144/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 144/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Muhammad Ainul Yaqin Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Perumahan Rangga Permai RT. 003 RW.004, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. sebagai -------------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Ahmad Azhar Ramadhan Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Keang risin II Nomor 185 RT. 002, RW. 001, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tanggerang Selatan, Provinsi Banten. sebagai ------------------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Galang Bagus Dwi Yuniarto Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Kampung Kandang RT.001, RW. 006, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. sebagai ------------------------------------------------------------------------ Pemohon III; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai ----------------- --------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 Agustus 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Agustus 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 149/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 144/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 20 Agustus 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 8 September 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut. I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”; (Bukti P-2) 3. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) menyatakan bahwa: 3 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD Tahun 1945” 4. Bahwa terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Bukti P-3), yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; dan d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 5. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut “UU PPP”), mengatur bahwa hierarki atau kedudukan UUD NRI 1945 lebih tinggi daripada Undang- Undang. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) beserta penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU PPP, setiap ketentuan di dalam Undang- Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi” 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution), artinya apabila terdapat muatan materi maupun proses terbentuknya undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi (unconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat 4 menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun pasal per pasalnya. Mahkamah Konstitusi juga merupakan penafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir; 8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang (untuk selanjutnya disebut “PMK 7/2025”), menyatakan bahwa: (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perpu. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU MK serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP; 9. Bahwa oleh karena objek perkara pengujian ini adalah muatan materi yang terdapat pada frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c dan e dalam Pasal 50 huruf a, b, c, dan e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Bukti P- 6) terhadap Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”); 10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang Para Pemohon ajukan; II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Bukti P-7) mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang- undang; 5 c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara” Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Yang dimaksud dengan “Hak Konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.” KUALIFIKASI PARA PEMOHON A. Kualifikasi Pemohon I 1. Bahwa Pemohon I adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Penduduk (KTP) (Vide Bukti P-1); 2. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai karyawan swasta pada PT Bimasena Karya Utama (Bukti P-22), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi sebagai subkontraktor dalam kedudukannya sebagai sekretaris, Pemohon I menggantungkan sepenuhnya sumber penghidupan bagi diri dan keluarganya dari upah/gaji yang diperoleh dari hubungan kerja dengan perusahaan tersebut; 3. Bahwa sumber dana untuk pembayaran upah/gaji Pemohon I berasal dari termin pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PT Bimasena Karya Utama untuk mitra usahanya, dalam hal ini PT PP (Persero) Tbk., yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor konstruksi. Dengan demikian, kelancaran pemenuhan hak-hak normatif Pemohon sebagai pekerja sangat bergantung pada kelancaran pemenuhan kewajiban PT PP (Persero) Tbk. kepada PT Bimasena Karya Utama; 4. Bahwa sebagai warga negara dan sebagai pekerja, Pemohon I memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, yang dalam perkara ini relevan untuk dikutip, antara lain: Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 (Bukti P-23): "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." 6 Hak ini tidak hanya dimaknai sebagai ketersediaan lapangan kerja, tetapi juga mencakup jaminan atas keberlangsungan penghidupan yang layak dari pekerjaan tersebut, yang elemen utamanya adalah penerimaan upah secara tepat waktu dan penuh. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Bukti P-8): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Hak ini mencakup kepastian bagi Pemohon untuk dapat memperoleh haknya melalui mekanisme hukum yang efektif apabila terjadi sengketa dalam hubungan kerja, termasuk sengketa pembayaran upah. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 (Vide Bukti P-8): "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Hak atas imbalan yang adil dan layak secara inheren mengandung makna ketepatan waktu pembayaran, karena penundaan pembayaran imbalan secara sepihak merupakan bentuk perlakuan yang tidak adil dan tidak layak. Bahwa dengan demikian hak-hak konstitusional Pemohon I dirugikan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, tidak adanya kepastian hukum yang adil sehingga tidak mendapatkan perlindungan hal tersebut terjadi karena tidak adanya arti atau subjek hukum seperti apa pada frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon II merupakan subjek hukum perorangan Warga Negara Indonesia, yang telah memiliki kualifikasi dan memiliki hak serta layak untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang Undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. 7 B. Kualifikasi Pemohon II 1. Bahwa Pemohon II adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Penduduk (KTP) (Vide Bukti P-1); 2. Bahwa Pemohon II adalah seorang karyawan swasta yang berprofesi sebagai Legal Associate pada sebuah Kantor Hukum (Vide Bukti P-22). Dalam menjalankan pekerjaannya, Pemohon II memiliki kewajiban untuk memberikan pertimbangan hukum, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan, serta melaksanakan tugas-tugas hukum lainnya yang berkaitan dengan hukum keperdataan; Bahwa Pemohon II merasa dirugikan atas tidak adanya arti atau subjek hukum seperti apa dari frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Sehingga tidak adanya kepastian hukum terkait dengan salah satu mekanisme dalam hukum perdata yaitu penyitaan aset yang terkandung maksud dari frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. 3. Bahwa, karena tidak ada subjek hukum yang pasti, maka hak- hak konstitusional Pemohon II sebagai warga negara dirugikan, karena berpotensi menghambat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesionalnya, mengganggu efektivitas pekerjaan, serta mengurangi kepastian hukum yang seharusnya dijamin oleh konstitusi; Bahwa sebagaimana pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 (Vide Bukti P-23); "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan danpenghidupan yang layak bagikemanusiaan” Bahwa sebagaimana pada Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 (Vide Bukti P-8): 8 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon II merupakan subjek hukum perorangan Warga Negara Indonesia, yang telah memiliki kualifikasi dan memiliki hak serta layak untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. C. Kualifikasi Pemohon III 1. Bahwa Pemohon III adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Penduduk (KTP) (Vide Bukti P-1); Bahwa Pemohon III adalah seorang karyawan swasta yang berprofesi sebagai Legal Associate pada sebuah Kantor Hukum (Vide Bukti P-22). Dalam menjalankan pekerjaannya, Pemohon III memiliki kewajiban untuk memberikan pertimbangan hukum, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan, serta melaksanakan tugas-tugas hukum lainnya yang berkaitan dengan hukum keperdataan; 2. Bahwa Pemohon III merasa dirugikan atas tidak adanya arti atau Subjek Hukum seperti apa dari frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, sehingga tidak adanya kepastian hukum terkait dengan salah satu mekanisme dalam hukum perdata yaitu penyitaan aset terhadap subjek hukum yang dimaksud pada frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Karena tidak memiliki subjek hukum yang pasti dan mendapatkan perlakuan yang istimewa yang disamakan seperti Instansi Pemerintah maka hak-hak konstitusional Pemohon III sebagai warga negara dirugikan, karena berpotensi menghambat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesionalnya, mengganggu efektivitas pekerjaan dan, serta mengurangi 9 kepastian hukum yang seharusnya dijamin oleh konstitusi; Sebagaimana pada Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 (Vide Bukti P- 23): "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan danpenghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Sebagaimana pada Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 (Vide Bukti P- 8): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” 3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon III merupakan subjek hukum perorangan Warga Negara Indonesia, yang telah memiliki kualifikasi dan memiliki hak serta layak untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang Undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi; Bahwa dengan demikian sebagaimana telah diuraikan di atas maka Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, yang dirugikan atas hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945, sehingga Para Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan pengujian Undang- undang kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-undang Mahkamah Konstitusi juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. KERUGIAN KONSTITUSIONAL Bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) Undang- undang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut; a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-undang; c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan faktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran 10 yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat (causaal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Bahwa sebagaimana Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 terkait dengan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional yang dirasakan oleh Para Pemohon yaitu sebagai berikut; 1. Bahwa dalam rangka mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Para Pemohon wajib lebih dahulu menunjukkan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang secara tegas diberikan serta dijamin oleh UUD 1945. Hak konstitusional tersebut menjadi dasar dan alasan yuridis bagi Para Pemohon untuk menyatakan bahwa ketentuan undang-undang yang diuji telah menimbulkan kerugian nyata terhadap hak konstitusional dimaksud. Adapun hak konstitusional Para Pemohon yang relevan dalam perkara a quo adalah sebagai berikut: a. Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan dan dijamin oleh UUD 1945, yaitu jaminan atas keberlangsungan penghidupan yang layak, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu; "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." b. Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan dan dijamin oleh UUD 1945, yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, yaitu; “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” c. Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan dan dijamin oleh UUD 1945, yaitu hak untuk bekerja serta 11 mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Hak atas imbalan yang adil dan layak secara inheren mengandung makna ketepatan waktu pembayaran, karena penundaan pembayaran imbalan secara sepihak merupakan bentuk perlakuan yang tidak adil dan tidak layak” 2. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon dirugikan dengan berlakunya frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dengan uraian sebagai berikut: Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; “Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap: a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah; c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.” 2.1. Bahwa Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada Instansi Pemerintah yaitu aset tidak bergerak yang dimiliki oleh negara/daerah berada Instansi Pemerintah. Bahwa sudah jelas yang dimaksud Instansi Pemerintah di dalam Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dapat diartikan ataupun dimengerti bahwa Instansi Pemerintah sebagai subjek hukum yang dapat memegang uang atau surat berharga milik negara/daerah. Namun, berbeda halnya dengan frasa “Pihak Ketiga” dalam Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 1 12 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara karena tidak ada penjelasan yang tegas mengenai siapa yang dimaksud sebagai subjek hukum pada pasal a quo. Akibatnya, karena tidak dapat dipahami secara pasti siapa yang termasuk dalam kategori “Pihak Ketiga” dalam Pasal 50 huruf a Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sehingga uang atau surat berharga milik negara/daerah yang berada pada “Pihak Ketiga” Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara tersebut tidak dapat disita. Padahal, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus ada kejelasan dan kepastian hukum. Apabila suatu norma tidak memiliki kejelasan, maka hal itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada tidak terpenuhinya rasa keadilan; 2.2. Bahwa Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan “uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah”, sehingga menimbulkan pertanyaan uang siapa yang harus disetor kepada negara/daerah dengan demikian frasa “Pihak Ketiga” dalam Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak memiliki kejelasan mengenai siapa yang dimaksud sebagai subjek hukumnya. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak dapat dipahami siapa yang termasuk dalam kategori “Pihak Ketiga” dalam Pasal 50 huruf b Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Apabila frasa tersebut tidak diberikan penjelasan yang tegas, maka menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum. Kondisi tersebut jelas merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam UUD 1945; 2.3. Bahwa dalam frasa “Pihak Ketiga” huruf c pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 13 Perbendaharaan Negara disebutkan mengenai barang tidak bergerak atau kebendaan lainnya milik negara/daerah baik yang berada pada Instansi Pemerintah maupun pada Pihak Ketiga. Dalam hal ini, keberadaan barang tidak bergerak dan kebendaan lainnya pada Instansi Pemerintah jelas menunjukkan bahwa Instansi Pemerintah merupakan subjek hukum yang dimaksud. Namun berbeda dengan frasa “Pihak Ketiga”, huruf c dalam Pasal 50 Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara, karena tidak terdapat penjelasan yang tegas mengenai siapa subjek hukum yang dimaksud. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan dalam penerapan norma, sehingga melahirkan ketidakpastian hukum. Padahal dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara; 2.4. Bahwa frasa “Pihak Ketiga” dalam Pasal 50 huruf e Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan mengenai barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. Namun demikian, tidak ada penjelasan yang tegas mengenai siapa yang dimaksud dengan subjek hukum frasa “Pihak Ketiga” huruf e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ketidakjelasan ini menimbulkan persoalan karena berdampak pada larangan penyitaan terhadap barang yang dimaksud, padahal penyitaan tersebut mungkin diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan; 2.5. Bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan terhadap negara atas kemungkinan penyitaan aset negara, baik yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak, dari pihak manapun. Namun demikian, frasa “Pihak Ketiga” huruf a,b,c dan e dalam Pasal 14 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak disertai dengan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud sebagai subjek hukum nya; 2.6. Bahwa dengan demikian sebagaimana uraian di atas hak konstitusional Para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang Undang yaitu pada frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Tentang Perbendaharaan Negara. 3. Bahwa kerugian hak konstitusional sebagaimana dialami Para Pemohon bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi apabila norma a quo tetap diberlakukan, dengan uraian sebagai berikut: 3.1. Bahwa mengingat Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP (Vide Bukti P-1); 3.2. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon I bersifat spesifik dan aktual (actual loss). Kerugian tersebut bukanlah kerugian hipotesis atau yang masih bersifat asumsi, melainkan kerugian nyata yang telah dialami oleh Pemohon I. Secara konkret, Pemohon I tidak menerima pembayaran gaji selama beberapa bulan akibat mandeknya arus kas di perusahaan tempatnya bekerja, yang secara langsung disebabkan oleh keterlambatan pembayaran dari PT PP (Persero) Tbk. Akibat tidak diterimanya gaji tersebut, hak Pemohon atas penghidupan yang layak sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 secara nyata terlanggar; 3.3. Bahwa Pemohon I mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup pokok sehari-hari, seperti biaya pangan, papan, transportasi, dan pelayanan kesehatan. Hal ini jelas bertentangan dengan esensi "penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"; 15 3.4. Bahwa kerugian ini juga bersifat potensial dan berkelanjutan terhadap Pemohon I, apabila frasa “Pihak Ketiga” huruf a,b,c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak diberikan makna yang jelas, sehingga proses penyitaan terhadap “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tetap tidak dapat dilakukan eksekusi penyitaan 3.5. Bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon II dan Pemohon III bersifat spesifik karena ketidakjelasan subjek hukum pada frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Tentang Perbendaharaan Negara sehingga membuat pelayanan Pemohon II dan III terhambat untuk melakukan tugas dalam pendampingan penyitaan aset yang diminta oleh klien karena tidak diberikan penjelasan yang konkrit subjek hukum seperti apa yang dimaksud frasa “Pihak Ketiga” huruf a,b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3.6. Bahwa dalam kondisi ketidakjelasan frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menimbulkan kerugian bagi Pemohon II dan Pemohon III dalam bekerja karena dapat dianggap tidak melayani klien sepenuhnya dalam melakukan pekerjaan dalam proses penyitaan aset, dan Pemohon II dan Pemohon III dapat dianggap tidak profesional karena tidak berani dalam mendampingi dalam proses penyitaan. karena masih adanya ketidak jelasan dalam frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara, sehingga pasal a quo sesungguhnya dapat merugikan Pemohon II dan Pemohon III; 3.7. Bahwa kerugian tersebut akan selalu berpotensial dialami oleh Para Pemohon apabila frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan 16 e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak diberikan subjek hukum yang jelas, dan akan selalu menimbulkan risiko multitafsir dalam menjalankan pekerjaannya di dalam masyarakat; 4. Bahwa ada hubungan sebab akibat (causaal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan dalam pengujian 4.1. Bahwa hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional yang disebabkan frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Pemohon I memiliki kerugian yang nyata sehingga tidak menerima pembayaran gaji selama beberapa bulan. Kondisi tersebut terjadi akibat mandeknya arus kas di perusahaan tempat Pemohon I bekerja, yang secara langsung disebabkan oleh keterlambatan pembayaran kewajiban oleh PT PP (Persero) Tbk kepada perusahaan tersebut; 4.2. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas antara kerugian konstitusional yang dialami Pemohon I dengan berlakunya frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang tidak memiliki makna yang jelas terkait dengan subjek hukum nya, maka ketidakjelasan norma tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai mekanisme eksekusi penyitaan terhadap pihak ketiga yang memiliki kewajiban kepada perusahaan Pemohon I; 4.3. Bahwa karena frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka, proses eksekusi penyitaan terhadap “Pihak Ketiga” tidak dapat dijalankan, sehingga menyebabkan perusahaan tempat Pemohon I bekerja tidak memperoleh pembayaran yang semestinya. Akibat 17 langsungnya, perusahaan mengalami kesulitan arus kas dan tidak dapat membayar gaji Pemohon I. Dengan demikian, secara nyata kerugian konstitusional Pemohon I merupakan akibat langsung dari berlakunya norma yang dimohonkan pengujiannya; 4.4. Bahwa hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional yang disebabkan frasa “Pihak Ketiga” huruf a,b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Pemohon II dan III memiliki hubungan yang bersinggungan langsung dalam pekerjaan nya dalam penyelesain perkara yang berkaitan dalam pendampingan hukum terkait dengan penyitaan aset, karena tidak adanya penjelasan yang dimaksud dalam frasa “Pihak Ketiga” huruf a,b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sehingga proses dalam pendampingan hukumnya dapat terhambat karena belum adanya penjelasan terkait subjek hukum yang dimaksud pada frasa “Pihak Ketiga” huruf a,b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4.5. Bahwa selain itu juga karena frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak diberikan penjelasan terkait siapa yang dimaksud subjek hukum nya, maka akan menghambat proses pelaksanaan tugas dan dapat dianggap tidak memilikikompetensi oleh klien dalam mendampingi perkara terkait dengan penyitaan aset, karena belum jelas nya siapa yang dimaksud subjek hukum dalam frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Bahwa ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, yaitu: 18 5.1. Bahwa jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dengan memberikan penafsiran pada frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka dalam penalaran yang wajar kerugian hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana telah didalilkan Para Pemohon tidak lagi atau setidak-tidaknya tidak akan terjadi dikemudian hari; 5.2. Bahwa setelah majelis hakim Mahkamah Konstitusi menafsirkan subjek hukum seperti apa yang dimaksud frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka Pemohon I diberikan jaminan atas keberlangsungan penghidupan yang layak dari pekerjaannya yang diemban sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 akan terpenuhi, sehingga kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi di kemudian hari; 5.3. Bahwa setelah majelis hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang menafsirkan secara jelas subjek hukum seperti apa yang dimaksud dalam sebagaimana dimaksud frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka norma tersebut akan memperoleh kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, hak konstitusional Para Pemohon berupa jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 akan terpenuhi, sehingga kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi di kemudian hari; 5.4. Bahwa setelah Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menafsirkan subjek hukum seperti apa yang dimaksud frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Pemohon I akan berakibat diberikan perlakuan 19 yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 akan terpenuhi sehingga kerugian konstitusional yang dialami Pemohon I tidak lagi atau tidak akan terjadi di kemudian hari. III. Alasan Permohonan 1. Bahwa terhadap ketentuan norma yang diuji konstitusionalitas normanya adalah frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang tidak memiliki kejelasan terkait dengan subjek hukumnya, sebagaimana berikut: Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; “Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap: a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah; c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.” Apabila Para Pemohon uraikan per huruf dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara masih belum jelas subjek hukum yang dimaksud pada frasa “Pihak Ketiga huruf a, dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yaitu “uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga”. sehingga uang atau surat berharga milik negara/daerah dapat berada pada Instansi Pemerintah, maupun “Pihak Ketiga” namun sayangnya frasa “Pihak Ketiga” tidak diberikan penjelasan atau makna subjek hukum yang jelas sehingga tidak memiliki kepastian hukum; 2. Bahwa dapat diartikan Instansi Pemerintah sebagai subjek hukum yang merupakan lembaga atau organisasi yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan publik, dan bukan badan usaha yang mencari profit; 20 3. Bahwa yang sangat merugikan Para Pemohon adalah apabila frasa “Pihak Ketiga” pada Pasal a quo diartikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) karena BUMN adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh negara, dengan modal yang seluruhnya atau sebagian besar berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat berbentuk Persero, yaitu perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham dan bertujuan utama mencari keuntungan, serta Perusahaan Umum (Perum), yaitu badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, dengan tujuan utama memberikan kemanfaatan umum sekaligus dapat memperoleh keuntungan. BUMD badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan modal yang seluruhnya atau sebagian besar berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. BUMD dapat berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) yang berorientasi pada keuntungan (profit oriented) maupun Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang lebih menekankan pada pelayanan publik namun tetap mencari keuntungan; 4. Bahwa penjelasan terkait BUMN dan BUMD tersebut di atas,hubungan negara terhadap BUMN (Persero) adalah hubungan kepemilikan sebagai pemegang saham Perseroan Terbatas yang hak dan kewajibannya tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Negara tidak lagi mempunyai kekuasaan yang bebas terhadap sebagian kekayaan negara yang dipisahkan untuk menjadi modal perseroan karena telah dikonversi menjadi hak pemegang saham sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Perseroan Terbatas; Bahwa, dengan telah dikonversi menjadi kepemilikan pemegang saham dalam persentase yang tercermin sebagai hak suara dalam RUPS dan hak untuk mendapatkan deviden, maka hubungan negara maupun daerah dengan kekayaan yang semula dimilikinya menjadi putus. Apabila negara dalam pembentukan Persero memisahkan kekayaannya yang berupa barang atau benda dengan nilai uang tertentu sebagai modal Persero yang kemudian dikonversi menjadi saham, maka hubungan kepemilikan negara dengan barang atau benda tersebut telah putus, artinya barang atau benda tersebut tidak lagi milik negara tetapi bagian dari harta kekayaan Perseroan, sebab apabila 21 kepemilikan negara masih tetap melekat, maka negara akan mempunyai dua titel hak atas suatu barang atau benda yang sama. Hak pemegang saham menggantikan hak kepemilikan yang sebelumnya dipunyai oleh negara; 5. Bahwa pengurusan BUMN dan/atau BUMD dilakukan oleh Direksi.” Dengan demikian, Direksi mempunyai kewajiban untuk melakukan pengurusan BUMN dan/atau BUMD, dalam hal ini melakukan suatu usaha. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi melakukan perbuatan korporasi dan yang penting adalah perbuatan korporasi tersebut ditujukan ke luar berdasar hak-hak yang telah ditentukan dalam UU BUMN, Undang- Undang Perseroan Terbatas, dan AD/ART BUMN. Hubungan hukum yang dibangun Direksi dengan pihak luar sebagai pihak kedua adalah berdasarkan perbuatan yang tunduk pada prinsip kesamaan derajat, yaitu otonomi para pihak. Oleh karenanya, bersifat kontraktual sehingga hukum yang berlaku untuk kedua belah pihak adalah hukum perdata biasa Sehingga akan bertentangan apabila yang dimaksud Pihak Ketiga adalah BUMN; 6. Bahwa, barang bergerak milik negara/daerah dapat mencakup penyertaan modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); 7. Bahwa, setelah penyertaan modal tersebut efektif, aset tersebut mengalami transformasi hukum menjadi kekayaan BUMN/BUMD dengan status sebagai ‘kekayaan negara yang dipisahkan’. Sebagai entitas korporasi yang tunduk pada rezim Undang-Undang Perseroan Terbatas, seluruh aset BUMN/BUMD secara hukum sah menjadi objek sita sebagai konsekuensi dari statusnya selaku badan hukum yang mandiri; 8. Bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi, seperti Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013 (Bukti P-9), menegaskan bahwa kekayaan BUMN dan/atau BUMD merupakan bagian dari keuangan negara, konteks putusan tersebut harus dipahami secara cermat. Penegasan tersebut dibuat dalam rangka memperkuat kewenangan Badan Pemeriksa 22 Keuangan (BPK) dalam ranah hukum publik, yakni untuk mengawasi dan memastikan akuntabilitas pengelolaan aset negara. Bahwa telah terjadi sebuah lompatan logika yang fatal apabila kewenangan audit dalam ranah hukum publik tersebut ditarik untuk menciptakan imunitas dalam ranah hukum privat. Tindakan "memisahkan" kekayaan negara itu sendiri adalah sebuah tindakan hukum yang secara sengaja memasukkan aset tersebut ke dalam rezim hukum perdata dan menundukkannya pada segala risiko komersial; 9. Bahwa logika hukum yang benar adalah, meskipun sumber modal BUMN berasal dari negara sehingga tunduk pada pengawasan BPK (ranah publik), status aset tersebut telah berubah menjadi modal perseroan yang tunduk pada hukum perdata (ranah privat). Oleh karena itu, aset tersebut dapat menjadi jaminan atas utang-utang perusahaan dan dapat disita untuk melunasi kewajiban komersialnya; 10. Bahwa dengan demikian, penafsiran yang benar secara konstitusional adalah "kekayaan negara yang dipisahkan" memiliki dualitas status: ia tetap menjadi objek pengawasan keuangan negara dalam ranah publik, namun secara fungsional ia adalah aset korporasi yang tunduk pada segala mekanisme hukum perdata dalam ranah privat, termasuk penyitaan; 11. Bahwa, apabila frasa “Pihak Ketiga” huruf a dalam Pasal 50 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditafsirkan mencakup BUMN dan/atau BUMD, maka penafsiran tersebut secara langsung bertentangan dengan asas persamaan kedudukan dihadapan hukum (equality before the law); 12. Bahwa, akibat dari penafsiran tersebut adalah BUMN dan/atau BUMD akan memperoleh suatu bentuk kekebalan atau imunitas hukum dalam menjalankan aktivitas korporasinya. Hal ini menciptakan perlakuan yang diskriminatif karena menempatkan BUMN dan/atau BUMD pada posisi yang lebih istimewa dibandingkan dengan subjek hukum lainnya; 13. Bahwa, pemberian imunitas tersebut merupakan pengabaian terhadap kewajiban konstitusional negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak seluruh warga negara. Pemenuhan jaminan atas kedudukan yang sama 23 di hadapan hukum adalah salah satu tugas fundamental pemerintah yang tidak dapat dikesampingkan demi kepentingan subjek hukum tertentu; 14. Bahwa yang menjadi akibat dari ketidakpastian hukum yang adil karena frasa Pihak Ketiga pada pasal a quo mendapatkan privilege berlebih yaitu pihak manapun tidak dapat menyita uang atau surat berharga milik negara/daerah yang keberadaanya pada Pihak Ketiga, sehingga akan berpotensi terhadap Pemohon II dan III tidak mendapat pekerjaan karena apabila Pemohon mendapatkan klien yang perkaranya terkait dengan penyitaan uang atau surat berharga milik negara/daerah yang bukan berada Instansi Pemerintah namun, setelah melakukan proses secara hukum aset tersebut dinyatakan tidak dapat disita karena tergolong yang dimaksud frasa “Pihak Ketiga” maka hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi Pemohon II dan III karena selanjutnya akan berpotensi tidak mendapatkan pekerjaan yang serupa hal tersebut akan berakibat Pemohon II dan Pemohon III diangap tidak profesional dalam menangani terkait dengan perkara penyitaan, seihingga berpotensi tidak mendapatkan upah yang seharusnya didapat, sebagaimana yang dirasakan juga oleh Pemohon I yang tidak mendapatkan upah sesuai dengan tenggat waktu, selain itu juga karena Para Pemohon juga merupakan warga negara yang secara penalaran yang wajar harus mengetahui hukum yang berlaku di Indonesia, dan mendapatkan kepastian hukum yang adil karena frasa “Pihak ketiga” huruf a dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak memiliki penjelasan siapa subjek hukumnya maka hal tersebut akan selalu menimbulkan ketidakpastian hukum bukan hanya kepada Para Pemohon namun juga akan berakibat pada Warga Negara Indonesia lainnya, Perusahaan Swasta dan Badan Hukum lainnya yang tidak termasuk Pihak Ketiga; 15. Bahwa dengan berlakunya frasa “Pihak Ketiga” huruf a dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Perbendaharaan Negara apabila yang dimaksud “pihak ketiga” adalah BUMN dan/atau BUMD sekalipun jika melakukan penunggakan sehingga berpotensi dapat merugikan Pemohon nantinya, apabila Pemohon II dan Pemohon III melakukan kerja sama atau 24 melakukan penyedia jasa hukum terhadap klien yang bermasalah dengan BUMN dan/atau BUMD dalam perkara penyitaan aset yang dimiliki oleh BUMN dan/atau BUMD, maka hal tersebut sesungguhnya telah menimbulkan ketimpangan dalam hubungan hukum khususnya dalam proses sita aset yang sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam perspektif keadilan kontraktual, hal ini berpotensi menimbulkan kezaliman hukum, karena Pemohon akan berpotensi terhambat dalam penyelesaian perkara khususnya dalam proses penyitaan aset. Dengan demikian, perlindungan hukum yang berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak bagi pihak yang dirugikan dapat mengikis prinsip kepastian hukum dan keadilan. Formulasi kebijakan atau mekanisme hukum yang lebih berimbang perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat berpotensi merugikan Para Pemohon 16. Bahwa dengan berlakunya frasa “Pihak Ketiga” huruf a dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, apabila Pemohon II dan Pemohon III melakukan kerja sama dengan BUMN dan/atau BUMD, kemudian BUMN dan/atau BUMD wanprestasi terhadap Pemohon II dan Pemohon III sehingga Pemohon II dan Pemohon III melakukan permohonan penyitaan uang atau surat berharga terhadap BUMN dan/atau BUMD dan tidak dapat dilakukan karena terhalang dengan frasa “Pihak Ketiga” huruf a Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka hal tersebut sesungguhnya telah menimbulkan ketimpangan dalam hubungan hukum khususnya dalam proses sita uang atau surat berharga yang sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 17. Bahwa Jika ketentuan frasa “Pihak Ketiga” huruf a Pasal 50 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, memberikan perlindungan yang berlebihan terhadap uang/surat berharga yang berada pada BUMN dan/atau BUMD sehingga tidak dapat dieksekusi sita, meskipun Pihak Ketiga memiliki hutang yang harus dipenuhi, maka hal ini dapat berpotensi merugikan Para Pemohon yang bergantung pada jaminan hukum untuk penyelesaian sengketa khususnya dalam proses 25 Sita. Dalam konteks ini, pengujian menjadi penting untuk menjaga keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis; 18. Bahwa frasa “Pihak Ketiga” huruf b dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "Uang yang Harus Disetor oleh Pihak Ketiga" memiliki makna yang kabur (ambigu). Ketentuan tersebut tidak memberikan penjelasan terperinci mengenai jenis-jenis setoran yang dikecualikan dari tindakan penyitaan, apakah itu dalam bentuk setoran pajak, retribusi daerah, maupun kewajiban finansial lainnya kepada negara atau pihak lain, sehingga hal tersebut memberikan kerugian terhadap Para Pemohon atas ketidakpastian hukum; 19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, timbul antinomi hukum (pertentangan norma) apabila frasa “Pihak Ketiga” huruf c dalam Pasal 50 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditafsirkan mencakup BUMN dan/atau BUMD. Hal ini karena di satu sisi Pasal 50 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara melarang penyitaan barang bergerak milik negara/daerah yang berada pada Pihak Ketiga, sementara di sisi lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas justru mengizinkan penyitaan terhadap seluruh aset korporasi; 20. Bahwa pada frasa “Pihak Ketiga” huruf e dalam Pasal 50 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara apabila ditafsirkan mencakup BUMN dan/atau BUMD sehingga tidak dapat dilakukan penyitaan terhadap barang tersebut karena alasan untuk melaksanakan tugas pemerintahan namun hal tersebut akan tidak elok karena berpotensi mencederai Para Pemohon karena tidak diperlakukan secara adil dan Para Pemohon tidak diberikan jaminan dan kepastian yang sama dihadapan hukum; 21. Bahwa salah satu indikator paling jelas dari cacatnya suatu peraturan adalah ketika dapat menimbulkan konflik norma (conflict of norms) yang serius dalam sistem hukum. Karena frasa “Pihak Ketiga” huruf a,b,c dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, melalui penafsirannya yang keliru, telah menjadi sumber kekacauan normatif yang nyata karena bertentangan 26 dengan berbagai instrumen hukum fundamental lainnya; 22. Bahwa telah terjadi konflik langsung dengan prinsip universal dalam hukum perdata, yakni Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa segala harta kekayaan debitur menjadi jaminan bagi perikatan-perikatannya frasa “Pihak Ketiga” huruf a,b,c,dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dengan melarang penyitaan aset yang dikuasai BUMN dan/atau BUMD, telah menciptakan pengecualian yang merusak universalitas Pasal 1131 KUHPerdata tanpa adanya dasar pembenaran yang dapat diterima dalam konteks hubungan komersial; 23. Untuk memvisualisasikan konflik ini, matriks berikut menyajikan disharmonisasi norma secara ringkas: Tabel 1: Matriks Disharmonisasi Norma Terkait Penyitaan Aset dalam Sengketa Perdata Instrumen Hukum Ketentuan Pokok Implikasi Terhadap Penyitaan Aset Negara Pasal 50 UU No. 1/2004 Melarang penyitaan terhadap aset negara yang berada pada "Pihak Ketiga". Melarang (jika BUMN= Pihak Ketiga): Menciptakan imunitas absolut. Pasal 1131 KUHPerdata Seluruh kekayaan debitur menjadi jaminan umum bagi para krediturnya. Memperbolehkan: BUMN sebagai debitur, asetnya menjadi jaminan. SEMA No. 7 Tahun 2012 Aset BUMN (Persero) dapat disita berdasarkan Pasal 197 HIR. Memperbolehkan Secara Eksplisit: Memberikan panduan teknis untuk penyitaan. 27 UU No. 37/2004 (Kepailitan) BUMN dapat dipailitkan, yang berarti asetnya masuk dalam sita umum (boedel pailit). Memperbolehkan (secara implisit melalui mekanisme kepailitan): Kepailitan adalah bentuk sita umum. 24. Bahwa yang paling mencolok, adalah adanya pertentangan frontal dengan yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012. SEMA tersebut secara eksplisit dan tidak ambigu menyatakan bahwa penyitaan terhadap aset BUMN (Persero) dapat dilakukan. Adanya dua norma yang saling meniadakan antara Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan pedoman dari lembaga peradilan tertinggi ini telah menciptakan dualisme hukum yang membingungkan dan secara langsung merusak kepastian hukum; 25. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, huruf X tentang Penyitaan (Bukti P- 16), berbunyi sebagai berikut: “Terhadap barang milik negara, dapat dilakukan penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR” 26. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut apabila BUMN dan/atau BUMD terlibat dalam hubungan keperdataan dengan Pihak Ketiga, termasuk Pemohon, maka aset BUMN dan/atau BUMD tersebut dapat dijadikan objek sita, selama melalui mekanisme hukum yang berlaku, yaitu dengan izin Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 HIR (Bukti P-17); 27. Bahwa SEMA ini juga menunjukkan bahwa larangan absolut yang tercantum dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 3J ayat (2) Undang-Undang BUMN dan/atau BUMD telah menimbulkan disharmonisasi norma (conflict of norms), serta menciptakan ketidakpastian hukum yang nyata bagi pihak ketiga. Dalam hal ini, Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang secara potensial akan menjalin hubungan hukum atau kerja sama usaha dengan BUMN dan/atau BUMD, menjadi kehilangan instrumen hukum 28 berupa permohonan sita jaminan apabila terjadi sengketa. Ketidakmampuan untuk mengakses mekanisme perlindungan hukum tersebut berakibat pada terhambatnya pemenuhan hak-hak perdata Pemohon secara adil dan setara di hadapan hukum; 28. Bahwa terjadi inkonsistensi yang fundamental dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). UU Kepailitan secara jelas mengatur mekanisme kepailitan bagi BUMN, yang pada hakikatnya merupakan sebuah "sita umum" (general beslag) atas seluruh harta kekayaan debitur; 29. Bahwa apabila frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c dan e Pasal 50 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditafsirkan secara absolut melarang segala bentuk penyitaan terhadap BUMD dan/atau BUMD, maka ketentuan mengenai penyitaan aset bergerak maupun tidak bergerak terhadap BUMN dan/atau BUMD dalam konteks Kepailitan pun akan menjadi pasal mati (dode letter). Kontradiksi ini menunjukkan kurangnya harmonisasi legislasi yang serius dan mengancam efektivitas hukum kepailitan sebagai sarana penyelesaian utang yang adil bagi para kreditur; 30. Bahwa ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU- XI/2013 (Bukti P-9) dan No. 62/PUU-XI/2013 (Bukti P-10) kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal di BUMN, sehingga BUMN dan/atau BUMD dilindungi oleh organ negara yaitu pemerintah dan selalu mendapatkan keringanan, sesungguhnya jika dalam bisnis seharusnya perusahaan swasta maupun perorangan (“Perusahaan”) juga memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum terutama dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang seharusnya didapatkan atas hasil adanya kerja sama antara BUMN dan/atau BUMD dengan Perusahaan; 31. Bahwa terhadap pernyataan yang telah dikumandangkan dalam pasal a quo sesungguhnya BUMN dan/atau BUMD juga memiliki kedudukan yang sama, namun Para Pemohon tetap meyakini bahwasanya ada batasan- batasan yang memang harus dikuasai oleh negara, namun apabila yang dimaksud dalam aset negara yang dimaksud frasa “Pihak Ketiga” huruf a, 29 b, c dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara merupakan termasuk aset BUMN dan/atau BUMD sehingga tidak bisa disita, maka apabila BUMN dan/atau BUMD memiliki tunggakan yang telah berangsur-angsur maka Para Pemohon berpotensi tidak bisa maksimal dalam menjalankan roda ekonominya bahkan terjadi kebangkrutan sesungguhnya hal tersebut tidak patut dan telah melanggar konstitusi itu sendiri terkait hak yang sama di hadapan hukum karena dibeda-bedakannya dalam proses penyitaan aset; 32. Bahwa jika frasa” Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimaksudkan dalam konteks terkait dengan Aset Negara yang tergabung dalam BUMN dan/atau BUMD yang diartikan sebagai Pihak Ketiga tidak bisa disita maka hal tersebut mengandung benturan norma yang telah dicita-citakan dalam UUD 1945, karena sesungguhnya apabila BUMN dan/atau BUMD memiliki tunggakan kepada Para Pemohon dan dalam hal membantu dan memenuhi penyedia jasa maupun barang kepada BUMN dan/atau BUMD, dan ternyata BUMN dan/atau BUMD selalu menunggak dan belum dibayarkan sampai waktu yang tidak ditentukan dan/atau mampu untuk membayar namun dicicil dengan waktu yang sangat lama padahal sebelumnya sudah adanya perjanjian untuk dibayarkan secara tunai atau memiliki term pembayaran yang wajar dan telah disepakati namun BUMN dan/atau BUMD wanprestasi dalam hal tersebut, dan Pemohon melakukan permohonan penyitaan aset sebagaimana hukum yang berlaku, namun terbentur karena tumpang tindihnya Undang-undang sebagaimana pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sehingga Pemohon dirugikan, dimana hal ini telah terjadi dalam perkara Nomor: 075 K/ Pdt.Sus/2007 (P-24) yang secara eksplisit menggambarkan situasi terhalangnya penyitaan akibat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara karena hal tersebut maka cita-cita bangsa yang terkandung dalam preambule UUD 1945 tidak terpenuhi sehingga dapat dinilai bahwa sesungguhnya bangsa sendiri yang menghianati masyarakatnya sendiri; 30 33. Bahwa apabila yang dimaksud dalam frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah BUMN dan/atau BUMD yang telah melakukan penunggakan, maka seharusnya penyitaan aset tetap dapat dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap Para Pemohon yang berpotensi akan dirugikan. Meskipun frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dapat memberikan perlindungan tertentu bagi Pihak Ketiga, hal ini tidak seharusnya menghilangkan Para Pemohon untuk menuntut haknya melalui jalur hukum, termasuk melalui penyitaan aset. Prinsip keadilan dan keseimbangan dalam berbisnis tetap harus dijaga, sehingga apabila yang dimaksud frasa “Pihak Ketiga” Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terbukti lalai dalam memenuhi kewajibannya, maka langkah hukum seperti sita jaminan (conservatoir beslag) dapat diberlakukan; 34. Bahwa jika suatu entitas negara dapat berlindung di balik aturan yang menghalangi penyitaan aset meskipun telah wanprestasi, maka hal ini berpotensi menciptakan impunitas ekonomi, di mana yang dimaksud frasa” Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak memiliki inisiatif dan berpotensi melakukan kesewenang-wenangan untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu karena beranggapan aset yang dimilikinya tidak dapat disita. Akibatnya, apabila Para Pemohon melakukan kerja sama dengan entitas tersebut termasuk vendor atau perusahaan yang bekerja sama dengan Pihak Ketiga yang dimaksud pada frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara akan berpotensi terus menghadapi risiko tanpa perlindungan hukum yang jelas. Oleh karena itu, perlu ada pembatasan yang lebih jelas terhadap penerapan frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, sehingga penyitaan aset tetap dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, terutama jika terjadi wanprestasi yang terbukti akan merugikan pemohon 31 termasuk pihak lain secara signifikan. Dengan demikian, kepastian hukum dan keadilan dalam dunia usaha harus tetap terjaga; 35. Bahwa dalam sistem hukum perdata Indonesia, penyitaan aset merupakan mekanisme sah yang digunakan untuk menjamin hak kreditur terhadap debitur yang wanprestasi. Jika yang dimaksud dalam frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah BUMN dan/atau BUMD yang menunggak pembayaran dan tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya, maka penyitaan aset harus tetap menjadi opsi hukum yang dapat digunakan oleh pihak yang dirugikan. Dari sudut pandang keadilan dan kepastian hukum, pengecualian terhadap penyitaan aset bagi frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dapat menciptakan moral hazard, di mana entitas ini bisa dengan mudah menghindari kewajiban finansial tanpa konsekuensi yang jelas. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip keseimbangan di mana setiap pihak yang bersepakat harus menanggung risiko secara proporsional. Oleh karena itu, peraturan yang melindungi Pihak Ketiga dari penyitaan aset harus ditafsirkan secara ketat dan tidak boleh digunakan sebagai tameng untuk menghindari kewajiban komersial. Jika yang dimaksud frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara beroperasi dalam kapasitasnya sebagai entitas bisnis dan gagal memenuhi kewajibannya, maka harus tunduk pada aturan hukum yang adil, termasuk kemungkinan penyitaan aset sebagai bentuk perlindungan hak kreditur. 36. Bahwa prinsip asas kekeluargaan yang menghendaki hubungan yang adil saling menguntungkan, dan tidak membedakan perlakuan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Ketika frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah BUMN dan/atau BUMD yang menunggak pembayaran atau gagal memenuhi kewajiban perjanjian, seharusnya memiliki hak yang sama untuk memperoleh penyelesaian yang adil. Dalam hal ini, penyitaan aset terhadap frasa”Pihak Ketiga” huruf 32 a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud adalah BUMN dan/atau BUMD yang wanprestasi harus tetap menjadi mekanisme yang dapat diterapkan untuk memastikan bahwa hak Para Pemohon akan terlindungi apabila melakukan kerja sama dengan BUMN dan/atau BUMD, serta untuk menjaga keadilan dan memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Dengan demikian, untuk menjunjung tinggi kepastian hukum, penting agar yang dimaksud frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak memberikan perlindungan yang berlebihan yang bisa mengabaikan prinsip persamaan di hadapan hukum dan keadilan. Penerapan penyitaan aset harus tetap berlaku dalam kondisi tertentu, untuk memastikan terciptanya keadilan dan keseimbangan dalam hubungan ekonomi antara negara dengan pihak swasta, sesuai dengan semangat dasar perekonomian Indonesia yang berlandaskan asas kekeluargaan; 37. Bahwa pemberlakukan “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksudkan Pihak Ketiga adalah BUMN dan/atau BUMD termasuk dalam penunggakan pembayaran hutang sehingga berpotensi merugikan Para Pemohon yang akan membuat Perusahaan, yang kemudian akan mendapatkan tawaran kerjasama yang berpotensi dapat merugikan maka sesungguhnya telah melanggar hak konstitusi dan prinsip kedudukan yang sama dihadapan hukum dan mendapatkan pengakuan dan jaminan dan dalam bekerja sama harus dijalankan secara adil, transparan, dan tidak memberikan keistimewaan kepada pihak tertentu yang dapat menciptakan ketimpangan kedudukan dihadapan hukum. Dalam konteks ini, Pasal 50 huruf a, b, c, dan e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dapat memberikan perlindungan kepada Pihak Ketiga dari tindakan hukum tertentu, termasuk penyitaan aset meskipun telah melakukan wanprestasi, berpotensi bertentangan dengan prinsip berkeadilan dan ketimpangan. Bahwa dalam prinsip hukum bisnis, setiap subjek hukum yang terlibat dalam hubungan kontraktual memiliki hak dan kewajiban 33 yang berimbang. Apabila yang dimaksud frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah BUMN dan/atau BUMD, maka BUMN dan/atau BUMD beroperasi dalam lingkungan bisnis dan akan bertransaksi dengan Pemohon, maka seharusnya mereka dapat diperlakukan sama dengan entitas bisnis lainnya, termasuk dalam hal pertanggungjawaban atas kewajiban; 38. Bahwa ketentuan mengenai dasar hukum umum terhadap penyitaan dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Bukti P-14), yang menyatakan sebagai berikut: “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.” 39. Bahwa dalam konteks ini, apabila yang dimaksud frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah BUMN dan/atau BUMD, dan apabila BUMN dan/atau BUMD melakukan wanprestasi terhadap Para Pemohon yang akan menjadi mitra kerja di masa yang akan mendatang, maka secara prinsip hukum perdata, seluruh kekayaan BUMN dan/atau BUMD semestinya dapat dijadikan jaminan untuk pelunasan kewajiban tersebut, termasuk dapat dimohonkan untuk dilakukan sita jaminan sebagai langkah perlindungan hukum bagi Pemohon. 40. Bahwa dalam Pasal 3J ayat (2) Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Bukti P-15) berbunyi sebagai berikut: “Aset BUMN tidak dapat disita, kecuali aset yang secara khusus telah dijaminkan untuk memperoleh pinjaman atau pembiayaan.” 41. Bahwa ketentuan ini memberikan perlindungan khusus terhadap seluruh aset BUMN dari upaya penyitaan, kecuali jika aset tersebut secara eksplisit telah dijadikan jaminan dalam suatu perjanjian. Dalam praktiknya, ketentuan ini menimbulkan persoalan hukum yang serius, khususnya dalam konteks hubungan perdata antara BUMN dan/atau dengan pihak ketiga. 42. Bahwa sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan bisnis dan kontrak 34 perdata sebagaimana pelaku usaha lainnya, BUMN dan/atau BUMD tetap tunduk pada hukum perdata. Namun dengan adanya norma ini, negara melalui BUMN dan/atau BUMD diberi posisi istimewa dan tidak setara dalam hubungan hukum keperdataan, sehingga apabila Para Pemohon menjadi mitra bisnis BUMN menjadi tidak memiliki akses terhadap perlindungan hukum berupa sita jaminan, kecuali BUMN secara sukarela memberikan jaminan; 43. Bahwa hal ini bertentangan dengan prinsip dasar dalam Pasal 1131 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan debitur menjadi jaminan umum bagi seluruh utangnya. Dalam hubungan hukum yang bersifat perdata dan sejajar, tidak seharusnya salah satu pihak dalam hal ini apabila yang dimaksud frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara adalah BUMN dan/atau BUMD maka BUMD dan/atau BUMD memiliki kekebalan hukum terhadap penyitaan aset, sementara pihak lainnya tidak memiliki perlindungan hukum yang efektif; 44. Bahwa apabila yang dimaksud frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah BUMN dan/atau BUMD maka akan menciptakan ketimpangan hukum, menimbulkan ketidakpastian, dan berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon, khususnya hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang setara di hadapan hukum khususnya dalam penyitaan aset sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 45. Bahwa permasalahan konstitusional yang diajukan dalam permohonan ini bukanlah perdebatan teoritis, melainkan memiliki dampak sosiologis dan ekonomis yang nyata dan merusak. Berbagai kasus di pengadilan dan pemberitaan media menjadi bukti empiris bahwa praktik wanprestasi oleh BUMN terhadap mitra swastanya, terutama vendor dan kontraktor kecil, merupakan fenomena yang telah sangat mengkhawatirkan; 46. Bahwa sebagai bukti nyata, dalam perkara antara PT LV Logistics Indonesia melawan PT Indah Karya (Persero), pengadilan telah memutuskan bahwa BUMN tersebut terbukti melakukan wanprestasi 35 dan menghukumnya membayar ganti rugi materiil. Kasus ini, bersama banyak kasus sengketa perjanjian lainnya, menunjukkan bahwa BUMN sebagai entitas bisnis tidak luput dari kegagalan memenuhi kewajiban kontraktualnya (Bukti P-19); 47. Bahwa skala permasalahan ini menjadi lebih besar dan sistemik jika merujuk pada kasus-kasus kepailitan BUMN Karya PT Istaka Karya (Persero), misalnya, dinyatakan pailit dengan total utang mencapai triliunan rupiah, yang sebagian besar merupakan tagihan dari para kreditur kecil dan vendor yang terancam kelangsungan usahanya (Bukti P-20); 48. Bahwa fenomena “utang BUMN” yang terus membengkak, terutama di sektor konstruksi, telah menjadi isu sosial-ekonomi yang mendapat perhatian serius dari publik dan legislatif. Berbagai pemberitaan secara konsisten menyoroti keluhan para pengusaha kecil yang kesulitan menagih pembayaran, yang menunjukkan bahwa ini bukanlah insiden terisolasi, melainkan gejala dari sebuah masalah sistemik; 49. Bahwa akar dari masalah sistemik ini adalah posisi tawar BUMN yang terlalu kuat, yang diperparah secara signifikan oleh potensi kekebalan hukum yang ditimbulkan dari penafsiran keliru terhadap Pasal 50 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kombinasi ini telah terbukti menciptakan lingkungan bisnis yang sangat merugikan dan tidak adil bagi mitra swasta BUMN; 50. Bahwa dengan demikian keberlakuan ketentuan Pasal 50 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang belum jelas maksud dari frasa ”Pihak Ketiga” berpotensi merugikan Pemohon, karena tidak memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup dan batasan larangan penyitaan, khususnya dalam konteks hubungan hukum antara negara (melalui BUMN dan/atau BUMD) apabila yang dimaksud dari frasa “Pihak Ketiga” adalah BUMN dan/atau BUMD. sebagaimana yang tergambarkan pada putusan no 191 K/Pdt.Sus/2011 (P-25) yang secara eksplisit menyebutkan bahwa “penyitaan terhadap aset akan berbenturan dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang melarang pihak manapun 36 untuk melakukan penyitaan terhadap antara lain uang atau surat berharga, barang bergerak dan barang tidak bergerak milik negara” Maka ketika terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari pihak BUMN dan/atau BUMD, ketentuan ini akan berpotensi menghalangi Pemohon untuk mengajukan upaya hukum seperti sita jaminan atas aset negara yang digunakan dalam hubungan bisnis, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 1131 KUHPer, SEMA No. 7 Tahun 2012; 51. Bahwa ketidakharmonisan frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dengan Pasal 1131 KUHPer, SEMA No. 7 Tahun 2012, juga berimplikasi pada aspek kepastian hukum yang adil dan ketimpangan kedudukan yang sama dihadapan hukum terhadap Para Pemohon, Perusahaan Swasta, dan warga negara lainnya; 52. Bahwa ketidakjelasan frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berpotensi merugikan pemohon karena dapat membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), di mana entitas pemerintah dapat berlindung di balik aturan ini untuk menghindari tuntutan hukum yang sebenarnya sah, sebagai bagian dari sistem hukum yang baik, regulasi mengenai keuangan negara harus mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Jika suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berpotensi menghalangi mekanisme kontrol terhadap aset negara, maka ketentuan tersebut perlu dikaji ulang agar lebih selaras dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance). Oleh karena itu, permohonan pengujian ini juga bertujuan untuk mendorong perbaikan regulasi guna menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan akuntabel; 53. Bahwa pemohon merasa Pengujian frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sangat penting untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan di Indonesia tetap konsisten dan harmonis. Sebagai negara hukum (rechtsstaat), Indonesia mengharuskan bahwa setiap peraturan perundang- undangan harus memiliki kesesuaian satu sama lain untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan. Konsistensi sistem 37 hukum adalah landasan dari terciptanya keadilan sosial dan peraturan yang efektif; 54. Bahwa dalam sistem hukum Indonesia, setiap norma hukum harus sesuai dengan UUD 1945, serta norma yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Prinsip hierarki hukum ini menuntut agar tidak ada norma yang bertentangan atau menabrak ketentuan hukum yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, pengujian terhadap frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara penting dilakukan untuk memeriksa apakah ketentuan tersebut selaras dengan Undang-Undang lain yang relevan, seperti Undang-Undang tentang BUMN, Undang-Undang Kepailitan, dan Undang-Undang tentang Keuangan Negara. Hal ini penting agar tidak terjadi disharmoni normatif yang dapat mengganggu penegakan hukum secara menyeluruh. Jika frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bertentangan dengan UUD 1945 maka pengujian konstitusional menjadi urgensi yang tidak bisa diabaikan; 55. Bahwa dalam perspektif hukum konstitusional, kepastian hukum merupakan prinsip dasar yang harus dijaga agar setiap individu atau badan hukum dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas. Hukum yang tidak jelas atau ambigu berisiko menimbulkan kerugian atau penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal ini, pengujian frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dapat menghindari penyalahgunaan hukum oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti BUMN dan/atau BUMD atau entitas yang berusaha menghindari kewajiban bisnis dengan berlindung pada ketentuan yang tidak transparan atau bertentangan dengan peraturan lainnya; 56. Bahwa dalam frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa aset negara yang dikuasai atau ditempatkan pada pihak ketiga tidak dapat disita. Namun, ketidakjelasan definisi “Pihak Ketiga” dalam ketentuan ini dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan, khususnya oleh entitas badan usaha yang memiliki tujuan 38 untuk mencari keuntungan. Ketidakjelasan norma ini juga berdampak pada prinsip akuntabilitas dalam hubungan bisnis dengan mitra swasta. Ketika hukum tidak memberikan batasan yang jelas, maka Pemerintah dan/atau Badan Usaha ataupun Pihak manapun dapat berlindung di balik frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara untuk menghindari tanggung jawabnya; 57. Bahwa dari perspektif ekonomi, kekebalan yang tergolong dalam frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara akan kebal dari penyitaan sehingga akan telah menciptakan suatu kondisi klasik yang sangat berbahaya yang dikenal sebagai moral hazard. Kondisi ini terjadi ketika sebuah entitas tidak menanggung konsekuensi penuh dari tindakannya, sehingga cenderung berperilaku kurang hati-hati dan mengambil risiko yang berlebihan; 58. Bahwa apabila yang dimaksud frasa” Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah BUMN dan/atau BUMD mengetahui bahwa aset perusahaan pada dasarnya "kebal hukum" dari tuntutan para kreditur, maka inisiatif untuk mengelola keuangan secara prudent, membayar utang tepat waktu, dan menjalankan bisnis secara bertanggung jawab akan berkurang secara signifikan. Sehingga Perlindungan dari frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berfungsi sebagai jaring pengaman semu yang mendistorsi pengambilan keputusan bisnis yang sehat; 59. Bahwa telah terjadi sebuah ironi yang fundamental dalam kebijakan negara. Di satu sisi, pemerintah gencar meluncurkan berbagai program untuk mendukung dan memajukan UMKM, namun di sisi lain, negara melalui penafsiran keliru apabila frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menciptakan instrumen hukum yang dapat digunakan oleh BUMN dan/atau BUMD berlindung dari kekebalan hukum dari proses penyitaan, jika demikian mana negara secara tidak langsung 39 telah mensubsidi inefisiensi dan praktik bisnis yang buruk di dalam tubuh BUMN dan/atau BUMD dengan mengorbankan kesehatan finansial dan kelangsungan hidup sektor swasta yang lebih rentan, yang mana hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan, hal tersebut bisa saja terjadi kepada Para Pemohon apabila Para Pemohon melakukan kerja sama terhadap BUMN dan/atau BUMD; 60. Bahwa iklim investasi yang sehat dibangun di atas fondasi supremasi hukum, di mana terdapat kepastian dan keadilan dalam penegakan kontrak. Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh penafsiran keliru terhadap frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara apabila yang dimaksud BUMN dan/atau BUMD sehingga akan timbul faktor risiko yang signifikan dan telah menjadi noda hitam bagi iklim investasi di Indonesia, sehingga akan berpotensi kekebalan terhadap BUMN dan/atau BUMD sebagaimana akan berpotensi kerugian terhadap Para Pemohon apabila Para Pemohon bekerjasama dengan BUMN dan/atau BUMD; 61. Bahwa pada akhirnya, ketidakjelasan frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bukan hanya merugikan kepastian hukum bagi Para Pemohon namun bisa jadi menjadi bumerang bagi perekonomian nasional. Alih- alih melindungi "aset negara", pasal ini justru menghambat potensi pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lingkungan bisnis yang tidak adil dan tidak pasti, serta sangat bertentangan dengan upaya pemerintah untuk menarik investasi berkualitas; 62. Bahwa kondisi ini merupakan sebuah luka yang ditimbulkan sendiri (self- inflicted wound) terhadap daya saing ekonomi Indonesia, yang merusak citra dan kepercayaan para pelaku ekonomi baik domestik maupun asing terhadap sistem hukum di Indonesia; 63. Bahwa tentunya hukum harus mencerminkan kebutuhan dan realitas sosial, jika suatu ketentuan hukum menghambat transaksi bisnis yang adil, maka dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat luas, terutama dalam sektor ekonomi dan investasi, Jika frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, 40 c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memberikan kekebalan pada “Pihak Ketiga” apalagi yang dimaksud adalah entitas pemerintah yang melakukan kegiatan usaha atau yang dimaksud adalah entitas BUMN dan/atau BUMD atau pihak manapun yang memiliki hak untuk melakukan kegiatan usaha agar mendapatkan keuntungan yang diatur oleh Undang-undang, maka dengan demikian dapat berpotensi dalam penyalahgunaan kewenangan, menurunya kepercayaan mitra bisnis dan investor, dan distorsi dalam kompetisi bisnis; 64. Bahwa selain itu akan berdampak lebih luas dari ketentuan terhadap dunia bisnis sehingga dapat dengan mudah menunda atau menghindari pembayaran utang dan pembayaran kewajibannya kepada mitra bisnisnya, tanpa adanya konsekuensi hukum yang seimbang, dan akan berdampak pada pelaku usaha swasta berpotensi tidak mempercayai bekerjasama dengan subjek hukum yang dimaksud “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, karena memiliki risiko hukum yang lebih tinggi, sehingga iklim investasi di Indonesia dapat terganggu, karena investor akan melihat adanya perlakuan hukum yang tidak adil dalam dunia usaha.Berdasarkan analisis di atas, frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bukan saja merugikan pemohon dari kepastian hukum namun menimbulkan konflik normatif dengan regulasi hukum lain, khususnya dalam aspek tanggung jawab korporasi, kepailitan, eksekusi aset, dan akuntabilitas keuangan negara. Ketidakharmonisan ini tidak hanya mengancam kepastian hukum bagi pelaku bisnis, tetapi juga bertentangan dengan prinsip negara hukum yang adil dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan pengujian konstitusional untuk memastikan bahwa regulasi yang berlaku tetap selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi dan tidak merugikan kepentingan masyarakat luas; 65. Bahwa analisis perbandingan hukum menunjukkan bahwa penafsiran absolut terhadap imunitas aset BUMN dan/atau BUMD telah menempatkan Indonesia sebagai sebuah anomali (outlier) di antara negara-negara dengan sistem hukum modern. Mayoritas negara telah 41 lama meninggalkan doktrin imunitas absolut dan beralih ke doktrin imunitas terbatas atau restriktif (restrictive immunity); 66. Bahwa doktrin imunitas restriktif secara cermat membedakan antara tindakan negara dalam kapasitas kedaulatannya (acta jure imperii) yang layak mendapat imunitas, dengan tindakan negara yang bersifat komersial (acta jure gestionis) yang tidak boleh mendapat imunitas. Ketika sebuah BUMN dan/atau BUMD melakukan transaksi komersial, ia harus tunduk pada mekanisme eksekusi layaknya badan hukum privat; 67. Bahwa praktik di negara-negara dengan tradisi hukum yang kuat seperti Jerman, Belanda, dan Prancis secara konsisten menerapkan doktrin ini. Di negara-negara tersebut, aset yang dimiliki oleh negara namun digunakan oleh BUMN untuk tujuan komersial tidak lagi dilindungi oleh imunitas kedaulatan dan dapat menjadi objek penyitaan untuk memenuhi putusan dalam sengketa komersial; 68. Bahwa studi perbandingan ini membuktikan bahwa negara-negara maju telah berhasil merumuskan kerangka hukum yang menyeimbangkan antara perlindungan aset negara yang berfungsi untuk pemerintahan dengan penegakan keadilan komersial. Hal ini menunjukkan bahwa BUMN dan/atau BUMD yang beroperasi di pasar harus bertanggung jawab penuh atas kewajiban perdatanya; 69. Bahwa berdasarkan praktik terbaik internasional tersebut, permohonan Para Pemohon untuk membatasi ruang lingkup frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bukanlah sebuah gagasan yang radikal. Sebaliknya, ini adalah sebuah langkah yang logis dan diperlukan untuk menyelaraskan hukum Indonesia dengan prinsip-prinsip negara hukum modern dan praktik yang berlaku secara global; Tabel 2: Perbandingan Rezim Penyitaan Aset Entitas Milik Negara di Berbagai Yurisdiksi (Bukti P - 21) Yurisdiksi Prinsip Umum Imunitas Penyitaan Aset Entitas Negara Negara dalam Sengketa Komersial 42 Indonesia (Status Quo) Tidak Jelas/Absolut (Interpretasi bermasalah): Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara melarang penyitaan aset negara pada "pihak ketiga". Dilarang: Jika BUMN dianggap "pihak ketiga" yang memegang aset negara. Prinsip OECD Netralitas Kompetitif (Competitive Neutrality): Tidak boleh ada keistimewaan hukum berdasarkan kepemilikan. Harus Diperbolehkan: SOE (BUMN) harus tunduk pada hukum persaingan dan kepailitan yang sama dengan swasta. Prancis Imunitas Terbatas (Restrictive Immunity): Membedakan jure imperii dan jure gestionis. Diperbolehkan: Jika aset digunakan untuk tujuan selain "layanan publik non- komersial". Jerman Imunitas Terbatas (Restrictive Immunity): Fokus pada fungsi komersial aset. Diperbolehkan: Aset yang digunakan dalam transaksi komersial dapat disita. Belanda Imunitas Terbatas (Restrictive Immunity): Mengikuti tren Uni Eropa dan hukum internasional. Diperbolehkan: Aset komersial tidak menikmati imunitas dari eksekusi. 70. Bahwa di tingkat global, standar tata kelola perusahaan yang baik, sebagaimana tertuang dalam OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, telah menjadi tolok ukur (benchmark) internasional. Salah satu prinsip paling fundamental yang diusung dalam pedoman tersebut adalah "netralitas kompetitif" (competitive neutrality); 71. Bahwa prinsip netralitas kompetitif mengamanatkan agar pemerintah memastikan adanya arena persaingan yang setara (a level playing field), di mana BUMN dan perusahaan swasta bersaing berdasarkan keunggulan masing-masing, bukan karena adanya hak istimewa atau 43 perlindungan hukum khusus dari negara; 72. Bahwa frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, apabila ditafsirkan sebagai perisai imunitas bagi BUMN dan/atau BUMD dalam sengketa komersial, merupakan pelanggaran yang nyata dan langsung terhadap prinsip fundamental netralitas kompetitif. Hal ini memberikan BUMN dan/atau BUMD sebuah keuntungan artifisial yang tidak didasarkan pada efisiensi atau inovasi, melainkan murni karena status kepemilikannya oleh negara; 73. Bahwa praktik yang tidak sejalan dengan standar internasional ini tidak hanya mendistorsi pasar domestik, tetapi juga merusak citra Indonesia di mata komunitas bisnis internasional. Mengabaikan prinsip ini merupakan langkah mundur dari upaya strategis untuk membangun kepercayaan investor dan mengintegrasikan perekonomian Indonesia secara sehat ke dalam tatanan ekonomi dunia; 74. Bahwa Konstitusi Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Dalam konsep Rechtsstaat sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl, terdapat empat elemen utama negara hukum (Wahyudi, 2010:153), yaitu: Perlindungan Hak Asasi Manusia, Pemisahan Kekuasaan, Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang, dan Peradilan Administrasi yang Mandiri. Maka dari perspektif ini, frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berpotensi bertentangan dengan prinsip Rechtsstaat karena tidak memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai status aset negara yang berada pada pihak ketiga, termasuk BUMN dan/atau BUMD; 75. Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum harus memiliki kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Ketidakjelasan frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dapat menyebabkan inkonsistensi dalam praktik hukum dan merugikan Para Pemohon dan pihak lain dalam hubungan bisnis dengan BUMN dan/atau BUMD; 76. Bahwa dalam hukum harus jelas dan dapat diprediksi sebagaimana 44 pandangan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu: kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, dengan demikian karena tidak jelaskan yang dimaksud dengan frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka hal tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi Para Pemohon, sehingga menyebabkan ketidakadilan karena memberikan perlindungan hukum yang berlebihan, dan tidak bermanfaat dalam berkegiatan usaha karena menghambat mekanisme penyelesaian sengketa bisnis; 77. Bahwa dalam teori keadilan John Rawls, hukum harus menjamin kesetaraan hak dan kewajiban bagi semua pihak, termasuk dalam aspek ekonomi dan bisnis (Sudiro, 2012:441). Frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Negara yang melarang penyitaan aset negara tanpa memberikan kejelasan mengenai Pihak Ketiga dapat menciptakan ketimpangan dalam bisnis, apabila yang dimaksud Pihak Ketiga adalah entitas negara yang melakukan kegiatan usaha yang dimaksud adalah BUMN dan/atau BUMD maka memberikan perlindungan yang tidak seimbang bagi BUMN dan/atau BUMD dibandingkan dengan entitas bisnis swasta lainnya; 78. Bahwa selain itu ketidak jelasan yang dimaksud dari frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juga berpotensi melanggar asas kesamaan dihadapan hukum (equality before the law) yang merupakan prinsip dasar Rule of Law sebagaimana dikemukakan oleh A.V. Dicey. Dicey menyatakan bahwa hukum harus berlaku sama bagi setiap warga negara (Hadi, 2022:174), termasuk lembaga yang beroperasi dalam ranah bisnis. Jika aset Pihak Ketiga adalah BUMN dan/atau BUMD sehingga tidak dapat disita meskipun memiliki utang kepada mitra bisnisnya, maka terdapat perlakuan tidak adil dan diskriminatif bagi pelaku usaha lainnya; 79. Bahwa Mahkamah Konstitusi putusannya telah menegaskan bahwa prinsip kepastian hukum dan keadilan harus dijaga dalam setiap peraturan perundang- undangan. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU- XI/2013 (Bukti P-18), Mahkamah menekankan 45 bahwa dalam perspektif tata susunan norma hukum, UUD 1945 merupakan ukuran validitas dan legitimasi bagi peraturan perundang- undangan yang berada di bawahnya, sehingga pemohon merasa dirugikan atas frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dapat mencederai Para Pemohon sebagaimana hak konstitusional yang telah dijamin oleh UUD 1945; 80. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah nyata terdapat kepentingan langsung dan tidak langsung Pemohon terhadap keberlakuan frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, karena ketentuan tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan dalam penegakan hukum, menghambat akses terhadap keadilan, serta menimbulkan perlakuan yang tidak setara antara pelaku usaha negara dan Pemohon. Sebagai bagian dari masyarakat hukum yang memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan prinsip-prinsip keadilan, Pemohon berkepentingan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil, transparan, dan tidak menjadi alat pembenaran bagi tindakan yang merugikan hak-hak konstitusional warga negara; 81. Bahwa apabila Permohonan Pengujian terhadap ketentuan frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dikabulkan maka akan tercipta kepastian hukum yang berkeadilan, di mana setiap entitas, termasuk Pihak Ketiga yang belum dijelaskan secara rinci, tunduk pada prinsip persamaan di hadapan hukum. Keputusan ini akan mencegah ketimpangan dalam penegakan hukum, memastikan perlakuan yang setara antara pelaku usaha negara dan Para Pemohon termasuk pelaku usaha swasta, serta mengembalikan kepercayaan terhadap sistem hukum yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, tidak ada lagi celah bagi perlakuan istimewa yang dapat merugikan hak-hak konstitusional warga negara dan dunia usaha; 82. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon, sebagai Warga Negara Indonesia berjuang tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk melindungi hak-hak masyarakat yang terancam oleh 46 ketimpangan dalam sistem hukum. Pemohon meyakini bahwa hukum harus menjadi alat keadilan yang berpihak pada kebenaran, bukan sekadar instrumen kepentingan yang dapat merugikan hak konstitusional warga negara; Sebagai contoh, ketika BUMN dan/atau BUMD mengalami wanprestasi terhadap kontrak bisnis dengan Para Pemohon, sehingga Para Pemohon tidak dapat menuntut eksekusi aset karena adanya perlindungan yang terkandung pada frasa “Pihak Ketiga” huruf a, b, c, dan e dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, maka situasi ini akan berpotensi menghambat penegakan prinsip keterbukaan dan keadilan dalam hukum ekonomi dan bisnis; IV. Petitum DALAM POKOK PERMOHONAN: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 50 huruf a, b, c dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "pihak ketiga" tidak dimaknai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Identitas para Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 47 3. Bukti P-3 : Fotokopi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Pasal 28 D Ayat 1 Undang- Undang Republik Indonesia Tahun 1945; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU- XI/2013; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 62/PUU- XI/2013; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Pasal 3 J Ayat (2) Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata 48 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf X Tentang Penyitaan; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Pasal 197 HIR (Herzien Inlandsch Reglement); 18. Bukti P-18 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU- IX/2013; 19. Bukti P-19 : Berita PT LV Logistics Indonesia melawan PT Indah Karya (Persero). Pengadilan memutuskan bahwa PT Indah Karya (Persero) terbukti melakukan wanprestasi; 20. Bukti P-20 : Berita PT Istaka Karya (Persero) dinyatakan pailit dengan total utang mencapai triliunan rupiah, yang sebagian besar merupakan tagihan dari para kreditur kecil dan vendor yang terancam kelangsungan usahanya; 21. Bukti P-21 : Kumpulan Artikel Mengenai Penyitaan Aset Entitas Milik Negara; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Identitas Terkait Profesi para Pemohon; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 075 K/Pdt.Sus/2007, halaman 41; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 075 K/Pdt.Sus/2007, halaman 21. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 49 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 50 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355, selanjutnya disebut UU 1/2004) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal yang dimohonkan (petitum) sehingga sesuai dengan sistematika permohonan 50 sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 27 Agustus 2025, hlm. 8 sampai dengan hlm. 18]. [3.3.2] Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 September 2025, pukul 08.02 WIB, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda menerima perbaikan Pemohon dan pengesahan alat bukti pada tanggal 9 September 2025. [3.3.3] Bahwa berkenaan dengan permohonan di Mahkamah Konstitusi, dipersyaratkan harus memenuhi syarat formil di antaranya adalah keterpenuhan sistematika atau format dan substansi dari sistematika permohonan. Dalam hal ini, Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).” [3.3.4] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan Permohonan para Pemohon, khususnya berkenaan dengan sistematika permohonan, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yaitu secara formal telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon dan alasan-alasan permohonan. Sebelum menguraikan ketiga bagian tersebut, para Pemohon pun juga telah menguraikan perihal identitas para Pemohon. Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025, para Pemohon telah memuat hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah dalam permohonannya. Namun demikian, walaupun permohonan a quo telah disusun dan memuat sistematika permohonan sesuai dengan PMK 7/2025, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah pun akan menilai keterpenuhan isi atau substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. [3.3.5] Bahwa norma dalam UU 1/2024 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah frasa ”pihak ketiga” dalam Pasal 50 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e UU 1/2024 yang menurut para Pemohon tidak memiliki penjelasan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam melakukan penyitaan aset negara. 51 Selanjutnya, berkenaan dengan uraian alasan-alasan permohonan, para Pemohon menguraikan mengenai teori yang berkaitan dengan kekayaan negara dalam hal ini adalah BUMN dan/atau BUMD serta hal-hal yang berkenaan dengan penyitaan aset dalam sistem hukum perdata juga praktik di beberapa negara dikaitkan dengan pendapat para Pemohon mengenai ketidakjelasan frasa ”pihak ketiga” dalam Pasal 50 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e UU 1/2024. Namun demikian, apabila dicermati lebih lanjut pada alasan permohonan para Pemohon terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, tidak terdapat uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal yang dijadikan dasar pengujian, yaitu Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketiadaan uraian tersebut mengakibatkan Mahkamah tidak dapat menilai adanya pertentangan norma yang diuji dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut dikarenakan, uraian mengenai adanya pertentangan norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan hal esensial yang harus diuraikan dan menjadi dasar dalam pengujian undang-undang. Para Pemohon pada bagian alasan-alasan permohonan seharusnya menguraikan mengapa norma a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Tanpa uraian mengenai pertentangan antara norma a quo dengan dasar pengujian, maka sulit bagi Mahkamah untuk menilai suatu norma dalam undang-undang yang diujikan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut, berkenaan dengan petitum permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon sebagai berikut: 1. ...; 2. Menyatakan Pasal 50 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "pihak ketiga" tidak dimaknai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); 3. ... 52 Setelah Mahkamah mencermati petitum permohonan para Pemohon, petitum angka 2 merupakan petitum yang tidak lazim dimohonkan dalam permohonan pengujian undang-undang. Selain itu, rumusan petitum angka (2) justru tidak berkesuaian dengan alasan-alasan permohonan para Pemohon yang menguraikan mengenai adanya permasalahan dengan berlakunya frasa ”pihak ketiga” dalam Pasal 50 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e UU 1/2004 yang menyebabkan ketidakpastian dalam proses penyitaan terhadap harta kekayaan negara. Dalam hal ini, Mahkamah dapat memahami keinginan para Pemohon yang memohon pemaknaan frasa ”pihak ketiga” dalam Pasal 50 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e UU 1/2004 karena tidak ada penjelasan berkenaan dengan hal tersebut. Namun, dengan rumusan petitum yang demikian apabila dikabulkan justru membuat keseluruhan norma yang dimohonkan para Pemohon a quo menjadi tidak jelas. Terlebih, rumusan petitum angka 2 tersebut tidak memperlihatkan adanya persoalan dalam frasa ”pihak ketiga” dalam Pasal 50 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e UU 1/2004. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena uraian alasan permohonan tidak jelas dan rumusan petitum yang tidak sesuai sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur), maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 53 [4.2] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.55 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, dan masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para 54 Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Dian Chusnul Chatimah