144/PUU-XXI/2023

PUTUSAN Nomor 144/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Ricky Thio Alamat : Jalan Rajawali Selatan 1 Nomor 5, RT/RW 003/002, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Jakarta Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/SKK.HKI/LS-JKT/X-23 tertanggal 26 Oktober 2023, memberi kuasa kepada James Erikson Tamba, S. H., M.H., Fariz Hamdi, S. H., Ahmad Hamdani Nasution, S. H., Wais Muhamad Al Amin, S. H., dan Frandonal Lumban Gaol, S.H., M.H., yang kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum Lex Aeterna Law Firm yang beralamat di Jalan Agung Tengah 15 Nomor 16 RT/RW 14/06, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jakarta 14350, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Membaca Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Ahli yang diajukan Pemohon dan Presiden; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden; 2 Membaca Keterangan Amicus Curiae dari Primastuti Purnamasari, S.H., dan Yovianko, S.P. Siregar, S.H. (Advokat dan Konsultan Kekayaan Intelektual). 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 Oktober 2023 diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 27 Oktober 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 140/PUU/ PAN.MK/AP3/10/2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 144/PUU-XXI/2023 pada tanggal 6 November 2023, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada 28 November 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan UUD’45, Mahkamah Konstitusi (Untuk selanjutnya disebut “Mahkamah”) merupakan pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 24 Ayat (2) UUD’45 dan memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat mengikat untuk melakukan pengujian atas undang- undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: Pasal 24 Ayat (2) UUD’45 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 2. Bahwa kewenangan Mahkamah telah dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 29 ayat (1) huruf a dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang- Undang, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut “UU MK”), khususnya Pasal 10 ayat (1). Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1954; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; dan d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 3. Bahwa kewenangan Mahkamah ini telah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, juga mengatur kewenangan Mahkamah dimaksud yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 4 Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 4. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang diuraikan di atas, maka Pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian undang- undang yang diajukan Pemohon; II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK yang dapat mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, adalah: Pasal 51 UU MK (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 2. Bahwa Pemohon Ricky Thio adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dalam perkara a quo, sehingga telah memenuhi syarat Pasal 51 Ayat (1) huruf a. UU MK; 3. Bahwa Pemohon Ricky Thio adalah Pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (untuk selanjutnya disebut “UMKM”) dalam negeri yang memiliki hak merek “HDCVI & LOGO” yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor pendaftaran IDM000553432, tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan 25 Februari 2024, kemudian mendapat perpanjangan sampai dengan 25 Februari 2034. Pemohon Ricky Thio telah menjadi pengusaha UMKM dalam negeri sejak tahun 2004 diawali dengan berdagang barang komputer dan kemudian telah memperdagangkan CCTV Kelas 9 dengan merek “HDCVI & LOGO” sejak tahun 2014; 5 4. Bahwa Pemohon Ricky Thio telah mendapat gugatan dengan perkara Nomor: 28 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2023 / PN Niaga Jkt.Pst di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dari penggugat yaitu perusahaan luar negeri dari negara Republik Rakyat Tiongkok bernama Zhejiang Dahua Technology CO., LTD. Zhejiang Dahua Technology CO., LTD. meminta Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menghapus merek milik Ricky Thio yaitu merek “HDCVI & LOGO” yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor pendaftaran IDM000553432. Gugatan tersebut diajukan dengan dasar Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis. Adapun petitum gugatan yang diajukan oleh Zhejiang Dahua Technology CO., LTD terhadap Pemohon, dapat dikutip sebagai berikut: “5. Memerintahkan TERGUGAT II (Direktorat Merek) untuk menghapus atau setidak-tidaknya menyatakan hapus pendaftaran merek “HDCVI & gambar” atas nama TERGUGAT I (Pemohon/Ricky Thio)” dengan nomor pendaftaran IDM000553432 tanggal pendaftaran 02 Juni 2017 untuk kelas barang/jasa 09 dari daftar umum merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya” 5. Bahwa krononologi gugatan dengan menggunakan Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis dari Zhejiang Dahua Technology CO., LTD, kepada Pemohon Ricky Thio, dapat diuraikan sebagai berikut: Tanggal Deskripsi 25 Februari 2014 Merek “HDCVI & LOGO” Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Sertifikat No. IDM000553432 atas nama Ricky Thio, Merek ini digunakan untuk Produk CCTV Kelas 9 15 November 2016 Zhejiang Dahua Technology CO., LTD. Mendaftarkan Merek HDCVI Kelas 9, Namun ditolak oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2017 Zhejiang Dahua Technology CO., LTD diketahui memperdagangkan produk CCTV di Indonesia, dengan menggunakan merek “HDCVI” yang diimpor dari Republik Rakyat Tiongkok, melalui perusahaan PT Dahua Vision Technology Indonesia 6 Berdasarkan keterangan Saksi Fakta bernama Felix Andrean yang dihadirkan Zhejiang Dahua Technology CO., LTD selaku Penggugat dalam acara persidangan perkara No. 28 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2023 / PN NIAGA Jkt.Pst 29 November 2022 Zhejiang Dahua Technology CO., LTD melakukan pendaftaran Merek “HDCVI” Kelas 9 melalui Direktorat Merek dan Indikasi Geografis 09 Februari 2023 Zhejiang Dahua Technology CO., LTD melakukan pendaftaran Merek “dahua HDCVI” Kelas 9 melalui Direktorat Merek dan Indikasi Geografis 23 Februari 2023 Zhejiang Dahua Technology CO., LTD Mendaftarkan gugatan Penghapusan Merek “HDCVI & LOGO” milik Ricky Thio melalui Pengadilan Niaga No. 28 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2023 / PN NIAGA Jkt.Pst, Ricky Thio sebagai Tergugat I, dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai Tergugat II 08 Juni 2023 - saksi Lumenta Prananta Gultom dari PT Integrity menerangkan dalam acara persidangan perkara No. 28 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2023 / PN NIAGA Jkt.Pst, di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, bahwa PT Integrity telah melakukan survei atas permintaan Zhejiang Dahua Technology CO., LTD, yang dilakukan untuk mensurvei perdagangan barang dengan merek “HDCVI & LOGO” milik Ricky Thio, survei dilakukan pada 25 Oktober 2022 sampai dengan 16 Desember 2022 dan survey online pada sekitar bulan November 2022. - Saksi yang dihadirkan Zhejiang Dahua Technology CO., LTD bernama Felix Andrean menyebutkan salah satu tokonya yang bernama “cctvdahua”, bahwa saksi menjual produk CCTV tersebut dengan menggunakan merek “HDCVI”, yang diperoleh dari Zhejiang Dahua Technology CO., LTD sebagai pemasoknya. Barang di jual di TOKOPEDIA dengan nama toko yang berbeda yaitu : “cctvdahua”. 24 Agustus 2023 Putusan Perkara No. 28 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2023 / PN NIAGA Jkt.Pst, pada pokoknya tidak menerima gugatan (NO) dari Zhejiang Dahua Technology CO., LTD 19 September 2023 Zhejiang Dahua Technology CO., LTD mengajukan kasasi di Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Niaga Perkara No. 28 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2023 / PN NIAGA Jkt.Pst, 7 yang perkaranya sedang berjalan sampai dengan permohonan PUU ini diajukan 6. Bahwa berdasarkan uraian kronologi, diketahui bahwa Pemohon Ricky Thio sebagai pengusaha UMKM dalam negeri mendapat gugatan dari perusahaan luar negeri bernama Zhejiang Dahua Technology CO., LTD dari Republik Rakyat Tiongkok karena kepemilikannya terhadap merek “HDCVI & LOGO” dengan menggunakan dasar Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, di mana gugatan ini telah menimbulkan kerugian proses dan berpotensi dihapusnya hak merek milik Pemohon Ricky Thio. Pemohon Ricky Thio juga mengalami gangguan pikiran karena terancam dengan penghapusan merek miliknya; 7. Bahwa Pemohon Ricky Thio sebagai warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang dijamin haknya untuk memiliki Merek dalam usaha UMKM miliknya sebagaimana dimaksud Pasal 28H Ayat (4) UUD’45. Permohonan ini juga diajukan demi kepentingan usaha UMKM di Indonesia, untuk mendapatkan jaminan perlindungan hak merek, kepastian hukum penggunaan hak merek, jaminan persaingan usaha yang sehat. Pemohon Ricky Thio dan pelaku usaha UMKM dijamin secara konstitusional untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D Ayat (1) UUD’45 dan Pasal 33 Ayat (4) UUD’45 menjamin bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional; 8. Bahwa berdasarkan Pasal 35 UU Merek dan Indikasi Geografis, perlindungan hak merek diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Hal ini berbeda dengan Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis yang membatasi perlindungan merek menjadi 3 (tiga) tahun. Pasal 35 UU Merek dan Indikasi Geografis (1) Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan. 8 (2) Jangka waktu pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. 9. Bahwa dalam permohonan ini, pemohon hendak menguji ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang disahkan dan diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 252, tanggal 25 November 2016 yang berbunyi: Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis (1) Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. (2) Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya: a. larangan impor; b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (3) Penghapusan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. 10. Bahwa Pasal 74 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (2), dan Pasal 74 Ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis merupakan satu kesatuan, di mana Pasal 74 Ayat (2), dan Pasal 74 Ayat (3) keduanya merujuk pada Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis. Oleh karena itu, dalam permohonan ini ketiga Ayat dari Pasal 74 diuji secara bersama-sama; 11. Bahwa ketentuan pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis tersebut di atas hendak diuji dengan ketentuan Pasal 28H Ayat (4) UUD 45, Pasal 28D Ayat (1) UUD 45, dan Pasal 33 Ayat (4) UUD’45, sebagaimana dapat dikutip berikut ini: Pasal 28H Ayat (4) UUD’45 Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. 9 Pasal 28D Ayat (1) UUD’45 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 33 Ayat (4) UUD’45 Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional. 12. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Nomor: 011/PUU-V/2007, maka permohonan harus memenuhi 5 (lima) syarat kerugian konstitusional yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945: Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia dan selaku pemilik hak merek “HDCVI & LOGO” yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor pendaftaran IDM000553432, tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan 25 Februari 2024, yang diberikan Direktorat Merek Kementerian Hukum dan HAM, dan berhak memperoleh perlindungan hak merek selama 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Pasal 35 UU Merek dan Indikasi Geografis dan dapat diperpanjang. Dimana hak Pemohon untuk memperoleh hak merek dan perlindungan hak merek selama 10 tahun dijamin oleh Pasal 28H Ayat (4) UUD’45, serta hak merek tersebut tidak boleh di ambil secara sewenang-wenang dan berdasarkan Pasal 28D Ayat (1) UUD’45, Pemohon selaku pengusaha UMKM diberi jaminan hukum, perlindungan dan kepastian hukum atas hak merek tersebut. Pemohon Ricky Thio digugat oleh Zhejiang Dahua Technology CO., LTD di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Perkara No. 28 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2023 / PN NIAGA Jkt.Pst., dengan tuduhan tidak menggunakan merek selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang/jasa melalui media survei pesanan dari Zhejiang Dahua Technology CO., LTD. Gugatan tersebut didasarkan pada Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis. Oleh karena itu, perlindungan hak merek sepuluh tahun yang diberikan Negara kepada Pemohon dapat di hapus oleh pelaku usaha asing dengan dasar tidak digunakan selama tiga tahun menurut 10 lembaga yang tidak jelas. Pemohon secara pribadi dan selaku pelaku usaha UMKM tidak mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dan haknya dapat diganggu gugat oleh pihak lain dengan tuduhan yang sewenang-wenang (survei pesanan). b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji: berdasarkan surat gugatan Zhejiang Dahua Technology CO., LTD di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Perkara No. 28 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2023 / PN NIAGA Jkt.Pst., diketahui bahwa gugatan tersebut diajukan dengan dasar Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis dengan kerangka sebagai berikut “Penghapusan Merek terdaftar (merek milik Pemohon Ricky Thio) dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan (Zhejiang Dahua Technology CO., LTD) dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat) dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir (survei PT Integrity pesanan dari Zhejiang Dahua Technology CO., LTD)”. Akibat gugatan tersebut Pemohon Ricky Thio mengalami kerugian proses yaitu diwajibkan mengikuti persidangan dengan menghabiskan biaya dan waktu pribadi Pemohon untuk mengikuti proses peradilan yang diajukan Zhejiang Dahua Technology CO., LTD di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan hak merek Pemohon berpotensi dihapus dengan dasar Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis. Pemohon Ricky Thio juga mengalami gangguan pikiran karena terancam dengan penghapusan merek miliknya. Oleh karena itu, sangat jelas kerugian konstitusional berupa berkurang atau hilangnya hak Pemohon atas jaminan perlindungan dan kepemilikan hak merek selama sepuluh tahun, serta adanya ancaman perampasan hak merek secara sewenang-wenang dari perusahaan asing Pemohon Ricky Thio adalah dikarenakan Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis. Bahwa oleh karena adanya ketentuan Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis, mengakibatkan hak konstitusional Pemohon untuk 11 kepemilikan hak merek menjadi terganggu karena adanya gugatan dari pihak ketiga (perusahaan asing Zhejiang Dahua Technology CO., LTD), dan terancam dengan penghapusan hak merek dari pihak ketiga dengan menggunakan klaim, yaitu tidak menggunakan merek selama 3 tahun berturut-turut dari lembaga survei yang tidak jelas dan tidak memiliki sertifikat kompetensi formal. Pemohon juga selaku pengusaha UMKM mengalami perlakuan diskriminatif karena Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis lebih menguntungkan salah satu kelompok pelaku usaha tertentu, sehingga hak konstitusionalnya untuk mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum; c. bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi: Bahwa kerugian konstitusional berupa tereduksinya atau hilangnya jaminan dan kepastian hukum yang adil atas hak merek, telah nyata dengan adanya gugatan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Perkara No. 28 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2023 / PN NIAGA Jkt.Pst., tanggal 23 Februari 2023, dimana gugatan diajukan oleh perusahaan asing Zhejiang Dahua Technology CO., LTD kepada Pemohon dengan menggunakan survei dari PT Integrity yang merupakan pesanan dari Zhejiang Dahua Technology CO., LTD, dimana Zhejiang Dahua Technology CO., LTD menuntut penghapusan merek milik Pemohon dan pencatatan merek menjadi atas nama Zhejiang Dahua Technology CO., LTD. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji: Bahwa gugatan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Perkara No. 28 / Pdt.Sus- HKI / Merek / 2023 / PN NIAGA Jkt.Pst., tanggal 23 Februari 2023, didasarkan pada Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis. Gugatan ini diajukan oleh sebab adanya Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis. Ancaman penghapusan merek pada Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis, menimbulkan ketidakpastian yang adil kepada perlindungan hak merek Pemohon yang seharusnya diberikan selama 12 10 (sepuluh) tahun (Pasal 35 UU Merek dan Indikasi Geografis) kemudian menjadi 3 (tiga) tahun. Oleh karena itu, ketidakpastian hukum yang adil, jaminan perlindungan dan kepemilikan merek Pemohon menjadi tereduksi atau dapat hilang karena adanya Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi: Bahwa apabila Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan inkonstitusional, maka pemilik merek terdaftar akan mendapat jaminan perlindungan dan kepastian perlindungan merek selama 10 (sepuluh) tahun. Perlindungan Merek untuk jangka waktu sepuluh tahun telah mengandung pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Merek dan Indikasi Geografis dan telah ada ketentuan norma pembatalan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 76 – Pasal 79 UU Merek dan Indikasi Geografis. Dengan dihapusnya ketentuan Pasal 74 maka akan menciptakan kepastian hukum perlindungan merek dan jaminan hak kepemilikan merek; 13. Berdasarkan uraian di atas, meyakini bahwa kerugian Pemohon Ricky Thio telah memenuhi kriteria kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Nomor: 011/PUU-V/2007; III. ALASAN PERMOHONAN A. Ringkasan Pengaturan Hak Merek 1. Bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis maka diketahui bahwa ketentuan Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis merupakan ketentuan lebih lanjut dari Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) Annex 1C tentang Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights (untuk selanjutnya disebut”TRIPs”), lebih lanjut ratifikasi dari Paris Convention for the Protection of Industial Property (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 13 1997 dan Trademark Law Treaty (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997; 2. Bahwa ketentuan Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis, dikenal dengan terminology “non-use” terkait dengan Article 19 Annex 1C tentang Agreement On Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) dan Article 5 Section C Paris Convention for the Protection of Industial Property, dapat dikutip sebagai berikut: Article 19 Annex 1C tentang Agreement On Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Requirement of Use 1. If use is required to maintain a registration, the registration may be cancelled only after an uninterrupted period of at least three years of non-use, unless valid reasons based on the existence of obstacles to such use are shown by the trademark owner. Circumstances arising independently of the will of the owner of the trademark which constitute an obstacle to the use of the trademark, such as import restrictions on or other government requirements for goods or services protected by the trademark, shall be recognized as valid reasons for non- use. 2. When subject to the control of its owner, use of a trademark by another person shall be recognized as use of the trademark for the purpose of maintaining the registration. Yang apabila diterjemahkan secara literal sebagai berikut: Pasal 19 TRIPs Jika penggunaan diperlukan untuk mempertahankan suatu pendaftaran, pendaftaran dapat dibatalkan hanya setelah periode tidak terputus selama sekurang-kurangnya tiga tahun tidak digunakan, kecuali alasan yang sah berdasarkan adanya hambatan terhadap penggunaan tersebut ditunjukkan oleh pemilik merek dagang. Keadaan yang timbul terlepas dari kehendak pemilik merek dagang yang merupakan hambatan terhadap penggunaan merek dagang, seperti pembatasan impor atau persyaratan pemerintah lainnya untuk barang atau jasa yang dilindungi oleh merek dagang, harus diakui sebagai alasan yang sah untuk tidak menggunakan merek dagang tersebut. 2. Apabila berada di bawah kendali pemiliknya, penggunaan merek dagang oleh orang lain akan diakui sebagai penggunaan merek dagang untuk tujuan mempertahankan pendaftaran. Article 5 Section C Paris Convention for the Protection of Industial Property If in any country, use of the registered mark is compulsory, the registration may be cancelled only after a reasonable period, and then only if the person concerned does not justify his inaction. 14 Yang apabila diterjemahkan secara literal sebagai berikut: Pasal 5 bagian C Konvensi Jika di negara mana pun penggunaan merek terdaftar bersifat wajib, pendaftaran hanya dapat dibatalkan setelah jangka waktu yang wajar, dan hanya jika orang yang bersangkutan tidak dapat membenarkan kelambanannya. 3. Bahwa apabila dibuat analisa terkait peraturan maka diketahui hal-hal berikut: TRIPs Agreement Paris Convention UU Merek dan Indikasi Geografis Bentuk Norma Pilihan dengan kata “IF” Pilihan dengan kata “IF” Pemberian hak kepada pihak ketiga yang berkepentingan Ketentuan waktu sekurang- kurangnya 3 tahun Jangka waktu yang wajar “a reasonable period” 3 tahun berturut- turut Akibat Hukum Dapat di batalkan “may be cancelled” Dapat di batalkan “may be cancelled” Penghapusan hak Pihak Ketiga Tidak ada Tidak ada Ada Objek Norma Pembatalan pendaftaran Pembatalan pendaftaran Penghapusan hak 4. Bahwa penggunaan ketentuan “non-use” di beberapa negara, di antaranya enam negara di bawah ini ditentukan lamanya waktu adalah sedikitnya 5 (lima) tahun. Adapun kelima negara tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: No Negara Undang- undang Keterangan 1 Singapore TRADE MARKS ACT (CHAPTER 332) - Revocation of registration 22.—(1) The registration of a trade mark may be revoked on any of the following grounds: (a) that, within the period of 5 years following the date ofcompletion of the registration procedure, it has not been put to genuine use in the course of trade in Singapore, by the proprietor or with his consent, in relation to the goods or services for which 15 it is registered, and there are no proper reasons for non-use; (b) that such use has been suspended for an uninterrupted period of 5 years, and there are no proper reasons for nonuse; 2 Republic of Germany The MarkenG (The Trademark Act of the Federal Republic of Germany) Section 25 Exclusion of rights for non-use: (1) The proprietor of a registered trade mark may not assert rights vis-à-vis third parties within the meaning of sections 14 and 18 to 19c if the trade mark has not been used in accordance with section 26 within the last five years prior to the assertion of the right for the goods or services which he invokes to establish his right, in so far as at that time an opposition against the trade mark has not been possible for at least five years. 3 United Kingdom (England) Trade Marks Act 1994, Section 47 (UK) 46 Revocation of registration. (1) The registration of a trade mark may be revoked on any of the following grounds: (a) that within the period of five years following the date of completion of the registration procedure it has not been put to genuine use in the United Kingdom, by the proprietor or with his consent, in relation to the goods or services for which it is registered, and there are no proper reasons for non-use; (b) that such use has been suspended for an uninterrupted period of five years, and there are no proper reasons for non- use; 4 Switzerland Article 35 et seq TmPA The non-use claim can be raised in a cancellation action before civil courts or the IPI Five consecutive years of non-use are grounds for partial or total forfeiture of a trademark in Switzerland. It is not ex officio cancelled, but third parties can challenge it on this ground. 16 5 Norway Act no. 08 of 26 March 2010: The Norwegian Trademark Protection Act 37. Deletion based on non-use of a trademark. A registration of a trademark shall be deleted in full or in part by a court ruling or by administrative review pursuant to Sections 38 to 40 if the trademark proprietor has not, within five years of the date on which a final decision on registration of the trademark was made, made actual use of the trademark in Norway for the goods or services for which it is registered, or if the use has been discontinued for five consecutive years. However, the registration shall not be deleted if there are reasonable grounds for the non- use or discontinuation. 6 Russia LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION NO. 3520-1 OF SEPTEMBER 23, 1992 ON TRADEMARKS, SERVICE MARKS AND THE APPELLATIONS OF THE ORIGIN OF GOODS (with the Amendments and Additions of December 27, 2000) Chapter 4. The Use of Trademarks Article 22. 3. The registration may be terminated before it is due to be terminated fully or in part on the basis of the decision of the Supreme Patent Chamber passed upon the request of any party, for the reason of the continuous non-use of the trademark for five years from the date of its registration, or five years preceding the filing of such a request. 5. Bahwa sebagaimana poin 3 di atas diketahui ketantuan TRIPs dan Paris Convention hanya mengenal pembatalan merek dan tidak mengenal penghapusan merek, sementara itu, ketentuan pembatalan merek telah diatur secara tersendiri pada Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 UU Merek dan Indikasi Geografis (total 4 Pasal). Di mana dalam ketentuan pembatalan merek tersebut sudah mengatur juga hak dari pihak ketiga terhadap merek terdaftar. Meyakini ketentuan 17 pembatalan merek yang diatur dalam Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 UU Merek dan Indikasi Geografis sudah cukup untuk digunakan dalam UU Merek dan Indikasi Geografis; 6. Bahwa pada Pasal 75 terkait juga dengan Pasal 74, sebagaimana dapat dikutip berikut ini: Pasal 75 UU Merek dan Indikasi Geografis Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghapusan Merek Kolektif terdaftar. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan maka ketentuan Pasal 75 tentang penghapusan merek kolektif juga menjadi tidak berlaku. Menganggap bahwa hal ini tidak akan menimbulkan kekosongan peraturan (wet vacuum) dalam UU Merek dan Indikasi Geografis; 7. Bahwa berdasarkan ketentuan TRIPs dan Paris Convention yang telah diratifikasi negara Indonesia, maka diketahui ketentuan “non-use” tidak bersifat wajib dan menjadi pilihan bagi negara yang meratifikasi. Disamping itu, Indonesia adalah negara yang berdaulat yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk menentukan nasib bangsanya dan tidak boleh di intervensi negara lain sebagaimana dimaksud dengan prinsip hukum internasional yaitu non-intervention principle, dan juga dikenal prinsip hukum internasional yaitu lex specialis derogat legi generali, yaitu keutamaan pada hukum yang sifatnya khusus daripada hukum yang sifatnya umum, pada suatu negara, oleh karena itu keutamaan hukum yang sifatnya khusus pada suatu negara merupakan hal yang wajib dihormati oleh negara-negara lain, di mana sifat khusus dari Negara Indonesia adalah sistem perekonomian yang ditumpukan pada UMKM dan beberapa hal lain yang akan diuraikan dalam surat permohonan ini; B. Bahwa pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD’45. 8. Bahwa yang menjadi landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dikutip sebagai berikut: 18 Menimbang: a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratilikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, pelindungan konsumen, serta pelindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri; b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geogralis yang lebih memadai; c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin pelindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geogralis; 8. Bahwa berdasarkan landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diketahui norma hukum Merek dimaksudkan untuk perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan industri dalam negeri, adapun ciri UMKM dalam negeri sebagaimana dikutip dari situs pemerintah daerah, yaitu: Ciri-Ciri UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) • Jenis komoditi/ barang yang ada pada usahanya tidak tetap, atau bisa berganti sewaktu-waktu • Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu- waktu • Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan • Sumber daya manusia (SDM) di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni • Biasanya tingkat pendidikan SDM nya masih rendah 19 • Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank • Pada umumnya belum punya surat ijin usaha atau legalitas, termasuk NPWP Oleh karena itu, meyakini norma hukum Merek yang dimaksudkan untuk melindungi UMKM seharusnya memperhatikan ciri UMKM dalam negeri, serta menumbuhkembangkan usaha-usaha UMKM dalam lingkup perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sebagaimana disampaikan Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945, bahwa demokrasi ekonomi yang dikehendaki adalah permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek-ecconomische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial; 9. Bahwa ketentuan hukum Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis tentang penghapusan merek yang tidak digunakan selama tiga tahun dalam perdagangan, sangat merugikan UMKM yang memiliki modal terbatas dan dapat berubah sewaktu-waktu sehingga jika terjadi keadaan yang menyebabkan UMKM tidak dapat bereproduksi, misalnya terjadi Pandemi Covid-19, krisis ekonomi, naiknya harga bahan baku, dumping dari persaingan usaha yang tidak sehat, maka UMKM berpotensi tidak dapat menjalankan usahanya secara tetap dalam waktu tertentu sehingga hak Mereknya tersebut dapat dihapuskan karena ketentuan Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis. Adapun pelaku usaha yang mampu bertahan secara tetap dan terus menerus dalam berbagai keadaan ekonomi adalah pelaku usaha yang memiliki modal atau kapital yang besar dan apabila terjadi persaingan usaha tidak sehat, seperti predatory pricing, dumping, kartel dan lain- lain, maka pelaku usaha UMKM tidak akan mampu bertahan dan akan tersingkir. 20 Apabila pelaku usaha UMKM tersebut hendak melanjutkan usahanya setelah berhenti beberapa waktu maka hak mereknya dapat di mintakan penghapusan oleh pelaku usaha pesaing, atau hal ini juga dapat dijadikan modus dari pelaku usaha dengan modal atau kapital besar (Kapitalis) untuk mematikan usaha pesaingnya yaitu pelaku usaha UMKM. Oleh karena itu, ketentuan penghapusan merek Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis sangat diskriminatif, merugikan usaha- usaha UMKM, dan dapat dijadikan sebagai alat untuk menjalankan praktik persaingan usaha yang tidak sehat; 10. Bahwa ketentuan Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis yang menciptakan sistim ekonomi yang menguntungkan suatu kelompok pelaku usaha tertentu yaitu kelompok pelaku usaha yang bermodal besar atau berkapital dan menguntungkan Kapitalis merupakan ketentuan yang bertentangan dengan Sila Ke-5 Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Pasal 28D ayat (1) UUD ’45. Kapitalis bercirikan memiliki modal yang besar yang mampu membuat produk murah dan bertahan pada keadaan-keadaan ekonomi yang sulit dengan berprinsip ekonomi barat yaitu “survival to fittest”, individualistis dan sistim ekonomi yang liberal yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Indonesia yaitu prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud Pasal 33 Ayat (4) UUD’45; 8. Bahwa salah satu unsur Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, yaitu “Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut…” artinya pelaku usaha pemilik merek terdaftar tidak boleh berhenti sementara menggunakan mereknya dan diharuskan untuk terus aktif menjalankan usaha dengan menggunakan Merek secara tetap dan secara terus menerus. 21 Apabila pelaku usaha tidak mampu menggunakan Merek selama tiga tahun maka hak merek pelaku usaha tersebut dapat dihapuskan Pengadilan, padahal pemberian perlindungan hak merek adalah selama 10 tahun dan bisa diperpanjang lagi, sehingga perlindungan merek yang diberikan Pemerintah mengandung ketentuan yang tidak pasti dan dapat membuat pelaku usaha UMKM enggan untuk mengajukan pendaftaran mereknya. Sementara itu, Pasal 28H ayat (4) UUD’45 telah memberi hak kepada setiap orang khususnya warga negara Indonesia untuk memperoleh hak milik pribadi yaitu hak merek tanpa adanya ancaman penghapusan merek. 9. Bahwa salah satu unsur dari Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis adalah “Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa”. Ketentuan ini mengandung ketidakpastian dalam penentuan merek yang tidak digunakan selama 3 tahun, apa ukuran untuk menentukan tidak digunakannya merek selama tiga tahun? Apakah lembaga survey, atau kementerian perdagangan atau direktorat merek, tidak ada kepastian ukuran. Dalam gugatan perkara Nomor 28 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2023 / PN NIAGA Jkt.Pst., penggugat yaitu Zhejiang Dahua Technology CO., LTD., menggunakan jasa survei dari PT Integrity mensurvey perdagangan barang dengan merek “HDCVI & LOGO” milik Ricky Thio, yang dilakukan pada 25 Oktober 2022 sampai dengan 16 Desember 2022 dan survey online pada sekitar bulan November 2022 (survei selama kurang dari dua bulan), dan kemudian PT Integrity membuat klaim bahwa Merek “HDCVI & LOGO” milik Ricky Thio tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut. PT Integrity juga tidak diketahui kompetensinya dalam melakukan survey perdangangan. 10. Bahwa dalam gugatan Zhejiang Dahua Technology CO., LTD mendalilkan jika Pemohon Rikcy Thio sebagai pemilik merek HDCI & LOGO tidak menggunakan merek tersebut selama 3 (tiga) tahun berturut-turut berdasarkan hasil lembaga survei PT Integrity yang tidak 22 dapat menunjukan sertifikat kompetensi atau bukti kompetensi formal untuk melakukan survei tersebut. Beranjak dari kasus tersebut, mencermati Pasal 74, maupun ketentuan Pasal lain dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, dapat disimpulkan bahwa UU Merek dan Indikasi Geografis tidak menentukan Lembaga mana yang berwenang untuk melakukan survei dan menyatakan jika suatu merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sehingga Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis telah membuka celah sengketa tanpa didasari dengan alas hukum yang jelas dan tegas, sehingga dengan berlakunya pasal a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional dan tidak adanya kepastian hukum terhadap merek yang sudah didaftarkan; 11. Bahwa seandainya, jika gugatan yang diajukan oleh Zhejiang Dahua Technology CO., LTD terhadap Ricky Thio dalam perkara No. 28/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst diterima dan dikabulkan, maka hak konstitusional Ricky Thio sebagai pemilik merek HDCVI & LOGO akan hilang karena tuntutan sepihak dari perusahaan dengan menggunakan penilaian dari lembaga yang mengaku sebagai lembaga survei yang tidak dapat menunjukan bukti kompetensi formal, sedangkan merek tersebut sudah terdaftar dan seharusnya mendapat pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum dari negara; 12. Oleh karena itu, unsur ketentuan Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis ini, dapat dimanfaatkan pelaku usaha manapun hanya dengan menggunakan lembaga yang tidak memiliki kompetensi untuk menentukan digunakan atau tidak digunakannya suatu merek, untuk menggugat pelaku usaha pesaing pemilik hak merek, sehingga pemilik hak merek dapat digugat secara terus menerus dan mengalami kerugian waktu dan tenaga dalam proses tersebut; 13. Bahwa pendaftaran merek sebagaimana dimaksud sudah melalui tahapan atau prosedur yang sesuai dengan hukum, sehingga dapat diartikan jika pendaftaran merek tersebut dilakukan dengan itikad baik, sehingga patut dan layak jika merek tersebut mendapat jaminan dan perlindungan hukum, namun dengan adanya Pasal 74 UU Merek dan 23 Indikasi Geografis telah membuka ruang jika suatu waktu merek tersebut dapat diambil alih oleh pihak lain; 14. Bahwa berdasarkan uraian diatas, berkesimpulan bahwa ketentuan Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis adalah bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD’45 terkait hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun, dimana dengan adanya Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis menyebabkan warganegara terhalang dan terganggu untuk mempunyai hak milik pribadinya yaitu hak merek dan terancam dengan ketentuan penghapusan hak merek dan diambilalihnya hak merek karena klaim dari lembaga survei yang tidak jelas; C. Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD’45 15. Bahwa pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Hak konstitusional ini mencakup beberapa aspek penting: Hak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil 1. Pengakuan Hak Pasal ini menekankan pentingnya pengakuan hak-hak individu oleh negara. Pengakuan ini adalah prasyarat utama dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga negara. 2. Jaminan Hukum Jaminan hukum berarti negara harus menjamin bahwa hak- hak warga negaranya dilindungi oleh hukum. Ini meliputi perlindungan dari pelanggaran hak oleh pihak lain, termasuk negara itu sendiri. 24 3. Perlindungan Hukum yang Adil Perlindungan hukum yang adil berarti bahwa setiap warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama dan adil di mata hukum, tanpa diskriminasi. 4. Kepastian Hukum Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus jelas, dikenal publik, dan dapat diprediksi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa warga negara dapat mengatur tindakan dan keputusan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Kerugian Konstitusional Kerugian konstitusional dapat terjadi jika salah satu atau lebih dari hak-hak tersebut tidak dipenuhi. Misalnya: • Jika hukum diterapkan secara tidak konsisten atau diskriminatif, ini akan menjadi pelanggaran terhadap prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum. • Jika hukum tidak jelas atau tidak dapat diprediksi, hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum. • Jika hak-hak individu tidak diakui atau dilindungi dengan baik, ini juga merupakan bentuk kerugian konstitusional. Implementasi dalam Konteks UUD 1945 Amandemen ke-4 Dalam konteks UUD 1945 Amandemen ke-4, implementasi Pasal 28D Ayat (1) menuntut negara dan semua lembaga hukumnya untuk menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum. Ini mencakup penerapan hukum yang konsisten, pemberian akses yang sama terhadap mekanisme hukum, dan perlindungan hukum terhadap hak-hak individu dan kolektif. Implementasi ini penting untuk membangun negara hukum yang demokratis, di mana hak-hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Dalam negara hukum Pancasila, ada upaya untuk menciptakan harmoni dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan nasional. Negara hukum Pancasila berbeda dengan konsep negara hukum Barat yang menekankan pada kebebasan 25 individu seluas-luasnya dan juga berbeda dengan konsep negara hukum sosialisme-komunisme yang menekankan pada kepentingan komunal atau bersama. Negara hukum Pancasila memberikan negara kemungkinan untuk melakukan campur tangan sepanjang diperlukan bagi terciptanya tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Pandangan ini menegaskan bahwa dalam negara hukum Pancasila, kepentingan nasional dan kolektif diutamakan, namun tidak mengabaikan hak-hak individu. Ini merupakan pendekatan yang berbeda dan unik dibandingkan dengan pandangan hukum yang lebih individualistik atau kolektivistik murni. 16. Bahwa dalam gugatan tersebut Zhejiang Dahua Technology CO., LTD mendalilkan jika Rikcy Thio sebagai pemilik merek HDCI & LOGO tidak menggunakan merek tersebut selama 3 (tiga) tahun berturut-turut berdasarkan hasil lembaga survei yang justru tidak berkompeten untuk melakukan survei tersebut, dan gugatan dalam perkara tersebut menggunakan Pasal 74 ayat (1) UU tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, merek HDCVI & LOGO telah terdaftar sebagai hak milik Rikcy Thio dan seharusnya mendapat perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun sejak merek tersebut didaftar sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun dengan adanya Pasal 74 ayat (1) UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah membuka celah sengketa dan memberikan ketidak pastian hukum dan tentunya bertolak belakang dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 45; 17. Sehingga dengan adanya Pasal 74 ayat (1) UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang hingga saat ini masih berlaku telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Ricky Thio, dan adapun kerugian konstitusional tersebut adalah sebagai berikut: a) Bahwa hak konstitusional Ricky Thio selaku pemilik merek HDCVI & LOGO haruslah dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang, sebab setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 26 perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 45; b) Bahwa pendaftaran merek sebagaimana dimaksud sudah melalui tahapan atau prosedur yang sesuai dengan hukum, sehingga dapat diartikan jika pendaftaran merek tersebut dilakukan dengan itikad baik, sehingga patut dan layak jika merek tersebut mendapat jaminan dan perlindungan hukum, namun dengan adanya Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis telah membuka ruang jika suatu waktu merek tersebut dapat diambil alih oleh pihak lain; c) Bahwa seandainya, jika gugatan yang diajukan oleh Zhejiang Dahua Technology CO., LTD terhadap Ricky Thio dalam perkara No. 28/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst diterima dan dikabulkan, maka hak milik konstitusional Ricky Thio sebagai pemilik merek HDCVI & LOGO akan hilang, sedangkan merek tersebut sudah terdaftar dan seharusnya mendapat pengakuan, jaminan dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dari negara; d) Bahwa dalam Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis tidak menentukan Lembaga mana yang berwenang untuk melakukan survei dan menyatakan jika suatu merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sehingga Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis telah membuka celah sengketa tanpa didasari dengan alas hukum yang jelas dan tegas, sehingga dengan berlakunya pasal aquo telah menimbulkan kerugian konstitusional dan tidak adanya kepastian hukum terhadap merek yang sudah didaftarkan; e) Bahwa seandainya Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis tidak ada, maka tidak akan ada gugatan dari Zhejiang Dahua Technology CO., LTD terhadap Ricky Thio terkait tidak digunakannya suatu merek selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; 18. Bahwa berdasarkan uraian diatas, telah terbuktikan bahwa pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis bertentangan dengan Pasal 28D 27 ayat (1) UUD’45 karena pemberlakuan pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis tersebut telah melanggar hak Konstitusional pemilik merek yang sudah terdaftar karena dapat dihapuskan melalui Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Niaga dan diambil alih oleh pihak lain secara sewenang-wenang. D. Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (4) UUD’45 20. Bahwa pasal 33 ayat (4) UUD’45 yang berbunyi: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Menjadi latar belakang diterbitkannya TAP MPR XVI tahun 1998, yang menjelaskan tentang politik ekonomi nasional. Bahwa pasal 2 Jo. Pasal 3 TAP MPR XVI tahun 1996 berbunyi: “Politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan Badan Usaha Milik Negara yang saling memperkuat untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.” “Dalam pelaksanaan Demokrasi Ekonomi tidak boleh dan harus ditiadakan terjadinya penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seorang sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan.” 21. Bahwa TAP MPRS No. XXIII tahun 1966 tentang Pembaharuan Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Pasal 6 juncto Pasal 7 berbunyi: “Demokrasi Ekonomi memiliki tjiri-tjiri positif, jakni: (a) perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan dan karenanja tidak mengenal struktur pertentangan kelas; (b) sumber-sumber kekajaan negara dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakjat, sedang pengawasan dari penggunaan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakjat pula; 28 (c) tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hadjat hidup rakjat banjak dikuasai oleh Negara; (d) kepada warga-negara diberi kebebasan dalam memilih perkerdjaan dan diberi hak akan pekerdjaan serta penghidupan jang lajak; (e) hak-milik perorangan diakui dan dimanfaatkan guna kesedjahteraan masjarakat, dan karenanja tidak boleh didjadikan alat untuk mengeksploitasikan sesama manusia; (f) potensi, inisiatif dan daja kreasi setiap warga-negara dapat diperkembangkan sepenuhnja dalam batas-batas jang tidak merugikan kepentingan umum; (g) fakir miskin dan anak-anak terlantar berhak memperoleh djaminan sosial.” “Dalam demokrasi ekonomi tidak ada tempat bagi tjiri-tjiri negatif sebagai berikut: (a) sistim "free-fight liberalism" jang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain dan jang dalam sedjarahnja di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan strukturil dalam posisi Indonesia di-ekonomi dunia; (b) sistim "etatisme" dalam mana Negara beserta apparatur ekonomi Negara berdominasi penuh dan mendesak serta mematikan potensi serta daja-kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor Negara; (c) monopoli jang merugikan masjarakat.” 22. Bahwa apabila dibandingkan pengaturan ketentuan non-use hak merek dikaitkan dengan perlindungan merek, maka diketahui ketentuan non-use 3 tahun di Indonesia adalah ketentuan yang lebih keras terhadap pelaku usaha pemegang hak merek dari negara- negara tersebut dibawah ini, yang mana negara-negara tersebut memiliki pendapatan perkapita yang lebih besar dari pendapatan perkapita di Indonesia. Berikut perbandingannya: Negara Ketentuan non-use Perlindungan Merek Pendapatan Perkapita (USD) INGGRIS 5 tahun 10 tahun 47.232 (2022) JERMAN 5 tahun 10 tahun 43.032 (2022) SWISS 5 tahun 10 tahun 88.464 (2022) NORWEGIA 5 tahun 10 tahun 76.639 (2022) RUSIA 5 tahun 10 tahun 10.079 (2022) SINGAPURA 5 tahun 10 tahun 67.360 (2022) INDONESIA 3 tahun 10 tahun 4.074 (2022) 29 23. Bahwa Merek berfungsi untuk membedakan suatu produk (barang/jasa) dari produk lainnya untuk manfaat bagi konsumen. Jika seseorang/suatu entitas usaha hendak menghapus suatu merek terdaftar yang sudah ada dan mengambil alih merek tersebut, sementara itu, merek tersebut telah melekat pada produk dalam persepsi konsumen, maka patut diduga orang tersebut tidak beritikad baik karena hendak menunggangi dan mengambil keuntungan dari citra merek yang telah dibangun pemilik merek sebelumnya. Pengggugat penghapusan merek yang bermaksud mencaplok/ mengambilalih merek yang sudah terdaftar juga tidak memiliki kreatifitas dan inovasi untuk menciptakan merek baru, tapi lebih memilih menggunakan merek yang sudah ada dengan cara menggugat penghapusan merek tersebut menggunakan Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis dan kemudian mengambilalih merek tersebut. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis dapat dijadikan sebagai alat untuk menjalankan praktik persaingan usaha yang tidak sehat dan mematikan pelaku usaha UMKM, apalagi jika ketentuan Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis digunakan oleh pelaku usaha luar negeri untuk menghapuskan merek pelaku usaha UMKM dalam negeri seperti yang dialami oleh Pemohon Ricky Thio sebagai tergugat dalam gugatan perkara Nomor 28 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2023 / PN NIAGA Jkt.Pst., yang digugat oleh perusahaan luar negeri Republik Rakyat Tiongkok Zhejiang Dahua Technology CO., LTD. Di samping itu, Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis bertentangan dengan prinsip norma hak kekayaan intelektual yang menekankan pada sifat inovatif; 24. Bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui pelaku usaha yang mampu bertahan secara tetap dan terus menerus lebih dari 3 tahun sebagaimana ketentuan minimal waktu dalam Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis, yaitu pelaku usaha yang mampu bertahan secara terus menerus dalam berbagai keadaan ekonomi adalah pelaku usaha 30 yang memiliki modal atau kapital yang besar dan apabila terjadi persaingan usaha tidak sehat, seperti predatory pricing, dumping, kartel dan lain-lain, maka pelaku usaha UMKM tidak akan mampu bertahan dan akan tersingkir. Apabila pelaku usaha UMKM tersebut hendak melanjutkan usahanya setelah berhenti beberapa waktu maka hak mereknya dapat di mintakan penghapusan oleh pelaku usaha pesaing, atau hal ini juga dapat dijadikan modus dari pelaku usaha dengan modal atau kapital besar (Kapitalis) untuk mematikan usaha pesaingnya yaitu pelaku usaha UMKM; 25. Bahwa Merek yang telah terdaftar sudah melewati proses pemeriksaan administratif berdasarkan pasal 11 UU Merek dan Indikasi Geografis dan substantif berdasarkan pasal 23 UU Merek dan Indikasi Geografis oleh Direktorat Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah diperiksa tenaga ahli pemeriksa merek sehingga patut diduga orang yang mendaftar merek telah beritikad baik. Sebaliknya, jika ada orang/suatu entitas pelaku usaha yang mengajukan penghapusan merek terhadap merek yang telah terdaftar dan kemudian mencaplok atau mengambil alih merek tersebut, maka patut diduga pelaku usaha yang demikian adalah pelaku usaha yang tidak beritikad baik dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, menciptakan sistem perekonomian yang manipulatif, diskriminatif, dan kapitalistis; 26. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka berkeyakinan bahwa Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sepatutnya dinyatakan tidak mengikat; IV. PETITUM Berdasarkan uraian diatas, perkenankan untuk mengajukan Petitum berikut ini, kiranya dapat dikabulkan Mahkamah Hakim Konstitusi: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 31 2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252) bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (4), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24 sebagai berikut: 1. Bukti P- 1 : Fotokopi KTP Ricky Thio; 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 0012/07/VII/2023/ HMCC bertanggal 07 Juli 2023; 3. Bukti P- 3 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 510/10/430.9.14/2023 dari Diskoperindag, bertanggal 23 Juni 2023; 4. Bukti P- 4 : Fotokopi Sertifikat Merek ”HDCVI’ IDM000553432 Kelas 9; 5. Bukti P- 5 : Fotokopi Sertifikat Merek “HDCVI” Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar; 6. Bukti P- 6 : Printout tangkapan layar pendaftaran merek dahua “HDCVI”; 7. Bukti P- 7 : Printout tangkapan layar toko online Tokopedia “cctv dahua”; 8. Bukti P- 8 : Fotokopi Gugatan Zejhiang Dahua Technology CO., LTD, Register Perkara Nomor 28/Pdt.Sus-Merek/2023, tanggal 23 Februari 2023; 9. Bukti P- 9 : Fotokopi Putusan Perkara gugatan Zejhiang Dahua Technology CO., LTD, register perkara Nomor 28/Pdt.Sus- Merek/2023, tanggal 24 Agustus 2023; 10. Bukti P- 10 : Fotokopi Relaas Penyerahan Memori Kasasi Nomor 41 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst juncto Nomor: 28/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.; 32 11. Bukti P- 11 : Fotokopi tangkapan layar produk kamera indoor menggunakan merek HDCVI milik Zhejiang Dahua Technology Co., LTD; 12. Bukti P- 12 : Fotokopi tangkapan layar produk kamera outdoor menggunakan merek HDCVI milik Zhejiang Dahua Technology Co., LTD; 13. Bukti P- 13 : Fotokopi tangkapan layar invoice pembelian produk kamera menggunakan merek HDCVI milik Zhejiang Dahua Technology Co., LTD; 14. Bukti P- 14 : Printout tangkapan layar berita media online dengan alamat htpps://sukorejo.semarangkota.go.id/umkm, diakses tanggal 27 Oktober 2023 “Pengertian UMKM Menurut Undang-Undang, Kriteria, dan Ciri-Ciri UMKM”; 15. Bukti P- 15 : Buku Berjudul “Lahirnya Pancasila: Kumpulan Pidato BPUPKI” Penerbit Media Pressindo. Pidato pertama tentang Pancasila, Blitar: Departemen Penerangan Republik Indonesia, 2023, halaman 22-23; 16. Bukti P- 16 : Fotokopi Jurnal Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia, Elli Ruslina, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012; 17. Bukti P- 17 : Fotokopi Jurnal Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. Tomi Pasca Rifai, Volum 10 Number 4, Oktober-Desember 2016, LBH Sofyan Sitepu & Partners; 18. Bukti P- 18 : Printout tangkapan layar berita “HAKI dan Inovasi dapat tingkatkan ekonomi Indonesia”, tanggal 04 MAret 2014. Diakses tanggal 01 Desember 2023. 19. Bukti P- 19 : Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120017052071 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 20. Bukti P- 20 : Printout Info Grafis Liputan 6 tanggal 21 Mei 2020 tentang Pengumuman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 21. Bukti P- 21 : Printout Berita Online yang dikeluarkan oleh Koran Antara tanggal 24 April 2020, di mana Satpol PP sawah besar tindak toko pelanggar PSBB dikawasan mangga dua Jakarta; 22. Bukti P- 22 : Printout berita online yang diambil dari akun twiter Pemprov DKI Jakarta tanggal 8 Februari 2021 yang menyatakan, bahwa Pemprov DKI Jakarta Kembali memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga pada tanggal 22 Februari 2021; 33 Selain itu, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang Ahli yaitu Dr. Wagiman, S.Fil., S.H., M.H. yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2024, dan membaca keterangan tertulis Ahli yaitu Arief Dharmawan, S.E., MBA, BKP dan Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H., yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut: 1. Dr. Wagiman, S.Fil., S.H., M.H. Filsafat merupakan kajian mendalam tentang hakikat eksistensi, pengetahuan, nilai, dan realitas yang melibatkan pertanyaan-pertanyaan fundamental mengenai kehidupan dan keberadaan manusia. Dalam konteks Pancasila, filsafat menjadi landasan bagi pembentukan filsafat hukum Pancasila yang menggambarkan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, filsafat menjadi dasar pemikiran yang mengarahkan konsepsi dan implementasi hukum dalam kerangka Pancasila, yang bertujuan menciptakan tatanan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Filsafat hukum Pancasila merangkul nilai-nilai dasar yang tercermin dalam lima sila, yaitu nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks hukum, Pancasila menciptakan dasar filosofis yang menegaskan keadilan, hak asasi manusia, demokrasi, dan persatuan dalam sistem hukum nasional. Nilai-nilai tersebut memandu pembentukan hukum dan kebijakan untuk mencapai tujuan menciptakan masyarakat adil dan beradab sesuai dengan prinsip-prinsip moral Pancasila. Dengan demikian, filsafat hukum Pancasila menjadi panduan utama dalam merumuskan dan mengimplementasikan sistem hukum di Indonesia. Filsafat hukum Pancasila mengakui pentingnya keadilan sebagai landasan utama dalam sistem hukum Indonesia. Dalam konteks kekayaan intelektual, 23. Bukti P- 23 : Printout Surat Harco Mangga Dua Nomor 056/AS…/HMO/IV/2020, bertanggal 21 Mei 2020, perihal Pemberitahuan Tutup Gedung untuk memutus rantai penyebaran Virus Corona; 24. Bukti P- 24 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 34 nilai-nilai Pancasila menegaskan perlunya perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai "upaya untuk mendorong inovasi dan kreativitas dalam masyarakat". Asas-asas Pancasila, seperti gotong royong dan keadilan sosial, menjadi panduan dalam mengembangkan kebijakan hukum yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, dengan tujuan menciptakan lingkungan hukum yang seimbang dan berkeadilan, di mana pencipta dan inovator mendapatkan pengakuan dan insentif yang layak untuk kontribusi mereka bagi kemajuan bangsa. Dikembangkannya Prismatika hukum sebagai paradigma hukum pembangunan hukum hak kekayaan intelektual berdasarkan nilai-nilai Pancasila, seharusnya peraturan hukum hak kekayaan intelektual menyeimbangkan 'doktrin moral hak kekayaan intelektual, yang meliputi: nilai penghargaan terhadap karya orang lain dan nilai kejujuran dengan nilai-nilai moral yang berakar dalam masyarakat Indonesia bahwa nilai komunalitas dan spiritualitas sebagai bagian dari kearifan lokal. Kearifan lokal dapat dianggap sebagai refleksi dari hukum yang hidup dan menghormati karya orang lain diharapkan untuk mampu mendorong masyarakat untuk lebih kreatif dan inovatif dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan perubahan masyarakat. Landasan Filosofis Hukum Kodrat & Perlindungan Mereki Istilah "Kodrat" sering kali digunakan untuk merujuk pada hukum yang bersumber dari kodrat alam atau kodrat manusia. Konsep ini mencakup pandangan bahwa terdapat asas-asas hukum yang mendasar dalam kodrat atau hakikat alamiah dari suatu hal, termasuk manusia. Namun, perlu diingat bahwa 'kodrat' dapat diartikan secara berbeda-beda tergantung pada konteks dan pandangan filosofis yang digunakan. Hukum kodratiah merujuk pada seperangkat norma atau asas moral yang dianggap bersumber dari kodrat alam manusia atau eksistensi universal. Konsep ini menggambarkan ide bahwa ada aturan-aturan bawaan yang melekat dalam hakikat manusia, yang mendasari ▪ Asas persamaan dihadapan hukum, rule of law, dan kontrak sosial (individualistik) ▪ Asas persamaan dihadapan hukum Indonesia berdasarkan Proklamasi (tindakan hukum serentak dengan satu tujuan yang sama untuk mendirikan negara Indonesia; Asas kebersamaan, filosofi hakekat manusia (negara dibentuk untuk kepentingan manusia), kepentingan perseorangan berbarengan dengan kepentingan sosial (teori manusia monodualis) 35 nilai-nilai etika dan moralitas yang berlaku secara intrinsik. Hukum kodratiah sering diasosiasikan dengan pandangan bahwa beberapa nilai atau norma moral tidak hanya dihasilkan oleh kebijakan atau konvensi sosial, melainkan memiliki dasar yang mendasar dalam hakikat manusia sebagai makhluk rasional. Meskipun interpretasi dan penerapan konkretnya dapat bervariasi, hukum kodratiah menjadi dasar bagi pemahaman tentang kebenaran moral yang inheren dan universal dalam konteks filsafat dan etika. Hukum Kodrat dalam konteks perlindungan merek bagi warga Indonesia merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang mendasari hak-hak alamiah dan hak kekayaan intelektual. Konsep ini mengakui bahwa setiap individu memiliki hak alamiah untuk melindungi hasil karyanya, termasuk merek dagang yang mencerminkan identitas dan kualitas produk atau jasa. Dalam upaya menjaga keberlanjutan dan keadilan, hukum kodrat dalam perlindungan merek bagi warga Indonesia harus mengakomodasi kearifan lokal, norma sosial, dan nilai- nilai budaya, sekaligus memastikan perlindungan hukum yang efektif dan adil untuk para pemegang merek. Melalui pendekatan yang seimbang antara hak individu dan kepentingan masyarakat, Hukum Kodrat berperan penting dalam menciptakan lingkungan hukum yang mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi, sambil mempertahankan kearifan lokal dan identitas nasional. Hakekat perlindungan negara terhadap warganegara atas kepemilikan merek dapat dipahami sebagai upaya untuk memastikan hak kekayaan intelektual dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui regulasi dan hukum yang mengatur merek, negara bertujuan untuk melindungi pemilik merek dari tindakan pencurian intelektual, pemalsuan, dan penggunaan ilegal oleh pihak lain. Perlindungan ini menciptakan lingkungan bisnis yang adil, mendorong inovasi, dan memberikan insentif kepada warganegara untuk mengembangkan dan memelihara merek mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing nasional di pasar global. Dengan demikian, perlindungan negara terhadap kepemilikan merek mencerminkan komitmen untuk membangun ekosistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Hakekat perlindungan negara terhadap warganegara, seperti hakim harus melindungi kepentingan warganegara Indonesia, asas ini sudah ada sejak proklamasi, yaitu "untuk melindungi segenap bangsa...". Secara esensial 'teori 36 kontrak sosial' berhadapan dengan `teori proklamasi' dalam lingkup teori pembentukan negara sekunder. Teori pembentukan negara sekunder mengacu pada proses terbentuknya entitas negara baru sebagai hasil dari pemisahan atau pecahan dari negara yang sudah ada. Pembentukan negara sekunder seringkali dipicu oleh faktor- faktor sejarah, politik, etnis, atau agama yang memicu aspirasi kelompok tertentu untuk mendapatkan kedaulatan dan otonomi sendiri. Konflik internal, perubahan politik, atau perpecahan suatu wilayah dapat menjadi pemicu terbentuknya negara baru. ProSes ini melibatkan deklarasi kemerdekaan, pengakuan dari pihak-pihak internasional, dan pembentukan struktur pemerintahan yang independen. Negara sekunder ini kemudian mengalami tantangan dalam mendirikan stabilitas, membangun identitas nasional, dan menegakkan keberlanjutan dalam sistem internasional. [Nilai-nilai Kemanusiaan Dalam Pancasila Relasinya Dengan Pasal 28H ayat (4); Pasal 28D ayat (4); dan Pasal 33D ayat (4) UUD 1945] Pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 yang bersumber dari Pancasila dituangkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-hukum, melainkan juga telah menjadi hukum positif, dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi setiap warga negara Indonesia. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila tercermin secara signifikan dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan hak setiap warga negara untuk hidup sejahtera, yang mencakup hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nilai kemanusiaan Pancasila, yang menekankan pentingnya martabat manusia, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap hak asasi, senantiasa menjadi landasan filosofis bagi penyelenggaraan negara. Dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, pemerintah diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi pijakan utama Pancasila. Dengan demikian, terdapat keterkaitan erat antara nilai kemanusiaan dalam Pancasila dan ketentuan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 sebagai fondasi yang menggaransi hak-hak warga negara Indonesia untuk hidup dalam lingkungan yang layak dan sejahtera. 37 Nilai-nilai kemanusiaan yang tercermin dalam Pancasila memiliki keterkaitan yang erat dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pancasila sebagai dasar negara menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat dan hak-hak asasi yang harus diakui dan dilindungi. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara konkret menjamin kebebasan untuk menyatakan pendapat secara lisan, tulisan, atau gambar, serta kebebasan untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui segala jenis saluran. Hubungan ini menegaskan bahwa nilai-nilai kemanusiaan Pancasila, seperti martabat manusia dan kebebasan, terwujud dalam kerangka hukum negara Indonesia. Dengan demikian, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi implementasi konkret dari prinsip-prinsip kemanusiaan yang dianut oleh Pancasila, memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara. [Konsideran UMKM Dalam UU Merek Sebagai Basis Filosofis Merek] Konsideran terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam UU Merek Indonesia memberikan dasar filosofis yang mengakui peran penting sektor UMKM dalam perekonomian nasional. Pada tingkat filosofis, UU Merek mengakui bahwa merek tidak hanya menjadi identitas bisnis, tetapi juga alai yang dapat meningkatkan daya saing UMKM. Dengan memberikan perlindungan hukum terhadap merek, UU Merek menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan UMKM, mendorong inovasi, dan membangun kepercayaan konsumen. Kesadaran akan perlunya melindungi merek bagi UMKM mencerminkan pengakuan bahwa merek bukan hanya simbol komersial, tetapi juga aset strategis yang perlu dijaga untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. ▪ Konsideran UMKM dalam UU Merek Indonesia sebagai basis filosofis merek. ▪ Apakah Pasal 33 UUD'45 bersifat liberal? Notonagoro: boleh saja perwujudan (Amandemen UUD'45) berubah tapi landasan filosofis / roh nya tidak boleh berubah. ▪ Konsideran sebagai contexs of discovery (riwayat penemuan), Norma sebagai contexs of justification. Jika contexs justification bertentangan dengan contexs of discovery maka keadaan ini sebagai vague norm 38 Context of discovery menitik beratkan pada proses penemuan atau ide awal suatu konsep, sementara context justification fokus pada pembenaran rasional dan justifikasi konsep tersebut setelah penemuan itu dilakukan. Meskipun context of discovery dapat melibatkan aspek-aspek kreatif dan serendipitous dalam menemukan suatu gagasan, context justification menuntut analisis dan pembenaran rasional yang lebih mendalam untuk memvalidasi kebenaran dan relevansinya dalam kerangka ilmiah yang lebih luas. Oleh karena itu, sementara context of discovery dapat menciptakan inovasi dan kejutan, context justification menegaskan perlunya substansi dan kohesivitas konsep dalam mendukung kemajuan ilmiah yang berkelanjutan. [Politik Hukum Perlindungan Hukum bagi Warganegara dalam konteks Merek & Kekeliruan Pengadopsian TRIPs dalam kaitannya dengan kedaulatan negara] Kaitannya dengan Politik Hukum Indonesia, hubungannya perlindungan hukum bagi Warganegara dalam konteks Merek, mencerminkan upaya pemerintah untuk mengembangkan regulasi yang melindungi hak kekayaan intelektual dan mendorong inovasi. Peraturan-peraturan terkait merek, seperti Undang-Undang Merek, dirancang untuk "memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek" dan mencegah praktikpraktik yang dapat merugikan konsumen atau pesaing bisnis. Dalam kerangka politik hukum ini, pemerintah harus berkomitmen untuk memastikan bahwa warganegara mendapatkan perlindungan yang adil dan efektif terhadap hak-hak merek mereka, sejalan dengan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Kekeliruan pengadopsian TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) dalam kaitannya dengan kedaulatan negara terletak pada ketidak seimbangan antara perlindungan hak kekayaan intelektual global dan kepentingan kedaulatan nasional. Meskipun TRIPs bertujuan mengatur standar hak kekayaan intelektual di tingkat internasional, implementasinya kadang- kadang dapat mengakibatkan penekanan terhadap kebijakan domestik suatu negara. Hal ini bisa menghambat akses negara-negara berkembang terhadap teknologi dan obat-obatan yang sangat dibutuhkan, sementara sekaligus meningkatkan kontrol perusahaan-perusahaan global terhadap aspek-aspek 39 kunci dalam ekonomi dan inovasi nasional. Oleh karena itu, perlu ditemukan keseimbangan yang lebih baik antara perlindungan hak kekayaan intelektual dan kedaulatan negara agar TRIPs dapat lebih efektif mendukung pembangunan berkelanjutan secara global. [Persektif Ilmu Kaedah] Vague Norm (norma kabur), apa makna norma "tiga tahun berturut- turut..." dalam UU merek Indonesia, merujuk pada ketidak jelasan atau ketidak pastian dalam suatu peraturan atau undang-undang. Dalam UU merek Indonesia, norma "tiga tahun berturutturut" bisa diartikan sebagai suatu ketentuan yang tidak memberikan detail atau kriteria yang spesifik terkait dengan situasi atau kondisi yang harus terpenuhi selama periode tiga tahun secara berurutan. Hal ini mungkin mencakup aspek-aspek seperti penggunaan merek, pemeliharaan hak, atau pelaksanaan kewajiban tertentu. Oleh karena itu, ketidak jelasan ini dapat menimbulkan interpretasi yang bervariasi dan memunculkan tantangan dalam penerapan aturan tersebut. Lembaga di Indonesia apa yang berwenang menyatakan “tiga tahun berturut-turut…”? putusan konstitutif yang menimbulkan akibat hukum harus berlandaskan kewenangan. Landasan filosofi Indonesia “diberikan pada Pihak Ketiga untuk menghapuskan merek”, sementara perlindungannya masih berlaku selama 10 tahun. Landasan filosofi Indonesia yang memberikan hak kepada pihak ketiga untuk menghapuskan merek sementara masih memberlakukan perlindungan selama 10 tahun dapat memiliki efek negatif. Keputusan ini dapat menyebabkan ketidak pastian hukum dan merugikan pemilik merek, karena pihak ketiga dapat dengan mudah mengajukan penghapusan tanpa batasan yang jelas. Hal ini berpotensi menciptakan iklim bisnis yang tidak stabil dan tidak mendukung investasi jangka panjang, karena ▪ Vague Norm (norma kabur), apa makna norma “tiga tahun berturut-turut…”? ▪ Siapa Lembaga apa yang berwenang menyatakan “tiga tahun berturut- turut…”? putusan konstitutif yang menimbulkan akibat hukum harus berlandaskan kewenangan ▪ Apa landasan filosofi “diberikan pada pihak ketiga untuk membatalkan merek”, sementara perlindungannya masih berlaku selama 10 tahun 40 pemilik merek mungkin enggan mengembangkan mereknya jika risiko penghapusan oleh pihak ketiga terlalu tinggi. Selain itu, perlindungan yang terlalu lama mungkin juga menjadi beban bagi inovasi dan persaingan sehat di pasar, menghambat kemampuan perusahaan untuk memperbarui atau memperbaiki merek mereka. [Merek Milik UMKM Diminta Dihapuskan Untuk Alasan Yang Tidak Manusiawi] Pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri yang memiliki hak merek “Tertentu” yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor Pendaftaran “Tertentu”, yang kemudian mendapat perpanjangan sampai untuk 10 tahun berikutnya. Perusahaan asing, meminta Pengadilan Niaga untuk “menghapus merek” milik Pengusaha UMKM yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor Pendaftaran tertentu. Gugatan tersebut diajukan dengan dasar Pasal 74 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun Petitum gugatan yang diajukan oleh Perusahaan asing itu: Memerintahkan Direktorat Merek (Tergugat II) untuk menghapus atau setidak-tidaknya menyatakan hapus pendaftaran merek milik Pengusaha UMKM tersebut. (Tergugat I) dengan Nomor Pendaftaran tertentu untuk kelas barang/jasa tertentu dari daftar umum merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya. Pelaku usaha UMKM memiliki hak konstitusional yang dijamin haknya untuk memiliki Merek dalam usaha UMKM-nya sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Ini juga demi kepentingan usaha UMKM di Indonesia, untuk mendapatkan jaminan perlindungan hak merek, kepastian hukum penggunaan hak merek, jaminan persaingan usaha yang sehat. Pelaku usaha UMKM dijamin secara konstitusional untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (4) UUD’45 menjamin bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 41 lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional. Pasal 35 UU 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, perlindungan hak merek diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Hal ini berbeda dengan Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis yang membatasi perlindungan merek menjadi 3 (tiga) tahun. Pasal 35 UU 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis: (1) Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan; (2) Jangka waktu pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Pasal 74 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang disahkan dan diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 252, tanggal 25 November 2016 yang berbunyi: ayat (1) Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir; ayat (2) Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya: (a) larangan impor; (b) larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau (c) larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; ayat (3) Penghapusan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (2), dan Pasal 74 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis merupakan satu kesatuan, dimana Pasal 74 ayat (2), dan Pasal 74 ayat (3) keduanya merujuk pada Pasal 74 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis. Oleh karena itu, dalam permohonan ini ketiga ayat dari Pasal 74 diuji secara bersama-sama. Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis tersebut diatas hendak diuji dengan ketentuan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Pasal 28D ayat 42 (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional”. Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Putusan MK Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Nomor: 011/PUU-V/2007, maka permohonan harus memenuhi 5 (lima) syarat kerugian konstitusional yaitu: Pertama, adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945: Pemohon sebagai warga negara Indonesia dan selaku pemilik hak merek yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor pendaftaran tertentu, yang diberikan Direktorat Merek Kementerian Hukum dan HAM, dan berhak memperoleh perlindungan hak merek selama 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Pasal 35 UU Merek dan Indikasi Geografis dan dapat diperpanjang. Dimana hak Pemohon untuk memperoleh hak merek dan perlindungan hak merek selama 10 tahun dijamin oleh Pasal 28H ayat (4) UUD’45, serta hak merek tersebut tidak boleh di ambil secara sewenang- wenang dan berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD’45, Pemohon selaku pengusaha UMKM diberi jaminan hukum, perlindungan dan kepastian hukum atas hak merek tersebut. Adanya Gugatan oleh Perusahaan asing pada Pemohon di Pengadilan Niaga, dengan tuduhan tidak menggunakan merek selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang/jasa melalui media survei pesanan dari Perusahaan asing. Gugatan tersebut didasarkan pada Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis. Oleh karena itu, perlindungan hak merek sepuluh tahun yang “diberikan Negara” kepada Pemohon dapat di hapus oleh pelaku usaha asing dengan dasar tidak digunakan selama tiga tahun menurut lembaga yang tidak jelas. Pemohon secara pribadi dan selaku pelaku usaha UMKM tidak mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dan haknya dapat diganggu gugat oleh pihak lain. Kedua, hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji: berdasarkan surat Gugatan dari Perusahaan asing tersebut di Pengadilan Niaga, diketahui bahwa gugatan 43 tersebut diajukan dengan dasar Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis dengan kerangka sebagai berikut “Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh “Pihak Ketiga Yang Berkepentingan” dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Akibat gugatan itu Pemohon mengalami kerugian proses yaitu diwajibkan mengikuti persidangan dengan menghabiskan biaya dan waktu pribadi Pemohon untuk mengikuti proses peradilan yang diajukan Perusahaan asing tersebut di Pengadilan Niaga dan hak merek Pemohon berpotensi dihapus dengan dasar Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis. Pemohon tentu mengalami gangguan pikiran karena terancam dengan penghapusan merek miliknya. Oleh karena itu, sangat jelas kerugian konstitusional berupa berkurang atau hilangnya hak Pemohon atas jaminan perlindungan dan kepemilikan hak merek selama sepuluh tahun, serta adanya ancaman perampasan hak merek secara sewenang-wenang dari perusahaan asing bagi Pemohon, dikarenakan/ disebabkan oleh adanya Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis. Terdapatnya ketentuan Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis, mengakibatkan hak konstitusional Pemohon untuk kepemilikan hak merek menjadi terganggu karena adanya Gugatan dari Pihak Ketiga (perusahaan asing), dan terancam dengan penghapusan hak merek dari pihak ketiga dengan menggunakan klaim, yaitu tidak menggunakan merek selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dari lembaga survei. Pemohon selaku pengusaha UMKM mengalami perlakuan diskriminatif karena Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis lebih menguntungkan salah satu kelompok pelaku usaha tertentu, sehingga hak konstitusionalnya untuk mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum; Ketiga, kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi: Bahwa kerugian konstitusional berupa tereduksinya atau hilangnya jaminan dan kepastian hukum yang adil atas hak merek, telah nyata dengan adanya Gugatan di Pengadilan Niaga, dimana gugatan diajukan oleh perusahaan asing ke Pemohon dengan menggunakan 44 survei yang menuntut penghapusan merek milik Pemohon dan pencatatan merek menjadi atas nama Perusahaan asing tersebut. Keempat, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji: Gugatan di Pengadilan Niaga, didasarkan pada Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis. Gugatan ini diajukan oleh sebab adanya Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis. Ancaman penghapusan merek pada Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis, menimbulkan ketidakpastian yang adil kepada perlindungan hak merek Pemohon yang seharusnya diberikan selama 10 (sepuluh) tahun (Pasal 35 UU Merek dan Indikasi Geografis) kemudian menjadi 3 (tiga) tahun. Oleh karena itu, ketidakpastian hukum yang adil, jaminan perlindungan dan kepemilikan merek Pemohon menjadi tereduksi atau dapat hilang karena adanya Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis. Kelima, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Jika Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan inkonstitusional, maka pemilik merek terdaftar akan mendapat jaminan perlindungan dan kepastian perlindungan merek selama 10 (sepuluh) tahun. Perlindungan Merek untuk jangka waktu sepuluh tahun telah mengandung pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Merek dan Indikasi Geografis dan telah ada ketentuan norma pembatalan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 76 – Pasal 79 UU Merek dan Indikasi Geografis. Dengan dihapusnya ketentuan Pasal 74 maka akan menciptakan kepastian hukum perlindungan merek dan jaminan hak kepemilikan merek. Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis merupakan ketentuan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) Annex 1C tentang Agreement on Trade- Related Aspects of Intellectual Property Rights (untuk selanjutnya disebut “TRIPs”), lebih lanjut ratifikasi dari Paris Convention for the Protection of Industial Property (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan 45 Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan Trademark Law Treaty (Perjanjian Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997; Pertimbangan Nilai Kemanusiaan & Keadaan Kahar Dalam konteks nilai kemanusiaan Pancasila, kaitannya dengan keadaan kahar atau force majeure menegaskan pentingnya menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia dalam menghadapi situasi ekstrim seperti Pandemi Covid 19 dari tahun 2019-2021 atau bencana alam yang tidak dapat dihindari. Asas kesetaraan, keadilan, dan keberagaman yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar untuk menangani keadaan kahar dengan penuh empati dan kepedulian terhadap semua warga negara. Dalam situasi tersebut, nilai-nilai kemanusiaan Pancasila mendorong untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada mereka yang terdampak, serta memastikan bahwa hak- hak dasar setiap perseorangan tetap terjamin, sejalan dengan semangat persatuan dan gotong royong dalam mencapai kesejahteraan bersama. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila tercermin dalam sikap empati, keadilan, dan gotong royong terhadap sesama, terutama dalam menghadapi keadaan kahar atau force majeure. Dalam konteks ini, Pancasila mengajarkan pentingnya untuk saling membantu dan menghormati hak asasi manusia, bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit dan tak terduga. Ketika terjadi bencana alam atau kejadian luar biasa lainnya, nilai kemanusiaan ini mendorong untuk bersatu, memberikan bantuan, dan melindungi kehidupan serta martabat setiap individu, mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan yang kuat dalam keberagaman bangsa Indonesia. Implementasi seperti stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 sebagai wujud nyata dengan dasar pertimbangan nilai kemanusiaan. [TRIPs Agreement maupun Paris Convention] Baik TRIPs Agreement maupun Paris Convention menggunakan bentuk ‘norma’ dengan Pilihan kata “If” sementara dalam UU Merek dan Indikasi Geografis: “Pemberian hak kepada Pihak Ketiga yang berkepentingan”. Dari sisi ‘waktu’nya pada TRIPs Agreement disebutkan: “sekurang-kurangnya 3 tahun’, sedangkan pada Paris Convention disebutkan: “Jangka waktu yang wajar (a 46 reasonable period)”. Pada UU Merek dan Indikasi Geografis disebutkan: “3 tahun berturut-turut”. Akibat Hukum di TRIPs Agreement yaitu “Dapat di batalkan (may be cancelled)” di Paris Convention juga “Dapat di batalkan (may be cancelled)”. Sedangkan pada UU Merek dan Indikasi Geografis disebutkan: “Penghapusan hak”. Istilah ‘Pihak Ketiga’ baik di TRIPs Agreement maupun Paris Convention tidak ditemukan, sedangkan dalam UU Merek dan Indikasi Geografis istilah ‘Pihak Ketiga’ tidak ditemukan. Objek Norma baik di TRIPs Agreement maupun Paris Convention yaitu “Pembatalan pendaftaran”, sedangkan dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, yaitu “Penghapusan hak”. Ketentuan tentang “non-use” dibeberapa negara, diantaranya enam negara dibawah ini ditentukan lamanya waktu adalah sedikitnya 5 (lima) tahun. Kelima negara itu Singapura; Jerman; Inggris; Swis; Norwegia; dan Rusia. Ketantuan TRIPs dan Paris Convention hanya mengenal pembatalan merek dan tidak mengenal penghapusan merek, sementara itu, ketentuan pembatalan merek telah diatur secara tersendiri pada Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 UU Merek dan Indikasi Geografis (total 4 Pasal). Dimana dalam ketentuan pembatalan merek tersebut sudah mengatur juga hak dari pihak ketiga terhadap merek terdaftar. Bahwa berdasarkan ketentuan TRIPs dan Paris Convention yang telah diratifikasi negara Indonesia, maka diketahui ketentuan “non-use” tidak bersifat wajib dan menjadi pilihan bagi negara yang meratifikasi. Pasal 28H ayat (4) UUD’45. Bahwa yang menjadi landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada konsiderans menimbang: “bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratilikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, pelindungan konsumen, serta pelindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Industri dalam negeri”. Norma hukum Merek dimaksudkan untuk perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan industri dalam negeri, adapun ciri UMKM dalam negeri diantaranya: jenis komoditi/ barang yang ada pada usahanya tidak 47 tetap, atau bisa berganti sewaktu-waktu; tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu; dan usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Hak konstitusional ini mencakup beberapa aspek penting. [Di Balik Kerangka Filosofis Hukum Hak Cipta Amerika] Kerangka filosofis utama di balik Hukum Hak Cipta Amerika (American copyright law) pada dasarnya bersifat utilitarian. Berdasarkan pandangan ini, perlindungan hak cipta ada untuk itu mendorong ekspresi ide dengan memberikan hak eksklusif kepada penulis atas karyanya. Tanpa perlindungan hak cipta, seorang penulis tidak mungkin menghabiskan waktunya dan uang dibutuhkan untuk menulis buku atau membuat lagu karena orang lain bisa untuk secara bebas dan mudah membuat dan mendistribusikan salinan karya tersebut. Undang-Undang Hak Cipta (the Copyright Act of 1790) tahun 1790 disahkan, hak cipta memberikan perlindungan kepada penulis hanya untuk jangka waktu empat belas tahun, dengan tambahan jangka waktu empat belas tahun jika penulis selamat dari berakhirnya istilah hak cipta pertama. Saat ini, hak cipta berlaku seumur hidup penulis ditambah tujuh puluh tahun (atau untuk karya anonim, sembilan puluh lima tahun sejak tahun penerbitannya yang pertama atau jangka waktu 120 tahun sejak tahun pembuatannya, mana saja yang masa berlakunya lebih dulu). Salah satu tujuan perubahan ini adalah untuk memberikan insentif dalam menciptakan bentuk-bentuk ekspresi baru. Bahwa dalam persidangan tanggal 28 Februari 2024, Ahli memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa sistem kefilsafatan yaitu filsafat hukum, Pancasila menjadi sumber hukum. Artinya, norma tidak jatuh dari langit, bahkan ketika diformulasikan pun, norma berasal dari sistem kefilsafatan melalui asas- asasnya. Dan asas-asas tersebut telah secara eksplisit menjadi bagian dari hukum yang disebut undang-undang dan hidup dalam living law dan menurut Ahli Indonesia telah menjabarkan nilai-nilai tadi ke dalam undang-undangnya. 48 Namun terdapat beberapa catatan, apa hubungannya dengan ketentuan internasional. Dalam filosofi anatominya Notonagoro, karena hak ini merupakan doktrin filsafat, pada sisi yang lain hidup secara bersamaan. Artinya, tidak menafikan untuk meratifikasi ketentuan, tapi peratifikasian tadi tetap akan terfilterisasi melalui asas sebelumnya. Ahli menemukan dalam sejarah pada tahun 1790, ketika Amerika pertama kali mengeksplisitkan dari konteks menjadi teks hukum, Amerika memperlakukan masa perlindungan hak cipta. Pada saat itu terhadap hak cipta buku dan lagu, masa perlindungan hak ciptanya selama 14 tahun. Apabila pencipta lagu atau buku itu masih hidup, dapat diperpanjang 14 tahun, sehingga total perlindungan selama 28 tahun. Saat ini, jika membaca Undang-Undang Hak Cipta Amerika, hak cipta berlaku selama 120 tahun, memang ini bukan merek. Sehingga dalam perspektif ini, penentuan waktu, tentunya akan dikembalikan ke dalam konteksnya. Jadi, teks akan merujuk kepada konteksnya. Jika dikaitkan dengan perkembangan bahwa sejarah menyesuaikan dengan keadaan, maka dari 14 tahun hak cipta sekarang menjadi seumur hidup, ditambah 70 tahun setelah kematiannya dan dapat dinikmati oleh ahli warisnya. Menurut Ahli, dalam kondisi kahar sebenarnya mungkin hanya dalam konteks ke-Indonesiaan ada yang dilahirkan dalam perspektif dengan doktrin filsafat, yaitu gotong royong. Konsep gotong royong kalau jika dilihat dari sejarahnya berawal dari kata gotong, menggotong bersama-sama, tetapi di dalam perkembangannya menjadi royong. Jadi, royong itu menggotong dan harus maju ke depan. Dalam konteks gotong royong, sejatinya negara harus hadir tidak hanya ketika untung, tetapi ketika ada satu keadaan kerugian, maka negara harus royong untuk tetap mempertahankan. Menurut Ahli, kondisi kahar implisit di dalam filsafat hukum Indonesia, harus ada adjustment atau penyesuaian. Dan jika dilihat dalam teks dan konteks di bidang ekonomi yang Ahli rasakan, ketika pandemi Covid, Ahli mendapat surat untuk menunda pencicilan pembayaran. Namun Ahli tidak mengetahui apakah dalam regulasi mengenai merek dan paten ada penyesuaian yang sama. 49 2. Arief Dharmawan, S.E., MBA, BKP Pendahuluan Paradigma Ekonomi Pancasila: Sebuah Tinjauan Sri-Edi Swasono (2008) dalam karyanya menggambarkan ekonomi Pancasila sebagai paradigma baru dalam dunia ekonomi, yang mengintegrasikan konsep kerjasama, koperasi, perencanaan, dan keikutsertaan akar rumput, aspek-aspek yang jarang atau bahkan tidak ditemukan dalam ekonomi konvensional. Selain itu, Swasono menegaskan pentingnya dimensi moral dalam ilmu ekonomi, sejalan dengan pandangan kaum strukturalis tentang pentingnya nilai-nilai agama. Dalam konteks ini, ekonomi Pancasila dilihat sebagai model ekonomi pasar yang dikendalikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, berbeda dengan ekonomi neoklasik yang berakar pada liberalisme dengan fokus pada individualisme dan kebebasan pasar . Ekonomi Pancasila dirancang untuk mendorong partisipasi luas dalam kegiatan ekonomi, mengacu pada nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila, berperan sebagai aturan dasar bagi interaksi ekonomi dan hubungan antar pelaku ekonomi yang berlandaskan pada sila-sila Pancasila. Sejarah ekonomi Pancasila dimulai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan ekonomi, seperti diidealkan oleh Bung Hatta. Terminologi ekonomi Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Emil Salim pada 1967, dan kemudian diperjelas pada 1979. Konsep ini bergerak dari ekstrem kiri (intervensi negara) ke kanan (pasar bebas), mencari titik keseimbangan. Ekonomi Pancasila sering kali disebut sebagai sistem ekonomi pasar terkendali, atau sebagai bentuk ekonomi campuran yang merupakan sintesis dari kapitalisme dan sosialisme. Swasono mengakui kontribusi Mubyarto dalam memperdalam konsep ekonomi Pancasila, sementara Emil Salim lebih fokus pada aspek sistem dan kebijakan, yang cenderung akomodatif terhadap teori konvensional. Mubyarto berperan penting dalam mempopulerkan diskusi tentang ekonomi Pancasila di lingkungan akademis dan pendidikan tinggi Indonesia sejak tahun 1981, dalam konteks perlawanan terhadap ideologi materialisme dan mengutamakan moral serta nilai-nilai transenden seperti agama . Ekonomi Pancasila mengkritik 50 kapitalisme yang terlalu fokus pada kepuasan material dan kepentingan pribadi, kurang mengakomodasi kesejahteraan dan kepentingan sosial. Ekonomi Pancasila berakar pada ideologi Pancasila dan UUD 45, mencari keseimbangan antara kehidupan pribadi dan sosial. Prinsip-prinsipnya meliputi perlindungan bagi bangsa dan tanah air, kemajuan kesejahteraan umum, peningkatan kualitas hidup bangsa, dan partisipasi dalam perdamaian dunia. Pasal 33 UUD 1945 menggarisbawahi perekonomian yang diorganisir sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan, pengendalian negara atas cabang produksi vital, pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, serta perekonomian yang berorientasi pada demokrasi ekonomi. Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam ekonomi melibatkan formulasi sila- sila Pancasila menjadi dasar, metode, dan tujuan ekonomi. Pendekatan ini menekankan etika Ketuhanan dan Kemanusiaan sebagai fondasi, dengan metode kekeluargaan dan nasionalisme, menuju tujuan sosial ekonomi yang adil. Ekonomi Pancasila tidak hanya terfokus pada profit dan utility, melainkan juga pada motif agama, sosial, dan budaya. Dengan sifat akomodatif, ia memadukan keseimbangan ekonomi bersama dan kepentingan individu, mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut Mubyarto (2004), dalam ekonomi Pancasila, kerugian ekonomi bisa diterima asalkan disertai dengan pembentukan hubungan sosial yang positif . Perekonomian Indonesia, yang berlandaskan Pancasila, memiliki karakteristik unik yang mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan keseimbangan sosial. Ekonomi Pancasila mengedepankan prinsip kebersamaan, di mana koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapat perhatian khusus. Hal ini tercermin dalam ketahanan ekonomi Indonesia selama krisis pandemi, di mana UMKM menunjukkan ketahanan yang lebih kuat dibandingkan korporasi besar . UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, menggambarkan prinsip ekonomi Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ekonomi mikro, UMKM menyediakan lapangan kerja, mendukung ketahanan ekonomi lokal, dan berkontribusi pada distribusi kekayaan yang lebih merata. Ketika korporasi besar mengalami kesulitan di 51 masa pandemi, UMKM dengan keuletan dan adaptabilitasnya mampu bertahan, bahkan berkembang . Dalam skala makro, ekonomi Indonesia dihadapkan pada tantangan globalisasi dan liberalisasi pasar. Namun, prinsip ekonomi Pancasila menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara terbuka terhadap investasi asing dan melindungi kepentingan nasional. Ini penting untuk mencegah dominasi pasar oleh korporasi asing yang dapat mengancam eksistensi UMKM lokal. Pentingnya keseimbangan antara ekonomi mikro dan makro terlihat jelas. Di satu sisi, pemerintah harus mendukung UMKM untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan pemerataan ekonomi. Di sisi lain, kebijakan makroekonomi harus dirancang untuk menarik investasi asing dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks reformasi kebijakan, termasuk UU MIG, perlunya meninjau kembali undang-undang ini dalam konteks ekonomi Pancasila menjadi penting. UU MIG harus memperhatikan keunikan perekonomian Indonesia yang didominasi UMKM, serta tidak mengesampingkan nilai-nilai koperasi dan gotong royong yang menjadi dasar ekonomi Pancasila. Di satu sisi, liberalisasi pasar dan investasi asing penting untuk pertumbuhan ekonomi. Namun, ini tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan UMKM dan prinsip-prinsip ekonomi Pancasila. Proteksionisme dalam batas yang wajar diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi merata dan berkelanjutan. Pemerintah memiliki peran kunci dalam menerapkan prinsip ekonomi Pancasila. Ini termasuk membuat kebijakan yang mendukung UMKM, seperti pembiayaan yang lebih mudah diakses, pelatihan, dan dukungan teknologi. Selain itu, perlu ada kebijakan yang mendorong investasi dalam sektor-sektor strategis untuk pertumbuhan ekonomi makro. Investasi dalam pendidikan dan riset sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Pancasila. Pendidikan yang berkualitas akan menciptakan tenaga kerja yang terampil, Ekonomi Pancasila, sebagai doktrin yang mengakar pada falsafah bangsa Indonesia, telah lama menjadi fondasi dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional. Prinsip-prinsip ekonomi Pancasila menitikberatkan pada asas kekeluargaan, keadilan sosial, serta keseimbangan antara kepentingan nasional 52 dan lokal. Dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk krisis ekonomi global dan pandemi COVID-19, ekonomi Pancasila memberikan wawasan penting dalam memahami peran dan pentingnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam struktur ekonomi nasional . Selama krisis COVID-19, ekonomi global mengalami tekanan besar. Namun, Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi yang luar biasa. Hal ini dapat diatributkan pada struktur ekonomi yang didominasi oleh UMKM. Berbeda dengan model ekonomi liberal yang mementingkan kapitalisasi dan monopoli pasar, ekonomi Pancasila mengedepankan keseimbangan dan keadilan, yang tercermin dalam keberlangsungan UMKM selama masa sulit. UMKM sebagai Tulang Punggung dan Pilar terpenting Ekonomi Indonesia UMKM, yang merupakan representasi nyata dari ekonomi kerakyatan sebagaimana digariskan oleh Pancasila, terbukti menjadi pilar ekonomi Indonesia. UMKM tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar populasi, tetapi juga menyebarluaskan kegiatan ekonomi ke berbagai daerah, mendukung prinsip desentralisasi ekonomi. Sebagai pilar terpenting dalam perekonomi Indonesia, UMKM memainkan peran yang sentral. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah . Berikut adalah beberapa alasan mengapa UMKM dianggap sebagai pilar ekonomi Indonesia: 1. Penyerapan Tenaga Kerja: UMKM mampu menyerap hingga 97% dari total tenaga kerja yang ada. Dengan memberikan lapangan pekerjaan, UMKM berkontribusi pada pengurangan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Investasi: Meskipun skala usahanya kecil, jumlah UMKM yang besar memungkinkan mereka menghimpun hingga 60,4% dari total investasi. Ini berarti UMKM berperan dalam menggerakkan roda ekonomi melalui investasi modal. 3. Inovasi dan Kreativitas: UMKM sering kali menjadi tempat inovasi dan kreativitas. Mereka dapat menghasilkan produk unik dan layanan yang memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun global. 53 4. Distribusi Ekonomi: UMKM tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah pedesaan. Dengan demikian, mereka berkontribusi pada distribusi ekonomi yang lebih merata. 5. Program Dukungan Pemerintah: Pemerintah telah meluncurkan berbagai program dukungan untuk UMKM, seperti insentif, pembiayaan melalui program PEN, dan digitalisasi pemasaran. Selain itu, UU Cipta Kerja juga bertujuan untuk meningkatkan kelas UMKM. Sebagai contoh, salah satu program insentif yang telah diluncurkan oleh Kementerian Keuangan melalui DJP – Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan diterbitkannya PP (Peraturan Pemerintah) nomor 23 tahun 2018 yang sebagaimana telah dirubah terakhir dengan PP nomor 55 tahun 2022 yang sangat bermanfaat dalam membantu dan meringankan beban pajak yang harus ditanggung oleh UMKM. Peraturan Pemerintah ini adalah tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam hal ini UMKM yang sebagian besar Omsetnya masih dibawah Rp 4.8 Milyar dalam setahun hanya dikenakan PPh bersifat FINAL sebesar : 0,5% x (Peredaran Bruto dalam satu tahun dikurangi Rp 500 juta). Program insentif ini dapat dimanfaatkan oleh UMKM berbentuk PT – selama 3 tahun, CV – selama 4 tahun dan/atau OP (Orang Pribadi) - selama 7 tahun yang dihitung sejak diberlakukannya PP 23/2018 atau dihitung sejak masa/tahun dimana UMKM terdaftar dan mendapatkan NPWP diatas tahun fiskal 2018. Di sisi lain, banyak perusahaan besar yang berkapitalisasi tinggi mengalami kerugian besar atau bahkan kebangkrutan selama krisis. Fenomena ini menegaskan bahwa model ekonomi liberal, yang banyak dianut oleh perusahaan besar, tidak sepenuhnya cocok dengan konteks sosial-ekonomi Indonesia yang beragam. Mempertahankan dan menginternalisasi prinsip ekonomi Pancasila bukan hanya penting untuk membentuk karakter bangsa, tetapi juga sebagai sarana memperkuat ekonomi nasional dari dalam. Dengan melihat kembali kepada nilai- nilai asli ekonomi Pancasila, pemerintah dan pelaku usaha dapat memformulasikan strategi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 54 Dari perspektif makroekonomi, ekonomi Pancasila mendorong pengembangan ekonomi yang seimbang antara berbagai sektor. Ini melibatkan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi kekayaan dan kesempatan secara adil di seluruh lapisan masyarakat. Pada tingkat mikroekonomi, ekonomi Pancasila mengutamakan pemberdayaan individu dan UMKM. Ini termasuk mendukung inisiatif lokal dan koperasi, yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam ekonomi serta mendukung inovasi dan kreativitas pada tingkat lokal. Sinergi Makro dan Mikro dalam Ekonomi Pancasila dengan kata lain bahwa hubungan antara ekonomi makro dan mikro dalam konteks ekonomi Pancasila adalah sinergis. Pembangunan ekonomi makro yang stabil dan inklusif memberikan dasar bagi pertumbuhan UMKM, sementara kekuatan UMKM menyumbang pada stabilitas dan ketahanan ekonomi makro. Mengaitkan dengan UU MIG, ekonomi Pancasila memberikan perspektif bahwa perlindungan hak atas merek dan indikasi geografis seharusnya tidak mengorbankan keberlanjutan UMKM lokal. Sebaliknya, regulasi tersebut harus mendorong inovasi dan keaslian yang berasal dari kekayaan lokal Indonesia. Untuk melanjutkan, perlu ada upaya bersama dalam memastikan bahwa ekonomi Indonesia tetap setia pada prinsip Pancasila. Ini berarti memastikan bahwa pertumbuhan dan inovasi di semua sektor ekonomi harus selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial, kerakyatan, dan keseimbangan. Ekonomi Mikro dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai Fondasi Ekonomi Indonesia Pengalaman krisis pandemi COVID-19 menegaskan peranan vital UMKM dalam perekonomian Indonesia. UMKM, sebagai representasi ekonomi mikro, tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi mayoritas penduduk, tetapi juga menunjukkan ketahanan dan adaptasi di tengah ketidakpastian ekonomi. Ini mencerminkan salah satu prinsip dasar Pancasila, yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tingkat makro, Indonesia menunjukkan ketahanan terhadap guncangan ekonomi global. Namun, ini juga memerlukan adaptasi kebijakan yang lebih besar untuk memastikan stabilitas ekonomi jangka panjang. 55 Melibatkan prinsip demokrasi ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam untuk rakyat, sebagaimana tercermin dalam Pancasila, menjadi kunci dalam konteks ini. Keseimbangan antara ekonomi mikro dan makro esensial dalam mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ini melibatkan integrasi kebijakan yang mendukung UMKM sekaligus menjaga stabilitas ekonomi makro, yang sesuai dengan filosofi ekonomi Pancasila yang mengedepankan kesinambungan dan keadilan sosial. Globalisasi dan liberalisme membawa tantangan dan peluang. Meski liberalisme ekonomi memberikan kesempatan untuk pertumbuhan dan inovasi, penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap menjadi dasar dalam mengambil kebijakan ekonomi agar tidak mengorbankan kesejahteraan sosial dan keadilan. Harmonisasi antara mekanisme pasar dan peran negara menjadi fokus dalam ekonomi Pancasila. Pasar yang efisien diperlukan untuk pertumbuhan, sementara negara harus memastikan bahwa pertumbuhan ini merata dan inklusif, sejalan dengan prinsip-prinsip kesejahteraan sosial dalam Pancasila. Pengembangan UMKM harus dilakukan dengan strategi yang berorientasi pada peningkatan kompetensi, akses pasar, dan inovasi, tanpa meninggalkan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Ini sesuai dengan konsep ekonomi Pancasila yang mengutamakan pemberdayaan rakyat. Pembangunan berkelanjutan, yang menjadi aspek penting dalam ekonomi global saat ini, harus diintegrasikan dengan prinsip keadilan sosial Pancasila. Ini berarti memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak merugikan lingkungan dan memberikan manfaat yang adil untuk semua lapisan masyarakat. Sementara Indonesia harus tetap terbuka terhadap ekonomi internasional, kebijakan dalam negeri harus tetap berpijak pada nilai-nilai ekonomi Pancasila. Ini berarti memastikan bahwa integrasi ekonomi global tidak mengikis prinsip- prinsip sosial dan kemanusiaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Kebijakan moneter dan fiskal harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas, sekaligus memperhatikan distribusi kekayaan yang adil. Ini menegaskan lagi pentingnya penerapan prinsip Pancasila dalam aspek makroekonomi. 56 Masa depan ekonomi Indonesia bergantung pada bagaimana negara ini mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan dinamika globalisasi ekonomi. Hal ini memerlukan kebijakan yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga identitas nasional dan kesejahteraan rakyat. Berikut merupakan hal-hal nyata bagaimana Indonesia dapat bertahan dalam globalisasi bahkan tsunami ekonomi sekalipun, antara lain: Pengaruh UMKM terhadap Ketahanan Ekonomi Indonesia, terlihat selama pandemi COVID-19, ketika banyak korporasi besar menghadapi kebangkrutan, keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia menunjukkan ketahanannya. Dalam konteks ekonomi Pancasila, hal ini mencerminkan semangat kerakyatan, di mana ekonomi dibangun dari bawah dengan mengedepankan gotong royong dan kekeluargaan. Peranan UMKM dalam Ekonomi Makro, dimana UMKM berperan vital dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mendistribusikan pendapatan secara lebih merata. Ini selaras dengan prinsip ekonomi Pancasila yang menekankan pada kesejahteraan bersama, bukan hanya pertumbuhan angka ekonomi. UMKM sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan, artinya UMKM, yang mayoritas dikelola oleh individu atau kelompok kecil, merefleksikan nilai-nilai ekonomi kerakyatan. Mereka lebih tanggap terhadap kebutuhan lokal dan dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi, menunjukkan kekuatan ekonomi yang berbasis rakyat. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), meski skala bisnisnya kecil, kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidak hanya bergantung pada investasi besar atau ekspor, tetapi juga pada aktivitas ekonomi grassroot. Berbeda dengan ekonomi liberal yang lebih mengutamakan pasar bebas dan kompetisi, ekonomi Pancasila yang didukung oleh UMKM lebih mengedepankan aspek sosial dan gotong royong. Ini merupakan bentuk resistensi terhadap sistem ekonomi global yang seringkali tidak mempertimbangkan aspek sosial dan keadilan. Menuju Ekonomi Pancasila yang Berkelanjutan, akan nyata saat menjadikan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia berpotensi 57 besar dalam mewujudkan ekonomi Pancasila yang adil dan berkelanjutan. Ini memerlukan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan: pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pengujian Pasal 74 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menawarkan perspektif penting dalam pemahaman interaksi antara ekonomi Pancasila dan ekonomi liberal. Di satu sisi, ekonomi Pancasila, yang menekankan pada nilai-nilai kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan kemandirian, telah menjadi dasar dari struktur ekonomi nasional Indonesia. Di sisi lain, ekonomi liberal dengan prinsip pasar bebas dan kompetisi seringkali tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi esensi Pancasila. UMKM telah terbukti sebagai penyangga utama ekonomi Indonesia, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi seperti pandemi COVID-19. Ini menggambarkan bahwa ekonomi yang berbasis pada prinsip kekeluargaan dan gotong royong, seperti yang dianut oleh Pancasila, memiliki kekuatan dan ketahanan yang lebih dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis liberal. Dalam konteks pengujian merek, ini relevan karena Pasal 74 UU MIG cenderung memberikan kesempatan bagi praktik ekonomi yang kontradiktif dengan nilai- nilai ekonomi Pancasila. Pasal 74 ayat (1) UU MIG secara khusus dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku UMKM di Indonesia. Pasal ini memungkinkan perusahaan besar, seringkali asing, untuk mengajukan gugatan penghapusan merek yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi Pancasila yang mengutamakan perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Perlindungan merek selama 10 tahun yang dijamin undang-undang menjadi tidak efektif, mengakibatkan penurunan kepastian hukum bagi pemilik merek lokal. Di sisi lain, ekonomi liberal mungkin mendukung ide pasar bebas yang tercermin dalam Pasal 74 ayat (1) UU MIG. Namun, implementasi prinsip ekonomi liberal ini harus diadaptasi dengan kebutuhan dan realitas lokal Indonesia, mengingat struktur ekonomi dan prioritas pembangunan nasional yang unik. 58 Kesimpulannya, dalam pembuatan kebijakan ekonomi di Indonesia, termasuk dalam ranah hukum merek dan kekayaan intelektual, prinsip ekonomi Pancasila dengan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan kemandirian harus tetap menjadi acuan utama. Kebijakan tersebut harus mendukung pengembangan UMKM dan menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dengan tuntutan global, sejalan dengan nilai dan identitas nasional Indonesia. 3. Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H. Ilmu Politik Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang dapat membantu para penstudi hukum dalam konteks praksis hukum yang bersifat teoretis maupun praksis untuk memahami kandungan norma-norma hukum (undang-undang) maupun kandungan tujuan (cita-cita) norma-norma hukum tersebut dari suatu sudut pandang yang berbeda dari sudut Ilmu Hukum. Ilmu Politik Hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang terbilang dalam lingkungan disiplin Ilmu Sosial atau berinduk pada disiplin Ilmu Sosial. Dalam khasanah kepustakaan keilmuan Indonesia, Ilmu Politik Hukum adalah cabang ilmu pengetahuan baru yang berkembang dalam beberapa dekade terakhir meskipun istilah politik hukum sudah sejak lama dikenal dalam kepustakaan hukum di Indonesia. Berbagai macam kepustakan klasik di bidang hukum sudah mengenal dan memakai istilah politik hukum tersebut. Akan tetapi, kepustakaan di bidang hukum tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai arti istilah politik hukum. Sebagai konsekuensinya, sudah barang tentu, pengetahuan tentang politik hukum tersebut tidak mengalami kemajuan atau tidak berkembang. Perkembangan studi (kajian) politik sampai mencapai taraf sebagai cabang ilmu pengetahuan seperti sekarang semakin pesat dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan baru, Ilmu Politik Hukum memiliki objek kajian (objek formal) tertentu yang berbeda dari objek kajian cabang ilmu pengetahuan sosial atau objek kajian Ilmu Hukum. Objek kajian (objek formal) Ilmu Politik Hukum disebut sebagai Politik Hukum. Politik Hukum dapat dimaknai sebagai kebijaksanaan hukum (legal policy) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Ruang lingkup medan berkiprah Ilmu Politik Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahun meliputi wilayah kajian yang luas. Ilmu Politik Hukum bukan hanya mencakup politik 59 hukum dalam arti sebagai arah resmi negara untuk memberlakukan atau tidak memberlakukan hukum guna mencapai tujuan negara, melainkan ia (politik hukum - - - pen.) juga mencakup latar belakang dan lingkungan yang mempengaruhi serta berbagai persoalan yang dihadapi dalam upaya menegakkannya.” Politik Hukum yang berlaku dalam negara Repubik Indonesia dapat disebut sebagai politik hukum nasional atau politik hukum Indonesia. Landasan nilai-nilai (landasan moral) politik hukum nasional Indonesia adalah Pancasila. Pancasila berkedudukan dan berfungsi sebagai landasan falsafah negara dan bangsa Indonesia. Sudah barang tentu, dalam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai landasan Falsafah Negara Indonesia, Pancasila mempengaruhi atau mengandung konsekuensi terhadap segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Sebagai landasan falsafah negara, Pancasila juga mempengaruhi aspek politik hukum Indonesia dan tata hukum positif Indonesia termasuk tentu saja konstitusi negara Indonesia. Sebagai landasan falsafah negara Indonesia, setiap aspek penyelenggaraan negara harus harus tercermin atau sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Secara yuridis, Pancasila sebagai dasar filsafat negara tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat . . . .” Dalam konteks bidang hukum, nilai-nilai ideal (nilai-nilai moral) yang dikandung Pancasila wajib dituangkan dan dikonkritisasikan dalam konstitusi Indonesia yakni Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945) pada tingkat pertama dan kesempatan yang pertama. Kewajiban atau tugas tersebut adalah konsekuensi logis kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai landasan falsafah negara. Konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945 disebut sebagai landasan konstitusional politik hukum nasional Indonesia atau politik hukum Indonesia. Kedua landasan yang disebut di atas yakni Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 adalah landasan moral dan landasan yuridis- konstitusional kerangka politik hukum nasional Indonesia. Sebagai konsekuensinya, rumusan politik hukum nasional harus merupakan rumusan kebijakan hukum yang bertujuan untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia seperti tercantum dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 yakni 60 masyarakat adil dan makmur. Istilah lain yang juga lazim dipergunakan sebagai padanan istilah adil dan makmur adalah kesejahteraan umum (welfare state). Dalam rangka pencapai dan perwujudan masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita dan tujuan bangsa dan negara Indonesia, lembaga- lembaga negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum nasional dan tata hukum nasional wajib berpedoman pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Realisasi dan perwujudan cita-cita masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia dalam realitas mengharuskan konstitusi dan undang-undang dipergunakan sebagai sarana (alat) atau jembatan menuju realitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Politik hukum nasional yang tercantum dalam konstitusi Indonesia yakni UUD NRI Tahun 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam setiap undang-undang dan aturan turunannya. Politik hukum yang tercantum dalam undang-undang dan aturan yang lebih rendah adalah derivat politik hukum nasional atau politik hukum Indonesia yang tercantum dalam konstitusi Indonesia yakni UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks perbincangan mengenai politik hukum nasional atau politik hukum Indonesia, saya membuat klasifikasi politik hukum nasional menurut ukuran atau kriteria tertentu. Saya melakukan penggolongan (klasifikasi) politik hukum nasional dalam 2 (dua) klasifikasi yang berbeda dengan ciri dan karakteristik masing-masing. Namun, kedua klasifikasi politik hukum nasional tersebut berkaitan dengan erat atau tidak dapat dipisahkan satu sama lain sama sekali meskipun dapat dibedakan. Penggolongan (klasifikasi) politik hukum nasional dalam 2 (dua) golongan tersebut bertitik tolak dari sifat dan hakikat kandungan politik hukum (kebijakan) hukum yang terkandung dalam masing- masing klasifikasi. Kedua klasifisikasi politik hukum nasional yang dimaksud adalah (1) kerangka politik hukum nasional yang bersifat permanen dan (2) kerangka politik hukum nasional yang bersifat temporer. Kerangka politik hukum nasional permanen adalah kerangka politik hukum nasional (kebijakan hukum nasional) yang bersifat tetap atau tidak berubah- ubah. Kerangka politik hukum nasional permanen adalah politik hukum nasional atau kebijakan hukum nasional yang menetapkan prinsip atau pokok pendirian atau asas-asas hukum yang menjadi dasar atau fundasi (landasan) pengembangan dan perkembangan politik hukum nasional atau kebijakan 61 hukum nasional temporer pada masa kini maupun masa depan. Kerangka politik hukum nasional atau kerangka kebijakan hukum nasional temporer adalah kebijakan hukum yang berfungsi menjabarkan atau mengimplementasikan prinsip-prinsip atau pokok-pokok pendirian atau asas-asas hukum dalam politik hukum nasional permanen. Kebijakan hukum nasional temporer adalah kebijakan hukum nasional yang selalu berubah-ubah atau dapat diubah-ubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Namun, perubahan politik hukum nasional temporer dapat dilakukan harus dengan tetap berpedoman pada prinsip atau pokok pendirian atau asas-asas hukum yang tertuang dan tercantum dalam kebijakan hukum nasional permanen. Politik hukum nasional atau kebijakan hukum nasional temporer yang dikembangkan berdasarkan politik hukum nasional permanen adalah pedoman pengembangan sistem hukum atau tata hukum positif yang akan datang (ius constituendum) dan atau tata hukum positif yang berlaku pada saat ini (ius constitutum). Salah satu aspek kerangka politik hukum nasional yang bersifat permanen sebagai titik tolak perbincangan dalam tulisan ini adalah politik hukum perlindungan hukum nasional bagi setiap warga negara Indonesia. Dalam konteks politik hukum perlindungan hukum nasional sebagai fokus perbincangan tulisan, politik hukum perlindungan hukum yang diselenggarakan atau diberikan negara kepada setiap orang dan warga negara dituangkan atau ditegaskan pertama-tama dalam Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur sebagai berikut “Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.” Pernyataan dalam Pasal 28A UUD NRI TAHUN 1945 adalah suatu bentuk pengakuan tentang hak konstitusional setiap warga negara dan setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya dalam konteks bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di negara Indonesia. Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 di atas menyangkut hak dasar yang bersifat mutlak bagi setiap manusia untuk dapat hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya yang diakui dan dilindungi negara melahirkan kewajiban dan tanggung jawab bagi negara untuk memberikan jaminan pengakuan dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia dan setiap orang yang berada dalam wilayah negara republik Indonesia. Negara republik Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab 62 sosial untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi setiap warga negara. Ruang lingkup kewajiban dan tanggung sosial tersebut meliputi dimensi yang sangat luas karena termasuk didalamnya tanggung jawab sosial untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Bagir Manan mengemukakan, konsepsi negara hukum kesejahteraan yang berkembang di Indonesia mengandung 3 aspek penting yaitu aspek politik, hukum dan sosial- ekonomi. Negara Indonesia berkewajiban dan bertanggung jawab menyajikan, menghadirkan dan atau menyelenggarakan kesejahteran pada ketiga bidang tersebut. Sebagai kelanjutan dari politik hukum pengakuan negara terhadap hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan setiap orang dan setiap warga nmgara tersebut, Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur lebih lanjut sebagai berikut “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Untuk dapat menikmati hidup sejahtera seperti dikehendaki dalam ketentuan di atas, setiap warga negara mutlak perlu bekerja dan atau berusaha. Kondisi tersebut ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yakni sebagai berikut “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Politik hukum tentang pengakuan hak-hak yang disebut di atas bertujuan untuk memperkuat dan memperteguh pengakuan terhadap hak hidup dan mempertahankan kehidupan setiap orang dan setiap warga negara yang dikemukakan di atas. Dalam konteks perwujudan atau implementasi politik hukum tentang pengakuan hak-hak warga negara yang bersifat dasar seperti dikemukakan di atas, salah satu elemen penting yang mutlak harus diselenggarakan dan dihadirkan negara dalam realitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah jaminan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dan setiap warga negara. Politik hukum tentang pengakuan hak-hak dasar warga dan setiap orang yang disebut di atas termasuk dalam kategori pengakuan terhadap hak-hak konstitusional warga negara Indonesia. Namun, politik hukum pengakuan hak-hak konstitusional warga negara Indonesia dan setiap orang yang ditetapkan atau dicantumkan dalam konstitusi Indonesia hanya akan 63 merupakan rangkaian atau untaian kata-kata indah belaka yang tertulis di atas secarik kertas jika negara Indonesia tidak dapat atau tidak mampu memberikan, menghadirkan dan menyelenggarakan jaminan perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia dan setiap orang dalam segenap aspek dan faset kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara dalam segala bidang, Negara berkewajiban dan harus mampu menghadirkan serta menyelenggarakan jaminan perlindungan hukum bagi setiap warga negara supaya setiap warga negara dapat berusaha dengan tenang, tentram dan aman sehingga memenuhi standar kehidupan hidup yang layak dan bermartabat bagi setiap warga negara sebagai mahluk Tuhan. Jaminan perlindungan hukum bagi setiap warga negara tersebut tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur sebagai berikut “Setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Jaminan perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah landasan konstitusional politik hukum dan sekaligus sebagai salah satu soko guru (tiang penopang) politik hukum perlindungan hukum nasional permanen. Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI mengandung gagasan dasar politik hukum perlindungan hukum sebagai landasan pengaturan politik hukum perlindungan hukum dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya, sebagai gagasan dasar yang sekaligus sebagai landasan politik hukum perlindungan hukum nasional permanen, gagasan (ide) dasar ideal mengenai politik hukum perlindungan hukum nasional tersebut masih perlu dituangkan dan dijabarkan dalam berbagai undang-undang supaya politik hukum mengenai jaminan perlindungan hukum tersebut sungguh-sungguh dapat menyentuh dan mencapai realitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstitusi membebankan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban menjabarkan politik hukum nasional jaminan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dalam berbagai undang-undang kepada DPR sebagai pembentuk undang-undang. Apakah pembentuk undang-undang (DPR) berhasil dengan baik menjabarkan gagasan politik hukum nasiona; mengenai jaminan perlindungan 64 hukum yang wajib diberikan atau diselenggarakan negara bagi setiap warga negara sesuai dengan kehendak konstitusi Indonesia? Pertanyaan hipotesis yang dikemukakan di atas akan diuji dan dijawab dalam pembahasan dengan subtopik “Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Pemegang Merek Terdaftar Yang Dapat Melindungi Pengusaha Mikro dan Kecil serta Menengah Berdasarkan Pasal 74 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.” Seperti sudah dikemukakan pada bagian terdahulu, politik hukum perlindungan hukum nasional bagi setiap warga negara Indonesia ditetapkan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut “Setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Politik hukum perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 adalah fundasi (landasan) pengaturan politik hukum perlindungan hukum bagi setiap warga negara dalam berbagai aspek dan faset serta bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seperti bidang politik, hukum, budaya, sosial kemasyarakatan termasuk bidang industri, ekonomi dan perdagangan dan lain-lain. Politik hukum perlindungan hukum bagi setiap warga negara dalam berbagai bidang bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seperti disebut di atas diatur dan ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing bidang. Ciri, karakteristik, bentuk, sifat dan konsekumesi yuridis politik hukum perlindungan hukum yang diatur dan ditetapkan negara dalam masing-masing bidang berdasarkan undang-undang dapat diketahui dari undang-undang yang mengatur bidang yang bersangkutan. Salah satu macam atau bentuk politik hukum perlindungan hukum yang berkarakter temporer sebagai penjabaran (elaborasi) politik hukum nasional perlindungan hukum yang bersifat permanen yang ditetapkan atau diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 diatur dan dijabarkan serta ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Bagian Pertimbangan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, negara memberikan keperdulian dan perhatian khusus terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan industri dalam 65 negeri dan berupaya memberikan perlindungan hukum bagi jenis usaha tersebut di atas. Bagian Pertimbangan undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan pengakuan sebagai berikut “. . . peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan industri Dalam Negeri.” Pengakuan peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan industri Dalam Negeri yang diberikan oleh negara seperti disebut di atas membuat negara menggariskan politik hukum perlindungan hukum bagi jenis-jenis usaha tersebut di atas. Perlindungan hukum atas merek dalam konteks merek jenis-jenis usaha yang disebut di atas ditetapkan dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016 sebagai berikut “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.” Hak Merek tersebut memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar untuk memakai atau mengalihkan hak merek tersebut kepada orang lain.18 Merek yang sudah terdaftar memberikan hak eksklusif kepada pemilik Merek Terdaftar. Pasal 1 angka 5 UU Nomor 20 Tahun 2016 mengatur sebagai berikut “Hak Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.” Hak eksklusif seseorang atas Merek terdaftar yang dimiliki seseorang adalah suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada warga negara pemilik Merek Terdaftar termasuk pemilik Merek Terdaftar bidang usaha Kecil, Miro dan Menengah seperti UMKM, Koperasi dan lain-lain. Perlindungan hukum bagi pemilik Merek terdaftar bukan hanya berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016 yang memberikan hak eksklusif kepada seseorang pemilik Merek terdaftar untuk memakai sendiri atau mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain seperti sudah dikemukakan di atas. Perlindungan hukum bagi pemilik Merek terdaftar juga diberikan oleh negara melalui atau berdasarkan undang-undang kepada pemilik Merek terdaftar dengan modus lain. Modus lain perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pemilik Merek terdaftar ditegaskan secara normatif dalam Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur sebagai berikut “Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak 66 Tanggal Penerimaan.” Bahkan, modus perlindungan hukum yang lain selain kedua bentuk atau jenis modus perlindungan hukum bagi pemilik Merek terdaftar juga diberikan negara berdasarkan undang-undang dalam wujud hak perpanjangan. Hal itu diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur sebagai berikut “Jangka waktu perlindungan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu yang sama.” Artinya, negara memberikan perlindungan hukum bagi pemilik Merek terdaftar selama 20 (dua puluh) tahun jika pemilik Merek terdaftar mengajukan permohonan perpanjangan hak seperti dimaksud di atas. Politik hukum perlindungan hukum yang ditetapkan negara dengan undang-undang dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah terjadi pelanggaran hak merek secara khusus dan Hak Kekayaaan Intelektual secara umum oleh orang yang tidak berhak.19 Modus perlindungan hukum dan jangka waktu perlindungan hukum seperti dikemukakan di atas “seolah-olah” mencerminkan karakter politik hukum perlindungan hukum yang berjiwa populis atau politik hukum perlindungan hukum yang berjiwa kerakyatan yang mengandung keamanan dan kenyamanan serta kepastian hukum bagi “usaha dan pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Industri Dalam Negeri.” Namun, seperti ternyata dijelaskan kemudian, politik hukum perlindungan hukum yang diberikan negara berdasarkan undang-undang bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan industri Dalam Negeri” seperti UMKM dan Koperasi tersebut sama sekali tidak ideal seperti diatur, ditegaskan dan ditetapkan dalam Konsiderans UU Nomor 20 Tahun 2016 seperti sudah dikemukakan di atas. Pengaturan politik hukum perlindungan hukum yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut dilemahkan oleh ketentuan TRIPS.20 Padahal, ruang tafsir terhadap ketentuan TRIPS yang dapat memberikan keuntungan dan peluang bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan modal yang kecil dan terbatas terbuka dengan lebar. Pembentuk undang-undang “terlampau” mengikuti dan patuh pada ketentuan TRIPS sehingga tidak berani memberikan perlindungan hukum yang populis atau yang berpihak pada usaha rakyat yakni usaha Mikro, Kecil dan Menengah seperti UMKM dan Koperasi. Akibatnya, politik hukum perlindungan hukum yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 67 tentang Merek dan Indikasi Geografis seperti dipaparkan di atas malah condong atau mengikuti” ketentuan TRIPS yang sarat dengan kepentingan liberal, individual dan global yang lebih menguntungkan negara-negara maju.21 Politik hukum perlindungan hukum seperti dikehendaki konstitusi menjadi tidak tercapai dan politik hukum perlindungan hukum tersebut tidak dapat menyentuh realitas kehidupan pengusaha Mikro, Kecil dan Menegah yang bermodal kecil dan sangat terbatas. Artinya, perlindungan hokum yang diberikan negara tersebut tidak dapat dinikmati pemilik Merek terdaftar terutama usaha Mikro, Kecil dan Menegah dengan permodalan yang kecil dan sangat terbatas seperti UMKM dan Seperti sudah dipaparkan di atas, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu yakni selama 20 (dua puluh) tahun kurang lebih. Namun, jaminan perlindungan hukum selama 20 (dua) puluh tahun tersebut dapat berubah menjadi perlindungan hukum yang tidak berpihak pada dan tidak menguntungkan bagi jenis usaha mikro, kecil dan menengah seperti UMKM dan Koperasi dengan modal yang kecil dan sangat terbatas. Alasannya, Merek terdaftar tersebut dapat dicabut oleh pemerintah dengan alasan tertentu dalam tempo yang singkat meskipun jangka waktu perlindungan hukum bagi Merek terdaftar tersebut belum habis (belum daluwarsa). Pasal 74 UU Nomor 20 Tahun 2016 mengatur sebagai berikut ”Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang/dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.” Sepintas lalu, ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 20165 yang saya kutip di atas seolah-olah masuk akal dan tidak ada kelemahan atau kekurangannya atau tidak potensial menimbulkan kerugian bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bermodal kecil dan sangat terbatas. Namun, jika ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 20165 yang saya kutip di atas dikaji dan diteliti, kelemahan dan kekurangan pasal tersebut akan dapat diketahui dan dipahami dengan terang benderang. Dalam pandangan atau menurut pendapat saya, politik hukum perlindungan hukum yang diberikan 68 negara kepada warga negara berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 dinegasi oleh ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan hak kepada pihak ketiga yang berkepntingan untuk mengajukan gugatan Penghapusan Merek terdaftar kepada Pengadilan Niaga. Artinya, politik hukum perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pemilik Merek terdaftar memiliki kelemahan fatal bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bermodal kecil dan sangat terbatas. Kelemahan politik hukum perlindungan hukum yang diberikan negara melalui atau berdasarkan undang-undang kepada warga negara pemegang merek terdaftar yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 akan tampak dengan terang benderang jika diulas, dikaji dan diteliti dalam kaitan dengan Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016. Sudah barang tentu, pencabutan Merek terdaftar akan menimbulkan kerugian besar dan berpotensi mematikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai usaha dengan modal kecil dan sangat terbatas. Saya dapat membayangkan betapa besar kerugian yang dialami oleh UMKM pemilik Merek terdaftar andaikata Merek terdaftar yang dimiliki UMKM tersebut dihapus oleh pemerintah hanya karena ada pihak ketiga pemodal besar yang mengajukan gugatan penghapusan Merek terdaftar kepada Pengadilan Niaga dengan alasan Merek terdaftar tersebut tidak dipergunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan tidak mempertimbangan alasan dan faktor penyebab merek terdaftar tersebut tidak dipergunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Padahal, mungkin, UMKM pemilik Merek terdaftar tersebut tidak mempergunakan Merek tersebut selama 3 (tiga) tahun berturut-turut karena sedang kesulitan permodalan karena situasi dan kondisi perekonomian yang mengalami kelesuan seperti terjadi pada masa covid-19 beberapa tahun lalu. Namun, pembentuk undang-undang tidak mengakomodir dan tidak memperhatikan atau memperdulikan situasi dan kondisi kelesuan perekonomian seperti terjadi pada masa covid-19 tersebut yang mengakibatkan banyak usaha mengalami kebangkrutan. Dalam kondisi seperti Ahli kemukakan di atas, Ahli berpandangan bahwa kaidah hukum yang tercantum dalam Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah inkonstitusional atau 69 bertentangan dengan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 terutama pasal-pasal undang-undang dasar yang Ahli kutip di atas yang dengan tegas memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara dan setiap orang yang berada dalam negara Indonesia. Menurut pendapat dan pandangan Ahli, jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut Merek tidak dipergunakan pemilik Merek Terdaftar sebagai alasan penghapusan Merek terdaftar seperti diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 adalah tidak konstitusional. Pasal 74 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 terutama yang berkaitan dengan pasal-pasal perlindungan hukum bagi setiap warga negara dan setiap orang. Pasal 74 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dapat dicabut dan dilakukan amandemen. Amandemen Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dilakukan dengan menetapkan tenggang waktu alasan pencabutan Merek terdaftar yang lebih berpihak kepada UMKM sebagai pemodal kecil dan sangat terbatas yakni berkisar antara 5 (lima) 3atau 7 (tujuh) tahun dengan catatan tidak bertentangan dengan ketentuan TRIPS. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KETENTUAN UU 20/2016 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 74 UU 20/2016 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau d. Indikasi Geografis terdaftar. 70 Pasal 74 UU 20/2016 (1) Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. (2) Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya: a. larangan impor; b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (3) Penghapusan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. yang dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 71 Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Bahwa Para Pemohon menyatakan kerugian konstitusionalnya yang pada pokoknya: Dalam Perkara 144/PUU-XXI/2023 Pemohon Perkara 144 dalam dalil permohonannya menyatakan bahwa dengan berlakunya Pasal 74 UU 20/2016 Pemohon sebagai pemilik merek “HDCVI & LOGO” dengan nomor pendaftaran IDM000553432 digugat oleh Zhejiang Dahua Technology Co., LTD., (selanjutnya disebut dengan “Penggugat”) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan tuduhan tidak menggunakan merek yang dimiliki selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang/jasa melalui lembaga survei yang ditentukan oleh Penggugat. Pemohon berpandangan bahwa perlindungan hak merek yang dimilikinya dapat dihapus oleh pelaku usaha lain dengan dasar tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun menurut lembaga survei yang tidak jelas, dan oleh karenanya Pemohon secara pribadi dan selaku pelaku usaha UMKM dirugikan hak konstitusionalnya dengan tidak mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta hak milik atas mereknya dapat diganggu gugat oleh pihak lain dengan tuduhan yang sewenang-wenang, yaitu hanya berdasarkan survei pesanan. Bahwa Pemohon dalam petitumnya menyatakan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252) bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 72 Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat, mohon Putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Dalam Pengujian Materiil UU 20/2016 Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian UU a quo secara materiil, DPR RI berpendapat Para Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan hukum Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK No. 006/PUU- III/2005 dan Putusan MK No. 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: a) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 b) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang- undang c) Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi d) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Terkait kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara a quo DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) parameter tersebut sebagai berikut: 73 1. Dalam Perkara 144/PUU-XXI/2023 a. Bahwa Pemohon Perkara 144 menjadikan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian UU a quo. Dalam hal ini, DPR RI menerangkan bahwa ketentuan Pasal a quo telah selaras dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 karena adanya ketentuan Pasal a quo memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak milik Pemohon Perkara 144 serta perlindungan agar tidak diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Pengaturan dalam Pasal 74 UU a quo yang mutantis mutandis terhadap Pasal 75 UU 20/2016 mengatur adanya pengajuan gugatan ke Pengadilan Niaga, sehingga telah jelas terdapat suatu proses hukum dan pembuktian dalam lembaga peradilan, dan hal ini justru menegaskan bahwa pengambilan hak pribadi secara sewenang-wenang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Selain itu, Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai dasar penyelenggaraan perekonomian nasional melalui demokrasi ekonomi dan bukan merupakan pengaturan hak konstitusionalitas warga negara, sehingga tidak relevan apabila Pemohon Perkara 144 menjadikan ketentuan ini sebagai dasar pengujian Pasal 74 UU 20/2016. b. Bahwa Pemohon Perkara 144 dalam permohonannya mengajukan pengujian konstitusionalitas keberlakuan Pasal 74 UU 20/2016. Terhadap hal tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon Perkara 144 dalam hal ini tidak konsisten dalam membangun posita dan petitumnya. Dalam uraian argumentasinya, Pemohon Perkara 144 hanya menguraikan kerugiannya atas keberlakuan Pasal 74 ayat (1) UU a quo dan tidak menguraikan kerugiannya atas berlakunya Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3) UU 20/2016, namun dalam petitumnya Pemohon Perkara 144 memohon kepada Mahkamah 74 Konstitusi agar menyatakan Pasal 74 UU a quo inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa posita dan petitum Pemohon Perkara 144 tidak relevan satu sama lain. Dengan demikian permohonan Pemohon Perkara 144 dapat dinyatakan tidak jelas (obscuur). Bahwa untuk menentukan apakah hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon benar-benar dirugikan atas berlakunya pasal a quo maka harus dilihat dari relevansi antara kedudukan Para Pemohon dengan kerugian yang didalilkan. Terkait hal ini maka DPR RI berpandangan bahwa tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dirugikan atas berlakunya ketentuan pasal UU a quo atau setidaknya pertautan langsung antara ketentuan pasal UU a quo dan kerugian konstitusionalitas Para Pemohon. Seluruh dalil Para Pemohon dalam permohonan perkara 144/PUU-XXI/2023 merupakan permasalahan konkret dan bukan permasalahan konstitusionalitas. Oleh karena tidak ada pertautan langsung antara kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon dengan keberlakuan Undang- Undang a quo, maka sudah dapat dipastikan tidak ada satupun kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan tidak memiliki hubungan sebab-akibat dengan ketentuan yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: 75 ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection). Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), dalam konteks perkara pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai sebagai Permohonan, sehingga dapat dipersamakan bahwa suatu Permohonan harus mengandung hubungan hukum dengan ketentuan pasal/ayat undang-undang yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil UU 20/2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Setiap pelaku usaha baik perorangan maupun korporasi atau perusahaan yang memproduksi barang atau jasa akan menggunakan banyak strategi untuk memajukan usaha dan roda perekonomiannya, salah satunya dengan menggunakan merek. Merek digunakan untuk memberikan identitas sebagai pembeda terhadap barang komoditas atau produk yang dihasilkan suatu perusahaan atau jasa dengan barang 76 atau produk perusahaan lain yang sejenis. Oleh karena itu, merek merupakan identitas atau tanda pengenal suatu barang yang sekaligus menjadi penghubung antara produsen dan konsumen. Merek menjadi jaminan kepribadian (individuality), dan reputasi barang atau jasa hasil usahanya tersebut pada waktu diperdagangkan. 2. Merek dapat pula menjadi aset perusahaan apabila produk barang atau jasa yang dihasilkan dengan menggunakan merek tersebut berhasil menjadi barang atau jasa yang banyak diminati dan digunakan oleh sebagian besar masyarakat. Maka dari itu merek yang bersangkutan akan menjadi “kata kunci” bagi masyarakat yang akan membeli suatu barang atau jasa. 3. Hukum merek sendiri telah berkembang dengan sangat pesat, di mana pada awal sejarah perkembangannya hukum merek merupakan hukum yang hanya mengatur masalah persaingan curang dan pemalsuan barang sampai dengan diaturnya perlindungan yang diberikan sebagai suatu pengakuan bahwa merek tersebut adalah milik dari orang yang mendaftarkan sebagai tanda pengenal dari barang atau jasa yang dihasilkan untuk memberi pembeda dari barang atau jasa lain yang tidak menggunakan merek tersebut, sehingga merek menjadi objek hak milik (property rights) dari pemilik merek tersebut. 4. Merek menjadi suatu hal yang sangat penting dalam dunia usaha. Terhadap merek melekat hak ekonomi dan hak moral yang tidak dapat dipisahkan dari hak kekayaan intelektual. Perlindungan hukum terhadap merek sangat diperlukan karena mempunyai hak moral dan hak ekonomi yang sangat bernilai atas suatu barang dan jasa yang menunjukkan kulitas barang atau jasa tertentu dalam perdagangan. Kebutuhan perlindungan hukum atas merek menjadi hal yang sangat penting dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang rentan terjadi dalam perdagangan barang dan jasa. Perlindungan hukum atas merek dibutuhkan untuk menghindari kerugian pemegang merek dan konsumen pengguna barang dan jasa. 5. Secara yuridis, UU 20/2016 telah dibentuk sebagai suatu perangkat hukum yang didalamnya memuat prinsip-prinsip perlindungan hukum 77 atas merek dengan memperhatikan dan menerapkan asas dan kaidah hukum internasional yang telah diratifikasi, yaitu Paris Convention dan TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights) Agreement. 6. UU 20/2016 memberikan perlindungan atas merek dengan menyatakan bahwa hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, dan hal ini memberikan cakupan lisensi hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada merek. 7. UU 20/2016 juga mengatur bahwa perlindungan negara terhadap hak atas merek tidak hadir begitu saja secara otomatis pada seseorang. Seseorang yang ingin mendapatkan hak atas merek dan perlindungannya harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada negara, dan dengan demikian sifat pendaftaran tersebut adalah wajib. Tanpa adanya pendaftaran hak atas merek tidak akan timbul, sehingga suatu merek tidak akan mendapatkan perlindungan dari negara. 8. Pendaftaran hak atas merek yang sifatnya wajib tersebut merupakan suatu konsekuensi dari sistem konstitutif yang dianut oleh UU 20/2016. Dalam sistem ini, perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada pendaftar pertama (first to file) yang artinya tidak pernah ada orang lain yang mendaftarkan sebelumnya. Jika merek yang bersangkutan telah terdaftar atas nama orang lain, maka pendaftar pertamalah yang diakui dan diberi perlindungan oleh negara. Penggunaan prinsip first to file juga memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian sengketa merek yang rentan terjadi. 9. Dengan demikian, UU 20/2016 telah memberikan implikasi dari pendaftaran merek, yaitu adanya suatu perlindungan, baik secara preventif maupun represif, atas merek yang didaftarkannya. Perlindungan hukum preventif mencakup perlindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Dalam hal ini sangat bergantung pada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar mendapat perlindungan hukum. 78 Perlindungan hukum represif terhadap merek dilakukan dengan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran merek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. PANDANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Dalam Perkara 144 Pemohon menyatakan bahwa dengan berlakunya Pasal 74 UU 20/2016 Pemohon sebagai pemilik merek “HDCVI & LOGO” dengan nomor pendaftaran IDM000553432 digugat oleh Zhejiang Dahua Technology Co., LTD., (selanjutnya disebut dengan “Penggugat”) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan tuduhan tidak menggunakan merek yang dimiliki selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang/jasa melalui lembaga survei yang ditentukan oleh Penggugat a. DPR RI perlu menerangkan beberapa hal berikut: 1) Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut asas first to file dalam sistem pendaftaran mereknya yang diatur dalam UU 20/2016. First to file adalah suatu sistem pendaftaran merek konstitutif dimana negara akan memberikan perlindungan terhadap suatu merek apabila telah dilakukan pendaftaran. Hak eksklusif atas suatu merek akan timbul dan diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang sudah mengajukan permohonan pendaftarannya dan kemudian disetujui untuk didaftar oleh lembaga yang berwenang. Meskipun terdapat suatu merek yang pada praktiknya telah digunakan sejak lama, apabila merek tersebut tidak diajukan permohonan pendaftarannya, pengguna merek yang bersangkutan tidak dapat mengklaim sebagai pemilik yang sah dan mendapatkan perlindungan eksklusif atas merek. 2) Setiap orang atau badan hukum yang memiliki merek dan menggunakannya dalam perdagangan diharapkan mendaftarkan mereknya untuk memperoleh perlindungan oleh hukum. Dengan melakukan pendaftaran merek maka pemilik merek memperoleh surat tanda pendaftaran yang selanjutnya dilakukan berbagai pemeriksaan oleh Kementerian Hukum dan 79 Hak Asasi Manusia serta apabila telah melewati proses pemeriksaan tersebut serta telah dinyatakan memenuhi persyaratan maka akan memperoleh sertifikat merek sebagai tanda bukti hak atas merek. Sertifikat merek mempunyai kegunaan apabila terjadi sengketa merek dapat dijadikan sebagai alat bukti surat pada pembuktian di pengadilan. 3) Pemilikan sertifikat merek sebagai tanda bukti hak atas merek oleh pemilik merek dapat mencegah pihak lain dalam menggunakan mereknya tanpa seizin pemilik merek tersebut. Apabila pihak lain tersebut ingin menggunakan suatu merek yang telah terdaftar, maka harus mengadakan suatu perjanjian terlebih dahulu dengan pemilik merek yang dalam undang- undang disebut lisensi. 4) Penerapan first to file dalam Undang-Undang a quo telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bahwa suatu merek hanya dapat digunakan oleh si pemilik hak merek dan tidak diperkenankan digunakan atau diambil alih oleh pihak manapun secara sewenang-wenang. b. Terhadap dalil Pemohon Perkara 144 yang menyatakan bahwa Pasal 74 UU 20/2016 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, DPR RI berpandangan bahwa: 1) Merek memiliki beberapa fungsi, antara lain yaitu: digunakan sebagai alat promosi dari suatu barang dan/atau jasa, digunakan sebagai tanda pengenal yang juga menjadi tanda pembeda suatu produk dengan yang lainnya, merupakan jaminan atas mutu suatu barang dan/atau jasa, dan sebagai informasi asal barang dan/atau jasa, sehingga penggunaan suatu merek dapat menjadi faktor pendorong suatu produk memiliki penjualan besar di pasar. Mengacu pada fungsinya, maka suatu merek yang terdaftar harus dipastikan sebenar-benarnya digunakan pada barang dan/atau jasa yang masih diproduksi dan/atau diperdagangkan. Dengan demikian, UU 20/2016 dalam 80 pengaturannya memberikan perlindungan hukum terhadap merek-merek yang sifatnya didaftarkan dan dipergunakan dalam suatu kegiatan produksi dan/atau perdagangan, UU 20/2016 tidak akan memberikan perlindungan hukum terhadap merek- merek yang sifatnya hanya untuk didaftar saja tanpa pernah dipergunakan dalam kegiatan produksi dan/atau perdagangan. 2) Terhadap merek yang tidak pernah dipergunakan dalam kegiatan produksi dan/atau perdagangan sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir dikenal dengan “merek non-use”. Merek non-use merupakan penyimpangan terhadap pengertian atau definisi Merek yang telah diatur sebagai “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. Berdasarkan definisi Merek tersebut maka adanya merek non-use menjadikan merek tidak lagi sebagai satu kesatuan yang utuh akibat tidak dipergunakannya merek tersebut dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa meskipun telah didaftarkan dan sudah diberikan hak atas merek. 3) Adanya merek non-use ini juga merupakan pelanggaran terhadap definisi “Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. Berdasarkan definisi tersebut maka pemilik merek wajib memenuhi unsur adanya penggunaan merek baik digunakan oleh dirinya sendiri atau penggunaannya diberikan kepada pihak lain dengan izin. Apabila pemilik merek tidak memenuhi unsur penggunaan merek tersebut maka telah terjadi pelanggaran yang ditimbulkan oleh adanya merek non-use dan oleh karenanya dapat dimintakan penghapusan. 81 4) Penghapusan pendaftaran merek non-use merupakan pelaksanaan Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs di mana Indonesia telah meratifikasi kedua instrumen hukum internasional tersebut. Dalam Pasal 19 TRIPs disebutkan bahwa: “If use is required to maintain a registration, the registration may be cancelled only after an uninterrupted period of at least 3 years of non-use, unless valid reasons based on the existence of obstacles to such use are shown by the trade mark owner.” Pasal 19 TRIPs tersebut menjelaskan bahwa adanya batasan kurun waktu tidak digunakannya suatu merek yang terdaftar, yaitu 3 (tiga) tahun berturut-turut, kecuali pemilik hak merek dapat membuktikan adanya alasan yang sah tentang kendala terhadap penggunaan merek tersebut. Hal ini menyatakan bahwa suatu merek terdaftar haruslah digunakan secara aktif dalam suatu kegiatan perdagangan barang atau jasa oleh pemilik haknya, dan terhadap “dipergunakan” atau “tidak pernah dipergunakan” tersebut harus diberikan suatu pembuktian. 5) Pembuktian diperlukan pada saat terdapat pihak ketiga yang mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar ke Pengadilan Niaga. Dalam konteks pembuktian tersebut, pihak ketiga memiliki beban pembuktian (actori incumbit probatio), artinya pihak yang mengajukan gugatan mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya. Pembuktian dalil-dalil tersebut tidak hanya sebatas pada fakta peristiwa atau kejadian tertentu saja, melainkan juga pembuktian terhadap hak-hak tertentu menurut hukum atau pembuktian yang membantah hak-hak orang lain (tidak berhak). 6) Mengacu ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU 20/2016, maka pihak ketiga yang mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar tersebut memiliki kewajiban untuk membuktikan adanya legal standing sebagai pihak ketiga yang yang berkepentingan atas penghapusan merek tersebut dengan dapat membuktikan 82 berdasarkan indikator-indikator penafsiran penggunaan merek berdasarkan prinsip genuine use in commerce yang juga dilandasi dengan prinsip bona fide use baik dari sisi tindakan pemilik merek terdaftar, maupun dari sisi perspektif konsumen barang dan/atau jasa suatu merek terdaftar yang tidak memenuhi unsur “digunakan” dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak didaftarkan atau pemakaian terakhir. 7) Validasi pembuktian di Pengadilan Niaga merupakan ranah kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam suatu penyelesaian kasus konkret. Dalam penyelesaian kasus konkret tersebut, Pemohon Perkara 144 dalam kronologis kasus konkret dengan perkara Nomor 28/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagaimana dinyatakan dalam dalil Pemohon (vide Perbaikan Permohonan hlm. 5-7) bertindak sebagai pihak tergugat yang juga memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa merek yang dimiliki dan telah didaftarkan Pemohon masih aktif digunakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut kecuali adanya alasan merek tidak digunakan sesuai Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang a quo. Proses demikian tentu memberikan keadilan bagi semua pihak untuk mendapatkan pelindungan atas hak merek yang telah didaftarkan. 8) Namun demikian, penyelesaian kasus konkret mengenai gugatan penghapusan merek yang telah terdaftar di Pengadilan Niaga yang disampaikan Pemohon bukanlah permasalahan konstitusionalitas norma khususnya norma Pasal 74 Undang- Undang a quo. 9) Dengan demikian pengaturan penghapusan merek terdaftar dalam Pasal a quo bertujuan untuk memberikan kepastian hukum agar merek yang terdaftar tersebut digunakan secara aktif dalam perdagangan barang atau jasa, memberikan ruang bagi peran masyarakat dalam melakukan kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan merek yang 83 telah didaftarkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang a quo, serta memberikan perlindungan yang efektif terhadap merek itu sendiri terutama dalam menghindari adanya persaingan curang (unfair competition) dengan memberikan perlindungan bagi pelaku usaha lain yang berkeinginan mendaftarkan merek dengan itikad baik. Oleh karena itu, DPR RI berpandangan bahwa dalil Pemohon Perkara 144 yang menyatakan bahwa Pasal 74 UU 20/2016 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menjadi sama sekali tidak berdasar. III. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252), tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Februari 2024 dan memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 19 Februari 2024, serta keterangan tambahan Presiden yang diterima Mahkamah melalui email pada tanggal 22 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: 84 I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON A. Permohonan Perkara Nomor 144/PUU-XXI/2023 1. Pada pokoknya Pemohon menguji ketentuan Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi sebagai berikut: (1) Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. (2) Alasan merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya: a. larangan impor; b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. d. Penghapusan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 33 ayat (4) UUD N RI Tahun 1945. 2. Adapun dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut: a. Pasal 74 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD N RI Tahun 1945 1) Bahwa ketentuan a quo sangat merugikan UMKM karena dengan kondisi tertentu (salah satunya terjadi krisis ekonomi) berpotensi tidak dapat menjalankan usahanya secara tetap dalam waktu tertentu sehingga hak mereknya tersebut dapat dihapus. Apabila pelaku usaha UMKM tersebut hendak melanjutkan usahanya setelah berhenti beberapa waktu maka hak mereknya dapat dimintakan penghapusan oleh pelaku usaha pesaing, atau hal ini juga dapat dijadikan modus dari pelaku usaha dengan modal atau kapital besar (kapitalis) untuk memastikan usaha pesaingnya. Sehingga pasal a quo sangat diskriminatif, merugikan usaha UMKM, dan dapat dijadikan alat untuk menjalankan praktik persaingan usaha yang tidak sehat. 2) Pasal a quo memberi pemaknaan bahwa pelaku usaha pemilik merek terdaftar tidak boleh berhenti sementara menggunakan 85 mereknya dan diharuskan terus aktif menjalankan usaha dengan menggunakan merek secara tetap dan terus menerus. Apabila pelaku usaha tidak mampu menggunakan merek selama 3 (tiga) tahun maka hak merek pelaku usaha tersebut dapat dihapuskan pengadilan, padahal pemberian perlindungan hak merek adalah selama 10 (sepuluh) tahun dan bisa diperpanjang lagi sehingga perlindungan yang diberikan pemerintah mengandung ketentuan yang tidak pasti dan dapat membuat pelaku usaha UMKM enggan untuk mengajukan pendaftaran mereknya. Sementara itu, Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 telah memberi hak kepada setiap orang khususnya WNI untuk memperoleh hak miliki pribadi yaitu merek tanpa adanya ancaman penghapusan merek. 3) Unsur “Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa” mengandung ketidakpastian dalam penentuan merek yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun, apa ukuran untuk menentukan tidak digunakannya merek selama 3 (tiga) tahun. UU a quo juga tidak menentukan lembaga mana yang berwenang melakukan survei dan menyatakan jika suatu merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Apakah lembaga survei atau Kementerian Perdagangan atau direktorat merek, tidak ada kepastian hukum. Sehingga dapat dimanfaatkan pelaku usaha manapun hanya dengan menggunakan lembaga yang tidak memiliki kompetensi untuk menentukan digunakan atau tidak digunakannya suatu merek untuk menggugat pelaku usaha pesaing pemilik hak merek sehingga pemilik hak merek dapat digugat secara terus menerus dan mengalami kerugian waktu dan tenaga dalam proses tersebut. b. Pasal 74 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD N RI Tahun 1945 1) Bahwa gugatan dari Zhejiang Dahua Technology Co., LTD mendalilkan bahwa Pemohon tidak menggunakan merek tersebut selama 3 (tiga) tahun berturut-turut berdasarkan hasil 86 lembaga survei yang justru tidak berkompeten untuk melakukan survei tersebut, dan menggunakan Pasal 74 ayat (1) UU a quo. 2) Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU aquo menyebutkan bahwa Pemohon seharusnya mendapat perlindungan hukum selama 10 tahun sejak merek tersebut didaftar, namun dengan Pasal 74 ayat (1) telah membuka celah sengketa dan memberikan ketidakpastian hukum serta membuka ruang jika suatu waktu merek tersebut dapat diambil alih oleh pihak lain (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). 3) Bahwa seandainya jika gugatan Zhejiang Dahua Technology Co., LTD diterima dan dikabulkan, maka hak atas merek “HDCVI & LOGO” milik Pemohon akan hilang, sedangkan merek tersebut sudah terdaftar dan seharusnya mendapatkan pengakuan, jaminan dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dari negara. 4) Dalam Pasal 74 tidak menentukan lembaga mana yang berwenang untuk melakukan survei dan menyatakan jika suatu merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sehingga pasal a quo telah membuka celah sengketa tanpa didasari dengan alasan hukum yang jelas dan tegas sehingga telah menimbulkan kerugian konstitusional dan tidak adanya kepastian hukum terhadap merek yang sudah didaftarkan. 5) Seandainya Pasal 74 tidak ada maka tidak akan ada gugatan dari Zhejiang Dahua Technology Co., LTD terhadap Pemohon terkait tidak digunakannya suatu merek selama 3 (tiga) tahun berturut- turut. Serta pasal aquo juga telah melanggar hak konstitusional pemilik merek yang sudah terdaftar karena dapat dihapuskan melalui pengajuan gugatan ke Pengadian Niaga dan diambil alih oleh pihak lain secara sewenang-wenang. c. Pasal 74 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD N RI Tahun 1945 1) Bahwa penggugat penghapusan merek yang bermaksud mencaplok/mengambilalih merek yang sudah terdaftar juga tidak 87 memiliki kreativitas dan inovasi untuk menciptakan merek baru tetapi lebih memilih menggunakan merek yang sudah ada dengan cara menggugat penghapusan merek tersebut menggunakan pasal a quo dan kemudian mengambilalih merek tersebut. 2) Pasal 74 ayat (1) dapat dijadikan sebagai alat untuk menjalankan praktik persaingan usaha yang tidak sehat dan mematikan pelaku usaha UMKM apalagi jika digunakan oleh pelaku usaha luar negeri serta bertentangan dengan prinsip norma hak kekayaan intelektual yang menekankan pada sifat inovatif. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. 2. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 Jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 88 3. Bahwa Pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya akibat pasal a quo pada pokoknya sebagai berikut: a. Terhadap Pemohon perkara nomor 144/PUU-XXI/2023 1. Bahwa Pemohon merupakan WNI sebagai pengusaha UMKM yang memiliki hak merek “HDCVI & LOGO” sejak tahun 2024. Pemohon mendapat gugatan perkara Nomor 28/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst di PN Jakarta Pusat dari penggugat bernama Zhejiang Dahua Technology Co., LTD dengan tuduhan tidak menggunakan merek selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang/jasa melalui media survei dari PT Integrity yang merupakan pesanan dari Zhejiang Dahua Technology Co., LTD (menurut Pemohon Lembaga survei tersebut tidak jelas dan tidak memiliki sertifikat kompetensi formal yang dilakukan pada 25 Oktober 2022 – 16 Desember 2022 dan survei online sekitar November 2022). Gugatan tersebut meminta PN Jakpus menghapus merek “HDCVI & LOGO” dengan dasar Pasal 74 ayat (1) UU aquo. Pemohon menganggap gugatan ini telah menimbulkan kerugian proses dan berpotensi dihapusnya hak merek miliki Pemohon serta mengalami gangguan pikiran karena terancam dengan penghapusan merek miliknya. 2. berdasarkan Pasal 35 UU a quo, perlindungan hak merek diberikan untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama yang dijamin Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 serta hak merek tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang dan berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon selaku pengusaha UMKM diberi jaminan hukum, perlindungan, dan kepastian hukum atas hak merek tersebut. Pasal 35 berbeda dengan Pasal 74 UU a quo yang membatasi perlindungan merek menjadi 3 (tiga) tahun. 4. Berdasarkan kedudukan hukum dan dalil kerugian para pemohon tersebut pemerintah memberikan keterangan terhadap legal standing para pemohon sebagai berikut: 89 a. Bahwa kerugian konstitusional merupakan kerugian atas berlakuanya suatu ketentuan undang-undang yang secara umum dapat mengurangi atau menghilangkan hak-hak seseorang yang hak-haknya tersebut dijamin dalam konstitusi. b. Berdasarkan atas dalil-dalil kerugian para pemohon pemerintah berkeyakinan bahwa kerugian sebagaimana didalilkan para pemohon bukan merupakan dalil kerugian konstitusional dengan alasan sebagai berikut: Bahwa pemohon perkara Nomor 144/PUU-XXI/2023 yang mendalilkan kerugianya dengan mendapat gugatan dengan perkara Nomor: 28 / Pdt.Sus-HKl / Merek/ 2023 / PN Niaga Jkt.Pst di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dari penggugat yaitu perusahaan luar negeri dari negara Republik Rakyat Tiongkok bernama Zhejiang Dahua Technology CO., LTD sebagai TERGUGAT I atas Merek "HDCVI & LOGO" yang pada pokoknya dalam Putusan Perkara No. 28 / Pdt.Sus-HKl / Merek / 2023 / PN NIAGA Jkt.Pst, tidak menerima gugatan (NO) dari Zhejiang Dahua Technology CO., LTD yang kemudian Pengugat mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Dalil yang demikian bukan merupakan dalil kerugian konstitusional namun merupakan kasus konkret yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan atas kerugian sebagaimana dalil-dalil para pemohon baik secara spesifik (khusus) dan hubungan sebab akibat (causal verband) telah jelas bukan merupakan kerugian konstitusional namun merupakan kasus konkret dan constitutional complaint sehingga baik pemohon perkara Nomor 144/PUU-XXI/2023 tidak dapat memenuhi kualifikasi kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berkeyakinan Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan adalah tepat jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara bijaksana 90 menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON 1. Penjelasan Umum Sebelum memberikan penjelasan terhadap pokok perkara yang dimohonkan, izinkanlah menyampaikan penjelasan umum terhadap materi yang dimohonkan sebagai berikut: 1. Perihal perkara nomor 144/PUU-XXI/2023, materi muatan yang diujikan yaitu ketentuan Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur mengenai Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke pengadilan niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Ketentuan tersebut diadopsi dari ketentuan yang terdapat dalam Article 19 of Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right (Trips Agreement). Trips Agreement tersebut telah diratifikasi oleh 164 (seratus enam puluh empat) negara, termasuk Indonesia yang telah meratifikasi Trips Agreement tersebut melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Ratifikasi Trips Agreement membawa konsekuensi untuk melakukan penyesuaian penyusunan peraturan perundang-undangan nasional di bidang kekayaan intelektual dengan mendasarkan pada standar tentang pengaturan dan perlindungan kekayaan intelektual yang telah ditentukan oleh Trips Agreement. Dengan kata lain, Trips Agreement merupakan suatu perjanjian yang menetapkan standar dalam perlindungan merek secara khusus dan mewajibkan setiap negara minimal anggota mengimplementasikan ke dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional. 91 2. Penjelasan terhadap materi yang dimohonkan: a. Secara sosiologis, adanya kesempatan bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk melakukan gugatan penghapusan merek terdaftar karena tidak digunakan oleh pemiliknya selama tiga tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir didasarkan pada fungsi utama suatu merek. Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Hal tersebut yang menyebabkan suatu merek harus digunakan dalam kegiatan perdagangan karena fungsi merek yang sesungguhnya adalah menjadi daya pembeda antara satu produk dengan produk lainnya sehingga apabila suatu merek yang telah terdaftar namun tidak digunakan oleh pemiliknya tanpa alasan yang dibenarkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dihapuskan, mengingat merek terdaftar tersebut tidak digunakan sebagaimana fungsinya. Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai penggunaan Merek terdaftar. Jangka waktu pelindungan merek terdaftar dapat diperpanjang oleh pemiliknya tanpa batas waktu selama merek tersebut masih digunakan oleh pemiliknya dalam kegiatan perdagangan, sehingga, tidak seperti paten atau hak cipta, suatu merek tidak bisa menjadi milik umum (public domain) setelah jangka waktu tertentu. Oleh karenanya, merek dagang harus tetap digunakan untuk mempertahankan pendaftarannya. Sebagaimana telah sampaikan sebelumnya bahwa kewajiban pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek miliknya dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa telah diadopsi di hampir semua negara (yurisdiksi hukum). Penggunaan merek dagang yang sebenarnya dalam kegiatan perdagangan sangatlah penting. Hal ini mencakup kebutuhan untuk menggunakan merek terdaftar untuk digunakan secara nyata agar merek tersebut tetap terdaftar dalam daftar umum merek. 92 Keharusan penggunaan suatu merek terdaftar dalam kegiatan perdagangan berupaya untuk menyeimbangkan kepentingan pemilik merek dagang dan pesaing. Merek yang tidak digunakan secara sungguh-sungguh oleh pemiliknya akan dengan mudah digunakan oleh pihak lain karena pemilik merek tersebut tidak akan dapat memproduksi dan memperdagangkan merek yang akan menempatkan pesaing pada posisi yang tidak menguntungkan dalam persaingan. Lebih lanjut, izinkan menjelaskan terkait unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara keseluruhan dari aspek sosiologis. Adapun penjelasan unsur-unsur dimaksud yaitu sebagai berikut: 1) Unsur-unsur ayat (1) a) Unsur Penghapusan merek terdaftar Ketentuan mengenai penghapusan merek terdaftar secara prinsip aturan mengacu pada ketentuan Article 19 Trips Agreement yang dalam ketentuan internasional tersebut disebutkan bahwa suatu merek terdaftar dapat dibatalkan apabila tidak digunakan selama minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut kecuali ada alasan yang sah dan dapat dibenarkan. Merek terdaftar wajib digunakan dalam kegiatan barang dan/atau jasa guna menjalankan fungsi merek itu sendiri sebagai daya pembeda dalam kegiatan perdagangan. Hal ini sekaligus memberikan hak bagi konsumen untuk mengenal suatu merek terdaftar dalam suatu produk yang diperdagangkan dalam lalu lintas perdagangan. Negara menjamin kepastian pelindungan hukum atas merek terdaftar selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Article 18 Trips Agreement. Namun, ada kewajiban untuk menggunakan merek. Pengaturan mengenai merek yang digunakan merupakan aturan dalam hukum merek 93 yang vital dalam menentukan syarat pendaftaran (seperti tanda apa saja yang dapat dikategorikan sebagai merek sebagaimana ketentuan Article 15 Trips), ketersediaan hak (seperti pemilik merek memiliki hak ekslusif serta merek miliknya dapat menjadi dasar penolak bagi merek lain sebagaimana ketentuan Article 16 Trips dan Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis), dan kondisi untuk tetap terdaftar (suatu merek harus digunakan dalam perdagangan apabila ingin tetap terdaftar sebagimana ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Ketentuan penggunaan merek menjadi penting dalam kegiatan perdagangan. Keseimbangan ekonomi dalam pasar bebas yang kompetitif hanya dapat dicapai apabila pasar dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang benar. Informasi tersebut harus cukup secara kualitas dan kuantitas, telah tersedia, terstruktur secara efisien dan dapat diandalkan. Merek adalah alat yang sangat signifikan dalam memberikan informasi kepada konsumen. Tanpa merek, konsumen akan tersesat dan akan mendapatkan resiko, misalnya waktu yang lebih lama dan biaya dan lebih besar dalam mencari produk dipasaran sehingga merek harus digunakan dalam perdagangan sebagaimana fungsinya, yaitu sebagai sumber informasi bagi konsumen. b) Unsur pihak ketiga yang berkepentingan Trips Agreement memberikan keleluasaan bagi negara anggota untuk menentukan Lembaga mana yang berwenang (competent authority) dalam menentukan / menilai penggunaan suatu merek terdaftar. Penilaian penggunaan suatu merek terdaftar dapat diserahkan kepada Lembaga administratif (dalam hal ini DJKI) atau Lembaga yudisial (dalam hal ini Pengadilan). Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk menentukan apakah suatu merek terdaftar digunakan atau tidak 94 oleh pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut berdasarkan gugatan penghapusan yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Pihak ketiga yang berkepentingan wajib membuktikan dalam gugatannya bahwa merek terdaftar yang digugat tersebut benar- benar tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa terhitung sejak tanggal merek tersebut terdaftar atau sejak penggunaan terakhir. Hal ini sekaligus memberikan kesempatan bagi pihak ketiga yang berkepentingan tersebut untuk dapat menggunakan merek terdaftar yang tidak digunakan oleh pemiliknya tersebut. c) Unsur tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau penggunaan terakhir. Ketentuan mengenai 3 (tiga) tahun merupakan batas minimum yang telah diberikan oleh Trips Agreement untuk menghapus merek terdaftar namun tidak digunakan oleh pemiliknya. Trips Agreement juga memberikan fleksibilitas jangka waktu terkait mulai dihitungnya penggunaan suatu merek. Trips Agreement hanya mensyaratkan merek dapat dihapuskan apabila tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 3 (tiga) tahun merupakan waktu yang cukup ideal bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek miliknya tersebut dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek terdaftar wajib digunakan dalam kegiatan perdagangan. Apabila merek yang telah terdaftar namun tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan maka akan terjadi diskriminasi dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat serta memberikan anggapan adanya iktikad tidak baik untuk menghalangi (blocking) pihak lain yang ingin mendaftarkan dan menggunakan merek dimaksud dalam kegiatan perdagangan. 95 Pengaturan penggunaan suatu merek terdaftar bersifat fleksibel. Apabila pemilik merek terdaftar belum mampu menggunakan merek miliknya tersebut dalam kegiatan perdagangan maka dapat memberikan izin atau melisensikan kepada pihak lain untuk dapat menggunakan merek miliknya tersebut atau pemilik merek terdaftar yang memiliki keterbatasan dalam memasarkan merek miliknya dalam perdagangan dapat melakukan pemasaran/ promosi melalui situs internet atau sosial media. Tidak ada batasan bagaimana suatu merek harus digunakan maupun dipasarkan, baik dari segi wilayah maupun jangka waktu pemasaran sehingga pemilik merek dapat secara fleksibel menggunakan merek tersebut. 2) Unsur ayat (2) Ayat (2) menjelaskan bahwa pemilik merek terdaftar dapat tidak menggunakan merek miliknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan apabila terdapat alasan yang sah dan dapat dibenarkan, seperti larangan impor, larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, atau larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 3) Unsur ayat (3) Ayat ini menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan mencoret merek terdaftar yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dari daftar umum merek berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga masyarakat dapat mengetahui terkait pencoretan merek terdaftar dimaksud. Apabila dikaitkan terhadap kasus a quo, yaitu perkara nomor 144/PUU- XXI/2023 maka ketentuan Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (4), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. Hal ini dikarenakan penghapusan merek terdaftar milik pemohon telah diputus melalui jalur 96 peradilan sebagai lembaga yudikatif di mana putusan pengadilan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta didukung dengan bukti-bukti yang dihadirkan dalam proses persidangan sehingga hak atas merek pemohon tidak diambil secara sewenang-wenang melainkan hak atas merek pemohon telah diuji di pengadilan yang putusannya mengandung asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 74 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : 1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); dan 4. Menyatakan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, apabila Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 97 Bahwa untuk melengkapi keterangannya, Presiden menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut: Menindaklanjuti persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait uji materiil Pasal 74 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 20 tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis) terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2) serta Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Djunatan Prambudi dan Ricky Thio, yang dalam hal ini masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu James Erikson Tamba dkk, serta Prof. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, SH., M.Hum., dkk sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 144/PUU-XXI/2023 dan Nomor 162/PUU-XXI/2023, dengan ini di sampaikan keterangan tambahan dan jawaban atas pertanyaan beberapa Hakim Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Keterangan Tambahan Presiden Sebelum menjawab pertanyaan, izinkan untuk memberikan pandangan umum mengenai prinsip pelindungan merek dan secara khusus pandangan terkait Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis. Pandangan terkait pasal tersebut akan dibahas berdasarkan ketentuan internasional dan nasional di bidang merek serta berdasarkan kasus konkrit yang telah diputus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Ketentuan ini merupakan aturan yang mewajibkan pemilik merek terdaftar untuk menggunakan mereknya jika tidak ingin dihapuskan berdasarkan gugatan pihak ketiga. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan merek memiliki 98 keterkaitan erat dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 20 tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Pasal 1 angka 1 tersebut, merek didefinisikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merujuk pada definisi tersebut, merek memiliki fungsi sebagai tanda pembeda dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Dengan demikian, merek akan menjalankan fungsinya jika digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa yang menjadi tanda atau identitas produk barang dan/atau jasa di pasar. Fungsi merek tidak akan pernah berfungsi jika merek-merek yang didaftarkan tidak pernah digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Selain itu, merek yang tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa menjadi tanda yang tidak memenuhi unsur definisi merek sehingga secara filosofis bertentangan dengan definisi merek. Pengaturan mengenai penggunaan merek juga memiliki dampak pada keseimbangan kompetisi pasar dan persaingan usaha yang adil. Keseimbangan persaingan usaha yang adil hanya dapat dicapai apabila konsumen dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang benar. Informasi harus cukup baik secara kualitas maupun kuantitas, telah tersedia, terstruktur secara efisien, dan dapat diandalkan. Merek adalah alat yang sangat signifikan dalam memberikan informasi kepada konsumen. Tanpa merek, konsumen akan tersesat dan akan mendapatkan risiko, misalnya waktu yang lebih lama dan biaya dan lebih besar dalam mencari produk di pasaran sehingga merek harus digunakan dalam perdagangan sebagaimana fungsinya, yaitu sebagai sumber informasi bagi konsumen. Merek merupakan satu-satunya cabang kekayaan intelektual yang diperpanjang tanpa batas waktu. Oleh karena itu, pelindungan merek dapat berlangsung secara terus menerus sepanjang merek tersebut diperpanjang oleh pemiliknya. Pelindungan secara eksklusif atas pendaftaran suatu merek memberikan hak kepada pemilik merek untuk mengeksploitasi penggunaan tanda yang mungkin merupakan sumber daya yang terbatas dengan cara yang dapat merugikan kepentingan publik. Pendaftaran merek tetapi tidak digunakan dapat 99 dijadikan modus oleh pemilik merek yang beriktikad tidak baik untuk menghalangi pendaftaran merek berikutnya. Pemilik merek yang beriktikad tidak baik dapat mengeksploitasi hak mereknya untuk mendapatkan keuntungan secara tidak adil tanpa harus menggunakan merek tersebut di pasaran. Penggunaan merek secara intensif memberikan kontribusi signifikan baik langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian nasional secara positif. Dengan kata lain, pendaftaran merek tanpa penggunaan justru akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Merek terdaftar yang tidak digunakan secara efektif merupakan beban bagi pemerintah karena secara ex officio harus melindungi merek terdaftar tersebut dengan menolak permohonan pendaftaran merek baik yang memiliki persamaan secara keseluruhannya atau pokoknya dengan merek terdaftar. Peningkatan pertumbuhan ekonomi secara lebih luas justru diharapkan dengan penggunaan merek terdaftar dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis merupakan ketentuan yang secara substansi diadopsi dari Pasal 19 TRIPs Agreement. TRIPs Agreement adalah perjanjian yang merupakan bagian dari Perjanjian WTO yang ditandatangani oleh negara-negara anggotanya yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk membuat standard minimum pelindungan mengenai hak kekayaan intelektual di negara masing-masing. TRIPs Agreement tersebut telah diratifikasi oleh 164 (seratus enam puluh empat) negara, termasuk Indonesia yang telah meratifikasi TRIPs Agreement tersebut melalui Undang- Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). TRIPs Agreement merupakan suatu perjanjian yang menetapkan standar minimum dalam pelindungan merek secara khusus dan mewajibkan setiap negara anggota mengimplementasikan ke dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional. Jika ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis ini dihapuskan akan berdampak negatif terhadap posisi Indonesia dalam forum perdagangan dunia. Selain Pasal 19 TRIPs Agreement yang diadopsi dalam Ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis, Prinsip National Treatment juga diadopsi dalam praktik pelindungan merek. Prinsip National Treatment merupakan prinsip non-diskriminasi yang 100 melarang untuk melakukan diskriminasi terhadap produk domestik dan produk impor yang masuk ke dalam wilayah suatu negara. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis menguntungkan pelaku usaha dalam negeri terhadap pendaftaran merek luar negeri yang tidak berkeinginan untuk menggunakan mereknya di Indonesia. Prinsip National Treatment menjadi pedoman bagi lembaga peradilan Indonesia dalam memeriksa dan memutus sengketa perkara gugatan penghapusan merek terdaftar karena tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut oleh pemiliknya dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Salah satu contoh penerapan prinsip national treatment terkait penghapusan merek terdaftar berdasarkan non-penggunaan (non-use) adalah gugatan penghapusan merek IKEA daftar nomor IDM000092006 dan daftar nomor IDM000277901 di kelas 21 dan kelas 20 atas nama INTER IKEA SYSTEM B.V., suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-undang Negara Belanda, beralamat di 2 Hullenbergweg, NL-1101 BL, Amsterdam, the Netherland. Merek IKEA tersebut digugat penghapusannya oleh PT. RATANIA KHATULISTIWA, beralamat di Jalan Greges Barat Nomor 17 A, Asemrowo, Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Surabaya. Majelis hakim mengabulkan gugatan penghapusan dimaksud sebagaimana yang tertulis dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 12 Mei 2015 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 99/PDT.SUSMEREK/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 17 September 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa merek “IKEA” Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barang dan/atau jasa 21 dan merek “IKEA” Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang dan/atau jasa 20 yang terdaftar atas nama INTER IKEA SYSTEM B.V. tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya. Berdasarkan contoh kasus merek IKEA tersebut, suatu merek terdaftar meskipun merek tersebut merupakan merek terdaftar di Indonesia dan merupakan merek terkenal yang dimiliki oleh perusahaan besar atau perusahaan internasional dapat dihapuskan pendaftarannya dalam berita resmi merek apabila merek tersebut terbukti tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam 101 kegiatan perdagangan. Dengan demikian, penghapusan merek terdaftar tidak hanya berlaku pada jenis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) akan tetapi juga dapat berlaku pada perusahaan besar yang memiliki pendaftaran merek namun tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan tanpa membeda-bedakan pelaku usaha tersebut (baik pelaku usaha kecil maupun pelaku usaha besar) dengan mengacu pada prinsip national treatment. Frasa “selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa” dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis merupakan standard minimal sebagaimana Pasal 19 TRIPs Agreement. Pasal 19 TRIPs Agreement menyatakan bahwa pendaftaran hanya dapat dibatalkan setelah jangka waktu paling sedikit tiga tahun tidak digunakan. Tiga tahun dianggap waktu yang cukup bagi pemilik merek terdaftar untuk dapat menggunakan mereknya bahkan dengan kemungkinan adanya kondisi force majeur sekalipun. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 TRIPs Agreement dan Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur secara spesifik terkait penggunaan suatu merek sehingga dalam ketentuan tersebut terdapat fleksibilitas pemilik merek dalam menggunakan mereknya. Pengakuan penggunaan merek tidak hanya bersifat offline atau konvensional seperti halnya pemasaran dan penjualan secara fisik, akan tetapi penggunaan suatu merek terdaftar secara online melalui sosial media, e-commerce dan media digital lainnya juga dikategorikan sebagai penggunaan suatu merek sehingga tidak dapat dikategorikan non-use sebagaimana ketentuan tersebut. Selain fleksibilitas dalam hal penggunaan, ketentuan yang terkandung dalam Pasal 19 TRIPs Agreement dan Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis mengandung adanya fleksibilitas dalam hal jangka waktu penggunaan. Pemilik merek terdaftar dapat tidak menggunakan merek terdaftarnya dalam kegiatan perdagangan baik online maupun offline asalkan kurang dari 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau penggunaan terakhir. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis merupakan ketentuan yang harus tetap ada untuk menciptakan keseimbangan kompetisi dan persaingan usaha yang adil. Ketentuan ini melindungi kepentingan 102 publik untuk mendapatkan informasi dan pihak ketiga yang berkepentingan yang dirugikan karena merek terdaftar yang tidak digunakan. Majelis Hakim, sebelum memberikan pandangan umum terkait Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, izinkan menginformasikan bahwa sebelumnya terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 118/PUU-VII/2009. Dalam Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak judicial review Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945). Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Adapun Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pemohon mendalilkan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon menganggap berlakunya frasa "...pokoknya atau..." pada Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (yang menyebabkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual juga harus menolak permohonan suatu merek apabila memiliki persamaan pada pokoknya) merugikan hak konstitusional para Pemohon atas kepastian hukum yang adil para Pemohon (yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dimaksud dengan pertimbangan bahwa: a. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a, dan Pasal 91 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menurut para Pemohon telah menimbulkan perlakuan tidak adil dan dianggap telah menegasikan pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum bagi Pemohon adalah tidak tepat serta tidak relevan, karena pada kenyataannya para Pemohon sampai saat ini masih menggunakan haknya sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi maupun UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Oleh karena itu, permohonan para 103 Pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan lebih kepada persoalan penerapan hukum; b. Ketentuan pasal a quo memberikan perlindungan umum (general protection) dan kepastian hukum kepada setiap orang atau badan hukum yang menggunakan merek, sehingga ketentuan pasal a quo tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Perlu disampaikan bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 15 Tahun 2001 tentang Merek sama dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (hanya perbedaan penematan pasal namun substantsinya sama). Dengan demikian, berharap agar Mahkamah Konstitusi dapat merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-VII/2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo. Lebih lanjut, izinkan memberikan pandangan umum terkait ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang di dalamnya mengatur mengenai dasar penolakan karena adanya hak lain yang sudah ada yang dikenal dengan dasar penolakan relatif. Hal ini disebabkan dasar penolakan tersebut tidak mengacu kepada dasar yang berkaitan dengan tanda merek itu sendiri, namun merupakan bagian keberadaan atau keterkaitan dengan hak pihak ketiga mengatur mengenai dasar relatif ditolaknya suatu merek. Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga di dalamnya terkandung asas first to file dimana dalam pasal tersebut terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa suatu permohonan merek akan ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Hal ini menggambarkan bahwa pihak yang diberikan pelindungan dan hak atas merek adalah pihak yang pertama kali mengajukan pendaftaran dan pihak yang mendaftarkan kemudian akan tertolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah ada sebagaimana asas first to file. Merujuk pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut, penentuan 104 persamaan pada suatu merek harus melihat faktor-faktor yang relevan yaitu, di antaranya: a. Apakah merek yang dimohonkan mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau pokoknya dengan merek lain? b. Apakah merek lain yang memiliki persamaan tersebut merupakan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu? c. Apakah jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan sejenis? d. Adanya suatu persamaan belum tentu disimpulkan bahwa pendaftaran merek yang sedang diperiksa akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen. Kesimpulan akhir ini diberikan setelah penilaian dilakukan menyeluruh dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang relevan. Hal penting yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan pasal ini sebagai dasar penolakan adalah penilaian dalam menentukan adanya persamaan, baik secara keseluruhan atau pada pokoknya, antara merek yang satu dengan yang lainnya dengan memperhatikan berbagai sudut pandang dan keterkaitan antar barang dan/atau jasa yang dimohonkan agar tidak menimbulkan kebingungan bagi konsumen. Kebingungan konsumen harus dipahami sebagai timbulnya asumsi atau persepsi oleh sebagian besar mereka akan adanya keterkaitan antara merek tersebut dengan merek pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Ada beberapa hal yang dapat dinilai terkait kemungkinan kebingungan konsumen, seperti: a. konsumen langsung kebingungan adanya merek yang beredar sehingga membuat keputusan yang salah dalam melakukan pembelian barang dan jasa (likelihood of confusion); b. Konsumen tidak kebingungan terhadap merek namun berasumsi bahwa ada keterkaitan antara merek tersebut dengan merek pihak lain sehingga mengira bahwa keduanya berasal dari sumber yang sama (likelihood of association). Terkait dengan perkara a quo, aspek yang perlu menjadi perbandingan untuk menentukan persamaan pada pokoknya adalah persamaan dalam aspek visual, fonetik, dan konseptual. Pemeriksaan persamaan pada pokoknya harus mempertimbangkan kesan secara keseluruhan pada tanda yang dibandingkan berdasarkan ketiga aspek tersebut. Adanya persamaan salah satu aspek dalam merek tidak bisa langsung disimpulkan dapat mengakibatkan kebingungan pada 105 konsumen. Perbandingan secara obyektif menjadi tahap penting untuk menetapkan adanya potensi kebingungan tersebut dengan memastikan seberapa besar kesamaan di antaranya yaitu tingkatan kesamaan tersebut akan dinilai secara menyeluruh, dimana semua faktor dipertimbangkan. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan persamaan pada pokoknya adalah faktor kebingungan pada konsumen dan faktor dari pemilik merek terdaftar yang mereknya dijadikan sebagai dasar penolak bagi pemohonan pendaftaran merek yang didaftar kemudian. Dari aspek konsumen, perbandingan suatu merek harus dapat mengantisipasi adanya kemungkinan kebingungan bagi konsumen dalam menentukan asal suatu produk agar jangan sampai konsumen menganggap suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya berasal dari pihak yang sama. Dari aspek kepentingan pemilik merek terdaftar, penilaian persamaan pada pokoknya suatu merek juga harus mempertimbangkan kemungkinan adanya pelemahan daya pembeda (dilution) serta reputasi (nama baik) dari pemilik merek yang telah terdaftar sebelumnya. Selain itu, penilaian persamaan pada pokoknya pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut berdasarkan otoritas yang berwenang melakukan itu dapat dilakukan secara berjenjang, yang dalam tiap jenjang tersebut terdapat persamaan atau perbedaan dalam menilai persamaan pada pokoknya atas suatu merek. Dalam arti, bahwa Keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menolak permohonan pendaftaran merek dapat diajukan upaya hukum berupa banding ke Komisi Banding Merek dan Putusan Komisi Banding Merek tersebut dapat diajukan upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan Niaga sampai dengan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 28 jo. Pasal 30 UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, Keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menilai persamaan pada pokoknya suatu merek yang menganggap bahwa merek yang diperbandingkan tersebut tidak memiliki persamaan pada pokoknya sehingga merek tersebut terdaftar juga dapat diajukan upaya hukum berupa gugatan pembatalan merek oleh pihak ketiga yang berkepentingan ke Pengadilan Niaga sampai dengan tingkat kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia secara berjenjang sebagaimana ketentuan Pasal 76 jo. Pasal 78 UU Nomor 20 tahun 2016 Merek dan 106 Indikasi Geografis. Selain dilakukan secara berjenjang, pemeriksaan persaman pada pokoknya pada merek juga bersifat empiris. Hal ini mengacu pada suatu merek terdaftar ternyata dalam tataran penggunaannya tidak sesuai dengan yang didaftarkannya yang mengakibatkan kemungkinan kebingungan pada konsumen serta merusak reputasi dari merek terdaftar milik pihak lain sehingga merek tersebut harus dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan. Adapun merek-merek terdaftar yang dibatalkan karena persamaan pada pokoknya baru dapat dilihat pada saat penggunaan yaitu kasus sengketa merek GS vs merek GISI. Merek GISI + LOGO daftar nomor IDM000342727 di kelas 9 untuk jenis barang ACCU untuk mobil, motor, diesel atas nama PT Gramitrama Battery Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Sawunggaling No. 53 Jemundo, Taman, Sidoarjo 61257 yang mana pada saat mengajukan pendaftaran merek tersebut, pemohon menggunakan etiket merek . Namun, dalam penggunaannnya merek tersebut digunakan dengan tampilan dan yang mana dalam penggunaannya tersebut terdiri dari kata GS yang merupakan pokok merek, sedangkan huruf i setelah G dan S hampir tidak terlihat sehingga tidak dapat dibedakan antara merek GS dengan merek GISI + Logo. Dengan adanya fakta hukum bahwa persamaan pada pokoknya terjadi pada saat penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan yang dapat menyesatkan konsumen maka merek GISI + LOGO daftar nomor IDM000342727 dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 21 Januari 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 tanggal 30 Juli 2013 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107 83/MEREK/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 3 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap. 2. Jawaban dan Penjelasan atas Pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi: Berikut Pemerintah sampaikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan beberapa Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: Pertanyaan Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. a. Bagaimana kemudian perlindungan hukum yang muncul ketika memang tidak dikehendaki kondisi terjadinya Pandemi Covid-19 itu di luar … artinya ada force majeure-nya di situ? b. Apakah kemudian ada ketentuan ketentuan lain yang ikut mem-backup dalam rangka perlindungan UMKM yang selama ini dilakukan? c. Persamaan pada pokoknya ini sebetulnya sifatnya apakah alternatif atau kumulatif? d. Apakah memang dari pengaturan lebih lanjutnya, ini kalau tadi Bu Dirjen mengatakan ini dituangkan dalam Peraturan Dirjen ya, Bu, ya. Ini kalau dilihat undang-undangnya ini adalah justru Peraturan Menteri yang diminta di sini, pengaturan lebih lanjut dari Pasal 21 dalam Peraturan Menteri. peraturan Dirjen itu maksudnya adalah menindaklanjuti peraturan Menteri? Terhadap pertanyaan Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: BATAS BACA a. Semua negara di dunia, termasuk Indonesia mengalami kondisi pandemi akibat adanya corona virus disease 19 (covid 19) pada tahun 2020 sampai 2022. Pada masa pandemi tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19). Kondisi ini mengakibatkan adanya pembatasan kegiatan perekonomian sehingga banyak penjual dan pembeli tidak dapat bertatap muka secara langsung pada saat melakukan transaksi jual-beli. Namun, di sisi lain selama pandemi jumlah permohonan pendaftaran merek meningkat. Data menunjukkan bahwa tercatat pada tahun 2019 terdapat 90.000 ribu permohonan, tahun 2020 terdapat 95.743 ribu permohonan, tahun 2021 terdapat 106.170 ribu permohonan, dan tahun 2022 terdapat 122.267 ribu permohonan. Berdasarkan data tersebut, permohonan pendaftaran merek selama pandemi setiap tahunnya mengalami peningkatan. 108 Selain itu, pola kegiatan perdagangan yang semula berlangsung secara tatap muka pada saat pandemi beralih menggunakan internet, baik melalui situs internet maupun sosial media (seperti Instagram, Tiktok dan juga Youtube) sehingga penggunaan merek yang pada awalnya hanya digunakan secara konvensional (dilekatkan pada produk dan/atau papan reklame) namun pada saat pandemi lebih banyak digunakan melalui internet dan sosial media. Mengacu pada fakta yang ada, pandemi covid 19 tidak menghalangi masyarakat khususnya pemilik merek terdaftar untuk tetap dapat menggunakan merek terdaftar miliknya dalam kegiatan perdagangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran merek pada saat pandemi dan pergeseran penggunaan merek secara konvensional menjadi digital. Dengan demikian, penggunaan suatu merek terdaftar tidak harus selalu secara konvensional (offline) melainkan penggunaan secara digital (online/marketplace) dapat juga dikategorikan sebagai penggunaan merek sehingga adanya pandemi covid 19 tidak menghalangi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek miliknya tersebut dalam kegiatan perdagangan. b. Pemerintah pada saat pandemi mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (PPKM Covid-19), namun seiring berjalan waktu ketentuan PPKM Covid-19 tersebut diperlonggar pengaturannya, seperti diperbolehkannya kegiatan tatap muka dengan menerapkan protokol Kesehatan, dihapuskannya karantina, serta peniadaan tes PCR. Dari aspek Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada saat pandemi juga telah membuat kebijakan guna menyikapi kondisi pandemi Covid 19 tersebut, yaitu mekanisme pendaftaran merek secara online. Sehingga masyarakat khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek kapanpun dan di manapun tanpa harus menggunakan jasa konsultan ataupun datang langsung ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Lebih lanjut, UMKM dalam menggunakan merek terdaftar miliknya mempunyai fleksibilitas dalam hal waktu dan penggunaan merek terdaftar miliknya. Hal ini berarti bahwa UMKM yang tidak dapat memasarkan produknya secara langsung 109 pada saat pandemi Covid-19 dapat menggunakan (memasarkan) merek terdaftar miliknya tersebut secara online karena penggunaan suatu merek meskipun secara non-fisik atau virtual (pergeseran penggunaan merek dari fisik ke virtual) tetap dikategorikan sebagai penggunaan sehingga tidak dapat dikategorikan sebagaimana ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis. c. Penilaian persamaan pada pokoknya dalam memperbandingkan suatu merek bersifat kumulatif (melihat suatu merek secara keseluruhan) dengan mempertimbangkan reputasi dan keterkenalan serta dengan menilai dari adanya kesan dominan terhadap suatu merek yang diperbandingkan tersebut. Suatu merek dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain ditentukan berdasarkan acuan yang lebih lentur atau fleksibel. Suatu merek dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain apabila Merek tersebut memiliki kemiripan atau serupa (identical), hampir mirip (nearly resembles) dengan merek orang lain. Kemiripan tersebut dapat didasarkan pada: 1) Kemiripan persamaan gambar; 2) Hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna, atau bunyi; 3) Faktor yang paling penting dalam doktrin ini, pemakaian Merek menimbulkan kebingungan (actual confusion) atau menyesatkan (device) masyarakat/konsumen. Seolah-olah Merek tersebut dianggap sama sumber produksi dari sumber asal geografis dengan barang milik orang lain (likelyhood confusion). Pada kesempatan ini, izinkan memberikan contoh-contoh merek yang memiliki persamaan pada pokoknya baik dari segi tampilan (visual), bunyi ucapan (fonetik), maupun dari segi konseptual dengan merek milik pihak lain. • Contoh merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam hal tampilan (visual) yaitu sebagai berikut: Merek Terdaftar Merek yang dimohonkan 110 Kelas 30 Kelas 30 Merek Terdaftar Kelas 30 Merek yang dimohonkan Kelas 30 • Contoh merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam hal bunyi ucapan (fonetik) Merek Terdaftar Kelas 30 Merek yang dimohonkan Kelas 30 Merek Terdaftar Kelas 30 Merek yang dimohonkan Kelas 30 • Contoh merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam hal konseptual Merek Terdaftar Kelas 30 Merek yang dimohonkan Kelas 30 Merek Terdaftar Kelas 30 Merek yang dimohonkan Kelas 30 Berdasarkan contoh-contoh perbandingan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam hal adanya persamaan tampilan, bunyi ucapan dan konseptual, dapat disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal ini pemeriksa merek dalam melakukan pemeriksaan substantif suatu 111 merek menilai persamaan pada pokoknya secara kumulatif (keseluruhan) dan bukan bagian per bagian. Selain itu, izinkan Pemerintah mengutip beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait penilaian atau penentuan persamaan suatu merek sebagaimana yang terdapat pada poin-poin dibawah ini. • Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., No. 1053 K/Sip/1982 tanggal 22 Desember 1982 menyatakan bahwa: “Penilaian persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan adanya kesan yang total (Totaal Indruuk), bukan dengan memperbandingkan perbedaan perbedaan dalam bagian-bagian merek”. • Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2451/K/Pdt/1987 tanggal 17 Oktober 1987 menyatakan bahwa: “Untuk menilai persamaan pada merek, unsur pembentuk merek harus dipertimbangkan secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan yang utuh tanpa mengadakan pemecahan atas bagian-bagiannya dari merek tersebut”. • Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2451 K/Pdt/1989 jo Putusan PN. Jakarta Pusat tertanggal 16 Maret 1989 Nomor 545/Pdt/G.D./1988/PN.Jak.Pus menyatakan bahwa: “Dalam menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya antara suatu merek dengan merek yang lain, maka merek yang bersangkutan harus dipandang secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang bulat, tanpa mengadakan pemecahan atas bagian dari merek tersebut”. • Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2140 K/Pdt/1989 tanggal 11 April 1990 menyatakan bahwa: “Dalam memperbedakan suatu merek para konsumen akan lebih tertarik pada pandangan pertama tampilan merek secara keseluruhan serta bunyi pengucapan merek tersebut”. • Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 773 K/Sip/1982 tanggal 22 Desember 1991 menyatakan bahwa: “Untuk menentukan apakah ada persamaan merek, pertama-tama dapat dilihat dari faktor daya pembeda (distinctive power) maupun daya lukisan (drowing power) yang melekat pada merek tersebut”. 112 • Yurisprudensi Mahkammah Agung Republik Indonesia Nomor 1596 K/Pdt/1983, tertanggal 19 januari 1985 menyatakan bahwa: “Dalam menilai adanya persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya, maka harus dilihat dari sifat lahiriyah maupun susunan kata, kemasan, design, pengaturan susunan dan penempatan gambar (huruf) logo yang sama merupakan satu kesatuan merek”. Berdasarkan yurisprudensi tersebut, Mahkamah Agung dalam melihat dan memperbandingkan suatu merek dengan melihat secara keseluruhan dan bukan bagian per bagian. Hal ini juga dapat menggambarkan bahwa meskipun tidak adanya frasa “dengan melihat merek tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak memandang merek tersebut secara sebagian-sebagian atau memecahkan merek tersebut secara kata demi kata” pada norma hukum pada peraturan perundang-undangan di bidang merek, namun pada kenyataannya baik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun Mahkamah Agung dalam menentukan persamaan pada pokoknya menggunakan perbandingan secara keseluruhan dan bukan bagian per bagian sehingga tidak perlu ada penambahan frasa dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. d. Pasal 21 ayat (4) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri. Guna melaksanakan amanat sebagaimana ketentuan tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek). Ketentuan penilaian persamaan pada pokoknya diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek yang pada intinya menyatakan bahwa penilaian persamaan pada pokoknya dilakukan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut. 113 Adapun Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: H-09.PR.09.10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Merek sebagaimana yang telah disampaikan pada Keterangan Presiden sebelumnya merupakan aturan teknis terkait pemeriksaan pada pokoknya yang di dalamnya terdapat petunjuk teknis terkait tata cara pemeriksaan merek, termasuk contoh-contoh permohonan pendaftaran merek yang tidak dapat didaftar dan merek yang ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya. Keputusan Dirjen tersebut sampai saat ini masih berlaku dan dijadikan acuan atau rujukan oleh pemeriksa merek dalam melakukan pemeriksaan substantif terkait penilaian persamaan pada pokoknya suatu merek. Pertanyaan Hakim Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.: a. Di luar pengecualian yang ada dalam Pasal 74 ayat (2), apakah memang Pemerintah punya kebijakan lain? Terlepas apakah sudah diatur? Kalau sudah diatur, karena di sini juga disebutkan larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Apa ada peraturan pemerintah yang terkait dengan ini? Yang meng-cover misalnya situasi pandemi yang berkepanjangan seperti pandemi Covid ini. b. Bisa barangkali juga disampaikan sebagai keterangan tambahan, ya, apa akibatnya apabila ketentuan Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ditambahkan frasa “dengan melihat merek tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak memasang merek tersebut secara sebagian-sebagian atau memecahkan merek tersebut secara kata demi kata” dan dikabulkan? Terhadap pertanyaan Hakim Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada intinya menyatakan bahwa alasan merek tidak digunakan tidak berlaku dalam hal adanya larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Terkait hal tersebut, dapat disampaikan bahwa tidak ada Peraturan Pemerintah yang secara spesifik mengatur atau membatasi pembatasan penggunaan merek pada saat Pandemi Covid 19. Namun, terdapat beberapa contoh Peraturan Pemerintah yang membatasi penggunaan merek 114 dalam kegiatan perdagangan selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, di antaranya: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (PP Nomor 109 Tahun 2012). Dalam PP Nomor 109 Tahun 2012, terdapat beberapa pasal yang mengatur batasan penggunaan merek, seperti: a) Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 109 Tahun 2012 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap produsen dilarang mencantumkan kata “Light”, “Ultra Light”, “Mild”, “Extra Mild”, “Low Tar”, “Slim”, “Special”, “Full Flavour”, “Premium” atau kata lain yang mengindikasikan kualitas, superioritas, rasa aman, pencitraan, kepribadian, ataupun kata-kata dengan arti yang sama. b) Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 109 Tahun 2012 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemerintah melakukan pengendalian promosi produk tembakau dengan tidak menggunakan logo dan/atau merek produk tembakau pada produk atau barang bukan produk tembakau, pada suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan; c) Pasal 36 ayat (1) PP Nomor 109 Tahun 2012 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk brand image Produk Tembakau; d) Pasal 37 huruf a PP Nomor 109 Tahun 2012 yang pada intinya menyatakan bahwa Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk brand image Produk Tembakau; Ketentuan sebagaimana pada PP Nomor 109 Tahun 2012 tersebut merupakan bukti adanya batasan penggunaan merek yang berkaitan dengan produk tembakau. Sebagai contoh, terdapat merek PASSE MILD 115 daftar nomor IDM000875164 di kelas 34 untuk jenis barang rokok atas nama Deny Ulkhaq. Meskipun kata Mild dapat didaftar sebagai merek, namun berdasarkan PP Nomor 109 Tahun 2012 tersebut maka Denny Ulkhaq sebagai pemilik merek PASSE MILD dilarang menggunakan atau mencantumkan kata mild tersebut pada produk rokok yang diperdagangkannya, termasuk melakukan promosi ataupun iklan sebagaimana ketentuan pada PP Nomor 109 Tahun 2012 tersebut. 2) Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (PP Nomor 9 Tahun 1981) menyatakan bahwa Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Disisi lain, terdapat merek-merek terdaftar yang menggunakan unsur kata Casino untuk jenis jasa yang berkaitan atau sejenis dengan perjudian, yaitu merek Mansion Casino daftar nomor IDM000069986, merek Hard Rock Hotel & Casino daftar nomor IDM000381331, dan merek Casino Di Venezia daftar nomor IDM000312007. Merek-merek tersebut tidak dapat digunakan oleh pemiliknya dalam kegiatan perdagangan karena adanya larangan sebagaimana ketentuan PP Nomor 9 Tahun 1981 tersebut. b. Penambahan frasa “dengan melihat merek tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak memasang merek tersebut secara sebagian-sebagian atau memecahkan merek tersebut secara kata demi kata” pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat berpotensi menimbulkan kemungkinan kebingungan pada konsumen. Masyarakat dapat mempercayai bahwa barang atau jasa yang dimaksud, berdasarkan asumsi bahwa merek-merek yang dipermasalahkan tersebut berasal dari usaha yang sama atau dari usaha-usaha yang terkait secara ekonomi. Selain pihak konsumen yang dirugikan atas penambahan frasa dimaksud, pemilik merek yang telah terdaftar juga dirugikan apabila frasa tersebut dikabulkan dan dicantumkan dalam UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini akan memperlemah daya pembeda (delusi) suatu merek yang telah terdaftar dan telah ada sebelumnya. 116 Persamaan pada pokoknya harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan dengan keadaan suatu kasus permohonan pendaftaran merek dan merek pembandingnya, seperti faktor persamaan fonetik (bunyi ucapan), persamaan secara visual (tampilan), dan persamaan secara konseptual serta persamaan barang dan/atau jasa sejenis tergantung pada unsur-unsur mereknya dan reputasi merek yang diperbandingkan. Sebagai contoh, merek Tyre Samsung nomor permohonan D002012009905 di kelas 12 atas nama Agusman Tanudin ditolak karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek SAMSUNG daftar nomor IDM000391085 di kelas 12 atas nama Samsung C&T Corporation yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis. Dengan demikian, apabila frasa tersebut dicantumkan dalam UU Nomor 20 tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis, maka merek Tyre Samsung dapat terdaftar dan hal tersebut dapat merugikan konsumen serta pemilik merek Samsung sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Pertanyaan Hakim Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.: a. Beberapa negara besar, seperti Inggris, ya, Jerman, ya, Swiss, memang ada pemisahan antara soal penggunaan merek dan ada tentang perlindungan mereknya. Kalau penggunaannya, rata-rata 10 tahun seperti kita. Jadi, Inggris, Jerman, Swiss, Norwegia, ya, Indonesia, itu 10 tahun semua. Tapi untuk perlindungannya, semua negara yang saya sebutkan tadi ini 5 tahun, sementara kita 3 tahun. Nah, di sini tentu, ya, tolong nanti Bu Dirjen, kira-kira apa reasoning-nya? b. Pihak yang ingin mengambil merek itu, atas dasar apa dia mengatakan bahwa ini sudah tidak digunakan lagi oleh pemiliknya? Karena situ sejak tidak digunakannya. Nah, apa evidence-nya? Sehingga itu bisa dikatakan ini tidak digunakan lagi. c. Terkait dengan isu mengenai pada pokoknya dan keseluruhan ini dari merek itu. Sebab, ya, apakah nanti pilihan kebijakannya memang ingin memang yang lebih strict pada yang pada pokoknya ini ataukah keseluruhannya? Nah, kalau Pemohon kan ingin tidak dipisah-pisah, baik kata demi kata sekalipun, maupun bagian per bagian. Nah, ini perlu dijelaskan secara lebih rinci, komprehensif, supaya Hakim (kita) bisa memahami, oh, ya, memang ini tidak boleh, memang 117 ini tidak masalah kalau sebagian-sebagian, memang ini tidak masalah kalau kata demi kata itu dipisahkan. Terhadap pertanyaan Hakim Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. TRIPs Agreement memberikan batasan minimum terkait penghapusan merek berdasarkan non-penggunaan (non-use). Batas minimum tersebut tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) TRIPs Agreement yang menyatakan “If use is required to maintain a registration, the registration may be cancelled only after an uninterrupted period of at least three years of non-use….”. Adapun terjemahan bebasnya yaitu “apabila penggunaan dipersyaratkan untuk mempertahankan pendaftaran, merek terdaftar dapat dibatalkan hanya setelah jangka waktu yang tidak terputus minimal 3 (tiga) tahun tidak digunakan”. Adanya pengaturan minimum pada TRIPs Agreement terkait penghapusan merek berdasarkan non- use mengakibatkan negara-negara anggota diperbolehkan menentukan jangka waktu non-use selama tidak bertentangan dengan batas minimum yang telah disepakati pada TRIPs Agreement sehingga menyebabkan adanya perbedaan pengaturan jangka waktu tersebut pada tiap-tiap negara. Perbedaan pengaturan jangka waktu juga disebabkan adanya perbedaan sistem hukum pada negara-negara anggota TRIPs Agreement. Negara yang menganut common law system dalam sistem hukum mereknya mengakui dua prinsip merek sekaligus, yaitu prinsip first to file (pelindungan merek diberikan kepada siapa yang pertama kali mendaftarkan merek) dan prinsip first to use (pelindungan merek diberikan kepada siapa yang pertama kali menggunakan merek) sehingga pengaturan mengenai jangka waktu penghapusan merek menggunakan rentang waktu yang cukup lama, yaitu 5 tahun. Salah satu contoh negara yang menganut sistem hukum common law yaitu Negara Britania Raya (United Kingdom/UK). Pasal 46 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek UK Tahun 1994 yang pada intinya menyatakan bahwa "The registration of a trade mark may be revoked on grounds that within the period of five years following the date of completion of the registration procedure it has not been put to genuine use in the United Kingdom….”. Adapun terjemahan bebasnya yaitu “Pendaftaran merek dapat dicabut dengan alasan dalam jangka waktu lima tahun setelah tanggal 118 selesainya prosedur pendaftaran, merek tersebut belum digunakan secara sungguh-sungguh di UK. Pengaturan jangka waktu penghapusan merek terdaftar selama 5 (lima) tahun di UK didasarkan atas adanya pengakuan pelindungan merek berdasarkan penggunaan. Mengingat, pelindungan merek diperoleh bukan hanya berdasarkan pendaftaran (first to file) saja, melainkan juga siapa yang menggunakan lebih dahulu suatu merek, maka yang menggunakan merek tersebut yang diakui sebagai pemilik merek (first to use). Hal inilah yang menyebabkan pengaturan penghapusan selama 5 (lima) tahun guna mengakomodir prinsip first to use di negara tersebut. Perlu disampaikan bahwa UK saat ini telah menarik diri (keluar) dari Uni Eropa. Uni Eropa atau European Union adalah organisasi regional yang negara anggotanya terdiri dari 27 negara anggota, yaitu Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lituania, Luksemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, dan Swedia (Swiss). Uni Eropa sendiri memiliki ketentuan di bidang merek khususnya terkait dengan jangka waktu penggunaan merek yang berlaku untuk setiap negara anggota. Aturan tersebut yaitu Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (European Directive Trademark Law). Poin 31 Ketentuan Umum dari European Directive Trademark Law menyatakan bahwa “Trade marks fulfil their purpose of distinguishing goods or services and allowing consumers to make informed choices only when they are actually used on the market. A requirement of use is also necessary in order to reduce the total number of trade marks registered and protected in the Union and, consequently, the number of conflicts which arise between them. It is therefore essential to require that registered trade marks actually be used in connection with the goods or services for which they are registered, or, if not used in that connection within five years of the date of the completion of the registration procedure, be liable to be revoked”. Adapun terjemahan bebasnya yaitu “Merek dagang memenuhi tujuannya untuk membedakan barang atau jasa dan memungkinkan konsumen membuat 119 pilihan berdasarkan informasi hanya ketika merek tersebut benar-benar digunakan di pasar. Persyaratan penggunaan juga diperlukan untuk mengurangi jumlah merek dagang yang terdaftar dan dilindungi di regional dan mengurangi jumlah konflik yang timbul di antara merek-merek tersebut. Oleh karena itu penting untuk mensyaratkan bahwa merek dagang terdaftar benar-benar digunakan sehubungan dengan barang atau jasa yang didaftarkannya, atau, jika tidak digunakan dalam hubungan tersebut dalam waktu lima tahun sejak tanggal selesainya prosedur pendaftaran, maka pendaftaran merek tersebut dapat dibatalkan atau dicabut”. Ketentuan mengenai jangka waktu penggunaan merek juga dapat ditemui dalam Pasal 48 ayat (1) European Directive Trademark Law terkait tidak digunakannya suatu merek sebagai dasar gugatan pembatalan merek. Pasal tersebut menyatakan bahwa “In proceedings for a declaration of invalidity based on a registered trade mark with an earlier filing date or priority date, if the proprietor of the later trade mark so requests, the proprietor of the earlier trade mark shall furnish proof that, during the five-year period preceding the date of the application for a declaration of invalidity, the earlier trade mark has been put to genuine use, as provided for in Article 16, in connection with the goods or services in respect of which it is registered and which are cited as justification for the application, or that there are proper reasons for nonuse, provided that the registration process of the earlier trade mark has at the date of the application for a declaration of invalidity been completed for not less than five years”. Adapun terjemahan bebas dari ketentuan tersebut yaitu “Dalam perkara pernyataan tidak berlakunya suatu merek dagang terdaftar yang tanggal pengajuannya atau tanggal prioritasnya lebih awal, apabila pemilik merek dagang yang belakangan meminta, maka pemilik merek dagang yang lebih dahulu itu harus memberikan bukti bahwa dalam jangka waktu lima tahun jangka waktu sebelum tanggal permohonan pernyataan tidak sah, merek dagang yang lebih dahulu telah dipergunakan dengan sungguh-sungguh, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16, sehubungan dengan barang atau jasa yang untuknya merek tersebut didaftarkan dan disebut sebagai pembenaran atas permohonan tersebut, atau terdapat alasan-alasan yang pantas untuk tidak digunakannya, asalkan proses pendaftaran merek dagang yang terdahulu pada 120 tanggal permohonan pernyataan tidak sah telah diselesaikan dalam waktu sekurang-kurangnya lima tahun”. Berdasarkan ketentuan pada European Directive Trademark Law maka suatu merek terdaftar dapat dibatalkan pendaftarannya apabila merek terdaftar dimaksud terbukti tidak digunakan selama 5 tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Hal ini berlaku di semua negara anggota Uni Eropa, termasuk Jerman dan Swiss yang menganut common law system. Berbeda dengan negara yang menganut common law system, negara yang menganut civil law system cenderung menggunakan prinsip first to file dalam sistem pelindungan merek. Hal ini menyebabkan adanya persyaratan untuk mendaftarkan suatu merek apabila merek tersebut ingin dilindungi oleh negara. Dengan kata lain, suatu merek mendapatkan pelindungan hukum setelah merek tersebut terdaftar. Pada negara yang menganut civil law system, pendaftaran merek sepenuhnya mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang merek tersebut. Otoritas yang berwenang, dalam hal ini kantor merek di negara yang menganut civil law system hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang merek sebagai sumber hukum yang menjadi rujukan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan (peraturan tertulis) merupakan rujukan utama dalam tradisi civil law system. Salah satu contoh negara yang menganut civil law system adalah Negara Jepang. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Merek Jepang Nomor 63 Tahun 2011 yang pada intinya menyatakan bahwa “Where a registered trademark has not been used in Japan in connection with any of the designated goods and designated services for three consecutive years or longer by the holder of trademark right, the exclusive right to use or non-exclusive right to use, any person may file a request for a trial for rescission of such trademark registration in connection with the relevant designated goods or designated services”. Adapun terjemahan bebasnya yaitu “Jika merek terdaftar belum pernah digunakan di Jepang sehubungan dengan barang dan layanan yang ditunjuk selama tiga tahun berturut-turut atau lebih lama oleh pemegang hak merek dagang, hak penggunaan eksklusif, atau hak penggunaan non-eksklusif, siapa pun dapat mengajukan permohonan uji coba pembatalan pendaftaran merek 121 dagang tersebut sehubungan dengan barang atau jasa terkait”. Berdasarkan ketentuan tersebut, Jepang memilih menggunakan jangka waktu minimum karena dalam pelindungan merek Jepang mensyaratkan pelindungan merek berdasarkan pendaftaran (first to file) sebagaimana juga yang diterapkan dalam sistem hukum merek Indonesia. Lebih lanjut, apabila melihat dari ketentuan peraturan perundang undangan merek Indonesia dari aspek sejarah (historis), ketentuan tentang jangka waktu penghapusan merek selama (tiga) tahun berturut-turut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga telah ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terdahulu yang mengatur tentang merek, yaitu sebagai berikut: 1) Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; 2) Pasal 51 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Kantor Merek dapat dilakukan jika merek tidak digunakan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau lebih dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Kantor Merek; 3) Pasal 51 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran atas prakarsa Kantor Merek dapat dilakukan apabila diperoleh bukti yang cukup bahwa merek tidak digunakan bcrturut-turut selama tiga tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir; 4) Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang menyatakan bahwa 122 kekuatan hukum dari suatu pendaftaran merek hapus karena menurut pengakuan pemilik pendaftaran merek sendiri atau karena menurut pernyataan hakim bahwa mereka yang bersangkutan sudah 3 tahun lebih tidak dipakai lagi oleh pemilik pendaftaran merek. Apabila dilihat dari tataran praktis atau praktik pengadilan (yudisial), maka izinkan mengutip keterangan dari Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M. sebagai ahli yang dihadirkan oleh pihak Penggugat dalam Gugatan Penghapusan Merek AMAZON Daftar Nomor IDM000252265 dan Daftar Nomor IDM000252266 atas nama Andrew Tanujaya dalam perkara Nomor 67/Pdt.Sus- Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menyatakan bahwa “…dari aspek sosiologi ekonomi, 3 (tiga) tahun merupakan waktu yang cukup bagi pemilik merek terdaftar untuk mempersiapkan agar merek miliknya tersebut dapat digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa pada lalu lintas perdagangan..”. Dengan demikian, berdasarkan praktiknya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan kesempatan kepada pemilik merek terdaftar untuk dapat mempersiapkan merek miliknya tersebut agar dapat digunakan dalam kegiatan perdagangan selama jangka waktu 3 tahun, sehingga apabila pemilik merek terdaftar tidak menggunakan merek terdaftar miliknya selama jangka waktu yang diberikan maka dapat berpotensi dihapuskan oleh pihak ketiga yang berkepentingan melalui gugatan penghapusan di pengadilan. b. Pada tataran praktis, bukti yang harus dibuktikan (evidence base) terkait gugatan penghapusan merek terdaftar atas dasar tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yaitu sebagai berikut: 1) Dari sisi pihak ketiga yang berkepentingan (Penggugat) a) Bukti berupa data empiris (survei) yang menyatakan bahwa merek terdaftar dimaksud tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir; b) Bukti jangkauan wilayah dimana merek terdaftar tersebut tidak digunakan oleh pemiliknya di wilayah Indonesia; c) Bukti bahwa tidak ada promosi baik secara cetak maupun elektronik yang dilakukan oleh pemilik merek terdaftar terhadap produk barang dan/atau jasa yang menggunakan merek tersebut; 123 2) Dari sisi Pemilik Merek Terdaftar (Tergugat) a) Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa merek dimaksud masih digunakan oleh pemilik merek terdaftar dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa; b) Data penjualan barang dan/atau jasa yang bersangkutan yang bersifat spesifik sehubungan dengan barang dan/atau jasa tersebut dan berkaitan dengan periode tiga tahun yang bersangkutan; c) Salinan catatan penjualan, faktur, dokumen pengiriman, dan dokumen lainnya yang terkait dengan transaksi produk yang menggunakan merek dimaksud; d) Contoh penggunaan merek dalam periklanan, katalog, faktur, kemasan, dan lain sebagainya dalam media cetak dan/atau elektronik; e) Bukti berupa biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemasaran merek dimaksud. Dalam menentukan apakah suatu merek benar-benar digunakan, hal yang harus dipertimbangkan yaitu apakah penggunaan suatu merek dipandang sebagai hal yang dibenarkan dalam sektor ekonomi yang bersangkutan untuk mempertahankan atau menciptakan pangsa pasar untuk barang atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut, sifat dari barang atau jasa yang dipermasalahkan, karakteristik pasar, dan skala serta frekuensi penggunaan merek tersebut. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan yaitu sebagai berikut: • Jumlah minimum penggunaan suatu produk yang menggunakan suatu merek tidak dapat dijadikan alasan bahwa merek tersebut sama saja tidak digunakan selama penggunaan merek dagang dapat dibenarkan secara ekonomi. • Penggunaan sebenarnya (actual use) masih dapat dilakukan apabila penggunaan dimulai pada saat sebelum berakhirnya periode tiga tahun dari penggunaan merek yang bersangkutan. • Bukti yang kredibel berupa informasi spesifik mengenai ruang lingkup penjualan, pangsa pasar, dan biaya pemasaran dari penggunaan merek tersebut. • Pernyataan tertulis yang tidak merinci angka penjualan di dalam dan di luar wilayah yang signifikan tidak cukup untuk dijadikan sebagai bukti bahwa merek 124 tersebut benar-benar digunakan oleh pemiliknya dalam lalu lintas perdagangan. Lebih lanjut, izinkan menjelaskan terkait contoh penggunaan merek pada jenis barang, yaitu: • merek yang dibubuhkan pada barang, kemasan barang, wadah, label, dan lain- lain, atau diterapkan pada label tambahan, buku petunjuk uraian produk, buku petunjuk pengenalan, daftar harga, dan lain sebagainya, dengan cara pembubuhan langsung dengan cara dicetak, distempel, ataupun dianyam; • merek yang digunakan dalam dokumen transaksi yang berkaitan dengan penjualan barang, termasuk kontrak penjualan, faktur, tagihan, kuitansi, sertifikat pemeriksaan mutu, tagihan bea cukai, dan sejenisnya; • merek digunakan dalam iklan dan promosi melalui media seperti penyiaran, TV, media cetak, papan reklame, iklan surat, dan sejenisnya; dan • merek yang digunakan atau dipertontonkan dalam sebuah pameran. Adapun contoh penggunaan merek pada jenis jasa, yaitu: • merek langsung digunakan di tempat layanan, seperti brosur, resepsi, dekorasi ruangan, pakaian staf, poster, menu, daftar harga, alat tulis kantor, kop surat, dan lain sebagainya; • merek digunakan pada dokumen yang berkaitan dengan layanan, seperti faktur, dokumen bank, kontrak layanan, sertifikat pemeliharaan purna jual, dan lain sebagainya; • merek digunakan dalam iklan dan promosi antara lain melalui media seperti penyiaran, TV, media cetak, papan reklame, iklan surat, dan lain-lain; • merek dagang tersebut digunakan atau dipertontonkan dalam sebuah pameran. Sebagaimana yang telah disampaikan pada kesempatan sebelumnya, penentuan persamaan pada pokoknya terhadap merek yang diperbandingkan harus dilihat secara keseluruhan yang utuh sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan kepentingan konsumen dan kepentingan pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya lebih dahulu. Dari aspek kepentingan konsumen, penentuan persamaan pada pokoknya harus dilihat apakah ada atau tidaknya kemungkinan kebingungan pada konsumen terkait merek yang diperbandingkan 125 tersebut, sedangkan dari aspek pemilik merek yang telah terdaftar sebelumnya dengan mempertimbangkan terkait pelemahan daya pembeda (dilution) serta perusakan reputasi pada pemilik merek, termasuk pemilik merek terkenal. Pertanyaan Hakim Dr. Suhartoyo S.H., M.H. a. Coba nanti dijelaskan kepada Mahkamah berkaitan dengan bahwa merek yang sebenarnya tidak digunakan itu bisa diberikan izin kepada pihak lain ataupun dilisensikan, itu diatur di mana, Ibu? Apakah itu bagian dari TRIPs Agreement itu ataukah ada norma yang mengatur di Undang-Undang 20/2016 itu? b. Apakah pemberian izin atau lisensi ini kepada pihak lain itu bukan kemudian bisa berpotensi, ini sebenarnya sebagai bagian dari cara atau modus yang kemudian ada pihak-pihak yang tidak beriktikad baik, kemudian mengalihkan dan menghindar dari ketentuan tiga tahun itu? Nanti supaya di apakah itu secara filosofis atau sosiologis saja? Ataukah memang bagian dari ketentuan di TRIPs Agreement? Ataukah ada di norma undang-undangnya? c. Kemudian, MK juga mungkin ada baiknya diberikan putusan-putusan pengadilan yang menolak, Ibu, menolak gugatan tentang pencabutan merek itu yang diajukan oleh pihak ketiga karena termasuk ada perusahaan-perusahaan yang force majeure sekaligus meskipun itu kan di-screening atau difilter oleh hakim di peradilan di mana gugatan itu diajukan. Terhadap pertanyaan Hakim Dr. Suhartoyo S.H., M.H., Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Ketentuan mengenai pemilik merek terdaftar yang sebenarnya tidak digunakan dapat memberikan izin kepada pihak lain dengan cara lisensi. Hal ini sebagaimana diatur secara implisit pada ketentuan Pasal 44 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Penggunaan Merek terdaftar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemilik Merek. Dengan kata lain, apabila pemilik merek merasa tidak dapat menggunakan merek terdaftar miliknya tersebut dalam perdagangan, maka pemilik merek terdaftar tersebut dapat memberikan izin kepada pihak lain berupa lisensi untuk menggunakan merek terdaftar miliknya tersebut dalam kegiatan perdagangan. 126 b. Ketentuan Pasal 44 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan kelonggaran bagi pemilik merek terdaftar yang tidak dapat menggunakan mereknya untuk dapat mengizinkan pihak lain menggunakan merek terdaftar miliknya tersebut dalam kegiatan perdagangan berupa pemberian lisensi agar merek terdaftar dimaksud terhindar dari potensi gugatan penghapusan merek terdaftar oleh pihak ketiga yang berkepentingan mengingat selama merek terdaftar tersebut digunakan dalam perdagangan maka selama itu juga merek tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai merek yang tidak digunakan, meskipun penggunaan merek tersebut tidak secara langsung dilakukan oleh pemilik merek terdaftar sebagaimana ketentuan Pasal 74 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. c. Terdapat beberapa contoh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menolak gugatan penghapusan merek terdaftar atas dasar tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sebagaimana ketentuan Pasal 74 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu: 1) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 959 K/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 14 November 2018 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 69/Pdt.Sus- Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 2 Mei 2018 yang menolak gugatan penghapusan Merek “CRISTALINE” Daftar Nomor IDM000051968. Penolakan gugatan tersebut didasarkan atas adanya bukti berupa surat pernyataan penggunaan merek yang dilampirkan oleh Pemilik Merek terdaftar pada saat mengajukan permohonan jangka waktu pelindungan merek terdaftar; 2) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 124 K/Pdt.Sus- HKI/2023 tanggal 30 Januari 2023 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 67/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 13 September 2022 yang menolak gugatan penghapusan merek AMAZON Daftar Nomor IDM000252265 dan Daftar Nomor IDM000252266. Penolakan gugatan tersebut didasarkan atas adanya bukti berupa surat pernyataan penggunaan merek yang dilampirkan oleh pemilik merek terdaftar pada saat mengajukan permohonan jangka waktu 127 pelindungan merek terdaftar serta adanya bukti penggunaan dalam kegiatan perdagangan. Demikian keterangan tambahan Presiden disampaikan dalam permohonan uji materiil Pasal 74 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga seudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) karena pasal-pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo bono). Bahwa untuk mendukung keterangannya, Presiden mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu Prof. DR. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB. ARB., CRGP. yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 19 Maret 2024, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut: I. Pendahuluan Pendapat ini ahli sampaikan sebagai pendapat ilmiah akademis, sesuai dengan kapasitas keilmuan saya sebagai Guru Besar Cyberlaw dan Kekayaan Intelektual, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran dan pengalaman praktis saya sebagai Ketua Panitia Kerja Tim Pemerintah Pembentukan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (MIG) serta jabatan-jabatan lainnya. 1. Untuk membuat persoalan menjadi jelas dan jernih, maka pada awal riset ini perlu dikaji apa yang dimaksud dengan merek. World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagai organisasi PBB di bidang Kekayaan intelektual menegaskan: A trademark is a sign capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other enterprises. Trademarks are protected by intellectual property rights. Dapat disimpulkan bahwa Merek adalah suatu tanda yang mampu membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dengan barang atau jasa perusahaan lain. Merek dagang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual (WIPO: What is a Trade Mark). 128 2. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), Merek diartikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Frasa untuk “membedakan” adalah esensi utama dari rezim hukum merek dengan demikian tidak boleh ada persamaan baik pada keseluruhannya maupun pada pokoknya. 3. Prinsip Konstitutif: Di tingkat nasional/regional, perlindungan merek dapat diperoleh melalui pendaftaran, dengan mengajukan permohonan pendaftaran ke kantor merek nasional. Di tingkat internasional, ada dua pilihan: mengajukan permohonan merek ke kantor merek di setiap negara atau menggunakan Sistem Madrid WIPO (Indonesia telah meratifikasi Madrid Protocol for international trademark registration). 4. Jangka waktu pendaftaran merek di dunia dapat bervariasi, namun biasanya sepuluh tahun. Indonesia menganut masa pelindungan 10 tahun dan dapat diperpanjang tanpa batas waktu. 5. Merek dagang apa saja yang bisa didaftarkan? Sebuah kata, atau kombinasi kata, huruf, dan angka, dapat dengan sempurna menjadi merek. Namun merek dagang juga dapat terdiri dari gambar, simbol, fitur tiga dimensi seperti bentuk dan kemasan barang, tanda yang tidak terlihat seperti suara atau wewangian, atau corak warna yang digunakan sebagai fitur pembeda – kemungkinannya hampir tidak terbatas. Dengan demikian, merek bisa berasal dari unsur yang sangat sederhana yaitu hanya berupa kata. II. Perkara Nomor 144/PUU-XXI/2023 Dalam perkara ini, yang digugat adalah Pasal 74 ayat (1) UU MIG terkait dengan penghapusan merek terdaftar yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Ketentuan yang digugat adalah Pasal 74 Ayat (1) UU MIG yang berbunyi “Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan 129 Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir”. 2. Jika dirunut dari pembentukan undang-undang, maka pasal ini merujuk kepada Article 19 of Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right (Trips Agreement) yang merupakan bagian dari WTO Agreement, yang berbunyi: (1) If use is required to maintain a registration, the registration may be cancelled only after an uninterrupted period of at least three years of non-use, unless valid reasons based on the existence of obstacles to such use are shown by the trademark owner. Circumstances arising independently of the will of the owner of the trademark which constitute an obstacle to the use of the trademark, such as import restrictions on or other government requirements for goods or services protected by the trademark, shall be recognized as valid reasons for non-use. (2) When subject to the control of its owner, use of a trademark by another person shall be recognized as use of the trademark for the purpose of maintaining the registration. Dari ketentuan TRIPs tersebut dapat dirangkum sbb : (1) Jika penggunaan diperlukan untuk mempertahankan pendaftaran, pendaftaran dapat dibatalkan hanya setelah jangka waktu paling sedikit tiga tahun tidak digunakan tanpa terputus, kecuali alasan yang sah berdasarkan adanya hambatan dalam penggunaan tersebut ditunjukkan oleh pemilik merek dagang. Keadaan yang timbul terlepas dari kehendak pemilik merek dagang yang merupakan hambatan terhadap penggunaan merek dagang, seperti pembatasan impor atau persyaratan pemerintah lainnya untuk barang atau jasa yang dilindungi oleh merek dagang, harus diakui sebagai alasan yang sah untuk tidak menggunakan merek dagang tersebut. (2) Bilamana berada di bawah penguasaan pemiliknya, penggunaan merek dagang oleh orang lain diakui sebagai penggunaan merek dagang untuk tujuan mempertahankan pendaftaran. 130 (3) Dapat dijelaskan bahwa, Merek sebagai hak eksklusif juga tidak absolut, dalam arti secara prinsip dapat dihapus oleh Kantor Merek karena berbagai sebab. Antara lain jika pemilik merek tidak menggunakannya dalam jangka waktu tertentu. Misalnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Prinsip ini memberikan ekosistem positif di bidang persaingan usaha dan kepemilikan merek. Dengan demikian, asas-asas hukum merek, membatasi setiap orang untuk mendaftarkan mereknya tanpa maksud untuk digunakan. Dalam rezim hukum kekayaan intelektual, seringkali juga dikenal istilah trademark squatting yang oleh WIPO disebut sebagai pendaftaran atau penggunaan merek terkenal atau termasyhur, yang tidak terdaftar di negara tersebut. Merek tersebut seringkali menjadi tidak sah karena tidak digunakan. 3. WTO Agreement termasuk Trips Agreement telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). A. Praktik Amerika Serikat: 1. Untuk memahami lebih dalam terkait penghapusan merek karena tidak digunakan (non-use), maka penting untuk mengkaji secara akademis dan studi komparatif. 2. Dalam Artikel berjudul “Abandonment and Non use of a Trademark | New York Intellectual Property Lawyer, Copyright© 2024”, Law Offices of Nikki Siesel PLLC mengemukakan, berdasarkan Pasal 45 Lanham Act, bahwa merek akan dianggap tidak digunakan atau ditinggalkan jika merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut. 3. Referensi lain adalah Proving Abandonment: How Trademark Rights Can Be Lost Through Non-Use yang ditulis oleh Gene Markin Of Stark & Stark - New Jersey Law, July 2, 2020, yang intinya menyatakan: Pasal 45 Lanham Act menyatakan bahwa merek dagang dianggap ditinggalkan jika “penggunaannya telah dihentikan dengan maksud untuk tidak melanjutkan penggunaan tersebut.” Pengabaian dapat disimpulkan dari keadaan sekitar, namun bukti tidak digunakannya 131 selama tiga tahun berturut-turut merupakan bukti prima facie dari pengabaian. Karena penggunaan suatu merek harus dilakukan secara bonafide dan pendaftaran tidak dapat digunakan untuk mempertahankan hak atas suatu merek (selain niat untuk menggunakan permohonan), pihak yang mengajukan keberatan yang ingin membatalkan pendaftaran atas dasar pengabaian harus memberikan bukti dari tiga tahun berturut-turut. Tidak menggunakan atau membuktikan (1) responden menghentikan penggunaan, dan (2) responden bermaksud untuk tidak melanjutkan penggunaan. 4. Hal senada juga dikemukakan oleh Legal Information Institute Cornell Law School dalam rilisnya abandonment (of trademark), yang menyatakan, Pengabaian suatu merek terjadi bila pemilik merek tersebut dengan sengaja berhenti menggunakan merek tersebut selama tiga tahun atau lebih, tanpa niat untuk menggunakan merek tersebut lagi di masa mendatang. Ketika suatu merek dagang ditinggalkan, pemilik merek dagang tidak dapat lagi mengklaim hak atas merek dagang tersebut. Akibatnya, hal ini membebaskan merek dagang sehingga orang lain dapat menggunakannya tanpa bantuan dari pemilik merek dagang asli. B. Praktik Inggris: 1. Sikap dan pendirian Pemerintah Inggris dalam hal ini kantor Kekayaan Intelektual Inggris, UK Intellectual Property Office (IPO) dalam publikasinya “Revocation (non-use) proceedings” (Updated 18 November 2019) mengatakan bahwa Penghapusan merek atas dasar tidak digunakan adalah prosedur hukum untuk menghapus merek dagang terdaftar dari daftar Inggris karena merek dagang tersebut tidak digunakan dalam waktu lima tahun sejak merek dagang tersebut didaftarkan, atau untuk jangka waktu lima tahun yang tidak terputus dan tidak ada alasan yang tepat untuk tidak digunakan. Pengajuan penghapusan dapat dilakukan siapa pun. 2. Permohonan penghapusan dapat dilakukan sewaktu-waktu setelah merek dagang tersebut didaftarkan sekurang-kurangnya lima tahun 132 dengan tanggal penghapusan paling awal adalah sehari setelah ulang tahun kelima sejak tanggal pendaftaran. 3. Pihak yang akan mengajukan permohonan penghapusan, harus menghubungi pemilik merek dagang terdaftar, untuk mengetahui apakah dapat menyelesaikan konflik tersebut tanpa perlu menempuh proses hukum. Pemilik merek dapat mengajukan alasan yang tepat, jika menolak hal tersebut, misalnya alasan tidak menggunakan karena di luar kendali pemilik merek dagang, seperti larangan ekspor atau pembatasan hukum. C. Praktik Tiongkok: 1. Praktik Tiongkok sebagai negara yang menjadi raksasa perdagangan dunia dapat dirujuk dalam Referensi: An overview on the Use of Trademark in Trademark Non-use Cancellation Cases DEQI Intellectual Property Law Corporation. (July 13 2023) 2. Ketentuan hukum tentang penggunaan merek dagang terdapat pada Pasal 48 Undang-Undang Merek Dagang Tiongkok yang menyatakan: “Penggunaan merek dagang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini berarti perbuatan menggunakan merek dagang pada barang, kemasan atau wadah suatu barang, atau pada dokumen transaksi suatu barang, atau penggunaan merek dagang dalam periklanan, pameran dan kegiatan komersial lainnya untuk mengidentifikasi sumber barang." 3. Pendaftar merek wajib menggunakan merek yang didaftarkannya secara benar dan berkesinambungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menghindari pemegang hak tidak menggunakan mereknya setelah pendaftaran, Pasal 49 Undang- Undang Merek Dagang Tiongkok menetapkan bahwa jika merek dagang terdaftar tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka entitas atau individu mana pun dapat mengajukan permohonan ke Kantor Merek Dagang untuk membatalkannya. 4. Persyaratan Bukti Penggunaan Merek Dagang: Ketika suatu merek dagang tunduk pada permohonan pembatalan berdasarkan "tidak 133 digunakan selama tiga tahun berturut-turut" oleh orang lain, pemilik merek dagang harus menyerahkan bukti penggunaan merek dagang tersebut atau memberikan alasan yang sah untuk tidak digunakannya kepada Administrasi Kekayaan Intelektual Nasional (CNIPA). 5. Nilai suatu merek dagang terletak pada penggunaannya, dan penggunaan merek dagang terdaftar yang sah merupakan hak dan kewajiban pemilik merek dagang. Pemilik merek dagang harus memperhatikan penggunaan merek dagangnya dan juga menyimpan bukti penggunaan tersebut untuk merespons dengan baik jika terjadi permohonan pembatalan. 6. Ketentuan Pasal 74 Ayat (1) UU MIG ini mendorong persaingan usaha sehat dan mencegah terjadinya trademark squatting. Ketentuan ini telah sejalan dengan instrumen hukum internasional, general principle of intellectual property law dan best practices global. Ketentuan ini pun menjadi dasar fairness competition dan penggunaan merek secara bertanggung jawab dan tidak digunakan untuk upaya dilusi. 7. Bagaimana dengan Regulasi dan Praktik Indonesia? Menurut UU No. 20/2016 tentang MIG, Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Berdasarkan pasal ini maka pendaftaran tidak bersifat otomatis tetapi harus dilakukan melalui gugatan ke Pengadilan Niaga oleh Pihak Ketiga. 8. Pengadilan tidak serta merta akan menghapus merek dimaksud jika ditemukan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (2). Alasan tersebut adalah ketika merek tidak digunakan karena adanya larangan impor; larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau 134 larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Jika hal ini dipenuhi maka ketentuan penghapusan tidak berlaku. 9. Kesimpulan: Dengan demikian, ketentuan pasal ini tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU MIG justru mendorong persaingan usaha yang sehat sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan. Dengan demikian, pasal ini tidak bertentangan dengan konstitusi. Hal yang juga perlu dipahami bahwa ketentuan ini sejalan dengan ketentuan TRIPs WTO yang merupakan standar minimum pelindungan merek dan juga sejalan dengan best practices internasional serta general principle of intellectual property law. Bahwa dalam persidangan tanggal 19 Maret 2024, Ahli memberikan keterangan sebagai berikut: Secara internasional, telah ditegaskan dalam TRIPs WTO bahwa merek akan harus dihapus jika tidak digunakan minimal dalam waktu 3 tahun, sehingga yang ditekankan adalah penggunaan merek. Dan TRIPs adalah ketentuan- ketentuan yang sifatnya dan karakternya adalah standar minimum. Misalnya TRIPs misalnya memberikan perlindungan 3 tahun atau untuk paten minimal dilindungi 20 tahun hal tersebut adalah standar minimal. Jika akan akan membuat perlindungan lebih diperbolehkan, yang tidak boleh adalah mengurangi dari standar minimal. Jika Pasal a quo dihapus maka berdampak terhadap ekosistem pemilik merk dimana keadaan akan Kembali ke zaman dimana orang dengan gampang mendaftarkan merek hanya untuk kemudian merek itu bisa dijual lagi kepada orang lain (trademark Squatter) Dalam Undang-Undang 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan bahwa kewenangan menghapus merek ada pada dirjen. Namun dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis harus dilakukan oleh pengadilan niaga atas permohonan pihak ketiga. Ketika undang-undang ini dibuat, salah satu latar belakangnya adalah bagaimana memberikan penghormatan tertinggi kepada pemilik merek, sehingga kalau tidak ada yang menggugat, dan merek itu tidak 135 menjadi terhapus dengan sendirinya. Dan ini menunjukkan adanya demokrasi dalam kepemilikan merek. Bahwa pada intinya UMKM yang dilindungi, diharapkan UMKM dapat mandiri dengan memiliki merek yang mandiri, tidak sama dengan orang lain. Saya selalu Ahli mengingatkan kepada pihak-pihak UMKM, bahwa jika ingin mandiri dan maju, jangan membuat produk dan menempel merek orang lain di situ. Hal ini kesalahan yang paling fatal. Kemudian, jangan membuat merek yang mirip dengan merek orang lain dengan maksud agar laku. Alangkah baiknya jika membuat merek sendiri yang berbeda dengan yang lain. [2.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Presiden telah menyampaikan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 27 Maret 2024, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut: Kesimpulan Pemohon I. Duduk Perkara Bahwa sebagaimana telah disampaikan pada Permohonan yang dibacakan sebelumnya, duduk perkara dalam pengujian Pasal 74 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesungguhnya merupakan upaya guna menjamin adanya kepastian hukum yang menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat khususnya perlindungan hukum bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); Bahwa salah satu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis pembentukan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah “menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Industri dalam negeri”; II. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa berdasarkan UUD’45, Mahkamah Konstitusi (Untuk selanjutnya disebut “Mahkamah”) merupakan pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 24 Ayat (2) UUD’45 dan memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat mengikat untuk melakukan pengujian atas undang- 136 undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: Pasal 24 Ayat (2) UUD’45 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 2. Bahwa kewenangan Mahkamah telah dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 29 ayat (1) huruf a dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang- Undang, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut “UU MK”), khususnya Pasal 10 ayat (1). Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi 137 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1954; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; dan d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 3. Bahwa kewenangan Mahkamah ini telah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, juga mengatur kewenangan Mahkamah dimaksud yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 4. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang diuraikan diatas, maka Pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian undang- undang yang diajukan Pemohon; III. Legal Standing 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK yang dapat mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, adalah: Pasal 51 UU MK (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 138 2. Bahwa Pemohon Ricky Thio adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dalam perkara a quo, sehingga telah memenuhi syarat Pasal 51 Ayat (1) huruf a. UU MK; IV. Alasan Permohonan Uji Materil (Posita) A. Ringkasan Pengaturan Hak Merek 1. Bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis maka diketahui bahwa ketentuan Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis merupakan ketentuan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) Annex 1C tentang Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights (untuk selanjutnya disebut”TRIPs”), lebih lanjut ratifikasi dari Paris Convention for the Protection of Industial Property (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan Trademark Law Treaty (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997; 2. Bahwa ketentuan Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis, dikenal dengan terminology “non-use” terkait dengan Article 19 Annex 1C tentang Agreement On Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) dan Article 5 Section C Paris Convention for the Protection of Industial Property, dapat dikutip sebagai berikut: Article 19 Annex 1C tentang Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs) Requirement of Use a) If use is required to maintain a registration, the registration may be cancelled only after an uninterrupted period of at least three years of non-use, unless valid reasons based on the existence of obstacles to such use are shown by the trademark owner. Circumstances arising independently of the will of the owner of the trademark which constitute an obstacle to the use of the trademark, such as import restrictions on or other government requirements for goods or services protected by the trademark, shall be recognized as valid reasons for non- use. b) When subject to the control of its owner, use of a trademark by another person shall be recognized as use of the trademark for the purpose of maintaining the registration. 139 Yang apabila diterjemahkan secara literal sebagai berikut: Pasal 19 TRIPs Jika penggunaan diperlukan untuk mempertahankan suatu pendaftaran, pendaftaran dapat dibatalkan hanya setelah periode tidak terputus selama sekurang-kurangnya tiga tahun tidak digunakan, kecuali alasan yang sah berdasarkan adanya hambatan terhadap penggunaan tersebut ditunjukkan oleh pemilik merek dagang. Keadaan yang timbul terlepas dari kehendak pemilik merek dagang yang merupakan hambatan terhadap penggunaan merek dagang, seperti pembatasan impor atau persyaratan pemerintah lainnya untuk barang atau jasa yang dilindungi oleh merek dagang, harus diakui sebagai alasan yang sah untuk tidak menggunakan merek dagang tersebut. 3. Apabila berada di bawah kendali pemiliknya, penggunaan merek dagang oleh orang lain akan diakui sebagai penggunaan merek dagang untuk tujuan mempertahankan pendaftaran. Article 5 Section C Paris Convention for the Protection of Industial Property If in any country, use of the registered mark is compulsory, the registration may be cancelled only after a reasonable period, and then only if the person concerned does not justify his inaction. Yang apabila diterjemahkan secara literal sebagai berikut: Pasal 5 bagian C Konvensi Jika di negara mana pun penggunaan merek terdaftar bersifat wajib, pendaftaran hanya dapat dibatalkan setelah jangka waktu yang wajar, dan hanya jika orang yang bersangkutan tidak dapat membenarkan kelambanannya. a. Bahwa apabila dibuat analisa terkait peraturan maka diketahui hal-hal berikut: TRIPs Agreement Paris Convention UU Merek dan Indikasi Geografis Bentuk Norma Pilihan dengan kata “IF” Pilihan dengan kata “IF” Pemberian hak kepada pihak ketiga yang berkepentingan Ketentuan waktu sekurang-kurangnya 3 tahun Jangka waktu yang wajar “a reasonable period” 3 tahun berturut- turut Akibat Hukum Dapat di batalkan “may be cancelled” Dapat di batalkan “may be cancelled” Penghapusan hak Pihak Ketiga Tidak ada Tidak ada Ada Objek Norma Pembatalan pendaftaran Pembatalan pendaftaran Penghapusan hak 140 b. Bahwa penggunaan ketentuan “non-use” di beberapa negara, diantaranya enam negara dibawah ini ditentukan lamanya waktu adalah sedikitnya 5 (lima) tahun. Adapun kelima negara tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: No Negara Undang-undang Keterangan 1 Singapore TRADE MARKS ACT (CHAPTER 332) - Revocation of registration 22.—(1) The registration of a trade mark may be revoked on any of the following grounds: (a) that, within the period of 5 years following the date ofcompletion of the registration procedure, it has not been put to genuine use in the course of trade in Singapore, by the proprietor or with his consent, in relation to the goods or services for which it is registered, and there are no proper reasons for non-use; (b) that such use has been suspended for an uninterrupted period of 5 years, and there are no proper reasons for nonuse; 2 Republic of Germany The MarkenG (The Trademark Act of the Federal Republic of Germany) Section 25 Exclusion of rights for non-use: (1) The proprietor of a registered trade mark may not assert rights vis-à-vis third parties within the meaning of sections 14 and 18 to 19c if the trade mark has not been used in accordance with section 26 within the last five years prior to the assertion of the right for the goods or services which he invokes to establish his right, in so far as at that time an opposition against the trade mark has not been possible for at least five years. 3 United Kingdom (England) Trade Marks Act 1994, Section 47 (UK) 46 Revocation of registration. (1) The registration of a trade mark may be revoked on any of the following grounds: (a) that within the period of five years following the date of completion of the registration procedure it has not been put to genuine use in the United Kingdom, by the proprietor or with his 141 consent, in relation to the goods or services for which it is registered, and there are no proper reasons for non-use; (b) that such use has been suspended for an uninterrupted period of five years, and there are no proper reasons for non-use; 4 Switzerland Article 35 et seq TmPA The non-use claim can be raised in a cancellation action before civil courts or the IPI Five consecutive years of non-use are grounds for partial or total forfeiture of a trademark in Switzerland. It is not ex officio cancelled, but third parties can challenge it on this ground. 5 Norway Act no. 08 of 26 March 2010: The Norwegian Trademark Protection Act 37. Deletion based on non-use of a trademark. A registration of a trademark shall be deleted in full or in part by a court ruling or by administrative review pursuant to Sections 38 to 40 if the trademark proprietor has not, within five years of the date on which a final decision on registration of the trademark was made, made actual use of the trademark in Norway for the goods or services for which it is registered, or if the use has been discontinued for five consecutive years. However, the registration shall not be deleted if there are reasonable grounds for the non-use or discontinuation. 6 Russia LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION NO. 3520-1 OF SEPTEMBER 23, 1992 ON TRADEMARKS, SERVICE MARKS AND THE APPELLATIONS OF THE ORIGIN OF GOODS (with the Amendments and Additions of December 27, 2000) Chapter 4. The Use of Trademarks Article 22. 3. The registration may be terminated before it is due to be terminated fully or in part on the basis of the decision of the Supreme Patent Chamber passed upon the request of any party, for the reason of the continuous non-use of the trademark for five years from the date of its registration, or five years preceding the filing of such a request. 142 c. Bahwa sebagaimana poin 3 diatas diketahui ketantuan TRIPs dan Paris Convention hanya mengenal pembatalan merek dan tidak mengenal penghapusan merek, sementara itu, ketentuan pembatalan merek telah diatur secara tersendiri pada Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 UU Merek dan Indikasi Geografis (total 4 Pasal). Dimana dalam ketentuan pembatalan merek tersebut sudah mengatur juga hak dari pihak ketiga terhadap merek terdaftar. Meyakini ketentuan pembatalan merek yang diatur dalam Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 UU Merek dan Indikasi Geografis sudah cukup untuk digunakan dalam UU Merek dan Indikasi Geografis; d. Bahwa pada Pasal 75 terkait juga dengan Pasal 74, sebagaimana dapat dikutip berikut ini: Pasal 75 UU Merek dan Indikasi Geografis Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghapusan Merek Kolektif terdaftar. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan maka ketentuan Pasal 75 tentang penghapusan merek kolektif juga menjadi tidak berlaku. Menganggap hal ini tidak akan menimbulkan kekosongan peraturan (wet vacuum) dalam UU Merek dan Indikasi Geografis; e. Bahwa berdasarkan ketentuan TRIPs dan Paris Convention yang telah diratifikasi negara Indonesia, maka diketahui ketentuan “non-use” tidak bersifat wajib dan menjadi pilihan bagi negara yang meratifikasi. Disamping itu, Indonesia adalah negara yang berdaulat yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk menentukan nasib bangsanya dan tidak boleh di intervensi negara lain sebagaimana dimaksud dengan prinsip hukum internasional yaitu non-intervention principle, dan juga dikenal prinsip hukum internasional yaitu lex specialis derogat legi generali, yaitu keutamaan pada hukum yang sifatnya khusus daripada hukum yang sifatnya umum, pada suatu negara, oleh karena itu keutamaan hukum yang sifatnya khusus pada suatu negara merupakan hal yang wajib dihormati oleh negara-negara lain, dimana sifat khusus dari Negara Indonesia adalah sistem perekonomian yang ditumpukan pada UMKM dan beberapa hal lain yang akan diuraikan dalam surat permohonan ini; 143 V. Bahwa pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD’45. a. Bahwa yang menjadi landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dikutip sebagai berikut: Menimbang: a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratilikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, pelindungan konsumen, serta pelindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri; b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geogralis yang lebih memadai; c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin pelindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang- Undang tentang Merek dan Indikasi Geogralis; b. Bahwa berdasarkan landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diketahui norma hukum Merek dimaksudkan untuk perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan industri dalam negeri, adapun ciri UMKM dalam negeri sebagaimana di kutip dari situs pemerintah daerah, yaitu: Ciri-Ciri UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) • Jenis komoditi/ barang yang ada pada usahanya tidak tetap, atau bisa berganti sewaktu-waktu • Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu • Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan • Sumber daya manusia (SDM) di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni • Biasanya tingkat pendidikan SDM nya masih rendah 144 • Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank • Pada umumnya belum punya surat ijin usaha atau legalitas, termasuk NPWP Oleh karena itu, meyakini norma hukum Merek yang dimaksudkan untuk melindungi UMKM seharusnya memperhatikan ciri UMKM dalam negeri, serta menumbuhkembangkan usaha-usaha UMKM dalam lingkup perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sebagaimana disampaikan Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945, bahwa demokrasi ekonomi yang dikehendaki adalah permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek-ecconomische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial; c. Bahwa ketentuan hukum Pasal 74 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis tentang penghapusan merek yang tidak digunakan selama tiga tahun dalam perdagangan, sangat merugikan UMKM yang memiliki modal terbatas dan dapat berubah sewaktu-waktu sehingga jika terjadi keadaan yang menyebabkan UMKM tidak dapat bereproduksi, misalnya terjadi Pandemi Covid-19, krisis ekonomi, naiknya harga bahan baku, dumping dari persaingan usaha yang tidak sehat, maka UMKM berpotensi tidak dapat menjalankan usahanya secara tetap dalam waktu tertentu sehingga hak Mereknya tersebut dapat dihapuskan karena ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis. Adapun pelaku usaha yang mampu bertahan secara tetap dan terus menerus dalam berbagai keadaan ekonomi adalah pelaku usaha yang memiliki modal atau kapital yang besar dan apabila terjadi persaingan usaha tidak sehat, seperti predatory pricing, dumping, kartel dan lain-lain, maka pelaku usaha UMKM tidak akan mampu bertahan dan akan tersingkir. Apabila pelaku usaha UMKM tersebut hendak melanjutkan usahanya setelah berhenti beberapa waktu maka hak mereknya dapat di mintakan penghapusan oleh pelaku usaha pesaing, atau hal ini juga dapat dijadikan 145 modus dari pelaku usaha dengan modal atau kapital besar (Kapitalis) untuk mematikan usaha pesaingnya yaitu pelaku usaha UMKM. Oleh karena itu, ketentuan penghapusan merek Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis sangat diskriminatif, merugikan usaha-usaha UMKM, dan dapat dijadikan sebagai alat untuk menjalankan praktik persaingan usaha yang tidak sehat; d. Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis yang menciptakan sistim ekonomi yang menguntungkan suatu kelompok pelaku usaha tertentu yaitu kelompok pelaku usaha yang bermodal besar atau berkapital dan menguntungkan Kapitalis merupakan ketentuan yang bertentangan dengan Sila Ke-5 Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Pasal 28D ayat (1) UUD ’45. Kapitalis bercirikan memiliki modal yang besar yang mampu membuat produk murah dan bertahan pada keadaan-keadaan ekonomi yang sulit dengan berprinsip ekonomi barat yaitu “survival to fittest”, individualistis dan sistim ekonomi yang liberal yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Indonesia yaitu prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud Pasal 33 Ayat (4) UUD’45; e. Bahwa salah satu unsur Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, yaitu “Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut- turut…” artinya pelaku usaha pemilik merek terdaftar tidak boleh berhenti sementara menggunakan mereknya dan diharuskan untuk terus aktif menjalankan usaha dengan menggunakan Merek secara tetap dan secara terus menerus. Apabila pelaku usaha tidak mampu menggunakan Merek selama tiga tahun maka hak merek pelaku usaha tersebut dapat dihapuskan Pengadilan, padahal pemberian perlindungan hak merek adalah selama 10 tahun dan bisa diperpanjang lagi, sehingga perlindungan merek yang diberikan Pemerintah mengandung ketentuan yang tidak pasti dan dapat membuat 146 pelaku usaha UMKM enggan untuk mengajukan pendaftaran mereknya. Sementara itu, Pasal 28H ayat (4) UUD’45 telah memberi hak kepada setiap orang khususnya warga negara Indonesia untuk memperoleh hak milik pribadi yaitu hak merek tanpa adanya ancaman penghapusan merek. f. Bahwa salah satu unsur dari Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis adalah “Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa”. Ketentuan ini mengandung ketidakpastian dalam penentuan merek yang tidak digunakan selama 3 tahun, apa ukuran untuk menentukan tidak digunakannya merek selama tiga tahun? Apakah lembaga survey, atau kementerian perdagangan atau direktorat merek, tidak ada kepastian ukuran. Dalam gugatan perkara Nomor 28 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2023 / PN NIAGA Jkt.Pst., penggugat yaitu Zhejiang Dahua Technology CO., LTD., menggunakan jasa survei dari PT Integrity mensurvey perdagangan barang dengan merek “HDCVI & LOGO” milik Ricky Thio, yang dilakukan pada 25 Oktober 2022 sampai dengan 16 Desember 2022 dan survey online pada sekitar bulan November 2022 (survei selama kurang dari dua bulan), dan kemudian PT Integrity membuat klaim bahwa Merek “HDCVI & LOGO” milik Ricky Thio tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut. PT Integrity juga tidak diketahui kompetensinya dalam melakukan survey perdangangan. g. Bahwa dalam gugatan Zhejiang Dahua Technology CO., LTD mendalilkan jika Pemohon Ricky Thio sebagai pemilik merek HDCVI & LOGO tidak menggunakan merek tersebut selama 3 (tiga) tahun berturut-turut berdasarkan hasil lembaga survei PT Integrity yang tidak dapat menunjukan sertifikat kompetensi atau bukti kompetensi formal untuk melakukan survei tersebut. Beranjak dari kasus tersebut, mencermati Pasal 74, maupun ketentuan Pasal lain dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, dapat disimpulkan bahwa UU Merek dan Indikasi Geografis tidak menentukan Lembaga mana yang berwenang untuk melakukan survei dan menyatakan jika suatu merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sehingga Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis telah membuka celah sengketa tanpa didasari dengan alas hukum yang jelas dan tegas, sehingga dengan berlakunya 147 pasal a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional dan tidak adanya kepastian hukum terhadap merek yang sudah didaftarkan; h. Bahwa seandainya, jika gugatan yang diajukan oleh Zhejiang Dahua Technology CO., LTD terhadap Ricky Thio dalam perkara No. 28/Pdt.Sus- HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst diterima dan dikabulkan, maka hak konstitusional Ricky Thio sebagai pemilik merek HDCVI & LOGO akan hilang karena tuntutan sepihak dari perusahaan dengan menggunakan penilaian dari lembaga yang mengaku sebagai lembaga survei yang tidak dapat menunjukan bukti kompetensi formal, sedangkan merek tersebut sudah terdaftar dan seharusnya mendapat pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum dari negara; i. Oleh karena itu, unsur ketentuan Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis ini, dapat dimanfaatkan pelaku usaha manapun hanya dengan menggunakan lembaga yang tidak memiliki kompetensi untuk menentukan digunakan atau tidak digunakannya suatu merek, untuk menggugat pelaku usaha pesaing pemilik hak merek, sehingga pemilik hak merek dapat digugat secara terus menerus dan mengalami kerugian waktu dan tenaga dalam proses tersebut; j. Bahwa pendaftaran merek sebagaimana dimaksud sudah melalui tahapan atau prosedur yang sesuai dengan hukum, sehingga dapat diartikan jika pendaftaran merek tersebut dilakukan dengan itikad baik, sehingga patut dan layak jika merek tersebut mendapat jaminan dan perlindungan hukum, namun dengan adanya Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis telah membuka ruang jika suatu waktu merek tersebut dapat diambil alih oleh pihak lain; k. Bahwa berdasarkan uraian diatas, berkesimpulan bahwa ketentuan Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis adalah bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD’45 terkait hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun, dimana dengan adanya Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis menyebabkan warganegara terhalang dan terganggu untuk mempunyai hak milik pribadinya yaitu hak merek dan terancam dengan ketentuan 148 penghapusan hak merek dan diambilalihnya hak merek karena klaim dari lembaga survei yang tidak jelas; VI. Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD’45 1. Bahwa pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Hak konstitusional ini mencakup beberapa aspek penting: Hak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil 1. Pengakuan Hak Pasal ini menekankan pentingnya pengakuan hak-hak individu oleh negara. Pengakuan ini adalah prasyarat utama dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga negara. 2. Jaminan Hukum Jaminan hukum berarti negara harus menjamin bahwa hak-hak warga negaranya dilindungi oleh hukum. Ini meliputi perlindungan dari pelanggaran hak oleh pihak lain, termasuk negara itu sendiri. 3. Perlindungan Hukum yang Adil Perlindungan hukum yang adil berarti bahwa setiap warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama dan adil di mata hukum, tanpa diskriminasi. 4. Kepastian Hukum Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus jelas, dikenal publik, dan dapat diprediksi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa warga negara dapat mengatur tindakan dan keputusan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Kerugian Konstitusional Kerugian konstitusional dapat terjadi jika salah satu atau lebih dari hak-hak tersebut tidak dipenuhi. Misalnya: • Jika hukum diterapkan secara tidak konsisten atau diskriminatif, ini akan menjadi pelanggaran terhadap prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum. 149 • Jika hukum tidak jelas atau tidak dapat diprediksi, hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum. • Jika hak-hak individu tidak diakui atau dilindungi dengan baik, ini juga merupakan bentuk kerugian konstitusional. Implementasi dalam Konteks UUD 1945 Amandemen ke-4 Dalam konteks UUD 1945 Amandemen ke-4, implementasi Pasal 28D Ayat (1) menuntut negara dan semua lembaga hukumnya untuk menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum. Ini mencakup penerapan hukum yang konsisten, pemberian akses yang sama terhadap mekanisme hukum, dan perlindungan hukum terhadap hak-hak individu dan kolektif. Implementasi ini penting untuk membangun negara hukum yang demokratis, di mana hak-hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Dalam negara hukum Pancasila, ada upaya untuk menciptakan harmoni dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan nasional. Negara hukum Pancasila berbeda dengan konsep negara hukum Barat yang menekankan pada kebebasan individu seluas-luasnya dan juga berbeda dengan konsep negara hukum sosialisme-komunisme yang menekankan pada kepentingan komunal atau bersama. Negara hukum Pancasila memberikan negara kemungkinan untuk melakukan campur tangan sepanjang diperlukan bagi terciptanya tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Pandangan ini menegaskan bahwa dalam negara hukum Pancasila, kepentingan nasional dan kolektif diutamakan, namun tidak mengabaikan hak-hak individu. Ini merupakan pendekatan yang berbeda dan unik dibandingkan dengan pandangan hukum yang lebih individualistik atau kolektivistik murni. 2. Bahwa dalam gugatan tersebut Zhejiang Dahua Technology CO., LTD mendalilkan jika Ricky Thio sebagai pemilik merek HDCVI & LOGO tidak menggunakan merek tersebut selama 3 (tiga) tahun berturut-turut berdasarkan hasil lembaga survei yang justru tidak berkompeten untuk melakukan survei tersebut, dan gugatan dalam perkara tersebut menggunakan Pasal 74 ayat (1) UU tentang Merek dan Indikasi Geografis. 150 Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, merek HDCVI & LOGO telah terdaftar sebagai hak milik Ricky Thio dan seharusnya mendapat perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun sejak merek tersebut didaftar sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun dengan adanya Pasal 74 ayat (1) UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah membuka celah sengketa dan memberikan ketidak pastian hukum dan tentunya bertolak belakang dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 45; 3. Sehingga dengan adanya Pasal 74 ayat (1) UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang hingga saat ini masih berlaku telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Ricky Thio, dan adapun kerugian konstitusional tersebut adalah sebagai berikut: a) Bahwa hak konstitusional Ricky Thio selaku pemilik merek HDCVI & LOGO haruslah dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang, sebab setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 45; b) Bahwa pendaftaran merek sebagaimana dimaksud sudah melalui tahapan atau prosedur yang sesuai dengan hukum, sehingga dapat diartikan jika pendaftaran merek tersebut dilakukan dengan itikad baik, sehingga patut dan layak jika merek tersebut mendapat jaminan dan perlindungan hukum, namun dengan adanya Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis telah membuka ruang jika suatu waktu merek tersebut dapat diambil alih oleh pihak lain; c) Bahwa seandainya, jika gugatan yang diajukan oleh Zhejiang Dahua Technology CO., LTD terhadap Ricky Thio dalam perkara No. 28/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst diterima dan dikabulkan, maka hak milik konstitusional Ricky Thio sebagai pemilik merek HDCVI & LOGO akan hilang, sedangkan merek tersebut sudah terdaftar dan seharusnya mendapat pengakuan, jaminan dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dari negara; 151 d) Bahwa dalam Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis tidak menentukan Lembaga mana yang berwenang untuk melakukan survei dan menyatakan jika suatu merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sehingga Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis telah membuka celah sengketa tanpa didasari dengan alas hukum yang jelas dan tegas, sehingga dengan berlakunya pasal aquo telah menimbulkan kerugian konstitusional dan tidak adanya kepastian hukum terhadap merek yang sudah didaftarkan; e) Bahwa seandainya Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis tidak ada, maka tidak akan ada gugatan dari Zhejiang Dahua Technology CO., LTD terhadap Ricky Thio terkait tidak digunakannya suatu merek selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; 4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbuktikan bahwa pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD’45 karena pemberlakuan pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis tersebut telah melanggar hak Konstitusional pemilik merek yang sudah terdaftar karena dapat dihapuskan melalui Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Niaga dan diambil alih oleh pihak lain secara sewenang-wenang. VII. Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (4) UUD’45 1. Bahwa pasal 33 ayat (4) UUD’45 yang berbunyi: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Menjadi latar belakang diterbitkannya TAP MPR XVI tahun 1998, yang menjelaskan tentang politik ekonomi nasional. Bahwa pasal 2 Jo. Pasal 3 TAP MPR XVI tahun 1996 berbunyi: “Politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan Badan Usaha Milik Negara yang saling memperkuat untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.” “Dalam pelaksanaan Demokrasi Ekonomi tidak boleh dan harus ditiadakan terjadinya penumpukan aset dan pemusatan kekuatan 152 ekonomi pada seorang sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan.” 2. Bahwa TAP MPRS No. XXIII tahun 1966 tentang Pembaharuan Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, pasal 6 Jo. Pasal 7 berbunyi: “Demokrasi Ekonomi memiliki tjiri-tjiri positif, jakni: (a) perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan dan karenanja tidak mengenal struktur pertentangan kelas; (b) sumber-sumber kekajaan negara dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakjat, sedang pengawasan dari penggunaan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakjat pula; (c) tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hadjat hidup rakjat banjak dikuasai oleh Negara; (d) kepada warga-negara diberi kebebasan dalam memilih perkerdjaan dan diberi hak akan pekerdjaan serta penghidupan jang lajak; (e) hak-milik perorangan diakui dan dimanfaatkan guna kesedjahteraan masjarakat, dan karenanja tidak boleh didjadikan alat untuk mengeksploitasikan sesama manusia; (f) potensi, inisiatif dan daja kreasi setiap warga-negara dapat diperkembangkan sepenuhnja dalam batas-batas jang tidak merugikan kepentingan umum; (g) fakir miskin dan anak-anak terlantar berhak memperoleh djaminan sosial.” “Dalam demokrasi ekonomi tidak ada tempat bagi tjiri-tjiri negatif sebagai berikut: (a) sistim "free-fight liberalism" jang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain dan jang dalam sedjarahnja di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan strukturil dalam posisi Indonesia di-ekonomi dunia; (b) sistim "etatisme" dalam mana Negara beserta apparatur ekonomi Negara berdominasi penuh dan mendesak serta mematikan potensi serta daja- kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor Negara; (c) monopoli jang merugikan masjarakat.” 3. Bahwa apabila dibandingkan pengaturan ketentuan non-use hak merek dikaitkan dengan perlindungan merek, maka diketahui ketentuan non-use 3 (tiga) tahun di Indonesia adalah ketentuan yang lebih keras terhadap pelaku usaha pemegang hak merek dari negara-negara tersebut dibawah ini, yang mana negara-negara tersebut memiliki pendapatan perkapita yang lebih besar dari pendapatan perkapita di Indonesia. Negara Ketentuan non-use Perlindungan Merek Pendapatan Perkapita (USD) INGGRIS 5 tahun 10 tahun 45.485 (2022) JERMAN 5 tahun 10 tahun 48.845 (2022) 153 SWISS 5 tahun 10 tahun 92.410 (2022) NORWEGIA 5 tahun 10 tahun 106.594 (2022) RUSIA 5 tahun 10 tahun 15.482 (2022) SINGAPURA 5 tahun 10 tahun 78.115 (2022) INDONESIA 3 tahun 10 tahun 4.788 (2022) 4. Bahwa Merek berfungsi untuk membedakan suatu produk (barang/jasa) dari produk lainnya untuk manfaat bagi konsumen. Jika seseorang / suatu entitas usaha hendak menghapus suatu merek terdaftar yang sudah ada dan mengambil alih merek tersebut, sementara itu, merek tersebut telah melekat pada produk dalam persepsi konsumen, maka patut diduga orang tersebut tidak beritikad baik karena hendak menunggangi dan mengambil keuntungan dari citra merek yang telah dibangun pemilik merek sebelumnya. Pengggugat penghapusan merek yang bermaksud mencaplok/ mengambilalih merek yang sudah terdaftar juga tidak memiliki kreatifitas dan inovasi untuk menciptakan merek baru, tapi lebih memilih menggunakan merek yang sudah ada dengan cara menggugat penghapusan merek tersebut menggunakan Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis dan kemudian mengambilalih merek tersebut. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis dapat dijadikan sebagai alat untuk menjalankan praktik persaingan usaha yang tidak sehat dan mematikan pelaku usaha UMKM, apalagi jika ketentuan Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis digunakan oleh pelaku usaha luar negeri untuk menghapuskan merek pelaku usaha UMKM dalam negeri seperti yang dialami oleh Pemohon Ricky Thio sebagai tergugat dalam gugatan perkara Nomor 28 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2023 / PN NIAGA Jkt.Pst., yang digugat oleh perusahaan luar negeri Republik Rakyat Tiongkok Zhejiang Dahua Technology CO., LTD. Di samping itu, Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis bertentangan dengan prinsip norma hak kekayaan intelektual yang menekankan pada sifat inovatif; 5. Bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui pelaku usaha yang mampu bertahan secara tetap dan terus menerus lebih dari 3 tahun sebagaimana ketentuan minimal waktu dalam Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis, yaitu pelaku usaha yang mampu bertahan secara terus menerus dalam 154 berbagai keadaan ekonomi adalah pelaku usaha yang memiliki modal atau kapital yang besar dan apabila terjadi persaingan usaha tidak sehat, seperti predatory pricing, dumping, kartel dan lain-lain, maka pelaku usaha UMKM tidak akan mampu bertahan dan akan tersingkir. Apabila pelaku usaha UMKM tersebut hendak melanjutkan usahanya setelah berhenti beberapa waktu maka hak mereknya dapat di mintakan penghapusan oleh pelaku usaha pesaing, atau hal ini juga dapat dijadikan modus dari pelaku usaha dengan modal atau kapital besar (Kapitalis) untuk mematikan usaha pesaingnya yaitu pelaku usaha UMKM; 6. Bahwa Merek yang telah terdaftar sudah melewati proses pemeriksaan administratif berdasarkan pasal 11 UU Merek dan Indikasi Geografis dan substantif berdasarkan pasal 23 UU Merek dan Indikasi Geografis oleh Direktorat Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah diperiksa tenaga ahli pemeriksa merek sehingga patut diduga orang yang mendaftar merek telah beritikad baik. Sebaliknya, jika ada orang/suatu entitas pelaku usaha yang mengajukan penghapusan merek terhadap merek yang telah terdaftar dan kemudian mencaplok atau mengambil alih merek tersebut, maka patut diduga pelaku usaha yang demikian adalah pelaku usaha yang tidak beritikad baik dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, menciptakan sistem perekonomian yang manipulatif, diskriminatif, dan kapitalistis; 7. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka berkeyakinan bahwa Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sepatutnya dinyatakan tidak mengikat; VIII. Fakta-Fakta Persidangan Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: No Bukti Nama Bukti Keterangan 1 Bukti P-1 Copy Dari Asli KTP A/N RICKY THIO, NIK 3171072211770006 Menerangkan benar bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, sehingga memiliki kedudukan hukum dalam 155 mengajukan Permohonan a quo 2 Bukti P-2 Copy dari Asli Surat Keterangan Perdagangan dari Asosiasi dan Pengelola SURAT Nomor: 0012/07/VII/2023/ HMCC, tanggal 07 Juli 2023 Menerangkan bahwa Pemohon terdaftar sebagai anggota Asosiasi Pedagang Harco Mangga Dua 3 Bukti P-3 Copy dari Asli Surat Keterangan dari Diskoperindag Surat Nomor: 510/10/430.9.14/2023, tanggal 23 Juni 2023 Menerangkan bahwa pemohon sebagai pemilik Merek HDCVI masih aktif menggunakan mereknya sampai dengan surat tersebut dikeluarkan. 4 Bukti P-4 Copy dari Asli Sertifikat Merek “HDCVI” IDM000553432 Kelas 9 Menerangkan benar bahwa merek “HDCVI” IDM000553432 adalah milik pemohon 5 Bukti P-5 Print Out Sertifikat Merek “HDCVI” perpanjangan Menerangkan bahwa merek pemohon telah dilakukan perpanjangan 6 Bukti P-6 Print Out Tangkapan layar pendaftaran merek dahua “HDCVI” Menerangkan bahwa merek “HDCVI” milik Pemohon kembali didaftarkan oleh orang lain/pihak lain ke DIRJEN HKI. 7 Bukti P-7 Copy dari Asli Tangkapan layar toko online TOKOPEDIA “cctvdahua” Menerangkan bahwa Zhejiang Dahua Technology CO., LTD telah melakukan penjualan barang dengan menggunakan merek “HDCVI” milik Pemohon 8 Bukti P-8 Copy dari Copy Gugatan Zhejiang Dahua Technology CO., LTD, register perkara Nomor. 28/Pdt.Sus- Merek/2023, tanggal 23 Februari 2023 - Petitum gugatan 1. Memerintahkan Tergugat II (Dirjen HKI) untuk menghapus atau setidak tidaknya menyatakan hapus pendaftaran merek “HDCVI dan gambar” atas nama Tergugat I (Ricky Thio) - Posita terkait penggunaan survei PT Integrity 156 dan rincian surveinya angka 13 halaman 11 “bahwa fakta tersebut diketahui oleh PENGGUGAT berdasarkan laporan hasil market survey (survey pasar) yang dilakukan oleh PT. Integrity Indonesia (PII) sebagaimana bukti terlampir (Bukti P-27) PII adalah suatu lembaga survey yang netral dan independen serta berpengalaman dalam melakukan market survey di indonesia. PII telah melakukan physical market survey di 6 (enam) kota di indonesia, yang mewakili seluruh wilayah Indonesia, yakni medan, jakarta, bandung, surabaya, cilegon banten dan palembang, setidak-tidaknya dalam kurun waktu 25 November 2022 sampai dengan november 2022. Market survey ini dilakukan guna mengindentifikasi dan mendapatkan informasi terkait penggunaan merek dagang “HDCVI & Gambar” untuk jenis barang kamera CCTV , 157 perekan CCTV, dan kabel pada kelas 09 yang didaftarkan oleh Tergugat I 9 Bukti P-9 Copy dari Asli Putusan perkara gugatan Zhejiang Dahua Technology CO., LTD, register perkara Nomor. 28/Pdt.Sus-Merek/2023, tertanggal 24 Agustus 2023 - Petitum “Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)” - Keterangan saksi Hartono dalam putusan halaman 50 menyatakan “bahwa Zhejiang Dahua Technology berdagang sejak tahun 2017 secara online melalui marketplace TOKOPEDIA” 10 Bukti P-10 Copy dari Asli Surat penyerahan memori Kasasi Zhejiang Dahua Technology CO., LTD atas putusan perkara gugatan Nomor. 28/Pdt.Sus- Merek/2023 tertanggal 24 Agustus 2023. - Surat pemberitahuan bahwa Zhejiang Dahua Technology CO., LTD telah mengajukan kasasi terhadap perkara No./ 28/Pdt.Sus- Merek/2023 Pada tanggal 11 Bukti P-11 Print Out Tangkapan layar produk kamera indoor menggunakan merek “HDCVI” milik Zhejiang Dahua Technology Co., LTD. Menerangkan bahwa produk kamera indoor milik Zhejiang Dahua Technology Co., LTD. Menggunakan merek pemohon telah diperjualbelikan di Indonesia tanpa izin dari Pemohon 12 Bukti P-12 Print Out Tangkapan layar produk kamera outdoor menggunakan merek “HDCVI” milik Zhejiang Dahua Technology Co., LTD. Menerangkan bahwa produk kamera outdoor milik Zhejiang Dahua Technology Co., LTD. Menggunakan merek pemohon telah diperjualbelikan di Indonesia tanpa izin dari Pemohon 13 Bukti P-13 Print Out Tangkapan layar invoice pembelian produk kamera menggunakan merek “HDCVI” milik Zhejiang Dahua Technology Co., LTD. Menerangkan bahwa produk kamera indoor milik Zhejiang Dahua Technology Co., LTD. Menggunakan merek pemohon telah 158 diperjualbelikan di Indonesia tanpa izin dari Pemohon 14 Bukti P-14 Print Out Tangkapan layar https://sukorejo.semarangkota.go.id/umkm, diakses tanggal 27 Oktober 2023 Menerangkan bahwa kriteria-kriteria dari UMKM sebagaimana terlampir 15 Bukti P-15 Print Out Buku Soekarno, Lahirnya pancasila : Pidato Pertama tentang Pancasila, yogyakarta: Media Pressindo, 2017, halaman 140. Menerangkan tentang cita-cita bangsa Indonesia yang berdasarkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 16 Bukti P-16 Print Out Jurnal MAKNA PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI INDONESIA Elli Ruslina Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012 Menerangkan bahwa: - Paham ekonomi berdasar kebersamaan dan kekeluargaan - prinsip kebersamaan, - efisiensi berkeadilan, - berkelanjutan, - kemandirian, - serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional 17 Bukti P-17 Print Out Jurnal KESIAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN. TOMY PASCA RIFAI, Volum 10 NUMBER 4, Oktober-Desember 2016 LBH Sofyan Sitepu & Partners Menerangkan bahwa sistem ekonomi kapitalis tidak sesuai dengan sistem ekonomi indonesia yang menekankan terhadap ekonomi kerakyatan berdasarkan prinsip koperasi atau UMKM 18 Bukti P-18 Print Out Tangkapan Layar berita “HAKI dan Inovasi Dapat Tingkatkan Ekonomi Indonesia” tanggal 04 Mret 2014. Diakses tanggal 01 November 2023 Menerangkan bahwa pemerintah akan memberikan perlindungan HAKI terhadap warga Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif. Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan satu ahli Filsafat Hukum yaitu Bapak Dr. Wagiman, S.Fil, S.H., M.H. yang keterangannya telah disampaikan pada persidangan hari Rabu 13 Maret 2024. Selain mengajukan ahli Filsafat Hukum, Pemohon juga mengajukan keterangan ahli secara tertulis yaitu keterangan tertulis dari Dr. Hotma P. Sibuea S.H., M.H. sebagai ahli Hukum Administrasi Negara dan keterangan tertulis dari Arif Dharmawan, S.E., MBA, BKP, sebaga ahli ekonomi dan kedua keterangan 159 tertulis tersebut sudah Pemohon sampaikan secara online dan berkas aslinya pun telah Pemohon sampaikan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan surat tanda terima No. 140-16/PUU/PAN.MK/AP3 tanggal 18 Maret 2024; IX. Tanggapan Pemerintah Terhadap Permohonan Pemohon Bahwa terkait Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud, Termohon telah memberikan keterangan dan menanggapi Permohonan Pemohon pada persidangan tanggal 19 Februari 2024. Dalam hal ini Pihak Pemerintah melalui Dirjen KI Kementerian Hukum dan HAM, Ibu Mien Usihen, S.H., M.H. telah memberikan keterangan bahwa implementasi Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis yang sesuai dengan standar minimum TRIPS Article 19. Artikel ini menetapkan penghapusan merek yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut, kecuali ada alasan yang sah. Pasal 74 mengatur penghapusan merek terdaftar yang diajukan oleh pihak ketiga melalui gugatan, berdasarkan ketidak aktifan merek dalam perdagangan. Ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak pemilik merek dan persaingan sehat. Jaminan perlindungan merek terdaftar hingga 10 tahun dapat diperpanjang. Adapun keterangan yang diberikan oleh Termohon adalah sebagai berikut: a. Secara sosiologis, adanya kesempatan bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk melakukan gugatan penghapusan merek terdaftar karena tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Hal tersebut menyebabkan suatu merek harus digunakan dalam kegiatan perdagangan karena fungsi merek yang sesungguhnya adalah menjadi daya pembeda antara satu produk dengan produk lainnya. Sehingga apabila suatu merek yang telah terdaftar namun tidak digunakan oleh pemiliknya tanpa alasan yang dibenarkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dihapuskan mengingat merek tersebut tidak digunakan sebagaimana fungsinya. Pasal 74 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai penggunaan merek terdaftar, jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang oleh pemiliknya tanpa 160 batas waktu, selama merek tersebut masih digunakan oleh pemiliknya dalam kegiatan perdagangan. Sehingga tidak seperti paten atau hak cipta, suatu merek tidak bisa menjadi milik umum atau public domain setelah jangka waktu tertentu. Oleh karenanya, merek dagang harus tetap digunakan untuk mempertahankan pendaftarannya. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa kewajiban pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek miliknya dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa telah diadopsi di semua negara yurisdiksi hukum anggota WTO. Penggunaan merek dagang yang sebenarnya dalam kegiatan perdagangan sangatlah penting. Hal ini mencakup kebutuhan untuk menggunakan merek terdaftar untuk digunakan secara nyata agar merek tersebut tetap terdaftar dalam daftar umum merek. Keharusan penggunaan suatu merek terdaftar dalam kegiatan perdagangan berupaya untuk menyeimbangkan kepentingan pemilik merek dagang dan pesaing. Merek yang tidak digunakan secara sungguh-sungguh oleh pemiliknya akan dengan mudah digunakan oleh pihak lain karena pemilik merek tersebut tidak akan dapat memproduksi dan memperdagangkan merek yang akan menempatkan pesaing pada posisi yang tidak menguntungkan dalam persaingan. Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara keseluruhan dari aspek sosiologis. Adapun penjelasan unsur-unsur dimaksud, yaitu sebagai berikut. Satu, unsur-unsur. Ayat (1). A. Unsur penghapusan merek terdaftar. Ketentuan mengenai penghapusan merek terdaftar secara prinsip aturan mengacu pada ketentuan Artikel 19 TRIPS Agreement yang dalam ketentuan internasional tersebut disebutkan bahwa suatu merek terdaftar dapat dibatalkan apabila tidak digunakan selama minimal 3 tahun berturut-turut, kecuali ada alasan yang sah dan dapat dibenarkan. Merek terdaftar wajib digunakan dalam kegiatan barang dan/atau jasa guna menjalankan fungsi merek itu sendiri sebagai daya pembeda dalam kegiatan perdagangan. Hal ini sekaligus memberikan hak bagi konsumen untuk mengenal suatu merek terdaftar dalam suatu produk yang diperdagangkan dalam lalu lintas perdagangan. Negara menjamin kepastian perlindungan hukum atas merek terdaftar selama 10 tahun sejak 161 tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Artikel 18 TRIPS Agreement, namun ada kewajiban bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut. Pengaturan mengenai merek yang digunakan merupakan aturan dalam hukum merek yang vital dalam menentukan syarat pendaftaran. Seperti tanda apa saja yang dapat dikategorikan sebagai merek, sebagaimana ketentuan Artikel 15 TRIPS, ketersediaan hak seperti pemilik merek memiliki hak eksklusif serta merek miliknya dapat menjadi dasar penolak bagi merek lain, sebagaimana ketentuan Artikel 16 TRIPS dan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan kondisi untuk tetap terdaftar suatu merek harus digunakan dalam perdagangan apabila ingin tetap terdaftar sebagaimana ketentuan Pasal 74 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan penggunaan merek menjadi penting dalam kegiatan perdagangan. Keseimbangan ekonomi dalam pasar bebas yang kompetitif hanya dapat dicapai apabila pasar dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang benar. Informasi tersebut harus cukup secara kualitas dan kuantitas, telah tersedia, terstruktur secara efisien, dan dapat diandalkan. Merek adalah alat yang sangat signifikan dalam memberikan informasi kepada konsumen. Tanpa merek, konsumen akan tersesat dan akan mendapatkan risiko, misalnya waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar dalam mencari produk di pasaran. Sehingga merek harus digunakan dalam perdagangan sebagaimana fungsinya, yaitu sebagai sumber informasi bagi konsumen. b. Unsur pihak ketiga yang berkepentingan. TRIPS Agreement memberikan keleluasaan bagi negara untuk menentukan lembaga mana yang berwenang (competent authority) dalam melakukan, menilai penggunaan suatu merek terdaftar. Penilaian penggunaan suatu merek terdaftar dapat diserahkan kepada lembaga administratif, dalam hal ini DJKI, atau lembaga yudisial, dalam hal ini pengadilan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan kewenangan kepada pengadilan 162 untuk menentukan apakah suatu merek terdaftar digunakan atau tidak oleh pemiliknya selama 3 tahun berturut turut berdasarkan gugatan penghapusan yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Pihak ketiga yang berkepentingan wajib membuktikan dalam gugatannya bahwa merek terdaftar yang digugat tersebut benar-benar tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa terhitung sejak tanggal merek tersebut terdaftar atau sejak penggunaan terakhir. Hal ini sekaligus memberikan kesempatan bagi pihak ketiga yang berkepentingan tersebut untuk dapat menggunakan merek terdaftar yang tidak digunakan oleh pemiliknya tersebut. c. Unsur tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau penggunaan terakhir. Ketentuan mengenai 3 tahun merupakan batas minimum yang telah diberikan oleh TRIPS Agreement untuk menghapus merek terdaftar, namun tidak digunakan oleh pemiliknya. TRIPS Agreement juga memberikan fleksibilitas jangka waktu terkait mulai dihitungnya penggunaan suatu merek. TRIPS Agreement hanya mensyaratkan merek dapat dihapus apabila tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tiga tahun merupakan waktu yang cukup ideal bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek miliknya tersebut dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek terdaftar wajib digunakan dalam kegiatan perdagangan. Apabila merek yang telah terdaftar, namun tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan, maka akan terjadi diskriminasi dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, serta memberikan anggapan adanya iktikad tidak baik untuk menghalangi atau blocking pihak lain yang ingin mendaftarkan dan menggunakan merek dimaksud dalam kegiatan perdagangan. Pengaturan penggunaan suatu merek terdaftar bersifat fleksibel. Apabila pemilik merek terdaftar belum mampu menggunakan merek miliknya tersebut dalam kegiatan perdagangan, maka dapat memberikan izin atau melisensikan kepada pihak lain untuk dapat menggunakan merek miliknya tersebut. Atau pemilik merek terdaftar yang memiliki keterbatasan dalam memasarkan merek miliknya dalam 163 perdagangan dapat melakukan pemasaran atau promosi melalui situs internet atau sosial media. Tidak ada batasan bagaimana suatu merek harus digunakan maupun dipasarkan, baik dari segi wilayah maupun jangka waktu pemasaran, sehingga pemilik merek dapat secara fleksibel menggunakan merek tersebut. Apabila dikaitkan terhadap kasus a quo, yaitu Perkara Nomor 144/PUU-XXI/2023, maka Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28H ayat (4), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini dikarenakan penghapusan merek terdaftar milik Pemohon telah diputus melalui jalur pengadilan sebagai lembaga judikatif, dimana putusan pengadilan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta didukung dengan bukti-bukti yang dihadirkan dalam proses persidangan, sehingga hak atas merek Pemohon tidak diambil secara sewenang-wenang, melainkan hak atas merek Pemohon telah diuji di pengadilan yang putusannya mengandung asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Tanggapan Majelis Hakim terhadap keterangan Pemerintah HAKIM ANGGOTA: PROF. DR. ENNY NURBANINGSIH, S.H., M.HUM. [27:00] Kalau dilihat dari perkara yang berkaitan dengan Pasal 74, ya, itu kan berangkat dari persoalan adanya krisis yang terjadi pada waktu Pandemi Covid-19, kalau dilihat dari sisi normatifnya memang norma ini klir sebetulnya, artinya kalau tidak digunakan 3 tahun berturut-turut, sudah selesai, apalagi diajukan dalam proses di pengadilan niaga, begitu. Tetapi persoalannya bagaimana kemudian perlindungan hukum yang muncul ketika memang tidak dikehendaki kondisi terjadinya Pandemi Covid-19 itu di luar artinya ada force majeure- nya di situ? Apakah kemudian ada ketentuan ketentuan lain yang ikut mem- backup dalam rangka perlindungan UMKM yang selama ini dilakukan? HAKIM ANGGOTA: DR. H. ARSUL SANI, S.H., M.SI., PR.M. [29:42] Yang pertama yang terkait dengan Pasal 74 ini, Ibu Dirjen. Saya kira pertanyaan saya masih berarsiran tebal dengan yang tadi disampaikan oleh Profesor Enny Nurbaningsih. Nah, dalam Pasal 74 Undang-Undang Merek dan Indikasi 164 Geografis ini, kan memang dimungkinkan … apa … merek tidak dihapus, meskipun secara penggunaan tidak ada penggunaan selama 3 tahun berturut- turut dalam kondisi terbatas. Yang itu disebutkan di dalam ayat (2), ya. Pertama, larangan impor karena ada larangan impor. Yang kedua, larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan, ya. Atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, atau larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, yang menarik, kita kan mengalami pandemi yang saya kira cukup lama, 3 tahun. Bahkan kalau dikaitkan dengan dampaknya, mungkin masih terus ada ya, pada dunia usaha, ya. Dimana ada perdagangan dengan menggunakan merek-merek tertentu. Nah, pertanyaan saya sama sebetulnya. Artinya, di luar pengecualian yang ada dalam Pasal 74 ya, ayat (2) ini, apakah memang Pemerintah punya kebijakan lain? Terlepas apakah sudah diatur? Kalau sudah diatur, karena di sini juga disebutkan larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Apa ada peraturan pemerintah yang terkait dengan ini? Yang me-cover misalnya situasi pandemi yang berkepanjangan seperti pandemi Covid ini? HAKIM ANGGOTA: PROF. DR. M. GUNTUR HAMZAH, S.H., M.H. [33:34] Ini beberapa negara besar, seperti Inggris, ya, Jerman, ya, Swiss, memang ada pemisahan antara soal … apa ... penggunaan merek dan ada tentang perlindungan mereknya. Kalau penggunaannya, rata-rata 10 tahun seperti kita. Jadi, Inggris, Jerman, Swiss, Norwegia, ya, Indonesia, itu 10 tahun semua. Tapi untuk perlindungannya, semua negara yang saya sebutkan tadi ini 5 tahun, sementara kita 3 tahun. Nah, di sini tentu, ya, tolong nanti Bu Dirjen, kira-kira apa nih reasoning-nya? Kenapa itu hanya 3 tahun, gitu, ya? Tanggapan Pemohon Terhadap Keterangan Pemerintah Indonesia meratifikasi syarat minimum yaitu tiga tahun berturut-turut tanpa mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia baik mikro maupun makro. Perekonomian Indonesia, yang berlandaskan filosofi Pancasila, mencerminkan pendekatan holistik dalam pembangunan ekonomi. Pada aspek mikro ekonomi, fokusnya adalah pada kesejahteraan individu dan usaha kecil hingga menengah, sementara makro ekonomi berfokus pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan distribusi pendapatan secara adil. Dalam praktik, 165 perekonomian Pancasila mengedepankan prinsip kebersamaan, keadilan sosial, dan pemanfaatan sumber daya untuk kesejahteraan rakyat, seimbang dengan pertumbuhan ekonomi. Intervensi pemerintah dan kebijakan-kebijakan ekonomi sering diarahkan untuk mencapai kesetaraan dan pertumbuhan inklusif. Pertanyaan Majelis Hakim Kepada Pemerintah HAKIM ANGGOTA: DR. H. ARSUL SANI, S.H., M.SI., PR.M. [01:29:18] Pasal 74 ayat (2) huruf c menegaskan bahwa ayat (1) itu tidak berlaku, ya, dalam hal adanya huruf c larangan serupa lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ini sudah ada belum peraturan pemerintahnya, ya? Jawaban Pemerintah Terhadap Pertanyaan Hakim Anggota Asrul Sani PEMERINTAH: AGUNG INDRIYANTO S.H., M.H. [01:29:47] Kalau yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak ada, Keterangan Ahli a. Keterangan Ahli Pemohon 1. Keterangan Ahli Filsafat, Dr. Wagiman S.Fil., S.H., M.H., sebagai berikut: Ahli Filsafat yang mengulas Pasal 74 melalui lensa Filsafat Hukum Pancasila, membawa kepada pemahaman bahwa hukum, termasuk hukum merek, harus dipandang sebagai sebuah instrumen yang berfungsi untuk melayani kepentingan manusia Indonesia. Dalam hal ini, Ahli Filsafat menggarisbawahi pentingnya filsafat hukum Pancasila yang mengedepankan nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Dari segi perlindungan merek, pendekatan Pancasila menuntut adanya keseimbangan antara hak cipta dan kebutuhan sosial. Merek yang dilindungi dalam kurun waktu tertentu harus memberikan ruang bagi pertumbuhan dan perlindungan kepentingan masyarakat luas, termasuk UMKM dan industri dalam negeri. Ini sejalan dengan pemikiran Prof. Notonagoro mengenai monoprularisme, yang memandang manusia sebagai entitas yang memiliki kodrat ganda, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. 166 Mengenai Pasal 74 UU No. 20 Tahun 2016 dan relasinya dengan nilai- nilai Pancasila, terdapat keterkaitan antara norma hukum yang diadopsi dari perjanjian internasional seperti TRIPS Agreement dan nilai-nilai Pancasila. Meskipun norma-norma internasional tersebut diratifikasi, Ahli Filsafat menekankan bahwa interpretasi dan implementasi hukum di Indonesia harus selalu difilterisasi melalui prinsip-prinsip Pancasila. Ketika berbicara tentang kondisi kahar atau force majeure, seperti pandemi Covid-19, Ahli Filsafat mengangkat konsep gotong royong yang merupakan bagian intrinsik dari filsafat hukum Pancasila. Dalam situasi kahar, negara dan masyarakat harus bekerja sama (royong) untuk mencari solusi yang adil dan manusiawi, yang mencakup penyesuaian atau adjustment terhadap hukum yang berlaku, termasuk dalam hal perlindungan merek Melalui analisis ini, maka dapat semakin memahami bahwa filsafat hukum Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar teoritis hukum di Indonesia, tapi juga sebagai panduan dalam penerapan hukum, termasuk hukum merek, yang harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, serta mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan kemanusiaan. Tanggapan Pemohon Terhadap Keterangan Ahli Filsafat Pemohon: Pendekatan Pancasila dalam hukum merek, khususnya terkait Pasal 74, menggaris bawahi perlunya menyeimbangkan kepentingan pemilik merek dan kebutuhan sosial, terutama UMKM. Filsafat ini mengakui keberadaan hak cipta, namun juga memprioritaskan perlindungan kepentingan sosial. Dalam situasi khusus seperti pandemi, negara perlu hadir secara proaktif untuk memberikan solusi yang adil dan berpihak pada kemanusiaan, menggambarkan prinsip gotong royong yang menjadi inti dari Pancasila. Jadi, hukum harus diinterpretasikan dan diimplementasikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Pancasila, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, sambil mempertahankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat secara luas. 167 2. Keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara (HAN), Dr. Hotma Pardomuan Sibuea S.H., M.H., sebagai berikut: Konteks Politik Hukum dan Prinsip Kesejahteraan Rakyat Ahli HAN dalam analisisnya terhadap Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengaitkan konsep politik hukum dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan hukum. Beliau menekankan bahwa politik hukum nasional seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam mencapai tujuan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini sesuai dengan fungsi Pancasila sebagai landasan filsafat negara, yang mengharuskan setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kerangka Politik Hukum Nasional dan Perlindungan Hukum Politik hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 membagi kebijakan hukum menjadi dua kategori: permanen dan temporer. Kategori permanen menetapkan prinsip dan asas hukum yang fundamental, sedangkan kategori temporer beradaptasi dengan perkembangan masyarakat. Menurut Ahli HAN, perlindungan hukum bagi warga negara, termasuk pemegang merek terdaftar, merupakan bagian integral dari politik hukum nasional yang bersifat permanen. Ini tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Kritik terhadap Pasal 74 dalam Konteks Perlindungan UMKM Ahli HAN menyatakan kekhawatiran bahwa Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis dapat mengabaikan kebutuhan UMKM. Pasal ini memungkinkan pencabutan merek terdaftar jika tidak digunakan selama tiga tahun, yang dapat merugikan UMKM yang mungkin tidak dapat mempertahankan penggunaan merek terus menerus akibat keterbatasan sumber daya atau situasi luar biasa seperti pandemi. Ini menimbulkan ketidakadilan, terutama ketika UMKM menghadapi kesulitan ekonomi. Implikasi Kepatuhan Terhadap TRIPS dan Pengaruh Global 168 Ahli HAN juga mengkritik kecenderungan undang-undang untuk mengikuti ketentuan TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang seringkali menguntungkan negara-negara maju dengan kebijakan liberal dan global, sehingga mengabaikan kebutuhan lokal khususnya UMKM. Menurut Ahli HAN, ini bertentangan dengan spirit kesejahteraan rakyat yang ditekankan oleh Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Saran Untuk Amandemen Pasal 74 Ahli HAN menyarankan amandemen terhadap Pasal 74 UU Nomor 20 Tahun 2016 untuk melindungi kepentingan UMKM. Beliau menyarankan penyesuaian jangka waktu ketidakpenggunaan merek dari tiga tahun menjadi lebih lama, seperti lima atau tujuh tahun, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan UMKM. Langkah ini diharapkan akan membawa kebijakan hukum merek Indonesia lebih selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip konstitusional. Relevansi Rekomendasi dalam Konteks Sosial ekonomi Rekomendasi Ahli HAN untuk memperpanjang periode ketidakpenggunaan merek terdaftar dalam UU Merek dan Indikasi Geografis menjadi lima atau tujuh tahun memiliki relevansi signifikan dalam konteks sosial ekonomi Indonesia. Perubahan ini akan memberikan ruang bernapas lebih bagi UMKM yang beroperasi dalam lingkungan ekonomi yang seringkali tidak stabil dan menghadapi tantangan unik yang tidak dihadapi oleh entitas bisnis yang lebih besar. Khususnya dalam konteks pandemi atau krisis ekonomi, kebijakan semacam ini akan menunjukkan pemahaman dan responsivitas terhadap dinamika ekonomi lokal dan kondisi UMKM. Implikasi Amandemen terhadap Keadilan Sosial Amandemen yang disarankan Ahli HAN juga mencerminkan keadilan sosial sebagaimana diwujudkan dalam Pancasila, khususnya sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Mengakomodasi kebutuhan UMKM melalui kebijakan merek ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, memastikan 169 bahwa usaha kecil dan menengah memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang. Ini adalah manifestasi praktis dari prinsip bahwa hukum harus melayani semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di pangkal rantai ekonomi. Penerapan Kebijakan Secara keseluruhan, rekomendasi Ahli HAN menawarkan arah baru yang mengedepankan keadilan sosial dalam kebijakan hukum merek. Implementasinya. Di samping itu, proses legislatif yang inklusif dan partisipatif akan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya komprehensif tetapi juga mewakili kepentingan beragam lapisan masyarakat. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, Indonesia dapat melangkah maju menuju sistem hukum yang lebih berorientasi pada kesejahteraan rakyat, sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Pancasila. Tanggapan Pemohon Terhadap Keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara (HAN) Pemohon: Perbandingan antara kebijakan penghapusan merek yang tidak digunakan selama tiga tahun di Indonesia dengan lima tahun di negara lain seperti Singapura, Jerman, Inggris, Swiss, Norwegia, dan Rusia, menyoroti perlunya adaptasi kebijakan hukum merek yang sesuai dengan konteks sosial ekonomi dan politik hukum nasional. Kritik Ahli HAN terhadap Pasal 74 yang dapat merugikan UMKM, terutama di situasi pandemi, mengungkap perlunya keseimbangan antara kepatuhan terhadap norma internasional dan kebutuhan lokal. Saran amandemen Pasal 74 untuk memperpanjang periode ketidakpenggunaan merek menggambarkan kebutuhan akan keadilan sosial dalam politik hukum, selaras dengan prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945. Ini menegaskan perlunya sebuah kebijakan hukum yang lebih inklusif dan berpihak pada kesejahteraan rakyat, khususnya UMKM, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. 3. Keterangan Ahli Ekonomi, Arif Dharmawan, SE, MBA, BKP, sebagai berikut: 170 Prinsip Ekonomi Pancasila dalam Konteks Pasal 74 UU MIG Ekonomi Pancasila, yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif serta integrasi antara keadilan sosial dan efisiensi ekonomi. Dalam konteks Pasal 74 UU MIG tentang Merek dan Indikasi Geografis, prinsip ekonomi Pancasila dapat membantu menjembatani perbedaan antara kepentingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dengan kebutuhan untuk menjaga keadilan dan persaingan di pasar. Pengaruh Pasal 74 pada UMKM dari Perspektif Ekonomi Pancasila Pasal 74 UU MIG yang mengizinkan pencabutan merek terdaftar jika tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dapat menimbulkan tantangan khusus bagi UMKM. Dari perspektif ekonomi Pancasila, regulasi ini harus sensitif terhadap kondisi dan kemampuan UMKM yang sering kali tidak memiliki sumber daya yang sama dengan perusahaan besar untuk mempertahankan atau mengoptimalkan penggunaan merek mereka dalam jangka waktu tersebut. Keseimbangan Hak Merek dan Perlindungan UMKM Penerapan Pasal 74 harus mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan. Ini berarti melindungi hak merek untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi, sambil memastikan bahwa UMKM tidak kehilangan hak mereka karena keterbatasan sumber daya atau kapasitas. Ekonomi Pancasila memberi penekanan pada perlindungan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, termasuk UMKM, sebagai unsur penting dalam mencapai kesejahteraan bersama. Meninjau Ulang Pasal 74 dengan Pendekatan Ekonomi Pancasila Meninjau ulang Pasal 74 dengan pendekatan Ekonomi Pancasila mungkin mencakup mempertimbangkan perpanjangan waktu penggunaan merek bagi UMKM atau menetapkan ketentuan yang lebih fleksibel yang mempertimbangkan konteks ekonomi dan sosial para pelaku UMKM. Pendekatan ini akan memastikan bahwa kebijakan merek dan indikasi geografis mendukung perkembangan UMKM sejalan 171 dengan semangat kerakyatan dan kekeluargaan yang menjadi inti Ekonomi Pancasila. Kebijakan Holistik untuk Mendukung UMKM Pengembangan kebijakan holistik, yang melibatkan perlindungan merek dan dukungan untuk UMKM, dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kebijakan ini harus mengintegrasikan pelatihan, akses ke sumber daya, dan dukungan pemasaran untuk UMKM, serta memperhatikan kebijakan hak cipta dan merek. Langkah ini akan memperkuat UMKM Indonesia dalam berkompetisi di pasar domestik dan global, sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila. Tanggapan Pemohon Terhadap Keterangan Ahli Ekonomi Pemohon: Dalam menanggapi pandangan Arif Dharmawan, SE, MBA, BKP, penting untuk memperhatikan perbandingan pendapatan per kapita antara Indonesia dan enam negara lain (Singapura, Jerman, Inggris, Swiss, Norwegia, Rusia), yang memiliki kebijakan penghapusan merek yang tidak digunakan (non-use) yaitu 5 (lima) tahun, namun memiliki pendapatan per kapita yang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam kapasitas ekonomi dan sumber daya, yang mempengaruhi kemampuan UMKM dalam mempertahankan penggunaan merek. Oleh karena itu, penerapan Pasal 74 di Indonesia perlu memperhatikan konteks sosial ekonomi lokal, memberikan perlindungan yang lebih bagi UMKM, dan menyesuaikan kebijakan merek untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila. b. Keterangan Ahli Termohon Keterangan Ahli Prof. Ahmad Ramli, sebagai berikut: a. Pendefinisian Merek dan Perlindungannya Ahli yaitu Prof. Ahmad Ramli memulai dengan definisi merek menurut World Intellectual Property Organization (WIPO) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di 172 Indonesia. Ini menekankan pentingnya merek sebagai alat pembeda dalam perdagangan, dan perlindungannya di bawah hukum kekayaan intelektual. b. Penghapusan Merek Terdaftar Prof. Ahmad Ramli, Bagian ini menguraikan tentang ketentuan penghapusan merek yang tidak digunakan selama tiga tahun, berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis. Ahli mengaitkan ini dengan peraturan internasional (TRIPS-WTO) dan menegaskan bahwa merek yang tidak digunakan dapat dihapus untuk mendukung ekosistem positif dalam persaingan usaha. c. Praktik Internasional Prof. Ramli membahas praktik di Amerika Serikat (3 Tahun), Inggris (5 tahun), dan Tiongkok (3 tahun), menunjukkan variasi dalam durasi waktu yang ditetapkan untuk ketidak terpakaiannya sebagai alasan penghapusan merek. Ini menunjukkan kesesuaian peraturan Indonesia dengan praktik global dan standar internasional. d. Relevansi dengan Konstitusi Indonesia Ahli berpendapat bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis sejalan dengan UUD 1945 dan berfungsi untuk mendorong persaingan usaha yang sehat, sekaligus mencegah praktik 'trademark squatting'. Pertanyaan Pemohon terhadap Ahli Termohon (Prof. Ahmad Ramli) 1. Dalam buku Ahli yang berjudul "Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia", dibahas mengenai ketentuan pendaftaran merek. Pasal ini menegaskan bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan hukum, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; tidak memiliki daya pembeda; telah menjadi milik umum; atau berkaitan langsung dengan barang atau jasa yang didaftarkan. Namun, dalam prakteknya di Indonesia, merek seperti "Aqua" dan "Gulaku" diperbolehkan didaftar meskipun secara deskriptif atau generik tidak memenuhi syarat pendaftaran karena sudah dikenal luas oleh masyarakat dan ada usaha besar untuk memperkenalkannya, yang tidak mungkin dilakukan oleh UMKM. 173 Pendaftaran merek di luar negeri, dimana merek dengan nama generik seperti "Apple" untuk IT, gadget/gawai, bukan untuk apel, buah dan turunannya dan "Shell" bukan untuk kerang, seafood dan turunannya, melainkan untuk minyak dan gas diperbolehkan, karena tidak berhubungan langsung dengan produk yang merepresentasikan nama tersebut. Hal ini berbeda dengan kebijakan di Indonesia, yang dinilai lebih kapitalistik. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana pandangan Ahli Prof. Ahmad Ramli mengenai kebijakan pendaftaran merek di Indonesia yang cenderung memiliki keberpihakan kepada kepentingan yang berkapital besar jika hal ini dikomparasikan dengan landasan filosofis Undang Undang No. 20 tahun 2016 tentang MIG yang berpihak pada UMKM? 2. Apakah menurut Ahli, jika merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut- turut, jika karena keadaan kahar, contohnya seperti COVID-19, apakah dianggap bisa mencerminkan nilai Pancasila sebagai yang dimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d ayat (1) Undang Undang Dasar 1945? Tanggapan Ahli Termohon (Prof. Ahmad Ramli) terhadap pertanyaan Pemohon Ahli menyatakan pentingnya UMKM untuk mandiri dan memiliki merek yang unik, menunjukkan contoh sukses merek lokal. Ahli menegaskan bahwa merek yang unik, bukan tiruan, adalah kunci kemajuan UMKM, walaupun ini mungkin menantang karena keterbatasan sumber daya UMKM. Ahli Pemerintah juga menyampaikan bahwa UMKM tidak harus memiliki mereknya sendiri mengingat akan merepotkan UMKM itu sendiri, dan Ahli menyarankan alangkah lebih baiknya masuk ke market place atau lokapasar. Ahli juga berpendapat bahwa sebetulnya Undang-Undang Merek sudah membuka kemungkinan adanya merek kolektif yang dibuat oleh pemerintah. Ahli Pemerintah tidak menyampaikan pandangannya mengenai kebijakan pendaftaran merek di Indonesia dalam hak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Merek; 174 Sedangan untuk pertanyaan kedua Pemohon tentang ketidak terpakainya merek selama 3 tahun akibat keadaan kahar/force majure seperti covid- 19, ahli Termohon TIDAK MENANGGAPINYA. X. Kesimpulan Bahwa permohonan pengujian Pasal 74 UU Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis berangkat dari Pandemi Covid 19, dimana merek tidak dapat digunakan secara terus menerus akibat terjadinya keadaan kahar/force majeure sehingga merek tidak dapat digunakan secara maksimal, dan disatu sisi apabila merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan penghapusan merek tersebut, dan perlindungan terhadap merek yang sudah terdaftar terkesan dikesampingkan tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi perekonomian Indonesia terutama saat keadaan kahar/force majure, sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 sebagai bagian dari hukum mengenai merek dan indikasi geografis ada dua hal yang ditekankan, yang pertama adalah perlindungan bagi UMKM dan yang kedua perlindungan bagi indusrti dalam negeri dan kedua hal itu disebut secara ekplisit dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2016; Bahwa dari seluruh proses persidangan dalam pengujian Pasal 74 Undang- Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur penghapusan merek terdaftar tidak digunakan selama tiga tahun berturut- turut dinilai kurang mempertimbangkan aspek perekonomian Indonesia yang berfalsafah Pancasila. Ada argumen bahwa durasi tiga tahun terlalu singkat, khususnya bagi UMKM di Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Kritik ini mendorong pertimbangan untuk memperpanjang durasi perlindungan merek hingga sepuluh tahun sesuai dengan jangka waktu perlindungan merek, agar lebih sesuai dengan kondisi perekonomian mikro dan makro di Indonesia. Hal ini disebabkan juga karena pemerintah meratifikasi batas minimum non-use dari regulasi TRIPs seperti yang dikatakan dalam keterangan Pemerintah, yakni Ibu Mien Usihen, S.H., M.H., tanpa mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia. Di mana 175 UU Merek dan Indikasi Geografis memiliki landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis dalam pembentukannya adalah “menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Industri dalam negeri.” 2. Berdasarkan keterangan dan tanggapan para ahli serta pihak Pemerintah, ditarik kesimpulan jika Pasal 74 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menetapkan penghapusan merek tidak digunakan selama tiga tahun, dinilai bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (4), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 33 Ayat (4) UUD RI Tahun 1945. Hal ini dikarenakan penerapan pasal tersebut belum mempertimbangkan kondisi ekonomi Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Disarankan perlunya perlindungan lebih lama, yaitu sesuai perlindungan merek terdaftar yaitu sepuluh tahun sebagaimana disampaikan Ahli Pemerintah (Prof Ahmad Ramli) bahwa “Tapi mengurangkan dari itu tidak boleh.”, untuk mengakomodir dinamika perekonomian mikro dan makro Indonesia, sehingga Pasal 74 seharusnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini, dikarenakan untuk Pembatalan merek, pada Pasal 77 ayat (2) UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah mengatur Pembatalan Merek, pengaturan pembatalan merek sudah diatur, salah satunya atas dasar iktikad tidak baik atau bertentangan dengan nilai sosial, dianggap sudah mencukupi untuk menangani masalah pembatalan merek yang memiliki iktikad tidak baik, seperti passing off atau mendompleng ketenaran sebuah merek terkenal, hal ini sejalan dengan apa yang diterangkan oleh Ahli Pemerintah. Sehingga meyakini ketentuan pembatalan merek yang diatur dalam Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 UU Merek dan Indikasi Geografis sudah cukup untuk digunakan dalam UU Merek dan Indikasi Geografis. Terlebih ketentuan dari TRIPs dan Paris Convention “hanya” mengenal Pembatalan merek dan tidak mengenal penghapusan merek. Dimana Pasal 74 sering digunakan untuk penghapusan merek yang terdaftar menggunakan lembaga survey yang tidak kredibel dan terverifikasi, namun hal tersebut seringkali dikabulkan, hal demikian dikarenakan terlalu lebarnya 176 ruang tafsir (subyektifitas) hakim dalam menangani kasus merek tersebut terutama dalam Pasal 74. Hal tersebut mengindikasikan bahwa subyektivitas memiliki nilai atau pentingannya sendiri. Jika seorang hakim tidak memiliki subyektivitas dalam penanganan perkara, maka prosesnya akan sangat prosedural. Ini menunjukkan bahwa ketidakberpihakan atau ketidakadilan terhadap semua pihak dapat terjadi jika hakim hanya mengikuti prosedur tanpa mempertimbangkan faktor-faktor subyektif. Dalam konteks merek, perlunya diberikan bingkai atau kerangka batasan agar subyektivitas kehakiman tidak terlampau luas tanpa batas dan multi tafsir. 3. Bahwa pemerintah tidak mempertimbangkan keadaan kahar/force majeru akibat tidak digunakannya suatu merek secara maksimal, seharusnya disaat keadaan sedang memburuk negara juga hadir dan berperan memberikan perlindungan bagi pemilik merek khususnya UMKM bukan hanya hadir pada saat mendapatkan keuntungan; 4. Bahwa jika ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tetap diberlakukan, maka menurut hemat Pemohon pasal tersebut hanya menguntungkan pihak yang memiliki modal besar (kapital) dan tidak ada kepastian hukum dan berkeadilan bagi para pemilik merek yang tidak memiliki modal besar; Demikianlah kesimpulan ini pemohon sampaikan. Semoga permohonan ini dapat menjadi pertimbangan bagi para majelis Hakim. Terima kasih. Berdasarkan uraian di atas, perkenankan mengajukan Petitum berikut ini, kiranya dapat dikabulkan Mahkamah Hakim Konstitusi: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252) bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 177 Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono) Kesimpulan Presiden I.TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Pemerintah tetap pada pendiriannya bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) atas permohonan pengujian ketentuan Pasal 74 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2) serta Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan argumentasi atau dalil yang diuraikan dalam permohonannya, keterangan ahli dan saksi baik secara lisan maupun tertulis serta fakta-fakta yang diberikan dalam persidangan, jelas bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kedudukan hukumnya serta menjelaskan dan mengkonstruksikan adanya kerugian konstitusional. Berdasarkan fakta dalam persidangan dapat disimpulkan: 1. Tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon, dan dalil-dalil kerugian yang diuraikan dalam permohonan bukan merupakan kerugian konstitusional. 2. Dalam perkara nomor 144/PUU-XXI/2023, Pemohon mendalilkan mengalami kerugian akibat mendapat gugatan dari pihak lain pada perkara Nomor: 28 / Pdt.Sus-HKl / Merek/ 2023 / PN Niaga Jkt.Pst. Hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian konstitusional karena merupakan kasus konkrit yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. 3. Dalam perkara nomor 162/PUU-XXI/2023, Pemohon mendalilkan kerugian terhadap pengertian persamaan pada pokoknya pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dirasa masih kurang memberikan kejelasan dan belum memberikan pemahaman secara rinci tentang apa yang sesungguhnya yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya yang kemudian pemohon khawatirkan dapat menimbulkan interpretasi sempit dari hakim karena hanya melihat secara formal dalam ketentuan dari peraturan perundang-undangan, sehingga tidak memperhatikan apakah adanya 178 kesengajaan dalam peniruan nama merek tersebut yang justru semakin banyak kerugian konstitusi yang memiliki nasib yang sama dari Pemohon. Dalil yang demikian bukan merupakan dalil kerugian konstitusional namun merupakan constitutional complaint yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi namun merupakan kewenangan legislatif review pembentuk undang-undang. 4. Keterangan yang disampaikan oleh ahli dan saksi Para Pemohon tidak dapat menjelaskan dan meyakinkan bahwa dalil-dalil Para Pemohon dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan adalah tepat jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). II.KESIMPULAN TENTANG MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI 1. Kesimpulan atas Penjelasan Umum terhadap materi yang dimohonkan 1.1. Berdasarkan pada persidangan-persidangan yang telah dilaksanakan, Pemerintah berkesimpulan dalam perkara nomor 144/PUU-XXI/2023, materi muatan yang diujikan yaitu ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur mengenai Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke pengadilan niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Ketentuan tersebut diadopsi dari ketentuan yang terdapat dalam Article 19 of Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIPs Agreement). 1.2. Jika ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini dihapuskan akan 179 berdampak negatif terhadap posisi Indonesia dalam forum perdagangan dunia. 1.3. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan aturan yang mewajibkan pemilik merek terdaftar untuk menggunakan mereknya jika tidak ingin dihapuskan berdasarkan gugatan pihak ketiga. Hal ini sejalan dengan fungsi utama suatu merek yaitu sebagai daya pembeda yang membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 1.4. Frasa “selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa” dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan standard minimum yang juga terdapat di dalam ketentuan Pasal 19 TRIPs Agreement. 1.5. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 TRIPs Agreement dan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur secara spesifik terkait penggunaan suatu merek sehingga dalam ketentuan tersebut terdapat fleksibilitas dalam hal penggunaan dan jangka waktu penggunaannya. 2. Kesimpulan Pemerintah Terhadap Pasal-Pasal yang di Mohonkan Para Pemohon Perkara Nomor 144/PUU-XXI/2023 2.1. Kewajiban pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek miliknya dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa telah diadopsi di semua negara (yurisdiksi hukum) anggota WTO. 2.2. Keharusan penggunaan suatu merek terdaftar dalam kegiatan perdagangan berupaya untuk menyeimbangkan kepentingan pemilik merek dagang dan pesaing. 2.3. Merek terdaftar wajib digunakan dalam kegiatan barang dan/atau jasa guna menjalankan fungsi merek itu sendiri sebagai daya pembeda dalam kegiatan perdagangan. 180 2.4. Ketentuan penggunaan merek menjadi penting dalam kegiatan perdagangan. Keseimbangan ekonomi dalam pasar bebas yang kompetitif hanya dapat dicapai apabila pasar dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang benar. Informasi tersebut harus cukup secara kualitas dan kuantitas, telah tersedia, terstruktur / secara efisien dan dapat diandalkan. Merek adalah alat yang sangat signifikan dalam memberikan informasi kepada konsumen. 2.5. TRIPs Agreement memberikan keleluasaan bagi negara anggota untuk menentukan lembaga mana yang berwenang (competent authority) dalam menentukan / menilai penggunaan suatu merek terdaftar. Penilaian penggunaan suatu merek terdaftar dapat diserahkan kepada lembaga administratif (dalam hal ini DJKI) atau lembaga yudisial (dalam hal ini Pengadilan). 2.6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberi kewenangan kepada pengadilan untuk menentukan apakah suatu merek terdaftar digunakan atau tidak oleh pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut berdasarkan gugatan penghapusan yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. 2.7. Tiga tahun merupakan waktu yang cukup ideal bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek miliknya tersebut dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. 2.8. Merek yang telah terdaftar namun tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan maka akan terjadi diskriminasi dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat serta memberikan anggapan adanya iktikad tidak baik untuk menghalangi (blocking) pihak lain yang ingin mendaftarkan dan menggunakan merek dimaksud dalam kegiatan perdagangan. 2.9. Pengaturan penggunaan suatu merek terdaftar bersifat fleksibel. Apabila pemilik merek terdaftar belum mampu menggunakan merek miliknya tersebut dalam kegiatan perdagangan maka dapat memberikan izin atau melisensikan kepada pihak lain untuk dapat menggunakan merek miliknya tersebut. 181 2.10. Tidak ada batasan bagaimana suatu merek harus digunakan ataupun dipasarkan (melalui offline dan/atau online), baik dari segi wilayah maupun jangka waktu pemasaran sehingga pemilik merek dapat secara fleksibel menggunakan merek tersebut. 2.11. Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum pada persidangan tanggal 19 Februari 2024 menanyakan terkait dampak adanya Covid 19 terhadap penggunaan merek. Pandemi covid 19 tidak menghalangi masyarakat khususnya pemilik merek terdaftar untuk tetap dapat menggunakan merek terdaftar miliknya dalam kegiatan perdagangan. 2.12. Selama Covid 19 jumlah permohonan pendaftaran merek meningkat. Pada tahun 2019 terdapat 90.000 ribu permohonan, tahun 2020 terdapat 95.743 ribu permohonan, tahun 2021 terdapat 106.170 ribu permohonan, dan tahun 2022 terdapat 122.267 ribu permohonan (permohonan pendaftaran merek selama pandemi setiap tahunnya mengalami peningkatan). 2.13. Pola kegiatan perdagangan yang semula berlangsung secara tatap muka pada saat pandemi beralih menggunakan internet, baik melalui situs internet maupun sosial media (seperti Instagram, Tiktok dan juga Youtube) sehingga penggunaan merek yang pada awalnya hanya digunakan secara konvensional (dilekatkan pada produk dan/atau papan reklame) namun pada saat pandemi lebih banyak digunakan melalui internet dan sosial media. 2.14. Tidak ada Peraturan Pemerintah yang secara spesifik mengatur atau membatasi pembatasan penggunaan merek pada saat Pandemi Covid 19. Namun, terdapat beberapa contoh Peraturan Pemerintah yang membatasi penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, di antaranya: a. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan; dan 182 b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. 2.15. Perbedaan pengaturan jangka waktu penghapusan atas tidak digunakannya suatu merek pada tiap-tiap negara disebabkan adanya perbedaan sistem hukum pada negara-negara anggota TRIPs Agreement. Negara yang menganut sistem hukum civil law mayoritas menggunakan batas minimum yaitu 3 (tiga) tahun, sedangkan negara yang menganut sistem hukum common law mayoritas menggunakan jangka waktu 5 (lima) tahun. 2.16. Bukti yang harus dibuktikan (evidence base) terkait gugatan penghapusan merek terdaftar atas dasar tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yaitu bukti survei yang menyatakan bahwa merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah negara di mana merek tersebut di daftarkan. 2.17. Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Penggunaan Merek terdaftar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemilik Merek. 2.18. Terdapat beberapa contoh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menolak gugatan penghapusan merek terdaftar atas dasar tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sebagaimana ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu: a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 959 K/Pdt.Sus- HKI/2018 tanggal 14 November 2018 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 2 Mei 2018; dan b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 124 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tanggal 30 Januari 2023 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 183 67/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 13 September 2022. 2.19. Mengutip Keterangan ahli dari PROF. DR. H. AHMAD M RAMLI, S.H., M.H., FCB.ARB., CRGP. pada sidang tanggal 19 Maret 2024, merek sebagai hak eksklusif juga tidak absolut, dalam arti secara prinsip dapat dihapus oleh Kantor Merek karena berbagai sebab, antara lain jika pemilik merek tidak menggunakannya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Prinsip ini memberikan ekosistem positif di bidang persaingan usaha dan kepemilikan merek. Dengan demikian, asas-asas hukum merek, membatasi setiap orang untuk mendaftarkan mereknya tanpa maksud untuk digunakan. Dalam rezim hukum kekayaan intelektual, seringkali juga dikenal istilah trademark squatting yang oleh WIPO disebut sebagai pendaftaran atau penggunaan merek terkenal atau termasyhur, yang tidak terdaftar di negara tersebut. Merek tersebut seringkali menjadi tidak sah karena tidak digunakan. 2.20. Ketentuan pengaturan mengenai penghapusan merek terdaftar karena tidak digunakan oleh pemiliknya dalam jangka waktu tertentu tidak hanya di Indonesia saja, akan tetapi di negara lain seperti: a. Di Amerika, berdasarkan Pasal 45 Lanham Act, bahwa merek akan dianggap tidak digunakan atau ditinggalkan jika merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut; b. Di Inggris, penghapusan merek atas dasar tidak digunakan adalah prosedur hukum untuk menghapus merek dagang terdaftar dari daftar Inggris karena merek dagang tersebut tidak digunakan dalam waktu lima tahun sejak merek dagang tersebut didaftarkan, atau untuk jangka waktu lima tahun yang tidak terputus dan tidak ada alasan yang tepat untuk tidak digunakan; c. Di Tiongkok, terdapat ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Merek Dagang Tiongkok yang menyatakan bahwa jika merek dagang terdaftar tidak digunakan selama tiga tahun berturut- turut tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka entitas atau 184 individu mana pun dapat mengajukan permohonan ke Kantor Merek Dagang untuk membatalkannya. 2.21. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini mendorong persaingan usaha sehat dan mencegah terjadinya trademark squatting. Ketentuan ini telah sejalan dengan instrumen hukum internasional, general principle of intellectual property law dan best practices global. Ketentuan ini pun menjadi dasar fairness competition dan penggunaan merek secara bertanggung jawab dan tidak digunakan untuk upaya dilusi. 2.22. Apabila Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dihapus, maka akan berdampak pada: a. Pengabaian aturan internasional yang telah diratifikasi, yaitu TRIPs Agreement. Secara internasional sudah ditegaskan dalam TRIPs WTO bahwa merek akan harus dihapus jika tidak digunakan minimal dalam waktu 3 tahun. TRIPs Agreement merupakan ketentuan-ketentuan yang sifatnya dan karakternya adalah standar minimum. b. Sistem hukum merek akan kembali ke zaman dahulu, yang mana akan timbul permasalahan trademark squatter di mana orang sangat mudah mendaftarkan merek hanya untuk memperoleh keuntungan (merek tersebut dapat dijual kepada orang lain). Hal tersebut tentunya akan bertentangan dengan TRIPs WTO yang sangat menekankan bahwa fungsi suatu merek adalah untuk digunakan sebagai daya pembeda suatu produk dalam perdagangan. 2.23. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini sudah diatur dan diminimalkan betul bahwa merek yang tidak digunakan itu hanya dapat dihapus atas permohonan pihak ketiga melalui pengadilan niaga dan bukan dihapus oleh Dirjen Kekayaan Intelektual. 185 Ketentuan pasal tersebut sudah sangat demokratis dalam urusan terkait dengan kepemilikan merek. Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2) serta Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. III.PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumen tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian Pasal 74 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 33 ayat (4) UUD N RI Tahun 1945, agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : 1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); dan 4. Menyatakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (4), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 serta menyatakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. Namun demikian, apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo bono). 186 [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menerima Amicus Brief (Pendapat Hukum Untuk Pengadilan) dari amicus curiae yang diajukan oleh Primastuti Purnamasari, S.H. dan Yovianko S.P. Siregar, S.H., yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa mengetahui Perkara 144/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Ricky Thio, seorang warga negara Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “Pemohon 144”). Secara garis besar, Pemohon 144 mendalilkan bahwa pendaftaran merek HDCVI & Logo dengan No. pendaftaran IDM000553432 milik Pemohon 144 digugat oleh suatu badan usaha Republik Rakyat Tiongkok bernama Zhejiang Dahua Technology CO., Ltd, dengan dasar hukum Pasal 74 ayat (1) Undang- Undang Merek, yaitu penghapusan merek terdaftar yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran merek atau tanggal penggunaan terakhir merek tersebut dalam kegiatan perdagangan. Merasa bahwa gugatan penghapusan tersebut mengganggu hak konstitusional Pemohon 144 terhadap kepemilikan merek HDCVI & Logo dengan No. pendaftaran IDM000553432, Pemohon 144 mengajukan PUU kepada Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan materi muatan Pasal 74 Undang- Undang Merek bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4), PAsal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. TIDAK ADA KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 144 ATAS KEBERADAAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG MEREK. 2. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undnag No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dipertegas kembali dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai ‘PMK 2/2021”), perorangan Warga Negara Indonesia berhak untuk mengajukan PUU kepada Mahkamah Konstitusi. 3. Namun perorangan Warga Negara Indonesia, in casu Pemohon 144, haruslah memenuhi seluruh syarat (unsur) tentang kerugian konstitusional seoarang 187 pemohon PUU yang diuraikan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 sebagai berikut: a) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c) kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d) adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Mengenai syarat kerugian konstitusional: ‘hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian 4. Bahwa salah satu batu uji Perkara No. 144/PUU-XXI/2023 adalah Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai “UUD 1945”) yang menyatakan “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. 5. Bahwa upaya untuk menghapus merek terdaftar milik Pemohon 144, in casu HDCVI & Loga dengan No. Pendaftaran IDM 000553432 milik Pemohon 144, hanya dapat dilakukan dengan mekanisme gugatan melalui Pengadilan Niaga dengan sidang yang terbuka untuk umum yang tertulis jelas dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Merek. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Merek Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. 188 6. Bahwa dalil tersebut di atas dipertegas oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 28/Pdt-Sus- Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst (Lampiran-2) yang memberikan pertimbangan hukum di bawah ini dalam putusan gugatan penghapusan merek terdaftar DCVI & Loga dengan No. Pendaftaran IDM 000553432 milik Pemohon 144: “Menimbang, bahwa walaupun Pemerintahan Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan HAM Pemerintah RI cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek menjadi Tergugat dalam perkara ini, menurut Majelis Halim oleh karena instansi tersebut tugas dan fungsinya terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual termasuk pendaftaran dan penghapusan merek, yang mana sengketa mengenai Merek kewenangan memeriksa dan memutusnya berada pada Pengadilan niaga.” 7. Bahwa, dari fakta yang diuraikan oleh Pemohon 144, tidak terlihat ada upaya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Zhejiang Dahu Technology Co., Ltd., untuk menghapus hak milik kebendaan Pemohon 144, in casu merek HDCVI &Logo dengan No. Pendaftaran IDM 000553432 milik Pemohon 144, karena telah diakui secara tegas dan terang oleh Pemohon 144 dalam permohonan Perkara Nomor 144/PUU-XXI/2023 bahwa hejiang Dahu Technology Co., Ltd., telah mengajukan gugatna penghapusan merek DCVI & Logo dengan No. Pendaftaran IDM 000553432 milik Pemohon 144, ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya, sebagaimana Majelis Hakim Konstitusi ketahui, apabila suatu gugatan perdata sudah terdaftar di pengadilan, pengadilan akan memberikan kesempatan jawab-jinawab dan pembuktian kepada para pihak yang bersengketa karena pengadilan menerapkan asas audi alteram partem supaya majelis hakim yang memeriksa perkara dapat memberikan putusan yang adil setelah mendengar argumentasi dan pembuktian atas dalil dari para pihak yang bersengketa. Bahwa Pemohon 144 tidak mempunyai alasan yang sah dan meyakinkan untuk mendalilkan Pasal 74 Undang-Undang Merek bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 karena Pasal 74 Undang-Undang Merek memberikan keadilan kepada para pihak untuk membuktikan masing-masing dalilnya melalui mekanisme persidangan. 189 8. Bahwa, sebagai bahan perbandingan antara materi muatan pasal gugatan penghapusan merek dalam Undang-Undang Merek dengan undang-undang merek sebelumnya yang sudah tidak berlaku lagi, yakni Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, disampaikan kutipan pasal penghapusan merek dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek “Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik Merek yang bersangkutan.” Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek “Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika: (a) Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau (b) Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.” Jadi berpendapat bahwa materi muatan yang sudah diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Merek justru memberikan kesempatan yang lebih adil bagi pemilik merek terdaftar karena tidak ada celah kesewenang-wenangan atau pemberian keputusan sepihak dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk menghapus suatu merek terdaftar. 9. Bahwa adapun kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk menghapus merek terdaftar diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Merek, yakni di Pasal 72 ayat (7) Undang-Undang Merek. Pasal 72 ayat (7) Undang-Undang Merek “Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika: a. memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis; b. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau c. memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.” 190 Dari kutipan Pasal 72 ayat (7) Undang-Undang Merek di atas, kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menghapus suatu merek terdaftar hanya jika ditemukan bahwa merek terdaftar tersebut mempunyai persamaan dengan hak kekayaan intelektual milik publik tertentu (misalnya, indikasi geografis atau warisan budaya/tradisi masyakarat Indonesia) atau telah bertentangan dengan ideologi negara atau menimbulkan keresahan bagi masyarakat. 10. Bahwa memandang Pasal 74 Undang-Undang Merek tidak bertentangan dengan batu uji lainnya yang didalilkan Pemohon 144, yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Sebagaimana disampaikan sebelumnya, Pasal 74 Undang-Undang Merek mengatur tentang upaya hukum pengajuan gugatan oleh pihak ketiga yang berkepentingan untuk menghapus merek terdaftar yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran merek atau tanggal penggunaan terakhir merek tersebut dalam kegiatan perdagangan. Di mana letak Pasal 74 Undang-Undang Merek tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum kepada Pemohon 144? Bukan kah dengan adanya gugatan dari pihak ketiga, Pemohon 144 mempunyai hak untuk membela kepentingan hukumnya? Pasal 74 Undang-Undang Merek tidak menghalangi hak Pemohon 144 untuk menyanggah gugatan dari pihak ketiga, in casu Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd., dalam persidangan di Pengadilan Niaga yang nota bene terbuka untuk umum. 11. Bahwa, jika Pemohon 144 berbicara mengenai perlakuan yang sama (kesetaraan), pihak yang menggugat (penggugat) dalam perkara penghapusan merek terdaftar mempunyai beban yang lebih berat daripada tergugat karena: a) Beban pembuktian berada di pundak penggugat, sehingga penggugat terpaksa harus mengeluarkan biaya operasional yang besar untuk membuktikan dan memastikan bahwa merek terdaftar yang hendak dihapus tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran merek atau tanggal penggunaan terakhir merek tersebut dalam kegiatan perdagangan melalui survei dan investigasi pasar (market surveys and 191 investigation) ke banyak kota, kabupaten atau provinsi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas; dan b) Penggugat harus membuktikan adanya kepentingan yang sah guna memenuhi frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Merek. Tanpa pembuktian tentang kepentingan penggugat, gugatan bisa dianggap tidak dapat diterima atau ditolak. Sebaliknya tergugat dalam suatu perkara penghapusan merek terdaftar hanya cukup membuktikan bahwa mereknya masih digunakan dalam kegiatan perdagangan di tempat-tempat kecil di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 12. Bahwa Pemohon 144 tidak memberikan suatu uraian jelas mengapa Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dijadikan sebagai batu uji. Untuk itu, Majelis Hakim Konstitusi layak mengabaikan batu uji tersebut. Di samping itu, seandainya memang merek HDCVI & Logo dengan No. Pendaftaran IDM000553432 milik Pemohon 144 sama sekali tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan, bagaimana mungkin bisa mendukung perekonomian dalam skala lokal apalagi nasional? 13. Bahwa, dari uraian singkat di atas, syarat “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian” (vide Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 2/2021) tidak terbukti. Adapun dalil kerugian Pemohon 144 yang telah mengikuti proses persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan sebuah kerugian konstitusional Warga Negara Indonesia. Adanya biaya yang dikeluarkan dan waktu yang tersita guna mengikuti persidangan perdata merupakan suatu konsekuensi dari kesadaran rasional Pemohon 144 untuk membela hak dan kepentingan hukumnya di pengadilan. Mengenai syarat kerugian konstitusional: “kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi” 14. Bahwa Pemohon 144 menguraikan syarat kerugian konstitusional tersebut di atas dengan menyambungkan adanya pengajuan gugatan penghapusan merek terdaftar dengan No. Perkara 28/Pdt.Sus-HKI/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. oleh 192 Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. sebagai pihak penggugat dalam perkara tersebut. 15. Bahwa Pemohon 144 telah mengakui perkara antara Pemohon 144 dan Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. belum mempunyai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 19 September 2023. Berdasarkan hasil penelusuran, perkara kasasi antara para pihak tersebut, dengan No. Perkara 511 K/Pdt.Sus-HKI/2024, masih diperiksa oleh Majelis Hakim Agung. 16. Bahwa dalil kerugian konstitusional Pemohon 144 akibat gugatan penghapusan merek terdaftar oleh Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. merupakan dalil yang prematur. Seandainya permohonan kasasi Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. ditolak oleh Mahkamah Agung, sangat tidak wajar dan tidak logis Pemohon 144 selaku pihak pemenang masih merasakan kerugian konstitusional. 17. Bahwa, dari uraian singkat di atas, syarat “Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi” (vide Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK 2/2021) tidak terbukti. Mengenai syarat kerugian konstitusional: “ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian” 18. Bahwa dalil Pemohon 144 mengenai syarat “adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian” juga keliru dan sesat pikir. Bahwa Pemohon 144 mendalilkan adanya gugatan penghapusan merek mengakibatkan hak Pemohon 144 atas merek terdaftar, in casu merek HDCVI & Logo dengan No. Pendaftaran IDM000553432 milik Pemohon 144, dibatasi hanya menjadi 3 (tiga) tahun dari 10 (sepuluh) tahun mempertimbangkan jangka waktu perlindungan merek terdaftar adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan (vide Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Merek). 193 Bahwa tidak ada relevansi atau korelasi antara jangka waktu perlindungan suatu merek terdaftar dengan periode maksimal suatu merek harus digunakan dalam kegiatan perdagangan. 19. Bahwa yang dimohonkan agar Majelis Hakim Konstitusi memperhatikan Pasal 70 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang HAM”) pada Bab IV: Kewajiban Dasar Manusia. Pasal 70 Undang-Undang HAM “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam Suatu masyarakat demokratis.” Serta Pasal 73 Undang-Undang HAM pada Bab VI: Pembatasan dan Larangan. Pasal 73 Undang-Undang HAM “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.” Oleh karenanya, Pasal 74 Undang-Undang Merek merupakan sebuah pembatasan terhadap hak Pemohon 144 atas merek terdaftar miliknya dengan tujuan untuk tidak terlalu lama memulai penggunaan merek miliknya setelah terdaftar di Indonesia. 20. Bahwa, dari uraian singkat di atas, syarat “ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian” (vide Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021) tidak terbukti. 21. Dengan demikian, karena Pemohon 144 tidak mampu membuktikan syarat kerugian konstitusional yang diatur Pasal 4 ayat (2) huruf b, c, dan d PMK 2/2021, Majelis Hakim Konstitusi dapat menyatakan tidak terpenuhinya selurun unsur kerugian konstitusional pemohon PUU yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 oleh Pemohon 144. Majelis Hakim Konstitusi dapat memutuskan permohonan PUU oleh Pemohon 144 tidak dapat diterima. 194 FITRAH PENDAFTARAN MEREK ADALAH UNTUK DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN SEBAGAI TANDA PEMBEDA ANTARA BARANG DAN/ATAU JASA YANG SATU DENGAN YANG LAINNYA 22. Bahwa suatu merek terdaftar pada dasarnya harus digunakan dalam kegiatan perdagangan. JIka diibaratkan dengan analogi suatu benda (merek merupakan benda tak berwujud) bukanlah aset (harta yang memiliki nilai ekonomi) jika tidak pernah diperdayagunakan oleh pemilik benda. 23. Bahwa disampaikan kepada Majelis Hakim Konstitusi definisi Merek dan Hak atas Merek yang dinyatakan dalam Undang-Undang Merek, yang dikutip secara utuh sebagai berikut: Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Merek “Merek adalah adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.” Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Merek “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.” Sehubungan dengan Hak atas Merek tersebut di atas, Undang-Undang Merek secara tegas menyatakan bahwa Hak atas Merek diberikan terhadap merek yang sudah terdaftar (vide Pasal 3 Undang-Undang Merek). Adapun pengertian “terdaftar”, berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Undang- Undang Merek, adalah setelah sebuah permohonan pendaftaran merek melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat. 24. Bahwa, merujuk kepada Pasal 1 Angka 1 dan 5 Undang-Undang Merek, terlihat jelas bahwa tujuan pendaftaran suatu merek adalah supaya pemilik merek yang bersangkutan menggunakan merek miliknya dalam kegiatan perdagangan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan oleh pemilik merek yang bersangkutan dengan barang dan/atau jasa lainnya yang ada di pasaran. 195 25. Bahwa, seandainya pemilik merek terdaftar belum mampu menggunakan merek terdaftar miliknya dalam kegiatan perdagangan, Undang-Undang Merek memberikan alternatif berupa pemberian lisensi dari pemilik merek terdaftar (sebagai pemberi lisensi) kepada pihak lain (sebagai penerima lisensi). Lebih lanjut, penggunaan merek oleh penerima lisensi dianggap sama dengan penggunaan merek oleh pemberi lisensi. Berikut kutipan pasal-pasal yang relevan dengan pendapat di atas yang terdapat dalam Undang-Undang Merek. Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Merek “Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang- undangan untuk menggunakan Merek terdaftar.” Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Merek “Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.” Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Merek “Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain.” Pasal 43 Undang-Undang Merek “Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain.” Pasal 44 Undang-Undang Merek “Penggunaan Merek terdaftar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemilik Merek.” 26. Bahwa, dapat disimpulkan merek yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis memang seharusnya digunakan secara nyata dan konkrit dalam kegiatan perdagangan di pasar Indonesia oleh pemilik merek yang bersangkutan atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemilik merek yang bersangkutan melalui Perjanjian Lisensi (vide Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Merek). Oleh karenanya, secara a contrario, merek yang sudah terdaftar tetapi tidak digunakan sama sekali dalam kegiatan perdagangan di pasar Indonesia 196 bertentangan dengan prinsip Hak atas Merek dan ketentuan-ketentuan tentang kewajiban penggunaan merek yang diatur dalam Undang-Undang Merek. PENERAPAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG DALAM PRAKTIK TIDAK DISKRIMINATIF TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENEGAH 27. Bahwa anggapan Pemohon 144 bahwa materi muatan Pasal 74 Undang- Undang Merek menekan atau diskriminatif terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menegah ialah asumsi sangat keliru. Terdapat Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 770 K/Pdt.Sus-HKI/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 (Lampiran – 3) antara Ajinomoto Co., Inc. melawan Hamid Djojonegoro, dkk. dalam perkara penghapusan merek BLENDY No. Pendaftaran IDM000353382 atas nama Hamid Djojonegoro. Amar putusan kasasi ialah menolak permohonan kasasi Ajinomoto Co., Inc. dan menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 25/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: “Bahwa merek BLENDY terdaftar atas nama Termohon Kasasi untuk jenis barang kelas 32 masih digunakan oleh Termohon Kasasi untuk pasar di Indonesia sehingga tuntutan Pemohon Kasasi untuk menghapus merek tersebut adalah tuntutan tidak berdasar alasan sah;” Agar memahami latar belakang pertimbangan hukum Putusan Kasasi tersebut, mengutip pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 25/Pdt.Sus- Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. (Lampiran – 4) mengenai perkara penghapusan merek terdaftar BLENDY oleh Hamid Djojonegoro, sebagai berikut: “Menimbang bahwa dilain pihak Tergugat - I sebagaimana bukti T- 2, T-3 dan T-4 menunjukkan bukti produk Terggugat I dipersidangan dan juga dari bukti T- I – 5 sampai dengan bukti T-I-20 dapat mengajukan bukti berupa foto yang menunjukkan bahwa di Toko Jonin Cisarua, Toko Alya Jaya Cisarua, Toko Rahmawati Cipayung, Toko Ega Cipayung, Toko Ega Cisarua, Warung Soto Maman,warung Endi Cisarua, Warung Kelontong I ,II dan III di Bogor, Toko Iyan Cisarua, Toko Bobi Cisarua, Toko Cepi Megamendung, Warung Kelontong 4 dan 5 dan Toko Makmur Cisarua ada dijual / beredar minuman merek BLENDY yang diakui milik Tergugat I.” Dari Lampiran – 3 dan Lampiran – 4, sudah jelas menunjukkan bahwa Pasal 74 Undang-Undang Merek justru menguntungkan para pelaku usaha mikro dan kecil dimana mereka tidak perlu dituntut untuk melakukan perbuatan komersial 197 dalam skala besar (misalnya, lintas provinsi atau lintas negara) atas merek terdaftar milik mereka. Sepanjang pemilik merek terdaftar dapat membuktikan adanya penggunaan merek terdaftar miliknya dalam skala kecil, hukum menilai bahwa merek tersebut masih digunakan dalam kegiatan perdagangan. 28. Bahwa Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Merek memberikan alasan pembenar bagi pemilik merek terdaftar yang tidak menggunakan mereknya selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran merek atau tanggal penggunaan terakhir merek tersebut dalam kegiatan perdagangan dalam, yakni: a. karena larangan impor; b. karena larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau c. karena larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Majelis Hakim Konstitusi dapat melihat alasan-alasan pembenar bahwa suatu merek terdaftar tidak dapat digunakan dalam kegiatan perdagangan selama tiga tahun berturut-turut dikarenakan adanya halangan dari faktor eksternal. Melihat sangat logis dan adil apabila seorang pemilik merek tidak dapat menggunakan merek terdaftar miliknya karena terhalang oleh suatu keputusan atau peraturan yang nota bene di luar kehendak atau kuasa pemilik merek terdaftar. Pengadilan akan sangat mungkin memandang bahwa pemilik merek mencoba menghargai atau menaati aturan yang berlaku. 29. Apabila suatu merek tidak mendapat halangan untuk digunakan dalam kegiatan perdagangan, bagaimana Pengadilan dapat menjustifikasi keputusan pemilik merek yang bersangkutan tidak menggunakan merek terdaftar miliknya? Apakah iktikad pemilik merek terdaftar tersebut untuk memperoleh kompensasi materiil dari pihak ketiga (jual-beli merek)? Mohon menjadi catatan Majelis Hakim Konstitusi bahwa praktik jual-beli merek marak terjadi dalam praktik, dan hal ini merugikan pemilik merek yang sah yang berasal dari luar negeri. Majelis Hakim Konstitusi dapat melihat tautan berikut mengenai jual-beli merek: https://patenku.id/product/jual-beli-merek/, di mana penjual (yakni pemilik merek) dapat memperoleh keuntungan yang sangat besar jika merek milik penjual tidak digunakan lagi. 198 PENGHAPUSAN MATERI MUATAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG MEREK DIKHAWATIRKAN MEMBERIKAN KESEMPATAN BAGI PARA OKNUM UNTUK MENGHALANGI PEMILIK MEREK YANG SAH UNTUK MENDAFTARKAN MEREK MILIKNYA DAN DAPAT MEMINTA KOMPENSASI YANG TIDAK WAJAR 30. Bahwa di era globalisasi dan keterbukaan informasi saat ini, setidak-tidaknya melalui Internet dan jejaring media sosial, setiap orang di Indonesia dapat mengetahui merek-merek yang ada di luar negeri tetapi belum terdaftar di Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. 31. Bahwa Direktorat Merek dan Indikasi Geografis mempunyai situs Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (Tautan: https://pdki-indonesia.dgip.go.id/) yang berisi data-data merek yang sudah terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran yang dapat diakses oleh publik. Selanjutnya, terdapat Putusan Kasasi No. 456 K/Pdt.Sus-HKI/2022 antara Hunan Kouweiwang Group Co., Ltd melawan Noni mengenai perkara pembatalan merek terdaftar KOUWEIWANG No. Pendaftaran IDM000749842 atas nama Noni (Lampiran – 5) yang mana Mahkamah Agung menyadari bahwa kemudahan akses Internet dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk mendaftarkan suatu merek milik pihak asing, tetapi tidak ada niat dari orang tersebut untuk menggunakan merek melainkan untuk menghalangi pemilik merek yang sah memperoleh pendaftaran merek di Indonesia (silahkan lihat kutipan pertimbangan hukum di bawah). “Bahwa ... sebelum Tergugat mendaftarkan merek“KOUWEIWANG dan Lukisan” miliknya, Tergugat sudah mengetahui dan mengenal merek Penggugat, melalui situs Penggugat, karena dengan adanya internet pada saat ini, informasi tentang suatu merek dapat diakses dimanapun Tergugat berada.” 32. Bahwa, dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim Konstitusi dapat berpikir ke depan bahwa dihilangkannya materi muatan Pasal 74 Undang-Undang Merek akan memperbesar kemungkinan semakin banyak oknum yang “mencuri” atau “mencomot” merek-merek asing untuk didaftarkan di Indonesia (karena Indonesia menganut prinsip pendaftar pertama), lalu menghalangi pemilik 199 merek asing untuk mendaftarkan mereknya di Indonesia, kemudian untuk menghindari (a) biaya persiapan dan proses pengadilan gugatan penghapusan pendaftaran merek terdaftar yang besar (mungkin sampai tahap Peninjauan Kembali), dan (b) hasil yang tidak pasti di pengadilan, oknum tersebut dapat menawarkan penjualan merek miliknya untuk dibeli oleh pemilik merek asing- Mohon melihat kembali tautan https://patenku.id/product/jual-beli-merek/. Pemilik merek yang berasal dari luar negeri, yang nota bene merupakan pemilik sah atas merek yang didaftarkan oleh oknum, pada akhirnya menjadi tersandera dengan persyaratan yang dibuat oleh oknum agar merek terdaftar tersebut bisa dialihkan sepenuhnya kepada pemilik merek yang berasal dari luar negeri. REKOMENDASI UNTUK PERKARA NO. 144/PUU-XXI/2023 33. Berdasarkan uraian di atas, bersama ini disampaikan rekomendasi kepada Majelis Hakim Konstitusi Perkara No. 144/PUU-XXI/2023 sebagai bahan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut: a) Menyatakan permohonan Pemohon 144 tidak dapat dapat diterima karena tidak tepenuhinya secara kumulatif syarat-syarat kerugian konstitusional menurut Pasal 4 PMK 2/2021. b) Menolak permohonan Pemohon 144 karena tidak beralasan hukum. c) Menyatakan materi muatan Pasal 74 Undang-Undang Merek tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 200 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953, selanjutnya disebut UU 20/2016), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 201 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 1. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 2. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 202 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 74 UU 20/2016 yang rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut: Pasal 74 UU 20/2016 1. Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. 2. Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya: a. larangan impor; b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 3. Penghapusan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. 3. Bahwa Pemohon mengkualifikasi dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-1] yang berprofesi sebagai pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki merek “HDCVI & LOGO” yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan nomor pendaftaran IDM000553432, tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan 25 Februari 2024, kemudian mendapat perpanjangan sampai dengan 25 Februari 2034 [vide Bukti P-5]. 4. Bahwa Pemohon sedang menghadapi gugatan dalam perkara Nomor: 28 /Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dari penggugat, yaitu perusahaan Tiongkok bernama Zhejiang Dahua Technology CO., LTD, yang meminta Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menghapus merek milik Pemohon, yaitu merek "HDCVI & LOGO" yang telah terdaftar di Kemenkumham dengan nomor pendaftaran IDM000553432. Gugatan tersebut 203 diajukan dengan mendasarkan pada Pasal 74 UU 20/2016 karena merek tersebut tidak digunakan (non-use) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa. 5. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak atas merek yang terdaftar dalam menjalankan usahanya dan hak tersebut dilindungi berdasarkan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pemohon membandingkan hak tersebut dengan berlakunya norma Pasal 35 UU 20/2016 yang memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dalam jangka waktu 10 tahun. Namun, Pasal 74 UU 20/2016 menghapus merek terdaftar apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak digunakan. Menurut Pemohon, norma Pasal 74 UU 20/2016 telah memberikan ketidakpastian hukum bagi Pemohon, in casu pemilik merek karena jika suatu merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut membuka celah sengketa tanpa didasari dengan alasan hukum yang jelas dan tegas sehingga menimbulkan kerugian konstitusional dan tidak menjamin kepastian hukum terhadap merek yang sudah didaftarkan. Pasal a quo juga telah melanggar hak konstitusional pemilik merek yang sudah terdaftar karena dapat dihapuskan melalui pengajuan gugatan ke Pengadian Niaga dan diambil alih oleh pihak lain secara sewenang-wenang. Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana dinyatakan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik dan aktual bahwa hak konstitusionalnya menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu sebagai perorangan warga negara Indonesia, berprofesi sebagai pengusaha UMKM yang memiliki merek terdaftar merasa adanya ketidakpastian hukum atas hak merek yang dimilikinya karena dapat digugat oleh pihak ketiga yang berkepentingan jika merek tersebut tidak digunakan dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut karena berlakunya Pasal 74 ayat (1) UU 20/2016, padahal perlindungan atas merek dalam Pasal 35 UU 20/2016 adalah 10 tahun. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tersebut tidak lagi terjadi. Dengan demikian, 204 terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 74 UU 20/2016, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (dalil selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 74 UU 20/2016 dapat dipahami merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) Annex 1C tentang Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs). Lebih lanjut ratifikasi Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Konvensi Paris) juga telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan Trademark Law Treaty (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Namun, menurut Pemohon, ketentuan non-use dalam Pasal 74 UU 20/2016 tersebut tidak bersifat wajib dan menjadi pilihan bagi negara yang meratifikasi. Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki kekuasaan untuk menentukan nasib bangsanya sendiri terutama dengan adanya sistem perekonomian Indonesia yang ditumpukan pada UMKM. 2. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 74 UU 20/2016 memberi pemaknaan bahwa pelaku usaha pemilik merek terdaftar tidak boleh berhenti sementara dalam menggunakan mereknya dan diharuskan terus aktif menjalankan usaha dengan menggunakan merek secara tetap dan terus menerus. Apabila pelaku usaha tidak mampu menggunakan merek selama 3 (tiga) tahun berturut-turut maka hak 205 merek pelaku usaha tersebut dapat dihapuskan oleh pengadilan, padahal pemberian perlindungan hak merek adalah selama 10 (sepuluh) tahun dan bisa diperpanjang lagi sehingga perlindungan yang diberikan pemerintah mengandung ketentuan yang tidak pasti dan dapat membuat pelaku usaha UMKM enggan untuk mengajukan pendaftaran mereknya; 3. Bahwa menurut Pemohon, frasa “Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa” dalam Pasal 74 UU 20/2016 mengandung ketidakpastian dalam penentuan merek terdaftar yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut karena tidak terdapat ukuran yang jelas. Sebab, Pasal 74 UU 20/2016 tidak menentukan lembaga mana yang berwenang untuk melakukan survei dan menyatakan jika suatu merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Oleh karena itu, pasal a quo telah membuka celah sengketa tanpa didasari dengan alasan hukum yang jelas dan tegas sehingga menimbulkan kepastian hukum terhadap merek yang sudah didaftarkan yang dapat dihapus melalui pengajuan gugatan ke Pengadian Niaga dan diambil alih oleh pihak lain secara sewenang-wenang. 4. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 74 ayat (1) UU 20/2016 dapat dijadikan sebagai alat untuk menjalankan praktik persaingan usaha yang tidak sehat dan mematikan pelaku usaha UMKM apalagi jika digunakan oleh pelaku usaha asing yang besar serta bertentangan dengan prinsip norma hak kekayaan intelektual yang menekankan pada sifat inovatif. Bahwa berdasarkan dalil permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah pada pokoknya agar menyatakan norma Pasal 74 UU 20/2016 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24 dan mengajukan 3 (tiga) orang Ahli yaitu Dr. Wagiman, S.Fil., S.H., M.H. yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2024, dan membaca keterangan tertulis Ahli yaitu Arief Dharmawan, S.E., MBA, BKP dan Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H., serta Pemohon juga telah 206 menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 27 Maret 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Maret 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Februari 2024 dan memberikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 19 Februari 2024. Selanjutnya, Presiden mengajukan Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.ARB., CRGP. Sebagai Ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal 19 Maret 2024 dan Presiden menyerahkan keterangan tertulis tambahan pada tanggal 22 Maret 2024 serta telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 27 Maret 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah menerima Amicus Brief (Pendapat Hukum Untuk Pengadilan) dari amicus curiae yang diajukan oleh Primastuti Purnamasari, S.H. dan Yovianko S.P. Siregar, S.H., melalui keterangan tertulis bertanggal 2 Mei 2024, yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2024. (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti surat/tulisan, Ahli, serta kesimpulan yang diajukan, keterangan DPR, keterangan Presiden, Ahli, dan kesimpulan serta keterangan amicus curiae sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah apakah norma Pasal 74 UU 20/2016 yang mengatur mengenai penghapusan terhadap merek terdaftar yang diajukan oleh pihak ketiga melalui gugatan ke pengadilan niaga jika tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, padahal dalam UU a quo memberikan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Terhadap dalil Pemohon a quo, sebelum mempertimbangkan 207 lebih lanjut permasalahan tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa merek merupakan tanda pembeda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, merek memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan barang dan jasa yang dapat melintasi batas wilayah negara sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum. Terlebih, di tengah kuatnya arus perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi maka pengaturan merek yang memadai sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan merek nasional di tengah perkembangan dimaksud. Dalam kaitan ini, pengaturan merek di Indonesia telah mengalami perkembangan secara terus menerus sejak tahun 1961. Diawali dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU 21/1961), yang digantikan kemudian dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (UU 19/1992), karena UU 21/1961 dinilai tidak sejalan lagi dengan semakin pesatnya komunikasi dan pola perdagangan antar bangsa yang sudah tidak lagi terikat pada batas-batas negara. Sehingga, menimbulkan saling ketergantungan antar bangsa baik dalam kebutuhan, kemampuan, maupun kemajuan teknologi yang mendorong pertumbuhan dunia sebagai pasar bagi produk-produk barang atau jasa yang dihasilkan. Perubahan dalam UU 19/1992 dimaksudkan untuk memberikan perluasan pengaturan agar lebih meningkatkan tata perdagangan barang dan jasa yang sehat dan bertanggung jawab dengan antara lain memasukkan materi pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas sesuai dengan Paris Convention for the Protection of Industrial Property. [3.12.2] Bahwa berkenaan dengan pengaturan ihwal “Penghapusan dan Pembatalan Merek” di Indonesia mulai diberlakukan sejak UU 19/1992 di mana penghapusan pendaftaran merek tersebut dapat dilakukan karena permintaan dari pemilik merek sendiri atau oleh karena prakarsa “Kantor Merek” dengan alasan merek tersebut tidak digunakan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau lebih 208 dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir; atau merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran [vide Pasal 51 UU 19/1992]. Penghapusan pendaftaran merek selanjutnya dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Selain pengaturan mengenai penghapusan merek, UU 19/1992 mulai mengatur mengenai mekanisme gugatan pembatalan merek yang dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan karena alasan, misalnya, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum atau tidak memiliki daya pembeda atau merek tersebut menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak [vide Pasal 5 dan Pasal 6 UU 19/1992]. Gugatan pembatalan pendaftaran merek tersebut diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Kecuali, jika merek tersebut mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum maka gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu. Dalam perkembangannya, Indonesia telah menerima perjanjian berkaitan dengan aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs) yang dihasilkan dalam berbagai perundingan multilateral dan telah meratifikasi persetujuan perundingan multilateral tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization), dengan maksud agar dapat mendukung kegiatan pembangunan nasional dan memberikan perlindungan bagi pemilik merek. Terkait dengan maksud tersebut, dilakukan penyempurnaan terhadap UU 19/1992 melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 (UU 14/1997). Salah satu bentuk penyempurnaan tersebut adalah dengan mengubah ketentuan ihwal “Penghapusan dan Pembatalan Merek”. Berkenaan dengan penghapusan merek, kembali ditegaskan bahwa Kantor Merek tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penghapusan merek baik atas prakarsa sendiri maupun berdasarkan permintaan pemilik merek yang bersangkutan. Terkait dengan penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Kantor Merek dapat dilakukan jika: (a) merek tersebut tidak digunakan berturut- turut selama 3 (tiga) tahun atau lebih dalam perdagangan barang dan/atau jasa 209 sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Kantor Merek; atau (b) merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar. Terkait dengan alasan pengecualian dimaksud ditentukan karena adanya: larangan impor; larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini, Kantor Merek secara aktif mencari bukti-bukti atau mendasarkan pada masukan dari masyarakat guna dijadikan bahan pertimbangan untuk dapat menghapus pendaftaran merek atas prakarsanya sendiri [vide Penjelasan Umum UU 14/1997]. Selanjutnya, terhadap penghapusan pendaftaran merek tersebut dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Namun, apabila pemilik merek keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran merek dibuka ruang untuk mengajukan keberatan dimaksud ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri lain yang akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden [vide Pasal 51 UU 14/1997]. [3.12.3] Bahwa lebih lanjut dalam upaya menjaga persaingan usaha yang sehat di tengah era perdagangan global dan juga sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, UU 19/1992 sebagaimana telah diubah dengan UU 14/1997 diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU 15/2001). Pada prinsipnya, ketentuan yang mengatur materi “Penghapusan dan Pembatalan Merek” tidak banyak mengalami perubahan jika disandingkan dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 61 UU 15/2001, kecuali berkaitan dengan perubahan nomenklatur kelembagaan serta penambahan subjek pihak ketiga yang juga dapat mengajukan penghapusan merek. Artinya, penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa direktorat jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan. Jika dilakukan karena prakarsa direktorat jenderal alasannya karena merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh direktorat jenderal; atau merek 210 digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar. Terkait dengan alasan pengecualian untuk dilakukan penghapusan merek karena tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa pada prinsipnya secara substansial hampir sama dengan pengaturan sebelumnya, yakni karena adanya: larangan impor; larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, penghapusan pendaftaran merek tersebut dicatat dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dalam hal pemilik merek keberatan terhadap keputusan penghapusan merek terdaftar tersebut dapat mengajukan keberatan, tidak lagi ke Pengadilan Negeri tetapi ke Pengadilan Niaga. Sementara itu, berkaitan dengan gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan karena alasan antara lain Pemohon beriktikad tidak baik, bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek masih sama dengan ketentuan sebelumnya, yakni 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan tersebut dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum [vide Pasal 69 UU 15/2001]. Ketentuan mengenai batas waktu untuk dilakukan penghapusan merek yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir yang ditentukan dalam berbagai undang-undang merek sejak tahun 1992 dan terus berlanjut hingga UU 20/2016, merupakan ketentuan yang diadopsi dari article 19 Annex IC TRIPs yang menyatakan bahwa: If use is required to maintain a registration, the registration may be cancelled only after an uninterrupted period of at least three years of non- use, unless valid reasons based on the existence of obstacles to such use are shown by the trademark owner. Circumstances arising independently of the will of the owner of the trademark which constitute an obstacle to the 211 use of the trademark, such as import restrictions on or other government requirements for goods or services protected by the trademark, shall be recognized as valid reasons for non-use. Berkenaan dengan batas waktu penghapusan merek yang tidak digunakan (non-use) dari daftar merek, setiap negara tidak mengatur secara sama sebagaimana yang ditentukan dalam Article 19 Annex IC TRIPs karena TRIPs pada prinsipnya hanya menentukan batas minimal 3 (tiga) tahun. Artinya, negara-negara peserta diberi keleluasaan untuk menentukan batas waktu tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan batas minimum yang telah disepakati dalam TRIPs. Oleh karena itu, beberapa negara menerapkan batas waktu merek non-use untuk dihapus dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, misalnya Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Terdapat pula negara yang menentukan batasan waktu tidak digunakannya merek untuk dihapuskan adalah 5 (lima) tahun, misalnya Singapura, Inggris, Jerman, dan Norwegia. Pada umumnya, perbedaan pengaturan ini disebabkan adanya perbedaan sistem hukum pada negara-negara anggota TRIPs Agreement. Negara yang menganut common law system dalam sistem hukum mereknya mengakui dua prinsip merek sekaligus, yaitu prinsip first to file (perlindungan merek diberikan kepada siapa yang pertama kali mendaftarkan merek) dan prinsip first to use (perlindungan merek diberikan kepada siapa yang pertama kali menggunakan merek) sehingga pengaturan mengenai jangka waktu penghapusan merek menggunakan rentang waktu yang lebih lama, yaitu 5 (lima) tahun. Berbeda halnya dengan negara yang menganut common law system, bagi negara yang menganut civil law system cenderung menggunakan prinsip first to file dalam sistem pelindungan merek sehingga mensyaratkan adanya pendaftaran terhadap suatu merek apabila merek tersebut ingin dilindungi oleh negara. Dengan kata lain, suatu merek mendapatkan perlindungan hukum setelah merek tersebut terdaftar. Terlepas dari sistem hukum tersebut di atas, berhubung sistem hukum Indonesia berkarakter Pancasila, maka sebagai negara yang dipengaruhi oleh tradisi civil law, Indonesia menganut asas first to file dalam sistem pendaftaran merek, sehingga negara memberikan perlindungan terhadap suatu merek apabila telah dilakukan pendaftaran. Artinya, hak eksklusif atas suatu merek akan timbul dan diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang sudah mengajukan permohonan pendaftarannya dan kemudian disetujui untuk didaftar oleh lembaga yang 212 berwenang. Meskipun terdapat suatu merek yang pada praktiknya telah digunakan sejak lama, oleh karena itu, apabila merek tersebut tidak diajukan permohonan pendaftarannya, pengguna merek tidak dapat mengklaim sebagai pemilik yang sah dan mendapatkan perlindungan eksklusif atas merek. Bertolak dari uraian di atas, pilihan batasan waktu non-use tersebut diserahkan pada kebijakan masing-masing negara penandatangan TRIPs, karena yang terpenting adalah merek yang telah didaftar tersebut digunakan dalam rangka perdagangan barang atau jasa. Sebab, hak atas merek sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin (lisensi) kepada pihak lain untuk menggunakannya. Artinya, merek yang telah terdaftar tidak boleh hanya untuk disimpan tetapi harus digunakan dalam perdagangan barang atau jasa sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. [3.13] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang mempersoalkan norma Pasal 74 UU 20/2016 bertentangan dengan hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang dan tidak memberikan keadilan bagi pemilik merek yang terdaftar dalam menjalankan usaha dalam skala UMKM dalam rangka mendukung perekonomian nasional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa dalil Pemohon yang mengaitkan norma Pasal 74 UU 20/2016 dengan persoalan kesewenang-wenangan dikarenakan menurut Pemohon dalam UU 20/2016 terdapat pengaturan perlindungan terhadap merek terdaftar yang ditentukan selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang [vide Pasal 35 UU 20/2016]. Sementara itu, penghapusan terhadap merek terdaftar adalah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut apabila merek tersebut tidak digunakan (non-use). Berkaitan dengan hal ini, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa merek sebagai bagian dari kekayaan hak intelektual merupakan penanda antara merek 213 satu dan lainnya yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut agar dapat membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa [vide Pasal 1 angka 1 UU 20/2016]. Merek baru akan menimbulkan perlindungan setelah merek tersebut terdaftar dan telah diterbitkan sertifikat merek, in casu oleh Menteri Hukum dan HAM. Terhadap hak atas merek tersebut, barulah lahir suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan [vide Pasal 35 UU 20/2016]. Terhadap merek terdaftar inilah diberikan pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu pelindungan tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama selama merek tersebut digunakan. Dengan mendasarkan pada pengertian merek sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 UU 20/2016, terhadap merek yang telah terdaftar pada prinsipnya harus digunakan supaya dalam dunia perdagangan barang dan jasa, konsumen dapat dengan mudah mencari merek barang atau jasa dengan merek yang terdaftar dimaksud. Selain itu, keberadaan merek yang digunakan tersebut akan meningkatkan kepercayaan calon konsumen terhadap kualitas produk yang dijual jika dibandingkan dengan produk tanpa merek. Lebih lanjut, Pasal 74 UU 20/2016 mengatur agar tidak terjadi merek yang telah didaftarkan namun tidak digunakan (non-use). Oleh karena itu, jika dikaitkan dalil Pemohon dengan Pasal 35 UU 20/2016, yang dimaksud dengan perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang adalah terhadap merek yang telah terdaftar dan digunakan oleh pemiliknya atau kepada pihak lain karena adanya perjanjian lisensi. Dengan demikian, prinsip pokoknya adalah merek terdaftar tersebut harus digunakan dalam aktivitas perdagangan barang atau jasa, bukan dengan maksud hanya untuk mendapatkan hak atas merek yang didaftarkan, namun tidak digunakan. Oleh karena itu, menghilangkan sama sekali norma Pasal 74 UU 20/2016 sebagaimana petitum Pemohon justru tidak sejalan dengan maksud perlindungan merek yang ditentukan dalam Pasal 35 UU 20/2016. Terlebih, perlindungan merek tidak hadir secara otomatis karena 214 seseorang yang ingin mendapatkan hak atas merek dan perlindungannya harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada negara [vide Pasal 4 UU 20/2016]. Artinya, tanpa adanya pendaftaran, hak eksklusif atas merek tidak akan timbul, sehingga suatu merek tidak akan mendapatkan perlindungan dari negara. Oleh karena itu, merek yang telah didaftarkan harus dipergunakan dalam suatu kegiatan produksi dan/atau perdagangan, dan apabila tidak tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan penghapusan merek ke Pengadilan Niaga [vide Pasal 74 ayat (1) UU 20/2016]. Artinya, ketentuan di atas menunjukkan bahwa suatu merek terdaftar haruslah digunakan secara aktif dalam suatu kegiatan perdagangan barang atau jasa oleh pemilik haknya. Apabila merek terdaftar tidak dipergunakan dalam suatu kegiatan produksi dan/atau perdagangan justru akan berdampak negatif terhadap perekonomian. Artinya, merek terdaftar yang tidak digunakan (non-use) berpotensi menjadi beban bagi negara karena negara harus melindungi merek terdaftar tersebut dengan menolak permohonan pendaftaran merek baik yang memiliki persamaan secara keseluruhannya atau pokoknya dengan merek terdaftar. Selain itu, penggunaan merek terdaftar secara terus-menerus juga sejalan dengan tujuan perlindungan negara terhadap hak kekayaan intelektual yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk melindungi pemilik merek dari tindakan pencurian hak intelektual, pemalsuan, dan penggunaan secara ilegal oleh pihak lain. Perlindungan tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, mendorong inovasi, dan memberikan insentif kepada warga negara untuk mengembangkan dan memelihara merek mereka yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing nasional di pasar global. Terlebih, industri ekonomi Indonesia mempunyai ciri khusus dan berbasis pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sehingga memerlukan pengaturan dan perlindungan sesuai dengan amanat UUD 1945 yang bersendikan ekonomi Pancasila. Oleh karena itu, perlindungan terhadap UMKM harus benar- benar diperhatikan. Bahwa perlindungan terhadap UMKM juga telah ditekankan dalam UU 20/2016 yang memberikan dasar filosofis yang mengakui bahwa merek tidak hanya 215 menjadi identitas bisnis, tetapi juga alat yang dapat meningkatkan daya saing UMKM. Dengan demikian, ketentuan mengenai merek yang telah didaftarkan namun tidak digunakan (non-use) haruslah disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan Indonesia. [3.13.2] Bahwa berkenaan dengan batas waktu penghapusan merek yang tidak digunakan (non-use) yang dibatasi dengan rumusan frasa “selama 3 (tiga) tahun berturut-turut” [vide Pasal 74 ayat (1) UU 20/2016], telah digunakan dalam undang- undang merek sejak tahun 1992, in casu UU 19/1992, sekalipun pada saat itu Indonesia belum mengesahkan TRIPs namun secara ajeg dalam setiap kali perubahan undang-undang merek rumusan ketentuan tersebut tidak berubah. Indonesia baru mengesahkan TRIPs pada tahun 1994 [vide UU 7/1994]. Dalam Article 19 Annex IC TRIPs pada prinsipnya tidak menentukan secara definitif batasan waktu penghapusan merek dari daftar jika merek tidak digunakan karena rumusannya menentukan, “If use is required to maintain a registration, the registration may be cancelled only after an uninterrupted period of at least 3 years of non-use, unless valid reasons based on the existence of obstacles to such use are shown by the trade mark owner…”. Ketentuan dimaksud menjelaskan bahwa adanya batasan waktu tidak digunakannya suatu merek yang terdaftar sekurang- kurangnya 3 (tiga) tahun berturut-turut, kecuali pemilik hak merek dapat membuktikan adanya alasan yang sah tentang kendala dalam penggunaan merek tersebut. Berkenaan dengan ketentuan TRIPs tersebut masing-masing negara menerapkannya secara berbeda-beda sebagaimana telah diuraikan pada Sub-paragraf [3.12.3]. [3.13.3] Bahwa dengan adanya ketentuan pengaturan batasan waktu non-use selama 3 (tiga) tahun berturut-turut bukan berarti secara otomatis bagi pemilik merek tersebut akan dihapus mereknya dari daftar merek. Dalam kaitan ini, UU 20/2016 menentukan alasan-alasan pengecualian penghapusan tersebut. Persoalannya, alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 74 ayat (2) UU 20/2016 tersebut merupakan pengaturan yang sama persis dengan yang pernah diatur sejak UU 14/1997 tanpa dilakukan evaluasi sesuai dengan perkembangan keadaan/kondisi. Alasan untuk pengecualian dimaksud adalah karena adanya: (a) larangan impor; (b) larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang 216 yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau (c) larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dalam empat kali perubahan dan/atau penggantian undang-undang merek, ketentuan alasan pengecualian tersebut dirumuskan sama dan tidak ditindaklanjuti dengan penerbitan peraturan pemerintah yang telah diamanatkan sejak tahun 1997. Oleh karena itu, dalam batas penalaran yang wajar, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, tatkala seluruh negara memberlakukan pembatasan ruang gerak manusia karena adanya Pandemi COVID-19 berimplikasi pada pemilik merek yang tidak dapat menggunakan merek yang terdaftar untuk memproduksi barang atau jasa sebagaimana kondisi normal. Sementara itu, jika dikaitkan dengan konsiderans menimbang huruf a UU 20/2016 yang menyatakan, “bahwa dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, perizinan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, pelindungan konsumen, serta pelindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri”. Dalam konteks ini, dalil Pemohon telah ternyata berkorespondensi dengan maksud dibentuknya UU 20/2016, yang menekankan pada perlindungan UMKM. Namun demikian, membatalkan norma Pasal 74 ayat (1) UU 20/2016 hanya untuk memberikan pembedaan merek yang dimiliki UMKM dengan non UMKM, tidak dapat dipenuhi/dilakukan karena hal tersebut justru akan bertentangan dengan prinsip national treatment [vide the TRIPs Agreement, Annex 1C, Article 3 and Article 4]. Sejalan dengan maksud dibentuknya UU 20/2016 tersebut, ketentuan non-use yang mengadopsi Article 19 TRIPs hanya menentukan batas minimal non-use di mana setiap negara dapat menentukan sendiri batas waktu non- use tersebut. Sekalipun Indonesia menganut asas first to file, sebagaimana kecenderungan negara yang menganut civil law system, namun dengan memperhatikan kondisi kekhususan perekonomian bangsa Indonesia yang bertumpu pada UMKM maka dinilai perlu dilakukan penyesuaian batas waktu non- use dalam penggunaan merek yang semula ditentukan selama “3 (tiga) tahun” menjadi, selama “5 (lima) tahun” berturut-turut. Dengan adanya penyesuaian tersebut memberikan ruang waktu yang cukup bagi pemilik merek terdaftar dalam 217 hal terjadi keadaan/kondisi di luar batas kemampuan manusia (force majeure), misalnya seperti bencana alam dan pandemi. Pemilik merek, in casu pengusaha skala UMKM masih memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan kembali produksi barang atau jasa dengan merek terdaftar. Hal ini sejalan pula dengan maksud dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU 20/2008). Artinya, pemerintah dan pemerintah daerah juga memiliki waktu yang cukup untuk memberdayakan UMKM sebagaimana maksud UU 20/2008 agar iklim usaha menjadi lebih sehat dalam rangka memperkuat fondasi perekonomian Indonesia sebagaimana maksud Pasal 33 UUD 1945 [vide Pasal 7 UU 20/2008]. Adanya penyesuaian batas waktu non-use tersebut tidak dimaksudkan untuk mengabaikan perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di mana pemilik merek agar tidak terkena prinsip non-use dapat menggunakan cara perdagangan secara online supaya merek terdaftar tersebut tidak terhitung sebagai non-use. Lebih dari itu, untuk menentukan penghapusan merek terdaftar non-use perlu didukung dengan data yang memadai mengenai tidak digunakannya merek terdaftar secara berturut-turut, misalnya melalui proses survei yang jelas, terukur, dan transparan oleh pihak-pihak yang kompeten dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Ihwal demikian, merupakan bagian dari upaya negara mendorong terciptanya iklim usaha dengan persaingan yang sehat sebagaimana maksud dibentuknya UU 20/2016. [3.13.4] Bahwa lebih lanjut, pentingnya dilakukan penyesuaian batas waktu non- use menjadi selama 5 (lima) tahun berturut-turut ini berkaitan erat dengan waktu yang juga ditentukan untuk pembatalan merek yang juga diatur jangka waktunya adalah 5 (lima) tahun sebagaimana termaktub dalam Pasal 77 ayat (1) UU 20/2016. Sekalipun antara penghapusan dan pembatalan merupakan hal yang berbeda namun pengaturannya ditempatkan pada Bab yang sama dalam UU 20/2016, yakni Bab mengenai “Penghapusan dan Pembatalan Merek” karena keduanya memiliki konsekuensi hukum yang sama. Dalam kaitan ini, pembatalan merek terdaftar tersebut dapat diajukan gugatan oleh pihak yang berkepentingan karena alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU 20/2016 antara lain karena bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum [vide Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 218 20/2016] atau jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis [vide Pasal 21 ayat (1) huruf a UU 20/2016]. Gugatan pembatalan pendaftaran merek tersebut hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Berbeda halnya, jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang- undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum maka gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa perlu memperhatikan batas waktu tersebut. Dengan demikian, tanpa bermaksud mengabaikan kecenderungan negara yang menganut civil law system, adanya penyesuaian batas waktu tidak digunakannya merek terdaftar adalah 5 (lima) tahun untuk memberikan keadilan bagi semua pemilik merek terdaftar sehingga tidak bertentangan dengan prinsip national treatment serta selaras dengan pengaturan yang terdapat dalam pembatalan merek. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang mempersoalkan inkonstitusionalitas Pasal 74 ayat (1) UU 20/2016, khususnya frasa “3 (tiga) tahun” adalah beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang mempersoalkan pula konstitusionalitas norma Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3) UU 20/2016, di mana kedua ayat a quo turut diuji Pemohon karena keduanya merujuk pada Pasal 74 ayat (1) UU 20/2016. Oleh karena itu, menurut Pemohon merupakan satu kesatuan dengan norma Pasal 74 UU 20/2016. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.14.1] Bahwa terhadap norma Pasal 74 ayat (2) UU 20/2016, menurut Mahkamah norma a quo mengatur mengenai alasan-alasan lain yang dapat menghindarkan Pemilik merek dari dikabulkannya gugatan penghapusan merek. Pengadilan Niaga tidak serta merta akan menghapus merek jika alasan tidak digunakannya merek tersebut karena (a) adanya larangan impor; (b) adanya larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan 219 atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau (c) adanya larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Menurut Mahkamah, keberadaan Pasal 74 ayat (2) UU 20/2016 masih relevan dan diperlukan, jika Pasal a quo dinyatakan inkonstitusional sebagaimana petitum Pemohon justru akan menghilangkan alasan pengecualian yang akan menghindarkan dikabulkannya gugatan merek yang digugat pihak ketiga dengan alasan tidak digunakannya merek untuk jangka waktu tertentu. Namun demikian, jika dicermati secara saksama norma Pasal 74 ayat (2) UU a quo, khususnya pada huruf c, masih mengandung ketidaklengkapan alasan dalam mengatur alasan pengecualian karena hanya menyatakan “adanya larangan serupa lainnya”. Rumusan tersebut belum menegaskan lingkup dari “larangan serupa lainnya” sebab dalam Penjelasannya hanya dinyatakan “cukup jelas”. Dalam kaitan ini, penting adanya penegasan lingkup larangan serupa lainnya dimaksud termasuk jika terjadi keadaan/kondisi force majeure, antara lain krisis ekonomi dan moneter, bencana alam, dan pandemi. Hal tersebut dapat mempengaruhi iklim perekonomian masyarakat baik dari sisi pengusaha atau pemilik merek dengan konsumen. Artinya, keadaan/kondisi force majeure dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pemilik merek tidak dapat menggunakan merek yang terdaftar (non-use) atau tidak dapat menjalankan usahanya secara normal. Bahwa berkenaan dengan hal ini, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Peraturan Pemerintah, dalam keterangan tambahannya, Presiden juga telah menjelaskan implementasi dari frasa “larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” sebagaimana norma Pasal 74 ayat (2) huruf c UU 20/2016. Pemerintah telah menerbitkan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Peraturan Pemerintah a quo mengatur mengenai pembatasan penggunaan merek yang berkaitan dengan produk tembakau. Bagi setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau diberlakukan pembatasan penggunaan kata tertentu, pengendalian promosi produk tembakau dengan tidak menggunakan logo dan/atau merek produk tembakau pada produk atau barang bukan produk tembakau, pada suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan, mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan tidak 220 menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau termasuk brand image produk tembakau dan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau termasuk brand image produk tembakau. Selain itu juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pada tahun 2023 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia. Dalam kaitan ini, pemerintah menyatakan pula bahwa mengenai penggunaan suatu merek terdaftar tidak harus selalu secara konvensional (offline) tetapi dapat juga dilakukan secara digital (online/marketplace). Namun, hal tersebut belum memberikan kejelasan mengenai perlindungan terhadap pemilik merek terdaftar yang terdampak oleh keadaan/kondisi force majeure yang dapat dikecualikan dari pencabutan hak mereknya karena non-use sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) UU 20/2016. Terlebih dalam keterangan tambahannya, Presiden menyatakan, tidak ada peraturan pemerintah yang secara spesifik mengatur atau membatasi penggunaan merek pada saat Pandemi COVID-19 (vide keterangan tambahan Presiden, hlm 19). Oleh karena itu, mengingat pentingnya keberadaan norma Pasal 74 ayat (2) UU 20/2016, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan penegasan lingkup “larangan serupa lainnya” dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c UU 20/2016, termasuk keadaan/kondisi force majeure yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari alasan pengecualian dalam norma Pasal 74 ayat (2) UU 20/2016. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang mempersoalkan inkonstitusionalitas norma Pasal 74 ayat (2) UU 20/2016 khususnya frasa “larangan serupa lainnya” dalam norma Pasal 74 ayat (2) huruf c adalah beralasan menurut hukum. [3.14.2] Bahwa sementara itu, terkait dengan dalil Pemohon yang juga mempersoalkan norma Pasal 74 ayat (3) UU 20/2016 namun tidak memberikan alasan yang jelas mengapa Pasal a quo harus dinyatakan inkonstitusional. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama norma Pasal a quo, menurut Mahkamah, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma karena Pasal a quo merupakan 221 konsekuensi dari norma Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU 20/2016. Oleh karena itu, diperlukan adanya ketentuan yang mengatur ihwal pencatatan dan pengumuman jika dilakukan penghapusan merek terdaftar akibat adanya gugatan merek jika tidak digunakan untuk jangka waktu tertentu (non-use). Dengan demikian, menurut Mahkamah norma Pasal 74 ayat (3) UU 20/2016 tidak menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, justru sebaliknya akan menimbulkan ketidakpastian hukum jika norma a quo dinyatakan inkonstitusional seperti yang diinginkan oleh Pemohon. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang mempersoalkan inkonstitusionalitas norma Pasal 74 ayat (3) UU 20/2016 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU 20/2016 bertentangan dengan perlindungan hak milik dari tindakan sewenang-wenang sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Meskipun, amar putusan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon. Sedangkan, terkait dengan norma Pasal 74 ayat (3) UU 20/2016 telah ternyata tidak melanggar hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tidak sebagaimana yang didalilkan Pemohon sehingga dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU 20/2016 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 222 [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon sepanjang norma Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU 20/2016 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [4.4] Pokok permohonan Pemohon sepanjang norma Pasal 74 ayat (3) UU 20/2016 adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan frasa “3 (tiga) tahun” dalam norma Pasal 74 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) tahun”. Sehingga, norma Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) selengkapnya berbunyi “Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang 223 berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir”. 3. Menyatakan frasa “larangan serupa lainnya” dalam norma Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup “termasuk dalam kondisi force majeure”. Sehingga, norma Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) selengkapnya berbunyi “c. larangan serupa lainnya, termasuk dalam kondisi force majeure yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; 5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 11.24 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau 224 kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Ridwan Mansyur ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Ria Indriyani