146/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 146/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Raymond Kamil; Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Wiraswasta; Alamat : Jalan Kenanga Nomor 49 RT/RW 010/001 Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Indra Syahputra; Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Wiraswasta; Alamat : Jalan Danau Poso Nomor 46 LK.VI Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon II Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Oktober 2024 memberikan kuasa kepada Teguh Sugiharto, beralamat di Mande Asri Blok B Nomor 8 RT 4/4 Kelurahan 2 Karang Pamulang, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung baik secara bersama- sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 Oktober 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 3 September 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 145/PUU/PAN.MK/ AP3/10/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 8 Oktober 2024 dengan Nomor 146/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 4 November 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 3 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan menyatakan: [salinan UU No. 24/2003 sebagai bukti P-10] Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945; 4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: [salinan UU No. 48/2009 sebagai bukti P-11] Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 13/2022 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi: [salinan UU No. 12/2011 sebagai bukti P-26) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 6. Bahwa Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang berbunyi: Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. 7. Bahwa PARA PEMOHON mengajukan perkara pengujian materiil terhadap lima undang-undang secara berbarengan karena norma yang diajukan permohonannya memiliki kesamaan/keterkaitan secara substansiil dan keseluruhannya merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON dan Mahkamah Konstitusi pernah membenarkan dan mengadili perkara pengujian materiil terhadap lebih dari satu undang-undang dalam satu permohonan dan berdasarkan Pasal 43 Peraturan MK No. 2/2021 membenarkan penambahan 4 saat perbaikan dan dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang menguji lebih dari satu undang-undang/perppu dalam satu perkara sebagaimana dimaksudkan. 8. Bahwa mengacu pada uraian di atas dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian konstitusionalitas dan memberikan penafsiran konstitusional terhadap objek permohonan yang dimohonkan PARA PEMOHON sebagai berikut: 1) Pasal 22 UU No. 20 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 2) Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; 3) Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 4) Pasal 12 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 5) Pasal 302 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON 9. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK menyatakan sebagai berikut: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI; (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; (c) badan hukum publik dan privat; (d) lembaga negara. 10. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021): (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: 5 (a) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; (b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; (c) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau (d) Lembaga negara. (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud Ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: (a) Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945; (b) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; (c) Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi; (d) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan (e) Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak atau tidak akan terjadi. 11. Bahwa PEMOHON I merupakan perorangan Warga Negara Indonesia asli sejak kelahirannya yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (yang masih mencantumkan Islam sebagai agama PEMOHON I yang saat ini tidak sesuai dengan fakta) [fotokopi KTP PEMOHON I sebagai bukti P-13] yang sebelumnya dan masih resmi secara catatan kependudukan beragama Islam yang sebelumnya menganut mazhab sebagaimana mayoritas penduduk Indonesia yaitu menurut pemahaman mayoritas dan selanjutnya berganti-ganti hingga pemahaman terakhir sebelum mengajukan permohonan ini adalah menurut pemahaman mazhab Syiah Dua Belas Imam dan kemudian saat ini secara faktual tidak memeluk agama dan juga tidak mempercayai atau menjadi anggota aliran penghayat sebagaimana dimaksud oleh 6 PERMENDIKBUD No. 77/2013 karena memilih untuk memahami fenomena alam dan kehidupan dengan berangkat dari asumsi ketidaktahuan dan kemudian membangun pandangan yang bersifat personal berdasarkan ilmu pengetahuan serta nalar logis dan saintifik, tidak berdasarkan dogma dan doktrin yang bersifat klaim serba tahu dan klaim jawaban lengkap yang menjelaskan segala sesuatu hanya karena hal sedemikian tertulis dalam kitab dan atau ujaran pihak-pihak yang mengatasnamakan ajaran dan ujarannya sebagai berasal dari Tuhan. 12. Bahwa PEMOHON II merupakan perorangan Warga Negara Indonesia asli sejak kelahirannya yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk yang masih mencantumkan Islam sebagai agama PEMOHON II yang saat ini tidak sesuai dengan fakta [fotokopi KTP PEMOHON II sebagai bukti P-14] yang sebelumnya dan masih resmi secara catatan kependudukan beragama Islam yang memang benar pada masa itu agama PEMOHON II adalah Islam dan saat ini secara faktual tidak memeluk agama manapun juga baik yang “diakui” maupun “belum diakui” dan juga tidak mempercayai atau menjadi anggota aliran penghayat sebagaimana dimaksud oleh PERMENDIKBUD No. 77/2013 karena memilih untuk memahami fenomena alam dan kehidupan dengan berangkat dari ketidaktahuan dan membangunnya berdasarkan pengetahuan serta nalar logis dan saintifik, tidak berdasarkan dogma dan doktrin yang bersifat klaim serba tahu dan klaim jawaban lengkap yang menjelaskan segala sesuatu hanya karena hal sedemikian tertulis dalam kitab suci agama-agama dan atau ujaran pihak-pihak yang mengatasnamakan ajaran dan ujarannya sebagai berasal dari Tuhan. 13. Perlu ditegaskan bahwa PARA PEMOHON hingga permohonan ini diajukan tidak menganut agama baik asli Indonesia (jika ada) maupun yang berasal dari luar Indonesia dan juga tidak menganut aliran kepercayaan sebagaimana definisi Pasal 1 Angka 4 PERMENDIKBUD No. 77 Tahun 2013 [salinan PERMENDIKBUD No. 77/2013 sebagai bukti P-15], “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya berasal dari kearifan lokal bangsa Indonesia.” karena: 7 1) PARA PEMOHON tidak memahami maksud dari istilah “perilaku ketakwaan” yang dimaksud dalam PERMEN a quo karena tidak dijelaskan lebih lanjut, oleh karena itu PARA PEMOHON merujuk pada makna menurut KBBI: a. Menurut KBBI, (dikutip dari laman kbbi.web.id/takwa yang terakhir dikunjungi pada 4 Agustus 2024) takwa dimaknai sebagai: n 1 terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya; 2 keinsafan diri yg diikuti dengan kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya; 3 kesalehan hidup. Sedangkan ke- takwa-an dimaknai sebagai n perihal takwa. b. Bahwa PARA PEMOHON : i. tidak mempercayai Tuhan memiliki nama diri sebagai Allah atau nama diri lainnya namun dalam hal ini tidak menjadi masalah karena kata Allah dapat dimaknai sebagai tuhan dalam pengertian umum sebagaimana di negara berbahasa Arab sebagai asal kata itu tidak hanya dimaknai sebagai nama diri tuhan menurut agama Islam namun penyebutan yang semakna dengan kata tuhan dalam bahasa Indonesia dan biasa digunakan warga Arab non Muslim berbahasa Arab menyebut nama tuhan secara umum; ii. tidak mempercayai adanya perintah dan larangan-Nya baik yang disampaikan Tuhan (Allah menurut KBBI) baik secara langsung kepada PARA PEMOHON maupun melalui perantaraan siapapun juga tetapi Tuhan telah menganugerahkan akal dan rasionalitas yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah kehidupan. c. Bahwa makna ketiga takwa adalah sebagai kesalehan hidup, menurut KBBI, (dikutip dari laman kbbi.web.id/saleh yang terakhir dikunjungi pada 4 Agustus 2024) kesalehan adalah: n ketaatan (kepatuhan) dalam menjalankan ibadah; kesungguhan menunaikan ajaran agama sedangkan saleh sendiri dimaknai sebagai a 1 taat dan sungguh- sungguh menjalankan ibadah; 2 suci dan beriman. PARA PEMOHON tidak mempercayai adanya kewajiban menjalankan ritus ibadah baik yang disampaikan Tuhan secara langsung atau melalui perantaraan siapapun juga. Tidak ada satu pihak yang melakukan klaim sebagai 8 perantara dapat dibuktikan secara saintifik maupun logika dan rasionalitas. 2) PARA PEMOHON tidak mempercayai bahwa Tuhan YME mengajarkan tata cara peribadatan baik yang disampaikan langsung atau melalui perantaraan; 3) Bahwa apa yang dipercayai PARA PEMOHON tidak berasal dari kearifan lokal yang biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi biasanya melalui cerita dari mulut ke mulut tetapi sintesis menurut logika serta daya cipta, rasa dan karsa sendiri; 4) PARA PEMOHON percaya bahwa Tuhan YME tidak membutuhkan peribadatan atau penyembahan atau persembahan dari manusia, oleh karena itu tidak mengajarkan baik langsung maupun melalui perantaraan tentang tata cara berhubungan dengan-Nya; 5) PARA PEMOHON percaya bahwa Tuhan YME tidak hanya tidak membutuhkan penyembahan dan/atau peribadatan dan sejenisnya dari manusia tetapi bahkan Tuhan YME jika ada tidak diketahui mengeluh atau menghukum manusia jika tidak mempercayai keberadaan-Nya, segala cerita tentang penghukuman baik di dunia maupun di alam setelah dunia adalah cerita dari masa silam yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara perspektif ilmiah maupun logika dan rasionalitas serta segala dalil Tuhan memerintahkan karena manusia yang membutuhkan adalah sejenis keyakinan menurut selera manasuka saja namun PARA PEMOHON tetap menghormati pilihan pihak lain manapun juga untuk mempercayai bahwa kisah-kisah itu benar pernah terjadi atau akan terjadi atau memilih meyakini argumentasi kebutuhan manusia yang dipenuhi oleh Tuhan; 6) PARA PEMOHON percaya bahwa urusan dengan diri sendiri dan dengan sesama manusia harus dipecahkan sebagai sesama manusia yang bebas dan merdeka yang telah dianugerahi kemampuan berpikir rasional dan hak asasi manusia, oleh karena itu Tuhan jika ada tidak menurunkan perintah atau larangan secara langsung kepada PARA PEMOHON maupun melalui perantaraan terkait code of conduct hubungan dengan alam, sesama manusia dan dirinya sendiri. 7) Bahwa kalimat “Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa” (KYME) tidak tepat jika dimaknai secara bahasa tetapi dimaksudkan sebagai istilah 9 yang merujuk pada berbagai sistem kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam PERMENDIKBUD No. 77/2013 termasuk tetapi tidak terbatas Parmalim, Sunda Wiwitan, Sapto Darmo, dan sejenisnya yang umumnya telah membentuk organisasi formal (seperti Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, www.mlki.or.id) maupun non formal karena jika dimaknai secara bahasa maka enam agama (Islam, Hindu, Budha, Katholik, Kristen dan Kong Hu Cu) juga termasuk di dalam kategori “KYME” dan oleh karena itu seharusnya di kolom agama KTP dan KK tidak ada isian selain KYME dan pilihan ketujuh dimaksud muncul setelah dan dimaksudkan sebagai pelaksanaan putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016. Oleh karena itu jelas apa yang dipercaya PARA PEMOHON tidak termasuk di dalamnya dan selanjutnya guna menghindari kekeliruan pemahaman terhadap makna kata kepercayaan (KYME) secara bahasa yang dalam hal ini tidak relevan dan sebagai istilah sebagaimana dimaksud dalam Permendikbud No. 77/2013 maka PARA PEMOHON akan menyebutnya sebagai penghayat atau penghayatan. 14. Bahwa PARA PEMOHON saat menanyakan kepada petugas disdukcapil agar di kolom agama dituliskan sebagai “tidak beragama” ditolak dan menyatakan tidak mungkin bisa dilakukan. Oleh karena status keagamaan PARA PEMOHON yang sedemikian mengakibatkan kerugian hak konstitusionalnya secara aktual dan mendapat diskriminasi yaitu perlakuan yang berbeda untuk hal yang sama khususnya tetapi tidak terbatas hak beragama yang seharusnya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 15. Bahwa PARA PEMOHON dahulunya karena memeluk Islam menurut pemahaman minoritas telah mengalami diskriminasi termasuk tetapi tidak terbatas tidak dapat mencantumkan identitas mazhab di KTP dan anak-anak PARA PEMOHON tidak mendapatkan pengajaran pendidikan agama menurut perspektif mazhab yang dianut dan atau pengajar yang se-agama. 16. Bahwa peristiwa diskriminasi serupa juga terjadi saat ini yaitu tidak dapat mencantumkan identitas “tidak beragama” di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga [kronologi penolakan petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terhadap permohonan PEMOHON I sebagai bukti P-16 dan PEMOHON II sebagai bukti P-17 dan rekaman video PEMOHON II sebagai bukti P-27 dan kronologi penolakan petugas dinas pendidikan terhadap permohonan 10 PEMOHON I agar anak PEMOHON I tidak mengikuti pendidikan agama bukti P-18]. 17. Karena hak konstitusional untuk beragama yang dalam hal ini “tidak beragama” tidak mendapatkan pemenuhan maka konsekuensinya ketentuan yang diatur dalam undang-undang lainnya yang menjadi objek permohonan juga tidak terpenuhi kecuali PARA PIHAK melakukan kebohongan terkait status keagamaan. 18. Bahwa dengan penalaran yang wajar hak konstitusional PARA PEMOHON dirugikan dengan berlakunya peraturan perundangan yang menjadi objek permohonan karena seluruh peraturan perundangan yang menjadi objek permohonan dimaknai mewajibkan PARA PEMOHON untuk memeluk agama atau kepercayaan tertentu yaitu memilih salah satu dari tujuh pilihan di isian kolom agama yang disediakan dan diwajibkan untuk memilih, isian kolom agama tidak bersifat isian terbuka tetapi pilihan tertutup yang memaksa. 19. Bahwa memeluk agama dan atau penghayatan tertentu (salah satu dari tujuh pilihan yang ada) bertentangan dengan hati nurani dan pemikiran dan keyakinan serta hak asasi manusia dan merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON dan PARA PEMOHON memutuskan tidak mau lagi melakukan kebohongan terkait status agama hanya untuk kepentingan pragmatis karena kebohongan yaitu menggunakan satu agama untuk keperluan dan keuntungan diri sendiri bagi PARA PEMOHON adalah penghinaan yang menodai martabat diri sendiri dan agama yang digunakan, dengan diajukannya permohonan ini diharapkan mengurangi orang yang menggunakan agama untuk kepentingan dirinya sendiri secara egoistik baik karena terpaksa atau sengaja. 20. Bahwa sesungguhnya menyatukan seluruh penghayat kepercayaan dalam satu kategori sebagai Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah diskriminasi karena: a. Jika dimaknai secara bahasa maka seluruh agama yang di Indonesia keenam pilihan yang ada di kolom KTP dan KK dapat dianggap sebagai bagian dari konsep teologi monotheisme yang diberikan nama sendiri di kolom pilihan yaitu Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu, Kong Hu Cu maka seharusnya semuanya termasuk dalam kategori Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (KYME) dan oleh karena itu hanya perlu diberikan satu kategori itu saja di kolom isian yaitu KYME. Oleh karena itu 11 pilihan “Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa” itu harus dimaknai sebagai istilah yang dalam hal ini mengacu pada Permendikbud No. 77/2013 dimana agama selain yang enam dan tidak beragama tidak termasuk di dalamnya terlebih mengacu pada fakta hukum bahwa pilihan KYME muncul sebagai pelaksanaan terhadap putusan MK No. 97/PUU- XIV/2016 yang mana hal dimaksud bukanlah sebagai alternatif isian bagi agama selain yang enam dan penghayat sebagaimana dimaksud oleh PERMENDIKBUD No. 77/2013. b. Bahwa “KYME” sebagaimana dimaksud di pilihan kolom agama memiliki nama masing-masing menurut para penganutnya seperti Parmalim, Sunda Wiwitan, Sapto Darmo, dan sejenisnya yang masing-masing memiliki kaidah teologis dan peribadatan dan tata cara lainnya yang berbeda-beda, oleh karena itu menjadikan seluruhnya dalam satu kategori adalah diskriminasi karena adanya perlakuan yang berbeda untuk hal yang sama. Demikian pula dengan apa yang dilakukan Kementerian Pendidikan Nasional yang menyatukan seluruh kepercayaan itu dalam satu mata pelajaran dan/atau mata kuliah adalah sebentuk diskriminasi dan pemaksaan. c. Bahwa pilihan isian kolom agama yang wajib diisi di KTP dan KK yang berupa pilihan tertutup yang berisi enam agama dan “KYME” adalah sebentuk diskriminasi terhadap para penghayat kepercayaan terlebih lagi kepada yang beragama selain yang enam dan lebih-lebih lagi kepada yang tidak beragama termasuk tetapi tidak terbatas penganut deisme, agnostik, panteisme dan sejenisnya. 21. Bahwa perlu disampaikan bahkan saat masih memeluk Islam PARA PEMOHON percaya menurut ajaran Islam yang dipahami PARA PEMOHON bahwa kebebasan beragama maksudnya juga termasuk kebebasan untuk tidak memeluk agama dan bahwa sesuai dengan ajaran Islam memeluk agama harus berasal dari dorongan hati nurani dan pemikiran mendalam karena hal itu khususnya tetapi tidak terbatas sesuai dengan QS Al Baqarah: 246, “Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Sungguh telah jelas antara kebenaran dan kesesatan” dan QS Al Kahfi: 29, “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka, siapa yang menghendaki (beriman), hendaklah dia beriman dan siapa yang menghendaki (kufur), biarlah dia kufur”, maka saat ini yaitu saat tidak lagi 12 memeluk ajaran agama dan penghayatan dan terus mengalami diskriminasi mendorong PARA PEMOHON mengajukan permohonan pengujian ini. 22. Dengan demikian jelas bahwa hak konstitusional PARA PEMOHON khususnya tetapi tidak terbatas dirugikan dan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang menjadi objek permohonan dan jika permohonan PARA PEMOHON dikabulkan terdapat kemungkinan kerugian hak konstitusional PARA PEMOHON tidak terjadi atau tidak akan terjadi yaitu hak-hak termasuk tetapi tidak terbatas: (1) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian serta perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945); (2) Hak kebebasan beragama (Pasal 28E Ayat 2 UUD 1945) yang menurut Mahkamah Konstitusi pada dasarnya bukan pemberian negara tetapi hak alamiah dan sekaligus ditetapkan konstitusi sebagai hak konstitusional dan penafsiran Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 tidak bermaksud membatasi kebebasan dan perlindungan hanya terhadap enam agama saja; (3) Hak melangsungkan perkawinan yang sah (Pasal 28B Ayat 1 UUD 1945); (4) Hak memilih pendidikan sesuai agama (Pasal 28E Ayat 1 UUD 1945). (5) Hak atas rasa aman dan bebas dari ketakutan (Pasal 28G Ayat 1 UUD 1945). 23. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 (khususnya yang diuraikan di halaman 137–140) menegaskan bahwa menganut agama dan kepercayaan merupakan hak konstitusional warga negara yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yang pada dasarnya bersumber dari hak alamiah, bukan merupakan pemberian negara yang oleh karena itu timbul kewajiban dan tanggung jawab negara terutama pemerintah untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak tersebut. 24. Bahwa perkara yang diputuskan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 berkaitan dengan hak konstitusional warga negara yang tidak menganut agama tetapi menganut sistem kepercayaan adat atau warisan leluhur yang masih hidup di masyarakat, namun belum ada penegasan mengenai hak konstitusional warga negara yang tidak memilih salah satu dari enam agama 13 yang ada di pilihan kolom agama dan untuk tidak menganut agama dan atau penghayatan yang ada. 25. Bahwa PARA PEMOHON menyatakan diri tidak memeluk agama dan penghayat yang oleh karena itu berpotensi menderita kerugian hak konstitusional karena berlakunya Pasal 302 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHPidana dapat mengakibatkan persangkaan melakukan tindak pidana padahal hanya menggunakan hak berpendapat saja dan sejenisnya dan jika Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 terdapat kemungkinan kerugian dimaksud tidak akan terjadi. 26. Bahwa undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh PARA PEMOHON adalah yang antara lain dalam ketentuannya mempersyaratkan pemelukan agama dan penghayatan tertentu (salah satu dari tujuh pilihan isian kolom agama) agar dapat dipenuhi hak konstitusionalnya dan dengan demikian ketentuannya menimbulkan diskriminasi berdasarkan agama bahkan dapat dikategorikan sebagai pemaksaan secara melawan konstitusi oleh negara dalam hal ini Pemerintah yang memaksa peserta didik / mahasiswa tetap mengikuti mata pelajaran / mata kuliah pendidikan agama yang tidak sesuai dengan kenyataan dan mempidanakan seseorang yang menyebabkan orang lain menjadi tidak memeluk agama sedangkan perbuatan tidak memeluk agama itu sendiri bukan suatu tindak pidana. 27. Secara lebih sistematik uraian mengenai kedudukan hukum PARA PEMOHON tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Tentang kerugian konstitusional karena berlakunya Pasal 22 UU No. 39/1999 dan Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) UU No. 23/2006: a. Bahwa PARA PEMOHON memiliki hak konstitusional yang diberikan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” dan Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” b. Bahwa berlakunya Pasal 22 UU No. 39/1999 menyebabkan terjadinya kerugian konstitusional PARA PEMOHON karena Pemerintah salah menerapkan norma hukum administratif yang kemudian membuat kaitan antara norma kebebasan beragama antara lain tersebut di Pasal 14 22 UU No. 39/1999 tidak tercermin dalam praktek adminduk yang juga mencatat agama penduduk sebagai kejadian kependudukan yang dianggap penting yang dilaksanakan dengan UU No. 23/2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan terkait di bawahnya yang membatasi pilihan isian kolom agama hanya tujuh pilihan pada kenyataannya tidak mengakomodasi agama dan kepercayaan yang ada di masyarakat dan dalam hal ini adalah pilihan “tidak beragama” yang merupakan keyakinan sesuai hati nurani PARA PEMOHON, dan oleh karena itu tidak dilayani saat ingin mengubah isian kolom agama. c. Dapat disimpulkan bahwa kerugian hak konstitusional PARA PIHAK pertama-tama bersumber dari berlakunya Pasal 22 UU No. 39/1999 yang disalahpahami penafsirannya dan terbukti disalahpahami dengan diberlakukannya UU No. 23/2006 yang kemudian diikuti dengan peraturan perundangan di bawahnya yang secara kongkrit hanya memberi tujuh pilihan tertutup, bukan bersifat sebagai isian bebas sebagaimana kolom alamat yang dengan demikian bersifat memaksa karena jika tidak memilih salah satu akan tidak dilayani, hal itu jelas merugikan hak konstitusional yang diberikan Pasal 28E Ayat (1) UUD 1945. d. Penduduk dipaksa memilih salah satu dari tujuh pilihan atau TIDAK DILAYANI, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa berlakunya Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (2) UU No. 23/2006 menyebabkan timbulnya kerugian hak konstitusional sehingga PARA PEMOHON tidak lagi mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana amanat hak konstitusional yang diberikan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. e. Oleh karena itu jelas kerugian konstitusional yang diderita PARA PEMOHON bersifat aktual yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 22 UU No. 39/1999 yang secara keliru dipahami Pemerintah atau mungkin dalam pembuatan UU No. 23/2006 diabaikan keberadaannya dan penafsiran konstitusionalitasnya sebagaimana telah diputuskan Mahkamah Konstitusi bahwa negara harus melindungi semua agama bukan hanya enam agama sehingga menerapkan Pasal 61 Ayat (1) 15 dan Pasal 64 Ayat (1) UU No. 23/2006 dan peraturan pelaksanaannya secara bertentangan dengan amanat UUD 1945. f. Karena adanya hubungan kausalitas antara berlakunya Pasal a quo dan kerugian konstitusional PARA PEMOHON jelas jika permohonan PARA PEMOHON dikabulkan kerugian hak konstitusional dimaksudkan tidak akan terjadi karena kemudian hukum yang berlaku mengakui hak PARA PEMOHON untuk bertuhan tetapi tidak dalam perspektif dan tata cara menurut agama-agama atau penghayatan sebagaimana dimaksud PERMENDIKBUD No. 77/2013 karena PARA PEMOHON memegang teguh dan melaksanakan dasar negara Ketuhanan Yang Maha Esa secara murni dan konsekuen hanya sekali lagi PARA PEMOHON tegaskan tetapi tidak dengan perspektif agama atau penghayatan warisan leluhur tetapi dalam perspektif daya cipta, rasa dan karsa sendiri. g. Pada pokoknya secara mutatis mutandis dalil kerugian konstitusional di atas juga dapat diterapkan pada berlakunya UU No. 20/2003 tetapi dalam perspektif lain akan diuraikan pada tempatnya. (2) Tentang kerugian konstitusional karena berlakunya Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1/1974: a. Bahwa PARA PEMOHON memiliki hak konstitusional yang diberikan Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” b. Bahwa berlakunya Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1/1974 menyebabkan terjadinya kerugian bahkan kehilangan hak konstitusional sebagaimana amanat Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 kecuali PEMOHON I tetap melanjutkan kebohongan mengaku masih menganut agama Islam sebagaimana tercantum di KTP dan KK. Dalam hal ini kerugian bersifat potensiel karena memang masih dalam tahap rencana untuk melangsungkan perkawinan kembali tetapi menjadi tidak mungkin bagi PEMOHON I menikmati hak konstitusionalnya karena berlakunya Pasal a quo kecuali melakukan kebohongan yang bagi PEMOHON I adalah sebentuk penghinaan pada martabat diri sendiri dan agama Islam. 16 c. Karena adanya hubungan kausalitas antara berlakunya Pasal a quo dan kerugian konstitusional PARA PEMOHON maka jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian materiel ini niscaya kerugian hak konstitusional PEMOHON I tidak akan terjadi karena dengan dikabulkannya permohonan berarti peraturan perundangan yang berlaku adalah sebagaimana tersebut dalam KUHPerdata yang oleh karena itu PEMOHON I dapat melangsungkan perkawinan yang sah di Kantor Catatan Sipil tanpa melaksanakan ritual keagamaan yang tidak lagi dipercayai atau penghayatan PEMOHON I. (3) Tentang kerugian konstitusional karena berlakunya Pasal 12 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 20/2003: a. Bahwa PARA PEMOHON memiliki hak konstitusional yang diberikan Pasal 28E Ayat (1): “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” b. Bahwa berlakunya Pasal 12 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 20/2003 yang bersifat wajib bagi peserta didik mengikuti pendidikan agama dapat dipahami hanya dalam konteks jika pendidikan agama dimaksudkan hanya bagi penganut agama tersebut dan atau mendapatkan pengajar yang seagama atau kurikulum pendidikan dimaksudkan bersifat sebagai kajian akademik saja, tetapi tidak dapat dipahami jika diwajibkan kepada PARA PEMOHON yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa tetapi tidak menurut perspektif dan tata cara agama atau penghayat, kecuali jika Pemerintah menyediakan kurikulum deisme atau panteisme atau agnostisme dan sejenisnya dan tenaga pengajar yang juga menganutnya. Dan mengingat terdapat banyak denominasi dalam satu agama maka pengajar dan kurikulum yang ada mungkin tidak sama dengan ajaran suatu denominasi (biasa disebut mazhab/ordo) walaupun termasuk dalam kategori suatu agama tertentu tetapi dalam sejumlah aspek memiliki perbedaan fundamental dan itu artinya terjadi pemaksaan negara yang tidak sesuai dengan amanat UUD 1945. Dan harus diingat bahwa 17 peningkatan keimanan dan ketakwaan dan moral dan sebagainya tidak hanya dapat dilakukan melalui jenjang pendidikan formal semata tetapi juga menjadi tugas orangtua dan keluarga dan atau komunitas masing-masing. Negara telah cukup melaksanakan amanat UUD 1945 dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dimaksudkan yaitu kurikulum sesuai agama dan kepercayaan yang hidup di masyarakat dan pengajar yang seagama atau sekepercayaan secara bertahap dan jika tetap belum tersedia maka tidak sepatutnya diwajibkan. c. Jalan terbaik adalah kurikulum Pendidikan Agama yang memuat materi pembelajaran perihal seluruh Agama dan Kepercayaan serta Adat Istiadat yang bersifat kajian akademik ilmiah rasional mengenai agama secara umum dan spesifik sehingga masyarakat dapat saling mengenali ajaran yang hidup di masyarakat sehingga diharapkan meningkatkan toleransi karena mengetahui dan memahaminya serta terhindar dari pendapat dan sikap yang bersifat galat logika manusia jerami, dan oleh karena itu dapat diwajibkan untuk diikuti semua peserta didik tanpa perlu syarat. Pendidikan semua agama dan adat istiadat penting agar masyarakat semakin memahami teori dan praktek semboyan negara Bhineka Tunggal Ika, praktek Persatuan Indonesia, “dimana bumi dipijak langit dijunjung.” Jauh lebih baik lagi jika dikreasi sebagai Pendidikan Agama dan ke-Indonesia-an yang selain memuat hal tersebut di atas juga memuat segala yang menguatkan nasionalisme yang berkebudayaan, patriotisme yang rasional dan sadar kebencanaan karena kondisi geografis Indonesia. d. Oleh karena itu pemaksaan untuk mengikuti pendidikan agama yang tidak sama dengan agama atau kepercayaan yang dianut dan pengajar yang seagama atau kepercayaan bertentangan dengan amanat konstitusi dan merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON untuk memilih pendidikan dan pengajaran secara aktual. e. Karena adanya hubungan kausalitas antara berlakunya Pasal a quo dan kerugian konstitusional PARA PEMOHON jelas pula jika permohonan PARA PEMOHON dikabulkan kerugian konstitusional dimaksudkan tidak akan terjadi karena jika dikabulkan artinya 18 mengikuti pendidikan agama menjadi pilihan khususnya jika tidak tersedia kurikulum yang sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut dan tidak ada pengajar yang seagama atau sekepercayaan. Tentang pendidikan keagamaan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta moralitas khas atau umum dan sebagainya dapat dilaksanakan sendiri oleh keluarga yang bersangkutan. (4) Tentang kerugian konstitusional karena berlakunya Pasal 302 Ayat (1) UU No. 1/2023: a. Bahwa PARA PEMOHON memiliki hak konstitusional yang diberikan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” b. Bahwa berlakunya Pasal 302 Ayat (1) UU No. 1/2023 menimbulkan ancaman ketakutan yang menciderai rasa aman PARA PEMOHON karena Pasal a quo mempidanakan orang yang menjadi sebab seseorang lain menjadi tidak beragama sedangkan menjadi tidak beragama itu sendiri bukan dikategorikan sebagai tindak pidana, rentetannya kemudian terkait hak kebebasan berekspresi dan sebagainya yang terkait dan rasa ketakutan itu muncul karena Pasal a quo diskriminatif dan tendensius yang dapat disalahgunakan mempersangkakan PARA PEMOHON melakukan tindak pidana padahal hanya sedang mengemukakan pemikiran secara damai dan dalam kerangka ilmiah akademik saja. c. Hal tersebut di atas jelas bersifat kausalitas karena jika Pasal a quo tidak ada maka rasa ketakutan itu juga menghilang, meski persekusi dari masyarakat yang tidak memahami persoalan karena kebodohan atau fanatismenya masih mungkin terjadi namun setidaknya menghilangkan ancaman yang berasal dari kewenangan aparatur hukum yang menjalankan peraturan perundangan. d. Karena adanya hubungan kausalitas tersebut maka jelas jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan PARA PEMOHON kerugian konstitusional dimaksudkan tidak akan terjadi. 19 28. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan PARA PEMOHON memenuhi ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Huruf (a) UU MK, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan Pasal 4 PMK No. 2/2021 sehingga oleh karena itu dapat disimpulkan PARA PEMOHON mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. III. ALASAN PARA PEMOHON (POSITA PETITUM) Alasan-alasan Umum 29. Dalam perkara ini PARA PEMOHON menggunakan istilah agama sebagai hal yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut: (1) Suatu sistem kepercayaan yang meyakini adanya dan superioritas supreme others (bisa bersifat tunggal atau jamak) yang biasa disebut sebagai Tuhan atau dewa-dewi dan sejenisnya dengan penamaan atau nama-diri yang berbeda-beda; (2) Meyakini adanya petunjuk dari supreme others baik secara langsung dan atau melalui mekanisme perantaraan mengenai tata cara perhubungan dengan-Nya yang biasa disebut sebagai ritus peribadatan; (3) Meyakini adanya petunjuk dari supreme others baik secara langsung dan atau melalui mekanisme keperantaraan mengenai tata cara berhubungan (code of conduct) dengan pihak lainnya baik manusia maupun alam dan diri sendiri. 30. Dalam perkara ini PARA PEMOHON menggunakan istilah PENGHAYAT atau PENGHAYATAN untuk merujuk pada pengertian KYME sebagaimana diatur oleh PERMENDIKBUD No. 88/2013 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya guna menghindari pemaknaan secara bahasa tetapi itu adalah istilah dengan makna khusus tertentu sebagaimana dimaksud. 31. Bahwa kondisi alamiah manusia adalah tidak beragama bahkan sesungguhnya tidak bertuhan karena segala konsep agama dan penghayat atau bertuhan belum diketahuinya karena jelas dan tidak perlu pembuktian apapun seorang bayi manusia hingga usia tertentu tidak cukup alasan untuk dinisbatkan sebagai pemeluk agama tertentu dan oleh karena itu segala penisbatan status keagamaan pada seorang bayi tidak lain adalah praktek hukum dan atau sosial yang tidak sesuai dengan realitas/kenyataan namun mungkin diperlukan jika kepentingan si bayi menuntut untuk hal itu. Oleh 20 karena itu dapat disimpulkan kondisi tidak beragama adalah kondisi natural alamiah bawaan hingga yang bersangkutan mengubahnya dengan pilihannya sendiri untuk menganut agama atau penghayatan tertentu atau tetap bertahan pada kondisi alamiahnya sebagai tidak beragama. 32. Bahwa terdapat banyak kondisi atau dalil yang mungkin dialami manusia yang mengakibatkan penisbatan status keagamaan apapun tidak bersesuaian dengan realitas atau setidaknya tidak relevan, oleh karena itu dapat disebut sebagai kondisi tidak beragama atau setidaknya konsep agama kehilangan relevansi antara lain sebagai berikut: (1) Dalil kelahiran: sebagaimana dimaksudkan dalam penjelasan sebelumnya. (2) Dalil transisi: saat seseorang menanggalkan kepercayaannya pada suatu agama atau penghayatan tidak secara otomatis dapat dikatakan memeluk agama yang baru, oleh karena itu saat masa transisi seseorang dapat dikatakan sebagai tidak beragama. (3) Dalil kepikunan: dalam kondisi pikun seseorang tidak tepat jika dinisbatkan pada agama tertentu bahkan banyak agama yang mempersyaratkan kondisi sadar sehingga kepadanya dapat dibebankan tugas keagamaannya. (4) Dalil kewarasan: saat seseorang menderita gangguan kejiwaan dan atau kehilangan kesadaran tidak tepat jika yang bersangkutan dinisbatkan pada agama tertentu bahkan banyak agama yang mempersyaratkan kondisi sadar sehingga kepadanya dapat dibebankan tugas keagamaannya. (5) Dalil kematian: saat seseorang ditemukan mati dan tidak dapat diidentifikasi status keagamaannya tidak tepat jika kemudian dinisbatkan pada agama tertentu walau dalam praktek keseharian kemudian dinisbatkan pada agama mayoritas yang dianut di wilayah ditemukannya. Praktek dimaksud tidak menjadi masalah karena si jenazah tidak bisa lagi menyangkal atau membenarkan walau sesungguhnya demi keadilan siapapun juga yang bersedia menguburkannya dibolehkan melakukannya dengan tata cara agama apapun atau kesemuanya saja dilakukan karena salah satu mungkin benar. Namun yang lebih tepat adalah agama tidak dapat dinisbatkan kepada jenazah dimaksud. (6) Dalil kisah agama: dalam banyak hal para pendiri agama sebelum memeluk atau mendirikan agamanya yang mungkin diklaimnya sebagai 21 perintah Tuhan, menjadi pertanyaan apakah agama pendiri agama itu sebelumnya, bahkan dapat dikatakan banyak pendiri agama yang sebelumnya tidak beragama sebagaimana kisah Ibrahim dalam al Kitab dan al Qur’an. (7) Dalil pendidikan: di banyak tempat di dunia ini ada masyarakat yang tidak memeluk agama tertentu bahkan tidak diajarkan mengenai konsep tuhan dan ketuhanan oleh keluarga maupun lingkungannya maka mereka umumnya tetap dalam kondisi tidak beragama bahkan tidak bertuhan seperti yang banyak terjadi di China atau Korea, oleh karena itu sesungguhnya beragama adalah hasil dari intervensi hukum dan atau sosial dan atau pendidikan tanpa mengurangi kemungkinan yang mana tidak bisa dibuktikan benar salahnya, adanya intervensi Tuhan dengan memberikan ilham atau wahyu pada seseorang. (8) Dalil legalitas: a. Orang yang memeluk “agama” yang tidak memenuhi parameter sebagaimana dideskripsikan atau diatur ketentuannya dalam peraturan perundangan berlaku dapat dikatakan sebagai tidak beragama secara hukum. b. Contohnya: 1>orang yang menganut ajaran yang bersumber dari kearifan lokal seperti penghayat kepercayaan antara lain penganut ajaran Parmalim, Sapto Darmo dan sejenisnya diputus Mahkamah Konstitusi sebagai bukan agama tetapi disederajatkan atau dipersamakan dengan agama, oleh karena itu sesungguhnya secara legal Para Penghayat adalah orang yang juga tidak beragama; 2>penganut Bahai di Indonesia dan saintologi dan semua agama selain enam dapat dikatakan juga secara legal atau “setengah legal” sebagai tidak beragama dan kenyataannya siapapun yang mengisi kolom padahal tidak mempercayai salah satu dari tujuh sedang melakukan kebohongan dan memanfaatkan secara egoistik agama yang ada di kolom isian demi kepentingan pribadinya sendiri. Maksud dari “setengah legal” adalah secara hukum diakui sebagai agama tetapi faktanya dia tidak ada di kolom pilihan isian KTP dan KK yang juga dianggap sah secara hukum. 22 (9) Dalil asal-usul: agama yang ada di Indonesia terlebih enam pilihan di kolom KTP dan KK jika diamati jelas berasal dari luar Indonesia, oleh karena itu sebelum ada perhubungan dengan orang-orang yang menganut agama asli luar negeri itu dapat dikatakan bangsa Indonesia tidak beragama. (10) Dalil penghayatan: bahwa serupa tetapi sedikit berbeda dengan dalil legalitas penghayatan terhadap Tuhan YME telah ada sebelum masuknya agama luar negeri dan secara legal jelas KYME telah ditetapkan sebagai bukan agama tetapi dipersamakan dengan agama, oleh karena itu sesungguhnya seluruh penganut penghayatan (KYME) baik sebelum masuknya agama dari luar negeri atau sesudahnya dapat dikategorikan sebagai tidak beragama bahkan sebelum KYME ditetapkan secara legal diakui dan dianggap sebagai setara dengan agama . Jika penghayatan yang pada dasarnya secara dalil legalitas bukan suatu agama disahkan dan diakui secara hukum maka cukup alasan hukum pengesahan dan pengakuan terhadap hak tidak beragama yang bersifat lebih umum dari penghayatan yang mana hal dimaksudkan adalah kondisi natural alamiah bawaan setiap manusia. (11) Dalil sejarah: seluruh agama dan penghayatan yang ada saat ini secara kesejarahan jelas muncul pada satu masa tertentu yang mana saat kemunculannya umat manusia sudah dalam kondisi yang banyak, oleh karena itu dapat dikatakan kondisi alamiah (original genuine) bangsa- bangsa manapun di dunia ini ada masa dalam sejarahnya sebagai tidak beragama. 33. Bahwa seluruh agama yang ada memiliki awal kemunculannya dalam perspektif ilmu sejarah dapat disimpulkan ada masa agama itu disebut sebagai agama baru yang mungkin bertentangan dengan kepercayaan atau agama yang telah ada sebelumnya, oleh karena itu mengingat evolusi peradaban mencegah kelahiran agama baru baik yang bersifat baru sama sekali atau berupa modifikasi atau sintesis sinkretisme atau akulturalisme sehingga menjadi bagian dari multikulturalisme dari yang telah ada adalah tindakan yang mengurangi hak asasi manusia dan menghambat progresivitas daya cipta rasa karsa manusia dan peradabannya. Oleh karena itu, demikian pula dengan hak untuk memilih tidak beragama haruslah dilindungi karena kondisi tidak 23 beragama adalah kondisi alamiah manusia karena agama sesungguhnya adalah hasil cipta rasa karsa manusia walaupun banyak pendirinya yang mengklaim mendapat perintah Tuhan yang mana perintah itu tidak dapat dibuktikan kesesuaiannya ataupun ketidaksesuaiannya dengan realitas atau dengan kata lain klaim sedemikian tidak dapat dibuktikan memenuhi asas kebenaran korespondensi namun sepenuhnya hanya sesuai dengan teori kebenaran agama yang menjadikan keyakinan manasuka yaitu meyakini kebenarannya sebagai suatu pilihan selera atau penetapan personal yang tentu saja wajib dihormati, de gustibus non est disputandum. 34. Bahwa terhadap segala keimanan, kepercayaan, selera, dan sejenisnya pada dasarnya tidak dapat dibuktikan kebenaran dan atau kesalahannya secara rasional maupun saintifik. Meyakini kebenarannya bersifat subjektif dan pilihan manasuka yang tidak layak untuk diperdebatkan, tidak ada satu manusia pun yang mampu membuktikan secara meyakinkan apapun kepercayaannya terbukti baik dalam perspektif teori kebenaran koheransi lebih-lebih lagi menurut perspektif teori kebenaran korespondensi (adanya kesesuaian antara realitas dan proposisi), semua hanya bersifat subjektif dan pragmatik. Oleh karena itu tidak layak diperdebatkan siapa yang benar dan siapa yang kepercayaannya keliru. Maka sudah tepat jika kita semua mengesampingkan perbedaan selera di antara kita dan bersama-sama membangun nusa bangsa dan negara demi tercapainya tujuan kita berbangsa dan bernegara sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945. 35. Bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa secara kebahasaan maupun pengertian lain seperti perspektif filosofis bahkan historis (sebagaimana pendapat Agus Salim anggota Panitia Sembilan perumus Piagam Jakarta) pada dasarnya tidak dapat dikorelasikan secara eksklusif hanya pada tuhan dan ketuhanan menurut agama karena tidak hanya agama yang memiliki konsep tuhan dan ketuhanan serta ajaran moral, oleh karena itu perbuatan hukum “tidak memilih agama” sebagaimana diperbuat oleh para penganut penghayatan dan sebagaimana diperbuat oleh PARA PEMOHON tidak dapat dikategorikan sebagai menentang atau berlawanan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. 36. Bahwa benar UUD 1945 setidaknya sepuluh pasal mengungkapkan tentang nilai-nilai agama namun sekali lagi jelas bahwa segala nilai yang diklaim sebagai nilai agama itu tidak dapat dinisbatkan secara eksklusif hanya dan 24 hanya sebagai nilai agama walau tentu saja banyak agama, tetapi tidak semua agama, mengajarkan nilai-nilai yang selaras dengan asas perikemanusiaan dan perikeadilan. 37. Bahkan jelas pula UUD 1945 mengkonstruksi penegasan mengenai HAK BERAGAMA yang secara kebahasaan maupun filosofis tidak dapat dimaknai sebagai KEWAJIBAN BERAGAMA. Jika maksudnya kewajiban niscaya akan dinyatakan sebagai kewajiban beragama, oleh karena dikonstruksi sebagai hak setelah diberikan oleh subjek hukum maka penggunaannya diserahkan kepada objek hukum untuk menggunakannya (beragama) atau tidak menggunakannya (tidak beragama). 38. Bahwa mengenai dasar negara “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: (1) Terdapat berbagai penafsiran sempit terhadap frasa dimaksudkan sehingga menjadi sejenis kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia untuk wajib meyakini Tuhan YME menurut sebagian persepsi yaitu harus menurut agama, namun menurut hukum telah jelas disebutkan implementasi berketuhanan bisa melalui berbagai jalan termasuk beragama atau berkepercayaan. Namun sesungguhnya hal dimaksud yaitu wajib meyakini keberadaan Tuhan tidak mungkin dapat menjadi kenyataan atau biasa dinyatakan sebagai “jauh panggang dari api” karena meyakini atau tidak meyakini Tuhan YME adalah keyakinan yang muncul dari dan di dalam pikiran yang bersifat forum internum yang tidak dapat dan tidak pada tempatnya untuk diatur dan bahkan pada dasarnya tidak mungkin diatur bagaimana seseorang menjalankan pikiran dan keyakinannya. (2) Untuk memahami lebih lanjut terlebih dulu akan diuraikan mengenai apa yang disebut dengan negara antara lain didefinisikan sebagai: a. Organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu, dan memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. b. Sebuah entitas politik yang menguasai suatu wilayah geografis tertentu, serta memiliki otoritas dan kedaulatan untuk mengatur urusan dalam wilayahnya. 25 c. Organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. (3) Sebagai sebuah entitas abstrak atau organisasi tidak tepat jika dikatakan suatu negara memeluk agama karena agama hanya berlaku di tataran individual personal yang terkadang karena kesamaan membentuk komunitas atau organisasi. Oleh karena itu istilah negara Islam harus dipahami sebagai negara yang menerapkan hukum Islam, negara Muslim maksudnya negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam. Penduduklah yang beragama mayoritas Islam dan bukan negara, dan Indonesia bukanlah negara Islam tetapi negara dimana Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi salah satu dasar negaranya. (4) Kemudian apa yang disebut sebagai Dasar Negara adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi negara dalam hal ini pengelola negara dalam menjalankan fungsi negara mencapai tujuan bernegara. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia dan tujuan bernegara Indonesia yang dapat disebut sebagai indikator umum keberhasilan negara adalah 1>melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 2>untuk memajukan kesejahteraan umum, 3>mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 4>ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tidak ada satu pun tujuan negara yang menyatakan bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang terikat pada agama, tetapi hak kebebasan beragama harus dijamin karena itu adalah bagian dari kemerdekaan dan keadilan sosial sepanjang dilaksanakan dalam kerangka perdamaian abadi dan keadilan sosial dan segala tujuan bernegara, dan semua itu dapat diperas dalam dua prinsip dasar yang dinyatakan sebagai harus sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. (5) Oleh karena itu, jelas dasar negara Pancasila bukanlah tujuan negara dan atau bernegara namun Pancasila adalah landasan atau hal yang wajib dipertimbangkan pengelola negara dalam perumusan segala kebijakan negara guna mencapai tujuannya. Oleh karena itu tidak tepat jika dasar negara itu dipandang wajib juga menjadi dasar bagi seluruh warga negara 26 secara personal individual dalam mencapai tujuan hidupnya tetapi dapat dimaknai secara caranya dalam berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara salah satunya adalah wajib menghormati pilihan warga lain untuk beragama dan berkepercayaan yang bagaimana pun juga atau tidak memilih apapun juga sebagai forum internum dan sebagai forum internum sepanjang memenuhi syarat yang antara lain disebutkan Agus Salim. Dasar negara tentu saja seharusnya hanya mengikat organisasi bernama negara dan tidak tepat jika dimaknai juga mengikat rakyat suatu negara terlebih sebagai personal individual atau komunitas, tidak cukup alasan untuk dimaknai mengikat personal individual warga negara dalam mencapai tujuan hidupnya. Oleh karena itu tidak cukup alasan untuk mewajibkan suatu hal yang mustahil karena keberimanan pada Tuhan YME adalah sejenis kerja pikiran yang tidak dapat dikontrol dan tidak boleh diatur negara. Negara hanya mungkin dan berhak mengatur hal-hal yang bersifat demi ketertiban dan kepentingan umum dan sejenisnya yang mana itu juga merupakan bagian dari tujuan bernegara tanpa melanggar konstitusi dan hak asasi manusia sebagaimana sepatutnya. Tidak mungkin para pendiri bangsa yang cerdas dan visioner menetapkan suatu kewajiban yang mustahil menjadi kenyataan, pikiran manusia dan apa yang dipercayainya bukanlah wilayah yang dapat diintervensi negara. Maka seluruh warga negara diwajibkan konstitusi untuk menerima dasar negara “sila pertama” Pancasila dimaksudkan antara lain: 1> mereka yang memegang jabatan mengelola negara agar dalam menjalankan fungsi negara mencapai tujuannya senantiasa mempertimbangkannya sebagai dasar negara yaitu pertimbangan berbagai kebijakan guna mencapai tujuan bernegara dimaksudkan; 2> mentoleransi kebijakan negara yang antara lain melindungi kebebasan beragama dan yang sederajat atau dapat dipersamakan dengan agama sebagaimana setidaknya dijelaskan dalam General Comment ICCPR Article 18 dan tidak beragama atau berpenghayatan; 3> mentoleransi kebijakan negara yang mungkin memberikan sarana dan prasarana kepada umat beragama secara berkeadilan dan yang terutama adalah menjaga “pasar-bebas agama dan kepercayaan” 27 senantiasa berada dalam keadaan yang fair (seluruh penganut agama dan kepercayaan termasuk yang tidak beragama senantiasa dapat mengembangkan keyakinannya dalam keadaan on the same level of playing field); 4> melaksanakan kebebasan beragama secara bertanggung jawab dan menghormati serta mentoleransi segala perbedaan pandangan terkait; 5> mentoleransi negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan yang dilaksanakan dengan prinsip pengutamaan ketertiban umum sebagaimana antara lain yang dimaksudkan oleh BAB V UU No. 1/2023 dan kepentingan umum yang maksudnya bukanlah kepentingan golongan atau mayoritas tetapi keumuman dari kepentingan itu sendiri seperti tidak pada tempatnya menjadikan jalan umum sebagai lokasi upacara atau ritual keagamaan (banyak bukti penggunaan sarana umum untuk ritual upacara keagamaan yang mengurangi atau menghalangi hak publik) karena keumuman kepentingan jalan adalah untuk tujuan berlalu lintas seluruh warga negara tanpa ada diskriminasi kecuali demi kepentingan umum itu sendiri seperti pelarangan pengguna jalan selain busway di jalur dimaksudkan atau pelarangan kendaraan beroda dua memasuki jalan tol adalah demi keselamatan pemotor sendiri dan atau demi tujuan lain yang lebih besar demi terwujudnya tujuan umum bernegara. Dalil ketidakmungkinan para pendiri bangsa di atas dibuktikan dengan pernyataan KH Agus Salim, salah satu anggota Panitia Sembilan yang merumuskan Piagam Jakarta sebagaimana telah diuraikan bahkan menjawab dengan tegas: “Dapatkah dengan asas negara itu, kita mengakui kemerdekaan keyakinan orang yang meniadakan Tuhan? atau keyakinan orang yang mengakui Tuhan berbilangan? atau berbagi? Tentu dan pasti! Sebab undang-undang dasar kita, sebagai juga undang-undang dasar tiap negara yang mempunyai adab dan kesopanan mengakui dan menjamin kemerdekaan keyakinan agama, sekedar dengan batas yang tersebut tadi itu, yaitu asal jangan melanggar adab kesopanan ramai, tertib keamanan dan damai.” (Agus Salim, Agenda Kementerian Agama 1951- 1952) 28 Soekarno dalam pidatonya di muka Sidang Umum P B.B. ke-XV tanggal 30 September 1960 [dapat dilihat di "To Build the World a New", Pidato Presiden Soekarno Mengguncang Dunia - YouTube atau https://www.youtube.com/watch?v=RSpyeHk1OTA&ab_channel=JermiHa ning berjudul Membangun Dunia Kembali (To Build The World a New) mengatakan: Perkenankanlah saya sakarang menguraikan sekedarnya tentang kelima pokok itu. Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa. Bangsa saya meliputi orang-orang yang menganut berbagai macam agama. Ada yang Islam, ada yang Kristen ada yang Budha dan ada yang tidak menganut sesuatu agama. Meskipun demikian untuk delapan puluh lima persen dari sembilan puluh dua juta rakyat kami, bangsa Indonesia terdiri dari para pengikut Islam. Berpangkal pada kenyataan ini, dan mengingat akan berbeda-beda tetapi bersatunya bangsa kami, kami menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai yang paling utama dalam filsafah hidup kami. Bahkan mereka yang tidak percaya kepada Tuhanpun, karena toleransinya yang menjadi pembawaan, mengakui bahwa kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa merupakan karakteristik dari bangsanya, sehingga mereka menerima Sila pertama ini. Negara menurut Bung Karno tidak memaksa orang untuk beragama bahkan bertuhan, tetapi yang terjadi mereka yang tidak bertuhan atau tidak beragama dapat menerima sila pertama karena pembawaan toleransinya dan tentu karena suasana politik kemasyarakatan saat itu adalah sebagaimana ditegaskan Agus Salim tidak memaksa orang untuk bertuhan apalagi beragama. Bung Karno dalam pidatonya pada hari lahir Pancasila juga tidak mengaitkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai kewajiban beragama tetapi bertuhan secara leluasa, bertuhan secara berkebudayaan yaitu yang tiada egoisme-keagamaan, ketuhanan yang berkebudayaan yaitu ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ketuhanan yang hormat- menghormati satu sama lain. Oleh karena itu jika kita tafsirkan secara historis yaitu menafsirkan berdasarkan pandangan subjektif pada pendiri negara dapat disimpulkan sila pertama Pancasila TIDAK dimaksudkan sebagai kewajiban pada setiap warga negara untuk bertuhan apalagi 29 beragama tetapi lebih sebagai himbauan moral agar segenap warga bangsa bertuhan dan dilindungi haknya untuk bertuhan secara leluasa dan dalam suasana saling menghormati satu sama lain. Namun demikian, persoalan hak dalam permohonan ini dibatasi hanya pada hak tidak memilih agama, oleh karena itu segala hal tentang ketidakpercayaan terhadap asas Ketuhanan Yang Maha Esa secara substansiil tidak relevan untuk dibahas atau didalilkan atau disanggah karena PARA PEMOHON dalam hal ini serupa tetapi dengan sedikit perbedaan fundamental dengan para penghayat yang juga tidak beragama. (6) Penafsiran dasar negara Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai kewajiban bagi seluruh warga negara untuk meyakini keberadaan Tuhan YME juga menimbulkan kontradiksi dalam berbagai peraturan perundangan yang berlaku khususnya tetapi tidak terbatas UU No.12/2005 Tentang Ratifikasi Kovenan ICCPR karena jika kita mengacu pada tafsir Pasal 18 poin angka (1) sebagaimana dimaksud General Comment No. 22; tafsir pasal tersebut menjelaskan bahwa hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama harus dipahami secara luas untuk melindungi baik keyakinan teistik, non-teistik, bahkan ateistik, termasuk keyakinan seseorang untuk tidak memeluk keyakinan apapun. Demikian pula dengan istilah agama dan keyakinan perlu ditafsirkan tidak saja mencakup agama-agama tradisional, agama-agama yang memiliki institusi, tetapi agama-agama baru, atau non-institusional. [dan Salinan ICCPR dalam bahasa Inggris sebagai bukti P-28 dan Salinan General Comments Article 18 sebagai bukti P-29] (7) Mengenai dasar dalil / pertimbangan hukum General Comments on ICCPR yang telah diratifikasi dengan UU No. 12/2005 Tentang Ratifikasi Kovenan ICCPR dapat diuraikan sebagai berikut: a. Di bagian menimbang UU a quo huruf d disebutkan “bahwa instrumen internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang menjamin persamaan kedudukan 30 semua warga negara di dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus-menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”. Dan huruf c yang menjadi rujukannya disebutkan “bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)”; b. Dan terhadap segala peraturan perundangan dalam hal ini UU di bawah UUD 1945 wajib diasumsikan sebagai selaras dan berkesesuaian dengan UUD 1945 sepanjang belum dinyatakan lain oleh Mahkamah Konstitusi sebagai amar putusan perkara pengujian undang-undang dimaksudkan karena hanya Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan menetapkan suatu undang-undang baik sebagian atau keseluruhannya bertentangan atau tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan yang dimaksudkan adalah apa yang telah tertuang dalam amar putusan dan atau ratio decedensi suatu amar putusan, namun mengenai apakah ratio decedensi amar putusan juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat masih terjadi perdebatan dan Mahkamah Konstitusi sendiri belum pernah memberikan putusan atau penetapan atau pendapat mengenai daya ikat ratio dececendi amar putusan, oleh karena itu setidaknya ratio decendensi dapat menjadi dalil yang dipertimbangkan dalam persidangan dan peraturan perundangan di bawah konstitusi; c. Dapat disimpulkan oleh karena itu sudah sepatutnya UU No. 12/2005 Tentang Ratifikasi Kovenan ICCPR dan General Comment yang menjadi rujukan resmi penafsiran terhadap ICCPR yang telah diputuskan Komite Hak Asasi Manusia PBB wajib dipatuhi negara yang meratifikasinya, dan harus dianggap tidak ada bagiannya atau keseluruhannya yang bertentangan dengan isi, jiwa dan amanat UUD 1945 dalam hal ini kecuali Pasal 1 ICCPR yang telah diberikan catatan pemaknaannya oleh UU a quo dan dapat menjadi pertimbangan hukum bukan hanya sebagai undang-undang berlaku tetapi substansi materinya karena satu proposisi dinilai benar tidak ada hubungannya pembuat proposisi dimaksudkan, maksudnya dalil yang mengacu 31 pada pernyataan suatu UU tidak hanya karena hal dimaksud dimuat dalam UU tersebut tetapi sebagai dalil yang sah secara substansiel terlebih karena UU dimaksud dan seluruh isinya seharusnya dianggap selaras dengan konstitusi sepanjang belum dinyatakan lain oleh suatu amar putusan Mahkamah Konstitusi . 39. Dilema postulat dan asas hukum dalam pemeriksaan perkara ini: (1) PARA PEMOHON menyadari postulat konstitusionalitas segala peraturan perundangan sebelum dinyatakan lain oleh Mahkamah Konstitusi tidak selalu bersesuaian dengan kenyataan sebagaimana asas fiksi hukum bahwa semua orang dianggap mengetahui hukum (presumptio iures de iure) juga tidak sesuai dengan kenyataan tetapi diperlukan sesuai dengan teori kebenaran pragmatik. (2) Postulat konstitusionalitas dimaksud mengikat Mahkamah Agung, terbukti bahwa Mahkamah Agung menahan atau menghentikan pemeriksaan pengujian peraturan perundangan terhadap Undang-undang yang sedang “didakwa” bertentangan dengan konstitusi di peradilan Mahkamah Konstitusi hingga ada putusan yang berkekuatan hukum final dan mengikat. (3) Oleh karena itu demi konstitusi dan koherensi segala peraturan perundangan di bawahnya Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan dalil berupa kutipan peraturan perundangan yang berlaku dan mempertimbangkannya dalam perspektif substansiel dalil dimaksudkan dan tetap mempertimbangkannya sebagai peraturan perundangan yang dipostulasi tidak bertentangan dengan konstitusi, dalam perkara ini khususnya dalil yang berasal dari rumusan norma hukum dalam ICCPR dan general comments terkait, segala dalil yang berasal darinya sah dan berlaku dan tidak pernah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. 40. Bahwa perlu ditegaskan PARA PEMOHON tidak sedang memperjuangkan hak konstitusional kalangan atheis dan atau yang tidak mengakui keberadaan Tuhan dan atau kalangan penganut ajaran politeisme karena itu adalah kepentingan dan urusan mereka sendiri untuk mendapat pengakuan negara atau tidak, PARA PEMOHON menyatakan dengan tegas mengakui keberadaan-Nya dan dengan demikian sesuai dan senantiasa melaksanakan 32 sila pertama Pancasila secara murni dan konsekuen karena jelas sila pertama pada dasarnya tidak dapat dimaknai secara eksklusif sebagai Ketuhanan Yang Maha Esa menurut ajaran agama-agama tetapi kenyataan agama-agama kecuali Budha memiliki konsep tuhan personal. Oleh karena itu segala hal yang terlihat seperti pembelaan hak konstitusional anggota masyarakat yang mempercayai dokrin atheisme harus dipahami semata-mata dalam konteks pembelaan dan upaya pemulihan hak konstitusional PARA PEMOHON yang memilih tidak mempercayai agama dan bukan tidak mempercayai keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. 41. Bahwa PARA PEMOHON hanya tidak menganut agama dan penghayatan bukan berarti tidak mengakui keberadaan-Nya, oleh karena itu segala penisbatan sebagai tidak mengakui atau menentang PANCASILA tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan. PARA PEMOHON adalah orang yang setia kepada nusa bangsa dan negara serta menghormati dan menerima empat pilar kebangsaan dengan sepenuh hati sebagai kontrak sosial yang ditaati walau bukan PARA PEMOHON yang membuatnya. Oleh karena itu segala dalil dan perbahasan atau tuduhan yang mengaitkan PARA PEMOHON dengan tuduhan ketidakpercayaan terhadap Tuhan YME karena tidak beragama adalah strawman fallacy (galat logika manusia jerami) dan harus diabaikan termasuk tetapi tidak terbatas terkait sila pertama Pancasila dan irah-irah segala putusan yang dicantumkan dalam peraturan perundangan dan putusan pengadilan. 42. Bahwa PARA PEMOHON terinspirasi dan memaknai secara mutatis mutandis kebiasaan protokoler negara Amerika Serikat yang biasa mengakhiri pidato dengan God bless America, “Semoga Tuhan memberkati negara dan bangsa Indonesia” kami hanya memohon berkat dan rahmat-Mu, perkara lain selebihnya dan selanjutnya akan kami selesaikan sendiri dengan rasionalitas yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Dan pemaknaan terhadap irah-irah mata uang dollar Amerika Serikat, “In God We Trust”, hanya kepada Tuhan kami percaya, selain Tuhan harus membayar tunai atau dengan perjanjian yang terang dan jelas serta berjaminan, kami hanya percaya tanpa syarat kepada Tuhan Yang Maha Esa saja. 43. Bahwa kebiasaan bangsa Amerika dimaksud juga dilaksanakan para pendiri bangsa yang mencantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 kalimat “ATAS 33 BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA…” dan selanjutnya menghargai upaya manusia yaitu bangsa Indonesia sebagai “dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia (sisipan catatan: Soekarno Hatta pun memproklamasikan kemerdekaan untuk dan atas nama bangsa Indonesia bukan atas nama BPUPKI atau PPKI) menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. 44. Para pendiri bangsa khususnya anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dahulu dengan bijak melakukan kompromi demi kepentingan bangsa dan negara yang kala itu terancam disintegrasi karena perbedaan pendapat antara tokoh dari kawasan timur Indonesia yang mayoritas tidak beragama Islam dengan tokoh pendiri bangsa dari kalangan yang memperjuangkan syariat Islam bagi pemeluknya walaupun jelas bahwa syariat Islam hanya dan hanya akan diberlakukan kepada penduduk yang beragama Islam saja dan tidak mengikat penduduk yang beragama bukan Islam sehingga akhirnya terwujudlah kemerdekaan bangsa Indonesia karena kebijaksanaan yang visioner dari para pendiri bangsa (anggota PPKI) yang mengubah hasil pembahasan BPUPKI yang biasa disebut sebagai Piagam Jakarta sebagai berikut: (1) Mengubah kata “Mukaddimah” dalam pembukaan UUD 1945 menjadi “Pembukaan”. (sisipan catatan: namun mengapa masih ada kata Preambule yang berasal dari bahasa Belanda?) (2) Mencoret tujuh kata dari kalimat “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. (3) Mencoret kalimat “beragama Islam” dalam Pasal 6 Ayat 1 UUD 1945 dari semula berbunyi: “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam” menjadi “Presiden ialah orang Indonesia asli”. (4) Pasal 29 Ayat 1 diubah dari “Negara berdasarkan atas Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Negara yang berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa.” 45. KH Agus Salim (1884 – 1954), salah satu anggota Panitia Sembilan perumus Piagam Jakarta dan anggota BPUPKI menyatakan tentang Piagam Jakarta dalam kaitannya dengan dasar negara dan tidak beragama sebagai berikut: 34 “Dapatkah dengan asas negara itu, kita mengakui kemerdekaan keyakinan orang yang meniadakan Tuhan? atau keyakinan orang yang mengakui Tuhan berbilangan? atau berbagi? Tentu dan pasti! Sebab undang-undang dasar kita, sebagai juga undang- undang dasar tiap negara yang mempunyai adab dan kesopanan mengakui dan menjamin kemerdekaan keyakinan agama,sekedar dengan batas yang tersebut tadi itu, yaitu asal jangan melanggar adab kesopanan ramai, tertib keamanan dan damai.” (Agus Salim, Agenda Kementerian Agama 1951-1952). KH Agus Salim bahkan menegaskan atheisme pun boleh hidup di Indonesia apalagi PARA PEMOHON yang pada dasarnya serupa dengan para penghayat yaitu sama meyakini keberadaan dan kuasa serta rahmat berkah (blessing) Tuhan, mengakui dasar negara dan konstitusinya, hanya berbeda mengenai tata cara dan asal usul kepercayaannya. Para penghayat berasal dari kearifan lokal dan terorganisasi sedangkan PARA PEMOHON lebih bersifat personal individual dan berasal dari pemikiran rasional serta daya cipta, rasa dan karsa sendiri oleh karena itu pada pokoknya bersifat lebih umum dibanding penghayatan dan harus selalu ditegaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa PARA PEMOHON bukan dari kalangan penganut atheisme dan tidak sedang memperjuangkan hak atheisme walaupun hal dimaksud seharusnya juga diperbolehkan. 46. Jika para pendiri bangsa mampu berkompromi agar tidak terjadi perpecahan bangsa karena persoalan identitas Islam dan Bukan-Islam, lalu apa perlu alasan lagi bahwa kita seharusnya juga bisa bersatu dan berjuang bersama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika meski ada sebagian warga masyarakat yang bukan-Islam, bukan-Kristen, bukan-Katholik, bukan-Budha, bukan-Hindu, bukan-Konghucu, bukan-KYME, bukan-Parmalim, bukan pemeluk agama, bukan pemeluk penghayatan dan sejenisnya yang mana semuanya masih dalam bingkai Ketuhanan Yang Maha Esa. 47. Perlu PARA PEMOHON tegaskan bahwa PARA PEMOHON tidak bermaksud melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan dan atau menyatakan kebencian dan atau permusuhan dan atau menghasut orang untuk melakukan permusuhan, kekerasan atau diskriminasi terhadap atau berdasarkan agama atau kelompok agama atau penghayatan di Indonesia, tetapi pengujian materiil ini semata-mata bertujuan agar PARA PEMOHON dipenuhi hak 35 konstitusionalnya yaitu persamaan di depan hukum untuk beragama atau tidak beragama dengan segala konsekuensi hukumnya. 48. Perlu juga PARA PEMOHON tegaskan bahwa pengajuan permohonan pengujian materiil ini tidak ada maksud untuk menghasut apalagi menggunakan kekerasan atau ancaman agar orang lain tidak beragama dan juga tidak bermaksud melakukan kampanye anti agama dan juga tidak bermaksud melakukan kampanye agar orang meninggalkan agama dan berpindah agama atau menjadi tidak beragama, tetapi semata-mata dengan tujuan agar PARA PEMOHON dapat dipenuhi hak konstitusionalnya termasuk tetapi tidak terbatas persamaan hak di depan hukum untuk beragama atau tidak beragama dan kemungkinan melaksanakan perkawinan yang sah. 49. Bahwa pilihan tidak beragama dan penghayatan tidak ada unsur penodaan agama sedikitpun dan bukan merupakan suatu tindak pidana dan juga bukan merupakan tindakan yang bersifat mengganggu ketertiban dan kepentingan umum. Jika kemudian ada kalangan masyarakat yang merasa terganggu maka hal itu sepenuhnya bersumber dari subyektivitas yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan keadaban. 50. Posita petitum dan atau pembuktian yang akan diuraikan selanjutnya lebih mengedepankan metode penalaran yang wajar sesuai kaidah logika deduktif dan atau induktif dan memastikan terjaganya koherensi antara dalil yang diajukan dengan jiwa dan amanat UUD 1945 dan akan ditambahkan kesaksian sebagai bukti korespondensi konsep dan kenyataan serta keterangan ahli yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh serta filosofis antara lain melalui: (1) Pembuktian bahwa segala dalil yang diajukan berkesesuaian atau memenuhi asas koherensi dengan parameter hukum tertinggi yaitu UUD 1945 yang antara lain: a. UUD 1945 adalah hukum tertinggi sehingga oleh karena itu berlaku asas legi superiori derogate legi inferiori, segala peraturan perundangan di bawah UUD 1945 harus berkesesuaian dengannya; b. Bahwa asas legi superior derogate legi inferiori seharusnya tidak hanya dimaknai dalam parameter berdasar hierarki perundangan tetapi juga mengenai substansi yang diaturnya seperti UU yang mengatur Hak Asasi Manusia seharusnya dinilai lebih superior 36 dibandingkan UU yang mengatur hal terkait administrasi kependudukan karena hak asasi manusia adalah amanat langsung UUD 1945 sedangkan administrasi adalah turunan atau pelaksanaan yang seharusnya menjadi alat mencapai tujuan bernegara dan bukan menjadi tujuan itu sendiri; c. Pembuktian menggunakan asas legi posteriori derogate legi priori secara komparasi di antara peraturan perundangan yang sederajat; d. Secara umum asas legi specialis derogate legi generalis tidak digunakan karena asas ini seharusnya tunduk pada asas sebagaimana dijelaskan di huruf a dan b di atas, seperti tidak sepatutnya UU Adminduk yang bersifat khusus dapat menghapus UU HAM yang secara substansiel lebih superior. (2) Pembuktian secara historis maksudnya adalah pandangan subjektif para pendiri bangsa; (3) Pembuktian menurut teori kebenaran korespondensi: a. Kesaksian korban dan atau pelaku diskriminasi guna membuktikan adanya kesesuaian antara proposisi dan kenyataan bahwa kolom agama apapun isinya menjadi kausa yang memicu terjadinya tindak diskriminasi atau setidaknya menjadi alat yang digunakan untuk melakukan tindak diskriminasi; b. Kesaksian warga baik korban langsung maupun tidak langsung bahwa kolom agama dapat menjadi kausa terjadinya rasa tidak aman atau menimbulkan ketakutan khususnya saat berada di lokasi konflik agama; c. Kesaksian warga adanya harmoni dalam perkawinan yang dilaksanakan hanya di hadapan pegawai Kantor Catatan Sipil sebelum berlakunya UU No. 1/1974. d. Kesaksian mengenai bahwa kolom KYME maksudnya bukanlah bagi penduduk yang beragama selain enam tersebut di kolom isian KTP dan KK dalam hal ini yang sudah dipastikan dalam penelusuran hal terkait adalah kasus yang dialami warga penganut agama Bahai dan MLKI; e. Kesaksian warga yang tidak menganut agama dan penghayatan mengenai rasa tidak aman terhadap kemungkinan kriminalisasi karena 37 pilihannya sebagai akibat berlakunya UU No/ 1/2023 padahal segala pernyataannya tidak dimaksudkan untuk menghasut tetapi semata- mata menikmati hak kebebasan mengemukakan pendapat dan sejenisnya. (4) Keterangan ahli khususnya tetapi tidak terbatas yang dapat memberikan keterangan secara akademik dan atau filsafat terkait kebenaran permohonan dan ahli hukum pidana terhadap rumusan norma dimaksud Pasal 302 Ayat (1) UU No. 1/2023; 51. Bahwa mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki PARA PEMOHON dan/atau KUASA HUKUM-nya ada kemungkinan tidak dapat menghadirkan saksi dan ahli dimaksudkan, oleh karena itu diharapkan Mahkamah Konstitusi dapat memberi kemudahan yaitu dengan turut serta juga memanggil dan menghadirkan saksi dan atau ahli dan atau pihak terkait yang memenuhi kualifikasi dimaksudkan. Pasal 22 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bertentangan Secara Bersyarat Dengan UUD 1945 52. Ketentuan Pasal 22 UU No. 39/1999 adalah tentang hak beragama sebagai hak konstitusional yang dijamin konstitusi, bunyi pasal a quo adalah sebagai berikut: Pasal 22 (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu. 53. Bahwa ketentuan Pasal 22 UU No. 39/1999 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai kebebasan dan jaminan setiap warga negara untuk memeluk atau tidak memeluk agama dan penghayatan termasuk tetapi tidak terbatas: 1) Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 2) Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 3) Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 4) Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 5) Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 6) Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 38 Pasal 22 UU No. 39/1999 bertentangan dengan Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai kebebasan memilih agama atau tidak memilih agama 54. Bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 berbunyi: (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut: Sumpah Presiden (Wakil Presiden): “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa” Janji Presiden (Wakil Presiden): “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.” (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. 55. Kebebasan beragama selama ini dimaknai sebagai suatu hak yang dijelaskan di bagian penjelasan Pasal 22 Ayat (1) UU No. 20/1999 sebagai “Yang dimaksud dengan ‘hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya’ adalah hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga.” yang seharusnya bermakna tidak satu pihak lain manapun juga termasuk negara berhak memaksa seseorang untuk memeluk agama dan kepercayaan tertentu, tetapi hak yang bersangkutan sepenuhnya untuk memilih salah satu atau tidak memilih salah satu bahkan 39 mungkin mengkreasi yang baru sama sekali atau memadupadankan adalah hak kebebasannya yang dijamin konstitusi. 56. Bahwa pada prakteknya hak dimaksudkan dimaknai hanya sebatas kebebasan memilih agama atau kepercayaan yang ada yang telah dikreasi manusia baik yang meyakini sumbernya dari pemikiran manusia maupun dinisbatkan kepada sesuatu di luar manusia yang biasanya ditetapkan sebagai supreme other sehingga dikenal ada kategorisasi agama bumi (‘ardhi) dan agama langit (samawi) dan lebih khusus lagi di Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemerintah dimaknai sebagai kewajiban memilih satu di antara tujuh pilihan isian kolom agama yang ada di aplikasi sistem administrasi kependudukan. Perlu diingat bahwa untuk mendapatkan KTP dan KK setiap penduduk diwajibkan memilih salah satu pilihan yang ada atau tidak dapat dilayani. 57. Bahwa hak sebagaimana umum dipahami walaupun diformulasikan dalam kalimat positif namun harus dimaknai sebagaimana istilah perbuatan hukum maknanya adalah berbuat dan juga tidak berbuat karena dalam banyak hal yang dimaksud dengan hak adalah menjadi kekuasaan sepenuhnya subjek hukum setelah diberikan oleh hukum berlaku. Sesuatu yang dinisbatkan sebagai hak dalam hal ini hak kebebasan beragama harus dimaknai sebagai hak untuk memilih agama yang ada atau tidak memilih satupun. Sebagaimana prinsip hak rahasia dalam Pemilihan Umum dan sejenisnya bukan berarti semua orang wajib merahasiakannya tetapi tidak ada pihak manapun juga yang berhak memaksa seseorang untuk mengumumkan pilihannya tetapi yang bersangkutan berhak untuk merahasiakan dan juga berhak untuk mengungkapkan pilihannya secara manasuka. 58. Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi diharapkan dapat memberikan penegasan tafsir terhadap hak kebebasan beragama yaitu dengan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON sehingga hak konstitusional PARA PEMOHON memperoleh perlindungan hukum secara sama dengan para pemeluk agama lainnya dapat dipenuhi. 59. Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 secara jelas dan tidak ada pemaknaan lain kecuali kebebasan beragama harus dimaknai sebagai bebas memilih agama atau tidak memilih agama yang bahkan sesuai amanat UUD 1945 jabatan Presiden dan Wakil Presiden dapat dijabat oleh seseorang yang tidak memeluk agama apapun juga karena pasal a quo harus dimaknai sebagai 40 Presiden dan Wakil Presiden wajib bersumpah menurut tata cara agamanya dan atau penghayat dan jika tidak memeluk agama tertentu atau penghayatan tertentu wajib dengan sungguh-sungguh mengucapkan janji. 60. Pasal a quo tidak dapat dimaknai sebagai berjanji jika agamanya melarang pemeluknya mengucapkan sumpah karena agama Islam, Budha, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu tidak melarang pemeluknya untuk mengucapkan sumpah berdasarkan agamanya. PARA PEMOHON tidak mengetahui ada salah satu aliran penghayatan dan agama selain yang enam melarang bersumpah sebagaimana para saksi penganut dan penghayat kepercayaan dalam pengujian terkait bersaksi di bawah sumpah di hadapan majelis hakim Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu jelas bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 harus dimaknai Presiden dan Wakil Presiden dapat dijabat oleh mereka yang tidak menganut agama dan penghayatan sehingga wajib mengucapkan janji yang dapat dilaksanakan secara terbebas dari segala konsep keagamaan dan bukan sumpah, oleh karena itu Pasal 22 UU No. 39/1999 jika tidak dimaknai sebagai kebebasan memilih agama atau tidak memilih agama bertentangan dengan Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON untuk dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. 61. Sebagai WNI asli sejak kelahirannya maka PARA PEMOHON juga memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden maka jika tidak ada penegasan makna Pasal 22 UU No. 39/1999 atau masih dimaknai secara sempit sebagai kewajiban memilih salah satu dari tujuh pilihan maka PARA PEMOHON kehilangan hak persamaan di depan hukum termasuk tetapi tidak terbatas untuk dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden dan atau Wakil Presiden. 62. Bahwa dengan demikian sesungguhnya UUD 1945 dan peraturan perundangan di bawahnya telah mempersiapkan dan memberikan hak yang sama termasuk tetapi tidak terbatas hak dalam pemerintahan bagi warga negara yang memeluk agama atau tidak memeluk agama karena jelas memberikan pilihan untuk bersumpah menurut agama atau (jika tidak beragama) mengucapkan janji dengan sungguh-sungguh. 41 Pasal 22 UU No. 39/1999 bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) dan 28D Ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai kebebasan memilih agama atau tidak memilih agama. 63. Bahwa Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 64. Bahwa Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 65. Jika Pasal 22 UU No. 39/1999 tidak dimaknai sebagai hak memilih agama atau tidak memilih agama akan mengakibatkan hilangnya hak asasi manusia yang juga merupakan hak konstitusional termasuk tetapi tidak terbatas hak menikah dan membangun keluarga karena peraturan perundangan yang berlaku (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) mewajibkan pasangan untuk melakukan tata cara pernikahan menurut agama sebelum pernikahannya dapat diakui negara. Norma hukum yang berbeda dengan pengaturan sebelum tahun 1974 yaitu Pasal 81 KUH Perdata, “Tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan Pegawai Catatan Sipil telah berlangsung.” Upacara adat dan/atau keagamaan bukanlah hal yang diwajibkan oleh KUH Perdata karena KUH Perdata memandang perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan mengenai adat serta keagamaan adalah urusan warga negara sendiri untuk melakukannya atau tidak melakukannya bahkan dilarang jika tidak dapat membuktikan perkawinan telah dilakukan/dicatatkan di hadapan Pegawai Catatan Sipil. 66. Oleh karena itu jelas Pasal 22 UU No. 39/1999 jika tidak dimaknai sebagai hak memilih agama atau tidak memilih agama menyebabkan tidak hanya kerugian tetapi hilang dan mustahil terpenuhi hak konstitusional untuk melakukan perkawinan dan membentuk keluarga oleh warga negara yang tidak menganut atau memeluk agama dan kepercayaan tertentu dan itu artinya semua warga negara TIDAK LAGI bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. 42 Pasal 22 UU No. 39/1999 bertentangan dengan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai hak memilih agama atau tidak memilih agama 67. Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 berbunyi: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang yang merupakan hak asasi. 68. Bahwa jelas PARA PEMOHON tidak terlindungi diri pribadi dan keluarganya, hak konstitusionalnya termasuk tetapi tidak terbatas hal agama, pendidikan keagamaan, dan hak perkawinan karena “tidak berbuat memeluk satu agama atau penghayatan tertentu.” 69. Bahwa PARA PEMOHON masih mempercayai hal tentang Ketuhanan Yang Maha Esa hanya saja tidak menurut doktrin dan dogma agama-agama dan atau kepercayaan leluhur dan PARA PEMOHON sangat menjunjung tinggi dan mencintai tanah tumpah darah, bangsa dan negara Republik Indonesia, jika Pasal 22 UU No. 39/1999 tidak dimaknai juga sebagai hak tidak memilih agama, apakah PARA PEMOHON tidak memenuhi syarat untuk menjadi Warga Negara Indonesia hanya karena pilihan tidak beragama yang mana tidak beragama adalah kondisi alamiah dan tidak diklasifikasi sebagai tindak pidana. Pasal 22 UU No. 39/1999 bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai hak memilih agama atau tidak memilih agama 70. Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 berbunyi: Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 71. Bahwa pada dasarnya PARA PEMOHON tidak hendak mengkonfrontir pengujian Pasal a quo dengan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 tetapi hendak menegaskan bahwa hak konstitusional PARA PEMOHON untuk mendapatkan persamaan dan keadilan dapat terpenuhi jika mendapat kemudahan oleh Mahkamah Konstitusi dan dengan demikian Mahkamah Konstitusi sesuai kewenangannya telah melaksanakan amanat Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 dengan seadil-adilnya dan selurus-lurusnya yaitu dengan mengabulkan 43 permohonan PARA PEMOHON khususnya tetapi tidak terbatas menetapkan Pasal a quo sebagai hak memilih agama atau tidak memilih agama. Pasal 22 UU No. 39/1999 bertentangan dengan Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai hak memilih agama atau tidak memilih agama 72. Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 berbunyi: Pasal 29 (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 73. Bahwa hak kebebasan untuk beragama pada dasarnya dalam dirinya sendiri terkandung beragama atau tidak beragama, seperti saat seseorang meyakini dan memeluk agama Islam (beragama Islam) maka pada dirinya sendiri terkandung makna tidak meyakini agama non-Islam (tidak beragama bukan- Islam). Oleh karena itu tepat jika kebebasan beragama dimaknai juga sebagai kebebasan untuk tidak beragama karena tidak meyakini kebenaran agama selain agama yang dianutnya adalah serupa dan seharusnya diperlakukan sama dengan orang yang tidak meyakini satupun. Dan karena hak beragama bukan suatu hak pemberian negara maka negara atau pemerintah dapat dikatakan melanggar hak konstitusional dan hak asasi manusia dan mendorong warganya untuk tidak jujur saat berhubungan dengan negaranya yaitu jika mewajibkan penduduk memilih salah satu dari tujuh pilihan isian kolom agama di KTP dan KK. 74. Bahwa ketentuan Pasal 22 UU No. 39/1999 bertentangan Pancasila yang termuat di bagian pembukaan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai juga sebagai kebebasan untuk tidak menganut agama atau penghayatan yang ada, akan kita uraikan mengenai makna dari Ketuhanan Yang Maha Esa yang ditekankan di Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar negara yaitu “(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai berikut: 1) Ketuhanan selama ini banyak dimaknai secara sempit sebagai hal tentang dan terkait keberagamaan namun sekarang sedikit lebih progresif yaitu dimaknai juga sebagai penghayatan yang dapat dipandang sebagai “agama” asli Indonesia padahal pada kenyataannya ketuhanan tidak selalu 44 bermakna keagamaan karena tidak hanya agama-agama yang memiliki konsep ketuhanan (bahkan agama Budha yang resmi ada sebagai salah satu pilihan isian kolom agama di KTP dan KK juga tidak memiliki konsep ketuhanan yang spesifik atau sebagai personal god) tetapi ada setidaknya deisme, agnostik, dan panteisme yang konsep ketuhanannya tidak bersumber dari ajaran dan nilai keagamaan yang seharusnya juga dilindungi; 2) Bahwa konsep etika dan moralitas secara umum maupun khusus tidak hanya bersumber dari ajaran agama tetapi dapat berasal dari kearifan lokal dan atau rasionalitas dan atau filsafat nilai dan atau filsafat hukum; 3) Ada banyak kepercayaan dan agama di dunia ini yang diwariskan oleh nenek moyang manusia baik asli nusantara maupun dari wilayah lain. Namun, saat ini tidak sedikit yang memilih untuk tidak mengidentifikasi diri dengan agama manapun. Bukan karena mereka ateis, tapi karena memiliki konsep ketuhanan yang berbeda. 4) Bertuhan tanpa agama, dikenal sebagai spiritualitas non-tradisional atau spiritualitas alternatif, merupakan pandangan hidup yang menekankan pada hubungan langsung antara manusia dan Tuhan tanpa adanya perantaraan agama atau pemuka agama atau pendiri agama atau orang yang mengklaim dirinya sebagai utusan atau penafsir kehendak Tuhan. 5) Kewajiban atau setidaknya sesuatu yang dikonstruksi sebagai kewajiban untuk khususnya agama dan kepercayaan sebagai dan diarahkan untuk berorganisasi dapat menghilangkan sisi individualitas sebagai manusia merdeka yang wajib mentaati keputusan organisasinya dan tidak boleh memiliki keyakinan yang bersifat individual dan personal yang tidak terkait dan tidak terikat dengan putusan organisasi. Alasan Tambahan dan atau penegasan sebagai bahan pertimbangan 75. Bahwa tidak beragama sama sekali tidak mengganggu ketertiban umum dan bukanlah sebentuk penodaan terhadap agama, karena jika seorang beragama Islam itu artinya tidak mempercayai agama selainnya (demikian seterusnya mempercayai satu hal secara bersamaan tidak mempercayai hal lainnya) maka tidak ada masalah apapun juga bagi seseorang untuk tidak mempercayai semua agama. Terhadap hal ini berlaku asas de gustibus non est disputandum. 45 76. Bahwa tidak mempercayai dan tidak memeluk suatu agama tidak akan pernah menjadi sebentuk penodaan karena tidak menyerupai agama yang manapun juga dan tidak menafsirkan agama secara menyimpang namun justru menghormati segala pilihan setiap orang untuk memilih agama yang manapun juga atau tidak memilih yang manapun juga. 77. Kebebasan pasif menyangkut hak untuk memilih agama atau keyakinan sesuai dengan pilihannya, ini termasuk hak untuk pindah agama. Negara dilarang melakukan tindakan berupa mendikte atau melarang pengakuan seseorang atas sebuah agama atau keyakinan, atau keanggotaan atas sebuah agama atau keyakinan, melepaskan agama atau keyakinannya atau mengubahnya. Kebijakan negara yang mempunyai efek atau maksud yang sama seperti di atas, tidak sesuai dengan Pasal 18 Ayat (2) ICCPR jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. (Manfred Nowak) Kata sambung yang digunakan adalah “atau” yang berarti itu saja yaitu tidak harus mengubahnya. [salinan UU No. 12/2005 sebagai bukti P-19]. 78. Berdasarkan uraian di atas maka cukup alasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 22 UU No. 39/1999 bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 yaitu sepanjang tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk beragama dan tidak beragama. Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 79. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 mengenai ne bis in idem mengatur sebagai berikut: [salinan PMK No. 2/2021 sebagai bukti P-12] (1) Terhadap materi muatan Ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang- Undang yang telah diuji, Undang-Undang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikecualikan jika materi rnuatan dalam UUD1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 80. Bahwa Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 24 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diuji dan diputuskan Mahkamah Konstitusi dengan putusan No. 97/PUU-XIV/2016 sebagai bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 yaitu dimohonkan oleh warga negara penganut dan penghayat kepercayaan dan dimohonkan kembali oleh PARA PEMOHON karena memiliki alasan yang berbeda dan dimohonkan oleh PARA PEMOHON yang tidak memeluk agama atau penghayatan tertentu sehingga tetap dirugikan hak konstitusionalnya, bahkan dengan berlakunya putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016. 81. Bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan pengajuan kembali pengujian Pasal a quo tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, maka selanjutnya akan diuraikan posita petitum terkait sebagai berikut: 82. Bahwa bunyi Pasal 61 Ayat (1) UU No. 23/2006 yang terakhir diubah dengan UU No. 24/2013: KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua. 83. Bahwa bunyi Pasal 64 Ayat (1) UU No. 23/2006 yang terakhir diubah dengan UU No. 24/2013: KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el. 84. Bahwa Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) UU No. 23/2006 juncto UU No. 24/2013 telah dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 sebagai berikut: Menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 47 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”. 85. Bahwa perkara terkait Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 diajukan oleh pemohon yang memeluk kepercayaan yang dalam perkara ini telah disebutkan akan disebut sebagai penghayatan, oleh karena itu PARA PEMOHON perkara ini tetap tidak terpenuhi hak konstitusionalnya karena PARA PEMOHON bukanlah pemeluk penghayatan dimaksudkan dan tetap mendapatkan diskriminasi oleh negara dalam hal ini Pemerintah. 86. Dalam keputusan No. 97/PUU-XIV/2016 halaman 145-146 menyatakan “Bahwa terkait dengan diskriminasi sesungguhnya telah diberi batasan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005 bertanggal 29 Maret 2006 yang di antaranya menyatakan bahwa diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya [vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia].” 87. Bahwa dalam putusan lainnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007 bertanggal 28 Februari 2008, Mahkamah menyatakan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. 88. Bahwa diskriminasi serupa dengan yang dialami warga yang menganut kepercayaan juga terjadi pada warga negara yang tidak memeluk agama walaupun masih mengakui eksistensi Tuhan Yang Maha Esa seperti misalnya tetapi tidak terbatas penganut deisme yang terkenal dengan jargonnya “God gives us reason not religion”, agnostik, dan panteisme non-agama yang meyakini Tuhan Yang Maha Esa adalah alam semesta secara keseluruhan itu 48 sendiri yang berbeda dengan keyakinan agama pada umumnya yang meyakini Tuhan bersifat supranatural dan ada juga yang bersifat terkadang supranatural terkadang memasuki dan menjadi bagian dari natural karena jika terpisah dari alam natural bagaimana bisa memberikan wahyu kepada manusia yang berada di alam natural, untuk memberikan petunjuk-Nya tuhan di luar alam (sisipan catatan: tentu pikiran manusia tidak dapat memahami adanya sesuatu yang berada di luar alam, karena di luar itu sendiri niscaya merujuk pada suatu ruang yang mana ruang adalah salah satu atribut alam natural) harus untuk sementara memasuki alam natural guna menyampaikan petunjuk-Nya. Oleh karena itu jika kolom agama diisi dengan kata “tidak beragama” atau “panteisme” atau “deisme” dan sejenisnya pada dasarnya juga sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengeliminasi diskriminasi karena setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama untuk hal yang sama tetapi terdapat banyak bukti bahwa isian kolom agama menjadi pemicu tindak diskriminasi: (1) PARA PEMOHON dalam perkara pengujian undang-undang yang telah diputus Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 terbukti mengalami diskriminasi karena kolom agama diisi dikosongkan atau diisi dengan tanda strip. Para pelaku melakukan diskriminasinya berdasarkan isian kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang jika di KTP tidak tercantum maka pelaku tidak menemukan faktor pendorong yang mendorongnya untuk melakukan diskriminasi, pelaku diskriminasi harus melakukan tindakan lain terlebih dahulu guna mengetahui status keagamaan korban. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa isian kolom agama di KTP menjadi kausa langsung ataupun tidak langsung perlakuan diskriminasi dimaksudkan karena pelaku diskriminasi memperoleh informasi yang memicu yang bersangkutan melakukan diskriminasi berasal dari informasi yang tercantum di KTP dan atau KK. (2) Secara mutatis mutandis segala bukti dan dalil yang diajukan pemohon, keterangan pihak terkait dan keterangan ahli yang menguatkan dalil PARA PEMOHON tersebut dalam putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 juga menjadi dalil dan bukti permohonan ini, dengan perubahan dan penyesuai yang diperlukan bahwa justru adanya KOLOM AGAMA di KTP dan atau KK itu sendiri adalah kausa diskriminasi, pemohon [salinan Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 sebagai bukti P-20] terbukti mengalami diskriminasi 49 salah satunya karena dianggap tidak beragama dan/atau atheis karena tanda strip di KTP-nya, maka menurut penalaran yang wajar sudah jelas PARA PEMOHON permohonan ini sangat berpotensi mengalami diskriminasi jika mencantumkan kata “TIDAK BERAGAMA” di kolom agama di KTP dan atau KK sedangkan yang strip atau kosong saja diasosiasikan dengan tidak beragama dan mendapat diskriminasi. a. Bahwa keberadaan Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) yang telah dinyatakan sebagai konstitusional bersyarat namun pada prakteknya Pemerintah masih hanya memberikan pilihan bagi penduduk untuk memilih salah satu dari 1>Islam, 2>Kristen, 3>Katholik, 4>Hindu, 5>Budha, 6>Kong Hu Cu, 7>KYME yang maksudnya adalah aliran kepercayaan (dalam perkara ini disebut penghayat) sebagaimana dimaksud Permendikbud No. 77/2013, dan belum memberi pilihan bagi penganut agama yang tersebut di atas dan yang tidak beragama adalah sebentuk keengganan negara untuk mengakui keberadaan agama selainnya dan para penganutnya dan yang tidak beragama yang mengakibatkan diskriminasi setidaknya yang dialami PARA PEMOHON. b. Bahwa menetapkan pilihan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dimulai pada tahun 1967 (sisipan catatan: sebelum tahun itu sebagaimana negara lainnya di seluruh dunia tidak ada kolom agama) hanya sebatas tujuh pilihan artinya tiada lain tiada bukan kecuali negara dalam hal ini pemerintah memaksa penduduk untuk memeluk salah satu dari tujuh pilihan dimaksudkan. c. Pemerintah salah menafsirkan bahkan bertentangan dengan makna di bagian penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1/PNPS Tahun 1965 [selanjutnya disebut UU PNPS, salinan UU a quo sebagai bukti P-21] sehingga memunculkan hanya enam pilihan agama dan KYME yang dianggap Pemerintah telah sesuai putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016) sebagai agama yang sekarang dikenal sebagai diakui atau resmi, PADAHAL seharusnya enam agama itu menurut UU PNPS diakui plus mendapat jaminan perlindungan sedangkan agama lainnya dan kepercayaan/kebatinan juga diakui namun tidak mendapat jaminan perlindungan secara khusus yaitu 50 perlindungan dari penodaan agamanya sebagaimana dimaksud Pasal 1 UU PNPS dan bahkan sesungguhnya penafsiran Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 menurut pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut dalam Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009 tidak lagi dimaknai hanya memberi jaminan dan perlindungan terhadap enam agama tetapi semua agama yang dianut oleh rakyat Indonesia dan harus diingat bahwa penjelasan terhadap norma hukum bukanlah norma hukum. Bahwa “Dalam posisi negara berhadapan dengan agama- agama, secara formal tidak pernah ada peraturan perundang- undangan tertulis yang menegaskan bahwa negara mengakui satu agama tertentu atau tidak mengakui agama tertentu (Yusril Ihza Mahendra: 2010)” dan oleh karena itu pewajiban penduduk memilih hanya salah satu dari tujuh pilihan isian kolom KTP dan KK adalah kesalahan menerapkan norma hukum, diskriminatif dan bersifat tidak mengindahkan pendapat Mahkamah Konstitusi yang dapat diperbaiki dengan pengabulan petitum permohonan ini sehingga tidak ada lagi penafsiran dan praktek yang keliru dan inkonstitusional. i. Perlu ditegaskan bahwa menurut UU PNPS yang statusnya masih berlaku kecuali Pasal 4 telah dicabut dengan UU No. 1/2023 seharusnya semua agama dan kepercayaan dan hak tidak beragama sebagaimana patut diduga sangat kuat banyak penganutnya di masa pemerintahan penandatangan UU PNPS yaitu Presiden Sukarno (sisipan catatan: ingat masa NASAKOM tidak hanya tidak beragama bahkan atheisme juga berkembang mengingat filsafat materialisme yang dikembangkan partai komunis) diakui dan oleh karena itu sudah seharusnya dibolehkan mencantumkannya atau tidak mencantumkannya di KTP dan KK. “Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 Ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.” ii. Yang membedakan dari yang enam saat itu ditambah penghayat kepercayaan saat ini dan oleh karena itu sesungguhnya terjadi 51 diskriminasi oleh negara karena terhadap hal yang sama diperlakukan secara berbeda adalah “mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 Ayat 2 Undang-undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.” Maka tidak pernah ada perkara pidana penodaan agama Yahudi, Taoisme, Zarasustrian dan sejenisnya tetapi bisa ada perkara pidana penodaan agama Islam, Kristen, Budha, Katholik, Hindu dan Kong Hu Cu. Hal dimaksud adalah diskriminasi yang nyata. Tentu penafsiran ini tidak sepatutnya masih diberlakukan. iii. Bahwa pemeluk agama lain seperti Yahudi, Zarasustrian, Taoisme, Shinto dan lainnya termasuk yang tidak beragama kecuali enam yang disebutkan sesungguhnya mendapat diskriminasi yang bersumber dari penafsiran yang keliru dan inkonstitusional terhadap Pasal 1 UU PNPS. iv. Karena tidak ada peraturan perundangan yaitu berupa undang- undang yang menetapkan agama-agama apa saja yang diakui negara maka seluruh frasa dalam peraturan perundangan “yang agamanya belum diakui sebagai agama” tidak memiliki dasar hukum dan kabur maknanya karena semua agama dan kepercayaan juga tidak beragama diakui dan berhak atas jaminan yang diberikan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 hanya khusus yang enam dimaksud mendapat perlakuan khusus yaitu perlindungan dari penodaan dan penyimpangan, semua pihak pada dasarnya tidak akan dituntut perkara penodaan agama jika mengkreasi modifikasi atau menyimpangkan dan sebagainya ajaran pokok selain enam agama yang disebutkan karena memang tidak dilindungi, karena selain yang enam agama itu hanya diakui keberadaan dan hak-hak terkait tetapi bukan dari penodaan agamanya tetapi bukankah agama Islam dan Kristen dan Katholik dalam banyak aspek adalah penyimpangan dari pokok agama Yahudi. v. Karena dalam pelaksanaannya hanya diberikan tujuh pilihan isi kolom agama maka hal itu mendorong dan membenarkan 52 penduduk untuk memberikan data bodong yaitu kebohongan yang tidak sesuai dengan kenyataan karena terpaksa dan/atau dipaksa negara padahal UUD 1945 dan setidaknya Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965, UU No. 11/2005, UU No. 12/2005, UU No. 39/1999 dan putusan MK terkait mengamanatkan bahwa negara berkewajiban melindungi dan menjamin hak asasi setiap warga negara tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kepercayaan politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan, atau status sosial, kekayaan, kelahiran dan status lainnya oleh karena itu praktek adminduk yang sedemikian bersifat melawan konstitusi dan hukum. d. Bahwa dalil dan bukti PARA PEMOHON dalam perkara yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan No. 97/PUU- XIV/2006 secara mutatis mutandis juga merupakan dalil yang diajukan PARA PEMOHON dalam perkara ini yaitu dalam makna yang lebih luas yaitu bukan hanya penganut penghayatan tetapi juga bagi yang tidak beragama dan dapat dianggap sebagai satu kesatuan dengan surat permohonan ini maka Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) UU No. 23/2006 bertentangan dengan UUD 1945 termasuk tetapi tidak terbatas: i. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945; • Segala dalil yang diajukan PARA PEMOHON perkara dalam No. 97/PUU-XIV/2006 halaman 11 – 16 sepanjang istilah penganut kepercayaan (penghayatan) diubah dan dimaknai sebagai penduduk yang “tidak beragama”; yang secara rinci dapat merujuk pada Putusan a quo dan yang lebih ringkasnya atau pokok penyesuaiannya sebagai berikut: o Bahwa Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) UU No. 23/2006 bertentangan dengan prinsip negara hukum yang dijamin Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 o Beberapa ciri penting negara hukum adalah Pemerintah menghormati hak-hak individu dan peraturan perundangan yang tercipta harus berisi nilai-nilai keadilan (non diskriminasi) bagi semua orang; 53 o Bahwa keberadaan kolom agama yang WAJIB dipilih salah satu dari tujuh pilihan yang ada mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan PARA PEMOHON yang melaporkan kejadian penting yaitu melepaskan agamanya tidak dipenuhi hak konstitusionalnya dan senantiasa dalam kebohongan karena harus membiarkan data kolom agama sebagaimana adanya sebelumnya dalam hal ini agama Islam; o Bahwa kewajiban memilih salah satu dari tujuh pilihan isian mengakibatkan hilang dan diingkarinya hak konstitusional PARA PEMOHON yang memilih untuk tidak memeluk agama dan penghayatan warisan leluhur. ii. Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945; • Segala dalil yang diajukan PARA PEMOHON perkara dalam No. 97/PUU-XIV/2006 halaman 21 – 26 sepanjang istilah penganut kepercayaan diubah dan dimaknai sebagai penduduk yang tidak beragama; yang rinciannya dapat merujuk pada Putusan a quo, yang lebih ringkasnya atau pokok penyesuaiannya sebagai berikut: o Bahwa Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) UU No. 23/2006 melanggar jaminan kesamaan di hadapan hukum yang dijamin Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945; o Bahwa Pasal 2 UU 23/2006 menegaskan prinsip “pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil’ namun pada kenyataannya tidak memberikan pelayanan yang sama bahkan tidak melayani penduduk yang tidak menganut salah satu dari tujuh pilihan isian kolom agama seperti penganut Taoisme, Yahudi, Zarasustrian, dan deisme, agnostik, panteisme yang bisa disebut tidak beragama; o Bahwa UUD 1945 dijiwai dan mengamanatkan perlakuan yang sama (non diskriminasi) di hadapan hukum tanpa membedakan agama dan ras dan pilihan politik dan sebagainya; o Bahwa prinsip non diskriminasi sebagaimana amanat UUD 1945 dan Pasal 2 UU 23/2006 pada kenyataannya tidak dilaksanakan karena secara faktual Pemerintah melakukan diskriminasi 54 terhadap penganut selain enam agama dan KYME yang disediakan dalam pilihan isian kolom agama dan terhadap penduduk yang tidak beragama. iii. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945; • Segala dalil yang diajukan PARA PEMOHON perkara dalam No. 97/PUU-XIV/2006 halaman 11 – 16 sepanjang istilah penganut kepercayaan (penghayatan) diubah dan dimaknai sebagai penduduk yang “tidak beragama”; yang rinciannya dapat merujuk pada Putusan a quo dan lebih ringkasnya atau pokok penyesuaiannya sebagai berikut: o Bahwa Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) UU No. 23/2006 bertentangan dengan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 o Bahwa demi kepastian hukum peraturan perundangan tidak boleh bertentangan satu sama lain dan harus ada konsistensi antara aturan yang diumumkan dan yang senyatanya dilaksanakan; o Bahwa pernyataan kebebasan beragama dan seluruh agama dan penganutnya harus mendapat perlakuan sama (non diskriminasi) yang merupakan asas tersebut di Pasal 4 UU No. 25/2009 Tentang Pelayanan Publik yang menegaskan penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan b>kepastian hukum, c>kesamaan hak, dan g>persamaan perlakuan / tidak diskriminatif bertentangan dengan kenyataan yang memaksa penduduk memilih salah satu dari tujuh pilihan yang disediakan atau tidak dilayani. Dibatasinya pilihan hanya dengan tujuh dimaksudkan bertentangan dengan kenyataan adanya penduduk yang beragama lain seperti Yahudi, Zorosustrian, Taoisme dan sejenisnya dan tidak beragama. iv. Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. • Segala dalil yang diajukan PARA PEMOHON perkara dalam No. 97/PUU-XIV/2006 halaman 27 – 30 sepanjang istilah penganut kepercayaan diubah dan dimaknai sebagai penduduk yang “tidak 55 beragama”; yang secara rinci dapat merujuk pada Putusan a quo dan lebih ringkasnya atau pokok penyesuaiannya sebagai berikut: o Bahwa Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) UU No. 23/2006 bertentangan dengan hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak perlindungan terhadap diskriminasi itu yang dijamin Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945; o Bahwa definisi tentang diskriminasi dapat dijumpai di Pasal 1 angka 3 UU No. 39/1999 dan secara ringkas dan operasional telah diformulasikan Mahkamah Konstitusi sebagai perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama; o Bahwa tidak dilayaninya penduduk yang beragama selain tujuh jenis yang tercantum di pilihan isian kolom agama adalah diskriminasi yang nyata, karena untuk hal yang sama dalam hal ini agama dan tidak beragama diperlakukan secara berbeda. (3) Berdasarkan uraian di atas dan bukti dan kesaksian tersebut dalam Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 jelas menurut penalaran yang wajar jika kolom agama di Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga PARA PEMOHON diisi sebagai TIDAK BERAGAMA berpotensi memicu terjadinya diskriminasi namun pada dasarnya hal itu tiada mengapa bagi PARA PEMOHON karena PARA PEMOHON tidak mau lagi melakukan kebohongan terkait identitas sebagai penduduk yang tidak beragama apapun risikonya. 89. Bahwa diskriminasi itu nyata adanya sebagaimana diajukan bukti-buktinya oleh pemohon dalam putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016, dan tanpa mengurangi apresiasi terhadap niat baik tetapi dilakukan secara melawan hukum dimana seorang petugas kepolisian berseragam dinas melakukan sejenis pemaksaan dan intimidasi dan mengingkari janji pemberian uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setidaknya dalam video tidak terlihat adanya prestasi dimaksudkan terhadap seorang tunawisma yang mengaku tidak beragama dan oleh karena itu tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk: • Video di situs youtube dengan alamat link, terakhir dikunjungi pada tanggal 23 Oktober 2024: https://youtu.be/u3gDqfwW8gM?si=Fm1V_Z0cdsTcwtDD 56 • Video dimaksud berjudul: PAK PURNOMO KUALAHAN PAK SONI BINGUNG KETEMU BAPAK MALAH LEBIH PEDOT GARA GARA ILMU NYA • Mengingat video di youtube tidak boleh diunduh tanpa izin tertulis pihak manajemen situs youtube maka video dimaksud dapat dilihat secara online dan dianggap sebagai alat bukti atau informasi tambahan yang dapat menjadi bahan pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara ini. • Bapak Purnomo di dalam video dimaksudkan melakukan intimidasi dan merasa paling waras dan menganggap seorang tunawisma sebagai penderita gangguan jiwa tanpa dukungan bukti yang memadai, Bapak Purnomo melakukan intimidasi dan mengarahkan seseorang tersebut agar memeluk agama Islam bahkan mencoba membimbing pembacaan syahadat. 90. Bahwa walau dengan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 memecahkan sebagian masalah diskriminasi tetapi tidak demikian dengan warga yang tidak meyakini agama atau penghayatan dan agama selain yang enam karena petugas pemerintah tidak mengijinkan kolom agama diisi dengan kata “tidak beragama”. 91. Bahwa putusan Pemerintah yang memberikan pilihan KYME sebagai isian kolom agama di KTP dan KK menimbulkan banyak penafsiran yang keliru sebagaimana setidaknya menimpa penganut Agama Bahai di Indonesia berdasarkan kesaksian dari komunikasi PARA PEMOHON dengan penganut Agama Bahai dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Bahwa Bahai secara de facto telah mendapatkan penilaian secara lisan oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim Saefuddin semasa masih menjabat sebagai Menteri Agama RI (masa jabatan tahun 2009 – 2014 dan tahun 2014 – 2019) mengakui Bahai sebagai agama sendiri. (Rekaman Video dimaksudkan sebagai bukti P-25). (2) Bahwa penganut Bahai diarahkan oleh petugas Disdukcapil untuk mengisi kolom agama di KTP dan KK dengan isian KYME. (3) Bahwa kemudian muncul masalah dalam hal perkawinan, para penganut Bahai yang terdaftar sebagai KYME saat melakukan perkawinan tidak dapat melakukannya melalui kementerian yang membina MLKI (Majelis 57 Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia) karena prosedur perkawinan di MLKI kurang lebih sebagai berikut: a. Untuk perkawinan pasangan penghayat dilakukan dihadapan pemuka penghayat dan dibuat surat perkawinan (berita acara perkawinan) yang ditandatangani kedua pengantin, 2 orang saksi dan pemuka penghayat. b. Pemuka penghayat harus memiliki Surat Tanda Inventarisasi dari Direktorat KMA dan berasal dari organisasi (maksudnya antara lain adalah BKOK dan HPK yang sudah melebur jadi MLKI sejak 2014 sesuai amanat Kongres Nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Adat dan Tradisi tahun 2012) yang mengajukan dan berhak membuat surat perkawinan penghayat di wilayah kerjanya. c. Selanjutnya surat perkawinan beserta kelengkapannya diserahkan ke Dinas Dukcapil setempat untuk mendapatkan Kutipan Akte Perkawinan. (4) Apa yang terjadi pada penganut Bahai yang mana jelas Perkumpulan Majelis Rohani Nasional Bahai bukanlah underbow MLKI di atas juga berpotensi terjadi pada seluruh penganut agama selain enam dan tidak beragama tetapi bertuhan jika mengisi kolom agama di KTP dan KK dengan “KYME” yang mana itu adalah kekeliruan pemaknaan istilah KYME, karena banyak yang tidak mengetahui bahwa maksud dari KYME adalah penganut penghayatan. 92. Oleh karena itu sesungguhnya kolom agama diisi apapun atau dikosongkan atau diberi tanda strip berpotensi menjadi kausa terjadinya diskriminasi dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Maka cukup alasan untuk dihapuskannya kolom agama bagi seluruh penduduk sehingga tidak ada lagi kausa yang menjadi pemicu tindak diskriminasi. Namun hal ini bukan berarti negara (pemerintah) tidak berhak melakukan pencatatan agama penduduk Indonesia karena catatan tentang pengakuan memeluk atau tidak memeluk agama dan kepercayaan tertentu tetap dapat disimpan dan diakses oleh yang berwenang jika diperlukan atau berdasarkan deklarasi seseorang karena agama adalah hak asasi manusia yang bebas untuk keluar atau menganutnya kembali. 58 93. Bahwa PEMOHON I dengan rasa penuh penyesalan juga pernah melakukan diskriminasi pada masa dahulu yang dilakukan dengan dan karena identitas agama tersebut di KTP dan KK yang untuk rinciannya dapat diberikan saat memberikan kesaksian pada saatnya nanti. 94. Segala dalil Pemerintah dan DPR RI tentang perlunya data agama penduduk sehingga seolah-olah data dimaksudkan hanya dan hanya dapat diperoleh dari isian kolom agama tidak memiliki alasan yang cukup dan tidak dapat diterima KARENA data dimaksudkan dapat juga diperoleh melalui Badan Pusat Statistik yang melakukan pengumpulan dan pengolahan berbagai jenis data melalui berbagai aktivitasnya termasuk tetapi tidak terbatas sensus penduduk. 95. Bahwa setiap orang berhak mengingkari agamanya dan dapat berganti setiap waktu atau memeluk kembali tanpa keharusan memberitahukan secara segera atau real time kepada Pegawai Catatan Sipil, maka menurut penalaran yang wajar sepatutnya dalam hal pembuktian agama seseorang lebih diutamakan dengan deklarasi (sebagai bukti primer dan utama) dan bukan dengan catatan kependudukan (yang dapat diperlakukan sebagai bukti sekunder yang hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang) atau data sensus dari Badan Pusat Statistik. Hal dimaksud sebagaimana dalam perkara ini data di KTP dan KK PARA PEMOHON masih mencantumkan agama Islam namun saat ini tidak sesuai dengan kenyataan, bukankah penggunaan agama Islam seperti ini justru merupakan sejenis penggunaan agama secara egoistik dan dapat menyinggung perasaan umat Islam. PARA PEMOHON mengajukan perkara ini salah satu adalah karena dari lubuk sanubari terdalam tidak hendak memanfaatkan agama Islam dan hendak meluruskannya sehingga tidak lagi memanfaatkannya padahal kenyataannya tidak lagi menganutnya. Oleh karena itu segala peraturan perundangan yang mengutamakan pembuktian status agama berdasarkan catatan kependudukan harus diperbaiki. s 96. Perlu PARA PEMOHON tegaskan lagi bahwa segala dalil Pemerintah dan DPR RI mengenai pentingnya data isian kolom agama yang diperoleh melalui sistem adminduk sehingga seolah-olah hanya menjadi satu-satunya jalan tidak dapat diterima karena: (1) Tidak adanya kolom agama di KTP dan KK serta bukti identitas lainnya termasuk tetapi tidak terbatas passport di negara lain di seluruh dunia tidak menimbulkan masalah bahkan pencantuman agama justru terbukti 59 sebaliknya yaitu memicu tindak diskriminasi sebagaimana diakui Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 bahwa saat dikosongkan kolom agama di KTP memicu diskriminasi, maka menurut penalaran yang wajar diisi apapun juga tetap memicu diskriminasi misalkan dari seorang beragama tertentu terhadap seseorang yang beragama lainnya dan bukan hanya karena dikosongkan atau diberi tanda strip. Dengan penalaran yang wajar dapat disimpulkan salah satu kausa diskriminasi adalah karena isian kolom agama di KTP dan atau tanda identitas lainnya bukan hanya karena pengosongannya atau pemberian tanda strip. (2) Kita dapat hipotesiskan betapa berbahayanya dan sulitnya seorang WNI non Muslim dan sedang membawa KTP dan KK berada di wilayah yang dikuasai kaum radikalisme fundamentalisme terorisme islamisme, (Puji Tuhan, tidak ada kolom agama di Passport Indonesia) dan sebaliknya seorang Muslim yang mencantumkan agama Islam saat berada di kawasan yang ANTI-ISLAM karena orang-orang yang berbahaya di kawasan dimaksud mudah mengenali identitas keagamaan WNI tersebut. Jangankan situasi hipotetis, ingat apa yang terjadi dengan Konflik Poso 25 sampai 29 Desember 1999, konflik kedua pada 17 sampai 21 April 2000, dan konflik ketiga pecah pada tanggal 16 Mei sampai 15 Juni 2000 dan Konflik Ambon 1999 dan Konflik Tolikara 2015 dan Konflik Lampung 2012. Bukankah tidak perlu alasan atau dalih apapun dalam setiap konflik bersenjata yang melibatkan pertikaian antar umat beragama segala data identitas yang memuat kolom agama dapat menjadi kausa yang mengancam keselamatan secara instan, cukup memeriksa KTP atau KK atau menemukan daftar yang memuat data dimaksudkan untuk mengenali siapa yang akan dibantai dalam konflik dimaksudkan. (3) Oleh karena itu demi konstitusi khususnya tujuan bernegara “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” cukup alasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan PARA PEMOHON karena keselamatan satu jiwa warga bangsa adalah sangat berharga terlebih telah dibuktikan bahwa adanya kolom agama di KTP dan KK dapat mengakibatkan terjadinya risiko kehilangan nyawa termasuk 60 tetapi tidak terbatas di daerah yang sedang terjadi konflik karena alasan agama. (4) Untuk memperoleh data dimaksud baik perorangan maupun agregat dan persebarannya serta berbagai data maupun pengolahan data yang dibutuhkan Pemerintah dapat juga memperoleh dari dan melalui Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaksanakan sensus dan berbagai kegiatan statistik lainnya terkait kebutuhan data sebagai bahan perencanaan pembangunan dan sebagainya. (5) Oleh karena itu penghapusan kolom agama di KTP dan KK dapat dilakukan tanpa menyebabkan permasalahan hukum dan kependudukan atau pelayanan publik maupun perolehan data guna perencanaan pembangunan dan sebagainya. (6) Oleh karena itu: demi konstitusi, demi hukum, dan demi mencegah tindak diskriminasi karena status agama, Mahkamah Konstitusi perlu memerintahkan atau setidaknya menyarankan kepada DPR RI dan Presiden RI agar membuat peraturan perundangan yang melarang pihak lain manapun menanyakan identitas keagamaan pihak lain kecuali 1>untuk keperluan pemenuhan hak penanya dan yang ditanya, 2>untuk keperluan sosial sebagiamana semestinya, 3>pengadilan dan/atau pejabat yang berwenang terkait tugas jabatannya. 97. Bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 dimana Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tidak membatasi pengakuan atau perlindungan hanya terhadap enam agama akan tetapi mengakui dan melindungi semua agama yang dianut oleh rakyat Indonesia. Dengan demikian jelas bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477/74054 tanggal 18 Nopember 1978 dan segala Keputusan dan/atau Surat Edaran selanjutnya dan praktek administrasi kependudukan yang membatasi pengakuan hanya terhadap enam agama dan satu kategori yang merangkum semua kepercayaan warisan leluhur, tidak memiliki dasar alasan hukum yang sah bahkan bersifat tidak mengindahkan dan menentang Pendapat Mahkamah Konstitusi. 61 98. Perlu PARA PEMOHON informasikan mengenai perbandingan sistem pencatatan agama penduduk di berbagai negara sebagai bahan pertimbangan dan yang relevan dengan situasi Indonesia adalah sebagaimana dilakukan di: (1) Negara Jerman: a. Jerman tidak mencantumkan identitas agama di tanda pengenal apapun tetapi melakukan pencatatan agama yang terhubung dengan lembaga keagamaan untuk tujuan perpajakan karena data keagamaan dikaitkan dengan perpajakan tertentu. b. Oleh karena itu Indonesia juga bisa menerapkan hal serupa seperti pencatatan tetapi dikategorikan sebagai data rahasia dan dikelola oleh Badan Pusat Statistik dan atau badan negara terkait perpajakan jika ada status keagamaan berkaitan dengan hukum perpajakan yang berlaku. (2) Negara Malaysia: a. Negara Malaysia mencantumkan identitas agama Islam bagi para penganutnya tetapi tidak mencantumkan identitas agama non-Islam. b. Oleh karena itu bisa saja Indonesia menerapkan hal serupa, khusus penduduk di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) karena memberlakukan syariat Islam sesuai peraturan perundangan yang berlaku maka penduduk beragama Islam dapat dicantumkan identitas agamanya di kolom KTP tetapi bagi penduduk selain yang beragama Islam dihapuskan atau dapat dicantumkan “Bukan Islam” karena memang di Provinsi NAD berlaku “diskriminasi” yang diijinkan berdasarkan konstitusi dan Kesepakatan Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 tetapi jika mengingat Konflik Poso, Ambon, ISIS dan sebagainya hal ini juga berpotensi meningkatkan risiko warga dimaksudkan padahal jelas salah satu tujuan bernegara kita adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam hal ini PARA PEMOHON menyerahkan pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi. 99. Dalil asas legi posteriori derogate legi priori dan legi specialis derogate legi generalis: (1) Bahwa apabila dua atau lebih peraturan perundangan yang setara saling bertentangan yang mengatur hal yang sama maka yang dianggap berlaku 62 adalah yang paling baru diundangkan (legi posteriori derogate legi priori) sedangkan terhadap hal yang lebih khusus menghapus yang lebih umum (legi specialis derogate legi generalis). Asas ini digunakan bersama dengan asas legi superiori derogate legi inferiori untuk memastikan koherensi segala peraturan perundangan dan hierarkinya yang wajib dipandang sebagai satu sistem kesatuan secara menyeluruh. (2) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No 140/PUU-VII/2009 di bagian pertimbangan di halaman 289 – 293 yaitu pada angka 3.54 dan 3.55 [salinan putusan dimaksud sebagai bukti P-30] dapat dipandang secara substansiel lebih tinggi dari UU karena berlakunya asas Erga Omness tetapi secara formil dapat dipandang setara dengan UU dan putusan MK No. 97/PUU-XIV/20016 jelas bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan ditetapkan lebih kemudian daripada UU No. 23/2006, oleh karena itu demi keadilan dan demi hukum dan asas legi posteriori derogate legi priori kolom agama seharusnya dimaknai sebagai semua agama atau kepercayaan dan bukan hanya enam tersebut di pilihan isian dan KYME. (3) Demikian pula jika kita kaitkan materi UU No. 23/2006 dan UU No. 12/2011, kedua dalil penjaga koherensi sistem hukum itu juga meniscayakan keharusan bahwa seharusnya tidak hanya enam dan KYME tetapi seluruh agama dan kepercayaan yang ada dan hidup di masyarakat. (4) Putusan MK a quo menegaskan perlindungan terhadap semua agama yang mana seharusnya Pemerintah mematuhinya yaitu dengan tidak hanya membatasi pilihan hanya menjadi tujuh pilihan sebagaimana praktek yang terjadi selama ini. (5) Dengan demikian cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan ini. (6) Terhadap asas bahwa pengaturan yang bersifat khusus menghapus yang bersifat umum menurut hemat PARA PEMOHON tidak dapat diterapkan begitu saja kecuali mempertimbangkan apakah pengaturan yang lebih umum itu bersifat lebih substansiel dibanding yang bersifat khusus namun derajat substansinya dapat dipandang lebih rendah seperti misalnya UU yang mengatur hak asasi manusia dibanding UU yang mengatur mengenai administrasi hal yang terkait walaupun secara formil keduanya sederajat, 63 namun asas sebagaimana dimaksud belum PARA PEMOHON temukan konsepnya dalam ilmu hukum. (7) Bahwa dalam kaitan UU No. 20/2003 dan putusan MK No. 140/PUU- VII/2009 dan putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 dan UU No. 12/2011 juga berlaku dalil asas sebagaimana telah diuraikan, yang perujukan dalilnya adalah untuk pengujian UU No. 10/2003, sebagai berikut: a. Baik ditinjau dalam perspektif hal yang diatur maupun tempus pengundangannya jelas bahwa seharusnya UU No. 20/2003 wajib dimaknai sebagai kurikulum pendidikan agama untuk semua agama dan kepercayaan yang ada dan pengajar yang seagama dan kepercayaan. b. Jika tidak negara tidak dapat memenuhi dua persyaratan dimaksud seharusnya hapus pula kewajiban peserta didik atau mahasiswa untuk mengikuti pendidikan agama tanpa mempengaruhi penilaian terhadap mereka. c. Oleh karena itu sudah sepatutnya jika negara belum mampu memenuhi syarat pewajiban suatu hal, maka hal itu menjadi pilihan bebas peserta didik untuk mengikuti atau tidak mengikuti atau bisa juga memilih mengikuti pendidikan agama yang manapun juga yang hendak diikutinya. d. Namun kenyataan yang terjadi tidak sebagaimana pemaknaan yang PARA PEMOHON uraikan, dan akan menjadi jauh lebih jelas dan tidak akan terjadi ambiguitas dan kerugian hak konstitusional PARA PEMOHON tidak terjadi atau tidak akan terjadi jika permohonan ini dikabulkan. (8) Secara mutatis mutandis sesungguhnya dalil asas sebagaimana telah diuraikan dapat diterapkan terhadap UU No. 1/1974 yang perujukan dalilnya adalah untuk pengujian UU No. 1/1974 sebagai berikut: a. Baik ditinjau dalam perspektif hal yang diatur maupun tempus pengundangannya jelas bahwa seharusnya UU No. 1/1974 wajib dimaknai sebagai upacara menurut agama dan kepercayaan yang ada bukan hanya salah satu dari tujuh di pilihan kolom agama KTP dan KK. 64 b. Tetapi karena UU No. 23/2006 diterapkan sebagai kewajiban memilih salah satu dari tujuh pilihan di kolom KTP dan KK maka warga negara yang tidak menganut salah satu dari tujuh pilihan itu tidak dapat melangsungkan perkawinan menurut tata cara yang diatur dalam agamanya sendiri karena statusnya “setengah legal” seperti termasuk tetapi tidak terbatas dialami penduduk yang memeluk agama Bahai atau Yahudi dan sebagainya. c. Pada akhirnya karena sistem adminduk yang sedemikian mengakibatkan tidak diakuinya tata cara perkawinan menurut agama selain yang enam dan KYME dan yang tidak beragama atau tidak memeluk penghayatan. d. Oleh karena itu sudah sepatutnya UU No. 1/1974 pengaturannya seharusnya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang lebih baru (putusan MK No. 140/PUU-VII/2009 dan putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 dan UU No. 12/2011) yaitu maksudnya seluruh agama dan kepercayaan yang ada dan dapat juga dimaknai bahwa bagi yang tidak beragama atau tidak menganut penghayatan dapat menempuh jalan pengesahan perkawinan di Kantor Catatan Sipil saja tanpa harus memenuhi syarat pelaksanaan ritual agama atau adat atau penghayatan. e. Namun kenyataan yang terjadi tidak sebagaimana pemaknaan yang PARA PEMOHON uraikan, dan akan menjadi jauh lebih jelas dan tidak akan terjadi ambiguitas dan kerugian hak konstitusional PARA PEMOHON tidak atau tidak akan terjadi jika permohonan ini dikabulkan. 100. Dengan demikian cukup alasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kolom agama tidak dihapuskan atau dianggap tidak ada. Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 101. Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1/1974 berbunyi: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 65 102. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 mengenai ne bis in idem mengatur sebagai berikut: [salinan PMK No. 2/2021 sebagai bukti P-12] (1) Terhadap materi muatan Ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang- Undang yang telah diuji, Undang-Undang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikecualikan jika materi rnuatan dalam UUD1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 103. Bahwa Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diuji dan diputuskan Mahkamah Konstitusi dengan setidaknya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 dan No. 24/PUU-XX/2022 yaitu dimohonkan oleh PARA PEMOHON pengujian yang hak konstitusionalnya menurut PARA PEMOHONnya dirugikan karena tidak dapat melakukan perkawinan beda agama. 104. Hal tersebut di atas yaitu Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan PARA PEMOHON agar dapat melangsungkan perkawinan beda agama menurut hemat PARA PEMOHON telah sesuai dengan jiwa UUD 1945 jika seseorang menganut agama tertentu sudah sewajarnya melaksanakan ritus keagamaan terkait perkawinan karena jika menganut agama tetapi tidak melaksanakan ketentuan norma hukum agamanya lantas apa artinya memeluk agama yang tidak dilaksanakannya karena soal itu seringkali dimaknai sebagai hal sakral dan fatal jika dilanggar. Oleh karena itu perkawinan beda agama sudah sewajarnya hanya dapat dilaksanakan jika dua agama yang berbeda dari calon pengantin itu mengijinkan dan mengatur ritus perkawinan yang sedemikian secara mutual dan oleh karena itu keduanya menjadi sah dan dapat melakukan hubungan seksual secara sah menurut hukum positif maupun menurut norma agama dengan pengecualian di beberapa agama yang melegalkan hubungan seksual dalam ikatan hukum perbudakan yang mana saat ini tidak relevan lagi bukan karena hukum agama itu tidak berlaku tetapi karena faktanya perbudakan telah ditetapkan sebagai perbuatan pidana oleh karena itu subjek dan objek hukum 66 perbudakan telah tiada lagi kecuali di beberapa wilayah tertentu seperti yang dikuasai organisasi teroris seperti ISIS maka patut dianggap tidak ada di Indonesia. Oleh karena itu selama seseorang masih memeluk agama sudah sewajarnya tidak dapat disahkan perkawinannya karena apalah artinya beragama jika tidak hendak mengikuti norma agamanya. 105. PARA PEMOHON mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1/1974 karena khususnya PEMOHON I memiliki alasan yang berbeda dan dimohonkan kembali karena hak konstitusional PEMOHON I dirugikan bahkan kehilangan hak konstitusionalnya karena tidak mungkin melangsungkan perkawinan di masa mendatang karena PEMOHON I tidak mungkin melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama dan kepercayaan manapun juga karena PEMOHON I tidak memeluk agama dan penghayatan dan kerugian hak konstitusional PEMOHON I tidak akan terjadi jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini. 106. Oleh karena itu dapat disimpulkan pengajuan pengujian ini tidak termasuk dalam kategori ne bis in idem sebagaimana dimaksud Pasal 78 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. 107. Hukum positif tentang perkawinan sebelum berlakunya UU No. 1/1974 antara lain diatur dalam Pasal 81 KUH Perdata yang memandang perkawinan sebagai persoalan perdata saja dan tidak mempersyaratkan kewajiban mentaati adat maupun agama dan kepercayaan pihak yang hendak melakukan perkawinan, “Tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan Pegawai Catatan Sipil telah berlangsung.” [Salinan terjemah KUH Perdata yang diundangkan dengan Staatsblaad No. 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesië yang masih berlaku secara bersyarat yaitu sepanjang belum diatur dalam peraturan perundangan yang baru berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 sebagai bukti P-22]. 108. Bahwa apabila Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1/1974 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tidak mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum karena Pasal 66 UU a quo menyatakan “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi 67 Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.” Walau sesungguhnya menurut hemat PARA PEMOHON tidak seharusnya Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan negative legislation mengkhawatirkan dampak dari terjadinya kekosongan hukum karena pada asasnya Mahkamah Konstitusi memang harus mengosongkan hukum yang bertentangan dengan UUD 1945, dan jika karena keadaan kekosongan hukum itu kemudian mengakibatkan terjadinya hal ikhwal kegentingan atau kedaruratan dan tidak dapat menunggu proses normal hingga ditetapkannya undang-undang yang mengganti atau mengisi kekosongan dimaksudkan maka Presiden Republik Indonesia berwenang menetapkan secara sepihak dan serta merta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dan oleh karena itu tidak terjadi kekosongan hukum dengan segala dampaknya. 109. Bahwa sejak berlakunya UU No. 1/1974 terjadi penyelundupan Piagam Jakarta (Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya) dalam makna luas, negara melakukan intervensi berkaitan dengan kebebasan beragama, negara memaksa seluruh warga negara untuk mentaati ajaran agamanya masing-masing dan tidak ada kemungkinan untuk melakukan perkawinan bagi warga negara yang tidak menganut agama apapun juga termasuk namun tidak terbatas menganut spiritualisme atau deisme atau agnostik atau panteisme. 110. Bahwa melangsungkan perkawinan adalah hak konstitusional ditegaskan Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” 111. Bahwa PEMOHON I saat ini berstatus sebagai duda cerai dan kemungkinan akan menikah kembali tetapi PEMOHON I tidak mungkin memenuhi hak konstitusional dimaksud kecuali melakukan kebohongan mengaku sebagai menganut agama tertentu dan melakukan kebohongan yang bagi PEMOHON I adalah sejenis penghinaan terhadap agama yang dipalsukan pengakuannya karena mengaku percaya padahal tidak, dan melakukan ritual agama hanya demi keuntungan pribadi dan bermain-main atau tidak 68 bersungguh-sungguh karena dipaksa keadaan dan tujuan pragmatis karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1/1974 perkawinan hanya sah jika dilaksanakan menurut agama padahal PEMOHON I tidak mempercayai dan tidak memeluk agama manapun juga. 112. Dengan demikian jelas bahwa PEMOHON I berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya untuk melakukan perkawinan yang sah karena berlakunya Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1/1974. 113. Bahwa perlu ditambahkan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga bertentangan dengan pasal-pasal berikut dalam UUD 1945 dan akan diuraikan secara ringkas sebagai berikut: (1) Pasal 28B Ayat (1) “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”; a. Hak alamiah untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah menjadi tidak mungkin dipenuhi karena PEMOHON I tidak dapat melaksanakan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1/1974 yang menjadi persyaratan keabsahan suatu perkawinan sebelum diakui secara hukum oleh negara; b. Lembaga keluarga dan perkawinan pada dasarnya bukanlah suatu lembaga yang terbentuk karena agama tetapi karena adanya perjanjian dan hubungan-hubungan perdata sebagai akibat dari lahirnya lembaga perkawinan, oleh karena itu mewajibkan melaksanakan ritus keagamaan terlebih warga negara yang tidak beragama sebelum perkawinan dapat disahkan dan memiliki kekuatan hukum adalah ketentuan yang tidak beralasan secara hukum. (2) Pasal 28D Ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”; a. PEMOHON I tidak memperoleh perlakuan yang sama sebagaimana pemeluk agama hingga tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah karena berlakunya Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1/1974; b. Melangsungkan perkawinan yang sah adalah hak asasi manusia yang juga dijamin UUD 1945 yang dalam hal ini menjadi tidak mungkin terlaksana karena berlakunya Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1/1974. 69 (3) Pasal 28G Ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”; a. Karena PEMOHON I tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum berlaku maka jika suatu saat menjalankan kehidupan bersama lawan jenis sebagaimana dilakukan dengan perkawinan yang sah tetapi tidak dapat disahkan secara hukum berlaku maka hal itu akan menghilangkan rasa aman dan kemungkinan terjadinya persekusi masyarakat dan juga ancaman Pasal 411 UU No. 1/2023 akibat laporan anak dan atau orangtua; b. Oleh karena tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah maka PEMOHON I dapat kehilangan kehormatan dan martabat termasuk tetapi tidak terbatas akan dipandang masyarakat sebagai warga negara yang buruk dan tidak bermoral. (4) Pasal 28I Ayat (2) “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”; a. Bahwa karena tidak beragama kemudian PEMOHON I mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif yaitu tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah secara hukum berlaku yang diakibatkan oleh berlakunya Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1/1974; b. Untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dimaksudkan hanya dapat dilakukan jika Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1/1974 dinyatakan tidak mengikat secara hukum dan dengan demikian PEMOHON I dapat terpenuhi hak konstitusionalnya untuk melangsungkan perkawinan yang sah. 114. Oleh karena itu menurut penalaran yang wajar hak konstitusional PEMOHON I dapat dipulihkan jika Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dengan demikian PEMOHON I dapat melaksanakan perkawinan yang menjadi hak konstitusionalnya di Kantor Catatan Sipil sebagaimana ketentuan KUH Perdata. 70 115. Bahwa kerugian konstitusional PEMOHON I juga tidak terjadi atau tidak akan terjadi jika Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan hanya mengikat penduduk yang menganut agama tetapi tidak mengikat penduduk yang tidak beragama, namun hal sedemikian menurut hemat PARA PEMOHON adalah sebentuk diskriminasi, tetapi dalam hal ini PARA PEMOHON menyerahkan pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkannya sebagai diskriminasi atau tidak. Pasal 12 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 116. Pasal 12 Ayat (1) Huruf (a) UU No. 20/2003 berbunyi: (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: (a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. 117. Pasal 37 Ayat (1) Huruf a berbunyi: (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a. pendidikan agama; 118. Pasal 37 Ayat (2) Huruf a berbunyi: Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: a. pendidikan agama; 119. Bahwa dalam satu agama terdapat berbagai perspektif dalam memandangnya yang biasa disebut dengan mazhab dan negara dalam hal ini pemerintah mungkin tidak dapat selalu memenuhi ketentuan “pendidik yang seagama” atau dalam hal orangtua peserta didik memilih untuk mendidik sendiri anaknya terkait agama karena memiliki perspektif yang khas atau bagi orangtua yang menginginkan anaknya mendapatkan pendidikan spiritualitas bukan menurut agama maka sudah sewajarnya pendidikan agama menjadi suatu subjek yang bersifat opsional yang dapat diikuti peserta didik atau tidak diikuti peserta didik. 120. Bahwa International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik) sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Di Pasal 18 dinyatakan: The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions. 71 (diterjemahkan sebagai: Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri). 121. Bahwa PEMOHON I pernah mengirimkan permohonan kepada Menteri Pendidikan RI (Nadiem Makarim) dengan tembusan salah satunya kepada Komnas HAM RI untuk memberikan dispensasi kepada anak PEMOHON I yang saat surat dikirimkan menganut Islam Mazhab Syiah Dua Belas Imam agar diijinkan untuk tidak mengikuti mata pelajaran Pendidikan Agama Islam karena pelajaran agama yang diajarkan di sekolah tidak sesuai dengan keyakinan PEMOHON I. Namun hingga permohonan ini dibuat Menteri Pendidikan RI tidak memberikan jawabannya, dan PEMOHON I menerima surat tanggapan dari Komnas HAM RI dengan surat nomor 833/PL.00.01/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang pada pokoknya berisi hal- hal sebagai berikut: [fotokopi surat dimaksud sebagai bukti P-23] (1) Pada pokoknya Komnas HAM RI menyatakan permohonan kepada Menteri Pendidikan adalah sudah tepat yang menurut pemahaman PEMOHON I maknai sebagai memang hak orangtua dan atau peserta didik untuk mendapatkan pelajaran agama yang sesuai dan dengan pengajar yang se-agama dalam hal ini satu mazhab yaitu Islam Mazhab Syiah Dua Belas Imam; (2) Komnas HAM RI menyatakan jika terdapat perkembangan yang memberatkan PEMOHON I disarankan untuk kembali membuat pengaduan kepada Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI); (3) Komnas HAM RI tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut karena memandang terdapat upaya yang lebih efektif bagi penyelesaian pengaduan dimaksud tetapi Komnas HAM RI tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang upaya dimasudkan dan saat ini PEMOHON I menempuh upaya pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi namun dalam posisi status keagamaan tidak sebagai penganut Islam Mazhab Syiah Dua Belas Imam namun tidak beragama walaupun secara legal beragama Islam (Islam KTP) tetapi tidak dapat memperbaruinya karena 72 perubahan dimaksudkan tidak dapat dilaksanakan terkait sistem administrasi kependudukan yang berlaku. 122. Bahwa Pasal 12 Ayat (1) Huruf (a) dan Pasal 37 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 37 Ayat (2) Huruf a UU No. 20/2003 bertentangan secara bersyarat termasuk tetapi tidak terbatas dengan: (1) Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” • Karena pasal a quo menurut penalaran yang wajar, anak yang masih dalam kekuasaan orangtua dan diwajibkan mengikuti pendidikan agama yang tidak sesuai dengan keyakinannya (dan atau orangtuanya) dan atau pengajar yang tidak se-agama termasuk dalam kategori diskriminasi dan oleh karena itu hak konstitusionalnya dirugikan. (2) Pasal 28E Ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” • Pasal UUD 1945 di atas memberikan hak konstitusional untuk memilih pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan agamanya namun kenyataannya terjadi pemaksaan untuk mengikuti pendidikan agama yang tidak diyakininya terlebih karena pendidikan agama tidak semata-mata bersifat religious studies atau kajian tetapi bersifat doktriner dan dogma serta praktek peribadatan dan penguatan keimanan menurut perspektif agama tertentu. 123. Oleh karena itu menurut penalaran yang wajar, hak konstitusional PEMOHON I dapat dipulihkan jika Pasal 12 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang peserta didik diwajibkan mengikuti pendidikan agama yang tidak sesuai dengan pilihannya atau diwajibkan bagi peserta didik yang tidak beragama dan/atau jika pengajarnya tidak seagama. 73 Pasal 302 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana bertentangan dengan UUD 1945 124. Bahwa Pasal 302 Ayat (1) UU No. 1/2023 berbunyi: Setiap Orang yang Di Muka Umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. 125. Bahwa PARA PEMOHON memiliki hak konstitusional termasuk tetapi tidak terbatas: (1) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945) (2) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. (Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945) (3) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. (Pasal 28F UUD 1945) 126. Bahwa sebagai seseorang yang menyatakan tidak memeluk agama dan penghayatan maka menurut penalaran yang wajar hak konstitusional PARA PEMOHON dapat dirugikan dengan berlakunya Pasal 302 Ayat (1) UU No. 1/2023 khususnya tetapi tidak terbatas saat mengeluarkan pendapat, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani dan menyampaikan informasi menggunakan segala jenis saluran yang tersedia karena kekaburan ketentuan Pasal 302 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 kemudian dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana. 127. Bahwa Pasal 302 Ayat (1) UU No. 1/2023 (1) diformulasi tidak sebagaimana Pasal 302 Ayat (2) UU No. 1/2023 yang mengkriminalisasi secara non-diskriminasi dengan catatan yang dimaksudkan adalah seluruh agama yang ada dan bukan hanya terbatas terhadap tujuh pilihan yang ada di isian kolom agama di KTP dan KK terhadap seluruh agama yaitu berbunyi “Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak 74 beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”; (2) jika Pasal 302 Ayat (1) UU No. 1/2023 diformulasi secara mutatis mutandis sebagaimana Ayat (2)-nya yaitu menjadi “Setiap Orang yang Di Muka Umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia atau berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III” sedemikian rupa sehingga menjadikannya Pasal a quo tidak diskriminatif dan tendensius karena memperlakukan hal yang sama secara sama, tetapi kenyataannya Pasal 302 Ayat (1) hanya menjerat pelaku hanya dan hanya jika terjadi pelepasan agama yaitu menjadi tidak beragama saja sedangkan orang yang menjadi tidak beragama itu tidak dipidanakan, oleh karena itu jelas tidak beragama itu sendiri bukanlah suatu tindak pidana dan juga bukan salah satu dari perbuatan melawan hukum; (3) Dan sesuai dengan dalil transisi yang PARA PEMOHON telah uraikan, setiap kali terjadi perpindahan agama meniscayakan adanya masa transisi seberapapun singkatnya yang bersangkutan berada dalam keadaan “tidak beragama”, khususnya tetapi tidak terbatas seseorang yang beragama selain Islam saat tidak lagi percaya agama asalnya niscaya berstatus “tidak beragama” hingga selesainya pembacaan ritual kalimat syahadat dan oleh karena itu demi hukum dan keadilan setiap orang yang mengakibatkan terjadinya pergantian agama harus dituntut menurut Pasal 302 Ayat (1) UU No. 1/2023. 128. Bahwa makna istilah menghasut yang dimaksud UU No. 1/2023 berbeda dengan makna menurut KBBI: (1) Menurut KBBI yang tidak relevan dengan pembahasan perkara ini adalah sebagai berikut: (https://kbbi.web.id/hasut) hasut/ha·sut/ v, menghasut/meng·ha·sut/ v1 membangkitkan hati orang supaya marah (melawan, memberontak, dan sebagainya): ia ditangkap polisi karena ~ rakyat; 2 menggalakkan (anjing): mudah sekali ~ anjing itu; 75 (2) Menurut bagian penjelasan Pasal 246 UU No. 1/2023 makna kata menghasut sebagai “Yang dimaksud dengan "menghasut” adalah mendorong, mengajak, atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Menghasut dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan, dan harus dilakukan Di Muka Umum, artinya di tempat yang didatangi publik atau di tempat yang khalayak ramai dapat mengetahui.”; (3) Walaupun istilah menghasut saat ini mengalami peyorasi (perubahan makna yang mengakibatkan sebuah ungkapan menjadi dan menggambarkan sesuatu yang lebih tidak enak, tidak baik, dan sebagainya) sehingga kurang tepat misalnya jika kita mengatakan “Motivator pelatihan kewirausahaan MENGHASUT para peserta untuk segera memulai usaha sendiri” tetapi baik-baik saja jika kita mengatakan “Motivator pelatihan kewirausahaan mendorong, mengajak, atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu yaitu memulai usaha sendiri”; (4) Bahwa oleh karena itu kata menghasut dalam UU No. 1/2023 sesungguhnya dimaknai secara netral dan bergantung pada dengan perbuatan apa kata menghasut itu dihubungkan. 129. Bahwa dalam UU No. 1/2023 kata MENGHASUT selalu dihubungkan dengan perbuatan yang secara substansiil melawan hukum kecuali penggunaan di Pasal 302 Ayat (1) UU No. 1/2023 yang menjadi objek permohonan ini yaitu: (1) Pasal 246 Huruf a: menghasut orang untuk melakukan Tindak Pidana; (2) Pasal 246 Huruf b dan Pasal 247: menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan Kekerasan; Dengan demikian jelas menghasut melawan penguasa umum tanpa kekerasan bukan tindak pidana, oleh karena itu tidak setiap penghasutan adalah pidana. (3) Pasal 300 Huruf c: menghasut untuk melakukan Kekerasan, atau diskriminasi, terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia; (4) Pasal 555: menghasut orang lain supaya melakukan pemberontakan di Kapal. 130. Bahwa jelas menghasut menurut selain Pasal 302 Ayat (1) menjadi tindak pidana jika “Di Muka Umum menghasut atau mendorong, mengajak, atau 76 membakar semangat orang supaya: a>melakukan tindak pidana; b>melawan Penguasa Umum dengan Kekerasan; c>melakukan Kekerasan, atau diskriminasi; d>melakukan Pemberontakan di kapal” yang mana semua perbuatan ini tanpa perlu penjelasan atau dalil lebih lanjut dapat diterima sebagai jenis-jenis kejahatan dan perbuatan melawan hukum. Apakah tidak menganut agama yang ada atau penghayatan di Indonesia adalah kejahatan dan melawan hukum? 131. Bahwa bagian Penjelasan Pasal 302 Ayat (1) UU No. 1/2023 disebutkan “Ketentuan ini bukan merupakan pembatasan bagi seseorang untuk berpindah agama atau kepercayaan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.” oleh karena itu: (1) Menurut ketentuan Pasal 302 Ayat (1) UU No. 1/2023 menghasut orang untuk berpindah agama tidak dikategorikan sebagai tindak pidana, tetapi mendorong, mengajak, atau membakar semangat orang yang dilakukan tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menjadi tidak beragama dikategorikan sebagai tindak pidana; (2) Perbuatan tidak menganut agama itu sendiri bukanlah tindak pidana karena tidak dapat ditemukan ketentuannya dalam peraturan perundangan berlaku, sesuai asas legisme dalam bidang hukum pidana, tidak ada perbuatan dilarang atau diancam pidana jika tanpa terlebih dahulu termaktub dalam peraturan perundangan yang berlaku dan pada asasnya tidak boleh berlaku surut. Oleh karena itu atas kesalahan apa kemudian pihak yang menjadi sebab seseorang lain tidak memeluk agama dipidanakan, bukankah hal sedemikian melanggar asas tiada pidana tanpa kesalahan. Terlebih jika pendorong itu tidak menujukan dorongannya kepada audien tertentu dalam hal ini orang yang akhirnya memutuskan tidak beragama karena dorongan yang dilakukan secara tidak dimaksudkan menyasar dirinya. (3) Jika tidak memeluk agama bukanlah tindak pidana maka kemudian dengan alasan apa pihak lain yang menyebabkan seseorang tidak memeluk agama dipidanakan. a. Apakah aparatur hukum akan menuntut pidana kepada orang-orang asing seperti Richard Dawkin, Ibnu Warraq, Warren Buffet, dan sebagainya setidaknya yang masih hidup yang tersebut di 77 https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_tokoh_agnostik atau tokoh yang bukan agnostik tetapi atheis yang menjadi kausa seorang WNI menjadi tidak memeluk agama atau penghayatan. b. Apakah aparatur hukum akan menuntut pidana kepada warga negara Indonesia yang aktif menyebarkan pemikirannya yang pada prinsipnya bukanlah agama, dan mereka ada yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia seperti Akbarman Tanjung dan sebagainya yang banyak dijumpai di media sosial yang menyebabkan banyak audiennya menjadi tidak beragama. (4) Oleh karena itu jelas Pasal 302 Ayat (1) UU No. 1/2023 bersifat diskriminasi dan tendensius yang tidak sesuai dengan amanat UUD 1945. 132. Bahwa Pasal 302 Ayat (1) UU No. 1/2023 adalah norma yang bersifat diskriminatif karena orang yang di muka umum menghasut untuk berpindah agama atau kepercayaan tidak dipidana (seharusnya tetap dipidanakan sesuai dalil transisi) sedangkan orang yang di muka mendorong, mengajak atau membakar semangat orang untuk tidak memeluk agama dipidanakan, padahal hal sedemikian adalah serupa seperti misalkan seorang penceramah agama Islam di muka umum menghasut orang untuk memeluk agama Islam dan meninggalkan agama asalnya, bagaimana bisa sepanjang ada kepindahan ke agama baru tidak termasuk pidana namun jika yang bersangkutan hanya melepas tanpa berpindah/berganti menjadi pidana, apakah jika seseorang menghasut orang lain untuk berpindah/berganti agama namun yang terjadi justru menjadi tidak beragama apakah juga akan dipidanakan. 133. Bahwa Pasal 302 Ayat (1) UU No. 1/2023 dengan demikian bertentangan dengan UUD 1945 termasuk tetapi tidak terbatas: (1) Pasal 28B Ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. a. Anak yang orangtuanya tidak beragama berpotensi mendapat diskriminasi bahkan kekerasan karena status keagamaannya, sebagaimana terbukti dalam permohonan No. 97/PUU-XIV/2016 bahwa stigma tidak beragama karena kolom agama di KTP dikosongkan dan mendapatkan diskriminasi; 78 b. Anak yang sedemikian bisa saja mengungkapkan keyakinannya yang sama dengan orangtuanya dan karenanya dipersangkakan melakukan tindak pidana. (2) Pasal 28D Ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”; a. Orang yang menghasut untuk berpindah agama tidak dipersangkakan melakukan tindak pidana sementara orang yang seperti PARA PEMOHON mungkin hanya karena mengungkapkan pendapat sesuai keyakinan yang dilakukan secara tidak melawan hukum tetap berpotensi dipersangkakan melakukan tindak pidana; b. Oleh karena itu jelas Pasal 302 Ayat (1) UU No. 1/2023 bertentangan Pasal 28D Ayat (1) karena tidak ada lagi pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. c. Bahwa perlindungan terhadap hak kebebasan beragama sebatas hanya pada agama yang diakui menurut peraturan perundangan yang mana juga sesungguhnya tidak ada peraturan perundangan setingkat undang-undang manapun juga yang menyatakan tentang mana saja agama yang diakui negara adalah tidak sejalan dengan jiwa UUD 1945 yang secara tegas menjamin kebebasan beragama tanpa ada pembatasan hanya pada agama yang diakui saja. (3) Pasal 28E Ayat (1) “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”; a. Sesuai hukum yang berlaku saat ini sebenarnya secara legal formal tidak ada seorangpun penduduk yang memiliki KTP yang tidak beragama karena syarat untuk memiliki KTP adalah memilih satu di antara tujuh pilihan yang ada, dan hukum berlaku menjadikan isian itu sebagai bukti status agama seseorang dan bukan deklarasi secara lisan atau tertulis lainnya; b. Jika ada seseorang yang mengaku tidak beragama karena dorongan atau ajakan seseorang lainnya maka itu akan menjadi suatu tindak 79 pidana bagi yang mendorong atau mengajaknya dan terjadi kekaburan hukum dan sebagainya; c. Bahwa perlindungan terhadap hak kebebasan beragama sebatas hanya pada agama yang diakui menurut peraturan perundangan yang mana juga sesungguhnya tidak ada peraturan perundangan manapun juga yang menyatakan tentang mana saja agama yang diakui negara adalah tidak sejalan dengan jiwa UUD 1945 yang secara tegas menjamin kebebasan beragama tanpa ada pembatasan hanya pada agama yang diakui saja. (4) Pasal 28E Ayat (2) “Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”; a. Menyatakan sikap dan pendapat di muka umum yang sesuai hati nuraninya dan tanpa kekerasan atau kebencian atau permusuhan atau secara melawan hukum dalam pengertian apapun juga dan ternyata mengakibatkan seseorang meninggalkan agama yang dianutnya tidak cukup alasan hukum untuk mengkategorikan hal sedemikian sebagai tindak pidana; b. Hal mana bisa terjadi seseorang saat mempelajari pernyataan sikap seseorang terhadap agamanya atau justru bersifat ajakan berpindah agama tetapi muncul pemahaman yang berbeda sehingga justru menyebabkan seseorang meninggalkan agamanya tanpa berpindah ke objek yang menjadi ajakan apakah orang yang menyebabkan hal sedemikian juga berbuat pidana. c. Dan tidak beragama bukan sejenis kejahatan namun hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dilindungi negara, sebagaimana rumusan Pasal a quo yang jelas tidak mempidanakan orang yang menjadi tidak beragama. (5) Pasal 28E Ayat (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”; a. Mengeluarkan pendapat yang mana isinya mendorong orang berbuat atau tidak berbuat sesuatu adalah hal yang wajar yang mana sepenuhnya menjadi hak pendengarnya untuk berbuat atau tidak berbuat sebagaimana dorongan dimaksudkan; 80 b. Maka menurut penalaran yang wajar cukup alasan untuk dikategorikan sebagai pidana jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melawan hukum tetapi tidak cukup alasan jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bukan tindak pidana dan terlebih hal yang merupakan hak asasi sekaligus ditetapkan sebagai hak konstitusional. (6) Pasal 28F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”; a. Menyampaikan informasi yang tidak bersifat permusuhan, kebencian dan tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan atau secara melawan hukum lainnya tidak seharusnya menjadi suatu tindak pidana hanya karena penerima informasi kemudian berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya; b. Bahwa bisa saja terjadi seseorang mendakwahkan agamanya dengan harapan pendengar berpindah agama namun yang terjadi adalah pendengar hanya meninggalkan agamanya dan tidak berganti agama. (7) Pasal 28G Ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”; a. Berpendapat, menyampaikan pendapat dan sejenisnya termasuk keyakinan tidak beragama adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi negara; b. Berlakunya Pasal 302 Ayat (1) UU No, 1/2023 adalah ancaman yang mencabut rasa aman PARA PEMOHON. (8) Pasal 28H Ayat (2) “Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”; a. Pasal 302 Ayat (1) UU No. 1/2023 tidak memberikan kesempatan yang sama sebagaimana pemeluk agama yang ada di pilihan kolom agama KTP dan KK; 81 b. Agama dan kepercayaan adalah konsep dan gagasan yang seharusnya diperlakukan sama dan berhak mengembangkan eksistensinya melalui pasar bebas gagasan (free market of idea) dimana setiap penerima informasi dapat menentukan pilihannya sendiri hendak mengikuti pendapat atau informasi yang mana atau menolak seluruhnya. (9) Pasal 28I Ayat (2) “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”; a. Pasal 302 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 mengakibatkan terjadinya perlakuan yang bersifat diskriminatif karena rumusan norma dimaksudkan tidak diberlakukan secara sama terhadap agama dan kepercayaan yang ada, hanya secara tendensius menyasar pada pilihan menjadi tidak beragama saja; b. Jelas Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan perlakuan non diskriminatif atas dasar apapun juga dalam hal ini termasuk ketidakberagamaan seseorang. (10) Pasal 29 Ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”; a. Jaminan negara terhadap kemerdekaan memeluk agama masing- masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu tidak dapat dimaknai sebagai kewajiban memeluk agama dan beribadat namun harus dimaknai sebagai hak yang harus dimaknai menurut hukum sebagai hak untuk beragama atau tidak beragama dan untuk beribadat atau tidak beribadat. b. Jaminan itu harus dimaknai negara menjamin tidak ada pihak lain manapun juga termasuk negara yang berhak memaksa orang untuk memeluk atau tidak memeluk agama dan negara menjamin tidak ada pihak lain manapun juga termasuk negara yang berhak memaksa orang untuk beribadat atau tidak beribadat. 134. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan cukup alasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 302 Ayat (1) UU No. 1/2023 bertentangan dengan UUD 1945. 82 Alasan dan keterangan tambahan 135. Bahwa sesungguhnya undang-undang yang menjadi objek permohonan menjadi permasalahan diskriminasi dan banyak dimohonkan karena: (1) Negara dalam hal ini Pemerintah tidak mengindahkan pendapat Mahkamah Konstitusi yang tersebut setidaknya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 bahwa negara tidak membatasi pengakuan atau perlindungan hanya terhadap enam agama, akan tetapi mengakui dan melindungi semua agama yang dianut oleh rakyat Indonesia. Pemerintah memberikan pilihan terbatas hanya pada tujuh pilihan dan bersifat wajib dipilih untuk dilayani lebih lanjut secara mutatis mutandis menurut Pendapat Mahkamah Konstitusi merupakan kesalahan penerapan norma hukum administrasi dan dengan demikian terjadi diskriminasi dan oleh karena itu harus diluruskan, salah satu jalan yang ditempuh oleh PARA PEMOHON adalah melalui permohonan pengujian materiil ini; (2) Negara dalam hal ini Pemerintah berpegang pada atau menganut pendirian bahwa hak dan kemerdekaan menganut agama dibatasi hanya pada agama yang diakui menurut peraturan perundangan yang mana tidak ada undang-undang yang menetapkan tentang agama apa saja yang diakui negara dan jika ada itu adalah bertentangan dengan jiwa UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 97/PUU-XIV/2016 halaman 149 menegaskan, “Hal inilah (yaitu pembatasan pada agama yang diakui menurut peraturan perundangan) yang tidak sejalan dengan jiwa UUD 1945 yang secara tegas menjamin bahwa tiap-tiap warga negara merdeka untuk memeluk agama dan kepercayaan dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu.” (3) Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah dalam undang-undang yang menjadi objek permohonan secara implisit mengkonstruksi hak dan kemerdekaan beragama sebagai pemberian negara, padahal hak itu menurut Mahkamah Konstitusi sesungguhnya diturunkan dan berasal dari hak alamiah (natural right) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga, yang terlebih hak itu tercantum dalam konstitusi maka semakin kuat keharusan negara dan menjadi tugas konstitusional negara 83 untuk memberikan jaminan perlindungan sehingga seluruh warga negara dapat menikmati hak dimaksudkan. (4) Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah hanya memberikan pilihan beragama hanya salah satu dari enam dan KYME yang maksudnya adalah penghayat ajaran warisan leluhur menunjukkan Pemerintah tidak dengan sungguh-sungguh dan bersifat politisasi karena mengabaikan kenyataan agama dan kepercayaan yang dianut penduduk Indonesia adalah beragam jauh lebih banyak dari tujuh, Pemerintah seolah melupakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Pemerintah tidak peduli bahwa jika pilihan hanya tujuh itu maka penduduk akan terdorong untuk memberikan data yang tidak sesuai dengan kenyataan karena tuntutan kebutuhan pragmatik oleh karena itu tidak akurat dan kurang berdayaguna dalam perumusan kebijakan yang mana sebenarnya data yang dibutuhkan Pemerintah juga dapat diperoleh melalui jalan lain seperti Badan Pusat Statistik. 136. Untuk melengkapi permohonan PARA PEMOHON akan mengupayakan kesaksian korban dan atau pelaku diskriminasi karena status agama dan ataua warga yang berada di tengah lokasi konflik agama bersenjata dan keterangan tertulis ahli sebagai bahan pertimbangan Mahkamah Konstitusi. IV. PETITUM 137. Berdasarkan alasan-alasan di atas dan bukti dan kesaksian serta keterangan ahli yang diajukan, PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa perkara a quo, untuk memutuskan dengan putusan sebagai berikut: 1) Mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang diajukan PARA PEMOHON; 2) Menyatakan Pasal 22 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing atau tidak memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu atau tidak beribadat dan negara menjamin kemerdekaan setiap orang 84 memeluk agamanya dan atau kepercayaannya itu atau tidak memeluk agama dan atau kepercayaan; 3) Menyatakan Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diuji dan diputus Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 dengan amar putusan yang berbunyi “Menyatakan kata "agama" dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "kepercayaan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kata agama dan “kepercayaan” tidak dihapuskan dan dianggap tidak ada; atau Menyatakan Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diuji dan diputus Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 dengan amar putusan yang berbunyi “Menyatakan kata "agama" dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 85 Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "kepercayaan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kata agama dan “kepercayaan” tidak dihapuskan dan dianggap tidak ada, kecuali penduduk yang berdomisili di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat mencantumkan keterangan beragama Islam atau Bukan Islam; 4) Menyatakan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; atau Menyatakan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai hanya mengikat penduduk yang memeluk agama dan atau kepercayaan tertentu dan tidak mengikat penduduk yang tidak memeluk agama dan atau kepercayaan tertentu; 5) Menyatakan Pasal 12 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai pilihan atau kebebasan bagi seluruh orangtua dan atau peserta didik untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendidikan agama; 86 atau Menyatakan Pasal 12 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kata “pendidikan agama” dimaknai hanya dalam perspektif agama tertentu saja tetapi harus dimaknai sebagai pendidikan tentang semua agama dan kepercayaan serta adat istiadat yang bersifat sebagai kajian ilmiah akademik; 6) Menyatakan Pasal 302 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 7) Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-30, yang telah disahkan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 4 November 2024, sebagai berikut: 1. Bukti P-01 : Surat Kuasa Khusus dari Pemohon II kepada Pemohon I; 2. Bukti P-02 : Surat Keterangan Penunjukan Pendamping Para Pemohon; 3. Bukti P-03 : Fotokopi KTP Pendamping, atas nama Teguh Suhgiharto; 4. Bukti P-04 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Dalam Satu Naskah); 5. Bukti P-05 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 6. Bukti P-06 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 87 7. Bukti P-07 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 8. Bukti P-08 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 9. Bukti P-09 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, atas nama Raymond Kamil; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, atas nama Indra Syahputra; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat; 16. Bukti P-16 : Kronologi Permohonan Pergantian Data Kolom Agama di KTP Raymond Kamil (Pemohon I); 17. Bukti P-17 : Kronologi ermohonan Pergantian Data Kolom Agama KTP (Pemohon II); 18. Bukti P-18 : Kronologi Permohonan Tidak Mengikuti Pelajaran Agama Anak Raymond Kamil (Pemohon I); 19. Bukti P-19 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik); 20. Bukti P-20 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XIV/2016; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat dari Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bertanggal 10 Oktober 2022, perihal Tanggapan atas Pengaduan; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus kepada Teguh Sugiharto (tanpa leges); 25. Bukti P-25 : Rekaman video Menag RI Lukman Hakim Saefuddin; 88 26. Bukti P-26 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 27. Bukti P-27 : Video rekaman kejadian di Disdukcapil (Pemohon II); 28. Bukti P-28 : Fotokopi International Covenant on Civil and Political Rights, 1967; 29. Bukti P-29 : Fotokopi CCPR General Comments No.18: Non- discrimination; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU- VII/2009; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran 89 Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886, selanjutnya disebut UU 39/1999) Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475, selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan), Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU Perkawinan), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjtunya disebut UU 20/2003), dan Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya dsebut UU 1/2023), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 90 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 91 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 22 UU 39/1999, Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU 20/2003, dan Pasal 302 ayat (1) UU 1/2023, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut. Pasal 22 UU 39/1999 (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 61 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama/kepercayaan, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua. Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama/kepercayaan, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 12 ayat (1) UU 20/2003 (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; 92 f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU 20/2003 (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; c. bahasa; d. matematika; e. ilmu pengetahuan alam; f. ilmu pengetahuan sosial; g. seni dan budaya; h. pendidikan jasmani dan olahraga; i. keterampilan/kejuruan; dan j. muatan lokal. (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; dan c. bahasa. Pasal 302 ayat (1) UU 1/2023: (1) Setiap orang yang di muka umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. 2. Bahwa para Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, di mana meskipun mencantumkan agama Islam di dalam data kependudukan, namun menurut para Pemohon hal tersebut adalah tidak sesuai dengan fakta. Para Pemohon tidak menganut agama dan juga tidak menganut aliran kepercayaan dan merasa dirugikan oleh berlakunya norma pasal yang diajukan pengujian. Para Pemohon menyatakan memiliki hak konstitusional antara lain: hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian serta perlakuan yang sama di depan hukum, hak kebebasan beragama, hak melangsungkan perkawinan yang sah, hak memilih pendidikan sesuai agama, hak atas rasa aman dan bebas dari ketakutan (Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). 3. Bahwa berlakunya Pasal 22 UU 39/1999 menyebabkan terjadinya kerugian konstitusional karena penafsirannya tidak mengakomodasi hak untuk tidak menganut agama tertentu. Dalam penerapannya, Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan juga menyebabkan hilangnya hak para 93 Pemohon untuk tidak mencantumkan agama atau kepercayaan apapun dalam administrasi kependudukan. 4. Bahwa berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang hanya mengakui perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan berpotensi melanggar hak konstitusional para Pemohon untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah sebagaimana dijamin Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa berlakunya Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU 20/2003 berimplikasi pada mewajibkan para Pemohon untuk mengikuti pendidikan agama dalam pelaksanaan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi menyebabkan terlanggarnya hak para Pemohon untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 6. Bahwa berlakunya Pasal 302 ayat (1) UU 1/2023 menimbulkan ancaman ketakutan yang menciderai rasa aman para Pemohon karena Pasal a quo memidanakan orang yang menjadi sebab seseorang lain menjadi tidak beragama. Menurut para Pemohon norma ini dapat disalahgunakan mempersangkakan para Pemohon melakukan tindak pidana. Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum para Pemohon, khusus berkenaan dengan permohonan pengujian Pasal 302 ayat (1) UU 1/2023, Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya telah mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum perseorangan warga negara dalam pengajuan norma pasal dalam UU 1/2023, di mana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juni 2023, telah menegaskan sikap tersebut dalam pertimbangannya yaitu: [3.6.2] Bahwa norma Pasal yang diajukan pengujian a quo terdapat dalam UU 1/2023 yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 624 BAB XXXVII Ketentuan Penutup, Undang-Undang a quo mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Artinya, UU a quo akan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026… 94 …Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang ada dalam persidangan, hal yang dialami oleh Pemohon, telah ternyata hak konstitusional Pemohon tersebut belum ada kaitannya dengan berlakunya norma undang-undang, in casu UU 1/2023. Dengan kata lain, Pasal 509 yang terdapat dalam UU 1/2023 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon terdapat dalam Undang-Undang yang belum berlaku dan dengan sendirinya belum mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 87 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU 12/2011) yang menyatakan, “Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”. Berkaitan dengan itu, Pasal 624 UU 1/2023 menyatakan, “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”. Dengan demikian, Undang-Undang a quo belum berdampak terhadap adanya anggapan kerugian konstitusional, baik secara potensial, apalagi secara aktual kepada Pemohon. [3.6.4] Bahwa yang dimaksud dengan anggapan kerugian konstitusional yang bersifat aktual adalah anggapan kerugian konstitusional konkret/riil yang pernah dialami karena disebabkan berlakunya suatu norma undang- undang. Sedangkan, yang dimaksud dengan anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial adalah kerugian yang belum pernah secara konkret/riil dialami, namun suatu saat berpotensi dialami karena disebabkan berlakunya suatu norma undang-undang. Oleh karena itu, baik anggapan kerugian konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial keduanya tetap bertumpu pada telah berlakunya norma undang-undang. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum bahwa UU 1/2023 baru mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan [vide Pasal 624 BAB XXXVII Ketentuan Penutup UU 1/2023], pemberlakuan demikian mengakibatkan UU a quo belum memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007. Dengan demikian, Pemohon telah terbukti tidak memenuhi persyaratan adanya anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang. Sehingga, terkait dengan syarat selebihnya, yaitu adanya anggapan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) yang ditimbulkan antara hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, dengan sendirinya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karena syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional dimaksud adalah bersifat kumulatif. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum putusan tersebut, maka sepanjang berkenaan pengujian Pasal 302 ayat (1) UU 1/2023, para Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya kerugian aktual maupun potensial terhadap berlakunya norma undang-undang karena Pasal 302 ayat (1) UU 1/2023 terdapat di dalam undang-undang yang belum berlaku dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat. 95 Dengan demikian, sebagaimana sikap Mahkamah dalam putusan sebelumnya berkenaan dengan pengujian norma dalam UU 1/2023, Mahkamah perlu menegaskan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sepanjang untuk pengujian Pasal 302 ayat (1) UU 1/2023. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon berkaitan dengan pengujian norma Pasal 302 ayat (1) a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Bahwa sementara itu, berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian norma selain dan selebihnya, berdasarkan uraian yang dikemukakan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik dan aktual atau setidak- tidaknya potensial mengenai anggapan kerugian hak konstitusional karena berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Selain itu, para Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian, yaitu yang berasal dari tidak adanya kepastian hukum terhadap hak para Pemohon untuk tidak menyatakan menganut agama atau kepercayaan dikaitkan dengan norma pengakuan kebebasan beragama, pencantuman agama dalam administrasi kependudukan, pengakuan dalam melangsungkan perkawinan, serta norma penyebutan agama dalam kurikulum pendidikan nasional. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo kecuali dalam pengujian Pasal 302 ayat (1) UU 1/2023. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 22 UU 39/1999, Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 37 96 ayat (1) dan ayat (2) UU 20/2003, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, Ketuhanan Yang Maha Esa secara kebahasaan maupun pengertian lain seperti perspektif filosofis bahkan historis pada dasarnya tidak dapat dikorelasikan secara eksklusif hanya pada Tuhan dan ketuhanan menurut agama karena tidak hanya agama yang memiliki konsep Tuhan dan ketuhanan serta ajaran moral, oleh karena itu perbuatan hukum “tidak memilih agama” sebagaimana diperbuat oleh para penganut penghayatan dan sebagaimana diperbuat oleh para Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai menentang atau berlawanan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Bahwa menurut para Pemohon, UUD NRI Tahun 1945 mengkonstruksi penegasan mengenai hak beragama yang secara kebahasaan maupun filosofis tidak dapat dimaknai sebagai kewajiban beragama. Jika maksudnya kewajiban niscaya akan dinyatakan sebagai kewajiban beragama, oleh karena dikonstruksi sebagai hak setelah diberikan oleh subjek hukum maka penggunaannya diserahkan kepada objek hukum untuk menggunakannya (beragama) atau tidak menggunakannya (tidak beragama). 3. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 22 UU 39/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai kebebasan dan jaminan setiap warga negara untuk memeluk atau tidak memeluk agama dan penghayatan karena kebebasan beragama selama ini dimaknai sebagai suatu hak yang dijelaskan di bagian Penjelasan Pasal 22 ayat (1) UU 39/1999 sebagai “yang dimaksud dengan ‘hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya’ adalah hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga”. 4. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan telah dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XIV/2016 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU 23/2006 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”. Menurut para Pemohon, 97 pemaknaan ini seharusnya lebih luas yaitu bukan hanya penganut penghayatan tetapi juga bagi yang tidak beragama, karena sesungguhnya kolom agama diisi apapun atau dikosongkan atau diberi tanda strip berpotensi menjadi kausa terjadinya diskriminasi dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. 5. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyebabkan para Pemohon tidak dapat melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama dan kepercayaan manapun juga karena para Pemohon tidak memeluk agama dan penghayatan. Para Pemohon beranggapan bahwa apabila Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 tidak mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum. Para Pemohon beranggapan bahwa melangsungkan perkawinan adalah hak konstitusional sebagaimana ditegaskan Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Oleh karena itu, norma yang menyebabkan terhalangnya para Pemohon yang tidak menganut agama atau kepercayaan kepada Tuhan YME untuk dapat melangsungkan pernikahan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 6. Bahwa menurut para Pemohon, dalam satu agama terdapat berbagai perspektif dalam memandangnya yang biasa disebut dengan mazhab dan negara dalam hal ini pemerintah mungkin tidak dapat selalu memenuhi ketentuan “pendidik yang seagama” atau dalam hal orang tua peserta didik memilih untuk mendidik sendiri anaknya terkait agama karena memiliki perspektif yang khas atau bagi orang tua yang menginginkan anaknya mendapatkan pendidikan spiritualitas bukan menurut agama maka sudah sewajarnya pendidikan agama menjadi suatu subjek yang bersifat opsional yang dapat diikuti peserta didik atau tidak diikuti peserta didik. Para Pemohon beranggapan Pasal 12 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (2) UU 20/2003 bertentangan secara bersyarat termasuk tetapi tidak terbatas dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena norma tersebut menyebabkan warga negara yang tidak menganut agama atau kepercayaan tertentu menjadi wajib mempelajari agama yang tidak dianutnya di sekolah. 98 Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, para Pemohon pada petitumnya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan. 1.) Pasal 22 UU 39/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing atau tidak memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu atau tidak beribadat dan negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan atau kepercayaannya itu atau tidak memeluk agama dan atau kepercayaan; 2.) Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan yang telah diuji dan diputus Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kata agama dan “kepercayaan” tidak dihapuskan dan dianggap tidak ada; atau menyatakan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan yang telah diuji dan diputus Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kata agama dan “kepercayaan” tidak dihapuskan dan dianggap tidak ada, kecuali penduduk yang berdomisili di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat mencantumkan keterangan beragama Islam atau Bukan Islam; 3.) Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atau menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang dimaknai hanya mengikat penduduk yang memeluk agama dan atau kepercayaan tertentu dan tidak mengikat penduduk yang tidak memeluk agama dan atau kepercayaan tertentu; 4.) Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU 20/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai pilihan atau kebebasan bagi seluruh orang tua dan atau peserta didik untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendidikan agama, atau menyatakan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU 20/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kata “pendidikan 99 agama” dimaknai hanya dalam perspektif agama tertentu saja tetapi harus dimaknai sebagai pendidikan tentang semua agama dan kepercayaan serta adat istiadat yang bersifat sebagai kajian ilmiah akademik; 5.) Pasal 302 ayat (1) UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-30 sebagaimana telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 November 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon a quo telah jelas, tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak- pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon di antaranya mengajukan pengujian Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan serta Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan yang telah diuji dan diputus konstitusionalitasnya oleh Mahkamah dalam putusan sebelumnya, Mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai keterpenuhan syarat Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali: Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. [3.10.1] Bahwa berkenaan permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah pernah diajukan pengujian dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno 100 terbuka untuk umum pada tanggal 18 Juni 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2023. Pemohon dalam perkara 68/PUU-XII/2014 menggunakan dasar pengujian Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan pokok alasan bahwa seharusnya penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaanya diserahkan kepada masing-masing calon mempelai. Sementara itu, Pemohon dalam perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 menggunakan dasar pengujian Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan pokok alasan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu dengan berdasarkan pada kehendak bebas para mempelai untuk memilih salah satu metode pelaksanaan perkawinan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditetapkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu. Sedangkan dalam permohonan a quo, para Pemohon mengajukan kembali pengujian norma Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan terhadap Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan alasan permohonan sebagaimana pada pokoknya telah diuraikan dalam Paragraf [3.7] di atas. Berkenaan dengan permohonan a quo, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil permohonan para Pemohon, pasal yang dimohonkan pengujian, dan dasar pengujian yang digunakan, para Pemohon telah menguraikan alasan permohonannya yang pada pokoknya menekankan kepada tidak dapatnya perkawinan disahkan apabila seseorang yang akan melaksanakan perkawinan tidak memilih atau menganut agama tertentu sehingga Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah menghalangi hak warga negara yang tidak menganut agama atau kepercayaan tertentu untuk melakukan perkawinan yang sah yang diakui oleh negara. Dalil permohonan demikian, meskipun menggunakan dasar pengujian yang juga telah beberapa kali digunakan dalam perkara sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah, namun para Pemohon telah dapat menguraikan alasan-alasan yang berbeda yang kemudian disimpulkan dalam suatu permohonan sebagaimana terdapat dalam Petitum yang diajukan para Pemohon. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan a quo beralasan menurut hukum atau tidak, maka secara formal permohonan a quo, berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dapat diajukan kembali. Dengan demikian, Mahkamah akan 101 mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon berkenaan dengan pengujian Pasal 2 ayat (1) a quo lebih lanjut. [3.10.2] Bahwa berkenaan permohonan pengujian Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan telah pernah diajukan pengujian dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 November 2017. Pemohon dalam perkara tersebut menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan pokok alasan bahwa kolom agama dalam data kependudukan dan KTP-el tidak mengakomodasi para penganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terhadap permohonan tersebut, telah ternyata Mahkamah dalam Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 a quo mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dan berdasarkan Amar Putusannya, Mahkamah telah menyatakan pada pokoknya bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”. Dengan demikian, norma Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara a quo, merupakan norma yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, sehingga objek permohonan tersebut adalah tidak sama dengan norma yang menjadi objek pengujian dalam Perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan a quo beralasan menurut hukum atau tidak, maka secara formal permohonan para Pemohon mengenai pengujian Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut. [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, telah ternyata pokok permasalahan yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah berkenaan dengan tidak adanya kepastian hukum mengenai hak untuk tidak menganut agama tertentu atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi warga negara Indonesia. Menurut para Pemohon, kebebasan beragama sebagaimana dijamin 102 oleh UUD NRI Tahun 1945 seharusnya pada penerapannya termasuk kebebasan untuk tidak menganut agama tertentu atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan berdasar kepada anggapan ini, para Pemohon memohonkan pengujian sejumlah norma dalam undang-undang berkenaan dengan penerapan hak beragama, yaitu pengakuan hak untuk tidak beragama dalam undang-undang yang mengatur tentang HAM, hak untuk tidak menyebutkan agama atau kepercayaan tertentu dalam data kependudukan, hak untuk mendapatkan pengakuan perkawinan yang tidak didasarkan agama atau kepercayaan, serta hak untuk tidak mengikuti pendidikan agama dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan satu persatu dalil para Pemohon mengenai pengujian setiap norma tersebut, Mahkamah menganggap perlu untuk terlebih dahulu menguraikan dan menegaskan mengenai bagaimana konstitusi memposisikan agama serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam sistem hukum serta bagaimana seharusnya pemaknaan dan penerapannya dalam hukum positif sebagai berikut. [3.11.1] Bahwa dalam perspektif konstitusi, Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Frasa “kedaulatan berada di tangan rakyat” telah menisbatkan negara Indonesia sebagai negara demokrasi, sedangkan frasa “dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” pun menjadi penanda bahwa pelaksanaan demokrasi harus diiringi dengan prinsip supremasi hukum (nomokrasi). Hal ini diperkuat pula dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Dengan demikian, dalam prinsip supremasi konstitusi, hukum positif yang mengatur segala lini kehidupan bangsa Indonesia haruslah pula berkesesuaian dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati dan ditentukan oleh konstitusi, termasuk di dalamnya prinsip yang berkenaan dengan pemaknaan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta hubungannya dengan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, materi muatan UUD NRI Tahun 1945 juga secara eksplisit dilengkapi dengan frasa atau prinsip-prinsip yang bersifat religi atau bersifat keagamaan (religius). Materi muatan UUD NRI Tahun 1945 yang bernuansa religius terdapat dalam beberapa pasal sebagai berikut. 1. Pembukaan Alenia Ketiga yang menyatakan, “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa...” 103 2. Pembukaan Alenia Keempat yang menyatakan, “...berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa...” 3. Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan, “...Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji...” 4. Pasal 28E ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya...” 5. Pasal 28E ayat (2) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan...” 6. Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan, “...hak beragama...” 7. Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan, “...nilai-nilai agama...” 8. Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” 9. Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing...” 10. Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan, “...meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia...” Dari kutipan beberapa frasa konstitusi di atas, telah jelas bahwa UUD NRI Tahun 1945 adalah konstitusi yang meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, atau dapat dikatakan sebagai konstitusi yang religius (godly constitution). Hal ini pun berpengaruh terhadap corak negara kesejahteraan yang kita anut, yakni negara kesejahteraan yang religius (religious welfare state) dan negara kebangsaan yang religius (religious nations state). Bahkan konsepsi negara hukum Indonesia merupakan konsepsi yang menempatkan prinsip ketuhanan sebagai prinsip yang utama, dan negara bukanlah negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara, serta tidak berpegang pada prinsip individualisme maupun komunalisme. Hal ini merupakan sikap Mahkamah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 April 2010. Dalam pertimbangan Putusan a quo, yaitu Sub-paragraf [3.34.10], Mahkamah telah menyatakan antara lain: “...kita memaknai prinsip negara hukum Indonesia yang tidak harus sama dengan prinsip negara hukum dalam arti rechtsstaat maupun the rule of law. Prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak 104 kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (separation of state and religion), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme.” Oleh sebab itu, dalam proses penyelenggaraan negara, nilai-nilai moral dan etik ketuhanan antara lain seperti nilai keadilan, kemanfaatan, kebaikan, kemaslahatan, dan nilai kebaikan lainnya mesti tertanam dengan baik pada setiap perangkat penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan cita dan tujuan bersama. Namun demikian, dalam kaitannya dengan relasi agama dan negara, Indonesia juga bukanlah negara agama yang hanya mendasarkan penyelenggaran negara pada agama tertentu serta bukan pula negara sekuler yang memisahkan relasi antara agama dan negara. Berdasarkan fakta tersebut, negara Indonesia berada pada jenis ketiga, yaitu negara yang mempertautkan, mengintegrasikan, dan mensinergikan antara berbagai agama dan negara dalam kaitannya memandang relasi antara agama dan negara. Negara Indonesia berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya, nilai dan prinsip semua agama dan keyakinan yang hidup yang memuat nilai kebaikan dan bersifat universal dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. [3.11.2] Bahwa dalam penyelenggaraannya, prinsip demokrasi harus diiringi oleh prinsip nomokrasi, begitu pula sebaliknya. Demokrasi tanpa nomokrasi akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, begitu pula nomokrasi tanpa demokrasi, akan menimbulkan tindakan sewenang-wenang. Prinsip demokrasi dan nomokrasi, harus didasarkan pada prinsip teokrasi karena pada dasarnya negara didirikan dengan semangat teologi yang mengilhami praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Para negarawan yang dulu mendirikan negara dan bangsa ini telah meletakkan nilai luhur Pancasila yang dijiwai oleh spirit Ketuhanan sehingga menjadi dasar fundamental dalam kehidupan bangsa kita. Dalam hal ini, antara lain Soekarno, Muhammad Hatta, Moh. Natsir, KRMT Wongsonagoro, A.A. Maramis, I.J. Kasimo Hendrowahyono, merupakan tokoh bangsa yang percaya bahwa kepercayaan yang mutlak bersumber dari agama dan kepercayaan yang berpegang teguh pada aturan Tuhan. Frasa, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa...” yang termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alenia ke-3, merupakan penanda kepasrahan total para pendiri bangsa setelah sebelumnya berjibaku mengeluarkan segenap usaha dan potensi demi terbentuknya hukum dasar, yakni UUD NRI Tahun 1945, konstitusi negara kita yang merupakan fundamen dan syarat 105 bangsa berdaulat. Dalam Alenia ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 juga memuat nilai-nilai falsafah bangsa sebagai dasar penyusunan suatu bangsa yang merdeka dalam praktik penyelenggaraan negara yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip-prinsip ini mesti saling melengkapi dan berkelindan sehingga menghasilkan satu konsep negara demokrasi konstitusional dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai basis nilai fundamental dalam setiap penyelenggaraan negara. Religiusitas bangsa Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari akar sejarah bangsa. Kecenderungan masyarakat Indonesia pada nilai-nilai religiusitas sangatlah kentara. Bahkan, UUD NRI Tahun 1945 dapat dikatakan sebagai konstitusi yang berketuhanan (Godly Constitution). Sebab, pada Pembukaan dan batang tubuhnya termuat tidak hanya kata agama, tetapi juga memuat prinsip-prinsip keyakinan bangsa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai spirit dalam penyelenggaraan negara. Masyarakat Indonesia pun lekat dengan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, tak heran pada saat perumusan konstitusi tahun 1945, prinsip agama dan moral ketuhanan resmi diadopsi menjadi bagian Pembukaan dan Pasal-Pasal dalam batang tubuh UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan. Bahkan tatkala UUD NRI Tahun 1945 mengalami perubahan dalam kurun 1999-2002, MPR sebagai lembaga negara yang berwenang mengubah undang-undang dasar pun kembali menguatkan dan melakukan internalisasi nilai religusitas dalam konstitusi. Anutan konstitusi yang sarat dan kental nilai ketuhanan, tentunya menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri. Produk hukum yang dibuat guna melaksanakan tujuan bernegara, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam upaya ketertiban dunia pun mesti disinari oleh sinar ketuhanan, sehingga produk hukum yang dibuat harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai yang termuat dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memenuhi ekspektasi masyarakat akan nilai-nilai keadilan, kepastian dan kebermanfaatan hukum. Oleh karena itu, saat pembentuk undang-undang membuat suatu undang-undang, maka undang-undang yang dibuat haruslah memperhatikan keberkahan dan kemaslahatan bagi masyarakat, sehingga masyarakat betul-betul dibantu dan dimudahkan dalam memenuhi semua aspek kehidupannya oleh negara berupa peraturan perundang-undangan. Buktinya, dalam 106 setiap produk peraturan dimaksud, pada bagian “Pembukaan” selalu mencantumkan irah-irah atau frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”. Sementara itu, tatkala hakim memutus perkara dan menuangkannya dalam bentuk vonis pun harus senantiasa disinari oleh sinar Ketuhanan. Hal ini dapat terlihat pada setiap putusan pengadilan yang memuat irah-irah: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kata adil sendiri secara umum memuat makna memperlakukan sama terhadap sesuatu yang sepantasnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang sepantasnya diperlakukan berbeda. Dengan perkataan lain, menempatkan sesuatu secara proporsional menurut kadar dan ukurannya masing-masing. Oleh karena itu, irah- irah merupakan syarat absolut tatkala membentuk peraturan perundang-undangan dan memutus perkara. Tanpa irah-irah ini, suatu peraturan perundang-undangan dan vonis dapat dianggap mengalami cacat permanen yang tak dapat ditoleransi. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bertuhan dan bukan bangsa yang atheis sebagaimana sikap Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, yaitu pada Sub-paragraf [3.34.3] yang menyatakan antara lain. “Bahwa sejak kemerdekaan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman RI, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan terakhir Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, demikian juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selalu menegaskan bahwa, “Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dari ketentuan- ketentuan konstitusional dan normatif di atas sangat jelas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bahsa yang bertuhan, bukan bangsa yang ateis” Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut, maka jelas dan tegas bahwa agama dan prinsip berketuhanan merupakan salah satu unsur penting yang membentuk karakter hukum positif di Indonesia. Penerapannya dalam hukum positif tersebut merupakan keniscayaan, karena UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan dasar hukum Indonesia secara terang benderang meletakkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara, di mana fakta tersebut berakar dari prinsip yang terdapat dalam Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Manifestasi prinsip ini dalam hukum positif diwujudkan dalam bentuk perlindungan dan jaminan hak untuk menjalankan kehidupan beragama yang berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam berbagai lini kehidupan 107 warga negara seperti keluarga, pendidikan, kesejahteraan dan perekonomian. Perlindungan ini bahkan termasuk juga perlindungan atas eksistensi atau keberlangsungan kehidupan beragama tersebut, antara lain dengan adanya larangan dalam hukum pidana berkenaan dengan tindak pidana penodaan agama dan larangan terhadap ajakan untuk tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, dengan berpedoman pada uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagai berikut. [3.12] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan seharusnya Pasal 22 UU 39/1999, yang pada pokoknya menyatakan adanya kebebasan bagi setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu juga diartikan sebagai kebebasan bagi setiap orang untuk tidak memeluk agama karena menurut para Pemohon, hak beragama juga termasuk hak untuk tidak memeluk agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berkenaan dengan anggapan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 22 UU 39/1999 pada pokoknya merupakan pengejewantahan hak untuk bebas memeluk agama dan kepercayaan terhadapTuhan Yang Maha Esa sebagaimana dijamin oleh konstitusi, yaitu Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, di mana kebebasan dan kemerdekaan memeluk agama dan kepercayaan tersebut dijamin oleh negara sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, rumusan Pasal 22 UU 39/1999 merupakan penerapan langsung dalam hukum positif dari hak beragama sebagaimana dijamin oleh konstitusi sehingga pemaknaan kebebasan beragama dalam Pasal 22 UU 39/1999 haruslah sesuai dan sejalan dengan makna kebebasan beragama dan memeluk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi. Dalam kaitannya dengan kebebasan beragama tersebut, sebagaimana telah Mahkamah uraikan dalam pertimbangan di atas, Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 telah menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kepercayaan kepada adanya Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu karakter bangsa dan telah disepakati sebagai ideologi atau kondisi ideal yang dicita-citakan. Bentuk keyakinan dan kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan setiap warga 108 negara dalam bentuk kehidupan beragama, yaitu dengan meyakini dan memeluk agama yang memiliki nilai-nilai keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dicita-citakan dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa. Untuk menerapkannya, maka setiap warga negara diberi kebebasan memeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan tersebut, hal ini juga bermakna sebagai bagian dari peran dan kewajiban dari setiap warga negara tersebut dalam menjaga dan mempertahankan karakter Ketuhanan Yang Maha Esa dalam ideologi bangsa. Oleh karena itu, kebebasan beragama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 UU 39/1999 tidak dapat dimaknai lain selain dari kebebasan beragama sebagaimana dimaksud oleh Pancasila sebagai ideologi bangsa dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum, bukan kebebasan untuk tidak beragama atau tidak berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, bilamana tidak adanya kebebasan untuk tidak beragama atau tidak berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dianggap sebagai suatu pembatasan hak asasi, maka pembatasan yang seperti itu sendiri selain diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan karakter bangsa, juga bukanlah bentuk pembatasan yang opresif atau sewenang-wenang dan bukanlah pembatasan yang tidak proporsional. Hal ini karena dalam penerapannya, hukum memberikan kemerdekaan bagi warga negara untuk memilih agama dan meyakini kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan beribadat sesuai dengan keyakinannya sepanjang tidak melanggar pembatasan sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pembatasan penerapan hak konstitusional pun menjadikan nilai agama sebagai salah satu dasar pembatasan. Selengkapnya, Pasal 28J ayat (2) a quo menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Hal ini berarti, karakter dan corak hak asasi manusia yang kita anut tidaklah bersifat liberal dan juga tidak bersifat universal. Sebab, hak asasi manusia yang berkarakter ke-Indonesiaan haruslah sesuai dengan jiwa bangsa (volkgeist) yang religius dan bersifat partikular. Oleh karenanya, standar moral dan 109 nilai agama menjadi salah satu ukuran untuk menilai apakah suatu hak asasi manusia versi luar kompatibel atau tidak untuk diterapkan di tataran domestik. Meskipun Mahkamah meyakini bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan unsur terpenting dalam menjaga dan mempertahankan karakter bangsa sebagaimana diamanatkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, namun dalam praktiknya pun warga negara tetap diberi kebebasan untuk beragama atau menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dalam konteks ini, maka implementasi masing- masing individu dalam meyakini Ketuhanan Yang Maha Esa dalam hukum positif adalah beragama dan menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara merdeka, hal mana merupakan pilihan yang jauh lebih tepat daripada tidak beragama atau tidak menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pembatasan kebebasan beragama di mana tidak ada ruang kebebasan bagi warga negara untuk tidak memeluk agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pembatasan yang proporsional dan bukanlah pembatasan yang bertentangan dengan Konstitusi. Oleh karena itu, dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 22 UU 39/1999 adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.13] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan yang telah diuji dan diputus Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XIV/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena seharusnya data kependudukan dan KTP-el dapat tidak mencantumkan kolom agama atau kepercayaan bagi warga negara yang tidak ingin memeluk agama atau kepercayaan tertentu. Terhadap hal tersebut, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas, konsep kebebasan beragama yang dianut oleh konstitusi dan diterapkan dalam hukum positif di Indonesia bukanlah kebebasan yang memberikan ruang bagi warga negara untuk tidak memeluk agama atau tidak menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini membentuk karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama atau bangsa yang memiliki kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, norma dalam undang-undang yang mengatur mengenai administrasi kependudukan mewajibkan bagi setiap warga negara untuk menyebutkan atau mendaftarkan diri sebagai pemeluk agama atau penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan norma yang 110 berfungsi dan bertujuan untuk memfasilitasi dan mewujudkan karakter bangsa yang demikian. Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas, pembatasan kebebasan bagi warga negara Indonesia, di mana setiap warga negara harus menyatakan memeluk agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan keniscayaan sebagaimana diharapkan oleh Pancasila dan diamanatkan oleh Konstitusi. Pembatasan yang demikian merupakan pembatasan yang proporsional, dan tidak diterapkan secara opresif dan sewenang-wenang. Setiap warga negara hanya diwajibkan menyebutkan agama dan kepercayaannya untuk kemudian dicatat dan dibubuhkan dalam data kependudukan tanpa adanya kewajiban hukum lain yang dibebankan oleh negara dalam kaitannya dengan agama atau kepercayaan yang dipilihnya selain kewajiban untuk menghormati pembatasan sebagaimana dinyatakan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Pertimbangan Mahkamah di atas telah menegaskan bahwa sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 dan dicita-citakan dalam ideologi bangsa, tidak beragama atau tidak menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat dinilai sebagai kebebasan beragama atau kebebasan menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai anggapan inkonstitusionalitas Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dimaknai Mahkamah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena tidak mengakomodir para Pemohon yang memilih untuk tidak memeluk agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga membatasi hak para Pemohon untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa UU Perkawinan haruslah dipahami secara utuh dan tidak parsial, Perkawinan menurut UU a quo diartikan sebagai ikatan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan dan menjadikan status mereka sebagai suami istri. Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal 111 berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 UU Perkawinan]. Untuk itu, sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum dan Pancasila sebagai ideologi bangsa, perkawinan juga tidak terlepas dari Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip dasar. Dengan tidak adanya ruang bagi warga negara Indonesia untuk memilih tidak menganut agama atau tidak menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka norma hukum positif yang hanya memberikan pengesahan terhadap perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing bukanlah norma yang menimbulkan perlakuan diskriminatif. Lebih lanjut, tanpa adanya agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dianut atau ditentukan oleh warga negara yang akan melangsungkan perkawinan, maka tidak akan timbul sesuatu yang disebut dengan “perkawinan yang sah”. Padahal, Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan tidak hanya sebatas perkawinan, tetapi lebih dari itu, yakni “perkawinan yang sah”. Perkawinan karena merupakan bagian dari bentuk ibadah sebagai suatu ekspresi beragama atau berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka dapat dikategorikan sebagai forum eksternum di mana negara dapat campur tangan dengan menentukan tata cara dan syarat-syaratnya. Dengan adanya norma Pasal 2 ayat (1) a quo, negara pun menyerahkannya kepada agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena syarat sah perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan unsur yang tidak dapat dihilangkan dari syarat sahnya perkawinan. Sebagaimana Mahkamah telah pertimbangkan di atas, beragama dan berketuhanan Yang Maha Esa adalah keniscayaan sebagai perwujudan karakter bangsa dan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, tidak ada ruang bagi warga negara untuk memilih tidak beragama atau tidak memiliki kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan pembatasan yang proporsional dan bukanlah bentuk diskriminasi terhadap warga negara. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan adalah tidak beralasan menurut hukum. 112 [3.15] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU 20/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai pilihan atau kebebasan bagi seluruh orang tua dan atau peserta didik untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendidikan agama, atau menyatakan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU 20/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kata “pendidikan agama” dimaknai hanya dalam perspektif agama tertentu saja tetapi harus dimaknai sebagai pendidikan tentang semua agama dan kepercayaan serta adat istiadat yang bersifat sebagai kajian ilmiah akademik. Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah norma Pasal 12 ayat (1) UU 20/2003 merupakan norma yang mengatur mengenai hak peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, sedangkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU 20/2003 pada pokoknya merupakan norma yang menguraikan mengenai unsur kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Berkenaan dengan isu konstitusional yang dipersoalkan oleh para Pemohon, maka perlu ditegaskan kembali bahwa UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 3 UU 20/2003 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selain itu, Pasal 4 UU 20/2003 juga menyatakan bahwa salah satu prinsip pendidikan nasional adalah diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dengan demikian, pendidikan nasional dalam tingkat apapun tidak dapat dilepaskan dari nilai keagamaan untuk mewujudkan fungsi pendidikan nasional dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 113 Selain itu, pengajaran agama dalam dunia pendidikan telah berlangsung sejak lama dan merupakan konsekuensi penerimaan Pancasila sebagai ideologi bangsa, sehingga merupakan kewajaran dan bahkan keniscayaan apabila para peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan nasional berhak dan wajib mendapatkan pendidikan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional adalah salah satu unsur penting dalam menjaga kesinambungan kehidupan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dicita-citakan oleh Pancasila dan diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Permohonan para Pemohon bahwa pendidikan agama seharusnya dimaknai sebagai pilihan atau kebebasan bagi seluruh orang tua dan atau peserta didik untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendidikan agama atau dimaknai hanya dalam perspektif agama tertentu saja tetapi harus dimaknai sebagai pendidikan tentang semua agama dan kepercayaan serta adat istiadat yang bersifat sebagai kajian ilmiah akademik, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak pada ketertiban penyelenggaraan pendidikan nasional. Adapun permohonan para Pemohon ini sesungguhnya didasarkan atas alasan yang sama dengan pengujian norma yang sebelumnya yaitu atas keinginan para Pemohon mengenai adanya hak bagi warga negara untuk tidak memeluk agama atau tidak menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan sebelumnya, oleh karena agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu unsur penting karakter bangsa sebagaimana ditentukan dan disepakati dalam Pancasila serta UUD NRI Tahun 1945, maka pilihan untuk dikecualikan dari pendidikan agama juga tidak dapat dibenarkan tanpa alasan yang kuat. Sementara itu, permohonan para Pemohon bahwa pendidikan agama harus dimaknai sebagai pendidikan tentang semua agama dan kepercayaan serta adat istiadat yang bersifat sebagai kajian ilmiah akademik merupakan uraian yang tidak tepat jika dimasukkan sebagai pemaknaan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU 20/2003 dan seandainyapun beralasan, quod non, uraian tersebut lebih tepat dirumuskan dalam domain peraturan pelaksana yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai anggapan inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) serta ayat (2) UU 20/2003 adalah tidak beralasan menurut hukum. 114 [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan Pasal 22 UU 39/1999, Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) serta ayat (2) UU 20/2003 adalah tidak bertentangan dengan hak persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas kepastian hukum yang adil, hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus, hak atas perlindungan diri dari diskriminasi, hak membentuk keluarga, serta hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo sepanjang pengujian Pasal 22 ayat (1) UU 39/1999, Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (1) serta ayat (2) UU 20/2003; [4.3] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 302 ayat (1) UU 1/2023; [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 115 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang pengujian Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Arsul Sani, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal enam, bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tiga, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 10.08 WIB oleh sembilan hakim konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Arsul Sani, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 116 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Arsul Sani ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Ery Satria Pamungkas