145/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 145/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Herdi Munte, S.H., M.H. Pekerjaan : Karyawan Swasta/Advokat Alamat : Jalan Bunga Rampai II/Teratai Nomor 6 RT/RW:000/000, Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut ---------------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Missiniaki Tommi, S.H., M.H. Pekerjaan : Pedagang/Advokat Alamat : Jalan Garuda Blok C Nomor 8, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut ---------------------------------------------- Pemohon II Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; 2 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 30 September 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 1 Oktober 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 144/PUU/PAN.MK/AP3/10/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 145/PUU-XXII/2024 pada tanggal 8 Oktober 2024, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada 29 Oktober 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa para Pemohon terlebih dahulu menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Republik Indonesia Tahun 1945): 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI TAHUN 1945 berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.” 3. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut “UU” Kekuasaan Kehakiman” berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. 3 menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;” 4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD Republik Indonesia Tahun 1945 (judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut “UU MK” berbunyi bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap UUD REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.” 5. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut “UU PPP”, berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk berfungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara 4 menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang berbunyi: “(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang bertentangan dengan UUD NRI TAHUN 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. 7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, berbunyi: “(1) Objek Permohonan PUU adalah undang- undang dan Perppu. a. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para Pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI TAHUN 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP.” 8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan diatas, maka hal ini semakin memperjelas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu- satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD Republik Indonesia Tahun 1945. 9. Bahwa dalam kaitan itu dengan ini para Pemohon memohon agar Mahkamah melakukan pengujian konstitusionalitas materi muatan baik Pasal maupun Ayat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (disebut “UU Pemilukada”) yang dianggap oleh para Pemohon bertentangan dengan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 dengan alasan sebagai berikut: 1) Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa: 5 “Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b memuat foto, nama, dan nomor urut calon” 2) Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa: “Pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara: a. Memberi tanda satu kali pada surat suara; atau b. Memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik” 3) Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa: “Surat suara untuk Pemilihan dinyatakan sah jika: a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan b. Pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu Pasangan calon dalam surat suara” 4) Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa: “Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Terpilih” 5) Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa: “Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Terpilih” Bahwa secara spesifik, para Pemohon akan menguji konstitusionalitas materi muatan Undang-Undang Pilkada tersebut dengan batu uji UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 1) Pasal 22E ayat (1) UUD Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. 6 2) Pasal 28D ayat (1) UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 10. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) Badan hukum publik atau privat; atau d) Lembaga negara”. 2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”. 3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari para Pemohon sebagai berikut: - Bahwa Pemohon I adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1210011008760007. - Bahwa Pemohon I memiliki Hak Pilih pada Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “Pemilu”) dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut “Pemilukada”) Serentak Tahun 2024 di Kota Medan maupun di Provinsi Sumatera Utara. Pemohon I telah 7 menggunakan hak suaranya dalam Pemilu tanggal 14 Februari 2024 yang lalu dan akan menggunakan hak suaranya dalam Pemilukada Serentak tahun 2024 yang akan datang (Daftar Pemilih Tetap Tahun 2024 an. Pemohon I, Terlampir) - Bahwa Pemohon I pernah bekerja di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara selama 2 periode (sepuluh tahun) sebagai Anggota (atau disebut:”Komisioner”) yang pernah membidangi divisi hukum, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Selama bekerja Pemohon I memahami dan mengerti masalah/perkara pemilu/pemilukada yang kerap dilaporkan oleh Masyarakat maupun peserta pemilu/pemilukada. - Bahwa Pemohon I saat ini berprofesi sebagai Advokat sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Advokat (UU Advokat) yang pernah menangani perkara tata usaha negara (di PTUN maupun di PT.TUN) dan juga perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) artinya Pemohon I konsern bekerja pada bidang penegakan hukum, keadilan maupun konstitusi. - Bahwa Pemohon I selain berprofesi selaku Advokat juga sebagai Dosen Pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang antara lain mengampu mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Pemilu dan Hak Azasi Manusia yang senantiasa dan konsern mengajarkan/memberi pengajaran kepada para Mahasiswa dan Mahasiswi perihal muatan pemilu, konstitusi dan hak asasi manusia. - Bahwa berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. - Bahwa Pemohon II adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1375023005790003. - Bahwa Pemohon II memiliki Hak Pilih pada Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “Pemilu”) dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut “Pemilukada”) Serentak Tahun 2024 di 8 Kota Medan maupun di Provinsi Sumatera Utara. Pemohon II telah menggunakan hak suaranya dalam Pemilu tanggal 14 Februari 2024 yang lalu dan akan menggunakan hak suaranya dalam Pemilukada Serentak tahun 2024 yang akan datang (Daftar Pemilih Tetap Tahun 2024 an. Pemohon II, Terlampir) - Bahwa Pemohon II adalah berprofesi sebagai Advokat sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Advokat (UU Advokat) yang pernah menangani perkara yang pernah bersidang di Mahkamah Konstitusi baik dalam Pengujian Undang-Undang maupun perkara Pemilukada dan juga perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), artinya Pemohon II konsern bekerja pada bidang penegakan hukum, keadilan maupun konstitusi. - Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon II merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. Kerugian Konstitusionalitas Para Pemohon Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) terdapat beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Republik Indonesia Tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 9 Bahwa untuk memenuhi kualifikasi para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional para Pemohon sebagai berikut: - Bahwa agar tidak bias atau multitafsir maka para Pemohon terlebih dahulu ingin membedakan dan menegaskan antara Pemilih kategori Golput dengan Pemilih kategori Blank Vote sebagai berikut: Pemilih yang memilih blank vote (suara kosong) tidak secara otomatis melegitimasi golongan putih (golput). Berikut adalah perbedaannya: Blank Vote: Pemilih yang datang ke TPS dengan memberikan suara kosong atau dengan kata lain pemilih yang memilih untuk tidak mencoblos pasangan calon yang ada dalam kotak suara. Seharusnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang para Pemohon jadikan Batu Uji Pilihan untuk memilih Suara Kosong harus dilindungi oleh Negara melalui Undang-Undang yang berkeadilan bagi semua warga Negara. Suara kosong ini masih tercatat sebagai suara sah namun tidak memberikan dukungan pada siapa pun yang ada dalam Surat Suara. Golongan Putih (Golput): Sebaliknya, golput adalah istilah bagi mereka yang memilih untuk tidak berpartisipasi sama sekali dalam pemilu. Golput bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari ketidakpercayaan terhadap sistem, apatisme, atau ketidakpuasan terhadap kandidat dan partai. Jadi, suara kosong adalah bentuk protes di dalam proses pemilihan, sedangkan golput adalah keputusan untuk tidak terlibat sama sekali. Blank vote tetap melegitimasi proses pemilu karena mereka berpartisipasi dalam sistem, sementara golput tidak. Beberapa pandangan dari ahli atau pakar mengenai pemilih Blank Vote dan Golput: Prof. Dr. Hamdi Muluk 10 Seorang pakar komunikasi politik, menyatakan bahwa blank vote sering kali mencerminkan ketidakpuasan pemilih terhadap pilihan yang ada. Menurutnya, suara kosong dapat menjadi indikator bagi penyelenggara pemilu untuk mengevaluasi pilihan kandidat yang ada dan memperbaiki kualitas pemilu di masa mendatang. Dr. M. Qodari Pengamat politik, menjelaskan bahwa suara kosong tidak sama dengan golput. Ia menyatakan bahwa pemilih yang memberikan suara kosong tetap menunjukkan partisipasi dalam proses demokrasi, sedangkan golput justru mencerminkan ketidakpedulian terhadap sistem politik. Suara kosong dapat menjadi sinyal bagi partai politik untuk lebih mendengarkan aspirasi masyarakat. Rully Akbar Peneliti dari lembaga survei, menekankan pentingnya memahami alasan di balik blank vote. Ia mencatat bahwa suara kosong bisa jadi merupakan hasil dari ketidakpuasan terhadap kandidat atau kurangnya informasi yang memadai. Menurutnya, partai dan kandidat harus lebih proaktif dalam berkomunikasi dengan pemilih untuk mengurangi jumlah suara kosong. Prof. Dr. Budianta Seorang ahli politik, mengatakan bahwa blank vote dapat berfungsi sebagai bentuk penilaian terhadap kualitas calon yang ada. Ia berpendapat bahwa pemilih yang memilih suara kosong tidak mengesampingkan proses demokrasi, tetapi justru menginginkan adanya perbaikan dan pilihan yang lebih baik di masa mendatang. - Bahwa adanya hak konstitusional para Pemohon yang diakui dan dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu: 1) Pasal 22E ayat (1) UUD NRI TAHUN 1945 menyatakan bahwa: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. 11 2) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI TAHUN 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. - Bahwa adil menurut terminologi kamus diartikan sebagai tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. - Bahwa menurut pandangan Ramlan Surbakti paling tidak ada tujuh kriteria yang mesti dipenuhi untuk mewujudkan sebuah pemilu yang adil dan berintegritas yaitu antara lain adanya kesetaraan antarwarga negara baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan. Pandangan lain menurut Khairul Fahmi yang menyatakan bahwa keadilan pemilu yang dikehendaki konstitusi Indonesia sesungguhnya dilandaskan pada konsep keadilan sebagai fairness dan keadilan sosial yang termuat dalam sila kelima Pancasila (Khairul Fahmi: Jurnal Cita Hukum, 2016). Bahwa terdapat kerugian konstitusional dari Pemohon I apabila Suara Kosong (Blank Vote) tidak diakui sah di dalam Pemilukada dengan Lebih dari Satu Pasangan Calon, adapun kerugian konstitusional itu antara lain sebagai berikut: - Bahwa Pemohon I sebagai Pemilih di Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilukada Serentak nanti mengalami keresahan dan kegelisahan hati melihat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (“Kandidat”) yang akan berkontestasi atau dicalonkan. - Bahwa dari dua Kandidat yang ada, tidak satupun yang sesuai dengan harapan Pemohon. Pasangan calon yang satu Bobby Afif Nasution mewakili dinasti dan lahir dari oligarki kekuasaan yang notabene menantu kandung dari Ir. Joko Widodo yang merupakan Presiden Republik Indonesia yang pada saat Permohonan ini diajukan masih berkuasa saat, diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus). Selain itu calon ini tersandung isu “Private Jet” dan skandal “Blok Medan” pada kasus hukum pertambangan. Begitupun Calon Gubernur 12 yang lainnya, adalah Petahana Gubernur Sumatera Utara yang menurut Pemohon I tidak memiliki prestasi yang mumpuni sesuai harapan dan memenuhi janji politik selama memimpin di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Dan tidak satupun Pasangan Calon yang ada mencerminkan konfigurasi “pasangan pelangi” sebagai karakter kekhasan politik keberagaman di Sumatera Utara. - Bahwa menurut Pemohon I, fungsi partai politik sebagai kaderisasi kepemimpinan telah jauh dari yang ideal dan pada kenyataannya gagal, dimana partai politik saat ini telah tersandera kepentingan kekuasaan yang menyebabkan tidak dapat memajukan kadernya sendiri. Hal ini dapat ditunjukkan misalnya tokoh muda Musa Rajekshah mantan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan sekarang terpilih sebagai Anggota DPR RI Dapil Sumut I, merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Sumatera Utara (Ketua Golkar Sumut) gagal mendapatkan tiket atau dukungan untuk maju bahkan dari Partainya sendiri tidak mengusung padahal yang bersangkutan Ketua Golkar Sumatera Utara. Yang bersangkutan sudah memasang baliho dimana-mana, blusukan dan menyatakan kesiapan dicalonkan sebagai Gubernur Sumatera Utara. Sumber: Ijeck Siap Maju Jadi Cagub di Pilkada Sumut 2024 (detik.com), Survei Cawagub Sumut LSI: Ijeck 37,9%, Nikson 8,6%, Prananda Paloh 6,1% (detik.com), Ijeck Resmi Mendaftar Bakal Calon Gubernur Sumut 2024 ke Demokrat (viva.co.id), Sosok Musa Rajekshah, Nyatakan Siap Maju untuk Calon Gubernur Sumut - Tribun-medan.com (tribunnews.com). - Bahwa dengan kondisi ketidaksetujuan (suara kosong) Pemohon I terhadap Pasangan Calon Pemilukada Sumatera Utara saat ini, pilihan sikap elektoral Pemohon I saat ini hanya 3 (tiga) yaitu memilih datang ke TPS tetapi: 1) memilih semua pasangan calon atau 2) mencoblos di luar kotak pasangan calon atau 3) membiarkan surat suara tidak tercoblos dan memasukkannya kembali ke kotak suara. - Bahwa dalam kondisi demikian maka suara ketidaksetujuan Pemohon I tersebut akan dianggap suara Tidak Sah (Invalid), padahal suara ketidaksetujuan tersebut merupakan bagian kedaulatan rakyat dan 13 kebebasan berekspresi yang para Pemohon lakukan dan hal ini diakui dan dilindungi oleh Konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun suara ketidaksetujuan para Pemohon tersebut yang dinyatakan sebagai Suara Tidak Sah telah menimbulkan posisi perlakuan yang tidak sama dan seimbang dalam hukum, sehingga hak persamaan dalam hukum berdasarkan prinsip equality before the law dari Pemohon I telah sangat nyata terlanggar selanjutnya rasa adil dalam Pemilukada bagi para Pemohon juga ikut dilanggar. - Bahwa suara ketidaksetujuan Pemohon (Blank Vote) menjadi suara tidak sah juga akan menimpa puluhan juta rakyat Indonesia yang tidak setuju dengan Kandidat yang ada, akan menimpa pendukung Musa Rajekshah dan/atau Nikson Nababan di Sumatera Utara maupun juga pendukung tokoh lainnya yang mengalami nasib yang sama yang dijegal atau dicegah hak politiknya di dalam Partai atau Koalisi Partai untuk maju sebagai Kandidat dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur maupun pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. - Bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 100/PUU- XIII/2015 tanggal 29 September 2015 telah pula menyatakan dasar pertimbangan pemberlakuan Kotak Kosong dalam hal Calon Tunggal sebagai berikut: “…Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu Pasangan Calon manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan Plebisit yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah setuju atau tidak setuju dengan Pasangan Calon ………………………………………Sebaliknya apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih Tidak Setuju maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai pemilihan kepala daerah serentak berikutnya. Penundaan demikian tidaklah bertentangan dengan Konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah menentukan penundaan itu melalui pemberian suara Tidak Setuju Tersebut.” - Bahwa dalam hal permohonan ini, Pemohon I bermohon agar Para yang mulia Hakim Konstitusi melihat,memeriksa dan mendalami bahwa sesungguhnya tidak ada perbedaan yang signifikan secara hukum dan 14 Peraturan Perundang-Undangan antara Surat Suara dengan 1 (Satu) Pasangan Calon dengan Surat Suara dengan beberapa Pasangan Calon oleh karenanya mohon kiranya para yang mulia Hakim Konstitusi untuk mempersamakan proses pemeriksaan Permohonan ini dengan perkara yang telah diputus Nomor 100/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015. - Bahwa Pemohon I merasakan tidak adil atau tidak fair bila melihat Pemilih di daerah-daerah pemilihan dengan Pasangan Calon Tunggal, dimana Mahkamah Konstitusi telah melindungi dan menjamin suara ketidaksetujuan (Blank Vote) mereka terhadap Pasangan Calon Tunggal menjadi suara sah dalam bentuk kotak kosong yang dapat dicoblos maka dengan kondisi demikian rasa tidak adil dan tidak fair (unfairness) dirasakan Pemohon I akan terus terjadi apabila Kolom Kosong (Blank Vote) tidak diakui sah di dalam Pemilukada dengan Lebih dari Satu Pasangan Calon. Adalah patut dan wajar kegelisahan atau kegundahan konstitusionalitas terkait Blank Vote ini akan terus dialami dan dirasakan oleh banyak warga negara terkhusus Pemohon I sehingga patur dan wajar harus diberikan pengakuan, jaminan dan perlindungan konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi. Terdapat kerugian konstitusional dari Pemohon II apabila Suara Kosong (Blank Vote) tidak diakui sah di dalam Pemilukada/Pemilihan dengan Lebih dari Satu Pasangan Calon antara lain yaitu: - Bahwa berdasarkan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 (Pilgub Sumbar) oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur hanya ada 2 (dua) pasangan calon yaitu: 1) pasangan calon Mahyeldi Ansharulah dan Vasko Ruseimy (Petahana Gubernur Sumbar dan Ketua DPP Partai Gerindra) yang diusung/didukung oleh partai PKS, Gerindra, Demokrat, PBB, dan Perindo dan 2) pasangan calon Epyardi Asda dan Ekos Albar (Bupati Solok 2021-2024 dan Wakil Walikota Padang) yang diusung/didukung PAN, Golkar, Nasdem, PDIP, Gelora, dan Partai Buruh. 15 - Bahwa Pemohon II menilai kedua Pasangan Calon tersebut tidak memiliki prestasi yang mumpuni dan dapat dibanggakan dalam pembangunan Daerah pada saat memimpin Daerahnya masing-masing baik Mahyeldi Ansharulah sebagai Petahana Gubernur Sumatera Barat maupun Epyardi Asda sebagai Bupati Solok 2021-2024 sehingga Pemohon II tidak tertarik dan tidak setuju terhadap kedua Kandidat tersebut namun apabila Pemohon II tetap berkehendak ingin hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menunaikan ketidaksetujuan tersebut dipastikan terhalang atau terhenti disebabkan Undang-Undang Pemilukada atau Regulasi Pemilukada yang berlaku tidak memberikan pengakuan, jaminan dan perlindungan yang adil dan fair atas preferensi ketidaksetujuan (Blank Vote) Pemohon II tersebut. - Bahwa dengan kondisi ketidaksetujuan (suara kosong atau Blank Vote) Pemohon II terhadap Pasangan Calon Pemilukada Sumatera Barat yang ada, pilihan Pemohon II juga hanya 3 (tiga) yaitu memilih datang ke TPS tetapi terpaksa: 1) memilih semua pasangan calon atau 2) mencoblos di luar kotak pasangan calon atau 3) membiarkan surat suara tidak tercoblos dan memasukkannya kembali ke kotak suara. - Bahwa akan tetapi kalaupun Pemohon II menggunakan haknya suara kosong ini atau memilih tidak setuju dengan Kandidat yang ada (Blank Vote) dengan kondisi/situasi saat ini kemudian suaranya akan dianggap tidak sah, maka nyata akan ada hak dasar warga negara yang hilang dan terlanggar untuk memilih dengan bebas sesuai kehendak hati nurani. Kondisi dan situasi yang Pemohon II alami ini dapat dipastikan terjadi dan akan dialami tidak hanya Pemohon II saja tetapi akan terjadi dan dialami oleh banyak Pemilih lain yang ingin datang ke bilik suara untuk menunaikan hak pilih dengan sikap ketidaksetujuannya baik untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serentak yang akan datang. - Bahwa sebagai gambaran Pemohon II melihat data tingkat angka Pemilih yang tidak menggunakan hak memilih (“Golput”) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 (Pilgub 16 Sumbar) sangat tinggi yaitu 47,67%. Sumber: Pleno KPU Pilkada Sumbar, Mahyeldi- Audy Unggul di Padang, Partisipasi Pemilih 52,33 Persen (kompas.com), Pleno KPU Pilkada Sumbar, Mahyeldi- Audy Unggul di Padang, Partisipasi Pemilih 52,33 Persen (kompas.com). - Bahwa Pemohon II melihat dan merasakan tingkat partisipasi Pemilih pada Pilgub Sumbar sangat memprihatinkan padahal ada banyak Pemilih yang ingin berpartisipasi menunaikan hak demokrasi pada pemilukada namun terhalang atau terhenti karena pilihan sikap ketidaksetuajuanya itu tidak difasilitasi atau diwadahi oleh undang- undang (negara) sebagai wujud kedaulatan berkehendak. Meskipun Pemohon II menyadari bahwa angka Golongan Putih atau Masyarakat yang tidak mau datang ke TPS ini secara umum tidak hanya disebabkan oleh faktor Blank Vote namun Pemohon II berkeyakinan diantara Pemilih Golput itu ada banyak Pemilih yang memiliki sikap atau pilihan tidak setuju terhadap Kandidat yang ada. - Bahwa dalam kondisi demikian maka suara ketidaksetujuan akan dianggap suara Tidak Sah (Invalid), padahal suara ketidaksetujuan tersebut merupakan bagian kedaulatan rakyat dan kebebasan berekspresi yang Pemohon lakukan dan hal ini diakui dan dilindungi oleh Konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun suara ketidaksetujuan Pemohon II tersebut yang dinyatakan sebagai Suara Tidak Sah telah menimbulkan posisi yang tidak sama dan seimbang dalam hukum, sehingga hak persamaan dalam hukum berdasarkan prinsip equality before the law dari Pemohon telah sangat nyata terlanggar. - Bahwa dengan demikian sangatlah masuk akal menurut penalaran yang wajar dan beralasan para Pemohon akan tetap mengalami kerugian konstitusionalitas sehingga para Pemohon berharap dengan dikabulkannya Permohonan ini maka kerugian konstitusional baik yang aktual maupun yang potensial sebagaimana diuraikan diatas tidak akan terjadi lagi. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 17 - Bahwa pemilihan Calon dalam keterpilihan Plurality Voting System Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU No.10 Tahun 2016 seharusnya melibatkan Partisipasi Masyarakat Luas. - Bahwa Plurality Voting atau yang dikenal sebagai sistem keterpilihan suara terbanyak, menjadi sistem keterpilihan di banyak Negara dibandingkan Majority Voting. Plurality voting menekankan keterpilihan pada adanya calon yang memeroleh suara lebih banyak dibandingkan suara calon lainnya. Sedangkan dalam majority voting Calon terpilih harus memperoleh suara melebihi 50%. - Bahwa dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dianut sistem Plurality Voting di dalam keterpilihan, hal ini berbeda dengan Pemilihan Presiden yang menganut Majority Voting, dapat dijelaskan yaitu: Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10 Tahun 2016 (Plurality Voting): Pasal 107 ayat (1): Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Terpilih; Pasal 109 ayat (1): Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Terpilih. Pasal 6A ayat (3) NRI UUD NRI TAHUN 1945: Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah Provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. - Bahwa perbandingan yang demikian menunjukkan Plurality Voting memiliki kelemahan pada ketidakpercayaan publik ketika Kandidat tidak mendapatkan suara mayoritas dan pemilih mayoritas tidak menggunakan suaranya untuk memilih Kandidat. Untuk mengatasi kelemahan pada 18 plurality voting, Partai Politik harus melibatkan sebanyak mungkin kehendak rakyat sebelum menjatuhkan pilihan Kandidat yang akan diusung. Kehendak rakyat menjadi kunci penting dalam menjamin Kandidat yang terpilih mendapatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat yang luas. - Bahwa pemilihan Kandidat hari ini tidak memperhatikan kehendak rakyat, bisa terlihat misalnya saja pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara. Dimana tokoh muda semacam Musa Rajekshah dengan urutan hasil survei yang bagus, mantan wakil Gubernur Sumut 2018-2023, saat Pemilu Legislatif pada 14 Februari 2024 lalu terpilih menjadi Anggota DPR RI dan yang bersangkutan adalah kader partainya sendiri justru tidak diusung oleh Partai Politiknya. Begitupun dengan Nikson Nababan yang pernah menjadi Bupati Tapanuli Utara selama 2 (dua) periode sangat popular di masyarakat Sumut, telah memasang baliho dan spanduk dimana-mana juga tidak diusung oleh Partainya sebagai Calon. Sumber: Nikson Nababan Minta Dukungan Maju Pilgub Sumut 2024 - Nasional Tempo.co, Bertemu Nikson Nababan, Warga Karo Ungkapkan Kekagumannya (kompas.com), Nikson Nababan: Jadi Pemimpin Tak Cukup Nama Besar - Nasional Tempo.co - Bahwa berdasarkan hasil survey Panel Survey Indonesia menunjukkan masyarakat Sumatera Utara menginginkan Gubernur dan Wakil Gubernur yang memiliki kapasitas, wawasan luas serta kemampuan kepemimpinan yang mumpuni. Hasil survey Panel Survey Indonesia (PSI) yang metode survei didasarkan pada simulasi dengan pertanyaan terbuka secara spontanitas pada responden untuk mengukur pilihan top of mind responden terhadap tokoh pilihannya sebagai Gubernur Sumatera Utara menunjukkan tingkat kesukaan atau akseptabilitas dari Nikson Nababan paling tinggi dimana dapat dijabarkan sebagai berikut: Nikson Nababan: 88,2%, Edy Rahmayadi: 70,2% dan Bobby Nasution 43,7%. Bobby Nasution sendiri popularitas bersifat perceived memiliki tingkat akseptabilitas yang paling rendah. (sumber: www.liputan6.com: Panel Survei Indonesia: Nikson Nababan Ungguli Edy Rahmayadi hingga Bobby Nasution Jelang Pilkada Sumut 2024 - Pemilu Liputan6.com). Namun kenyataanya, Nikson Nababan yang sudah bersosialisasi dengan baliho, spanduk dan blusukan ke 19 lapangan serta kader partai selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Tapanuli Utara tidak dicalonkan partainya sendiri. - Bahwa akibat tidak demokratisnya dalam pemilihan Kandidat yang akan bertarung, publik/masyarakat (Pemilih) dipaksa memilih Kandidat yang menjadi pilihan elit/kartel partai politik. Apabila masyarakat memilih Suara Kosong atau Blank Vote maka suara masyarakat tersebut akan dinyatakan “Tidak Sah” atau “Invalid Vote”. Tentu hal ini telah melanggar prinsip adil dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dan persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana telah diakui dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Bahwa adapun tujuan dari Plurality Voting dengan menganut suara terbanyak telah gagal dalam mendorong demokratisasi dalam pemilihan Kandidat yang akan bertarung, Kehendak rakyat banyak diabaikan demi kepentingan politik orang-orang yang dekat dengan elit partai politik tertentu. - Bahwa adalah dapat diterima nalar yang wajar rakyat Pemilih diberikan ruang untuk mengekspresikan hak politik untuk tidak memilih salah satu Kandidat yang ada sebagai bentuk protes terhadap cara atau praktek- praktek oligarki politik, kartel politik, dan kroni-kroni elit-elit tertentu. Pilihan atas Ketidaksetujuan dari Kandidat yang ada harusnya dinyatakan Sah oleh Konstitusi Negara sebagai pilihan bentuk kedaulatan rakyat yang konstitusional dan persamaan dalam kedudukan hukum dan pemerintahaan yang dijamin oleh negara hukum yang demokratis. - Bahwa dengan kehendak rakyat terbesar tidak setuju dengan Pasangan Calon yang ada, maka Blank Vote bisa menang dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sebagai konsekuensinya Pemilukada/Pemilihan wajib diulang dan pasangan calon yang kalah oleh Kolom Kosong (Blank Vote) tidak dibolehkan sebagai Kandidat pada Pemilukada/Pemilihan diulang di daerah pemilihan yang sama. Kandidat Pasangan Calon yang ada dipilih dikarenakan Elit Partai Politik yang Tersandera Kekuasaan 20 - Bahwa narasi elit partai politik tersandera kekuasaan, saat ini menjadi fokus isu mengemuka dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Hampir semua Ketua Umum ataupun Sekjen Partai Politik memiliki “kartu as” yang dipegang oleh Penguasa. Yang apabila tidak ikut maunya penguasa maka akan dibuka kartu as-nya. Lahirnya Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan KIM Plus, menjadi wujud bagaimana dugaan tersanderanya elit Partai Politik. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai berita di Media sebagai berikut: - Sekjen PDI Perjuangan, yang diduga tersandera oleh kasus Harun Masiku. Bahkan Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, secara lantang dan tegas mengatakan akan mendatangi Kapolri apabila Sekjen dijemput paksa oleh Kepolisian; Sekjen PDI Perjuangan juga mengatakan PDIP dan Anies Baswedan dikepung oleh Kekuasaan (https://www.viva.co.id/berita/politik/1747423-hasto-kekuasaan-mengepung-pdip- dan-anies-baswedan) - Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, yang diduga tersandera kasus minyak goreng. Bahkan tidak ada angin dan hujan yang seharusnya munaslub Golkar di bulan Desember namun dipercepat di Bulan Agustus 2024, dan mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum. (https://sinpo.id/detail/56000/golkar-di-tangan-airlangga-tersandera-kasus- hukum) - Partai Nasdem diduga menerima aliran dana dari Terpidana Syahrul Yasin Limpo Mantan Menteri Pertanian https://www.detik.com/bali/berita/d-7217171/terungkap-aliran-uang-korupsi-syl-ke- istri-hingga-nasdem - Begitupun dengan beberapa Partai Politik lainnya yang diduga juga tersandera kekuasaan. - KIM Plus menjadi cara mewujudkan komitmen politik dari Partai Politik yang tersandera kekuasaan tersebut. KIM Plus Menjadi Koalisi yang menjerat dan memegang “kartu as” elit-elit Partai politik agar tidak melawan. - Publik Masyarakat Pemilih tidak bodoh dengan apa yang sedang terjadi di internal Partai Politik. Media Sosial baik Instagram, tiktok, dan X (Twitter) sangat ramai dengan pembahasan tersanderanya partai politik oleh kekuasaan. 21 - Bahwa Pemilih Suara Kosong atau Blank Vote sebagai Suara Sah menjadi solusi konstitusional Perlawanan Rakyat/Pemilih terhadap Pasangan Calon yang dihasilkan secara Tidak Demokratis melalui cara-cara licik dan menyandera keberadaan partai poltik yang seharusnya Partai Politik adalah Instrumen Demokrasi menghasilkan Calon-Calon Kepala Daerah yang lebih baik. Blank Vote Sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi - Bahwa salah satu tokoh pemikir teori kedaulatan rakyat, Jean Jacques Rousseau dalam karyanya Du Social Contract, menekankan pentingnya kedaulatan rakyat dan bagaimana setiap individu dalam masyarakat harus memiliki hak dan suara dalam menentukan pemerintahannya. Meskipun JJ. Rousseau tidak membahas Blank Vote, prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang dia ungkapkan memberikan dasar bagi interpretasi modern mengenai Blank Vote sebagai bentuk eksperesi politik. - Bahwa beberapa pakar politik dan ketatanegaraan yang telah membahas konsep Blank Vote atau Suara kosong dalam konteks demokrasi antara lain: 1. Giovanni Satori Giovanni Satori, seorang ilmuwan politik italia yang dikenal atas karyanya dalam teori Demokrasi, juga menyinggung Blank Vote dalam konteks Partisipasi Politik. Dalam pandangannya, Blank Vote dianggap sebagai bentuk Partisipasi Pasif yang mengekspresikan kritik terhadap Kandidat yang ada. Sartori menganggap ketika Blank Vote mencapai tingkat yang signifikan, itu bisa menjadi Alarm peringatan sistem Demokrasi bahwa ada ketidakpuasan meluas di antara pemilih. (Sartori, Giovanni. 1962. Democratic Theory. Detroit, Wayne University Press). 2. Piere Rosanvallon Rosanvallon mengatakan Blank Vote sebagai democratie la defiance (Demokrasi Ketidakpercayaan). Dia menekankan bahwa Blank Vote dapat dipahami sebagai bentuk Ketidakpercayaan terhadap Kandidat yang ada, namun tetap dalam kerangka demokrasi. Rosanvallon melihat Blank Vote sebagai indikasi pemilih merasa sistem politik tidak mewakilii aspirasi mereka secara memadai, namun mereka tetap memilih 22 berpartisipasi dalam proses pemilihan sebagaii bentuk tanggung jawab sipil. (Counter-democracy: politics in an age of distrust, Cambridge University Press, New York 2008). - Bahwa kedaulatan rakyat saat ini terancam dikarenakan rakyat dipaksa berkehendak atau terpaksa berdaulat untuk memilih Kandidat yang sudah disiapkan oleh proses di Partai Politik yang tidak sehat. Apakah rakyat Pemilih harus tetap setuju dan menerima Kandidat yang dihasilkan dari proses/praktek demokrasi yang tidak demokratis? - Bahwa Blank Vote atau Suara Kosong adalah bentuk pemungutan suara dimana Pemilih datang untuk memilih sesuai kehendaknya untuk tidak memilih Kandidat manapun. Dalam sistem demokrasi rakyat memiliki kedaulatan penuh untuk memilih ataupun tidak memilh Kandidat yang ada. Dengan memberikan Suara Kosong (Blank Vote), Pemilih mengekspresikan hak memilihnya dalam bentuk ketidakpuasan atau ketidaksetujuan terhadap pilihan Kandidat yang tersedia, tanpa memilih Kandidat yang ada dikarenakan tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Ini bisa dilihat sebagai bentuk protes atau pernyataan politik yang menegaskan bahwa rakyat memiiliki hak untuk menolak semua Kandidat yang disajikan. Merupakan hal yang bijak, Rakyat Pemilih diberikan ruang perlawanan dengan tidak setuju memilih semua Kandidat yang memang Kandidat tersebut sudah dikondisikan sebelumnya. Blank Vote Sebagai Manifestasi Ketidaksetujuan Terhadap Pasangan Calon Yang Ada, Berbeda dengan Abstain (Golput) dan Tidak Sah (Invalid) - Bahwa dalam kerangka hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia memasukkan Blank Vote (suara kosong) ke dalam suara tidak sah. Padahal Blank Vote dan suara tidak sah memiliki perbedaan yang sangat signifikan, walaupun sama-sama mencerminkan perilaku Pemilih. - Bahwa hal ini bisa diilihat dari beberapa pendapat pakar politik dan ketatanegaraan di berbagai negara antara lain yaitu: 1. Mark Franklin (Inggris) Mark Franklin adalah seorang ilmuwan politik yang banyak meneliti tentang perilaku pemilih di Eropa. Salah satu karyanya yang paling dikenal adalah Voter Turnout and The Dynamics of Elektoral Competition in 23 Democracies since 1945, dalam buku ini Franklin menganalisa faktor- faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih di berbagai negara. Walaupun karyanya ini tidak fokus pada Blank Vote dan Invalid Vote namun memberikan wawasan tentang dinamika partisipasi Pemilih yang mencakup fenomena Blank Vote and Invalid Vote. 2. Pierre Martin (Perancis) Piere Martin, juga seorang ilmuwan politik dari Perancis, telah mempelajari perilaku pemilih, termasuk fenomena Blank Vote. Dia menyoroti bagaimana Blank Vote dapat berfungsi sebagai indikator ketidakpuasan publik terhadap pilihan politik yang ada dan bagaimana hal ini berbeda dari suara tidak sah yang biasanya disebabkan oleh kesalahan atau ketidaktahuan (spoiled vote) 3. Jean Luc Parodi (Perancis) Jean Luc Parodi, seorang ilmuwan politik Perancis yang telah membahas pentingnya Blank Vote dalam konteks politik Perancis. Dia berpendapat bahhwa Blank Vote adalah bentuk protes yang sah dan merupakan cara bagi pemilih untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka dengan pilihan tanpa sepenuhnya menarik diri dari proses pemilihan (Tidak Abstain atau Golput). - Bahwa dari fenomena partisipasi Pemilih yang disampaikan sejumlah Ahli tersebut, Blank Vote dan Invalid Vote memiliki aspek perbedaan yang signifikan yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Aspek Validitas Hukum a. Blank Vote biasanya dianggap sebagai Suara Sah karena Pemilih mengikuti semua prosedur yang benar meskipun pemilih tidak memilih Kandidat manapun. Pemilih hadir ke TPS. Blank Vote tetap dihitung sebagai suara sah yang diberikan meskipun tidak masuk ke dalam perhitungan Kandidat manapun; b. Invalid Vote dianggap Tidak Sah karena penyimpangan terhadap aturan pemilihan. Surat suara tidak sah tidak dihitung dalam perhitungan suara karena Tidak Dapat Menentukan Preferensi Pemilih. Maka; 24 Blank Vote Terdapat Preferensi Pemilih Invalid Vote Tidak Terdapat Prefensi Pemilih 2) Aspek Niat Pemilih a. Blank Vote: Pemilih secara sengaja tidak memilih Kandidat manapun, dan ini sebagai wujud protes pasif atas ketidakpuasan terhadap pilihan yang tersedia. Pemilih ingin menunjukkan partisipasi politik dalam pemilihan tetapi tidak mendukung Kandidat manapun; b. Invalid Vote: Terjadi kesalahan dalam penandaan atau ketidaksengajaan, seperti mencoret nama Kandidat, atau menggunakan simbol yang tidak diperbolehkan, tidak mencerminkan niat yang jelas dari pemilih untuk tidak memilih Kandidat melainkan terjadi karena kekeliruan. 3) Aspek Pengaruh dalam Hasil Pemilu/Pemilukada a. Blank Vote di beberapa negara seperti di Kolombia yang pernah terjadi di dalam Pemilihan Walikota Bello, Medelin, Blank Vote mengalahkan perolehan suara Kandidat yang menyebabkan pemilu diulang; b. Invalid Vote tidak mempengaruhi hasil Pemilihan dikarenakan dihitung sebagai suara Tidak sah. - Bahwa suara Kosong atau Blank Vote yang belum diakomodir di Indonesia dapat terlihat dengan terjadinya Golput (Abstain) dan Suara Tidak Sah yang cukup signifikan. Golput salah satunya bisa terjadi dikarenakan pemilih malas datang ke TPS dikarenakan Kandidat yang berkompetisi sama saja atau tidak akan dapat memberikan perubahan. Walaupun secara umum tidak bisa dikatakan Blank Vote menjadi faktor tunggal dari Abstain (Golput) tersebut. Namun yang membedakannya Blank Vote adalah Pemilih sadar dan aktif ingin datang menggunakan hak pilihnya ke TPS. - Bahwa Internasional IDEA merumuskan penyebab dari Partisipasi Pemilih yang rendah (banyak yang Golput/Abstain) dikarenakan apatisme Pemilih dan ketidakpercayaan terhadap Proses Politik. 25 Hal ini dapat dilihat di dalam halaman 5 Voter Turnout Database Code Book yang diterbitkan Internasional IDEA sebagai berikut: “Voter turnout is one of the crucial indicators of how citizens participate in the governance of their country. Higher voter turnout is in most cases a sign of the vitality of democracy, while lower turnout is usually associated with voter apathy and mistrust of the political process (Solijonov 2016)”. (Sumber:https://www.idea.int/sites/default/files/publications/voter- turnout-database-codebook.pdf) - Bahwa secara Politik, tinggi rendahnya partisipasi pemilih Golput/Abstain yang terkait dengan Suara Kosong atau Blank Vote dapat diakibatkan: (1) Pengaruh Suara Pemilih terhadap perubahan yang akan terjadi setelah pemilu (Closeness of Election); (2) Persepsi terhadap perubahan yang diusung oleh Kandidat dalam isu-isu tertentu (Perception of the Political Isueses at Stake); (3) Jumlah Kandidat yang berkompetisi (Political Fragmentation). (Sumber https://www.idea.int/sites/default/files/publications/voter- turnout-trends-around-the-world.pdf) - Bahwa Golput/Abstain yang tinggi di dalam Pemilukada Tahun 2020 seperti yang terjadi di daerah-daerah antara lain sebagai berikut: (1) Pilkada Kota Medan Tahun 2020, Golput mencapai 54,22% atau 886.964 orang dari 1.635.846 Total Pemilih, padahal yang maju di Kota Medan adalah Menantu Presiden Joko Widodo (2) Pilkada Kabupaten Kota Depok Tahun 2020, 451.625 Pemilih tidak menggunakan hak pilihnya (3) Pilkada Kota Tangsel Tahun 2020, terdapat 400 ribu pemilih Golput dari DPT sebanyak 976.019 (4) Pilkada Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, Pemilih Golput sebesar 47,67% atau sebanyak 292.462 dari 613.513 Pemilih dalam DPT. - Bahwa adapun sampel 4 (empat) Kabupaten/Kota/Provinsi tersebut merupakan Kabupaten/Kota/Provinsi yang banyak 26 masyarakat terdidik tinggal di dalamnya dengan kesadaran Politik yang tinggi tentunya. - Bahwa Suara Kosong atau Blank Vote harus dilembagakan sebagai Suara Sah dalam Pemilukada/Pemilihan Serentak 2024 yang akan datang. Hal ini sebagai wujud perlawanan rakyat/pemilih melaksanakan kedaulatan rakyat untuk Tidak Setuju atau Menolak Seluruh pasangan Calon yang dihasilkan dari proses yang tidak demokratis. - Bahwa Suara Kosong atau Blank Vote sebagai wujud melawan apatisme dan ketidakpercayaan publik terhadap sistem politik yang selama ini hanya memberikan kepada rakyat/pemilih pada pilihan yang Tidak Demokratis. Blank Vote Sebagai Pilihan Demokratis - Bahwa pendiri negara ketika merumuskan bentuk negara adalah negara kesatuan (eenheidstaat). Oleh karena itu dibawah negara Indonesia tidak ada negara bawahan, tidak ada onderstaat, akan tetap hanya ada daerah-daerah pemerintahan belaka. Pendiri negara menegaskan bahwa segala sistem pemerintahan dan hak- hak asal-usul harus diputuskan dengan mengingat dasar pemusyawaratan. Pendiri negara menjelmakan kedaulatan rakyat ke dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pelaksanaaan permusyawaratan di daerah melalui Dewan Perwakilan Daerah. (Hal ini dapat dilihat dalam pendapat Yamin, sebagaimana dikutip dari Buku Lahirnya Undang-UndangDasar 1945, yang disusun dan dibukukan oleh Peneliti Senior Hukum Tata Negara RM.A.B. Kusuma, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009) - Bahwa Ir.Soekarno di dalam Pidato tanggal 18 Agustus 1945 juga mengulang kembali pentingnya dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan daerah. (Hal ini dapat dilihat dalam Pidato Ir.Soekarno, sebagaimana dikutip dari Buku Lahirnya Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 27 yang disusun dan dibukukan oleh Peneliti Senior Hukum Tata Negara RM.A.B. Kusuma, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009). - Bahwa perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 18 ayat (4) tidak terlepas dari semangat dan kehendak besar bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus dipilih secara langsung oleh rakyat. Apabila Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Rakyat maka Gubernur, Bupati, dan Walikota juga dipilih secara langsung. - Bahwa rumusan yang disepakati bukan “gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara langsung oleh rakyat melainkan “gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis”. Artinya, kesepakatan pengubah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap rumusan tersebut menunjukkan bahwa “demokratis” tidak hanya dimaknai secara sempit sebagai pemilihan langsung oleh rakyat, melainkan dibuat menjadi lebih luwes, lebih dinamis dengan menyerahkan pengaturan spesifik kepada undang-undang yang mengaturnya. - Bahwa pengubah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah mengalami perdebatan yang panjang ketika pada akhirnya harus memutuskan dan menyepakati bahwa rumusan “... dipilih secara demokratis”. Perdebatan tersebut mengenai apakah “... dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis” atau “... dipilih secara demokratis”. Namun pada akhirnya pengubah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memilih dan menyepakati rumusan “... dipilih secara demokratis” - Bahwa para Pemohon dapat mengerti mengapa rumusan “… dipilih secara demokratis” disepakati oleh pengubah Undang- Undang Dasar 1945 dikarenakan salah satu alasan yakni Pengubah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sadar betul keinginan pendiri negara yang tercantum di dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 28 menghendaki model dan bentuk demokrasi permusyawaratan dimana legitimasi keterpilihan kepala daerah bukan ditentukan oleh seberapa banyak dukungan atas suatu keterpilihan kepala daerah melainkan seberapa luas dalam melibatkan proses-proses musyawarah mufakat di dalam memilih kepala daerah tersebut. - Bahwa proses musyawarah mufakat dengan melibatkan sebanyak mungkin rakyat dalam menentukan Kandidat yang diusung oleh Partai Politik menjadi semangat frasa kata “…dipilih secara demokratis”. Dipilih secara demokratis bukan hanya pemilihan dilakukan oleh Pemilih di TPS, tetapi proses demokratis di dalam memilih Kandidat untuk maju di dalam pencalonan (candidacy process). - Bahwa faktor kedekatan dan faktor uang (mahar politik) menjadi isu yang tidak mengenakkan dalam penentuan Kandidat yang akan diusung, walaupun Undang-Undang sudah mengatur larangan dan sanksinya, namun proses penentuan Kandidat Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah dilakukan di ruang tertutup. Publik tiba- tiba disajikan pilihan Kandidat-Kandidat yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat. - Bahwa kerangka aturan hukum tidak memberikan upaya perlawanan bagi rakyat/publik terhadap Pasangan Calon yang dipilih dengan tidak demokratis oleh partai politik, ketidaksetujuan publik pada akhirnya membuat publik apatis dan tidak percaya sehingga tidak datang ke TPS. Apabila datang menunaikan partisipasinya ke TPS dengan mencoblos semua Pasangan Calon atau mencoblos di luar Pasangan Calon atau tidak mencoblos dan membiarkan surat suara tanpa coblosan namun pada akhirnya hanya dianggap sebagai Suara Tidak Sah. Padahal mencoblos semua Pasangan Calon atau mencoblos di luar Pasangan Calon atau tidak mencoblos dan membiarkan surat suara tanpa coblosan sebagai bentuk Ketidaksetujuan terhadap Pasangan Calon yang ada merupakan bentuk kedaulatan rakyat dan berekspresi yang seharusnya diakui oleh negara menjadi suara sah. 29 - Bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih tidak boleh diperhadapkan pada Pasangan Calon yang Rakyat sendiri tidak setuju dengan keberadaan Pasangan Calon tersebut. Rakyat tidak boleh dipaksa untuk memilih Pasangan Calon yang merupakan hasil dari proses kartel, oligarkhi dan/atau politik dinasti oleh segelintir elit partai politik yang melahirkan Kandidat dari proses tertutup atau ruang gelap yang jauh dari dan/atau tanpa memperhatikan kehendak rakyatnya. - Bahwa Rakyat (pemilih) harus diberikan ruang kebebasan berekspresi untuk tidak menyetujui seluruh Pasangan Calon yang ada dikarenakan Pasangan Calon tersebut lahir dari rahim ketidakdemokratisan. Bentuk perlawanan dari ketidakdemokratisan tersebut adalah pengakuan, jaminan dan perlindungan kebebasan berekspresi dalam menyalurkan hak memilih berupa ketidaksetujuan terhadap Pasangan Calon yang berkontestasi harus dinyatakan sebagai Suara Sah. Pengakuan Suara Kosong atau Blank Vote di Beberapa Negara - Bahwa tidak seperti di Indonesia yang tidak mengakui keberadaan Blank Vote sebagai suara sah, di beberapa negara Demokrasi baik negara maju maupun negara berkembang telah mengakui suara Kosong atau Blank Vote. Beberapa negara memang mengenal konsep “Blank and Null Voting (BNV)”, “Blank Vote”,"voto en blanco" atau "suara kosong" dalam sistem pemilihan mereka, tetapi dampaknya dan bagaimana suara ini dihitung bervariasi. Berikut beberapa negara yang memiliki konsep ini. - Bahwa adapun Negara yang mengakui Blank Vote untuk menyelenggarakan Pemilu Ulang antara lain: 1) Kolombia: Seperti yang sudah disebutkan, di Kolombia, "voto en blanco" memiliki arti penting. Jika suara kosong menang melawan salah satu. Kandidat, pemilihan ulang dapat diadakan dengan Kandidat yang berbeda. 30 2) Ekuador, di dalam pengaturan pemilu negara Ekuador, apabila Blank Vote mencapai 50% lebih maka Pemilu diulang. 3) Ukraina, pemilu diulang apabila suara Kosong mencapai Ambang Batas Tertentu. 4) Mongolia, pemilu diulang apabila Blank Vote mencapai ambang batas tertentu dan tidak ada Kandidat yang memperoleh suara mayoritas. - Bahwa negara yang mengakui Blank Vote namun sebatas diumumkan bersamaan hasil Pemilu sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap Kandidat ada, yakni: Perancis, Spanyol, Swiss, Swedia, Belanda dan Negara Bagian Nevada Amerika Serikat. - Bahwa secara umum, suara kosong sering kali digunakan sebagai bentuk protes atau ketidakpuasan, tetapi dampaknya terhadap hasil pemilu sangat bergantung pada hukum pemilu yang berlaku di masing-masing negara. - Bahwa Blank Vote atau Voto en Blanco atau Suara Kosong menyebabkan Pemilihan Ulang Walikota Bello, Medelin Kolombia Tahun 2011 yaitu: Kolombia menjadi negara yang memiliki pengaturan Voto en Blanco/Blank Votte, dengan sangat tegas. Dalam hal Blank Vote menjadi pemenang, maka pemilu diselenggarakan dengan Kandidat Baru. Preseden pengalaman yang pernah terjadi di didalam Pemilihan Walikota Bello, Kolombia, pada tahun 2011. Konsep "voto en blanco" atau "suara kosong" dalam pemilu, yang merujuk pada pemilih yang memilih untuk tidak mendukung salah satu dari calon yang ada. Suara kosong ini sering kali digunakan sebagai bentuk protes atau ketidakpuasan terhadap semua calon yang tersedia. Dalam konteks Kolombia, misalnya, "voto en blanco" memiliki signifikansi tersendiri. Di sana, jika suara kosong melebihi jumlah suara untuk Kandidat tertentu, pemilu dapat diulang dengan 31 Kandidat yang berbeda. Ini memberikan pemilih cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka secara formal. Dalam pemilu di kota Bello, dekat Medellín, Kolombia pada tahun 2011 yang menyebabkan "voto en blanco" atau suara kosong menang dan memaksa diadakannya pemilu ulang, Kandidat- Kandidat yang ditolak oleh mayoritas pemilih adalah: (1) Óscar Suárez Mira: Mantan senator dan politisi terkemuka dari Partai Konservatif Kolombia. Óscar Suárez Mira adalah Kandidat utama dalam pemilihan tersebut. Namun, ia menjadi tokoh kontroversial karena adanya tuduhan keterlibatan dalam skandal korupsi dan hubungan dengan kelompok paramiliter. Ketidakpuasan terhadapnya menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak pemilih memilih suara kosong. (2) Germán Londoño: Kandidat lain yang bersaing dalam pemilihan ini, meskipun tidak seterkenal Óscar Suárez Mira. Dia juga tidak berhasil mendapatkan dukungan yang signifikan dari pemilih. (3) John Jairo Berrío: Seorang Kandidat yang juga gagal memenangkan kepercayaan pemilih di tengah ketidakpuasan luas terhadap semua Kandidat yang bersaing. Kemenangan "voto en blanco" mencerminkan protes kuat dari pemilih yang merasa tidak puas dengan semua Kandidat yang ada, terutama karena skandal yang melibatkan Óscar Suárez Mira. Dalam pemilu ulang di kota Bello, dekat Medellín, Kolombia pada tahun 2011, setelah "voto en blanco" memenangkan suara mayoritas dalam pemilihan awal, Kandidat yang bertarung dalam pemilu ulang adalah: (1) Carlos Muñoz López: Dia adalah Kandidat dari Partai Konservatif Kolombia (Partido Conservador Colombiano). Carlos Muñoz López akhirnya memenangkan pemilu ulang dan menjadi wali kota Bello. 32 (2) Diana Montoya: Mewakili Partai Liberal Kolombia (Partido Liberal Colombiano), Diana Montoya juga berpartisipasi dalam pemilu ulang tersebut. Pemilu ulang ini dilakukan setelah pemilih menolak semua Kandidat awal dengan memilih suara kosong pada pemilihan sebelumnya, memaksa diadakannya pemilu ulang sesuai dengan ketentuan hukum di Kolombia. Pemilu Ulang yang dilaksanakan Bulan Desember 2011 memenangkan Carlos Muñoz López akhirnya terpilih sebagai wali kota Bello. Partai Konservatif Kolombia awalnya lebih memilih Óscar Suárez Mira daripada Carlos Muñoz López untuk menjadi Kandidat wali kota Bello pada pemilihan tahun 2011 karena beberapa alasan yang terkait dengan politik lokal dan kekuatan politik individu sebagai berikut: (1) Popularitas dan Pengaruh Politik: Óscar Suárez Mira adalah seorang politisi yang sudah dikenal di daerah tersebut. Dia pernah menjadi senator dan memiliki jaringan politik yang kuat di Antioquia, termasuk di kota Bello. Pengaruh dan popularitasnya di kalangan elit partai konservatif dan sebagai kader partai kemungkinan besar membuat Partai Konservatif memandangnya sebagai Kandidat yang kuat yang bisa memenangkan pemilu. (2) Dukungan dari Elit Lokal: Suárez Mira memiliki dukungan dari berbagai elit politik dan para pengusaha, yang dapat memberikan keuntungan dalam penggalangan dana dan mobilisasi pemilih. Partai sering kali memilih Kandidat dengan dukungan kuat dari kelompok-kelompok berpengaruh ini karena dianggap bisa memperkuat peluang kemenangan. (3) Pengalaman Politik: Sebagai mantan senator, Suárez Mira memiliki pengalaman politik yang lebih luas dibandingkan Kandidat lainnya. Pengalaman ini mungkin dianggap penting oleh Partai Konservatif untuk menjalankan pemerintahan kota Bello yang memiliki tantangan tersendiri. 33 Namun, meskipun ia memiliki banyak dukungan dari partai dan elit lokal, kontroversi yang mengelilingi Suárez Mira, termasuk tuduhan korupsi dan keterkaitannya dengan kelompok paramiliter, menyebabkan ketidakpuasan luas di kalangan pemilih. Hal ini menyebabkan mayoritas pemilih di Bello memilih "voto en blanco," menolak semua Kandidat termasuk Suárez Mira. Setelah pemilu awal tersebut, Partai Konservatif beralih mendukung Carlos Muñoz López dalam pemilu ulang. Carlos Muñoz López mungkin dipandang sebagai pilihan yang lebih dapat diterima oleh pemilih setelah protes yang kuat dalam bentuk "voto en blanco." Pemilih mungkin menginginkan perubahan, dan partai menyadari bahwa dukungan terhadap Kandidat baru yang lebih bersih dan kurang kontroversial seperti Muñoz López adalah strategi yang lebih baik untuk memenangkan pemilu ulang. Di Kolombia, pengaturan mengenai "voto en blanco" (suara kosong) diatur dalam beberapa peraturan hukum yang mendetail, terutama dalam undang-undang pemilu dan konstitusi. Berikut adalah penjelasan detail mengenai dasar hukum dan aturan yang mengaturnya: (1) Konstitusi Kolombia (1991): Pasal 258 Konstitusi Kolombia mengakui suara kosong sebagai salah satu opsi pemilih. Pasal ini menetapkan bahwa suara kosong dihitung sebagai suara sah dan merupakan bagian dari sistem demokrasi. (2) Undang-Undang Pemilu (Ley Estatutaria de Participación Ciudadana, Ley 134 de 1994): Artikel 9 dari Undang-Undang ini menjelaskan bahwa suara kosong harus dihitung dalam penghitungan suara. Artikel ini mengakui bahwa pemilih memiliki hak untuk memilih suara kosong sebagai bentuk ekspresi politik. Artikel 41 menetapkan bahwa jika suara kosong memperoleh mayoritas dalam pemilihan, pemilu harus diulang dengan Kandidat yang berbeda. Ini memberikan kekuatan hukum nyata 34 pada suara kosong dan memungkinkan pemilih untuk memaksa perubahan dalam Kandidat yang ada. (3) Reforma Politik (Ley 1475 de 2011): Artikel 258 dari reformasi tahun 2011 menguatkan ketentuan mengenai "voto en blanco," memperjelas cara penghitungan suara kosong dan efeknya pada pemilihan. Artikel ini memastikan bahwa suara kosong dihitung sebagai suara sah dan menetapkan aturan lebih lanjut tentang dampaknya jika suara kosong menang mayoritas. (4) Código Elektoral (Kode Pemilu): Kode Pemilu Kolombia juga mengatur mekanisme penghitungan dan pengolahan suara, termasuk suara kosong. Ini meliputi prosedur untuk bagaimana suara kosong harus diintegrasikan dalam hasil pemilu dan pengaturan yang relevan terkait dengan pelaksanaan pemilu. Penjelasannya:  Suara Kosong sebagai Opsi: Suara kosong adalah salah satu opsi yang tersedia bagi pemilih yang tidak puas dengan Kandidat yang ada. Dalam sistem pemilu Kolombia, pemilih dapat memilih "voto en blanco" sebagai cara untuk menunjukkanketidakpuasan mereka.  Penghitungan Suara Kosong: Suara kosong dihitung dalam total suara sah, tetapi tidak memberikan suara kepada Kandidat mana pun.  Dampak Mayoritas Suara Kosong: Jika suara kosong memenangkan mayoritas dalam pemilihan, hukum Kolombia menetapkan bahwa pemilu harus diulang. Ini memberi kesempatan untuk mengajukan Kandidat baru dan memungkinkan pemilih untuk memilih kembali jika mereka tidak puas dengan pilihan awal. Pengaturan ini menjadikan "voto en blanco" sebagai alat yang signifikan dalam proses politik Kolombia, memberikan pemilih 35 kekuatan untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka dan mempengaruhi proses pemilihan secara langsung. - Bahwa berdasarkan uraian alasan di atas, Suara Kosong atau Blank Vote akan banyak terjadi di dalam Pemilukada/Pemilihan Serentak 2024, dimana Suara Kosong merupakan Suara Pemilih yang proaktif dalam partisipasi politik sehingga keberadaannya wajib dilindungi oleh Konstitusi. - Bahwa dengan kondisi yang demikian ada beberapa pilihan yang dapat diambil oleh Mahkamah Konstitusi dalam melindungi Suara Pemilih yang Tidak Setuju dengan Pasangan Calon yang ada untuk mengakomodir Suara Kosong atau Blank Vote), antara lain yakni: 1) Menyatakan Sah pilihan pemilih yang memilih lebih dari satu pasangan calon. 2) Menyatakan Sah pilihan pemilih di luar kotak pasangan calon. 3) Menyediakan satu kotak kosong pada daerah pemilihan dengan dua atau lebih Pasangan Calon seperti halnya daerah yang terdapat Pasangan Calon Tunggal. - Bahwa adapun praktek pemberlakukan Blank Vote di berbagai negara tersebut tidak mesti harus sama persis akan tetapi dalam hal bernegara, berhukum maupun dalam pelaksanaan demokrasi elektoral ada kemiripan pada Konstitusi Negara Kolombia dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia. - Bahwa adapun dasar hukum yang menunjukkan pengakuan terhadap Ketuhanan dalam Konstitusi Kolombia terdapat pada Pembukaan Konstitusi Kolombia tahun 1991. Bagian pembukaan ini berbunyi: "En el nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad..." artinya: "Atas nama Tuhan, sumber utama dari segala otoritas..." - Bahwa kalimat ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan konstitusi, negara Kolombia mengakui unsur Ketuhanan sebagai landasan nilai moral. Namun, ketentuan tersebut hanya terdapat pada pembukaan dan bukan bagian operatif yang mengatur hukum 36 secara langsung. Selanjutnya, meskipun konstitusi menyebut Tuhan, Kolombia juga merupakan negara sekuler. Pasal 19 Konstitusi Kolombia secara eksplisit menjamin kebebasan beragama, memberikan hak kepada warga untuk mempraktikkan agama sesuai kepercayaan mereka, atau memilih untuk tidak beragama. Ini berarti Kolombia mengakui keberadaan Tuhan secara simbolis dalam pembukaannya tetapi tetap mempertahankan prinsip sekularisme dalam aturan konstitusionalnya. - Bahwa memaknai Konstitusi Tertulis Kedua Negara Kolombia dan Indonesia, sama-sama menganut nilai dan asas Ketuhanan dalam berbangsa, bernegara, berhukum dan berdemokrasi dapat dilihat pada Konstitusinya yaitu: Konstitusi Kolombia Colombia's Constitution of 1991 with Amendments through 2015 Preamble The people of Colombia, In the exercise of their sovereign power, represented by their delegates to the National Constituent Assembly, invoking the protection of God, and in order to strengthen the unity of the nation and ensure to its members life, peaceful coexistence, work, justice, equality, understanding, freedom, and peace within a legal, democratic, and participatory framework that may guarantee a just political, economic, and social order and committed to promote the integration of the Latin American community, decree, authorize, and promulgate the following: [Terjemahan Bebas] Konstitusi Kolombia tahun 1991 dengan Amandemen hingga tahun 2015 Pembukaan Orang-orang Kolombia, Dalam pelaksanaan kekuasaan kedaulatan mereka, yang diwakili oleh delegasi mereka untuk Nasional Majelis Konstituante, memohon perlindungan Tuhan, dan untuk memperkuat persatuan bangsa dan menjamin kehidupan anggotanya, hidup berdampingan secara damai, kerja, keadilan, kesetaraan, pemahaman, kebebasan, dan perdamaian dalam hukum, demokratis, dan kerangka partisipatif yang dapat menjamin tatanan politik, ekonomi, dan sosial yang adil dan berkomitmen untuk mempromosikan integrasi komunitas Amerika Latin, dekrit, mengizinkan, dan mengumumkan hal-hal berikut:”, Sedangkan, Konstitusi Tertulis Indonesia, 37 Termaktub dalam Pembukaan UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 yang berbunyi; Pembukaan Aliena Ketiga: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya” Alinea Keempat: Kemudian daripada itu….dst…yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. - Bahwa adalah sesuatu yang wajar dan patut pemberlakuan aturan demokrasi elektoral negara Kolombia yang didasarkan pada Kontitusi yang berkeTuhanan menjadi praktek ketatanegaraan yang dapat menjadi perbandingan bagi Indonesia yang menganut demokrasi yang BerKetuhanan berdasar Pancasila maka dalam pengaturan Blank Vote diperlukan untuk memberikan pengakuan, jaminan dan perlindungan Konstitusional bagi warga negara Pemilih dalam penggunaan hak pilih yang ingin menyatakan kehendak ketidaksetujuannya terhadap Kandidat yang ada di kertas suara pada Pemilukada. - Bahwa lebih lanjut adapun yang menjadi alasan logis dan wajar bagi para Pemohon yang merasakan ketidakadilan dan perlakukan tidak fair (unfairness play) ketika Mahkamah Konstitusi memunculkan Kotak Kosong di daerah Pasangan Calon Tunggal dan memberikan ruang ketidaksetujuan terhadap Kandidat yang ada. - Bahwa bentuk konkrit perlindungan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam memberikan ruang Partisipasi Elektoral bagi Masyarakat Pemilih yang ingin menyatakan ketidaksetujuannya terhadap Kandidat yang ada (bagi daerah Pasangan Calon Tunggal) termaktub di dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 tertanggal 29 September 2015 pada halaman 43 s.d 44 paragraf 38 kedua, Mahkamah Konstitusi menyatakan adapun dasar pertimbangan pemberlakuan Kotak Kosong dalam hal Pasangan Calon Tunggal adalah sebagai berikut: “…Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu Pasangan Calon manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan Plebisit yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah setuju atau tidak setuju dengan Pasangan Calon ……………………………………… Sebaliknya apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih Tidak Setuju maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai pemilihan kepala daerah serentak berikutnya. Penundaan demikian tidaklah bertentangan dengan Konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah menentukan penundaan itu melalui pemberian suara Tidak Setuju Tersebut.” - Bahwa mengakomodir ketidaksetujuan terhadap Para Pasangan Calon yang ada sebagai suara sah menjadi Jalan Keluar Rakyat (Pemilih) melawan Pasangan Calon yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat dan tidak dipilih secara demokratis. Mekanisme Ketidasetujuan Blank Vote atau Suara Kosong dapat memenangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Perolehan Hasil Blank Vote atau Suara Kosong melebihi suara terbanyak dari Pasangan Calon, maka Blank Vote dinyatakan menang dan Pemilukada Ulang. - Bahwa para Pemohon merasakan tidak adil dan tidak diperlakukan sama terhadap daerah yang melaksanakan Pemilukada dengan Pasangan Calon Tunggal yang diberikan jaminan dan pengakuan konstitusional bagi Warga Negara (Pemilih) yang bila tidak setuju dengan Kandidat yang ada diberikan ruang partisipasi elektoral dalam bentuk kotak kosong pada kertas suara dan suara kosong tersebut dinyatakan sah sementara pada Pemilukada yang Lebih dari Satu Pasangan Calon dibatasi atau ditutup ruang dan kesempatan untuk menyatakan tidak setuju di kertas suara sebagai 39 jaminan perlindungan konstitusional. Lebih lanjut ketidakadilan hak memilih pilihan politik yang dirasakan para Pemohon juga dirasakan sebagai bentuk perlakuan yang adil di muka hukum bila ingin menyatakan kehendak elektoralnya dan berkehendak ingin datang ke TPS untuk mewujudkan sikap tidak setuju dengan Kandidat yang ada pada kenyataannya tidak diakomodir dan tidak difasilitasi oleh aturan Pemilukada yang berlaku. - Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut di atas keberadaan Kandidat yang dipilih secara tidak demokratis dan nilai suara pemilih yang tidak setuju dengan Kandidat yang ada dianggap sebagai suara tidak sah telah nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945, khususnya bertentangan terhadap: 1) Pasal 22E ayat (1) UUD NRI TAHUN 1945 menyatakan bahwa: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. 2) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI TAHUN 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. - Bahwa mengakui dan menjamin hak warga negara yang tidak setuju atau menolak untuk memilih semua Kandidat yang tidak disetujuinya memiliki dampak positif antara lain sebagai berikut: 1) Memberikan ruang bagi seluruh warga berhak pilih untuk menyampaikan aspirasi politiknya dengan jelas termasuk protes terhadap isu demokrasi, pemerintahan, partai politik, dan lain-lain. 2) Mengukur ketidaksetujuan/keberatan/ketidakpuasan terhadap Kandidat yang ada sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. - Bahwa mewadahi atau menjamin keberadaan Suara Kosong atau Blank Vote, dengan mengakui keberadaan Kotak Kosong di dalam Surat Suara bagi daerah pemilihan yang memiliki Dua atau Lebih 40 Pasangan Calon, menyatakan Suara Kosong sebagai suara sah dan mempengaruhi keterpilihan dari hasil Pemilukada/Pemilihan. Sehingga dengan demikian pengaturan norma Suara Kosong atau Blank Vote yang diinginkan para Pemohon adalah sebagai berikut: 1) Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa: Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b memuat foto, nama, dan nomor urut calon, dan Kolom Kosong sebagai wujud pelaksanaan suara kosong. 2) Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa: Pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara: a. Memberi tanda satu kali pada surat suara baik pada pasangan calon maupun Kolom Kosong; atau b. Memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik. 3) Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa: Surat suara untuk Pemilihan dinyatakan sah jika: a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan b. Pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu Pasangan calon dalam surat suara atau pada Kolom Kosong. 4) Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa: Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak dan mengalahkan perolehan suara Kolom Kosong (Blank Vote) ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Terpilih. 41 5) Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa: Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak dan mengalahkan perolehan suara Kolom Kosong (Blank Vote) ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Terpilih. - Bahwa untuk menakar permasalahan pertentangan Norma Pasal dan Ayat pada UU Pemilukada yang diuji dengan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagai Batu Uji yang dimohonkan dalam permohonan a quo para Pemohon menguraikannya dalam tabel grafis sebagai berikut: UU Pemilukada Permasalahan Bertentangan Dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Isi Surat Suara Tidak Mengakomodir Suara Kosong (Blank Vote) sebagai Suara Sah Pasal 22E ayat (1): Pemilu dilasanakan secara jujur dan adil dan Pasal 28D ayat (1):pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tata Cara Pemberian Suara Tidak Mengakomodir Warga Negara Pemilih Suara Kosong (Blank Vote) sebagai suara sah Pasal 22E ayat (1): Pemilu dilasanakan secara jujur dan adil dan Pasal 28D ayat (1):pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 94 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 Keabsahan Surat Suara Tidak Mengkomodir Bagi Warga Negara Pemilih Suara Kosong (Blank Vote) sebagai suara sah Pasal 22E ayat (1): Pemilu dilasanakan secara jujur dan adil dan Pasal 28D ayat (1):pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 42 Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Tidak Mengkomodir Bagi Warga Negara Pemilih Suara Kosong (Blank Vote) sebagai suara sah dan ditetapkan/dicatatkan dalam perolehan suara sah Pasal 22E ayat (1): Pemilu dilasanakan secara jujur dan adil dan Pasal 28D ayat (1):pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Tidak Mengkomodir Bagi Warga Negara Pemilih Suara Kosong (Blank Vote) sebagai suara sah dan ditetapkan/dicatatkan dalam perolehan suara sah Pasal 22E ayat (1): Pemilu dilasanakan secara jujur dan adil dan Pasal 28D ayat (1):pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. IV. PETITUM Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil dan alasan-alasan permohonan tersebut diatas maka para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitiusi Republik Indonesia untuk dapat memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan yang amar putusannya sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, Tahun 2015) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengingkat sepanjang tidak dimaknai: Frasa “Surat Suara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b dimaknai memuat foto, nama, dan nomor urut calon dan Kolom Kosong sebagai wujud pelaksanaan Suara kosong; 43 3. Menyatakan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, Tahun 2015) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: ayat (1) Frasa “Pemberian suara untuk pemilihan” dapat dilakukan dengan cara: a.Memberi tanda satu kali pada surat suara baik pada Pasangan Calon maupun Kolom Kosong sebagai pelaksanaan Suara Kosong; 4. Menyatakan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, Tahun 2015) bertentangan dengan Undang-Undang NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Frasa “Surat suara untuk Pemilihan dinyatakan sah” jika: b. Pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu Pasangan calon dalam surat suara atau pada Kolom Kosong sebagai pelaksanaan Suara Kosong; 5. Menyatakan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, Tahun 2016) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Frasa “Memperoleh Suara Terbanyak” haruslah di maknai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memeroleh suara terbanyak haruslah mengalahkan Perolehan suara Kolom Kosong (Blank Vote) ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Terpilih; 6. Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, Tahun 2016) bertentangan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 44 mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: (1) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang Frasa “memeroleh suara terbanyak” haruslah dimaknai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memeroleh suara terbanyak haruslah mengalahkan perolehan suara Kolom Kosong (Blank Vote) ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Terpilih; 7. Memerintah pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 30 Oktober 2024, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Herdi Munte; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Missiniaki Tommi; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat atas nama Herdi Munte; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat atas nama Missiniaki Tommi; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 45 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Klipping-Kliping Koran/Media Online/Sumber Website; 10. Bukti P-10 : Print out Daftar Pemilih Tetap atas nama Herdi Munte; 11. Bukti P-11 : Print out Daftar Pemilih Tetap atas nama Missiniaki Tommi. 46 pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656, selanjutnya disebut UU 1/2015), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 47 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 48 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dalam permohonan a quo menyatakan: Pasal 79 ayat (1) UU 1/2015 Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b memuat foto, nama, dan nomor urut calon. Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015 Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara: a. memberi tanda satu kali pada surat suara; atau b. memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik. Pasal 94 UU 8/2015 Surat suara untuk Pemilihan dinyatakan sah jika: a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan b. pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu pasangan calon dalam surat suara. Pasal 107 ayat (1) UU 10/2016 Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih. Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih. 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemohon I adalah pemilih dalam Pilkada Serentak di Provinsi Sumatera Utara (vide bukti P-10) dan Pemohon II adalah pemilih dalam Pilkada Serentak di Provinsi Sumatera Barat (vide bukti P-11). Bahwa Pemohon I menyatakan pernah bekerja Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara selama 2 periode (sepuluh tahun) sebagai Komisioner yang membidangi divisi hukum, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. 4. Bahwa para Pemohon menyatakan secara potential terdapat kerugian hak konstitusional apabila kolom kosong atau suara kosong tidak diakui sah di dalam Pilkada dengan lebih dari satu pasangan calon. Menurut para Pemohon suara 49 kosong atau suara ketidaksetujuan merupakan bagian dari kedaulatan rakyat dan kebebasan berekspresi yang para Pemohon lakukan dan seharusnya dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945. Hal ini menjadi tidak adil karena suara kosong dilindungi terhadap daerah dengan pasangan calon tunggal yang diakomodir dalam bentuk kotak kosong yang dapat dipilih. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dalam batas penalaran yang wajar, anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan, menurut Mahkamah, bersifat spesifik dan potensial, karena dengan adanya norma a quo keberadaan perolehan suara kolom kosong atau suara kosong pada daerah dengan pasangan calon kepala daerah lebih dari satu tidak diakui. Di samping itu, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015, Pasal 94 UU 8/2015, Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil sebagaimana (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 50 1. Bahwa menurut para Pemohon, suara kosong atau “blank vote” adalah wujud melawan apatisme dan ketidakpercayaan publik terhadap sistem politik yang selama ini hanya memberikan kepada rakyat/pemilih pada pilihan yang tidak demokratis. 2. Bahwa menurut para Pemohon, pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih tidak boleh diperhadapkan pada pasangan calon yang tidak disetujui oleh rakyat sendiri. Rakyat tidak boleh dipaksa untuk memilih pasangan calon yang diusung partai politik, rakyat (pemilih) harus diberikan ruang kebebasan berekspresi untuk tidak menyetujui seluruh pasangan calon yang ada dikarenakan pasangan calon tersebut lahir dari rahim ketidakdemokratisan. Bentuk perlawanan dari ketidakdemokratisan tersebut adalah perlindungan dan jaminan kebebasan berekspresi dalam menyalurkan hak memilih berupa ketidaksetujuan terhadap pasangan calon yang berkontestasi harus dinyatakan sebagai suara sah. 3. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut diatas para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memfasilitasi satu kotak kosong di dalam surat suara bagi daerah yang memiliki dua atau lebih pasangan calon seperti halnya kotak kosong di dalam daerah yang terdapat calon tunggal. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon dalam petitumnya memohon agar Mahkamah menyatakan. 1. Pasal 79 ayat (1) UU 1/2015 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengingkat sepanjang tidak dimaknai: Frasa “Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b memuat foto, nama, dan nomor urut calon dan kolom kosong sebagai wujud pelaksanaan suara kosong”; 2. Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Frasa “Pemberian suara untuk pemilihan” dapat dilakukan dengan cara: a. Memberi tanda satu kali pada surat suara baik pada pasangan calon maupun kolom kosong sebagai pelaksanaan suara Kosong; 3. Pasal 94 UU 8/2015 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Frasa “Surat suara untuk Pemilihan dinyatakan sah” jika: b. Pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu Pasangan calon dalam surat suara atau pada Kolom Kosong sebagai pelaksanaan Suara Kosong; 51 4. Pasal 107 ayat (1) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Frasa “memperoleh suara terbanyak” haruslah dimaknai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota yang memeroleh suara terbanyak haruslah mengalahkan perolehan suara kolom kosong (Blank Vote) ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati terpilih serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota terpilih; 5. Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang Frasa “memeroleh suara terbanyak” haruslah dimaknai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang memeroleh suara terbanyak haruslah mengalahkan perolehan suara kolom kosong (Blank Vote) ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur terpilih. [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 30 Oktober 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan berdasarkan pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal dapat/tidak dapat diajukan kembali pengujian norma Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015, Pasal 94 UU 8/2015, Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 karena sebelumnya norma a quo telah pernah diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah, terlebih dahulu perlu menilai keterpenuhan syarat dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) yang masing-masing menyatakan: 52 Pasal 60 UU MK: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Bahwa terhadap pengujian Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015, Pasal 94 UU 8/2015, Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 sudah pernah diajukan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PUU-XXII/2024 yang diucapkan sebelumnya dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2024 dengan amar “Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang pengujian Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU 2/2024) tidak dapat diterima dan menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya”. Setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan, telah ternyata dalam Perkara Nomor 125/PUU-XXII/2024, para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015, Pasal 94 UU 8/2015, Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 serta Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU 2/2024) dengan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan, untuk permohonan para Pemohon a quo menguji norma Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015, Pasal 94 UU 8/2015, Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sementara itu, jika dicermati lebih lanjut, para Pemohon tidak mengajukan pengujian UU 2/2024, dan apa yang dimohonkan para Pemohon 53 dalam petitum terdapat perbedaan dengan Perkara Nomor 125/PUU-XXII/2024. Berkenaan dengan hal tersebut, terhadap norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016, Mahkamah belum menilai dalil pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas substansi permohonan a quo beralasan atau tidak, secara formal permohonan a quo berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 beralasan untuk dapat diajukan kembali. Oleh karenanya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut. [3.11] Menimbang bahwa berkaitan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon apabila dicermati lebih lanjut, permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah perlunya penambahan frasa “kolom kosong sebagai wujud pelaksanaan suara kosong” dalam Pasal 79 ayat (1), Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015 dan Pasal 94 UU 8/2015 dan penambahan frasa “haruslah mengalahkan perolehan suara kolom kosong (blank vote)” dalam Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 sebagaimana termaktub dalam petitum permohonan para Pemohon. [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi para Pemohon (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. [3.13] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015, Pasal 94 UU 8/2015, Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 inkonstitusional sepanjang tidak ditambahkan frasa “kolom kosong sebagai wujud pelaksanaan suara kosong” dalam Pasal 79 ayat (1), Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015 dan Pasal 94 UU 8/2015 dan penambahan frasa “haruslah mengalahkan perolehan suara kolom kosong (blank vote)” dalam Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016. Atau dengan kata lain, para Pemohon menghendaki agar perolehan suara kolom kosong atau suara kosong diakui keberadaannya dalam pemilihan kepala daerah dengan lebih dari satu pasangan calon. Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, setelah Mahkamah memperhatikan dengan saksama mengenai pengakuan terhadap keberadaan perolehan suara kolom kosong atau “blank vote” yang telah diputus oleh Mahkamah 54 dalam perkara Nomor 125/PUU-XXII/2024, yang dalam pertimbangan hukum Paragraf [3.12] sampai dengan Paragraf [3.15] menyatakan: [3.12] Menimbang bahwa dalam konteks permohonan para Pemohon, maka persoalan yang kemudian harus dijawab Mahkamah adalah, apakah tidak adanya aturan mengenai “blank vote” dalam pemilihan kepala daerah yang pesertanya lebih dari satu pasangan calon (bukan calon tunggal), melanggar hak memilih karena para Pemohon tidak dapat memilih sesuai dengan hati nuraninya yaitu pilihan tidak setuju dengan semua pasangan calon peserta pemilihan yang tertera dalam surat suara. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Mahkamah terlebih dahulu akan mengguraikan mengenai “blank vote” atau kotak kosong yang menjadi pokok persoalan para Pemohon. “Blank vote” adalah pilihan untuk tidak memilih dari pilihan-pilihan yang tersedia. Singkatnya, “blank vote” adalah pilihan yang tidak terakomodir dalam semua pilihan yang tersedia. “Blank vote” sering dikaitkan dengan protest vote, di mana pemilih kecewa dengan calon yang tersedia sehingga memutuskan untuk tidak memilih calon dimaksud. Berbeda dengan abstain, “blank vote” tetap memilih dan pilihannya tetap akan diperhitungkan sebagai suara sah yang akan menentukan siapa yang akan terpilih dalam pemilihan. Terdapat beberapa jenis “blank vote” yang dipraktikkan di dunia, seperti blank ballots, null ballots, spoiled ballots, dan none of the above vote. Sebagai sebuah pilihan sistem pemilihan, “blank vote” dapat diterima dan dipraktikan di beberapa negara terutama negara yang mewajibkan warga negara yang telah memenuhi syarat, untuk memilih. Dengan beragamnya kondisi politik, sosial, dan budaya masyarakat di setiap tempat, maka tidak semua negara menerapkan “blank vote” pada pemilihannya. Karena “blank vote” bukan merupakan rujukan demokratis atau tidaknya sebuah pemilihan. Sistem yang dipilih masing-masing negara akan menyesuaikan dengan kondisi politik, sosial, dan budaya masyarakatnya. Meskipun penerapan “blank vote” dapat mengurangi jumlah pemilih yang golput, sehingga tingkat partisipasi masyarakat akan tinggi, namun “blank vote” belum tentu cocok diterapkan di semua negara. Dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sejenis “blank vote” yaitu sejak tahun 2015 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU- XIII/2015. Dalam hal ini, model “blank vote” dimaksud diperintahkan oleh Mahkamah untuk diterapkan bagi pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Mahkamah dalam memutus berlakunya “blank vote” pada pemilihan dengan calon tunggal memiliki banyak pertimbangan, karena berkaitan erat dengan hak rakyat yang terancam hilang. Pilihan menerapkan “blank vote” pada pemilihan dengan calon tunggal tidak terlepas dari sistem kontestasi yang dipilih untuk pemilihan kepala daerah yaitu pemilihan secara langsung. Kontestasi pemilihan kepala daerah diatur bahwa setidak-tidaknya pemilihan diikuti oleh dua pasangan calon peserta, karena memang kontestasi demikianlah yang dianggap ideal untuk membentuk kompetisi yang sehat. Dengan syarat harus adanya lebih dari satu pasangan calon, ternyata pembentuk undang-undang tidak menyiapkan jalan keluar jika syarat ini tidak terpenuhi, yang kemudian menyebabkan kekosongan hukum karena menyebabkan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal akan ditunda 55 pelaksanaannya. Karena itulah Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 memutuskan bahwa pemilihan harus dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon dengan terlebih dahulu diupayakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasangan calon. Calon tunggal adalah upaya akhir demi memenuhi hak konstitusional warga negara, dan karena bagi pemilihan dengan calon tunggal tidak ada kontestan lain, maka manifestasi kontestasinya lebih tepat dipadankan dengan meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah “setuju” atau “tidak setuju” (model plebisit) dengan pasangan calon tunggal tersebut. Pertimbangan Mahkamah ini menetapkan bahwa “blank vote”/kotak kosong dalam calon tunggal menjadi sebuah pilihan, meskipun bukan merupakan pilihan yang ideal karena menghilangkan makna kompetisi dan kontestasi dalam pengertian yang sesungguhnya. Oleh karena itu, maka “blank vote” pada pemilihan dengan calon tunggal di Indonesia adalah jalan keluar terakhir demi menyelamatkan hak memilih warga negara yang terancam tidak dapat dipenuhi. Yang harus diutamakan adalah pemilihan dengan kompetisi yang sehat dengan lebih dari satu pasangan calon, sehingga tidak perlu ada “blank vote” sebagaimana pada calon tunggal. Menurut Mahkamah, bagi negara Indonesia yang menghendaki adanya kompetisi dan kontestasi dalam pemilihan langsung, maka “blank vote” bukanlah pilihan yang ideal, karena yang diharapkan adalah adanya adu gagasan dan program dari para pasangan calon dalam kontestasi yang sehat. Sehingga terlihat keunggulan dan kekurangan masing-masing pasangan calon, yang akan menjadi pertimbangan masyarakat sebagai pemilih untuk dapat lebih cermat dan selektif dalam menentukan pilihan yang cocok dengan kehendaknya. “Blank vote” atau kotak kosong hanya pilihan anti-mainstream yang jika dipilihpun hanya akan memperpanjang proses pemilihan. Karena itulah “blank vote” pada calon tunggal adalah jalan keluar dari kekosongan hukum yang terjadi, namun bukan menjadi pilihan yang ideal. Dengan pertimbangan demikian, menurut Mahkamah dengan tidak adanya pilihan “blank vote” dalam pemilihan kepala daerah dengan lebih dari satu pasangan calon tidak mengurangi hak memilih para Pemohon. Para Pemohon adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, sehingga jelas memiliki hak pilih yang tidak dapat dihalangi. Tidak ada hak pilih yang hilang atau terganggu dengan tidak adanya “blank vote” pada pemilihan kepala daerah dengan lebih dari satu pasangan calon. Namun, akan berbeda jika “blank vote” tidak ada pada pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal, yang tanpa “blank vote” maka pemilihan akan ditunda sampai pemilihan berikutnya, sehingga tidak ada kontestasi yang dikehendaki sebagai sebuah sistem pemilihan. [3.13] Menimbang bahwa selain itu, Mahkamah menegaskan kembali bahwa memilih dalam pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah merupakan hak asasi manusia, sehingga bukan merupakan kewajiban warga negara. Dalam hal ini, meskipun UUD NRI Tahun 1945 tidak mewajibkan warga negara untuk memilih dalam pemilihan umum, namun sebagai warga negara yang baik partisipasi pemilih dalam pemilihan tetap diperlukan. Berbeda dengan beberapa negara lain yang mewajibkan warga negaranya untuk memilih dalam pemilihan umum. Seperti negara Australia yang akan 56 mengenakan denda bagi warga negara berusia di atas 18 tahun yang tidak memberikan suara dalam pemilihan umum federal atau negara bagian kecuali dengan alasan yang sah. Bahwa oleh karena memilih dan dipilih bukan merupakan kewajiban, maka bagi pemilih yang menganggap tidak ada pasangan calon yang sesuai kehendaknya, tidak dapat dipaksakan untuk tetap memilih, apalagi sampai dikenakan sanksi jika tidak memilih. Negara telah menjamin setiap warga negara dapat menjalankan haknya, namun warga negara juga berhak untuk menggunakan atau melepaskan haknya. Sebagai sebuah hak, maka untuk memperoleh pemenuhan atas hak memilih dimaksud, masyarakat harus berpartisipasi dan menggunakan hak suaranya. Dalam hal ini, tentu Mahkamah sama sekali tidak bermaksud mendorong masyarakat untuk tidak memilih atau melepaskan haknya dalam pemilihan kepala daerah, apalagi dengan alasan tidak ada calon yang dikehendaki dan tidak ada “blank vote” yang dapat dipilih, karena dengan memilih maka masyarakat telah berpartisipasi aktif pada proses politik yang merupakan tanggung jawab bersama. Partisipasi politik yang tinggi akan memberikan legitimasi lebih besar bagi pemerintahan yang dijalankan oleh calon terpilih, yang kemudian memberikan legitimasi pula pada kebijakan-kebijakannya yang akan mengikat semua masyarakat setempat tanpa terkecuali, baik yang memilih maupun tidak. [3.14] Menimbang bahwa yang menjadi akar persoalan para Pemohon yang menginginkan memilih “blank vote” pada pemilihan lebih dari satu pasangan calon, adalah kekecewaan karena calon yang para Pemohon harapkan akan menjadi kepala daerah tidak menjadi peserta pemilihan akibat praktik kartel politik. Menurut Mahkamah, terlepas dari benar atau tidaknya ihwal kartel politik yang menyebabkan persoalan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, persoalan demikian terletak pada awal tahapan pemilihan yaitu pada proses penjaringan calon, yang seharusnya diselesaikan dengan memperbaiki proses pencalonan. Karena proses pencalonan bukan hanya tentang partai politik yang memiliki strategi dan manuver tertentu untuk mencapai tujuannya, namun juga terkait dengan figur/tokoh yang memiliki keinginan untuk maju dan memimpin daerah, baik figur yang berasal dari partai politik maupun yang berasal dari perseorangan, yang seharusnya juga mempersiapkan diri dengan matang. Para pendukung dari figur/tokoh yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah juga harus memberikan dukungan konkret sejak awal, sehingga figur/tokoh tersebut dapat merencanakan dengan matang pencalonannya, membuat strategi, misi, dan program yang menarik di mata para pemilih, sehingga memiliki “nilai jual” dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Hal ini dilakukan untuk mencari partai politik yang dapat menjadi kendaraan politiknya untuk mencalonkan diri, jikapun tidak ada kendaraan dari partai, maka calon yang bersangkutan dapat menggunakan jalur calon perseorangan yang harus dipersiapkan secara matang. Bahwa persoalan dukungan partai politik yang tergabung dalam “koalisi besar” sehingga mengurangi peluang banyak calon yang menjadi peserta pemilihan menjadi tantangan tersendiri. Terhadap hal ini, Mahkamah sebagaimana dikemukakan di atas, juga sudah memberikan kelonggaran syarat partai politik yang dapat mengajukan calon kepala daerah 57 sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU- XXII/2024 yang menurunkan ambang batas/threshold bagi partai politik dengan mendasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu pada provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan dengan besaran sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah. Sehingga, idealnya akan semakin banyak partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan calon kepala daerah, dan akan membuka peluang seseorang yang hendak mencalonkan diri, juga bagi masyarakat pemilih akan memiliki banyak pilihan calon yang dapat dipilih sesuai kehendaknya. Namun, dengan pengaturan demikian pun, ternyata masih banyak daerah yang pemilihannya hanya diikuti oleh calon tunggal karena partai politik tetap memilih berkoalisi. Hal ini secara hukum tidak dapat dipersalahkan karena partai politik memiliki agenda masing-masing. Meskipun fakta demikian, berdampak pada tidak terserapnya aspirasi masyarakat. Padahal, fungsi partai politik di antaranya adalah melakukan rekrutmen dalam pengisian jabatan politik dan menyerap aspirasi masyarakat termasuk dalam proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun, terlepas dari semua itu, proses pencalonan sudah diatur sedemikian rupa dengan pilihan sistem yang ada, dengan adanya jalur partai politik dan jalur perseorangan, maka menurut Mahkamah di kemudian hari partai politik dan figur/tokoh yang hendak menjadi calon hendak bersinergi jauh hari sebelum dimulainya proses pencalonan. [3.15] Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak terjadi pengurangan hak memilih yang melanggar prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dalam hal ini, yang sesungguhnya terjadi adalah praktik politik yang masih berada dalam proses pencarian bentuk yang ideal untuk dapat menghadirkan kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lebih sehat. Oleh karena itu, dalil para Pemohon mengenai ketiadaan pengaturan “blank vote” dalam norma yang dimohonkan pengujian telah menyebabkan hak memilih dari para Pemohon menjadi terlanggar adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, terhadap permasalahan hukum yang dipersoalkan para Pemohon yaitu agar perolehan suara kolom kosong atau suara kosong diakui keberadaannya dalam pemilihan kepala daerah dengan lebih dari satu pasangan calon, menurut Mahkamah dengan tidak adanya pilihan “blank vote” dalam pemilihan kepala daerah dengan lebih dari satu pasangan calon tidak mengurangi hak memilih seperti yang didalilkan oleh para Pemohon. Dalam posisi demikian, Mahkamah belum memiliki alasan mendasar untuk bergeser dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PUU-XXII/2024. Dengan demikian, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PUU-XXII/2024 mutatis mutandis berlaku untuk pertimbangan hukum permohonan a quo sepanjang norma Pasal 79 ayat (1), Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015, dan Pasal 94 UU 8/2015. 58 Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 107 ayat (1) UU 10/2016 yang menyatakan, “Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih” dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 yang menyatakan, “Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih”, merupakan norma yang substansinya kelanjutan dari norma Pasal 79 ayat (1), Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015, dan Pasal 94 UU 8/2015. Oleh karena ketiga norma dimaksud telah dinyatakan tidak inkonstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PUU-XXII/2024, sehingga menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk menilai dan mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016. Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pasal 79 ayat (1), Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015, Pasal 94 UU 8/2015, Pasal 107 ayat (1), dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 telah ternyata tidak menciderai prinsip pelaksanaan pemilihan yang jujur dan adil, serta kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dalam permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 59 [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal lima, bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 13.26 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu 60 oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Ria Indriyani