143/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 143/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Muhamad Amir Rahayaan, S.H. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja Alamat : Jalan Senen Raya No. 9, RT/RW 09/09, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat Selanjutnya disebut ----------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Hamka Arsad Refra Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja Alamat : Jalan Senen Raya No. 9, RT/RW 09/09, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat Selanjutnya disebut ---------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Harso Ohoiwer Pekerjaan : Advokat Alamat : Kampung Melayu Kecil 2, RT/RW 001/010, Kecamatan Tebet Kota Jakarta Timur Selanjutnya disebut ---------------------------------------------------------- Pemohon III; 2 4. Nama : Hasanudin Raharusun Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja Alamat : Jalan Balai Rakayat No. 37 RT/RW 08/10, Kota Jakarta Timur Selanjutnya disebut --------------------------------------------------------- Pemohon IV; Selanjutnya, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai ----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 September 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 September 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 118/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 143/PUU- XXII/2024 pada tanggal 3 Oktober 2024, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Oktober 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Wewenang dan lingkup kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD 1945, berdasarkan ketentuan sebagai berikut: a. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawanya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” b. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 3 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Selain itu ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 sebagai berikut: a. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU MK”): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...” b. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Kekuasaan Kehakiman”): “Menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...” c. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU PPP”): 4 “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” d. Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai “PMK PUU”): “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. e. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) PMK PUU “(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materil. … (4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materil muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perpu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.” 3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kepentingan Konstitusional Para Pemohon 5 1. Para Pemohon selaku warga negara Indonesia yang sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 (1) yang berbunyi sebagai berikut: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarkat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 2. MK dalam putusan perkara No. 006/PUU-III/2005 dan 011/PUU- V/2007 merumuskan secara lebih ketat adanya persyaratan legal standing berdasarkan hak konstitusional pemohon yaitu: a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan pasal yang pengujiannya yang dimohonkan Para Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Para Pemohon, pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: 6 a. Pasal 27 (1) UUD 1945; “Segala warga negara bersamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjujung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” b. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945; “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” c. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” d. Pasal 4 (1) a… Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai “PMK PUU”): “Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.” 4. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pasal 218 ayat (1) yang sebagaimana berbunyi “Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”. Pasal 218 ayat (2) “tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Selanjutnya pada Pasal 219 “setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau menyebar luaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak dengan kategoti IV’’; 7 5. Prinsipnya Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional, kendati Para Pemohon melihat pengkhususan pasal penghinaan dengan rumus perlindungan jabatan Presiden atau Wakil Presiden merupakan pemerosotan nilai-nilai konstitusi dengan membeda-bedakan antara Presdien atau Wakil Presiden dengan warga negara; 6. Dengan demikian menurut penalaran yang wajar bahwa pengaturan pasal pasal a quo lebih tepat digunakan dalam sistem negara monarki atau monarki konstitusional, dan sisi lain akan menimbulkan kediktatoran penguasa dalam menjalakan roda pemerintahan serta akan menimbulkan ketakutan dimasa yang akan datang karena pasal ini memberikan ancaman terhadap aspirasi-aspirasi rakyat dalam menyampaikan pendapatnya dalam negara demokrasi; 7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Para Pemohon mengalami kerugian konstitusionalitas dengan berlakunya Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian Para Pemohon berhak mengajukan pengujian materil dalam permohonan a quo. III. POSITA 1. Hubungan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 Dengan Perkara A Quo. Pengaturan Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 219 UU No. 1 Tahun 2023, hal ini tidak sejalan dengan prinsip asas kesamaan dimata hukum. Pasal 217 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didepan hukum dan pemerintah dengan tidak ada kecualinya. Gustaf Radbruch mengemukakan ada tiga dasar hukum atau tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfatan dan kepastian. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejatrahan dan kemakmuran masyarkat. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti sempit yakni keamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut, sedangkan 8 kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang ditaati; 2. Konsep Primus Inte Pares Alasan lain yang dikemukakan oleh pemerintah soal pasal penghinaan Presiden atau Wakil Presiden dengan alasan primus inter parees (pertama dari yang sedarajat) yang dimana pengistilahan ini merujuk pada hak spesial jabatan Presiden atau Wakil Presiden. Dengan demikian jabatan Presiden atau Wakil Presiden dalam pengaturan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 pada pasal yang sedang diuji tersebut dimaknai oleh pemerintah sebagai simbol negara. Tentu hal demikian tidak sesuai dengan penjabaran Undang Undang Dasar 1945 Pasal 36A yang menerangkan bahwa Lambang Negara ialah Garuda, Pancasila dengan semboyan Bineka Tunggal Ika. Para pemohon pada dasarnya tidak menolak penghinaan atau dengan kata lain tidak memperoleh hak seorang warga negara untuk menyampaikan bahasa baik berupa verbal maupun non verbal dengan maksud untuk menyerang kehormatan antar sesama warga negara, kendati yang menjadi persoalan mendasar bagi Para Pemohon adalah terdapat pengaturan Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 219 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 dengan rumusan pengkususan pasal penghinaan terhadap jabatan Presiden atau Wakil Presiden. Selanjutnya menurut Para Pemohon dalam hal pengaturan Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 219 tidak relevan bila menggunakan alasan Primus Inter Pares. Primus Inter Pares pada dasarnya berfungsi dalam hal untuk menunjang tugas kinerja kenegaraan Presiden atau Wakil Presiden, seperti misalnya mendapatkan hak pengawalan oleh paspampres, hak menempati rumah dinas. Selain hak yang diperoleh Prsiden atau Wakil Presiden, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Presiden mempunyai Hak spesial atau dalam Bahasa yang sering dipakai oleh Para Pemohon yakni kedudukan jabatan Presiden sebagai posisi jabatan yang merangkap dalam sistem trias politician atau pemisahan kekuasaan menjadi tiga jenis kekuasaan yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Preisden memperoleh hak kewenangan di dalam Eksekutif sebagai kepala pemerintahan, sedangkan memeroleh hak dalam Legislatif salah satu kewenangan 9 sebagai pihak yang dapat mengajukan RUU APBN yang tidak dapat diajukan oleh legislatif dalam hal ini DPR, walaupun DPR punya kewenagan untuk mengajukan RUU namun terdapat pengecualian selain RUU APBN, kedudukan DPR sebagai pihak yang sifatnya menyetujui dan membahas bersama dengan pemerintah, kemudian kewenangan Prsiden dalam kekuasaan yudiaktif yaitu memberi Grasi, Rehabilitasi, Amnesti dan Abolisi; 3. Sejarah Penghinaan Kepala Negara di Indonesia Penghinaan kepada kepala negara, raja atau penguasa dalam istilah Prancis sering disebut dengan lese majeste atau lese majesty. Istilah ini digunakan untuk sebuah tindakan atau kejahatan yang mengarah pada kurangnya rasa hormat atau minimnya penghormatan terhadap raja atau ratu maupun penguasa dalam suatu sistem ketatanegaraan berbentuk monarki (kerajaan). Pemaknaan mengenai lese majeste ini diartikan sebagai sebuah kedaulatan yang terluka. Karena dalam tatanan monarki raja atau ratu menjadi sebuah simbol dalam sebuah negara yang wajib dihormati dan dimuliakan keberadaannya. Karena raja atau ratu merupakan wakil dari tuhan untuk memimpin suatu rakyat dalam suatu wilayah yang sudah ditentukan. Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden kemudian dibahas lebih lanjut dalam artikel 111 Wvs yang didalamnya memberikan pengaturan mengenai opzettelihke beleedging den Koning of der Koningin. Waktu itu, dalam ketentuan yang berlaku menghina Presiden dan Wakil Presiden dikenai hukuman paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 300 golden. Kemudian pada akhirnya pada tahun 1915, yakni lebih tepatnya tanggal 15 oktober dikeluarkanlah Koninlijk Besluit nomor 33 yang sekaligus di dalamnya mengatur tentang pemberlakuan Wetboek van Stafrecht voor Nederlans- Indie (Wvs Nederlands-Indie). Walaupun pada kenyataannya hukum tersebut mulai diberlakukan secara formal dan mengikat setelah dinyatakan dalam Staatsblad 1915 nomor 732. Ketika penjajahan Belanda berakhir yang mana kemudian berganti pada masa penjajahan Jepang. Walaupun sudah terjadi pergantian penjajahan, hukum peninggan Belanda tetap diterapkan dalam keseharian di wilayah jajahan Indonesia. Hal ini termuat berdasarkan Osamu Seirei nomor 1 tahun 1942, dimana dalam 10 ketentuan Pasal 3 dari aturan Osamu Seirei tersebut menyatakan bahwa seluruh badan pemerintahan beserta kekuasaannya, hukum dan undang- undang dari pemerintahan terdahulu dinyatakan sah dan diakui dalam waktu tertentu asal tidak bertentangan dan menyalahi pemerintahan militer. Penerapan hukum kolonial Belanda ini pun kemudian berlanjut sampai setelah negara Indonesia mengumumkan kemerdekaannya, yakni pada 17 Agustus 1945. Walaupun ada beberapa organ-organ hukum yang sudah diseleraskan dengan kebutuhan hukum negara waktu itu, namun ketentuan hukum masih menganut peninggalan Belanda. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang bunyinya “segala bentuk peraturan perundang- undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum ada aturan yang baru menurut Undang-Undang Dasar”. Kemudian tidak berjarak lama muncul aturan Oendang-Oendang 1946 nomor 1 tentang Peraturan Hoekoem Pidana yang merubah nama WvS Nederlands- Indie menjadi WvS atau Kitab Oendang-Oendang Hoekoem Pidana yang diberlakukan sampai sekarang, atau yang masih berlaku sebelum KUHP yang baru dijalankan. Negara Indonesia sendiri sebenarnya kurang begitu memahami konsep jabatan kepala negara sebagaimana yang ada di negeri Belanda. Oleh karena itu pasal mengenai jabatan kepala negara selanjutnya dikontekstualisasikan menjadi pasal perlindungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Dalam ketetapan pada pasal 8 angka 24 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 menyebutkan jika kata Koning of der Koningin pada Pasal 134 KUHP diganti dengan Presiden dan Wakil Presiden. Perubahan penyebutan itu didasarkan karena kedudukan Presiden di Indonesia bukan sekedar menjadi kepala pemerintahan, namun sekaligus juga menjadi kepala negara. Maka selanjutnya, artikel 111 Nederlands WvS yang pada saat itu ditujukan kepala raja dan ratu Belanda sebagai simbol dari negara, diturunkan menjadi Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 yang kemudian menjadi cikal bakal pemerintahan di negara tersebut. Ketentuan ini sebagaimana yang diatur dalam artikel 42 Konstitusi Belanda yang berbunyi: a. Pemerintah terdiri atas Raja dan Menteri; 11 b. Pelaksanaan atas pemerintahan dilakukan oleh Menteri, bukan Raja; Perbedaan signifikan inilah yang dinilai membuat penerapan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menuai problematika yang serius. Karena selain kemutlakan negara Indonesia menganut sistem Presidensil yang memberikan hak rakyat untuk mengawal jalannya pemerintahan, dan memberikan respon atas tindakan pemimpinnya. Ketetapan ini juga akan mempengaruhi kualitas pemerintahan ke depannya, karena rakyat yang seharusnya menjadi check and balance pemerintah akan sedikit ketakutan untuk menyampaikan kritiknya, meskipun sudah diberi batasan yang jelas antara mengkritik dan menghina, namun hukum berjalan sesuai dengan penafsiran dari individu. Keputusan menghidupkan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di negara yang manganut presidensialisme sangat membahayakan. Karena posisi Indonesia bukanlah seperti negara dengan sistem kerajaan layaknya Belanda. Karena negara dengan corak kerajaan memposisikan raja atau ratu dengan anggapan akan semakin memberikan kekuatan perlindungan, sebab raja atau ratu dalam pemerintahan ini diyakini selalu pada penyebutan pasal atau penghinaan terhadap Presiden. Delik ditinjau dari ketatanegaraan, negara Indonesia dan Belanda sudah jelas mengalami perbedaan yang mendasar. Karena dalam satu sisi negara Indonesia menganut sistem presidensialisme dan negara Belanda menempatkan kedudukan pemerintahannya pada sistem Kerajaan. Otomatis ciri dari sistem kerajaan ini memberikan kedudukan kepada seorang raja atau ratu yang melekat pada negara. Artinya raja atau ratu dalam sistem kerajaan merupakan simbol negara yang wajib dihormati layaknya seperti menghormati negara itu sendiri. 4. Konsep Human Dignity Konsep dignitas hominis dalam pemikiran Romawi klasik sebagian besar berarti 'status'. Kehormatan dan rasa hormat harus diberikan kepada seseorang yang layak mendapatkan kehormatan dan rasa hormat itu karena status tertentu yang dimilikinya. Jadi, pengangkatan ke jabatan publik tertentu membawa serta dignitas. Seperti yang ditulis Cancik, istilah 'menunjukkan kelayakan, aspek luar dari peran sosial seseorang 12 yang membangkitkan rasa hormat, dan mewujudkan kharisma dan penghargaan yang memimpin dalam jabatan, pangkat atau kepribadian'. Memang, dignitas tidak terbatas pada manusia dan diterapkan pada lembaga dan negara itu sendiri. Konsep martabat ini telah lama dimasukkan dalam beberapa sistem hukum dalam konteks hukum privat sebagai dasar untuk memberikan perlindungan bagi martabat dalam arti status, reputasi, dan hak istimewa. Bill of Rights Inggris tahun 1689, misalnya, merujuk pada 'Mahkota dan martabat kerajaan'. Pada dasarnya, konsep martabat manusia adalah keyakinan bahwa semua orang memiliki nilai khusus yang semata-mata terkait dengan kemanusiaan mereka. Nilai ini tidak ada hubungannya dengan kelas, ras, jenis kelamin, agama, kemampuan, atau faktor lain apa pun selain dari sifat manusia itu sendiri. Istilah “martabat” telah berevolusi selama bertahun-tahun. Awalnya, kata-kata Latin, Inggris, dan Prancis untuk martabat tidak ada hubungannya dengan nilai bawaan seseorang. Itu lebih dekat dengan “jasa” seseorang. Jika seseorang “bermartabat,” itu berarti mereka memiliki status tinggi. Mereka berasal dari keluarga kerajaan atau gereja, atau, paling tidak, mereka punya uang. Karena alasan ini, “martabat manusia” tidak muncul dalam Deklarasi Kemerdekaan AS atau Konstitusi. Martabat manusia mengakui nilai yang setara, hakiki, dan tidak dapat dicabut dari setiap orang. Martabat manusia menyentuh setiap aspek penting dari pengalaman manusia, mulai dari identitas seksual dan gender, hingga kewarganegaraan, kesetaraan dan privasi, pendidikan dan pekerjaan, perawatan kesehatan, dan banyak lagi. Dalam setiap aspek kehidupan, orang memiliki hak untuk diperlakukan dengan bermartabat. Bidang hak atas martabat muncul dari buku Erin Daly, Dignity Rights: Courts, Constitutions, and the Worth of the Human Person, yang merupakan buku pertama yang mengkatalogkan yurisprudensi martabat yang muncul dalam skala global sepenuhnya dan menggambarkan penerimaan martabat dalam hukum sebagai masalah hak yang dapat ditindaklanjuti. Martabat manusia kini begitu penting dalam hukum sehingga diakui sebagai nilai dasar dan hak hukum dalam hukum internasional mulai dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) 13 hingga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (2015) dan dalam sebagian besar konstitusi dunia, serta oleh Asosiasi Pengacara Amerika sebagai dasar dari aturan hukum yang adil. Karena berkaitan dengan nilai dan kualitas hidup manusia dan dengan bagaimana orang berinteraksi satu sama lain, maka hal itu menjadi bagian integral dari semua aspek hukum, baik hukum publik maupun hukum privat. 5. Konsep demokrasi hukum Teori Demokrasi merupakan salah satu teori dalam hukum tata negara. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari demos dan kratos yang masing-masing berarti rakyat dan kekuasaan. Penekanan unsur rakyat dalam demokrasi memberi arti bahwa demokrasi berarti rakyat yang berkuasa atau government or rule by the people. Terdapat ciri-ciri dari konsep demokrasi yang dikemukakan oleh Gwendolen M. Carter, John H. Hertz, dan Henry B. Mayo, yaitu (1) adanya pembatasan atas tindakan pemerintah dalam memberikan perlindungan untuk individu dan kelompok dengan cara melakukan pergantian pimpinan secara berkala, tertib, damai, dan melalui alat perwakilan rakyat yang efektif; (2) adanya sikap toleransi atas pendapat yang berlawanan; (3) adanya equality before the law; (4) adanya pemilihan yang bebas dan disertai dengan model perwakilan yang efektif; (5) adanya kebebasan partisipasi dan beroposisi bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, dan perorangan serta adanya prasarana pendapat umum seperti pers dan media massa; (6) adanya penghormatan atas hak rakyat untuk menyatakan pandangannya betapa pun tampak salah dan tidak populernya pandangan itu; (7) dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan dengan lebih mengutamakan cara persuasif serta diskusi daripada koersif dan represif. Dalam pembahasan demokrasi juga berkaitan erat dengan negara hukum. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam perspektif gagasan demokrasi berdasarkan atas hukum, maka menurut Prof. Jimly Asshiddiqie mengemukakan adanya empat prinsip pokok, yaitu (1) adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama; 14 (2) adanya pengakuan dan penghormatan atas perbedaan; (3) adanya aturan yang mengikat dan menjadi sumber rujukan bersama; dan (4) adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan pada mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara, baik dalam dimensi yang bersifat horizontal, antara warga negara, maupun vertikal, yaitu antara institusi negara dengan warga negara. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dengan ini Para Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Para Pemohon adalah Perorangan warga negara Indonesia”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dimuat dalam berita negara Repubik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusannya yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3, yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Oktober 2024, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi UUD NRI Tahun 1945 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP Pemohon a.n Hamka Arsad Refra [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 15 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 218 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 16 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dikemukakan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, 17 selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 218 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 219 (UU 1/2023) yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 218 ayat (1): Setiap Orang yang di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Pasal 218 ayat (2): Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Pasal 219: Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. 2. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan norma Pasal 218 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 219 (UU 1/2023) melanggar hak konstitusional para Pemohon mengenai persamaan di hadapan hukum, hak bela negara, dan kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar dengan ketentuan norma Pasal- Pasal a quo, yang menurut para Pemohon lebih tepat digunakan dalam sistem negara monarki dan di sisi lain akan menimbulkan kediktatoran dari penguasa dalam menjalankan pemerintahan dan menimbulkan ketakutan rakyat di masa yang akan datang karena memberikan ancaman terhadap aspirasi rakyat dalam berpendapat di negara demokrasi; 18 4. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan norma Pasal-Pasal a quo tidak sesuai dengan konsep Human dignity yang mendasari bahwa martabat manusia adalah keyakinan bahwa semua orang memiliki nilai khusus yang semata-mata terkait dengan kemanusiaan mereka. Nilai ini tidak ada hubungannya dengan kelas, ras, jenis kelamin, agama, kemampuan, atau faktor lain apa pun selain dari sifat manusia itu sendiri dan prinsip demokrasi hukum yang memberi arti bahwa demokrasi adalah rakyat yang berkuasa atau government or rule by the people; 5. Bahwa menurut para Pemohon prinsip Primus Inter Pares tidak tepat dijadikan alasan terhadap penghinaan kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden karena prinsip sebagaimana dimaksud seharusnya merujuk kepada pemberian hak Presiden atau Wakil Presiden misalnya hak mendapatkan pengawalan dari pasukan pengamanan presiden (Paspampres) dan hak menempati rumah dinas. [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil para Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas serta kualifikasi dan syarat kedudukan hukum para Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa norma yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon berkenaan dengan ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana tertuang dalam Pasal 218 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 219 UU 1/2023. Dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan norma a quo, para Pemohon berkedudukan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-3]. Para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional atas persamaan di hadapan hukum, hak bela negara, dan kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya ketentuan norma Pasal-Pasal a quo, sehingga para Pemohon menyatakan tidak diperlukannya pasal yang mengatur secara tersendiri terkait penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden; [3.6.2] Bahwa ketentuan norma Pasal-Pasal a quo terdapat dalam UU 1/2023 yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Meskipun 19 demikian, berdasarkan Pasal 624 BAB XXXVII Ketentuan Penutup, Undang-Undang a quo mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Artinya, Undang-Undang a quo akan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Adapun permohonan para Pemohon diajukan pada tanggal 4 September 2024 dan diregistrasi Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Oktober 2024, sehingga pada saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah dan diperiksa sebagai perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang a quo yang diajukan oleh para Pemohon belumlah berlaku; [3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon dikaitkan dengan syarat kerugian konstitusional yang bersifat aktual dalam pengujian ketentuan norma Pasal-Pasal a quo mengenai kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden telah ternyata telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXI/2023 yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023, sehingga Mahkamah terlebih dahulu akan mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXI/2023 yang diuraikan dalam Sub-paragraf [3.6.3] sampai dengan Sub-paragraf [3.6.6] sebagai berikut: [3.6.3] Bahwa mendasarkan pada Putusan Mahkamah yang menetapkan beberapa syarat kerugian konstitusional yang bersifat kumulatif untuk memberikan kedudukan hukum kepada para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, dalam hal ini, para Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, dikaitkan dengan syarat kedua yaitu adanya anggapan bahwa hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang dalam hal ini (UU 1/2023), menurut Mahkamah, terkait dengan hal a quo secara tegas diperlukan syarat yang bersifat imperatif yaitu anggapan kerugian konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Oleh karena itu, apabila hal ini dikaitkan dengan fakta hukum yang ada dalam persidangan, hal yang dialami oleh para Pemohon, telah ternyata hak konstitusional para Pemohon tersebut belum ada kaitannya dengan berlakunya norma undang- undang, in casu (UU 1/2023). Dengan kata lain, ketentuan norma pasal yang ada dalam UU 1/2023 yang diajukan pengujian oleh para Pemohon terdapat dalam Undang-Undang yang belum berlaku dan dengan sendirinya belum mempunyai kekuatan hukum mengikat, 20 sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU 12/2011) yang menyatakan, “Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”. Berkaitan dengan itu, berdasarkan Pasal 624 (UU 1/2023) menyatakan, “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”. Dengan demikian, Undang- Undang a quo belum berdampak terhadap adanya anggapan kerugian konstitusional, baik secara potensial, apalagi secara aktual kepada para Pemohon; [3.6.4] Bahwa yang dimaksud dengan anggapan kerugian konstitusional yang bersifat aktual adalah anggapan kerugian konstitusional konkret/riil yang pernah dialami karena disebabkan berlakunya suatu norma undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial adalah kerugian yang belum pernah secara konkret/riil dialami, namun suatu saat berpotensi dialami karena disebabkan berlakunya suatu norma undang-undang. Oleh karena itu, baik anggapan kerugian konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial keduanya tetap bertumpu pada telah adanya norma undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum bahwa (UU 1/2023) baru mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan [vide Pasal 624 BAB XXXVII Ketentuan Penutup UU 1/2023], pemberlakuan demikian berakibat hukum UU a quo belum memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Dengan demikian, para Pemohon telah terbukti tidak memenuhi persyaratan adanya anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma undang- undang. Sehingga, terkait dengan syarat selebihnya, yaitu adanya anggapan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) yang ditimbulkan antara hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, dengan sendirinya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karena syarat- syarat anggapan kerugian konstitusional dimaksud adalah bersifat kumulatif; [3.6.5] Bahwa di samping fakta hukum tersebut di atas, para Pemohon juga tidak memberikan bukti yang cukup dalam menjelaskan kedudukan hukumnya yang menurut para Pemohon hak 21 konstitusionalnya dianggap dirugikan, baik bersifat aktual maupun potensial yang terjadi atau akan terjadi kepada para Pemohon dalam menjalankan aktivitas yang terkait dengan pekerjaannya dan dianggap dapat terancam dengan berlakunya pasal yang diajukan pengujiannya. Bahkan, jika anggapan kerugian konstitusional para Pemohon tersebut dikaitkan dengan KUHP yang saat ini masih berlaku, para Pemohon pun tidak memberikan bukti yang cukup tentang aktivitas para Pemohon yang dapat diancam dengan KUHP khususnya pasal yang terkait dengan penghinaan dan pencemaran nama baik, karena sesungguhnya KUHP yang berlaku saat ini pun dan tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas norma pasal-pasal KUHP yang masih berlaku, masih mengatur bentuk perlindungan terhadap Presiden, Wakil Presiden, Pemerintah, maupun Lembaga Negara dari penghinaan dan pencemaran nama baik, sebagaimana perlindungan terhadap hak-hak warga negara; [3.6.6] Bahwa berkenaan dengan uraian kedudukan hukum para Pemohon yang mengaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XXI/2023 yang diucapkan sebelumnya dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023, di antaranya telah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.6.5] Bahwa terkait dengan pendirian Mahkamah dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk mengaitkan dengan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Maret 2013, di mana dalam putusan tersebut Mahkamah memberikan kedudukan hukum kepada para Pemohon sekalipun pada saat permohonan perkara yang bersangkutan dilakukan pengujian terhadap pasal-pasal undang-undang yang belum dinyatakan berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah menegaskan bahwa UU SPPA mempunyai karakter yang sangat berbeda dengan UU 1/2023, di mana UU SPPA adalah undang-undang yang memuat norma yang kemudian dilakukan pengujian oleh para Pemohon dalam perkara yang bersangkutan, berkaitan dengan ancaman pidana bagi para penegak hukum yang sedang melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum, yang tidak diatur dalam norma undang-undang sebelumnya yang berkaitan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Oleh karena itu, sekalipun UU SPPA belum diberlakukan 22 pada saat permohonan perkara yang bersangkutan diajukan, Mahkamah menilai ada keadaan yang mendesak untuk segera diputuskannya terhadap perkara dimaksud, agar tidak ada rasa kekhawatiran atau bahkan ketakutan para penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, khususnya dalam mengadili perkara yang melibatkan tersangka/terdakwanya adalah anak. Kekhawatiran demikian dapat terjadi disebabkan proses perkara pidana bisa berlangsung dalam waktu yang lama dan mungkin saja akan melewati proses pra dan pasca saat dinyatakannya mulai berlaku UU SPPA. Oleh karena itu, sangat mungkin berdampak dikenakannya norma pasal-pasal yang bersangkutan untuk memidanakan para penegak hukum. Dengan demikian, fakta- fakta hukum tersebut dapat memberikan peluang adanya ketidakpastian hukum dalam implementasi norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dalam UU SPPA, apabila norma tersebut dinyatakan konstitusional. Fakta hukum tersebut berbeda dengan karakter UU 1/2023, di mana secara faktual belum diberlakukannya norma-norma yang ada tidak mengakibatkan adanya kekosongan hukum, karena terdapat KUHP yang masih berlaku, sehingga potensi adanya ketidakpastian hukum tidak akan terjadi. Dengan kata lain, apabila norma-norma dalam UU 1/2023 telah dinyatakan berlaku, sama halnya dengan Mahkamah membenarkan berlakunya dua KUHP (yaitu KUHP yang masih berlaku dan KUHP yang akan berlaku) dalam waktu yang bersamaan. Jika hal demikian dibenarkan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pidana. [3.6.6] Bahwa di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, adanya pendirian demikian, juga didasarkan pada argumen, bahwa Mahkamah mempunyai alasan lain yaitu putusan-putusan Mahkamah Konstitusi bisa saja mengalami penyempurnaan, sepanjang hal tersebut dikaitkan dengan hubungan dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam perspektif pemberian kedudukan hukum kepada pemohon, Mahkamah harus mempertimbangkan syarat yang bersifat absolut dan kumulatif, yaitu adanya subjek hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 UU MK dan syarat- syarat anggapan kerugian konstitusional sebagaimana yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Terlebih, dalam mempertimbangkan dan menilai persyaratan kedudukan hukum pemohon di Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipisahkan dengan isu konstitusionalitas 23 dan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, bisa jadi dalam memberikan kedudukan hukum antara permohonan yang satu dengan yang lainnya, Mahkamah dapat memberikan pertimbangan yang berbeda. Dengan demikian, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXI/2023 di atas mutatis mutandis berlaku pula untuk putusan a quo. Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Seandainyapun para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo dan Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, quod non, namun oleh karena berkenaan ketentuan Pasal 218 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 219 UU 1/2023 merupakan ketentuan norma yang belum berlaku dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga terhadap hal demikian Mahkamah akan berpendirian bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang prematur. [3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. [3.9] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Seandainyapun para Pemohon memiliki kedudukan hukum, quod non, pokok permohonan para Pemohon adalah prematur; 24 [4.4] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tiga, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.16 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 25 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Fenny Tri Purnamasari