147/PUU-XXI/2023

PUTUSAN Nomor 147/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : H. Marion Pekerjaan : Advokat Alamat : Perumahan Pondok Damai No. 5A RT/RW 04/08 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 6 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 November 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 149/PUU/PAN.MK/AP3/11/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 13 November 2023 dengan Nomor 147/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 7 Desember 2023 dan diterima Mahkamah pada tanggal 7 Desember 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi I.1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara jelas (lex certa) telah tertulis (lex scripta) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Terutama Pasal 24C yang selengkapnya berbunyi: (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi. (5) Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. (6) Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang- Undang. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 a quo kemudian diulang kembali dalam Pasal 10 ayat (1) UU.RI.No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya di sebut UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Bukti P-7) sebagaimana Perubahan Ketiga dengan UU RI No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU No.7 Tahun 2020, Bukti P-8) yang menyatakan dengan tegas: "Mahkamah Konstitusi Berwenang Mengadili Pada Tingkat Pertama dan Terakhir Yang Putusannya Bersifat Final dan Mengikat Untuk:(a) Menguji 3 Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Selain itu, Kewenangan Mahkamah Konstitusi pun diatur dengan lebih jelas lagi dalam UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 9 Ayat (1) menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (Bukti P-9). Ayat (2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang- Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU RI No. 13 Tahun 2022, Bukti P- 12) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang Mengadili pada Tingkat Pertama dan Terakhir yang Putusannya Bersifat Final dan Mengikat Untuk menguji Undang- Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon II.1. Bahwa Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU.RI.No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: (a) Perorangan WNI. (b) Kesatuan Masyarakat hukum adat Sepanjang masih hidup dan Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. (c) Badan Hukum Publik dan Privat, atau (d) Lembaga Negara". II.2. Selain itu, bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:006/PUU-III/2005 Perkara Nomor:11/PUU-V/2007, dimana Pemohon seharusnya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 4 a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Bahwa hak konstitusional Pemohon/Para Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon/Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon/Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. (d) Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang- undang yang dimohonkan untuk diuji. (e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. II.3. Bahwa 5 (lima) syarat sebagaimana dimaksud tersebut di atas tentu dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor: 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang secara Formil Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia (halaman 59) yang menyebutkan sebagai berikut: “Dari Praktik Mahkamah(2003-2009), Perorangan WNI, terutama Pembayar Pajak (tax payer) vide Putusan Nomor:003/PUU-I/2003) berbagai Asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap Undang-Undang demi kepentingan Publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan dalam perkara Pengujian Undang-Undang baik formil maupun materiil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. dalam “Judicial Review in Perspective, 1995)”. II.4. Bahwa Pemohon/para Pemohon adalah warga negara Indonesia sebagai perorangan yang merupakan pembayar kewajiban pajak. Oleh karenanya dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 a quo Pemohon/para Pemohon memenuhi syarat legal standing sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 telah terpenuhi/dipenuhi oleh Pemohon/para Pemohon. 5 II.5. Bahwa dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, maka, tugas utama mewakili rakyat atau warga negara bangsa Indonesia negara hukum ini diserahkan sepenuhnya kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setiap prestasi kerja atau kinerja Anggota DPR kemudian dianalisa dan dievaluasi serta kemudian dipertanyakan oleh rakyat bahwa sudah seiring dan sejalan dengan aspirasi yang dikehendaki atau yang diinginkan oleh rakyat atau Warga Negara Indonesia sebagaimana mestinya. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki beberapa tugas utama, yang mana bahwa salah satu diantaranya yaitu tugas untuk membentuk Peraturan Perundang-Undangan (legislasi). II.6. Bahwa Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yakni PMK No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Uñdang terutama Pasal 10 menyatakan: (1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas: a. Permohonan. b. Foto Copy Identitas Pemohon. c. Foto Copy Identitas Kuasa Hukum dan Surat Kuasa; dan/atau d. Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga(AD/ART). (2) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. nama pemohon dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah/kantor, dan alamat surat elektronik. b. Uraian yang jelas mengenai: 1. Kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili Perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan serta obyek Permohonan. 2. Kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang dimohonkan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan 6 3. Alasan Permohonan yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perpu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perpu berdasarkan UUD NRI 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perpu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. III. Alasan-Alasan Permohonan Bertalian dengan alasan-alasan permohonan ini, maka, saya atas nama Dr. H. Marion, S.H., M.H., selaku Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diuraikan secara jelas dan cermat serta lengkap sebagai berikut: Bahwa bertitik tolak dari model penalaran hukum dalam mazhab Sejarah Hukum/Sejarah Hukum Konstitusi yang berlaku pada Peta Konsep Prinsip-Prinsip Budaya Demokrasi terutama pada Fase Pelaksanaan Demokrasi di Negara Indonesia adalah negara hukum yang terdiri atas 6 (enam) periode sebagai berikut: 1. Periode Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 2. Periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949. 3. Periode Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. 4. Periode Demokrasi Terpimpin. 5. Periode Demokrasi Pancasila. 6. Periode Demokrasi Reformasi, yang sedang berlangsung hingga saat sekarang ini, sesungguhnya berkenan atau bertalian dengan batas usia teristimewa penentuan batas usia minimal bagi setiap Warga Negara Indonesia untuk tampil mencalonkan dirinya selaku calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia adalah berumur atau berusia 30 (tiga puluh) tahun yang secara yuridis konstitusional angka 30 tahun tersebut dituangkan secara jelas (lex certa) dan tertulis (lex scriptum/lex scripta) serta pasti (lex stricta) dan juga angka 30 tahun tersebut sebagai batas usia paling rendah (minimal/minimum) sudah ada terlebih dahulu (lex praevia) pada 2 (dua) konstitusi pasca UUD orisinil 1945 yakni pada Pasal 69 ayat (3) Konstitusi RIS 1949 dan Pasal 45 ayat (5) Undang- Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950), dan bukan angka 40 tahun sebagai batas usia paling rendah bagi setiap Warga Negara Indonesia untuk maju menjadikan dirinya dicalonkan oleh partai politik atau gabungan 7 partai politik sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut. Sehingga usia paling rendah (minimal/minimum) yang patut dan layak memenuhi unsur yuridis konstitusional bagi Pemohon dan semua orang bangsa Indonesia dalam konteks dan teks konstitusi “Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” terutama dalam hal mencalonkan dan/atau dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah berusia 30 tahun tersebut yang seyogianya dan/atau seharusnya dicantumkan secara tertulis dalam pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia yang derajatnya lebih rendah atau di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebab usia minimal angka 30 tahun tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yuridis konstitusional melalui model penalaran hukum dalam mazhab Sejarah Hukum/Sejarah Hukum Konstitusi yang telah pernah berlaku atau berlangsung dalam pergaulan kehidupan ketatanegaraan di negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara atau sumber tertib hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan bukannya mencantumkan usia dengan angka 40 tahun tersebut yang sama sekali tidak memiliki hubungan atau korelasi dengan tinjauan model penalaran dalam mazhab Sejarah Hukum/Sejarah Hukum Konstitusi Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf q UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) termaksud, sehingga menurut Pemohon bahwa pencantuman angka 40 tahun dimaksud adalah asal-asalan atau asal dipasangkan tanpa mempunyai latar belakang landasan yuridis konstitusional dan dengan demikian tentunya menabrak dan/atau merupakan Perbuatan Yang Melawan Hukum (PMH) yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dalam keadaan damai menurut hak asasi manusia (HAM) dalam proses peradilan terhadap pemohon dalam konteks dan teks “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama" yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indinesia Tahun 1945 terutama Pasal 28D ayat (3) yang selengkapnya berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. 8 Selanjutnya, atas dasar pertimbangan latar belakang landasan yuridis konstitusional tersebut di atas, maka, menurut Pemohon seharusnya batas usia paling rendah 40 tahun tersebut digantikan dengan angka 30 tahun yang memiliki atau sangat mempunyai landasan yuridis konstitusional tersebut. Atau batas usia paling rendah 40 tahun yang sudah terlanjur tertulis atau tersurat dalam Pasal 169 huruf q UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat “sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun”. Meskipun telah ada amar Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara pengujian undang-undang teregistrasi 90/PUU- XXI/2023 yang amar putusan lengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Syarat calon yang sebelumnya menyatakan berusia paling rendah 40 tahun diubah jadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah /sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah”. Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah termasuk dalam frasa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945 terutama Pasal 28D ayat (3) yang selengkapnya berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, telah benar-benar dirugikan oleh berlakunya UU RI No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf q menyatakan: “Batas usia calon presiden dan calon wakil presiden paling rendah adalah berusia 40 tahun” yang dimohonkan pengujian, yaitu: Bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945 terutama tertulis dan dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) menyatakan: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. 9 b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa benar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sangat dirugikan dengan diberlakukannya UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terutama Pasal 169 huruf q yang membuat pembatasan usia paling rendah 40 tahun bagi calon presiden dan calon wakil presiden tersebut sangat merugikan hak konstitusional Pemohon secara yuridis konstitusional mengenai batas Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang telah pernah dikonstruksikan sebagai norma hukum dasar tertulis untuk Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia harus berusia 30 (tiga puluh) tahun, dan bukan harus berusia minimal 40 (empat puluh) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut. Terkait batas usia minimal 30 (tiga puluh) tahun bagi Pemohon sebagaimana frasa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” tersebut adalah memiliki kekuatan yuridis konstitusional, mengingat angka usia 30 tahun termaksud telah ada terlebih dahulu pada 2 (dua) Konstitusi pasca Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang asli (orisinil) yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 (Periode Konstitusi RIS 1949) yang terdiri atas 197 pasal dan terutama Pasal 69 ayat (3) menyatakan: “Presiden harus orang Indonesia yang telah berusia 30 tahun, beliau tidak boleh orang yang tidak perkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih” dan pada Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 (Periode UUDS 1950) yang terdiri atas 146 pasal terutama Pasal 45 ayat (5) menyatakan: “Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara Indonesia yang telah berusia 30 tahun dan tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih”. c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 10 Bahwasanya dalam hal syarat huruf c ini, terbukti timbul adanya kemungkinan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi yakni dalam hal antara lain: 1. Menabrak hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang spesifik (khusus) yakni dalam hal batas usia maksimal Pemohon yang seharusnya sudah terkandung secara tersirat (terimplisit) dalam konteks dan teks Pemohon selaku Warga Negara Indinesia yang telah tertulis atau tersurat secara normatif legal formal dalam UUD NRI 1945 terutama Pasal 28D ayat (3) yang dengan tegas menyatakan: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. 2. Menabrak hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang bersifat aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi yakni dalam hal ini adanya pembiaran yang disengaja ataupun tidak disengaja berpotensi untuk dilanggar oleh pihak atau badan yang berwenang melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka merumuskan norma hukum tertulis menyangkut batas usia paling tinggi atau maksimal/maksimum Pemohon untuk syarat formal bagi Capres dan Cawapres itu berusia maksimal berapa tahun? Dengan tidak jelasnya penentuan angka maksimal/maksimum batas usia Pemohon selaku warga negara dan setiap warga negara Indonesia lainnya atau pada umumnya untuk mencalonkan diri sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tentunya merupakan hal yang bersifat aktual atau setidak-tidaknya potensial untuk dilakukan pembiaran (delik pembiaran) baik disengaja maupun tidak disengaja yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi secara terus menerus pembiaran terhadap kepastian hukum penentuan batas usia maksimal/maksimum bagi Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dan dijamin secara yuridis konstitusional dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 termaksudkan. 11 d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dapat Pemohon jelaskan secara cermat dan lengkap sebagai berikut: 1. Mengenai Sebab Bahwasanya yang menjadi hubungan sebabnya yakni Pemohon dapat menunjukkan dalilnya yang menimbulkan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, baik secara sendirian maupun orang/pihak lain sebagai warga negara Indonesia jelas-jelas disebabkan atau oleh karena berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf q UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 2. Tentang Akibat Bahwasanya akibat yang ditimbulkan oleh sebab tersebut di atas, berakibat atau mengakibatkan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dengan/melalui penentuan batas usia paling rendah bagi calon presiden dan wakil presiden adalah berusia 40 tahun dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo sama sekali tidak jelas landasan yuridis konstitusionalnya jika ditinjau dari model penalaran dalam Mazhab Sejarah Hukum dan atau Sejarah Hukum Konstitusi di negara Indonesia adalah Negara Hukum. Padahal angka batas usia minimal bagi Pemohon dan orang/pihak lain yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia untuk calonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden adalah paling rendah secara yuridis konstitusional harus berusia 30 tahun, dan bukan berusia paling rendah 40 tahun. Selain itu berakibat pula terhadap berlangsungnya pembiaran (delik pembiaran) terhadap upaya konstruksi ketentuan batas usia maksimal/maksimum Pemohon dan atau orang/pihak lain selaku warga negara Indonesia untuk menampilkan dirinya sebagai calon presiden dan calon wakil presiden yang mana batas usia maksimal dimaksud telah tersirat (terimplisit) dalam UUD NRI 1945 terutama Pasal 28D ayat (3) yang 12 berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Bahwa selain itu akibat yang terjadi bagi Pemohon yakni menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi manusia Pemohon dalam keadaan damai yakni merupakan pelanggaran terhadap salah satu sifat hak asasi manusia dari 6 (enam) sifat HAM menurut standar HAM internasional yaitu hak asasi politik (political rights) Pemohon yaitu hak untuk ikut serta Pemohon di dalam pemerintahan dengan ikut memilih atau dipilih, mendirikan partai politik, mengadakan petisi dan lain-lain. Di samping itu, dengan tidak dinormatifkan tertulis mengenai batas usia maksimal/ maksimum bagi Pemohon dan orang lain selaku warga negara Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagai syarat usia maksimal untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tersebut maupun dalam Konstitusi atau UUD NRI 1945 menimbulkan pula kerugian konstitusional adanya hubungan sebab akibat terhadap Pemohon dengan berlakunya UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut. Namun, tidak berarti bahwa Pemohon yang secara de facto kini telah berusia di atas 30 dan atau 40 tahun tidak mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional. Pada hakikatnya Pemohon telah mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang mana kerugian konstitusional Pemohon akan Pemohon tinjau pula dari sudut pandang ilmu hukum pidana melalui substansi hukum pidana yakni “asas dan makna penghukuman di Indonesia”. Khusunya yang terkait belum adanya perumusan batas usia maksimal calon presiden dan wakil presiden tersebut. Dengan suatu pertanyaan sebagai berikut: “asas penghukuman apakah yang dipakai dalam penerapan/penegakan hukum pidana di negara Indonesia adalah negara hukum?”. Bahwa asas penghukuman yang dipakai di negara Indonesia adalah negara hukum ialah: asas minimal universal, maksimal spesial atau asas minimum umum maksimum khusus. 13 Bahwa yang dimaksud dengan “minimal universal” adalah penjatuhan hukuman terendah (minimal) yang bersifat umum (universal), berlaku bagi setiap perkara dengan jenis hukumannya masing-masing. Contoh: Untuk hukuman penjara dan hukuman kurungan, batas umum hukuman minimal (strafmina) nya ialah satu hari. Sedangkan yang dimaksud dengan “maksimal spesial” ialah penjatuhan hukuman tertinggi (maksimal) yang bersifat khusus (spesial) atas masing- masing perkara yang saling berlainan hukuman maksimalnya. Contoh: Hukuman tertinggi atas suatu perkara tindak pidana pembunuhan biasa ialah hukuman penjara 15 (lima belas) tahun (Pasal 338 KUHP). Hukuman tertinggi atas suatu perkara tindak pidana pembunuhan berencana/pembunuhan yang direncanakan ialah hukuman mati (pidana mati) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jadi tiap-tiap kesalahan telah mempunyai ancaman hukuman tertinggi (strafmaxima)-nya masing-masing yang umumnya saling berlainan. Apakah fungsi atau manfaat yang langsung dari dianutnya asas minimal universal-maksimal spesial ini? Bahwa asas ini menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan atau penerapan atau penegakan hukum pidana pada sistem peradilan pidana di negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945) berhubung dengan adanya asas ini, maka hakim terikat pada batas minimum dan batas maksimum penghukuman yang harus dijatuhkannya. Artinya hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari batas minimal hukuman dan hakim tidak dapat pula bertindak sekehendak hatinya untuk menetapkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal/maksimum hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya, bagaimanakah hubungan antara asas dan makna penghukuman ini dengan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf q UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta batas usia maksimal calon presiden dan calon wakil presiden yang belum ada ketentuan tertulisnya baik dalam UU maupun UUD NRI 1945 termaksud?”. 14 Menurut Pemohon bahwa perlunya Pemohon menghubungkan asas dan makna penghukuman dalam mata kuliah hukum pidana sesuai kurikulum fakultas hukum pada pendidikan tinggi berdasarkan UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dengan maksud dan tujuan untuk merevisi substansi mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden baik batas usia minimal maupun batas usia maksimal yang memenuhi syarat yuridis konstitusional yakni 30 tahun adalah batas usia paling rendah. Sedangkan untuk penentuan kepastian hukum mengenai batas usia maksimal calon presiden dan wakil presiden sebagaimana yang tersirat (terimplisit) selama ini dalam UUD NRI 1945 terutama pasal 28D ayat (3) menyatakan: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Menurut Pemohon bahwa hubungan antara asas dan pemaknaan penghukuman di Indonesia Negara Hukum dengan Pasal 169 huruf q UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka penentuan secara pasti batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden secara yuridis konstitusional yaitu berusia 30 tahun, dan bukan 40 tahun. Bahwa adapun dasar hukum bagi rekomendasi Pemohon tentang batas usia paling tinggi calon presiden dan calon wakil presiden seyogianya disesuaikan dengan amanat Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 termaksud. Syarat calon yang sebelumnya menyatakan berusia paling rendah 40 tahun diubah jadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah”. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara No. 90/PUU- XXI/2023 yang amar Putusan Mahkamah Konstitusi berbunyi: “Syarat calon yang sebelumnya menyatakan berusia paling rendah adalah 40 tahun yang diubah menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah”. Bahwa amar putusan tersebut di atas merupakan pemaknaan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga menurut Pemohon bahwa amar putusan yang frasanya: “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui 15 pemilu termasuk kepala daerah" tersebut yang menurut Pemohon merupakan amar putusan yang final dan mengikat, oleh karena sudah seiring dan sejalan dengan norma yuridis konstitusional Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang selengkapnya berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Sedangkan mengenai frasa “syarat calon yang sebelumnya menyatakan berusia paling rendah 40 tahun diubah jadi berusia paling rendah 40 tahun” itu menurut Pemohon seharusnya dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat”. Kemudian terakhir mengenai kerugian hak konstitusional Pemohon yang diakibatkan menurut syarat yang ke-5 (lima) atau e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa dalam hal ini, apabila angka 30 tahun tersebut dituangkan secara tertulis (lex scripta/lex scriptum) dan jelas (lex certa) serta pasti (lex stricta) melalui pengabulan oleh Mahkamah Konstitusi guna memberikan suatu kepastian hukum dalam rangka menggantikan angka 40 tahun sebagai batas usia minimal setiap warga negara indonesia sebagai syarat usia paling rendah dapat mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia menunjukan bahwa angka 30 tahun tersebut merupakan angka batas usia minimal/minimum yang memang mempunyai atau memiliki dan/atau telah memenuhi unsur landasan yuridis konstitusional yang dapat dibuktikan dengan/melalui model penalaran hukum dalam Mazhab Sejarah Hukum/Sejarah Hukum Konstitusional di Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Maka kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon sehubungan dengan eksistensi Pasal 169 huruf q (orisinil) yang belum dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, Pemohon pastikan bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan tersebut diatas tidak akan atau tidak lagi terjadi bertentangan dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dilindungi dan dijamin dalam Konstitusi NKRI atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 teristimewa Pasal 28D ayat (3) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 16 “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. IV. Petitum Bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan yang telah Pemohon uraikan secara jelas dan cermat serta lengkap tersebut di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memeriksa dan mengadili serta memberikan amar putusan, sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang diajukan oleh Pemohon. 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konsitusi adalah sah menurut kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terutama atas frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk kepala daerah” atas Perkara No 90/PUU-XXI/2023 akan tetapi menyatakan batas usia minimal 40 tahun dalam Pasal 169 huruf q orisinil tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. 3. Menyatakan pemuatan amar putusan ini di dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Berita Acara Sumpah; 2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Pengenal Advokat; 3. Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk; 4. Bukti P-4 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 169 huruf q; 5. Bukti P-5 : Pasal 28D UUD NRI 1945; 6. Bukti P-6 : Pasal 28B UUD NRI 1945; 17 7. Bukti P-7 : Pasal 28E UUD NRI 1945; 8. Bukti P-8 : Pasal 28I UUD NRI 1945; 9. Bukti P-9 : Pasal 28J UUD NRI 1945; 10. Bukti P-10 : Pasal 69 ayat (3) UUD RIS 1949; 11. Bukti P-11 : Pasal 45 ayat (5) UUDS NRI 1950; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023, bertanggal 16 Oktober 2023, terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 18 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 19 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023, bertanggal 16 Oktober 2023, sehingga Pasal 169 huruf q UU 7/2017 menyatakan sebagai berikut: “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: … q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah;” 2. Bahwa Pemohon menyatakan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia, pembayar pajak, dan berprofesi sebagai advokat; 4. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, bertanggal 16 Oktober 2023, karena norma baru tersebut menurut Pemohon memunculkan ketidakpastian hukum yaitu adanya batasan usia 40 (empat puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun. Untuk itu Pemohon meminta agar makna yang sudah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap dinyatakan sah, dan meminta agar batas usia 40 (empat puluh) tahun yang diatur dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 versi sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa berdasarkan uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon di atas, Mahkamah menilai Pemohon telah membuktikan dirinya sebagai warga negara 20 Indonesia yang berprofesi sebagai advokat (vide Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P- 3). Namun, Pemohon tidak menguraikan atau menjelaskan kaitan antara profesi Pemohon sebagai advokat, serta statusnya sebagai pembayar pajak, dengan norma yang dimohonkan pengujian serta dengan potensi kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian tersebut. Dengan kata lain, setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan uraian bahwa Pemohon adalah pemilih atau warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum 2024. Terlebih lagi, Pemohon tidak menjelaskan keinginannya untuk mencalonkan atau dicalonkan dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Di samping itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya bukti bahwa Pemohon mengalami kerugian atau potensi kerugian atas hak konstitusional yang dimiliki dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, sehingga menurut Mahkamah tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara norma yang diujikan dengan kerugian hak konstitusional, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 51 UU MK serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan putusan-putusan setelahnya. Padahal norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah norma mengenai syarat usia minimal calon presiden atau calon wakil presiden, yang merupakan salah satu norma inti Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo akan tetapi Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 21 [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal delapan, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 15.07 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 22 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd Wahiduddin Adams ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, tt ttd.d. Mardian Wibowo