Siregar. • P-23: Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. • P-24: Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-XI/2011 tentang Pengujian Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. • P-25: Peta Overlay Areal Kebun Anggota KPUD Makmur Jaya dengan Peta Lampiran Keputusan Menteri Pertanian No. 923/Kpts/Um/ 12/1982. • P-26: Peta Hasil Telaah Titik Koordinat yang Dimohon Oleh Ketua KUD Makmur Jaya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Lampiran Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I Medan No. S.684/BPKHTL I/SDHTL/9/2023. • P-27: Laporan Badan Pemeriksan Keuangan tentang Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Kepatuhan Atas Pengendalian Dan Pengawasan Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Izin Bidang Kehutanan Pada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya Di Provinsi Dki Jakarta, Riau, Kalimantan Tengah Dan Sulawesi Tenggara Nomor: 2/LHP/XVII/01/2022 Tanggal: 7 Januari 2022. 186 • P-28 dan P-29: Artikel berita terkait kebun sawit eks transmigrasi yang diklaim sebagai kawasan hutan. • P-30: Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 201/Menhut-II/2006 tanggal 5 Juni 2006. Pemerintah juga mengajukan bukti-bukti (PK-1 s.d. PK-41) sebagai pendukung keterangannya. B. Ahli Dan Saksi dari Para Pemohon Keterangan Ahli Pemohon: 1. Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, M.Sc • Pasal 110A dan 110B UU P3H tidak didasarkan pada filosofi dan latar belakang yang kuat mengenai kondisi hukum yang pernah ada dan berlaku di Indonesia. • Pokok permohonan adalah uji materiil Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H terhadap Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. • Pemohon memohon agar pasal-pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUDNRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan terhadap pemilik Hak Atas Tanah”. • Luas daratan Indonesia sekitar 187 juta hektar , namun 2/3 di antaranya diklaim sebagai kawasan hutan, padahal wilayah tersebut sudah menjadi bagian dari administrasi pemerintahan yang diatur oleh Undang-Undang pembentukan wilayah Provinsi dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. • UUPA merupakan amanat Pasal 33 ayat (3) UUDNRI 1945, memberikan wewenang Negara untuk mengatur hubungan hukum terkait bumi, air, dan ruang angkasa demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. • Tumpang tindih penguasaan lahan semakin banyak terjadi, terutama sejak Menteri Pertanian mengeluarkan SK Penunjukan Kawasan Hutan pada tahun 1982-an, yang hanya berfokus pada wilayah hutan tanpa memperhatikan wilayah administratif yang sudah ada. 187 • Kementerian Kehutanan belum menyelesaikan pengukuhan kawasan hutan dan hanya berlindung pada tahap "penunjukan". Ahli menegaskan bahwa "penunjukan" dan "penetapan" bukanlah hal yang sama dalam kepastian hukum. • Pengukuhan kawasan hutan seharusnya melalui 4 tahap: penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan. Hanya kawasan hutan yang sudah ditetapkan yang memiliki kepastian hukum. • Penataan batas seharusnya mencegah pelanggaran hak konstitusional warga negara sebelum penetapan kawasan hutan. Jika masih ada hak masyarakat (termasuk hak atas tanah) di kawasan yang ditetapkan, berarti pengukuhan yang dilakukan tidak benar. • Program pemerintah seperti transmigrasi yang telah diberikan SHM, serta pelaku usaha perkebunan dengan HGU, banyak yang dimasukkan dalam Peta Kawasan Hutan. Ini menyebabkan ketidakpastian dan tidak adanya perlindungan hukum atas hak milik sebagai hak konstitusi. • Peta Kawasan Hutan tidak dapat dipakai sebagai sumber hukum kebenaran karena merupakan hasil kinerja Kementerian Kehutanan yang tidak menjalankan hukum sebagaimana mestinya. Ahli mengklaim Kementerian Kehutanan adalah "pusat permasalahan lahan di Indonesia sampai saat ini". • Terdapat bukti kesalahan perhitungan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara sebesar ± 734.660 hektar (setara 11 kali luas DKI Jakarta) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 201/Menhut-II/2006. Artinya, tanah yang dulunya bukan kawasan hutan kini "dicaplok" menjadi kawasan hutan. • Pasal 110A dan 110B UU P3H tidak terkait dengan Hak Atas Tanah. • Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 1 angka 4, Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Demikian pula PP No. 23 Tahun 2021 188 Pasal 1 angka 5 dan Permen LHK No. 7 Tahun 2021 Pasal 1 angka 4 dan 7. • Hak Atas Tanah (misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha) adalah hak yang diatur dalam UUPA dan diberikan kepada orang atau badan hukum. • Izin Lokasi dan/atau Izin Usaha Perkebunan adalah perizinan sebelum memperoleh Hak Atas Tanah (HGU). HGU adalah Hak Atas Tanah, bukan izin, dan merupakan produk "penetapan Pemerintah". • Hak Atas Tanah yang berupa HGU diberikan oleh Kementerian ATR/BPN atas nama Negara setelah memenuhi syarat dan membayar PNBP/BPHTB. • Pendaftaran tanah mengenal asas Rechtsverwerking (pengesahan hak) dalam Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997, yang menyatakan sertifikat adalah alat bukti kuat dan pihak lain tidak dapat menuntut pelaksanaan hak jika tidak ada keberatan tertulis dalam 5 tahun. • Pemerintah wajib menegakkan Hukum Investasi (Undang-Undang No. 25 Tahun 2007) yang menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal, terutama bagi pemegang izin dan Hak Atas Tanah (HGU). • Pasal 31 UUPA menyatakan Hak Guna Usaha terjadi karena penetapan Pemerintah. • Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara tegas menyatakan: "Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.". Ini seharusnya menjadi acuan utama, bukan denda administratif atau pengambilalihan lahan. • Undang-Undang Kehutanan juga mengatur penyelesaian sengketa kehutanan melalui mekanisme di luar pengadilan (mediasi) atau melalui pengadilan (memperoleh putusan 189 mengenai pengembalian hak atau ganti rugi), yang sampai saat ini tidak dijalankan secara optimal. • Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2011 dan Nomor 45/PUU-IX/2011 harus menjadi pedoman. o Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011 mengabulkan sebagian permohonan dan menyatakan Pasal 4 ayat (3) Undang- Undang No. 41 Tahun 1999 bertentangan dengan UUDNRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”. Ini menegaskan bahwa hak atas tanah juga harus diperhatikan selain hak masyarakat adat. o Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 menyatakan frasa "ditunjuk dan atau" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kehutanan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Hal ini berarti penentuan kawasan hutan tidak cukup hanya dengan penunjukan, tetapi harus melalui pengukuhan 4 tahap (penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan) untuk menghindari kerugian bagi pihak lain yang berkepentingan. • Jika Pasal 110A dan 110B UU P3H tidak mengecualikan pemilik Hak Atas Tanah, maka terjadi pelanggaran hak-hak konstitusional: o Tidak adanya jaminan kepastian hukum dalam menjalankan usaha dan investasi. o Hak Atas Tanah tidak bisa dijaminkan untuk perbankan. o Tidak dapat mengikuti program pemerintah (misal: Peremajaan Sawit Rakyat) dan tidak lulus sertifikasi. o Potensi dipidana karena dianggap menduduki kawasan hutan tanpa izin. o Hak kebendaan dan hak milik masyarakat berpotensi dirampas oleh negara. 190 • Kerugian konstitusional ini meliputi tidak adanya kepastian hukum hak kebendaan (Pasal 28D ayat (1) UUDNRI 1945), hilangnya hak kebendaan (Pasal 28G ayat (1) UUDNRI 1945), dan hak milik (Pasal 28H ayat (4) UUDNRI 1945). • Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dan terdapat kerugian Hak Konstitusional jika ketentuan Pasal 110A dan 110B UU P3H tidak dikecualikan “Hak Atas Tanah”. • Hak Atas Tanah dijamin oleh konstitusi karena prosedur formil dan materialnya sudah terpenuhi dan merupakan penetapan dari Pemerintah. • Mengabulkan permohonan Para Pemohon akan mencegah kerugian Hak-Hak Konstitusional dan mengurangi konflik agraria di Indonesia. 2. Dr. Maruarar Siahaan, S.H. • Politik hukum Indonesia harus berlandaskan pada Undang- Undang Kehutanan dan multi kepentingan di dalamnya, dengan implementasi kebijakan konstitusional dalam Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011 mengenai penunjukan kawasan hutan. • Putusan MK No. 45 Tahun 2011 (tentang definisi kawasan hutan "wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah") telah membuka kompleksitas masalah hutan yang tumpang tindih dengan hak atas tanah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sektoral dan menjauh dari arah konstitusi. • Paradigma uji konstitusionalitas norma harus dikaitkan dengan gagasan negara kesejahteraan (welfare state) yang dianut dalam UUDNRI 1945, khususnya Pasal 33 UUDNRI 1945, sebagai jiwa dan moralitas konstitusi untuk kemakmuran rakyat. • Perubahan dan pembaharuan hukum (termasuk Undang-Undang Kehutanan, Pertanahan, Pertanian, Pertambangan) harus terintegrasi, terkonsolidasi, dan harmonis secara nasional, mengacu pada konstitusi sebagai hukum tertinggi. 191 • Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai tafsir konstitusi, menjadi bagian dari politik hukum yang mengikat bagi seluruh lembaga negara dan warga negara. • Masa Pra-Kemerdekaan: Regeringsreglement (1854) dan Wet Agraria (1870) beserta Agraris Besluit (1870) mengukuhkan prinsip Domainverklaring (pernyataan domain) yang menyatakan semua tanah tanpa bukti kepemilikan adalah milik Pemerintah Belanda, mengesampingkan hak milik rakyat. • Periode 1945-1966: Kedaulatan atas tanah beralih ke Pemerintah Indonesia setelah KMB (1949). UUDS 1950 memuat konsep hak milik sebagai fungsi sosial. UUPA 1960 mengakhiri dualisme hukum tanah kolonial, menciptakan hukum tanah nasional tunggal berdasarkan hukum adat, serta secara tegas menghapus prinsip domeinverklaring. • Periode 1967-1998: UUPA yang awalnya tunggal terpecah dengan lahirnya berbagai Undang-Undang sektoral (PMA, Kehutanan, Pengairan, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan Mineral dan Batubara), yang menyebabkan alih fungsi dan konversi lahan hutan menjadi non-hutan secara besar-besaran (deforestasi) melalui penerbitan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan izin lainnya. Peran Kantor Pertanahan/Agraria semakin terpinggirkan. • Periode 1998-Sekarang: Konversi lahan hutan menjadi non-hutan terus berlanjut secara masif. • Pergeseran Sektoral: o Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 seharusnya menjadi batu uji konstitusionalitas semua kebijakan pertanahan. o Terdapat tumpang tindih peraturan perundang-undangan (UUPA, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan & Mineral, dll.). o Tidak adanya leading sector pada tingkat kementerian yang memiliki otoritas tunggal untuk menetapkan peruntukan penggunaan lahan (seharusnya di Kementerian Agraria). 192 o Tidak terjadi sinkronisasi dan harmonisasi dalam pembentukan peraturan, menyebabkan benturan antar- Kementerian yang merugikan pihak beritikad baik. o Pelemahan UUPA dengan adanya Undang-Undang sektoral yang terkait pertanahan. o Meskipun hak atas tanah telah diberikan (HGU), sering berbenturan dengan penetapan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan 4 tahap yang diatur Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 15 dan Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 (Penunjukan, Penata Batasan, Pemetaan, Pengukuhan/ Penetapan). Penunjukan hutan tanpa proses tahapan tersebut adalah praktik otoriter. o Penunjukan kawasan hutan adalah salah satu tahap dalam proses pengukuhan, dan harus memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau ulayat; jika ada, maka penataan batas dan pemetaan harus mengeluarkannya agar tidak merugikan masyarakat. o Arah kebijakan harus melakukan konsolidasi dengan mendasarkan diri pada pendirian bahwa tanah menjadi fokus pengaturan, di mana di atasnya terdapat hutan dan di bawahnya kekayaan alam. Selama belum ada Undang- Undang yang komprehensif, Putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi arah konsolidasi. • Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu Undang- Undang inkonstitusional adalah kebijakan hukum baru yang bersifat final dan mengikat, dan Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai negative legislator atau merumuskan politik hukum. • Kawasan Hutan dengan Penunjukan: Inkonstitusional: Putusan MK No. 45 Tahun 2011 menyatakan definisi kawasan hutan ("wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah") bertentangan dengan konstitusi. Penunjukan belaka tanpa melalui proses dan tahap-tahap yang melibatkan pemangku kepentingan adalah praktik pemerintahan otoriter. 193 • Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang mengeluarkan hutan adat dari status hukum Negara, merupakan pengakuan dan implementasi konstitusi tentang hak-hak masyarakat hukum adat. • Indonesia telah melepaskan diri dari sistem hukum kolonial. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 ("Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat") adalah landasan konstitusional hukum pertanahan Indonesia. • Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menghapus prinsip domein verklaring, sehingga negara tidak lagi mempunyai dasar "hak milik" atas tanah, melainkan "hak menguasai negara" (management rights). • Ruang lingkup hak menguasai negara menurut MK: kebijakan (beleid), pengurusan (bestundang-Undangrsdaad), pengaturan (regelensdaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad). Ini bertujuan mencegah monopoli kekayaan alam. • Jenis hak atas tanah yang diatur UUPA Pasal 16 ayat (1) meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, dll. • Norma Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H, yang mengabaikan hak atas tanah yang diberikan negara dan menetapkan ganti rugi secara retroaktif, bertentangan dengan Pasal 33 UUDNRI 1945 dan filosofi negara. • Tanpa due process of law (substantif maupun prosedural), Pasal- Pasal yang diuji adalah inkonstitusional dan bertentangan dengan prinsip keadilan universal. • Norma-norma dalam Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H yang mengabaikan legal policy dalam UUDNRI 1945, Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011, Putusan MK No. 35/PUU- X/2012, dan prinsip keadilan universal, menyebabkan norma tersebut tidak dapat dipertahankan. 194 • Pembuat Undang-Undang harus patuh pada constitutional boundary (batas konstitusional), jika melampaui batas, norma tersebut null and void. • Pasal 110A ayat (1) UU P3H: Mengenai kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan berusaha (izin lokasi/izin usaha perkebunan) di dalam kawasan hutan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) berlaku, namun belum memenuhi persyaratan kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 2 November 2023. o Unsur-unsur: setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang terbangun, memiliki izin berusaha, areal di kawasan hutan, sebelum UUCK, belum memiliki perizinan kehutanan. o Akibat hukum: Menyelesaikan persyaratan izin dan pembayaran PSDH/DR, serta wajib menyerahkan tanahnya kepada Negara apabila melewati 15 tahun dari masa tanam. • Pasal 110B ayat (1) UU P3H: Mengenai pelanggaran Pasal 17 ayat (1) huruf b, c, e dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, c, e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa perizinan berusaha sebelum 2 November 2020, dikenai sanksi administratif (penghentian sementara, denda, paksaan pemerintah). o Pasal 17 ayat (2) huruf b,c,e melarang kegiatan perkebunan, pengangkutan/penerimaan hasil perkebunan, atau membeli/memasarkan/mengolah hasil kebun di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. o Unsur-unsur: setiap orang yang melakukan pelanggaran, di kawasan hutan, tanpa perizinan berusaha di bidang kehutanan, sebelum 2 November 2020. • Tidak terkait dengan Hak Atas Tanah: Kedua pasal tersebut tidak terkait dengan Hak Atas Tanah itu sendiri, sesuai definisi Hutan Negara yang tidak dibebani hak atas tanah. • Implikasi Kerugian Konstitusional: o Tidak ada jaminan kepastian hukum dalam usaha dan investasi. o Hak Atas Tanah tidak bisa dijaminkan untuk perbankan. 195 o Tidak dapat mengikuti program pemerintah Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau lulus sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). o Potensi dipidana karena dianggap menduduki kawasan hutan tanpa izin. o Hak kebendaan dan hak milik berpotensi dirampas oleh negara. o Ini melanggar hak kebendaan (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945), hilangnya hak kebendaan (Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945), dan hak milik (Pasal 28H ayat (4) UUDNRI 1945). • Pasal 110A dan 110B UU P3H merupakan norma yang bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai dikecualikan atas usaha di atas lahan yang telah memperoleh hak atas tanah berdasarkan Keputusan Pemerintah c.q. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. • Pengambilalihan tanah oleh Negara harus memperhitungkan unsur keadilan dengan mengganti kerugian yang timbul, sehingga mereka yang telah diberikan hak atas tanah secara sah tidak diletakkan dalam posisi yang lebih buruk. • Pemerintah yang berdasarkan Konstitusi dan Rule of Law harus tunduk pada konstitusi sebagai hukum tertinggi. Jika kebijakan dalam pembentukan hukum bertentangan dengan norma konstitusi, Pemerintah tidak dapat dianggap sebagai Pemerintahan yang sah. • Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dan terdapat kerugian Hak Konstitusional jika ketentuan Pasal 110A dan 110B UU P3H tidak dikecualikan “Hak Atas Tanah.” • Hak Atas Tanah merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi karena prosedur formil dan materialnya sudah terpenuhi dan sebagai penetapan dari Pemerintah. 196 • Dengan dikabulkannya permohonan, Hak-Hak Konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi kerugian, dan dapat mengurangi terjadinya konflik agraria di Indonesia Saksi: 1. Johari Ginting • Saksi merupakan Anggota Koperasi Produsen Unit Desa Makmur Jaya (KUD Makmur Jaya) dengan Nomor Anggota 21, Kelompok 1. Memiliki lahan kebun kelapa sawit seluas dua hektare di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 358 Tahun 1987 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Labuhanbatu. • Sejarah Perolehan Lahan (Program PIR): Mendapatkan lahan berdasarkan program pemerintah, yakni Perkebunan Inti Rakyat (PIR) pada tahun 1980-an. Sebagai karyawan PTPN IV Gunung Pamela, ia mendaftar sebagai petani peserta PIR dan disetujui setelah mengundurkan diri dari karyawan PTPN IV. • Pada tahun 1987, ia memperoleh kebun sawit 2 hektare dengan 1 unit rumah. Lahan tersebut sudah tertanam kelapa sawit berumur 5 tahun dan sudah menghasilkan, yang ditanam dan dikelola oleh PTPN IV sebagai komitmen program PIR. Ia menandatangani akad kredit dengan Bank BRI sejumlah Rp4.160.000,00 sebagai ganti rugi biaya pembangunan kebun. Setelah melunasi kredit 10 tahun kemudian (sekitar 1997), Bank BRI menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 358 Tahun 1987 atas namanya. • Sejak mengelola lahan pada tahun 1987, tidak ada klaim dari pihak manapun yang merasa memiliki hak atas kebunnya. Namun, program peremajaan sawit (replanting) dari BPDPKS yang ia terima pada tahun 2019 (realisasi pertama 120 hektare) terhenti pada tahun 2020 karena lahan yang sudah bersertifikat hak milik dan lahan anggota KUD Makmur Jaya lainnya diklaim sebagai kawasan hutan berdasarkan Surat Balai Pemantapan Kawasan 197 Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I Medan Nomor S.684/BPKH/TL/1/SDH/TL/9/2023 tanggal 6 September 2023. • Klaim kawasan hutan ini membuatnya khawatir akan hilangnya mata pencaharian yang sangat berarti bagi dirinya dan keluarga. Ia menyampaikan rasa ketidakadilan karena lahan yang sudah bersertifikat tidak dianggap dan diklaim sebagai kawasan hutan. • Saksi berharap Mahkamah Konstitusi dapat melihat dan menjamin hukum serta memberikan keadilan kepada petani seperti dirinya. • Dasar Penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM): Ia menyatakan bahwa pada saat program PIR, pejabat pemerintah memberikan pengarahan dengan dasar konstitusi UUDNRI 1945 Pasal 33, TAP MPR, dan GBHN, yang kemudian menjadi dasar pemerintah (agraria) menerbitkan SHM kepada peserta PIR. • Penjelasan Klaim Kawasan Hutan (Tanggapan terhadap Pemerintah): Mengakui adanya titik-titik koordinat anggota KUD yang APL (Areal Penggunaan Lain) dan tidak termasuk kawasan hutan, namun ada juga titik koordinat yang masuk ke dalam kawasan hutan. 2. Faisal Azmi Nasution • Saksi memberikan keterangan terkait Pemohon III, Bapak Memet S. Siregar. Lahan milik Pak Memet seluas 704 hektare terdiri dari 378 SHM. 321 SHM terbit tahun 1998 dan 57 SHM terbit tahun 2006, semua dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. • Dalam Pemohon III yakni Pak Memet membeli lahan ini pada tahun 2009 dari pemilik kedua (yang membeli dari pihak pertama tahun 2005 dan menambah 57 SHM) dengan akta notaris dan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri (BSM). Pemilik kedua sebelumnya juga mengagunkan 378 SHM ini di Bank BRI Kisaran. • Setahu Saksi, Pemohon III tidak mengetahui area yang akan dibeli merupakan kawasan hutan, karena melihat dasarnya adalah SHM yang sudah menjadi agunan di Bank BRI dan dinyatakan clear oleh 198 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kisaran setelah cek bersih oleh notaris bank. • Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan tidak bisa melakukan balik nama seluruh sertifikat ke nama Pak Memet karena seluruh SHM tersebut berada di dalam kawasan hutan. Surat klarifikasi Pak Memet ke BPN Kisaran tidak pernah dijawab resmi. • Pada Maret 2019, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Sumatera Utara membalas surat Pak Memet, menyatakan bahwa berdasarkan peta kawasan hutan SK Nomor 923 Tahun 1982 dan SK Nomor 44 Tahun 2005, seluruh titik koordinat yang disampaikan masuk ke dalam kawasan hutan produksi terbatas, hutan lindung, dan hutan produksi terbatas. • Pak Memet sedang menjalani masa hukuman pidana 8 tahun dan ganti kerugian negara sebesar Rp32,5 miliar, karena dianggap mengagunkan tanah negara walaupun sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM). Lahan tersebut telah dieksekusi dan dirampas untuk negara, serta seluruh sertifikatnya diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Asahan. Ia menekankan bahwa tidak ada ketentuan yang melarang pengalihan hak, karena pemilik pertama dan kedua bisa menjual dan masuk bank, namun pada pemilik ketiga (Pak Memet) tidak bisa balik nama. C. Ahli Dan Saksi dari Presiden Keterangan Ahli 1. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM, IPU. • Ahli mengakui bahwa permasalahan terjadi karena "dispute tata ruang" dan "dispute norma". Hal ini berawal ketika pemerintah daerah menetapkan rencana tata ruang provinsi, dan pemerintah daerah, kabupaten/kota, menetapkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan karakteristik dan kepentingan masing-masing, yang menjadi pedoman dalam pemanfaatan ruang. Namun, dalam penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ini, kurang memperhatikan kesesuaian antara RTRW dengan 199 kawasan hutan yang tertuang dalam Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Hal ini terjadi karena dalam penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau kabupaten/kota, terdapat perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang belum mengacu pada perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan juncto Undang-Undang 41/1999 tentang Kehutanan. • Ahli juga menyebutkan bahwa Undang-Undang Penataan Ruang itu merupakan induk untuk Undang-Undang yang berada terkait dengan kawasan atau Undang-Undang Sumber Daya Alam lainnya. • Ahli menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 wajib dipaduserasikan dengan kawasan hutan. Paduserasi TGHK dan RTRWP adalah harmonisasi fungsi kawasan hutan dan area penggunaan lain berdasarkan TGHK yang berbeda dengan fungsi kawasan hutan dan area penggunaan lain menurut RTRWP, sehingga diperoleh fungsi kawasan hutan dan area penggunaan lain yang disepakati bersama. Paduserasi ini belum sepenuhnya selesai atau mungkin masih menyisakan persoalan ketidakserasian dengan persyaratan kehutanan. • Ahli menyatakan bahwa banyak pelaku usaha belum melakukan proses pelepasan kawasan hutan karena batas waktu yang diberikan dalam PP 60 Tahun 2012 dan PP 104 Tahun 2015 terlalu singkat. Hal ini menjadi dasar terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dengan batasan waktu 3 tahun. • Ahli menyatakan bahwa UUCK dimaksudkan sebagai upaya pemerintah untuk menyeimbangkan penegakkan hukum kehutanan dengan perlindungan terhadap masyarakat adat setempat lokal yang secara historis tinggal di kawasan hutan. Masyarakat tidak lagi dipidana hanya karena melakukan perladangan pertanian tradisional atau memungut hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sepanjang mereka telah menguasai secara terus- 200 menerus, paling singkat 5 tahun dengan luasan maksimal 5 hektare. Hal ini diselesaikan melalui penataan kawasan hutan, perhutanan sosial, TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), perubahan fungsi, dan peruntukan kawasan hutan, serta penggunaan kawasan hutan. Ahli menyebutkan ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XXII/2014. Tanggapan Para Pemohon terhadap Keterangan Ahli Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M, IPU. : 1. Pengakuan Adanya "Dispute Tata Ruang" dan "Dispute Norma" Menuntut Solusi yang Adil bagi Hak Atas Tanah: Ahli Presiden secara terang mengakui bahwa permasalahan ini berakar pada "dispute tata ruang" dan "dispute norma" yang timbul karena penetapan RTRW oleh pemerintah daerah yang tidak sinkron dengan kawasan hutan yang tertuang dalam TGHK. Ini berarti bahwa tumpang tindih lahan bukan disebabkan oleh kesalahan atau itikad buruk pemegang hak, melainkan oleh ketidakselarasan kebijakan dan regulasi pemerintah itu sendiri. Jika negara yang menciptakan "dispute" ini, maka negara pula yang harus menyelesaikannya secara adil, tanpa membebankan sanksi atau kewajiban baru kepada pemilik hak atas tanah yang telah sah. Akar masalah ini diperparah oleh fakta bahwa Undang-Undang Penataan Ruang seharusnya menjadi induk bagi Undang-Undang sektor sumber daya alam lainnya, akan tetapi Kehutanan merasa bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah justru yang harus tunduk pada kehutanan. Kegagalan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dari hulu ini tidak seharusnya menjustifikasi pengenaan denda atau pengambilalihan tanah yang telah bersertifikat. 2. Ketidakpastian Proses "Paduserasi" dan Inkonsistensi Penetapan Kawasan Hutan: Ahli Presiden menyebutkan bahwa Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 mewajibkan "paduserasi" antara RTRW dan kawasan hutan. Namun, paduserasi ini belum sepenuhnya selesai atau mungkin masih menyisakan persoalan ketidakserasian dengan persyaratan kehutanan, menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum ini masih berlangsung. Dalam konteks ini, pengenaan sanksi berdasarkan status kawasan hutan yang masih dalam proses "paduserasi" atau yang dasarnya (SK Penunjukan 1982) terbukti tidak valid, adalah tidak proporsional dan melanggar prinsip kepastian hukum yang adil. 3. Pengakuan Kegagalan Mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan Sebelumnya: Ahli Presiden mengakui bahwa banyak pelaku usaha belum menyelesaikan proses pelepasan kawasan hutan karena "batas waktu yang diberikan dalam PP 60 Tahun 2012 dan PP 104 Tahun 2015 terlalu singkat". Ini adalah bukti nyata bahwa mekanisme penyelesaian yang ada sebelumnya tidak efektif dan gagal memberikan kesempatan yang memadai bagi pemegang hak untuk mematuhi regulasi kehutanan. Pasal 110A dan 110B UU P3H lahir dari kegagalan ini, 201 sehingga seharusnya tidak menjadi alat untuk memperberat beban, melainkan untuk memberikan solusi yang berkeadilan. 4. Keterbatasan Perlindungan Masyarakat dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang Mengabaikan Pemilik Hak Atas Tanah: Ahli Presiden menyatakan bahwa UUCK dimaksudkan untuk menyeimbangkan penegakan hukum kehutanan dengan perlindungan terhadap masyarakat adat/lokal (luasan maksimal 5 hektare dan 5 tahun penguasaan). Namun, ini adalah pengakuan tersirat bahwa perlindungan tersebut terbatas dan tidak mencakup pemilik Hak Atas Tanah dengan luasan lebih dari 5 hektare. Jika tujuan Undang-Undang Cipta Kerja adalah menyeimbangkan keadilan dan perlindungan masyarakat, maka logikanya, perlindungan itu harus mencakup hak atas tanah yang telah ada dan sah, bukan justru mengabaikannya dan mengenakan sanksi. Pembatasan luasan 5 hektare dalam Pasal 110B ayat (2) mengindikasikan bahwa pemilik hak atas tanah di atas luasan tersebut tetap berpotensi dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 110B ayat (1). Berdasarkan poin-poin di atas, jika Pasal 110A dan Pasal 110B UU P3H, tidak mengecualikan hak atas tanah, maka akan terus menciptakan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak konstitusional warga negara yang telah menguasai dan memiliki lahan secara sah. Kebijakan yang adil seharusnya mengakomodir keberadaan hak-hak ini, bukan membebankan konsekuensi negatif akibat "dispute" yang disebabkan oleh ketidakselarasan regulasi Pemerintah sendiri. Di dalam prinsip hukum "nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria", yang artinya "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain." Berdasarkan aplikasi prinsip "nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria", adalah tidak adil dan tidak konstitusional bagi Pasal 110A dan Pasal 110B UU P3H untuk membebankan konsekuensi negatif kepada pemilik Hak Atas Tanah yang sah, di mana akar permasalahannya berasal dari "dispute" dan "kegagalan" dalam tata ruang dan regulasi kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah sendiri. Oleh karena itu, ketentuan tersebut seharusnya dikecualikan terhadap Hak Atas Tanah untuk menegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Keterangan Saksi 1. Edi Sutrisno • Saksi Memiliki lahan berupa tapak rumah seluas 400 m² sejak tahun 2010 dan lahan kebun seluas 3.870 m² sejak tahun 2014. • Saksi Mengetahui pada tahun 2016 bahwa lahan yang dimilikinya merupakan kawasan hutan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat 202 dapat menguasai lahan bertahun-tahun sebelum mengetahui statusnya sebagai kawasan hutan. • Saksi Mendapatkan informasi Program TORA dari kepala desa pada tahun 2018. • Proses pengajuan TORA meliputi pengumpulan data (KK, surat keterangan desa), verifikasi lapangan oleh petugas dari Kabupaten Langkat, hingga namanya masuk dalam "SK Biru". • Saksi Menerima sertifikat yang dikeluarkan oleh Kabupaten Langkat pada akhir 2022. • Saksi Merasa senang dengan adanya kebijakan TORA karena telah memberikan kepastian hukum dan rasa aman, serta kepemilikan yang jelas. 2. Zeri • Saksi Pada awalnya, tidak tahu lahannya masuk kawasan hutan, dan baru mengetahuinya sekitar tahun 2019 setelah ada plang. Ini menegaskan permasalahan minimnya informasi status lahan di masyarakat. • Saksi Mengajukan permohonan pengajuan legalitas lahan melalui KPH Lalan Mendis pada tahun 2019. • Proses pengajuan meliputi pengumpulan data KTP, KK, dan verifikasi administrasi serta ke perkebunan pada 15 Desember [sic!]. • SK Perhutanan Sosial keluar pada 15 Maret 2024. • Saksi Sangat bersyukur dengan keluarnya SK Hutan Kemasyarakatan ini selama 35 tahun. • Saksi Merasa lebih aman dan nyaman dengan keluarnya SK ini dalam pengelolaan lahan, karena tidak ada pihak yang bisa mengambil lahan. VI. KESIMPULAN AKHIR Setelah menelaah dalil-dalil Pemohon, Keterangan Presiden, Bukti-Bukti, Keterangan Ahli dan Saksi baik dari Para Pemohon maupun Presiden, maka argumen dan dalil-dalil Pemohon dinilai lebih kuat dalam menunjukkan adanya kerugian konstitusional dan pertentangan Pasal 110A dan Pasal 110B UU P3H dengan UUDNRI 1945. 203 1. Mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing): • Meskipun Pemerintah berupaya membantah adanya kerugian konstitusional, akan tetapi Para Pemohon berhasil menunjukkan potensi kerugian yang nyata. - Untuk Pemohon I, meskipun Pemerintah mendalilkan HGU diterbitkan setelah penetapan kawasan hutan, fakta adanya areal HGU yang masih dimasukkan dalam kawasan hutan dan dikenakan kewajiban pembayaran (potensi denda Rp 259 juta - Rp 3,3 miliar) jelas menunjukkan kerugian potensial yang spesifik. Argumentasi Pemohon I bahwa areal HGU berasal dari pelepasan kawasan hutan sebelumnya juga perlu menjadi pertimbangan serius. - Untuk Pemohon II, walaupun Pemerintah menyatakan sebagian SHM berada di APL, terdapat fakta bahwa sebagian titik koordinat SHM anggota Pemohon II justru berada di Kawasan Hutan Produksi tetap (HP), sehingga potensi kerugian bagi anggota yang memiliki lahan lebih dari 5 hektar dan SHM-nya terindikasi masuk kawasan hutan adalah konkret dan aktual. - Untuk Pemohon III, meskipun ada putusan MA yang mencabut SHM, potensi denda administratif yang sangat besar (Rp 35 miliar) yang dikenakan kepadanya sebagai penanggung jawab atas lahan yang sebelumnya dikuasainya dan kini diklaim kawasan hutan, tetap menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat aktual atau potensial yang dapat dipastikan akan terjadi. Kewajiban tersebut tidak serta merta hilang hanya karena putusan pidana, mengingat objek sanksi administratif dan pidana berbeda. 2. Mengenai Substansi Uji Materi (Pertentangan dengan UUDNRI 1945): • Dalil-dalil Pemohon yang didukung keterangan ahli menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum kehutanan yang berdampak pada hak-hak konstitusional warga negara. - Hak atas tanah merupakan hak konstitusional yang dijamin UUDNRI 1945: Dalil Para Pemohon menyatakan bahwa Hak Atas Tanah, seperti Hak Milik dan HGU, adalah hak konstitusional yang 204 dijamin UUDNRI 1945 (Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28D ayat (1)). Keterangan Ahli juga mempertegas bahwa UUPA mengamanahkan pengaturan hak atas tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan Hak Atas Tanah adalah produk Penetapan Pemerintah yang sah. - Relevansi dengan Putusan MK Terdahulu: Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011 dan No. 45/PUU-IX/2011 adalah preseden kuat yang mendukung Permohonan Para Pemohon (Ratio Decidendi Putusan MKRI). ▪ Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011 secara eksplisit menyatakan bahwa “Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”; Pertimbangan Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011: “Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan hanya mengindahkan hak masyarakat hukum adat, padahal seharusnya juga memperhatikan hak-hak atas tanah yangdimiliki oleh masyarakat, sehingga bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 karenanya Pemohon memohon agar Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan seharusnya berbunyi: “Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak atas tanah yang telah terbebani hak berdasarkan Undang-Undang, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”. Pemohon beralasan bahwa dengan tidak adanya pengakuan hak atas tanah yang telah terbebani hak berdasarkan Undang-Undang, hal tersebut merugikan Pemohon. Di luar kasus konkret yang dihadapi oleh Pemohon sebagaimana diuraikan dalam 205 permohonannya, Mahkamah dapat membenarkan substansi dalil permohonan Pemohon tersebut. Menurut Mahkamah, dalam wilayah tertentu dapat saja terdapat hak yang telah dilekatkan atas tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak-hak lainnya atas tanah. Hak-hak yang demikian harus mendapat perlindungan konstitusional berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, penguasaan hutan oleh negara harus juga memperhatikan hak-hak yang demikian selain hak masyarakat hukum adat yang telah dimuat dalam norma a quo; Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan memang belum mencakup norma tentang hak atas tanah yang lainnya yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, sehingga pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak memuat pula hak atas tanah yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Walaupun Mahkamah tidak berwenang untuk mengubah kalimat dalam Undang-Undang, karena kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh pembentuk Undang- Undang yaitu DPR dan Presiden, namun demikian Mahkamah dapat menentukan suatu norma bersifat konstitusional bersyarat;” Dengan demikian, pertimbangan putusan ini menegaskan bahwa hak-hak atas tanah seperti hak milik, HGU, HGB harus mendapat perlindungan konstitusional. Hal ini secara langsung mendukung dalil Para Pemohon bahwa Pasal yang diuji harus mengecualikan pemilik hak atas tanah. ▪ Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 juga menegaskan bahwa pengukuhan kawasan hutan harus memperhatikan hak-hak perseorangan dan jika ada harus dikeluarkan dari kawasan hutan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, apalagi sampai merugikan hak Konstitusional dari Pemohon Perkara a quo. Pertimbangan Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011: “Bahwa menurut Mahkamah, tahap-tahap proses penetapan suatu kawasan hutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan di atas sejalan dengan asas negara hukum yang antara lain bahwa pemerintah atau pejabat administrasi negara taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ayat (2) dari pasal tersebut yang menentukan, “Pengukuhan 206 kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah” menurut Mahkamah ketentuan tersebut antara lain memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi keadaan seperti itu maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut.” Argumen Para Pemohon meminta ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H yang mengecualikan pemilik hak atas tanah, sejalan dengan Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 (ratio decidendi). - Inkonsistensi Peta Kawasan Hutan: Keterangan ahli secara meyakinkan mengungkap kelemahan Peta Kawasan Hutan yang digunakan Kementerian Kehutanan. Adanya kesalahan perhitungan luas kawasan hutan misalnya di Sumatera Utara yang sangat signifikan (± 734.660 Ha) dan klaim bahwa peta tersebut adalah "sumber hukum kebenaran" padahal proses pengukuhan belum tuntas dan hanya mendasarkan pada "penunjukan", menunjukkan ketidakpastian hukum yang serius. Hal ini bertentangan dengan asas negara hukum dan prinsip kepastian hukum yang adil. - Pelanggaran Asas Kepastian Hukum dan Legitimate Expectations: Penerapan Pasal 110A dan 110B UU P3H secara retroaktif, yang mengenakan beban pembayaran dan potensi pengambilalihan tanah kepada pemilik hak atas tanah yang sah, jelas melanggar prinsip legitimate expectations dan kepastian hukum. Masyarakat memiliki harapan yang sah bahwa hak atas tanah mereka yang diterbitkan secara resmi akan dihormati dan tidak diganggu gugat secara sewenang-wenang. Asas praesumptio iustae causa menuntut bahwa sertifikat tanah dianggap sah sampai dibuktikan sebaliknya secara hukum. 207 - Lebih Parah dari Domein Verklaring: Bahwa adanya ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H yang tidak mengecualikan pemilik hak atas tanah lebih parah dibandingkan Aturan Domein Verklaring sebagaimana diatur Agrarisch Besluit yang diundangkan dalam S. 1870-118 . Di dalam Pasal 1 Agrarisch Besluit dinyatakan: “Behoudens opvolging van de tweede en derde bepaling der voomelde wet, blijft het beginsel gehandhaafd, dat alle grond, wararop niet door anderen regt van eigendom wordt bewezen, domein van de Staat is” Jika diterjemahkan: “Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 Agrarische Wet, tetap dipertahankan asas, bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendomnya, adalah domein (milik) negara.” (Dikutip dari Buku Prof. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, 2008: hal 41-42) Bahwa meskipun ketentuan Domein Verklaring dalam Pasal 1 Agrarisch Besluit dianggap tidak menghormati hak-hak rakyat atas tanah yang bersumber pada Hukum Adat, namun ketentuan tersebut masih lebih baik dibandingkan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H, karena Pasal 1 Agrarisch Besluit masih menghormati hak eigendom atau hak milik, sedangkan ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H sama sekali tidak menghormati hak atas tanah yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang- undangan. - Tidak adanya Kompensasi: Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Kehutanan menegaskan hak masyarakat atas kompensasi jika hak atas tanah hilang akibat penetapan kawasan hutan. Namun, pasal yang diuji justru mengenakan beban denda dan pengembalian tanah tanpa kompensasi yang adil, yang merupakan pelanggaran terhadap hak Konstitusional Pemohon a quo. 3. Kesimpulan Akhir Berdasarkan Fakta Persidangan: 1. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang kuat dalam mengajukan permohonan uji materiil ini, karena telah 208 menunjukkan potensi kerugian konstitusional yang nyata dan spesifik akibat berlakunya Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H, yang berpotensi mengenakan beban finansial dan mengancam hilangnya hak atas tanah yang telah Pemohon a quo miliki secara sah. 2. Dalil-dalil Pemohon yang didukung oleh keterangan ahli menunjukkan bahwa Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) UUDNRI 1945, sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud “dikecualikan terhadap pemilik hak atas tanah”. 3. Pertentangan ini timbul karena norma yang diuji: 3.1 Mengabaikan perlindungan hak atas tanah yang merupakan hak konstitusional dan telah diterbitkan berdasarkan prosedur hukum yang sah dan hak atas tanah tersebut dijamin oleh konstitusi dasar Republik Indonesia yakni UUDNRI 1945. 3.2 Pasal yang diuji tersebut didasarkan pada peta kawasan hutan yang secara historis dan faktual bermasalah serta belum melalui proses pengukuhan yang lengkap sesuai amanat Undang-Undang dan putusan Mahkamah Konstitusi dan mengabaikan hak atas tanah yang sudah diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.3 Norma tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip legitimate expectations dengan mengenakan beban dan sanksi retroaktif kepada pemilik hak atas tanah. 3.4 Norma yang diuji tersebut tidak sejalan dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2011 dan 45/PUU-IX/2011 yang menekankan perlindungan dan penghormatan terhadap hak- hak masyarakat atas tanah di dalam kawasan hutan. Bahwa 209 sebagai bentuk Judicial Concistency MKRI dalam melihat permohonan a quo, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU- IX/2011 dan 45/PUU-IX/2011 merupakan suatu bentuk pertimbangan (Ratio Decidendi) bagi MKRI dalam memutuskan permohonan a quo sebagai bentuk penerapan asas preseden demi terciptanya kepastian hukum (rechtmatigheid), keadilan (gerenctigheid) dan kemanfaatan (zwechmatigheid) bagi masyarakat khususnya bagi pemohon perkara a quo; 4. Oleh karena itu, adalah tepat dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon guna menjamin kepastian dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, serta mengurangi konflik agraria yang berkepanjangan di Indonesia. VII. PETITUM 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 110A ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud “dikecualikan terhadap pemilik hak atas tanah”; 3. Menyatakan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan 210 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud “dikecualikan terhadap pemilik hak atas tanah”; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) 2. Kesimpulan tertulis Presiden I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Bahwa Pemerintah tetap pada pendiriannya menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Para Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional akibat keberlakuan norma-norma a quo yang dimohonkan dimaksud, dengan penjelasan yang pada intinya sebagai berikut: Pemohon I 1. Pemohon I berdasarkan Surat Nomor 57/TBN/L/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 (vide Bukti PK-3), Pemohon I telah mengajukan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan melalui skema Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Pengenaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan a.n Pemohon I. 2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1153/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2023 tanggal 31 Oktober 2023 (vide Bukti PK-4) tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XVII, Pemohon I masuk dalam Lampiran SK dimaksud dengan nomor urut 15, yang berkewajiban menyelesaikan dengan skema Pasal 110A/Pasal 110B UU 6/2023 dengan luasan ± 41,6 Ha. 3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidak ada kerugian langsung yang dialami oleh Pemohon I, karena hingga saat ini berdasarkan data yang ada saat ini tidak terdapat data atas nama subyek hukum PT Tara Bintang Nusa (Pemohon I) yang telah menyelesaikan kewajiban pembayaran PSDH 211 dan DR atau pembayaran denda administratif atas sanksi administratif kegiatan terbangun di dalam kawasan hutan. Pemohon II 4. Setelah dilakukan overlay peta kawasan hutan dengan 5 Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagaimana yang diuraikan dalam memori permohonannya pada huruf c halaman 10 dan 11, ternyata lokasi dimaksud tidak masuk dalam peta kawasan hutan melainkan pada Areal Penggunaan Lain (APL) (vide Bukti PK-36). 5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka baik anggota Pemohon II yang telah memiliki hak atas tanah yang berdasarkan SK Kawasan Hutan Tahun 1982 areal dimaksud statusnya adalah Areal Penggunaan Lain (APL) maupun anggota Pemohon II yang tidak memiliki hak atas tanah namun berada di kawasan hutan, maka tidak akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana ketentuan Pasal a quo tetapi diselesaikan melalui penataan kawasan hutan. Pemohon III 6. Pemohon III merupakan terpidana dikarenakan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 4178 K/Pid.Sus/2022 tanggal 6 September 2022. 7. Meskipun dalam pertimbangan hukum dalam putusan pidana tersebut dikarenakan lokasi dari SHM yang diagunkan oleh Pemohon III di Bank merupakan kawasan hutan, namun tindakan pidana yang dilakukan oleh Pemohon III dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah tindak pidana korupsi dan bukan tindak pidana kehutanan. 8. Lagipula Hak Atas Tanah tersebut telah dicabut dan diserahkan kembali kepada Negara c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, maka tidak ada lagi kepentingan bagi Pemohon III untuk mengajukan permohonan a quo Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan 212 Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007). Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). II. KETERANGAN PEMERINTAH Bahwa seluruh permohonan dari para Pemohon telah Pemerintah tanggapi melalui Keterangan Presiden pada tanggal 6 Mei 2025 yang pada intinya: A. Bahwa Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Nomor 6 Tahun 2023) merupakan kebijakan yang menerapkan asas ultimum remedium yaitu, mengedepankan pengenaan sanksi administratif sebelum dikenai sanksi pidana. B. Penerapan Pasal 110A dan Pasal 110B merupakan penyelesaian kegiatan usaha dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan yang pada saat ini menjadi persoalan utama dalam tata kelola kawasan hutan. Tujuan pengaturan Pasal 110A dan Pasal 110B pada prinsipnya adalah untuk: 1. menghentikan pelanggaran yang diantaranya adalah mengakhiri sikap pembiaran, kelalaian dan pengabaian; 2. mengembalikan perbuatan menjadi sah melalui perintah untuk menyelesaikan dasar sahnya perbuatan usaha/kegiatan kepada para pelaku usaha yang beritikad baik; 3. mengenakan sanksi yang bersifat reparatoir dan condemnatoir; 4. memperoleh pendapatan negara dari sumber bukan pajak (PNBP); 5. mempertahankan keberadaan hutan secara optimal dan menjamin sumber daya alam benar-benar dikuasai oleh Negara; 213 6. memperoleh data komprehensif dalam rangka pengawasan kehutanan berkelanjutan; dan 7. mengembangkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha kepada Pemerintah. C. Bahwa areal Pemohon I sebelum diterbitkan HGU adalah kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 (vide Bukti PK-1) tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi DATI I Sumatera Utara Seluas 3.780.132,02 Ha (Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Dua Perseratus Hektar) Sebagai Kawasan Hutan diperkuat dengan hasil overlay (vide Bukti PK-35). Hal tersebut juga dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 783/Kpts-II/1999 tanggal 28 September 1999 (vide Bukti PK-2) yang membuktikan bahwa lokasi Pemohon I seluas 318,40 Ha sebelumnya adalah kawasan hutan. Adapun ternyata HGU yang dimiliki oleh Pemohon I diterbitkan seluas 366,9 Ha, sehingga terdapat sisa areal yang masih berstatus sebagai kawasan hutan yang belum diselesaikan pelepasannya. Terhadap areal yang belum diselesaikan itulah, Pemerintah melalui UU CK menerbitkan norma Pasal 110A dan Pasal 110B sebagai jalan keluar bagi Pemohon I untuk mendapatkan kepastian hukum. Begitupun dengan Pemohon II, dimana dalam peraturan pelaksanaan dari UU CK, sepanjangan hak atas tanah tersebut diterbitkan sebelum Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) maupun pada saat terbitnya hak atas tanah tersebut berdasarkan SK Kawasan Hutan berada di APL, maka hak atas tanah tersebut akan dikeluarkan dari SK Kawasan Hutan terakhir. Sedangkan terhadap masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau sekitar kawasan hutan dan tidak ada hak atas tanahnya, maka Pemerintah memberikan akses legal berupa Perhutanan Sosial sepanjangan masyarakat tersebut telah menguasai lahan yang digarap tersebut secara terus menerus paling singkat 5 tahun dan paling luas 5 Ha dikecualikan dari sanksi pidana dan denda administratif. D. Bahwa Pasal 110A dan Pasal 110B UU CK tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, 214 karena dengan disisipkannya Pasal 110A dan Pasal 110B dalam UU 18/2023 tentang P3H sebagaimana telah diubah dengan UU CK bertujuan untuk: a. Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat; b. Menjamin kepastian berusaha; c. Menjaga fungsi lingkungan hidup; d. Mengoptimalkan manfaat ekonomi dan sosial; e. Memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat setempat; dan f. Meningkatkan pendapatan negara. III. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP PERTANYAAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM KONSTITUSI A. Persidangan tanggal 6 Mei 2025 Pada persidangan atas permohonan pengujian materiil UU CK Register 147/PUU-XXII/2024 tanggal 6 Mei 2025 dan 18 Juni 2025, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H., dan Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. telah memberikan pertanyaan kepada Pemerintah. Terhadap pertanyaan tersebut Pemerintah telah menjawab melalui Keterangan Tambahan Presiden tertanggal 16 Juni 2025 dan telah menyerahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Juni 2025, yang pada intinya menerangkan bahwa: 1. Ketentuan Pasal 110A dan Pasal 110B UU P3H mengatur mengenai peralihan pengenaan sanksi pidana menjadi sanksi administratif sebelum UU CK berlaku a. Bahwa ketentuan Pasal 110A UU P3H dalam Pasal 37 angka 20 UU CK merupakan ketentuan yang mengatur kondisi peralihan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya UU CK dan subjek hukum dimaksud wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 2 November 2023. Apabila batas waktu 2 November 2023 tersebut terlampaui, maka bagi subjek hukum tersebut dikenai sanksi administratif. 215 b. Kemudian, ketentuan Pasal 110B UU P3H dalam Pasal 37 angka 20 UU CK juga merupakan ketentuan yang mengatur kondisi peralihan bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e UU P3H atau melakukan kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki perizinan bidang kehutanan, sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif. c. Bahwa dalam pengaturan UU P3H, kondisi yang tercakup dalam Pasal a quo sebelum berlakunya UU CK seharusnya dikenai sanksi pidana, namun oleh ketentuan Pasal 110A dan Pasal 110B UU P3H dalam Pasal 37 angka 20 UU CK maka kondisi tersebut cukup dikenai sanksi administratif (prinsip ultimum remedium) manakala subjek hukum melakukan kegiatan usaha terbangun dan memiliki perizinan berusaha namun tidak memiliki perizinan bidang kehutanan sebelum UU CK berlaku (Pasal 110A) dan subjek hukum melakukan pelanggaran dan tidak memiliki perizinan bidang kehutanan sebelum tanggal 2 November 2020 (Pasal 110B). d. Apabila seseorang melakukan kegiatan di luar yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau melakukan pelanggaran setelah batas waktu tersebut, maka yang bersangkutan akan dikenai sanksi pidana kecuali terhadap orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun dan paling luas 5 Ha sebagaimana diatur dalam UU a quo yang senapas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014. e. Berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah dapat simpulkan bahwa ketentuan Pasal 110A dan Pasal 110B UU P3H dalam Pasal 37 angka 20 UU CK bukanlah norma yang berlangsung secara terus menerus (dauerhaftig), melainkan norma yang mengatur kondisi peralihan berupa penerapan sanksi bagi subjek hukum yang melakukan: 216 1) kegiatan usaha terbangun dan memiliki perizinan berusaha namun tidak memiliki perizinan bidang kehutanan sebelum UU CK berlaku (Pasal 110A); dan 2) pelanggaran dan tidak memiliki perizinan bidang kehutanan sebelum tanggal 2 November 2020 (Pasal 110B), yang seharusnya dikenai sanksi pidana, menjadi dikenai sanksi administratif dengan batas waktu yang ditetapkan, kecuali bagi orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun dan paling luas 5 Ha. Dengan demikian, karena ketentuan Pasal 110A dan Pasal 110B UU P3H dalam Pasal 37 angka 20 UU CK hanya mengatur mengenai kondisi peralihan, maka sesuai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan ketentuan a quo diletakkan pada Ketentuan Peralihan. 2. Penyelesaian Hak Atas Tanah dilakukan melalui penataan kawasan hutan bukan melalui ketentuan Pasal 110A dan Pasal 110B a. Penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara dilakukan dengan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) PP 23/2021 jo. Pasal 133 P.7/2021 merupakan penguasaan tanah dengan kategori: a) Bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan; atau b) Bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan. b. Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui perubahan batas Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) PP23/2021 jo. Pasal 136 P.7/2021. Lebih 217 lanjut, mekanisme penyelesaiannya diatur sebagaimana ketentuan Pasal 99 P.7/2021. c. Penyelesaian penguasaan bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan negara di dalam kawasan hutan negara sebagaimana diatur dalam ketentuan (Pasal 26 ayat (1) PP 23/2021 jo. Pasal 137 ayat (1) P.7/2021, diawali dengan inventarisasi dan verifikasi. Dengan pola penyelesaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 137 ayat (2) P.7/2021, yaitu: 1) Pengeluaran bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; 2) Pelepasan melalui perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan; 3) Memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial; atau 4) Penggunaan kawasan hutan. d. Bentuk penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan negara yang dapat diselesaikan melalui penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan hutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP 23/2021 jo. Pasal 135 ayat (1) P.7/2021, adalah penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 P.7/2021 dikuasai dan dimanfaatkan untuk: 1) Sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; 2) Fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial; 3) Permukiman; 4) Lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak; dan/atau 5) Bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman. e. Dengan demikian, dapat Pemerintah simpulkan bahwa dalam konteks terdapat hak milik di dalam kawasan hutan merupakan ranah kebijakan penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan sebagaimana yang telah diuraikan 218 pada huruf a di atas, yaitu Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui perubahan batas Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) PP23/2021 jo. Pasal 136 P.7/2021. Lebih lanjut, mekanisme penyelesaiannya diatur sebagaimana ketentuan Pasal 99 P.7/2021. Sedangkan penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan di antaranya adalah pemberian persetujuan Perhutanan Sosial. Bahwa terhadap sanksi yang diberikan kepada subjek hukum korporasi yang terkena skema Pasal 110B ayat (1) hanya dikenakan sanksi administratif berupa pembayaran denda administratif, namun setelah subjek hukum tersebut melunasi dendanya kemudian akan diproses akses legalnya melalui SK Penggunaan Kawasan Hutan. Terhadap SK Penggunaan Kawasan Hutan tersebutlah nantinya Subjek Hukum diberikan kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pemulihan hutan. 3. Ketentuan Pasal 110A dan Pasal 110B UU P3H sebagaimana telah diubah dengan UU CK tidak dapat digabung menjadi satu dengan Pasal 17 UU P3H a. Mengenai keterkaitan ketentuan Pasal 110B UU P3H dalam Pasal 37 angka 20 UU CK yang mengatur sanksi administratif, dengan beberapa ketentuan UU P3H yang mengatur sanksi pidana, yang sama-sama ditujukan atas pelanggaran ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e, dan ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e UU P3H dalam Pasal 37 angka 5 UU CK, Pemerintah menyampaikan penjelasan sebagai berikut: 219 1) Bahwa ketentuan Pasal 110B UU P3H dalam Pasal 37 angka 20 UU CK mengatur pelanggaran atas ketentuan: a) Pasal 17 ayat (1) huruf b UU P3H yang seharusnya dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a UU P3H; b) Pasal 17 ayat (1) huruf c UU P3H yang seharusnya dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) UU P3H; c) Pasal 17 ayat (1) huruf e UU P3H yang seharusnya dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b UU P3H; d) Pasal 17 ayat (2) huruf b UU P3H yang seharusnya dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b UU P3H dalam Pasal 37 angka 16 UU CK; e) Pasal 17 ayat (2) huruf c UU P3H yang seharusnya dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a UU P3H dalam Pasal 37 angka 17 UU CK; dan f) Pasal 17 ayat (2) huruf e UU P3H yang seharusnya dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf c UU P3H dalam Pasal 37 angka 17 UU CK, menjadi dikenai sanksi administratif sepanjang pelanggaran terjadi sebelum tanggal 2 November 2020. 2) Bahwa sebagaimana Pemerintah uraikan dalam penjelasan Pemerintah atas pertanyaan Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., ketentuan Pasal 110B bukanlah norma yang berlangsung terus-menerus karena ada cut-off waktu terjadinya pelanggaran yaitu sampai dengan tanggal 2 November 2020. Apabila pelanggaran terjadi setelah tanggal 2 November 2020, maka bagi pelanggarnya tidak dalam cakupan ketentuan Pasal 220 110B UU P3H dalam Pasal 37 angka 20 UU CK dan akan dikenai sanksi pidana. 3) Dengan demikian, Pemerintah dapat sampaikan bahwa: a. apabila pelanggaran ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e, dan ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e UU P3H dalam Pasal 37 angka 5 UU CK terjadi sebelum tanggal 2 November 2020, maka bagi pelanggar dikenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 110B UU P3H dalam Pasal 37 angka 20 UU CK; dan b. apabila pelanggaran ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e, dan ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e UU P3H dalam Pasal 37 angka 5 UU CK terjadi setelah tanggal 2 November 2020, maka bagi pelanggar dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a UU P3H, Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) UU P3H, Pasal 91 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b UU P3H, Pasal 92 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b UU P3H dalam Pasal 37 angka 16 UU CK, Pasal 93 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a UU P3H dalam Pasal 37 angka 17 UU CK, dan Pasal 93 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf c UU P3H dalam Pasal 37 angka 17 UU CK. b. Apabila ketentuan Pasal 110B UU P3H dalam Pasal 37 angka 20 UU CK yang bersifat peralihan/transisional dari kondisi yang sudah lampau digabungkan ke dalam Pasal 17 UU P3H dalam Pasal 37 angka 5 UU CK yang bersifat berlaku terus menerus ke depan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, ketentuan Pasal 110B UU P3H dalam Pasal 37 angka 20 UU CK tidak dapat digabungkan menjadi satu dengan ketentuan Pasal 17 UU P3H dalam Pasal 37 angka 5 UU CK karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. 221 4. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat di dalam Kawasan Hutan tetap diakui Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: a. Fungsi konservasi; b. Fungsi lindung; dan c. Fungsi produksi. Berdasarkan Pasal 15 PP 23/2021 diatur sebagai berikut: Pasal 15 (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri atas: a) Hutan Negara; b) Hutan Adat; dan c) Hutan Hak. (2) Kawasan Hutan terdiri atas: a) Hutan Negara; dan b) Hutan Adat. Dengan diaturnya Hutan Adat di dalam PP 23/2021 sebagai peraturan pelaksana dari UU CK justru membuktikan bahwa Pemerintah mengakui keberadaan hak ulayat di Kawasan Hutan. Bahwa meskipun terdapat SK Kawasan Hutan, Pemerintah tetap menghormati keberadaan masyarakat adat yang berada di kawasan hutan. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 62 s.d. Pasal 70 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (vide Bukti PK-39). Sebagai informasi saat ini Kementerian Kehutanan telah menerbitkan 156 keputusan tentang Hutan Adat periode 2016 s.d. Desember 2024. Salah satunya adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11957 Tahun 2024 tanggal 16 Oktober 2024 (vide Bukti PK-40) tentang Penetapan Status Hutan Adat Menua Ungak Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Unggak Seluas ± 1.726 Ha di Desa Langan Baru, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan adanya keputusan tersebut justru mewujudkan adanya kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat, sehingga meminimalisir terjadinya konflik yang terjadi. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 222 5. Pemerintah telah menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Bahwa terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang ditanyakan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi sesungguhnya sudah dilaksanakan oleh Pemerintah, salah satunya adalah dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Hal tersebut tertuang dalam konsideran menimbang huruf b Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 perlu diatur ketentuan mengenai penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang berkaitan dengan penguasaan hutan oleh negara, pengukuhan kawasan hutan, dan hutan adat. 1) Selanjutnya terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU- X/2012 juga telah diakomodasi oleh Pemerintah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, khususnya pada Pasal 15 yang mengatur: (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri atas: a. Hutan Negara; b. Hutan Adat; dan c. Hutan Hak. (2) Kawasan Hutan terdiri atas: a. Hutan Negara; dan b. Hutan Adat. 2) Untuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 juga telah diimplementasikan melalui Pasal a quo yang sejalan dan selaras dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 pada angka: [3.10.5] halaman 178 dan 179 yang menyatakan “Bahwa merupakan mewujudkan lingkungan yang sehat dengan mengupayakan sumber daya hutan yang lestari adalah bagian 223 dari kewajiban negara sesuai dengan konstitusi. Menurut Mahkamah, negara berhak melakukan intervensi dalam hal penegakan kebijakan lingkungan hidup yang sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, termasuk salah satunya dengan menetapkan dan menerapkan ketentuan pidana dalam peraturan perundang- undangan di bidang kehutanan, dalam hal ini UU PPPH dan UU Kehutanan. Selain itu, ketentuan pidana dalam kedua Undang- Undang a quo adalah sebagai upaya preventif sekaligus represif dari Pemerintah dalam penegakan hukum bidang kehutanan, karena sebagaimana telah diuraikan di atas, lingkungan hutan Indonesia harus dilindungi dan dikelola berdasarkan asas tanggungjawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan, juga pengelolaan hutan harus memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan terhadap kearifan lokal dalam mengelola lingkungan. Namun demikian, upaya represif dalam penegakan hukum bidang kehutanan diaktualisasikan dalam ketentuan pidana tersebut harus dipandang sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. [3.10.7] ….., sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersil. Mahkamah berpendapat bahwa memang seharusnya masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan yang membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk kebutuhan sehari-hari dengan menebang pohon dan dapat dibuktikan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain (komersil) sehingga bagi masyarakat tersebut tidaklah termasuk dalam larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf 3 UU Kehutanan sehingga tidak dapat dijatuhkan sanksi terhadapnya. Sebab, akan terjadi paradoks apabila di satu pihak kita mengakui masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan membutuhkan hasil hutan namun di lain pihak masyarakat tersebut diancam dengan hukuman. Sebaliknya, negara justru hadir memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang demikian. Dengan demikian permohonan Para Pemohon sepanjang mengenai pengecualian terhadap masyarakat yang hidup di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersil, beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang yang berkaitan dengan dan hanya terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan, bukan yang berada di sekitar kawasan hutan sebab pemaknaan “di sekitar kawasan hutan” sangatlah berbeda dengan masyarakat yang hidup di dalam hutan. 224 3) Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU- IX/2011 telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan menerbitkan: a. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria; dan b. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan; e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah; f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan; dan g. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Peraturan-peraturan di atas memuat norma pengelolaan kawasan hutan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat, sehingga penguasaan hutan oleh negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Berdasarkan hal-hal tersebut apabila dikaitkan dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka Pasal a quo telah selaras dan senapas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU- IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, 225 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014. Keterangan Tambahan Presiden tersebut merupakan satu kesatuan dengan Keterangan Presiden yang disampaikan pada tanggal 2 Mei 2025 dan vide Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-32 yang telah disampaikan pada tanggal 2 Mei 2025 sebagaimana tanda terima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi No. 146-4/PUU/PAN.MK/AP3. B. Persidangan tanggal 18 Juni 2025: Bahwa terhadap pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Prof. Guntur M Hamzah, Yang Mulia Majelis Hakim Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Majelis Hakim Dr. Arsulsani, dan Yang Mulia Majelis Hakim Dr. Ridwan Mansyur, pada tanggal 18 Juni 2025 yang pada intinya: a. meminta agar dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai penyelesaian permasalahan hak atas tanah di kawasan hutan; b. Ketentuan Pasal 110A; Pemerintah menyampaikan tambahan keterangan sebagai berikut: a. Kategori penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara diselesaikan melalui penataan Kawasan hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf d PP 23/2021 jo. Pasal 130 ayat (2) huruf d P.7/2021 adalah Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan melalui kegiatan penggunaan kawasan hutan. b. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PP 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah diatur: “Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan. c. bahwa untuk menguatkan paduserasi ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Tata Ruang dengan bidang Kehutanan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah yang juga merupakan mandat 226 dari UUCK. Berdasarkan ketetuan Pasal 11 ayat (2) PP 43 Tahun 2021 diatur: “Penyelesaian Ketidaksesuaian dalam Keterlanjuran terhadap Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan yang telah dikuasai dan dimanfaatkan di dalam Kawasan Hutan sebelum ditunjuknya atau ditetapkannya kawasan tersebut sebagai Kawasan Hutan, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan.” d. Berdasarkan fakta hukum persidangan: 1) Dalam memori permohonan a quo, Pemohon I mendalilkan sebagai pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2/Desa Tangkahan Durian tanggal 17 Maret 2003. 2) Bukti PK-1 yang diajukan oleh pemerintah berupa Keputusan Menteri pertanian nomor 923/KPTS/UM/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang penunjukan areal hutan di wilayah propinsi dati I Sumatera Utara seluas + 3.780.132,02 Hektar, bahwa areal seluas + 41,6 hektar yang masuk dalam keputusan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor SK. SK.1153/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2023 tanggal 31 Oktober 2023 merupakan kawasan hutan. 3) hak atas tanah yang diakui oleh Pemerintah adalah seluas 318,40 hektar sebagaimana surat keputusan Menteri kehutanan dan Perkebunan Nomor 783/Kpts-II/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 318,40 Ha Yang Terletak Di Kelompok Hutan S. Leipan, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT Tara Bintang Nusa (vide bukti PK-2). 4) Terhadap luasan 41,6 hektar yang masih berstatus kawasan hutan, akan tetap diproses melalui skema Penggunaan Kawasan Hutan (vide keterangan ahli Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M., IPU pada persidangan tanggal 18 Juni 2025). Pada persidangan atas permohonan pengujian materiil UU CK Register 147/PUU-XXII/2024 tanggal 6 Mei 2025 Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi meminta untuk diserahkan beberapa dokumen. 227 Pemerintah menyampaikan dokumen-dokumen tersebut sebagai tambahan alat bukti sebagai berikut: 1. Peta hasil overlay antara data Pemohon I s.d. Pemohon III dengan kronologis kawasan hutan (vide Bukti PK-35 s.d. PK-37); 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11957 Tahun 2024 tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penetapan Status Hutan Adat Menua Ungak Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Unggak Seluas ± 1.726 Ha di Desa Langan Baru, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat (vide Bukti PK-40). 3. Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XI Yogyakarta Nomor S.340/BPKHTL.XI/PPKH/PLA.4.1/B/ 3/2025 tanggal 17 Maret 2025 (vide Bukti PK-33) data terkait hak atas tanah yang berada di Kawasan Hutan, khusus di Pulau Jawa adalah sejumlah 293.968 bidang tanah yang terdiri dari Hak Milik, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, HGU, HGB, dan Hak Wakaf yang berdasarkan hasil identifikasi tumpang tindih dengan kawasan hutan. IV. TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PARA PEMOHON Bahwa dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2025 dengan agenda mendengarkan Keterangan Saksi dan Ahli Para Pemohon Perkara 147/PUU-XXII/2024, Saksi Para Pemohon pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Ahli Maruarar Siahaan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1) Berdasarkan Putusan MK 45 fase penetapan kawasan hutan seharusnya tidak hanya ditunjuk saja, melainkan juga harus dilakukan penataan batas, inventarisasi yang ada di dalamnya, dan penetapan. 2) Bahwa ketentuan Pasal 110A dan Pasal 110B yang berlaku surut mengakibatkan orang yang terdampak nantinya harus menyerahkan lahan dan harus membayar denda administrasi. 3) Kewenangan agraria menyurut menjadi kewenangan kehutanan berdasarkan satu keputusan saja. Mereka yang sudah menanam, melakukan usaha dan memperoleh izin di masa lalu berdasarkan 228 kewenangan agraria menjadi kehilangan peran dan lebih menekankan kewenangan kehutanan 2. Ahli Budi Mulyanto, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1) Pemerintah daerah mencakup wilayah provinsi, kabupaten, kecamatan, dan seterusnya. Namun wilayah tersebut diklaim sebagai kawasan hutan oleh UU Kehutanan untuk kepentingan kehutanan sendiri. 2) Pengukuhan kawasan hutan belum dilakukan dan kawasan hutan saat ini hanya berdasarkan penunjukan saja, sehingga seolah menyamakan penunjukan dengan penetapan. 3) Bahwa 2/3 wilayah Indonesia diklaim sebagai kawasan hutan, sehingga Indonesia tidak dapat melakukan pembangunan dengan baik karena pembangunan melekat pada sumber daya alam yang melekat pada permukaan bumi dan menurut UUPA permukaan bumi adalah tanah. 4) Masih adanya hak masyarakat di dalam kawasan hutan adalah bukti konkret pemetaan kawasan hutan tidak dilakukan berdasarkan UU Kehutanan itu sendiri. 3. Saksi Johari Ginting, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Saksi memiliki lahan perkebunan kelapa sawit seluas 2 Ha dengan bukti kepemilikan SHM sejak tahun 1987. Saksi mendapatkan program peremajaan kelapa sawit (replanting) pada tahun 2019, namun program tersebut terhenti karena alasan perkebunan Saksi diklaim sebagai kawasan hutan. 4. Saksi Faizal Azmi Nasution, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1) Saksi merupakan staf Pemohon III yang menceritakan kronologi kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit seluas 704 Ha. Pada tahun 2009, Pemohon III membeli lahan tersebut dari pemilik kedua melalui pengikatan jual beli di notaris. 2) Pemohon III tidak melihat lahan yang dibeli sebagai kawasan hutan karena dasar pembelian lahan adalah SHM. SHM ini sebelumnya diagunkan di bank dan telah dinyatakan clear oleh notaris bank dan BPN. 229 3) Saat Pemohon III ingin melakukan balik nama dari pemilik kedua, namun BPN menyatakan lahan tersebut merupakan kawasan hutan sehingga tidak dapat dibaliknamakan. Terhadap keterangan Saksi Para Pemohon tersebut, Pemerintah menyampaikan tanggapan sebagai berikut: 1. Tanggapan keterangan Ahli Pemohon Maruarar Siahaan: Keterangan ahli Pemohon Maruarar Siahaan merupakan keterangan yang keliru dan tidak ada relevansinya dengan Pasal yang diuji a quo, karena lebih banyak menjelaskan mengenai pengukuhan kawasan hutan yang merupakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sehingga Keterangan Ahli yang mengaitkan permohonan a quo dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 seharusnya lebih tepat diajukan pada permohonan uji materiil UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. UU a quo yang diuji yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan Undang- Undang yang dititikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tetapi tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional. Bahwa ketentuan Pasal 110A dan Pasal 110B merupakan penyisipan Pasal diantara Pasal 110 dan Pasal 111 Undang-Undang a quo. Pasal 110A dan Pasal 110B justru merupakan terobosan bagi penegakan hukum kehutanan dengan tetap memperhatikan kepentingan kelestarian hutan. Ketentuan Pasal 110A dan Pasal 110B ini lahir sebagai jawaban atas belum diaturnya aspek restoratif dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dengan Pasal 37 Angka 4, angka 5, Angka 20 yang menambah Pasal 12A, Pasal 17A, Pasal 110A, dan Pasal 110B maka Undang-Undang a quo menjadi tepat dan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Berdasarkan Keterangan Ahli Pemerintah Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M., IPU, UU A quo menyelesaikan dispute ruang dan dispute norma dengan uraian bahwa 230 permasalahan terjadinya dispute tata ruang berawal ketika terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, menetapkan rencana tata ruang provinsi, dan pemerintah daerah, kabupaten/kota, menetapkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan karakteristik dan kepentingan masing-masing, yang kemudian menjadi pedoman dalam pemanfaatan ruang bagi Pemerintah Daerah. Penetapan RTRW tersebut kurang memperhatikan kawasan hutan. Dengan berlakunya UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang maka RTRW wajib dipaduserasikan dengan kawasan hutan. Undang-Undang a quo adalah untuk menyelesaikan dispute ruang dan dispute norma kegiatan terbangun yang berada di kawasan hutan. Bahwa UU CK memuat terobosan kebijakan baru dengan menetapkan asas ultimum remedium, yaitu mengedepankan pengenaan sanksi administratif sehingga Undang-Undang CK yang diuji merupakan penyempurnaan. Salah satu yang disempurnakan oleh UU CK adalah Undang-Undang 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mana Undang-Undang tersebut berfokus pada pemidanaan kejahatan di bidang kehutanan bagi siapapun, termasuk masyarakat adat setempat lokal yang berada di dalam kawasan hutan. Undang-Undang CK dimaksudkan sebagai upaya pemerintah untuk menyeimbangkan penegakan hukum kehutanan dengan perlindungan terhadap masyarakat adat setempat yang secara historis tinggal di kawasan hutan. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi dipidana hanya karena melakukan perladangan pertanian tradisional atau memungut hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sepanjang masyarakat tersebut telah menguasai secara terus-menerus, paling singkat 5 tahun dengan luasan maksimal 5 hektare akan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan melalui perhutanan sosial, TORA, perubahan fungsi, dan peruntukan kawasan hutan, dan penggunaan kawasan hutan. Keterangan Ahli tersebut bersesuaian dengan tujuan pembentukan UU a quo yang termaktub dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang menguraikan bahwa selain aspek represif, undang-undang ini harus memperhatikan aspek restoratif: 231 a. memberikan payung hukum yang lebih tegas dan lengkap bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan sehingga mampu memberi efek jera bagi pelakunya; b. meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait melalui lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam upaya pemberantasan perusakan hutan. c. meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan terutama sebagai bentuk kontrol sosial pelaksanaan pemberantasan perusakan hutan; d. mengembangkan kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan perusakan hutan secara bilateral, regional, ataupun multilateral; dan e. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya guna mewujudkan masyarakat sejahtera. Keterangan Ahli Pemohon Maruarar Siahaan lebih menerangkan mengenai pengukuhan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pemerintah memberikan tanggapan bahwa pengukuhan kawasan hutan yang dilakukan oleh Pemerintah telah melalui tahapan yang dinyatakan ahli Para Pemohon, bahkan telah dilakukan sejak tahun 1968. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU- IX/2011 tanggal 9 Februari 2012 tidak menyatakan Pasal 81 yang mengatur ketentuan peralihan inkonstitusional. Bahkan dalam pertimbangannya pada angka 3.14 dinyatakan bahwa “Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini”, menurut Mahkamah, meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 Undang-Undang a quo mempergunakan frasa “ditunjuk dan atau ditetapkan”, namun berlakunya untuk yang “ditunjuk dan atau ditetapkan” dalam Pasal 81 Undang-Undang a quo tetap sah dan mengikat”. Dengan demikian, produk hukum yang ditetapkan oleh pemerintah berupa UUCK dan peraturan pelaksanaannya mengacu kepada putusan 232 Mahkamah Konstitusi sebelumnya (vide keterangan ahli Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M., IPU pada persidangan tanggal 18 Juni 2025). Demikian halnya, dengan SK Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dalam hal ini Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 (vide Bukti PK-1) tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi DATI I Sumatera Utara Seluas 3.780.132,02 Ha (Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Dua Perseratus Hektar) Sebagai Kawasan Hutan, pada saat itu tetap sah dan mengikat. 2. Bahwa ketentuan Pasal 110A dan Pasal 110B merupakan penyisipan pasal diantara Pasal 110 dan Pasal 111 Undang-undang a quo. Pasal 110A dan Pasal 110B justru merupakan terobosan bagi penegakan hukum kehutanan dengan tetap memperhatikan kepentingan lingkungan hidup. Pengenaan Denda Administratif atas pelanggaran ketentuan Pasal 110B dimaksudkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang penggunaanya untuk pemulihan lingkungan, dalam hal ini rehabilitasi hutan. Disisi lain kepada subyek hukum akan diberikan akses legal berupa persetujuan penggunaan kawasan hutan. 3. Berdasarkan keterangan Ahli Pemerintah, Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H., Undang-undang Kehutanan (Undang-undang No. 5 Tahun 1967) lahir pada masa Pemerintahan Orde Baru juga berorientasi pada developmentalism berbasis pengelolaan sumberdaya alam sebagaimana telah diuraikan di atas. Hal ini dipertegas pada Penjelasan Umum UU No. 5 Tahun 1967 yang menyatakan bahwa, "Penggalian sumber daya alam yang merupakan hutan ini secara intensif adalah merupakan pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat yang tidak boleh ditunda-tunda lagi dalam rangka pembangunan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat". Demikian politik hukum mempengaruhi kondisi pembentukan peraturan perundang- undangan pada masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Dengan demikian tidak ada penyurutan kewenangan oleh kehutanan, karena pada dasarnya Kementerian Kehutanan tetap menghormati kewenangan atributif Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) berdasarkan UUPA sebagai umbrella act (vide Keterangan tertulis Ahli Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H.). 233 4. Tanggapan keterangan Ahli Pemohon Budi Mulyanto: Berdasarkan keterangan Ahli Pemerintah, Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H., Undang-undang Kehutanan (Undang-undang No. 5 Tahun 1967) lahir pada masa Pemerintahan Orde Baru juga berorientasi pada developmentalism berbasis pengelolaan sumberdaya alam sebagaimana telah diuraikan di atas. Hal ini dipertegas pada Penjelasan Umum UU No. 5 Tahun 1967 yang menyatakan bahwa, "Penggalian sumber daya alam yang merupakan hutan ini secara intensif adalah merupakan pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat yang tidak boleh ditunda-tunda lagi dalam rangka pembangunan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat". Demikian politik hukum mempengaruhi kondisi pembentukan peraturan perundang- undangan pada masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Dengan demikian tidak ada penyurutan kewenangan oleh kehutanan, karena pada dasarnya Kementerian Kehutanan tetap menghormati kewenangan atributif Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) berdasarkan UUPA sebagai umbrella act (vide Keterangan tertulis Ahli Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H.) 5. Bahwa pengukuhan kawasan hutan yang dilakukan oleh Pemerintah telah melalui tahapan yang dinyatakan ahli Para Pemohon, bahkan telah dilakukan sejak tahun 1968. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 9 Februari 2012 tidak menyatakan Pasal 81 yang mengatur ketentuan peralihan inkonstitusional. Bahkan dalam pertimbangannya pada angka 3.14 dinyatakan bahwa “Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini”, menurut Mahkamah, meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 Undang-Undang a quo mempergunakan frasa “ditunjuk dan atau ditetapkan”, namun berlakunya untuk yang “ditunjuk dan atau ditetapkan” dalam Pasal 81 Undang-Undang a quo tetap sah dan mengikat”. Dengan demikian, SK Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dalam hal ini Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 (vide Bukti PK-1) tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi DATI I Sumatera Utara Seluas 3.780.132,02 Ha (Tiga Juta 234 Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Dua Perseratus Hektar) Sebagai Kawasan Hutan, pada saat itu tetap sah dan mengikat. 6. Bahwa luas kawasan hutan Indonesia kurang lebih 62% dari keseluruhan luas daratan Indonesia. Akan tetapi sebagaimana Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan dapat digunakan untuk kegiatan diluar sektor kehutanan, seperti: a. religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman nonkomersial dan wisata rohani; b. pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi, pertambangan lain, termasuk sarana dan prasarana antara lain jalan, pipa, conveyor dan smelter; c. ketenagalistrikan meliputi instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan; d. panas bumi; e. telekomunikasi antara lain jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi serta stasiun bumi pengamatan keantariksaan; f. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; g. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi selain tambang antara lain pembangunan jalan, kanal, pelabuhan atau sejenisnya untuk keperluan pengangkutan hasil produksi perkebunan, pertanian, perikanan atau lainnya; h. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; i. fasilitas umum termasuk di dalamnya permukiman masyarakat, sarana dan prasarana untuk umum dan sosial yang terbangun; j. industri selain industri primer Hasil Hutan; k. pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, pos lintas batas negara (PLBN), jalan inspeksi; l. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; 235 m. jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara; n. pertanian tertentu dalam rangka Ketahanan Pangan; o. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi; dan/atau p. tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup. maupun dilepaskan untuk kegiatan: a. penempatan korban bencana alam; b. waduk dan bendungan; c. fasilitas pemakaman; d. fasilitas pendidikan; e. fasilitas keselamatan umum; f. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat; g. kantor Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; h. permukiman dan/atau perumahan; i. transmigrasi; j. kawasan dan bangunan industri; k. kawasan dan pelabuhan; l. kawasan dan bandar udara; m. kawasan dan stasiun kereta api; n. terminal; o. pasar umum; p. pengembangan/pemekaran wilayah; q. pertanian tanaman pangan; r. budidaya pertanian; s. perkebunan; t. perikanan; u. peternakan; v. sarana olah raga; w. tempat istirahat (rest area); x. tugu dan pos perbatasan wilayah administrasi pemerintahan; y. stasiun pengisian bahan bakar umum; z. tempat pembuangan akhir sampah; 236 aa. infrastruktur pariwisata; bb. jalan pemerintah; cc. jalan tol; dd. Ketahanan Pangan (Food Estate); atau ee. ketahanan energi. 7. Bahwa pemetaan kawasan hutan sudah dilakukan berdasarkan Undang- Undang Kehutanan, apabila terdapat hak-hak masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan tetap diakomodir dan diselesaikan melalui pola penyelesaian yang juga diatur dalam Undang- Undang Kehutanan. Dengan demikian, keterangan yang disampaikan ahli Para Pemohon sesungguhnya tidak terkait sama sekali dengan ketentuan Pasal 110A dan Pasal 110B UU P3H dalam UU CK, karena inti dari keterangannya adalah terkait dengan penetapan kawasan hutan yang diatur dalam UU Kehutanan yang tidak diuji oleh Para Pemohon. Menurut Pemerintah sudah sepatutnya apabila keterangan ahli Para Pemohon dinyatakan tidak relevan dengan pengujian ketentuan a quo. 8. Tanggapan keterangan saksi Johari Ginting: Bahwa sebagaimana yang telah Pemerintah sampaikan dalam keterangan Presiden tanggal 6 Mei 2025 dan tambahan keterangan Presiden tanggal 16 Juni 2025, maka sepanjang hak atas tanah tersebut diterbitkan sebelum Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) maupun pada saat terbitnya hak atas tanah tersebut berdasarkan SK Kawasan Hutan berada di APL, maka hak atas tanah tersebut akan dikeluarkan dari SK Kawasan Hutan terakhir (vide Pasal 99 PermenLHK No. 7 Tahun 2021). Sedangkan terhadap masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau sekitar kawasan hutan dan tidak ada hak atas tanahnya, maka Pemerintah memberikan akses legal berupa Perhutanan Sosial sepanjang masyarakat tersebut telah menguasai lahan yang digarap tersebut secara terus menerus paling singkat 5 tahun dan paling luas 5 Ha dikecualikan dari sanksi pidana dan denda administratif (vide keterangan ahli Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M., IPU pada persidangan tanggal 18 Juni 2025). 237 9. Tanggapan terhadap keterangan saksi Faizal Azmi Nasution: Bahwa keterangan yang disampaikan saksi seharusnya dikesampingkan, karena Saksi merupakan karyawan dari Pemohon III disamping itu sudah ada putusan dari badan peradilan hukum yang menyatakan bahwa SHM yang diklaim Pemohon III adalah tidak sah, karena diterbitkan di dalam kawasan hutan. Perlu Pemerintah sampaikan bahwa terhadap case yang serupa terdapat putusan Mahkamah Agung yang dapat menjadi preseden, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/TUN/2013 tanggal 23 September 2013 yang pada pokoknya adalah mencabut dan menyatakan batal sertipikat hak atas tanah 1 (satu) HGU dan 5 (lima) HGB) karena diterbitkan di dalam kawasan hutan. V. KESIMPULAN Berdasarkan keseluruhan materi dan fakta yang terungkap di persidangan yang Pemerintah telah uraikan di atas, Pemerintah menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa dengan adanya norma a quo, justru dapat mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat, kepastian berusaha, menjaga fungsi lingkungan hidup, mengoptimalkan manfaat ekonomi dan sosial, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat setempat; dan meningkatkan pendapatan negara. 2. Bahwa UU CK memuat terobosan kebijakan baru dengan menerapkan asas ultimum remedium yaitu mengedepankan pengenaan sanksi administratif. UU CK merupakan penyempurnaan, salah satu yang disempurnakan oleh UU CK adalah Undang-undang 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mana undang-undang tersebut berfokus pada pemidanaan kejahatan bidang kehutanan bagi siapapun termasuk masyarakat adat/setempat/lokal yang berada di dalam kawasan hutan. UU CK dimaksudkan sebagai upaya pemerintah untuk menyeimbangkan penegakan hukum kehutanan dengan perlindungan terhadap masyarakat adat/ setempat/lokal yang secara historis tinggal di kawasan hutan. Dengan demikian, masyarakat yang melakukan perladangan/pertanian tradisional atau memungut hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikecualikan dari sanksi pidana dan sanksi 238 administratif sepanjang masyarakat tersebut telah menguasai secara terus menerus paling singkat 5 tahun dan paling luas 5 Ha dan akan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan, yaitu: 1) Perhutanan Sosial; 2) TORA, dan 3) Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014. 3. Bahwa keterangan yang disampaikan oleh ahli Para Pemohon sesungguhnya tidak ada relevansinya dengan Pasal yang diuji a quo, sehingga patut dikesampingkan. 4. Perlu Pemerintah informasikan, bahwa Pemohon I sebelumnya pernah mengajukan permohonan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 P/HUM/2024 tanggal 7 Oktober 2024, permohonan yang diajukan oleh Pemohon I telah ditolak. Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pemerintah pada penutup keterangan dalam pokok perkara dengan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus permohonan dengan amar menolak permohonan Para Pemohon seluruhnya. VI. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 239 2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan 240 konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo yang diajukan adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, selanjutnya disebut UU 6/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang 241 yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) Lampiran UU 6/2023 yang disisipkan diantara Pasal 110 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023), yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: 242 Pasal 110A ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023. (2) ...; Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa: a. penghentian sementara kegiatan usaha; b. pembayaran denda administratif; dan/atau c. paksaan pemerintah. (2) ...; 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I adalah badan hukum Perseroan Terbatas yang berdasarkan Pasal 11 AD/ART tanggal 8 November 1985 menyatakan, “Para anggota Direksi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili Direksi dan karena itu mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan...” [vide Bukti P-4]. Kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para pemegang Saham Nomor 06 tanggal 10 Januari 2023, Fernando Bangun merupakan Direktur PT Tara Bintang Nusa [vide Bukti P-6]. Pemohon I memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 2/Desa Tangkahan Durian tanggal 17 Maret 2003 yang telah menguasai dan mengusahakan tanah dalam bentuk usaha perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2003 [vide bukti P-8]. HGU berasal dari pelepasan kawasan hutan sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 783/Kpts-II/1999 tanggal 28 September 1999 [vide bukti P-10]. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1153/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 11/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XVII Lampiran Nomor 15, Pemohon I dimasukkan sebagai subjek hukum 243 yang harus menyelesaikan kewajibannya dengan skema Pasal 110A/Pasal 110B dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 dengan luas ±41,6 hektare [vide bukti P-9] sehingga berpotensi dikenakan denda administratif; 4. Bahwa Pemohon I potensial dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 karena apabila Pasal 110A ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 UU 6/2023 diberlakukan maka Pemohon I berpotensi harus membayar denda sejumlah Rp259.796.160,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh) dan apabila Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 diberlakukan maka Pemohon I akan dikenakan denda sejumlah Rp3.328.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah); 5. Pemohon II adalah badan hukum privat yang berbentuk koperasi berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Nomor 4886/BH/III yang dalam hal ini diwakili oleh H. Suwarto, H. Suhartono, dan Jalaluddin Siagian sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara Pengurus sebagaimana tertuang dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 107 tanggal 31 Oktober 2022 dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan SK No. AHU-0002315.AH.01.38. Tahun 2022 [vide bukti P-11 sampai dengan bukti P-13]; 6. Bahwa Pemohon II memiliki anggota sejumlah 770 orang yang masing-masing memiliki hak atas tanah berupa hak milik dan berdasarkan peta hasil telaahan titik koordinat yang dimohon oleh Ketua Koperasi Unit Desa Makmur Jaya di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara, Lampiran Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I Medan Nomor S.684/BPKHTL I/SDHTL/9/2023 tanggal 6 September 2023 [vide Bukti P-18], tanah milik Pemohon II sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan dimasukkan dalam status kawasan hutan. Menurut para Pemohon, berlakunya Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 merugikan hak konstitusional Pemohon II khususnya bagi anggota yang memiliki perkebunan kelapa sawit lebih dari 5 hektare dengan sertifikat hak milik dan dimasukkan ke dalam status kawasan hutan karena berpotensi dikenakan denda administratif dan menyerahkan tanah tersebut kepada negara; 7. Bahwa Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia yang menjadi terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi dengan dakwaan mengagunkan 244 aset berupa perkebunan kelapa sawit yang sudah diterbitkan SHM kemudian di klaim sebagai kawasan hutan. Berdasarkan Peta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari lahan perkebunan kelapa sawit yang telah bersertifikat seluas 704,6 hektare di mana sebagian besar, yakni seluas 700,73 hektare, dimasukkan ke dalam status kawasan hutan, sedangkan sisanya 3,87 hektare tidak dimasukkan dalam status kawasan hutan. Pemohon III selaku direktur sekaligus pemegang saham PT. Tanjung Siram bertanggung jawab dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang telah bersertifikat hak milik di kawasan hutan sehingga dengan berlakunya Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 Pemohon III berpotensi dikenakan denda administratif sejumlah Rp35.036.500.000,00 (tiga puluh lima milyar tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah); 8. Bahwa apabila permohonan a quo dikabulkan maka Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tidak akan membayar sejumlah denda administrasi dan tidak akan kehilangan hak atas tanahnya, sehingga kerugiannya tidak akan terjadi; [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sebagai berikut. [3.6.1] Bahwa Pemohon I merupakan badan hukum Perseroan Terbatas yang dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Nomor 6 tertanggal 8 November 1985 yang dibuat di hadapan notaris dan disahkan oleh Menteri Kehakiman sebagaimana Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-386- HT0101 th.87 tanggal 17 Januari 1987. Berdasarkan Pasal 11 AD/ART tanggal 8 November 1985 menyatakan, Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan [vide Bukti P-4] dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para pemegang Saham Nomor 06 tanggal 10 Januari 2023, Fernando Bangun merupakan Direktur PT Tara Bintang Nusa [vide Bukti P-6]. Kemudian, Pemohon II merupakan badan hukum berbentuk koperasi yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Koperasi yang telah didaftarkan dengan Nomor 4886/BH/III tertanggal 16 Juli 1990 [vide Bukti P-11], namun di AD/ART tidak disebutkan pihak yang berhak 245 mewakili baik di dalam maupun di luar persidangan, serta tidak pula terdapat surat mandat maupun surat tugas yang menyatakan sebagai pihak yang berhak mewakilinya. Sedangkan, Pemohon III merupakan perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-19] yang menjabat sebagai Direktur PT Tanjung Siram dan menjadi terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi dengan dakwaan mengagunkan aset yang dimasukkan dalam kawasan hutan. Pemohon I sampai dengan Pemohon III menguraikan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan karena berlakunya norma Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang menyebabkan Pemohon I, Pemohon II dan Pemojhon III berpotensi membayar sejumlah denda administrasi serta kehilangan hak atas tanah; [3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I telah dapat menguraikan sebagai pihak yang berhak mewakili di dalam maupun di luar pengadilan, sedangkan Pemohon II tidak menguraikan mengenai pihak yang berhak mewakili badan hukumnya berdasarkan AD/ART, dan tidak pula terdapat surat mandat maupun surat tugas yang menyebutkan nama pihak yang berhak mewakili badan hukum di dalam persidangan. Namun, berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang pada pokoknya menyatakan, Pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan dan dalam mengajukan permohonan a quo, Pemohon II diwakili oleh Pengurus Koperasi. Selanjutnya, Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia yang telah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-19]. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan a quo dan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, para Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian serta telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimilik dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian, yaitu akibat berlakunya norma Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/223, Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III diwajibkan membayar denda 246 administratif dan berpotensi menyerahkan tanahnya kepada negara. Oleh karena itu, jika permohonan tersebut dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial sebagaimana dimaksud oleh para Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan oleh para Pemohon, Mahkamah berpendapat, Pemohon I, Pemoho II dan Pemohon III (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, areal para Pemohon ketika diterbitkan hak atas tanahnya bukan merupakan kawasan hutan. Perolehan tanah tersebut berasal dari Penetapan Pemerintah dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH), kemudian tanpa pemberian ganti rugi status tanah tersebut berubah menjadi kawasan hutan; 2. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 menimbulkan implikasi hukum kepada para Pemohon atau pemilik hak atas tanah lainnya (HGU dan hak milik) yang masuk dalam data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan, berupa kewajiban untuk membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana 247 Reboisasi maupun sanksi administrasi karena status arealnya menjadi kawasan hutan; 3. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 110A ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 ditujukan kepada setiap orang (tidak terkecuali terhadap pemilik hak atas tanah) guna melakukan penyelesaian atas kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang belum memenuhi persyaratan ketentuan di bidang kehutanan, sehingga dikenakan kewajiban membayar PSDH maupun dana reboisasi. Jika terlambat melakukan pemenuhan kewajiban tersebut dikenakan denda administrasi 10 (sepuluh) kali PSDH dan dana reboisasi; 4. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 ditujukan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha yakni tanpa perizinan di bidang kehutanan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga diberikan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha, pembayaran denda administratif dan/atau paksaan pemerintah. Ketentuan ini juga tidak memberikan pengecualian terhadap pemilik hak atas tanah; 5. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 berimplikasi hukum kepada pemilik hak atas tanah untuk menyelesaikan persyaratan dan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) maupun Dana Reboisasi. Bahkan, untuk pemilik hak atas tanah yang masuk dalam kawasan hutan lindung dan/atau kawasan konservasi, akibat hukumnya tidak hanya kewajiban pembayaran PSDH dan Dana Reboisasi, akan tetapi berkewajiban menyerahkan tanahnya kepada negara apabila telah melewati 15 tahun dari tahun tanam; 6. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 dapat diberlakukan bagi perorangan ataupun perusahaan yang mempunyai hak atas tanah dan melakukan kegiatan di areal yang saat ini statusnya berubah menjadi kawasan hutan, maka akan diberikan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha, denda administratif, dan paksaan pemerintah. Selain itu, mempunyai akibat hukum 248 yang lebih berat terhadap pemilik hak atas tanah yang dimasukkan sebagai kawasan hutan; 7. Bahwa menurut para Pemohon, penataan “Kawasan Hutan” di bawah pembinaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sedangkan penataan hak atas tanah di bawah pembinaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang keduanya adalah setingkat kementerian, karenanya jika terdapat tumpang tindih di antara “kawasan hutan” dengan “hak atas tanah” maka seharusnya diselesaikan secara koordinatif di antara keduanya tanpa melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Adanya ketentuan Pasal a quo dijadikan instrumen oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang mengklaim suatu areal menjadi kawasan hutan tanpa memperhatikan dan menghormati hak atas tanah yang sudah ada, hal mana hak atas tanah tersebut diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, sehingga menimbulkan konflik hukum berkepanjangan serta menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi para pemegang “hak atas tanah”; 8. Bahwa menurut para Pemohon, kepemilikan tanahnya tidak bisa diganggu gugat oleh pihak lain termasuk oleh negara. Apabila negara menginginkan tanah tersebut, maka harus melakukan pembebasan disertai dengan pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah terlebih dahulu. Akan tetapi berlakunya ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 menimbulkan adanya kerugian terhadap pemegang hak atas tanah yang diklaim berada di kawasan hutan karena pemegang hak atas tanah justru dibebankan kewajiban untuk membayar denda administratif kehutanan dan pengembalian tanah kepada negara, sehingga bertentangan dengan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, para Pemohon dalam petitumnya pada pokoknya memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud “dikecualikan terhadap pemilik hak atas tanah”. 249 [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30, dan dalam persidangan pada tanggal 23 Mei 2025 telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni Dr. Maruarar Siahaan, S.H. dan Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, M.Sc. yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 21 Mei 2025, serta 2 (dua) orang saksi yakni Johari Ginting dan Faisal Azmi Nasution, A.Md., yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji. Selain itu, para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 25 Juni 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Presiden pada tanggal 2 Mei 2025 yang telah didengar dalam persidangan pada tanggal 6 Mei 2025 dan keterangan tertulis tambahan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 16 Juni 2025. Untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-41, serta mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M., yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dalam persidangan pada tanggal 18 Juni 2025 dan Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H., masing-masing menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 16 Juni 2025, serta 2 (dua) orang saksi yakni Zeri dan Edi Sutrisno, yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 26 Juni 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, keterangan ahli dan saksi Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis para Pemohon dan Presiden, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah apakah benar norma Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 menimbulkan ketidakpastian hukum, menghilangkan perlindungan hak pribadi untuk mendapatkan hidup yang sejahtera sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 karena kedua norma tersebut membebankan 250 kewajiban membayar denda administratif kehutanan dan pengembalian tanah kepada negara, sehingga perlu diberi pengecualian terhadap pemilik hak atas tanah sebagaimana petitum para Pemohon. [3.12] Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mengemukakan terkait dengan pengujian konstitusionalitas norma dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023, Mahkamah telah menguraikan pandangan dan prinsip umum mengenai hak menguasai negara dan kawasan hutan sebagaimana termaktub pada Paragraf [3.13] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXII/2024 yang telah diucapkan sebelumnya. Oleh karena pandangan dan prinsip umum tersebut berkaitan dengan persoalan yang dimohonkan pengujian, sehingga berlaku pula terhadap permohonan a quo. [3.13] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan menjawab dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 110A ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 dengan pertimbangan sebagai berikut. [3.13.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan para Pemohon telah ternyata dalil para Pemohon lebih banyak mempersoalkan kasus konkret yang dialaminya. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami para Pemohon tersebut, namun Mahkamah perlu mengaitkannya agar dapat memahami letak persoalan konstitusionalitas norma yang sesungguhnya didalilkan para Pemohon. Dalam kaitan ini, para Pemohon, in casu Pemohon I pada pokoknya mempersoalkan sisa areal seluas 48,5 Ha (±40 Ha) yang belum dilepaskan statusnya dari kawasan hutan dan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1153/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XVII [vide Bukti P-9 = PK-4], Pemohon I masuk dalam Lampiran SK dimaksud dengan nomor urut 15 sehingga berkewajiban menyelesaikan pembayaran denda dengan skema Pasal 110A dan Pasal 110B UU 6/2023 dengan luasan ± 41,6 Ha karena areal belum dimasukkan ke dalam Sertifikat Hak Guna 251 Usaha (SHGU), yang dapat diartikan bahwa kawasan tersebut masih berupa kawasan hutan. Sementara itu, Pemohon II merupakan koperasi yang memiliki anggota sebanyak 770 orang yang masing-masing memiliki sertifikat hak milik, namun di dalam permohonan Pemohon II hanya menyebutkan 4 (empat) anggota yakni, (1) Suhartono, yang memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 508/ Desa Aek Batu dengan tanah seluas 20.000 m² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Labuhan Batu, tanggal 6 Juli 1987; (2) Syamsul Bahri Siregar, yang memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 384/ Desa Aek Batu dengan tanah seluas 20.000 m² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Labuhan Batu, tanggal 6 Juli 1987; (3) Danus, yang memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 443/ Desa Aek Batu dengan tanah seluas 20.000 m² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Labuhan Batu, tanggal 6 Juli 1987; dan (4) Hartati Pohan, yang memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 140/ Desa Beringin Jaya dengan tanah seluas 19.700 m² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Labuhan Batu, tanggal 30 Januari 1991. Menurut Pemohon II, kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah sudah berlangsung sekitar tahun 1987 dan 1990-an di mana statusnya bukan kawasan hutan. Sementara itu, berdasarkan surat Nomor S.684/BPKHTL.1/SDHTL/9/2023 tanggal 6 September 2023, tanah milik Pemohon II yang sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM), masuk dalam status kawasan Hutan Produksi (HP) [vide Bukti P-18= PK-6]. Berdasarkan Bukti PK-5 Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon II yakni, atas nama Danus (nomor 33-36), Samsul Bahri (nomor 194-197), dan Suhartono (nomor 218-221) berada dalam APL [vide bukti PK-5]. Artinya, berdasarkan keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan ditetapkan bahwa kawasan tersebut menjadi bukan kawasan hutan. Sedangkan, SHM atas nama Hartati Pohan tidak ditemukan dalam bukti tersebut. Selain itu, terdapat pula nama anggota koperasi lain yang tidak disebutkan dalam perbaikan permohonan, yang apabila didasarkan Bukti PK-5, hanya terdapat 277 Sertifikat Hak Milik yang dinyatakan sebagai kawasan APL, sedangkan sebagaimana dalil Pemohon II yang menyatakan beranggotakan 770 anggota, status tanah dari sisa anggota lainnya tidak dapat disimpulkan apakah merupakan kawasan hutan atau tidak, karena Pemohon II tidak menyebutkan nama anggota lainnya, selain 4 (empat) nama yang disebutkan di atas. 252 Selanjutnya, Pemohon III merupakan Direktur PT Tanjung Siram yang mengagunkan aset di Bank Syariah Mandiri pada tahun 2009 berupa perkebunan kelapa sawit yang sudah memiliki SHM dan kemudian dimasukkan sebagai kawasan hutan, sehingga dianggap mengagunkan tanah negara sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Mdn [vide bukti P-22] jo. Putusan Mahkamah Agung No. 4178K/Pid.Sus/2022, di mana pada amar angka 4 Putusan Mahkamah Agung Nomor 4178 K/Pid.Sus/2022 tanggal 6 September 2022 tersebut, menyatakan mencabut Hak Atas Tanah sebanyak 376 Sertifikat Hak Milik (SHM) [vide Bukti P- 21]. Oleh karena telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh Pemohon III juga telah dicabut yang kemudian tanah tersebut diserahkan kembali kepada negara, maka tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon III, hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung. [3.13.2] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, terhadap status tanah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan diberlakukan ketentuan Pasal 110A atau Pasal 110B dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023, sebagaimana maksud norma Pasal 110A ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang selengkapnya menyatakan. (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023; (2) Dalam hal Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan tidak menyelesaikan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa: a. pembayaran denda administratif; dan/atau b. pencabutan Perizinan Berusaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Kemudian pada Penjelasan Pasal 110A ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 di atas menyatakan, yang dimaksud dengan “memiliki 253 Perizinan Berusaha” dalam ayat ini adalah setiap orang yang memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020). Adapun berkenaan dengan frasa “persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan” sebagaimana yang ditentukan dalam norma Pasal 110A ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023, mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU 41/1999), UU 18/2013 yang telah diubah dengan UU 6/2023 serta peraturan pelaksananya. Dalam kaitan ini, Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan (PP 24/2021), tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitasnya, memberikan batasan pengertian perizinan di bidang kehutanan adalah izin usaha di bidang kehutanan yang diterbitkan sebelum berlakunya UU 11/2020, yang meliputi izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, izin pinjam pakai Kawasan Hutan, izin perhutanan sosial, atau pelepasan Kawasan Hutan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, penting untuk dipahami esensi norma Pasal 110A ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang pada pokoknya menentukan, kegiatan usaha yang telah memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang sesuai rencana tata ruang tetapi belum mempunyai perizinan di bidang kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya UU 11/2020, wajib menyelesaikan persyaratan sesuai peraturan kehutanan paling lambat 3 (tiga) tahun, yakni tanggal 2 November 2023. Apabila persyaratan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110A ayat (2) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023, dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha. Artinya, dengan ketentuan norma Pasal a quo kepada pelaku usaha tidak lagi langsung dikenai sanksi pidana tetapi diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perizinan di bidang kehutanan dengan membayar PSDH dan Dana Reboisasi sampai batas waktu tanggal 2 November 2023. Subyek yang dikenakan 254 sanksi administratif tersebut adalah “Setiap Orang” yang pengertiannya merujuk pada Pasal 1 angka 21 dalam Pasal 37 angka 1 Lampiran UU 6/2023 yaitu “orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan Perusakan Hutan secara Terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia”. Artinya, dalam pengertian tersebut melekat sekaligus pengertian “terorganisasi”, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan. Dalam hal ini, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial [vide Pasal 1 angka 6 dalam Pasal 37 angka 1 Lampiran UU 6/2023]. Dengan mencermati persoalan yang dialami para Pemohon, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkretnya, secara faktual para Pemohon melakukan aktivitas atau kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang merupakan kegiatan usaha komersial yang telah dilakukan dalam jangka waktu yang lama tanpa izin di bidang kehutanan sesuai ketentuan UU 11/2020. Artinya, keberadaan Pasal 110A ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 sesungguhnya bertujuan untuk memfasilitasi penyelesaian status hukum bagi kegiatan usaha (seperti perkebunan kelapa sawit) yang sudah terbangun di dalam kawasan hutan secara ilegal atau belum memenuhi perizinan. Oleh karena itu, norma Pasal a quo diletakkan dalam pengaturan ketentuan peralihan di mana tujuan dari norma peralihan atau transisi dimaksud adalah untuk: 1) menghindari kekosongan hukum; 2) menjamin kepastian hukum; 3) memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 4) mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara waktu [vide angka 127 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022]. Dengan diberlakukan ketentuan transisi yang menjembatani aturan lama dan baru adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap setiap orang yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan hukum baru, in casu UU 6/2023. Dengan kata lain, keberadaan pasal a quo, ditujukan untuk menertibkan kegiatan usaha yang sudah ada di kawasan hutan tetapi belum memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku. 255 Kewajiban ini ditujukan bagi pemilik hak atas tanah atau pelaku usaha di kawasan hutan yang ingin melegalkan status usahanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Jika tidak dapat dipenuhi persyaratan dimaksud maka dikenakan sanksi administratif. Sementara itu, persoalan yang didalilkan para Pemohon perihal sanksi tersebut dianggap memberatkan oleh para Pemohon karena merasa telah memiliki hak atas tanah di kawasan hutan. Terhadap persoalan tersebut, jika dilihat dari semangat lahirnya UU 6/2023 yang mengubah beberapa ketentuan UU 18/2013 sesungguhnya hendak mengedepankan sanksi administrasi dan menjadikan sanksi pidana sebagai sanksi terakhir apabila sanksi administratif tidak berjalan (ultimum remedium). Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan hendak melindungi komoditas “kelapa sawit” sebagai salah satu andalan perekonomian Indonesia maupun hasil perkebunan lainnya, dari penguasaan individu maupun korporasi yang telah menggunakan haknya di kawasan hutan tetapi belum atau tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan, atau dengan kata lain, norma a quo hendak menggeser jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dari sanksi pidana menjadi sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran hukum dalam bidang kehutanan di kawasan hutan, baik itu individu maupun korporasi dengan menerapkan mekanisme sanksi administratif terlebih dahulu. [3.13.3] Bahwa berkenaan dengan tanah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan, pada prinsipnya tidak semua tanah dapat dijadikan sebagai kawasan hutan, karena kawasan hutan merupakan wilayah yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap [vide Pasal 1 angka 2 dalam Pasal 37 angka 1 Lampiran UU 6/2023]. Tanah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan adalah tanah negara yang memenuhi syarat ekologis, administratif, dan legal, serta belum dibebani hak atas tanah. Proses penetapannya pun harus melalui tahapan inventarisasi, tata batas, pemetaan, dan pengesahan oleh pemerintah. Penetapan kawasan hutan menjadi persoalan yang penting mengingat tujuannya untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, letak, luas, dan fungsi suatu wilayah sebagai kawasan hutan yang dikuasai oleh negara dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pengaturan lebih lanjut kawasan hutan diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Kehutanan Frasa “ditunjuk dan/atau” dihapus 256 (PP 23/2021), tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas PP a quo, PP tersebut juga memberikan definisi tentang kawasan hutan negara adalah hutan wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Dalam kaitan dengan penunjukan kawasan hutan, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Februari 2012 telah mempertimbangkan antara lain: [3.12.2] Bahwa dalam suatu negara hukum, pejabat administrasi negara tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, akan tetapi harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta tindakan berdasarkan freies Ermessen (discretionary powers). Penunjukan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemerintahan otoriter. Penunjukan kawasan hutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tiba-tiba, bahkan harus direncanakan, dan karenanya tidak memerlukan tindakan freies Ermessen (discretionary powers). Tidak seharusnya suatu kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, menguasai hajat hidup orang banyak, hanya dilakukan melalui penunjukan. Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah secara tegas menyatakan bahwa penunjukan kawasan hutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tiba-tiba, bahkan harus direncanakan. Adapun penunjukan suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahapan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan refleksi pemerintahan yang tidak baik, bahkan dapat dinilai sebagai tindakan yang bersifat otoriter. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemerintah tidak dapat secara serta merta menetapkan suatu kawasan menjadi kawasan hutan tanpa melalui tahapan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dan terdampak. Berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan Pemerintah secara sepihak telah melakukan penetapan kawasan hutan, menurut Mahkamah, penetapan kawasan hutan telah dilakukan terlebih dahulu sebelum para Pemohon memiliki hak atas tanah [vide Risalah Sidang, tanggal 6 Mei 2025]. Artinya, tanah tersebut belum diberikan atau diletakkan status hak atas tanah sebelum ditetapkan sebagai kawasan hutan. 257 Berkenaan dengan hal tersebut di atas, penetapan kawasan hutan pada hakikatnya dilakukan sebagai pengejawantahan hak menguasai negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Terkait dengan hak menguasai negara ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Mei 2013 telah menegaskan bahwa: [3.12.1] ...Dalam ketentuan konstitusional tersebut, terdapat satu hal penting dan fundamental dalam lalu-lintas hubungan hukum. Hal penting dan fundamental tersebut adalah masyarakat hukum adat tersebut secara konstitusional diakui dan dihormati sebagai “penyandang hak” yang dengan demikian tentunya dapat pula dibebani kewajiban. Dengan demikian masyarakat hukum adat adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum di dalam suatu masyarakat yang telah menegara maka masyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatian sebagaimana subjek hukum yang lain ketika hukum hendak mengatur, terutama mengatur dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan. Terkait dengan hal tersebut, UUD 1945 telah menentukan dasar-dasar konstitusionalnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”; (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; Dalam ketentuan konstitusional sebagai dasar-dasar pengaturan dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan bangsa untuk kesejahteraan, termasuk di dalamnya sumber daya alam, seperti hutan, terdapat hal penting dan fundamental. Pertama, penguasaan negara terhadap cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kedua, penguasaan negara terhadap bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ketiga, penguasaan negara terhadap sumber daya tersebut, termasuk di dalamnya sumber daya alam, dimaksudkan supaya negara dapat mengatur dalam rangka pengelolaan terhadap sumber daya kehidupan tersebut untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat, baik rakyat secara individual maupun rakyat sebagai anggota masyarakat hukum adat; Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menegaskan bahwa dalam rangka pengalokasian dan pendistribusian sumber- sumber kehidupan bangsa untuk kesejahteraan termasuk di dalamnya sumber daya alam, seperti hutan, terdapat hal penting dan fundamental. Pertama, penguasaan negara terhadap cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 258 hajat hidup orang banyak. Kedua, penguasaan negara terhadap bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ketiga, penguasaan negara terhadap sumber daya tersebut, termasuk di dalamnya sumber daya alam, dimaksudkan supaya negara dapat mengatur dalam rangka pengelolaan terhadap sumber daya kehidupan tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik rakyat secara individual maupun rakyat sebagai anggota masyarakat hukum adat. Sehingga, jelaslah bahwa penguasaan sumber daya oleh negara bertujuan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, penguasaan hutan oleh negara menurut Penjelasan Umum UU 41/1999 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan/atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Hal demikian dikarenakan hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. [3.13.4] Bahwa norma Pasal 110A ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 telah memberikan kesempatan kepada para pemegang hak atas tanah yang berada di kawasan hutan untuk menyelesaikan persoalan perizinan di bidang kehutanan dengan membayar PSDH dan dana reboisasi. Setelah memenuhi persyaratan terhadap kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun, memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang sesuai rencana tata ruang, dan setelah membayar PSDH dan dana reboisasi, maka untuk di kawasan hutan produksi diterbitkan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan untuk di kawasan Hutan Lindung dan/atau Kawasan Hutan Konservasi, diterbitkan persetujuan melanjutkan usaha selama 1 (satu) daur maksimal 15 (lima belas) tahun sejak masa tanam. Dalam kaitan ini, seluruh sanksi administrasi yang dibayarkan secara otomatis menghilangkan sanksi pidananya. Apabila dikaitkan dengan persoalan yang para Pemohon dalilkan yaitu, keberatan dengan sejumlah pembayaran atau sanksi administratif yang harus dibayarkan padahal para Pemohon telah memiliki SHM yang kemudian tanahnya dinyatakan sebagai kawasan hutan, Mahkamah berpendapat, bahwa hak atas tanah 259 adalah produk pemerintah yang lahir karena hukum dan bersifat konkret karena ditujukan untuk subjek dan objek yang dapat ditentukan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Sertifikat, mendefinisikan Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Kemudian, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur tentang penyelenggaraan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum, pendaftaran ini meliputi pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah, serta pencatatan hak dan peralihannya, yang diakhiri dengan pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian kuat. Dengan demikian, fungsi pendaftaran adalah menjamin kepastian hukum dan sekaligus sebagai alat bukti hak atas tanah yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyelesaikan sengketa tanah. Dalam hal ini, sertifikat merupakan alat bukti yang kuat dan otentik sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Artinya, bilamana ada pihak lain yang dapat membuktikan adanya cacat hukum, maka terhadap sertifikat tersebut dapat dibatalkan. Sertifikat atas tanah juga bersifat individual dan final, karena hanya ditujukan bagi pihak yang tercantum dalam sertifikat tersebut. Adanya sertifikat ini mengakibatkan timbulnya keadaan hukum baru yakni, hak dan kewajiban hukum baru terhadap orang atau badan hukum tertentu yang telah memiliki surat sertifikat hak atas tanah. Selanjutnya, terhadap dalil para Pemohon yang tidak mengetahui adanya ketentuan Pasal 110A ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang kemudian membuat para Pemohon tiba-tiba dikenakan sanksi administrasi tersebut, menurut Mahkamah, sepanjang berkenaan dengan sanksi administratif berupa denda yang harus dibayarkan maka hal demikian bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan implementasi norma. Adapun norma Pasal 260 110A ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 telah memberikan batasan waktu untuk menyelesaikan persoalan izin tersebut, sehingga menurut Mahkamah, berlaku asas semua orang dianggap tahu hukum (presumptio iures de iure), di mana ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu bahwa ketentuan tersebut berlaku dan mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan dari kewajiban atau tuntutan hukum. Selain itu, apabila dikaitkan dengan petitum para Pemohon yang pada pokoknya memohon agar norma pasal yang dimohonkan pengujiannya diberikan penafsiran “dikecualikan terhadap pemilik hak atas tanah”, menurut Mahkamah, para Pemohon seharusnya mempelajari dan memahami lebih lanjut hak dan kewajibannya atas tanah dimaksud, termasuk mengetahui asal-usul tanah, khususnya berkenaan dengan proses sejak awal diterbitkannya sertifikat hak atas tanah hingga sertifikat tersebut berada di tangan para Pemohon. Dengan kata lain, para Pemohon sebaiknya mengetahui dengan jelas bagaimana proses mendapatkan hak atas tanahnya sejak tanah tersebut diberikan status hak atas tanah, apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak, sehingga para Pemohon dapat mengetahui dengan jelas mengenai status hak atas tanah tersebut. Selanjutnya, apabila Pemerintah telah menetapkan tanah tersebut sebagai kawasan hutan, maka para Pemohon wajib pula mematuhi ketentuan hukum yang terkait pemanfaatan tanah di kawasan hutan, karena sejatinya penguasaan hutan oleh negara selain dimaksudkan untuk menjamin keberadaan kawasan hutan yang terjaga dan terkelola dengan baik, melindungi habitat dan ekosistem yang ada di dalamnya, juga tentunya digunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah menegaskan agar pemerintah segera menyelesaikan penataan kawasan hutan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk menyelesaikan kegiatan usaha yang telah terbangun dengan melakukan proses inventarisasi serta pendataan yang valid dan pemetaan kawasan agar sejalan dengan maksud pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan yang merupakan salah satu bentuk pengejawantahan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 261 Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang mempersoalkan norma Pasal 110A ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya juga mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023. Berkenaan dengan hal tersebut, persoalan konstitusionalitas norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 ternyata telah dipertimbangkan dan diputus dalam pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXII/2024 yang telah diucapkan sebelumnya, yang bunyi amar selengkapnya sebagai berikut. Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan untuk masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial”; 3. Menyatakan Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sepanjang berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan untuk masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial”; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Oleh karena itu terhadap norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang dimohonkan pengujian telah terdapat pemaknaan baru yang tidak lagi sebagaimana norma yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil para Pemohon berkenaan 262 dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 adalah kehilangan objek. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 110A ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakterlindunginya harta benda dan hak milik pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Oleh karena itu, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 110A ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, berkenaan dengan dalil para Pemohon sepanjang norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 adalah kehilangan objek. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon sepanjang norma Pasal 110A ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 adalah tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon sepanjang pengujian konstitusionalitas norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 adalah kehilangan objek. 263 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang pengujian konstitusionalitas norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis, tanggal dua, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.42 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita dan Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para 264 Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Anak Agung Dian Onita ttd. Rahmadiani Putri Nilasari