144/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 144/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : A. Fahrur Rozi Alamat : Dusun Gunung Malang RT 02/ RW 14, Poteran, Talango, Sumenep Pekerjaan : Mahasiswa Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 23 September 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 140/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 144/PUU-XXII/2024 pada 8 Oktober 2024, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada 25 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: 2 I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesa Tahun 5076) yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut UU 7/2020) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 3 5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (Selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang menyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, ketentuan norma yang diuji adalah materi dan penjelasan pasal dalam undang-undang. Oleh karenanya Mahkamah berwenang menguji Permohonan Pengujian Materiil terhadap Materi dan Penjelasan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap UUD NRI 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; 4 d. lembaga negara. 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan Pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan: Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakuknya undang-undang atau perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara. 3. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, yakni Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia, maka perlu dijelasan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. (Bukti P.3). Oleh karenanya Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian UU 10/2016 terhadap UUD 1945. 4. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 5. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 5 Hak konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar pemohon adalah: Pasal 28 ayat (1), menyatakan: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” Pasal 28C ayat (2), menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya” Pasal 28D ayat (1), menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Oleh karenanya itu, Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, karena memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI 1945. 6. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 6.1 Bahwa Pemohon merupakan mahasiswa aktif jurusan Hukum Tata Negara di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dibuktikan dengan kepunyaan kartu tanda mahasiswa (KTM) (Bukti P.4) 6.2 Bahwa sebagai mahasiswa, Pemohon tergabung menjadi pengurus aktif dalam sejumlah organisasi kemahasiswaan tingkat nasional, di antaranya Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara se-Indonesia (AMHTN-SI) dan Dema Fakultas Syariah Se-Indonesia (Demfasna) yang berfokus pada isu- isu ketatanegaraan dan belakangan ini aktif melakukan diskusi dan advokasi terhadap keputusan dan kebijakan pemerintah, salah satu di antaranya menyangkut agenda Revisi UU MK yang sarat dengan kepentingan politik: (https://news.detik.com/berita/d-7071016/asosiasi- mahasiswa-hukum-tata-negara-revisi-uu-mk-sangat-politis) 6 6.3 Bahwa sebagai mahasiswa hukum, Pemohon juga aktif menulis di sejumlah media nasional baik cetak maupun online dalam merespon isu- isu politik hukum ketatanegaraan yang kontroversial dan menjadi perbincangan publik. Terlebih terhadap persoalan yang menjadi isu konstitusionalitas dalam permohonan a quo, Pemohon telah menuangkan ide dalam bentuk tulisan yang tayang di detikNews dalam rangka mengedukasi publik terkait kondisi agenda-agenda legislasi yang sarat dengan kepentingan politis: “Jerat Kuasa Politik Legislasi” (detikNews, 3 Juni 2024); https://news.detik.com/kolom/d-7371458/jerat-kuasa-politik- legislasi 6.4 Bahwa selain dari pada itu, Pemohon belakangan ini juga aktif melakukan advokasi melalui jalur litigasi dengan mengajukan sejumlah permohonan pengujian undang-undang (judicial review) terhadap sejumlah ketentuan yang memiliki persoalan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Beberapa pengujian undang-undang yang sudah dilakukan di antaranya Perkara Nomor 128/PUU-XXI/2023 tentang ketentuan kampanye pemilihan umum di dunia pendidikan dan fasilitas pemerintahan, Perkara Nomor 52/PUU- XXII/2024 tentang ketentuan kampanye bagi kepala daerah dan pejabat negara aktif dalam pemilihan daerah, dan Perkara Nomor 70/PUU- XXII/2024 tentang titik hitung syarat usia minimum calon kepala daerah. 6.5 Bahwa dalam aktivitasnya sebagai mahasiswa tersebut, Pemohon terbukti memiliki peminatan yang tinggi terhadap isu dan persoalan konstitusionalitas norma positif dalam peraturan perundang-undangan, keputusan, serta kebijakan lembaga negara. Tidak cukup di sana, fakta kepunyaan peminatan yang tinggi terhadap isu konstitusionalitas tersebut juga diekspresikan dalam laku advokasi untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional sebagai warga negara yang keberadaannya diatur dalam kontitusi. 6.6 Bahwa dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa hukum, Pemohon memiliki tanggungjawab moral atas pengetahuan akademik yang telah melembaga dalam sistem berfikir Pemohon yang ditempa dalam dunia pendidikan di kampus. Dengan demikian, Pemohon berkewajiban untuk memastikan semua bentuk aturan, hukum, dan norma yang berlaku di 7 Indonesia dan mengikat semua warga negara, tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. - PEMOHON TERHALANG HAKNYA UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MATERINYA TIDAK MEMUAT KEPENTINGAN DAN/ATAU MEMILIKI DAMPAK LANGSUNG TERHADAP PEMOHON 6.7 Bahwa dalam hubungannya dengan pasal a quo yang diujikan (causal verband), sebagai perseorangan warga negara, Pemohon terhalang haknya untuk memperjuangkan jaminan hak konstitusional berupa kemerdekaan mengeluarkan pikiran dari suatu pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan sebagaimana termuat pada pasal a quo jelas membatasi hak Pemohon untuk memberikan masukan dan koreksi sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap suatu proses pembentukan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan prosedur pembentukannya. 6.8 Bahwa ketentuan pada pasal a quo yang memuat ketentuan adanya hak warga negara ikut serta dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan terbatas pada warga negara yang “terdampak langsung dan/atau memiliki kepentingan” atas materi muatan materi yang dibahas. Hal tersebut mengakibatkan hak partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi tidak menyeluruh dan tidak utuh. 6.9 Bahwa ketentuan pada pasal a quo jelas membatasi hak partisipasi dalam proses legislasi terbatas pada warga negara yang terdampak langsung atau berkepentingan terhadap materi muatan di dalamnya. Sedangkan bagi warga negara seperti halnya Pemohon yang memiliki perhatian (concern) terhadap muatan materi dari pembentukan suatu peraturan sama sekali tidak berhak untuk terlibat langsung dalam proses pembentukannya. 6.10 Bahwa secara aktual, pembatasan hak pastisipasi dalam proses legislasi sebagaimana termuat pada pasal a quo mengakibatkan tren pembentukan sejumlah undang-undang yang dilakukan tanpa pelibatan partisipasi masyarakat terus berlanjut dan meningkat dari waktu ke waktu. Tren 8 pembentukan undang-undang semacam ini juga terjadi dalam proses pembentukan Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Revisi Undang-Undang Kementerian Negara, dan Revisi Undang-Undang Keimigrasian yang baru disahkan pada sidang paripurna DPR RI ke-VII pada Kamis, 19 September 2024. 6.11 Bahwa di samping itu, secara aktual, ketentuan hak partisipasi warga negara dalam proses pembentukan undang-undang yang terbatas pada seseorang yang terdampak langsung atau memiliki kepentingan terhadap materi muatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan mengakibatkan kekacauan sistemik dalam sistem pembentukan peraturan di Indonesia. 6.12 Bahwa hal tersebut terbukti dalam proses pembentukan RUU Wantimpres dan RUU Kementerian Negara di mana pembentuk undang-undang memandang partisipasi masyarakat tidak begitu signifikan untuk dilibatkan mengingat materi muatan pengaturan yang dibahas menyangkut kewenangan Presiden semata. Artinya, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dianggap tidak perlu dilibatkan karena secara muatan materi tidak berdampak secara langsung terhadap masyarakat dan tidak memuat kepentingan masyarakat. Berikut sejumlah ungakapan pembentuk undang-undang; “(Pembahasan RUU Kementerian Negara dan RUU Wantimpres) tidak perlu melibatkan banyak orang karena menyangkut kewenangan Presiden,” Firman Subagyo, Anggota Baleg DPR RI Frakasi Partai Golkar, dalam artikel di Kompas.ID (18/9/2024). (Sumber: https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/17/walau- tanpa-partisipasi-publik-dpr-bakal-sahkan-tiga-ruu-kilat/) “Tidak melibatkan publik bukan suatu masalah. Yang terpenting proses pembentukan undang-undang kami ikuti sesuai mekanisme,” Achmad Baidowi, Wakil Ketua Baleg DPR RI Fraksi PPP, dalam artikel di Kompas.ID (17/9/2024). 9 (Sumber: https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/18/revisi-uu- kementerian-hingga-uu-wantimpres-tak-libatkan-publik-apa- dampaknya/) Maka jika dicermati secara seksama, ketentuan pada pasal a quo secara aktual memang membatasi ruang partisipasi masyarakat yang memiliki perhatian (concern) terhadap muatan materi suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Pada gilirannya, suatu rancangan materi peraturan perundang-undangan yang tidak memuat dampak langsung dan/atau tidak memuat kepentingan masyarakat di dalamnya, in casu kewenangan Presiden dalam menentukan jumlah kementerian (RUU Kementerian Negara) menjadi abstain partisipasi masyarakat. Bahwa dengan demikian, ketentuan pada pasal a quo jelas membatasi hak konstitusional Pemohon untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secarta kolektif dan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dalam suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam memberikan masukan dan pendapat, baik ketika proses perencanaan, pembahasan, atau persetujuan dari rancangan peraturan perundang- undangan. Maka menjadi jelas ketentuan pada pasal a quo telah mengakibatkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon sebagaimana dijamin pada Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 - PEMOHON TERHALANG HAKNYA UNTUK MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL 6.13 Bahwa selain terhalang haknya untuk ikut serta berpartisipasi dalam proses pembentukan rancangan undang-undang, penjelasan pasal a quo juga mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum bagi Pemohon. Pasalnya, penjelasan pasal a quo juga memuat norma tersendiri selain yang termuat pada batang tubuh pasal. 6.14 Bahwa jika dibaca secara sistematis, Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 telah mensyaratkan kelompok masyarakat “yang terdampak langsung dan/atau memiliki kepentingan” terhadap muatan materi yang dibahas. Akan tetapi, syarat keterpenuhan tersebut termuat pula pada bagian penjelasan pasal di mana kelompok masyarakat harus pula terdaftar pada “kementerian yang berwenang”. Artinya, ketentuan syarat sebagaimana termuat pada batang tubuh pasal menjadi tidak berkepastian hukum untuk dijalankan. 10 6.15 Bahwa oleh karena tidak berkepastian hukum, status ketentuan normanya membuat problem konstitusional yang merugikan Pemohon. Apakah dalam konteks ini syarat sebagaimana termuat pada batang tubuh pasal inkonstitusional bersyarat jika tidak dimaknai pula dengan ketentuan pada bagian penjelasan pasal? Apakah ketentuan antara materi dan penjelasan pasal tersebut bersifat kumulatif atau alternatif? Apakah penjelasan pasal a quo juga merupakan norma tersendiri yang mengikat atau hanya menjadi bagian penjelasan semata? 6.16 Bahwa persoalan yang demikian itu nyatanya mengandung problem konstitusional karena tidak berkepastian hukum bagi kelompok masyarakat yang mengasosiasikan atau mengorganisirkan diri dalam suatu perkumpulan sepeti halnya Pemohon. Apakah syarat berpartisipasi dalam rancangan peraturan perundangan-undangan cukup terdampak langsung dan/atau memiliki kepentingan sebagaimana ketentuan pada batang tubuh pasal, atau harus juga terdaftar di kementerian yang berwenang sebagaimana ketentuan pada bagian penjelasan pasal. 6.17 Bahwa dengan keberlakuan ketentuan pada pasal a quo, Pemohon jelas dirugikan hak kontitusionalnya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 6.18 Bahwa dengan demikian, menjadi jelas ketentuan yang termuat pada pasal a quo menyebabkan hak konstitusional berupa kemerdekaan mengeluarkan pikiran yang dijamin pada Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945, hak memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif yang dijamin pada Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945, serta hak jaminan kepastian hukum yang adil pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 jelas dilanggar sebab norma pada materi dan penjelasan pasal a quo membatasi hak partisipasi Pemohon dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta tidak berkepastian hukum. - SIFAT KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON YANG SETIDAK- TIDAKNYA MENURUT PENALARAN YANG WAJAR DAPAT DIPASTIKAN AKAN TERJADI 11 6.19 Bahwa sebagaimana disebutkan di awal, Pemohon merupakan perseorangan warga negara yang aktif berkecimpung dalam dunia aktivisme hukum. Pemohon aktif melakukan diskusi, mengasosiasikan diri dalam suatu organisasi atau perkumpulan, aktif menulis di sejumlah media cetak/online, melakukan advokasi, serta melakukan audiensi bersama sejumlah pemangku kepentingan dalam rangka mempengaruhi politik hukum kebijakan yang tidak sejalan dengan peraturan yang berlaku (Bukti P.5). 6.20 Bahwa dalam menjalankan aktivitasnya tersebut, Pemohon berhak mendapatkan jaminan kemerdekaan mengeluarkan pikiran, memperjuangkan hak secara kolektif, dan jaminan kepastian hukum yang adil untuk memastikan tidak ada pembatasan terhadap agenda-agenda aktivisme hukum yang akan dilakukan Pemohon ke depan, termasuk jaminan hak untuk melibatkan diri dan jaminan kepastian hukum yang adil untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan, kendati materi yang dibahas di dalamnya tidak berdampak lansgung dan/atau memuat kepentingan bagi Pemohon. 6.21 Bahwa dengan demikian, setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, berlakunya pasal a quo membatasi ruang aktivisme hukum Pemohon untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan karena berlakunya pembatasan subjek partisipasi serta akibat ketidakpastian hukum yang ditimbulkan dari ketentuan norma a quo yang berlaku. 6.22 Bahwa kerugian konstitusional Pemohon dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi pula ketika ketentuan pasal a quo secara aktual telah digunakan oleh pembentuk undang-undang untuk mengeksklusi orang/kelompok yang memiliki perhatian (concern) terhadap RUU Wantimpres dan RUU Kementerian Negara. Pembentuk undang- undang telah nyata-nyata mengakui tidak perlu melibatkan partisipasi masyarakat karena muatan materi yang dibahas dalam kedua RUU tersebut menyangkut kewenangan Presiden yang tidak memiliki dampak langsung atau tidak memuat kepentingan masyarakat seperti halnya Pemohon [vide paragraf 6.13 permohonan a quo]. Maka tidak menutup kemungkinan ketentuan pasal a quo juga kembali digunakan oleh 12 pembentuk undang-undang untuk mengeksklusi hak partisipasi Pemohon sebagai kelompok yang memiliki perhatian (concern). 6.23 Bahwa meski demikian dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi lagi. Artinya, kerugian hak konstitusional Pemohon dalam menjalankan aktivisme hukum tidak akan terjadi karena penyebab dari terlanggarnya hak konstitusional akibat berlakunya pasal a quo telah dimaknai oleh Mahkamah dalam kerangka yang konstitusional. 7. Bahwa Pemohon dalam hal ini jelas dirugikan secara konstitusional dengan berlakunya ketentuan pada pasal a quo karena membatasi ruang partisipasi Pemohon sebagai kelompok yang memiliki perhatian (concern) dalam proses pembentukan perundang-undangan sehingga menciderai hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran sebagaimana dijamin pada Pasal 28 ayat (1) dan hak memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif sebagaimana dijamin pada Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 dan menciderai hak Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Pengujian Materiil terhadap Materi dan Penjelasan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap UUD NRI 1945, karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN A. RUANG LINGKUP PASAL YANG DIUJI 1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang konstitusionalitas muatan Materi dan Penjelasan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sepanjang frasa “dan/atau mempunyai kepentingan” pada bagian materi 13 pasal dan sepanjang frasa “yang terdaftar di kementerian yang berwenang” pada bagian penjelasan pasal, yang menurut Pemohon tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, kemerdekaan mengeluarkan pikiran, kebebasan memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, dan kepastian hukum yang adil bagi warga negara. 2. Bahwa untuk lebih jelasnya, Pemohon kutip isi ketentuan Materi dan Penjelasan Pasal 96 Ayat (3) UU 13/2022, sebagaimana berikut: (3) Masyarakat sebagaiman dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan. Penjelasan: Ayat (3) Yang dimaksud dengan “kelompok orang” adalah kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, yang terdaftar di kementerian berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas. B. DASAR PENGUJIAN DALAM UUD NRI 1945 a) Pasal 1 ayat (2), menyatakan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar” b) Pasal 28 ayat (1), menyatakan: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” c) Pasal 28C ayat (2), menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya d) Pasal 28D ayat (1), menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya C. DALIL-DALIL PERMOHONAN 1. Bahwa sebelum menguraikan persoalan konstitusionalitas dari norma yang diujikan, penting bagi Pemohon menjelaskan terlebih dahulu tentang 14 fenomena pembentukan undang-undang yang mengabaikan hak-hak partisipasi masyarakat dalam proses pembetukannya. 2. Bahwa fenomena tersebut dapat dijumpai dari tren pembentukan undang- undang yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam proses pembentukannya. Fenomena tersebut sangat tampak pada proses pembentukan RUU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), RUU Kementerian Negara, dan RUU Keimigrasian yang berjalan dalam waktu singkat dan tanpa pelibatan partisipasi masyarakat secara bermakna. 3. Bahwa dari sekian persoalan yang ada, tren pembentukan peraturan perundang-undangan, in casu undang-undang, yang mengabaikan partisipasi masyarakat yang bermakna kian meningkat dan dilakukan secara terang-benderang oleh para pembentuk undang-undang. Padahal partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan merupakan unsur yang sangat esensial dan krusial untuk memastikan agenda legislasi dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat, mengakomodir kepentingan rakyat, serta menjamin terwujudnya hak-hak konstitsional warga negara. 4. Bahwa untuk mengakomodir partisipasi masyarakat tersebut, Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 telah menegaskan adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya yang ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu, terdapat juga jaminan hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif yang diatur pada Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945. Artinya, konstitusi saat ini sudah menjamin hak masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memberikan perlindungan untuk mengeluarkan pikiran dalam bentuk lisan maupun tulisan. 5. Bahwa setelah menguraikan tren berhukum yang semakin mengabaikan adanya partisipasi masyarakat yang bermakna, Pemohon menemukan adanya persoalan konstitusionalitas norma yang mengatur tentang hak partisipasi masyakarat dalam suatu proses pembentukan perundang- undangan. Persoalan konstitusional tersebut termuat pada Materi dan Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 sepanjang frasa “dan/atau 15 mempunyai kepentingan” pada bagian materi pasal, serta sepanjang frasa “yang terdaftar di kementerian yang berwenang” pada bagian penjelasan pasal. 6. Bahwa ketika dibaca secara utuh, ketentuan yang termuat pada pasal a quo sejatinya mengatur tentang “ketentuan subjek” dari pada hak partisipasi masyarakat. Ketentuan subjek mengatur tentang kualifikasi siapa saja masyarakat yang boleh terlibat dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. - PASAL A QUO SEPANJANG FRASA “DAN/ATAU MEMPUNYAI KEPENTINGAN” BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3), PASAL 28 AYAT (1), DAN PASAL 28C AYAT (2) UUD NRI 1945 KARENA MEMBATASI RUANG PARTISIPASI BAGI PERORANGAN/KELOMPOK YANG MEMILIKI PERHATIAN (CONCERN) 7. Bahwa dalam ketentuan subjek partisipasi, pasal a quo yang diuji konstitusionalitasnya memberikan batasan hak partisipasi hanya berlaku bagi masyarakat “yang terdampak langsung” dan/atau “mempunyai kepentingan” atas materi muatan yang dibahas. Ketentuan tersebut membawa konsekuensi bagi terbentuknya pembatasan hak bagi masyarakat yang ingin ikut serta terlibat atau “memiliki perhatian (concern)” dalam suatu proses pembentukan peraturan perundang- undangan. 8. Bahwa dalam penalaran yang wajar, jaminan hak partisipasi masayarakat dalam proses pembentukan perundang-undangan dengan berlakunya pasal a quo tidak dijamin secara utuh dan menyeluruh. Pasalnya, terdapat kualifikasi-kualifikasi yang dibentuk dari ketentuan pasal a quo untuk mengukur apakah perseorangan warga negara atau kelompok masyarakat memiliki kedudukan hukum untuk memajukan diri dalam rangka berpartisipasi memperjuangkan haknya dan memberikan pendapatnya. 9. Bahwa jika dijabarkan, kualifikasi yang dimaksud dalam ketentuan pasal a quo sepanjang frasa “yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan” meniscayakan perseorangan warga negara atau kelompok masyarakat di mana posisi, kedudukan, serta kepentingannya digantungkan secara langsung terhadap nasib keberlakuan dari suatu materi muatan rancangan undang-undang yang dibahas. Ketentuan 16 tersebut menjadi syarat mutlak bagi perseorangan warga negara atau kelompok masyarakat yang ingin memajukan diri untuk memperjuangkan hak kolektif masyarakat dalam proses pembentukan peraturan. 10. Bahwa ketika dibaca secara leksikal, ketentuan subjek “yang terdampak langsung” pada pasal a quo menunjukkan adanya makna satu subjek yang dijadikan objek pengaturan secara langsung dari rancangan suatu peraturan, sedangkan ketentuan subjek “yang mempunyai kepentingan” dapat menunjukkan makna subjek yang memiliki interest, keperluan, atau kebutuhan atas materi muatan suatu peraturan. 11. Bahwa jika dua kualifikasi tersebut yang digunakan untuk mengukur apakah perorangan atau kelompok masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan, dapat dipastikan banyaknya masyarakat yang kehilangan haknya untuk berpendapat dan berpartisipasi, in casu dalam pembentukan undang-undang. Pasalnya, posisi tersebut dapat dipastikan terjadi pada suatu kondisi ketika materi muatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan tidak memiliki dampak langsung atau tidak memuat kepentingan masyarakat di dalamnya, seperti halnya pengaturan kewenangan presiden dalam menentukan jumlah kementerian dalam RUU Kementerian Negara. 12. Bahwa dalam posisi pembentukan rancangan peraturan perundang- undangan yang demikian itu, partisipasi masyarakat tidak akan pernah terwujud karena hampir tidak ada satupun masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan terhadap materi pengaturan kewenangan presiden dalam menentukan jumlah kementerian. Artinya, dalam penalaran yang wajar, ketentuan partispasi masyarakat hanya mungkin dapat dijalankan dalam proses pembentukan peraturan ketika materi yang dibahas memiliki dampak langsung atau setidaknya memuat kepentingan masyarakat di dalamnya. 13. Bahwa ketentuan hak partisipasi masyarakat yang dikualifikasikan melalui ketentuan pasal a quo menyebabkan ruang partipasi masyarakat terbatas hanya pada suatu rancangan peraturan yang muatan materinya memuat dampak langsung atau memuat kepentingan masyarakat saja. Hak 17 partisipasi tersebut dapat dipastikan tidak mempunyai ruang atau terhalang keberadaannya terhadap proses pembentukan suatu rancangan peraturan peurndnag-undangan yang muatan materinya tidak ada kaitannya secara langsung atau tidak menyangkut kepentingan masyarakat. 14. Bahwa hal itu jelas-jelas mengakibatkan pelibatan ruang partispasi masyarakat menjadi terbatas. Padahal, menurut Prof. Dr. Mahfud MD terdapat tiga kriteria agar produk hukum dapat dikatakan responsif dan aspiratif dengan kepentingan rakyat, meliputi: a. dalam proses pembahasan melibatkan partisipasi publik dengan jumlah banyak, baik kelompok sosial maupun individu masyarakat; b. materi pokok dalam produk hukum memuat aspirasi serta kehendak rakyat; c. muatan produk hukum tidak mudah diinterpretasikan secara sepihak agar meminimalisir celah bagi pemerintah untuk membuat tafsiran sendiri melalui peraturan pelaksana. 15. Bahwa kondisi yang demikian itu terjadi karena ketentuan pada pasal a quo membuat suatu kualifikasi subjek partisipasi yang keberadaannya justru mendiskualifikasi perorangan atau kelompok masyarakat yang posisinya hanya memiliki perhatian (concern) terhadap muatan materi rancangan peraturan yang dibahas. Posisi perorangan atau kelompok masyarakat ini berada di luar dari pada syarat yang dikualifikasikan pada pasal a quo. Mereka itu bukanlah orang atau kelompok “yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan”. Akan tetapi, mereka “yang memiliki perhatian (concern)” merupakan subjek yang memiliki kepedulian, kekhawatiran, dan prihatin terhadap suatu rancangan peratuan yang sedang dibentuk, yang tidak secara otomatis merasakan dampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan terhadap muatan materi rancangan perturan perundang-undangan yang dibahas. 16. Bahwa berdasakan KBBI VI, perorangan atau kelompok “yang memiliki perhatian (concern)” tidak dapat disamakan dengan orang atau kelompok “yang terdampak langsung” atau “yang memiliki kepentingan”. Pasalnya, mereka memiliki makna dan kualifikasinya 18 secara sendiri-sendiri. Ketentuan “yang terdampak langsung” pada pasal a quo menunjuk pada suatu subjek yang dijadikan objek pengaturan secara langsung dari rancangan peraturan yang dibahas, begitu pula ketentuan “yang mempunyai kepentingan” menunjuk pada subjek yang memiliki interest, keperluan, atau kebutuhan atas materi muatan yang dibahas di mana orientasinya bersifat pribadi/internal kelompok. Berbeda dengan perorangan atau kelompok “yang memiliki perhatian (concern)” yang menunjuk pada subjek yang memiliki kepedulian, kekhawatiran, dan prihatin yang orientasinya adalah kepentingan umum/bersama (https://kbbi.kemendikbud.go.id) 17. Bahwa perbedaan tersebut dapat dijumpai pada gambar berikut: Gambar I: Perbedaan kualifikasi perorangan/kelompok masyarakat 18. Bahwa dicermati pada tabel di atas, tiga ketentuan “yang terdampak langsung”, “yang mempunyai kepentingan”, dan “yang memiliki perhatian (concern)” memiliki kualifikasi subjek tersendiri terhadap perorangan warga negara atau kelompok masyarakat. Dalam pembacaan secara piramid, perorangan atau kelompok yang masuk pada kualifikasi “yang memiliki perhatian (concern)” dapat dipastikan tidak memiliki ruang partisipatif untuk ikut serta dalam proses pembentukan peraturan. Berbeda 19 dengan kualifikasi di atasnya yang memang mengalami dampak langsung atau terdapat kepentingan terhadap muatan materi yang dibahas. 19. Bahwa sebagai konsekuensi logis dari ketentuan pasal a quo, pada gilirannya jaminan hak partisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi terbatas bagi perorangan atau kelompok yang memiliki perhatian (concern)”. Perseorangan warga negara atau kelompok masyarakat yang ingin memajukan diri untuk memperjuangkan haknya atau mengeluarkan pikirannya pada suatu proses pembentukan perundang-undangan haruslah terlebih dahulu dapat dikulaifikasikan sebagai pihak “yang terdampak langsung” dan/atau “yang memiliki kepentingan” terhadap materi muatan yang dibahas. 20. Bahwa oleh karena ketentuan pada pasal a quo memberikan batasan partisipasi bagi perorangan atau kelompok “yang memiliki perhatian (concern)”, ketentuan sepanjang frasa “dan/atau mempunyai kepentingan” bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang menjamin prinsip kedaulatan rakyat pada Pasal 1 ayat (2), kemerdekaan mengeluarkan pikiran pada Pada Pasal 28 ayat (1), serta kebebasan memajukan diri untuk memperjuangkan haknya secara kolektif pada Pasal 28C ayat (2) sepanjang tidak dimaknai “yang memiliki perhatian (concern). - PASAL A QUO BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945 KARENA TIDAK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM BAGI PERORANGAN/KELOMPOK YANG MEMILIKI PERHATIAN (CONCERN) 21. Bahwa apabila ketentuan subjek partisipasi pada pasal a quo dibaca dalam konstruksi yang utuh (noscitur a socis), Pasal 96 ayat (1) UU 13/2022 sejatinya telah memberikan hak partisipasi bagi masyarakat secara seluas- luasnya. Meski demikian, ketentuan selanjutnya pada Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 kemudian membentuk kualifikasi-kualifikasi terhadap subjek masyarakat dimaksud, berupa kualifikasi “yang terdampak langsung” dan/atau “mempunyai kepentingan”. 22. Bahwa posisi norma yang memuat ketentuan kualifikasi subjek partisipasi tersebut telah mengalami setidaknya dua pergeseran kualifikasi di mana pergeseran pertama memperluas makna subjek “masyarakat” sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (1) UU 13/2022, 20 sedangkan pergeseran makna yang kedua kembali menggeser makna “masyarakat” tersebut dengan kualifikasi yang lebih sempit kembali. 23. Bahwa pergeseran makna yang pertama terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dibacakan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021. Putusan a quo menggeser makna “yang mempunyai kepentingan” pada Pasal 96 ayat (3) UU 12/2011 dengan pemaknaan yang lebih luas menjadi makna “yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern)”. 24. Bahwa dalam konteks ini Mahkamah telah memperluas makna ketentuan subjek yang mulanya terbatas pada perorangan warga negara atau kelompok masyarakat “yang mempunyai kepentingan” dipeluas menjangkau juga perorangan atau kelompok “yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern)” atas materi muatan yang dibahas, sebagaimana dikutip: Pasal 96 ayat (3) UU 12/2011 (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang- undangan Menjadi: Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 [3.17.8] _____________________________________________________ Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang undang yang sedang dibahas. 21 25. Bahwa pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah terhadap ketentuan subjek tersebut telah membuka adanya jaminan hak partisipasi kepada perorangan atau kelompok yang tidak terdampak secara langsung, akan tetapi juga kepada pihak yang memiliki perhatian (concern) terhadap materi muatan yang dibahas. 26. Bahwa lebih lanjut, pergeseran makna kedua sebagaimana telah disebutkan di atas tersebut kembali menggeser makna kualifikasi subjek partisipasi menjadi sempit. Pergeseran makna tersebut dilakukan melalui revisi kedua terhadap UU 12/2011. Perubahan revisi sebagaimana dituangkan pada UU 13/2022 tersebut menggeser makna “yang memiliki perhatian (concern)” kembali menjadi makna “yang mempunyai kepentingan” yang secara tidak langsung telah dibatalkan oleh Mahkamah. Alih-alih revisi tersebut mengacu pada ketentuan perluasan makna masyarakat yang telah dilakukan Mahkamah, justru pemaknaan tersebut kembali dipersempit dengan revisi UU 13/2022. 27. Bahwa ketentuan tersebut sangat berbeda dengan makna perluasan sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang sejatinya telah memuat perluasan hak partisipasi kepada masyarakat yang tidak hanya terdampak langsung atau tidak hanya memiliki keperntingan, tetapi memiliki perhatian (concern) terhadap muatan materi rancangan peraturan yang dibahas. 28. Bahwa pergeseran makna subjek partisipasi dalam putusan MK dan melalui UU 13/2022 dapat disandingkan dan dibandingkan melalui tabel perbadingan berikut: Tabel I: Perbandingan pemaknaan partisipasi masyarakat Unsur UU No 12 Tahun 2011 Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 UU No 13 Tahun 2022 Makna Partisipasi masyarakat Partisipasi masyarakat yang bermakna Partisipasi masyarakat Subjek Masyarakat yang mempunyai kepentingan Masyarakat yang terdampak langsung atau Masyarakat yang terdampak langsung 22 memiliki perhatian (concern) dan/atau mempunyai kepentingan 29. Bahwa putusan a quo sejatinya telah menggeser makna “yang mempunyai kepentingan” dengan makna “yang mempunyai perhatian (concern)”. Pergeseran makna itu tentu membentuk hak partisipasi masyarakat menjadi utuh dan menyeluruh karena juga menjangkau perorangan atau kelompok yang memiliki perhatian (concern). Akan tetapi, makna tersebut kembali mengalami pergeseran pada ketentuan pasal a quo. Akibatnya jaminan hak partisipasi masyarakat kembali menjadi terbatas dan tidak berkepastian bagi perseorangan atau kelompok yang memiliki perhatian (concern) atas muatan materi yang dibahas. 30. Bahwa pergeseran makna pada pasal a quo menegaskan adanya diskualifikasi terhadap perorangan atau kelompok “yang memiliki perhatian (concern)”. Ketentuan pada pasal a quo tidak tegas memberikan jaminan partisipasi bagi masyarakat “yang memiliki perhatian (concern)”. Artinya, tidak ada kepastian bagi masyarakat yang memiliki concern untuk dapat dilibatkan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. 31. Bahwa untuk membuktikan dan memperkuat dalil argumentasi yang demikian itu, terdapat satu penelitian ilmiah yang secara khusus memotret adanya pergeseran ketentuan subjek partisipasi dalam proses pembentukan perundang-undangan pada konteks yang lebih sempit dan terbatas. Penelitian ini berakhir pada suatu tesis/kesimpulan di mana perorangan atau kelompok yang hanya “memiliki perhatian (concern)” didiskualifikasi dari ketentuan subjek partisipasi pada pasal a quo oleh karenanya ketentuan kualifkasi yang berlaku tidak memberikan kepastian hukum bagi orang kelompok “yang memiliki perhatian (concern)” untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan [HELMI CHANDRA SY & SHELVIN PUTRI IRAWAN, “PERLUASAN MAKNA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI” 23 JURNAL KONSTITUSI, VOLUME 19, NOMOR 4, DESEMBER 2022] (Bukti P.6), seperti dikutip di bawah ini: Ketentuan dalam UU PPP di atas tidak tegas memberikan jaminan partisipasi bagi “masyarakat yang memiliki perhatian (concern)” seperti yang dijelaskan dalam putusan MK. Jaminan hanya diberikan bagi orang perseorangan atau kelompok yang memiliki kepentingan atas substansi RUU. Jika berpedoman pada penjelasan Pasal 96 ayat (3) disebutkan bahwa yang termasuk dalam “kelompok orang” antara lain kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas. Artinya, tidak ada kepastian bagi masyarakat yang memiliki concern untuk dapat dilibatkan dalam pembentukan UU, karena yang memiliki kepentingan belum tentu secara konsisten concern sedangkan mereka yang concern sudah pasti memiliki kepentingan. [vide hlm. 774 Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 4, Desember 2022] 32. Bahwa perluasan makna subjek partisipasi “yang memiliki perhatian (concern)” sejatinya menjadi penguatan bagi eksistensi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-udangan. Penguatan ini tentu sangat beralasan menurut hukum karena partisipasi masyarakat tidak hanya ditujukan bagi masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki kepentingan saja, melainkan juga kepada masyarakat yang memiliki perhatian (concern) dari sebuah rancangan peraturan perundang- undangan yang sedang dibahas. 33. Bahwa pemaknaan yang demikian itu telah sejalan dengan konsep partisipasi bermakna yang dikemukakan oleh Marina Apgar dan Jodie Thorpe yang menyebut partisipasi sebagai faktor kemauan dan kemampuan dari masyarakat yang diwadahi untuk menjadi tolak ukur terciptanya partisipasi yang bermakna. Konsep tersebut tertuang dalam ungkapan: “Meaningful participation is dependent on people being willing and able to participate and express their voice”, (Marina Apgar dan Jodie Thorpe, “What Is Participation?”, https://www.eldis.org/keyissues/what-participation)” 34. Bahwa dengan demikian, ketentuan pasal a quo nyatanya tidak menjaminan kepastian hukum bagi masyarakat yang memiliki perhatian (concern) untuk dapat dilibatkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk akademisi, 24 aktivis, mahasiswa, dan praktisi yang cenderung tidak terdampak langsung atau tidak mempunyai kepentingan terhatap materi muatan yang dibahas, tetapi memiliki perhatian (concern) dengan aktif melakukan advokasi dan penolakan terhadap suatu rancangan undang-undang yang krusial dan mengandung problem konstitusional. Oleh karena itu, ketentuan pasal a quo sepanjang frasa “dan/atau mempunyai kepentingan” bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “dan/atau yang memiliki perhatian (concern). - PENJELASAN PASAL A QUO SEPANJANG FRASA “YANG TERDAFTAR DI KEMENTERIAN YANG BERWENANG” BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3), PASAL 28 AYAT (1), DAN PASAL 28C AYAT (2) UUD NRI 1945 KARENA MEMBATASI RUANG PARTISIPASI MASYARAKAT 35. Bahwa ketentan pembatasan subjek partisipasi serupa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan juga termuat pada bagian penjelasan pasal a quo sepanjang frasa “yang terdaftar di kementerian yang berwenang”. Pasalnya, kelompok masyarakat yang memiliki perhatian (concern) atas materi muatan rancangan peraturan perundang- undangan yang dibahas haruslah terlebih dahulu terdaftar secara kelembagaan di sebuah kementerian yang berwenang. 36. Bahwa penjelasan pasal a quo yang demikian itu mengandung persoalan konstitusional. Pasalnya, terdapat banyak sekali kelompok masyarakat yang bersifat informal atau paguyuban (gemeinschaft), dalam artian tidak memiliki strukutur kepengurusan, anggaran dasar (AD)/anggaran rumah tangga (ART), atau manajemen administratif. Kelompok yang demikian itu tidak mungkin terdaftar dalam kementerian yang berwenang yang memuat standarisasi kelembagaan formal, strulktural, dan tertib administratif. 37. Bahwa dari segi bentuknya, seorang sosiolog Jerman, Ferdinand Tonnies membagi kelompok masyarakat dalam dua bentuk, yaitu kelompok paguyuban (gemeinschaft) dan kelompok patembayan (gesellschaft). Kelompok paguyuban merupakan suatu bentuk kehidupan bersama yang diikat oleh hubungan batin yang murni, alamiah, dan kekal. Kelompok semacam inilah yang tidak mungkin terdaftar di kementerian terkait karena tidak memiliki struktur formal sebagai syarat standarisasi. Eksistensi 25 kelompok semacam itu masih eksis dan jumlahnya cukup banyak di berbagai penjuru Indonesia yang memungkinkan ikut terlibat secara partisipatif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan [TONY WATERS, “GEMEINSCHAFT AND GESELLSCHAFT SOCIETIES”, SEPTEMBER 2014]. 38. Bahwa sangat tampak terdapat pembatasan hak partisipasi kelompok masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang berlaku terhadap kelompok masyarakat “yang terdaftar di kementerian yang berwenang” dalam penjelasan pasal a quo akan menjadi penghalang bagi banyaknya kelompok masyarakat untuk memberikan masukan karena memiliki perhatian (concern) terhadap materi muatan rancangan peraturang perundang-undangan yang dibahas. 39. Bahwa adanya pembatasan terhadap kelompok masyarakat dengan adanya ketentuan kualifikasi yang terdaftar di kementerian yang berwenang menjadi penghalang bagi banyaknya partisipasi kelompok masyarakat. Padahal, jaminan dari pembentuk undang-undang kepada masyarakat yang memiliki perhatian (concern) merupakan prasyarat utama agar partisipasi masyarakat berjalan bermakna dan penuh (full and meaningful participation). 40. Bahwa dengan demikian, ketentuan penjelasan pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 sepanjang frasa “yang terdaftar di kementerian yang berwenang” menyebabkan pembatasan hak partisipasi bagi kelompok masyarakat oleh karena itu bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin pada Pasal 1 ayat (2), hak memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif yang dijamin Pasal 28 ayat (1), serta jaminan kemerdekaan mengeluarkan pikiran yang dijamin pada Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945. - PENJELASAN PASAL A QUO SEPANJANG FRASA “YANG TERDAFTAR DI KEMENTERIAN YANG BERWENANG” BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945 KARENA TIDAK BERKEPASTIAN HUKUM 41. Bahwa Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 menyatakan: (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung 26 dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan. 42. Bahwa dari pasal a quo di atas memberikan ketentuan bagi subjek partisipasi dalam proses pembentukan praturan perundang-undangan, yaitu orang/kelompok yang terdampak langsung atau mempunyai kepentingan terhadap muatan materi yang dibahas. 43. Bahwa telah tenyata ketentuan subjek partisipasi tersebut tidak hanya meliputi ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu orang/kelompok yang terdampak langsung atau mempunyai kepentingan terhadap muatan materi yang dibahas. Tetapi ketentuan subjek partisipasi tersebut juga diatur pada bagian Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022, yang menyatakan: Penjelasan: Ayat (3) Yang dimaksud dengan “kelompok orang” adalah kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, yang terdaftar di kementerian berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas. 44. Bahwa berdasarkan ketentuan norma pada bagian muatan materi dan penjelasan pasal a quo, setidak-tidaknya untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, selain harus menjadi pihak yang terdampak langsung atau memiliki kepentingan terhadap muatan materi yang dibahas, kelompok masyarakat bersangkutan harus pula terdaftar di kementerian yang berwenang. 45. Bahwa berdasarkan Lampiran II UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur “Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan”, pada angka 176, 177, dan 186 dijelaskan bahwa: 176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. 27 177. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. 186. Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut: a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh; c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau e. tidak memuat rumusan pendelegasian. 46. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan teknik perumusan penjelasan sebagaiman disebutkan di atas, Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 sepanjang frasa “yang terdaftar di kementerian berwenang” melanggar ketentuan pada Angka 176 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena tidak menjadi sarana untuk memperjelas norma yang termuat pada batang tubuh sehingga ketentuan terkait subjek partisipasi masyarakat menjadi tidak jelas. 47. Bahwa selain dari pada itu Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 sepanjang frasa “yang terdaftar di kementerian berwenang” juga melanggar ketentuan pada Angka 177 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena mencantumkan satu rumusan tersendiri selain ketentuan dari yang termuat pada bagian batang tubuh pasal sehingga rumusan “yang terdaftar di kementerian yang berwenang” justru memuat dasar ketentuan untuk membuat peraturan lebih lanjut bagi terpenuhinya subjek partisipasi. 48. Bahwa oleh karena Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 sepanjang frasa “yang terdaftar di kementerian berwenang” memuat ketentuan norma tersendiri selain dari ketentuan yang termuat pada batang tubuh pasal, maka penjelasan a quo juga melanggar ketentuan pada Angka 186 huruf b Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena penjelasan dimaksud justru memberikan 28 penambahan pengertian atau makna norma bagi ketentuan subjek partisipasi sebagaimana telah termuat di bagian batang tubuh pasal. 49. Bahwa Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 sepanjang frasa “yang terdaftar di kementerian yang berwenang” yang telah melanggar teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang tertuang pada Angka 176, 177, dan 186 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tersebut, setelah Pemohon pelajari ternyata tidak pernah termuat pada undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penjelasan pada bagian Pasal 96 ayat (3) undang-undang tersebut sama sekali tidak mencantumkan frasa “yang terdaftar di kementerian yang berwenang”, berikut ketentuannya: Penjelasan: Ayat (3) Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat. 50. Bahwa setelah Pemohon melakukan kajian terhadap naskah akademik dan penulusuran terhadap risalah rapat kerja pembahasan RUU perubahan kedua UU 12/2011 sama sekali tidak dijumpai pembahasan ataupun penjelasan terhadap alasan dan urgensi penormaan “yang terdaftar di kementerian yang berwenang” pada bagian penjelasan pasal. Padahal, sejumlah pembahasan yang dilakukan menekankan pentingnya ruang partisipasi masyarakat yang bermakna baik bagi perorangan atau kelompok secara seluas-luasnya. Terbukti dengan diakomodir dan dijaminnya kelompok penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. 51. Bahwa menjadi jelas ketentuan pada penjelasan pasal a quo merupakan norma baru dan menjadi norma tersendiri selain yang termuat pada batang tubuh pasal yang memberikan tambahan kualifikasi bagi kelompok masyarakat sebagai subjek partisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di mana kelompok- kelompok tersebut harus terdaftar di kementerian yang berwenang. 29 52. Bahwa menyangkut prinsip kepastian hukum, Tony Prayogo di dalam Jurnalnya yang berjudul “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, menyatakan bahwa kepastian hukum berkait dengan bagaimana ketentuan norma itu bisa dipahami logis dan utuh: “Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma,”. 53. Bahwa berdasarkan pandangan Tony Prayogo tersebut di atas, jika dikaitkan dengan in casu permohonan a quo, ketidakpastian hukum terjadi akibat Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 memuat norma tersendiri selain dari pada yang tercantum pada bagian batang tubuh pasal. Status ketentuan sepanjang farasa “yang terdaftar di kementerian yang berwenang” membuat problem konstitusional yang merugikan Pemohon; apakah dalam konteks ini syarat sebagaimana termuat pada batang tubuh pasal inkonstitusional bersyarat jika tidak dimaknai pula dengan ketentuan pada bagian penjelasan pasal?; apakah ketentuan antara materi dan penjelasan pasal tersebut bersifat kumulatif atau alternatif?; apakah penjelasan pasal a quo juga merupakan norma tersendiri yang menjadi dasar peraturan lebih lanjut atau hanya menjadi bagian penjelasan semata sehingga tidak berkekuatan hukum? 54. Bahwa dengan demikian, ketentuan Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 sepanjang frasa “yang terdaftar di kementerian yang berwenang” bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum terkait ketentuan subjek partisipasi masyarakat yang jelas dan utuh dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan. 30 IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) sepanjang frasa “yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “yang terdampak langsung dan/atau memiliki perhatian (concern); 3. Menyatakan Penjelasan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) sepanjang frasa “yang terdaftar di kementerian yang berwenang” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama A. Fahrur Rozi; 31 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Atas Nama A. Fahrur Rozi; 5. Bukti P-5 : Fotokopi hasil tangkap layar tulisan, flayer kajian, dan dokumentasi kegiatan advokasi Pemohon di bidang aktivisme hukum; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Jurnal “Perluasan Makna Partisipasi Masyrakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 4, Desember 2022. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 96 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 32 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801, selanjutnya disebut UU 13/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 33 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas sepanjang frasa “yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan” dalam norma Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 dan sepanjang frasa ” yang terdaftar di kementerian yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 96 (1) ... (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) ... Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 Yang dimaksud dengan ”kelompok orang” adalah kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas. 34 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara yang merupakan mahasiswa jurusan hukum Tata Negara [vide Bukti P-4] dan pengurus dalam sejumlah organisasi kemahasiswaan tingkat nasional yang berfokus pada isu- isu ketatanegaraan, serta aktif menulis di sejumlah media nasional baik cetak maupun online dalam merespon isu-isu politik hukum ketatanegaraan yang kontroversial dan menjadi perbincangan publik [vide Bukti P-5]. Selain itu, Pemohon juga melakukan advokasi melalui jalur litigasi dengan mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap sejumlah ketentuan yang memiliki persoalan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi; 4. Bahwa berdasarkan aktivitas tersebut, maka Pemohon memiliki peminatan yang tinggi terhadap isu dan persoalan konstitusionalitas norma positif dalam peraturan perundang-undangan, keputusan, dan kebijakan lembaga negara, serta isu konstitusionalitas dengan memperjuangkan hak-hak konstitusional warga negara; 5. Bahwa Pemohon menjelaskan terhalang haknya untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang materinya tidak memuat kepentingan dan/atau memiliki dampak langsung terhadap Pemohon, karena ketentuan pasal a quo membatasi hak partisipasi dalam proses legislasi pada warga negara yang terdampak langsung atau berkepentingan terhadap materi muatan di dalamnya. Sedangkan, bagi warga negara seperti halnya Pemohon yang memiliki perhatian (concern) terhadap materi muatan dari pembentukan suatu peraturan sama sekali tidak berhak untuk terlibat langsung dalam proses pembentukannya. [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut. [3.6.1] Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia dan mahasiswa jurusan hukum tata negara [vide Bukti P-4] yang aktif sebagai penulis, narasumber, dan melakukan advokasi [vide Bukti P-5]; 35 [3.6.2] Bahwa pada persidangan pada tanggal 17 Oktober 2024, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi bukti yang dapat memperkuat kedudukan hukumnya berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu terhalangi atau dibatasinya hak Pemohon untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dikarenakan adanya frasa “yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan” dalam Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 dan frasa “yang terdaftar di kementerian yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022, sehingga partisipasi publik dimaksud hanya ditujukan bagi warga negara yang terdampak langsung dan/atau memiliki kepentingan [vide Risalah Sidang, tanggal 17 Oktober 2024, hlm. 14 dan hlm. 18]. Namun, setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata Pemohon hanya menambahkan Bukti P-5 yang berisi fotokopi hasil tangkap layar tulisan, flayer kajian, dan dokumentasi kegiatan advokasi Pemohon di bidang aktivitas hukum, dan Bukti P-6 yang berisi fotokopi jurnal dengan judul artikel “Perluasan Makna Partisipasi Masyrakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 4, Desember 2022; [3.6.3] Bahwa berdasarkan Bukti P-5 tersebut, Pemohon hanya memberikan bukti tulisan Pemohon di media online Detiknews, foto kegiatan nobar dan diskusi Film Pesta Oligarki yang memperlihatkan Pemohon sebagai pembicara, dan bukti kegiatan advokasi Pemohon ke Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyangkut “Kenaikan UKT & Pansus Dana Haji“ di mana di dalam foto tersebut tidak terdapat uraian mengenai kegiatan selain judul dari foto; [3.6.4] Bahwa jika dihubungkan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang Pemohon uraikan dalam bagian kedudukan hukum, sebagaimana nasihat Mahkamah pada sidang Pendahuluan dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, maka pada saat perbaikan permohonan, Pemohon seharusnya memperkuat uraian kedudukan hukum yang menjelaskan Pemohon merupakan pihak yang telah berpartispasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan terhalang dengan berlakunya norma Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 dan Penjelasannya yang disertai dengan bukti. Namun, Pemohon hanya memberikan bukti tambahan yang berupa fotokopi tulisan di media online, kegiatan sebagai pembicara, dan kegiatan advokasi ke Komisi VIII tanpa disertai penjelasan 36 mengenai proses partisipasi pembentukan undang-undang yang telah Pemohon lakukan, khususnya di Komisi VIII DPR RI, misalnya laporan advokasi yang telah dilakukan dengan anggota Komisi VIII DPR RI disertai dengan bukti foto anggota DPR RI atau perwakilan dari Komisi VIII DPR RI tersebut yang telah menerima Pemohon pada saat advokasi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang telah melakukan partisipasi dalam proses pembentukan undang-undang dan bukti tersebut merupakan fakta untuk memperkuat kedudukan hukum Pemohon. Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 37 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis, tanggal lima, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tiga, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 08.11 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 38 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Anak Agung Dian Onita