145/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 145/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Ikatan Wartawan Hukum, yang diwakili oleh: a. Nama : Irfan Kamil, S.Ikom., Pekerjaan : Ketua Iwakum Alamat : Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jalan Raya Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan b. Nama : Ponco Sulaksono, S.IP., M.Sos., Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Iwakum Alamat : Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jalan Raya Casablanca Kav. 88, Jakarta Selatan Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : Rizky Suryarandika Pekerjaan : Wartawan Alamat : Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jalan Raya Casablanca Kav. 88, Jakarta Selatan Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon II; Berdasarkan surat kuasa bertanggal 8 Agustus 2025 dan 6 September 2025, memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Nikita Johanie, S.H., Raihan Nugroho, S.H., Agustine Pentrantoni Penau dan Didi Supandi yang kesemuanya tergabung dalam kantor VST and Partners Law Firm Advocates & Legal Consultant, yang beralamat di Jalan Raya Casablanca Kav. 88, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -------------- para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Dewan Pers; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Persatuan Wartawan Indonesia (PWI); Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Aliansi Jurnalis Independen (AJI); Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan saksi Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Dewan Pers; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara daring/online bertanggal 19 Agustus 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Agustus 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 150/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 145/PUU- XXIII/2025 pada tanggal 20 Agustus 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 9 September 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal- hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 3 terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tetang hasil Pemilihan Umum”. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pegujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI tahun 1945” 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; a. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus pembubaran partai politik; c. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan d. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 juga diatur dalam Pasal 9 UndangUndang Nomor 12 Tahun 20-11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya di/akukan Oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Selanjutnya disebut PMK 7/2025), yang menyatakan: 4 “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan norma pasal dalam undang-undang, oleh karenanya terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Pasal 8 UU 40/1999 terhadap UUD NRI 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan WNI b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI Yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yan diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum Pemohon yang mengnggap 5 Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2025 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberkan oleh UUD 1945 b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusÍonal dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Pemohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa Pertama untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 7/2025, adalah sebagai berikut: Pemohon I adaiah Perkumpulan Badan Hukum Ikatan Wartawan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Ikatan Wartawan Hukum, Nomor 12, Tanggal 23 Januari 2025, oleh Notaris Nadya Chairina, S.H., M.Kn., (Bukti P.3) kemudian disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia, Nomor AHU- 0000743.AH.01.07.Tahun 2025 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Ikatan Wartawan Hukum (Bukti P.4); Dalam mengajukan Permohonan a quo Pemohon I diwakili oleh Irfan Kamil adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.5) menjabat sebagai Ketua Umum IWAKUM (vide Bukti P.4) dan Ponco Sulaksono adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.6) menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Vide. Bukti P.4); 5. Bahwa selanjutnya Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang 6 dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.7) yang berprofesi sebagai Wartawan yang dibuktikan dengan Kartu Pers (Bukti P.8). 6. Bahwa Kedua, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standin)j sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 7/2025, maka perlu Pemohon I jelaskan bahwa Konstitusi RI menjamin adanya jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh karenanya Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 dalam mengajukan Permohonan A quo. 7. Bahwa Ketiga untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 7/2025 yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat djpastikan akan terjadi, serta memiliki adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 7/2025 maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 7.1. Pemohon I adalah perkumpulan berbadan hukum, yang memenuhi syarat sebagai badan hukum privat. Oleh karena itu, Pemohon I dapat mengajukan permohonan atas nama kepentingan organisasinya. 7.2. Sebagai Wadah yang menaungi Wartawan-wartawan yang membuat pemberitaan dibidang hukum, dalam batas penalaran yang wajar anggota-anggota Pemohon I berpotensi secara pasti mengalami kriminalisasi dari pemberitaan atau investigasi yang dilakukan. 7.3. Pemohon I selama ini concern memberikan dukungan kepada wartawan-wartawan yang terkena tindakan kepolisian antara lain: - IWAKUM Kecam Tindakan Aparat yang Geledah Jurnalis Sumber Berita: https://megapolitan.kompas.com/read/2025/03/28/22582451/iwak um-kecam-tindakan-aparat-yang-geledah-jurnalis kompascom- saat-liput - IWAKUM Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis Foto Antara 7 https://rri.co.id/hukum/1791945/iwakum-kecam-kekerasan- terhadap-jurnalis-foto-antara - Berulang, Kekerasan terhadap Jurnalis dikecam https://www.metrotvnews.com/read/NxGCGpe7-berulang kekerasan-terhadap-jurnalis-dikecam 7.4. Bahwa tindakan kepolisian seperti Penggeledahan, penangkapan, dll disebabkan pada ketentuan norma Pasal 8 UU 40/1999 yang multitafsir, sehingga merugikan Pemohon I pada batas penalaran yang wajar, karena menghalangi dan merugikan tujuan Pemohon I untuk dapat melindungi anggotanya. Oleh karenanya terhadap permohonan ini Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. 7.5. Bahwa berikutnya Pemohon II adalah Wartawan yang mengalami tindakan kepolisian yakni upaya Perampasan dan pemeriksaan Handphone pada saat sedang melaksanakan tugas profesinya meliput aksi Demonstasi tanggal 30 Agustus 2025. Adapun Kronologis atas peristiwa yang dialami oleh Pemohon II sebagai berikut:  Sekitar pukul 09.00 WIB Pemohon II tiba di Mako Brimob Kelapa Dua Depok, lalu melewati area Brimob, terpantau belasan polisi berpakaian sipil dan pakaian dinas jagain area situ. Kemudian Pemohon II puter balik berhenti di ruko deket pintu Mako. Dilokasi, depan Mako Brimob Pemohon II melihat ada fotografer yang duluan mengambil dokumentasi foto. Pemohon II belum sempet kenalan dengan fotografer tersebut, karena Pemohon II fokus mengambil video pengamanan Mako. Kemudian Pemohon II mengambil video dimana saat fotografer tersebut disamperin oleh beberapa personil kepolisian dan dilarang untuk mengambil photo.  Kemudian, setelah itu sekitar 5-7 intel mendatangi Pemohon II, sambil menanyakan dirnya dari Kantor Media mana, sambil mencoba merebut HP dan meminta untuk menghapus photo-photo yang sudah diambil, tapi oleh Pemohon II tidak dikasih. Mereka minta jangan mengambil gambar disitu.  Karena Pemohon II khawatir HP nya akan diambil, akhirnya Pemohon II terpaksa menghapus foto dan video, depan mereka. 8 Namun setelah itu HP Pemohon II Jakarta diambil, mereka bongkar galery HP Pemohon II seenaknya buat mastiin foto dan videonya kehapus.  Ada intel kepolisian yang meminta Pemohon II jangan melakukan siaran live disini, kemudian Pemohon II menjawab bahwa paket datanya Jakarta belum nyala Jakarta mau live? (pada saat itu paket data HP Pemohon II memang belum dinyalakan).  Setelah itu beberapa Intel Kepolisian tersebut, mengambil photo Pemohon II dan Kartu Pers. Ketika Pemohon II menanyakan maksudnya mengambil photo dirinya dan Kartu Pers nya untuk apaan? Namun mereka tidak bisa menjawab. Padahal sejak awal mereka mengetahui Pemohon II adalah Wartawan, karena menggunakan ID Pers.  Diposisi ini Pemohon II merasa tertekan dan terintimidasi karena dengan kondisi sendirian, tidak ada wartawan lain di lokasi kejadian, sementara Pemohon II di intimidasi oleh 5-7 orang.  Berikut beberapa link berita terkait peristiwa yang dialami Pemohon II - https://www.merahputih.com/post/amp/jurnalis-dipaksa-hapus- dokumentasi-saat-meliput-di-mako-brimob-depok-iwakum-ini- tindakan-brutal - https://lampuhijau.co.id/baca-berita/jakarta-city/24906/iwakum- kecam-aparat-intimidasi-jurnalis-di-mako-brimob-kelapa-dua 7.6. Padahal Pemohon II pada saat peristiwa tersebut terjadi, sedang menjalankan tugas profesinya untuk melakukan peliputan kondisi di Mako Brimob. Artinya seharusnya Pemohon II mendapatkan Perlindungan Hukum dari Kepolisian sebagai aparat negara. Namun karena Ketentuan Norma a quo tidak menjelaskan secara eksplisit perlindungan hukum seperti apa yang seharusnya diterima oleh Pemohon II, mengakibatkan Pemohon II tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. 7.7. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d PMK 2/2021, oleh 9 karenanya Pemohon memiliki kedudukan Hukum untuk menguji ketentuan Pasal 8 UU 40/1999. 8. Bahwa Keempat, untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021, yakni adanya kemungknan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan diatas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh Para Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari. 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Pasal 8 UU 40/1999 terhadap UUD NRI 1945, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021. III. ALASAN PERMOHONAN Bahwa terhadap ketentuan norma yang diuji konstitusionalitas normanya adalah Pasal 8 UU 40/1999, menyatakan: Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Sepanjang tidak dimaknai: Termasuk Tindakan kepolisian dan gugatan perdata tidak dapat dilakukan kepada Wartawan dalam melaksanakan profesinya berdasarkan kode etik pers. Atau, Termasuk tindakan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap Wartawan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pers. Bertentangan secara secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) terhadap UUD NRI 1945, antara lain: Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” 10 Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengkuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat yang merupakan hak asasi. Bahwa adapun Alasan permohonan terkait adanya pertentangan Norma Pasal 8 UU 40/1999 baik secara bersyarat / inkonstitusional bersyarat (Conditionally Unconstitutional) maupun tidak bersayarat terhadap UUD NRI 1945, adalah sebagai berikut: Sebelum menjelaskan adanya pertentangan norma perlu sedikit Para Pemohon jelaskan bahwa Profesi Pers diakui sebagai salah satu pilar penting dalam Demokrasi. Peran ini bukan sekedar memberikan informasi, melainkan juga menjaga dan mengawal prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional di Indonesia. Pers Sebagai Pilar Demokrasi Dalam sistem Demokrasi, pers memiliki fungsi utama yang vital, antara lain: - Sebagai Pengawas Kekuasaan Pers bertugas sebagai pengawas kekuasaan yang mengawasi jalannya pemerintahan dan kekuasaan negara, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Melalui Peliputan investigasi, pers kerap mengungkap kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta pelanggaran hukum. Fungsi ini memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan tetap pada koridor hukum dan nilai-nilai konstitusionalisme. - Penyampai Informasi dan Edukasi Pers menyediakan informasi yang akurat, berimbang dan relevan kepada publik. Informasi ini memungkinkan warga negara untuk membuat keputusan yang rasional dan partisipatif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pers juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang isu- isu penting, hak dan kewajiban warga negara, serta kebijakan publik. - Wadah Aspirasi Publik Pers berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pembuat kebijakan. Melalui liputan yang mengangkat masalah sosial, ekonomi, politik yang terjadi 11 dan berkembang dalam pemerintahan dan masyrakat, pers memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, keluhan dan harapan masyarakat. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mendengar suarat rakyat dan merespon secara efektif. - Membentuk Opini Publik Melalui Analsis dan editorial, pers berkontribusi dalam membentuk opini publik. Opini pubik yang terinformasi dan kritis adalah kunci untuk menjaga akuntabiitas pemerintah pemerintah dan mencegak kebijakan yang tidak pro rakyat. Pers yang independen dan profesional dapat membantu masyarakat membedakan antara fakta dan propaganda. Peran Pers dalam Menjaga Demokrasi Konstitusional Selain sebagai Pilar Demokrasi, Pers juga memiliki tugas spesifik untuk menjaga demokrasi konstitusional, yaitu sistem pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi sebagai hukum tertinggi. - Menegakan Supremasi Hukum Pers berperan dalam mengawal penegakan hukum dan memastikan tidak ada pihak yang kebal dari hukum. Dengan memberitakan proses peradilan, kasus pelanggaran hak asasi manusia, atau ketidakadilan, pers membantu menciptakan budaya di mana hukum adalah yang tertinggi. - Mengawal Hak-Hak Konstitusional Demokrasi konstitusional menjamin hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan hak atas informasi. Pers secara aktif mengadvokasi dan memberitakan setiap pelanggaran terhadap hak-hak ini. Dengan demikian, pers menjadi benteng pertahanan bagi kebebasan sipil yang dijamin oleh UUD NRI 1945. - Memperkuat Checks and Balances Dalam sistem demokrasi, kekuasaan dibagi menjadi tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers menjadi pilar keempat yang tidak resmi namun krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan ini. Pers mengawasi dan mengkritik setiap cabang kekuasaan jika mereka melampaui batas kewenangannya, memastikan tidak ada cabang kekuasaan yang terlalu dominan. - Menghadirkan Pers yang profesional dan Bebas. 12 Untuk menjalankan semua tugas ini, pers harus profesional dan bebas dari intervensi, baik dari kekuasaan politik, pemilik modal, maupun kelompok kepentingan lainnya. Kemerdekaan pers, sebagaimana dijamin oleh UU 40/1999, adalah prasyarat mutlak agar pers dapat menjalankan fungsinya sebagai penjaga demokrasi konstitusional. Ketentuan Pasal 8 UU 40/1999 bertentangan secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dengan Prinsip Negara Hukum dan Kepastian Hukum yang Adil. 1. Bahwa Indonesia adalah negara hukum, begitulah bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam negara hukum setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 2. Bahwa ketentuan norma Pasal 8 tidak memberikan kepastian hukum bagi profesi pers untuk mendapatkan Perlindungan hukum dalam menjalankan tugas profesinya. 3. Bahwa apabila kita cermati frasa “Perlindungan hukum” dalam Ketentuan Pasal 8 UU 40/1999, terhadap Frasa “Perlindungan Hukum” yang dijelaskan pada bagian penjelasan Pasal 8 UU 40/1999 yaitu jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Bahwa rumusan norma “Perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU 40/1999 yang kemudian dijelaskan pada bagian penjelasan Pasal 8 UU 40/1999, masih sangat multitafsir. 5. Bahwa terlebih lagi, dalam ketentuan norma Pasal 8 UU 40/1999 tidak menerangkan secara rinci yang jelas tentang perlindungan hukum seperti mekanisme atau prosedur spesifik apabila pers sedang menjalankan profesinya berhadapan dengan aparat penegak hukum, ataupun mendapatkan laporan maupun gugatan terhadap berita yang diterbitkan. Hal ini menjadikan ketentuan Pasal 8 UU 40/1999 multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam memaknai perlindungan hukum seperti apa yang dimaksud Pasal 8 UU 40/1999. 6. Bahwa Apabila kita bandingkan dengan ketentuan norma yang memberikan perlindungan hukum kepada Profesi-profesi 13 Profesi Perlindungan Hukum Advokat UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 16 Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003: Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan Jaksa UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI Pasal 8 ayat (5) “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.” Penjelasan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021: “Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan pelindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on the Role of Proseantors dan International Association of Proseantors, yaitu negara akan menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat, atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya” Anggota BPK UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 26 Anggota BPK tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini. Anggota MPR RI UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 57 (1) Anggota MPR mempunyai hak imunitas. (2) Anggota MPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam sidang atau rapat MPR ataupun di luar sidang atau rapat MPR yang berkaitan dengan wewenang dan tugas MPR. 14 Anggota DPR RI UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 224 (1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR. Anggota DPD RI UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 290 (1) Anggota DPD mempunyai hak imunitas. (2) Anggota DPD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPD ataupun di luar rapat DPD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPD. 7. Bahwa artinya beberapa rumusan-rumusan norma yang memberikan perlindungan hukum bagi profesi-profesi sebagaimana termuat dalam tabel tersebut di atas, merupakan rumusan-rumusan norma yang tidak multitafsir. Hal itu berbeda, apabila disandingkan dengan rumusan norma perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 8 UU 40/1999. 8. Bahwa ketidakpastian hukum atas jaminan perlindungan hukum bagi wartawan yang sedang menjalankan tugasnya, tentunya tidak sesuai dengan jaminan kepastian hukum yang adil yang telah dijamin dalam negara hukum oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Ketentuan Pasal 8 UU 40/1999 Tidak Memberikan Perlindungan Diri Pribadi, Kehormatan, Martabat Kepada Pers Yang Sedang Menjalankan Profesinya. 1. Bahwa Kriminalisasi terhadap pers mengacu pada upaya untuk menjerat Wartawan dengan hukum pidana atas dasar pemberitaan mereka. Seringkali melibatkan penggunaan pasal-pasal seperti pencemaran nama 15 baik, ujaran kebencian, atau pasal-pasal karet lainnya baik dengan menggunakan KUHP ataupun dengan menggunakan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 2. Bahwa Kriminalisasi Pers bertujuan untuk menekan Wartawan yang kritis terhadap penguasa atau pihak tertentu, serta untuk menakut-nakuti narasumber agar tidak memberikan informasi kepada Wartawan. Hal ini tentunya bentuk Pembungkaman terhadap Wartawan yang kritis. 3. Bahwa ketentuan Pasal 8 UU 40/1999 dan penjelasannya yang multitafsir menimbulkan masalah yang secara langsung berbenturan dengan Jaminan Konstitusional dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, antara lain:  Ancaman terhadap Kehormatan dan Martabat Wartawan yang melakukan peliputan investigasi sering kali menghadapi ancaman, intimidasi, bahkan serangan fisik dari pihak-pihak yang berkuasa atau kelompok kepentingan. Tanpa perlindungan hukum yang eksplisit dan jelas, tentunya wartawan menjadi rentan terhadap kriminalisasi atau tindakan sewenang-wenang. Tindakan kriminalisasi ini secara langsung menyerang kehormatan dan martabat mereka sebagai profesional yang sah.  Ancaman terhadap Rasa Aman (Ancaman Ketakutan). Ketiadaan perlindungan yang tegas dalam Pasal 8 UU 40/1999 dan Penjelasannya, menciptakan "efek gentar" (chilling effect). Wartawan merasa takut untuk memberitakan kasus-kasus sensitif seperti korupsi atau pelanggaran HAM karena khawatir akan diproses hukum atau diintimidasi. Hal ini menghalangi mereka untuk menjalankan profesi pers yang merupakan hak asasi, yaitu kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi. 4. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, memberikan jaminan terhadap Perlindungan Diri Pribadi, Kehormatan, Martabat setiap Orang Warga Negara Indonesia. Namun ketika orang tersebut bekerja menjadi Wartawan, dengan tugas-tugas yang sangat beririsan dengan upaya 16 kriminalisasi, kekerasan, serta tindakan-tindakan sebagaimana yang sering dialami oleh Wartawan (merendahkan kehormatan dan Martabat), menyebabkan jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menjadi tidak terlindungi karena ketentuan norma a quo yang memberikan perlindungan hukum bersifat multitafsir dan tidak terdapat rumusan norma yang tegas. 5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, meskipun Pasal 8 UU 40/1999 secara normatif bertujuan memberikan perlindungan. Namun rumusan yang multitafsir dan kabur, justru gagal menjamin hak-hak konstitusional wartawan. Hal demikian menimbulkan pertentangan norma dimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin adanya kepastian hukum dan menjamin perlindungan diri pribadi, kehormatan dan martabat sebagaimana jaminan dalam Negara Hukum yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 namun ketentuan Pasal 8 UU 40/1999 dan penjelasannya justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena memuat rumusan norma yang multitafsir dan membuka celah besar bagi pelanggaran hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat dan rasa aman dalam menjalankan profesi wartawan. 6. Bahwa oleh karenanya, menjadi beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Norma Pasal 8 UU 40/1999 bertentangan secara bersyarat (conditionally Unconstitutional) dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana diebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 17 mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Termasuk Tindakan kepolisian dan gugatan perdata tidak dapat dilakukan kepada Wartawan dalam melaksanakan profesinya berdasarkan kode etik pers. atau, Termasuk tindakan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap Wartawan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pers. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 8 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 September 2025, sebagai berikut. 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang_Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Ikatan Wartawan Hukum, Nomor 12, tanggal 23 Januari 2025 oleh Notaris Nadya Chairina, S.H., M.Kn; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0000743.AH.01.07 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Ikatan Wartawan Hukum; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irfan Kamil selaku Ketua Umum IWAKUM; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Wartawan Irfan Kamil selaku Ketua Umum; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk – Pemohon II; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Pers – Pemohon II. 18 Selain itu, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli atas nama Dr. Albert Aries, S.H. M.H., dan 1 (satu) orang saksi atas nama Mohammad Adimaja, S.Ikom., keterangan Ahli diterima Mahkamah pada tanggal 5 dan 6 November 2025, yang kemudian masing- masing didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 10 November 2025. Keterangan ahli dan saksi tersebut, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: 1. Keterangan Ahli Dr. Albert Aries, S.H. M.H., Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Yang Terhormat Pemerintah & DPR RI Para Pemohon dan seluruh hadirin dalam pengujian materil Undang-Undang Pers. Perkenankan saya, Albert Aries menyampaikan keterangan sebagai ahli Hukum Pidana yang dihadirkan secara probono oleh Kantor VST and Partners, selaku kuasa dari Ikatan Wartawan Hukum (“IWAKUM”) & Rizky Suryarandika, Para Pemohon dalam perkara No. Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Berkaitan dengan substansi dari permohonan a quo, pertama-tama izinkan saya menguraikannya dari perspektif Jus Poenale, yaitu wewenang Negara untuk menetapkan perintah dan larangan yang dikaitkan dengan ancaman sanksi pidana, serta ruang lingkup dari berlakunya norma hukum pidana, dan juga dari perspektif Jus Puniendi, yaitu wewenang Negara dan organ-organnya untuk memproses dan menjatuhkan pidana (strafgewalt). Dalam perspektif Jus Poenale, pada Bab III Buku Kesatu KUHP lama, kita mengenal adanya hal-hal yang menghapus, mengurangi atau memberatkan pidana. Berkaitan dengan penghapusan pidana yang diatur dalam Pasal 44-51 KUHP Lama, Pembentuk UU menerima kemungkinan bahwa seseorang dapat memenuhi seluruh rumusan tindak pidana, namun terhadap yang bersangkutan tidak dijatuhi sanksi pidana apapun. Menurut pandangan Jan Remmelink, di negeri Belanda telah dipertimbangkan bahwa atas suatu perbuatan, terlepas dari apakah pelakunya dapat dipersalahkan, atau perbuatannya melawan hukum, tidak perlu sepenuhnya bergantung pada rubrikasinya sebagai suatu tindak pidana. Remmelink pun mengambil contoh dalam hukum keperdataan yang tercermin dalam Arrest Hoge Raad 31 Januari, NJ 1919, 161, dalam perkara Lindenbaum- 19 Cohen, yang ternyata juga mempengaruhi perkembangan hukum pidana, dengan menerapkan alasan pembenar (rechtvaardigingsgronden) sebagai pembeda dari alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden). Dalam perkembangannya, kita mengenal adanya Alasan Pembenar Tidak Tertulis, yaitu “ketiadaan sifat melawan hukum materiil” sebagai alasan pembenar, yang kini dinormakan asasnya dalam Pasal 35 KUHP Baru. Adapun beberapa contohnya, antara lain: 1) Persetujuan dari pihak korban, yang dikemukakan van Hamel, sebagaimana postulat volenti non fit iniura (to a willing person, no injury is done); 2) Tindakan menimbulkan sakit/luka dalam batas-batas aturan olahraga (lex sportiva); 3) Hukum disipliner yang dijalankan orangtua, pengajar dan pendidik; 4) Hukum yang berkenaan dengan profesi (beroeprecht), misalnya untuk kedokteran (medicus) dan advokat dalam batas-batas kode etik, sebagaimana “Yurisprudensi Yap Thiam Hien”. Berikutnya, dari perspektif Jus Puniendi, wewenang negara untuk memidana dilaksanakan dalam arti subjektif yang lebih terbatas dari wewenang membuat hukum pidana itu sendiri, antara lain wewenang untuk menyidik, menuntut, menjatuhkan pidana, hingga melaksanakan eksekusi, yang umumnya didahului upaya paksa (dwang middelen), misalnya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dsb. Dalam konteks yang berbeda, KUHP sebagai Jus Poenale ternyata juga mengandung beberapa sifat Jus Puniendi, misalnya yang dapat kita temukan dalam Bab VIII KUHP Lama mulai dari Pasal 76-85 mengenai Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana, yang nomenklatur-nya kini menjadi Bab IV KUHP Baru mengenai Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana. Dengan demikian, dalam tidak adanya wewenang untuk mengajukan suatu dakwaan terhadap seorang, maka hakim akan menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tersebut tidak dapat diterima. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 8 UU No. 40 Tahun Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Termasuk Tindakan kepolisian dan gugatan perdata tidak dapat 20 dilakukan kepada Wartawan dalam melaksanakan profesinya berdasarkan kode etik pers. Atau, Termasuk tindakan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap Wartawan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pers.” Dari analisis ahli, petitum tersebut cukup beralasan, karena norma dalam Pasal 8 UU Pers itu pengaturannya masih terlalu umum dan belum menjamin kepastian hukum, yaitu “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.” Sedangkan dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan dari Pasal 8 tersebut masih bersifat delegatif dan bergantung pada “peraturan perundang-undangan lain”, tanpa menyebut ketentuannya secara spesifik. Padahal, jika kita mencermati ratio legis dari dibentuknya UU Pers pasca reformasi, pers nasional dimaksudkan sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini yang dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu ketentuan UU Pers yang menjadi tumpuan perlindungan hukum bagi wartawan ternyata justru bersifat “eksternal” dan bukan bersifat “internal”, yaitu pada ketentuan pidana dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers yang mengatur larangan bagi setiap orang untuk melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU Pers, yaitu terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, dan hak dari pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Apabila kita membandingkan Pasal 8 UU Pers dengan beberapa ketentuan dalam undang- undang yang mengatur profesi tertentu lainnya, maka kita akan melihat adanya pengaturan yang lebih jelas, konkrit, dan memberikan kepastian perlindungan hukum, antara lain: 21 1) Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan”; 2) Pasal 26 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan: “Anggota BPK tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini”; 3) Pasal 10 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia: “ Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan”; 4) Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”; 5) Pasal 22 UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak: “Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang, …..atau dituntut, baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; 6) Pasal 224 UU No. 2 Tahun 2018 tentang MD3: “(1) Anggota DPR tidak dapat dituntut depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR”; 7) Pasal 10 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik”; 22 8) Pasal 27 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UU: “Anggota KSSK…, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dari sejumlah comparative study di atas, ahli berpandangan bahwa secara objektif, profesi wartawan berhak atas imunitas sebagaimana profesi lainnya yang dijamin oleh undang- undang (beroeprecht), dan oleh karenanya sama sekali tidak perlu ditafsirkan menjadi suatu impunitas. Maksudnya, ketika wartawan melakukan tugas profesinya dengan iktikad baik sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, maka terhadap wartawan tersebut seharusnya tidak boleh dikenakan tindakan kepolisian dan gugatan perdata. Sebaliknya, jika wartawan melakukan pemerasan, fitnah, pemalsuan, dan tindak pidana lainnya yang jelas bertentangan dengaan UU Pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia, maka proses hukum baik secara pidana maupun perdata jelas tetap berlaku terhadapnya. Selanjutnya, mengenai petitum alternatif/subsider yang dimohonkan kepada Mahkamah, yaitu tindakan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap Wartawan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pers, maka saya berpendapat bahwa dalam derivasi asas legalitas pada konteks hukum acara pidana yaitu, “nullum crimen sine poena legali”, sebagaimana pandangan dari Schaffmeister, Nico Keijzer & Sutorius, yang dapat diterjemahkan menjadi “tiada penuntutan pidana menurut cara yang ditentukan undang-undang”, maka setiap upaya paksa (dwang middelen) terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik sangat beralasan untuk baru boleh dilakukan aparat penegak hukum setelah mendapat izin dari Dewan Pers. Sebagai perbandingan, izinkan saya mengutip ketentuan Pasal 66 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi: “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: a. 23 mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau suratsurat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.” Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Saya teringat betul pada waktu sosialisasi RUU KUHP yang kini sudah menjadi UU No. 1 Tahun 2023 dan akan berlaku efektif 2 Januari 2026 nanti, maka guna memenuhi partisipasi yang bermakna (meaningful participation), kami menerima sejumlah masukan dari organisasi pers, antara lain, untuk menambahkan alasan penghapus pidana dari ketentuan pidana Pencemaran (Nama Baik) dalam Pasal 433 KUHP Baru yang diadopsi dari Pasal 310 KUHP, yaitu selain karena “terpaksa membela diri” dan “untuk kepentingan umum”, diusulkan pula alasan penghapus pidana khusus lainnya, yaitu “produk jurnalistik”. Terus terang, pada waktu itu usulan tersebut tidak dapat diakomodir oleh tim ahli RUU KUHP, karena seolah-olah dapat “mengekslusifkan” produk jurnalistik sebagai alasan penghapus pidana. Namun demikian, dalam beberapa pembentukan norma dan penjelasan KUHP, misalnya dalam Penjelasan Pasal 218 KUHP tentang Penyerangan Harkat dan Martabat Diri Presiden & Wakil Presiden dan Pasal 240 tentang Penghinaan Terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara, kami menerima masukan dari rekan-rekan pers, untuk membedakan dengan tegas antara “kritik” dan “delik”, sehingga dalam Pasal 218 dan 240 KUHP Baru, dimana kritik merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang tidak boleh dipidana, redaksionalnya justru kami ambil sepenuhnya dari Pasal 6 huruf d UU Pers. Yang menarik, dalam perdebatan dan diskursus RUU KUHP, terungkap bahwa dalam beberapa kasus fenomenal yang menyangkut insan pers baik perkara pidana maupun perdata, misalnya kasus Bambang Harymurti, pemimpin redaksi Tempo, Teguh Santosa Redaktur Eksekutif Rakyat Merdeka Online, kasus Supratman, Redaktur Eksekutif Harian Rakyat Merdeka, ternyata Mahkamah Agung RI dalam praktiknya cukup konsisten menerapkan mekanisme dalam UU Pers sebagai lex specialis dari proses hukum biasa. Namun ironisnya, bagaimana dengan nasib para wartawan lainnya yang 24 dikriminalkan dan mengalami upaya paksa, namun kasusnya jauh dari perhatian publik? Tentu ini bukan sekedar isu penerapan norma belaka, namun ada persoalan konstitusionalitas dalam UU Pers. Sebagai penutup, pandangan ahli bukan dimaksudkan untuk menjustifikasi oknum wartawan yang melakukan perbuatan melawan hukum, misalnya melakukan pembunuhan karakter seseorang lalu berlindung di balik mekanisme hak jawab, melainkan untuk memastikan bahwa di tengah era post truth, dimana setiap orang tanpa background yang jelas dapat menjadi “jurnalis” dan bisa mempengaruhi masyarakat, maka kehadiran insan pers yang profesional dan berintegritas masih diperlukan sebagai “jangkar” dan “watchdog” di tengah pusaran kekuasaan dan derasnya arus informasi, sehingga permohonan a quo beralasan untuk dikabulkan, sebagaimana postulat veritas servanda est, kita semua, termasuk wartawan adalah hamba kebenaran. Selain itu, Ahli menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya: 1. Pokok keterangan yang disampaikan Ahli adalah gagasan mengenai alasan penghapus pidana bagi wartawan berasal dari Dewan Pers pada masa kepemimpinan almarhum Azyumardi Azra. Dalam kaitannya dengan asas ius curia novit dan kewenangan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ditegaskan bahwa makna penuntutan harus dipahami sejak tahap penyidikan sebagai pintu gerbang sistem peradilan pidana, guna menghindari multitafsir dan memastikan fungsi penyaringan sejak awal; Penegasan tersebut dimaksudkan agar peran Dewan Pers dalam memberikan pertimbangan atas produk jurnalistik dapat berjalan efektif, khususnya untuk membedakan perbuatan yang dilakukan dalam rangka tugas dan profesi wartawan dengan perbuatan yang berada di luar lingkup tersebut. Hanya tindakan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi per/jurnalistik yang relevan memperoleh perlindungan hukum; Dalam konteks delik pers, sejumlah ketentuan pidana seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi memiliki keterkaitan langsung dengan praktik jurnalistik. Oleh karena itu, wartawan yang menjalankan fungsi pengawasan publik tidak cukup hanya dilindungi secara umum, melainkan perlu penegasan normatif yang memenuhi asas lex certa dan lex stricta, bahwa 25 wartawan berhak atas imunitas fungsional sepanjang bertindak dengan iktikad baik; Imunitas tersebut bukan bersifat absolut. Wartawan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melawan hukum di luar tugas jurnalistik. Namun, terhadap tindakan yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan profesi demi kepentingan umum dan publik, Mahkamah dalam fungsinya sebagai negative legislator dapat memberikan penafsiran konstitusional untuk mempertegas batas dan bentuk perlindungan hukum bagi wartawan. 2. Bahwa kode etik jurnalistik telah menetapkan tolok ukur iktikad baik, antara lain larangan menyebarkan berita bohong, sadis, dan bermuatan asusila. Oleh karena itu, ketika iktikad baik dijadikan prasyarat dimulainya proses hukum terhadap wartawan, pihak yang paling mengetahui dan berwenang menilainya adalah organisasi pers, khususnya Dewan Pers. Sebagai perbandingan, dikemukakan prinsip Bolam dalam perkara John Bolam di Inggris, yang menegaskan bahwa penilaian kelalaian profesional tidak ditentukan oleh hakim atau pasien, melainkan oleh responsible body of professional opinion yang kompeten. Prinsip ini relevan untuk profesi wartawan, karena penilaian apakah suatu produk jurnalistik dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai tugas profesi harus didasarkan pada standar etika profesinya. Dalam konteks hukum di Indonesia, kewenangan tersebut secara tegas diberikan kepada Dewan Pers melalui Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Perkembangan prinsip Bolam juga menunjukkan bahwa iktikad baik harus bersifat logis dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai standar profesional. Dengan demikian, terhadap produk jurnalistik yang menjalankan fungsi publik, Dewan Pers merupakan otoritas yang paling tepat untuk menilai pemenuhan iktikad baik dan profesionalisme wartawan. 2. Keterangan Saksi Mohammad Adimaja, S.Ikom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, para Pemohon, Pihak Presiden, DPR, dan Pemerintah, serta perwakilan dari AJI, Dewan Pers, PWI, dan seluruh rekan jurnalis yang hadir. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pengalaman pribadi saya sebagai jurnalis, khususnya pewarta foto. Salah satu peristiwa yang paling dekat 26 adalah kekerasan yang saya alami saat meliput demonstrasi di kawasan Kwitang, Senen, Jakarta Pusat. Dalam peristiwa tersebut, saya dikeroyok secara brutal oleh sekelompok orang yang tidak dapat diidentifikasi keterafiliasi institusinya. Aksi pemukulan itu sempat viral di media sosial pada saat kejadian. Selain kekerasan fisik, saya juga menghadapi intimidasi verbal. Saat itu, saya dan rekan-rekan jurnalis dituduh sebagai intel atau pelapor dari pihak tertentu. Terdapat pula upaya untuk merebut alat kerja kami, dengan cara memaksa kami menghapus dokumentasi, serta melakukan tindakan intimidasi lainnya. Saya bahkan dipukul menggunakan kayu hingga hampir tersungkur, yang berpotensi menghalangi saya untuk memberikan kesaksian di persidangan pada hari ini, Yang Mulia, Kekerasan dan intimidasi tidak hanya terjadi sekali. Dalam beberapa peliputan sebelumnya, saya juga pernah diminta menghapus gambar atau foto apabila ada pihak yang tidak berkenan. Padahal tugas kami sebagai pewarta foto adalah mendokumentasikan fakta di lapangan secara objektif, bukan merekayasa peristiwa demi memenuhi kepentingan suatu golongan/kelompok tertentu. Integritas dan objektivitas itulah yang selalu kami pegang dalam menjalankan profesi sebagai pewarta foto. Demikian kesaksian ini saya sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab profesi sekaligus sebagai gambaran nyata risiko dan kekerasan yang dialami oleh jurnalis dalam menjalankan tugas di lapangan, Yang Mulia. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon a quo, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Oktober 2025 serta menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 November 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. I. KETENTUAN UU 40/1999 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Dalam permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap ketentuan Pasal 8 UU 40/1999 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 8 UU 40/1999 Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. 27 Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang selengkapnya sebagai berikut: Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat yang merupakan hak asasi. Bahwa berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Para Pemohon, DPR RI melihat pada intinya Para Pemohon beranggapan bahwa ketentuan pasal a quo multitafsir karena tidak menerangkan secara rinci dan jelas tentang bagaimana perlindungan hukum diberikan bagi pers, seperti mekanisme atau prosedur spesifik apabila pers sedang menjalankan profesinya berhadapan dengan aparat penegak hukum, ataupun mendapatkan laporan maupun gugatan terhadap berita yang diterbitkan (vide Perbaikan Permohonan hlm. 11). Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Termasuk Tindakan kepolisian dan gugatan perdata tidak dapat dilakukan kepada Wartawan dalam melaksanakan profesinya berdasarkan kode etik pers. atau, Termasuk tindakan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap Wartawan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pers. 28 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR RI Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR RI dalam penyampaian pandangannya dengan terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon sebagai berikut: A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian ketentuan pasal a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU- V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 b. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang c. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Terhadap kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara a quo DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: 29 1. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan a quo menggunakan batu uji Pasal 1 ayat (3), 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian Pasal 8 UU 40/1999. Terhadap hal ini DPR RI berpandanngan: a) Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 merupakan dasar negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, negara Indonesia sebagai negara yang berlandasakan hukum dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa harus diatur dalam tatanan kaidah hukum, dibentuknya UU 40/1999 merupakan perwujudan Indonesia sebagai negara hukum untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa, berlakunya ketentuan pasal a quo menjadi salah satu landasan penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan pada hukum, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur hak dan/atau kewenangan konstitusional, sehingga tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon. b) Bahwa ketentuan pasal a quo secara tegas dan jelas memberikan perlindungan hukum kepada wartawan yang sedang dalam menjalankan profesinya, kemudian penjelasan pasal a quo menjabarkan frasa "perlindungan hukum" dalam ketentuan pasal a quo yakni jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya ketentuan pasal a quo justru telah memberikan kekhususan kepada wartawan yang sedang dalam menjalankan tugasnya untuk memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu berlakunya ketentuan pasal a quo justru memperkuat hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. c) Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur hak konstitusional mengenai atas perlindangan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya bahwa ketentuan 30 pasal a quo justru memberikan kekhususan kepada wartawan yang sedang dalam menjalankan profesinya sehingga wartawan yang sedang dalam menjalankan tugas profesinya meperoleh perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk di dalamnya perlindangan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang diatur dalam perundang-undangan lainnya, Oleh karena itu berlakunya ketentuan pasal a quo justru memperkuat hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon sebagimana yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa Para Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik atau bentuk kerugian yang secara potensial akan diderita atau dialami oleh Para Pemohon akibat berlakunya ketentuan Pasal a quo. Dengan demikian terhadap anggapan kerugian konstitusional Para Pemohon tersebut tidak dapat ditentukan kerugian yang dialami Para Pemohon merupakan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial akan terjadi sehubungan berlakunya pasal a quo. 3. Bahwa dengan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial akan terjadi baik langsung maupun tidak langsung sehubungan berlakunya pasal a quo, maka tidak dapat ditemukan pertautan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya pasal a quo, oleh sebab itu dapat dipastikan dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan a quo maka tidak berdampak apapun bagi Para Pemohon. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah Konstitusi: 31 ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection). Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstiusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu secara kumulatif. Meskipun demikian DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. B. Pandangan Umum 1. Bahwa berdasarkan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 maka dibentuk UU 40/1999. 2. Pers menjadi salah satu pilar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Pers dengan kebebasannya dapat menjadi instrumen penting dalam kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Perlindungan hukum diberikan untuk menjaga kebebasan pers sehingga pers dapat 32 menjalankan fungsinya secara professional tanpa pengaruh dari pihak manapun. C. Keterangan DPR RI Terhadap Pokok Permohonan 1. Bahwa Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 menjamin kebebasan warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. UU 40/1999 menjadi salah satu undang-undang yang menjamin terlaksananya amanat tersebut. UU 40/1999 dibentuk guna menjamin terlaksananya kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. 2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU 40/1999, pers mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Fungsi-fungsi ini memiliki peranan penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peranan penting pers dapat dilihat dalam Pasal 6 UU 40/1999 sebagai berikut: Pasal 6 UU 40/1999 Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut: a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Peranan penting yang dimiliki oleh Pers menjadikan profesi wartawan sebagai bagian dari Pers berpotensi mengalami tekanan-tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan, baik dari pemegang kekuasaan, badan hukum, ataupun dari masyarakat yang bersinggungan dengan informasi tersebut, sehingga wartawan dalam menjalankan profesinya perlu mendapat perlindungan hukum yang saat ini hal tersebut secara tegas dituangkan dalam Pasal 8 UU 40/1999. 3. Bahwa merujuk Memorie van Toelichting (MvT) Pasal 8 UU 40/1999 mengatur “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat 33 perlindungan hukum.”, terkait ketentuan pasal a quo dengan merujuk Risalah Rapat Kerja Pansus RUU Tentang Pers antara Anggota Pansus RUU Tentang Pers dengan Menteri Penerangan RI pada hari Senin tanggal 30 Agustus 1999 yang selengkapnya dapat diakses pada tautan https://berkas.dpr.go.id/arsip/file/Lampiran/leg1-20200416-064016 8510. pdf, terdapat pembahasan terkait perlindungan hukum bagi profesi wartawan sebagai berikut: Ketua Rapat: Silakan Pemerintah, Pemerintah: Terima kasih Ibu Ketua, kami sangat mengerti saya kira harapan dari rekan FKP bahwa ini perlu ditambah dalam menjalankan profesinya wartawan memperoleh perlindungan dari negara. Saya kira ini adalah yang dibutuhkan semacam suatau pernyataan awal karena toh juga didalam Pasal 14 itu nampak perlindungan terhadap wartawan itu. Yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang tadi akan dirumuskan kembali tindakan yang melawan hukum ini berakibat atau menghalangi pelaksanaan kewartawanan. tentunya dan seterusnya. Saya kira ini walaupun sudah ada saya kira yang mungkin dimaksudkan disini supaya ini lebih tegas dan jelas lagi. Dijelaskan pada bab-bab awal sehingga ini menjadi dasar terhadap keadaannya, ketentuan pidana tersebut. Cuma kami berfikir apakah memang didalam bab III atau mungkin pada bab-bab sebelumnya lagi malah kalau perlu jadi hanya untuk penegasan saja. Saya kira sama seperti urusannya palang merah Internasional ini memang diatur didalam hukum perang itu ada non combatan. Jadi saya kira sama dengan pers ini. Jadi memang saya kira sama dengan adanya perlindungan itu, coba beberapa hukum Internasional, saya kira memang pers termasuk yang harus dilindungi. Cuma memang mungkin kita sepakati apakah memang ini bab III atau bab sebelumnya, saya kira dan saya sepakat kalau ini diungkapkan supaya lebih nyata lagi dan masyarakat banyak dan lagi pada pejabat pada apresiasi tentang pekerjaan wartawan ini. saya kira. 34 Karena kalau kita tidak katakan ini toh juga ada pidana yang akan melanggar atau yang menghalangi pekerjaan mereka, toh kita tidak mau mengungkapkan, gitu. Karena ini saya kira satu hal yang positif saya tidak melihat dari siapa yang mengungkapkan itu mengungkapkan itu, tapi saya lihat manfaat dari ini sebagai payung untuk adanya pidana bagi mereka yang menghambat pelaksanaan kewartawanan ini, terima kasih. … Ketua Rapat: Ya, silakan dari FPP FPP (Drs. H. Usamah Hisyam): Terima kasih, pada prinsipnya Pasal 7 itu substansinya sudah juga diusulkan oleh FPP khususnya ayat (2), sedangkan ayat (1) FPP tetap tidak keberatan wartawan bebas memilih organisasi wartawan karena memang inilah yang diperjuangkan oleh FPP sebelum era reformasi. Jadi kalau dicantumkan saya kira sependapat. Pasal 8 pada prinsipnya FPP sejak dulu sangat mendukung, supaya mendukung terhadap perlindungan terhadap wartawan. Kalau kita melihat pasal-pasal yang menyangkut hak fungsi, kewajiban dan peranan daripada pers dan ada sanksi- sanksi pidananya sebetulnya seluruhnya sudah memberikan perlindungan kepada wartawan, jadi apakah kemudian perlu secara ekslusif dirumuskan dalam pasal 8 yang justru kabur nanti perlindungan macam apa. Kalau di dalam penjelasan pasal tentang hak, fungsi, kewajiban, dan peranan pers itu kan ada larangan-larangan masyarakat dilarang begini kena sanksi begini itu semuanya proses dari perlindungan terjadap wartawan, terima kasih. ... Ketua Rapat: Barangkali kalau rumusannya begini dan tidak ada sanksi pidananya barangkali tidak ada masalah, tapi kalau ada satu pidananya tidak mungkin rumusannya begini kalau hanya satu prinsip saja barangkali bisa saja demikian, silakan dari FPP 35 FPP (Drs. H. Usamah Hisyam): Kalau memang demikian Bu, bahwa ini memang sudah ada perlindungan itu memang sudah ada dibatang tubuh Pasal 2.3.4. Tadi kita sepakat didalam bentuk larangan-larangan kita keluarkan bentuk sebuah pasal khusus itu, ini menjadi payung daripada pasal tersebut saya kira tidak menjadi masalah jadi itu introduce menjadi mengintroduce pasal yang bersifat larangan terhadap fungsi, hak dan kewajiban sebagai introduce. Berdasarkan kutipan risalah tersebut, frasa perlindungan yang dituangkan dalam ketentuan pasal a quo merupakan pernyataan pembentuk undang-undang yang berkomitmen secara tegas memberikan perlindungan secara lebih khusus kepada profesi wartawan, komitmen yang dituangkan dalam ketentuan pasal a quo diharapkan dapat menjadi pengingat bagi setiap warga negara dan pemangku kepentingan bahwa profesi wartawan merupakan salah satu profesi yang memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, untuk dapat memahami perlindungan hukum yang dimaksud ketentuan pasal a quo, tidak tepat bila menafsirkan ketentuan pasal a quo itu terpisah dari pasal- pasal lainnya, melainkan perlu juga untuk melihat pengaturan- pengaturan lain terutama melalui pasal demi pasal yang diatur dalam UU 40/1999. 4. Bahwa untuk memahami penafsiran Pasal 8 UU 40/1999 perlu untuk melihat ketentuan-ketentuan lain dalam UU a quo secara sistematis, antara lain: Pasal 3 UU 40/1999 (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. (2) Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Pasal 4 UU 40/1999 (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. 36 (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak. Pasal 5 UU 40/1999 (1) Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. (2) Pers wajib melayani Hak Jawab. (3) Pers wajib melayani Hak Koreksi. Pasal 18 ayat (1) UU 40/1999 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Ketentuan Pasal 3 UU 40/1999 mengatur fungsi pers, ketentuan Pasal 4 UU 40/1999 mengatur hak pers, ketentuan Pasal 5 UU 40/1999 mengatur kewajiban pers dan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 40/1999 mengatur larangan menghambat atau menghalangi pers dalam menjalankan haknya sebagai pers. Pasal-pasal tersebut merupakan norma-norma hukum yang ditetapkan dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pers termasuk profesi wartawan, kepastian hukum dalam bentuk ketentuan pasal mengenai fungsi, hak, dan kewajiban pers serta larangan menghambat atau menghalangi hak pers merupakan bagian bentuk konkrit dari ketentuan Pasal 8 UU 40/1999 yaitu perlindungan hukum bagi profesi wartawan. 5. Bahwa selain perlindungan hukum yang telah disebutkan pada poin sebelumnya, UU 40/1999 juga mengatur perlindungan hukum bagi pers dalam ketentuan mengenai Dewan Pers. Dewan Pers yang independen dibentuk dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan 37 meningkatkan kehidupan pers nasional, Dewan Pers memiliki fungsi yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU 40/1999 sebagai berikut: 1) melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; 2) melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; 3) menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; 4) memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; 5) mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; 6) memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan- peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; 7) mendata perusahaan pers. 6. Bahwa fungsi-fungsi Dewan Pers tersebut turut menjadi bagian bentuk konkrit dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi wartawan dalam melaksanakan profesinya serta meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Sebagai contoh fungsi Dewan Pers mampu memberikan perlindungan secara nyata dapat dilihat pada judul berita (https://www.tempo.co/hukum/pn-makassar-tolak-gugatan-terhadap- antara-rri-dan-4-media-lainnya-290099, diakses pada tanggal 26 September 2025.) “PN Makassar Tolak Gugatan Terhadap Antara, RRI dan 4 Media Lainnya”, dalam berita tersebut dijelaskan bahwa Majelis Hakim PN Makassar menolak gugatan karena penggugat belum menempuh penyelesaian sengketa jurnalistik atau sengketa pers sebagaimana diatur UU 40/1999 yang merupakan Lex Spesialis. Penyelesaian sengketa jurnalistik yang dimaksud dalam berita tersebut merupakan salah satu fungsi dari Dewan Pers yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU 40/1999. Hal ini menjadi salah satu bukti konkrit bahwa UU 40/1999 telah memberikan perlindungan hukum bagi wartawan tidak hanya berdasarkan Pasal 8 UU 40/1999 saja namun perlindungan hukum tersebut juga diatur dalam ketentuan-ketentuan lainnya. 38 7. Bahwa untuk mendukung terlaksananya kebebasan pers yang bertanggung jawab, UU 40/1999 telah mengatur larangan-larangan yang disertai sanksi penjara atau denda terkait pers. Di antaranya yaitu ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 40/1999 telah mengatur adanya larangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat atau menghalangi wartawan dalam melaksanakan tugas profesinya, larangan ini disertai dengan adanya sanksi berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 40/1999 merupakan sebagai bagian dari ketentuan norma yang memberikan perlindungan hukum bagi wartawan dalam melaksanakan profesinya. 8. Bahwa selanjutnya terkait petitum pemohon yang memohon adanya bentuk imunitas bagi wartawan, hal tersebut merupakan dalil yang kurang tepat. Bahwa jika ditelaah berdasarkan risalah pembahasan UU 40/1999 ketentuan Pasal 8 bukanlah dimaksudkan sebagai bentuk imunitas melainkan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya setiap orang tidak memiliki imunitas jika melakukan perbuatan melawan hukum baik secara pidana maupun perdata. Selanjutnya, wartawan yang melaksanakan profesinya dijamin oleh peraturan perundang-undangan ialah terkait kemerdekaan pers, bukan suatu bentuk imunitas (kebal hukum) dari tindakan kepolisian maupun pertanggungjawaban perdata. 9. DPR RI memahami bahwa betapa penting melindungi kebebasan pers sebagai hak asasi setiap warga negara, pers memegang peranan penting dalam masyarakat demokratis, pers sebagai pengumpul dan penyebar informasi pengawas kekuasaan, penyampai opini dan aspirasi masyarakat, serta sarana mencerdaskan kehidupan bangsa. Peran yang besar haruslah disertai dengan pertanggungjawaban yang besar pula, di era disrupsi informasi saat ini pers harus tetap menjaga profesionalisme pers untuk mampu menyajikan berita yang akurat dan terpercaya serta mampu untuk terus meningkatkan kualitas jurnalistik yang disajikan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal ini izinkan kami mengutip 39 pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 38/PUU XIX/2021 yang dikutip kembali dalam Putusan Nomor 13/PUU-XXI/2023 paragraf [3.11.2] sebagai berikut: “……… Meskipun UU 40/1999 telah menjamin kemerdekaan pers serta penerapan self regulation, namun kini justru muncul kecenderungan pers yang terlalu bebas. Oleh karena itu, Mahkamah perlu mengingatkan kembali bahwa pers tidak cukup hanya berpegang pada prinsip kemerdekaan, kebebasan, dan independensi semata, namun juga mampu menjalankan fungsinya sebagai salah satu pilar demokrasi secara bertanggung jawab. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah [vide Pasal 5 ayat (1) UU 40/1999]. Selain itu, dalam menjalankan profesinya, wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik [vide Pasal 7 ayat (2) UU 40/1999]. Semangat reformasi pers di Indonesia menghendaki pers mampu bersuara untuk kepentingan rakyat dalam negara hukum yang demokratis sesuai dengan UUD 1945 dan ideologi Pancasila, bukan pers yang bebas sebebas- bebasnya sebagaimana pers di negara-negara yang menganut paham individualistik-liberalistik”. 10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 8 UU 40/1999 merupakan komitmen pembentuk undang-undang dalam memberikan perlindungan hukum bagi pers termasuk wartawan. Terkait wujud perlindungan bagi wartawan dalam UU 40/1999 harus ditafsirkan secara sistematis, selain ketentuan Pasal 8 haruslah dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 15, dan Pasal 18 ayat (1) UU 40/1999, hal ini sebagai wujud pemberian perlindungan bagi wartawan dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Bahwa terkait uraian peristiwa yang disampaikan oleh Para Pemohon sebagaimana disampaikan dalam perbaikan permohonan a quo, DPR RI berpandangan bahwa telah terdapat mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh Para Pemohon baik mekanisme perdata maupun pidana yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, oleh karena itu lebih tepat jika Para Pemohon menggunakan mekanisme tersebut. Selain itu Para Pemohon dapat juga melaporkan kepada DPR RI mengenai peristiwa hukum yang dialaminya agar DPR RI dapat 40 menindaklanjutinya sebagai bentuk pengawasan kinerja pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum. III. PETITUM DPR RI Demikian keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon a quo, Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Oktober 2025 dan kemudian disampaikan dalam persidangan pada tanggal 6 Oktober 2025, serta tembahan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 24 Oktober 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut. I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji ketentuan Pasal 8 UU Pers yang berbunyi: “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”. Bertentangan secara bersyarat terhadap UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai: “Termasuk tindakan kepolisian dan gugatan perdata tidak dapat dilakukan kepada wartawan dalam melaksanakan profesinya berdasarkan kode etik pers”. 41 Atau, “Termasuk tindakan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap wartawan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pers” Dengan alasan sebagai berikut: 1. Bahwa rumusan norma pada frasa ”Perlindungan hukum” dalam ketentuan Pasal 8 UU Pers tidak menerangkan secara rinci dan jelas tentang perlindungan hukum seperti mekanisme atau prosedur spesifik apabila pers sedang menjalankan profesinya berhadapan dengan aparat penegak hukum, ataupun mendapatkan laporan maupun gugatan terhadap berita yang diterbitkan. Hal ini menjadikan ketentuan Pasal 8 UU Pers menjadi multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam memaknai perlindungan hukum yang didapat wartawan, dan bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 2. Bahwa Para Pemohon membandingkan norma perlindungan hukum terhadap wartawan yang ada dalam ketentuan Pasal 8 UU Pers dengan beberapa profesi yang mendapat perlindungan hukum oleh negara melalui undang-undang, seperti Advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), Jaksa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI (UU Kejaksaan), Anggota BPK dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK), Anggota MPR RI, Anggota DPR RI, dan Anggota DPD RI dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), yang pada intinya rumusan norma yang memberikan perlindungan hukum bagi profesi- profesi tersebut tidak multitafsir. Hal ini berbeda dengan rumusan norma perlindungan hukum dalam Pasal 8 UU Pers. Ketidakpastian hukum atas jaminan perlindungan hukum bagi wartawan yang sedang menjalankan tugasnya, tidak sesuai dengan jaminan kepastian hukum yang adil, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 3. Bahwa ancaman kriminalisasi terhadap pers dengan hukum pidana yang kerap menggunakan pasal-pasal seperti pencemaran nama baik, ujaran 42 kebencian, atau pasal-pasal lain yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana rumusan asal 8 UU Pers dan penjelasannya bersifat multitafsir, dan membuka celah bagi pelanggaran hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat dan rasa aman dalam menjalankan profesi wartawan, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Dalam perkara a quo, izinkanlah Pemerintah memberikan tanggapan terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon yaitu bahwa menurut Pemerintah, Para Pemohon dalam hal ini tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan Pasal 8 UU Pers dengan alasan sebagai berikut: A. Ketentuan-Ketentuan Mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang juga ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021) yang mengatur pihak yang dapat disebut sebagai pemohon dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 adalah yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yang meliputi: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 43 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Bahwa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan uji materiil atas ketentuan Pasal 8 UU Pers, maka harus dibuktikan bahwa: a. Para Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang diuji. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Nomor 010/PUU-III/2005 yang pada pokoknya menyatakan, dikutip: “Bahwa, kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; 2. Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.” Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 juga mengatur kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan, yang berbunyi: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: 1. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya; 3. kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 44 4. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan 5. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. B. Tanggapan Pemerintah atas Uraian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Izinkanlah Pemerintah memberikan tanggapan terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon perkara Nomor: 145/PUU-XXIII/2025, yang menurut Pemerintah, Para Pemohon secara masing-masing dalam hal ini tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang- halangi hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan Pasal 8 UU Pers dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Dalil Para Pemohon terhadap kerugian konstitusional Pemohon I pada angka 7.4 halaman 6 bahwa adanya “tindakan kepolisian seperti Penggeledahan, penangkapan, dll” disebabkan oleh ketentuan Pasal 8 UU Pers yang multitafsir sehingga merugikan Pemohon I pada batas penalaran yang wajar, karena menghalangi dan merugikan tujuan Pemohon I untuk dapat melindungi anggota Pemohon I adalah dalil yang abstrak dan kabur (obscuur) karena memaksakan keterkaitan antara tindakan kepolisian seperti penggeledahan, penangkapan, dll dengan Pasal 8 UU Pers yang justru memberikan ruang pelindungan hukum bagi wartawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, seluruh tindakan kepolisian sudah diatur dengan jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 2. Dalil yang diuraikan Pemohon I juga bukanlah kerugian yang dialami langsung (causal verband) oleh Pemohon I selaku Badan Hukum yang mendalilkan mempunyai tugas dan fungsi sebagai wadah wartawan-wartawan membuat pemberitaan di bidang hukum, karena Pasal 8 UU Pers tidak mengakibatkan Pemohon I menjadi terhalangi aktivitasnya; 3. Bahwa Pemohon II pada angka 7.5. halaman 6 s.d. halaman 8 yang mendalilkan kerugian konstitusionalnya akibat “tindak kepolisian yakni upaya perampasan dan pemeriksaan Handphone” saat melaksanakan 45 tugas profesinya pada tanggal 30 Agustus 2025, jelas bukan dikarenakan keberlakuan ketentuan Pasal 8 UU Pers, melainkan lebih disebabkan oleh tindakan oknum aparat penegak hukum dalam implementasi norma yang terkait dengan KUHAP dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut “UU Kepolisian”), sehingga seharusnya diselesaikan melalui mekanisme pengawasan di internal kepolisian, dan proses hukum pidana sesuai dengan KUHAP yang telah tersedia dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007), serta ketentuan PMK 2/2021. Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan beralasan hukum serta patut jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu serta ketentuan PMK 2/2021. III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI A. Latar Belakang UU Pers 1. UU Pers adalah salah satu “produk” reformasi yang menjunjung kebebasan dan demokrasi, di mana inti dari adanya UU Pers ini adalah mengatur mengenai kemerdekaan pers. Adapun sebelum UU Pers disahkan, dasar hukum kegiatan jurnalistik Indonesia adalah Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1996 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 46 Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 (selanjutnya disebut UU Pokok Pers). 2. Semangat reformasi yang sedang berkembang pada saat UU Pers dirumuskan hadir dengan tiga pilar utamanya yaitu keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum, yang mana telah membuka pandangan baru terhadap kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sesuai Pasal 28 UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai tuntutan terhadap terlaksananya kebebasan pers yang lebih nyata dan dijamin dalam Undang-Undang. 3. Sejarah pers nasional mencatat bahwa “pengekangan” terhadap pers selalu ada, yaitu tindakan penyensoran dan pembredelan dalam arti luas yang tidak pernah hilang dari Indonesia. Kemerdekaan pers atau kebebasan pers di Indonesia tidak dilaksanakan sesuai dengan Pasal 28 UUD NRI 1945. Hal inilah yang menjadi tuntutan reformasi di bidang pers, yakni dijaminnya kebebasan pers sesuai konstitusi dan hak asasi manusia, serta ditetapkan dengan sebuah undang-undang. 4. UU Pers hadir dengan tujuan menghadirkan kebebasan pers demi peningkatan demokrasi dalam upaya membangun pers nasional yang merdeka atau independen, yang hanya dapat terlaksana dengan pembentukan UU Pers dan dilindunginya Wartawan secara hukum dalam menjalankan profesinya. 5. Dalam konsiderans menimbang huruf c UU Pers dijabarkan bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak manapun. 6. Adapun secara historis terkait ketentuan pelindungan hukum bagi Wartawan yang akhirnya menjadi Pasal 8 UU Pers sebagaimana tergambar dalam Buku Memorie van Toelichting Undang-Undang Pers: 15 Hari Perjuangan untuk Kemerdekaan Pers yang disusun oleh 47 Indonesia Media Law & Policy Centre (MvT UU Pers), halaman 635 s.d. halaman 647 dan halaman 715 dan halaman 716 (vide Bukti PK-1a) tergambar adanya kesepakatan dan pembahasan dalam Naskah RUU Pers mengenai perlindungan bagi wartawan, dengan rumusan awal bunyi pasal yaitu: “Dalam menjalankan profesinya wartawan memperoleh perlindungan dari negara selama tidak melanggar hukum” yang mana dalam pembahasan juga ditekankan bahwa perlindungan hukum adalah sesuai dengan keadaan tertentu dalam hal ini tidak melawan hukum atau dalam perkataan lain kesesuaian dengan kaidah hukum harus diutamakan dalam perlindungan hukum bagi Wartawan. Hasil pembahasan kemudian dibawa ke tim Perumus (Timus) yang hasilnya dituangkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah/DIM (vide Bukti PK-1b), disepakati dalam panitia kerja (Panja) dan disampaikan sebagai hasil kerja pada rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) (vide Bukti PK-1c), dan rancangan rumusan norma sebagaimana ketentuan a quo menjadi hasil rumusan akhir dalam UU Pers (vide Bukti PK-1d). 7. Pasal 8 UU Pers dalam hal ini merupakan norma prinsip (framework law) yang memberi arah umum perlindungan wartawan yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya tidak melanggar hukum. Perlindungan hukum terhadap wartawan tersebut mutlak diberlakukan sepanjang wartawan menjalankan profesinya dengan tidak melanggar hukum, tentunya secara a contrario perlindungan hukum terhadap wartawan tidak bersifat absolut. B. Maksud, Tujuan, dan Arah Pengaturan UU Pers 1. Dalam Penjelasan Umum UU Pers alinea pertama disebutkan bahwa Pasal 28 UUD NRI 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 UUD NRI 1945 maka perlu dibentuk Undang- undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena 48 kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. 2. Dalam UU Pers norma-norma untuk mendukung maksud dan tujuan UU Pers dan yang merupakan arah pengaturan dalam UU Pers sehingga menjadi panduan bagi aktivitas pers, sebagai berikut: a. Bab I mengenai Definisi antara lain Pers, Pers Nasional, Perusahaan Pers dan Wartawan; b. Bab II Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban, dan Peranan Pers antara lain adanya asas supremasi hukum, adanya jaminan kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara, larangan terhadap pembredelan, hak tolak, hak jawab, hak dan kewajiban koreksi. c. Bab III Wartawan, yang memuat norma bagi wartawan untuk menaati Kode Etik Jurnalistik dan Pasal 8 UU Pers mengenai perlindungan hukum bagi wartawan dalam melaksanakan profesinya; d. Bab IV Perusahaan Pers; e. Bab V Dewan Pers antara lain mengenai pembentukan, fungsi, dan keanggotaan Dewan Pers; f. Bab VI Pers Asing; g. Bab VII Peran Serta Masyarakat; h. Bab VIII Ketentuan Pidana, antara lain ketentuan pidana atas penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran serta ketentuan pidana atas menghambat hak pers dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan, dan informasi; i. Bab IX Ketentuan Peralihan; dan j. Bab X Ketentuan Penutup. C. KETERANGAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Pasal yang Diuji Batu Uji Pemohon Pasal 8 UU Pers Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” 49 Pasal yang Diuji Batu Uji Pemohon “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.” Penjelasan Pasal 8 UU Pers Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 8 UU Pers multitafsir sehingga mengakibatkan Para Pemohon tidak memiliki kepastian hukum berupa jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan tidak memiliki jaminan terhadap perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman dalam menjalankan profesi Wartawan, sehingga dirugikan hak- haknya sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, terhadap hal tersebut Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: C.1. Rumusan frasa ”perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU Pers telah jelas dan didukung norma-norma lain dalam UU Pers, KUHAP, dan/atau instrumen hukum lain pelaksana UU Pers terkait Perlindungan Hukum bagi Wartawan 1. Dalil Para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 8 UU Pers multitafsir adalah argumentasi yang tidak berdasar, karena 50 dalam Penjelasan Pasal 8 UU Pers telah menegaskan bahwa pengertian frasa "perlindungan hukum" adalah: “jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam hal ini ”perlindungan hukum” dilakukan dengan batasan yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku baik sebagaimana yang diatur dalam UU Pers yang dapat dilihat paling tidak dari fungsi, hak, kewahiban dan peranannya, maupun yang diatur undang-undang dan instrumen hukum lainnya yang terkait. 2. Frasa ”perlindungan hukum” dalam Pasal a quo tidak berdiri sendiri, melainkan harus ditafsirkan dalam kerangka hukum positif yang berlaku, termasuk peraturan sektoral lain. Norma Pasal a quo bersifat ”open norm” atau norma terbuka yang dipakai untuk memberikan ruang fleksibilitas dalam implementasi. Hal ini bukan bentuk ketidakjelasan, melainkan bentuk pengaturan yang bersifat umum agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan di lapangan. 3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian huruf A “Latar Belakang UU Pers”, secara historis terkait pembahasan dan perumusan ketentuan perlindungan hukum bagi Wartawan yang akhirnya menjadi Pasal 8 UU Pers sebagaimana tergambar dalam Buku MvT UU Pers yaitu: a. Kutipan Risalah Rapat I Panitia Kerja (Panja), tanggal 31 Agustus 1999, khususnya pada halaman 635 s.d. halaman 647, dan halaman 715 dan halaman 716 (vide Bukti PK-1a) tergambar rumusan awal bunyi pasal a quo UU Pers yaitu: “Dalam menjalankan profesinya wartawan memperoleh perlindungan dari negara selama tidak melanggar hukum”, yang mana dalam pembahasan juga ditekankan bahwa perlindungan hukum adalah sesuai dengan keadaan tertentu dalam hal ini tidak bertentangan dengan melawan hukum 51 atau mengutamakan kaidah hukum yang antara lain kutipannya sebagai berikut: “Soenarto, S.H., (Ketua Rapat)1296: Terima kasih jadi sebenarnya penjelasan seperti itu yang dinginkan jadi sehingga tidak meraba-raba apa sih yang diaksudkan dengan perlindungan negara. Jangan sampai any time wartawan itu sudah dilindungi negara, Kan bukan seperti itu. Tapi dalam keadaan tertentu seperti yang disampaikan oleh:” ..... “Drs. H. Usamah Hisyam (FPP)1298: Tambahan pak, didalam penjelasan nanti karena ini kan akan dibawa ke Timus. Ini harus ada kesepakatan, saya mengusulkan ada sastu kalimat sejauh tidak bertentangan dengan melawan hukum, kalimat itu perlu, terima kasih” ...... “Drs. Tarman Azam (Pemerintah)” Terima kasih ketua, saya ingin menjawab sedikit penjelasan dari pertanyaan Yth. Bapak Usamah Hisyam mengenai “pelindungan dari Negara”. Pelindungan itu tidak semata mata dari Pemerintah, dari aparat negara, terhadap wartawan di lapangan. Juga dari tekanan masyarakat. Misalnya ancaman satu kelompok masyarakat terhadap penerbitan pers untuk memuat atau tidak memuat, itu kita menginginkan mereka harus mengindahkan kaidah hukum. Oleh karena itu hukum harus diutamakan di dalam perlindungan ini. Diloloskannya UU ini nanti juga merupakan upaya perlindungan negara. Terima kasih. b. Kutipan Risalah Rapat IV Panja, tanggal 3 September 1999, khususnya pada halaman terkait hasil Timus atas perubahan rumusan norma perlindungan hukum bagi wartawan dalam RUU Pers termasuk penjelasannya pada DIM halaman 1051 dan halaman 1052 Buku MvT UU Pers, bahwa ketentuan perlindungan hukum bagi wartawan pada intinya harus sesuai hukum (vide Bukti PK-1b), sebagai berikut: “Pasal ... Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum Penjelasan Pasal Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" adalah jaminan perlindungan dari Pemerintah dan atau masyarakat 52 sesuai hukum kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, peranan, hak, dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” c. Kutipan Risalah Rapat V Panja, tanggal 8 September 1999, khususnya terkait terkait rumusan akhir norma perlindungan hukum terhadap wartawan dalam RUU Pers yang telah disepakati yang bunyinya sebagaimana ketentuan a quo UU Pers, dalam Rapat V Panja sebagaimana pada halaman 1129 Buku MvT UU Pers (vide Bukti PK-1c). “INT.ARYASA, MBA (F-ABRI)1922: Pasal 8 Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. “DRS. H. USAMAH HISYAM (FPP)1923 : Penjelasan Pasal 8 Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “SOENARTO, SH (KETUA RAPAT PANJA) 1924: Setuju? (ketok palu). Terus. d. Kutipan Risalah Rapat Kerja IV Pansus, tanggal 9 September 1999, khususnya terkait laporan Ketua Panja mulai dari pembahasan di tingkat Panja sampai dengan perumusan akhir norma perlindungan hukum terhadap wartawan dalam rumusan akhir RUU Pers yang telah disepakati yang bunyinya sebagaimana ketentuan a quo UU Pers, sebagaimana pada halaman 1153 dan halaman 1167 Buku MvT UU Pers (vide Bukti PK-1d). Memperhatikan kutipan-kutipan dari risalah rapat baik Panja maupun rapat kerja Pansus berkenaan dengan pembahasan norma a quo UU Pers yang mengatur perlindungan hukum kepada wartawan, telah nyata dan jelas ketentuan tersebut bukanlah dimaksudkan sebagai imunitas absolut wartawan akan suatu proses penegakan hukum melainkan sebagai norma terbuka dan seimbang yang memberikan perlindungan bersyarat dalam kerangka rule of law. 4. Berdasarkan penjelasan Pasal 8 UU Pers, maka senyatanya perlindungan hukum yang dimaksud dalam Pasal a quo secara 53 terbuka adalah sebagaimana dijamin dalam keseluruhan pranata peraturan perundang-undangan, yang dapat dilihat berdasarkan norma-norma lain dalam UU Pers lain mengenai: a. asas dan fungsi pers, seperti adanya asas supremasi hukum dan fungsi pers sebagai kontrol sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pers; b. hak pers yaitu kemerdekaan pers sebagai hak asasi yaitu mencari dan menyebarkan informasi, perlindungan terhadap pers nasional dari penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran, dan adanya hak tolak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Pers; c. kewajiban pers seperti pemberitaan peristiwa dan opini menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan serta, melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Pers; d. peranan pers seperti memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 UU Pers; e. kebebasan wartawan memilih organisasi wartawan dan ketentuan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 UU Pers; f. andil Perusahaan Pers dalam memberikan kesejahteraan Wartawan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Pers; g. pembentukan Dewan Pers untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional serta fungsi Dewan Pers seperti melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Pers; dan h. ketentuan pidana antara lain ketentuan pidana atas penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran (merujuk Pasal 4 ayat (1) UU Pers), dan ketentuan pidana atas menghambat hak pers dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan, dan informasi (merujuk Pasal 4 ayat (1) UU Pers) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers. 54 5. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, maka senyatanya UU Pers telah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi Para Pemohon khususnya dalam menjalankan fungsi, hak, dan kewajibannya, sehingga telah nyata dan tegas ketentuan Pasal 8 UU Pers tidaklah multitafsir, sehingga sepanjang Para Pemohon melaksanakan kegiatannya berdasarkan koridor hukum yang dijamin dalam UU Pers maka Para Pemohon berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam koridor peraturan perundang-undangan. 6. Untuk mengembangkan kemerdekaan pers nasional dan meningkatkan kehidupan pers nasional, UU Pers juga telah memberikan sarana dengan cara pembentukan Dewan Pers sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (2) UU Pers dijabarkan fungsi- fungsinya sebagai berikut: a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; dan g. mendata perusahaan pers. 7. Bahwa mencermati ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Pers khususnya pada huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f maka telah ternyata jelas bentuk perlindungan yang disediakan undang-undang kepada pers nasional termasuk di dalamnya terhadap Wartawan. 8. Mengingat napas dari UU Pers adalah kemerdekaan pers yang peran mengembangkannya ada pada Dewan Pers yang independen, maka peraturan pelaksana terhadap UU Pers tidak dalam bentuk Peraturan Pemerintah melainkan peraturan yang dibentuk secara 55 independen oleh organisasi-organisasi pers yang difasilitasi oleh Dewan Pers. Beberapa Peraturan dan Pedoman Dewan Pers yang relevan dengan perlindungan hukum bagi Wartawan yang mendasarkan baik atas dasar Pasal 8 maupun Pasal 15 ayat (2) UU Pers, antara lain dalam: a. Pedoman Dewan Pers Nomor: 01/P-DP/V/2007 tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Perkara Jurnalistik, tanggal 4 Mei 2007 (vide Bukti PK-2). Pada intinya mengatur bahwa wartawan sebagai warga negara yang taat hukum secara prinsip wajib memenuhi panggilan lembaga penyidik untuk diperiksa atau menjadi saksi dalam pengadilan, meskipun pemanggilan ini sedapat mungkin dihindari karena tugas utama wartawan adalah mencari mengolah dan menyebarluaskan informasi. b. Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan, tanggal 5 April 2008, tanggal 25 April 2008 (vide Bukti PK-3). Pada intinya mengatur bahwa wartawan yang mentaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistik dilindungi secara hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Lebih lanjut, dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya. c. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK- DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers, tanggal 12 Mei 2008 (vide Bukti PK-4). Pada intinya mengatur antara lain dalam Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) diatur bahwa Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik, termasuk menunjukkan atribut pers dan menghargai hak privasi; Pasal 7 KEJ diatur bahwa Wartawan mempunyai Hak Tolak; dan dalam Pasal 11 KEJ Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Dalam hal ini penilaian akhir pelanggaran KEJ dilakukan Dewan Pers dan sanksi atas hal 56 tersebut dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. d. Peraturan Dewan Pers Nomor:1/Peraturan-DP/III/2013 tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan, tanggal 15 Maret 2013 (vide Bukti PK-5). Pada intinya memuat ketentuan mengenai bentuk kekerasan terhadap Wartawan, prinsip penanganan, langkah-langkah penanganan, hingga pembagian tanggung jawab antara perusahaan pers, organisasi profesi wartawan, serta Dewan Pers. Selain itu juga ditegaskan bahwa penanganan kasus kekerasan yang terkait dengan kegiatan jurnalistik merupakan tanggung jawab bersama, sedangkan kasus yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan jurnalistik menjadi ranah penegak hukum. 9. Bahwa selain Peraturan dan Pedoman Dewan Pers, juga terdapat peraturan kebijakan yang dikeluarkan baik oleh Mahkamah Agung ataupun melalaui instrumen hukum berupa Keputusan Bersama Dewan Pers, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang memberikan perlindungan hukum bagi Wartawan sebagai berikut: a. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli, tanggal 30 Desember 2008 (vide Bukti PK-6). Pada intinya memberikan petunjuk kepada pada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri bahwa dalam perkara yang diajukan ke pengadilan yang berhubungan dengan delik pers, hakim dapat meminta keterangan dari seorang ahli dari Dewan Pers untuk memperoleh gambaran objektif tentang ketentuan- ketentuan yang berhubungan dengan UU Pers. b. Keputusan Bersama Dewan Pers, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Nomor: 4/DP/SKB/VI/2025, Nomor: KEP- 327/1/LPSK/06/2025, dan Nomor: 195 Tahun 2025 tentang 57 Mekanisme Nasional Keselamatan Pers, tanggal 24 Juni 2025 (vide Bukti PK-7). Pada intinya bagian Pendahuluan dalam Lampiran Keputusan Bersama tersebut menyatakan sebagai mandat Pasal 8 UU Pers terkait perlindungan hukum bagi Wartawan dan di dalamnya menuangkan mekanisme yang memastikan kerja sama 3 (tiga) lembaga dalam menciptakan sistem pelindungan pers yang lebih efektif berdasarkan 3 (tiga) pilar utama yaitu pencegahan, pelindungan dan penegakan hukum. 10. Bahwa berkenaan dengan kasus konkret yang dialami Pemohon II pada tanggal 30 Agustus 2025, Pemerintah berpendapat bahwa sepanjang belum terdapat hasil investigasi final, maka kasus tersebut merupakan kejadian yang bersifat spesifik, situasional, dan belum dapat disimpulkan langsung sebagai perbuatan intimidatif yang sengaja dilakukan aparat Kepolisian tujukan kepada Wartawan untuk menghalangi kegiatan jurnalistik. Quod non ada tindakan-tindakan aparat Kepolisian terhadap Para Pemohon dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, namun tindakan tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya hubungan kausal langsung (causal verband) antara kerugian Para Pemohon dengan keberlakuan norma Pasal 8 UU Pers. Sekali lagi Pemerintah tegaskan kerugian tersebut lebih disebabkan oleh tindakan oknum aparat penegak hukum dalam implementasi norma, sehingga seharusnya diselesaikan melalui mekanisme pengawasan di internal kepolisian, proses hukum pidana sesuai dengan KUHAP yang telah tersedia dalam peraturan perundang-undangan. 11. Bahwa terlepas dari kasus konkret yang dialami Pemohon II, dan dengan melihat konteks Pasal 8 UU Pers, dalam UU Pers telah terdapat perlindungan hukum bagi Wartawan apabila terdapat tindakan yang menghambat atau menghalangi Pers dalam melaksanakan haknya misalnya dalam Pasal 4 ayat (3) UU Pers yang menjamin kemerdekaan pers, dan hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Perlindungan hukum demikian turut diakomodasi dengan ancaman sanksi pidana dalam 58 adanya tindakan yang menghambat atau menghalangi Pers dalam menjalankan tugasnya, yakni ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Pers sebagaimana terkutip: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. 12. Bahwa terkait argumentasi Para Pemohon yang mengaitkan kerugian hak konstitusional dengan tindakan kepolisian seperti penggeledahan dan penangkapan, maka tidak semata hanya mendasarkan pada UU Pers namun perlu juga dikaitkan dengan peraturan perundang- undangan lain, khususnya KUHAP. Dalam hal ini penilaian lebih lanjut terpenuhi atau tidaknya norma Pasal 18 ayat (1) UU Pers dilakukan oleh penyidik yang secara umum dalam praktiknya juga berkoordinasi dengan Dewan Pers. Maka terhadap kejadian yang menimpa Pemohon II telah terdapat mekanisme hukum yang dijamin UU Pers. 13. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 20 s.d. Pasal 49 KUHAP telah mengatur perihal kewenangan serta ketentuan- ketentuan formil yang dimiliki oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia selaku Penyidik untuk melakukan tindakan Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat dengan tujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pengaturan formil hukum acara pidana dimaksud bertujuan untuk menjamin adanya due process of law dalam penindakan tindak pidana maupun dugaan tindak pidana. Apabila tindakan upaya paksa berupa Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka subyek dari tindakan tersebut dapat mengujinya melalui mekanisme pengawasan internal kepolisian dengan mengajukan laporan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan dan/atau forum Praperadilan sesuai dengan KUHAP. 14. Adapun sebagai perkuatan hukum dalam ranah praktik, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Dewan Pers telah memiliki 59 kesepahaman dan bekerja sama untuk menjamin hak-hak Wartawan dalam melaksanakan tugasnya, yang mana termaktub dalam: a. Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 Nomor: NK/4/III/2022 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan tanggal 16 Maret 2022 (vide Bukti PK-8); b. Perjanjian Kerja Sama antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 01/PK/DP/XI/2022 Nomor: PKS/44/XI/2022 tentang Teknis Pelaksanaan Pelindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Profesi Wartawan tanggal 10 November 2022 (vide Bukti PK-9), yang masing-masing berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 Nomor: NK/4/III/2022 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan tanggal 16 Maret 2022, yaitu sampai dengan tanggal 16 Maret 2027 (masih berlaku). C.2. Dalil Para Pemohon terkait perbandingan dengan profesi-profesi lain tidak relevan 15. Bahwa terkait dengan uraian dalil Para Pemohon dalam Perbaikan Permohonan pada halaman 11 s.d. halaman 13, yang membandingkan perlindungan hukum terhadap wartawan dengan perlindungan hukum terhadap profesi Advokat dan Jaksa, serta hak imunitas/kekebalan terhadap penuntutan yang dimiliki oleh profesi Advokat, Jaksa, Anggota BPK, Anggota MPR RI, Anggota DPR RI, dan Anggota DPD RI dalam menjalankan tugasnya, menurut hemat Pemerintah, tidak relevan dan tidak dapat serta merta disamakan dengan peranan dan kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh Wartawan, dikarenakan: 60 a. tidak ada satu pun pasal dalam undang-undang terkait profesi dan jabatan tersebut yang menyatakan pada pokoknya bahwa terhadap profesi atau jabatan tersebut tidak dapat dilakukan pemeriksaan, dilakukan tindakan penyelidikan dan/atau penyidikan, melainkan seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan yang dinyatakan tersebut membatasi bahwasanya atas profesi dan jabatan tersebut tidak dapat dituntut di depan pengadilan dan kebal hukum; b. Bahwa profesi Advokat, Jaksa juga dibatasi terkait dengan pelaksanaan tugasnya masing-masing dalam rangka penegakan hukum, pembelaan persidangan, Anggota BPK terbatas pada tugas pemeriksaan keuangan negara yang diuraikan UU BPK, Anggota MPR RI, Anggota DPR RI, dan Anggota DPD RI dalam kapasitas melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Advokat, Jaksa, Anggota BPK, Anggota MPR RI, Anggota DPR RI, dan Anggota DPD RI adalah perlindungan hukum yang sifatnya sehubungan dengan tugas dan fungsinya yang telah diatur dalam undang-undang dan bukanlah perlindungan yang tanpa batas. c. Adapun sifat dari profesi Pers dalam melaksanakan tugas jurnalistik secara sifat berbeda dengan profesi Advokat, Jaksa, Anggota BPK, Anggota MPR RI, Anggota DPR RI, dan Anggota DPD RI dikarenakan profesi Pers adalah profesi yang sifatnya terbuka dengan siapapun dapat melakukan tugas jurnalistik yang secara limitatif prasyarat profesi pers diatur oleh organisasi Pers. Perlu ditekankan bahwa sifat terbuka dari profesi Pers merupakan suatu keharusan dalam memungkinkan independensi dan kebebasan Pers sebagai bagian dari hak-hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh UUD NRI 1945. 16. Bahwa membandingkan perlindungan hukum terhadap profesi Wartawan dengan perlindungan hukum terhadap profesi Advokat dan Jaksa, serta imunitas/kekebalan yang dimiliki oleh Anggota BPK, Anggota MPR RI, Anggota DPR RI, dan Anggota DPD RI akan menimbulkan bias terhadap makna dan pemberian perlindungan 61 hukum dan imunitas/kekebalan, padahal antara perlindungan hukum dan imunitas/kekebalan tersebut merupakan hal yang berbeda, yang diberikan secara spesifik terhadap profesi dan jabatan tertentu. 17. Bahwa tindakan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan dalam due process of law seharusnya tidak mengandung perlakuan berbeda yang bertentangan dengan prinsip equal protection sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yaitu persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum dan pemerintahan. C.3. Para Pemohon lalai dalam melihat konteks keseluruhan peraturan perundang-undangan lainnya ataupun realita praktik yang menjamin kepastian hukum bagi Wartawan dalam menjalankan profesinya 18. Dalil Para Pemohon mengenai tidak adanya jaminan kepastian hukum, tidak berkesinambungan dan tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan uraian kejadian yang menjadi landas kerugian konstitusional, khususnya dalam kaitannya dengan Pemohon II, yang mana mendalilkan sebuah kejadian tanpa mengaitkannya dengan norma- norma pada peraturan perundang-undangan lainnya dan mekanisme yang hadir dalam menegakkan hak Pemohon II. 19. Para Pemohon juga tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai kerugian konstitusional akibat hak perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat yang diabaikan atau dirugikan oleh keberlakuan norma Pasal 8 UU Pers. Para Pemohon semata menguraikan dalam dalilnya perihal permasalahan yang berakar pada norma dalam peraturan perundang- undangan lainnya yang mana tak dapat disamakan dengan sebuah permasalahan dengan norma Pasal 8 UU Pers. Adapun kejadian yang diuraikan oleh Para Pemohon yang didalilkan diderita oleh Pemohon II bukanlah sesuatu yang memiliki hubungan sebab akibat dengan Pasal 8 UU Pers. 20. Uraian Para Pemohon yang menguraikan adanya kriminalisasi terhadap Wartawan dengan “pasal-pasal karet” tidak mempertimbangkan konteks adanya Permohonan Pengujian Undang- Undang lainnya terhadap pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum 62 Pidana selanjutnya disebut sebagai “KUHP”) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperiksa dan dikabulkan, baik seluruhnya maupun sebagian, oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana contoh berikut: a. Putusan Perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023 Dalam perkara ini Para Pemohon menguji Pasal 14 dan Pasal 15 Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (UU 1/1946), Pasal 310 ayat (1) KUHP, serta Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 19/2016). Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian Para Pemohon, yang pada intinya sebagai berikut: 1) Permohonan atas Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE 19/2016 tidak dapat diterima karena telah kehilangan objek dengan adanya UU ITE yang baru. 2) Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Alasannya, rumusan norma dalam pasal-pasal tersebut terlalu luas dan tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip perlakuan yang sama di depan hukum. 3) Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan Pasal 310 ayat (1) KUHP inkonstitusional bersyarat. Pasal ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup perbuatan "dengan cara lisan". Penambahan frasa ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah ambiguitas dalam penerapannya. b. Putusan Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024 63 Dalam perkara ini Para Pemohon menguji Pasal 27A, Pasal 45 ayat (4), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 1/2024) terhadap Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang dianggap mengancam kebebasan berekspresi. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan untuk sebagian, yang pada intinya sebagai berikut: 1) Mahkamah Konstitusi membatasi penerapan beberapa frasa kunci dalam Pasal 27A dan 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 yang dinilai multitafsir, tidak menimbulkan kepastian hukum, dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi, yaitu frasa: a) "orang lain" inkonstitusional bersyarat, dan hanya boleh diterapkan terhadap individu, bukan lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan. b) "suatu hal" juga harus dimaknai secara spesifik sebagai "suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang" untuk mencegah pasal menjadi "pasal karet" (catch-all provision). 2) Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi juga membatasi ruang lingkup delik ujaran kebencian dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE 1/2024, sebagai berikut: a) Frasa tentang “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan hanya boleh diterapkan pada informasi yang secara substansial memuat ajakan kebencian berdasarkan identitas, dilakukan sengaja di 64 muka umum, dan berisiko nyata menimbulkan diskriminasi atau kekerasan. b) Frasa ”tanpa hak” tetap dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap penting untuk melindungi kepentingan hukum yang sah seperti dalam konteks jurnalistik atau akademik. Apabila unsur “tanpa hak” dihilangkan atau dihapus justru dapat digunakan untuk mengkriminalisasi profesi-profesi tertentu yang dilindungi oleh undang-undang. Bahwa dapat disimpulkan bahwasanya ketentuan Pasal 8 UU Pers tidak bersifat multitafsir sebagaimana dinyatakan oleh Para Pemohon, dikarenakan dikaitkan dengan perundang-undangan lainnya, telah terdapat suatu pranata hukum yang menjamin hak atas jaminan kepastian hukum dan hak atas hak perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat untuk Wartawan yang menjalankan tugas profesinya. D. KETERANGAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN DAMPAK APABILA PETITUM PERMOHONAN PARA PEMOHON DIKABULKAN Bahwa Para Pemohon dalam Permohonannya memohonkan Mahkamah Konstitusi untuk memutus: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Termasuk Tindakan kepolisian dan gugatan perdata tidak dapat dilakukan kepada Wartawan dalam melaksanakan profesinya berdasarkan kode etik pers. atau, 65 Termasuk tindakan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap Wartawan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pers. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terhadap hal tersebut Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: D.1. Petitum Para Pemohon akan menimbulkan kekebalan hukum terhadap proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan 1. Dalam Petitum Perbaikan Permohonan nomor 2, Para Pemohon pada pokoknya memohonkan agar terhadap Wartawan yang melaksanakan profesinya berdasarkan Kode Etik Pers tidak dapat dilakukan “Tindakan kepolisian” dan gugatan perdata. 2. Bahwa Pemerintah berpendapat bahwa petitum tersebut jika dikabulkan akan menimbulkan kekebalan hukum terhadap proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan yang berlebihan. Sedangkan dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. 3. Bahwa proses hukum perdata maupun pidana penting untuk dilaksanakan terhadap Wartawan yang pada pelaksanaan tugas profesi ditemukan suatu dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, jika terdapat norma imunitas blanket guarantee (kekebalan hukum) akan menciptakan suatu kondisi di mana Wartawan mendapatkan imunitas tanpa batas yang tidak memperhatikan konteks dari perkara yang dimaksud, sedangkan hukum mengatur hak dan kewajiban, yang mana di dalam menjalankan hak terdapat kewajiban yang harus ditegakkan, dengan demikian kekebalan hukum tersebut tidaklah bersifat absolut. 66 4. Bahwa hak Pers terjamin dalam Pasal 28 dan Pasal 28F UUD NRI 1945, yang menjamin Hak setiap orang untuk mengeluarkan pendapat serta memperoleh dan menyampaikan informasi yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Pers. 5. Menurut Pemerintah, hak tersebut perlu dipandang dengan ketentuan pasal-pasal lainnya dalam UUD NRI 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak atas kepastian hukum, Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur perihal Hak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatur perihal pembatasan atas hak dan kebebasan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak orang lain. 6. Konsekuensi dari adanya imunitas bagi Wartawan yang dijamin secara mutlak adalah hadirnya ketidakpastian hukum dan potensi terlanggarnya hak-hak sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945 dalam adanya pelanggaran terhadap hak atau kepentingan seseorang oleh Wartawan merupakan sebuah kondisi yang tidak dapat dibolehkan dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. 7. Sehingga Pemerintah berpendapat bahwa Petitum Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum dikarenakan akan menimbulkan kekebalan hukum/imunitas yang absolut bagi Wartawan untuk dapat diproses hukum. D.2. Petitum Para Pemohon tidak dapat dikabulkan karena “izin dari Dewan Pers” tidak berdasar pada peraturan perundang- undangan 8. Dalam Petitum Perbaikan Permohonan nomor 2, Para Pemohon pada pokoknya memohonkan agar terhadap upaya paksa oleh aparat penegak hukum berupa tindakan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan 67 untuk hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan “izin dari Dewan Pers”. 9. Pemerintah berpendapat bahwa Petitum tersebut tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, khususnya dari aspek hukum acara pidana sebagaimana diatur oleh KUHAP dan/atau dari aspek hukum tata usaha negara khususnya mengenai fungsi Dewan Pers yang sudah diatur secara limitatif dalam Pasal 15 ayat (2) UU Pers, yang mana tidak ada terkait dengan izin dari Dewan Pers berkenaan dengan adanya tindakan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap Wartawan. 10. Bahwa tidak tepat apabila Dewan Pers diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan perihal upaya paksa oleh aparat penegak hukum dikarenakan sifat Dewan Pers sebagai sebuah lembaga independen dan nonstruktural yang bukanlah merupakan bagian dari lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam ruang lingkup penegakan hukum pidana yang diatur dalam KUHAP atau dalam tatanan tata usaha negara, sehingga tidak dapat diberikan suatu kewenangan yang bersifat tata usaha negara terkait persetujuan atau penolakan penindakan terhadap Wartawan. 11. Para Pemohon dalam hal ini, tidak dapat juga membandingkan misalnya dengan profesi/jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Notaris) dikarenakan sifat dari Majelis Kehormatan Notaris adalah sebuah lembaga yang masuk dalam lingkup tata usaha negara dikarenakan jabatan notaris adalah pejabat publik yang kewenangannya diatur berdasarkan undang-undang dan pendirian Majelis Kehormatan Notaris dalam tubuh Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagai bentuk pembinaan Menteri Hukum sebagaimana ditentukan Pasal 66A UU Notaris. 68 Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum serta patut jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon a quo ditolak. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) terhadap ketentuan Pasal 8 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan menerima Keterangan Presiden untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Para Pemohon 145/PUU-XXIII/2025 tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard/NO); 3. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau, dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Keterangan Tambahan Presiden yang diterima pada tanggal 24 Oktober 2025 I. Inti Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. dan Tanggapan Pemerintah A. Pertanyaan terkait Kewenangan Pemberian Persetujuan Dewan Pers sebelum dilakukan Tindakan Hukum terhadap Wartawan Jika dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Dewan Pers sebelum dilakukan tindakan polisionil (penangkapan, penahanan, penggeledahan) 69 terhadap wartawan, apakah hal itu tidak boleh menurut Pemerintah? Bagaimana jika kewenangan itu ditambahkan secara hukum dalam Pasal 15 ayat (2) UU Pers? Tanggapan Pemerintah: 1. Pemerintah berpendapat bahwa penambahan norma kewenangan Dewan Pers yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Pers agar mencakup untuk memberikan persetujuan sebelum dilakukan tindakan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap wartawan yang melaksanakan tugas jurnalistik merupakan ranah pembentuk undang- undang karena berkenaan dengan kebijakan pidana yang walaupun tidak menggantikan hukum acara pidana namun mengakibatkan adanya pemberian perlakuan khusus bagi profesi wartawan. Menurut Pemerintah hal tersebut harus dibahas bersama antara DPR dengan Pemerintah dalam revisi UU Pers. Selain itu, kiranya dapat Pemerintah sampaikan juga bahwa perubahan fungsi Dewan Pers dalam Pasal 15 ayat (2) UU Pers melalui Mahkamah Konstitusi akan melebihi permohonan a quo yang hanya meminta pemaknaan Pasal 8 UU Pers. 2. Sebagaimana penjelasan Pemerintah dalam Keterangan Presiden sub bab C.1. angka 6 dan angka 7, pada halaman 18, untuk mengembangkan kemerdekaan pers nasional dan meningkatkan kehidupan pers nasional telah dibentuk Dewan Pers dengan fungsi yang dijabarkan dalam Pasal 15 ayat (2) UU Pers sebagai berikut: a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain (vide Pasal 15 ayat (2) huruf a UU Pers); b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers (vide Pasal 15 ayat (2) huruf b UU Pers); c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik (vide Pasal 15 ayat (2) huruf c UU Pers); d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers (vide Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers); e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah (vide Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Pers); 70 f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan (vide Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers); dan g. mendata perusahaan pers (vide Pasal 15 ayat (2) huruf g UU Pers). h. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka fungsi Dewan Pers telah ternyata jelas bentuk pelindungan yang disediakan UU Pers kepada pers nasional termasuk di dalamnya terhadap Wartawan yang dijamin pelindungannya dengan undang-undang. Dengan demikian, menurut Pemerintah pelindungan hukum terhadap Wartawan yang dalam implementasinya dikuatkan dengan berbagai instrumen hukum (PKS dengan Polri, Kesepakatan Bersama dengan LPSK dan Komnas Perempuan) telah memberikan pelindungan yang cukup bagi profesi Wartawan yang melakukan kerja jurnalistik. B. Pertanyaan terkait Analogi Profesi Lain Hakim Konstitusi Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. mencontohkan profesi notaris dan dokter, dimana sebelum dilakukan tindakan hukum, dibutuhkan izin dari lembaga pengawas profesi seperti Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Disiplin Profesi Kedokteran. Apakah mekanisme serupa dapat diterapkan bagi wartawan melalui Dewan Pers tanpa menciptakan “imunitas absolut”? Tanggapan Pemerintah: Pemerintah berpendapat bahwa 1. Pemerintah melalui Keterangan Tambahan Presiden ini kembali menegaskan sikap Pemerintah yang telah diuraikan dalam Keterangan Presiden sub bab D.2 angka 10 halaman 33 sebagai berikut: Bahwa tidak tepat apabila Dewan Pers diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan perihal upaya paksa oleh aparat penegak hukum dikarenakan sifat Dewan Pers sebagai sebuah lembaga independen dan nonstruktural yang bukanlah merupakan bagian dari lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam ruang lingkup penegakan hukum pidana yang diatur dalam KUHAP atau dalam tatanan tata usaha negara, sehingga tidak dapat diberikan suatu kewenangan yang bersifat tata usaha negara terkait persetujuan atau penolakan penindakan terhadap Wartawan. 71 2. Selain itu, Dewan Pers sebagai lembaga independen juga tidak ada campur tangan Pemerintah. Hal ini tercermin dalam keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (3) UU Pers yang susunan Anggota Dewan Pers terdiri dari: a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan (vide Pasal 15 ayat (3) huruf a UU Pers); b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers (vide Pasal 15 ayat (3) huruf b UU Pers); c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi wartawan dan organisasi perusahaan pers (vide Pasal 15 ayat (3) huruf c UU Pers). Dari susunan Anggota Dewan Pers tersebut tidak ada satupun unsur pemerintah dalam Anggota Dewan Pers, hal ini mengingat sifat independen dari Dewan Pers dimaksud. 3. Berkenaan dengan analogi profesi Wartawan terhadap profesi Notaris telah Pemerintah jelaskan dalam Keterangan Presiden pada sub bab D.2 angka 11 halaman 33, dan Pemerintah melengkapi bahwa Para Pemohon dalam hal ini, tidak dapat juga membandingkan misalnya dengan profesi/jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Notaris) dikarenakan: 1) Memperhatikan Pasal 1 UU Notaris yang memberikan definisi Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. 2) Bahwa selain hal tersebut, sifat dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) adalah sebuah lembaga yang masuk dalam lingkup tata usaha negara dikarenakan jabatan notaris adalah pejabat publik yang kewenangannya diatur berdasarkan undang-undang dan pendirian MKN dalam tubuh Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagai bentuk pembinaan Menteri Hukum sebagaimana ditentukan Pasal 66A ayat (1) UU Notaris. 72 Memperhatikan Pasal 66A ayat (2) huruf b UU Notaris bahwa dalam MKN terdapat unsur Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang, sedangkan pada ayat (3) diatur bahwa ketentuan terkait MKN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Selengkapnya Pasal 66A UU Notaris berbunyi sebagai berikut: Pasal 66A (1) Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan Notaris. (2) Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur: a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan c. ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri. 3) Profesi Notaris merupakan pejabat umum yang tunduk pada pembinaan dan pengawasan Menteri Hukum melalui MKN berbeda dengan profesi Wartawan yang merupakan profesi yang terbuka, bukan pejabat publik, dan Dewan Pers yang bersifat independen, serta tidak ada unsur atau campur tangan Pemerintah dalam kegiatan jurnalistik dan dalam Anggota Dewan Pers sebagaimana diatur dalam UU Pers. 4. Berkenaan dengan analogi profesi Wartawan terhadap profesi Dokter, Pemerintah juga berpandangan yang sama dengan analogi profesi Wartawan terhadap profesi Notaris, sebagai berikut: 1) Memperhatikan definisi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) sebagai berikut: Pasal 1 6. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. 7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.” 73 Dapat disimpulkan bahwa Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan adalah profesi yang mempunyai disiplin pendidikan yang khusus dan ketat. 2) Bahwa dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) huruf a UU Kesehatan, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien. 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan diatur bahwa dalam rangka penegakan disiplin profesi, Menteri Kesehatan membentuk majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan berdasarkan pengaduan pasien atau keluarga pasien yang kepentingannya dirugikan atas tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Selain itu, mempertimbangkan karakteristik tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan maka penentuan pemenuhan disiplin profesi juga perlu dilakukan pada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dihadapkan pada perkara hukum, baik perdata maupun pidana. Hal ini mengingat dalam pemberian pelayanan kesehatan terdapat irisan antara aspek disiplin dan aspek hukum. Untuk itu dalam UU Kesehatan diatur mengenai pemberian rekomendasi dari Majelis yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan. 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) UU Kesehatan, tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi (selanjutnya disebut MDP), sedangkan bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan 74 kesehatan yang merugikan pasien secara perdata harus dimintakan Rekomendasi MDP. 5) Kewenangan MDP yang diberikan oleh UU Kesehatan dalam memberikan rekomendasi bukan selayaknya menggantikan peran penegak hukum dan menafsirkan pelanggaran hukum di bidang kesehatan, tetapi sebatas sebagai lembaga penegak disiplin profesi di bidang kesehatan yang menilai atau menguji suatu tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional dan bukan dalam ranah kode etik. 6) Bahwa kelembagaan MDP dibentuk dan bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan, berdasarkan ketentuan Pasal 712 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 713 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut PP 28/2024), yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 712 (1) Dalam rangka penegakan disiplin profesi, Menteri membentuk majelis. (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Majelis Disiplin Profesi. (3) Majelis Disiplin Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Menteri. Pasal 713 (1) Majelis Disiplin Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 712 mempunyai tugas melaksanakan penegakan disiplin profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berdasarkan ketentuan penegakan disiplin yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Disiplin Profesi menyelenggarakan fungsi: a. penerimaan dan verifikasi pengaduan atas tindakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; b. pemeriksaan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin profesi; c. penentuan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; d. pengambilan putusan atas pengaduan dan menentukan sanksi atas pelanggaran disiplin; dan e. pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan tindakan/perbuatan yang melanggar hukum dalam 75 pelaksanaan Pelayanan Kesehatan atau yang dimintai pertanggungiawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien. 7) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 714 PP 28/2024, Anggota Majelis Disiplin Profesi terdiri dari 9 (sembilan) orang yang berasal dari unsur: a. perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; b. profesi; c. perwakilan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan; d. ahli hukum; dan e. masyarakat. 8) Bahwa dalam ketentuan Pasal 291 UU Kesehatan dinyatakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan berkewajiban mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien, keselamatan pasien, dan bermutu, oleh karena itu pemberian rekomendasi oleh MDP pada dasarnya adalah menilai kesesuaian antara pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar operasional prosedur sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 308 ayat (5) UU Kesehatan. Di sisi lain, dalam Pasal 308 ayat (9) UU Kesehatan mengatur bahwa permintaan rekomendasi kepada MDP tidak berlaku untuk pemeriksaan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang dapat dimintai pertanggungiawaban atas dugaan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan. 9) Bahwa pemberian rekomendasi oleh MDP sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) UU 17/2023 tidak dapat diartikan untuk serta merta menggantikan hukum acara pidana dan hukum acara perdata yang berlaku, namun sebagai pendukung teknis dalam penentuan aspek pelanggaran disiplin profesi yang beririsan dengan aspek hukum dan sebagai pertimbangan hukum oleh Aparat Penegak Hukum atau majelis hakim dalam melakukan tugas 76 dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Adapun Jenis Pelanggaran Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. 10) Bahwa dapat disimpulkan adanya rekomendasi dari MDP terhadap perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana dan yang merugikan pasien secara perdata terlebih dahulu harus dimintakan Rekomendasi MDP didasarkan pada penegakan disiplin profesi di bidang kesehatan yang menilai atau menguji suatu tindakan pelayanan kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, dan kelembagaan MDP dibentuk dan bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan, dan adanya keanggotaan dari unsur pemerintah. 11) Bahwa sementara itu dalam UU Pers paradigma yang diusung adalah lebih pada paradigma kemerdekaan pers dari intervensi pihak lain di luar pers (termasuk negara/pemerintah) yang mana dalam Anggota Dewan Pers tidak ada unsur pemerintah, dan adanya tanggung jawab kemerdekaan pers (memberitakan dengan benar, akurat, berimbang, dan menghormati hak asasi), yang berbeda dengan masalah disiplin profesi dalam bidang pelayanan kesehatan yang memerlukan instrumen dari negara berkenaan pengawasan dan penegakannya melalui Menteri Kesehatan. II. Inti Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. dan Tanggapan Pemerintah. 1. Pertanyaan tentang Data Empiris Kasus Kekerasan terhadap Wartawan Pemerintah agar memberikan data konkret atau statistik kasus-kasus wartawan yang selama ini terjerat proses hukum, dan bagaimana mekanisme penanganannya. Apakah Pasal 8 UU Pers efektif memberi pelindungan atau tidak? 77 Tanggapan Pemerintah: a. Sebagaimana kemerdekaan pers dalam UU Pers yang bebas dari intervensi pihak manapun, termasuk Pemerintah. Pemerintah tidak memiliki data kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis sebagaimana diminta Mahkamah Konstitusi Hal mana fungsi berkenaan dengan pendataan pers dan penanganan permasalahan termasuk kasus pelindungan pers dilakukan oleh Dewan Pers sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Pers. b. Adapun peran Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital sebagaimana tercantum pada Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital dan Pasal 194 Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital, antara lain: 1) Kementerian Komunikasi dan Digital mempunyai tugas dan fungsi terkait komunikasi publik dan media, yaitu: a) perumusan kebijakan di bidang komunikasi publik dan media; b) pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi publik dan media; c) perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang komunikasi publik dan media; d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi publik dan media; dan e) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi publik dan media. 2) Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Digital juga mempunyai tugas dan fungsi terkait ekosistem media, yaitu: a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan pemberdayaan ekosistem media, pengelolaan redaksi nasional, pengelolaan relasi media, peningkatan keterlibatan publik, penatakelolaan perizinan media asing, serta pembinaan jabatan fungsional di bidang penyiaran dan layanan media baru; b) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pemberdayaan ekosistem media, pengelolaan redaksi nasional, pengelolaan relasi media, peningkatan keterlibatan publik, 78 penatakelolaan perizinan media asing, serta pembinaan jabatan fungsional di bidang penyiaran dan layanan media baru; dan c) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan pemberdayaan ekosistem media, pengelolaan redaksi nasional, pengelolaan relasi media, peningkatan keterlibatan publik, penatakelolaan perizinan media asing, serta pembinaan jabatan fungsional di bidang penyiaran dan layanan media baru. Berdasarkan ketentuan di atas, peran Kementerian Komunikasi dan Digital yang terkait dengan kerja-kerja jurnalistik dan media pada intinya lebih pada pemberdayaan ekosistem media secara ekonomi, pengelolaan relasi media, dan penata kelolaan perizinan media asing dan bukan terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan yang dialami Wartawan, yang mana peran tersebut lebih dilakukan oleh Dewan Pers. c. Lebih lanjut peran Pemerintah juga memberikan dukungan terhadap Dewan Pers dengan cara pembentukan kesekretariatan Dewan Pers melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers (PM Kominfo 8/2022), yang ketentuan dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 PM Kominfo 8/2022 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 (1) Sekretariat Dewan Pers merupakan unsur pendukung yang membantu Dewan Pers dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Dewan Pers. (2) Sekretariat Dewan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pers. (3) Sekretariat Dewan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. (4) Sekretariat Dewan Pers dipimpin oleh Sekretaris. Pasal 2 Sekretariat Dewan Pers mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Pers dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Dewan Pers menyelenggarakan fungsi: 79 a. pemberian dukungan dalam penyusunan rencana dan program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan serta tata usaha; b. pemberian dukungan dalam pengkajian dan pengembangan kehidupan pers serta pengembangan komunikasi antarlembaga; dan c. pemberian dukungan dalam proses penyelesaian pengaduan, penegakkan etika pers, dan penelaahan hukum. d. Bahwa sebagaimana Pasal 1 ayat (3) PM Kominfo 8/2022 peran Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Kementerian Komunikasi dan Digital) melalui Sekretaris Jenderal adalah sebatas dukungan administratif. Namun demikian secara fungsional sebagaimana Pasal 1 ayat (2) PM Kominfo 8/2022 dan Pasal 3 huruf c PM Kominfo 8/2022 khususnya terkait dukungan dalam proses penyelesaian pengaduan, penegakkan etika pers, dan penelaahan hukum, merupakan pekerjaan dari Sekretariat Dewan Pers yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pers, yang dalam hal ini detail mengenai pekerjaan fungsional Dewan Pers termasuk penanganan kasus-kasus pers melalui Dewan Pers yang didukung oleh Sekretariat Dewan Pers, akan lebih komprehensif apabila dijelaskan oleh Dewan Pers. e. Pemerintah memang tidak secara langsung menangani kasus-kasus pers, namun berdasarkan koordinasi dengan Dewan Pers dan informasi yang ditelusuri oleh Pemerintah, telah terdapat implementasi Pasal 8 dan Pasal 18 ayat (1) UU Pers dengan keberhasilan yang beragam yang lebih terkait pada implementasi norma dan bukan masalah konstitusional akibat perumusan normanya antara lain dalam kasus- kasus pidana maupun perdata sebagai berikut: 1) Kasus Nurhadi dkk, wartawan majalah Tempo Surabaya Pada 27 Maret 2021, wartawan Tempo, Nurhadi, bersama kameramen Fachmi, menjalankan tugas dari redaktur Linda Trianita untuk melakukan wawancara doorstop dengan mantan pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji terkait dugaan kasus suap. Saat meliput di acara pernikahan di Gedung Graha Samudra Bumimoro Surabaya, Nurhadi berupaya melaksanakan tugas jurnalistiknya namun kemudian dihadang dan diinterogasi oleh sejumlah orang yang mempertanyakan identitasnya. Meskipun 80 telah menjelaskan bahwa ia adalah wartawan, Nurhadi dan Fachmi kemudian dibawa keluar secara paksa, mengalami kekerasan fisik, dan ponsel mereka dihapus seluruh datanya. Mereka juga dipaksa untuk menghubungi redaksi agar pemberitaan tidak dimuat. Atas peristiwa yang menghalangi kerja jurnalistik tersebut, Nurhadi melaporkan Purwanto dkk. ke Polda Jawa Timur atas dugaan tindak kekerasan, penganiayaan, ancaman, dan penghalangan terhadap kegiatan pers. Laporan Nurhadi sebagai korban berlanjut hingga diproses di pengadilan. Kasus ini telah berkekuatan hukum tetap dengan sanksi vonis pidana penjara 8 bulan penjara dan restitusi kepada korban Nurhadi sebesar Rp13.819.000,00 dan kepada korban Mochamad Fachmi sebesar Rp21.650.000,00. Kasus ini menunjukkan bahwa pelindungan hukum terhadap wartawan berhasil diakomodasi karena proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjamin kemerdekaan pers. Dalam perkara ini, aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan wartawan sebagai korban kekerasan ketika menjalankan tugas jurnalistiknya, sebagaimana dilindungi oleh Pasal 8 dan Pasal 18 ayat (1) UU Pers. Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban turut serta memberikan pelindungan rumah aman kepada Nurhadi selama proses penyelidikan, persidangan hingga pemberian fasilitasi penghitungan restitusi atas kerugian materiel dan immateriel korban. Proses hukum yang berujung pada putusan pengadilan dengan vonis pidana penjara terhadap pelaku serta pemberian restitusi kepada korban membuktikan bahwa hak wartawan untuk memperoleh pelindungan hukum diakui dan ditegakkan oleh negara. (vide: Artikel Tempo tanggal 4 Oktober 2023, Jurnalis Tempo Nurhadi Terima Restitusi atas Kekerasan yang Dialami https://www.tempo.co/hukum/jurnalis-tempo-nurhadi-terima- restitusi-atas-kekerasan-yang-dialami-136543, terakhir diakses 20 Oktober 2025). 81 2) Kasus Antara News, Terkini News, Celebes News, Makassar Today, Kabar Makassar, dan RRI M. Akbar Amir mengajukan gugatan terhadap enam media di Makassar, yaitu Antara News, Terkini News, Celebes News, MakassarToday, Kabar Makassar, dan RRI, dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp100 triliun atas pemberitaan yang menyebutkan bahwa dirinya bukan keturunan Raja Tallo (vide Artikel Aliansi Jurnalis Independen, Enam Media di Makassar Digugat Perdata Rp100 Triliun, https://advokasi.aji.or.id/aktif/enam-media-di- makassar-digugat-perdata-rp100-triliun, terakhir diakses 20 Oktober 2025). Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor Perkara 1/Pdt.G/2022/PN Mks. Dalam prosesnya, majelis hakim menemukan bahwa media-media tergugat memperoleh informasi dari konferensi pers resmi dan telah melakukan upaya klarifikasi kepada penggugat, namun tidak direspons. Melalui putusan tanggal 14 September 2022, Pengadilan Negeri Makassar memutus bahwa gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa perkara tersebut belum menempuh mekanisme penyelesaian melalui Dewan Pers, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hakim juga menyatakan gugatan bersifat prematur, kedaluwarsa, dan tidak lengkap. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan menjadi contoh konkret bentuk keberpihakan dan pengakuan negara terhadap kebebasan pers serta penegakan norma hukum pers, sekaligus menegaskan bahwa sengketa pemberitaan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme Dewan Pers, bukan langsung dibawa ke ranah peradilan umum (vide Putusan Pengadilan Negeri Makassar pada perkara nomor 1/Pdt.G/2022/PN Mks). f. Demikian penjelasan dari Pemerintah. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai data kasus-kasus pelindungan pers, seyogyanya dapat dilakukan oleh pihak yang mempunyai fungsi pelindungan pers baik itu Dewan Pers maupun konstituennya. 82 2. Pertanyaan tentang Cara Menjaga Keseimbangan Pelindungan Wartawan dengan Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum Bagaimana menjaga keseimbangan antara kepentingan wartawan untuk memberitakan berita yang objektif itu dengan pelindungan yang harus diberikan kepada wartawan, sehingga tidak melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum? Tanggapan Pemerintah: a. Pemerintah dan DPR telah bersepakat membentuk UU Pers yang secara normatif telah memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban pers nasional antara lain melalui perumusan hak pers nasional dalam Pasal 4 UU Pers yang diperkuat dengan sanksi pidana dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers dan kewajiban pers nasional dalam Pasal 5 UU Pers serta keharusan menaati Kode Etik Jurnalistik dalam Pasal 7 ayat (2) UU Pers yang pada intinya sebagai berikut: Hak Pers Nasional (Pasal 4 UU Pers dan penegakan dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers) Kewajiban dan Keharusan Pers Nasional (Pasal 5 UU Pers dan Pasal 7 ayat (2) UU Pers) Pasal 4 1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara (vide ayat (1); 2) Tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran (vide ayat (2); 3) Mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (vide ayat (3); 4) Wartawan mempunyai Hak Tolak (vide ayat (4)). Pasal 18 ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasla 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara Pasal 5 1) Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma- norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah (vide ayat (1); 2) Pers wajib melayani Hak Jawab (vide ayat (2); 3) Pers wajib melayani Hak Koreksi (vide ayat (3). Pasal 7 ayat (2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. 83 Hak Pers Nasional (Pasal 4 UU Pers dan penegakan dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers) Kewajiban dan Keharusan Pers Nasional (Pasal 5 UU Pers dan Pasal 7 ayat (2) UU Pers) paling lama 2 (dua) tahun) atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). b. Pemerintah menghargai kekhususan dan kemerdekaan pers nasional sebagaimana dalam UU Pers. Hal ini juga Pemerintah dukung dan pernah wujudkan bentuk dukungan tersebut melalui: Penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal-Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) oleh pada waktu itu Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny G Plate, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang dalam Lampiran SKB dimaksud pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: Pedoman huruf [l] penafsiran dan implementasi terkait Pasal 27 ayat (3) UU ITE, menyatakan “untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai lex specialis, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk kasus terkait Pers perlu melibatkan Dewan Pers...”. SKB bersama Pelaksanaan UU ITE ini semakin memperkuat proses pelindungan hukum kepada wartawan yang dilaporkan melalui UU ITE. Selebihnya berkenaan dengan implementasi menjaga keseimbangan antara kemerdekaan pers, hak, dan kewajiban pers merupakan peran Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Pers. 3. Pertanyaan tentang Keterkaitan Peraturan-Peraturan Dewan Pers dengan Petitum Para Pemohon Pemerintah telah menyebut beberapa peraturan Dewan Pers (a.l. mengatur mengenai hak tolak, pedoman keselamatan wartawan, Kesepakatan Bersama Dewan Pers–LPSK–Komnas Perempuan, dll) 84 Bagaimana peraturan-peraturan Dewan Pers yang ada dalam Keterangan Pemerintah ini, dikaitkan dengan Petitum Para Pemohon yang alternatif, kira-kira mana yang tidak cocok untuk memperkuat posisi wartawan? Tanggapan Pemerintah: a. Bahwa terkait “peraturan-peraturan Dewan Pers” telah Pemerintah uraikan dalam Keterangan Presiden sub bab C.1. angka 8 dan angka 9, pada halaman 19 s.d. halaman 21 dan angka 14 halaman 23 telah terdapat beberapa Peraturan dan Pedoman Dewan Pers yang relevan dengan pelindungan hukum bagi Wartawan yang mendasarkan baik atas dasar Pasal 8 maupun Pasal 15 ayat (2) UU Pers, peraturan kebijakan yang dikeluarkan baik oleh Mahkamah Agung, ataupun melalui instrumen hukum kesepakatan bersama sebagai berikut: 1) Pedoman Dewan Pers Nomor: 01/P-DP/V/2007 tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Perkara Jurnalistik, tanggal 4 Mei 2007 (vide Bukti PK-2); 2) Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Pelindungan Profesi Wartawan, tanggal 5 April 2008, tanggal 25 April 2008 (vide Bukti PK-3); 3) Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK- DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers, tanggal 12 Mei 2008 (vide Bukti PK-4); 4) Peraturan Dewan Pers Nomor:1/Peraturan-DP/III/2013 tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan, tanggal 15 Maret 2013 (vide Bukti PK-5); 5) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli, tanggal 30 Desember 2008 (vide Bukti PK-6); 6) Keputusan Bersama Dewan Pers, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Nomor: 4/DP/SKB/VI/2025, Nomor: KEP-327/1/LPSK/06/2025, dan Nomor: 195 Tahun 2025 tentang Mekanisme Nasional Keselamatan Pers, tanggal 24 Juni 2025 (vide Bukti PK-7); 85 7) Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 Nomor: NK/4/III/2022 tentang Koordinasi dalam Pelindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan tanggal 16 Maret 2022 (vide Bukti PK-8); 8) Perjanjian Kerja Sama antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 01/PK/DP/XI/2022 Nomor: PKS/44/XI/2022 tentang Teknis Pelaksanaan Pelindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Profesi Wartawan tanggal 10 November 2022 (vide Bukti PK-9), yang kesemuanya tersebut dimaksudkan sebagai instrumen hukum pelaksanaan UU Pers dalam memberikan pelindungan hukum bagi kemerdekaan pers yang bertanggung jawab dan bagi Wartawan yang berlaku bagi segenap insan pers (termasuk Para Pemohon) dan para pihak yang terlibat dalam surat edaran dan dokumen kesepakatan, dalam hal ini menurut Pemerintah untuk konkritnya lebih tepat dijelaskan oleh para pihak dimaksud. b. Namun demikian, menurut Pemerintah terdapat hubungan kausalitas antara norma pelindungan Wartawan dalam UU Pers dengan peraturan- peraturan Dewan Pers dan instrumen hukum lainnya, sebagaimana dimaksud pada huruf a. Peraturan-peraturan Dewan Pers dan instrumen hukum lainnya tersebut pastilah disusun dengan berdasarkan pelindungan profesi Wartawan dalam menjalankan profesi jurnalistiknya dalam menjalankan UU Pers. Hal ini secara eksplisit dapat dilihat dari konsideran mengingat dan menimbang peraturan-peraturan Dewan Pers dan instrumen hukum lainnya tersebut. Secara a contrario, Para Pemohon haruslah menunjukkan upaya pelindungan mana yang dirasa masih kurang dengan adanya peraturan- peraturan Dewan Pers dan instrumen hukum lainnya tersebut. Adapun sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon, tampak jelas bahwa Para Pemohon belum menggunakan mekanisme dan sarana instrumen hukum seperti peraturan Dewan Pers, kesepakatan, maupun peraturan kebijakan yang telah Pemerintah uraikan dalam 86 huruf a di atas, dengan demikian terdapat sifat prematur dalam kerugian yang didalikan Para Pemohon karena sesungguhnya terdapat kesalahan Para Pemohon belum menempuh dan mengikuti segala peraturan dan kebijakan pelaksanaan terkait Pasal 8 UU Pers. Dalam hal ini kedua petitum Para Pemohon tidak cocok karena tidak sejalan dengan pranata hukum yang sudah ditentukan oleh konstituen pers (termasuk Aliansi Jurnalis Independen dan Persatuan Wartawan Indonesia) melalui Dewan Pers dan lembaga terkait lainnya. 4. Pertanyaan tentang Penjelasan dari Kasus-Kasus yang ada, mana yang merupakan implikasi Norma Kira dari kasus-kasus yang ada, itu mana-mana contohnya atau berapa yang dianggap oleh Pemerintah sebagai implikasi norma, bukan karena norma itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Tanggapan Pemerintah: Pemerintah memberikan penegasan bahwa dilihat dari kasus-kasus pers yang ada tidak menunjukkan pada lemahnya norma a quo Pasal 8 UU Pers, melainkan lebih pada impelementasi misalnya pendalaman yang dilakukan oleh penyidik atas proses pelaporan, penggalian, dan pemeriksaan bukti relevan dan lain sebagainya, dalam hal ini bukan karena multitafsir mengenai bentuk pelindungan yang harus diberikan atau dikecualikan dari penegakan hukum. 5. Pertanyaan tentang Penjelasan terkait apakah yang diminta oleh Para Pemohon mengancam kebebasan pers, dalam artian kesamaan di hadapan hukum dan pemerintahan? Apakah permohonan Pemohon (yang meminta kewenangan tambahan Dewan Pers dan imunitas profesi) berpotensi mengancam kebebasan pers, atau sebaliknya justru memperkuatnya? Tanggapan Pemerintah: a. Profesi Wartawan adalah profesi yang terbuka dan dalam UU Pers telah diatur kemerdekaan pers yang bertanggung jawab yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban pers termasuk mematuhi Kode Etik Jurnalistik yang merupakan ranah masing-masing organisasi pers dan Dewan Pers (bukan Pemerintah) 87 untuk menilai kepatuhannya dalam tatanan praktik yang sudah terdapat pranata hukum metode pelaksanaannya. Hal ini berbeda dengan profesi Notaris yang merupakan pejabat umum yang mempunyai disiplin profesi tertentu dan dibina serta diawasi oleh Menteri Hukum melalui MKN dan profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan layanan kesehatan, mempunyai disiplin profesi tertentu, dan dibina serta diawasi oleh Menteri Kesehatan melalui MDP. b. Apabila Para Pemohon ingin mendapatkan perlakuan khusus bagi profesi Wartawan sebelum dilakukan tindakan polisionil oleh aparat penegak hukum berupa persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pers, maka profesi Wartawan perlu diperketat disiplin profesinya, seperti halnya profesi Notaris, Tenaga Medis, dan Tenaga Kesehatan. Termasuk adanya unsur pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan cita-cita dan semangat dari UU Pers karena akan membatasi kebebasan (kemerdekaan) pers. II. Inti Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo S.H., M.H. dan Tanggapan Pemerintah Bagaimana Penjelasan konkret makna “pelindungan hukum” dalam Pasal 8 UU Pers? Tanggapan Pemerintah: a. Bahwa terkait “bentuk konkret pelindungan” berkenaan dengan ”kriminalisasi” terhadap wartawan, Pemerintah akan uraikan mendasarkan pada Keterangan Presiden pada sub bab C.1. halaman 23 s.d halaman 24 yaitu dalam hal ini telah terdapat: 1) Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 Nomor: NK/4/III/2022 tentang Koordinasi dalam Pelindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan tanggal 16 Maret 2022 (MoU Dewan Pers-Polri); 2) Perjanjian Kerja Sama antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 01/PK/DP/XI/2022 Nomor: PKS/44/XI/2022 tentang Teknis Pelaksanaan Pelindungan Kemerdekaan Pers dan 88 Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Profesi Wartawan tanggal 10 November 2022 (PKS Juknis Dewan Pers- Polri), yang mana kesepakatan tersebut menjadi pranata hukum yang mengikat dan harus ditaati oleh para pihak. b. Bahwa memperhatikan klausula baik dalam MoU Dewan Pers-Polri dan PKS Juknis Dewan Pers-Polri di atas telah menunjukkan hal-hal yang bersifat konkret mengenai bagaimana mekanisme pelindungan bagi Wartawan antara lain sebagai berikut: 1) MoU Dewan Pers-Polri BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi: a. pertukaran data dan/atau informasi; b. koordinasi dalam pelindungan kemerdekaan pers; c. koordinasi penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan; d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan e. kegiatan lain yang disepakati. BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Pertukaran Data dan/atau Informasi Pasal 3 (1) PARA PIHAK sepakat melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka koordinasi pelindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui permintaan secara tertulis baik secara elektronik maupun non elektronik. (3) Dalam situasi tertentu permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan cara tertulis. (4) PARA PIHAK wajib bertanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada Pihak manapun tanpa persetujuan PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Koordinasi Dalam Pelindungan Kemerdekaan Pers Pasal 4 (1) PARA PIHAK berkoordinasi terkait pelindungan kemerdekaan pers dalam pelaksanaan tugas di bidang pers sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PARA PIHAK, apabila PIHAK KEDUA menerima 89 laporan/pengaduan dugaan perselisihan/sengketa termasuk surat pembaca atau opini/kolom atau produk pers lainnya antara wartawan/media dengan masyarakat, maka PIHAK KEDUA dapat mengarahkan Pihak pelapor/pengadu untuk melakukan langkah- langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi dan pengaduan kepada PIHAK PERTAMA. (3) Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila solusi penyelesaian langkah-langkah dari PIHAK PERTAMA tersebut tidak dapat diterima Pihak pelapor/pengadu dan ingin menempuh proses hukum lainnya, maka Pihak pelapor/pengadu diminta mengisi formulir pernyataan di atas kertas bermeterai. Bagian Ketiga Koordinasi Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan Pasal 5 (1) PIHAK PERTAMA apabila menemukan dan/atau menerima laporan/pengaduan masyarakat adanya dugaan tindak pidana terkait penyalahgunaan profesi wartawan agar melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA. (2) PIHAK KEDUA apabila menerima laporan/pengaduan masyarakat adanya dugaan tindak pidana terkait penyalahgunaan profesi wartawan maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dan hasilnya dikoordinasikan dengan PIHAK PERTAMA. (3) Jika dari hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), disimpulkan sebagai perbuatan tindak pidana, maka laporan/pengaduan tersebut ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA dengan proses penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan. (4) PIHAK KEDUA dapat meminta bantuan Ahli Pers atau bantuan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi PIHAK PERTAMA dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana terkait penyalahgunaan profesi wartawan, selanjutnya PIHAK PERTAMA wajib memenuhi permintaan tersebut. (5) PIHAK KEDUA dapat menyampaikan informasi perkembangan penanganan tindak pidana terkait penyalahgunaan profesi wartawan kepada PIHAK PERTAMA. 2) PKS Juknis Dewan Pers-Polri BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi: a. pertukaran data dan/atau informasi; b. pelindungan kemerdekaan pers; c. penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan; dan d. pemanfaatan sarana dan prasarana. BAB IV PELAKSANAAN Bagian Kesatu Pertukaran Data dan/atau Informasi Pasal 4 (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka teknis pelaksanaan pelindungan 90 kemerdekaan Pers dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan, yang disampaikan secara elektronik atau non-elektronik, dalam keadaan tertentu dapat dimintakan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis oleh pejabat yang berwenang. (2) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. analisis pengaduan atau laporan; b. alasan yang dilaporkan; c. identitas pelapor/pengadu; d. konten pemberitaan; e. keterangan Ahli Pers; f. rekomendasi Dewan Pers; g. hasil penyelidikan apabila wartawan selaku saksi, korban atau pelapor; h. pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Pers dalam hal upaya pemanggilan terhadap wartawan/penanggung jawab sebagai saksi ataupun tersangka; dan i. data dan informasi sesuai kebutuhan. (3) PARA PIHAK wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, validitas, keamanan, dan kelengkapan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada PIHAK lainnya tanpa persetujuan PARA PIHAK. Bagian Kedua Pelindungan Kemerdekaan Pers Pasal 5 (1) PARA PIHAK sepakat bekerjasama untuk memastikan terselenggaranya pelindungan terhadap kemerdekaan pers dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Kerja Sama pelindungan terhadap kemerdekaan pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PARA PIHAK, sebagai berikut: a. apabila PIHAK KEDUA menerima laporan dari masyarakat terkait dengan pemberitaan yang dilakukan oleh media pers atau wartawan maka PIHAK KEDUA berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA untuk menentukan apakah kasus yang dilaporkan tersebut masuk dalam kategori karya jurnalistik/produk pers atau bukan; b. apabila hasil koordinasi PARA PIHAK memutuskan perkara tersebut masuk kategori karya jurnalistik/produk pers maka PIHAK KEDUA menyampaikan kepada pelapor untuk menyelesaikan laporannya melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi atau menyerahkan penyelesaian laporan tersebut kepada PIHAK PERTAMA; c. apabila hasil koordinasi PARA PIHAK memutuskan perkara tersebut tidak atau bukan masuk kategori karya jurnalistik/produk pers maka PIHAK KEDUA melakukan penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan 91 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. Koordinasi PARA PIHAK dilakukan dalam bentuk rapat, gelar perkara, surat-menyurat atau bentuk koordinasi lainnya. Bagian Ketiga Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan Pasal 6 (1) Apabila PARA PIHAK menerima laporan/pengaduan dari masyarakat adanya dugaan perbuatan penyalahgunaan profesi wartawan, maka PARA PIHAK melakukan koordinasi untuk mendapatkan keterangan dan alat bukti pendukung yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara tersebut. (2) Apabila hasil koordinasi PARA PIHAK memutuskan bahwa perbuatan penyalahgunaan profesi wartawan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana, maka PIHAK KEDUA menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. (3) Apabila hasil koordinasi PARA PIHAK memutuskan bahwa perbuatan penyalahgunaan profesi wartawan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan tindak pidana, maka PIHAK PERTAMA menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) PARA PIHAK saling bekerja sama dan mendukung dalam rangka penyelesaian adanya dugaan perbuatan penyalahgunaan profesi wartawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3). (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan rapat, gelar perkara, surat menyurat atau bentuk koordinasi lainnya. (6) Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana terkait dengan penyalahgunaan profesi wartawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat menyampaikan informasi tentang perkembangan penanganannya kepada PIHAK PERTAMA. (7) Dalam hal PIHAK PERTAMA menyelesaikan adanya perbuatan penyalahgunaan profesi wartawan yang bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dapat menyampaikan informasi tentang perkembangan penanganannya kepada PIHAK KEDUA. c. Bahwa dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 MoU Dewan Pers-Polri dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 PKS Juknis Dewan Pers-Polri telah memuat hal-hal yang harus dilakukan oleh Dewan Pers dan Polri dalam hal terdapat laporan atau pengaduan terkait pemberitaan pers maupun laporan atau pengaduan terkait penyalahgunaan profesi Wartawan, yang mana memerlukan koordinasi antara Dewan Pers dan Polri terlebih dahulu sebelum dilakukan proses lebih lanjut. Apabila hasil koordinasi 92 Dewan Pers dan Polri memutuskan perkara tersebut tidak atau bukan masuk kategori karya jurnalistik/produk pers maka Polri melakukan penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu apabila hasil kordinasi antara Dewan Pers dan Polri memutuskan bahwa perbuatan penyalahgunaan profesi Wartawan bukan merupakan tindak pidana, maka Dewan Pers menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [2.5] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Presiden mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-9 sebagai berikut: 1. Bukti PK-1a : Fotokopi bagian kutipan atau excerpts dari Buku Memori van Toelichting Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers: 15 Hari Perjuangan untuk Kemerdekaan Pers yang disusun oleh Indonesia Media Law & Policy Centre (MvT UU Pers), yaitu Risalah Rapat I Panitia Kerja (Panja), tanggal 31 Agustus 1999, sebagai berikut: • halaman 573 Buku MvT UU Pers sebagai cover/sampul risalah rapat tertanggal 31 Agustus 1999; • halaman 635 s.d halaman 647 Buku MvT UU Pers yang memuat pembahasan rencana norma perlindungan hukum bagi wartawan dalam RUU Pers; halaman 715 s.d. halaman 716 Buku MvT UU Pers yang memuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) angka 66a atas draft RUU Pers; 2. Bukti PK-1b : Fotokopi bagian kutipan atau excerpts, Buku MvT UU Pers yaitu Risalah Rapat I Panitia Kerja (Panja), tanggal 3 September 1999, sebagai berikut: • halaman 981 Buku MvT UU Pers sebagai cover/sampul risalah rapat tertanggal 3 September 1999; 93 halaman 1051 dan halaman 1051 Buku MvT UU Pers yang hasil rumusan tim perumus atas norma perlindungan hukum bagi wartawan yang tercantum dalam angka 43; 3. Bukti PK-1c : Fotokopi bagian kutipan atau excerpts, Buku MvT UU Pers yaitu Risalah Rapat V Panitia Kerja (Panja), tanggal 8 September 1999, sebagai berikut: • halaman 1081 dan halaman 1082 Buku MvT UU Pers sebagai cover/sampul risalah rapat tertanggal 8 September 1999; halaman 1129 yang memuat disepakatinya rumusan norma perlindungan wartawan sebagaimana ketentuan a quo UU Pers; 4. Bukti PK-1d : Fotokopi bagian kutipan atau excerpts, Buku MvT UU Pers yaitu Risalah Rapat Kerja IV Panitia Khusus (Pansus), tanggal 9 September 1999, sebagai berikut: • halaman 1147 dan halaman 1148 Buku MvT UU Pers sebagai cover/sampul risalah rapat tertanggal 9 September 1999; halaman 1153 dan halaman 1167 yang memuat pembacaan naskah akhir RUU Pers sebagaimana ketentuan a quo UU Pers; 5. Bukti PK-2 : Fotokopi Pedoman Dewan Pers Nomor: 01/P-DP/V/2007 tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Perkara Jurnalistik, tanggal 4 Mei 2007; 6. Bukti PK-3 : Fotokopi Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan- DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan, tanggal 28 April 2008; 7. Bukti PK-4 : Fotokopi Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan- DP/V/2008 tentang Pengesahan SK Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers, tanggal 12 Mei 2008; 8. Bukti PK-5 : Fotokopi Peraturan Dewan Pers Nomor:1/Peraturan- DP/III/2013 tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan, tanggal 15 Maret 2013; 94 9. Bukti PK-6 Fotokopi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli, tanggal 30 Desember 2008; 10. Bukti PK-7 Fotokopi Keputusan Bersama Dewan Pers, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Nomor: 4/DP/SKB/VI/2025, Nomor: KEP-327/1/LPSK/06/2025, dan Nomor: 195 Tahun 2025 tentang Mekanisme Nasional Keselamatan Pers, tanggal 24 Juni 2025; 11. Bukti PK-8 Fotokopi Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 & Nomor: NK/4/III/2022 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan, tanggal 16 Maret 2022; 12. Bukti PK-9 Fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 01/PK/DP/XI/2022 & Nomor: PKS/44/XI/2022 tentang Teknis Pelaksanaan Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Profesi Wartawan, tanggal 10 November 2022. Selain itu, untuk mendukung keterangannya, Presiden juga mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama atas nama Christiana Chelsia Chan, SH., L.L.M., yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 21 November 2025 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 November 2025, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: Konteks Historis dan Filosofis Pasal 8 UU Pers Dinamika lahirnya Pasal 8 UU Pers tercatat dalam Memorie van Toelichting (MvT UU Pers), pembentuk undang-undang telah membentuk konsensus norma yang menunjukkan Negara melindungi profesi wartawan, dan menjamin kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, dan sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap perlindungan kerja jurnalistik sebagai salah satu pilar demokrasi. Dalam pembahasan, terdapat kesepahaman para fraksi bahwa meskipun perlindungan bagi profesi wartawan adalah penting namun perlindungan yang 95 diberikan tidak all the time dalam artisan otomatis begitu saja, namun sesuai dengan keadaan tertentu dalam hal ini tidak melawan hukum atau dalam perkataan lain kesesuaian dengan kaidah hukum harus diutamakan dalam perlindungan hukum bagi wartawan. Memperhatikan MvT UU Pers yang memuat kutipan-kutipan dari risalah rapat baik Panja maupun rapat kerja Pansus berkenaan dengan pembahasan norma a quo UU Pers yang mengatur perlindungan hukum kepada wartawan, telah nyata dan jelas ketentuan tersebut bukanlah dimaksudkan bahwa wartawan akan terbebas dari suatu proses penegakan hukum melainkan sebagai norma terbuka dan seimbang yang memberikan perlindungan bersyarat agar wartawan dapat bekerja secara profesional, independen, dan beritikad baik tanpa rasa takut terhadap kriminalisasi dalam kerangka kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. Pasal 8 UU Pers Katalis Instrumen Hukum Perlindungan bagi Wartawan Pasal 8 UU Pers merupakan katalis lahirnya berbagai instrumen hukum perlindungan bagi profesi wartawan yang menjalankan aktivitas jurnalistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Keseimbangan antara Kebebasan Pers dan Akuntabilitas Hukum Bahwa dari segi pembahasan norma perlindungan bagi profesi wartawan yang menjadi Pasal 8 UU Pers, terlepas dari terdapat kesamaan pendapat bahwa Pers perlu diberikan perlindungan, terdapat pula kekhawatiran bahwa akan terjadi abuse of power, apalagi Pers dalam tindakannya bersinggungan dengan kepentingan pribadi tiap masyarakat dalam pemberitaan. Oleh karena itu kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan adalah hal yang menjaga keseimbangan Pers dan akuntabilitas Hukum. Selengkapnya mengenai pernyataan-pernyataan tersebut, akan saya berikan keterangan lebih lanjut secara lisan pada persidangan hari Senin 24, November 2025 di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, saksi menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya: 1. Posisi Saksi saat pembahasan RUU Pers: Saksi bukan wartawan, tetapi paralegal/media law assistant di Internews Indonesia (mulai bulan Mei 1999). Ia ikut menyusun draf versi masyarakat sipil, mempresentasikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) dan mengikuti 96 rapat-rapat Komisi I DPR sepanjang rapat terbuka. 2. Keterlibatan Organisasi Pers: Dalam proses penyusunan dan diskusi hadir unsur PWI, PRSSNI, SPS (sekarang SPP), wartawan senior, akademisi komunikasi, serta perwakilan media yang pernah mengalami pembredelan. 3. Materi pembahasan terkait perlindungan wartawan: a. Tidak ada rumusan secara eksplisit bahwa perlindungan hukum mencakup perlindungan pidana atau perdata. b. Pembahasan menggunakan pendekatan prinsip: kemerdekaan pers dan perlunya melindungi wartawan dari potensi kriminalisasi. c. Contoh yang dibahas meliputi: kasus pembredelan, penangkapan wartawan, risiko saat meliput demonstrasi, dan ancaman terhadap alat kerja wartawan. d. Pembahasan tidak sedetail soal klasifikasi situasi normal/darurat, waktu demonstrasi, atau mekanisme izin Aparat Penegak Hukum (APH) kepada Dewan Pers. 4. Peran Dewan Pers dalam pembahasan Bahwa tidak pernah dibahas bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) harus meminta izin kepada Dewan Pers. Yang disepakati ialah bahwa sengketa pemberitaan diselesaikan melalui Dewan Pers, sejauh karya jurnalistik dilakukan sesuai kode etik. 5. Dokumentasi Temuan tersebut tercatat dalam Memorie van Toelichting (2007) yang disusun berdasarkan risalah rapat tingkat II–III dan Paripurna pada Tahun 1999. [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Dewan Pers memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal pada tanggal 27 Oktober 2025 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Oktober 2025, serta keterangan tambahan bertanggal 10 November 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji ketentuan Pasal 8 UU Pers No. 40/1999 yang mengatur: "Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum." bertentangan secara bersyarat 97 terhadap UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Termasuk tindakan kepolisian dan gugatan perdata tidak dapat dilakukan kepada wartawan dalam melaksanakan profesinya berdasarkan kode etik pers." Atau, “Termasuk tindakan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap wartawan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pers.” Dengan alasan sebagai berikut: a. Bahwa menurut Para Pemohon ketentuan rumusan Pasal 8 UU Pers No. 40/1999 dan penjelasannya bersifat multitafsir dan kabur sehingga gagal memberikan jaminan hak konstitusional kepada wartawan dalam menjamin adanya kepastian hukum dan menjamin perlindungan diri pribadi, kehormatan dan martabat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. b. Bahwa menurut Para Pemohon, kriminalisasi terhadap pers masih kerap terjadi dengan banyaknya upaya untuk menjerat wartawan dengan hukum pidana atas dasar pemberitaan dengan menggunakan pasal-pasal pidana seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, atau pasal lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “UU ITE”). c. Bahwa ancaman, intimidasi, bahkan serangan fisik dari pihak-pihak yang berkuasa atau kelompok kepentingan sering kali terjadi terhadap wartawan yang melakukan peliputan investigasi. Tanpa perlindungan hukum yang eksplisit dan jelas, wartawan menjadi rentan terhadap kriminalisasi atau tindakan sewenang-wenang yang secara langsung menyerang kehormatan dan martabat wartawan sebagai profesional yang sah. d. Bahwa ketiadaan perlindungan yang tegas dalam rumusan Pasal 8 UU Pers No. 40/1999 menciptakan "efek gentar" (chilling effect) sehingga wartawan merasa takut untuk memberitakan kasus-kasus sensitif karena takut diintimidasi dan diproses hukum. Hal ini menghalangi wartawan untuk 98 menjalankan profesi sebagai pers yang menjadi bagian dari hak asasi yaitu kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Bahwa PIHAK TERKAIT menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan memutuskan apakah Para Pemohon memiliki kewenangan atau tidak untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil 145/PUU-XXIII/2025 ini. III. KETERANGAN PIHAK TERKAIT ATAS POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON III.1 PERS DAN DEWAN PERS 1. Pers, sebagai pilar keempat demokrasi di samping legislatif, eksekutif, dan yudikatif, memegang peranan penting dalam jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Pers berperan menjaga keseimbangan antara pilar-pilar penyelenggara negara, serta menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. 2. Sejarah menunjukkan bahwa sejak zaman kemerdekaan hingga reformasi 1998, Pers tidak pernah lepas dari cengkeraman dan pengaruh kepentingan politik. Pada Masa Orde Lama, tepatnya pada tahun 1960, Pers diwajibkan mendukung dan membela Manifesto Politik RI, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Demokrasi Terpimpin, serta kebijakan-kebijakan lain yang ditetapkan pemerintah. Hal serupa terjadi pada masa Orde Baru. Pers dikendalikan melalui instrumen perizinan yang diatur ketat oleh pemerintah. Organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers juga dipakai sebagai alat kontrol pemerintah, termasuk Dewan Pers. 3. Semangat reformasi di segala bidang yang menggema pada tahun 1998- 1999 berpengaruh pula pada kehidupan pers Indonesia. Pers ikut masuk dalam arus reformasi, menyuarakan kehidupan bangsa dan wajah pemerintahan sesungguhnya. Semangat reformasi mendorong tokoh-tokoh pers saat itu menyuarakan kemerdekaan pers yang hakiki bukan semu, sebagai pengejawantahan dari Pasal 28 UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, serta lepas dari pengaruh dan belenggu pemerintah baik langsung maupun tidak langsung. 99 4. Di tengah euforia reformasi itulah lahir Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pengundangan UU Pers No. 40/1999 membawa perubahan drastis pada pengaturan pers di Indonesia. UU Pers No. 40/1999 menyatakan pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. 5. UU Pers No. 40/1999 menjadi tonggak kembalinya kemerdekaan pers. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 yang ditandai dengan rusaknya tatanan ekonomi dan keuangan negara, telah berdampak luas pada seluruh aspek kehidupan politik dan sosial masyarakat, hingga mengakibatkan timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Situasi ini menuntut negara untuk mengkaji ulang ketetapan dan langkah-langkah pembangunan nasional serta diperlukannya koreksi terhadap wacana pembangunan Orde Baru sebagai dasar pijakan dan sasaran reformasi. 6. Berlandaskan kondisi tersebut, diterbitkan Tap MPR Nomor X/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara. Bidang hukum menjadi salah satu dari 4 bidang pembangunan lainnya yang direformasi. Reformasi pada bidang hukum diarahkan pada pemantapan, penghormatan, dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan penegakan hukum serta peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat, yang dilakukan antara lain melalui proses legislasi atau pembentukan peraturan perundang-undangan yang sarat dengan perlindungan HAM. 7. Berlakunya UU Pers No. 40/1999 membawa perubahan drastis pada pengaturan Pers di Indonesia. UU Pers No. 40/1999 menyatakan Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan Pers 100 yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak manapun. 8. Pasal 2 UU Pers No. 40/1999 juga menegaskan bahwa kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Ini artinya kemerdekaan Pers adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Meski sebagai milik rakyat Indonesia, kemerdekaan Pers tidak bebas nilai atau bebas tanpa aturan. Pers Indonesia adalah Pers yang bertanggung jawab yakni yang beretika dan profesional, yang menyajikan informasi secara independen, akurat, dan berimbang serta tidak mengandung itikad buruk. Pers Indonesia adalah Pers yang dapat mempertanggungjawabkan pemberitaannya di hadapan hukum. 9. Terdapat hal-hal mendasar dan substansi yang menunjukkan perlindungan kemerdekaan Pers dalam UU Pers No. 40/1999 sebagai berikut: a. Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Norma ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pers No. 40/1999. Tidak adanya penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran karena kemerdekaan Pers sejatinya merupakan wujud sebagai hak asasi warga negara, sehingga harus dijamin; b. Tidak adanya campur tangan pemerintah dalam mengatur praktik penyelenggaraan dan kehidupan Pers. Contoh paling nyata adalah hingga saat ini tidak adanya peraturan pelaksanaan yang terbit sebagai implementasi UU Pers No. 40/1999, mulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan lain-lain. Adapun berdasarkan praktik sebelum berlakunya UU Pers No. 40/1999, terbit beberapa peraturan sebagai pelaksanaan undang-undang yang mengatur penyelenggaraan Pers, antara lain: i. Ketentuan tentang Dewan Pers, terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1957, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1970, dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1984; ii. Ketentuan tentang perizinan Pers (SIT/SIUPP), terdapat pada Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Tahun 1984, Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Tahun 1998; iii. Ketentuan tentang wadah tunggal Organisasi Pers, terdapat pada Keputusan Menteri Penerangan Nomor 47/KEPMENPEN/1975 101 tentang pengukuhan PWI dan SPS sebagai satu-satunya organisasi wartawan dan organisasi perusahaan Pers di Indonesia c. UU Pers No. 40/1999 menganut asas swa-regulasi atau self-regulation, yaitu asas yang memberikan kebebasan kepada masyarakat Pers untuk mengatur dirinya sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan prinsip hukum (rechtsbeginselen), tuntutan kehati-hatian kemasyarakatan (eisen van maatschappelijke zorgvuldigheid), moral dan kesopanan (moraal en fatsoen), kewajaran atau kemasuk-akalan (redelijkheid) dan kelayakan (billijkheid, fairness), dan itikad baik (goede trouw). Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa seluruh peraturan- peraturan di bidang Pers yang ada saat ini, yang berlaku dan diberlakukan pada seluruh organisasi-organisasi Pers, semuanya disusun dan dirumuskan oleh Organisasi Pers (Organisasi Wartawan dan Organisasi Perusahaan Pers) secara bersama. Organisasi Pers menyusun dan merumuskan norma-norma tertentu yang disepakati sebagai pedoman/acuan yang menjadi konsensus bersama, berlaku, dan diberlakukan serta mengikat bagi seluruh Organisasi Pers. d. UU Pers No. 40/1999 juga melakukan perubahan secara mendasar dan substansi sehubungan dengan eksistensi Dewan Pers, mulai dari fungsi/tugas serta pembentukannya, yang semuanya terbaca dengan jelas dan tegas pada Pasal 15 UU Pers No. 40/1999. e. Pasal 15 ayat (1) UU Pers No. 40/1999 menyatakan bahwa "dalam upaya mengembangkan kemerdekaan Pers dan meningkatkan kehidupan Pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen". Ini artinya Dewan Pers menjadi bagian dari pemangku kepentingan Pers di Indonesia, berperan serta secara aktif dalam berbagai upaya mengembangkan kemerdekaan Pers dan meningkatkan kehidupan Pers. f. Pemilihan anggota Dewan Pers, lepas dari campur tangan pemerintah meskipun penetapan anggota Dewan Pers dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden. Tidak ada lagi keterwakilan atau representasi pemerintah dalam keanggotaan Dewan Pers. Pasal 15 ayat (3) UU Pers No. 40/1999 menegaskan bahwa anggota Dewan Pers terdiri dari: i. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; 102 ii. pimpinan perusahaan Pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan Pers; iii. tokoh masyarakat, ahli di bidang Pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan Pers. g. Demikian pula, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers tidak dijabat oleh Menteri ataupun pejabat publik yang berada dalam tatanan pemerintahan, tetapi dipilih oleh dan dari anggota Dewan Pers sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (4) UU Pers No. 14/1999. III.2 PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN 10. Salah satu yang membedakan UU Pers No. 40/1999 dengan regulasi sebelumnya adalah adanya ketentuan yang secara eksplisit menyebut soal perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya. Hal ini dituangkan dalam Pasal 8 UU Pers No. 40/1999 yang isi lengkapnya sebagai berikut: "Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.” Dewan Pers melihat Pasal 8 itu sebagai pernyataan eksplisit bahwa negara memberikan perlindungan terhadap wartawan saat melaksanakan profesinya. Itu artinya perlindungan diberikan kepada wartawan saat menjalankan haknya yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3), “...hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”, perannya yang diatur dalam Pasal 6 yang isinya: Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut: a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran; Selain itu, perlindungan juga diberikan kepada wartawan dari semua tindakan yang bisa menghambatnya menjalankan pekerjaannya. Hal ini 103 tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.” Sehingga kerangka perlindungan hukum terhadap wartawan itu mencakup pengertian yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) serta Pasal 6 UU Pers No. 40/1999. UU Pers No. 40/1999 secara jelas memberikan sanksi bagi siapapun yang melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi wartawan melaksanakan hak dan perannya yang sudah dituangkan dalam undang- undang. Pelanggaran terhadap ketentuan itu bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) seperti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers No. 40/1999. 11. UU Pers No. 40/1999 juga memberikan ancaman sanksi bagi wartawan yang melakukan pelanggaran. Selain sanksi untuk wartawan, juga ada sanksi untuk media. Aturan yang mengatur soal kewajiban wartawan ada dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.” 12. Ketentuan yang mengatur kewajiban wartawan adalah di Pasal 7 ayat (2) UU Pers No. 40/1999: “Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.” Kode Etik yang berlaku saat ini adalah Kode Etik Jurnalistik yang dibuat Dewan Pers bersama organisasi pers dan disahkan pada tahun 2006 lalu. Kode Etik Jurnalistik itu memuat sejumlah ketentuan etik yang harus diikuti wartawan agar menghasilkan karya jurnalistik yang baik serta mencegah wartawan melakukan wartawan melakukan kesalahan yang bisa merugikan publik. 13. Lembaga yang memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan hukum ini adalah negara dan masyarakat. Negara dalam hal ini adalah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Di luar ketiganya juga ada lembaga negara independen lainnya yang juga memiliki kewenangan memberikan perlindungan terhadap wartawan adalah Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan tentu saja Dewan Pers. Peran perlindungan yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga itu menyesuaikan kewenangannya. Perlindungan dari lembaga legislatif bisa 104 berupa pembuatan undang-undang yang bersifat melindungi wartawan. Pembuatan UU Pers No. 40/1999 adalah salah satu contoh regulasi yang memiliki fungsi memberikan perlindungan terhadap wartawan. Lembaga eksekutif memiliki kewenangan untuk menerapkan hukum, melalui tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh polisi dan dan penuntutan oleh kejaksaan. Sedangkan fungsi lembaga yudikatif dalam fungsi perlindungan adalah pada tahap proses pengadilan. Hal ini ditandai dengan penggunaan UU Pers No. 40/1999 dalam menangani kasus sengketa yang melibatkan wartawan dan perusahaan pers, serta menghadirkan ahli pers dari Dewan Pers untuk memberikan pandangan atas kasus yang ditangani. Mahkamah Agung sudah memiliki regulasi internal soal ini yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli. Surat Edaran ini memuat saran kepada majelis hakim untuk mendengar/meminta keterangan Saksi Ahli dari Dewan Pers. Tujuan mendengarkan ahli pers ini agar hakim agar memperoleh gambaran objektif tentang ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pers. Dari sisi masyarakat, fungsi perlindungan ini dilakukan oleh organisasi- organisasi masyarakat sipil yang berhubungan dengan isu pers, seperti organisasi wartawan (Persatuan Wartawan Indonesia, Aliansi Jurnaslis Independen, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia dan Pewarta Foto Indonesia), organisasi perusahaan pers, organisasi bantuan hukum yang fokus pada isu pers, atau organisasi masyarakat sipil lainnya yang memiliki perhatian pada isu hak asasi manusia dan kebebasan pers dan berekspresi seperti LBH Pers, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Kontras, Amnesty Internasional Indonesia dan sebagainya. Peran yang dimainkan oleh masyarakat sipil dalam perlindungan wartawan adalah pada tahap pencegahan, yaitu dengan mengedukasi publik agar menghargai HAM, yang antara lain ditunjukkan dengan tidak melakukan kekerasan terhadap wartawan. Edukasi juga bisa dilakukan terhadap para penegak hukum untuk melindungi wartawan dan memproses hukum secara tegas pelaku kekerasan terhadap wartawan. 105 III.3 PERLINDUNGAN HUKUM DEWAN PERS 14. UU Pers No. 40/1999 menegaskan perlunya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional ini. Lembaga yang diberi mandat untuk melaksanakan tugas tersebut adalah Dewan Pers. Fungsi yang diberikan Undang-Undang kepada Dewan Pers dituangkan dalam Pasal 15, yang rinciannya sebagai berikut: a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan- peraturan dibidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; g. mendata perusahaan pers. Semua fungsi dan peran Dewan Pers dalam Pasal 15 UU Pers No. 40/1999 itu berkontribusi pada perlindungan terhadap wartawan. Perlindungannya bersifat pencegahan hingga penanganan. Amanat dari pasal itulah yang diterjemahkan dalam pembuatan peraturan Dewan Pers, mulai dari soal pengaturan tentang wartawan, organisasi wartawan, perusahaan pers, organisasi perusahaan pers, proses kerja wartawan, peningkatan kapasitas dan komplain publik terhadap wartawan dan perusahaan pers. Peraturan Dewan Pers soal Wartawan, Perusahaan Pers, dan Publik Kategori Pengaturan Peraturan Penjelasan Peraturan Wartawan Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan- DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik merupakan sekumpulan norma etik dalam bidang jurnalistik yang berlaku untuk wartawan dan media. 106 Peraturan Dewan Pers Nomor 04/Peraturan- DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Wartawan Memuat syarat-syarat sebuah organisasi wartawan untuk bisa menjadi konstituen Dewan Pers. Peraturan Dewan Pers Nomor 01/P- DP/V/2007 tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Perkara Jurnalistik. Menjelaskan penafsiran dari pelaksanaan hak tolak dan pertanggungjawaban hukum dalam karya jurnalistik. Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan- DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan. Memuat ketentuan soal prinsip- prinsip dan ketentuan soal penyelenggaraan uji kompetensi wartawan, mulai dari syarat administrasi hingga kompetensi kunci dalam ujian kompetensi wartawan. Perusahaan Pers Peraturan Dewan Pers Nomor :03/Peraturan- DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers. Memuat syarat-syarat sebuah media disebut sebagai perusahaan pers yang memenuhi standar Dewan Pers. Peraturan Dewan Pers Nomor 1 tahun 2023 tentang Pendataan Perusahaan Pers. Peraturan Dewan Pers tentang Pendataan Perusahaan Pers ketentuan mengenai mekanisme pendataan perusahaan pers di Dewan Pers mulai dari tata cara pendataan, mekanisme verifikasi, penurunan atau pencabutan status verifikasi, dan perpanjangan sertifikat. Publik Peraturan Dewan Pers Nomor: 9/Peraturan- DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab. Peraturan Dewan Pers tentang pedoman hak jawab memuat ketentuan terkait kewajiban pers untuk memberikan akses yang proporsional kepada masyarakat melalui hak jawab dengan memberikan penjelasan mengenai fungsi, tujuan, serta mekanisme permohonan dan sengketa yang mungkin muncul. 107 Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan- DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers. memuat ketentuan terkait ruang lingkup pengaduan ke Dewan Pers, para pihak, proses penanganan hingga pengambilan keputusan dalam proses pelaksanaan hasil pengaduan 15. Dalam soal perlindungan terhadap wartawan, ada sejumlah peraturan yang dibuat oleh Dewan Pers. Bentuknya berupa peraturan Dewan Pers sehingga menjadi rujukan bagi publik dan juga organisasi perusahaan pers untuk pemanfaatannya. Di bawah ini adalah dua peraturan Dewan Pers yang secara khusus mengatur soal perlindungan terhadap wartawan. Peraturan Dewan Pers soal Perlindungan Wartawan Peraturan Pengaturan Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan- DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan, tanggal 28 April 2008 Berisi penjelasan mengenai perlindungan wartawan dalam menjalankan kerja jurnalistik dan menjadi pedoman bagi semua pihak dalam memperlakukan wartawan dan menjadi acuan bagi Dewan Pers untuk menjaga kemerdekaan pers dan melindungi wartawan. Dalam melaksanakan tugas, wartawan mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan- DP/III/2013 tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan, tanggal 15 Maret 2013 Memuat ketentuan soal tahap-tahap dan mekanisme penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan. Ada definisi soal kekerasan kepada wartawan, bentuk kekerasan kepada wartawan, prinsip penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan, langkah penanganan hingga tanggung jawab perusahaan pers, organisasi profesi wartawan, dan Dewan Pers dalam menanganinya. 108 III.4 DEWAN PERS DAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI MEKANISME NOTA KESEPAHAMAN 16. Selain membuat peraturan, Dewan Pers juga membuat kebijakan yang diharapkan mendukung peningkatan kapasitas wartawan, organisasi wartawan, dan juga perlindungan terhadap wartawan. Kebijakan perlindungan dilakukan antara lain dengan membuat nota kesepahaman (selanjutnya disebut MoU) atau kerjasama dengan sejumlah lembaga yang memiliki peran dalam upaya perlindungan wartawan, baik pada tahap pencegahan hingga penegakan hukum. MoU Dewan Pers dan Ketentuan Intinya Nota Kesepahaman Penjelasan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor NK/4/III/2022 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan tanggal 16 Maret 2022 Mengatur ketentuan apabila kepolisian menerima laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang Pers, maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dan hasilnya dikoordinasikan dengan Dewan Pers untuk menyimpulkan perbuatan tersebut apakah tindak pidana atau pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Nota Kesepahaman ini telah telah terjalin sejak tahun 2012 hingga saat ini. Perjanjian Kerja Sama antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 01/PK/DP/XI/2022 dan Nomor: PKS/44/XI/2022 tentang Teknis Pelaksaanaan Pelindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan 10 November 2022 Mengatur ketentuan teknis pelaksaan dan implementasi dari Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kejaksaan Nota Kesepahaman ini ditandatangani sebagai perwujudan komitmen bersama 109 Republik Indonesia Nomor: 5/DP/MoU/VII/2025 dan Nomor: 10 Tahun 2025 tentang Koordinasi dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan Kemerdekaan Pers, Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Nomor: 5/DP/MoU/VII/2025 dan Nomor: 10 Tahun 202, tanggal 15 Juli 2025 untuk mendukung penegakan hukum sekaligus memperkuat perlindungan terhadap kemerdekaan Pers. Nota Kesepahaman ini telah terjalin sejak tahun 2019 dan diperbaharui pada tahun ini. Nota Kesepahaman antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Dewan Pers Nomor: NK-004/1.3.4.HMKS/ LPSK/05/2025 dan Nomor: 03/DP/MOU/DP/2025 tentang Perlindungan Kerja Pers sebagai Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana atas Kerangka Jaminan atas Pelaksanaan Kemerdekaan Pers, tanggal 5 Mei 2025 Nota kesepahaman ini memberikan perlindungan pada wartawan dalam status sebagai pelapor, saksi, dan/atau korban tindak pidana dengan tetap mengikuti syarat perlindungan berdasarkan peraturan perlindungan yang berlaku. Kesepahaman ini telah terjalin sejak tahun 2019 hingga saat ini. Surat Keputusan Bersama antara Dewan Pers, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Nomor 4/DP/SKB/VI/2025, Nomor KEP-327/1/LPSK/06/ 2025, Nomor 195 Tahun 2025 tentang Mekanisme Nasional Mekanisme disusun sebagai acuan bersama Dewan Pers, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya terkait dengan keselamatan pers. 110 Keselamatan Pers pada tanggal 24 Juni 2025 17. Masing-masing MoU memiliki fungsi tersendiri yang bisa berbeda-beda antara satu lembaga dengan lainnya. MoU Dewan Pers dan Polri mempunyai dua fungsi, yaitu perlindungan terhadap kemerdekaan pers dan penegakan hukum kasus penyalahgunaan profesi wartawan. Perlindungan kemerdekaan pers itu meliputi penanganan kasus pengaduan publik secara pidana melalui polisi dan proses hukum terhadap upaya penghalang- halangan terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya. Dengan adanya MoU Polri dan juga Kejaksaan Agung ini, maka setiap polisi dan jaksa yang menerima pengaduan atau menangani kasus yang melibatkan wartawan atau pemberitaan media, maka akan berkoordinasi dengan Dewan Pers. MoU Dewan Pers dan Polri ini sudah berlangsung sejak tahun 2012. MoU Dewan Pers – Polri terbaru adalah tahun 2022 dan akan berakhir 2027. Sedangkan MoU terbaru Dewan Pers – Kejaksaan Agung RI ditandatangani tahun 2025 ini. 18. Koordinasi antara Dewan Pers dan Polri ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu korespondensi melalui surat untuk sejumlah pertanyaan yang sifatnya ringkas atau penyediaan layanan ahli pers jika sudah mulai proses penyelidikan atas sebuah pengaduan. Pertanyaan diajukan melalui surat jika polisi menanyakan 1-2 hal saja, seperti soal status badan hukum sebuah media atau status terverifikasi atau tidak di Dewan Pers, atau status wartawan, apakah sudah memiliki sertifikasi dari Dewan Pers atau tidak. Polisi dalam surat itu ada juga yang bertanya soal apakah informasi yang dimuat di sebuah media ini merupakan karya jurnalistik atau bukan, dan apakah itu masuk sengketa pemberitaan atau sudah masuk dalam ranah pidana. Pertanyaan lainnya adalah soal apakah dugaan pelanggaran yang diadukan itu harus diselesaikan secara etik atau tidak, dan seperti apa mekanismenya. Untuk kasus-kasus yang polisi memiliki pertanyaan lebih banyak dan mendalam, atau memiliki keyakinan awal ada indikasi tindak pidana, polisi biasanya akan meminta Dewan Pers menyediakan ahli pers untuk dimintai keterangan sebagai ahli yang keterangannya akan dimuat dalam Berkas 111 Acara Pemeriksaan (BAP). Jumlah ahli pers yang disediakan oleh Dewan Pers dalam lima tahun ini bervariasi, rata-rata 87 ahli pers per tahun. Layanan Ahli Pers dari Dewan Pers 2021-2025 Tahun Indikasi Pidana Kasus Penghalang- halangan Kerja jurnalistik Persidangan Jumlah 2021 - - - 52 2022 - - - 102 2023 86 15 5 106 2024 82 10 5 92 2025 70 14 0 84* *Data Januari - September 2025 Data statistik ini mencerminkan dinamika proses hukum yang dihadapi oleh wartawan dan kasus yang diperiksa oleh aparat penegak hukum. Dari kasus-kasus itu ada yang berupa proses hukum pidana terhadap wartawan, dan ada juga yang berupa penegakan hukum atas kasus penghalang- halangan terhadap wartawan saat menjalankan profesinya. 19. Dalam kasus pelaporan pidana terhadap wartawan, polisi akan menanyakan apakah laporan itu masuk kategori tindak pidana yang harus diproses polisi atau sengketa pemberitaan yang penyelesaiannya melalui Dewan Pers. Umumnya, polisi mengikuti pendapat Dewan Pers yang disampaikan oleh ahli pers. Jika Dewan Pers menyatakan bahwa kasus yang diadukan itu merupakan sengketa pemberitaan, maka polisi akan meminta pengadu untuk menempuh proses yang disediakan UU Pers No.40 Tahun 1999, yaitu mengadu ke Dewan Pers. Namun jika ahli pers Dewan Pers menyatakan bahwa kasus yang diadukan itu adalah bukan sengketa pemberitaan, maka akan disampaikan bahwa kasus tersebut tidak bisa ditangani Dewan Pers melalui mekanisme yang ada dalam UU Pers No. 40/1999 dan mempersilakan polisi menggunakan mekanisme perundang-undangan lainnya. Sebuah perkara disebut sebagai bukan sengketa pemberitaan jika yang dilaporkan itu bukan “karya jurnalistik” atau informasinya disebarluaskan melalui media yang tidak dikategorikan sebagai perusahaan pers seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU Pers No. 40/1999: “Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.” 112 20. Melalui mekanisme MoU itu juga ada pengaturan soal penanganan kasus dugaan penyalahgunaan profesi terhadap wartawan. Bentuk kasusnya umumnya berupa pemerasaan oleh orang yang mengaku sebagai wartawan terhadap narasumber. Dalam kasus seperti ini, polisi berkoordinasi dengan Dewan Pers untuk menanyakan apakah tindakan tersebut merupakan bagian dari kerja jurnalistik atau tindak pidana. Jika kasusnya sangat jelas tidak ada kaitannya dengan kegiatan jurnalistik, Dewan Pers akan menyatakan bahwa kasus itu ditangani di luar mekanisme penyelesaian UU Pers No. 40/1999. Selain MoU dengan polisi, Dewan Pers juga melakukan MoU dengan Kejaksaan Agung yang ditandatangani pada tahun 2025. Seperti halnya dengan Polri, kerja samanya adalah soal perlindungan terhadap kemerdekaan pers sesuai kewenangan masing-masing. Dalam proses pidana, peran jaksa adalah melakukan penuntutan setelah menerima berkas dari kepolisian. Jaksa juga bisa melakukan penyidikan sendiri dalam kasus korupsi. Dalam kerja sama seperti itu, Dewan Pers bersikap sesuai kewenangannya dan menjadikan UU Pers No. 40/1999 sebagai pedoman dalam membuat kebijakan atau melakukan penyikapan. Saat Kejaksaan Agung memproses pidana Direktur Pemberitaan JakTV Tian Bachtiar pada April 2025 lalu, Dewan Pers menghormati langkah kejaksaan Agung karena berkoordinasi dengan Dewan Pers dalam penanganan kasus tersebut. 21. Dalam proses hukum tersebut, selalu ada dinamika dalam penyelesaiannya. Dalam proses penyelidikan, Polri biasanya mengumpulkan informasi antara lain dengan memeriksa saksi. Salah satu yang diperiksa adalah wartawan. Selama ini ada wartawan yang memenuhi pemanggilan polisi itu. Tapi ada juga yang bersikap sebaliknya. Sikap Dewan Pers dalam soal pemeriksaan semacam ini meminta kepada polisi untuk menggunakan bahan berita yang sudah dipublikasikan untuk kebutuhan informasi penyelidikan. Jika memang ada kebutuhan untuk mendalami informasi, polisi bisa meminta keterangan kepada penanggung jawab di media, yaitu pemimpin redaksi atau direktur pemberitaan di media penyiaran. 113 Sikap Dewan Pers ini dituangkan dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 01/P-DP/V/2007 tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Perkara Jurnalistik yang itu menjadi rujukan sikap Dewan Pers dalam soal pemeriksaan wartawan sebagai saksi. Jika pemeriksaan hendak dilakukan, yang bisa dimintai keterangan adalah pemimpin redaksinya. Bagi Dewan Pers, kebijakan ini sebagai bagian dari perlindungan terhadap wartawan. Sebab, pemeriksaan oleh polisi itu bisa menjadi bentuk atau modus intimidasi yang itu bisa mengurangi kebebasannya. Soal masih diizinkannya pemeriksaan terhadap wartawan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan fungsi kontrol. Sebab, wartawan dan media juga bisa melakukan kesalahan. Ada yang tidak disengaja, tapi bukan tidak mungkin ada yang sengaja melakukannya untuk kepentingan di luar kepentingan publik atau kepentingan jurnalistik. Membuat wartawan tidak bisa diperiksa aparat penegak hukum itu bisa menimbulkan efek lain yang tidak diharapkan, misalnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang menyalahgunakan profesi dan menggunakan tameng itu saat berurusan dengan hukum. III.5 DEWAN PERS DAN PERLINDUNGAN TERHADAP WARTAWAN 22. Selain kasus hukum, kebijakan penting Dewan Pers adalah juga pada advokasi dalam kasus-kasus yang dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan pers. Kasusnya bisa berupa penghalang-penghalangan wartawan saat menjalankan profesinya seperti diatur dalam Pasal 4 UU Pers No. 40/1999. Bentuk kasusnya bisa berupa kekerasan fisik dan nonfisik terhadap wartawan, perampasan alat, pemidanaan, gugatan perdata atau pembunuhan, Dewan Pers memiliki peraturan yang khusus memuat ketentuan soal ini, yaitu Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2013 tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan yang mengatur penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan. Di dalam peraturan itu disebutkan soal apa saja yang disebut sebagai kasus kekerasan terhadap wartawan dan apa saja tanggung jawab dari perusahaan pers, organisasi wartawan dan Dewan Pers. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa tugas Dewan Pers adalah: 114 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan ini dengan perusahaan pers dan organisasi wartawan; 2. Mengingatkan tanggung jawab perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan sebagaimana diatur dalam pedoman ini; 3. Turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk menangani kasus kekerasan terhadap wartawan sampai proses hukum dinyatakan selesai; 4. Berkoordinasi dengan penegak hukum untuk melakukan langkah- langkah penanganan yang dibutuhkan untuk melindungi wartawan korban kekerasan atau keluarganya, serta mematikan penegak hukum memproses pelaku kekerasan dan bukti-bukti tindak kekerasan; 5. Bersama perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan mengawal proses hukum kasus kekerasan terhadap wartawan dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mempercepat prosesnya. 23. Dalam kasus kekerasan, yang dilakukan Dewan Pers adalah memberikan desakan dan berkoordinasi dengan polisi untuk melakukan proses hukum terhadap kasus tersebut. Selain koordinasi, sikap Dewan Pers juga ditunjukkan melalui sebuah pernyataan yang bersikap terbuka seperti dalam kasus kekerasan terhadap wartawan oleh aparat keamanan saat peliputan aksi Penolakan Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) pada Kamis, 22 Agustus 2024 dan kasus penganiayaan anggota TNI-AL terhadap wartawan Halmahera Selatan pada April 2024. Pendekatan lain yang juga dilakukan adalah dengan menggunakan mekanisme yang tersedia untuk menyelesaikan kasus tersebut. Misalnya dalam kasus pencabutan akses liputan wartawan CNN Indonesia Diana Valencia, di Istana Presiden, 27 September 2025. Dewan Pers menyikapi kasus itu dengan menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati kebebasan pers dan tak melakukan pembatasan melalui Pernyataan Sikap No. 02/P-DP/IX/2025. Desakan serupa juga disampaikan organisasi wartawan seperti AJI, PWI, IJTI, LBH Pers. Kasus itu kemudian selesai dan akses wartawan CNN dipulihkan pada 29 September 2025. Dalam merespons kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan, respons Dewan Pers diambil setelah melalui proses yang cukup panjang mulai upaya verifikasi informasi kasusnya hingga pengambilan keputusan yang 115 melibatkan 9 anggota Dewan Pers. Mekanisme itu dilakukan sebagai upaya bersamaan dengan mekanisme lain yang sudah dimiliki Dewan Pers dengan aparat penegak hukum seperti MoU Dewan Pers dan Polri. 24. Selain mekanisme MoU, Dewan Pers meluncurkan inisiatif bernama Mekanisme Nasional Keselamatan Pers, Selasa, 24 Juni 2025. Mekanisme ini bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan pers yang lebih efektif dengan berlandaskan pada tiga pilar utama yaitu pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum. Selain ada mekanisme, juga ada struktur berupa satgas yang melibatkan wakil dari lembaga yang ikut dalam Mekanisme Nasional Keselamatan Pers ini. Saat inisiatif ini diluncurkan, ada tiga lembaga yang sudah bersedia bergabung dalam Mekanisme Nasional Keselamatan Pers ini. Selain Dewan Pers, ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Inisiatif ini masih terus dikembangkan sehingga bisa lebih banyak lembaga negara yang memiliki kewenangan terkait dengan keselamatan wartawan dan media untuk bergabung. Melalui mekanisme keselamatan ini, pendekatannya akan dilakukan secara komprehensif dengan melihat apa saja yang menjadi akar masalah dari kasus-kasus yang mengancam keselamatan wartawan, yaitu dari serangan fisik, ancaman, pemidanaan hingga pembunuhan. Pendekatannya akan dimulai dari yang preventif, seperti melalui edukasi ke publik hingga aparat penegak hukum, hingga penindakan terhadap pelaku kekerasan. Adanya Mekanisme Nasional Keselamatan Pers ini diharapkan akan memperkuat mekanisme penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan yang sudah ada selama ini. Di Dewan Pers sendiri ada Satgas Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan. Anggota Satgas berasal dari organisasi wartawan yang menjadi konstituen Dewan Pers, yaitu PWI, AJI, IJTI, dan PFI. Tugasnya adalah melakukan penanganan awal kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan. 25. Dewan Pers memaknai perlindungan kepada wartawan tidak hanya melalui penanganan kasus, tapi juga melalui upaya-upaya lain sebelumnya. Misalnya, dengan membuat standardisasi kompetensi wartawan melalui uji kompetensi wartawan, penguatan kapasitas wartawan melalui sejumlah 116 pedoman. Ini melengkapi organisasi konstituen Dewan Pers yang misalnya membuat pelatihan soal keamanan dalam melakukan liputan. Tentu saja pelatihan dan standardisasi kompetensi itu tak bisa sepenuhnya mencegah terjadinya masalah atau tak bisa menjamin tidak akan ada komplain dari publik. Dewan Pers memiliki fungsi menangani pengaduan publik adalah bagian dari upaya perlindungan, yaitu menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antara publik dengan wartawan melalui ketentuan-ketentuan dalam UU Pers No. 40/1999. Prosedur pengaduannya ditetapkan dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers, yang memuat ketentuan soal bagaimana menyampaikan pengaduan dan prosesnya. Dengan adanya mekanisme ini, publik memiliki penyaluran dalam penyelesaian sengketanya dengan wartawan. Tanpa ada mekanisme itu, sudah bisa dipastikan cara yang ditempuh adalah cara-cara yang bertentangan dengan hukum seperti kekerasan atau menggugat secara pidana atau perdata secara langsung. Melalui mekanisme pengaduan di Dewan Pers ini, pengaduan publik diselesaikan melalui tiga cara, yaitu surat-menyurat, mediasi, dan/atau ajudikasi. Penyelesaian melalui surat dipakai jika kasus yang dipersoalkan itu sudah komprehensif informasinya sehingga tidak memerlukan pemeriksaan lanjutan. Sehingga Dewan Pers memberikan penilaian yang dituangkan dalam surat. Suratnya memuat penilaian dan rekomendasi sanksi kepada pengadu dan teradu. Jalan penyelesaian kedua adalah melalui mediasi, yang hasilnya berupa risalah penyelesaian. Dalam model ini Dewan Pers awalnya akan bertemu dengan pengadu dan teradu secara terpisah, baik online atau offline. Setelah mendapatkan bahan dan klarifikasi dari keduanya, Dewan Pers akan melakukan penilaian dan merumuskan rekomendasi sanksi. Setelah penilaian siap dan rekomendasinya, Dewan Pers mempertemukan dua pihak dan menyampaikan penilaian dan rekomendasinya. Pengadu dan teradu diminta mempelajari rekomendasi dari Dewan Pers tersebut. Jika keduanya bisa menerima rekomendasi Dewan Pers, maka kesepakatan itu dituangkan dalam risalah penyelesaian. Kedua belah pihak diminta mematuhi rekomendasi tersebut. Rekomendasi penyelesaian bisa 117 berupa melakukan koreksi, melayani jak jawab, minta maaf atau mencabut berita. Rekomendasi sangat disesuaikan dengan dugaan kesalahan yang dilakukan oleh wartawan dan media. Ada kalanya pengadu atau teradu tidak setuju dengan rekomendasi sanksi dari Dewan Pers. Dalam situasi seperti itu, Dewan Pers akan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang diharapkan bisa diterima keduanya dan dilaksanakan. Jika risalah penyelesaian merupakan hasil kesepakatan pengadu dan teradu, untuk PPR diputuskan oleh sidang pleno Dewan Pers. PPR ini adalah mekanisme penyelesaian akhir secara etik dalam kasus sengketa pemberitaan. Pengaduan Sengketa Pemberitaan dan Penyelesaiannya 2020-2025 Tahun Mekanisme Penyelesaian Kasus Arsip Carry over tahun selanjut nya Total Penyele saian Total Kasus Prosentase Penyelesaian Kasus Mediasi/ Risalah PPR Surat 2020 98 52 313 16 88 479 567 84% 2021 122 46 425 88 93 681 774 87% 2022 91 45 452 75 28 663 691 95.95% 2023 65 45 644 40 19 794 813 97.66% 2024 39 23 553 52 11 667 678 98% 2025 21 3 316 84 201 424 625* 67,84% *Januari s.d Juni 2025 III.6 DEWAN PERS SOAL KASUS KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN 26. Dewan Pers memiliki sejumlah mekanisme untuk melindungi kebebasan pers, termasuk membela wartawan yang mengalami kekerasan, dijerat dengan pasal pidana atau digugat secara perdata saat menjalankan profesinya sesuai UU Pers No. 40/1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Esensi dari perlindungan yang disebut dalam Pasal 8 UU Pers No. 40/1999 adalah perlindungan diberikan kepada wartawan yang bekerja sesuai ketentuan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada praktik di mana seseorang atau sekelompok menggunakan kedok sebagai wartawan atau menggunakan medianya untuk kepentingan di luar kepentingan publik. Misalnya, atribut sebagai wartawan dipakai untuk mendapatkan keuntungan ekonomi semata, melalui cara yang halus hingga pemerasan. Dalam kasus seperti 118 ini, tentu Dewan Pers tidak mengkategorikan mereka sebagai pihak yang layak mendapatkan perlindungan dari UU Pers No. 40/1999. Dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013 tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan, Dewan Pers merumuskan definisinya dengan “…Kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan pekerjaan jurnalistik atau kekerasan akibat karya jurnalistik.” Jenis tindakan yang masuk kategori ini beragam, dari serangan fisik hingga nonfisik, termasuk di dunia siber. Bentuk Kekerasan Terhadap Wartawan 1. Kekerasan fisik, yang meliputi penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan, penyekapan, penculikan, dan pembunuhan. 2. Kekerasan nonfisik, yang meliputi ancaman verbal, penghinaan, penggunaan kata-kata yang merendahkan, dan pelecehan. 3. Perusakan peralatan liputan seperti kamera dan alat perekam. 4. Upaya menghalangi kerja wartawan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, seperti merampas peralatan kerja wartawan atau tindakan lain yang merintangi wartawan sehingga tidak dapat memproses pekerjaan kewartawanannya. Bentuk kekerasan lain terhadap wartawan yang belum disebut dalam pedoman ini merujuk pada definisi yang diatur KUHP dan UU HAM. Perlindungan wartawan dalam kasus kekerasan terwujud dalam berbagai bentuk. Ada yang melalui penegakan hukum dengan menggunakan Pasal 18 UU Pers No. 40/1999 atau melalui KUHP. Ada sejumlah kasus di mana kasus kekerasan diproses menggunakan UU Pers No. 40/1999. Dua di antaranya adalah kasus kekerasan oleh anggota Marinir TNI AL terhadap wartawan di Padang Sumatera Barat dan kekerasan terhadap wartawan Tempo di Surabaya, Nurhadi. Kekerasan di Padang berawal dari penertiban yang dilakukan Satpol PP Padang di kawasan Sungai Barameh, Gates, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang, 29 Mei 2012. Kericuhan terjadi saat salah seorang terdakwa yang berada di lokasi terlibat pertengkaran dengan salah seorang warga yang ikut dalam penertiban tersebut. Wartawan yang mengambil gambar pertengkaran ini dipukuli dan perlengkapannya dirampas para terdakwa. 119 Sedangkan kasus Nurhadi bermula saat ia berusaha mewawancarai bekas Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji di sela resepsi pernikahan anaknya di Gedung Graha Samudra TNI Angkatan Laut, Bumimoro, Surabaya, 27 Maret 2021. Saat itu, Angin sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi karena dugaan korupsi kasus pajak. Nurhadi dianiaya oleh polisi yang menjadi pengawal Angin. Dalam dua kasus itu, aparat penegak hukum di institusi TNI di Padang dan polisi di Surabaya memproses pelakunya. Dalam kasus di Padang, Majelis Hakim Pengadilan Militer I-103 Padang memvonis Serda Ade Carsim dan Serda Sadam Husein divonis dengan hukuman sebelas bulan, sedangkan Pratu Dwi Eka Prasetya divonis delapan bulan penjara. Ketiganya dijerat dengan pasal 170 KUHP ayat (1) dan Pasal 351 ayat 1 KUHP serta Pasal 18 ayat (1) UU Pers No. 40/1999. Dalam kasus Nurhadi, Bripka Purwanto dan Brigadir Polisi Muhammad Firman Subkhi divonis 10 bulan penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan ini dikuatkan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Keduanya juga dihukum membayar restitusi untuk Nurhadi sebesar Rp13.819.000,00 dan ganti rugi kepada saksi kasus ini, “F”, senilai Rp21.650.000,00 atas kerusakan peralatan liputan akibat perbuatan kedua personel polisi tersebut. 27. Perlindungan yang diberikan Dewan Pers dalam sejumlah kasus itu beragam. Ada yang bersifat memberikan dukungan berupa desakan kepada aparat penegak hukum memproses kasusnya. Namun ada juga yang dukungannya diberikan secara langsung, yaitu mengirimkan ahli pers untuk memberikan keterangan dalam proses di kepolisian hingga saat persidangan seperti dalam kasus Nurhadi di Surabaya. Dalam kasus Nurhadi, Dewan Pers menyediakan ahli pers pada saat proses penyelidikan di kepolisian dan saat persidangan kasusnya. Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan juga menjadi bagian yang diatur dalam MoU Dewan Pers dan Polri. Dalam MoU itu diatur bahwa jika polisi menerima pengaduan kasus kekerasan, baik berupa penghalangan-halangan hingga pembunuhan, akan berkoordinasi dengan Dewan Pers. Melalui mekanisme itu diharapkan proses penegakan hukum 120 yang dilakukan oleh penegak hukum sesuai ketentuan UU Pers No. 40/1999. Dalam laporan ke polisi yang dikoordinasikan ke Dewan Pers tahun 2025 misalnya, tercatat ada 14 laporan kasus dugaan penghalang-halangan kerja jurnalistik. Menurut kategori Dewan Pers, ini adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap wartawan. Namun setelah polisi bertanya kepada Dewan Pers atau mendengar keterangan ahli pers Dewan Pers, ternyata tidak semua kasus itu memenuhi kualifikasi sebagai tindakan penghalang- halangan. 28. Sejak tahun 1999, setidaknya ada tujuh kasus pembunuhan atau kematian wartawan yang diduga kuat terkait profesinya. Di bawah ini adalah rinciannya: Pembunuhan Wartawan terkait Profesinya 2000-2025 Korban, Tahun Peristiwa Perkembangan M. Jamal, juru kamera TVRI Banda Aceh (2003). Setelah menghilang beberapa hari, M. Jamal ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di bawah Jembatan Krueng Aceh, kawasan Lamnyong, Darussalam, Banda Aceh, 17 Juni 2003. Lokasinya berjarak sekitar 15 km dari kantornya, TVRI Banda Aceh. Tidak ada proses hukum atas kematiannya. Ersa Siregar, jurnalis senior RCTI (2003) Ersa Siregar, bersama koleganya Fery Santoro ditangkap Gerakan Aceh Merdeka di Aceh Timur, 29 Juni 2003. Setelah disandera selama lebih kurang enam bulan, Ersa tewas saat terjadi tembak menembak antara pasukan TNI dengan GAM di Sungai Malehen, Simpang Ulim, Aceh Timur, 29 Desember 2003. Tidak ada proses hukum atas kematiannya. Herliyanto, wartawan Tabloid Delta Pos (2006) Herliyanto menulis berita dugaan penyelewengan dana pembangunan jembatan di Desa Rejing, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Ia pamit bertemu seseorang tapi tak pernah Dua pelaku diadili. Namun satu tak bisa datang sidang karena dugaan sakit jiwa. Kedua terdakwa akhirnya dibebaskan. 121 kembali. Mayatnya ditemukan di Hutan Jati KRPH Klenang, Desa Tulupari, Kecamatan Tiris, Probolinggo dalam kondisi bersimbah darah. Anak Agung Prabangsa, editor Harian Radar Bali, (2009) Prabangsa ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di perairan Teluk Bungsil, Karangasem, Bali, 16 Februari 2009. Pembunuhannya diduga terkait berita proyek pembangunan di Kabupaten Bangli. Hakim memvonis Nyoman Susrama, otak pelaku. Sembilan pelaku lainnya 9 hingga 20 tahun penjara. Ardiansyah Matrais, wartawan TV Merauke (2010) Ia ditemukan sudah menjadi mayat di Kali Maro, dekat Gudang Arang, Merauke, Papua, 30 Juli 2017. Polisi menyatakan korban bunuh diri. Alfrets Mirulewan, Pemimpin Redaksi Mingguan Pelangi Maluku (2010) Alfrets pergi menyelidiki soal kelangkaan BBM ke Pelabuhan Pantai Nama, 14 Desember 2010. Setelah itu ia tak ketahuan kabarnya selama tiga hari. Pada 17 Desember 2010 Alfrets ditemukan meninggal di laut Pantai Nama. Empat pelaku divonis penjara. Masing- masing: Richard Salampessy 9 tahun penjara, Markus Sahureka 7 tahun, Imanuel Belly 5 tahun, dan Thomas Rupilu 3 tahun. Rico Sempurna Pasaribu, wartawan Tribratatv.com (2024) Berawal dari tindakan Rico yang mengunggah berita di portal Tribratatv.com dan akun Facebooknya pada 22 Juni 2024 dengan judul “Lokasi Perjudian di Jalan Kapten Bom Ginting Ternyata Milik Oknum TNI Berpangkat Koptu Anggota Batalyon Infanteri 125 Simbisa”. Ia kemudian diingatkan oleh tentara yang ditudingnya. Pada 27 Juni 2024 rumahnya dibakar, menewaskan Rico, istrinya, Elfrida boru Ginting (48 tahun); anaknya, Sudi Investi Pasaribu (12); dan cucunya, Loin Situngkir (3). Hakim memvonis Bebas Ginting alias Bulang penjara seumur hidup, Rudi Apri Sembiring 20 tahun dan Yunus Syahputra Tanjung 20 tahun. (37) membakar rumah Sempurna pada 27 Juni 2024 dini hari. Bulang divonis berat karena memeirntahkan pembakaran. Namun orang yang diduga sebagai otak pembakaran, belum diproses hukum. *Data diolah dari buku Mati Karena Berita, AJI. 29. Namun juga disadari bahwa tidak semua kasus kekerasan terhadap wartawan diselesaikan dengan baik di mana kasusnya berujung ke 122 pengadilan dan pelakunya dihukum. Ada kasus kekerasan terhadap wartawan yang berhenti karena korban tidak bersedia membawa kasusnya ke ranah pidana, entah karena pertimbangan pribadi atau ada pertimbangan dari perusahaan medianya. Selain itu, ada juga yang kasusnya diselesaikan diluar jalur hukum atau perdamaian. Salah satu contohnya adalah kasus penganiayaan Sonny Misdianto, wartawan NET TV, oleh anggota Batalyon Infanteri Para Raider 501 Kostrad, di Madiun, 2 Oktober 2016. Awalnya ia merekam personel militer itu yang menyerang pemuda yang menolong korban kecelakaan. Tak terima direkam, Misdianto diminta menghapus filenya. Saat permintaan itu tidak diikuti, tentara-tentara itu memukulnya dan merusak kartu memori kameranya. Ia sempat melaporkan kasus ini ke polisi. Ada intimidasi kuat terhadap keluarga yang membuatnya menyelesaikan kasus ini di luar hukum. Di luar faktor internal wartawan dan media, ada juga kasus kekerasan yang tidak sampai ke meja pengadilan karena mandek di aparat penegak hukum. Hal ini antara lain terjadi dalam kasus kekerasan terhadap dua wartawan di Jakarta pada tahun 2019. Kekerasan terhadap wartawan Kompas.com Nibras Nada Nailufar dan wartawan KataData Tri Kurnia Yunanto itu terjadi saat keduanya meliput demonstrasi massa pada periode 24—30 September 2019 yang menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Revisi KUHP. Nibras melaporkan perbuatan personel polisi yang menghalang- halanginya saat merekam peristiwa kekerasan oleh polisi terhadap massa di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Sedangkan Yunanto melaporkan perbuatan anggota kepolisian yang menganiayanya, hingga menyebabkan matanya memar saat ia meliput kericuhan di belakang gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. LBH Pers yang mendampingi pelaporan atas dua kasus itu belum menerima perkembangan penanganannya hingga akhir 2024 lalu. Hal serupa juga terjadi dalam kasus serangan digital terhadap media pada tahun 2020. Tempo.co dan Tirto.id melapor ke Polda Metro Jaya pada 25 Agustus 2020 soal dugaan peretasan terhadap kedua media tersebut yang diduga terkait pemberitaan tentang cara pemerintah menangani pandemi 123 COVID-19. Website Tempo diretas pada 21 Agustus 2020. Pada hari yang sama enam artikel di Tirto.id lenyap dari servernya. Laporan serangan siber juga dilaporkan oleh Narasi TV. Ada peretasan terhadap website dan akun media sosial lebih dari 30 karyawan Narasi pada 29 September 2022. Redaksi Narasi juga menerima ancaman “diam atau mati” yang dikirim ke dalam server situs web-nya. Narasi didampingi LBH Pers mengadukan kasus ini ke Bareskrim Mabes Polri, 30 September 2022. Tak ada perkembangan proses hukum atas kasus yang diadukan tiga media ini. III.7 DEWAN PERS SOAL KASUS PEMIDANAAN TERHADAP WARTAWAN 30. Ada sejumlah kasus pemidanaan yang dihadapi wartawan sejak UU Pers No. 40/1999 dibuat pada tahun 1999. Umumnya pemidanaan terhadap wartawan menggunakan pasal-pasal dalam KUHP, mulai dari pasal pencemaran nama baik, penistaan agama hingga penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Ada sejumlah kasus yang menonjol sebagai contoh: pemidanaan terhadap Pemred Majalah Tempo Bambang Harymurti pada tahun 2003 karena berita berjudul Ada Tomy di Tenabang yang terbit pada edisi edisi 3-9 Maret 2003. Bambang dijerat dengan Pasal XV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana tentang pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dan Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik. Pasal penghinaan presiden dan wakil presiden menjerat Redaktur Eksekutif Rakyat Merdeka Supratman karena berita edisi 6 Januari 2003 dengan judul "Mulut Mega Bau Solar, 8 Januari 2003 dengan judul "Mega Lintah Darat", pada 30 Januari 2003 dengan judul "Mega Lebih Ganas dari Sumanto", dan berita pada 4 Januari 2003 yang berjudul "Mega Cuma Sekelas Bupati". Untuk pasal penodaan agama menjerat Pemred Rakyat Merdeka Online Teguh Santosa. Dia diadili karena Rakyat Merdeka Online dalam edisi 2 Februari 2006 memuat ulang tiga dari 12 gambar kartun Nabi dari harian Jylland Posten Denmark. Teguh didakwa dengan Pasal 156 dan 156 (a) KUHP tentang penghinaan dan penodaan agama. 124 Dari tiga kasus itu, vonisnya beragam. Bambang Harymurti divonis bersalah di pengadilan tingkat pertama namun dibebaskan di tahap sidang kasasi di Mahkamah Agung. Teguh Santoso juga divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan Supratman divonis bersalah dan dihukum percobaan 12 (dua belas) bulan penjara. 31. Pola pemidanaan terhadap wartawan mulai berubah sejak lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada 2008 lalu. Jika sebelumnya hampir semua pemidanaan terhadap wartawan menggunakan KUHP, setelah itu pasal yang digunakan untuk menjerat wartawan dalam proses pidana menggunakan UU ITE karena berita yang dipersoalkan dipublikasikan di ranah digital. Ada sejumlah kasus pemidanaan menggunakan UU ITE yang cukup menonjol. Antara lain Muhammad Asrul dari Berita.news, Mohammad Sadli Saleh dari liputanpersada.com dan Diananta Putra Sumedi dari Banjarhits/Kumparan. Ketiganya dijerat dengan Pasal UU ITE dan divonis beragam: Asrul dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45, divonis 3 bulan penjara; Sadli dengan Pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 27, divonis 2 tahun; Diananta dengan pasal Pasal 28 ayat (2), divonis 3 bulan 15 hari. Pada 5 Februari 2020, Dewan Pers memutuskan, bahwa Kumparan yang harus bertanggung jawab atas pemuatan berita Banjarhits. Dewan Pers menilai berita ini melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal 1, 3, dan 8 karena menyajikan berita yang “tak uji informasi, tak berimbang, memuat opini menghakimi dan mengandung prasangka atas dasar perbedaan suku.” Sukirman memberikan hak jawab pada Kumparan. Isinya, bantahan terhadap isu Dayak versus Bugis, “Saya selaku Ketua Umum Majelis Kepercayaan Kaharingan Indonesia, menolak atau tidak menginginkan terjadinya konflik antara suku Dayak dan Bugis. Dan menginginkan sengketa permasalahan antara PT JAR dan warga Desa Cantung Kiri Hilir dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan ataupun dengan menempuh jalur hukum.” Meski ada upaya penyelesaian melalui Dewan Pers, namun kasus ini ternyata dilaporkan secara pidana dan tetap diproses oleh polisi. Pada 25 Februari 2020, Diananta mendapat surat panggilan dari Direktorat Reserse 125 Kriminal Khusus Kepolisian Kalimantan Selatan. Pada 4 Mei 2020, ia ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka UU ITE. Dalam sidang putusan 10 Agustus 2020, majelis hakim pengadilan Kotabaru memvonisnya dengan hukuman penjara tiga bulan 15 hari. 32. Preseden kasus Diananta ini merupakan salah satu tantangan dari perlindungan hukum terhadap wartawan dari pemidanaan. Sebab, meskipun sudah ditangani Dewan Pers dan diselesaikan secara etik, namun ada upaya lanjutan berupa pemidanaan dan itu diproses oleh polisi. Dalam kasus ini, celah dari adanya pemidanaan ini dari soal badan hukum. Dalam UU Pers No. 40/1999, badan hukum pers merupakan syarat wajib bagi perusahaan pers. Pihak yang berperkara memanfaatkan celah tersebut untuk mempidanakan. Hal ini bisa terjadi karena perkembangan internal di Banjarhits dan Kumparan. Banjarhits merupakan salah satu dari peserta program 1000 Startup yang dibuat oleh Kumparan.com. Dalam program itu, Kumparan menaungi media online di daerah melalui skema kerja sama pendanaan dan juga proteksi legal. Pada saat kerja sama itu, Banjarhits tidak memiliki badan hukum. Namun dengan adanya kerja sama dengan Kumparan itu, maka Banjarhits bernaung di bawah badan hukum Kumparan.com. Masalahnya, setelah ada rekomendasi sanksi dari Dewan Pers kepada Banjarhits/Kumparan, Kumparan memutuskan kerja samanya dengan Banjarhits. Langkah itu membuat Banjarhits tak berbadan hukum, yang itu kemudian menjadi dalih bagi pelapor untuk membawa kasus ini ke pidana atas kesalahan etik yang sebenarnya sudah diselesaikan di Dewan Pers. Kasus serupa juga terjadi menimpa Asrul. Kasus yang menyeret editor Berita.news itu bermula dari tiga berita masing-masing: Putra Mahkota Palopo Diduga 'Dalang' Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp11M yang terbit pada 10 Mei 2019, Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas yang terbit 24 Mei 2019, dan terakhir Jilid II Korupsi Jalan Lingkar Barat Rp 5 M, Sinyal Penyidik untuk Farid Judas? Yang terbit 25 Mei 2019. Kasus ini sudah sempat diperiksa Dewan Pers. Pada 4 Maret 2020, Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor 187/DP-K/III/2020, yang menyimpulkan karya Asrul adalah produk jurnalistik sehingga 126 penanganannya menggunakan mekanisme amanat UU Pers No. 40/1999. Namun, penyelesaian di Dewan Pers itu tak menghentikan proses pidananya di pengadilan. Jaksa menggunakan dalil seperti terhadap Banjarhits, yaitu terkait soal badan hukum. Sebab, badan hukum perusahaan berita.news, PT Aurora Media Utama baru disahkan sebagai perusahaan oleh Menkumham pada 13 Mei 2019. Perusahan itu pun baru terverifikasi atau terdaftar di Dewan Pers pada 21 November 2019, sementara naskah yang diunggah Asrul pada berita.news sebelum tanggal itu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, dalam sidang 23 November 2021, memutuskan Asrul bersalah melanggar pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan penjara. Sedangkan, kasus yang menyeret Sadli, Pemimpin Redaksi Liputan Persada.com, adalah tulisan editorial berjudul "Abracadabra: Simpang Lima Labungkari Disulap Menjadi Simpang Empat, edisi 10 Juli 2019. Buntut tulisan itu, ia dilaporkan ke Polres Baubau oleh Bupati Buton Tengah, Samahudin, melalui Kepala Bagian Hukum Pemkab Buton Tengah, Akhmad Sabir, dan Kadis Kominfo Buton Tengah, La Ota. Dewan Pers menilai tulisan yang dibuat Sadli merupakan bagian dari produk pers sehingga dilindungi oleh UU Pers No. 40/1999. Jika ada publik yang mempersoalkannya, maka mekanismenya menggunakan UU Pers No. 40/1999. Namun, itu tak menghentikan proses pidana kasus tersebut. Setelah dua kali menjalani pemeriksaan, Sadli kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan berkas perkara Nomor: BP/94/XII/2019 Reskrim tertanggal 11 Desember 2019. Sadli kemudian dipanggil jaksa dan ditahan di Rutan Baubau selama 20 hari sejak 17 Desember sampai 5 Januari 2020. Kasus Sadli mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Pasarwajo dan didakwa melanggar Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2), Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, dalam sidang 26 Maret 2020 menyatakan Sadli menyebarkan informasi hingga menimbulkan kebencian di masyarakat. Hakim menjatuhkan vonis 2 (dua) tahun penjara. 127 33. Jika melihat praktik perlindungan terhadap wartawan di awal-awal kelahiran UU Pers No. 40/1999, sudah ada kasus pemidanaan terhadap wartawan seperti yang menimpa wartawan Tempo, Rakyat Merdeka, Rakyat Merdeka Online, misalnya. Pada saat itu, laporan pidana publik ke polisi itu bisa dengan langsung diproses dengan pasal pidana. Polisi yang menentukan apakah kasus itu bisa dipidana atau tidak. Situasi mulai berubah setelah ada MoU Dewan Pers dan Polri sejak 2012. Inti dari MoU itu adalah bahwa Polri akan berkoordinasi dengan Dewan Pers jika ada laporan pidana dari publik kepada wartawan. Dengan adanya MoU ini, maka polisi terlebih dahulu perlu mendengar pendapat Dewan Pers apakah kasus yang dilaporkan itu merupakan sengketa pemberitaan yang pelru diselesaikan dengan UU Pers No. 40/1999, atau merupakan kasus pidana yang itu penanganannya menggunakan peraturan di luar UU Pers No. 40/1999. Berkaca dari sejumlah kasus pemidanaan ini, memang sudah ada mekanisme MoU antara Dewan Pers dan Polri yang menjadi mekanisme awal untuk melindungi wartawan dari pemidanaan jika memang menjalankan profesinya sesuai undang-undang. Dewan Pers menilai mekanisme ini sebagai upaya untuk memastikan bahwa wartawan benar- benar dilindungi saat menjalankan profesinya seperti amanat Pasal 8 UU Pers No. 40/1999. Tanpa mekanisme itu, bisa dibayangkan berapa banyak pemidanaan terhadap wartawan yang akan langsung bergulir melalui proses pidana. Namun, upaya itu memang tak sepenuhnya sesuai harapan. Seperti dalam kasus Diananta atau M. Asrul, sudah ada proses penyelesaian yang dilakukan oleh Dewan Pers sebagai bagian dari mekanisme pelrindungan. Dalam kasus Diananta, memang ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan sehingga ada sanki secara etik. Seharusnya dengan adanya sanksi itu, maka kasusnya dinyatakan bisa diselesaikan secara etik sehingga tak bisa berlanjut dengan upaya hukum lainnya. Namun, dalam kasus Asrul, pemidanaan tetap terjadi. Padahal Diananta sudah diproses secara etik dan mematuhi rekomendasi sanksi yang diberikan Dewan Pers. 128 III.8 DEWAN PERS DAN GUGATAN PERDATA TERHADAP MEDIA 34. Tak lama setelah lahirnya UU Pers No. 40/1999, gugatan perdata terhadap media juga cukup marak. Berbeda dengan pemidanaan, gugatan perdata dilakukan secara langsung ke pengadilan dengan alasan ada perbuatan melawan hukum atas berita yang dipublikasikan media dan mengajukan tuntutan rugi materiil dan immateriil. Ada sejumlah kasus gugatan perdata yang menarik perhatian sejak tahun 1999. Pelaku gugatannya beragam, dari pengusaha hingga pejabat pemerintahan atau negara. Di bawah ini adalah beberapa contoh kasusnya. Kasus Gugatan Perdata terhadap Media 2000-2025 Tahun Kasus Tuntutan Ganti Rugi Soeharto vs Time (1999) Soeharto menggugat Majalah Time edisi 24 Mei 1999 yang menulis laporan utama tentang harta kekayaan keluarga Soeharto. Pada sampul depan Majalah Time edisi ini memperlihatkan mata uang 10 dolar Amerika Serikat dengan gambar Soeharto dan tulisan "Suharto Inc. How Indonesia's Longtime Boss Built a Family Fortune". Materiil: Rp280 juta Immateriil: Rp189 triliun. John Hamenda menggugat berita Majalah Trust (2003) John Hamenda menggugat berita Trust berjudul "Komplotan Pembobolan BNI" pada edisi 52 Tahun I, 1-7 Oktober 2003, yang dianggapnya ditulis berdasarkan informasi yang tidak sah. Rp2 triliun. Tomy Winata vs Koran Tempo, Goenawan Mohamad (2003) Buntut pernyataan Goenawan di Koran Tempo pada 12 dan 13 Maret 2003, yang inti pernyataannya menyatakan Republik Indonesia jangan jatuh ke tangan preman juga jangan sampai jatuh ke tangan preman, termasuk Tomy Winata. Materiil: Rp1 miliar Immateriil: Rp 20 miliar Marimutu Sinivasan menggugat PT Tempo Inti Media Harian dan Pemimpin Redaksi, Bambang Marimutu Sinivasan menggugat PT Tempo Inti Media Harian dan Pemimpin Redaksi, Bambang Harymurti, karena 64 tulisan di Koran Tempo selama Januari 2003-Mei 2003, yang dinilai merugikan dirinya. Materiil: US$50 juta Immateriil: US$1 juta 129 Harymurti (2003) Marimutu Sinivasan vs Kompas (2003) Pemilik Texmaco Sinivasan keberatan atas akumulasi pemberitaan Kompas sejak Desember 1999 hingga 2003 tentang grup Texmaco dan Sinivasan yang dianggap tak sesuai dengan fakta. Materiil: US$150 juta. Immateriil: US$ 1 juta Munarman vs Koran Tempo, Pimred Koran Tempo, Ahmad Suedy (Wahid Institute) Koran Tempo pada 3 Juni 2008 dinilai memfitnah Munarman, pemimpin Laskar Umat Islam, karena memasang fotonya yang terlihat tengah mencekik anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). Material Rp1,2 juta. Immateriil Rp13 miliar. Muh Akbar Amin vs Antaranew s, Terkini News, Celebes News, Makassar Today, Kabar Makassar, dan Radio Republik Indonesia (RRI) 2016) Gugatan terkait berita konferensi pers pada 18 Maret 2016. Sebab, narasumber yang menjadi berita mempertanyakan status Muhammad Akbar Amin sebagai Raja Tallo. Rp100 triliun Lima mantan staf khusus Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman vs herald.id dan inikata.co m (2024) Kasus ini bermula dari pemberitaan yang diterbitkan pada 19 September 2023, berjudul “ASN yang di-nonjobkan di era kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman diduga ada campur tangan Stafsus.” Rp700 miliar. Menteri Pertanian Amran Sulaiman vs Tempo (2025) Gugatan terkait pemberitaan berjudul "Poles-Poles Beras Busuk". Pemberitaan itu diunggah melalui akun media sosial X dan instagram Tempo.co edisi 16 Mei 2025. Materil: Rp19,1 juta. Immateriil: Rp200 miliar. 130 35. Dari delapan kasus gugatan perdata ini, salah satu kesamaannya adalah pada soal gugatan ganti rugi yang sangat tinggi. Bandingkan dengan ancaman denda terhadap media yang tak berbadan hukum yang ada dalam Pasal 18 ayat (3) UU Pers No. 40/1999 yaitu berupa ancaman pidana dengan hukuman denda maksimal Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). Dalam delapan kasus gugatan perdata ini, sebagian besar gugatannya tidak dikabulkan. Gugatan Soeharto terhadap Majalah Time ditolak. Gugatan John Hamenda terhadap Majalah Trust tak berlanjut karena John Hamenda kemudian dihukum penjara 20 tahun dan denda Rp 1 miliar karena kasus dugaan pembobolan BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Gugatan Marimutu Sinivasan terhadap PT Tempo Inti Media Harian dan Pemimpin Redaksi, Bambang Harymurti, Muh Akbar Amin vs Antaranews, Terkini News, Celebes News, Makassar Today, Kabar Makassar, dan RRI, serta lima mantan staf khusus Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman vs Herald.id dan Inikata.com ditolak pengadilan. Dalam kasus gugatan Tomy Winata vs Koran Tempo, tergugat dihukum membuat pernyataan minta maaf. Sedangkan kasus gugatan Marimutu Sinivasan terhadap Kompas tidak berlanjut karena ada akta perdamaian oleh keduanya. 36. Dalam sebagian besar kasus gugatan perdata, perlindungan hukum terhadap pers bisa berjalan. Dalam kasus-kasus gugatan itu, salah satu alasan hakim dalam membuat keputusan adalah menimbang UU Pers No. 40/1999 yang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan. Ketua majelis hakim yang menangani gugatan Marimutu vs PT Tempo Inti Media Harian dan Pemimpin Redaksi Bambang Harymurti, membatalkan putusan PN Jakarta Selatan serta PT DKI Jakarta yang mengabulkan gugatan Marimutu. "Gugatan Marimutu ditolak. Salah satu pertimbangannya karena belum ada hak jawab dari pihak Marimutu," kata ketua majelis kasasi, Harifin A. Tumpa. Majelis kasasi mendasarkan keputusannya pada UU Per No. 40/1999 yang memberi kesempatan kepada pihak yang diberitakan untuk menggunakan hak jawab. 131 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam sidang 15 Juli 2009, menolak gugatan Munarman dengan menggunakan dasar UU Pers No. 40/1999. Ketua Majelis Hakim Syahrial Sidik menilai tergugat sudah melakukan ralat dan permohonan maaf secara sukarela tanpa teguran secara tertulis maupun lisan dari penggugat terhadap pemuatan foto tersebut. Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 Makassar Sulawesi Selatan, dalam sidang 14 September 2022 menolak gugatan Akbar Amin karena penggugat mengakui tidak menjalankan hak koreksi dan hak jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat 2 dan 3 UU Pers No. 40/1999. Argumentasi hukum sama juga disampaikan majelis hakim yang menangani gugatan lima mantan staf khusus Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman vs Herald.id dan Inikata.com. Dalam putusannya, hakim kasasi Mahkamah Agung pada 27 Juni 2025 menolak permohonan kasasi penggugat karena sudah ada penyelesaian melalui mekanisme UU Pers No. 40/1999. Dewan Pers telah merekomendasikan dua media tergugat itu minta maaf dan memberikan hak jawab. Penggugat mematuhi rekomendasi Dewan Pers dengan minta maaf dan melayani hak jawab, tetapi penggugat masih tetap menggugat secara perdata. III.9 KESIMPULAN SOAL PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN 37. Setelah UU Pers No. 40/1999 dilahirkan pada tahun 1999 lalu, ada sejumlah kasus yang bisa dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan pers. Bentuknya bisa berupa kekerasan terhadap wartawan atau serangan terhadap media, pemidanaan terhadap wartawan hingga gugatan perdata terhadap perusahaan media. Peristiwa dan kasusnya berbeda-beda, namun ada sejumlah pola yang bisa dilihat dalam soal perlindungan dari UU Pers No. 40/1999. Kasus kekerasan. Ada sejumlah kasus kekerasan yang dihadapi wartawan dan media, baik yang berupa fisik maupun nonfisik, termasuk digital. Sebagian kasus itu diproses secara hukum dan membawa pelakunya ke pengadilan seperti dalam kasus Nurhadi (Tempo, Surabaya), Wartawan Padang (Sumatera Barat) atau kasus pembunuhan terhadap AA Prabangsa (Radar Bali, Denpasar). 132 Dalam kasus Nurhadi, ada praktik perlindungan hukum yang diberikan. Dewan Pers dan organisasi wartawan melakukan pendampingan dalam menangani kasusnya saat dilaporkan ke polisi. Nurhadi juga mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) saat kasus ini ditangani pohak kepolisian. Dewan Pers, dalam kasus ini, mengirimkan ahli pers untuk memberikan keterangan saat kasus ini dalam proses penyidikan polisi. Saat kasusnya disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya, Dewan Pers juga mengirimkan ahli pers untuk memberikan keterangan. Dua polisi penganiaya Nurhadi pun akhirnya diganjar hukuman penjara dan diwajibkan membayar restitusi. Pemberian hukuman kepada pelaku kekerasan, seperti terhadap Marinir yang menganiaya wartawan di Padang pada 2012, atau pelaku pembunuhan wartawan Radar Bali AA Prabangsa pada 2009 adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada wartawan oleh negara seperti diamanatkan UU Pers No. 40/1999. Namun juga harus diakui bahwa ada kasus yang memang tak diproses hukum. Ada yang karena memang tidak dilaporkan ke penegak hukum. Namun ada juga yang karena faktor penegak hukum yang belum melaksanakan tugasnya dengan baik, seperti dalam kasus kekerasan terhadap wartawan Kompas.com, Tirto.id pada tahun 2019, serta serangan digital terhadap Tempo.co, Tirto.id dan Narasi TV. Kasus pemidanaan. Pemidanaan terhadap wartawan dalam menjalankan kerja jurnalistiknya sudah terjadi sejak UU Pers No. 40/1999 pada 1999 lalu. Praktik itu masih terus terjadi hingga kini, meski ada sejumlah perbedaan dalam penggunaan pasal yang dikenakan. Sebelumnya pemidanaan banyak menggunakan KUHP, setelah itu beralih menggunakan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 38. Pada periode 2000 hingga 2011, kasus pemidanaan terhadap wartawan seperti nyaris tanpa bisa dicegah. Sebab, seseorang bisa secara langsung mempidanakan wartawan karena pemberitaannya ke polisi. Polisi kemudian menangani kasus itu secara pidana yang membuat wartawan diseret ke pengadilan seperti yang dialami oleh wartawan Tempo, Rakyat Merdeka pada tahun 2003. 133 Situasinya mulai berubah setelah Dewan Pers membuat Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Polri sejak 2012. Sejak adanya MoU itu, maka laporan pemidanaan publik ke polisi tak langsung diproses secara pidana. Berdasarkan MoU tersebut, Polri perlu berkoordinasi dengan Dewan Pers untuk menentukan apakah kasus ini merupakan sengketa pemberitaan yang harus diselesaikan dengan UU Pers No. 40/1999 atau bukan sengketa pemberitaan sehingga bisa diproses di luar UU Pers No. 40/1999. 39. Berdasarkan data yang dimiliki Dewan Pers, mekanisme MoU ini cukup efektif sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan. Melalui mekanisme koordinasi dalam MoU tersebut, maka laporan pidana publik ke polisi itu tak langsung membuat wartawan bisa dipidanakan. Ada proses penilaian yang dilakukan Dewan Pers atas laporan tersebut, sehingga proses hukumnya bisa lebih fair. Dengan mekanisme ini, maka wartawan dan media yang benar-benar menjalankan kerja jurnalistik dan mematuhi UU Pers No. 40/1999 dan Kode Etik Jurnalistik bisa dilindungi dari pemidanaan. Namun juga harus diakui bahwa mekanisme perlindungan Dewan Pers melalui MoU tak berarti bisa membuat wartawan tak bisa dibawa ke pengadilan. Ada sejumlah kasus di mana wartawan yang melakukan kerja jurnalistiknya (termasuk mematuhi sanksi etik dari Dewan Pers) sesuai UU Pers No. 40/1999 dan Kode Etik Jurnalistik tapi tetap dipidana seperti yang dihadapi Pemred Banjarhits Diananta Sumedia atau M. Asrul dari Beritanews.com. Gugatan perdata. Gugatan perdata terhadap media sudah ada, dan lebih banyak, setelah tahun 1999. Penggugatnya beragam, mulai dari pengusaha hingga pejabat negara, yang mendalilkan ada perbuatan melawan hukum oleh wartawan dan media. Kesamaan dari gugatan perdata itu adalah pada tuntutan ganti rugi yang umumnya tinggi. Nilai gugatan ganti rugi yang tinggi ini menjadi perhatian Dewan Pers dan organisasi pers dan organisasi wartawan. Meski diakui bahwa menggugat secara perdata adalah hak warga negara, namun gugatan itu bisa membuat media jera. Beberapa organisasi wartawan dan aktivis 134 kebebasan pers dan berekspresi menyebut gugatan perdata dengan ganti rugi tinggi ini menjadi alat represi baru terhadap media. 40. Berkaca dari kasus gugatan perdata terhadap media selama ini, hakim sebagian besar menggunakan argumentasi UU Pers No. 40/1999 dalam menanganinya seperti dalam gugatan Marimutu Sinivasan vs Tempo, Munarman vs Koran Tempo, Akbar Amin vs 7 media di Makassar, dan Lima mantan staf khusus Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman vs Herald.id dan Inikata.com. Tak bisa mencegah kasusnya masuk ke pengadilan, namun perlindungan diberikan oleh hakim melalui penggunaan UU Pers No. 40/1999 saat mengambil keputusan. Berdasarkan penjelasan di atas, Dewan Pers menilai bahwa Pasal 8 UU Pers No. 40/1999 memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan, baik melalui mekanisme MoU dengan aparat penegak hukum atau putusan pengadilan yang menjadikan UU Pers No. 40/1999 sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan. Dengan sejumlah fakta dan argumentasi di atas Dewan Pers menilai frasa perlindungan hukum dalam pasal tersebut sudah jelas dan tidak multitafsir. IV. PETITUM Berdasarkan keterangan dan argumentasi tersebut di atas secara keseluruhan, PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Uji Materiil Nomor Perkara 145/PUU-XXIII/2025 atas ketentuan Pasal 8 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. menerima Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya; 2. menolak Permohonan dari Para Pemohon untuk seluruhnya; 3. menyatakan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 135 Keterangan tambahan Pihak Terkait Dewan Pers tanggal 10 November 2025 1. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr. M. Apakah perlindungan hukum diberikan hanya kepada wartawan dari media yang sudah terverifikasi Dewan Pers atau juga kepada wartawan yang memiliki sertifikasi dari Dewan Pers, atau semuanya? Tanggapan Dewan Pers: Perlindungan hukum diberikan kepada seluruh wartawan dan perusahaan pers yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut “UU Pers No. 40/1999”), tidak hanya kepada media yang terverifikasi Dewan Pers atau wartawan yang sudah memiliki sertifikat kompetensi dari Dewan Pers. Dalam UU Pers No. 40/1999, sebuah media bisa dikategorikan sebagai perusahaan pers jika memiliki badan hukum yang “khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi”. Pasal 9 ayat (2) UU Pers No. 40/1999 menyatakan, "Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia". Pasal 1 ayat (2) UU Pers No. 40/1999 mendefinisikan perusahaan pers sebagai "badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi”. Wartawan, mengacu pada definisi Pasal 1 ayat (4) UU Pers No. 40/1999 adalah “orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik". Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan jurnalistik, dalam Pasal 1 ayat (1), adalah aktivitas yang meliputi "mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia." Wartawan, seperti diatur oleh Pasal 7 ayat (2) UU Pers No. 40/1999, "memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik." Oleh karena itu, kepatuhan kepada Kode Etik Jurnalistik menjadi salah satu syarat seseorang disebut sebagai wartawan. Wartawan dan media yang memenuhi ketentuan UU Pers No. 40/1999 itu, maka ia berhak mendapatkan perlindungan dari UU Pers No. 40/1999 dan pembelaan 136 dari Dewan Pers. Ambil contoh, jika ada wartawan yang dipukul saat sedang meliput peristiwa demonstrasi. Wartawan itu kemudian membuat laporan ke polisi dengan Pasal penghalang-halangan terhadap wartawan yang melakukan kegiatan jurnalistik seperti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers No. 40/1999. Pasal itu memberikan ancaman pidana dan denda bagi siapa saja yang "secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta. Pasal 4 ayat (2) UU Pers No. 40/1999 memuat ketentuan yang menyatakan bahwa "Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran". Pasal 4 ayat (3) menyatakan, "Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi." Saat menerima pengaduan dari wartawan karena mengalami penghalang- halangan atau kekerasan, maka polisi akan melakukan koordinasi dengan Dewan Pers. Hal ini mengacu kepada MoU Dewan Pers dan Polri tahun 2022 tentang Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Kasus Dugaan Penyalahgunaan Profesi Wartawan. Polisi kemudian akan meminta Dewan Pers menyediakan ahli pers untuk diperiksa dalam kasus tersebut. Ahli pers akan menyatakan bahwa itu merupakan kasus penghalang-halangan atau kekerasan terhadap wartawan jika yang mengadukan adalah wartawan yang sedang menjalankan kegiatan jurnalistik. Jika yang mengadukan tak memenuhi kategori sebagai wartawan dan tidak sedang dalam melakukan kegiatan jurnalistik, maka ahli pers akan menyatakan bahwa kasus itu bukan kekerasan terhadap wartawan atau bukan bentuk penghalang-halangan sehingga tak bisa ditangani dengan UU Pers No. 40/1999. Begitu juga jika ada pengaduan publik secara pidana kepada polisi yang menyeret wartawan dan media. Sesuai MoU Dewan Pers - Polri, maka polisi akan bertanya kepada Dewan Pers apakah laporan itu merupakan bentuk sengketa pemberitaan yang harus diperiksa dengan mekanisme UU Pers No. 40/1999 atau itu bukan sengketa pemberitaan sehingga bisa diproses secara pidana. 137 Dalam kasus seperti ini, Dewan Pers akan menyediakan ahli pers untuk menjawab pertanyaan polisi. Ahli pers Dewan Pers akan melihat dulu apakah media yang diadukan itu merupakan perusahaan pers atau bukan, dan berita yang dipersoalkan itu apakah karya jurnalistik atau bukan. Jika media yang diadukan memenuhi kategori perusahaan pers dan berita yang dipersoalkan merupakan karya jurnalistik, maka ahli pers akan menilai kasus tersebut sebagai sengketa pemberitaan yang harus diselesaikan melalui mekanisme UU Pers No. 40/1999 (menggunakan hak koreksi atau hak jawab) atau melalui penyelesaian di Dewan Pers. Namun jika media yang diadukan itu tidak memenuhi ketentuan sebagai perusahaan pers yang diatur dalam UU Pers No. 40/1999 dan berita yang dipersoalkan bukan karya jurnalistik, maka ahli pers akan menyatakan bahwa ini bukan sengketa pers atau bukan sengketa pemberitaan sehingga tidak bisa diproses dengan mekanisme UU Pers No. 40/1999 atau dipersilakan diproses dengan ketentuan hukum lain. Semua proses itu merupakan bagian dari perlindungan hukum yang diberikan UU Pers No. 40/1999 dan Dewan Pers kepada wartawan dan media. Apa beda wartawan yang memenuhi ketentuan UU Pers No. 40/1999 dengan wartawan yang tersertifikasi Dewan Pers? Apa juga beda perusahaan pers yang memenuhi ketentuan UU Pers No. 40/1999 dengan yang terverifikasi Dewan Pers? Seorang wartawan bisa tersertifikasi Dewan Pers setelah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (selanjutnya disebut “UKW”). Ketentuan soal UKW ini diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Wartawan. Wartawan yang lolos UKW akan mendapatkan sertifikat sebagai wartawan muda, wartawan madya atau wartawan utama. Sertifikasi ini merupakan bagian dari upaya Dewan Pers untuk menilai kompetensi seorang wartawan, apakah dia memiliki kompetensi wartawan muda, wartawan madya atau wartawan utama. Dalam proses UKW itu juga ada pembekalan yang diberikan, bukan hanya berupa ujian. Sehingga secara praktis UKW tidak hanya mengukur kompetensi, tapi juga bisa mendorong peningkatan kompetensi wartawan. Meskipun ketentuan soal UKW ini dituangkan dalam peraturan Dewan Pers, namun sifat dari sertifikasi ini masih bersifat voluntary, belum mandatory. 138 Sehingga wartawan yang belum memiliki sertifikat kompetensi masih tetap bisa menjalankan kerja jurnalistiknya sepanjang sesuai ketentuan UU Pers No. 40/1999 seperti dijelaskan di atas. Jika wartawan memenuhi ketentuan itu, maka ia mendapatkan perlindungan hukum seperti dimaksudkan dalam Pasal 8 UU Pers No. 40/1999. Namun jika wartawan itu tak memenuhi ketentuan UU Pers No. 40/1999, maka dia tidak bisa dilindungi oleh Undang- Undang Pers. Dewan Pers tidak memiliki data pasti soal jumlah wartawan. Namun sampai akhir Oktober 2025, setidaknya hampir 14.000 wartawan yang mengikuti UKW. Rinciannya sebagai berikut: 10.273 memiliki sertifikasi wartawan muda; 2.551 wartawan madya; dan 1.233 wartawan utama. Begitu juga dengan soal media. Dewan Pers melakukan verifikasi perusahaan pers yang ketentuannya mengacu pada Peraturan Dewan Pers Nomor 3 Tahun 2019 tentang Standar Perusahaan Pers dan Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pendataan Perusahaan Pers. Sebuah media tidak cukup hanya berbadan hukum pers sesuai ketentuan UU Pers No. 40/1999 untuk bisa lolos verifikasi Dewan Pers. Dia juga harus memenuhi ketentuan minimal lainnya yang berhubungan dengan pengelola media dan kesejahteraan pekerjanya. Ketentuannya antara lain: ada pemisahan antara yang menangani bisnis dan redaksi; pemimpin redaksinya harus memiliki sertifikat wartawan utama; memberikan gaji minimal sesuai UMP sebanyak 13 kali dalam setahun, dan lain-lain. Untuk memastikan apakah media memenuhi ketentuan tersebut, ada pemeriksaan berdasarkan dokumen yang dikirim ke Dewan Pers (yang disebut sebagai verifikasi administratif) dan pemeriksaan dokumen dan mencocokkannya dengan kondisi faktual di lapangan (disebut sebagai verifikasi faktual). Jika media itu memenuhi ketentuan Peraturan Peraturan Dewan Pers Nomor 3 Tahun 2019 tentang Standar Perusahaan Pers dan Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pendataan Perusahaan Pers, maka media tersebut akan dinyatakan lolos verifikasi Dewan Pers (baik administratif atau faktual) dan nama medianya akan tercantum dalam website Dewan Pers. Berdasarkan data Dewan Pers pada akhir tahun 2024, tercatat ada 5.019 media. Rinciannya: 3.886 media siber, 527 media cetak, 57 Televisi (nasional, lokal), 139 549 radio. Jumlah sebenarnya di lapangan bisa lebih banyak dari itu. Sampai akhir Oktober 2025, yang terverifikasi administrasi 147 media, yang terverifikasi faktual 1.349 media. Jadi, masih banyak media yang belum terverifikasi Dewan Pers. Verifikasi media, yang ketentuannya diatur melalui peraturan Dewan Pers, sifatnya masih voluntary, belum mandatory. Sehingga media yang belum terverifikasi Dewan Pers masih bisa menjalankan kerja-kerja jurnalistik, namun harus memenuhi ketentuan sebagai perusahaan pers yang diatur dalam UU Pers No. 40/1999. Media yang sudah sesuai memenuhi ketentuan UU Pers No. 40/1999 tetap mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga jika ada pengaduan publik secara pidana atas produk media tersebut, maka penyelesaiannya menggunakan mekanisme UU atau melalui penyelesaian di Dewan Pers, bukan melalui jalur pidana. 2. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S. H., M.H., 1) Apa saja contoh peran Dewan Pers dalam dalam penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan, pemidanaan dan gugatan perdata? Tanggapan Dewan Pers: Penjelasan atas pertanyaan tersebut akan kami jawab melalui tabel sebagai berikut: Jenis Kasus Peran Dewan Pers Kekerasan Pembunuhan Herliyanto, wartawan lepas tabloid Delta Pos Sidoarjo (2006) Dewan Pers mengirim tim untuk mengumpulkan data dan berkoordinasi dengan penegak hukum untuk mengusut kasus pembunuhan Herliyanto. Lihat pernyataan Dewan Pershttps://www.dewanpers.or.id/berita/ detail/365/perkembangan-kasus- pembunuhan-wartawan-delta-pos Kekerasan terhadap wartawan Tempo di Surabaya, Nurhadi (2021). Dewan Pers menghadirkan ahli pers pada saat penyidikan kasus Nurhadi di kepolisian dan sidang di pengadilan. Ahli pers yang ditugaskan adalah Imam Wahyudi. Penarikan kartu pengenal liputan wartawan CNN Dewan Pers pada 29 September 2025 mengeluarkan Pernyataan Terbuka Nomor 02/P-DP/IX/2025 yang meminta semua pihak menghormati kebebasan pers Diana Valencia dipulihkan agar bisa kembali liputan di Istana 140 Kepresidenan. Dewan Pers juga mendampingi CNN bertemu Biro Pers Istana Kepresidenan. Pidana Kasus pidana Pemred Majalah Tempo, Bambang Harymurti (2003) Pemred Majalah Tempo dipidana terkait berita “Ada Tommy di Tenabang”, pada 2003. Ahli dari Dewan Pers memberikan keterangan dalam sidang dan menyatakan Tempo melakukan fungsi kontrol sosial untuk kepentingan publik dalam pemberitaan tersebut. Kasus pidana Pemred Rakyat Merdeka Online, Teguh Santosa (2006) Dewan Pers memberikan keterangan bahwa gambar yang dimuat tentang kartun Nabi Muhammad di Rakyat Merdeka Online merupakan karya jurnalistik sehingga tidak dapat diproses dengan hukum pidana. Kasus pidana Pemred Banjarhits, Diananta Sumedi (2020) Dewan Pers memberikan keterangan dalam sidang Diananta melalui ahli pers Herutjahjo dan Wina Armada. Keduanya menyatakan berita yang dimuat Banjarhits merupakan produk jurnalistik dan tidak dapat diproses dengan hukum pidana. Perdata Lima mantan Staf Khusus Gubernur Sulsel vs herald.id dan inikata.com (2024) Ahli Dewan Pers dalam sidang kasus ini memberikan keterangan bahwa gugatan ini menuntut ganti rugi di luar kemampuan. Media memang melakukan pelanggaran Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik dan sudah ada sanksi berupa Hak Jawab dan Hak Koreksi sebagai upaya perbaikan. Ahli pers Dewan Pers juga menyatakan bahwa sengketa pers dinyatakan selesai ketika upaya hak jawab dan hak koreksi sudah dilaksanakan. Muh Akbar Amin vs Antaranews, Terkini News, Celebes News, Makassar Today, Kabar Makassar, dan RRI Dalam sidang kasus ini, ahli pers dari Dewan Pers, Imam Wahyudi pada intinya menjelaskan bahwa perkara ini adalah perkara pers dan diselesaikan dengan mekanisme UU Pers No. 40/1999. Kasus Asian Agri vs. Tempo (2008) Ahli dari Dewan Pers, Atmakusumah, dalam sidang menjelaskan bahwa pemberitaan Tempo tentang dugaan penggelapan pajak Asian Agri merupakan salah satu fungsi pers untuk melakukan kontrol sosial untuk kepentingan publik sehingga tidak dapat digugat secara perdata. 141 2) Apakah Peraturan Dewan Pers Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan masih berlaku? Lampirkan kelengkapan MoU Dewan Pers. Tanggapan Dewan Pers: Peraturan Dewan Pers Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan masih berlaku demikian pula peraturan Dewan Pers dan Nota Kesepahaman sebagai berikut: Peraturan Dewan Pers soal Perlindungan Wartawan Peraturan Pengaturan Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan, tanggal 28 April 2008 (Vide Bukti Pihak Terkait PT1) Berisi penjelasan mengenai perlindungan wartawan dalam menjalankan kerja jurnalistik dan menjadi pedoman bagi semua pihak dalam memperlakukan wartawan dan menjadi acuan bagi Dewan Pers untuk menjaga kemerdekaan pers dan melindungi wartawan. Dalam melaksanakan tugas, wartawan mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2013 tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan, tanggal 15 Maret 2013 (Vide Bukti Pihak Terkait PT2) Memuat ketentuan soal tahap- tahap dan mekanisme penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan. Ada definisi soal kekerasan kepada wartawan, bentuk kekerasan kepada wartawan, prinsip penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan, langkah penanganan hingga tanggung jawab perusahaan pers, organisasi 142 profesi wartawan, dan Dewan Pers dalam menanganinya. Nota Kesepahaman Penjelasan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor NK/4/III/2022 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan tanggal 16 Maret 2022 (Vide Bukti Pihak Terkait PT-3) Mengatur ketentuan apabila kepolisian menerima laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang Pers, maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dan hasilnya dikoordinasikan dengan Dewan Pers untuk menyimpulkan perbuatan tersebut apakah tindak pidana atau pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Nota Kesepahaman ini telah telah terjalin sejak tahun 2012 hingga saat ini Perjanjian Kerja Sama antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 01/PK/DP/XI/2022 dan Nomor: PKS/44/XI/2022 tentang Teknis Pelaksaanaan Pelindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan 10 November 2022 (Vide Bukti Pihak Terkait PT-4) Mengatur ketentuan teknis pelaksaan dan implementasi dari Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 5/DP/MoU/VII/2025 dan Nomor: 10 Tahun 2025 tentang Koordinasi dalam Mendukung Penegakan Nota Kesepahaman ini ditandatangani sebagai perwujudan komitmen bersama untuk mendukung penegakan hukum sekaligus memperkuat perlindungan terhadap 143 Hukum, Perlindungan Kemerdekaan Pers, Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Nomor: 5/DP/MoU/VII/2025 dan Nomor: 10 Tahun 202, tanggal 15 Juli 2025 (Vide Bukti Pihak Terkait PT- 5) kemerdekaan Pers. Nota Kesepahaman ini telah terjalin sejak tahun 2019 dan diperbaharui pada tahun ini. Surat Keputusan Bersama antara Dewan Pers, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Nomor 4/DP/SKB/VI/2025, Nomor KEP327/1/LPSK/06/2025, Nomor 195 Tahun 2025 tentang Mekanisme Nasional Keselamatan Pers pada tanggal 24 Juni 2025 (Vide Bukti Pihak Terkait – PT-6) Mekanisme disusun sebagai acuan bersama Dewan Pers, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan melaksanakan kewenangannya keselamatan pers. 3) Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra S.H. 1) Ketika dihadapkan dengan ancaman pidana atau perdata, mana yang lebih menakutkan bagi pers? Tanggapan Dewan Pers: Pemidanaan dan gugatan perdata terhadap pers mengandung ancaman dan risiko yang berbeda-beda. Dalam pelaporan pidana, pihak yang akan bertanggungjawab adalah penanggungjawab di bidang redaksi, yaitu pemimpin redaksinya. Pemimpin redaksi-lah yang diseret ke pengadilan dan menjalani hukum jika divonis bersalah. Inilah yang menimpa Pemred Majalah Tempo Bambang Harymurti (2003), Pemred Banjarhits Diananta Sumedia (2025) dll. Dalam pemidanaan, perusahaan medianya nyaris tidak tersentuh. 144 Beda halnya dengan gugatan perdata. Saat seseorang mengajukan gugatan perdata terhadap media, yang dituntut adalah ganti rugi materiil dan immateriil. Besaran ganti rugi dalam gugatan perdata ini tak ada batasnya. Tuntutan ganti rugi tertinggi terhadap media di Indonesia diajukan oleh Muh. Akbar Amin saat menggugat Antaranews, Terkini News, Celebes News, Makassar Today, Kabar Makassar, dan RRI, yaitu Rp 100 triliun. Dalam gugatan perdata, lazimnya yang digugat adalah perusahaan medianya, meski ada juga pihak lain yang ikut digugat, seperti pemimpin redaksinya. Jika gugatan dikabulkan, tentu saja yang akan membayar ganti rugi adalah perusahaan medianya. Sebab, gugatannya dipicu oleh produk yang dihasilkan media. Pemidanaan terhadap wartawan, menggunakan KUHP, lebih dipersoalkan secara luas dibandingkan gugatan perdata. KUHP memuat ketentuan soal apa itu kejahatan dan menentukan hukumannya, seperti pencurian, penyerangan, pembunuhan dll. Saat prinsip-prinsip itu dipakai untuk mengatur hal yang sifatnya samar seperti "ujaran kebencian, "pencemaran nama baik", maka aturan hukum itu dapat dengan mudah digunakan untuk melawan jurnalis saat menjalankan pekerjaan mereka. Dengan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengkriminalisasi tindakan yang bisa dikategorikan sebagai “pencemaran nama baik”, “penghinaan”, dan semacamnya, maka jurnalis dapat dipenjara atas apa yang mereka beritakan meskipun pekerjaan mereka adalah melayani kepentingan publik. Pemidanaan dan gugatan perdata sama-sama memiliki dampak kepada wartawan dan media atau perusahaan persnya. Bedanya, dalam kasus pemidanaan yang akan menanggung beban hukumannya adalah pemimpin redaksinya. Dalam gugatan perdata, yang memikul beban tuntutan ganti rugi (jika dikabulkan oleh pengadilan) adalah perusahaan medianya. Pemidanaan sudah jamak diakui akan memberi efek gentar bagi wartawan. Jika divonis bersalah, ia harus mendekam di balik jeruji besi dan kehilangan kebebasannya seperti dialami Pemred Banjarhits Diananta Sumedi karena divonis penjara 3 bulan 15 hari. Hukuman itu 145 bisa mengirimkan efek kejut kepada wartawan lain. Bagi dia sendiri, hukuman penjara itu sangat mungkin membuatnya takut dan berkurang keberaniannya dibandingkan sebelumnya. Dalam gugatan perdata, hukumannya tak ada penjara badan. Tapi, jika gugatannya dimenangkan oleh penggugat, maka perusahaan media yang digugat harus siap membayar ganti rugi. Dalam kasus gugatan terhadap media di Indonesia yang nilai tuntutan ganti ruginya miliaran, dampaknya bisa mematikan. Bagi banyak media, apalagi yang berukuran kecil, kekalahan di gugatan perdata bisa menyebabkan kebangkrutan. Menurut Dewan Pers, seluruh sengketa pers atau sengketa pemberitaan pers harus diselesaikan melalui mekanisme UU Pers No. 40/1999 atau penyelesaian di Dewan Pers. Penyelesaian etik semacam ini memiliki desain untuk mengoreksi kesalahan etik yang dilakukan wartawan dan media, bukan untuk menghukumnya seperti dalam pemidanaan. Sebuah kasus disebut sebagai "sengketa pers" jika yang diadukan adalah sebuah produk pers (yang terdiri dari karya jurnalistik, kolom, opini, surat pembaca, iklan), yang ketentuannya mengacu pada UU Pers No. 40/1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Sehingga jika ada sengketa soal itu, maka penyelesaiannya menggunakan UU Pers No. 40/1999. Jika yang diadukan bukan produk pers, maka dipersilakan menggunakan aturan hukum lain. Selain itu, pihak yang dimaksud dalam sengketa pers ini adalah perusahaan pers yang sesuai ketentuan UU Pers No. 40/1999. Jika pihak yang diadukan itu tidak berbadan hukum yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi, maka kasusnya tidak ditangani menggunakan mekanisme UU Pers No. 40/1999 alias dipersilakan untuk diselesaikan dengan aturan hukum lain. Jadi, mekanisme penyelesaian menggunakan UU Pers No. 40/1999 atau penyelesaian di Dewan Pers itu diterapkan kepada media yang secara kelembagaan memenuhi syarat dan berita yang dihasilkan merupakan karya jurnalistik seperti ketentuan UU Pers No. 40/1999. Dengan sejumlah prasyarat seperti itu, maka sudah sepatutnya penyelesaian akhir sengketanya memakai mekanisme UU Pers No. 40/1999 atau 146 penyelesaian di Dewan Pers, tidak memakai jalan pemidanaan atau gugatan perdata. 2) Bagaimana gugatan perdata dengan tuntutan ganti rugi tinggi dapat menjadi instrumen represi baru terhadap jurnalis? Tanggapan Dewan Pers: Gugatan perdata seharusnya menjadi cara yang lebih proporsional dan bersifat non- pidana untuk mengatasi kerugian seperti pencemaran nama baik. Namun dalam praktiknya gugatan tersebut dapat digunakan sebagai senjata untuk melawan atau merepresi wartawan. Apalagi jika tuntutan ganti ruginya miliaran. Gugatan perdata memang tidak akan mengirimkan wartawan atau pemimpin redaksi media ke balik jeruji besi. Tapi gugatan tersebut dapat menghancurkan mereka secara finansial dan psikologis melalui proses beracara yang tidak murah, persidangan yang biasanya panjang, dan ancaman tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil yang besar. Seringkali individu, perusahaan, politisi atau pejabat mengajukan gugatan pencemaran nama baik bukan untuk menang, melainkan untuk menguras sumber daya jurnalis dan menghambat lahirnya liputan kritis berikutnya. Gugatan-gugatan semacam ini juga memiliki “efek mengerikan” karena adanya swa-sensor, ketakutan, yang itu dapat menghambat liputan-liputan investigasi di masa mendatang. Bayang-bayang gugatan perdata dengan tuntutan ganti rugi bisa membuat wartawan dan media menahan diri, atau menghindari, untuk memberitakan peristiwa yang mengandung unsur kepentingan publik karena khawatir menghadapi gugatan perdata. Organisasi advokasi pers global, Reporters Without Borders, pernah menyatakan bahwa “Gugatan perdata adalah senjata pilihan baru melawan jurnalisme investigasi.” Pencemaran nama baik memang masih menjadi ancaman paling menakutkan bagi wartawan secara global. Laporan berjudul Weaponizing the Law: Attacks on Media Freedom yang diterbitkan oleh Thomson Reuters Foundation dan Tow Center for Digital Journalism Columbia University, pada April 2023 lalu, memotret fenomena itu. Menurut laporan yang ditulis oleh Joel Simon, Carlos Lauría and Ona Flores itu, pencemaran nama baik tetap menjadi salah satu ancaman 147 paling serius bagi jurnalis. Undang-undang pencemaran nama baik, baik pidana maupun perdata, terus digunakan di seluruh dunia untuk mencegah debat publik terbuka dan melindungi individu yang berkuasa dari kritik yang sah. Perkembangan yang meresahkan ini sejalan dengan pembalikan tren dekriminalisasi undang-undang pencemaran nama baik di banyak negara selama tahun 2000-an dan awal 2010-an. Kini sejumlah negara telah menerapkan kembali pidana pencemaran nama baik, memperluas atau menaikkan hukumannya, dalam upaya untuk menyasar jurnalis. Hal yang bisa dicatat dari studi Reuters dan Tow Center ini adalah, gugatan memakai pasal pencemaran nama baik semakin sering digunakan untuk mengintimidasi dan menekan media, terlepas dari hasil akhir dari proses hukum tersebut. Selain itu, banyak perusahaan atau individu yang mengajukan gugatan hukum dengan tuntutan ganti rugi jutaan dolar untuk membuat wartawan dan media bangkrut. Melihat praktik gugatan perdata di sejumlah negara, organisasi advokasi kebebasan pers internasional yang berbasis di Inggris, Article 19, pernah menyampaikan pendapat bahwa “gugatan pencemaran nama baik secara perdata bisa sama efektifnya dengan gugatan pidana dalam membungkam kritik, terutama ketika ganti ruginya berlebihan.” 3) Bagaimana implikasi kepada Dewan Pers jika permohonan pemohon JR ini dikabulkan, termasuk dampaknya terhadap hukum pers? Tanggapan Dewan Pers: Ada sejumlah permintaan yang diajukan oleh pemohon judicial review atas Pasal 8 UU Pers No. 40/1999 ini. Antara lain: (a) wartawan harus dilindungi dari kekerasan ketika menjalankan profesinya; (b) pemidanaan dan gugatan perdata tidak dapat dilakukan kepada wartawan dan perusahaan pers dalam menjalankan kerja jurnalistik; (c) pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap wartawan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pers. Dari sejumlah permohonan itu, ada beberapa yang sudah berjalan dalam praktiknya. Di bawah ini adalah penjelasannya. 148 Perlindungan wartawan dari kekerasan ketika menjalankan profesinya. Pengajar hukum pidana Philipus M. Hadjon dalam buku Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (2007) mengkategorikan perlindungan hukum menjadi dua: preventif dan represif. Perlindungan yang bersifat preventif adalah perlindungan yang dilakukan sebelum pelanggarannya terjadi. Perlindungan represif adalah perlindungan berupa penegakan hukum setelah peristiwanya terjadi. Perlindungan yang bersifat preventif bisa berupa edukasi kepada publik (juga aparatur negara), agar tidak melakukan kekerasan terhadap wartawan. Sebab, wartawan dalam menjalankan profesinya dilindungi undang-undang. Selain itu, salah satu watak dari profesi wartawan adalah bekerja untuk kepentingan publik. Sehingga setiap sengketanya diselesaikan secara etik dan mengacu kepada UU Pers No. 40/1999. Perlindungan yang sifatnya represif berupa penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan terhadap wartawan. Peran penegakan hukum ini berada di tangan aparat penegak hukum, yaitu kepolisian melalui proses penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan dalam proses penuntutan, dan hakim saat kasusnya sudah masuk ke pengadilan. Dalam tahap ini, perlindungan sangat tergantung pada integritas penegak hukum. Lembaga negara independen seperti Dewan Pers, Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi (LPSK) juga berperan dalam pencegahan dan penegakan hukum ini sesuai dengan kewenangannya. Dewan Pers bisa memberikan pendapat melalui ahli pers dalam proses penyidikan dan persidangan. LPSK bisa memberikan perlindungan fisik dan nonfisik kepada korban selama periode kasus hukumnya berjalan. Pemidanaan dan gugatan perdata tidak dapat dilakukan kepada wartawan dan perusahaan pers dalam menjalankan kerja jurnalistiknya. Ketentuan umum soal perusahaan pers dan wartawan diatur dalam UU Pers No. 40/1999. Misalnya, wartawan dicirikan oleh regularitasnya (Pasal 1 ayat 4) dalam melakukan kerja jurnalistik yang meliputi mencari, mengolah, dan mempublikasikan informasi (Pasal 1 ayat 2). Semua proses itu harus sesuai Kode Etik Jurnalistik (Pasal 7 ayat 2). Perusahaan pers harus memiliki badan hukum (Pasal 9 ayat 2) yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan 149 informasi (Pasal 1 ayat 2), mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka (Pasal 12). Produk persnya harus sesuai undang-undang: iklan harus mematuhi ketentuan Pasal 13, beritanya harus menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah (Pasal 5 ayat 1). Wartawan dan perusahaan pers yang memenuhi semua ketentuan dalam UU Pers No. 40/1999 itu patut dilindungi, baik dari kekerasan, pemidanaan hingga gugatan perdata, seperti ketentuan dalam Pasal 8. Fungsi perlindungan yang diberikan oleh Dewan Pers adalah melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik berupa penyelesaian melalui surat, mediasi (yang hasilnya berupa risalah penyelesaian), hingga Penilaian Pendapat dan Rekomendasi (saat mediasi tak membuahkan hasil). Mekanisme penyelesaian itu merupakan pelaksanaan atas mandat yang diberikan UU Pers No. 40/1999 kepada Dewan Pers dalam Pasal 15 ayat 2 butir d, yaitu "mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers". Sehingga penanganan yang dilakukan oleh Dewan Pers seharusnya dilihat sebagai mekanisme penyelesaian final dari sengketa pemberitaan. Dalam konteks inilah kasus pemidanaan, dan juga gugatan perdata, bisa dilihat sebagai pengabaian terhadap mekanisme penyelesaian yang sudah ada dalam UU Pers No. 40/1999. Menjadikan penyelesaian sengketa pemberitaan sepenuhnya melalui mekanisme yang disediakan UU Pers No. 40/1999 bisa dimaknai sebagai implementasi dari mandat Dewan Pers untuk melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain (Pasal 15 ayat 2 butir 1). Dalam penegakan hukum, prinsip inilah yang dipakai oleh hakim dalam menangani pemidanaan terhadap wartawan dan juga gugatan perdata terhadap media. Dalam praktik selama ini, hakim membebaskan wartawan dan menolak gugatan perdata dengan pertimbangan ketentuan UU Pers No. 40/1999 seperti dalam kasus pemidanaan terhadap Pemred Majalah Tempo Bambang Harymurti (2004), Munarman vs Koran Tempo (2009), lima mantan staf Gubernur Sulsel vs Herald.id, Inikata.com (2025) dll. 150 Namun Dewan Pers juga menyadari bahwa dengan regulasi dan iklim saat ini, profesi wartawan dan juga perusahaan pers itu seperti profesi terbuka. Siapa saja bisa menjadi wartawan dan membuat perusahaan media. Regulasi yang longgar memberi ruang kebebasan bagi masyarakat untuk ikut menikmati kebebasan pers. Di sisi lain, ini juga menyediakan celah besar dalam penyalahgunaan profesi atau untuk kepentingan di luar Pasal 6 UU Pers No. 40/1999. Dalam kasus yang ditangani Dewan Pers selama ini, ada sejumlah dimana wartawan harus berurusan dengan proses hukum karena pemerasan atau bentuk penyalahgunaan lainnya. Salah satu kasusnya kini berlangsung di Pengadilan Negeri Negara, Jembrana, Bali. Seorang wartawan akhirnya diadili dengan Pasal UU ITE karena ada faktor permintaan dalam kerja jurnalistiknya. 4) Bagaimana jika pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap wartawan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pers? Tanggapan Dewan Pers: Dalam penanganan kasus yang memasuki proses pro justicia, kewenangan yang dimiliki Dewan Pers sangat terbatas. Dari tujuh kewenangan yang diberikan UU Pers No. 40/1999 (Pasal 15 ayat 2), hanya dua yang dekat dengan soal ini: (a). melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; (d). memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Ada tiga hal yang bisa menjerat wartawan dan perusahaan media dalam melaksanakan kegiatan jurnalistiknya: kekerasan, pemidanaan dan gugatan perdata. Jika diklasifikasi, praktik "Pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan" terjadi pada "kasus kekerasan terhadap wartawan" dan "pemidanaan". Dalam kasus gugatan perdata, pemanggilan dan pemeriksaan ada saat proses persidangan. Berdasarkan pengalaman selama ini, ada wartawan yang digeledah, ditangkap, dan ditahan ketika melakukan liputan peristiwa demonstrasi besar menolak revisi UU KPK dan Revisi KUHP pada September 2019 atau demonstrasi menolak RUU Cipta Kerja pada Oktober 2020. 151 Sedangkan pemanggilan dan pemeriksaan bisa terjadi saat wartawan dilaporkan secara pidana ke polisi. Sebagian tindakan bisa terjadi sebagai bentuk kekerasan "secara spontan" di lapangan. Misalnya, polisi menggeledah alat kerja wartawan saat sedang meliput demonstrasi. Atau menangkap dan menahan wartawan di tengah peristiwa demonstrasi. Namun ada juga yang merupakan bagian dari proses penegakan hukum di kepolisian atau kejaksaan, yang pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, dan penahanan. Selama ini Dewan Pers berusaha melakukan perannya memberi perlindungan hukum terhadap wartawan, antara lain dengan membatasi agar wartawan tidak mudah dipidanakan. Salah satunya melalui mekanisme MoU Dewan Pers-Polri tahun 2022 itu. Melalui mekanisme ini, Dewan Pers memastikan bahwa Polri mengikuti proses hukum yang benar dalam memproses kasusnya. Dalam kasus laporan pemidanaan terhadap wartawan, polisi pasti lebih dulu memeriksa pelapor. Namun pemeriksaan terhadap wartawan atau pihak media sebagai terlapor umumnya dilakukan berikutnya. Pada tahap ini, kadang-kadang wartawan memakai dalih hak tolak dalam Pasal 4 ayat 4 UU Pers No. 40/1999 untuk menghindari pemanggilan polisi. Dalam keterangan polisi, ahli dari Dewan Pers akan menyatakan bahwa penggunaan Pasal 4 ayat 4 itu tidak tepat untuk menghindari pemanggilan polisi. Sebab, ketentuan itu memberi hak kepada wartawan untuk tidak menjawab atau tidak memberikan informasi jika ditanya soal narasumber yang identitasnya dirahasiakan. Jadi, pasal itu bukan tameng yang bisa dipakai untuk menghindari pemanggilan. Namun Dewan Pers juga menyadari bahwa pemanggilan oleh polisi juga harus dibatasi karena itu bisa memiliki dampak lain terhadap wartawan. Bagi sebagian wartawan, dipanggil polisi bisa menjadi teror tersendiri. Karena itu Dewan Pers minta polisi membatasi pemanggilan terhadap wartawan. Artinya, jika bahan yang terpublikasi di medianya sudah cukup untuk bahan penyelidikan, tak perlu lagi meminta keterangan dari pihak media. Tapi kalau pun hendak melakukan pemeriksaan, yang bisa dihadirkan untuk pemeriksaan bukan wartawan yang menulis beritanya, 152 tapi penanggung jawab di media itu, yaitu pemimpin redaksinya. Ketentuan Dewan Pers soal ini tertuang Pedoman Dewan Pers Nomor 01/P-DP/V/2007 tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Perkara Jurnalistik. Dalam sejumlah kasus, polisi mengikuti ketentuan tersebut. Jadi, polisi akan memanggil pemimpin redaksinya untuk dimintai keterangan. Ada juga penyimpangan dari praktik ini. Misalnya, polisi langsung memeriksa wartawan usai mendapatkan pengaduan dari publik, dan wartawannya (entah karena ketidaktahuan atau alasan lain) langsung memenuhi pemanggilan pemeriksaan tersebut. Melalui mekanisme MoU Dewan Pers-Polri, ahli pers akan menilai apakah kasus yang diadukan ke Polri itu bisa dikategorikan sebagai sengketa pemberitaan yang harus diselesaikan dengan UU Pers No. 40/1999 atau bukan sengketa pemberitaan sehingga bisa diproses di luar UU Pers No. 40/1999. Untuk sampai pada kesimpulan ini, ahli Dewan Pers akan melihat kepatuhan media yang diadukan pada ketentuan UU Pers No. 40/1999, baik dari segi kelembagaan (badan hukum, dll.) dan berita yang diadukan (apakah sesuai Kode Etik Jurnalistik, peraturan Dewan Pers, dll.). Sehingga dalam konteks pemeriksaan dan pemanggilan ini, ada peran Dewan Pers untuk membatasi pemeriksaan untuk mencegah munculnya dampak lain. Meminta Dewan Pers menjalankan fungsi memberi izin untuk "Pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap wartawan" itu akan menimbulkan tantangan operasional yang besar, selain soal kewenangan. UU Pers No. 40/1999 juga tidak bisa mengabaikan kewenangan yang diberikan oleh UU lain (KUHP dan KUHAP misalnya) yang diberikan kepada lembaga penegak hukum untuk melakukan tindakan itu. Dari tataran operasional, memberikan izin itu tidak sekedar memencet lampu hijau sebagai tanda setuju kepada penegak hukum untuk melakukan "Pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan". Butuh proses sebelumnya untuk sampai pada kesimpulan "setuju memberi izin" atau "tidak setuju memberi izin". Desain 153 kelembagaan Dewan pers saat ini, dengan sembilan anggota dan hanya ada di Jakarta, akan menjadi tantangan tersendiri. Untuk bisa memberi izin, perlu pemeriksaan mendalam atas kasus yang diadukan. Setidaknya perlu ada upaya klarifikasi, pengecekan dokumen, dan atau pemanggilan untuk meminta keterangan. Masalahnya muncul saat mereka yang diperiksa tidak kooperatif atau mempertanyakan kewenangan Dewan Pers. Belum lagi soal keterbatasan sumber daya manusia dan dana untuk operasionalnya di lapangan. Meminta Dewan Pers mengeluarkan izin untuk "Pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan wartawan" mensyaratkan adanya perubahan regulasi soal kewenangannya, dan juga bentuk kelembagaannya agar bisa menjalankan fungsi tambahan seperti ini. UU Pers No. 40/1999 tidak memberi kewenangan yang jelas kepada Dewan Pers melakukan tindakan-tindakan tersebut, dan undang- undang lainnya belum tentu mengizinkan Dewan Pers dapat melakukannya. 4) Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo S.H., M.H. 1) Pasal 8 menyebutkan "wartawan mendapat perlindungan hukum", fakta di lapangan menunjukkan masih banyak wartawan yang dipidana atau digugat perdata. Kenapa harus diamankan dengan MoU? Tanggapan Dewan Pers: Seperti umumnya undang-undang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memuat ketentuan yang lebih bersifat umum dan hal-hal inti dalam soal pers, termasuk dalam perlindungan hukum. Undang-undang lainnya umumnya juga begitu. Ketentuan lebih detail dalam implementasinya diatur oleh regulasi di bawahnya. UU Pers No. 40/1999, berbeda dengan undang-undang lainnya, tak memuat ketentuan soal pengaturan lebih detail atau operasional melalui regulasi di bawahnya. Dengan desain seperti, maka pengaturan di bawah UU Pers No. 40/1999 menjadi tanggung jawab Dewan Pers sebagai pelaksana undang-undang, beserta organisasi lain yang mendukungnya—yang disebut sebagai konstituen Dewan Pers. 154 Mekanisme MoU adalah bagian dari upaya untuk mengimplementasikan UU Pers No. 40/1999. Melalui cara ini ada kesepahaman antara dua lembaga mengenai pelaksanaan UU Pers No. 40/1999, kewenangan masing-masing lembaga dan mekanisme kerja koordinasinya. MoU lebih berbicara aspek yang lebih teknis dari ketentuan dalam undang-undang. Dewan Pers menyadari aparat penegak hukum memiliki kewenangan luas. Lembaga penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan Agung mendapatkan mandat dari undang- undang untuk menangani banyak hal dalam penegakan hukum, dari perkara yang sederhana hingga yang rumit. Urusan pers dan kewartawanan adalah salah satu saja dari daftar tugas yang harus diperhatikan. Mekanisme MoU adalah salah satu upaya untuk menjadikan isu pers masuk radar perhatian dan ada mekanisme yang tersedia jika ada kasus yang perlu diselesaikan. Sebab, dalam MoU diatur mekanisme koordinasi kerja hingga evaluasi atas pelaksanaannya. Dengan cara itu maka ada upaya lebih besar dari keduanya untuk menangani soal pers di tengah masalah lain yang harus diselesaikan. 2) Apa pandangan Dewan Pers jika norma Pasal 8 UU Pers No. 40/1999 ditambahkan "sepanjang dilakukan dengan itikad baik" seperti usulan pemohon? Tanggapan Dewan Pers: Dewan Pers menyadari bahwa kebebasan pers itu harus dilindungi dari luar, yaitu campur tangan pemerintah dan DPR untuk membuat ketentuan yang bisa merepresi. Atau tindakan yang membuat wartawan tak bisa menjalankan fungsinya seperti amanat Pasal 6 UU Pers No. 40/1999 karena ada kasus kekerasan, pembunuhan hingga pemidanaan atau gugatan perdata. Namun Dewan Pers juga menyadari bahwa kebebasan pers harus dilindungi dari bahaya yang datang dari dalam, yaitu dari dalam pers sendiri. Ancaman itu bisa berupa kepentingan bisnis atau politik terhadap berita, baik dari wartawan maupun pemiliknya. Adanya kepentingan semacam itu bisa mengabaikan aspek idealisme dari peran pers yang tertuang dalam Pasal 6 UU Pers No. 40/1999. 155 Menyusupnya kepentingan politik atau ekonomi ke dalam karya jurnalistik akan merugikan publik yang ingin mendapatkan informasi yang objektif, akurat dan bermanfaat. Kebebasan pers juga harus dilindungi dari tindakan orang-orang yang mengaku wartawan, tapi sebenarnya hanya menjadikan profesi ini semata untuk mencari uang. Modusnya beragam. Ada yang membuat berita dengan harapan imbalan uang, atau ada yang membuat berita untuk alat pemerasan. Praktik-praktik seperti ini cukup banyak terjadi di tengah masyarakat dan sangat merusak krediblitas wartawan. Wartawan dan media yang sesuai ketentuan UU Pers No. 40/1999, dan menghasilkan karya jurnalistik dengan berpedoman pada kode Etik Jurnalistik, harus dibela dan dilindungi secara maksimal melalui mekanisme UU Pers No. 40/1999. Sebagai imbalan atas kepatuhannya, mereka sepatutnya dilindungi secara hukum: dibela saat wartawannya mengalami kekerasan, pemidanaan, atau menghadapi gugatan perdata. Memasukkan klausul itikad baik (good faith) dalam soal perlindungan hukum kepada wartawan bisa menjadi tiket untuk mendapatkan perlindungan hukum dan juga "katup pengaman" dari potensi bahaya "kekebalan hukum", atau penyalahgunaan. Itikad baik bisa menjadi tolak ukur dalam memberikan perlindungan kepada wartawan dan media. Konsep niat baik merupakan prinsip fundamental dalam berbagai cabang hukum-termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum kontrak, maupun hukum administrasi. Niat baik memiliki peran penting karena ia menegaskan bahwa hukum tidak hanya menilai tindakan dari segi hasil, tetapi juga dari motif dan moralitas di balik tindakan tersebut. Hukum tidak kaku pada apa yang tertulis, tetapi juga mempertimbangkan niat di balik suatu perbuatan. Menjadikan niat baik sebagai salah satu pertimbangan juga untuk memastikan bahwa keadilan (berupa hukuman) yang diberikan benar-benar mempertimbangkan motivasi manusia, bukan hanya akibat dari perbuatannya. Dalam hukum pidana, inilah yang membedakan antara 156 pembunuhan berencana dan pembunuhan karena kelalaian. Hal yang menjadi penentunya adalah pada ada atau tidaknya niat jahat (mens rea) dari tindakan tersebut. Prinsip yang sama sebenarnya juga berlaku dalam menangani sengketa pers. Saat Dewan Pers menangani pengaduan publik terhadap wartawan dan media, ahli Dewan Pers tidak hanya memeriksa berita-berita yang diadukan, tapi juga tindakan wartawan dan media yang menyertainya. Berita yang dimuat tanpa konfirmasi, bisa saja itu dinilai sebagai semata pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang akan dikenai sanksi pemuatan hak jawab. Namun akan lain penilaiannya jika berita yang dimuat tanpa konfirmasi itu ada unsur kesengajaan. Artinya, berita itu sengaja tidak dikonfirmasi untuk merusak reputasi atau ada kepentingan lainnya. Atau beritanya memperlihatkan pola tertentu yang mengindikasikan bahwa berita itu dibuat bukan untuk melayani kepentingan publik, tapi karena ada kepentingan di luar yang disebutkan dalam Pasal 6 UU Pers No. 40/1999. Dalam kasus seperti itu, kuat dugaan bahwa tidak ada niat baik, alias ada itikad buruk, dari berita tersebut. Berita-berita seperti dicontohkan di atas tentu tidak sesuai dengan UU Pers No. 40/1999 sehingga tidak patut mendapatkan perlindungan hukum. Dengan kerangka berpikir seperti ini, sangat proporsional dan adil jika klausul itikad baik menjadi syarat bagi wartawan dan media untuk mendapatkan perlindungan maksimal secara hukum, termasuk dari pemidanaan maupun gugatan perdata. [2.7] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait Dewan Pers mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-6 sebagai berikut: 1. Bukti PT-1 : Fotokopi Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan- DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan, tanggal 28 April 2008; 157 2. Bukti PT-2 : Fotokopi Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/PeraturanDP/ III/2013 tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan, tanggal 15 Maret 2013; 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor NK/4/III/2022 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan, tanggal 16 Maret 2022; 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 01/PK/DP/XI/2022 dan Nomor: PKS/44/XI/2022 tentang Teknis Pelaksaanaan Pelindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan, tanggal 10 November 2022; 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 5/DP/MoU/VII/2025 dan Nomor: 10 Tahun 2025 tentang Koordinasi dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan Kemerdekaan Pers, Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Nomor: 5/DP/MoU/VII/2025 dan Nomor: 10 Tahun 202, tanggal 15 Juli 2025; 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Keputusan Bersama antara Dewan Pers, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Nomor 4/DP/SKB/VI/2025, Nomor KEP- 327/1/LPSK/06/2025, Nomor 195 Tahun 2025 tentang Mekanisme Nasional Keselamatan Pers, tanggal 24 Juni 2025. [2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memberikan keterangan tertulis yang diterima 158 Mahkamah pada tanggal pada tanggal 21 Oktober 2025 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Oktober 2025, serta keterangan tambahan bertanggal 29 Oktober 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. Pendahuluan Yang Mulia Ketua dan Para Hakim Konstitusi, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat merupakan organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia, berdiri pada tanggal 9 Februari 1946, dan diakui sebagai konstituen Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Sebagai organisasi profesi, PWI memiliki peran strategis dalam pembinaan wartawan, penguatan etika jurnalistik, dan advokasi kebebasan pers di Indonesia. Kehadiran PWI sebagai pihak terkait dalam perkara ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan profesional organisasi untuk memberikan pandangan objektif dan konstruktif mengenai pelaksanaan Pasal 8 UU Pers, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. II. Pandangan Umum terhadap Pasal 8 UU Pers Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 berbunyi: “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.” Penjelasan Pasal 8 menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan jaminan dari pemerintah dan/atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PWI memandang bahwa Pasal 8 merupakan norma fundamental dalam sistem hukum pers nasional. Pasal ini menjamin agar wartawan dapat bekerja secara bebas, bertanggung jawab, dan tidak takut terhadap tekanan, intimidasi, atau kriminalisasi yang dapat menghambat fungsi jurnalistik. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Perlindungan hukum yang dijanjikan oleh Pasal 8 belum sepenuhnya dirasakan oleh wartawan, khususnya di daerah-daerah yang kurangnya pemahaman aparat terhadap mekanisme hukum pers. 159 III. Kondisi Empiris dan Tantangan Implementasi Dalam berbagai pemantauan dan laporan anggota PWI di seluruh Indonesia, ditemukan sejumlah kasus yang menggambarkan bahwa perlindungan hukum terhadap wartawan belum optimal, di antaranya: 1. Kasus Nurhadi (Tempo, Surabaya, 2021) Wartawan disekap dan dianiaya ketika melakukan peliputan kasus korupsi. Proses hukum berjalan lambat dan tidak menunjukkan adanya mekanisme perlindungan cepat dari aparat atau lembaga negara. 2. Kasus Demas Laira (Sulawesi Barat, 2020) Wartawan ditemukan tewas setelah memberitakan dugaan penyimpangan dana publik. Kasus ini menunjukkan lemahnya sistem pencegahan dan perlindungan dini bagi wartawan yang menghadapi ancaman. 3. Kasus Kriminalisasi Wartawan di Banyuwangi (2023) Seorang wartawan dijerat pasal pencemaran nama baik meski Dewan Pers telah menegaskan bahwa karya tersebut adalah produk jurnalistik. Hal ini mencerminkan kurangnya pemahaman aparat terhadap mekanisme hukum pers. 4. Kasus Ancaman Digital terhadap Wartawan Perempuan (Makassar, 2024) Wartawan perempuan menghadapi kekerasan berbasis gender secara daring, tanpa perlindungan institusional yang memadai. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada substansi Pasal 8, tetapi pada lemahnya koordinasi antar-lembaga, ketidaksinkronan regulasi sektoral, dan keterbatasan mekanisme penegakan yang efektif. IV. Pokok Pemikiran PWI Berdasarkan fakta empiris dan pengalaman kelembagaan, PWI menyampaikan beberapa pokok pemikiran sebagai bahan pertimbangan Mahkamah Konstitusi: 1. Pasal 8 UU Pers harus dipertahankan sebagai norma konstitusional yang menjamin kemerdekaan pers. Pasal ini merupakan manifestasi dari hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945. 2. Perlindungan hukum bagi wartawan perlu dimaknai secara aktif dan komprehensif. 160 Meliputi perlindungan dari ancaman fisik, tekanan ekonomi, serangan digital, serta kekerasan berbasis gender. 3. Perlindungan hukum tidak berarti kekebalan hukum. Wartawan tetap tunduk pada hukum dan kode etik jurnalistik, namun tidak dapat dipidana atas karya jurnalistik yang sah dan telah melalui mekanisme etik Dewan Pers. 4. Koordinasi antar-lembaga harus diperkuat. 5. Diperlukan mekanisme terpadu antara Dewan Pers, Kepolisian, Kejaksaan, dan organisasi wartawan untuk menangani sengketa jurnalistik sebelum memasuki ranah pidana. 6. Negara wajib hadir secara aktif dalam memberikan perlindungan. Pasal 8 harus dimaknai sebagai mandat konstitusional bagi negara untuk memastikan wartawan bekerja dalam lingkungan yang aman, bebas, dan bertanggung jawab. V. Harapan terhadap Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, PWI berharap Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan tafsir konstitusional yang memperjelas makna “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU Pers, tanpa menghapus atau mengubah substansi normanya. Tafsir konstitusional tersebut diharapkan dapat: - Menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap wartawan merupakan kewajiban negara, bukan semata tanggung jawab masyarakat. - Menjadi dasar bagi penguatan kebijakan dan peraturan pelaksana di bidang perlindungan profesi wartawan. - Memperkuat sinergi antara Dewan Pers, organisasi wartawan, dan lembaga penegak hukum untuk mencegah kriminalisasi terhadap wartawan. VI. Penutup Yang Mulia, Kemerdekaan pers merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia dan pilar utama demokrasi. Pasal 8 Undang-Undang Pers adalah instrumen hukum yang menjamin wartawan dapat menjalankan tugas jurnalistiknya tanpa rasa takut, tekanan, atau ancaman. PWI Pusat berkomitmen untuk terus memperkuat profesionalisme, integritas, dan 161 perlindungan terhadap wartawan melalui kerja sama dengan Dewan Pers, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil. Keterangan tambahan Pihak Terkait PWI tanggal 29 Oktober 2025 I. PENDAHULUAN Bahwa Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, selaku organisasi profesi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia, telah memberikan keterangan lisan dan tertulis sebagai pihak terkait dalam sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 21 Oktober 2025 terkait pengujian materiil Pasal 8 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) terhadap UUD 1945. Bahwa keterangan tambahan ini disampaikan untuk memenuhi permintaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Guntur Hamzah, Prof. Enny Nurbaningsih, dan Prof. Saldi Isra, sebagaimana disampaikan dalam sidang sebelumnya, yang meminta penjelasan lebih konkret mengenai makna dan implementasi frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU Pers serta peran negara dalam menjamin perlindungan terhadap wartawan. II. POSISI DAN PANDANGAN PWI PUSAT PWI Pusat berpendapat bahwa Pasal 8 UU Pers bersifat konstitusional dan tetap relevan sebagai norma dasar perlindungan hukum bagi wartawan, dengan pertimbangan: 1. Pasal 8 UU Pers merupakan penjabaran langsung dari Pasal 28F dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi dan perlindungan diri dari ancaman. 2. Norma ini tidak multitafsir, melainkan open norm (norma terbuka) yang memberi fleksibilitas dalam pelaksanaan perlindungan sesuai perkembangan zaman, teknologi, dan tantangan profesi pers. 3. Permasalahan bukan pada teks undang-undang, melainkan pada lemahnya pelaksanaan perlindungan hukum di lapangan, termasuk belum efektifnya koordinasi antara Dewan Pers, aparat penegak hukum, dan organisasi profesi wartawan. III. PENJELASAN TERHADAP PERMINTAAN MAJELIS HAKIM KONSTITUSI Menjawab permintaan Majelis Hakim Konstitusi sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah, Prof. Enny Nurbaningsih, dan Prof. Saldi Isra, berikut penjelasan dan keterangan tambahan PWI Pusat: 162 1. Makna “Perlindungan Hukum” dalam Pasal 8 UU Pers Frasa “mendapat perlindungan hukum” harus dimaknai sebagai kewajiban aktif negara untuk menjamin keamanan dan independensi wartawan dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya. Perlindungan hukum mencakup:  Perlindungan terhadap ancaman fisik, tekanan psikis, dan serangan digital;  Perlindungan terhadap upaya kriminalisasi atau intimidasi atas karya jurnalistik yang sah;  Kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers sebelum penegakkan hukum. 2. Bentuk Implementasi yang Diharapkan Agar norma Pasal 8 berjalan efektif, negara perlu:  Membentuk Protokol Perlindungan Jurnalis Nasional, berisi prosedur koordinasi antara Dewan Pers, Kepolisian, Kejaksaan, dan organisasi profesi wartawan;  Mengembangkan mekanisme cepat (rapid response system) terhadap laporan ancaman atau kekerasan terhadap wartawan;  Memperkuat sosialisasi peran Dewan Pers kepada aparat penegak hukum agar penyelesaian perkara pers mengedepankan prinsip lex specialis dari UU Pers. 3. Keterkaitan dengan Prinsip Konstitusional Perlindungan hukum terhadap wartawan merupakan bagian dari jaminan konstitusional atas kemerdekaan pers dan hak warga negara untuk memperoleh informasi yang benar. Dengan demikian, tafsir konstitusional atas Pasal 8 harus mempertegas perintah negara untuk melindungi wartawan agar kebebasan pers dapat dijalankan secara bertanggung jawab dan profesional. IV. ILUSTRASI EMPIRIS Sebagai pendukung keterangan, PWI Pusat mencatat beberapa peristiwa yang menggambarkan lemahnya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap wartawan, antara lain:  Kekerasan terhadap wartawan di Sulawesi Barat (2020);  Intimidasi dan perampasan alat liputan di Surabaya (2021); 163  Pemidanaan terhadap wartawan daerah di Banyuwangi (2023);  Ancaman siber dan doxing terhadap jurnalis investigatif di Jakarta (2024). Kejadian-kejadian tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme perlindungan belum bekerja secara efektif dan koordinatif, sehingga masih terjadi penyimpangan dalam penegakan hukum terhadap profesi wartawan. V. KESIMPULAN DAN PERMINTAAN 1. Pasal 8 UU Pers adalah norma konstitusional yang menjamin kemerdekaan pers dan perlindungan wartawan, sehingga tidak perlu diubah atau dibatalkan. 2. Perlindungan hukum bagi wartawan harus dimaknai sebagai kewajiban aktif negara, bukan sekadar tanggung jawab moral. 3. PWI Pusat meminta agar Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional yang menegaskan: a. Bahwa frasa “mendapat perlindungan hukum” mengandung kewajiban negara untuk menjamin keselamatan dan kebebasan wartawan dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya; b. Bahwa setiap sengketa terkait karya jurnalistik harus diselesaikan melalui Dewan Pers sebelum ditempuh jalur pidana; c. Bahwa perlindungan hukum mencakup aspek fisik, digital, dan psikologis wartawan sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap kebebasan pers. 4. PWI Pusat menyatakan kesiapan berkolaborasi dengan pemerintah, Dewan Pers, dan lembaga penegak hukum untuk menyusun pedoman teknis pelaksanaan perlindungan wartawan sesuai semangat Pasal 8 UU Pers. VI. PENUTUP Demikian Keterangan Tambahan Resmi ini disampaikan sebagai jawaban dan tindak lanjut atas permintaan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia dalam sidang tanggal 21 Oktober 2025, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional PWI Pusat dalam memperkuat perlindungan hukum dan menjaga kemerdekaan pers di Indonesia. 164 [2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal pada tanggal 20 Oktober 2025 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Oktober 2025 serta keterangan tambahan bertanggal 28 Oktober 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Kedudukan Hukum (Legal Standing) Aliansi Jurnalis Independen Selaku Pihak Terkait 1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, disebutkan: 1) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c yaitu: a. Perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang berkepentingan langsung dan / atau pihak yang berkepentingan tidak langsung dengan Pokok Permohonan. 2. Bahwa Pemohon pada pokoknya meminta Pengujian Pasal 8 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887), dalam perkara Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang dimohonkan Pemohon Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM) diwakilkan oleh Irfan Kamil, S.Ikom dan Ponco Sulaksono, S.IP., M.Sos. masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, yang pada pokoknya petitum- petitum permohonan Pemohon tersebut adalah sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan 165 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai: Tindakan kepolisian dan gugatan perdata tidak dapat dilakukan kepada Wartawan dalam melaksanakan profesinya sepanjang berdasarkan kode etik pers. atau, Dalam menjalankan Profesinya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap Wartawan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pers. 3. Menyatakan Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Bahwa Aliansi Jurnalis Independen merupakan organisasi profesi yang secara terus menerus dan konsisten melakukan advokasi untuk memperjuangkan kemerdekaan pers, kebebasan berekspresi dan berpendapat serta hak publik untuk mendapatkan informasi berupa hak untuk berpendapat, hak atas informasi, hak berkumpul dan berserikat, serta memperjuangkan harkat dan martabat dan kesejahteraan para jurnalis atau wartawan. 4. Bahwa Aliansi Jurnalis Independen dalam menjalankan kegiatan advokasi yang sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar organisasi menjalankan fungsi memperjuangkan kebebasan pers. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 10 Anggaran Dasar yang menyebutkan misi dari AJI adalah memperjuangkan kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi, meningkatkan profesionalisme jurnalis, memperjuangkan kesejahteraan pekerja pers, mengembangkan demokrasi dan keberagaman, memperjuangkan hak jurnalis dan pekerja perempuan, terlibat dalam pemberantasan korupsi, ketidakadilan dan kemiskinan. 5. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) memiliki kedudukan hukum (legal standing, legitima persona standi in judicio) untuk bertindak sebagai PIHAK TERKAIT dalam permohonan pengujian Pasal 8 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887), dalam perkara Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang dimohonkan Pemohon Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM) diwakilkan oleh Irfan Kamil, S.Ikom dan Ponco Sulaksono, S.IP., M.Sos. masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam Eksepsi Petitum Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas 6. Permohonan a quo meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Pasal 8 UU Pers. Namun, Petitum yang dicantumkan Pemohon mengajukan petitum alternatif yang sangat kabur dan tidak jelas, Petitum pada angka 2 memiliki dua alternatif petitum, yaitu: Tindakan kepolisian dan gugatan perdata tidak dapat dilakukan kepada Wartawan dalam melaksanakan profesinya sepanjang berdasarkan kode etik pers. atau, Dalam menjalankan Profesinya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap Wartawan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pers. 7. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan salah satu Petitum Pemohon dari dua alternatif tersebut, maka akan berdampak secara luas kepada masyarakat dalam pengajuan perkara pengujian Undang-Undang, yaitu tidak memberikan kepastian hukum mengenai standarisasi Petitum yang dibenarkan menurut hukum. Mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pada Pasal 10 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sudah memberikan standar Petitum pada permohonan pengujian UU. untuk itu Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutus dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam Pokok Perkara Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) Mengamanatkan Pemerintah dan Masyarakat Memberikan Perlindungan Hukum. 167 8. Bahwa Pasal 8 UU Pers tidak hanya dimaknai sebagai pasal Imunitas terhadap profesi, sebagaimana Pasal Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU 18/2003), Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI (UU 11/2021), atau Pasal 11 UU tentang Bantuan Hukum (UU 16/2011). Demensi Pasal 8 UU Pers melebihi itu, dan bahkan menjadi instrumen jaminan bagi wartawan untuk mendapat perlindungan hukum saat menjalankan profesinya baik mencari, mengolah dan menyebarluaskan informasi. Artinya, tidak hanya soal tuntutan pidana dan perdata, tapi pemerintah dan Masyarakat wajib memberikan perlindungan hukum saat wartawan mengalami gangguan, serangan, atau penghalang-halangan kerja jurnalistiknya. 9. Bahwa Aliansi Jurnalis Independen menilai pasal 8 UU Pers tidak bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Pasal 8 yang menyatakan: Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Kemudian pada penjelasan pasal 8 UU Pers yang berbunyi Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 10. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon, khususnya terkait petitum angka (2) dan (3) justru akan menyempitkan makna ”Perlindungan Hukum” hanya pada upaya atau tindakan kepolisian atau gugatan. Padahal makna Pasal 8 UU Pers merupakan instrumen jaminan perlindungan hukum yang lebih luas. AJI menilai pasal 8 UU Pers ini telah memberi kepastian hukum tentang pelindungan pada jurnalis atau wartawan. Dalam penjelasan telah dinyatakan dengan jelas, bahwa Pemerintah dan Masyarakat wajib melindungi jurnalis ketika menjalankan kerja jurnalistik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 11. Justru AJI berpendapat bahwa pelaksanaan atau implementasi pasal 8 dan keseluruhan UU Pers yang belum ditegakkan, khususnya oleh Pemerintah. 12. Jurnalis dalam menjalankan profesinya melalui beberapa tahapan yaitu dari mulai mengumpulkan informasi, melakukan wawancara, mengambil gambar, menelusuri dokumen, sampai menulis atau mengedit video hingga mempublikasikan berita. 168 13. Pelindungan hukum seharusnya dilaksanakan sejak mengumpulkan informasi hingga publikasi berita. Tidak hanya sampai disini, pelindungan hukum juga diberikan setelah berita sudah terpublikasikan. 14. Namun praktiknya, jurnalis sering menghadapi kekerasan saat melakukan liputan maupun kriminalisasi karena berita. Hal yang dialami Pemohon II di depan Mako Brimob Kelapa Dua Depok pada 30 Agustus 2025 adalah salah satu contoh bagaimana jurnalis mengalami kekerasan dengan tekanan untuk menghapus foto atau video. AJI mencatat pada tahun 2024 terjadi 73 kasus kekerasan pada jurnalis. 15. Kasus kekerasan pada jurnalis seharusnya tidak terjadi tanpa harus melakukan tafsir ulang pada pasal 8 UU Pers. Namun pelindungan pada jurnalis, seperti umumnya masyarakat lain, sudah diatur dalam UU yang lain. Misalnya penggeledahan ponsel dan meminta hapus video yang dilakukan polisi pada Pemohon II, Adalah sebuah pelanggaran pada pasal 5 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, di mana penggeledahan hanya bisa dilakukan jika ada perintah penyidik dan menyebut tujuan penggeledahan tersebut. 16. Aliansi Jurnalis Independen Berpendapat masih berulangnya serangan, begitu pula dengan kasus kriminalisasi dan gugatan perdata pada jurnalis dan media, bukan semata-mata disebabkan norma. Melainkan implementasi dan komitmen Pemerintah atau Kepolisian sebagai bagian dari organ pemerintah dalam bidang penegakan hukum. Pemerintah belum hadir untuk menjalankan peran dan fungsinya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum, seperti penyediaan dana bantuan hukum bagi jurnalis korban kekerasan, ataupun bentuk jaminan lainnya. Begitu juga aparat kepolisian sebagai bagian dari pemerintah yang menjalankan fungsi penegakan hukum seringkali melakukan praktik impunitas pada kasus kekerasan terhadap jurnalis. 17. Kasus Pemred Banjarhits Diananta Putra Semedi tahun 2020, Dewan Pers sudah memutuskan kasus ini adalah pelanggaran kode etik dan mewajibkan media Banjarhits meminta maaf dan sudah dilakukan oleh media tersebut. Namun Kepolisian tetap melanjutkan kasus ke ranah pidana menggunakan UU ITE hingga pengadilan memvonis 3 bulan kepada Diananta. 18. Kasus sengketa Tempo vs Menteri Amran/Kementerian Pertanian tahun 2025, yang berujung pada gugatan perdata. Menteri Amran mengadukan 169 pemberitaan Tempo yang berjudul “Poles-poles Beras Busuk” kepada Dewan Pers. Dan Dewan Pers sudah mengeluarkan beberapa keputusan antara lain Tempo mengganti judul di Instagram, permintaan maaf pada Juni 2025. Tempo sudah memenuhi poin-poin dari Dewan Pers. Namun pada Juli 2025, Menteri Amran lewat Kementerian Pertanian melakukan gugatan perdata dengan nilai ganti rugi sebenar 200 miliar pada Tempo. 19. Sementara itu Petitum kedua dari Pemohon yang meminta kewajiban agar tindakan hukum yaitu pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan pada Wartawan harus seizin Dewan Pers, hal ini akan membuat persoalan baru dalam hukum. Jurnalis atau wartawan wajib dilindungi atau mempunyai keistimewaan hukum hanya saat menjalankan profesi atau kerja jurnalistik. Tafsir yang dimohonkan, justru membuat Jurnalis atau Wartawan tidak lagi sama di hadapan hukum yang melawan pasal 28D ayat 1 UUD 1945. 20. Dewan Pers adalah lembaga pengawal dan penegak etik dari jurnalisme. Dewan Pers tidak perlu diberi wewenang memberi izin pemanggilan, penangkapan dan seterusnya, karena ini adalah ranah hukum. Tindakan pemanggilan sampai penahanan adalah wewenang aparat penegak hukum dan sudah diatur dalam banyak perundangan. Asal aparat penegak hukum patuh pada perundangan, maka Jurnalis sebagai warga negara, hak-hak hukumnya akan dilindungi. 21. Berkaca dari 3 kasus di atas, (penggeledahan ponsel Pemohon II, Diananta Pemred Banjarhits dan gugatan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Tempo), dan menanggapi petitum dari Pemohon, maka AJI berpendapat: 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), termasuk pasal 8, telah memberi pelindungan hukum yang cukup jelas, sehingga tidak memerlukan tafsir atau norma baru. Mandat dalam UU Pers yaitu Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers, Hak Jawab, Hak Koreksi dan Hak Tolak telah memberi mekanisme penyelesaian sengketa pers. 2. Pelindungan hukum pada jurnalis (dan media) juga sudah dimandatkan pada UU yang lain, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 170 3. Pelaksanaan pelindungan pada jurnalis justru yang lemah. Pemerintah (dan masyarakat) sering mengabaikan UU Pers, seperti yang ditunjukkan pada Kepolisian di kasus Diananta dan Menteri Amran vs Tempo. 4. Khususnya Pemerintah harus lebih aktif memberikan pelindungan pada jurnalis, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 UU Pers. Bentuk perlindungan tersebut antara lain dengan memberikan bantuan hukum kepada jurnalis yang mengalami kriminalisasi, serta menghukum pidana aparat yang melakukan kekerasan agar ada efek jera. Keterangan Tambahan Pihak Terkait AJI bertanggal 28 Oktober 2025 Keterangan tertulis ini merupakan jawaban AJI Indonesia pada pertanyaan- pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada sidang pleno lanjutan 21 Oktober 2025, terkait uji materiil pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jawaban di bawah ini disampaikan dalam satu paparan, yang diharapkan bisa menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim. Berikut: AJI setiap tahun melakukan pencatatan kasus kekerasan yang dialami semua jurnalis di Indonesia (tidak hanya anggota AJI). Pencatatan ini berdasarkan laporan korban atau laporan anggota AJI yang mengetahui kasus tersebut, yang dilaporkan lewat situs aji.or.id. Dalam lima tahun terakhir (2020–2024), pelaku kekerasan terhadap jurnalis paling banyak berasal dari dua kategori yang silih berganti menempati posisi tertinggi, yaitu Polisi dan Tak Dikenal. Kategori Tak Dikenal mencakup kasus-kasus di mana korban tidak mengetahui identitas pelaku, yang bisa berasal dari warga sipil, aparat keamanan, pihak perusahaan, atau pihak lainnya. Pada 2022 dan 2023, ketika kategori Tak Dikenal menempati posisi pertama, Polisi berada di urutan kedua. Sementara itu, keterlibatan TNI sebagai pelaku kekerasan menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Bahkan, pada 2024, TNI naik ke posisi kedua setelah Polisi. 171 Grafik 1: Tren Pelaku Kekerasan pada Jurnalis Tahun 2020-2024. Dari banyaknya kasus kekerasan terhadap jurnalis, sebagian besar tidak berujung ke pengadilan dan tidak disertai sanksi pidana bagi pelakunya. Dalam lima tahun terakhir, hanya ada satu kasus yang diproses hukum, yakni kasus kekerasan terhadap jurnalis Tempo, Nurhadi, yang melibatkan dua anggota polisi dan berakhir dengan vonis ringan: 10 bulan penjara (2022). Di luar kasus Nurhadi, para pelaku kekerasan yang jelas berasal dari aparat kepolisian maupun militer dibiarkan bebas tanpa hukuman. Kondisi ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum terhadap kasus kekerasan pada jurnalis, padahal ketentuan pidananya sudah diatur secara tegas dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers: (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sementara kasus kekerasan terhadap jurnalis hampir tidak pernah dibawa ke pengadilan, di sisi lain jurnalis justru mengalami kriminalisasi atas kerja-kerja jurnalistiknya. Kasus jurnalis Diananta yang divonis tiga bulan penjara pada 2020 bukan satu-satunya. Pada 2021, Muhammad Asrul, jurnalis Berita.News di Palopo, juga divonis tiga bulan penjara berdasarkan UU ITE. Asrul diseret ke pengadilan karena menulis berita korupsi yang melibatkan anak Wali Kota Palopo saat itu. Kemudian, di Medan pada 2023, jurnalis Ismail Marzuki dijatuhi vonis enam bulan penjara (UU ITE) karena membuat berita yang menyinggung istri Gubernur Sumatera Utara kala itu, Edy Rahmayadi. Tahun 2024, jurnalis Markus Erasmus di Labuan Bajo, sempat ditahan 10 hari, dengan UU PDP, dengan tuduhan membocorkan surat perizinan tambang. Meski 172 akhirnya jurnalis Metrorakyat.com ini kasusnya diselesaikan dengan keadilan restoratif, namun dalam perjanjian tersebut, Erasmus tidak diperbolehkan menulis berita tentang tambang tersebut. Ini salah satu bentuk nyata pembungkaman pers dengan intimidasi akan dipidanakan. Pers juga pernah menghadapi gugatan perdata. Lima Staf Khusus mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menggugat dua media di Sulawesi Selatan-Herald.id dan Inikata.co.id-dengan tuntutan senilai Rp700 miliar pada 2024. Gugatan ini muncul akibat pemberitaan yang dilakukan kedua media tersebut. Meskipun pengadilan akhirnya memutuskan untuk menolak gugatan tersebut, kasus ini menimbulkan rasa was was dan ketakutan bagi jurnalis maupun media lain ketika menulis berita tentang pejabat publik. Hal serupa kembali terjadi pada 2025, ketika Tempo digugat oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman-yang merupakan kakak dari mantan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman-atas berita berjudul “Poles-poles Beras Busuk.” Gugatan perdata yang diajukan mencapai Rp200 miliar. Pada kasus kekerasan pada jurnalis, kriminalisasi pada jurnalis maupun gugatan perdata, Pemerintah dalam hal ini belum pernah memberikan bantuan hukum. Selama ini para jurnalis maupun media, jika menghadapi gugatan, banyak dibantu oleh Lembaga Bantuan Hukum seperti LBH Pers, jejaring YLBHI maupun lembaga bantuan lain, yang bukan didanai atau dibantu oleh Pemerintah. Jika diminta memilih, apakah gugatan perdata atau pidana yang lebih baik bagi pers, maka jawabannya adalah: tidak keduanya. Baik gugatan pidana maupun perdata sama-sama merupakan bentuk pembungkaman terhadap pers dan ancaman bagi kebebasan pers. Kasus Markus Erasmus menjadi contoh nyata bagaimana kriminalisasi jurnalis digunakan untuk menghalangi pemberitaan tentang tambang. Sementara itu, gugatan perdata terhadap Herald.id, Inikata.co.id, dan Tempo menunjukkan bagaimana media bisa terancam bangkrut jika tuntutan bernilai ratusan miliar rupiah dikabulkan pengadilan. Padahal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bersama Dewan Pers telah menyediakan mekanisme penyelesaian tersendiri. Karya jurnalistik tidak dapat dibawa ke ranah pidana maupun perdata. Sengketa jurnalistik seharusnya diselesaikan melalui Dewan Pers. Jika Dewan Pers menilai sebuah karya bukan karya jurnalistik, barulah perkara tersebut dapat diproses secara hukum pidana atau perdata. Namun jika dinyatakan sebagai karya jurnalistik, sengketa diselesaikan di 173 Dewan Pers. Setelah melakukan penilaian, Dewan Pers akan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang bersifat final dan tidak dapat dibawa ke ranah hukum lain. Namun di beberapa kasus, PPR Dewan Pers ini tidak diindahkan oleh kepolisian maupun pengadilan. Meski sudah diputuskan oleh Dewan Pers sebagai karya jurnalistik, kasus jurnalis Muhammad Asrul di Palopo tetap diteruskan ke pengadilan oleh polisi. Dewan Pers sudah mengeluarkan PPR untuk kasus Menteri Amran vs Tempo, namun pihak Menteri tetap meneruskan ke gugatan perdata. Maka untuk menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, apa yang perlu didorong untuk menguatkan pelindungan hukum pada jurnalis maupun pers, adalah perlu penegasan bahwa: 1. Sengketa pers wajib dan hanya diselesaikan oleh Dewan Pers; 2. Keputusan Dewan Pers pada sebuah sengketa pers adalah bersifat final, tidak bisa dibawa ke perdata maupun pidana. Pada saat penyusunan RUU Pers di tahun 1999, AJI terlibat dan memberikan masukan-masukan pada rancangan UU ini. Saat itu AJI dipimpin oleh Ketua Umum Lukas Luwarso, bergabung dengan koalisi Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI). MPPI inilah yang aktif memberi masukan pada pembuatan UU Pers dan UU Penyiaran (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran). Bagaimana dengan pengalaman sengketa pers di negara lain? Merujuk pada dua negara yang lebih dulu menjalankan sistem demokrasi parlementer dan presidensial, yakni Inggris dan Amerika Serikat. Di Inggris, pers tidak dapat dibawa ke pengadilan oleh jaksa selama pemberitaannya telah memenuhi kode etik jurnalistik dan memuat kepentingan publik. Prinsip ini menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap kebebasan pers. Sementara di Amerika Serikat, kebebasan pers dijamin secara konstitusional melalui Amandemen Pertama dalam Bill of Rights, yang melindungi kebebasan berpendapat dan beragama. Perlindungan ini memungkinkan pers untuk secara bebas memberitakan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan publik tanpa takut kriminalisasi. [2.10] Menimbang bahwa para Pemohon dan Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2025, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut: 174 KESIMPULAN TERTULIS PARA PEMOHON Bahwa sebagaimana telah Para Pemohon uraikan dalam Permohonan bahwa Pasal 8 UU Pers adalah bentuk pengaturan perlindungan bagi para wartawan yang bersifat multitafsir. Dimana dalam fakta persidangan terbukti Pasal tersebut tidak memberikan perlindungan nyata bagi wartawan yang sedang melaksanakan tugas profesinya melakukan peliputan. 1. Bahwa apabila kita melihat Rumusan ketentuan norma Pasal 8 UU Pers, yang menyatakan: Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Secara eksplisit, ketentuan norma ini tidak menjelaskan perlindungan hukum seperti apa yang akan didapatkan wartawan dalam melaksanakan profesinya; Bagaimana mekanisme perlindungannya; kapan mendapatkan perlindungan hukum tersebut (saat sedang melaksanakan profesinya atau setelah mendapatkan tindakan-tindakan kekerasan, ataupun setelah digugat secara perdata atau dituntut secara pidana?). 2. Bahwa ketidakjelasan pemaknaan norma a quo tersebut terlihat jelas dalam bagian penjelasan Pasal 8 UU Pers, yang menjelaskan sebagai berikut: Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Bahwa apabila kita melihat dan cermati bagian penjelasan a quo, semakin menunjukkan adanya ketidakjelasan maksud dari perlindungan hukum. Dimana yang dimaksud “jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat” semakin menimbulkan banyak penafsiran. Seperti: Jaminan perlindungan dari pemerintah atau masyarakat, atau jaminan perlindungan oleh masyarakat, dan banyak penafsiran lainnya. 4. Bahwa sementara dalam praktiknya tindakan yang paling sering dialami oleh Wartawan saat melaksanakan profesinya adalah terhadap adanya tindakan kepolisian (oknum) baik yang berseragam ataupun yang sedang dalam penyamaran (sebagai Intel), dimana seperti yang telah dijelaskan pada bagian kedudukan hukum Pemohon II, yang mengalami tindakan kepolisian yakni perampasan perangkat liputannya, kemudian hasil liputannya dihapus secara paksa, sehingga Pemohon 2 mengalami kerugian hasil liputannya yang 175 seharusnya menjadi berita sebagaimana yang ditugaskan oleh atasan pemohon II menjadi terhapus. 5. Bahwa kendatipun pemohon II melakukan upaya untuk melaporkan oknum kepolisian yang melakukan tindakan perampasan dan penghapusan paksa hasil liputan Pemohon II, upaya tersebut tidak akan membuat hasil liputan Pemohon II dapat kembali karena sudah terhapus. 6. Bahwa hal ini tentunya dalam penalaran yang wajar, menjadi modus oknum untuk menghilangkan dokumentasi hasil peliputan yang dinilai dapat menjadi bukti atas adanya tindakan pelanggaran hukum/bahkan tindakan kejahatan yang didapat dari hasil investigasi wartawan dalam melaksanakan profesinya. 7. Bahwa oleh karenanya penting bagi Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan terhadap ketentuan norma Pasal 8 UU Pers sebagaimana petitum yang Para Pemohon mohonkan. 8. Bahwa yang kurang dipahami oleh para pihak in casu Pemerintah, DPR, Pihak Terkait Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Pihak Terkait Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), dan Pihak Terkait Dewan Pers, bahwa Permohonan ini tidak meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengganti ketentuan norma Pasal 8 UU Pers, namun meminta Mahkamah memaknai ketentuan norma Pasal 8 UU Pers bahwa perlindungan hukum tersebut Termasuk Tindakan kepolisian dan gugatan perdata tidak dapat dilakukan kepada Wartawan dalam melaksanakan profesinya berdasarkan kode etik pers atau Termasuk tindakan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap Wartawan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pers. 9. Bahwa artinya apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo maka tidak akan terjadi penyempitan makna, namun membuat norma tersebut memberikan kepastian hukum kepada profesi Pers terhadap tindakan-tindakan yang kerap terjadi dan dialami oleh para Wartawan/Pers dalam melaksanakan profesinya. 10. Bahwa Adanya multitafsir atas pemaknaan ketentuan norma a quo juga sebenarnya diakui oleh Para Pihak Terkait bahkan sampai membuat Hakim Konstitusi Yang Mulia Prof Enny Nurbaningsih bingung dalam memahami keterangan para pihak in casu PWI, AJI dan Dewan Pers. 11. Bahwa dalam Sidang ke-IV, Acara Mendengarkan Keterangan DPR serta Pihak Terkait PWI, Dewan Pers dan AJI, hari Selasa, 21 Oktober 2025, Hakim 176 Konstitusi YM Prof. Enny Nurbaningsing mengatakan: Baik, terima kasih atas keterangannya. Terus terang saja, ini saya agak bingung ini tadi. Ini tiga organisasi kok beda-beda, gitu ya, kurang-lebih. Kalau dari Pemohon, Ikatan Wartawan Hukum, itu mengatakan tidak ada perlindungan, kurang-lebih begitu, sehingga minta pemaknaan yang sifatnya alternatif. (vide. Risalah sidang Perkara No. 145/PUU-XXIII/2025, halaman 10). 12. Bahwa ungkapan rasa bingung dalam persidangan dari Hakim Konstitusi YM Prof. Enny Nurbaningsih tentunya sangat beralasan karena apabila kita simak kembali keterangan-keterangan dari Para Pihak terkait, in casu PWI, AJI terlebih Dewan Pers, terlihat inkonsistensi serta ketidakpahaman yang mendalam atas Permohonan dalam perkara a quo. 13. Bahwa adapun beberapa kutipan keterangan dari Para Pihak Terkait yang menunjukkan inkonsistensi dan ketidakpahaman terhadap perkara a quo adalah sebagai berikut: Pihak Terkait PWI, dalam keterangannya dalam Sidang ke-IV, Acara Mendengarkan Keterangan DPR serta Pihak Terkait PWI, Dewan Pers dan AJI, hari Selasa, 21 Oktober 2025, mengatakan:  Keterangan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Izinkanlah saya menyebut beberapa contoh yang menjadi perhatian publik. Pertama, kasus Nurhadi, wartawan di Surabaya tahun 2021 yang disekap dan dianiaya saat meliput kasus korupsi. Proses hukum memang berjalan, namun tidak menunjukkan adanya mekanisme perlindungan cepat bagi wartawan di lapangan. Kedua, kasus Demas Laira, wartawan muda di Sulawesi Barat yang tewas setelah menulis berita dugaan korupsi. Tidak ada sistem peringatan dini atau perlindungan inventif… preventif yang meliput… melibatkan institusi negara. (Vide. Risalah Sidang Perkara No. 145/PUU-XXIII/2025, halaman 4). Ketiga, kasus di Banyuwangi tahun 2023, dimana wartawan dijerat pencemaran nama baik, meskipun Dewan Pers telah menyatakan bahwa berita tersebut merupakan produk jurnalistik. Keterangan PWI tersebut di atas, membuktikan pandangan PWI yang melihat adanya pemaknaan yang berbeda-beda terhadap adanya dalam memaknai ketentuan norma a quo. Selain itu, dalam penutup keterangannya, PWI mengatakan: 177 Yang Mulia, PWI meyakini bahwa Pasal 8 adalah bagian integral dari semangat konstitusi untuk menjamin kemerdekaan Pers sebagaimana termaktub dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, kami berharap Mahkamah Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional yang memperkuat norma ini tanpa meniadakan substansi atau makna yang telah dijalankan selama lebih dari dua dekade (Vide. Risalah Sidang Perkara No. 145/PUU-XXIII/2025, Halaman 5). Keterangan PWI tersebut apabila dicermati dengan penalaran yang wajar, maka dapat dimaknai bahwa Pihak Terkait PWI diperlukan tafsir Mahkamah Konstitusi untuk dapat memperkuat ketentuan norma a quo tanpa meniadakan substansi dari ketentuan norma a quo. Hal inilah yang sejatinya dimohonkan oleh Para Pemohon. Artinya sebenarnya PWI memiliki sikap / Setuju yang sama dengan Para Pemohon.  Keterangan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Jurnalis dalam menjalankan profesinya melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari mengumpulkan informasi, melakukan wawancara, mengambil gambar, menelusuri dokumen, sampai menulis atau mengedit video, hingga mempublikasikan berita. Perlindungan hukum seharusnya dilaksanakan sejak mengumpulkan informasi hingga publikasi berita. Tidak hanya sampai di sini, perlindungan hukum juga diberikan setelah berita sudah dipublikasikan. Namun praktiknya, jurnalis sering mengalami kekerasan saat melakukan liputan maupun kriminalisasi karena berita. Hal yang dialami Pemohon II di depan Mako Brimob II Kelapa Depok pada 30 Agustus 2005 adalah salah satu contoh bagaimana jurnalis mengalami kekerasan dengan tekanan untuk menghapus foto atau video (Vide. Risalah Sidang Perkara No. 145/PUU-XXIII/2025, Halaman 5). Dalam keterangan AJI tersebut di atas, Pihak Terkait AJI mengakui Perlindungan hukum tidak dilaksanakan sejak mengumpulkan informasi melakukan wawancara, mengambil gambar, menelusuri dokumen, sampai menulis atau mengedit video hingga mempublikasikan berita. Artinya AJI memahami bahwa Perlindungan Hukum tidak memberikan jaminan Perlindungan Hukum kepada Wartawan yang sedang melakanakan Profesinya. Aji juga mengakui praktik yang dialami oleh Juenalis sering mengalami kekerasan saat melakukan liputan maupun kriminalisasi karena berita. 178  Keterangan Dewan Pers Terhadap Keterangan Dewan Pers, disampaikan pada Sidang ke-V, dengan Acara Mendengarkan Keterangan DPR serta Pihak Terkait Dewan Pers, yang digelar pada hari Rabu, 29 Oktober 2025. Kesimpulan terkait gugatan perdata, gugatan perdata terhadap media sudah ada sejak tahun 1999 ketika Undang-Undang Pers lahir dan penggugatnya beragam, dan kesamaannya adalah soal tuntutan ganti rugi yang umumnya tinggi, dan nilai gugatan ganti rugi yang tinggi ini yang menjadi perhatian Dewan Pers dan organisasi Pers, sebab meskipun gugatan perdata adalah hak warga negara, namun gugatan itu bisa membuat media menjadi jera. Jadi, beberapa organisasi wartawan dan aktivis kebebasan pers menyebut gugatan perdata dengan ganti rugi tinggi ini bisa menjadi alat represi baru terhadap media. Tapi berkaca dari kasus gugatan perdata terhadap media selama ini, hakim sebagian besar menggunakan argumentasi Undang- Undang Pers, seperti dalam kasus gugatan Marimutu melawan Tempo, Munarman melawan Koran Tempo, Akbar Amin melawan 7 Media, 5 mantan stafsus gubernur melawan Herlald dan Inikata. Memang tak bisa mencegah kasusnya masuk ke pengadilan, namun perlindungan diberikan oleh hakim melalui penggunaan Undang-Undang Pers saat mengambil keputusan. Berdasarkan penjelasan di atas, Dewan Pers menilai bahwa Pasal 8 Undang-Undang Pers memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan, baik melalui mekanisme MoU dengan aparat penegak hukum atau putusan pengadilan yang menjadikan Undang-Undang Pers sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan. Dengan sejumlah fakta dan argumentasi di atas, Dewan Pers menilai frasa perlindungan hukum dalam pasal tersebut sudah jelas dan tidak multitasir. (Vide. Risalah Sidang Perkara No. 145/PUU- XXIII/2025, halaman 15) Dalam kesimpulannya Dewan Pers yang pada pokoknya mengakui bahwa tuntutan pidana dan gugatan perdata dengan ganti rugi tinggi ini bisa menjadi alat represi baru terhadap media, dan dapat membuat media/wartawan menjadi jera. Artinya ketentuan norma a quo secara aktual belum dapat memberikan perlundungan bagi Wartawan/pers SAAT sedang melaksanakan tugas profesinya. 179 Selain itu Pihak terkait Dewan Pers yang pada pokoknya mengatakan: ketentuan Pasal 8 UU Pers, “memang tidak bisa mencegah kasusnya masuk ke Pengadilan, namun perlindungan didasarkan oleh hakim melalui penggunaan UU Pers saat mengambil Keputusan. Artinya Dewan Pers pun mengakui bahwa ketentuan Pasal 8 UU Pers tidak bisa mencegah kasus yang disangkakan dan/atau gugatan yang diarahkan kepada wartawan masuk ke Pengadilan. Sementara Dewan Pers pun mengakui tidak semua pengadilan memaknai norma ketentuan Pasal 8 UU pers dengan sudut pandang yang sama. Sehingga putusan pengadilan yang menimbulkan adanya tuntutan atau gugatan yang diarahkan kepada wartawan dapat berbeda-beda. Hal tersebut juga menjadi pertanyaan Hakim Konstitusi YM Dr. Suhartoyo, kepada DPR dan Dewan Pers, yang mengatakan: Ya, tadi kan DPR berpendapat bahwa norma Pasal 8 ini sudah konstitusional dan tidak ada persoalan. Tapi dari fakta yang disampaikan oleh Dewan Pers baru saja kan juga ternyata, baik dalam pengaduan pidana terhadap jurnalis maupun gugatan perdata dari data yang ada, kan ada juga yang jurnalis kemudian dijatuhi pidana. Artinya, terbukti bersalah. Kemudian, dalam gugatan perdata juga ada juga yang dikabulkan. Artinya, perbuatan itu dinyatakan melawan hukum. Nah, oleh karena itu, kalau dikembalikan kepada normanya bahwa wartawan itu mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8, perlindungan hukum itu seperti apa sebenarnya konkretnya, Pak Rudianto Lallo? Kalau di norma itu sendiri hanya secara general mengatakan mendapatkan perlindungan hukum. Tapi faktualnya tidak seperti itu sebagaimana data yang diberikan dari Dewan Pers dari tahun 2000 sampai 2025. Bahkan, tadi ada juga yang pengaduan hingga sampai 800 dan diperkirakan sampai ribuan. Nah, artinya kalaupun kemudian masih ada atau masih bisa dilapis dengan kartu pengaman misalnya MoU, baik dengan kepolisian, dengan kejaksaan, bahkan tadi Keterangan Dewan Pers ini juga, hakim juga memberikan perlindungan ketika mengadili perkara itu. Nah artinya kan, apa yang disampaikan dalam … apa yang secara faktual ada MoU … MoU itu kan membuktikan bahwa ini ada persoalan dengan di tataran implementasinya. Kenapa 180  Selain itu penting juga bagi PARA PEMOHON untuk menyampaikan bahwa terdapat ketidak konsistenan Dewan Pers (Abdul Manan) keterangan yang disampaikan diluar persidangan dengan keterangan yang ada yang terkesan mempermainkan proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Dimana sebelum memberikan keterangan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Dewan Pers melalui Abdul Manan menyampaikan dalam keterangan Persnya. Adapun beberapa pernyataan Dewan Pers melalui Abdul Manan, sebagai berikut:  Pernyataan Dewan Pers di Media CNN Indonesia, Minggu, 7 September 2025 Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pers menilai langkah Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) mengajukan uji materi atau judicial review Pasal 8 dan penjelasan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ke Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan inisiatif yang baik. “Saya melihat bahwa yang dilakukan Iwakum dengan JR (judicial review) Pasal 8 itu inisiatif yang baik karena kan yang dilakukan kan mencoba memperjelas tafsir dari Pasal 8 yang memang menurut saya sih memang sangat multitafsir," kata Anggota Dewan Pers Abdul Manan dalam diskusi Iwakum di Jakarta, Sabtu (6/9). Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250906185324-20 1270765/dewan-pers-uji-materi-pasal-8-uu-pers-bisa-hilangkan- multitafsir/. 181  Pernyataan Dewan Pers di Media TribunsNews, Minggu, 7 September 2025 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Dewan Pers, Abdul Manan menyoroti langkah Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) yang mengajukan uji materi (Judicial Review/JR) terhadap Pasal 8 Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ke Mahkamah Konstitusi (MK). Abdul Manan menilai langkah Iwakum merupakan inisiatif yang baik untuk memperjelas tafsir pasal tersebut. “Saya melihat bahwa yang dilakukan Iwakum dengan JR Pasal 8 (UU Pers) itu inisiatif yang baik. Karena untuk memperjelas tafsir dari pasal 8 yang menurut saya memang sangat multitafsir,” ujar Manan dalam diskusi Judicial Review Pers: Menjaga Kebebasan Pers dan Kepastian Hukum Jurnalis di Jakarta Selatan, Sabtu (6/9/2025). Sumber: https://m.tribunnews.com/nasional/7724983/dewan-pers-dukung-uji- materi-pasal-8-uu-pers-ke-mk-aturan-dinilai-abstrak-dan-multitafsir.  Pernyataan Dewan Pers di Media Antara, Minggu, 7 September 2025 182 Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Pers Abdul Manan memandang uji materi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dapat memperjelas makna perlindungan hukum bagi wartawan. Pasal 8 UU Pers berbunyi: “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”. “Pasal 8 UU Pers, menurut saya memang sangat multitafsir karena hanya mengatakan bahwa wartawan dalam menjalankan profesinya mendapatkan perlindungan hukum, tetapi perlindungan hukum seperti apa yang bisa dilakukan? Nah itu kan terlalu abstrak,” ujar Abdul dalam diskusi yang disaksikan secara daring dari Jakarta, Sabtu (6/9) malam. Ia menjelaskan karena tafsir pasal tersebut terlalu abstrak, maka banyak pihak tidak mudah untuk langsung memahaminya. Sumber:https://manado.antaranews.com/amp/berita/293557/dewan- pers-uji-materi-uu-pers-ke-mk-perjelas-perlindungan-hukum. Berdasarkan beberapa berita yang Para Pemohon lampirkan, terlihat jelas bahwa pernyataan yang tidak konsisten disampaikan oleh Dewan Pers melalui Portal berita online tersebut di atas. 183 14. Bahwa berikutnya, terdapat fakta persidangan yang menguatkan tidak berjalannya jaminan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan norma a quo. Dimana dalam Persidangan ke VI, pada tanggal 10 November 2025, Acara Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon, dalam kesaksiannya Moh Adimaja selaku Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon menerangkan sebagai berikut: Nah, di dalam hal ini, saya tidak hanya intimidasi, tapi segala ucapan keluar itu selalu sering terjadi di profesi kami. Karena pada saat itu, kami di ... dianggap sebagai intel, dianggap sebagai orang yang menjadi pelapor di pihak mana pun, dan juga ada usaha untuk merebut kamera, memaksa menghapus, mengintimidasi, bahkan saya dipukul dengan kayu sampai dipaksa untuk saya jatuh karena kalau jatuh kemungkinan tidak bisa bersaksi di sini, Yang Mulia. Itu yang kami alami kekerasan-kekerasan yang ada di lapangan. Belum lagi mungkin ada beberapa yang pernah saya alami, yaitu tindak intimidasi untuk menghapus gambar apabila ada yang tidak berkenan dan sebagainya. Padahal konteks apa yang kami buat sebagai pewarta foto itu adalah mengambil hal yang sesuai fakta yang terjadi di lapangan, bukan sesuatu yang di-setting, atau yang mungkin ada oknum yang menyetting itu, tapi kami sebagai pewarta foto menjaga integritas tersebut agar seobjektif mungkin dan sesuai fakta apa yang ada di lapangan (Vide. Risalah Sidang Perkara 145/PUU-XXIII/2025, halaman 9-10). Dalam keterangan saksi tersebut, sebagai wartawan yang telah melaksanakan profesinya sama sekali tidak pernah merasakan adanya perlindungan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 8 UU Advokat. Bahkan ketika ditanya oleh Kuasa Hukum Para Pemohon, Viktor Santoso Tandiasa, sebagai berikut: Saudara Saksi, apakah saat menjadi wartawan dan selama menjadi wartawan, Saudara Saksi mengetahui adanya ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Pers? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau memang mengetahui, apakah selama melaksanakan profesinya sebagai wartawan sudah merasakan perlindungan dari Pasal 8 tersebut? (Vide. Risalah Sidang No. 145/PUU-XXIII/2025, halaman 10). Terhadap pertanyaan tersebut, saksi Moh Adimaja memberikan jawaban sebagai berikut: 184 Untuk menjawab pertanyaan dari Pihak Pemohon, yang pertama, apakah selama menjadi profesi wartawan sudah tahu tentang Pasal 8 dalam Undang- Undang Pers? Tentu tahu dan mengerti itu maksudnya sudah ada di dalam undang-undang itu. Untuk apakah sudah menjamin atau belum? Dari yang saya alami sebagai profesi sebagai jurnalis, saat ini memang belum karena alasannya adalah ada beberapa hal yang menjadi alasan, yaitu saya masih bertanya sebenarnya apakah undang-undang ini melindungi dari … bertanya dalam diri saya sendiri bahwa ini melindungi institusi kantor medianya atau profesi jurnalisnya? (Vide Risalah Sidang Perkara No. 145/PUU-XXIII/2025, halaman 15). 15. Bahwa saksi yang dihadirkan oleh PARA PEMOHON dalam Perkara a quo telah memberikan kesaksian bahwa Saksi tidak pernah merasakan jaminan atas perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan norma a quo. Hal tersebut tentunya menjadi semakin terang bahwa ketentuan norma a quo masih bersifat abstrak dan multitafsir sehingga tidak dapat dipahami oleh pihak-pihak yang memberikan perlindungan dalam hal ini kepolisian ataupun pemerintah termasuk masyarakat. Padahal tindakan kekerasan yang kerap terjadi bagi para wartawan dalah tindakan represif dari oknum kepolisian. Artinya apabila Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan dalam amar putusan sebagaimana petitum PARA PEMOHON, maka dalam penalaran yang wajar, apa yang terjadi dan dialami oleh saksi tidak akan dialami dikemudian hari oleh saksi dalam melaksanakan profesinya termasuk juga memberikan Perlindungan terhadap Para Pemohon yang berprofesi sebagai Wartawan. 16. Bahwa terkait dengan ketentuan norma yang bersifat abstrak dan multitafsir, juga dipertegas oleh Ahli Albert Aries yang dihadirkan oleh PARA PEMOHON dimana menurut ahli. Oleh karena itu, sekaligus izin menjawab pertanyaan dari Kuasa Presiden, kita harus bisa membedakan dengan tegas, gitu. Bahwa dalam konteks ini, wartawan yang ada di dalam ranah publik yang menjalankan fungsi pengawasan juga itu tidak hanya cukup untuk hanya sekedar dikatakan mendapatkan perlindungan hukum secara umum tanpa menyebutkan secara spesifik, tapi dengan melakukan perbandingan dengan sejumlah profesi lainnya, ada penegasan yang dikaitkan dengan asas lex certa dan lex stricta bahwa memang wartawan itu juga berhak mendapatkan imunitas kalau dia menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik. 185 17. Bahwa Sementara terhadap saksi Christiana Chelsia Chan, menurut Para Pemohon tidak memberikan kesaksian secara proper namun hanya mengambil kutipan-kutipan proses tanpa menyaksikan langsung dalam proses pembentukan UU Pers mengingat posisi saksi pada saat pembentukan UU Pers adalah Paralegal untuk Indonesia Media Law and Policy Center untuk internews Indonesia. 18. Bahwa namun ada keterangan saksi yang menguatkan permohonan Para Pemohon dimana dalam keterangannya Saksi mengatakan sebagai berikut: Memperhatikan kutipan-kutipan dari risalah rapat, baik Panja maupun Rapat Kerja Pansus berkenan dengan pembahasan norma a quo, Undang-Undang Pers yang mengatur perlindungan hukum pada wartawan, telah nyata dan jelas ketentuan tersebut bukanlah dimaksudkan sebagai imunitas absolut wartawan akan suatu proses penegakan hukum, melainkan sebagai norma terbuka dan seimbang yang memberikan perlindungan bersyarat agar wartawan dapat bekerja secara profesional, independen, beriktikad baik, tanpa rasa takut terhadap kriminalisasi dalam kerangka kerja jurnalisik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penekanan dalam pembahasan UU Pers dalam proses pembentukan adalah pengaturan perlindungan hukum pada wartawan bukanlah dimaksudkan sebagai imunitas absolut untuk wartawan, namun norma yang memberikan perlindungan bersyarat agar wartawan dapat bekerja secara profesional, independen, beritikad baik tanpa rasa takut terhadap kriminalisasi. Artinya apa yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON juga tidak keluar dari semangat pembentuk undang-undang, bahkan memperkuat keinginan agar wartawan dapat bekerja tanpa rasa takut terhadap kriminalisasi dimana bentuk kriminalisasi yang kerap terjadi kepada wartawan adalah tindakan kepolisian yang dilakukan kepada Wartawan yang dilakukan oleh Oknum-oknum kepolisian akibat tidak adanya penekanan yang jelas seperti apa perlindungan hukum yang seharusnya dijamin kepada Wartawan yang sedang melaksanakan profesinya. Selain itu, pemaknaan sebagaimana diminta oleh PARA PEMOHON bukanlah pemaknaan yang akan membuat ketentuan norma a quo menjadi Imunitas Absolut, karena terhadap rumusan pemaknaan yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON bersifat terbatas pada tindakan kepolisian, gugatan 186 perdata/tuntutan pidana sepanjang berdasarkan kode etik pers, atau setelah mendapatkan izin dari Dewan pers. 19. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menjadi sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan a quo demi memberikan perlindungan kepada PARA PEMOHON dan seluruh insan pers di negeri ini, mengingat peran dan fungsinya yang sangat penting dan dibutuhkan bagi perkembangan demokrasi dan control sosial. Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana diebutkan diatas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Termasuk Tindakan kepolisian dan gugatan perdata tidak dapat dilakukan kepada Wartawan dalam melaksanakan profesinya berdasarkan kode etik pers. atau, Termasuk tindakan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap Wartawan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pers. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). PENUTUP Demikian, kesimpulan ini kami sampaikan semoga dapat membantu memperkuat Keyakinan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara a quo, dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya. KESIMPULAN TERTULIS PRESIDEN I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Dalam perkara a quo, Pemerintah memberikan tanggapan terhadap kedudukan 187 hukum (legal standing) Para Pemohon yaitu bahwa menurut Pemerintah, Para Pemohon dalam hal ini tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak- tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan Pasal 8 UU Pers dengan alasan sebagai berikut: A. Ketentuan-Ketentuan Mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang juga ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021) yang mengatur pihak yang dapat disebut sebagai pemohon dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 adalah yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yang meliputi: 1. perorangan warga negara Indonesia; 2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 3. badan hukum publik atau privat; atau 4. lembaga negara. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan uji materiil atas ketentuan Pasal 8 UU Pers, maka harus dibuktikan bahwa: 1. Para Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang diuji. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Nomor 010/PUU-III/2005 yang pada pokoknya menyatakan, dikutip: 188 “Bahwa, kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; 2. Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.” Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 juga mengatur kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan, yang berbunyi: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: 1. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya; 3. kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan 5. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 189 B. Tanggapan terhadap Legal Standing Pemohon Perkara Nomor 145/PUU-XXIII/2025 dengan uraian sebagai berikut: Pemerintah memberikan tanggapan terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon perkara Nomor 145/PUU-XXIII/2025, yang menurut Pemerintah, Para Pemohon secara masing-masing dalam hal ini tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang- halangi hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan Pasal 8 UU Pers dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Dalil Para Pemohon terhadap kerugian konstitusional Pemohon I pada angka 7.4 halaman 6 bahwa adanya “tindakan kepolisian seperti Penggeledahan, penangkapan, dll” disebabkan oleh ketentuan Pasal 8 UU Pers yang multitafsir sehingga merugikan Pemohon I pada batas penalaran yang wajar, karena menghalangi dan merugikan tujuan Pemohon I untuk dapat melindungi anggota Pemohon I adalah dalil yang abstrak dan kabur (obscuur) karena memaksakan keterkaitan antara tindakan kepolisian seperti penggeledahan, penangkapan, dll dengan Pasal 8 UU Pers yang justru memberikan ruang pelindungan hukum bagi wartawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seluruh tindakan kepolisian sudah diatur dengan jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 2. Dalil yang diuraikan Pemohon I juga bukanlah kerugian yang dialami langsung (causal verband) oleh Pemohon I selaku Badan Hukum yang mendalilkan mempunyai tugas dan fungsi sebagai wadah wartawan- wartawan membuat pemberitaan di bidang hukum, karena Pasal 8 UU Pers tidak mengakibatkan Pemohon I menjadi terhalangi aktivitasnya. 3. Bahwa Pemohon II pada angka 7.5. halaman 6 s.d. halaman 8 yang mendalilkan kerugian konstitusionalnya akibat “tindak kepolisian yakni upaya perampasan dan pemeriksaan Handphone” saat melaksanakan tugas profesinya pada tanggal 30 Agustus 2025, jelas bukan dikarenakan keberlakuan ketentuan Pasal 8 UU Pers, melainkan lebih disebabkan oleh tindakan oknum aparat penegak hukum dalam implementasi norma yang terkait dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut 190 “UU Kepolisian”), sehingga seharusnya diselesaikan melalui mekanisme pengawasan di internal kepolisian, dan proses hukum pidana sesuai dengan KUHAP yang telah tersedia dalam peraturan perundang- undangan. 4. Bahwa Mahkamah Konstitusi secara konsisten menegaskan bahwa kerugian konstitusional yang dapat dijadikan dasar pengujian undang-undang harus bersifat aktual atau setidak-tidaknya potensial secara spesifik serta memiliki hubungan sebab akibat langsung dengan berlakunya norma undang-undang, bukan dengan tindakan pejabat atau aparat penegak hukum. Prinsip ini ditegaskan Mahkamah antara lain dalam Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No. 010/PUU-III/2005, yang mensyaratkan bahwa kerugian konstitusional harus: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945, b. Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 5. Selanjutnya, Mahkamah juga secara tegas memisahkan antara ‘norma’ (law in the books) dan tindakan pejabat atau pelaksana undang-undang (‘law in action’), yang tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai konstitusionalitas suatu norma. Doktrin tersebut ditegaskan berulang kali oleh Mahkamah, antara lain dalam Putusan MK No. 11/PUU-V/2007 serta ditegaskan kembali dalam Putusan MK No. 27/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa tindakan aparat di lapangan bukanlah objek pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang mendasarkan kerugian 191 konstitusional pada tindakan aparat Kepolisian tidak memiliki relevansi dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 8 UU Pers, karena tindakan dimaksud bukan merupakan akibat langsung dari norma undang-undang yang diuji. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007), serta ketentuan PMK 2/2021. Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan beralasan hukum serta patut jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). II. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI A. LATAR BELAKANG UU PERS 1. UU Pers adalah salah satu “produk” reformasi yang menjunjung kebebasan dan demokrasi, di mana inti dari adanya UU Pers ini adalah mengatur mengenai kemerdekaan pers. Adapun sebelum UU Pers disahkan, dasar hukum kegiatan jurnalistik Indonesia adalah Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1996 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 (selanjutnya disebut UU Pokok Pers). 2. Semangat reformasi yang sedang berkembang pada saat UU Pers dirumuskan hadir dengan tiga pilar utamanya yaitu keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum, yang mana telah membuka pandangan baru terhadap kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sesuai Pasal 28 UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai tuntutan terhadap terlaksananya kebebasan pers yang lebih nyata dan dijamin dalam undang-undang. 192 3. Sejarah pers nasional mencatat bahwa “pengekangan” terhadap pers selalu ada, yaitu tindakan penyensoran dan pembredelan dalam arti luas yang tidak pernah hilang dari Indonesia. Kemerdekaan pers atau kebebasan pers di Indonesia tidak dilaksanakan sesuai dengan Pasal 28 UUD NRI 1945. Hal inilah yang menjadi tuntutan reformasi di bidang pers, yakni dijaminnya kebebasan pers sesuai konstitusi dan hak asasi manusia, serta ditetapkan dengan sebuah undang-undang. 4. UU Pers hadir dengan tujuan menghadirkan kebebasan pers demi peningkatan demokrasi dalam upaya membangun pers nasional yang merdeka atau independen, yang hanya dapat terlaksana dengan pembentukan UU Pers dan dilindunginya Wartawan secara hukum dalam menjalankan profesinya. 5. Dalam konsiderans menimbang huruf c UU Pers dijabarkan bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak manapun. 6. Adapun secara historis terkait ketentuan pelindungan hukum bagi Wartawan yang akhirnya menjadi Pasal 8 UU Pers sebagaimana tergambar dalam Buku Memorie van Toelichting Undang-Undang Pers: 15 Hari Perjuangan untuk Kemerdekaan Pers yang disusun oleh Indonesia Media Law & Policy Centre (MvT UU Pers), halaman 635 s.d. halaman 647 dan halaman 715 dan halaman 716 (vide Bukti PK-1a) tergambar adanya kesepakatan dan pembahasan dalam Naskah RUU Pers mengenai perlindungan bagi wartawan, dengan rumusan awal bunyi pasal yaitu: “Dalam menjalankan profesinya wartawan memperoleh perlindungan dari negara selama tidak melanggar hukum” yang mana dalam pembahasan juga ditekankan bahwa perlindungan hukum adalah sesuai dengan keadaan tertentu dalam hal ini tidak melawan hukum atau dalam perkataan lain kesesuaian dengan kaidah hukum harus diutamakan dalam perlindungan hukum bagi Wartawan. 193 Hasil pembahasan kemudian dibawa ke tim Perumus (Timus) yang hasilnya dituangkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah/DIM (vide Bukti PK-1b), disepakati dalam panitia kerja (Panja) dan disampaikan sebagai hasil kerja pada rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) (vide Bukti PK-1c), dan rancangan rumusan norma sebagaimana ketentuan a quo menjadi hasil rumusan akhir dalam UU Pers (vide Bukti PK-1d). 7. Pasal 8 UU Pers dalam hal ini merupakan norma prinsip (framework law) yang memberi arah umum perlindungan wartawan yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya tidak melanggar hukum. Perlindungan hukum terhadap wartawan tersebut mutlak diberlakukan sepanjang wartawan menjalankan profesinya dengan tidak melanggar hukum, tentunya secara a contrario perlindungan hukum terhadap wartawan tidak bersifat absolut. Hal demikian bersesuaian dengan keterangan saksi Christiana Chelsia Chan, S.H., LL.M. yang dihadirkan pada persidangan tanggal 24 November 2025, yang menyatakan: a. Dalam pembahasan, terdapat kesepahaman para fraksi bahwa meskipun perlindungan bagi profesi wartawan adalah penting namun perlindungan yang diberikan tidak all the time dalam artian otomatis begitu saja, namun sesuai dengan keadaan tertentu dalam hal ini tidak melawan hukum atau dalam perkataan lain kesesuaian dengan kaidah hukum harus diutamakan dalam perlindungan hukum bagi wartawan b. Memperhatikan MvT UU Pers yang memuat kutipan-kutipan dari risalah rapat baik Panja maupun rapat kerja Pansus berkenaan dengan pembahasan norma a quo UU Pers yang mengatur perlindungan hukum kepada wartawan, telah nyata dan jelas ketentuan tersebut bukanlah dimaksudkan bahwa wartawan akan terbebas dari suatu proses penegakan hukum melainkan sebagai norma terbuka dan seimbang yang memberikan perlindungan bersyarat agar wartawan dapat bekerja secara profesional, independen, dan beritikad baik tanpa rasa takut terhadap kriminalisasi dalam kerangka kerja jurnalistik yang sesuai 194 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kesesuaian dengan kaidah hukum harus diutamakan dalam perlindungan hukum bagi Wartawan c. Risalah Panja dan Pansus menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara tegas menolak gagasan imunitas absolut bagi wartawan. Rumusan “wartawan memperoleh perlindungan dari negara selama tidak melanggar hukum” merupakan bukti bahwa perlindungan bersifat bersyarat dan hanya berlaku apabila pekerjaannya dilakukan sesuai hukum. B. MAKSUD, TUJUAN, DAN ARAH PENGATURAN UU PERS 1. Dalam Penjelasan Umum UU Pers alinea pertama disebutkan bahwa Pasal 28 UUD NRI 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 UUD NRI 1945 maka perlu dibentuk Undang- undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. 2. Dalam UU Pers norma-norma untuk mendukung maksud dan tujuan UU Pers dan yang merupakan arah pengaturan dalam UU Pers sehingga menjadi panduan bagi aktivitas pers, sebagai berikut: a. Bab I mengenai Definisi antara lain Pers, Pers Nasional, Perusahaan Pers dan Wartawan; b. Bab II Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban, dan Peranan Pers antara lain adanya asas supremasi hukum, adanya jaminan kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara, larangan terhadap pembredelan, hak tolak, hak jawab, hak dan kewajiban koreksi. c. Bab III Wartawan, yang memuat norma bagi wartawan untuk menaati Kode Etik Jurnalistik dan Pasal 8 UU Pers mengenai perlindungan hukum bagi wartawan dalam melaksanakan profesinya; 195 d. Bab IV Perusahaan Pers; e. Bab V Dewan Pers antara lain mengenai pembentukan, fungsi, dan keanggotaan Dewan Pers; f. Bab VI Pers Asing; g. Bab VII Peran Serta Masyarakat; h. Bab VIII Ketentuan Pidana, antara lain ketentuan pidana atas penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran serta ketentuan pidana atas menghambat hak pers dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan, dan informasi; i. Bab IX Ketentuan Peralihan; dan j. Bab X Ketentuan Penutup. C. KETERANGAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN POKOK PERMOHONAN PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025 Pasal yang Diuji Batu Uji Pemohon Pasal 8 UU Pers “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.” Penjelasan Pasal 8 UU Pers Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 8 UU Pers multitafsir sehingga mengakibatkan Para Pemohon tidak memiliki kepastian hukum berupa jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan tidak memiliki jaminan terhadap perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman dalam menjalankan profesi Wartawan, sehingga dirugikan hak- 196 haknya sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, terhadap hal tersebut Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: C.1. Rumusan frasa ”perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU Pers telah jelas dan didukung norma-norma lain dalam UU Pers, KUHAP, dan/atau instrumen hukum lain pelaksana UU Pers terkait Perlindungan Hukum bagi Wartawan 1. Dalil Para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 8 UU Pers multitafsir adalah argumentasi yang tidak berdasar, karena dalam Penjelasan Pasal 8 UU Pers telah menegaskan bahwa pengertian frasa "perlindungan hukum" adalah: “jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam hal ini, “pelindungan hukum” dilakukan dengan batasan yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku baik sebagaimana yang diatur dalam UU Pers maupun yang diatur undang-undang dan instrumen hukum lainnya yang terkait. 2. Frasa ”perlindungan hukum” dalam Pasal a quo tidak berdiri sendiri, melainkan harus ditafsirkan dalam kerangka hukum positif yang berlaku, termasuk peraturan sektoral lain. Norma Pasal a quo bersifat ”open norm” atau norma terbuka yang dipakai untuk memberikan ruang fleksibilitas dalam implementasi. Hal ini bukan bentuk ketidakjelasan, melainkan bentuk pengaturan yang bersifat umum agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan di lapangan. 3. Pasal 8 UU Pers merupakan norma self-executing yang secara langsung dapat diberlakukan tanpa memerlukan aturan pelaksana tambahan. Mekanisme perlindungan wartawan telah tersedia dalam UU Pers, KUHAP, UU Kepolisian, Kode Etik Jurnalistik, dan instrumen Dewan Pers. Dengan demikian, dalil 197 multitafsir Para Pemohon tidak berdasar karena struktur legislasi yang berlaku telah memberikan batas, ruang lingkup, dan prosedur pelaksanaan perlindungan wartawan secara lengkap. 4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian huruf A “Latar Belakang UU Pers”, secara historis terkait pembahasan dan perumusan ketentuan perlindungan hukum bagi Wartawan yang akhirnya menjadi Pasal 8 UU Pers sebagaimana tergambar dalam MvT UU Pers yaitu: a. Kutipan Risalah Rapat I Panitia Kerja, tanggal 31 Agustus 1999, khususnya pada halaman 635 s.d. halaman 716 (vide Bukti PK-1a) tergambar rumusan awal bunyi pasal a quo UU Pers yaitu: “Dalam menjalankan profesinya wartawan memperoleh perlindungan dari negara selama tidak melanggar hukum”, yang mana dalam pembahasan juga ditekankan bahwa perlindungan hukum adalah sesuai dengan keadaan tertentu dalam hal ini tidak bertentangan dengan melawan hukum atau mengutamakan kaidah hukum yang antara lain kutipannya sebagai berikut: “SOENARTO, SH (KETUA RAPAT)1296: Terima kasih jadi sebenarnya penjelasan seperti itu yang diinginkan jadi sehingga tidak meraba-raba apa sih yang dimaksudkan dengan perlindungan negara. Jangan sampai any time wartawan itu sudah dilindungi negara, Kan bukan seperti itu. Tapi dalam keadaan tertentu seperti yang disampaikan oleh:” … ““DRS. H. USAMAH HISYAM (FPP)1298: Tambahan pak, didalam penjelasan nanti karena ini kan akan dibawa ke Timus. Ini harus ada kesepakatan, saya mengusulkan ada sastu kalimat sejauh tidak bertentangan dengan melawan hukum, kalimat itu perlu, terima kasih” … 198 “Drs. TARMAN AZAM (PEMERINTAH)” Terima kasih ketua, saya ingin menjawab sedikit penjelasan dari pertanyaan Yth. Bapak Usamah Hisyam mengenai “perlindungan dari Negara”. Pelindungan itu tidak semata mata dari Pemerintah, dari aparat negara, terhadap wartawan di lapangan. Juga dari tekanan masyarakat. Misalkan ancaman satu kelompok masyarakat terhadap penerbitan pers untuk memuat atau tidak memuat, itu kita menginginkan mereka harus mengindahkan kaidah hukum. Oleh karena itu hukum harus diutamakan di dalam perlindungan ini. Diloloskannya UU ini nanti juga merupakan upaya perlindungan negara. Terima kasih. b. Kutipan Risalah Rapat IV Panja, tanggal 3 September 1999, khususnya pada halaman terkait hasil Timus atas perubahan rumusan norma perlindungan hukum bagi wartawan dalam RUU Pers termasuk penjelasannya pada DIM halaman 1051 s.d. halaman 1052 MvT UU Pers, bahwa ketentuan perlindungan hukum bagi wartawan pada intinya harus sesuai hukum (vide Bukti PK-1b), sebagai berikut: “Pasal … Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum Penjelasan Pasal Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan dari Pemerintah dan atau masyarakat sesuai hukum kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, peranan, hak, dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” c. Kutipan Risalah Rapat V Panja, tanggal 8 September 1999, khususnya terkait rumusan akhir norma perlindungan hukum terhadap wartawan dalam RUU Pers yang telah disepakati yang bunyinya sebagaimana ketentuan a quo UU Pers, dalam Rapat V Panja sebagaimana pada halaman Buku MvT UU Pers (vide Bukti PK-1c). “INT. ARYASA, MBA (F-ABRI)1922: Pasal 8 Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. 199 … ““DRS. H. USAMAH HISYAM (FPP)1923: Penjelasan Pasal 8 Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. … “SOENARTO, SH (KETUA RAPAT)1924: Setuju? (ketok palu). Terus. d. Kutipan Risalah Rapat Kerja IV Pansus, tanggal 9 September 1999, khususnya terkait laporan Ketua Panja mulai dari pembahasan di tingkat Panja sampai dengan perumusan akhir norma perlindungan hukum terhadap wartawan dalam rumusan akhir RUU Pers yang telah disepakati yang bunyinya sebagaimana ketentuan a quo UU Pers, sebagaimana pada halaman 1153 dan halaman 1167 Buku MvT UU Pers (vide Bukti PK-1d). Memperhatikan kutipan-kutipan dari risalah rapat baik Panja maupun rapat kerja Pansus berkenaan dengan pembahasan norma a quo UU Pers yang mengatur perlindungan hukum kepada wartawan, telah nyata dan jelas ketentuan tersebut bukanlah dimaksudkan sebagai imunitas absolut wartawan akan suatu proses penegakan hukum melainkan sebagai norma terbuka dan seimbang yang memberikan perlindungan bersyarat dalam kerangka rule of law. Hal demikian bersesuaian dengan keterangan saksi Christiana Chelsia Chan, S.H., LL.M. yang dihadirkan pada persidangan tanggal 24 November 2025, yang menyatakan: a. Dalam pembahasan, terdapat kesepahaman para fraksi bahwa meskipun perlindungan bagi profesi wartawan adalah penting namun perlindungan yang diberikan tidak all the time dalam artian otomatis begitu saja, namun sesuai dengan keadaan tertentu dalam hal ini tidak melawan hukum atau dalam perkataan lain kesesuaian dengan kaidah hukum harus diutamakan dalam perlindungan hukum bagi wartawan. 200 b. Memperhatikan MvT UU Pers yang memuat kutipan-kutipan dari risalah rapat baik Panja maupun rapat kerja Pansus berkenaan dengan pembahasan norma a quo UU Pers yang mengatur perlindungan hukum kepada wartawan, telah nyata dan jelas ketentuan tersebut bukanlah dimaksudkan bahwa wartawan akan terbebas dari suatu proses penegakan hukum melainkan sebagai norma terbuka dan seimbang yang memberikan perlindungan bersyarat agar wartawan dapat bekerja secara profesional, independen, dan beritikad baik tanpa rasa takut terhadap kriminalisasi dalam kerangka kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kesesuaian dengan kaidah hukum harus diutamakan dalam perlindungan hukum bagi Wartawan. c. risalah Panja dan Pansus menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara tegas menolak gagasan imunitas absolut bagi wartawan. Rumusan “wartawan memperoleh perlindungan dari negara selama tidak melanggar hukum” merupakan bukti bahwa perlindungan bersifat bersyarat dan hanya berlaku apabila pekerjaannya dilakukan sesuai hukum. 5. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka senyatanya perlindungan hukum yang dimaksud dalam Pasal a quo secara terbuka adalah sebagaimana dijamin dalam keseluruhan pranata peraturan perundang-undangan, yang dapat dilihat berdasarkan norma-norma lain dalam UU Pers lain mengenai: a. asas dan fungsi, seperti adanya asas supremasi hukum dan fungsi pers sebagai kontrol sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pers; b. kemerdekaan pers sebagai hak asasi yaitu mencari dan menyebarkan informasi, perlindungan terhadap pers nasional dari penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran, dan adanya hak tolak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Pers; 201 c. kewajiban pers seperti pemberitaan peristiwa dan opini menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan serta, melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Pers; d. peranan pers seperti memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 UU Pers; e. kebebasan wartawan memilih organisasi wartawan dan ketentuan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 UU Pers; f. andil Perusahaan Pers dalam memberikan kesejahteraan Wartawan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Pers; g. pembentukan Dewan Pers untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional serta fungsi Dewan Pers seperti melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Pers; dan h. ketentuan pidana antara lain ketentuan pidana atas penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran (merujuk Pasal 4 ayat (1) UU Pers), dan ketentuan pidana atas menghambat hak pers dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan, dan informasi (merujuk Pasal 4 ayat (1) UU Pers) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers. 6. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, maka senyatanya UU Pers telah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi Para Pemohon khususnya dalam menjalankan fungsi, hak, dan kewajibannya, sehingga telah nyata dan tegas ketentuan Pasal 8 UU Pers tidaklah multitafsir, sehingga sepanjang Para Pemohon melaksanakan kegiatannya berdasarkan koridor hukum yang dijamin dalam UU Pers maka Para Pemohon berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam koridor peraturan perundang-undangan. 202 7. Untuk mengembangkan kemerdekaan pers nasional dan meningkatkan kehidupan pers nasional, UU Pers juga telah memberikan sarana dengan cara pembentukan Dewan Pers sebagaimana dalam Pasal 15 UU Pers, yang pada ayat (2) dijabarkan fungsi-fungsinya sebagai berikut: a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; dan g. mendata perusahaan pers. 8. Bahwa mencermati ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Pers khususnya pada huruf a, huruf c, dan huruf d, huruf e, dan huruf f maka telah ternyata jelas bentuk perlindungan yang disediakan undang-undang kepada pers nasional termasuk di dalamnya terhadap Wartawan. 9. Mengingat napas dari UU Pers adalah kemerdekaan pers yang peran mengembangkannya ada pada Dewan Pers yang independen, maka peraturan pelaksana terhadap UU Pers tidak dalam bentuk Peraturan Pemerintah melainkan peraturan yang dibentuk secara independen oleh organisasi- organisasi pers yang difasilitasi oleh Dewan Pers. Beberapa Peraturan Dewan Pers dan Pedoman Dewan Pers yang relevan dengan perlindungan hukum bagi wartawan antara lain dalam: 203 a. Pedoman Dewan Pers Nomor: 01/P-DP.V.2007 tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Perkara Jurnalistik, tanggal 4 Mei 2007 (vide Bukti PK- 2). Pada intinya mengatur bahwa wartawan sebagai warga negara yang taat hukum secara prinsip wajib memenuhi panggilan lembaga penyidik untuk diperiksa atau menjadi saksi dalam pengadilan, meskipun pemanggilan ini sedapat mungkin dihindari karena tugas utama wartawan adalah mencari, mengolah, dan menyebarluaskan informasi. b. Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/V/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan, tanggal 5 April 2008, tanggal 25 April 2008 (vide Bukti PK-3). Pada intinya mengatur bahwa wartawan yang mentaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistik dilindungi secara hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Lebih lanjut, dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggung jawabnya. c. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers, tanggal 12 Mei 2008 (vide Bukti PK- 4). Pada intinya mengatur antara lain dalam Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik (selanjutnya disebut sebagai “KEJ”) bahwa Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik, termasuk menunjukkan atribut pers dan menghargai hak privasi; Pasal 7 KEJ diatur bahwa Wartawan mempunyai Hak Tolak; dan dalam Pasal 11 KEJ Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Dalam hal ini penilaian paling akhir pelanggaran KEJ dilakukan Dewan 204 Pers dan sanksi atas hal tersebut dilakukan oleh organisasi wartawan dan/atau perusahaan pers. d. Peraturan Dewan Pers Nomor:1/Peraturan-DP/III/2013 tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan, tanggal 15 Maret 2013 (vide Bukti PK-5). Pada intinya memuat ketentuan mengenai bentuk kekerasan terhadap Wartawan, prinsip penanganan, langkah-langkah penanganan, hingga pemberian tanggung jawab antara perusahaan pers, organisasi profesi wartawan, serta Dewan Pers. Selain itu juga ditegaskan bahwa penanganan kasus kekerasan yang terkait dengan kegiatan jurnalistik merupakan tanggung jawab bersama, sedangkan kasus yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan jurnalistik menjadi ranah penegak hukum. 10. Bahwa selain Peraturan dan Pedoman Dewan Pers, juga terdapat peraturan kebijakan yang dikeluarkan baik oleh Mahkamah Agung ataupun melalui instrumen hukum berupa Keputusan Bersama Dewan Pers, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang memberikan perlindungan hukum bagi Wartawan sebagai berikut: a. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli, tanggal 30 Desember 2008 (vide Bukti PK-6). Pada intinya memberikan petunjuk kepada para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri bahwa dalam perkara yang diajukan ke pengadilan yang berhubungan dengan delik pers, hakim dapat meminta keterangan dari seorang ahli dari Dewan Pers untuk memperoleh gambaran objektif tentang ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan UU Pers. b. Keputusan Bersama Dewan Pers, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Nomor: 4/DP/SKB/VI/2025, Nomor: 205 KEP-327/1/LPSK/06/2025, dan Nomor: 195 Tahun 2025 tentang Mekanisme Nasional Keselamatan Pers, tanggal 24 Juni 2025 (vide Bukti PK-7). Pada intinya bagian Pendahuluan dalam Lampiran Keputusan Bersama tersebut menyatakan sebagai mandat Pasal 8 UU Pers terkait perlindungan hukum bagi Wartawan dan di dalamnya menuangkan mekanisme yang memastikan kerja sama 3 (tiga) lembaga dalam menciptakan sistem perlindungan pers yang lebih efektif berdasarkan 3 (tiga) pilar utama yaitu pencegahan, pelindungan, dan penegakan hukum. 11. Bahwa berkenaan dengan kasus konkret yang dialami Pemohon II pada tanggal 30 Agustus 2025, menurut Pemerintah dapat saja sepanjang belum terdapat hasil investigatif final, merupakan kejadian yang bersifat spesifik, situasional, dan belum dapat disimpulkan langsung sebagai perbuatan intimidatif yang sengaja dilakukan aparat Kepolisian tujukan kepada Wartawan untuk menghalangi kegiatan Jurnalistik. Quod non ada tindakan-tindakan aparat Kepolisian terhadap Para Pemohon dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, namun tindakan tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya hubungan kausal langsung (causal verband) antara kerugian Para Pemohon dengan keberlakuan norma Pasal 8 UU Pers. Sekali lagi Pemerintah tegaskan kerugian tersebut lebih disebabkan oleh tindakan oknum aparat penegak hukum dalam implementasi norma, sehingga seharusnya diselesaikan melalui mekanisme pengawasan di internal kepolisian, proses hukum pidana sesuai dengan KUHAP yang telah tersedia dalam peraturan perundang-undangan. 12. Bahwa terlepas dari kasus konkret yang dialami Pemohon II, dan dengan melihat konteks Pasal 8 UU Pers, dalam UU Pers telah terdapat perlindungan hukum bagi Wartawan apabila terdapat tindakan yang menghambat atau menghalangi Pers dalam melaksanakan haknya misalnya dalam Pasal 4 ayat (3) UU Pers 206 yang menjamin kemerdekaan pers, dan hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Perlindungan hukum demikian turut diakomodasi dengan ancaman sanksi pidana dalam adanya tindakan yang menghambat atau menghalangi Pers dalam menjalankan tugasnya, yakni ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Pers sebagaimana terkutip: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. 13. Bahwa terkait argumentasi Para Pemohon yang mengaitkan kerugian hak konstitusional dengan tindakan kepolisian seperti penggeledahan dan penangkapan, maka perlu juga dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lain, khususnya KUHAP. Dalam hal ini penilaian lebih lanjut terpenuhi atau tidaknya norma Pasal 18 ayat (1) UU Pers dilakukan oleh penyidik yang secara umum pada praktiknya juga berkoordinasi dengan Dewan Pers. Maka terhadap kejadian yang menimpa Pemohon II telah terdapat mekanisme hukum yang dijamin UU Pers. 14. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 20 s.d. Pasal 49 KUHAP telah mengatur perihal kewenangan serta ketentuan-ketentuan formil yang dimiliki oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia selaku Penyidik untuk melakukan tindakan Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat dengan tujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pengaturan formil hukum acara pidana dimaksud bertujuan untuk menjamin adanya due process of law dalam penindakan tindak pidana maupun dugaan tindak pidana. Apabila tindakan upaya paksa berupa Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat tidak sesuai 207 dengan ketentuan KUHAP, maka subyek dari tindakan tersebut dapat mengujinya melalui mekanisme pengawasan internal kepolisian dengan mengajukan laporan kepada Divisi Propam dan/atau forum Praperadilan sesuai dengan KUHAP. 15. Adapun dalam ranah praktik, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Dewan Pers telah memiliki kesepahaman dan bekerja sama untuk menjamin hak-hak Wartawan dalam melaksanakan tugasnya, yang mana termaktub dalam: a. Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 Nomor: NK/4/III/2022 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan tanggal 16 Maret 2022 (vide Bukti PK-8); b. Perjanjian Kerja Sama Antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 01/PK/DP/XI/2022 Nomor: PKS/44/XI/2022 tentang Teknis Pelaksanaan Pelindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Profesi Wartawan tertanggal 10 November 2022 (vide Bukti PK-9), yang masing-masing berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 Nomor: NK/4/III/2022 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan tanggal 16 Maret 2022, yaitu sampai dengan tanggal 16 Maret 2027 (masih berlaku). Dengan demikian, Pasal 8 UU Pers tidak bersifat multitafsir, melainkan merupakan norma prinsip (framework law) yang berfungsi sebagai dasar pelindungan bersyarat dalam sistem hukum nasional. C.2. Dalil Para Pemohon terkait perbandingan dengan profesi-profesi lain tidak relevan 16. Bahwa terkait dengan uraian dalil Para Pemohon dalam Perbaikan Permohonan pada halaman 11 s.d. halaman 13, yang 208 membandingkan perlindungan hukum terhadap wartawan dengan perlindungan hukum terhadap profesi Advokat dan Jaksa, serta hak imunitas/kekebalan terhadap penuntutan yang dimiliki oleh profesi Advokat, Jaksa, Anggota BPK, Anggota MPR RI, Anggota DPR RI, dan Anggota DPD RI dalam menjalankan tugasnya, menurut hemat Pemerintah, tidak relevan dan tidak dapat serta merta disamakan dengan peranan dan kegiatan jurnalistik yang dilakukan wartawan, dikarenakan: a. Tidak ada satu pun pasal dalam undang-undang terkait profesi dan jabatan tersebut yang menyatakan pada pokoknya bahwa terhadap profesi atau jabatan tersebut tidak dapat dilakukan pemeriksaan, dilakukan tindakan penyelidikan, dan/atau penyidikan, melainkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tersebut membatasi bahwasanya atas profesi dan jabatan tersebut tidak dapat dituntut di depan pengadilan dan kebal hukum; b. Bahwa profesi Advokat, Jaksa juga dibatas terkait dengan pelaksanaan tugasnya masing-masing dalam rangka penegakan hukum, pembelaan persidangan, Anggota BPK terbatas pada tugas pemeriksaan keuangan negara yang diuraikan UU BPK, Anggota MPR RI, Anggota DPR RI, dan Anggota DPD RI dalam kapasitas melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Advokat, Jaksa, Anggota BPK, Anggota MPR RI, Anggota DPR RI, dan Anggota DPD RI adalah perlindungan hukum yang yang sifatnya sehubungan dengan tugas dan fungsinya yang telah diatur dalam undang-undang dan bukanlah perlindungan yang tanpa batas; c. Adapun sifat dari profesi Pers dalam melaksanakan tugas jurnalistik secara sifat berbeda dengan profesi Advokat, Jaksa, Anggota BPK, Anggota MPR RI, Anggota DPR RI, dan Anggota DPD RI dikarenakan profesi Pers adalah profesi yang sifatnya terbuka dengan siapapun dapat melakukan 209 tugas jurnalistik yang secara limitatif prasyarat profesi pers diatur oleh organisasi Pers. Perlu ditekankan bahwa sifat terbuka dari profesi Pers merupakan suatu keharusan dalam memungkinkan independensi dan kebebasan Pers sebagai bagian dari hak-hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh UUD NRI 1945. 17. Bahwa membandingkan perlindungan hukum terhadap profesi Wartawan dengan perlindungan hukum terhadap profesi Advokat dan Jaksa, serta imunitas/kekebalan yang dimiliki oleh Anggota BPK, Anggota MPR RI, Anggota DPR RI, dan Anggota DPD RI akan menimbulkan bias terhadap makna dan pemberian perlindungan hukum dan imunitas/kekebalan, padahal antara perlindungan hukum dan imunitas/kekebalan tersebut merupakan hal yang berbeda, yang diberikan secara spesifik terhadap profesi dan jabatan tertentu. 18. Bahwa tindakan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan dalam due process of law seharusnya tidak mengandung perlakuan berbeda yang bertentangan dengan prinsip equal protection sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yaitu persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum dan pemerintahan. Dengan demikian, pembentukan norma Pasal 8 UU Pers telah mempertahankan keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab hukum dalam negara hukum demokratis. C.3. Para Pemohon lalai dalam melihat konteks keseluruhan peraturan perundang-undangan lainnya ataupun realita praktik yang menjamin kepastian hukum bagi Wartawan dalam menjalankan profesinya 19. Dalil Para Pemohon mengenai tidak adanya jaminan kepastian hukum, tidak berkesinambungan dan tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan uraian kejadian yang menjadi landas kerugian konstitusional, khususnya dalam kaitannya dengan Pemohon II, yang mana mendalilkan sebuah kejadian tanpa 210 mengaitkannya dengan norma-norma pada peraturan perundang-undangan lainnya dan mekanisme yang hadir dalam menegakkan hak Pemohon II. 20. Para Pemohon juga tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai kerugian konstitusional akibat hak perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat yang diabaikan atau dirugikan oleh keberlakuan norma Pasal 8 UU Pers. Para Pemohon semata menguraikan dalam dalilnya perihal permasalahan yang berakar pada norma dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang mana tak dapat disamakan dengan sebuah permasalahan dengan norma Pasal 8 UU Pers. Adapun kejadian yang diuraikan oleh Para Pemohon yang didalilkan diderita oleh Pemohon II bukanlah sesuatu yang memiliki hubungan sebab akibat dengan Pasal 8 UU Pers. 21. Uraian Para Pemohon yang menguraikan adanya kriminalisasi terhadap Wartawan dengan “pasal-pasal karet” tidak mempertimbangkan konteks adanya Permohonan Pengujian Undang-Undang lainnya terhadap pasal-pasal Kitab Undang- Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut sebagai “KUHP”) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperiksa dan dikabulkan, baik seluruhnya maupun sebagian, oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana contoh berikut: a. Putusan Perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023 Dalam perkara ini Para Pemohon menguji Pasal 14 dan Pasal 15 Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (UU 1/1946), Pasal 310 ayat (1) KUHP, serta Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 19/2016). Mahkamah 211 Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian Para Pemohon, yang pada intinya sebagai berikut: 1) Permohonan atas Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE 19/2016 tidak dapat diterima karena telah kehilangan objek dengan adanya UU ITE yang baru. 2) Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Alasannya, rumusan norma dalam pasal-pasal tersebut terlalu luas dan tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip perlakuan yang sama di depan hukum. 3) Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan Pasal 310 ayat (1) KUHP inkonstitusional bersyarat. Pasal ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup perbuatan "dengan cara lisan". Penambahan frasa ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah ambiguitas dalam penerapannya. b. Putusan Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024 Dalam perkara ini Para Pemohon menguji Pasal 27A, Pasal 45 ayat (4), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 1/2024) terhadap Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang dianggap mengancam kebebasan berekspresi. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan untuk sebagian, yang pada intinya sebagai berikut: 1) Mahkamah Konstitusi membatasi penerapan beberapa frasa kunci dalam Pasal 27A dan 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 yang dinilai multitafsir, tidak menimbulkan kepastian hukum, dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi, yaitu frasa: 212 a) “orang lain” inkonstitusional bersyarat, dan hanya boleh diterapkan terhadap individu, bukan lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan. b) “suatu hal” juga harus dimaknai secara spesifik sebagai "suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang" untuk mencegah pasal menjadi "pasal karet" (catch-all provision). 2) Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi juga membatasi ruang lingkup delik ujaran kebencian dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE 1/2024, sebagai berikut: a) Frasa tentang “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan hanya boleh diterapkan pada informasi yang secara substansial memuat ajakan kebencian berdasarkan identitas, dilakukan sengaja di muka umum, dan berisiko nyata menimbulkan diskriminasi atau kekerasan. b) Frasa ”tanpa hak” tetap dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap penting untuk melindungi kepentingan hukum yang sah seperti dalam konteks jurnalistik atau akademik. Apabila unsur “tanpa hak” dihilangkan atau dihapus justru dapat digunakan untuk mengkriminalisasi profesi- profesi tertentu yang dilindungi oleh undang-undang. Bahwa dapat disimpulkan bahwasanya ketentuan Pasal 8 UU Pers tidak bersifat multitafsir sebagaimana dinyatakan oleh Para 213 Pemohon, dikarenakan dikaitkan dengan perundang-undangan lainnya, telah terdapat suatu pranata hukum yang menjamin hak atas jaminan kepastian hukum dan hak atas hak perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat untuk Wartawan yang menjalankan tugas profesinya. D. KETERANGAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN DAMPAK APABILA PETITUM PERMOHONAN PARA PEMOHON DIKABULKAN Bahwa Para Pemohon dalam Permohonannya memohonkan Mahkamah Konstitusi untuk memutus: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Termasuk Tindakan kepolisian dan gugatan perdata tidak dapat dilakukan kepada Wartawan dalam melaksanakan profesinya berdasarkan kode etik pers. atau, Termasuk tindakan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap Wartawan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pers. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terhadap hal tersebut Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: D.1. Petitum Para Pemohon akan menimbulkan kekebalan hukum terhadap proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan 1. Dalam Petitum Perbaikan Permohonan nomor 2, Para Pemohon pada pokoknya memohonkan agar terhadap Wartawan yang melaksanakan profesinya berdasarkan Kode Etik Pers tidak 214 dapat dilakukan “Tindakan kepolisian” dan gugatan perdata. 2. Bahwa Pemerintah berpendapat bahwa petitum tersebut jika dikabulkan akan menimbulkan kekebalan hukum terhadap proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan yang berlebihan. Sedangkan dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (3) UUD NRI 1945. 3. Bahwa proses hukum perdata maupun pidana penting untuk dilaksanakan terhadap Wartawan yang pada pelaksanaan tugas profesi ditemukan suatu dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, jika terdapat norma imunitas blanket guarantee (kekebalan hukum) akan menciptakan suatu kondisi di mana Wartawan mendapatkan imunitas tanpa batas yang tidak memperhatikan konteks dari perkara yang dimaksud, sedangkan hukum mengatur hak dan kewajiban, yang mana di dalam menjalankan hak terdapat kewajiban yang harus ditegakkan, dengan demikian kekebalan hukum tersebut tidaklah bersifat absolut. Hal demikian bersesuaian dengan keterangan saksi Christiana Chelsia Chan, S.H., LL.M. yang dihadirkan pada persidangan tanggal 24 November 2025, yang menyatakan: a. Dalam pembahasan, terdapat kesepahaman para fraksi bahwa meskipun perlindungan bagi profesi wartawan adalah penting namun perlindungan yang diberikan tidak all the time dalam artian otomatis begitu saja, namun sesuai dengan keadaan tertentu dalam hal ini tidak melawan hukum atau dalam perkataan lain kesesuaian dengan kaidah hukum harus diutamakan dalam perlindungan hukum bagi wartawan. b. Memperhatikan MvT UU Pers yang memuat kutipan-kutipan dari risalah rapat baik Panja maupun rapat kerja Pansus berkenaan dengan pembahasan norma a quo UU Pers yang mengatur perlindungan hukum kepada wartawan, telah nyata 215 dan jelas ketentuan tersebut bukanlah dimaksudkan bahwa wartawan akan terbebas dari suatu proses penegakan hukum melainkan sebagai norma terbuka dan seimbang yang memberikan perlindungan bersyarat agar wartawan dapat bekerja secara profesional, independen, dan beritikad baik tanpa rasa takut terhadap kriminalisasi dalam kerangka kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kesesuaian dengan kaidah hukum harus diutamakan dalam perlindungan hukum bagi Wartawan. c. Risalah Panja dan Pansus menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara tegas menolak gagasan imunitas absolut bagi wartawan. Rumusan “wartawan memperoleh perlindungan dari negara selama tidak melanggar hukum” merupakan bukti bahwa perlindungan bersifat bersyarat dan hanya berlaku apabila pekerjaannya dilakukan sesuai hukum. 4. Bahwa hak Pers terjamin dalam Pasal 28 dan Pasal 28F UUD NRI 1945, yang menjamin Hak setiap orang untuk mengeluarkan pendapat serta memperoleh dan menyampaikan informasi yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Pers. 5. Menurut Pemerintah, hak tersebut perlu dipandang dengan ketentuan pasal-pasal lainnya dalam UUD NRI 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak atas kepastian hukum, Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur perihal Hak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatur perihal pembatasan atas hak dan kebebasan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak orang lain. 6. Konsekuensi dari adanya imunitas bagi Wartawan yang dijamin secara mutlak adalah hadirnya ketidakpastian hukum dan potensi 216 terlanggarnya hak-hak sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945 dalam adanya pelanggaran terhadap hak atau kepentingan seseorang oleh Wartawan merupakan sebuah kondisi yang tidak dapat dibolehkan dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. 7. Sehingga Pemerintah berpendapat bahwa Petitum dikarenakan akan menimbulkan kekebalan hukum/imunitas yang absolut bagi Wartawan untuk dapat diproses hukum. Dengan demikian, Pemerintah menilai permohonan tersebut tidak beralasan hukum dan berpotensi mengganggu prinsip keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab hukum. D.2. Petitum Para Pemohon tidak dapat dikabulkan karena “izin dari Dewan Pers” tidak berdasar pada peraturan perundang- undangan 8. Dalam Petitum Perbaikan Permohonan nomor 2, Para Pemohon pada pokoknya memohonkan agar terhadap upaya paksa oleh aparat penegak hukum berupa tindakan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan untuk hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan “izin dari Dewan Pers”. 9. Pemerintah berpendapat bahwa Petitum tersebut tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya dari aspek hukum acara pidana sebagaimana diatur oleh KUHAP dan/atau dari aspek hukum tata usaha negara khususnya mengenai fungsi Dewan Pers yang sudah diatur secara limitatif dalam Pasal 15 ayat (2) UU Pers berkenaan dengan adanya tindakan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap Wartawan. 10. Bahwa tidak tepat apabila Dewan Pers diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan perihal upaya paksa oleh aparat penegak hukum dikarenakan sifat Dewan Pers sebagai sebuah lembaga independen dan nonstruktural yang bukanlah merupakan bagian dari lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam ruang lingkup penegakan hukum pidana yang diatur dalam KUHAP atau dalam tatanan tata usaha negara, sehingga 217 tidak dapat diberikan suatu kewenangan atau penolakan penindakan terhadap Wartawan. Pemberian kewenangan kepada Dewan Pers untuk menyetujui upaya paksa akan melanggar due process of law, karena menaruh fungsi yudisial pada lembaga non-yudisial dan non-TUN, yang bertentangan dengan Pasal 24 dan Pasal 24A UUD NRI 1945. 11. Para Pemohon dalam hal ini, tidak dapat juga membandingkan misalnya dengan profesi/jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Notaris) dikarenakan sifat dari Majelis Kehormatan Notaris adalah sebuah lembaga yang masuk dalam lingkup tata usaha negara dikarenakan jabatan notaris adalah pejabat publik yang kewenangannya diatur berdasarkan undang-undang dan pendirian Majelis Kehormatan Notaris dalam tubuh Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagai bentuk pembinaan Menteri Hukum sebagaimana ditentukan Pasal 66A UU Notaris. Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum serta patut jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon a quo ditolak. E. KETERANGAN TAMBAHAN PEMERINTAH ATAS PERTANYAAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSIDANGAN TANGGAL 6 OKTOBER 2025 Bahwa untuk memenuhi permintaan Majelis Hakim Konsitusi Pr.M., Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., dan Dr. Suhartoyo S.H., M.H. pada persidangan 6 Oktober 2025, Pemerintah telah menyampaikan Keterangan Tambahan Presiden pada tanggal 24 Oktober 2025 di kepaniteraan MK yang pada intinya sebagai berikut: 218 1. Tanggapan terhadap Pertanyaan Yang Mulia Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. Pertanyaan terkait Kewenangan Pemberian Persetujuan Dewan Pers sebelum dilakukan Tindakan Hukum terhadap Wartawan a. Pemerintah berpendapat bahwa penambahan norma kewenangan Dewan Pers yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Pers agar mencakup untuk memberikan persetujuan sebelum dilakukan tindakan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap wartawan yang melaksanakan tugas jurnalistik merupakan ranah pembentuk undang-undang karena berkenaan dengan kebijakan pidana yang walaupun tidak menggantikan hukum acara pidana namun mengakibatkan adanya pemberian perlakuan khusus bagi profesi wartawan. Menurut Pemerintah hal tersebut harus dibahas bersama antara DPR dengan Pemerintah dalam revisi UU Pers. Selain itu, kiranya dapat Pemerintah sampaikan juga bahwa perubahan fungsi Dewan Pers dalam Pasal 15 ayat (2) UU Pers melalui Mahkamah Konstitusi akan melebihi permohonan a quo yang hanya meminta pemaknaan Pasal 8 UU Pers. b. Sebagaimana penjelasan Pemerintah dalam Keterangan Presiden sub bab C.1. angka 6 dan angka 7, pada halaman 18, untuk mengembangkan kemerdekaan pers nasional telah dibentuk Dewan Pers dengan fungsi yang dijabarkan dalam Pasal 15 ayat (2) UU Pers sebagai berikut: 1) melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain (vide Pasal 15 ayat (2) huruf a UU Pers); 2) melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers (vide Pasal 15 ayat (2) huruf b UU Pers); 3) menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik (vide Pasal 15 ayat (2) huruf c UU Pers); 4) memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers (vide Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers); 5) mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah (vide Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Pers); 6) memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan profesi 219 kewartawanan (vide Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers); dan 7) mendata perusahaan pers (vide Pasal 15 ayat (2) huruf g UU Pers). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka fungsi Dewan Pers telah ternyata jelas bentuk perlindungan yang disediakan UU Pers kepada pers nasional termasuk di dalamnya terhadap Wartawan yang dijamin pelindungannya dengan undang-undang. Dengan demikian, menurut Pemerintah perlindungan hukum terhadap Wartawan yang dalam implementasinya dikuatkan dengan berbagai instrumen hukum (PKS dengan Polri, Kesepakatan Bersama dengan LPSK dan Komnas Perempuan) telah memberikan pelindungan yang cukup bagi profesi Wartawan yang melakukan kerja jurnalistik. Pertanyaan terkait Analogi Profesi Lain c. Pemerintah melalui Keterangan Tambahan Presiden ini kembali menegaskan sikap Pemerintah yang telah diuraikan dalam Keterangan Presiden sub bab D.2. angka 10 halaman 33 sebagai berikut: Bahwa tidak tepat apabila Dewan Pers diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan perihal upaya paksa oleh aparat penegak hukum dikarenakan sifat Dewan Pers sebagai sebuah lembaga independen dan nonstruktural yang bukanlah merupakan bagian dari lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam ruang lingkup penegakan hukum pidana yang diatur dalam KUHAP atau dalam tatanan tata usaha negara, sehingga tidak dapat diberikan suatu kewenangan yang bersifat tata usaha negara terkait persetujuan atau penolakan penindakan terhadap Wartawan. d. Selain itu, Dewan Pers sebagai lembaga independen juga tidak ada campur tangan Pemerintah. Hal ini tercermin dalam keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (3) UU Pers yang susunan Anggota Dewan Pers terdiri dari: 1) wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan (vide Pasal 15 ayat (3) huruf a UU Pers); 2) pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers (vide Pasal 15 ayat (3) huruf b UU Pers); 3) tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi 220 wartawan dan organisasi perusahaan pers (vide Pasal 15 ayat (3) huruf c UU Pers). Dari susunan Anggota Dewan Pers tersebut tidak ada satupun unsur pemerintah dalam Anggota Dewan Pers, hal ini mengingat sifat independen dari Dewan Pers dimaksud. e. Berkenaan dengan analogi profesi Wartawan terhadap profesi Notaris telah Pemerintah jelaskan dalam Keterangan Presiden pada sub bab D.2 angka 11 halaman 33, dan Pemerintah melengkapi bahwa Para Pemohon dalam hal ini, tidak dapat juga membandingkan misalnya dengan profesi/jabata notaris sebagaimana diatur UU Notaris dikarenakan: 1) Memperhatikan Pasal 1 UU Notaris yang memberikan definisi Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. 2) Bahwa selain hal tersebut, sifat dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) adalah sebuah lembaga yang masuk dalam lingkup tata usaha negara dikarenakan jabatan notaris adalah pejabat publik yang kewenangannya diatur berdasarkan undang- undang dan pendirian MKN dalam tubuh Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagai bentuk pembinaan Menteri Hukum sebagaimana ditentukan Pasal 66A ayat (1) UU Notaris. Selengkapnya Pasal 66A UU Notaris berbunyi sebagai berikut: Pasal 66A (1) Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan Notaris. (2) Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur: a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan c. ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggara majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri. 3) Profesi Notaris merupakan pejabat umum yang tunduk pada 221 pembinaan dan pengawasan Menteri Hukum MKN berbeda dengan profesi Wartawan yang merupakan profesi yang terbuka, bukan pejabat publik, dan Dewan Pers yang bersifat independen, serta tidak ada unsur atau campur tangan Pemerintah dalam kegiatan jurnalistik dan dalam Anggota Dewan Pers sebagaimana diatur dalam UU Pers. f. Berkenaan dengan analogi profesi Wartawan terhadap profesi Dokter, Pemerintah juga berpandangan yang sama dengan analogi profesi Wartawan terhadap profesi Notaris, sebagai berikut: 1) Memperhatikan definisi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) sebagai berikut: Pasal 1 6. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. 7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.” Dapat disimpulkan bahwa Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan adalah profesi yang mempunyai disiplin pendidikan yang khusus dan ketat. 2) Bahwa dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) huruf a UU Kesehatan, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien. 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan diatur bahwa dalam rangka penegakan disiplin profesi, Menteri Kesehatan membentuk majelis yang 222 melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan berdasarkan pengaduan pasien atau keluarga pasien yang kepentingannya dirugikan atas tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Selain itu, mempertimbangkan karakteristik tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan maka penentuan pemenuhan disiplin profesi juga perlu dilakukan pada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dihadapkan pada perkara hukum, baik perdata maupun pidana. Hal ini mengingat dalam pemberian pelayanan kesehatan terdapat irisan antara aspek disiplin dan aspek hukum. Untuk itu dalam UU Kesehatan diatur mengenai pemberian rekomendasi dari Majelis yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan. 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) UU Kesehatan, tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelayanan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi (selanjutnya disebut MDP), sedangkan bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diminta pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang merugikan pasien secara perdata harus dimintakan Rekomendasi MDP. 5) Kewenangan MDP yang diberikan oleh UU Kesehatan dalam memberikan rekomendasi bukan selayaknya menggantikan peran penegak hukum dan menafsirkan pelanggaran hukum di bidang kesehatan, tetapi sebatas sebagai lembaga penegak disiplin profesi di bidang kesehatan yang menilai atau menguji suatu tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar 223 prosedur operasional dan bukan dalam ranah kode etik. 6) Bahwa kelembagaan MDP dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, berdasarkan ketentuan Pasal 712 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 713 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut PP 28/2024), yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 712 (1) Dalam rangka penegakan disiplin profesi, Menteri membentuk majelis. (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Majelis Disiplin Profesi. (3) Majelis Disiplin Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Menteri Pasal 713 (1) Majelis Disiplin Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 712 mempunyai tugas melaksanakan penegakan disiplin profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berdasarkan ketentuan penegakan disiplin yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Disiplin Profesi menyelenggarakan fungsi: a. penerimaan dan verifikasi pengaduan atas tindakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; b. pemeriksaan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin profesi; c. penentuan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; d. pengambilan putusan atas pengaduan dan menentukan sanksi atas pelanggaran disiplin; dan e. pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan tindakan/perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan atau yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien. 7) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 714 PP 28/2024, Anggota Majelis Disiplin Profesi terdiri dari 9 (sembilan) orang yang berasa dari unsur: a) perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan 224 urusan pemerintahan di bidang kesehatan; b) profesi; c) perwakilan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan; d) ahli hukum; dan e) masyarakat. 8) Bahwa dalam ketentuan Pasal 291 UU Kesehatan dinyatakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan berkewajiban mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien, keselamatan pasien, dan bermutu, oleh karena itu pemberian rekomendasi oleh MDP pada dasarnya adalah menilai kesesuaian antara pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar operasional prosedur sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 308 ayat (5) UU Kesehatan. Di sisi lain, dalam Pasal 308 ayat (9) UU Kesehatan mengatur bahwa permintaan rekomendasi kepada MDP tidak berlaku untuk pemeriksaan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan. 9) Bahwa pemberian rekomendasi oleh MDP seusai Pasal 308 ayat (1) UU 17/2023 tidak dapat diartikan untuk serta merta menggantikan hukum acara pidana dan hukum acara perdata yang berlaku, namun sebagai pendukung teknis dalam penentuan aspek pelanggaran disiplin profesi yang beririsan dengan aspek hukum dan sebagai pertimbangan hukum oleh Aparat Penegak Hukum atau majelis hakim dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Jenis Pelanggaran Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin 225 Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. 10) Bahwa dapat disimpulkan adanya rekomendasi dari MDP terhadap perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana dan yang merugikan pasien secara perdata terlebih dahulu harus dimintakan Rekomendasi MDP didasarkan pada penegakan disiplin profesi di bidang kesehatan yang menilai atau menguji suatu tindakan pelayanan kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, dan kelembagaan MDP dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, dan adanya keanggotaan dari unsur pemerintah. 11) Bahwa sementara itu dalam UU Pers paradigma yang diusung adalah lebih pada paradigma kemerdekaan pers dari intervensi pihak lain di luar pers (termasuk negara/pemerintah) yang mana dalam Anggota Dewan Pers tidak ada unsur pemerintah, dan adanya tanggung jawab kemerdekaan pers (memberitakan dengan benar, akurat, berimbang, dan menghormati hak asasi), yang berbeda dengan masalah disiplin profesi dalam bidang pelayanan kesehatan yang memerlukan instrumen dari negara berkenaan pengawasan dan penegakannya melalui Menteri Kesehatan. 2. Tanggapan terhadap Pertanyaan Yang Mulia Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Pertanyaan tentang Data Empiris Kasus Kekerasan terhadap Wartawan a. Sebagaimana kemerdekaan pers dalam UU pers yang bebas dari intervensi pihak manapun, termasuk Pemerintah. Pemerintah tidak memiliki data kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis sebagaimana diminta Mahkamah Konstitusi Hal mana fungsi berkenaan dengan pendataan pers dan penanganan permasalahan termasuk kasus pelindungan pers dilakukan oleh Dewan Pers sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Pers. b. Adapun peran Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi 226 dan Digital sebagaimana tercantum pada Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2025 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital dan Pasal 194 Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital, antara lain: 1) Kementerian Komunikasi dan Digital mempunyai tugas dan fungsi terkait komunikasi publik dan media, yaitu: a) perumusan kebijakan di bidang komunikasi publik dan media; b) pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi publik dan media; c) perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang komunikasi publik dan media; d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi publik dan media; dan e) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi publik dan media. 2) Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Digital juga mempunyai tugas dan fungsi terkait ekosistem media, yaitu: a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan pemberdayaan ekosistem media, pengelolaan redaksi nasional, pengelolaan relasi media, peningkatan keterlibatan publik, penatakelolaan perizinan media asing, serta pembinaan jabatan fungsional di bidang penyiaran dan layanan media baru; b) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pemberdayaan ekosistem media, pengelolaan redaksi nasional, pengelolaan relasi media, peningkatan keterlibatan publik, penatakelolaan perizinan media asing, serta pembinaan jabatan fungsional di bidang penyiaran dan layanan media baru; dan c) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan pemberdayaan ekosistem media, pengelolaan redaksi nasional, 227 pengelolaan relasi media, peningkatan keterlibatan publik, penatakelolaan perizinan media asing, serta pembinaan jabatan fungsional di bidang penyiaran dan layanan media baru. Berdasarkan ketentuan di atas, peran Kementerian Komunikasi dan Digital yang terkait dengan kerja-kerja jurnalistik dan media pada intinya lebih pada pemberdayaan ekosistem media secara ekonomi, pengelolaan relasi media, dan penata kelolaan perizinan media asing dan bukan terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan yang dialami Wartawan, yang mana peran tersebut lebih dilakukan oleh Dewan Pers. c. Lebih lanjut peran Pemerintah juga memberikan dukungan terhadap Dewan Pers dengan cara pembentukan kesekretariatan Dewan Pers melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers (PM Kominfo 8/2022), yang ketentuan dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 PM Kominfo 8/2022 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 (1) Sekretariat Dewan Pers merupakan unsur pendukung yang membantu Dewan Pers dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Dewan Pers. (2) Sekretariat Dewan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pers. (3) Sekretariat Dewan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jendral Kementerian Komunikasi dan Informatika. (4) Sekretariat Dewan Pers dipimpin oleh Sekretaris. Pasal 2 Sekretariat Dewan Pers mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Pers dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Dewan Pers menyelenggarakan fungsi: a. pemberian dukungan dalam penyusunan rencana dan program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan serta tata usaha; b. pemberian dukungan dalam pengkajian dan pengembangan kehidupan pers serta pengembangan komunikasi antarlembaga; dan c. pemberian dukungan dalam proses penyelesaian 228 pengaduan, penegakkan etika pers, dan penelaahan hukum. d. Bahwa sebagaimana Pasal 1 ayat (3) PM Kominfo 8/2022 peran Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Kementerian Komunikasi dan Digital) melalui Sekretaris Jenderal adalah sebatas dukungan administratif. Namun demikian secara fungsional sebagaimana Pasal 1 ayat (2) PM Kominfo 8/2022 dan Pasal 3 huruf c PM Kominfo 8/2022 khususnya terkait dukungan dalam proses penyelesaian pengaduan, penegakkan etika pers, dan penelaahan hukum, merupakan pekerjaan dari Sekretariat Dewan Pers yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pers, yang dalam hal ini detail mengenai pekerjaan fungsional Dewan Pers termasuk penanganan kasus-kasus pers melalui Dewan Pers yang didukung oleh Sekretariat Dewan Pers, akan lebih komprehensif apabila dijelaskan oleh Dewan Pers. e. Pemerintah memang tidak secara langsung menangani kasus- kasus pers, namun berdasarkan koordinasi dengan Dewan Pers dan informasi yang ditelusuri oleh Pemerintah, telah terdapat implementasi Pasal 8 dan Pasal 18 ayat (1) UU Pers dengan keberhasilan yang beragam yang lebih terkait pada implementasi norma dan bukan masalah konstitusional akibat perumusan normanya antara lain dalam kasus-kasus pidana maupun perdata sebagai berikut: 1) Kasus Nurhadi dkk, wartawan majalah Tempo Surabaya Pada 27 Maret 2001, wartawan Tempo, Nurhadi, bersama kameramen Fachmi, menjalankan tugas dari redaktur Linda Trianita untuk melakukan wawancara doorstop dengan mantan pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji terkait dugaan kasus suap. Saat meliput di acara pernikahan di Gedung Graha Samudra Bumimoro Surabaya, Nurhadi berupaya melaksanakan tugas jurnalistiknya namun kemudian dihadang dan diinterogasi oleh sejumlah orang yang mempertanyakan identitasnya. Meskipun telah menjelaskan bahwa ia adalah wartawan, Nurhadi dan Fachmi kemudian dibawa keluar secara paksa, mengalami 229 kekerasan fisik, dan ponsel mereka dihapus seluruh datanya. Mereka juga dipaksa untuk menghubungi redaksi agar pemberitaan tidak dimuat. Atas peristiwa yang menghalangi kerja jurnalistik tersebut, Nurhadi melaporkan Purwanto dkk. ke Polda Jawa Timur atas dugaan tindak kekerasan, penganiayaan, ancaman, dan penghalangan terhadap kegiatan pers. Laporan Nurhadi sebagai korban berlanjut hingga diproses di pengadilan. Kasus ini telah berkekuatan hukum tetap dengan sanksi vonis pidana penjara 8 bulan penjara dan restitusi kepada korban Nurhadi sebesar Rp13.819.000,00 dan kepada korban Mochamad Fachmi sebesar Rp21.650.000,00. Kasus ini menunjukkan bahwa pelindungan hukum terhadap wartawan berhasil diakomodasi karena proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang menjamin kemerdekaan pers. Dalam perkara ini, aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan wartawan sebagai korban kekerasan ketika menjalankan tugas jurnalistiknya, sebagaimana dilindungi oleh Pasal 8 dan Pasal 18 ayat (1) UU Pers. Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban turut serta memberikan pelindungan rumah aman kepada Nurhadi selama proses penyelidikan, persidangan hingga pemberian fasilitasi penghitungan restitusi atas kerugian materiel dan immateriel korban. Proses hukum yang berujung pada putusan pengadilan dengan vonis pidana penjara terhadap pelaku serta pemberian restitusi kepada korban membuktikan bahwa hak wartawan untuk memperoleh pelindungan hukum diakui dan ditegakkan oleh negara. (vide: Artikel Tempo tanggal 4 Oktober 2023, Jurnalis Tempo Nurhadi Terima Restitusi atas Kekerasan yang Dialami https://www.tempo.co/hukum/jurnalis-tempo-nurhadi-terima- restitusi-atas-kekerasan-yang-dialami-136543, terakhir diakses 20 Oktober 2025). 230 2) Kasus Antara News, Terkini News, Celebes News, Makassar Today, Kabar Makassar, dan RRI M. Akbar Amir mengajukan gugatan terhadap enam media di Makassar, yaitu Antara News, Terkini News, Celebes News, MakassarToday, Kabar Makassar, dan RRI, dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp100 triliun atas pemberitaan yang menyebutkan bahwa dirinya bukan keturunan Raja Tallo (vide Artikel Aliansi Jurnalis Independen, Enam Media di Makassar Digugat Perdata Rp100 Triliun, https://advokasi.aji.or.id/aktif/enam-media-di-makassar- digugat-perdata-rp100-triliun, terakhir diakses 20 Oktober 2025). Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor Perkara 1/Pdt.G/2022/PN Mks. Dalam prosesnya, majelis hakim menemukan bahwa media-media tergugat memperoleh informasi dari konferensi pers resmi dan telah melakukan upaya klarifikasi kepada penggugat, namun tidak direspons. Melalui putusan tanggal 14 September 2022, Pengadilan Negeri Makassar memutus bahwa gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa perkara tersebut belum menempuh mekanisme penyelesaian melalui Dewan Pers, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hakim juga menyatakan gugatan bersifat prematur, kedaluwarsa, dan tidak lengkap. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan menjadi contoh konkret bentuk keberpihakan dan pengakuan negara terhadap kebebasan pers serta penegakan norma hukum pers, sekaligus menegaskan bahwa sengketa pemberitaan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme Dewan Pers, bukan langsung dibawa ke ranah peradilan umum (vide Putusan Pengadilan Negeri Makassar pada perkara nomor 1/Pdt.G/2022/PN Mks). f. Demikian penjelasan dari Pemerintah. Adapun penjelasan lebih 231 lanjut mengenai data kasus-kasus pelindungan pers, seyogyanya dapat dilakukan oleh pihak yang mempunyai fungsi pelindungan pers baik itu Dewan Pers maupun konstituennya. Pertanyaan tentang Cara Menjaga Keseimbangan Pelindungan Wartawan dengan Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum g. Pemerintah dan DPR telah bersepakat untuk membentuk UU Pers yang secara normatif telah memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban pers nasional antara lain melalui perumusan hak pers nasional dalam Pasal 4 UU Pers yang diperkuat dengan sanksi pidana dalam Pasal 18 ayat (1) UU pers dan kewajiban pers nasional dalam Pasal 5 UU Pers serta keharusan manaati Kode Etik Jurnalistik dalam Pasal 7 ayat (2) UU Pers yang pada intinya sebagai berikut: Hak Pers Nasional (Pasal 4 UU Pers dan penegakan dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers) Kewajiban dan Keharusan Pers Nasional (Pasal 5 UU Pers dan Pasal 7 ayat (2) UU pers) Pasal 4 1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara (vide ayat (1). 2. Tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran (vide ayat (2). 3. Mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (vide ayat (3). 4. Wartawan mempunyai Hak Tolak (vide ayat (4). Pasal 18 ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun) atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pasal 5 1. Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah (vide ayat (1). 2. Pers wajib melayani Hak Jawab (vide ayat (2). 3. Pers wajib melayani Hak Koreksi (vide ayat (3). Pasal 7 ayat (2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. h. Pemerintah menghargai kekhususan dan kemerdekaan pers 232 nasional sebagaimana dalam UU Pers. Hal ini juga Pemerintah dukung dan pernah wujudkan bentuk dukungan tersebut melalui: Penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal-Pasal Tertentu dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) oleh pada waktu itu Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny G Plate, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang dalam Lampiran SKB dimaksud pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: Pedoman huruf [1] penafsiran dan implementasi terkait Pasal 27 ayat (3) UU ITE, menyatakan “untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai lex specialis, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk kasus terkait Pers perlu melibatkan Dewan Pers…”. SKB bersama Pelaksanaan UU ITE ini semakin memperkuat proses pelindungan hukum kepada wartawan yang dilaporkan melalui UU ITE. Selebihnya berkenaan dengan implementasi menjaga keseimbangan antara kemerdekaan pers, hak, dan kewajiban pers merupakan peran Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Pers. Pertanyaan tentang Keterkaitan Peraturan-Peraturan Dewan Pers dengan Petitum Para Pemohon i. Bahwa terkait “peraturan-peraturan Dewan Pers” telah Pemerintah uraikan dalam Keterangan Presiden sub bab C.1. angka 8 dan angka 9, pada halaman 19 s.d. halaman 21 dan angka 14 halaman 23 telah terdapat beberapa Peraturan dan Pedoman Dewan Pers yang relevan dengan pelindungan hukum bagi Wartawan yang mendasarkan baik atas dasar Pasal 8 maupun Pasal 15 ayat (2) UU Pers, peraturan kebijakan yang dikeluarkan baik oleh Mahkamah Agung, ataupun melalui instrumen hukum kesepakatan bersama sebagai berikut: 1) Pedoman Dewan Pers Nomor: 01/P-DP/V/2007 tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Perkara Jurnalistik, tanggal 4 Mei 2007 (vide Bukti PK-2); 233 2) Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Pelindungan Profesi Wartawan, tanggal 5 April 2008, tanggal 25 April 2008 (vide Bukti PK-3); 3) Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK- DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers, tanggal 12 Mei 2008 (vide Bukti PK-4); 4) Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2013 tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan, tanggal 15 Maret 2013 (vide Bukti PK-5); 5) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli, tanggal 30 Desember 2008 (vide Bukti PK-6); 6) Keputusan Bersama Dewan Pers, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Nomor: 4/DP/SKB/VI/2025, Nomor: KEP- 327/1/LPSK/06/2025, dan Nomor: 195 Tahun 2025 tentang Mekanisme Nasional Keselamatan Pers, tanggal 24 Juni 2025 (vide Bukti PK-7); 7) Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 Nomor: NK/4/III/2022 tentang Koordinasi dalam Pelindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan tanggal 16 Maret 2022 (vide Bukti PK-8); 8) Perjanjian Kerja Sama antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 01/PK/DP/XI/2022 Nomor: PKS/44/XI/2022 tentang Teknis Pelaksanaan Pleindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Profesi Wartawan tanggal 10 November 2022 (vide Bukti PK-9); yang kesemuanya disebutkan sebagai instrumen hukum pelaksanaan UU Pers dalam memberikan pelindungan hukum bagi kemerdekaan pers yang bertanggung jawab dan bagi Wartawan 234 yang berlaku bagi segenap insan pers (termasuk Para Pemohon) dan para pihak yang terlibat dalam surat edaran dan dokumen kesepakatan, dalam hal ini menurut Pemerintah untuk konkritnya lebih tepat dijelaskan oleh para pihak dimaksud. j. Namun demikian, menurut Pemerintah terdapat hubungan kausalitas antara norma pelindungan Wartawan dalam UU pers dengan peraturan-peraturan Dewan Pers dan instrumen hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a. Peraturan-peraturan Dewan Pers dan instrumen hukum lainnya tersebut pastilah disusun dengan berdasarkan pelindungan profesi Wartawan dalam menjalankan profesi jurnalistiknya dalam menjalankan UU Pers. Hal ini secara eksplisit dapat dilihat dari konsideran mengingat dan menimbang peraturan-peraturan Dewan Pers dan instrumen hukum lainnya tersebut. Secara a contrario, Para Pemohon haruslah menunjukkan upaya perlindungan mana yang dirasa masih kurang dengan adanya peraturan-peraturan Dewan Pers dan instrumen hukum lainnya tersebut. Adapun sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon, tampak jelas bahwa Para Pemohon belum menggunakan mekanisme dan sarana instrumen hukum seperti peraturan Dewan Pers, kesepakatan, maupun peraturan kebijakan yang telah Pemerintah uraikan dalam huruf a di atas, dengan demikian terdapat sifat prematur dalam kerugian yang didalilkan Para Pemohon karena sesungguhnya terdapat kesalahan Para Pemohon belum menempuh dan mengikuti segala peraturan dan kebijakan pelaksanaan terkait Pasal 8 UU Pers. Dalam hal ini kedua petitum Para Pemohon tidak cocok karena tidak sejalan dengan pranata hukum yang sudah ditentukan oleh konstituen pers (termasuk Aliansi Jurnalis Independen dan Persatuan Wartawan Indonesia) melalui Dewan Pers dan lembaga terkait lainnya. Pertanyaan tentang Penjelasan dari Kasus-Kasus yang ada, mana yang merupakan implikasi Norma 235 k. Pemerintah memberikan penegasan bahwa dilihat dari kasus-kasus pers yang ada, tidak menunjukkan pada lemahnya norma Pasal 8 UU Pers, melainkan lebih pada implementasi atau penerapan dari hukum acara misalnya pendalaman yang dilakukan oleh penyidik atas proses pelaporan, penggalian, dan pemeriksaan bukti relevan dan lain sebagainya, dalam hal ini tidak ada multitafsir mengenai bentuk pelindungan yang harus diberikan atau dikecualikan dari penegakkan hukum. Pertanyaan tentang Penjelasan terkait apakah yang diminta oleh Para Pemohon mengancam kebebasan pers, dalam artian kesamaan di hadapan hukum dan pemerintahan? l. Profesi Wartawan adalah profesi yang terbuka dan dalam UU Pers telah diatur kemerdekaan pers yang bertanggung jawab yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban pers termasuk mematuhi Kode Etik Jurnalistik yang merupakan ranah masing-masing organisasi pers dan Dewan Pers (bukan Pemerintah) untuk menilai kepatuhannya dalam tatanan praktik yang sudah terdapat pranata hukum metode pelaksanaannya. Hal ini berbeda dengan profesi Notaris yang merupakan pejabat umum yang mempunyai disiplin profesi tertentu dan dibina serta diawasi oleh Menteri Hukum melalui MKN dan profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan layanan kesehatan, mempunyai disiplin profesi tertentu, dan dibina serta diawasi oleh Menteri Kesehatan melalui MDP. m. Apabila Para Pemohon ingin mendapatkan perlakuan khusus bagi profesi Wartawan sebelum dilakukan tindakan polisionil oleh aparat penegak hukum berupa persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pers, maka profesi Wartawan perlu diperketat disiplin profesinya, seperti halnya profesi Notaris, Tenaga Medis, dan Tenaga Kesehatan. Termasuk adanya unsur pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan cita-cita dan semangat dari UU Pers karena akan menyebabkan kebebasan (kemerdekaan) pers menjadi terbatas. 236 3. Tanggapan terhadap Pertanyaan Yang Mulia Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. n. Bahwa terkait “bentuk konkret pelindungan” berkenaan dengan “kriminalisasi” terhadap wartawan, Pemerintah akan uraikan mendasarkan pada Keterangan Presiden pada sub bab C.1. halaman 23 s.d halaman 24 yaitu dalam hal ini telah terdapat: 1) Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 Nomor: NK/4/III/2022 tentang Koordinasi dalam Pelindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan tanggal 16 Maret 2022 (MoU Dewan Pers-Polri); 2) Perjanjian Kerja Sama antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 01/PK/DP/XI/2022 Nomor: PKS/44/XI/2022 tentang Teknis Pelaksanaan Pelindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Profesi Wartawan tanggal 10 November 2022 (PKS Juknis Dewan Pers-Polri), yang mana kesepakatan tersebut menjadi pranata hukum yang mengikat dan harus ditaati oleh para pihak. o. Bahwa memperhatikan klausula baik dalam MoU Dewan Pers-Polri dan PKS Juknis Dewan Pers-Polri di atas telah menunjukkan hal- hal yang bersifat konkret mengenai bagaimana mekanisme pelindungan bagi Wartawan antara lain sebagai berikut: 1) MoU Dewan Pers-Polri BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi: a. pertukaran data dan/atau informasi; b. koordinasi dalam pelindungan kemerdekaan pers; c. koordinasi penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan; d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan e. kegiatan lain yang disepakati. BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Pertukaran Data dan/atau Informasi 237 Pasal 3 (1) PARA PIHAK sepakat melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka koordinasi pelindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui permintaan secara tertulis baik secara elektronik maupun non elektronik. (3) Dalam situasi tertentu permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan cara tertulis. (4) PARA PIHAK wajib bertanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada Pihak manapun tanpa persetujuan PARA PIHAK sesuai peraturan perundang- undangan. Bagian Kedua Koordinasi Dalam Pelindungan Kemerdekaan Pers Pasal 4 (1) PARA PIHAK berkoordinasi terkait pelindungan kemerdekaan pers dalam pelaksanaan tugas di bidang pers sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PARA PIHAK, apabila PIHAK KEDUA menerima laporan/pengaduan dugaan perselisihan/sengketa termasuk surat pembaca atau opini/kolom atau produk pers lainnya antara wartawan/media dengan masyarakat, maka PIHAK KEDUA dapat mengarahkan Pihak pelapor/pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi dan pengaduan kepada PIHAK PERTAMA. (3) Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila solusi penyelesaian langkah-langkah dari PIHAK PERTAMA tersebut tidak dapat diterima Pihak pelapor/pengadu dan ingin menempuh proses hukum lainnya, maka Pihak pelapor/pengadu diminta mengisi formulir pernyataan di atas kertas bermaterai. Bagian Ketiga Koordinasi Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan Pasal 5 (1) PIHAK PERTAMA apabila menemukan dan/atau menerima laporan/pengaduan masyarakat adanya dugaan tindak pidana terkait penyalahgunaan profesi wartawan agar melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA. (2) PIHAK KEDUA apabila menerima laporan/pengaduan masyarakat adanya dugaan tindak pidana terkait penyalahgunaan profesi wartawan maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dan hasilnya dikoordinasikan dengan PIHAK PERTAMA. 238 (3) Jika dari hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), disimpulkan sebagai perbuatan tindak pidana, maka laporan/pengaduan tersebut ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA dengan proses penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan. (4) PIHAK KEDUA dapat meminta bantuan Ahli Pers atau bantuan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi PIHAK PERTAMA dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana terkait penyalahgunaan profesi wartawan, selanjutnya PIHAK PERTAMA wajib memenuhi permintaan tersebut. (5) PIHAK KEDUA dapat menyampaikan informasi perkembangan penanganan tindak pidana terkait penyalahgunaan profesi wartawan kepada PIHAK PERTAMA. 2) PKS Juknis Dewan Pers-Polri BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi: a. pertukaran data dan/atau informasi; b. pelindungan kemerdekaan pers; c. penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan; dan d. pemanfaatan sarana dan prasarana. BAB IV PELAKSANAAN Bagian Kesatu Pertukaran Data dan/atau Informasi Pasal 4 (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka teknis pelaksanaan pelindungan kemerdekaan Pers dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan, yang disampaikan secara elektronik atau non-elektronik., dalam keadaan tertentu dapat dimintakan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis oleh pejabat yang berwenang. (2) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. analisis pengaduan atau laporan; b. alasan yang dilaporkan; c. identitas pelapor/pengadu; d. konten pelapor/pengadu; e. konten pemberitaan; f. keterangan Ahli Pers; g. rekomendasi Dewan Pers; h. hasil penyelidikan apabila wartawan selaku saksi, korban atau pelapor; i. pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Pers dalam hal upaya pemanggilan terhadap wartawan/penanggung jawab sebagai saksi ataupun tersangka; dan j. data dan informasi sesuai kebutuhan. (3) Para Pihak wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, 239 keutuhan, validitas, keamanan, dan kelengkapan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan Para Pihak. Bagian Kedua Pelindungan Kemerdekaan Pers Pasal 5 (1) PARA PIHAK sepakat bekerjasama untuk memastikan terselenggaranya pelindungan terhadap kemerdekaan pers dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Kerja Sama pelindungan terhadap kemerdekaan pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PARA PIHAK, sebagai berikut: a. apabila PIHAK KEDUA menerima laporan dari masyarakat terkait dengan pemberitaan yang dilakukan oleh media pers atau wartawan maka PIHAK KEDUA berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA untuk menentukan apakah kasus yang dilaporkan tersebut masuk dalam kategori karya jurnalistik/produk pers atau bukan; b. apabila hasil koordinasi PARA PIHAK memutuskan perkara tersebut masuk kategori karya jurnalistik/produk pers maka PIHAK KEDUA menyampaikan kepada pelapor untuk menyelesaikan laporannya melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi atau menyerahkan penyelesaian laporan tersebut kepada PIHAK PERTAMA; c. apabila hasil koordinasi PARA PIHAK memutuskan perkara tersebut tidak atau bukan masuk kategori karya jurnalistik/produk pers maka PIHAK KEDUA melakukan penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; d. Koordinasi PARA PIHAK dilakukan dalam bentuk rapat, gelar perkara, surat-menyurat atau bentuk koordinasi lainnya. Bagian Ketiga Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan Pasal 6 (1) Apabila PARA PIHAK menerima laporan/pengaduan dari masyarakat adanya dugaan perbuatan penyalahgunaan profesi wartawan, maka PARA PIHAK melakukan koordinasi untuk mendapatkan keterangan dan alat bukti pendukung yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara tersebut. (2) Apabila hasil koordinasi PARA PIHAK memutuskan bahwa perbuatan penyalahgunaan profesi wartawan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana, maka PIHAK KEDUA menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. (3) Apabila hasil koordinasi PARA PIHAK memutuskan bahwa 240 perbuatan penyalahgunaan profesi wartawan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan tindak pidana, maka PIHAK PERTAMA menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) PARA PIHAK saling bekerja sama dan mendukung dalam rangka penyelesaian adanya dugaan perbuatan penyalahgunaan profesi wartawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3). (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan rapat, gelar perkara, surat menyurat atau bentuk koordinasi lainnya. (6) Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana terkait dengan penyalahgunaan profesi wartawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat menyampaikan informasi tentang perkembangan penanganannya kepada PIHAK PERTAMA. (7) Dalam hal PIHAK PERTAMA menyelesaikan adanya perbuatan penyalahgunaan profesi wartawan yang bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dapat menyampaikan informasi tentang perkembangan penanganannya kepada PIHAK KEDUA p. Bahwa dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 MoU Dewan Pers-Polri dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 PKS Juknis Dewan Pers-Polri telah memuat hal-hal yang harus dilakukan oleh Dewan Pers dan Polri dalam hal terdapat laporan atau pengaduan terkait pemberitaan pers maupun laporan atau pengaduan terkait penyalahgunaan profesi Wartawan, yang mana memerlukan koordinasi antara Dewan Pers dan Polri terlebih dahulu sebelum dilakukan proses lebih lanjut. Apabila hasil koordinasi Dewan Pers dan Polri memutuskan perkara tersebut tidak atau bukan masuk kategori karya jurnalistik/produk pers maka Polri melakukan penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu apabila hasil koordinasi antara Dewan Pers dan Polri memutuskan bahwa perbuatan penyalahgunaan profesi Wartawan bukan merupakan tindak pidana, maka Dewan Pers menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 241 F. TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN PIHAK TERKAIT PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA, DEWAN PERS, DAN ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN 1. Keterangan Pihak Terkait Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Tanggapan Pemerintah atas Keterangan Pihak Terkait PWI. a. Keterangan Pihak Terkait PWI: 1) Bahwa dalam keterangan resminya yang disampaikan oleh Ketua Umum PWI, Saudara Akhmad Munir, PWI pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 8 UU Pers merupakan norma penting yang menjamin kemerdekaan pers dan perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. PWI menegaskan bahwa substansi Pasal 8 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap relevan sebagai payung hukum utama yang menguatkan amanat Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. 2) Perlindungan hukum dalam Pasal 8 UU Pers harus dimaknai secara aktif dan komprehensif, mencakup perlindungan hukum, fisik, digital, dan psikologis bagi wartawan. Perlindungan hukum tidak boleh diartikan sebagai kekebalan hukum, melainkan jaminan agar wartawan tidak dipidana karena karya jurnalistiknya yang sah. 3) Namun, PWI juga menyampaikan bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 8 belum sepenuhnya berjalan optimal di lapangan karena masih ditemukan kasus kekerasan, kriminalisasi, dan intimidasi terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. PWI menilai bahwa permasalahan utama bukan pada norma Pasal 8 itu sendiri, melainkan pada lemahnya implementasi perlindungan hukum dan koordinasi antarlembaga, khususnya antara Dewan Pers, Aparat Penegak Hukum (APH), dan organisasi profesi wartawan. b. Tanggapan Pemerintah atas Keterangan Pihak Terkait PWI 1) Bahwa terhadap hal tersebut, Pemerintah sependapat dengan pandangan PWI, bahwa Pasal 8 UU Pers merupakan ketentuan yang konstitusional dan tidak bersifat multitafsir. 242 Norma tersebut telah memberikan dasar hukum yang cukup bagi wartawan untuk memperoleh perlindungan hukum dari negara, sepanjang pelaksanaan profesi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Jurnalistik. 2) Menurut Pemerintah, permasalahan yang disorot oleh PWI merupakan aspek implementasi administratif dan koordinatif, yang secara faktual telah terus diperbaiki melalui langkah- langkah konkrit, antara lain: a) Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penanganan perkara yang melibatkan profesi wartawan; b) Peraturan Dewan Pers Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan yang memperkuat instrumen pelindungan di lapangan; dan c) Peningkatan kerja sama antara Dewan Pers, aparat penegak hukum, dan organisasi wartawan untuk membangun mekanisme perlindungan hukum yang responsif dan preventif. d) Berkenaan dengan pendekatan pemaknaan oleh pIhak Terkait PWI, menurut Pemerintah perlindungan tersebut konkritnya sudah diakomodasi dalam berbagai instrumen hukum dan kerja sama kelembagaan. Dalam hal ini yang perlu diperkuat adalah implementasinya, bukan rumusan norma Pasal 8 UU Pers. Dengan demikian, Pemerintah berpandangan bahwa keterangan PWI mempertegas posisi Pasal 8 Undang-Undang Pers sebagai norma pelindung, bukan norma imunitas, dan tidak ada alasan konstitusional yang membenarkan permohonan pengujian sebagaimana diajukan oleh Para Pemohon. 2. Keterangan Pihak Terkait Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Tanggapan Pemerintah terhadap Keterangan AJI a. Keterangan Pihak Terkait AJI 1) Bahwa dalam keterangannya, AJI yang disampaikan oleh 243 Sekretaris Jenderal Bayu Wardhana, menegaskan bahwa permohonan Para Pemohon bersifat kabur (obscuur libel) dan tidak memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. AJI berpendapat bahwa petitum yang diajukan Para Pemohon, khususnya mengenai imunitas atau izin Dewan Pers sebelum tindakan hukum terhadap wartawan, tidak memiliki dasar konstitusional dan justru berpotensi mengaburkan makna perlindungan hukum yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. 2) Bahwa AJI juga menegaskan bahwa Pasal 8 Undang-Undang Pers tidak bersifat multitafsir, melainkan harus dimaknai secara komprehensif sebagai jaminan bagi wartawan untuk memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah dan masyarakat ketika menjalankan fungsi jurnalistik sesuai dengan hukum yang berlaku. Perlindungan tersebut tidak hanya terbatas pada tindakan kepolisian atau gugatan perdata, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap gangguan, intimidasi, maupun penghalang-halangan kerja jurnalistik. b. Tanggapan Pemerintah atas Keterangan Pihak Terkait AJI 1) Pemerintah sependapat dengan pandangan AJI yang secara tegas menyatakan bahwa Pasal 8 Undang-Undang Pers tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Menurut Pemerintah, argumentasi AJI sejalan dengan semangat pembentukan UU Pers, yaitu untuk menciptakan keseimbangan antara kemerdekaan pers dan tanggung jawab hukum wartawan. 2) Keterangan AJI semakin memperkuat pandangan Pemerintah bahwa isu dalam perkara a quo bukan menyangkut konstitusionalitas norma, melainkan efektivitas implementasi perlindungan di tingkat pelaksana. 244 3. Keterangan Pihak Terkait Dewan Pers dan Tanggapan Pemerintah terhadap Keterangan Pihak Terkait Dewan Pers a. Keterangan Pihak Terkait Dewan Pers 1) Bahwa Dewan Pers, melalui Anggota Dewan Pers Abdul Manan, dalam keterangannya di hadapan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Oktober 2025, menjelaskan secara terperinci mengenai makna, ruang lingkup, dan praktik perlindungan hukum terhadap wartawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU Pers. Dewan Pers menegaskan bahwa Pasal 8 merupakan pernyataan eksplisit dari negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dalam menjalankan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU Pers. 2) Bahwa menurut Dewan Pers, bentuk perlindungan tersebut dijalankan melalui dua instrumen utama, yaitu: a) Regulasi internal Dewan Pers, seperti Peraturan Dewan Pers Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan dan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan; dan b) Kerja sama kelembagaan (MoU) antara Dewan Pers dan lembaga negara, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, LPSK, dan Komnas Perempuan, yang menjamin penanganan kasus terhadap wartawan dilakukan dengan mengedepankan mekanisme etik jurnalistik sebelum menempuh jalur hukum. 3) Bahwa praktik koordinasi tersebut telah berjalan secara efektif, dimana penegak hukum meminta pandangan atau keterangan ahli dari Dewan Pers untuk menentukan apakah suatu perkara merupakan sengketa pemberitaan atau tindak pidana umum. Mekanisme ini telah menghasilkan sinergi antara pelindungan hukum dan penegakan hukum, sebagaimana dibuktikan dengan beberapa putusan pengadilan (antara lain PN Makassar) yang menolak gugatan perdata terhadap media karena dinilai sebagai sengketa pers yang harus diselesaikan 245 melalui Dewan Pers. b. Tanggapan Pemerintah terhadap Keterangan Pihak Terkait Dewan Pers 1) Pemerintah sependapat dengan Dewan Pers bahwa Pasal 8 Undang-Undang Pers memiliki rumusan norma yang tegas, sistematis, dan harmonis dengan pasal-pasal lainnya dalam UU Pers, antara lain Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 15, dan Pasal 18. 2) Dari Keterangan Dewan Pers, dapat dimaknai bahwa perlindungan terhadap profesi wartawan tersebut konkritnya sudah diakomodasi dalam berbagai instrumen hukum dan kerja sama kelemagaan. Adapun yang perlu diperkuat adalah implementasinya, bukan perumusan ulang norma Pasal 8 UU Pers. Dengan demikian, ketentuan Pasal 8 tidak memerlukan perubahan atau tafsir baru, sebab sudah mencerminkan keseimbangan antara kemerdekaan pers dan tanggung jawab hukum wartawan dalam negara hukum yang demokratis. G. TANGGAPAN TERHADAP AHLI DAN SAKSI PARA PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025 1. Keterangan Ahli Para Pemohon a. Keterangan Ahli Bapak Dr. Albert Aries S.H., M.H. Substansi Keterangan Ahli Pemohon dimaksud sebagai berikut: 1) bahwa wartawan memerlukan perlindungan hukum khusus dalam menjalankan profesinya, sebagaimana profesi lain yang memiliki imunitas fungsional seperti advokat, dokter, atau notaris. Ahli menilai Pasal 8 UU Pers terlalu umum dan belum memberikan kepastian hukum yang jelas, sehingga perlu dimaknai bahwa wartawan yang bekerja dengan iktikad baik dan sesuai kode etik jurnalistik tidak dapat dikenai tindakan hukum tanpa izin Dewan Pers. 2) Ahli berpandapat bahwa Pasal 8 UU Pers bersifat umum dan delegatif karena bergantung pada peraturan perundang- undangan lain. Dalam UU Pers juga jenis perlindungan yang 246 diberikan hanya perlindungan eksternal saja sebagaimana adanya ketentuan pidana dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers. 3) Secara objektif profesi wartawan berhak atas impunitas sebagaimana profesi lain yang sudah dijamin oleh walaupun bukan berarti ditafsirkan impunitas dalam artian absolut, yaitu dalam melaksanakan tugas profesi dengan itikad baik dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, maka tidak dapat dikenakan tindakan kepolisian atau gugatan perdata meskipun ada asas ius coria novit. 4) Perlindungan pers penting karena pers merupakan pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas yang tidak boleh dipidana. Ahli juga memahami bahwa terdapat beberapa okum wartawan yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti pencemaran nama baik namun berlindung di balik profesinya. Oleh karena itu, kehadiran insan pers yang profesional dan berintegritas masih diperlukan sebagai jangkar dan sekaligus watchdog di tengah pusaran kekuasaan dan derasnya arus informasi. Sehingga, Permohonan a quo beralasan untuk dikabulkan, sebagaimana postulat veritas servanda est. Bahwa kita semua dan secara khusus para insan pers adalah hamba kebenaran. b. Tanggapan Pemerintah terhadap Keterangan Ahli Para Pemohon 1) Norma Pasal 8 UU Pers perlu dipandang dengan mempertimbangkan 2 (dua) hal: a) Bahwa profesi Pers adalah sebuah profesi dengan sifat terbuka, yang mana siapapun dapat menjalankan tugas jurnalistik yang secara limitatif prasyarat profesi pers diatur oleh organisasi Pers, dengan sifat terbuka profesi Pers merupakan kunci dalam memungkinkan independensi dan kebebasan Pers sebagai bagian dari hak-hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh UUD NRI 1945, sehingga tidak dapat disamakan dengan profesi-profesi lainnya seperti Advokat dan Jaksa; 247 b) Bahwa organisasi-organisasi Pers difasilitasi oleh Dewan Pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 15 UU Pers, dengan adanya berbagai Peraturan Dewan Pers dan instrumen- instrumen kerja sama sebagaimana telah diuraikan dalam Keterangan Presiden dan Tambahan Keterangan Presiden. 2) Bahwa norma Pasal 8 UU Pers bersifat ”open norm” atau norma terbuka yang dipakai untuk memberikan ruang fleksibilitas dalam implementasi. Hal ini bukan bentuk ketidakjelasan, melainkan bentuk pengaturan yang bersifat umum agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan di lapangan. Adapun dikaitkan dengan sifat profesi Pers dan eksistensi Dewan Pers, maka dapat diketahui bahwa ketentuan Pasal 8 yang bersifat norma terbuka memungkinkan agar profesi Pers melalui Dewan Pers melaksanakan independensinya dalam mengatur dirinya sendiri sebagaimana kebutuhan atas profesi Pers, khususnya dalam kaitannya dengan pengaturan keprofesian. Alhasil, pengaturan lebih lanjut yang bersifat spesifik dalam UU Pers akan secara intrusif menghadirkan pengaturan berlebih yang dapat mengintervensi peranan Dewan Pers dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 3) Adapun dalam kaitannya dengan petitum Permohonan, ketentuan-ketentuan yang akan dihadirkan apabila petitum Para Pemohon dikabulkan akan menimbulkan “overreach” dalam kaitannya dengan Dewan Pers, di mana lembaga a quo bukanlah merupakan bagian dari lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam ruang lingkup penegakan hukum pidana yang diatur dalam KUHAP atau dalam tatanan tata usaha negara, sehingga tidak dapat diberikan suatu kewenangan atau penolakan penindakan terhadap Wartawan. Tentunya jika dilakukan komparasi dengan profesi seperti Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ombudsman, dan Jaksa, maka tidak dapat disamakan mempertimbangkan unsur tata usaha negara yang 248 hadir pada profesi tersebut. Adapun terkait lembaga Majelis Kehormatan Notaris pada profesi Notaris, perlu dipertimbangkan bahwa terdapat unsur tata usaha negara pada lembaga yang dimaksud dikarenakan Majelis Kehormatan Notaris berada pada pembinaan Kementerian Hukum. Profesi Notaris juga tidak dapat dihadirkan sebagai suatu perbandingan dengan profesi Pers dikarenakan profesi Notaris merupakan sebuah profesi yang merupakan pejabat publik dengan berdasar pada UU Notaris. 4) Bahwa membandingkan perlindungan hukum terhadap profesi Wartawan dengan perlindungan hukum terhadap profesi Advokat dan Jaksa, serta imunitas/kekebalan yang dimiliki oleh Anggota BPK, Anggota MPR RI, Anggota DPR RI, dan Anggota DPD RI akan menimbulkan bias terhadap makna dan pemberian perlindungan hukum dan imunitas/kekebalan, padahal antara perlindungan hukum dan imunitas/kekebalan tersebut merupakan hal yang berbeda, yang diberikan secara spesifik terhadap profesi dan jabatan tertentu. 5) Adapun sifat dari profesi Pers dalam melaksanakan tugas jurnalistik secara sifat berbeda dengan profesi Advokat, Jaksa, Anggota BPK, Anggota MPR RI, Anggota DPR RI, dan Anggota DPD RI dikarenakan profesi Pers adalah profesi yang sifatnya terbuka dengan siapapun dapat melakukan tugas jurnalistik yang secara limitatif prasyarat profesi pers diatur oleh organisasi Pers. Perlu ditekankan bahwa sifat terbuka dari profesi Pers merupakan suatu keharusan dalam memungkinkan independensi dan kebebasan Pers sebagai bagian dari hak-hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh UUD NRI 1945. 2. Keterangan Saksi Para Pemohon a. Keterangan Saksi Bapak Moh. Adimaja 1) Bahwa saksi menyampaikan pernah mengalami kekerasan dan intimidasi yang pernah ia alami saat meliput demonstrasi di daerah Kwitang, Jakarta. Saksi dipukuli secara brutal oleh sekelompok orang, mengalami percobaan perampasan kamera, dan dipaksa menghapus hasil liputannya. 249 2) Menurut saksi, peristiwa kekerasan dan intimidasi sering dialami jurnalis di lapangan yang kerap dianggap sebagai intel atau pelapor, padahal wartawan hanya menjalankan tugas jurnalistik sesuai fakta. Seperti diminta menghapus gambar atau berita karena dianggap adanya pengkondisian atau setting-an, padahal karya jurnalistik tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan. 3) Saksi menegaskan bahwa meski Pasal 8 UU Pers memberikan perlindungan hukum bagi wartawan, dalam praktiknya perlindungan itu belum terasa nyata, karena jurnalis masih sering menghadapi kekerasan dan tekanan tanpa adanya tindak lanjut hukum yang melindungi mereka secara efektif. 4) Bahwa saksi mempertanyakan apakah perlindungan dalam UU Pers tersebut ditujukan untuk institusi media atau individu wartawan itu sendiri, sebab pengalaman pribadinya menunjukkan belum adanya perlindungan konkret bagi pekerja pers di lapangan. b. Tanggapan Pemerintah atas Keterangan Saksi Pemohon 1) Bahwa keterangan Saksi merupakan salah satu alasan mendasar mengapa Pasal 8 UU Pers itu hadir. Saksi bersama rekannya yang sedang melaksanakan tugasnya pada saat terjadinya demonstrasi di daerah Kwitang mendapatkan kekerasan dari masyarakat dan oknum yang tidak diketahui asal instansinya; 2) Permasalahan yang terjadi dalam kasus Saksi adalah ketiadaan penegakan hukum atas tindakan kekerasan tersebut yang mana bisa terjadi karena banyak faktor, misalnya Saksi yang tidak melaporkan ke pihak kepolisian terkait tindakan tersebut, atau pihak kepolisian yang tidak mengetahui tindakan tersebut, dan lainnya; 3) Hal ini dikarenakan jika kita hanya mengacu pada keterangan Saksi, dengan anggapan bahwa Saksi menjalankan profesinya sebagai insan pers dengan mengikuti peraturan perundang- undangan yang berlaku serta kode etik pers namun tetap 250 mendapat kekerasan, justru disanalah seharusnya penegakan hukum atas Pasal 8 UU Pers hadir. Jadi permasalahan dalam kasus Saksi adalah pada penegakkan hukumnya, bukan pada aturan hukumnya; 4) Sedangkan dikaitkan dengan permohonan a quo, Pemerintah tidak melihat relevansi Saksi atas dalil “imunitas” yang dimohonkan oleh Pemohon terhadap wartawan yang sedang melaksanakan tugasnya; 5) Tentu kejadian yang menimpa Saksi Mohammad Adimaja berbeda dengan inti permohonan Para Pemohon pada perkara a quo; 6) Pemerintah tetap berpendirian sebagaimana dalam Keterangan Presiden halaman 13 angka 1 dan angka 2 bahwa frasa ”perlindungan hukum” dilakukan dengan batasan yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik sebagaimana yang diatur dalam UU Pers yang dapat dilihat paling tidak dari fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, maupun yang diatur undang-undang dan instrumen hukum lainnya yang terkait. Pasal a quo tidak berdiri sendiri, melainkan harus ditafsirkan dalam kerangka hukum positif yang berlaku, termasuk peraturan sektoral lain. Norma Pasal a quo bersifat ”open norm” atau norma terbuka yang dipakai untuk memberikan ruang fleksibilitas dalam implementasi. Hal ini bukan bentuk ketidakjelasan, melainkan bentuk pengaturan yang bersifat umum agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan di lapangan. H. KETERANGAN SAKSI PEMERINTAH DALAM PERSIDANGAN TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 1. Keterangan Saksi Pemerintah Ibu Christiana Chelsia Chan, S.H., LL.M. Saksi merupakan Mantan Tim Perumus (Mewakili Masyarakat Sipil) Rancangan Undang-Undang Pers Tahun 1999 dan tim penyusun Buku Memorie van Toelichting Undang-Undang Pers: 15 Hari Perjuangan untuk Kemerdekaan Pers yang disusun oleh Indonesia Media Law 251 &Policy Centre (MvT UU Pers) pada tahun 2007. Adapun substansi Keterangan Saksi Pemerintah dimaksud sebagai berikut: a. Konteks Historis dan Filosofis Pasal 8 UU Pers Dinamika lahirnya Pasal 8 UU Pers tercatat dalam Memorie van Toelichting (MvT UU Pers), pembentuk undang-undang telah membentuk konsensus norma yang menunjukkan Negaa melindungi profesi wartawan, dan menjamin kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, dan sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap perlindungan kerja jurnalistik sebagai salah satu pilar demokrasi. Adapun beberapa proses pembahasan dalam Pasal 8 UU Pers yang perlu dijelaskan misalnya sebagai berikut: 1) Merujuk Buku Memorie van Toelichting Undang-Undang Pers: 15 Hari Perjuangan untuk Kemerdekaan Pers yang disusun oleh Indonesia Media Law & Policy Centre (MvT UU Pers), halaman 635 s.d. halaman 647 dan halaman 715 dan halaman 716 tergambar adanya kesepakatan dan pembahasan dalam Naskah RUU Pers mengenai perlindungan bagi wartawan, dengan rumusan awal bunyi pasal yaitu: “Dalam menjalankan profesinya wartawan memperoleh perlindungan dari negara selama tidak melanggar hukum”, yang mana dalam pembahasan juga ditekankan bahwa perlindungan hukum adalah sesuai dengan keadaan tertentu dalam hal ini tidak melawan hukum atau dalam perkataan lain kesesuaian dengan kaidah hukum harus diutamakan dalam perlindungan hukum bagi wartawan. 2) Kutipan Risalah Rapat I Panitia Kerja (Panja), tanggal 31 Agustus 1999, khususnya pada halaman 635 s.d. halaman 647, dan halaman 715 dan halaman 716 Buku MvT UU Pers tergambar rumusan awal bunyi pasal a quo UU Pers yaitu “Dalam menjalankan profesinya wartawan memperoleh perlindungan dari negara selama tidak melanggar hukum”, dalam pembahasan juga ditekankan bahwa perlindungan dari negara adalah selama tidak melanggar hukum. Selain itu, perlindungan terhadap wartawan bukan any time sudah dilindungi wartawan tapi dalam keadaan tertentu, tidak bertentangan dengan melawan hukum, 252 dan hukum harus diutamakan. 3) Kutipan Risalah Rapat IV Panja, tanggal 3 September 1999, khususnya pada halaman terkait hasil Timus atas perubahan rumusan norma perlindungan hukum bagi wartawan dalam RUU Pers termasuk penjelasannya pada DIM halaman 1051 dan halaman 1052 Buku MvT UU Pers, bahwa ketentuan perlindungan hukum bagi wartawan pada intinya harus sesuai hukum, sebagai berikut: “Pasal ... Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum Penjelasan Pasal Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" adalah jaminan perlindungan dari Pemerintah dan atau masyarakat sesuai hukum kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, peranan, hak, dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” 4) Kutipan Risalah Rapat V Panja, tanggal 8 September 1999, khususnya terkait terkait rumusan akhir norma perlindungan hukum terhadap wartawan dalam RUU Pers yang telah disepakati yang bunyinya sebagaimana ketentuan a quo UU Pers, dalam Rapat V Panja sebagaimana pada halaman 1129 Buku MvT UU Pers. 5) Kutipan Risalah Rapat Kerja IV Pansus, tanggal 9 September 1999, khususnya terkait laporan Ketua Panja mulai dari pembahasan di tingkat Panja sampai dengan perumusan akhir norma perlindungan hukum terhadap wartawan dalam rumusan akhir RUU Pers yang telah disepakati yang bunyinya sebagaimana ketentuan a quo UU Pers, sebagaimana pada halaman 1153 dan halaman 1167 Buku MvT UU Pers. Memperhatikan kutipan-kutipan dari risalah rapat baik Panja maupun rapat kerja Pansus berkenaan dengan pembahasan norma a quo UU Pers yang mengatur perlindungan hukum kepada wartawan, telah nyata dan jelas ketentuan tersebut bukanlah dimaksudkan sebagai imunitas absolut wartawan akan suatu proses penegakan hukum melainkan sebagai norma terbuka dan seimbang yang memberikan perlindungan bersyarat agar wartawan dapat bekerja secara 253 profesional, independen, dan beritikad baik tanpa rasa takut terhadap kriminalisasi dalam kerangka kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Pasal 8 UU Pers Katalis Instrumen Hukum Perlindungan Pasal 8 UU Pers merupakan katalis lahirnya berbagai instrumen hukum perlindungan bagi profesi wartawan yang menjalankan aktivitas jurnalistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dengan demikian, rumusan Pasal 8 UU Pers telah tepat dan jelas, serta tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, karena sudah memberikan dasar perlindungan hukum bagi wartawan dalam melaksanakan profesinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Jurnalistik c. Keseimbangan antara Kebebasan Pers dan Akuntabilitas Hukum Bahwa dari segi pembahasan, terlepas dari terdapat kesamaan pendapat bahwa Pers perlu diberikan perlindungan, terdapat pula kekhawatiran bahwa akan terjadi abuse of power, apalagi Pers dalam tindakannya bersinggungan dengan kepentingan pribadi tiap masyarakat dalam pemberitaan. Oleh karena itu kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan adalah hal yang menjaga keseimbangan Pers dan akuntabilitas Hukum. Wartawan tetap tunduk pada hukum umum apabila melakukan pelanggaran yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas jurnalistik, tetapi harus mendapatkan perlindungan apabila bekerja sesuai kode etik jurnalistik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang dalam hal ini implementasinya dapat berdasarkan instrumen hukum teknis seperti peraturan Dewan Pers, beleids regel di lembaga peradilan, atau pranata hukum atas dasar kesepakatan para pihak pemangku kepentingan. 2. Pertanyaan dari Kuasa Presiden, Kuasa Pemohon, dan Majelis Hakim Konstitusi a. Kuasa Presiden 1) Apakah sewaktu pembahasan terdapat usulan agar profesi wartawan mendapatkan perlindungan khusus untuk tidak dapat 254 diproses pidana atau digugat perdata? 2) Apakah peran Dewan Pers pada waktu itu diwacanakan sebagai pemberi izin kepada APH sebelum dilakukan proses pidana atau perdata tersebut? b. Kuasa Para Pemohon 1) Apakah Saksi hadir langsung dalam rapat Panja atau hanya membaca kutipannya? Jika hadir, apakah ada penjelasan mengapa Penjelasan Pasal 8 tidak menjelaskan bentuk perlindungan bagi pers? 2) Apakah gugatan Menteri Pertanian terhadap Tempo dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap konsep perlindungan tersebut? c. Majelis Hakim Konstitusi 1) Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. Apakah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pers saat itu terdapat penjelasan yang lebih konkret dan “down to earth” mengenai makna perlindungan hukum dalam Pasal 8 UU Pers, termasuk apakah ia mencakup perlindungan terhadap proses pidana, gugatan perdata, atau contoh-contoh konkrit lain yang dibahas oleh pembentuk undang-undang dan unsur jurnalis? 2) Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. a) Apakah dalam pembahasan RUU Pers saat itu hadir organisasi-organisasi pers, dan jika ada, organisasi mana saja? b) Apakah pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi wartawan juga mencakup situasi darurat atau tidak normal (misalnya seperti peristiwa Kwitang atau kejadian setelah pukul 18.00), atau hanya dibahas dalam konteks situasi normal saja? 3) Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. a) Pada saat terlibat sebagai Tim Perumus, apakah Saksi berkapasitas sebagai wartawan atau sebagai ahli hukum? Mengingat Saksi baru meraih gelar Sarjana Hukum pada 255 April 1999 sementara RUU Pers disahkan September 1999, bagaimana posisi atau peran Saksi pada periode tersebut? b) Apakah buku yang Saksi susun masih tersedia, dan dimana bisa diperoleh? 3. Tanggapan/Jawaban Saksi Pemerintah atas pertanyaan Kuasa Presiden, Kuasa Pemohon dan Majelis Hakim Konstitusi Tanggapan/Jawaban saksi Pemerintah secara keseluruhan atas pertanyaan yang diajukan, pada intinya sebagai berikut: a. Posisi Saksi saat pembahasan RUU Pers: Saksi bukan wartawan, tetapi paralegal/media law assistant di Internews Indonesia (mulai bulan Mei 1999). Ia ikut menyusun draf versi masyarakat sipil, mempresentasikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) dan mengikuti rapat-rapat Komisi I DPR sepanjang rapat terbuka. b. Keterlibatan Organisasi Pers: Dalam proses penyusunan dan diskusi hadir unsur PWI, PRSSNI, SPS (sekarang SPP), wartawan senior, akademisi komunikasi, serta perwakilan media yang pernah mengalami pembredelan. c. Materi pembahasan terkait perlindungan wartawan: 1) Tidak ada rumusan secara eksplisit bahwa perlindungan hukum mencakup perlindungan pidana atau perdata. 2) Pembahasan menggunakan pendekatan prinsip: kemerdekaan pers dan perlunya melindungi wartawan dari potensi kriminalisasi. 3) Contoh yang dibahas meliputi: kasus pembredelan, penangkapan wartawan, risiko saat meliput demonstrasi, dan ancaman terhadap alat kerja wartawan. 4) Pembahasan tidak sedetail soal klasifikasi situasi normal/darurat, waktu demonstrasi, atau mekanisme izin Aparat Penegak Hukum (APH) kepada Dewan Pers. d. Peran Dewan Pers dalam pembahasan Bahwa tidak pernah dibahas bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) harus meminta izin kepada Dewan Pers. Yang disepakati ialah bahwa sengketa pemberitaan diselesaikan melalui Dewan Pers, 256 sejauh karya jurnalistik dilakukan sesuai kode etik. e. Dokumentasi Temuan tersebut tercatat dalam Memorie van Toelichting (2007) yang disusun berdasarkan risalah rapat tingkat II–III dan Paripurna pada Tahun 1999. 4. Tanggapan Pemerintah atas Keterangan Saksi Pemerintah a. Pemerintah memberikan apresiasi pada Saksi Christiana Chelsia Chan, S.H., L.LM. yang telah membuat terang proses pembahasan RUU Pers pada waktu itu, termasuk dinamika pembahasan bahwa Pasal 8 UU Pers yang mengatur perlindungan hukum kepada wartawan, telah nyata dan jelas tidak berlaku begitu saja setiap waktu (all the time), namun harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Keterangan Saksi Christiana Chelsia Chan, S.H., L.LM., memperkuat keterangan Pemerintah bahwa Pasal 8 UU Pers bukanlah dimaksudkan sebagai imunitas absolut wartawan terhadap suatu proses penegakan hukum melainkan sebagai norma dan seimbang yang memberikan perlindungan bersyarat bagi wartawan. Mekanisme perlindungan hukum yang diberikan kepada wartawan disepakati bersama-sama saat itu adalah pada saat wartawan melaksanakan kerjanya sesuai dengan kode etik jurnalistik. c. Adapun hal-hal yang dapat Pemerintah simpulkan dan tegaskan kembali atas dasar perkuatan Keterangan Saksi Christiana Chelsia Chan, S.H., L.LM., sebagai berikut: 1) Bahwa rumusan Pasal 8 UU Pers telah tepat dan jelas, serta tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, karena sudah memberikan dasar perlindungan hukum bagi wartawan dalam melaksanakan profesinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Jurnalistik. 2) Perlindungan wartawan bersifat prinsipil walaupun tidak terdapat rumusan yang eksplisit tentang perlindungan pidana maupun perdata. Adapun fokus utama perlindungan wartawan pada prinsipnya adalah memastikan kemerdekaan pers dan melindungi wartawan dari kriminalisasi, seperti pembredelan, 257 penangkapan wartawan, dan risiko peliputan. 3) Bahwa peran Dewan Pers adalah sebagai lembaga penyelesaian sengketa pemberitaan karya jurnalistik sepanjang diproduksi dan dipublikasi sesuai dengan kode etik jurnalistik. Dengan demikian, secara original intent norma Pasal 8 UU Pers tidak dimaksudkan bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) diwajibkan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Dewan Pers sebelum melakukan proses hukum terhadap wartawan. Berdasarkan hal-hal yang Pemerintah uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Permohonan pengujian materiil Perkara Nomor 145/PUU-XXIII/2025 terhadap Pasal 8 UU Pers tidak memiliki dasar yang kuat, sehingga dalil-dalil Permohonan Para Pemohon secara keseluruhan tidak beralasan menurut hukum. III. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) terhadap ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan menerima Keterangan Presiden untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Para Pemohon Perkara Nomor 145/PUU-XXIII/2025 tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard/NO); 3. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau, dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 258 [2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887, selanjutnya disebut UU 40/1999) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 259 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 260 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon. Adapun dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, para Pemohon menguraikan hal-hal (uraian para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 8 UU 40/1999 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 8 UU 40/1999 “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum” 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I merupakan perkumpulan berbadan hukum atau Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM) yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000743.AH.01.07.Tahun 2025 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Ikatan Wartawan Hukum [vide Bukti P-4]. Sebagai organisasi profesi wartawan di Indonesia yang memiliki fokus pada kerja jurnalistik di bidang hukum, IWAKUM bekerja untuk memperjuangkan perlindungan hukum dan kebebasan pers khususnya bagi para wartawan yang melakukan peliputan terkait berita atau isu-isu hukum, memperkuat kapasitas dan integritas wartawan hukum, dengan mendorong produk jurnalisme hukum yang akurat, berimbang, dan beretika melalui pendidikan dan pelatihan, advokasi kebebasan pers, serta pendampingan ketika terjadi kriminalisasi atau intimidasi terhadap wartawan; 4. Bahwa Pemohon II merupakan perorangan warga negara Indonesia (WNI) yang berprofesi sebagai jurnalis dan pewarta foto yang sering meliput berbagai peristiwa aktual, termasuk berita/isu sosial, politik dan hukum; 261 5. Bahwa Pemohon II mengalami tindakan intimidatif dari aparat kepolisian berupa upaya perampasan dan pemeriksaan telepon seluler saat menjalankan tugas jurnalistik dalam peliputan aksi demonstrasi pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025, yaitu sekitar pukul 09.00 WIB, saat Pemohon II tiba di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, untuk melakukan kegiatan peliputan dan dokumentasi terkait situasi dan keamanan di sana. Namun, tidak lama kemudian sekitar lima hingga tujuh orang yang diduga sebagai anggota intelijen kepolisian mendatangi Pemohon II lalu menanyakan asal media, yang selanjutnya melarang Pemohon II untuk mengambil gambar baik foto maupun video, dan memaksa Pemohon II untuk menghapus dokumentasi yang telah direkam oleh Pemohon II, bahkan mengambil secara paksa telepon seluler milik Pemohon II secara sepihak untuk memastikan kegiatan dokumentasi dimaksud telah dihapus; 6. Bahwa akibat tindakan tersebut, Pemohon II mengalami tekanan dan rasa takut dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan peliputan secara bebas dan aman sebagaimana ketentuan yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengalami kerugian hak konstitusional, dikarenakan norma Pasal 8 UU 40/1990 a quo tidak memberikan kejelasan mengenai bentuk dan ruang lingkup, serta mekanisme perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam menjalankan tugas dan profesinya sebagai jurnalis/wartawan; 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa mengalami rasa takut dan kekhawatiran terhadap tindakan kekerasan/intimidatif, somasi, gugatan, dan juga ancaman pelaporan tindak pidana dalam tugasnya sebagai jurnalis untuk memenuhi hak publik atas informasi dengan cara mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan berita yang benar, akurat, dan berimbang kepada masyarakat sekaligus sebagai sumber penghidupannya. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian Pemohon I dan Pemohon II dalam menjelaskan kedudukan hukumnya beserta bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah, Pemohon I adalah benar badan hukum privat, yang berdasarkan Pasal 4 Akta Pendirian Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) Nomor AHU-00121.AH.02.01 Tahun 2019 bertanggal 15 Februari 2019 dan Keputusan 262 Menteri Hukum Nomor AHU-0000743.AH.01.07.Tahun 2025 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Ikatan Wartawan Hukum bertanggal 7 Februari 2025. Adapun maksud dan tujuan Iwakum adalah bergerak di bidang sosial dengan tujuan untuk menjadi wadah bagi wartawan di bidang hukum yang berintegritas, berwawasan luas, dan berperan aktif dalam mewujudkan keadilan dan transparansi hukum di Indonesia. Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Akta Pendirian dimaksud, kegiatan Iwakum antara lain, melakukan pengembangan kualitas dari anggota yang tergabung dalam Iwakum, menyelenggarakan diskusi dan seminar untuk membahas isu hukum, dan berkolaborasi dengan institusi hukum, akademisi dan praktisi serta memberikan advokasi/pendampingan bagi anggotanya yang menghadapi tantangan dalam menjalankan profesinya sebagai jurnalis/wartawan. Selanjutnya, berkenaan dengan siapa yang berhak mewakili Iwakum, berdasarkan Pasal 11 Akta Pendirian Iwakum, menyatakan pengurus berhak mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan. Dalam hal ini, Iwakum telah mengangkat Irfan Kamil, S.Ikom., sebagai Ketua Umum dan Ponco Sulaksono, S.IP., M.Sos., sebagai Sekretaris Jenderal [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-6]. Sehingga, dengan demikian, Irfan Kamil, S.Ikom., dan Ponco Sulaksono, S.IP., M.Sos., berhak bertindak untuk dan atas nama Iwakum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, in casu untuk mewakili Iwakum dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah. Sementara itu, Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Pers [vide Bukti P-7 dan Bukti P-8] yang melakukan aktivitas/kegiatan yang berkenaan dengan jurnalistik yakni mencari, mengolah, menulis dan menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan relevan kepada publik sebagai bagian dari fungsi pers. Dalam kualifikasi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menjelaskan hak konstitusionalnya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang hak konstitusionalnya dimaksud dianggap dirugikan secara aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, karena berlakunya norma Pasal 8 UU 40/1999 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional 263 dimaksud karena berlakunya norma pasal a quo tidak memberikan kriteria/batasan yang jelas mengenai bentuk, ruang lingkup, dan perlindungan hukum yang dimaksud dalam melaksanakan profesinya sebagai wartawan, sehingga menimbulkan perbedaan tafsir apakah suatu tindakan wartawan merupakan kerja jurnalistik yang harus dilindungi atau perbuatan yang dapat langsung diproses/dituntut secara hukum. Di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga telah dapat membuktikan perihal adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II dimaksud dengan berlakunya norma Pasal 8 UU 40/1999 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau setidak-tidaknya tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan norma Pasal 8 UU 40/1999 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, para Pemohon mengemukakan dalil- dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, pers sebagai pilar demokrasi merupakan elemen fundamental dalam negara hukum yang demokratis karena menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara di cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada publik, menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta membentuk opini publik yang rasional serta kritis. Melalui fungsi-fungsi tersebut, pers berperan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, 264 memperkuat partisipasi warga negara dalam kehidupan demokratis, dan menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam tatanan hukum dan konstitusi; 2. Bahwa menurut para Pemohon, dalam konteks demokrasi konstitusional, pers juga berfungsi mengawal supremasi hukum, melindungi dan memajukan hak- hak konstitusional warga negara, serta memperkuat mekanisme checks and balances antar cabang kekuasaan. Dengan adanya produk jurnalistik dalam pemberitaan mengenai mekanisme isu penegakan hukum, pelanggaran hak asasi manusia, dan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan, pers berperan sebagai instrumen kontrol publik yang memastikan tidak boleh ada kekuasaan yang bersifat absolut. Oleh karena itu, kemerdekaan dan profesionalisme pers, sebagaimana diatur dalam UU a quo, merupakan prasyarat mutlak sebagai penjaga demokrasi konstitusional secara efektif dan bertanggung jawab; 3. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU 40/1999 yang meskipun dalam Penjelasannya dimaknai sebagai jaminan perlindungan dari pemerintah dan/atau masyarakat kepada wartawan dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, akan tetapi norma a quo tetap dirumuskan secara umum dan tidak memberikan batasan yang jelas mengenai bentuk, ruang lingkup, serta mekanisme perlindungan hukum yang dimaksud, khususnya ketika wartawan yang menjalankan profesinya berhadapan dengan aparat penegak hukum atau menghadapi laporan pidana maupun gugatan perdata atas pemberitaan/produk jurnalistiknya. Oleh karena itu, norma a quo bersifat multitafsir, menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa menurut para Pemohon, beberapa rumusan-rumusan norma yang memberikan perlindungan hukum bagi profesi-profesi seperti advokat, jaksa, anggota BPK, anggota MPR, DPR dan DPD merupakan rumusan norma yang tidak multitafsir sehingga menjadi berbeda jika disandingkan dengan rumusan norma perlindungan hukum bagi wartawan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU 40/1999; 5. Bahwa menurut para Pemohon, kriminalisasi terhadap pers dengan ancaman hukum pidana atas dasar pemberitaan/produk jurnalistik, merupakan praktik 265 kekerasan/bentuk intimidasi yang di dalam praktiknya sering dilakukan melalui implementasi pasal-pasal pencemaran nama baik, ujaran kebencian, maupun ketentuan lain yang bersifat elastis, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 11/2008) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 1/2024) yang pada hakikatnya bertujuan menindas dan membungkam wartawan yang bersikap kritis terhadap penguasa atau pihak tertentu serta menimbulkan efek gentar (chilling effect) terhadap pers dan narasumber terkait. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon dalam petitum permohonan pada pokoknya memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 8 UU 40/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: Termasuk tindakan kepolisian dan gugatan perdata tidak dapat dilakukan kepada Wartawan dalam melaksanakan profesinya berdasarkan kode etik pers. atau, Termasuk tindakan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap Wartawan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pers. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, seorang ahli yaitu Dr. Albert Aries, S.H. M.H., dan seorang saksi yaitu Mohammad Adimaja, S.Ikom., yang masing-masing keterangannya didengarkan di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 10 November 2025. Selain itu, para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 29 Oktober 2025 dan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 November 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). 266 [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Oktober 2025, yang keterangan tertulisnya diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 2 Oktober 2025, disertai tambahan keterangan yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Oktober 2025. Selain itu, Presiden juga mengajukan seorang saksi, yaitu Christiana Chelsia Chan, S.H., LL.M., yang keterangannya didengarkan di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 24 November 2025. Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Dewan Pers telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 27 Oktober 2025 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Oktober 2025, serta menyampaikan keterangan tambahan yang diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 10 November 2025. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait Dewan Pers menyerahkan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-6 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Oktober 2025 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Oktober 2025 serta menyampaikan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 Oktober 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.13] Menimbang bahwa Pihak Aliansi Jurnalis Independen (AJI), telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Oktober 2025 dan didengarkan dalam persidangan pada tanggal 21 Oktober 2025, serta menyampaikan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Oktober 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait Dewan Pers, keterangan Pihak Terkait PWI, keterangan Pihak Terkait AJI, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, keterangan saksi Presiden, bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, bukti surat/tulisan 267 yang diajukan oleh Presiden, bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pihak Terkait Dewan Pers dan kesimpulan tertulis para Pemohon serta kesimpulan tertulis Presiden, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah pada pokoknya bermuara pada persoalan ketiadaan mengenai batasan, ruang lingkup, serta bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pers/wartawan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai jurnalis, sehingga ketentuan norma Pasal 8 UU 40/1999 bersifat multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum, terlebih jika dibandingkan dengan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi pers/wartawan yang berbeda dengan profesi lainnya seperti advokat, jaksa, anggota BPK, MPR, dan DPR serta DPD. [3.15] Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh para Pemohon, Mahkamah menguraikan hal-hal sebagai berikut. [3.15.1] Bahwa kebebasan pers di Indonesia pada hakikatnya merupakan derivasi dari hasil internalisasi nilai-nilai universal hak asasi manusia, tradisi demokrasi konstitusional, dan pengalaman historis negara Indonesia yang kemudian dikristalkan dalam kerangka hukum nasional. Prinsip kebebasan pers tersebut sejalan dengan jaminan kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights dan Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights, yang menegaskan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi termasuk hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi melalui media apa pun. Sementara itu, secara konseptual kebebasan pers juga dipengaruhi oleh praktik ketatanegaraan di negara-negara demokrasi yang menempatkan pers sebagai pilar yang menjamin kebebasan masyarakat untuk berekspresi sekaligus sebagai instrumen pengawas kekuasaan. Tatanan nilai-nilai global tersebut kemudian menemukan relevansi kontekstualnya dalam sejarah Indonesia yang panjang dengan praktik pembatasan, pengendalian, dan represi terhadap pers, baik pada masa kolonial maupun rezim otoritarian pasca kemerdekaan, sehingga mendorong lahirnya kesadaran konstitusional pasca reformasi 1998 untuk menjamin kemerdekaan pers sebagai prasyarat negara hukum yang demokratis dan berasaskan nilai-nilai Pancasila. 268 Bahwa secara normatif, kebebasan pers berakar pada Pasal 28 dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Di dalam ketentuan norma Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang- undang.” Ketentuan norma tersebut menegaskan pengakuan konstitusional atas kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat melalui media dalam kaitan ini merupakan salah satu bagian dari fungsi pers. Lebih lanjut, Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan yang lebih eksplisit dengan menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Dalam konteks ini, pers diposisikan sebagai saluran utama (primary channel) yang dapat memenuhi hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan informasi. Bahwa selanjutnya, jaminan kebebasan pers tidak dapat dipisahkan dari prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Dalam teori demokrasi konstitusional, kedaulatan rakyat tidak mungkin dijalankan secara bermakna tanpa adanya akses publik/masyarakat terhadap informasi yang bebas, akurat, dan independen. Peran dan fungsi pers, dalam hal ini adalah sebagai media yang menjembatani antara kehendak rakyat dengan penyelenggara negara, sekaligus sebagai fungsi mekanisme checks and balances pada cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh karena itu, pembatasan yang tidak proporsional terhadap fungsi pers pada hakikatnya merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat itu sendiri atau kehendak umum (volonté générale). [3.15.2] Bahwa bertitik tolak dari ketentuan yang melandasi jaminan kebebasan pers dalam menjalankan fungsinya terhadap publik/masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 tersebut, dapat dipahami bahwa hukum pada hakikatnya ditempatkan sebagai instrumen untuk menjamin, melindungi, dan merupakan perwujudan atas jaminan kebebasan pers dimaksud, sepanjang pelaksanaan kebebasan pers dilakukan secara sah dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah jurnalistik serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hukum tidak boleh 269 dimaknai semata-mata sebagai sarana represif yang membatasi kerja atau fungsi pers, melainkan harus dipahami sebagai kerangka normatif yang memberikan kepastian, perlindungan, dan rasa aman bagi insan pers dalam menjalankan fungsi informatif, edukatif, kontrol sosial, termasuk kritik, koreksi, dan saran terhadap hal- hal yang berkaitan dengan kepentingan umum [vide Pasal 6 UU 40/1999]. Bahwa dalam konteks negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat), kebebasan pers merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jaminan hak konstitusional atas kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi, sehingga setiap bentuk penerapan hukum yang berpotensi menimbulkan efek pembungkaman terhadap pers (chilling effect) atas kerja jurnalistik, harus dilakukan secara ketat, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara. Hukum tidak boleh digunakan sebagai alat represif atau kriminalisasi terhadap wartawan/pers yang menjalankan fungsi jurnalistik demi kepentingan publik/masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap pers sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 UU 40/1999 harus dimaknai sebagai mandat konstitusi kepada penyelenggara negara untuk memastikan adanya mekanisme hukum yang adil, terukur, dan menghormati prinsip due process of law, sehingga kebebasan pers tidak hanya diakui secara normatif semata, tetapi harus pula menjamin efektivitas dalam praktik di lapangan. Dalam kerangka tersebut, hukum berfungsi sebagai penjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab pers, bukan semata-mata sebagai sarana pembatasan yang eksesif, sehingga meniadakan esensi kebebasan pers itu sendiri. [3.16] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil para Pemohon yang bermuara pada persoalan frasa “perlindungan hukum” dalam norma Pasal 8 UU 40/1999 yang menurut para Pemohon dengan berlakunya Pasal a quo menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan batasan yang jelas mengenai bentuk, ruang lingkup, serta mekanisme hukum, khususnya ketika wartawan yang menjalankan profesinya sebagai jurnalis berhadapan dengan aparat penegak hukum atau menghadapi laporan/tuntutan pidana maupun gugatan perdata atas pemberitaan/produk jurnalistik yang diterbitkan. Hal demikian melanggar asas kepastian hukum yang adil dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan yang sama dihadapan hukum serta hak atas rasa aman dan perlindungan 270 dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.16.1] Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 8 UU 40/1999 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, untuk memahaminya tidak dapat dilepaskan dari Penjelasan yang termasuk dalam satu kesatuan yang utuh dan menjadi bagian dari keseluruhan norma Pasal 8 UU 40/1999 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 8 UU 40/1999 Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Penjelasan Pasal 8 UU 40/1999 Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berkaitan dengan norma Pasal 8 UU 40/1999 dimaksud, para Pemohon memohon agar frasa “perlindungan hukum” dalam norma Pasal a quo dimaknai “termasuk tindakan kepolisian dan gugatan perdata tidak dapat dilakukan kepada wartawan dalam melaksanakan profesinya berdasarkan kode etik pers atau, termasuk tindakan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap wartawan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pers. Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 8 UU 40/1999 yang menyatakan “dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum” merupakan norma esensial yang menegaskan komitmen negara hukum demokratis terhadap jaminan atas kebebasan pers sebagai salah satu pilar utama kehidupan bernegara yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Berkenaan dengan ketentuan norma a quo tidak dapat dipahami secara sempit sebagai perlindungan yang hanya bersifat administratif atau insidental saja, melainkan harus dimaknai sebagai pengakuan dan penegasan bahwa produk jurnalistik pers adalah bagian dari implementasi terhadap hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas kebebasan menyatakan pendapat dan hak untuk memperoleh serta menyebarluaskan informasi kepada 271 publik/masyarakat. Hal ini mengingat fungsi strategis pers dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara di Indonesia. Bahwa selanjutnya, menurut Mahkamah ketentuan norma Pasal 8 UU 40/1999 berkenaan dengan tugas wartawan dalam melaksanakan profesinya memiliki arti bahwa perlindungan hukum seharusnya melekat pada setiap tahapan kegiatan/kerja jurnalistik, mulai dari proses pencarian dan pengumpulan fakta, pengolahan dan verifikasi informasi, hingga penyajian, penerbitan dan penyebarluasan berita kepada publik/masyarakat. Sepanjang seluruh rangkaian dan tahapan kegiatan dimaksud dilakukan secara sah berdasarkan prinsip profesionalitas, kode etik jurnalistik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana wartawan tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai subjek hukum yang secara serta-merta dengan mudah langsung dapat dikenai sanksi pidana, gugatan perdata maupun tindakan kekerasan/intimidasi. Oleh karena itu, Pasal 8 UU 40/1999 berfungsi sebagai norma yang menjadi dasar (safeguard norm) agar profesi wartawan atau jurnalis tidak terhambat oleh rasa takut akan kriminalisasi, gugatan yang bersifat membungkam (strategic lawsuit against public participation), maupun tindakan kekerasan dan intimidasi, baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun oleh masyarakat lainnya. Bahwa berkenaan dengan Penjelasan norma Pasal 8 UU 40/1999 yang mempertegas makna “perlindungan hukum” sebagai jaminan perlindungan dari Pemerintah dan/atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Hal demikian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap wartawan tidak hanya bersumber dari kewajiban negara, melainkan juga merupakan tanggung jawab sosial masyarakat dalam menghormati dan menjaga independensi serta kebebasan pers. Dalam batas penalaran yang wajar, konstruksi hukum demikian, memiliki makna perlindungan hukum tidak bersifat sepihak, melainkan kolektif dan sistemik, yang bertujuan menciptakan kebebasan pers yang bertanggung jawab, beretika dan berintegritas. Bahwa oleh karenanya, menurut Mahkamah, fungsi, hak, kewajiban, dan peran wartawan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan norma Pasal 8 UU 40/1999 harus dipahami secara utuh dan komprehensif sebagai satu kesatuan yang 272 tidak terpisahkan dengan ketentuan norma Pasal 8 UU 40/1999. Dalam kaitan ini, wartawan menjalankan fungsi pers dan jurnalistiknya untuk memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan, serta kontrol sosial. Selain hal tersebut, wartawan juga diberikan kewajiban untuk menjunjung tinggi kebenaran, akurasi, dan menjaga etika jurnalistik. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan bukanlah perlindungan yang bersifat absolut/mutlak, melainkan perlindungan yang bersyarat dan tunduk pada kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik dan peraturan perundang- undangan. Oleh karena itu, sepanjang wartawan bertindak dalam kerangka kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik dan menjalankan peraturan perundang- undangan, termasuk menjalankan kewajibannya secara sah maka negara dan masyarakat berkewajiban memastikan tidak boleh ada tindakan sewenang-wenang, termasuk tindakan yang bersifat represif, tekanan/intimidasi yang dapat mengganggu dan menghambat pelaksanaan kebebasan pers. [3.16.2] Bahwa secara sistematis, norma Pasal 8 UU 40/1999 beserta Penjelasannya harus ditempatkan dalam kerangka besar UU 40/1999 yang menegaskan kebebasan pers sebagai perwujudan hak asasi manusia dan sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan serta negara demokratis yang sehat. Perlindungan hukum terhadap wartawan bukan semata-mata ditujukan untuk melindungi individu wartawan, namun juga bertujuan melindungi kepentingan publik yang lebih luas, yaitu berkenaan dengan hak masyarakat untuk mengetahui informasi yang valid, akurat, dan berimbang. Oleh karena itu, dengan adanya fakta empirik terdapat wartawan yang menghadapi proses tuntutan hukum akibat menjalankan fungsi jurnalistiknya, yang kemudian dituntut melalui ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), gugatan perdata melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), termasuk ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan komunikasi elektronik, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU 1/2024), dan sanksi pidana yang terdapat dalam undang-undang lainnya. Bahwa menurut Mahkamah penggunaan instrumen penuntutan hukum baik secara pidana maupun perdata terhadap wartawan yang secara sah sedang menjalankan fungsi jurnalistiknya telah ternyata berpotensi terjadinya kriminalisasi pers, yaitu keadaan di mana proses hukum digunakan bukan untuk menegakkan keadilan hukum semata, melainkan berpotensi membungkam kritik, membatasi arus 273 informasi, atau menekan kebebasan berekspresi. Dalam konteks ini, Mahkamah menilai bahwa wartawan memiliki posisi yang secara inheren rentan (vulnerable position) karena aktivitas jurnalistik kerap bersinggungan dengan kepentingan kekuasaan politik, ekonomi, maupun sosial. Oleh karena itu, pemberian perlindungan hukum yang bersifat khusus dan afirmatif kepada wartawan bukanlah bentuk keistimewaan yang melanggar asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law), melainkan justru merupakan instrumen konstitusional untuk mewujudkan keadilan substantif. Bahwa dalam kaitan ini, Mahkamah perlu menegaskan kembali ketentuan UU 40/1999 dibentuk adalah sebagai lex specialis yang mengatur secara khusus aktivitas/kegiatan jurnalistik, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul akibat pemberitaan yang melekat dengan perlindungan hukum terhadap wartawan. Sehingga, perlindungan sebagaimana dimaksud menjadi inseparable atau menyatu erat sepanjang wartawan menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, beritikad baik, dan tunduk pada kode etik jurnalistik serta ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya ketika sedang menjalankan tugas dan kewajiban profesinya secara sah. Dengan demikian, norma Pasal 8 UU 40/1999 tidak dapat ditafsirkan sebagai norma yang memberikan impunitas hukum, melainkan harus dimaknai sebagai perlindungan substantif dan prosedural dari tindakan represif, kriminalisasi, maupun pembatasan yang tidak proporsional. Oleh karena itu, berkenaan dengan hal tersebut, maka terhadap tindakan kekerasan atau initimidatif bahkan upaya kriminalisasi terhadap wartawan atas karya jurnalistiknya, tidak seharusnya dapat langsung menggunakan instrumen hukum pidana atau perdata, tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme yang diatur sebagaimana ketentuan dalam UU 40/1999. Sebab, hakikat dari substansi perlindungan hukum dalam norma Pasal 8 UU 40/1999 adalah semangat untuk mewujudkan atau memberikan perlindungan kebebasan berekspresi itu sendiri. Sehingga, mekanisme hukum pers yang mengatur berkaitan hak jawab, hak koreksi, dan penilaian etik jurnalistik oleh Dewan Pers merupakan instrumen yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa pers secara proporsional, berimbang, dan berorientasi pada pemulihan, bukan penghukuman. Dengan demikian, mekanisme tersebut harus diposisikan sebagai forum utama dan pertama (primary remedy) dalam setiap keberatan terhadap pemberitaan, bahkan langkah demikian bisa menjadi forum 274 untuk menempuh tahapan penyelesaian di luar pengadilan atau “restorative justice” sebelum harus dilakukan proses hukum baik secara pidana maupun perdata. [3.16.3] Bahwa lebih lanjut, apabila sanksi pidana atau perdata tidak digunakan secara ultimum remedium terhadap wartawan dalam menjalankan tugas dan fungsi jurnalistiknya sebagai pers, maka negara secara tidak langsung mengabaikan prinsip due process of law dalam konteks kebebasan berekspresi. Terlebih lagi, penegakan hukum yang demikian tidak hanya berpotensi melanggar hak konstitusional wartawan, tetapi juga mengancam hak masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang valid, akurat, dan berimbang sehingga berakibat pada pers tidak lagi dapat menjalankan fungsi kritik dan kontrol sosial secara optimal dalam negara hukum yang demokratis. Hal ini apabila tidak diwujudkan maka dapat merugikan kepentingan publik dan melemahkan kehidupan berdemokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Bahkan, berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam beberapa putusannya, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 April 2025 secara konsisten telah berpendirian dan menegaskan bahwa pembatasan terhadap kebebasan pers, in casu kebebasan berekspresi hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan secara ketat, proporsional, dan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah sebagai berikut. [3.14.2] ... Dengan demikian, untuk memastikan bahwa ketentuan pidana dalam norma a quo digunakan secara proporsional, maka penegakan hukumnya harus dibatasi hanya terhadap informasi elektronik yang secara substansi memuat ajakan, anjuran, atau penyebaran kebencian berdasarkan identitas (advocacy of hatred), yang dilakukan secara sengaja di depan umum, dan secara nyata mengarah kepada bentuk diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan terhadap kelompok yang dilindungi. Dengan pembatasan tersebut, menjadikan norma Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 sejalan dengan prinsip konstitusional yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945… [vide Putusan Perkara Nomor 105/PUU- XXII/2024 hlm.457] Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalam konteks ketentuan/tuntutan pidana yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik dengan cara penyebarluasan produk jurnalistik melalui media digital atau platform elektronik tidak serta-merta mengubah karakter hukumnya menjadi informasi elektronik yang tunduk pada rezim UU 1/2024. Oleh karena itu, sepanjang pemberitaan pers tersebut merupakan hasil karya jurnalistik yang dilakukan secara 275 sah berdasarkan kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan, maka rezim hukum yang berlaku adalah UU 40/1999. Dengan demikian, sanksi pidana dan perdata tidak boleh dijadikan instrumen utama atau eksesif untuk menyelesaikan sengketa pers, melainkan hanya dapat digunakan secara terbatas dan eksepsional setelah mekanisme yang diatur dalam UU 40/1999 terbukti tidak atau belum dijalankan. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana di atas, apabila hal tersebut dikaitkan dengan eksistensi norma Pasal 8 UU 40/1999 beserta Penjelasannya, menurut Mahkamah norma Pasal 8 UU 40/1999 tidak mengatur secara jelas bentuk perlindungan hukum dalam rangka menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi wartawan. Sebab, norma Pasal 8 UU 40/1999 merupakan norma yang bersifat deklaratif tanpa adanya konsekuensi perlindungan hukum yang nyata atau riil. Bahkan, apabila norma tersebut tidak diberikan pemaknaan yang jelas dan konkret oleh Mahkamah maka berpotensi langsung menjerat wartawan tanpa terlebih dahulu melalui mekanisme yang terdapat dalam ketentuan UU 40/1999. Oleh karena itu, Mahkamah perlu memberikan pemaknaan secara konstitusional. Dalam hal ini, pemaknaan dimaksud harus memastikan bahwa tindakan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya wajib mengedepankan mekanisme dan prinsip-prinsip perlindungan terhadap pers, termasuk berkenaan dengan gugatan, laporan, dan tuntutan hukum terhadap pers yang berkaitan dengan karya jurnalistiknya tidak serta-merta dapat langsung diproses melalui tuntutan hukum pidana dan/atau perdata, sehingga, apabila terjadi sengketa yang bersumber dari karya jurnalistik dimaksud, maka penyelesaiannya harus mengedepankan mekanisme sebagaimana diatur dalam UU 40/1999 dengan mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pers terkait dengan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers yang berkaitan dengan karya jurnalistik. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, ketentuan norma Pasal 8 UU 40/1999 sepanjang frasa “perlindungan hukum” adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya secara sah hanya dapat digunakan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik berdasarkan pertimbangan dan upaya 276 penyelesaian oleh dewan pers tidak mencapai kesepakatan sebagai bagian dari penerapan restorative justice”. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah dalil yang berdasar, namun oleh karena pemaknaan berkenaan dengan norma Pasal 8 UU 40/1999 oleh Mahkamah bukan sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon maka dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat norma Pasal 8 UU 40/1999 berkenaan dengan frasa “perlindungan hukum” dalam norma Pasal 8 UU 40/1999 telah ternyata bertentangan dengan prinsip negara hukum, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon maka dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.18] Menimbang bahwa hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 277 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan frasa “perlindungan hukum” dalam norma Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya secara sah hanya dapat digunakan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik berdasarkan pertimbangan dan upaya penyelesaian oleh dewan pers tidak mencapai kesepakatan sebagai bagian dari penerapan restorative justice”. 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. --------------------------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat 3 (tiga) orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: 278 Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arsul Sani: [6.1] Menimbang bahwa terhadap Putusan a quo, kami Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arsul Sani mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: [6.1.1] Bahwa dengan memperhatikan pokok permohonan beserta susunan petitum maka dapat disimpulkan inti persoalan dalam norma Pasal 8 UU 40/1999 beserta penjelasannya, bagi para Pemohon adalah terletak pada batasan dan ruang lingkup dari konsep “perlindungan hukum”, khususnya perlindungan untuk profesi jurnalis/wartawan. Hal ini tampak dari permohonan yang diajukan Pemohon untuk mengubah atau memaknai norma Pasal 8 UU 40/1999, sekaligus berdampak pada Penjelasan Pasal 8 UU 40/1999 ihwal pengertian dari “perlindungan hukum”. Selain itu, permohonan a quo akan bermuara pada bentuk perlindungan hukum yang lebih spesifik, yang dalam batas-batas tertentu berupaya memberi kekebalan hukum bagi wartawan/jurnalis. Bentuk kekebalan hukum dimaksud tertera pada permohonan dalam frasa “tindakan kepolisian dan gugatan perdata tidak dapat dilakukan kepada wartawan” atau “pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap wartawan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pers”. Oleh karena itu, dalam menjawab persoalan pengujian norma Pasal 8 UU 40/1999 beserta penjelasannya, khususnya terhadap batasan konsep “perlindungan hukum”, perlu dipahami terlebih dahulu perbedaan ruang lingkup antara “perlindungan hukum” dan “kekebalan hukum”. [6.1.2] Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas mengakui hak konstitusional warga negara yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil…”. Salah satu bentuk hak konstitusional yang diakui dalam klausula tersebut adalah “hak atas perlindungan hukum yang adil”. Namun, dalam hal ini UUD NRI Tahun 1945 tidak memberi penjelasan berkenaan dengan makna dari perlindungan hukum dimaksud. Secara doktriner di Indonesia, diperoleh gambaran umum yang dikemukakan para pakar dan ahli hukum konsep mengenai “perlindungan hukum” yang dipahami sebagai tindakan menggunakan perangkat hukum yang memberi pengayoman sehingga bersifat pencegahan (preventif) pada bentuk tindakan berupa melakukan pembelaan terhadap subyek hukum dalam tahapan penyelesaian sengketa hukum. 279 Konsep “perlindungan hukum” dikaitkan dengan keberadaan fungsi hukum. Dalam hal ini, Ernst Utrecht dalam karya klasiknya “Pengantar Dalam Hukum Indonesia” (1989, cet. xi: 15) menyatakan: “Sebagai alat pengayoman maka hukum itu melindungi masyarakat dan individu terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu tata tertib masyarakat, yang dilakukan oleh individu-individu lain atau pemerintah sendiri (penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para petugas negara) …” Beranjak dari pemahaman umum tersebut, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, “perlindungan hukum” merupakan konsep besaran yang mencakup beragam bentuk dan subyek. Jaminan adanya perlindungan bagi warga negara yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang bersifat pencegahan. Misalnya, hak seorang tersangka dalam perkarta tindak pidana mendapat bantuan hukum dan adanya kewajiban bagi penyidik untuk menyampaikan kepada tersangka mengenai hak-nya itu [vide Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana] merupakan bentuk perlindungan secara hukum bagi warga negara yang berstatus tersangka dalam sebuah perkara tindak pidana karena pemuatan jaminan perlindangan tersebut pada peraturan perundang-undangan. Selain itu, pendampingan dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat di pengadilan, baik perkara pidana maupun perdata, merupakan perwujudan konkret dari tindakan yang tergolong sebagai salah satu bentuk dari perlindungan hukum. Bahkan, konsep “perlindungan hukum” tidak hanya dikaitkan pada tindakan yang menjadi kewajiban negara melalui lembaga negara maupun instansi penegakan hukum melainkan juga dapat melibatkan peran serta masyarakat, misalnya oleh advokat yang tergabung dalam lembaga bantuan hukum untuk memberikan advokasi maupun pendampingan dalam litigasi. [6.1.3] Bahwa berkenaan dengan pengujian norma Pasal 8 UU 40/1999 beserta Penjelasannya, disebutkan secara lugas dalam norma tersebut pengertian dan batasan konsep “perlindungan hukum” bagi wartawan/jurnalis yaitu “…jaminan perlindungan Pemerintah dan/atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya …”. Batasan ini tidaklah bertentangan dengan pemahaman umum ihwal konsep besaran dari “perlindungan hukum”. Akan tetapi, maksud dari pengujian norma a quo oleh para Pemohon adalah untuk mengerucutkan batasan perlindungan hukum dengan memohon 280 adanya mekanisme yang membentengi profesi wartawan/jurnalis dari upaya penegakan hukum pidana dan gugatan perdata. Mekanisme demikian, secara umum, di Indonesia dikenal dengan istilah “kekebalan hukum” atau imunitas. Secara normatif dalam hukum positif Indonesia, terdapat profesi dan status atau jabatan yang disandang seseorang yang diberikan imunitas atau keistimewaan berupa pengecualian untuk dituntut di muka pengadilan secara pidana maupun perdata yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, terkait dengan profesi, keistimewaan tersebut diberikan kepada profesi advokat saat menjalankan profesinya dengan iktikat baik [vide Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat]. Berkenaan dengan status, pihak-pihak yang diberi keistimewaan untuk tidak dapat dituntut secara hukum adalah orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup [vide Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana Penjelasannya telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025] dan Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor [vide Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban]. Selain itu, terdapat pula orang yang dalam jabatannya diberi pengecualian untuk tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat [vide Pasal 224 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]; Anggota Badan Pemeriksa Keuangan [vide Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan]; Pejabat Bank Indonesia [vide Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23/1999 tentang Bank Indonesia]; Pejabat dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan [vide Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9/2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan]; Pejabat yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak [vide Pasal 22 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak]; Pejabat yang berkaitan dengan Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan [vide 281 Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan sebagai Undang- Undang 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan]; dan Ombudsman [vide Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia]. Berdasarkan uraian tersebut di atas, hanya ada satu profesi yang diberikan keistimewaan dari pengecualian atas tuntutan hukum, yaitu advokat. Hal ini tidak lantas secara serta merta menjadi alasan yang memperkuat profesi wartawan/ jurnalis juga perlu diberikan keistimewaan serupa. Selain itu, permohonan para Pemohon yang meminta Mahkamah untuk memberi keistimewaan berupa imunitas secara tidak langsung juga berarti meminta Mahkamah menciptakan sebuah hak baru bagi profesi wartawan/jurnalis, yaitu hak untuk tidak dituntut di hadapan pengadilan. [6.1.4] Bahwa Merujuk kajian klasik, Rudolph von Jhering mendefinisikan yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan yang diakui atau dilindungi oleh hukum, rechtlich geschütztes Interesse. Berangkat dari pemahaman ini maka perlu ditelusuri apakah terdapat kepentingan-kepentingan dari profesi wartawan/jurnalis yang bersifat mendasar dan mendesak untuk diakui dalam rangka menciptakan sebuah hak baru berupa imunitas bagi profesi wartawan. Kepentingan dimaksud tidak hanya dari sudut pandang perlindungan bagi kepentingan para Pemohon semata melainkan kepentingan untuk profesi wartawan/jurnalis yang lebih luas. Dengan menggunakan fakta persidangan, terungkap kepentingan berupa imunitas belum menjadi kepentingan bersama yang menjadi kebutuhan mendasar bagi profesi wartawan. Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) yang hadir sebagai Pihak Terkait dalam pemeriksaan Permohonan a quo menyampaikan keterangan antara lain sebagai berikut: “… masih berulangnya serangan, begitu pula dengan kasus kriminalisasi dan gugatan perdata pada jurnalis dan media, bukan semata-mata disebabkan norma. Melainkan implementasi dan komitmen Pemerintah atau Kepolisian sebagai bagian dari organ pemerintah dalam bidang penegakan hukum. Pemerintah belum hadir untuk menjalankan peran dan fungsinya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum, ….” Pandangan senada juga disampaikan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang juga hadir sebagai Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan, dalam keterangan tertulisnya menyebutkan salah satu butir pokok pemikiran berkenaan dengan pengujian norma a quo adalah 282 Perlindungan hukum tidak berarti kekebalan hukum. Wartawan tetap tunduk pada hukum dan kode etik jurnalistik, namun tidak dapat dipidana atas karya jurnalistik yang sah dan telah melalui mekanisme etik Dewan Pers. Begitu pula keterangan yang disampaikan oleh Dewan Pers sebagai Pihak Terkait dalam pemeriksaan Permohonan a quo, baik dalam keterangan awalnya maupun keterangan tambahan yang disampaikan menanggapi pertanyaan yang diajukan Mahkamah. Ihwal imunitas bagi profesi wartawan, khususnya berkenaan dengan kewenangan yang dimilikinya, Dewan Pers menerangkan sebagai berikut: Selama ini Dewan Pers berusaha melakukan perannya memberi perlindungan hukum terhadap wartawan, antara lain dengan membatasi agar wartawan tidak mudah dipidanakan. Salah satunya melalui mekanisme MoU Dewan Pers-Polri tahun 2022 itu. Melalui mekanisme ini, Dewan Pers memastikan bahwa Polri mengikuti proses hukum yang benar dalam memproses kasusnya. … dalam konteks pemeriksaan dan pemanggilan ini, ada peran Dewan Pers untuk membatasi pemeriksaan untuk mencegah munculnya dampak lain. Meminta Dewan Pers menjalankan fungsi memberi izin untuk "Pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap wartawan" itu akan menimbulkan tantangan operasional yang besar, selain soal kewenangan. UU Pers No. 40/1999 juga tidak bisa mengabaikan kewenangan yang diberikan oleh UU lain (KUHP dan KUHAP misalnya) yang diberikan kepada lembaga penegak hukum untuk melakukan tindakan itu. Keterangan yang disampaikan oleh AJI, PWI dan Dewan Pers menunjukkan satu hal penting, yaitu belum terdapat kepentingan bersama yang perlu diperjuangkan untuk menjadikan imunitas, sebagaimana permohonan yang disampaikan para Pemohon pada bagian petitumnya, sebagai hak yang dimiliki oleh profesi wartawan/jurnalis. Sebab, mekanisme perlindungan hukum yang saat ini ada sudah dianggap mumpuni meskipun masih terdapat beberapa persoalan dalam teknis penerapannya di lapangan. Selain itu, terdapat satu hal lain yang perlu diperhitungkan ketika mempertimbangkan imunitas sebagai hak dalam profesi wartawan/jurnalis, yaitu menemukan keseimbangan antara menjadikan imunitas sebagai tameng bagi wartawan/jurnalis dengan penyalahgunaan kebebasan berekspresi dalam menjalankan profesinya. Hak imunitas dapat menjadi tameng yang melindungi profesi wartawan/jurnalis. Namun, perisai itu juga dapat berubah menjadi pedang yang mengancam kredibilitas/reputasi profesi wartawan/jurnalis apabila disalahgunakan dengan mengatasnamakan kebebasan pers dan sekaligus kebebasan menyampaikan pendapat. 283 [6.1.5] Bahwa dengan mempertimbangkan secara proporsional semua hal di atas, kami tiba pada kesimpulan: hingga saat ini belum terdapat kepentingan mendesak untuk memberi dan mengakui imunitas sebagai hak yang harus diakui dan dilindungi secara hukum bagi profesi wartawan/jurnalis, sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon pada petitum permohonan. Oleh sebab itu, seharusnya Mahkamah menolak permohonan a quo untuk seluruhnya. Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh: [6.2] Menimbang bahwa sehubungan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU 40/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah, saya memiliki pendapat hukum berbeda (dissenting opinion) berkenaan dengan pokok permohonan dari mayoritas hakim konstitusi dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan para Pemohon dalam Perkara Nomor 145/PUU-XXIII/2025 memohonkan pengujian norma 8 UU 40/1999 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Norma yang dimohonkan pengujian berbunyi, “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”. Sementara petitum para Pemohon pada pokoknya meminta agar Pasal 8 UU 40/1999 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Termasuk tindakan kepolisian dan gugatan perdata tidak dapat dilakukan kepada Wartawan dalam melaksanakan profesinya berdasarkan kode etik pers” atau “Termasuk tindakan pemanggilan, pemeriksan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Wartawan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pers.” 2. Bahwa dasar konstitusional pers di Indonesia pada pokoknya melekat pada ketentuan Pasal 28, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pers yang merdeka dalam mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi memiliki peran penting untuk memenuhi hak masyarakat mengetahui dan 284 mengakses informasi (right to know and access to information), membentuk diskursus publik yang inklusif, serta melakukan pengawasan dan koreksi untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, sebagaimana dituangkan dalam konsiderans Menimbang dan Penjelasan Umum UU 40/1999, kemerdekaan pers merupakan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. 3. Bahwa dalam mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, terlebih dahulu pembacaan dan pemahaman terhadap Pasal 8 UU 40/1999 harus dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 8 dan pasal-pasal lainnya dalam UU a quo. Penjelasan Pasal 8 UU 40/1999 menyatakan, “Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Ihwal fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers telah diatur secara tegas dalam UU 40/1999. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta lembaga ekonomi [vide Pasal 2]; mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi serta Hak Tolak [vide Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4)]; dan berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma- norma agama, rasa kesusilaan, dan asas praduga tak bersalah, serta wajib melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi [vide Pasal 5]. Pers juga memikul peran untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan; mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran [vide Pasal 6]. Berkenaan dengan hal tersebut, frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dalam Penjelasan Pasal 8 UU 40/1999 menjadi kunci sekaligus ‘pagar’ atau ‘rel’ dalam pelaksanaan fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers agar berjalan selaras dengan kerangka hukum yang berlaku. Seiring perkembangan setelah lahirnya UU 40/1999, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal mengenai 285 pemberitaan, penyiaran, dan penyebarluasan informasi, antara lain Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, sebagaia wartawan, pelaksanaan fungsi, hak, kewajiban, dan peranan tersebut juga diikat oleh kode etik jurnalistik yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik. Pengaturan kode etik ini kemudian ditingkatkan statusnya menjadi peraturan (regeling), in casu Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan- DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK- DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers. Dengan demikian, sepanjang kegiatan jurnalistik oleh wartawan atau jurnalis untuk menghasilkan karya jurnalistik dilakukan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada yang bersangkutan diberikan perlindungan hukum. Terlebih lagi, UU a quo memuat sanksi pidana bagi siapapun yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan tugas pers dalam mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 40/1999 menyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. 4. Bahwa berkelindan dengan perlindungan hukum terhadap wartawan, Dewan Pers yang dibentuk berdasarkan UU 40/1999 merupakan penjaga dan pelindung kemerdekaan pers sekaligus sebagai penjaga ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik. Keanggotaan Dewan Pers seluruhnya terdiri dari wartawan, pimpinan perusahaan pers, tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers, sehingga tidak ada keterlibatan pemerintah dalam rekrutmen maupun komposisi keanggotaan Dewan Pers. Adapun fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU 40/1999 sebagai berikut: 286 a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan- peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; g. mendata perusahaan pers. Berdasarkan fungsi yang dimiliki oleh Dewan Pers, berbagai standar dan pedoman telah ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap wartawan. Beberapa di antaranya adalah Peraturan Dewan Pers Nomor 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan, dan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013 tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan. Selain itu, terdapat nota kesepahaman yang telah disusun oleh Dewan Pers bersama instansi terkait guna melindungi kemerdekaan pers dalam proses penegakan hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Republik Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bahkan keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli, yang pada pokoknya mendengar/meminta keterangan saksi ahli dari Dewan Pers terkait delik pers, turut melengkapi instrumen perlindungan hukum terhadap wartawan. 5. Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 8 UU 40/1999 tidak menerangkan secara jelas tentang mekanisme atau prosedur spesifik apabila pers yang sedang menjalankan profesinya berhadapan dengan aparat penegak hukum atau mendapat laporan maupun gugatan terhadap berita yang diterbitkan, saya berpendapat bahwa norma Pasal 8 beserta Penjelasan Pasal 8 dan dikaitkan dengan pasal-pasal lain dalam UU 40/1999 telah cukup jelas mengamanatkan perlindungan hukum terhadap wartawan. Wartawan yang menjalankan kegiatan jurnalistik sesuai peraturan perundang-undangan dan kode etik memiliki hak tolak untuk mengungkap identitas sumber berita yang harus dirahasiakan. Implementasi hak tolak oleh pers dilakukan berdasarkan UU 40/1999 dan 287 Peraturan Dewan Pers Nomor 01/P-DP/V/2007 tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Perkara Jurnalistik. Sementara jika seseorang atau sekelompok orang merasa dirugikan atau beranggapan adanya kekeliruan atas suatu pemberitaan, maka orang atau kelompok tersebut memiliki hak jawab dan hak koreksi yang wajib dilayani oleh pers. Dalam hal terjadi sengketa pemberitaan, mekanisme penyelesaiannya dilakukan oleh Dewan Pers berdasarkan UU 40/1999. Berdasarkan fungsi Dewan Pers untuk mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, prosedur pengaduan masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers. Tanpa bermaksud menilai legalitasnya, Peraturan Dewan Pers tersebut pada pokoknya mengatur mekanisme penyelesaian pengaduan publik melalui surat-menyurat, mediasi, dan/atau ajudikasi. Apabila dicermati, dengan adanya sejumlah peraturan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa norma Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 8 UU 40/1999 bukanlah norma yang berdiri sendiri, tetapi harus dilihat secara sistematis karena selain berkelindan dengan norma lainnya dalam UU 40/1999 juga dengan sejumlah peraturan lanjutan yang pada hakikatnya memberikan perlindungan hukum bagi wartawan. 6. Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang pada pokoknya membandingkan perlindungan hukum terhadap wartawan dengan profesi lainnya, yaitu advokat, jaksa, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), saya berpendapat bahwa hal tersebut tidak tepat dan tidak memiliki dasar rasionalitas yang wajar. Terkait hak imunitas advokat, pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.14.2] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2023, Mahkamah pada pokoknya menyatakan bahwa hak imunitas advokat tidak bersifat absolut sebagaimana kutipan berikut. “... menurut Mahkamah, pemenuhan atas hak imunitas bagi advokat tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh adanya “iktikad baik” yang didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 sebagai menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan klien. Hal demikian untuk menghindari 288 postulat “impunitas continuum affectum tribuuit delinquendi” yang berarti imunitas yang dimiliki seseorang membawa kecenderungan kepada orang tersebut untuk sewenang-wenang dan melakukan kejahatan. Pandangan Mahkamah demikian menegaskan kembali pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU- XVI/2018, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2018 yang menyatakan, “Kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada “kepentingan pembelaan Klien” melainkan pada “itikad baik”. Artinya, secara a contrario, imunitas tersebut dengan sendirinya gugur tatkala unsur “itikad baik” dimaksud tidak terpenuhi.” Selanjutnya, terkait perlindungan hukum terhadap jaksa, Mahkamah juga menyatakan hal tersebut tidak boleh bersifat absolut tanpa batas yang wajar dan terukur karena dapat menghambat proses penegakan hukum dan memperlemah prinsip equality before the law. Oleh karena itu, amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2025, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai memuat pengecualian dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus, sehingga Pasal a quo selengkapnya berbunyi: “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.” 3. ... 289 Dengan demikian, berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-XXI/2023 dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 di atas, hak imunitas pada profesi advokat dan jaksa pada dasarnya bukanlah bersifat absolut dan menjadi pengecualian dalam proses penegakan hukum, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sandaran bagi para Pemohon untuk menghendaki perisai kekebalan hukum terhadap wartawan atau jurnalis. Sementara perlindungan hukum terhadap anggota lembaga negara in casu BPK, MPR, DPR, dan DPD diperlukan secara proporsional dan memadai dalam rangka menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenang jabatan berdasarkan undang-undang sepanjang dilakukan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Terlebih lagi, karakter jabatan publik yang melekat pada diri anggota BPK, MPR, DPR, dan DPD adalah berbeda dengan profesi wartawan berdasarkan UU 40/1999. Oleh karenanya, dalil para Pemohon yang membandingkan perlindungan hukum wartawan dengan profesi advokat, jaksa, dan anggota lembaga negara adalah perbandingan yang tidak “apple to apple”, karena membandingkan dua hal yang tidak setara atau berada pada kategori yang berbeda. sehingga tepat apabila dalil a quo dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. 7. Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 8 UU 40/1999 tidak memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat kepada pers yang sedang menjalankan profesinya, saya berpendapat bahwa hal tersebut lebih berkaitan dengan persoalan implementasi norma, bukan konstitusionalitas norma a quo. Sebagaimana telah diuraikan di atas, norma Pasal 8 UU 40/1999 tidak berdiri sendiri, melainkan harus dikaitkan dan dibaca secara utuh dengan Penjelasan Pasal 8 serta pasal-pasal satelit dalam UU 40/1999. Tanpa bermaksud menilai kasus konkret sebagaimana kejadian yang dialami Pemohon II, seperti tindakan kepolisian melakukan perampasan dan pemeriksaan handphone saat meliput aksi demonstrasi oleh anggota Polri ataupun kekerasan maupun perlakuan yang tidak adil yang dialami wartawan lainnya, seharusnya tidak terjadi dalam menjalankan profesinya apabila wartawan selalu memakai identitasnya. Saya menyadari bahwa dalam menjalankan tugasnya sering kali wartawan harus menghadapi situasi yang beragam bahkan keadaan yang tidak normal (risiko profesi). Terhadap kasus konkret yang dialami Pemohon II, dapat diajukan 290 upaya hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, pengujian tindakan kepolisian dapat dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara yang diatur dalam hukum acara pidana. Lagipula, keterangan Pihak Terkait Dewan Pers dan Pihak Terkait Aliansi Jurnalis Independen (AJI) selaku pihak yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap profesi dan kegiatan jurnalistik pada umumnya tidak mempersoalkan pelaksanaan perlindungan hukum di lapangan, sehingga norma a quo tidak perlu memerlukan tafsir atau pemaknaan baru. Sementara Pihak Terkait Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada satu sisi menyatakan norma a quo tetap penting dan konstitusional, namun di lain sisi berharap Mahkamah “... dapat memberikan tafsir konstitusional yang memperkuat norma ini tanpa meniadakan substansi atau makna yang telah dijalankan selama lebih dari dua dekade” [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 145/PUU-XXIII/2025, tanggal 21 Oktober 2025, hlm. 4- 5], sehingga sikap Pihak Terkait PWI tidak tegas. 8. Bahwa berkenaan dengan petitum para Pemohon yang pada pokoknya menghendaki norma Pasal 8 UU 40/1999 inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Termasuk tindakan kepolisian dan gugatan perdata tidak dapat dilakukan kepada Wartawan dalam melaksanakan profesinya berdasarkan kode etik pers”, saya berpendapat bahwa rumusan tersebut menyempitkan cakupan perlindungan hukum yang diperlukan oleh wartawan atau jurnalis dalam menjalankan profesinya. Selain itu, petitum tersebut juga menegasikan ragam persoalan lainnya yang dapat terjadi karena sengketa pemberitaan, kasus ketenagakerjaan (upah yang tidak sesuai standar atau pemutusan kontrak kerja secara sepihak), pelanggaran hak cipta karya jurnalistik, dan lain sebagainya. Padahal perlindungan hukum yang sesungguhnya terkandung dalam Pasal 8 UU 40/1999 tidak hanya semata pada tindakan kepolisian dan gugatan perdata sebagaimana petitum para Pemohon, melainkan perlindungan hukum yang maksimal dan seutuhnya guna memberikan rasa aman dan tanpa ancaman ketakutan, baik fisik maupun psikis, kepada pers dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dengan demikian, jika mengikuti alur pemikiran para Pemohon dalam petitum a quo, maka konstruksi norma Pasal 8 UU 40/1999 tereduksi dengan sendirinya. 9. Bahwa berkenaan dengan petitum alternatif para Pemohon yang pada pokoknya menghendaki norma Pasal 8 UU 40/1999 inkonstitusional secara 291 bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Termasuk tindakan pemanggilan, pemeriksan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Wartawan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pers”, saya berpendapat bahwa hal tersebut berada di luar fungsi dan kewenangan Dewan Pers berdasarkan UU a quo. Tindakan pemanggilan, pemeriksan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan pada dasarnya merupakan ranah hukum (pro justitia) yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum, sedangkan lembaga etik in casu Dewan Pers tidak memiliki hubungan langsung dalam sistem peradilan pidana. Seandainya hal tersebut hendak ditambahkan menjadi bagian dari fungsi atau kewenangan Dewan Pers, maka seyogianya penambahan fungsi atau kewenangan tersebut dilakukan oleh pembentuk undang-undang melalui mekanisme legislative review, bukan melalui pengujian undang-undang oleh Mahkamah. 10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, norma a quo sudah cukup memadai sebagai dasar pemberian perlindungan hukum terhadap wartawan dan persoalan yang dikemukakan para Pemohon merupakan ranah implementasi norma. Oleh karena itu, menurut saya, seharusnya Mahkamah menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sebelas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 12.00 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, 292 Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Dewan Pers. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Fenny Tri Purnamasari