142/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 142/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Ir. Syahril Japarin Jabatan : Mantan Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia Alamat : Apartemen Green Pramuka Unit FA/23/PH Rawa Sari, Jalan Ahmad Yani, Kav. 49, Jakarta Pusat, Jakarta Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama : Kukuh Kertasafari, S.T. Jabatan : Mantan Pegawai PT. Chevron Pacific Indonesia Alamat : Jalan Patin Nomor 69 RT 003/RW 004, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekan Baru, Provinsi Riau Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------Pemohon II; 3. Nama : Nur Alam Jabatan : Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Alamat : Jalan Mikasa D/2, Kuningan Timur, Jakarta Selatan atau Jalan Ahmad Yani Nomor 7, Kendari, Sulawesi Tenggara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------Pemohon III; 2 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 22 Juli 2024, 24 Juli 2024, dan 26 Juli 2024, memberi kuasa kepada Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., Dr. S.F. Marbun, S.H., M. Hum., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Didi Supriyanto, S.H., M. Hum., Dra. Lilik D Setyadjid, S.H., M.H., Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M., Peter Dumanauw, S.H., LL.M., MBA., Indra Mulyabudiwan, S.H., LL.M., Annisa E. F. Ismail, B.A., LL.M., M.A., S.H., Mohammad Ikhsan, S.H., Lysa Permata Sari, S.H., Vierlyn Sheryllia, S.H., M.H., Made Sita Lokitasari, S.H., LL.M., Indra C. Sitohang, S.H., M.H., Rival Anggriawan Mainur, S.H., M.H., M. Imam Nasef, S.H., M.H., Rizki Bahari Aritonang, S.H., Chaerul Abdul Rahman, S.H., Grace Sianipar, S.H., dan Illian Deta Arta Sari, S.H., MPPM., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan hukum di MAQDIR ISMAIL & PARTNERS yang beralamat di Jalan Latuharhary Nomor 6A, Menteng, Jakarta 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung Republik Indonesia; Mendengar dan Membaca keterangan Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; Membaca dan mendengar keterangan Ahli para Pemohon; Membaca keterangan Saksi para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Ahli Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3 Membaca keterangan Amicus Curiae dari Indonesia Corruption Watch, Lucky Permana, dan Gerakan Pemberantasan Korupsi yang Berkeadilan. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 19 September 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 September 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 138/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 142/PUU- XXII/2024 pada tanggal 3 Oktober 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 28 Oktober 2024 dan diterima di Mahkamah pada 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI (“MAHKAMAH”) 1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar...” 2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sedangkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU PPP”) mengatur bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...”. 4. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (“PMK 2/2021”), kewenangan Mahkamah Konstitusi (“Mahkamah”) untuk menguji undang- undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (“Perppu”) terhadap UUD 1945 kembali lagi ditegaskan sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 2 PMK 2/2021 a quo, di mana pengujian materiil undang-undang atau Perppu dapat berkenaan dengan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari suatu undang-undang atau Perppu. B. OBYEK PERMOHONAN 5. Para Pemohon mengajukan Permohonan pengujian atas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 2 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah). Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).” 6. Bahwa kemudian kata “dapat” pada rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR tersebut di atas telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan 5 hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah No. 25/PUU-XIV/2016, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah tanggal 25 Januari 2017 dan dalam salah satu amar putusannya berbunyi: “Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” 7. Bahwa karena kata “dapat” telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana amar putusan Mahkamah di atas, maka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 menjadi berbunyi: “Pasal 2 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah). (2) …. Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).” 8. Menurut para Pemohon frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” dan frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi”, serta merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tersebut bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut di bawah ini: Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. 6 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 9. Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR pernah dimohonkan pengujian dalam perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Nomor 25/PUU- XIV/2016, namun Permohonan PARA PEMOHON ini memiliki alasan dan dasar konstitusionalitas yang berbeda dengan permohonan yang telah diputus tersebut. Perbedaan dimaksud adalah sebagai berikut: (a) Jika permohonan dalam perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 mendasarkan pada ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang hanya menekankan alasannya pada hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dalam hukum berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sedangkan Permohonan ini menekankan pada terselenggarakannya peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, demikian pula halnya dengan perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menekankan pentingnya tanggung jawab negara menjalankan pemerintahan negara berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, namun yang membedakan dengan Permohonan ini adalah terkait dengan proses peradilan yang ujungnya adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. (b) Bahwa menurut Pasal 60 UU MK berbunyi: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi 7 muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Dengan demikian karena batu uji atau muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda, demikian pula alasan permohonan yang terdapat dalam perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Nomor 25/PUU-XIV/2016 juga berbeda dengan Permohonan ini, oleh karena maka Permohonan ini tidak ne bis in idem. 10. Oleh karena Permohonan para Pemohon adalah tentang pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili Permohonan ini. C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 11. Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” 12. Penjelasan 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 13. Mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang atau Perppu, yaitu: (a) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai PARA PEMOHON, dan (b) adanya hak dan/atau 8 kewenangan konstitusional dari PARA PEMOHON yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang atau Perppu. 14. Kualifikasi PARA PEMOHON dalam permohonan ini adalah “perorangan warga negara Indonesia” berdasarkan Kartu Tanda Penduduk PARA PEMOHON (Bukti P – 10, P – 11, dan P – 12), dan oleh karenanya PARA PEMOHON memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. 15. Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang atau Perppu, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 4 (1) …. (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” 16. PEMOHON I adalah Warga Negara Indonesia selaku Direktur Utama Perum Perindo periode 11 Januari 2016 sampai dengan 17 Desember 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan usaha Perum Perindo pada Tahun 2016-2019, yaitu melanggar Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU TIPIKOR jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “KUHP”, Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU TIPIKOR jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Atas dakwaan tersebut Pengadilan berpendapat yang terbukti adalah Pasal 3 UU TIPIKOR Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pada tingkat Kasasi PEMOHON I dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp. 500.000.000,-. 9 17. PEMOHON II adalah Warga Negara Indonesia telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi perihal pengelolaan limbah B3 dalam proses kegiatan pertambangan minyak dan gas oleh PT CPI, yakni melanggar primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU TIPIKOR jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU TIPIKOR jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mana pada pengadilan tingkat pertama hingga Kasasi dijatuhi pidana penjara karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 3 UU TIPIKOR jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam Putusan Peninjauan Kembali PEMOHON II diputus bebas murni. 18. PEMOHON III adalah Warga Negara Indonesia telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diancam menurut Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU TIPIKOR jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU TIPIKOR jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 12 B UU TIPIKOR, karena memberikan izin pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah oleh PT Billy Indonesia. Pada tingkat Kasasi perbuatan yang dinyatakan terbukti adalah Pasal 12 B UU TIPIKOR dan Mahkamah Agung membebaskan PEMOHON III dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU TIPIKOR. 19. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menjadi dasar mengajukan permohonan ini memberikan jaminan bahwa: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. 20. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, lembaga peradilan wajib menjalankan kekuasaan kehakiman melalui penyelenggaraan peradilan secara merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Dipandang dari sudut terdakwa (atau terpidana), maka kewajiban lembaga peradilan dimaksud menjadi hak dasar untuk memperoleh proses peradilan yang adil dan imparsial (tidak memihak). Namun ternyata PARA PEMOHON telah dirugikan dengan adanya frasa pada Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR yang berbunyi “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” dan adanya frasa Pasal 3 UU TIPIKOR yang berbunyi “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” serta frasa “merugikan keuangan 10 negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR. 21. Frasa-frasa tersebut di atas berisi norma yang tidak adil atau setidak- tidaknya sangat lentur, sehingga tidak memiliki kepastian hukum karena dapat ditafsirkan secara semena-mena oleh ahli yang diajukan oleh Aparat Penegak Hukum, yang tujuannya semata-mata untuk menghukum PARA PEMOHON. 22. Dalam praktek peradilan Tipikor yang dialami oleh PARA PEMOHON, frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” dan frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” telah diterapkan secara tidak adil. Padahal berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, keberadaan kekuasaan kehakiman itu adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang terjadi adalah tidak ditegakkannya hukum dan keadilan di mana pengadilan selalu menyatakan kedua frasa tersebut terbukti walaupun PARA PEMOHON tidak terbukti memiliki niat atau opzet (tidak ada mens rea) untuk menguntungkan atau memperkaya diri sendiri secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini pengadilan bisa menghukum siapa saja hanya berdasarkan anggapan bahwa Terdakwa telah “memperkaya atau menguntungkan orang lain atau korporasi”. Jadi tanpa memperkaya atau menguntungkan diri sendiri pun sudah cukup untuk menghukum seorang Terdakwa yang sesungguhnya tidak pernah diperkaya atau diuntungkan atas perbuatannya, secara langsung maupun tidak langsung. 23. Ketidakadilan sehubungan dengan diterapkannya frasa “memperkaya atau menguntungkan orang lain atau korporasi” tanpa terbuktinya PARA PEMOHON telah diperkaya atau diuntungkan atas perbuatannya disamping melanggar Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, juga telah melanggar hak konstitusional PARA PEMOHON yaitu hak atas jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan telah melanggar hak-hak PARA PEMOHON untuk mendapatkan perlindungan atas kehormatan dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 11 24. Ketidakadilan juga dialami oleh PARA PEMOHON ketika frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” diterapkan, di mana penghitungannya dilakukan secara eksesif, dibuat setinggi-tingginya tanpa memperhitungkan keadaan atau fakta yang sesungguhnya terjadi, yaitu misalnya seperti dalam perkara PEMOHON III di mana penghitungan kerugian keuangan negara menurut keterangan ahli mencapai jumlah yang sangat fantastis yaitu Rp.4.325.130.590.137.00,- atau setidak-tidaknya sebesar Rp.1.596.385.454.137.00,-. 25. Apabila frasa “memperkaya atau menguntungkan orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR yang diuji dalam Permohonan a quo dinyatakan inkonstitusional atau inkonstitusional bersyarat dengan dikabulkannya permohonan PARA PEMOHON ini, niscaya kerugian konstitusional yang dialami PARA PEMOHON tidak lagi atau tidak akan terjadi, karena materi muatannya lebih mengandung keadilan dan kepastian hukum yaitu dipersyaratkannya terjadi penyuapan atau setidak-tidaknya pihak yang diperkaya atau diuntungkan meliputi si pelaku secara langsung maupun tidak langsung, orang lain atau korporasi dan unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dihapuskan. 26. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut hukum PARA PEMOHON memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan Permohonan a quo sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 PMK 2/2021. D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 27. Dalam pemberantasan korupsi sekalipun, tidak boleh dilupakan pendapat Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa ada tiga hal pokok dari pentingnya hukum, yaitu “keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum” (The Legal Philosophies of Task, Radbruch and Dabin, Cambridge- Massachusetts Harvard University Press, 1950, hal. 107-112). Keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum, sehingga harus diperhatikan dan dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. 12 28. Dalam kaitannya dengan hukum pidana khususnya dalam perkara korupsi, aspek kepastian hukum itu biasanya dikenal sebagai asas legalitas, di mana asas ini mensyaratkan empat hal, yaitu lex scripta (hukum yang tertulis), lex certa (hukum yang jelas), lex stricta (hukum yang tegas tanpa ada analogi), dan lex praevia (hukum yang tidak berlaku surut). Suatu ketentuan undang- undang yang memuat ancaman pidana haruslah dibuat dalam bentuk tertulis. Rumusannya menuntut kejelasan dan ketegasan sehingga tidak mendatangkan kerancuan, ambiguitas, keluasan (karena analogi), atau multitafsir. 29. Faktor keadilan bersinggungan dengan hak-hak dari masyarakat atau pihak atau orang yang terhadapnya suatu hukum diberlakukan. Oleh karena itu, keadilan lebih banyak berkaitan dengan hukum acaranya (rumusan hukum acara) atau penegakan/penerapannya. Kendati pun dapat dijumpai dalam rumusan materi atau substansi dari pidana materiil itu sendiri. 30. Kepastian hukum dan keadilan itu diformulasikan dalam bentuk rumusan- rumusan aturan yang dimaksudkan untuk kemanfaatan masyarakat luas dengan tujuan akhir kesejahteraan rakyat. Sulitnya memadukan kepastian hukum dan keadilan dalam pembentukan dan formalisasi norma hukum seringkali memunculkan kaidah-kaidah hukum yang tidak jelas atau tidak pasti, dan oleh karenanya mendatangkan kerugian bagi hak-hak konstitusional warga masyarakat. Bisa jadi, manfaat yang hendak dicapai adalah kemudahan dalam menjerat pelaku tindak pidana, sehingga penulisannya akan lebih membuka perluasan makna atau lebih lentur. Dalam hal demikian, niscaya akan merugikan hak-hak tersangka atau terdakwa. Sebaliknya, ruang untuk membekuk dan mengadili pihak yang bersalah akan menjadi sangat sempit manakala suatu delik diuraikan secara mendetil dan tidak membuka pintu perluasan, di mana ujungnya tidak menutup kemungkinan pembuktiannya akan menyulitkan penyidik dan penuntut umum, dan pada akhirnya orang yang bersalah akan tidak terkena hukuman, sehingga keadilan – dalam persepsi negara – tidak terlayani dengan baik dan sebagaimana mestinya. Meskipun demikian, uraian rinci dari perilaku pidana sudah barang tentu dipandang adil bagi tersangka atau terdakwa mengingat penegakan/penerapannya menjadi dapat dengan mudah diawasi/dikontrol dan tidak terjadi penghakiman/penghukuman 13 terhadap orang-orang yang memang tidak bersalah sehingga mencegah terjadinya apa yang disebut oleh Douglas Husak sebagai over punishment dan over criminalisation (Douglas Husak: 2008, Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law, Oxford University Press, hal. 3-4). 31. Kriminalisasi dan pemidanaan yang berlebihan itu adalah ekses logis dari suatu rumusan delik yang luas, lentur, mudah dibelokkan atau ditafsirkan, atau tidak memberikan rambu-rambu yang tegas dan jelas. Sama halnya dengan pasal yang sedang diuji konstitusionalitasnya dalam permohonan ini. Tampaknya, tidak ada yang keliru dalam formulasinya, namun andaikata dicermati dan dibenturkan dengan praktik peradilan yang terjadi maka akan tersingkap betapa pasal-pasal tersebut akan begitu mudahnya dijadikan alat oleh penegak hukum untuk memenjarakan orang yang tidak bersalah, karena disangka, didakwa melakukan perbuatan korupsi atau bisa juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab guna “membunuh” lawan-lawan politik melalui instrumen hukum. 32. Korupsi itu pada dasarnya adalah penyalahgunaan jabatan atau kejahatan jabatan di mana yang melakukannya memperoleh keuntungan. 33. Dari literatur, kita bisa menemukan bahwa korupsi ini bukan sesuatu yang baru. Di India sudah ada catatan terkenal Arthasastra yang ditulis lebih dari 2300 tahun lalu (Shamasastry, R:1929 Translator, Kautilya’s Arthasastra, Third edition, Mysore, Printed At The Wesleyan Mission Press, hal.70) yang menyatakan: “Just as it is impossible not to taste the honey or the poison that finds itself at the tip of the tongue, so it is impossible for a government servant not to eat up, at least, a bit of the king's revenue. Just as fish moving under water cannot possibly be found out either as drinking or not drinking water, so government servants employed in the government work cannot be found out (while) taking money (for themselves).” Terjemahan tidak resminya sebagai berikut: “Sebagaimana mustahil untuk tidak mencicipi rasa madu atau racun yang ada di ujung lidah, maka mustahil juga bagi seorang pegawai pemerintah untuk tidak mengambil, setidaknya sedikit, dari pendapatan raja. Sebagaimana ikan yang bergerak di dalam air tidak mungkin dipastikan meminum air atau tidak, maka pegawai pemerintah yang bekerja di pemerintahan juga tidak bisa dipastikan mengambil uang (untuk diri mereka sendiri).” 34. Penyalahgunaan jabatan lain dapat dibaca dari cerita di Mesir Kuno, seperti diceritakan dalam kisah “Petani yang Pandai Bicara” atau The Eloquent 14 Peasant. Petani yang “dirampok” oleh pejabat. Petani ini kemudian memohon keadilan kepada pejabat tinggi Rensi Putra Meru. Dalam mencari keadilan, petani ini menyampaikan 9 petisi. Dalam petisinya, Khun-Anup sang Petani, menangis untuk keadilan, dan karena tidak ada tanggapan, dia secara terbuka menuduh hakim itu sendiri tidak adil dan korupsi, dan berkolusi dengan para penjahat di negeri itu agar dia bisa menjadi kaya. Petani juga menuduh hakim dan lembaga tidak memperhatikan fakir miskin dan penderita dan korban korupsi serta menunda-nunda putusan pengadilan. Di akhir cerita, memang Petani mendapatkan kembali hartanya di samping banyak kompensasi termasuk pekerjaan pengawas yang dipecat. Dari kisah Petani yang pandai bicara ini, tercermin dengan sangat jelas tentang penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan jabatan (Alan H. Gardiner, The Eloquent Peasant, The Journal of Egyptian Archaeology, Vol. 9, No. 1/2 (Apr., 1923), pp. 5-25, dan Osama Koriech, Corruption in Ancient Egypt, https://www.academia.edu/ 36759566/Corruption_in_Ancient_Egypt_pdf, diakses pada 14 Agustus 2024). 35. Di Yunani Kuno, dikatakan bahwa mereka gagal dalam membedakan antara suap dan hadiah, karena itu diklaim bahwa semua hadiah adalah suap. Memang ada kata lain seperti dōron, lemma, chresmasi peithein untuk suap, dan semua itu diberi makna menerima atau memberi hadiah, atau bujukan (Mark Philip: 1997, Defining Political Corruption, Political Studies (1997) XLV, 436-462, hal. 442). 36. Salah satu perkara suap yang dianggap oleh banyak pihak sebagai korupsi politik adalah suap yang dilakukan oleh Harpalus kepada Demosthenes. Pada tahun 325 SM, Harpalus disangka telah mencuri sejumlah besar uang dari perbendaharaan Alexander, dan kemudian melarikan diri ke Athena dari Makedonia dengan membawa 6000 tentara bayaran dan 5000 talenta uang dan 30 kapal (Ian Worthington: 2013, Demosthenes of Athens and the Fall of Classical Greece, University Press Scholarship Online, hal. 310). 37. Ketika Harpalus sedang dalam penjara, Demosthenes melakukan interogasi tentang jumlah uang yang dikuasai oleh Harpalus dan dijawab hanya 700 talenta, artinya lebih sedikit dari yang digelapkan. Kemudian Harpalus melarikan diri dari penjara, sedangkan uang tertinggal hanya 350 talenta. 15 Sisa uang ini diduga digunakan untuk menyuap. Berdasarkan laporan singkat, Demosthenes dan tujuh pria lainnya ditemukan telah menerima suap dari Harpalus; nama mereka muncul di daftar terdakwa dan kasus tersebut dibawa ke pengadilan. Sepuluh jaksa dipilih. Tiga orang – termasuk Demosthenes – dinyatakan bersalah (Claire Taylor: 2018, “Corruption and Anticorruption in Democratic Athens” dalam Ronald Kroeze, Andre Vitoria dan G. Geltner, Anticorruption in History From Antiquity to the Modern Era, Oxford University Press, hal. 21). Dalam putusan, Demothenes dihukum denda 50 (lima puluh) talenta dan dipenjara (Craig R. Cooper and Edward M. Harris: 200, Dinarchus, Hyperides, and Lycurgus, University of Texas Press, Austin, hal. 12). 38. Ketiga contoh kasus di atas menunjukkan bahwa korupsi itu pada hakikatnya adalah penyalahgunaan jabatan, pemerasan dan suap menyuap. 39. Korupsi merupakan fenomena global. Diskusi dan sorotan terhadap korupsi tidak terikat dengan kategori negara, sebagai negara berkembang atau negara maju, termasuk negara industri terkemuka di dunia. Korupsi melintasi batas geografis dan terjadi di semua periode sejarah. 40. Bahkan James D. Wolfensohn Presiden dari The World Bank di tahun 1996 memberikan metafora baru tentang korupsi yakni “the cancer of corruption”. Karena korupsi mengalihkan sumber daya dari yang miskin kepada yang kaya, meningkatkan biaya menjalankan bisnis, mendistorsi pengeluaran publik dan mempersulit investor asing, “diverts resources from the poor to the rich, increases the cost of running businesses, distorts public expenditures, and deters foreign investors. […] it erodes the constituency for aid programs and humanitarian relief” (James D. Wolfensohn: 1996, People And Development, Address to the Board of Governors Washington, D.C, October 1, hal. 10). 41. Secara ringkas, korupsi itu dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi dengan cara meminta, menerima suap atau memeras. Bahkan terhadap swasta yang aktif menawarkan suap untuk mendapat kemudahan dari satu kebijakan dari proses kompetisi yang menimbulkan keuntungan tentu saja merupakan korupsi, karena ada suap menyuap. 16 42. Persatuan Bangsa-Bangsa sendiri menyebutkan bahwa “Despite the many definitions and contextual uses of corruption, most dictionaries and legal systems agree about its basic meaning. The Oxford and Merriam- Webster dictionaries begin, respectively, with “[d]ishonest or fraudulent conduct by those in power” and “dishonest or illegal behaviour especially by powerful people” (https://www.unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module- 1/key-issues/corruption---baseline-definition.html, diakses tanggal 24 Juli 2024). Artinya, korupsi itu selalu dikaitkan dengan tindakan yang tidak pantas atau ilegal dari mereka-mereka yang memiliki kekuasaan. Maka dari itu, sangatlah tepat apabila setiap jenis tindak pidana korupsi menyinggung eksistensi dari pejabat publik. 43. Perlu kami sampaikan bahwa suap merupakan salah satu perbuatan yang sejak jaman kuno dianggap sebagai tercela. Dalam The Code of Hammurabi King of Babylon, dinyatakan: “If a man (in case) bear witness for grain or money (as a bribe) he shall himself bear the penalty imposed in that case” (Robert Francis Harper PhD: 1904, The Code of Hammurabi King of Babylon About 2250 B.C, 2nd, The University of Chicago Press, hal 11). Kode Hammurabi ini adalah salah satu hukum tertua di dunia, yang sudah memuat dan membahas perihal suap-menyuap, bahwa seseorang harus menanggung hukuman karena adanya suap-menyuap. Cerita tentang suap- menyuap ini kita dapat ikuti dari buku John T. Noonan, Jr.: 1984, “Bribes”, University of California Press, yang terjadi sejak 2400 tahun Sebelum Masehi yang terjadi di semua peradaban kuno. 44. Suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang itu adalah sejarah yang panjang dan sulit untuk diingkari dan keberadaan suap- menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang itu sama tuanya dengan pemerintahan di dunia ini. Keniscayaan suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang hampir tidak bisa dibantah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa salah satu warisan manusia yang tidak pernah hilang berkenaan dengan pemerintahan adalah suap- menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang selain kebaikan dan kemaslahatan. Suap-menyuap eksis karena serakah atau oleh sebab kebutuhan. 17 45. Keberadaan suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang bukan sebagai akibat dari kekurangan ulama dan cerdik pandai, ahli moral atau etika, atau ketiadaan ahli yang mampu memahami dampak dari suap-menyuap terhadap ekonomi bangsa dan bukan pula diakibatkan tidak adanya pengetahuan bahwa suap-menyuap itu dilarang oleh agama. Dalam faktanya suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang itu telah melampaui segalanya, lintas waktu, lintas budaya, bahkan lintas agama. Dan suap-menyuap itu terjadi di mana- mana, di negara kaya atau negara miskin, di negara demokratis dan di negara otoriter, meskipun tentu gradasinya berbeda. 46. Dalam perbincangan intelektual ada yang berpendapat bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah alat yang utama untuk memberantas suap- menyuap penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang. Dari pengalaman banyak negara transparansi dan akuntabilitas tentunya akan mengurangi suap-menyuap penyalahgunaan jabatan, pemerasan, dan perbuatan curang, meskipun tidak akan sanggup menghilangkan suap- menyuap penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang. Seperti yang kita saksikan dalam keseharian kita, suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang ada bukan hanya karena keserakahan tetapi tidak jarang juga dipicu dari adanya masalah atau keadaan lainnya seperti upah yang tidak memadai, kemiskinan, pengangguran, manajemen yang lemah, dan ketimpangan ekonomi atau sosial. 47. Keserakahan sebagai sumber terjadinya suap menyuap, bukan merupakan hal yang baru. Bahkan Carlo Alberto Brioschi, menyatakan akronim dari ROMA Radix Omnium Malorum Avaritia, “Keserakahan adalah akar segala kejahatan” (Carlo Alberto Brioschi: 2017, CORRUPTION, diterjemahkan oleh Antony Shugaar, Brookings Institution Press, hal. 39). Dengan alasan harus adanya suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang dilekatkan dan disyaratkan kepada pasal korupsi yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR. Karena dengan adanya suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang itu orang-orang dapat menjadi buta dan tuli. Penyebab terjadinya perubahan perilaku ini yang harus dihukum, sebab perubahan perilaku ini terjadi karena 18 adanya sikap tamak dengan menerima suap. Dengan kata lain, orang yang beritikad baik dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan itikad baik, meskipun ada kerugian keuangan negara tidak sepatutnya dihukum. 48. Bahwa hal-hal yang dinyatakan sebagai korupsi di dalam UU TIPIKOR, di luar pasal berkenaan dengan kerugian keuangan negara telah diatur secara tegas dengan perbuatan korupsi lain yang dapat dikatakan sebagai aturan yang berlaku di negara-negara lain, yaitu: a. suap menyuap yang diatur Pasal 5 ayat 1 huruf (a), Pasal 5 ayat 1 huruf (b), Pasal 13, Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 huruf (a), Pasal 12 huruf (b), Pasal 12 huruf (c), Pasal 12 huruf (d) Pasal 11, Pasal 6 ayat 1 huruf (a), Pasal 6 ayat 1 huruf (b), dan Pasal 6 ayat 2; b. penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b dan c; c. pemerasan yang diatur Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 huruf g; d. perbuatan curang yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, b,c,d dan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h; e. benturan kepentingan dalam Pengadaan yang diatur dalam Pasal 12 huruf i; dan f. penerimaan gratifikasi yang diatur dalam Pasal 12B jo Pasal 12 C. 49. Bahwa senyatanya apa yang dikatakan sebagai korupsi dalam praktik hukum, semua perbuatan yang diancam dengan tindak pidana korupsi telah diatur secara tegas dalam UU TIPIKOR. 50. Bahwa menurut United Nations Convention Against Corruption, 2003 yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (“UU No. 7/2006”), yaitu: a. Suap (bribery); b. Penggelapan dalam jabatan (Emblezzlement, missapropriation or other diversion of property by public official); c. Memperdagangkan pengaruh (trading influence); d. Penyalahgunaan jabatan/fungsi (abuse of function); e. Pejabat publik memperkaya diri secara tidak sah (illicit enrichment); 19 f. Suap di sector swasta (bribery in the private sector); g. Penggelapan dalam perusahaan swasta (embezzlement of property in the private sector); h. Pencucian hasil kejahatan (laundering of proceeds of crime); i. Menyembunyikan adanya kejahatan korupsi (concealment); serta j. Menghalang-halangi proses peradilan (obstruction of justice). 51. Secara faktual keinginan untuk memberantas korupsi di Indonesia, bukan sesuatu yang baru. Keseriusan untuk memberantas korupsi dengan menyusun perangkat undang-undang, dapat dibaca dari RUU Darurat Tahun 1955 tentang Peradilan Pidana Khusus dan Penilikan Harta-Benda yang diajukan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap dan Menteri Kehakiman Loekman Wiriadinata. Kemudian di tahun 1956, Kabinet Ali Sastroamidjojo II dengan Menteri Kehakiman Moeljatno menyampaikan draft RUU Tahun 1956 tentang Pemberantasan Korupsi. Di tahun 1958, kembali diajukan RUU tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Pidana Korupsi dan Penilikan Harta-Benda oleh Menteri Kehakiman Gustaaf Adolf Maengkom. Namun ketiga RUU ini tidak pernah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. 52. Indonesia baru mempunyai perangkat peraturan perundang-undangan mengenai korupsi ketika disusun Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/06/1957 yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat – selaku Penguasa Militer Atas Daerah Angkatan Darat di seluruh wilayah Indonesia tanggal 9 April 1957. Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/08/1957 yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat – selaku Penguasa Militer Atas Daerah Angkatan Darat di seluruh Wilayah Indonesia, tanggal 27 Mei 1957 dan Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/011/1957 yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat – selaku Penguasa Militer Atas Daerah Angkatan Darat di seluruh Wilayah Indonesia, tanggal 1 Juli 1957. 53. Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat – selaku Penguasa Militer Atas Daerah Angkatan Darat di seluruh Wilayah Indonesia tanggal 9 April 1957, sudah memberikan definisi dari korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 sebagai berikut: “Jang dimaksud dalam peraturan ini dengan 1. Korupsi ialah: 20 a. Tiap perbuatan jang dilakukan oleh siapapun djuga, baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan suatu badan dan jang langsung atau tidak langsung menjebabkan kerugian bagi keuangan perekonomian negara; b. Tiap perbuatan jang dilakukan oleh seorang pendjabat jang menerima gadji atau upah dari keuangan negara atau daerah ataupun dari suatu badan jang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, jang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan jang diberikan kepadanja oleh djabatan, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan materiil baginja.” 54. Setelah Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/06/1957 diberlakukan, maka kemudian pemberantasan korupsi dilanjutkan dengan berlakunya Peraturan Penguasa Perang Pusat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958, sebagai dasar hukum pemberantasan korupsi. Ketentuan yang digunakan untuk memberantas korupsi itu berbunyi: “Pasal 2 Jang disebut perbuatan korupsi pidana ialah: a. Perbuatan seseorang jang dengan atau karena melakukan suatu kedjahatan atau pelanggaran memperkaja diri sendiri atau orang lain atau suatu badan jang setjara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan jang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain jang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masjarakat; b. Perbuatan seseorang jang dengan atau karena melakukan suatu kedjahatan atau pelanggaran memperkaja diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan jang dilakukan dengan manjalah gunakan djabatan atau kedudukan; c. Kedjahatan-kedjahatan tertjantum dalam pasal 41 sampai 50 Peraturan Penguasa Perang Pusat ini dan dalam pasal 209, 210, 418, 419 dan 420 Kitab Undang-undang Huku Pidana. Pasal 3 Jang disebut perbuatan korupsi lainnja ialah: a. Perbuatan seseorang jang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaja diri sendiri atau orang lain atau suatu badan jang setjara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan jang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain jang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masjarakat; b. Perbuatan seseorang, jang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukummemperkaja diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan jang dilakukan dengan menjalah gunakan djabatan atau kedudukan;” 55. Akan tetapi, kemudian peraturan ini dicabut berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi 21 (“Perppu 24/1960”). Perppu ini menghapuskan Korupsi Lainnya yang diatur dalam Pasal 3 Prt/Peperpu/013/1958 dan hanya mengambil rumusan Korupsi Pidananya saja, sehingga dalam Pasal 1 Perppu ini yang disebut sebagai korupsi didefinisikan sebagai berikut: “Pasal 1. Yang disebut tindak pidana korupsi ialah: a. tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau Daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat; b. perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalah-gunakan jabatan dan kedudukan;” 56. Dari Penjelasan Umum Perppu 24/1960 yang patut dicatat dalam memaknai Perbuatan Korupsi Lainnya yang sebelumnya diatur di Prt/Peperpu/013/1958 pada prinsipnya adalah perbuatan sehingga perbuatan Korupsi Lainnya ini tidak lagi diatur dalam Perppu ini. Demikian Penjelasan Umum Perppu tersebut menyatakan: “Menurut Peraturan-peraturan itu ada 2 macam perbuatan korupsi, yakni: a. Perbuatan korupsi pidana, di mana terjalin unsur kejahatan atau pelanggaran, sehingga berdasarkan itu dapat dipidana dengan hukuman badan dan/atau denda yang cukup berat di- samping perampasan harta benda hasil korupsinya (pasal 2). b. Perbuatan korupsi lainnya, di mana terdapat unsur “perbuatan melawan hukum” (pasal 3). Perbuatan korupsi ini tidak diancam dengan hukuman pidana, melainkan Pengadilan Tinggi yang mengadilinya atas gugatan Badan Koordinasi Penilik Harta Benda, dapat merampas harta benda hasil perbuatan korupsi itu. Yang dimaksud dengan unsur “perbuatan melawan hukum” tersebut di atas ialah “onrechtmatige daad” tercantum dalam pasal 1365 K.U.H. Perdata, perkataan mana menurut yurispuridentie mempunyai makna sangat luas yakni: Perbuatan atau kelalaian seseorang, yang oleh karenanya melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajibannya sendiri menurut hukum, atau dengan norma- norma adat kesopanan yang lazim ataupun bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak prihatin terhadap orang lain atau barang c.q. haknya. Dapatlah kita singkatkan makna dari perkataan “perbuatan melawan hukum” tersebut dengan istilah “perbuatan tercela”. Harta benda hasil perbuatan tercela inilah yang dapat dirampas oleh Pengadilan Tinggi tadi; pun juga lain-lain harta benda yang oleh pasal 12 ayat (2) dari peraturan Peperpu tersebut 22 disamakan dengan harta benda hasil perbuatan tercela dapat pula dirampas yaitu: a. harta benda seseorang atau suatu badan yang dengan sengaja tidak diterangkan olehnya atau oleh pengurusnya; b. harta benda yang tidak terang siapa pemiliknya; c. harta benda seseorang yang kekayaannya setelah diselidiki dianggap tidak seimbang dengan penghasilan mata pencahariannya. Maksud diadakannya peraturan-peraturan Peperpu tersebut ialah supaya dalam tempo singkat dapat dibongkar perbuatan-perbuatan korupsi yang dewasa itu sangat merajalela sebagai akibat dari suasana seakan-akan Pemerintah dewasa itu sudah tidak mempunyai kewibawaan lagi. Oleh karena itu peraturan-peraturan itu dimaksudkan untuk berlaku buat sementara waktu saja (temporair). Hasil yang telah dicapai dalam pemberantasan korupsi, yang berupa perkara-perkara yang sedang diselidiki, diusut dan dimajukan kepada Hakim maupun yang berupa harta benda yang dikembalikan kepada Negara, cukup memuaskan. Dalam pada itu tidak boleh dilupakan, bahwa hasil-hasil lain yang tidak langsung, misalnya di bidang fiskal dan pengembalian hutang-hutang kepada Negara, dan akhirnya yang sangat penting, yakni effect psychologis terhadap masyarakat dengan konsekwensi membatasi/ mengurangi nafsu berkorupsi, kesemuanya itu sangat berjasa mengkonsolideer kembali kewibawaan Pemerintah. Oleh karena itu Pemerintah menganggap, bahwa di luar tindakan terhadap tindak pidana korupsi yang memang sudah mengandung unsur kejahatan atau pelanggaran, tindakan terhadap perbuatan korupsi tercela seperti diuraikan di atas tidak perlu dilanjutkan lebih lama lagi.” 57. Perkembangan selanjutnya mengenai makna dari korupsi dalam undang- undang dapat dilihat pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 29 Maret 1971 (“UU No. 3/1971”). Undang-undang ini pada dasarnya melanjutkan Perppu No. 24 Tahun 1960, namun dalam UU ini rumusan tindak pidana korupsi yang diambil bukanlah “perbuatan korupsi pidana” yang sebelumnya ada di Prt/Peperpu/013/1958 melainkan justru “perbuatan korupsi lainnya” yang telah dihapuskan oleh Perppu No. 24 Tahun 1960 itu sendiri. Hal ini terlihat dari bunyi Pasal 1 dan penjelasannya: “Pasal 1 Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah: (1) a. barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 23 b. barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;” Penjelasan Pasal 1 “Dengan mengemukakan sarana “melawan hukum”, yang mengandung pengertian formil maupun materil, maka dimaksudkan agar supaya lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum, yaitu “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, dari pada memenuhi ketentuan untuk membuktikan lebih dahulu adanya kejahatan/pelanggaran seperti disyaratkan oleh Undang-undang No. 24 Prp. tahun 1960”. 58. Bahwa dengan diambilnya rumusan “perbuatan pidana lainnya” yang berasal dari Prt/Peperpu/013/1958 yang pada dasarnya merupakan perbuatan perdata bukan pidana telah membuat terjadinya pergeseran hukum yaitu kriminalisasi atas perbuatan perdata. Namun kesadaran bahwa hal ini akan menimbulkan masalah tampaknya disadari oleh pembuat UU No. 3/1971. Hal ini terlihat dari Penjelasan Pasal 1 Ayat 1 sub a UU No. 3/1971 terkait unsur “melawan hukum”-nya: “Ayat ini tidak menjadikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaitu “memperkaya diri sendiri” atau “orang lain” atau “suatu badan.”“ 59. Bahwa dengan penjelasan di atas terlihat bahwa maksud pembuat UU No. 3/1971 walaupun mengambil rumusan “pidana lainnya” dari Prt/Peperpu/013/1958 namun tidak bermaksud menjadikan segala perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara sebagai tindak pidana korupsi. Perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum yang merugikan keuangan negara hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi jika perbuatan tersebut sengaja dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. 60. Bahwa esensi dari tindak pidana korupsi pada pasal 1 sub 1 (a) dan (b) UU No. 3 Tahun 1971 yang kini menjadi Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR terletak pada maksud untuk mendapatkan keuntungan/kekayaan telah nyata-nyata terlihat dari sejarah pengaturan tindak pidana korupsi, juga terlihat secara jelas dari 2 Undang-Undang sebelum 1971 itu sendiri. Sebagai contoh penjelasan umum Prt/Peperpu/013/1958 secara jelas disebut: 24 “Untuk memberantas perbuatan memperkaja diri dengan tjara jang tidak halal, jang disebut korupsi, telah dikeluarkan Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/06/1957…”. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 1 sub b angka 4 UU/Prp No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Prt/Peperpu/013/1958 dijelaskan: “Baik Pasal 1a maupun Pasal 1b mencantumkan sebagai unsur “memperkaya diri sendiri”. Unsur ini sangat penting. Terhadap orang-orang semacam ini tindakan-tindakan ini ditujukan. Karena adanya orang-orang semacam inilah Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan. Adalah bukan maksud Pemerintah untuk memperberat ancaman hukuman atau kejahatan atau pelangaran yang dilakukan dalam keadaan bahaya oleh yang bersangkutan, atau dalam keadaan, di mana memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan negara tidak merupakan suatu penyakit masyarakat seperti sekarang ini.” 61. Bahwa walaupun penjelasan-penjelasan serupa kini tidak lagi tertuang secara eksplisit pada baik penjelasan umum maupun penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, namun mengingat kedua pasal ini merupakan warisan dari ketiga undang-undang sebelumnya maka sudah selayaknya penjelasan-penjelasan dari ketiga undang-undang sebelumnya tersebut tetap penting dalam menafsirkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR. 62. Dari ketiga undang-undang tindak pidana korupsi sebelum UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 terlihat jelas bahwa tindak pidana korupsi yang diatur Pasal 2 dan Pasal 3 bukanlah terletak pada persoalan ada/tidaknya kerugian keuangan negara, melainkan pada ada tidaknya perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan/kekayaan secara tidak sah/halal. 63. Bahwa dalam praktik penegakan kedua pasal tersebut khususnya berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 yang di dalam penjelasannya baik penjelasan umum maupun penjelasan kedua pasal tersebut tidak lagi disebutkan secara tegas menekankan unsur memperkaya atau keuntungan sebagai unsur yang paling penting dalam penyidikan, penuntutan maupun pembuktian di pengadilan, membuat penegakan kedua pasal tersebut telah salah arah. Penyidikan tidak lagi dilakukan untuk mencari apakah ada kekayaan yang diperoleh oleh pelaku baik dalam bentuk uang, harta benda atau keuntungan dalam bentuk lainnya, serta apakah keuntungan- 25 keuntungan tersebut diperoleh dengan cara yang bersifat melawan hukum (wedderechtlijkheid) atau tidak namun kini lebih berfokus pada ada tidaknya kerugian keuangan negara. 64. Kenyataan bahwa penegakan hukum saat ini atas kedua pasal tersebut pada umumnya - jika tidak dapat dikatakan seluruhnya - mengutamakan ada/tidaknya kerugian keuangan negara dibanding adanya perbuatan- perbuatan tertentu yang dilakukan tersangka atau terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan/kekayaan terlihat jelas dalam banyak perkara. Tiap penyidikan dugaan pelanggaran kedua pasal tersebut selalu yang dicari pertama kali adalah ada tidaknya hasil pemeriksaan kerugian keuangan negara baik dari Badan Pemeriksa Keuangan “BPK” atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan “BPKP”. 65. Bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara proporsional. Oleh karena itu, pertanggungjawaban itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum secara universal. Pasal 26 United Nations of Convention Againts Corruption atau UNCAC tentang tentang Pertanggungjawaban Subjek Hukum (Liability of Legal Persons) menyatakan bahwa: “1. Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, consistent with its legal principles, to establish the liability of legal persons for participation in the offences established in accordance with this Convention. 2. Subject to the legal principles of the State Party, the liability of legal persons may be criminal, civil or administrative. 3. Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have committed the offences. 4. Each State Party shall, in particular, ensure that legal persons held liable in accordance with this article are subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions, including monetary sanctions. atau terjemahan tidak resminya: “1. Setiap Negara Pihak harus mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, sesuai dengan asas-asas hukumnya, untuk menetapkan tanggung jawab badan hukum atas keikutsertaan dalam tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini. 2. Sesuai dengan asas hukum Negara Pihak, tanggung jawab badan hukum dapat berupa tanggung jawab pidana, perdata atau administratif. 3. Tanggung jawab tersebut tidak mengurangi tanggung jawab pidana orang perseorangan yang melakukan tindak pidana tersebut. 4. Setiap Negara Pihak khususnya harus memastikan bahwa subjek hukum yang dianggap bertanggung jawab berdasarkan pasal ini 26 dikenakan sanksi pidana atau non-pidana yang efektif, proporsional dan bersifat menghalangi, termasuk sanksi moneter.” 66. Bahwa ada tiga kata kunci dalam Pasal 26 UNCAC tersebut yakni pertama, soal prinsip-prinsip hukum universal (asas legalitas); kedua, partisipasi dari subjek hukum; dan ketiga, penegakan hukum secara proporsional. Suatu subjek hukum tidak dapat diminta pertanggungjawaban hanya jika disandarkan oleh dua elemen: melawan hukum dan kerugian semata. Namun harus dibuktikan dengan adanya “partisipasi dari subjek hukum” itu sendiri di mana harus ada mens rea atau mendapatkan keuntungan pribadi dari pasal yang didakwakan tersebut. 67. Dari sejarah lahirnya Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR yang pada dasarnya mengambil rumusan “perbuatan korupsi lainnya” dari Prt/Peperpu/013/1958 yang memang bukanlah suatu perbuatan pidana melainkan perdata, terlebih dengan hilangnya penjelasan-penjelasan yang menjelaskan esensi perbuatan korupsi yaitu perbuatan yang dimaksudkan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, telah membuat unsur perbuatan (actus reus) kedua pasal ini menjadi tidak jelas. Ketidakjelasan rumusan ini menurut PARA PEMOHON adalah merupakan alasan yang kuat dan sangat logis untuk membatalkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR berikut Penjelasannya. 68. PARA PEMOHON sebagaimana telah dikemukakan di atas, meminta agar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR berikut Penjelasannya yang diuji dalam Permohonan a quo dinyatakan inkonstitusional, karena bertentangan dengan UUD 1945 dan harus dibatalkan. Kedua pasal ini telah menimbulkan ketidakadilan, karena dalam praktik hukum, kedua pasal ini telah diinterpretasikan untuk menentukan suatu perbuatan pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR berdasarkan besarnya kerugian keuangan negara. Interpretasi ini secara substansial tidak tepat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR diberi interpretasi baru, misalnya bukan hanya perbuatan yang menjadi tolok ukur seseorang dapat dipidana karena melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, tetapi kerugian dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan seseorang yaitu melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan. Hal ini jelas dan nyata dari Surat Edaran 27 Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 (“SEMA 7/2012”), yang memberi perluasan makna orang yang dapat dipidana dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR. Orang akan dipidana dengan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR kalau kerugian keuangan negaranya melebihi Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan akan dihukum dengan Pasal 3 UU TIPIKOR kalau kerugian keuangan negaranya tidak mencapai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah). Bahkan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“Perma 1/2020”), misalnya dinyatakan pada Pasal 5 bahwa berat ringannya hukuman ditentukan oleh kategori kerugian, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan, yang memberatkan dan meringankan. Interpretasi dari Mahkamah Agung dalam Surat Edaran atau Peraturan Mahkamah Agung ini, bertentangan dengan UUD 1945, karena tidak ada ketentuan dari UUD 1945 atau undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melahirkan norma baru terkait dengan berat ringannya hukuman. 69. Dengan dibatalkannya atau dinyatakan tidak mengikat menurut hukum Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR berikut Penjelasannya, bukan berarti menghalalkan perbuatan korupsi, sebab dalam UU TIPIKOR semua perbuatan bersifat melawan hukum dan bersifat jahat atau mengandung kejahatan, seperti suap menyuap, perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa, penggelapan maupun pemerasan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, yang dilakukan oleh penyelenggara negara telah diakomodir dalam Pasal 5 hingga Pasal 13 UU TIPIKOR yang mana ketentuan-ketentuan tersebut memang merupakan perbuatan-perbuatan yang dalam United Nations Convention Against Corruption 2003 (“UNCAC”) dipandang sebagai tindak pidana korupsi. 70. Sebagai contoh, korupsi di pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian keuangan negara yang disebabkan perbuatan yang bersifat koruptif selalu hanya akan terjadi jika terdapat suap-menyuap atau pemalsuan dokumen dalam prosesnya. Tidak ada pengaturan tender tanpa melibatkan setidaknya 2 pihak, yaitu pihak panitia dan pihak calon pemenang tender. Dan tidak ada pengaturan yang demikian jika pihak yang memiliki kewenangan menentukan 28 pemenang tender tersebut tidak akan mendapatkan keuntungan baik dalam bentuk harta kekayaan atau bentuk-bentuk lainnya seperti fasilitas-fasilitas tertentu, kenaikan jabatan dst. Perbuatan semacam ini telah tercakup dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur suap maupun gratifikasi, yaitu yang diatur dalam Pasal 5, 11, 12 huruf a dan b, Pasal 12B, dan Pasal 13 UU TIPIKOR. 71. Dalam banyak perkara lainnya terkait pengadaan barang dan jasa, perbuatan materil yang terjadi juga umumnya terkait pemalsuan laporan perkembangan pekerjaan maupun hasil pekerjaan, yaitu dimana pihak vendor melaporkan pekerjaan telah selesai melakukan pekerjaannya agar pembayaran dapat dicairkan padahal pekerjaannya belum 100% selesai. Dalam berbagai perkara lainnya pemalsuan juga terjadi dalam hal laporan kualitas barang atau jasa yang dibeli sebagai komponen biaya. Perbuatan pemalsuan-pemalsuan dokumen, nota pembelian dan lain sebagainya juga telah tercakup dalam Pasal 7 dan Pasal 9 UU TIPIKOR. 72. Perbuatan koruptif lainnya yang kerap terjadi yang kemudian didakwa dengan Pasal 2 atau Pasal 3 yaitu penyalahgunaan kas atau anggaran untuk kepentingan pribadi. Perbuatan ini telah dapat dipidana dengan Pasal 8 UU TIPIKOR. 73. Dengan telah tercakupnya perbuatan-perbuatan yang memang bersifat koruptif tersebut, maka ketiadaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR tidak akan membuat pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi melemah, jika memang pemerintah serius berniat untuk memberantas korupsi. 74. Selain itu, alasan mengenai kedua pasal ini tetap diperlukan dengan alasan akan sulit membuktikan perbuatan-perbuatan korupsi jika menggunakan pasal-pasal selain Pasal 2 dan Pasal 3, menurut PEMOHON alasan tersebut hanyalah alasan yang tidak berdasar. Masalah pembuktian adalah masalah penerapan hukum, bukan norma. Masalah ini seharusnya diselesaikan dengan memperkuat kemampuan dan teknik investigasi dari para penyidik, bukan dengan membuat atau membiarkan ketentuan pidana yang bersifat terlampau luas, tidak jelas, multi tafsir, yang melanggar prinsip lex certa dalam hukum pidana. 29 75. Menurut Pasal 28 UNCAC yang telah diratifikasi di Indonesia melalui UU No. 7/2006 pengetahuan, maksud atau kehendak yang menjadi elemen dari kejahatan itu harus ditarik dari keadaan-keadaan faktual yang objektif. Jadi, tidak dapat disimpulkan secara asal atau berdasarkan asumsi semata, melainkan harus benar-benar dibangun dari fakta yang objektif yang membuktikan atau menunjukkan terjalinnya peristiwa-peristiwa yang relevan yang saling bersesuaian, sehingga dapat disimpulkan pelaku memang menghendaki terjadinya akibat delik. Kembali lagi, perlu PARA PEMOHON tegaskan, uraian delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR belum atau tidak melukiskan norma yang mengharuskan terhubungnya kehendak atau niat di antara para pihak yang terkait, seperti yang diimpikan dalam UNCAC. 76. Penandatanganan UNCAC oleh Pemerintah Republik Indonesia tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang- Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan: “Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional tersebut yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak”. Pemerintah Republik Indonesia telah menerima seluruh isi UNCAC sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 7/2006 dengan memberikan pengecualian terhadap kalau ada sengketa antar negara mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi dalam Pasal 66 ayat (2) UNCAC yang menyatakan: “Sengketa antara dua atau lebih Negara Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak dapat diselesaikan melalui perundingan dalam waktu yang wajar wajib, atas permintaan salah satu Negara Pihak, diajukan ke arbitrase. Jika dalam waktu enam bulan setelah permintaan pengajuan ke arbitrase, Negara-Negara Pihak itu tidak dapat bersepakat mengenai struktur arbitrase, salah satu Negara Pihak dapat mengajukan sengketa itu kepada Mahkamah Internasional dengan permintaan sesuai dengan Statuta Mahkamah Internasional”. 77. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam UNCAC yang telah disahkan berdasarkan UU No. 7/2006 tanpa ada pengecualian berlaku untuk seluruh warga negara Republik Indonesia. Di samping itu, baik dalam hukum nasional maupun internasional dikenal asas lex posterior derogat legi 30 priori yang memiliki makna bahwa hukum yang terbaru (posterior) mengesampingkan hukum yang lama (prior). Dengan demikian, sudah seharusnya negara dalam hal ini menerapkan atau berpedoman pada hukum yang terbaru (posterior) in casu UU No. 7/2006 dalam membentuk atau membangun norma pidana korupsi. 78. Dengan diundangkan dan diberlakukannya UU No. 7/2006 tanpa ditindaklanjuti dengan pembaharuan atau pengharmonisasian terhadap UU TIPIKOR, maka asas-asas yang mutlak untuk dipatuhi dalam pembuatan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan seperti asas keadilan, asas ketertiban dan kepastian hukum, serta asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, i dan j UU PPP dengan sendiri telah dilanggar. 79. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sejatinya uraian delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR beserta Penjelasannya (atau setidak-tidaknya tentang frasa yang diujikan) sudah tidak sesuai atau sejalan dengan perkembangan hukum yang terjadi, di mana hal itu bertentangan dengan dengan UU No. 7/2006. Mahkamah sendiri melalui pertimbangannya sebagaimana telah dikutip di atas menyarankan agar “sebagai negara pihak, sebaiknya segera menyesuaikan dengan cara melakukan perubahan atas UU TIPIKOR yang didasarkan atas kajian konseptual dan komprehensif dalam satu kesatuan sistem hukum berdasarkan UUD 1945”. Selaras dengan pertimbangan Mahkamah itu, dalam melakukan kajian UU TIPIKOR dikaitkan dengan UNCAC, Eddy O.S. Hiarej menyimpulkan: “Berdasarkan penjabaran hal di atas dapat dinyatakan kesimpulan bahwa pada dasarnya Hukum Indonesia, terutama pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomo 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah tertinggal dan tidak sesuai dengan United Nations Convention Against Corruption. Ketidak sesuaian tersebut, tentu berakibat pada lemahnya penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia menjadi penting untuk menyesuaikan dengan UNCAC yang telah Indonesia ratifikasi. Penyesuaian tersebut tidak hanya pada ranah hukum materiil, namun melingkupi perbaikan formil sehingga menciptakan perbaikan pada sistem peradilan pidana” (United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia, Mimbar Hukum, Volume 31, Nomor 1, Februari 2019, hlm. 124). 31 80. Dalam praktik yang terjadi sekarang khusus berkenaan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR terutama berkenaan dengan perbuatan melawan hukum terutama yang berhubungan dengan kerugian, lebih ditekankan pada konsep hukum perdata menjadi pidana. Hal ini dapat dilihat dari SEMA 7/2012 yang memberi perluasan makna orang yang dapat dipidana dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR. Orang akan dipidana dengan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR kalau kerugian keuangan negaranya melebihi Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan terdakwa akan dihukum dengan Pasal 3 UU TIPIKOR, kalau kerugian keuangan negaranya tidak mencapai Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah). Hal ini semakin jelas saat melihat Perma 1/2020 yang menentukan bahwa ukuran hukuman ditentukan oleh besarnya kerugian bukan ditentukan oleh perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. 81. Dinyatakannya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sudah barang tentu berakibat pada pasal-pasal lain dalam UU TIPIKOR (baik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) yang merujuk atau menyebutkan kedua pasal tersebut, sehingga pasal-pasal (atau frasa di dalamnya) yang merujuk kedua pasal dimaksud harus pula demi hukum dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, di mana pasal-pasal (atau frasa yang ada di dalamnya) a quo adalah sebagai berikut: (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (i) Pasal 2 ayat (2) berikut Penjelasannya yang berbunyi: “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan” [Penjelasan, sebagaimana dimuat dalam Perubahan UU TIPIKOR : “Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan 32 sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi”]; (ii) Pasal 4 berikut Penjelasannya, yang berbunyi: “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3” [Penjelasan: Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan”]; dan (iii) Frasa “Pasal 2, Pasal 3” dalam materi muatan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17. (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (i) Frasa “Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4” dalam materi muatan Pasal 37A ayat 3; dan (ii) Frasa “Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4” baik dalam materi muatan Pasal 38B maupun Penjelasannya. 82. Sekiranya menurut Mahkamah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR berikut Penjelasannya harus tetap dipertahankan dengan menambahkan adanya syarat tertentu (konstitusional bersyarat) maka PARA PEMOHON mengusulkan 2 (dua) alternatif yang dapat diputus oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu: Alternatif 1: (a) Frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan” atau “memperkaya diri sendiri secara langsung atau tidak langsung dan orang lain atau suatu korporasi”; 33 (b) Frasa “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 3 UU TIPIKOR bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan” atau “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri secara langsung atau tidak langsung dan orang lain atau suatu korporasi”; dan (c) Frasa “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR beserta Penjelasannya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Alternatif 2: Bahwa kedua pasal tersebut konstitusional sepanjang dimaknai bahwa harus dibuktikan ada tidaknya keuntungan/kekayaan yang diperoleh oleh tersangka/terdakwa atau orang lain atau korporasi, dan bahwa harus ada hubungan kausalitas yang jelas antara perolehan keuntungan/kekayaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukannya secara melawan hukum. 83. Sebagaimana telah PARA PEMOHON sampaikan di atas, terhadap materi muatan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR itu diajukan uji materiilnya beberapa kali, namun dalam perkara ini batu uji yang dipergunakan adalah berbeda dan begitu pula alasan yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan tidak sama dengan materi yang telah disampaikan dalam permohonan-permohonan sebelumnya, sehingga dengan demikian permohonan PARA PEMOHON a quo tidak dapat dikatakan ne bis in idem dan oleh karenanya haruslah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. 84. Akan tetapi dari pemahaman kami terhadap cukup banyak kasus di mana Terdakwa didakwa melakukan perbuatan korupsi dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU TIPIKOR. Tidak sedikit yang mengalami deviasi dalam penerapannya dan ada yang menimbulkan ketidakpastian hukum, bahkan orang-orang beritikad baik dan tidak mempunyai niat untuk korupsi dihukum menjadi koruptor dan orang yang menjalankan kewajibannya tanpa adanya perbuatan-perbuatan materil yang 34 jelas yang bersifat melawan hukum dengan maksud atau tujuan mendapatkan kekayaan atau keuntungan secara tidak sah. 85. Sehingga kami melihat, pemberantasan korupsi gagal dalam menegakkan hukum yang berkeadilan berdasarkan kebenaran. Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dihitung tidak berdasarkan standar yang jelas dan tidak berdasarkan atas hukum, bahkan acapkali nilainya luar biasa besar sampai mencengangkan. Dan kemudian faktanya selalu ditolak dan dinyatakan tidak benar dalam putusan. 86. Mengumumkan besarnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam proses penyidikan atau penuntutan, menurut hemat kami bukanlah kontestasi yang diperlukan untuk menunjukkan keberhasilan penegakan hukum tentang besarnya kerugian atau harapan dari proses penyidikan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara dalam satu perkara korupsi. 87. Bahwa kami menyadari kerugian keuangan negara adalah delik inti pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, karena seseorang tidak dapat dituntut dengan kedua Pasal ini apabila tidak ada kerugian keuangan negera atau perekonomian negara. Kami memandang bahwa suatu perbuatan bersifat koruptif bukan saja harus dilihat pada apakah negara dirugikan, melainkan apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan/kekayaan, serta dilakukan dengan cara-cara yang tidak sah, ilegal, curang atau dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya. Inilah yang seharusnya dipandang sebagai perbuatan koruptif dan perlu diberantas. Memang, hal ini bukan berarti kerugian tidaklah penting, kerugian hanyalah akibat dari perbuatan semacam itu, perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak halal. 88. Keuntungan selalu merupakan tujuan dari orang yang melakukan perbuatan yang bersifat koruptif, bukan kerugian. Pejabat yang berniat untuk menyalahgunakan kewenangannya selalu bertujuan agar ia mendapatkan keuntungan, apakah agar dirinya, keluarganya atau temannya mendapatkan posisi tempat kerjanya, memainkan proses pengadaan barang dan jasa dst, tujuannya selalu adalah keuntungan. Dari penyalahgunaan kewenangan tersebut tentu akan ada yang dirugikan, salah satunya adalah negara. Namun kerugian bukanlah tujuan dari pelaku, 35 kerugian hanyalah dampak. Pelaku tak akan peduli apakah negara, masyarakat atau orang lain dirugikan, yang penting dirinya untung. Inilah yang namanya korupsi. 89. Bahwa penekanan pada ada atau tidaknya kerugian keuangan negara tanpa upaya yang serius untuk membuktikan ada tidaknya keuntungan yang diperoleh tersangka atau terdakwa serta apakah benar bahwa keuntungan tersebut diperoleh dengan cara-cara yang bersifat melawan hukum telah dan akan membuat ketidakpastian hukum yang sangat merugikan, tidak hanya bagi tersangka atau terdakwa itu sendiri, namun baik bagi setiap penyelenggara negara, pejabat BUMN/BUMD, maupun pihak swasta yang akan mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Selain itu hal ini pada dasarnya juga telah dan akan membuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi tidak jelas dan salah sasaran. 90. Tidak dilakukannya upaya yang serius untuk mencari dan membuktikan unsur “memperkaya” atau “menguntungkan” membuat penelurusan hasil- hasil tindak pidana korupsi (proceeds of crime) menjadi lemah. Para pelaku yang benar-benar melakukan perbuatan-perbuatan curang, koruptif, tetap akan menikmati hasil korupsinya, karena penegak hukum telah merasa puas karena merasa cukup membuktikan ada/tidaknya kerugian keuangan negara. 91. Bahwa unsur pokok dari tindak pidana korupsi terletak pada persoalan perbuatan yang dilakukan dengan maksud mendapatkan kekayaan/keuntungan dengan cara yang tidak sah/melawan hukum juga terlihat dari pengaturan terkait pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU TIPIKOR yang mana pidana tambahan ini juga merupakan warisan dari undang-undang tindak pidana korupsi sebelum-sebelumnya, bukan ketentuan yang murni lahir dari UU TIPIKOR ini. Ketentuan tersebut berbunyi: 1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: a. …dst b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dengan menekankan bahwa uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (bukan kerugian keuangan negara yang diakibatkan) menunjukkan bahwa yang 36 seharusnya dicari dan dibuktikan adalah ada tidaknya kekayaan/keuntungan yang diperoleh pelaku, bukan berapa kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh pelaku. 92. Kami memahami bahwa terdapat kekhawatiran jika kedua pasal yang menjadi objek permohonan ini dinyatakan inkonstitusional maupun diputus secara konstitusional bersyarat akan menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan perkara-perkara yang telah diputus bersalah dengan kedua pasal ini. Kekhawatiran ini merupakan kekhawatiran yang tentunya sangat berdasar, dan memerlukan solusi untuk itu. 93. Terkait permasalahan ini, Mahkamah Konstitusi dapat mengambil landasan yang telah diatur dalam Pasal 3 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, di mana dalam Pasal 3 Ayat (6) diatur bahwa jika terdapat perubahan undang- undang yang mengakibatkan orang-orang yang sedang atau telah menjalani hukuman tidak dapat menuntut ganti kerugian kepada negara. Ketentuan ini walaupun baru berlaku mulai tahun 2026, namun secara prinsip dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga dapat menyatakan bahwa terhadap para terpidana yang sedang menjalani hukuman karena terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU TIPIKOR hanya dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung jika dalam pembuktian di pengadilan memang tidak terdapat bukti bahwa ia tidak mendapatkan keuntungan/kekayaan dari perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, maka Putusan Mahkamah Konstitusi ini – jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon ini – tidak akan menguntungkan para terpidana yang benar-benar melakukan perbuatan yang bersifat koruptif, namun hanya pada terpidana yang memang benar-benar tidak terdapat bukti bahwa mereka mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang bersifat melawan hukum. 94. Bahwa andaikata benar – quod non – ada kekhawatiran bahwa kerugian keuangan negara akibat dibatalkannya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR atau karena diberikan syarat pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR harus ada suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi yang sudah diatur dalam UU TIPIKOR tidak dapat dituntut, adalah cukup keliru, dalam hal kerugian perseroan misalnya, 37 maka dapat saja dituntut berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menilai sebab terjadinya kerugian dan juga untuk menilai tanggung jawab dari Direksi terhadap kerugian tersebut. 95. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 UU PT, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan dan kerugian perseroan dapat dimintakan pertanggung jawabannya kepada Direksi. Dalam Pasal 97 dinyatakan: “(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.” 96. Bahwa dengan demikian, maka sebenarnya UU PT telah memberikan jalan keluar untuk mengganti kerugian bagi perusahaan yang mengalami kerugian akibat kesalahan atau kelalaian Direksi dalam menjalankan tugasnya. 97. Bahwa tanggung jawab Direksi atas kerugian ini, lebih besar dari tanggung jawab yang dibebankan oleh Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR yang membatasi “...sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”, 98. Bahwa menurut PARA PEMOHON, alasan untuk mempertahankan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, karena tidak dapat menuntut pengembalian kerugian kepada pihak Direksi, jika pasal tersebut dibatalkan tidak beralasan menurut hukum. 38 99. Bahwa sekiranya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR tetap dipertahankan dengan dimasukan syarat harus ada suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi, menurut hemat PARA PEMOHON adalah berdasarkan atas hukum, karena terhadap orang sengaja menjadi penyebab kerugian yang dapat dituntut melakukan pengembalian kerugian. 100. Bahwa menurut hemat PARA PEMOHON dalam pemberantasan korupsi, ketika Aparat Penegak Hukum lebih berfokus pada perbutan korupsi terkait dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang berfokus pada kerugian keuangan negara, padahal salah satu sebab tidak berhasilnya pemberantasan korupsi di Indonesia karena mengabaikan perkara suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi. 101. Berhasilnya Pihak Kejaksaan Agung membongkar adanya “suap menyuap” dalam perkara Ronald Tannur yang melibatkan Hakim, Pengacara dan mantan Pejabat di Mahkamah Agung adalah bentuk keberhasilan penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung yang membongkar praktik lancung dalam proses penegakan hukum hingga Ronald Tannur diputus bebas, menunjukan bahwa suap-menyuap sangat sulit diberantas kecuali tertangkap tangan hanyalah mitos belaka. Perkara yang baru-baru ini terungkap yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung telah menunjukan bahwa suap-menyuap sebenarnya dapat diungkap tanpa tertangkap tangan dengan teknik-teknik investigasi serta kerja sama antar institusi penegak hukum yang semakin baik. 102. Hal yang sama dapat kita lihat dalam penyitaan uang sebesar hampir mencapai Rp. 1 Triliun dari seorang mantan pejabat di Mahkamah Agung. Peristiwa tersebut juga menunjukkan keberhasilan yang luar biasa besar dari Kejaksaan Agung mendeteksi adanya perkara suap menyuap dalam pengurusan perkara dan perputaran uang dalam jumlah besar yang digunakan untuk pengurusan perkara. Bahkan dari pemberitaan kita bisa membaca adanya penyediaan uang sebesar Rp. 5 Miliar untuk hakim dan sebesar Rp. 1 Miliar untuk mantan pejabat di Mahkamah Agung. 39 103. Fakta keberhasilan Kejaksaan Agung ini, menunjukkan bahwa suap menyuap dan penerimaan gratifikasi sebagai bagian dari kejahatan korupsi, ternyata bisa mengungkap dan memecah gunung es peredaran uang yang sangat besar yang dapat diduga berasal dari suap menyuap atau penerimaan gratifikasi. 104. Dengan demikian, sebenarnya jika Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR pun dibatalkan, maka pemberantasan korupsi itu tidak berakhir dan bukan juga senjakala pemberantasan korupsi. Sebab jika pemberantasan korupsi difokuskan pada praktik suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi yang semuanya merupakan perbuatan korupsi, dapat dipastikan bahwa perbuatan korupsi akan berkurang, 105. Bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, lebih banyak terkait dengan menunda dan mendistorsi pembangunan ekonomi, akan tetapi kerusakan akibat suap menyuap misalnya tidak hanya mendistorsi pembangunan ekonomi, tetapi merusak moral bangsa yang perbaikannya memerlukan waktu bergenerasi. Mengenai Frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR 106. Tidak dapat disangkal bahwa frasa a quo bermuatan substansi yang luas atau sangat lentur (karet), selain boleh hanya mengandaikan satu pihak yang “diperkaya”, yaitu pelaku (pegawai negeri atau penyelenggara negara), orang lain, atau suatu korporasi, juga seakan mengabaikan hubungan atau kaitan lebih lanjut antara perbuatan pelaku dengan keuntungan atau kekayaan yang diperoleh orang lain atau suatu korporasi tersebut. Seakan-akan frasa itu – yang notabene menjadi unsur utama delik – dan unsur-unsur lainnya tidak perlu saling berkelindan dan bertali-temali melainkan bisa berdiri sendiri. Artinya, sepanjang ada bukti tentang perbuatan melawan hukum, baik dilakukan secara sengaja atau karena kelalaian, adanya kerugian keuangan atau perekonomian negara, dan ada pihak lain baik orang maupun korporasi yang mendapatkan keuntungan/kekayaan, maka dianggap Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR terbukti dengan sah dan meyakinkan, sekalipun untaian sebab-akibat atau 40 kausalitas antar unsur-unsur itu tidak terjalin atau tidak mempunyai korelasi yang jelas dan tegas sebagai akibat dari jahitan “ mens rea” dari pelaku dan orang lain atau suatu korporasi. Dengan kata lain, suatu perencanaan yang disepakati serta dikehendaki bersama (premeditated) sebelum mewujudkan delik bukan merupakan suatu keharusan dalam terbuktinya tindak pidana. 107. Kendati pun demikian, dengan menelisik kata kerja aktif “memperkaya”, sewajarnya secara implisit terkandung maksud untuk “memperkaya” yang bermakna “menjadikan atau membuat bertambah kekayaannya”. Jadi, istilah itu di dalamnya menyiratkan “niat” atau “kehendak”, di mana itu direalisasikan secara melawan hukum. Melawan hukum dijalankan agar terwujud dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menjadi “bertambah kekayaannya”. Jikalau pemahaman ini dianut, maka adanya “meeting of minds” dari para pihak yang terlibat menjadi suatu keniscayaan. Akan tetapi, persyaratan seperti itu akan dipandang “mempersulit” penegak hukum dalam beban pembuktian, oleh karena tidaklah enteng untuk mencari bukti-bukti sahih yang menunjukkan adanya “persengkongkolan pemikiran dan niat”. Walaupun begitu, pengandaian dimaksud dirasakan lebih adil, sehingga tidak sembarang orang dituduh, dipersangkakan, didakwa dan diadili secara semena-mena, sebagai akibat luasnya rumusan delik. 108. Hanya saja patut disayangkan, dalam praktiknya, “ mens rea” dari pelaku dan pihak-pihak terkait dalam menjalankan perilakunya untuk mewujudkan delik dikesampingkan atau dinihilkan atau dianggap sepi baik oleh penyidik, penuntut umum maupun sang pengadil sendiri. “Mens rea” ditafsirkan secara sempit yaitu hanya dilihat sebatas kesengajaan untuk melakukan perbuatan materilnya tanpa dihubungkan dengan apakah kesengajaan tersebut memang dimaksudkan untuk mendapatkan kekayaan atau keuntungan secara tidak sah. Jarang sekali – untuk tidak menyebutkan tidak pernah – pelaku dan pelaku penyerta dituntut dan dipenjara berdasarkan adanya kesamaan pikiran dan kehendak di antara mereka berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan baik dari dokumen tertulis maupun keterangan saksi, melainkan hanya ditarik dari fakta-fakta yang terpisah dan tidak saling bersesuaian tetapi dapat dieksploitasi untuk menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR. 41 109. Kasus yang dialami PARA PEMOHON adalah contoh nyata yang secara mencolok absurdnya frasa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Frasa ini dapat mengancam siapapun, walaupun perbuatan yang dilakukan sama sekali tidak dikehendaki/diniati oleh yang bersangkutan dan tidak pernah pula direncanakan, disepakati serta dipikirkan bersama-sama dengan pihak-pihak yang didalilkan telah diperkaya sebagai akibat tindakan PARA PEMOHON. 110. Bahwa mengingat Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR berdasarkan putusan perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 adalah sebagai delik materiil, maka untuk menentukan ada atau tidaknya mens rea dari pelaku perbuatan pidana memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, harus dibuktikan dengan adanya suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU TIPIKOR. Mengenai frasa “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 3 UU TIPIKOR 111. Sedikit berbeda dari frasa dalam Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR yang disengketakan konstitusionalitasnya di atas, frasa “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 3 UU TIPIKOR secara eksplisit dinormakan adanya kesengajaan dari pelaku untuk membuat atau menjadikan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “untung”. “Menguntungkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti 1) memberi (mendatangkan) laba; 2) menjadikan beruntung (mujur, berbahagia); memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, dan sebagainya). Andaikata makna itu diikuti, maka “menguntungkan” tidak hanya berhubungan dengan benda berwujud tetapi juga dapat menyangkut barang tidak berwujud. Terlepas dari itu, intinya perbuatan pelaku memang diniatkan dan dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ditandai dengan rangkaian kata “dengan tujuan”. Hal itu mengisyaratkan suatu kesengajaan, yang menurut teori hukum dapat dimaknai secara alternatif, yakni: (a) bahwa ada tujuan yang tidak benar, misalnya ada ketidakjujuran dalam mengambil keputusan; 42 (b) bahwa ada pertimbangan yang tidak relevan ketika mengambil kesimpulan, misalnya kesimpulan tidak diambil berdasarkan bukti yang ada; (c) bahwa ada penggunaan diskresi yang tidak tepat ketika mengambil kebijakan, misalnya kebijakan diambil karena ada konflik kepentingan; atau (d) bahwa pengambilan keputusan dilakukan tanpa memberi alasan. Jadi, perumusan frasa dalam Pasal 3 UU TIPIKOR dapat dikatakan lebih maju dan sedikit banyak menyematkan kriteria yang agak tegas. 112. Meski demikian, rangkaian kata tersebut masih menyisakan kevakuman yuridis terkait dengan bagaimana pelaku sampai pada kesimpulan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, atau dengan kata lain rumusan dimaksud belum memberikan kepastian hukum yang adil. Memang diwajibkan dalam hal menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu pelaku “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dan tindakannya “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Namun begitu, bagaimana pada akhirnya pelaku (yang merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara) mau melakukan perbuatan itu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Di sinilah, tidak didapati adanya suatu formula yang mengharuskan adanya keterkaitan antara pelaku dengan orang lain atau suatu korporasi yang diuntungkan itu agar terpenuhinya unsur dalam delik. 113. Seperti halnya Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR, Pasal 3 UU TIPIKOR ini tidak dapat dan tidak mungkin diterapkan dalam suatu dugaan tindak pidana yang hanya melibatkan pelaku (pegawai negeri atau penyelenggara negara) sendiri, melainkan selalu dan senantiasa mengikutsertakan pihak lain atau suatu korporasi, dengan alasan kerugian keuangan atau perekonomian negara yang juga menjadi unsur delik terkonfirmasi atau timbul dalam rangkaian atau kegiatan atau kerja sama dengan pihak lain. Seandainya pelaku (pegawai negeri atau penyelenggara negara) itu memperkaya diri sendiri secara melawan hukum atau menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 43 padanya karena jabatan atau kedudukan, misalnya mengambil secara tidak sah (menggelapkan atau menyembunyikan) barang milik negara, maka terhadapnya akan dikenai pasal yang berbeda, kendati pun sejatinya tindakan itu juga dengan sendirinya merugikan keuangan atau perekonomian negara yang dapat dihukum dengan pasal dimaksud. 114. Untuk memastikan hukum itu dijalankan dengan adil, maka memperkaya atau menguntungkan diri sendiri haruslah dikaitkan dan dirujukkan pada adanya tindak pidana suap. Mengapa harus demikian? Sebab dalam suatu suap senantiasa per se terselip keharusan untuk membuktikan “niat” dari pelaku dan “kesamaan pikiran” antara pelaku dengan pihak lainnya. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR yang mensyaratkan adanya tindak pidana suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU TIPIKOR, menurut hemat kami, akan memastikan pembuktian dijalankan dengan benar sesuai dengan ukuran yang seharusnya seperti yang dimuat dalam rumusannya dan menjamin terlaksananya proses peradilan yang merdeka serta tegaknya hukum dan keadilan, sehingga tidak mungkin menyebabkan over punishment dan over criminalization. 115. Dalam suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasisebagaimana dinyatakan dalam UU TIPIKOR akan tampak secara nyata faktor kesalahan yang menjadi esensi dari suatu perbuatan pidana. Dalam pandangan Remmelink, syarat umum agar suatu tindak pidana dapat dipidanakan adalah: Pertama, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (wederrechtelijkheid). Kedua, ada ‘kesalahan’ (schuld) secara pidana dalam perbuatan yang dilakukan subjek hukum tersebut, baik kesalahan sebagai kesengajaan (dolus), maupun kesalahan sebagai kealpaan (culpa). Ketiga, subjek hukum yang melanggar tersebut harus mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana (toerekeningsvatbaarheid). 116. Perlu diingat bahwa yang dimaksud dengan bersifat melawan hukum (wederrechteljikheid) walaupun terkesan memiliki kesamaan dengan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) namun memiliki makna yang berbeda. Sifat melawan hukum dalam konteks pidana adalah suatu 44 sifat yang harus melekat dari suatu perbuatan yang akan membuat unsur perbuatan tersebut bersifat tercela dan dapat dipidana. Tidak sebatas “melanggar peraturan perundang-undangan” belaka. 117. Sifat melawan hukum dalam rumusan-rumusan pidana tidak selalu dirumuskan secara eksplisit. Hal ini disebabkan karena dalam mayoritas rumusan pidana sifat melawan hukum tersebut telah inherent terdapat dalam rumusan unsur perbuatannya. Sebagai contoh, rumusan suap- menyuap (Pasal 5, 11, 12 huruf a-d) dan penggelapan (Pasal 8) tidak dicantumkan unsur “secara melawan hukum”, oleh karena unsur-unsur perbuatan dari ketentuan-ketentuan tersebut telah menunjukan sifat ketercelaan atau melawan hukum itu sendiri. Begitu juga dengan rumusan pasal Pembunuhan (338 KUHP). Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” tanpa perlu ditambahkan unsur “secara melawan hukum” telah menunjukan adanya sifat melawan ketercelaan atau melawan hukum dari perbuatan itu sendiri. Hal ini berbeda dengan beberapa rumusan ketentuan pidana yang mencantumkan unsur “secara melawan hukum” seperti misalnya pasal pencurian (362 Ayat (1) KUHP). Dalam pasal Pencurian terdapat unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” oleh karena perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud dimiliki tidak selalu berarti merupakan perbuatan yang bersifat tercela. Perbuatan tersebut baru bersifat tercela sehingga dapat dipidana jika maksud untuk memilikinya barang tersebut ternyata bersifat melawan hukum, yaitu dalam konteks ini pelaku tidak memiliki hak untuk memiliki barang tersebut. 118. Sifat melawan hukum dalam Pasal 3 UU TIPIKOR dirumuskan dalam bentuk “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dan prasarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Serupa dengan ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang secara eksplisit mencantumkan unsur “secara melawan hukum”. Unsur “menyalahgunakan kewenangan…dst” ini tidak dapat dipisahkan dari unsur perbuatannya, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sehingga manakala terdapat keuntungan baik yang diterima oleh tersangka atau terdakwa, atau orang lain atau korporasi harus jelas terlihat bahwa keuntungan tersebut merupakan akibat dari suatu penyalahgunaan wewenang, dan maksud dari 45 penyalahgunaan wewenang tersebut jelas-jelas menunjukan bahwa maksudnya tak lain tak bukan adalah agar dirinya, orang lain atau suatu korporasi mendapatkan keuntungan tersebut. Jadi bukan semata-mata karena adanya penyimpangan atau kesalahan prosedur belaka. 119. Yang menjadi pertanyaan tentunya, apa sebenarnya bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat dilakukan oleh penyelenggara negara yang dimaksud dalam Pasal 3 UU TIPIKOR ini. Bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang tidak lain dan tidak bukan sebenarnya tidak akan terlepas dari suap-menyuap, gratifikasi, penggelapan, perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa, pemalsuan maupun penggelapan surat-surat atau dokumen, dan pemerasan, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut sebenarnya telah diatur secara tersendiri dalam UU TIPIKOR ini. 120. Mengaitkan frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) dan “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 3 UU TIPIKOR dengan tindak pidana suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU TIPIKOR, bukannya tanpa alasan. Di samping untuk mempertegas dan memperjelas faktor “mens rea” dan “meeting of minds”, pun dikarenakan tindak pidana dalam kedua pasal itu selalu menyinggung atau ditujukan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara, dengan pertimbangan bahwa tidak ada perkara korupsi yang dikatakan melanggar keduanya tanpa adanya orang yang dikualifisir sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006, secara tegas mengakui unsur “setiap orang” harus melibatkan pejabat publik, yang dapat dikutip sebagai berikut (pertimbangan halaman 73): “Menimbang pula bahwa dengan disahkan atau diratifikasinya UN Convention Against Corruption dengan UU Nomor 7 Tahun 2006, dalam konvensi mana kerugian negara tidak mutlak merupakan unsur tindak pidana korupsi (it shall not be necessary), tetapi harus melibatkan public official, maka Mahkamah berpendapat unsur “barang siapa” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut harus juga ditafsirkan dalam kaitan dengan perbuatan public official. Indonesia, sebagai negara pihak, sebaiknya segera menyesuaikan dengan cara melakukan perubahan atas UU PTIPIKOR yang didasarkan atas kajian konseptual dan 46 komprehensif dalam satu kesatuan sistem hukum berdasarkan UUD 1945”. 121. Bahwa dalam Permohonan ini PARA PEMOHON mohon agar – jikalau pun menurut Mahkamah Konstitusi Pasal 3 ini masih akan dinyatakan tidak bertentangan dengan Konstitusi – sepatutnya diberi interpretasi baru khususnya terhadap kedua frasa yang telah diuraikan di atas, sebab ketentuan ini dalam praktik telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum karena dapat ditafsirkan sesuai dengan kebutuhan yang melakukan interpretasi. 122. Akibat dari keadaan ini, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR mengingatkan dengan betapa karetnya unsur-unsur perbuatan yang diatur dalam UU Subversi. Siapa saja dapat dijaring dengan UU Subversi sepanjang menurut pemerintah perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa telah menimbulkan akibat terganggunya kepentingan pemerintah. Sama dengan praktik hukum dalam memberantas korupsi, di mana siapa saja dapat dihukum dengan ketentuan ini dan ditabalkan sebagai koruptor sepanjang dianggap telah terjadi kerugian keuangan negara, sekalipun pelakunya (pegawai negeri atau penyelenggara negara) tidak mendapatkan keuntungan atau kekayaan sepeser pun dari tindakan korupsi yang dituduhkan atau didakwakan kepadanya dan juga tidak menerima suap dalam bentuk apa pun dari orang lain atau korporasi. Efek buruk ini muncul dari kelenturan atau bahkan luasnya materi muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR. 123. Bahwa frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) dan “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 3 UU TIPIKOR menggunakan kata sambung atau. Menurut KBBI atau adalah kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal (pilihan): Anda boleh memilih yang mana saja, majalah, buletin, -- surat kabar. Dikaitkan dengan kata penghubung atau pada kedua frasa di atas berarti dalam praktek peradilan Hakim dalam menjatuhkan putusan boleh memilih salah satu pihak yang diperkaya atau yang diuntungkan, boleh memilih pegawai negeri/penyelenggara negara atau orang lain atau korporasi. Konsekuensi dari pilihan tersebut maka pegawai negeri/penyelenggara negara dapat dihukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam menurut 47 Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU TIPIKOR karena telah memperkaya orang lain atau korporasi, tanpa dirinya sendiri telah diperkaya atau diuntungkan oleh perbuatannya. Hal inilah yang dialami oleh PARA PEMOHON yang telah didakwa dan diputus oleh pengadilan karena memperkaya atau menguntungkan orang lain atau korporasi. 124. Bahwa penghukuman dalam proses peradilan tindak pidana korupsi yang tanpa mempertimbangkan adanya pengkayaan atau pemberian keuntungan kepada dirinya secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari penggunaan kata sambung atau pada frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) dan “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 3 UU TIPIKOR telah melanggar hak konstitusional dari PARA PEMOHON yaitu proses peradilan yang dialami oleh PARA PEMOHON ternyata tidak menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 24 (1) UUD 1945, melanggar hak konstitusional PARA PEMOHON yaitu hak atas jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan telah melanggar hak-hak PARA PEMOHON untuk mendapatkan perlindungan atas kehormatan dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 125. Bahwa PARA PEMOHON ini adalah pihak yang lemah dihadapan negara sehingga dapat dimenderitakan tanpa ampun padahal tidak memperoleh secuil manfaat apapun dari perbuatan yang dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya. Korupsi adalah kejahatan, oleh karena itu andaikata PARA PEMOHON berbuat kejahatan maka kejahatan itu harus memberikan manfaat kepadanya. Manfaat itu adalah bertambahnya kekayaan atau keuntungan yang diperoleh dari hasil yang ilegal. Kalau tidak ada manfaat yang diperolehnya tersebut berarti orang tidak layak disebut melakukan kejahatan korupsi. 126. Orientasi dan motif pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi utamanya adalah guna mengumpulkan bahkan menumpuk kekayaan dan keuntungan secara illegal. Kekayaan atau keuntungan yang diakumulasi itu pada umumnya adalah dalam bentuk uang, asset dan harta benda lainnya. Oleh karena itu orientasi dan motif pelaku melakukan tindak pidana korupsi untuk 48 mengumpulkan dan menumpuk harta kekayaan dan keuntungan secara illegal tercermin secara jelas menurut rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, tidak terkecuali juga tercermin dalam pasal-pasal lainnya dalam UU TIPIKOR yang kurang lebih dalam beberapa hal hampir sama dengan United Nations Convention Against Corruption, 2003 yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 7/2006, yaitu: a. Suap (bribery); b. Penggelapan dalam jabatan (Emblezzlement, missapropriation or other diversion of property by public official); c. Memperdagangkan pengaruh (trading influence); d. Penyalahgunaan jabatan/fungsi (abuse of function); e. Pejabat publik memperkaya diri secara tidak sah (illicit enrichment); f. Suap di sector swasta (bribery in the private sector); g. Penggelapan dalam perusahaan swasta (embezzlement of property in the private sector); h. Pencucian hasil kejahatan (laundering of proceeds of crime); i. Menyembunyikan adanya kejahatan korupsi (concealment); serta j. Menghalang-halangi proses peradilan (obstruction of justice). 127. Walaupun menurut Syed Hussein Alatas dalam bukunya Sosiologi Korupsi mensinyalir ada fenomena korupsi dalam bentuk lain yaitu nepotisme, namun pada akhirnya ujung dari nepotisme maupun kolusi tetap saja berorientasi pada tindakan untuk mengakumulasi kekayaan dan keuntungan. 128. Korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan yang paling khas dari white collar crime atau kejahatan kerah putih, karena menurut perspektif Edwin Sutherland sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang terhormat dan berstatus sosial tinggi dalam pekerjaannya. Mayoritas kedudukan pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjawab fenomena tentang karakteristik white collar crime yaitu keterlibatan orang terhormat dan berstatus sosial tinggi dalam pekerjaannya sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Dalam pandangan umum bisa dikatakan korupsi dilakukan oleh orang yang kedudukan sosial ekonominya sudah mapan, karena sudah mapan itulah mereka melakukan kejahatan guna mengejar kesenangan, bukan karena mereka kelaparan. 49 129. Harus dibedakan melakukan kejahatan untuk memburu kesenangan dengan melakukan kejahatan karena kelaparan. Kesenangan dalam hubungannya dengan Tipikor itu identik dengan kekayaan atau keuntungan materiil. Jika kesenangan itu tidak bisa diperoleh secara legal, pasti cara ilegal sebagai alternatifnya. Kalau memburu kesenangan, apalagi kalau kesenangan itu tidak selalu diartikan sebagai kesenangan duniawi, dengan cara yang legal tentu saja tidak perlu dipermasalahkan, banyak orang kaya yang memburu kesenangan dengan cara-cara yang sah. 130. Yang dipersoalkan dalam konteksnya dengan Permohonan ini adalah memburu kesenangan dengan cara yang ilegal. Cara ilegal seperti apa yang dikehendaki oleh pelakunya untuk memburu kesenangan berupa memperkaya atau menguntungkan dirinya sendiri? UU TIPIKOR dan UNCAC telah menjawabnya yaitu dengan cara menerima suap, gratifikasi, memeras, penggelapan dalam jabatan dsb. Kalau pelaku tindak pidana korupsi tidak memburu kesenangan bagi dirinya untuk mendapatkan kekayaan dan keuntungan dengan cara yang ilegal, maka hal itu merupakan paradoks dengan norma yang umum dimana pelaku kejahatan harus mendapat manfaat sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Pelaku itu harus mendapatkan kesenangan dari perbuatannya. Jadi kalau frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” dan frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi”, tidak ditujukan kepada si pelakunya, tetapi hanya ditujukan kepada orang lain atau korporasi, maka frasa itu paradoks dengan norma yang umum. 131. Bahwa oleh karena itu, seorang pegawai negeri/penyelenggara negara tidak dapat dikriminalisasi melakukan tindak pidana korupsi apabila tidak terbukti memperkaya atau menguntungkan dirinya sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimana apabila ternyata perbuatan seorang pegawai negeri/penyelenggara negara memperkaya orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara, maka aparat penegak hukum menggunakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU TIPIKOR yang berbunyi: (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan 50 perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Pasal ini tidak pernah dipergunakan oleh aparat penegak hukum, karena kebijakan dan rumus dalam pemberantasan korupsi bukan menegakkan hukum dan keadilan tetapi menghukum dan merampas harta kekayaan yang dicurigai sebagai hasil tindak pidana korupsi. Pelaku dalam hal ini misalkan pemborong tetap harus dihukum dan membayar uang pengganti, meskipun negara telah memperoleh hasil pekerjaan dan telah pula menggunakannya. Jadi negara dalam ini memperoleh keuntungan, yaitu: (i) proyek sudah jadi dan diserahterimakan bahkan sudah dipergunakan; (ii) menerima pembayaran uang pengganti yang besar dan jumlahnya senilai dengan nilai pekerjaan. Padahal kalau konsisten melaksanakan undang- undang, Pasal 32 ayat (1) UU TIPIKOR dapat dipergunakan, tanpa harus menghukum orang, yang notabene dapat menimbulkan persoalan baru, yaitu penegakkan hukum yang menimbulkan kejahatan baru berupa suap atau pemerasan oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan atau pegawai Rumah Tahanan Negara. 132. Mahkamah dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017 memberikan pertimbangan yang pada intinya bahwa formulasi alternatif dimaksudkan untuk menjangkau cara-cara tindak pidana korupsi, misalnya menyembunyikan kepada orang lain atau korporasi, yang selengkapnya dapat dikutip: “[3.10.8] Bahwa frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKORmenurut Mahkamah berbeda dengan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKORkarena merupakan rumusan bersifat alternatif dalam rangka untuk menjangkau juga modus tindak pidana dalam hal hasil korupsi misalnya disembunyikan kepada orang lain atau suatu korporasi. Oleh karena itu, walaupun pelaku tidak memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri namun apabila melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara dan dalam hal ini orang lain atau suatu koporasi diuntungkan atau bertambah kekayaannya, dikenai tindak pidana korupsi. Terkait hal ini Mahkamah perlu menegaskan bahwa terlepas dari pada penggunaan hasil korupsi untuk kepentingan pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, akan tetapi nyatanya korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas serta dampak dari besaran nilai kerugian negara yang sangat berpengaruh terhadap terganggunya pembangunan dan perekonomian negara/daerah, oleh karenanya setiap tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus 51 dilakukan secara luar biasa atau biasa disebut sebagai perbuatan yang bersifat extra ordinary crime. Berdasarkan hal tersebut, dalil para Pemohon terhadap frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKORtidak beralasan menurut hukum” (hlm. 115). 133. Bahwa walaupun Mahkamah dalam pertimbangannya di atas menyatakan: “Oleh karena itu, walaupun pelaku tidak memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri namun apabila melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara dan dalam hal ini orang lain atau suatu koporasi diuntungkan atau bertambah kekayaannya, dikenai tindak pidana korupsi.” Namun tidak menutup kemungkinan terjadi pergeseran pemaknaan keberlakuan pasal-pasal dalam undang-undang yang semula konstitusional menjadi inkonstitusional, sebagaimana pernah diputus oleh Mahkamah yaitu dalam Perkara No. 003/PUU-IV/2006 yang menolak untuk mengabulkan penghapusan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, dengan alasan pokok bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana formil, bukan tindak pidana materil, sehingga unsur merugikan keuangan negara bukanlah unsur esensial. Menurut pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut, ada atau tidak adanya tindak pidana korupsi tidak tergantung pada ada atau tidaknya kerugian negara, tetapi cukup dibuktikan bahwa telah ada perbuatan melawan hukum, sehingga ada atau tidak ada kata “dapat” tidak penting lagi. Pandangan Mahkamah dalam Perkara No. 003/PUU-IV/2006 tersebut di atas telah bergeser seiring dengan adanya Putusan Mahkamah dalam Perkara No. 25/PUU-XIV/2016, yang dalam pertimbangannya pada halaman 113 s.d. 114 berpendapat: “Bahwa pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor membuat delik dalam kedua pasal tersebut menjadi delik formil. Hal itu menurut Mahkamah dalam praktik seringkali disalahgunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara, termasuk terhadap kebijakan atau keputusan diskresi atau pelaksanaan asas freies Ermessen yang diambil bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya, sehingga seringkali terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Demikian juga terhadap kebijakan yang terkait dengan bisnis namun dipandang dapat merugikan keuangan negara maka dengan pemahaman kedua pasal tersebut sebagai delik formil seringkali dikenakan tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut tentu dapat menyebabkan pejabat publik takut mengambil suatu kebijakan atau khawatir kebijakan yang diambil akan dikenakan tindak pidana korupsi, sehingga di antaranya akan berdampak pada stagnasi proses 52 penyelenggaraan negara, rendahnya penyerapan anggaran, dan terganggunya pertumbuhan investasi. Kriminalisasi kebijakan terjadi karena terdapat perbedaan pemaknaan kata “dapat” dalam unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum, sehingga seringkali menimbulkan persoalan mulai dari perhitungan jumlah kerugian negara yang sesungguhnya sampai kepada lembaga manakah yang berwenang menghitung kerugian negara. Oleh karena dipraktikkan secara berbeda-beda menurut Mahkamah pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Selain itu, menurut Mahkamah kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor juga bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip hukum harus tertulis (lex scripta), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (lex stricta), dan tidak multitafsir (lex certa), oleh karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945”. Dalam Putusan Perkara No. 25/PUU-XIV/2016, Mahkamah memutuskan pada pokoknya: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 134. Bahwa berdasarkan uraian di atas frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) dan “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 3 UU TIPIKOR bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” dan “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” 135. Bahwa mengingat Pasal 3 UU TIPIKOR berdasarkan putusan perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 adalah sebagai delik materiil, maka untuk menentukan ada atau tidaknya mens rea dari pelaku perbuatan pidana “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, harus dibuktikan dengan adanya suap menyuap, penggelapan 53 dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU TIPIKOR. Mengenai Frasa “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR 136. Bahwa benar dalam perkara PEMOHON I dan PEMOHON III dinyatakan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Secara khusus dalam perkara PEMOHON III, dikatakan telah memberikan persetujuan pencadangan wilayah IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada PT AHB seolah-olah sesuai prosedur, membuat kegiatan pertambangan PT AHB di Pulau Kabaena seakan-akan telah sesuai dengan ketentuan, padahal semua proses persetujuan yang dilakukan oleh PEMOHON III bertentangan dengan ketentuan yang berlaku mengakibatkan kerugian negara yang berasal dari musnahnya atau berkurangnya ekologis/lingkungan pada lokasi tambang di Pulau Kabaena yang dikelola oleh PT AHB sebagaimana dimuat dalam Laporan Perhitungan Kerugian Akibat Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Pertambangan PT AHB Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara oleh ahli kerusakan tanah dan lingkungan hidup Dr. Ir. Basuki Wasis, M.SI. sebesar Rp.2.728.745.136.000,00 (dua trilyun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu Rupiah) (Bukti – P 13). 137. Dalam Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 UU TIPIKOR tidak ada ketegasan terhadap kesengajaan dari pelaku untuk membuat atau menjadikan negara atau perekonomian negara menjadi rugi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 1225 dinyatakan sebagai berikut: “rugi a 1 (terjual dsb) kurang dr modalnya; tidak mendapat laba: -- sedikit dijualnya juga krn ia memerlukan uang tunai; 2 kurang dr modal (krn menjual lebih rendah dr harga pokok): jika dijual Rp,1500,00 --nya Rpl00,00; 3 tidak mendapat faedah (manfaat); tidak beroleh sesuatu yg berguna: ia merasa – mengikuti kursus itu ; 4 sesuatu yg kurang baik (tidak menguntungkan; mudarat): apa -- nya kalau kau maafkan kesalahan adikmu itu; merugikan v 1 mendatangkan rugi kpd; menyebabkan rugi: pemogokan itu ~ perusahaan jutaan rupiah; 2 dng sengaja menjual dng merugi: ada pedagang yg ~ barang dagangannya krn perlu uang; 3 mendatangkan 54 sesuatu yg kurang baik (spt kesusahan, kerusakan, mudarat) kpd: peraturan ujian itu sangat ~ para peserta ujian; kerugian n 1 menderita rugi; 2 rugi; 3 sesuatu yg dianggap sbg rugi (spt kerusakan); 4 (ganti ~) ganti rugi; pampasan; tempuh (hal. 1225).” 138. Dari makna yang termuat dalam Kamus ini, makna merugikan terjadi karena ada satu perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan diniatkan untuk merugikan atau berakibat mendatangkan rugi seperti menjual dengan rugi. Dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, memang terkandung niat untuk merugikan. Hal tersebut dikatakan demikian, karena sebelum frasa “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ada frasa “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR ada frasa “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan...”. 139. Bahwa dalam praktik hukum, frasa “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, pihak yang ditunjuk oleh penyidik terlalu membesarkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam perkara PEMOHON III, ahli yang ditunjuk oleh Penyidik, yang notabene tidak memiliki keahlian di bidang ilmu tanah dan lingkungan, menyimpulkan adanya kerugian negara sebesar Rp.4.325.130.590.137,00 (empat triliun tiga ratus dua puluh lima miliar serratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah). 140. Bahwa penyalahgunaan penghitungan kerugian perekonomian negara yang dilakukan secara eksesif dapat kita lihat pada Putusan Tingkat Pertama Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst halaman 1412 atas nama Surya Darmadi, yang mana di dalamnya dikatakan, “Hasil identifikasi terhadap kualitas tanah dan air di kawasan perkebunan menunjukkan penurunan kualitas lingkungan yang berdampak pada perubahan nature yang dihadapi rumah tangga dan dunia usaha di lokasi tersebut. Total biaya penurunan daya dukung lingkungan beserta biaya recovery lingkungan atas lahan yang 55 dialih fungsikan secara ilegal bernilai total sebesar Rp73.920.690.300.000,00 (tujuh puluh tiga tirliun sembilan ratus dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus ribu Rupiah)” (Bukti P- 14). 141. Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan kerugian negara dan kerugian perekonomian negara ini tidak dilakukan menurut hukum dan tidak ada standar yang jelas berdasarkan hukum, karena memang tidak ada aturan praktik yang dapat dijadikan sebagai dasar penghitungan. Akibatnya penghitungan dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang memerlukan penghitungan kerugian kerugian negara dan perekonomian negara. Dan secara faktual, hanya sekedar mengejar pemberitaan bahwa aparat penegak hukum sedang memeriksa dan menangani perkara korupsi besar. 142. Bahwa hal yang ganjil dalam pemeriksaan Investigasi Kerugian Negara yang dilakukan BPK dalam perkara PEMOHON I dibuat dalam rentang yang panjang mulai tahun 2016 sampai 2019, terkesan dipaksakan hanya untuk mencakup masa jabatan PEMOHON I yakni 2016 hingga 2017, dimana ternyata memang transaksi perdagangan yang menyebabkan adanya tunggakan yang dinyatakan sebagai kerugian negara oleh BPK itu terjadi pada tahun 2018, saat PEMOHON I sudah tidak lagi menjabat di Perum Perindo. Meskipun demikian, Penuntut Umum dalam tuntutannya tetap saja menyatakan adanya kerugian negara dengan mendasarkan kepada rentang waktu pemeriksaan tahun 2016 - 2019, bukan pada fakta detil waktu terjadinya kerugian negara dalam Laporan Pemeriksaan Investigasi BPK itu sendiri yakni pada tahun 2018, dan lebih tidak dapat diterima lagi bahwa Majelis Hakim pun setuju dengan menjatuhkan hukuman kepada PEMOHON I. 143. Pemberitaan yang luar biasa tentang besarnya kerugian atas atas suatu perkara yang sedang diperiksa ini dapat diduga hanya sekedar untuk meningkatkan “rating” keberhasilan dalam menangani perkara korupsi, meskipun secara faktual tidak ada yang dianggap terbukti oleh Putusan Mahkamah Agung. Oleh karenanya untuk menghindarkan fitnah dan buruk sangka dalam penanganan suatu perkara, maka sangat layak dan beralasan menurut hukum agar frasa “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR berikut Penjelasannya dinyatakan bertentangan dengan UUD 56 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena tidak menimbulkan kepastian hukum yang adil. 144. Terkait dengan kasus yang dihadapi PARA PEMOHON, PARA PEMOHON sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum, tidak memperkaya atau menguntungkan diri sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kerabat, teman atau pihak ketiga lainnya. PARA PEMOHON tidak pernah menerima atau meminta apa pun dari mitra yang didakwakan telah PARA PEMOHON perkaya atau untungkan, dan begitu pun PARA PEMOHON tidak memperoleh kekayaan atau keuntungan apa pun yang mana hal ini telah disimpulkan sendiri oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, tentunya bagi PARA PEMOHON pemodelan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR sama sekali tidak adil. 145. Sangat benar, pertimbangan Mahkamah yang menyatakan bahwa “walaupun pelaku tidak memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri namun apabila melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara dan dalam hal ini orang lain atau suatu koporasi diuntungkan atau bertambah kekayaannya, dikenai tindak pidana korupsi” (Putusan MK 25/PUU- XIV/2016, halaman 115) sebab itu berarti dipersyaratkan harus ada perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan dan merugikan keuangan negara. Perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan ini harus diwujudkan dengan perbuatan nyata berupa suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU TIPIKOR. Akan tetapi, unsur-unsur itu seharusnya saling berjalinan atau bertali-temali, di mana memang memperkaya atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara dikehendaki atau diniati oleh pihak-pihak yang terlibat dengan melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan. Tiadanya untaian atau jalinan yang saling berkaitan, seharusnya tidak terjadi delik. Namun, yang terjadi sebaliknya, tanpa itu pun, seperti dalam perkara PARA PEMOHON, PARA PEMOHON tetap dapat diproses dan bahkan dijatuhi hukuman, walau tidak 57 ada kaitannya antara perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada PARA PEMOHON dengan memperkaya orang lain atau korporasi, sebab tidak ada bukti objektif yang menunjukkan hal itu, bahkan ironisnya PARA PEMOHON dihukum untuk suatu perbuatan (kontrak) yang dibuat oleh pihak lain. 146. Bahwa mengingat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR berdasarkan putusan perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 adalah sebagai delik materiil, maka untuk menentukan ada atau tidaknya mens rea dari pelaku perbuatan pidana “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, harus dibuktikan dengan adanya suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU TIPIKOR. 147. Bahwa hal yang perlu mendapat perhatian dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP Baru”) yang mencabut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR (ex Pasal 622 ayat (1) huruf l) saat KUHP Baru berlaku (di mana berlakunya terhitung tiga tahun sejak tanggal diundangkan (2 Januari 2023) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 624 KUHP Baru) dan mengatur sendiri bunyi kedua pasal tersebut dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Baru, diharapkan akan menjawab kekurangan yang ada dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR beserta Penjelasannya, tetapi ternyata rumusannya dapat dikatakan identik, hanya dengan pembedaan mengenai ancaman hukumannya dan menghilangkan kata “dapat”, yang dapat dikutip sebagai berikut: “Pasal 603 Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. Pasal 604 Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang 58 merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI”. 148. Mengingat Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Baru itu belum berlaku, maka dalam Permohonan ini PARA PEMOHON hanya mengajukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR beserta Penjelasannya sebab uji materiil mewajibkan adanya kerugian atau potensi kerugian sebagai akibat berlakunya materi muatan suatu undang-undang. PETITUM Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini PARA PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) jo. UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. atau menjatuhkan putusan alternatif, yaitu: 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) jo. Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “memperkaya diri sendiri 59 atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan atau penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU TIPIKOR” atau “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan” atau “memperkaya diri secara langsung atau tidak langsung dan orang lain atau suatu korporasi”; 3. Menyatakan frasa “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan atau penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU TIPIKOR” atau “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan” atau “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri secara langsung atau tidak langsung dan orang lain atau suatu korporasi”. 4. Menyatakan frasa “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 60 5. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. ATAU Apabila Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan seadil- adilnya ex aequo et bono. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Kasasi Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023 tanggal 14 September 2023 atas nama Surya Darmadi; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Kasasi Nomor 3977 K/Pid.Sus/2023 tanggal 25 Juli 2023 atas nama Syahril Japarin; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst. tanggal 5 September 2022 atas nama Syahril Japarin; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Nomor 03/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 19 Maret 2014 atas nama Kukuh Kertasafari; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Nomor 23 K/PID.SUS/2015 tanggal 23 November 2015 atas nama Kukuh Kertasafari; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI atas nama Nur Alam; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Nomor 2633 K/PID.SUS/2018 atas nama Nur Alam; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahril Japarin; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kukuh Kertasafari; 61 Selain itu, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon juga mengajukan 2 (orang) orang ahli bernama Chandra Martha Hamzah dan Amien Sunaryadi yang didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2025, serta keterangan tertulis 4 (empat) orang ahli bernama Muhammad Fatahillah Akbar, Dian Puji Simatupang, Chairul Huda, dan Romli Atmasasmita yang diserahkan dan diterima Mahkamah pada tanggal 16 Juni 2025 serta keterangan tertulis tambahan 1 (satu) orang ahli Chandra Martha Hamzah yang diserahkan dan diterima Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2025, serta keterangan tertulis 1 (satu) orang saksi bernama Kukuh Kertasafari yang diserahkan dan diterima Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2025 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Ahli 1. Chandra Martha Hamzah Peraturan Perundang-undangan yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sdu dgn Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 3 UU Tipikor: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Alam; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst atas nama Nur Alam; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst atas nama Surya Darmadi. 62 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Peraturan Per-UU-an tentang Tindak Pidana Korupsi 1. Peraturan Penguasa Militer: a. No.Prt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korrupsi; b. No.Prt/PM/08/1957 tanggal 27 Mei 1957 ttg Penilikan Harta Benda; c. No.Prt/PM/011/1957 tanggal 1 Djuli 1957 ttg Penyitaan dan Perampasan Harta Benda Yang Asal Mulanya Diperoleh Dengan Perbuatan Melawan Hukum. 2. Peraturan Penguasa Perang Pusat: a. Peraturan Penguasa Perang Pusat Untuk Daerah Angkatan Darat No.Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda; dan b. Keputusan Penguasa Perang Pusat Laut No.Z.1/1/7 tanggal 17 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda. 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. 4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 5. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sdu dgn Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU TIPIKOR”). ASAL USUL RUMUSAN PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU TIPIKOR Asal Usul Pasal 2 Ayat (1) Bandingkan kedua pasal dibawah ini: Peraturan Penguasa Militer No.6/1957 Pasal 1 ayat (1) huruf a: Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor : “Tiap perbuatan jang dilakukan oleh siapapun djuga, baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain atau “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 63 kepentingan suatu badan dan jang langsung atau tidak langsung menjebabkan kerugian bagi keuangan perekonomian negara. “ merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, … dst. “ Asal Usul Pasal 3 UU Tipikor Bandingkan kedua pasal dibawah ini: Peraturan Penguasa Militer No.6/1957 Pasal 1 ayat (1) huruf b: Pasal 3 UU Tipikor : “Tiap perbuatan jang dilakukan oleh seorang penjabat jang menerima gadji atau upah dari keuangan negara atau daerah ataupun dari suatu badan jang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, jang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan jang diberikan kepadanja oleh djabatan, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan materiil baginja. “ “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, … dst. “ Original Intent Peraturan Penguasa Militer Penjelasan Peraturan Penguasa Militer No. 8/1957: Untuk memberantas perbuatan memperkaja diri dengan tjara jang tidak halal, jang disebut korupsi, telah dikeluarkan Peraturan Penguasa Militer No.:Prt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957 jang berkisar pada tindakan- tindakan dalam lapangan peradilan, chususnja untuk mengatasi rintangan- rintangan jang hingga kini sangat dirasakan dalam soal pembuktian. Penjelasan Peraturan Penguasa Militer No. 11/1957: “Dalam hal ini sering peraturan itu tidak berdaja, karena segala sesuatu diperoleh setjara terang, legaal dan tidak melanggar hak orang lain, meskipun tjara memperolehnja tidak sepadan dengan tenaganja dan dimungkinkan oleh relatie-relatie jang chusus, sehingga hanja segelintir orang sadja jang mendapat keuntungan berlimpah-limpah. Misalnja: Beberapa orang jang tak bermoral mengoper perusahaan asing. Didalam koopcontract ditentukan bahwa selama masa peralihan mereka mendapat separo dari keuntungan dan tiap tahun harga perusahaan asing jang dioper itu dibajar setjara iuran tahunan, asal dari keuntungan itu, dengan djalan transfer uang ke Negara sipemilik asing, karena pihak sipembeli mendapat izin transfer dari Ketua Dewan Moneter jang mendjadi anggauta separtai dari pihak pembeli atau setidak-tidaknja ada relatie chusus. Perbuatan memberikan izin transfer itu ada melawan hukum dalam arti: bertentangan dengan kewadjiban hukum sipembuat atau bertentangan dengan kesusilaan, sebab apabila perusahaan itu dioper oleh negara, maka akan membawa manfaat sebesar-besarnja bagi rakjat dari pada di “berikan” 64 pada beberapa kawan se-partai jang untuk pengoperan perusahaan itu sama sekali tidak bermodal. “ Kesimpulan Secara historis, asal muasal Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor ditujukan untuk mengantisipasi perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak halal sehubungan dengan nasionalisasi perusahaan asing di tahun 1950-an. Sumber: DR. A.H. Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 4, hal.95 PROSES METAMORFOSA PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU TIPIKOR Proses Metamorfosa Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Penguasa Perang Pusat Untuk Daerah Angkatan Darat No.Prt/Peperpu/013/1958 Pasal 2 butir a.: Jang disebut perbuatan korupsi pidana ialah: a. perbuatan. seseorang jang dengan atau karena melakukan suatu kedjahatan atau pelanggaran memperkaja diri sendiri atau orang lain atau suatu badan jang setjara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan jang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain jang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masjarakat; Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, … dst. “ Peraturan Penguasa Perang Pusat Untuk Daerah Angkatan Darat No.Prt/Peperpu/013/1958 Pasal 3 butir a.: Jang disebut perbuatan korupsi lainnja ialah: a. perbuatan seseorang jang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaja diri sendiri atau orang lain atau suatu badan jang setjara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan jang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain jang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masjarakat; Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, … dst. “ 65 Proses Metamorfosa Pasal 3 UU Tipikor Peraturan Penguasa Perang Pusat Untuk Daerah Angkatan Darat No.Prt/Peperpu/013/1958 Pasal 2 butir b.: Jang disebut perbuatan korupsi pidana ialah: b. perbuatan seseorang, jang dengan atau karena melakukan suatu kedjahatan atau pelanggaran memperkaja diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan jang dilakukan dengan menjalah gunakan djabatan atau kedudukan; Pasal 3 UU Tipikor: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, … dst. “ Proses Metamorfosa Pasal 2 Ayat (1) PERPPU No.24 Tahun 1960 Pasal 1 butir a.: Yang disebut tindak pidana korupsi ialah: a. tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau Daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat; Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, … dst. “ Proses Metamorfosa Pasal 3 UU Tipikor PERPPU No.24 Tahun 1960 Pasal 1 butir b.: Yang disebut tindak pidana korupsi ialah: b. perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalah-gunakan jabatan dan kedudukan; Pasal 3 UU Tipikor: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, … dst. “ Proses Metamorfosa Pasal 2 Ayat (1) UU No.3 Tahun 1971 Pasal 1 ayat (1) butir a.: Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah: (1) a. barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung 66 merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; Peraturan Penguasa Perang Pusat Untuk Daerah Angkatan Darat No.Prt/Peperpu/013/1958 Pasal 3 butir a.: Jang disebut perbuatan korupsi lainnja ialah: a. perbuatan seseorang jang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaja diri sendiri atau orang lain atau suatu badan jang setjara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan jang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain jang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masjarakat; Proses Metamorfosa Pasal 3 UU Tipikor UU No.3 Tahun 1971 Pasal 1 ayat (1) butir b.: Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah: (1) b. barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; Pasal 3 UU Tipikor: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, … dst. “ PROBLEMATIKA PASAL 2 AYAT (1) dan PASAL 3 UU TIPIKOR Problematika Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor: Asas Legalitas - Lex Certa Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). “Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat lex certa).” [Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer dan MR. E. PH. Sutorius, Hukum Pidana, Terj. Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A. (Yogjakarta: Liberty 1995, hal 9)] Problematika Pasal 3 UU Tipikor a. “Ruimtegebied” atau lingkup laku wilayah. Mengenai ruang terjadinya peristiwa yang diberi batas-batas atau dibatasi oleh kaedah hukum. 67 b. “Personengebied” atau lingkup Iaku pribadi. Menunjukkan siapa (=pribadi kodrati) atau apa (=peran, pribadi hukum) yang oleh kaedah hukum dipatoki peranannya. c. “Tijdsgebied” atau lingkup laku masa. Berhuhungan dengan jangka waktu bilamana suatu peristiwa tertentu (akan, masih atau tidak lagi) diatur oleh kaedah hukum. d. “Zaaksgebied” (G .J. Resink) atau lingkup laku ihwal. Bersangkutan dengan hal apa saja yang menjadi obyek kaedah hukum. [Purnadi Purbacaraka, S.H. dan Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., PERIHAL KAEDAH HUKUM. Alumni Bandung: 1982, hal. 119.] “Personengebied” Pasal 3 UU Tipikor: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Setiap orang ==> Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara Problematika Frasa “Merugikan Keuangan Negara” pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor – UNCAC Conference Of The States Parties To The United Nations Convention Against Corruption, Implementation Review Group (UNCAC), Vienna, 18-22 June 2012 68 CRIMINALIZATION Indonesian legislation does not contain a general definition of the abuse of functions offence, even though existing norms reflect most of its definition. It was observed that the law requires that the abuse is made with a view to enrichment, which implies receiving a material advantage, while the Convention is broader and covers any advantages including those of a non-material nature. Article 3 of Law No. 31/1999 contains a reference to the detrimental effect of the perpetrator’s behaviour to the finances of the State. This pre-occupation with the need to show a loss to the State might limit the fight against corruption. The following recommendations have been identified as strengthening and improving the current criminalization provisions.  Consider reassessing the penalties applicable to the bribery and embezzlement offences;  Criminalize active bribery of foreign public officials and officials of public international organizations, and consider criminalizing passive bribery of these officials;  Remove articles 12B and 12C from Law No. 31/1999 as amended by Law No. 20/2001, which, by defining an aggravated form of bribery (art. 12B) and providing immunity for an official who reports receipt of a bribe within 30 days of receiving it (art. 12C), present problems of compliance with articles 15 and 37 of the Convention;  Ensure that the terminology used in the legislation about embezzlement covers clearly any property or any other thing of value, in accordance with article 17 of the Convention;  Ensure that the existing norms on abuse of functions cover also non-material advantage, and consider revising the laws to remove the reference to state loss. Problematika Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor – Bantuan Timbal Balik Dalam Perkara Pidana 1. Undang-undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (“UU 1/2006”); 2. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penanganan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (“Permenkumham 12/2022”); Jenis Bantuan Yang Dapat Dimintakan Pasal 3(2) UU 1/2006 jo. Bab I.D.2 Lampiran Permenkumham 12/2022: a. mengidentifikasi dan mencari orang; b. mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya; c. menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya; d. mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan; e. menyampaikan surat; 69 f. melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan; g. perampasan hasil tindak pidana; h. memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana; i. melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; j. mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau k. Bantuan lain yang sesuai dengan Undang-Undang ini. Kriminalitas Ganda (Double Criminality) Bab II.G.2 Lampiran Permenkumham 12/2022:  Permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana di lndonesia dilaksanakan dengan asas kriminalitas ganda.  Penentuan pemenuhan asas kriminalitas ganda ditentukan berdasarkan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana baik di Negara Peminta maupun Negara Diminta, terlepas dari penempatan tindak pidana pada kategori yang sama atau menyebut tindak pidana tersebut dengan istilah yang sama. PENUTUP Usulan 1. Menghapus pasal 2 ayat (1) UU Tipikor; 2. Mengganti rumusan Pasal 3 UU Tipikor dengan rumusan baru berdasarkan norma yang termuat dalam Article 19 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yaitu:  mengganti kata “Setiap Orang” dengan kata “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”;  menghilangkan frasa: “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dan Article 19 UNCAC. Abuse of functions Disahkan untuk berlaku dengan UU No. 7 Tahun 2006 Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed 70 intentionally, the abuse of functions or position, that is, the performance of or failure to perform an act, in violation of laws, by a public official in the discharge of his or her functions, for the purpose of obtaining an undue advantage for himself or herself or for another person or entity. Usulan perbaikan rumusan Pasal 3 UU Tipikor: “Setiap orang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan tujuan mengguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, … dst. “ KETERANGAN TAMBAHAN Pertanyaan: Apakah perlu pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 dihapus atau cukup diberi pemaknaan? Jawaban: A. Mengenai Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor Dalam rumusan delik Pasal 1 ayat (1) Peraturan Penguasa Militer No.Prt/PM/06/1957, yang kemudian bertransformasi beberapa kali, terakhir menjadi pasal Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi (“UU TIPIKOR”), tidak terdapat unsur “perbuatan yang melawan hukum” (“wederrechtelijk”) dalam rumusan deliknya. Rumusan pasal 1 ayat (1) Peraturan Penguasa Militer tersebut adalah sebagai berikut: “Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga, baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain atau kepentingan suatu badan dan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan perekonomian negara.” Dalam rumusan tersebut bahkan tidak terumuskan secara jelas “perbuatan” apa yang dimaksud oleh pasal tersebut. Dalam perkembangannya kemudian, kesalahan dalam merumuskan delik tersebut diperbaiki dengan Pasal 2 (a) Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat No.Prt/Peperpu/03/1958 dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Laut No.Z.1/1/7 tahun 1958. Ketentuan Pasal 2 (a) Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat No.Prt/Peperpu/03/1958, adalah sebagai berikut: “Jang disebut perbuatan korupsi pidana ialah: perbuatan seseorang jang dengan atau karena melakukan suatu kedjahatan atau pelanggaran memperkaja diri sendiri atau orang lain atau suatu badan jang secara 71 langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan jang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain jang menggunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masjarakat.” Koreksinya adalah dimuatnya unsur kejahatan atau pelanggaran dalam rumusan delik tindak pidana korupsi. Rumusan delik tindak pidana korupsi dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat ini kemudian diadopsi dalam Pasal 1 (a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut: “Yang disebut tindak pidana korupsi ialah tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau Daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat;” Rumusan delik dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat dan Perppu No.24 tahun 1960 ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Pemohon dalam Petitum Perkara 142/PUU-XXII/2024, yaitu: “... sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, atau penerimaan gratifikasi ... dst.” Dalam perkembangan berikutnya, dalam pasal 1 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menggantikan Perppu 24 tahun 1960, memang termuat unsur “melawan hukum”, sebagai berikut: “Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.” [Rumusan delik yang terdapat pada Pasal 1 ayat 1 (a) UU No.3/1971, pernah dinyatakan sebagai perbuatan korupsi yang bukan tindak pidana oleh Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat No.Prt/Peperpu/03/1958, dimana pasal 3 huruf a Penguasa Perang Pusat menyatakan sebagai berikut: “Jang disebut perbuatan korupsi lainnya ialah perbuatan seseorang jang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaja diri sendiri atau orang lain atau suatu badan jang setjara langsung atau tidak 72 langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan jang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain jang menggunakan modal dan kelonggaran- kelonggaran dari masjarakat.”] Akan tetapi, berbeda dengan doktrin mengenai dimuatnya frasa “melawan hukum” dalam rumusan suatu delik, dalam Pasal 1 ayat 1 (a) UU No.3/1971 unsur “melawan hukum” bukanlah diartikan sebagai sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, melainkan sebagai sarana, sebagaimana hal ini dapat dilihat dari Penjelasan Pasal 1 ayat 1(a) UU No.3/1971, sebagai beikut: “Ayat ini tidak menjadikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaitu “memperkaya diri sendiri” atau “orang lain” atau “suatu badan.” Sementara, berdasarkan doktrin, dimuatnya frasa “melawan hukum” dalam rumusan suatu delik adalah untuk memperjelas bahwa terdapat sifat melawan hukum dalam perbuatan yang dilarang, sebagai berikut: Akan tetapi, adakalanya kepantangan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur di atas. Perlu ditambah dengan kata- kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan. (Prof. Moeljatno, S.H., AZAS-AZAS HUKUM PIDANA (Jakarta: PT.Bina Aksara, 1983) halaman 61. Dan sesungguhnya, bahwa sifat melawan hukum itu menjadi unsur tiap-tiap delik, dapat dijadikan pegangan apa yang disebutkan dalam MvT: “pada beberapa rumusan dengan nyata-nyata dimuat perkataan bersifat melawan hukum, karena tanpa ditambahkannya perkataan itu, maka mungkin ada bahaya, yaitu bahwa mereka yang menggunakan haknya akan termasuk dalam ketentuan dari pada undang-undang pidana” (Smidt l, pag.409) (Prof.Mr.Roeslan Saleh, PERBUATAN PIDANA DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana (Jakarta: Aksara Baru, 1983) halaman 56. Rumusan Pasal 1 ayat 1(a) UU No.3/1971 inilah yang kemudian diadopsi dan menjadi rumusan delik dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999, sebagai berikut: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana ... dst.” Sebagai perbandingan, dibawah ini akan disampaikan uraian unsur dalam rumusan delik Pasal 2 ayat 1 UU No.31 tahun 1999 dengan uraian unsur dalam rumusan delik Pasal 362 KUHP (Pencurian): 73 Pasal 2 ayat (1) UU No.31/1999: (1) Perbuatan Melawan Hukum; (2) Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Korporasi; (3) Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Pasal 362 KUHP: (1) mengambil barang; (2) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; (3) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dalam uraian unsur pasal 362 KUHP, unsur melawan hukum tidak berdiri sendiri, akan tetapi untuk memperjelas perbuatan yang dilarang, yaitu: dengan maksud untuk dimiliki (secara melawan hukum). Karena unsur melawan hukum dalam rumusan delik pasal 2 ayat (1) UU Tipikor bukan untuk memperjelas sifat melawan hukum terhadap perbuatan yang dilarang: memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka unsur melawan hukum dalam rumusan delik pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tersebut bukanlah merupakan “wederrechtelijk”. Tafsirannya bisa menjadi demikian luas, dan mencakup juga perbuatan melawan hukum perdata (“onrectmatigedaad”) dan perbuatan melawan hukum administratif (“detournement de pouvoir”), bahkan juga perbuatan melawan hukum tata negara (“exess de pouvoir”). Hal ini jelas-jelas melanggar azas Lex Certa dan Lex Scripta [Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer dan MR. E. PH. Sutorius, Hukum Pidana, Terj. Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A. Yogjakarta: Liberty 1995, hal 9)]. Oleh karena itu, dengan rumusan delik pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang melanggar azas Lex Certa dan Lex Scripta, dimana tidak terdefinisikan dan tidak ada batasan perbuatan yang dilarang, maka pemberian makna terhadap pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak cukup, dan diusulkan pasal 2 ayat (1) UU Tipikor untuk dinyatakan tidak berlaku. B. Mengenai Pasal 3 UU Tipikor B.1. Mengenai Frasa; “Setiap orang” Secara historis, asal usul rumusan delik Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 adalah berawal dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer Atas Daerah Angkatan Darat Diseluruh Wilayah Indonesia No.Prt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korrupsi (“Peraturan PM 06/1957”) 74 Dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korrupsi (“Peraturan PM 06/1957”), dinyatakan sebagai berikut: “Korrupsi ialah: Tiap perbuatan jang dilakukan oleh seorang penjabat jang menerima gadji atau upah dari keuangan negara atau daerah ataupun dari suatu jang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, jang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan jang diberikan kepadanja oleh djabatan, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan materiil baginja.” Pasal 1 ayat (1) huruf b Peraturan Penguasa Militer tersebut kemudian bertransformasi beberapa kali dan terakhir menjelma menjadi Pasal 3 UU No.31 tahun 1999. Original intent dari Pasal 1 ayat (1) huruf b Peraturan Penguasa Militer No.Prt/PM/06/1957 ditujukan kepada seorang penjabat. Sementara, rumusan delik pasal 3 UU No.31 tahun 1999 menggunakan frasa”setiap orang” untuk menjelaskan subyek hukum dari pasal 3 UU No.31 tahun 1999, sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, ... dst.” Karena original intent ditujukan kepada penjabat, maka frasa “setiap orang” dalam pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 haruslah dimaknai sebagai “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”. B.2. Mengenai Frasa: “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” United Nations Convention Against Corruption tahun 2003 telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), dimana Pasal 1 nya menyatakan sebagai berikut: 1) Mengesahkan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 66 ayat (2) tentang Penyelesaian Sengketa. 75 2) Salinan naskah asli United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 66 ayat (2) tentang Penyelesaian Sengketa dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Dalam Conference Of The States Parties To The United Nations Convention Against Corruption, Implementation Review Group (UNCAC), Vienna, 18-22 June 2012, telah dinyatakan sebagai berikut: “CRIMINALIZATION Indonesian legislation does not contain a general definition of the abuse of functions offence, even though existing norms reflect most of its definition. It was observed that the law requires that the abuse is made with a view to enrichment, which implies receiving a material advantage, while the Convention is broader and covers any advantages including those of a non- material nature. Article 3 of Law No. 31/1999 contains a reference to the detrimental effect of the perpetrator's behaviour to the finances of the State. This pre-occupation with the need to show a loss to the State might limit the fight against corruption.” … The following recommendations have been identified as strengthening and improving the current criminalization provisions.  Consider reassessing the penalties applicable to the bribery and embezzlement offences;  Criminalize active bribery of foreign public officials and officials of public international organizations, and consider criminalizing passive bribery of these officials;  Remove articles 12B and 12C from Law No. 31/1999 as amended by Law No. 20/2001, which, by defining an aggravated form of bribery (art. 12B) and providing immunity for an official who reports receipt of a bribe within 30 days of receiving it (art. 12C), present problems of compliance with articles 15 and 37 of the Convention;  Ensure that the terminology used in the legislation about embezzlement covers clearly any property or any other thing of value, in accordance with article 17 of the Convention;  Ensure that the existing norms on abuse of functions cover also non- material advantage, and consider revising the laws to remove the reference to state loss.” Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terhadap Pasal 3 UU No.31 tahun 1999, diusulkan diberi makna sebagai berikut: “Setiap orang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan tujuan mengguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 76 karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, ... dst.” Pemaknaan Pasal 3 UU 31 tahun 1999 tersebut sejalan dgn Article 19 UNCAC sebagai berikut: Article 19. Abuse of functions Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the abuse of functions or position, that is, the performance of or failure to perform an act, in violation of laws, by a public official in the discharge of his or her functions, for the purpose of obtaining an undue advantage for himself or herself or for another person or entity. Pertanyaan: Jika Pasal 2 ayat (1) dihilangkan, apakah cukup dengan pasal 3 saja untuk menjerat pelaku korupsi ? Jawaban: Subyek hukum yang dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor dimaknai sebagai “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” Berdasarkan pasal 1 butir 2 UU Tipikor, Pegawai Negeri adalah meliputi: a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian; b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuang negara atau daerah; d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 28 tahun 1999, Penyelenggara Negara meliputi: 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; dan 77 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Angka 5, Angka 6, dan Angka 7 UU Nomor 28 tahun 1999, yang dimaksud dengan:  “Hakim” dalam ketentuan ini meliputi Hakim di semua tingkatan Pengadilan.  “Pejabat Negara yang lain” dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikotamadya.  “pejabat lain yang memiliki fungsi stategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi : 1. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; 2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional; 3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; 4. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Jaksa: 6. Penyidik; 7. Panitera Pengadilan; dan 8. Pemimpin dan bendaharawan proyek. Sedangkan terhadap pihak swasta dapat menggunakan pasal 55 dan pasal 56 KUHP, sebagai berikut: Pasal 55: (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Pasal 56: Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 78 1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka cukup untuk menggunakan pasal 3 UU Tipikor, karena dapat menjerat baik pegawai negeri/penyelenggara negara maupun pihak swasta. Pertanyaan: Apakah ada pernah pemikiran agar lebih fokus kepada perbuatan mana yang dimaksud dengan korupsi yang sesuai dengan prinsip tadi Lex Scripta dan Lex Certa? Jawaban: Pada dasarnya norma tentang perbuatan korupsi sudah terdapat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). United Nations Convention Against Corruption, 2003 berlaku secara universal dan karenanya juga memenuhi azas kriminalitas ganda (double criminality) sebagaimana dianut dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (“UU 1/2006”) dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penanganan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (“Permenkumham 12/2022”). Berikut ini kami sampaikan beberap norma tentang perbuatan korupsi yang terdapat pada UNCAC yang telah diratitikasi oleh Indonesia, sebagai berikut; Article 15. Bribery of national public officials Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally: (a) The promise, offering or giving, to a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties; (b) The solicitation or acceptance by a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties. Article 16. Bribery of foreign public officials and officials of public international organizations 1. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the promise, offering or giving to a foreign public official or 79 an official of a public international organization, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties, in order to obtain or retain business or other undue advantage in relation to the conduct of international business. 2. Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the solicitation or acceptance by a foreign public official or an official of a public international organization, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties. Article 17. Embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally, the embezzlement, misappropriation or other diversion by a public official for his or her benefit or for the benefit of another person or entity, of any property, public or private funds or securities or any other thing of value entrusted to the public official by virtue of his or her position. Article 18. Trading in influence Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally: (a) The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person; (b) The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage. Article 19. Abuse of functions Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the abuse of functions or position, that is, the performance of or failure to perform an act, in violation of laws, by a public official in the 18discharge of his or her functions, for the purpose of obtaining an undue advantage for himself or herself or for another person or entity. Pertanyaan: Kalau dicermati secara historis, dibuatnya Peraturan Penguasa Militer tahun 1957 adalah karena kebutuhan untuk menjerat pelaku korupsi karena pada saat itu terdapat kesulitan dalam proses pengungkapan dan pembuktiannya. Apakah 80 dengan kondisi sekarang, kesulitan pengungkapan dan pembuktian tersebut sudah teratasi? Jawaban: Dalam Bagian Penjelasan Peraturan Penguasa Militer No.Prt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korrupsi, dijelaskan maksud dan tujuan peraturan tersebut sebagai berikut: “Peraturan ini bermaksud menetapkan suatu tata-kerdja jang dapat melantjarkan usaha-usaha memberantas apa jang dinamakan korrupsi. Usaha- usaha itu kini mengalami kematjatan. Untuk dapat menerobos kematjatan ini, perlu diadakan pembatasan mengenai apa jang disebut korrupsi dan ditentukan pula bahwa korrupsi itu merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu perlu djuga dipikirkan tjara mengatasi kesulitan jang mengenai pembuktian, dan tjara bagaimana mempertjepat penjelesaian perkara-perkara korrupsi.” Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa kondisi saat itu adalah adanya kesulitan pengungkapan dan pembuktian perkara korupsi. Akan tetapi cara untuk mengatasi kesulitan tersebut adalah membuat norma baru tentang perbuatan korupsi, alih-alih membuat aturan tentang hukum acara pidana yang dapat mempermudah pembuktian. Upaya ini merupakan antisipasi yang keliru terhadap kondisi faktual saat itu. Saat ini sudah banyak peraturan yang dibuat untuk mempermudah pembuktian perbuatan korupsi, antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme: Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sdu dgn Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Selain itu, secara tehnis juga terdapat tools untuk pengukapan kasus korupsi, antara lain: whistle blower system, akutansi forensik, digital forensik, lawful interception, dan banyak metode lainnya. 81 2. Amien Sunaryadi I. Fakta Perkorupsian 1. Fakta bahwa korupsi di Indonesia masih sangat banyak dapat dilihat indikasinya dari hasil survei sederhana pada Seminar Nasional tentang “Kriminalisasi Kebijakan dalam Jerat Pidana Korupsi” di Fakultas Hukum UI pada tanggal 14 November 2024 dan pada Kuliah Umum online untuk Fakultas Ilmu Administrasi UI pada tanggal 2 Mei 2025. Pada tayangan pemantik yang disampaikan oleh Ray Dalio moderator pada sesi Presiden Republik Indonesia di acara World Governments Forum di Dubai tanggal 13 Februari 2025 terlihat bahwa korupsi, suap dan indeks persepsi korupsi masih merupakan masalah besar bagi Indoneia (lihat Lampiran 02). Merespon tayangan pemantik tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa in my country corruption is alarming. Artinya, korupsi di Indonesia masih menjadi masalah besar karena praktek korupsi masih sangat banyak terjadi. 2. Fakta bahwa jenis korupsi yang tertulis di dalam UU nomor 31 tahun 1999 jo. UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang paling banyak adalah jenis suap. Dari 30 jenis korupsi yang tertulis dalam undang-undang tersebut, antara lain terdapat 12 (dua belas) korupsi jenis suap dan hanya 2 (dua) korupsi jenis merugikan kerugian negara (lihat Lampiran 03). 3. Fakta yang didapat dari website resmi Transparency International (TI) menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2024 adalah 37 dari skor maksimal 100 dengan ranking ke 99 dari 180 negara. Artinya korupsi di Indonesia masih banyak terjadi. Di samping itu, fakta menunjukkan bahwa salah satu parameter utama yang dipergunakan oleh Transprency International dalam mengukur IPK adalah bribery atau suap (lihat Lampiran 04). 4. Fakta bahwa jenis korupsi yang paling banyak terjadi di lapangan di Indonesia adalah korupsi jenis suap dapat dilihat dari hasil survei sederhana yang saya lakukan dari tahun 2015 sampai dengan awal 2025. Survei tahun 2015-2017 menggunakan lembaran kertas kusioner, dan survei tahun 2018-2025 menggunakan aplikasi Mentimeter (lihat Lampiran 05). 82 5. Fakta bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) di Indonesia dalam menegakkan pelanggaran tindak pidana korupsi lebih banyak mengarah pada korupsi jenis merugikan keuangan negara (kecuali KPK yang banyak menangani suap) dapat dilihat dari statistik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2018 (lihat Lampiran 06). 6. Fakta bahwa pemberantasan korupsi di dunia internasional, terutama negara-negara yang lebih maju dari Indonesia, sebagai pembanding untuk pemberantasan korupsi di Indonesia, dapat dilihat dari adanya the OECD Anti-Bribery Convention tahun 1997, United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003, Foreign Corrupt Practice ACT (FCPA) dari Amerika Serikat, Bribery Act dari Inggris dan undang-undang dari negara- negara lain yang menekankan pemberantasan korupsi lebih fokus kepemberantasan suap. Hanya Indonesia sebagai satu-satunya negara yang lebih banyak mengejar-ngejar korupsi jenis merugikan keuangan negara. 7. Fakta bahwa Indonesia selalu mengalami kesulitan untuk meminta bantuan dari negara lain di bawah skema mutual legal assistance (MLA) karena permintaan bantuan tersebut didasarkan pada korupsi jenis merugikan keuangan negara. Ini disebabkan karena di dalam hukum pidana mereka tidak ada rumusan pidana merugikan keuangan negara seperti yang ada di hukum pidana Indonesia. Negara-negara lain akan lebih mudah memberikan bantuan apabila permintaan bantuan didasarkan pada korupsi jenis suap karena semua negara mengikuti prinsip dual criminality. II. Undang-Undang Dasar 1945 8. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”. Dari kalimat tersebut yang perlu diperhatikan secara seksama adalah kata “dipergunakan”. Tersirat bahwa kekayaan alam harus “dipergunakan”, dan tentunya dipergunakan secara optimal agar dapat menghasilkan dana yang maksimal sehingga dana tersebut pada akhirnya akan dapat untuk mencapai kemakmuran rakyat. Dari pasal tersebut juga tersirat bahwa kekayaan alam merupakan bentuk sumber dana yang nantinya untuk kemakmuran rakyat secara maksimal. 9. Terkait dengan kekayaan alam yang berupa minyak bumi dan gas bumi (migas), maka kekayaan alam dalam bentuk migas tersebut hanya akan bisa 83 menjadi dana yang bisa untuk merealisasikan kemakmuran rakyat apabila migas tersebut berhasil di-lifting (dimonetisasi). Kekayaan alam dalam bentuk migas tersebut hanya akan bisa di-lifting apabila migas tersebut berhasil diproduksikan. Kekayaan alam dalam bentuk migas tersebut hanya akan bisa diproduksikan apabila cadangan migas telah berhasil diketemukan (proven reserve). Dan, cadangan migas tersebut hanya akan bisa diketemukan apabila dicari (dieksplorasi). Karena itu, kegiatan eksplorasi migas di Indonesia merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sehingga oleh sebab itu hal-hal yang secara tidak rasional menghalangi eksplorasi migas harus dipandang sebagai bertentangan dengan UUD 1945. 10. Mukadimah UUD 1945 pada alinea ke-4 menyatakan “...yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan…”. Dari pernyataan tersebut tersirat bahwa negara Indonesia akan membutuhkan banyak sekali sumber dana untuk merealisasikan makna dari alinea ke-4 mukadimah tersebut. 11. Pasal 34 UUD 1945 menyata “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.”. Dari kalimat tersebut tersirat bahwa negara Indonesia juga akan membutuhkan banyak sekali sumber dana untuk merealisasikan makna pasal tersebut. 12. Oleh sebab itu, sumber dana yang dimiliki Indonesia tidak boleh hilang termasuk tidak boleh dikorupsi agar bisa untuk kemakmuran rakyat secara maksimal. Ini berarti bahwa praktek korupsi adalah tidak sejalan dengan isi UUD 1945, dan oleh sebab itu harus diberantas dari muka bumi Indonesia. Hal itu juga berarti bahwa upaya pemberantasan korupsi harus berjalan efektif. Oleh sebab itu, hal-hal yang menghalangi efektifitas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia harus dipandang sebagai bertentangan dengan UUD 1945. III. Eksplorasi Migas dan Frasa “Merugikan Keuangan Negara” 13. Sampai dengan saat ini, rakyat Indonesia adalah pengguna kendaraan bermotor yang sangat besar. Sampai dengan tahun 2023 yang lalu terdapat 157.080.504 kendaraan bermotor dengan komposisi 18.285.293 kendaraan penumpang, 269.710 kendaraan truk, 6.091.822 kendaraan bus, dan 132.433.679 kendaraan sepeda motor. Sebagian besar dari kendaraan 84 bermotor tersebut menggunakan bahan bakar minyak (BBM). Hal ini berarti bahwa rakyat Indonesia mengkonsumsi BBM dalam jumlah yang sangat besar dan konsumsi BBM tersebut kemungkinan besar akan tetap berlangsung sampai lebih dari 30 (tiga puluh) tahun ke depan (lihat Lampiran 07). Artinya, sepanjang waktu tersebut BBM harus tersedia bagi rakyat Indonesia. 14. Sampai dengan saat ini, BBM yang diperlukan oleh rakyat Indonesia sebanyak 60% diimpor dari negara lain. Hanya 40% BBM yang berasal dari produksi dalam negeri. Trend sampai dengan saat ini adalah konsumsi BBM terus meningkat tetapi produksi dan lifting migas terus menurun (lihat Lampiran 08). Artinya, di masa mendatang kebutuhan impor akan semakin tinggi. 15. Setiap liter BBM yang dipakai oleh pengguna kendaraan bermotor memiliki struktur biaya secara ringkas sebagai: 1) biaya produksi, yaitu biaya-biaya untuk eksplorasi, produksi hulu, pengilangan dan distribusi ke konsumen, 2) hasil yang merupakan share (bagian) untuk perusahaan hulu yang melakukan eksplorasi dan produksi hulu, dan 3) hasil yang merupakan share penerimaan negara dari migas. Untuk BBM impor, share penerimaan negara dari migas merupakan share bagi pemerintah dari mana migas tersebut diimpor. Apabila migas tersebut berasal dari wilayah Indonesia, maka share penerimaan negara dari migas merupakan penerimaan yang masuk ke rekening pemerintah Indonesia. Karena itu, kemampuan memproduksikan dan me-lifting migas dari wilayah Indonesia betul-betul menjadi sumber dana yang nyata bagi Indonesia. Oleh sebab itu, impor migas harus bisa ditekan serendah mungkin dan digantikan dengan migas yang dihasilkan dari wilayah Indonesia. Apabila upaya tersebut berhasil, maka penerimaan negara dari migas akan meningkat signifikan sehingga akan dapat dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, terutama merealisasikan makna aline ke-4 Mukadimah UUD 1945 dan Pasal 34 UUD 1945. 16. Dari aspek sistem pembayaran nasional, sampai dengan saat ini Indonesia harus menghabiskan devisa sebanyak 2.041 trilyun rupiah untuk lima tahun terakhir guna membiayai impor migas. Rinciannya adalah 192 trilyun untuk tahun 2020, 294 trilyun untuk tahun 2021, 636 trilyun untuk tahun 2022, 396 trilyun untuk tahun 2023 dan 523 trilyun untuk tahun 2024 (lihat Lampiran 08). 85 Sebuah kenyataan yang tidak baik untuk kepentingan ekonomi makro Indonesia. Tentu akan sangat menguntungkan apabila kehilangan devisa sebesar itu dapat diturunkan, atau bahkan dihilangkan, agar memperkuat ekonomi makro Indonesia. Cara untuk menurunkan kehilangan devisa itu adalah apabila migas impor dapat digantikan dengan migas produksi dalam negeri, yaitu migas yang berasal dari kekayaan alam yang ada di bawah bumi dan air Indonesia. Dan untuk itu, produksi migas dalam negeri harus bisa ditingkatkan secara signifikan. Langkah peningkatan produksi sudah pasti harus diawali dengan dilakukannya eksplorasi migas di wilayah Indonesia. Dan, agar eksplorasi migas dapat dilaksanakan secara masif dan cepat, maka hal-hal yang berpotensi menghalangi kegiatan eksplorasi migas harus dihilangkan. Apabila upaya tersebut berhasil, maka kehilangan devisa Indonesia akan menurun signifikan dan akan menjadi kekuatan ekonomi makro untuk pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. 17. Secara geologis, Indonesia memiliki 128 (seratus duapuluh delapan) cekungan migas. Akan tetapi, sampai dengan saat ini sebanyak 68 cekungan atau 53% dari keseluruhan cekungan belum pernah dibor sehingga isi dari cekungan tersebut belum dapat diketahui. Artinya, masih banyak cekungan yang belum dieksplorasi (lihat Lampiran 09). Hal itu berarti juga bahwa Indonesia belum serius merealisasikan makna Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Sebagai informasi, cekungan adalah struktur geologi di dalam permukaan tanah yang bisa diibaratkan sebagai sebuah “ember” dalam posisi terbalik, yang mungkin di dalamnya berisi minyak, gas bumi, gas lain, air atau hanya bebatuan, ataupun campurannya. Untuk mengetahui dengan pasti apa isi cekungan tersebut maka harus dilakukan pengeboran eksplorasi. Setelah mengetahui isi cekungan tersebut, termasuk volume dan aspek-aspek teknik perminyakan lainnya, maka baru bisa diputuskan apakah akan ekonomis untuk diproduksikan ataukah tidak ekonomis. Dari proses awal eksplorasi sampai dengan bisa menyimpulkan keekonomiannya tentu menghabiskan biaya yang sangat besar. Apalagi untuk wilayah-wilayah di bawah permukaan laut dalam. Apabila disimpulkan sebagai ekonomis, maka eksplorasi tersebut dianggap berhasil. Dan, apabila disimpulkan tidak ekonomis, maka eksplorasi dianggap gagal. 86 18. Dari praktek terbaik internasional, keberhasilan dalam pengeboran eksplorasi adalah sekitar 40%. Artinya, dari 10 (sepuluh) pengeboran eksplorasi yang dilakukan, pengeboran yang kemudian bisa diproduksikan dan di-lifting hanya 4 (empat) pengeboran. Tetapi, hasil dari 4 pengeboran yang berhasil tersebut dapat menutup ratusan bahkan ribuan kali lipat biaya keseluruhan pengeboran eksplorasi untuk 10 (sepuluh) pengeboran. Karena itu, dari sudut pandang dunia bisnis internasional eksplorasi dan produksi migas dipandang sebagai bisnis yang menguntungkan, termasuk eksplorasi dan produksi migas di Indonesia. Perlu diketahui, bahwa penemuan cadangan migas (hasil eksplorasi) di Indonesia yang ukurannya besar (giant discovery) selama ini hanya berhasil dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing. Perusahaan dalam negeri belum berhasil menemukan cadangan ukuran besar, kecuali Pertamina yang pernah menemukan cadangan besar di Jatibarang tahun 1967. Yang menjadi pertanyaan untuk dicari jawabnya adalah mengapa perusahaan Indonesia, dalam hal ini khususnya Pertamina, tidak mampu menemukan cadangan ukuran besar? 19. Dari pengalaman kerja sebagai Kepala SKK Migas, pengamatan dan diskusi saya dengan para pengambil keputusan eksplorasi migas di Indonesia, terutama dari kalangan Pertamina dan aparat pemerintah di kementerian- kementerian yang terkait, mereka enggan melakukan pengeboran eksplorasi seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing karena rasa ketakutan. Ketakutan yang luar biasa dan dialami oleh semua personel. Dalam pengeboran eksplorasi pasti ada pengeboran yang gagal atau tidak menghasilkan migas. Dalam hal seperti itu, biaya pengeboran eksplorasi sudah keluar tetapi tidak ada hasil migasnya. Para pengambil keputusan tersebut merasa ketakutan karena apabila hal seperti itu terjadi maka serta- merta oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH), mereka akan disimpulkan telah merugikan perusahaan yang kemudian diartikan merugikan BUMN dan selanjutnya akan disimpulkan sebagai “merugikan keuangan negara” dan pada akhirnya disangka telah melakukan tindak pidana korupsi. Walaupun pengeboran-pengeboran yang lain berhasil menemukan migas dan memberikan keuntungan yang sangat besar. Tindak pidana korupsi jenis merugikan keuangan negara. Penyangkaan seperti itu tanpa mempertimbangkan ada atau tidak adanya 87 niat jahat (mens rea) yang semestinya harus dipertimbangkan seperti praktek hukum pidana di dunia internasional. Karena itu, pengeboran eksplorasi di Indonesia oleh perusahaan Indonesia menjadi tidak bisa berjalan sebagaimana diharapkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Cara berpikir dan cara kerja BPK dan APH seperti itu telah menimbulkan ketakutan luar biasa, terutama di kalangan manajemen BUMN khususnya Pertamina dan aparat pemerintah yang terkait sektor pengeboran eksplorasi migas. Cara pikir dan cara kerja BPK dan APH seperti itu telah terjadi sejak jaman Orde Baru hingga sekarang dan terjadi secara menyeluruh di lingkungan BPK dan APH, sehingga menjadi penghalang sangat besar bagi kegiatan eksplorasi migas. Oleh karena itu, cara pikir dan cara kerja yang berbasis frasa “merugikan keuangan negara” tersebut harus dipandang sebagai menghalangi pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan oleh sebab itu pasal yang mendasari cara pikir dan cara kerja tersebut yaitu pasal pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat frasa “merugikan keuangan negara” yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 harus dipandang sebagai bertentangan dengan UUD 1945. 20. Perlu diperhatikan juga bahwa dalam Pasal 4B UU nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa kerugian BUMN bukan merupakan kerugian negara. Hal ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang, yaitu Pemerintah dan DPR-RI, telah mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh manajemen BUMN yang selalu ketakutan dalam mengambil keputusan bisnis karena oleh BPK dan APH keputusan bisnis tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana tanpa mempertimbangkan ada atau tidak adanya mens rea. Diberlakukannya UU nomor 1 Tahun 2025 tersebut menimbulkan potensi pertentangan (conflicting) antara UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU BUMN. Potensi pertentangan antara dua UU tersebut tentu akan sangat perlu diperhatikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam menilai kesimpulan sebelum ini yaitu bahwa pasal pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat frasa “merugikan keuangan negara” yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 harus dipandang sebagai bertentangan dengan UUD 1945. 88 21. Penjelasan-penjelasan yang baru saja saya sampaikan adalah ketakutan yang ditimbulkan oleh sangkaan merugikan keuangan negara di sektor hulu migas yang kemudian menjadikan eksplorasi migas tidak berjalan sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Apabila dipelajari lebih luas, maka akan terlihat bahwa berbagai sektor yang lain juga mengalami hal yang sama yaitu tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya karena adanya ketakutan- ketakutan. Ketakutan bahwa mereka akan secara semena-mena disangkakan sebagai melakukan tindak pidana korupsi. IV. Pemberantasan Korupsi dan Frasa “Merugikan Keuangan Negara” 22. Melihat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, saya membaginya menjadi 2 periode yaitu pemberantasan korupsi di era Reformasi dan pemberantasan korupsi di era Orde Baru. Upaya pemberantasan korupsi di era Orde Lama tidak dimasukkan karena saya pandang sudah terlalu lama terjadi sehingga saya pandang sebagai kurang relevan dengan keterangan yang saya sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Pemberantasan korupsi di era Reformasi dimulai dengan diberlakukannya UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sampai dengan hari ini, Rabu tanggal 18 Juni 2025, berarti sudah berjalan 26 (duapuluh enam) tahun. Periode pemberantasan korupsi yang cukup lama. Akan tetapi, sebagaimana disampaikan pada bagian fakta perkorupsian di Indonesia, ternyata korupsi masih sangat banyak, sehingga oleh sebab itu upaya pemberantasan korupsi di 26 (duapulluh enam) tahun terakhir era Reformasi dapat disimpulkan gagal. 23. Dari analisa data upaya penindakan korupsi di tahun 2018 menunjukkan bahwa cara BPK dan APH memberantas korupsi adalah hanya berfokus kepada perkara yang disangka “merugikan keuangan negara”, dan hanya KPK yang note bene adalah APH di bidang perkorupsian yang ukurannya paling kecil yang banyak menangani korupsi jenis suap (lihat Lampiran 06). Dari bagian Fakta Perkorupsian di Indonesia terlihat fakta bahwa rumusan korupsi dalam UU nomor 31 Tahun 1999 jo. 20 Tahun 2001 yang paling banyak adalah korupsi jenis suap dan perbuatan koruptif yang terjadi di lapangan paling banyak adalah korupsi jenis suap (lihat Lampiran 03). Ketidakcocokan antara jenis korupsi yang ada di lapangan dengan jenis 89 korupsi yang di berantas ini menjadikan upaya pemberantasan korupsi di era Reformasi gagal. 24. Apabila terdapat korupsi yang berhasil diungkapkan berdasarkan pasal “merugikan keuangan negara” dan perbuatan korupsi tersebut adalah betul- betul perbuatan korupsi yang ada niat jahatnya, bukan suatu kesalahan administrastif atau kesalahan manajerial yang kemudian dikriminalisasikan, dari pengalaman dan pengamatan saya, pasti di dalam proses perbuatan tersebut juga diketemukan sejumlah nilai uang yang dibagi-bagi. Uang yang dibagi oleh pelaku korupsi tersebut kepada orang-orang lain, terutama yang membantu atau memfasilitasi mulusnya perbuatan korupsi tersebut. Perbuatan membagi-bagi uang seperti itu sebenarnya merupakan bagian dari perbuatan korupsi jenis suap. Artinya, apabila terungkap suatu korupsi berdasarkan pasal “merugikan keuangan negara” yang bukan kriminalisasi, apabila kemudian didalami dengan seksama pasti akan diketemukan korupsi jenis suap. Sayangnya, kebanyakan BPK atau APH dalam upaya mengungkapkan korupsi seperti itu tidak mendalami dengan seksama untuk menemukan korupsi jenis suapnya. Di sejumlah kasus, bahkan terdapat oknum BPK ataupun oknum APH yang ikut menerima bagian uang yang dibagikan tersebut. 25. Dari analisa ruang lingkup dan cara kerja BPK dan APH dalam menjalankan tugas dan kewenangan mereka, sangat kecil kemungkinan bahwa ada oknum BPK ataupun oknum APH yang akan melakukan tindak pidana korupsi untuk jenis korupsi “merugikan keuangan negara”. Ini menjadikan akan “aman” bagi BPK dan APH apabila BPK dan APH melakukan pemberantasan korupsi dengan berfokus pada korupsi jenis “merugikan keuangan negara” saja. Di sisi lain, besar kemungkinan bahwa ada oknum BPK ataupun oknum APH yang akan melakukan tindak pidana korupsi untuk jenis “suap” atau “pemerasan”. Menurut saya, pemerasan itu sangat mirip dengan suap, hanya saja salah satu pihak (pemberi atau penerima) menggunakan pemaksaan. Berbagai kasus telah terjadi dan terungkap dimana oknum BPK ataupun oknum APH terlibat dalam tindak pidana korupsi jenis suap. Karena itu akan berisiko tinggi bagi BPK dan APH, apabila BPK dan APH melakukan pemberantasan korupsi dengan berfokus pada korupsi jenis suap, karena akan lebih besar kemungkinannya yang nantinya terungkap adalah kawan 90 sendiri. Dalam hal ini, yang termasuk sebagai kawan sendiri ini antara lain adalah para pemeriksa keuangan, penyelidik, penyidik, penuntut umum, hakim, panitera, pengacara, petugas lembaga pemasyarakatan, dan orang- orang di sekitarnya. Oleh sebab itu, saya berpendapat bahwa adalah suatu hal yang wajar apabila muncul suatu natural defense dimana BPK dan APH menghindari pemberantasan korupsi jenis suap. Natural defense inilah yang menjadikan pemberantasan korupsi ke depan juga tidak akan berhasil seperti halnya pengalaman di 26 (dua puluh enam) tahun terakhir era Reformasi. Artinya, natural defense tersebut menjadikan upaya pemberantasan korupsi tidak efektif atau dengan kata lain telah menghalangi upaya pemberantasan korupsi. Natural defense tersebut akan bisa dihilangkan, apabila dalam pemberantasan korupsi opsi untuk menggunakan frasa “merugikan keuangan negara” dihilangkan sehingga untuk pemberantasan korupsi mau atau tidak mau akan fokus ke pemberantasan korupsi jenis suap. Artinya, pasal pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat frasa “merugikan keuangan negara” yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 harus dihilangkan agar tidak dapat dipakai menjadi dasar natural defense bagi BPK ataupun APH. Dengan kata lain, keberadaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menghalangi pemberantasan korupsi yang efektif. Oleh sebab itu, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dipandang sebagai bertentangan dengan UUD 1945. 26. Pada era Orde Baru, pemberantasan korupsi dimulai dengan diberlakukannya UU nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU tersebut merumuskan adanya 18 (delapan belas) jenis korupsi yang diantaranya adalah 2 jenis “merugikan keuangan negara” dan terdapat juga 6 jenis suap (lihat Lampiran 10). Pemberantasan korupsi di era Orde Baru dilakukan dari tahun 1971 - 1998 atau selama 27 (duapuluh tujuh) tahun dan ternyata di akhir Orde Baru korupsi di Indonesia masih sangat banyak. Bahkan sampai ditetapkan Ketetapan MPR nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pemberantasan korupsi di era Orde Baru tersebut juga hanya berfokus pada korupsi jenis “merugikan keuangan negara” walaupun di dalam UU Pemberantasan Korupsi dirumuskan banyak jenis korupsi yang 91 lain. Dan, yang paling banyak dirumuskan dalam UU nomor 3 Tahun 1971 adalah korupsi jenis suap. Sama dengan upaya pemberantasan korupsi di era Reformasi, keberadaan pasal “merugikan keuangan negara” juga mendistorsi arah pemberantasan korupsi yang seharusnya. Keberadaan pasal merugikan keuangan negara yaitu Pasal 1 ayat (1) huruf a dan Pasal 1 ayat (1) b telah menghalangi efektifitas upaya pemberantasan korupsi selama era Orde Baru sehingga akhirnya upaya pemberantasan korupsi menjadi gagal. Artinya, penggunaan pasal merugikan keuangan negara telah terbukti menggagalkan upaya pemberantasan korupsi di era Orde Baru. 27. Membandingkan antara upaya pemberantasan korupsi di era Reformasi dan di era Orde Baru terlihat kesamaannya. Jenis korupsi yang diberantas berfokus pada korupsi jenis “merugikan keuangan negara”, padahal jenis korupsi yang paling banyak dirumuskan dalam undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku adalah korupsi jenis suap. Keduanya setelah bekerja keras memberantas korupsi selama 26 (dua puluh enam) tahun dan 27 (dua puluh tujuh) tahun, dan hasil akhirnya adalah GAGAL. Pertanyaannya adalah, setelah mengetahui kegagalan yang sama tersebut, ke depan apakah bangsa Indonesia ingin mengulangi lagi kegagalan seperti itu atau ingin lebih efektif? (lihat Lampiran 11). V. Mahkamah Konstitusi adalah Harapan Terakhir 28. Dari penjelasan pada bagian sebelum ini disimpulkan bahwa pasal “merugikan keuangan negara” yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dicabut agar pemberantasan korupsi menjadi efektif. Artinya, harus dilakukan amandemen terhadap UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku. Dan, semestinya untuk amandemen seperti itu harus didasarkan pada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Evaluasi terhadap pelaksanaan suatu undang-undang semestinya mengikuti konsep Legislation Life Cycle dimana siklus hidup undang-undang tersebut terdiri dari: 1) dibuat, 2) disosialisasikan, 3) dilaksanakan, 4) ditegakkan, dan 5) dievaluasi, untuk kemudian dari hasil evaluasi tersebut kembali ketahap dibuat yang dalam hal ini lebih sering disebut sebagai dilakukan amandemen. Proses amandemen undang-undang seperti itu tentu harus melibatkan pihak Pemerintah dan pihak Dewan Perwakilan Rakyat – Republik Indonesia (DPR- 92 RI). Pada tahap suatu undang-undang dibuat, pasti ada rumusan-rumusan: 1) tujuan yang ingin dicapai dengan dibuatnya undang-undang tersebut, 2) pasal-pasal yang merupakan batang tubuh undang-undang tersebut, dan 3) institusi atau lembaga yang harus melaksanakan isi undang-undang tersebut. Karena itu, pada tahap evaluasi, semestinya ada evaluasi yang menilai: 1) seberapa jauh tujuan sudah berhasil dicapai, 2) pasal mana yang dilaksanakan, pasal mana yang tidak dilaksanakan, dan pasal mana yang dilaksanakan setengah-setengah, dan 3) seberapa efektif dan efisien institusi atau lembaga yang melaksanakan undang-undang tersebut (lihat Lampiran 12). 29. Sayangnya, sampai dengan saat ini saya tidak pernah melihat adanya laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggunakan metode evaluasi seperti yang diuraikan sebelum ini. Setidaknya pihak Pemerintah tidak pernah mempublikasikan laporan hasil evaluasi seperti itu walaupun UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dilaksanakan selama 26 (duapuluh enam) tahun. Akan tetapi, bahwa pihak Pemerintah tidak melakukan evaluasi terhadap UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi walaupun telah dilaksanakan selama 26 (duapuluh enam) tahun dapat dipahami, karena pihak pemerintah memang harus lebih berfokus kepada eksekusi (pelaksanaan) undang- undang tersebut. Sehingga mungkin segala sumber daya yang ada tercurah pada eksekusi dan tidak sempat melakukan evaluasi. Hal ini berarti bahwa tidak ada harapan untuk melakukan amandemen UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan hasil evaluasi yang rasional melalui jalur pihak pemerintah. 30. Dari pihak DPR-RI, merujuk pada UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), ternyata DPR-RI memiliki lebih banyak tugas yang relevan dengan legislation life cycle. Pada tahap suatu undang-undang dibuat, menurut Pasal 72 huruf a UU MD3, DPR-RI bertugas menyusun, membahas, menetapkan dan menyebarluaskan program legislasi nasional, dan menurut Pasal 72 huruf b UU MD3, DPR-RI bertugas menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang. Dari rumusan tugas DPR-RI tersebut berarti setidak-tidaknya DPR-RI merumuskan: 1) tujuan yang ingin dicapai dengan dibuatnya suatu undang-undang, 2) pasal-pasal yang 93 merupakan batang tubuh undang-undang tersebut, dan 3) institusi atau lembaga yang harus melaksanakan isi undang-undang tersebut. Selanjutnya, pada tahap evaluasi bunyi tugas DPR-RI yang relevan tertulis pada Pasal 72 huruf d UU MD3 yang menyatakan bahwa DPR-RI bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan kebijakan pemerintah. Terkait dengan tahap evaluasi pada legislation life cycle, bagian dari tugas DPR-RI yang relevan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang- undang. Dari tugas pengawasan tersebut semestinya DPR-RI kemudian menghasilkan suatu laporan hasil pengawasan pelaksanaan undang-undang (lihat Lampiran 13). Untuk pengawasan terhadap pelaksanaan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi semestinya DPR-RI, setidaknya Komisi III sebagai Komisi Hukum DPR-RI, telah menghasilan laporan yang isinya menjelaskan: 1) seberapa jauh tujuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah berhasil dicapai setelah dilaksanakan selama 26 (duapuluh enam) tahun, yaitu seberapa jauh korupsi sudah berhasil diberantas, 2) pasal korupsi mana yang dilaksanakan, pasal korupsi mana yang tidak dilaksanakan, dan pasal korupsi mana yang dilaksanakan kadang- kadang saja, dan 3) seberapa efektif dan efisien Kepolisan, Kejaksaan, dan KPK yang melaksanakan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sayangnya, sampai dengan saat ini saya tidak pernah melihat adanya laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang isinya seperti itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada harapan akan adanya amandemen UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berdasarkan hasil evaluasi yang rasional dari jalur DPR- RI. 31. Saya sebagai seorang warga negara Indonesia tentu ingin sekali dapat membantu DPR- RI khususnya terkait dengan konsep legislation life cycle. Tujuannya adalah agar DPR- RI yang tugasnya mewakili rakyat, karena isinya adalah para wakil rakyat, dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Sayangnya, bagi saya untuk menyampaikan ide legislation life cycle tersebut kepada yang terhormat wakil rakyat yang mewakili saya adalah tidak mudah. Saya adalah warga Kota Bekasi, yang menurut sistem pemilihan umum (Pemilu) legislatif tahun 2024 termasuk dalam daerah pemilihan 94 (Dapil) Jawa Barat VI (Jabar VI) yang mencakup Kota Bekasi dan Kota Depok. Tentu sewajarnya saya menyampaikan ide legislation life cycle tersebut kepada anggota DPR- RI yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi mewakili Dapil Jabar VI. Ternyata tidak mudah bagi orang awam untuk mengetahui siapa saja nama-nama anggota DPR-RI yang resmi mewakili Dapil Jabar VI, walaupun pada akhirnya dari website DPR-RI dapat diperoleh nama-nama 6 (enam) orang anggota DPR- RI dari 580 (limaratus delapanpuluh) orang Anggota DPR-RI yang saya cari yaitu yang mewakili Dapil Jabar VI (lihat Lampiran 14). Sayangnya, setelah diketemukan nama-nama mereka, ternyata tidak terdapat informasi bagaimana cara menghubungi mereka apabila saya ingin menyampaikan ide legislation life cycle sebagai aspirasi saya. Aspirasi saya hanya merupakan bagian yang sangat kecil dari aspirasi rakyat yang perlu didengar oleh wakil rakyat. Semestinya para anggota DPR-RI dari setiap Dapil membuat poster sosialisasi, baik dalam bentuk kertas maupun digital, yang bisa menunjukkan alamat kontak mereka seperti dalam contoh (lihat Lampiran 15). Apabila poster untuk sosialisasi tersebut dibuat, maka hubungan antara rakyat di Dapil sebagai bentuk kongkrit dari demos akan dapat terbangun erat dengan wakil rakyatnya di DPR-RI sebagai bentuk kongkrit dari kratos. Apabila hubungan demos dan kratos seperti itu terbangun maka demokrasi akan menjadi lebih kongkrit. 32. Dengan keadaan di pihak DPR-RI yang belum menjalankan tugas pengawasannya terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan tidak adanya jalur komunikasi yang kongkrit antara rakyat di suatu Dapil dengan wakil rakyat yang mewakili Dapil tersebut maka upaya untuk melakukan amandemen UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui DPR-RI menjadi tidak ada harapan. Karena melalui jalur pemerintah tidak ada harapan dan melalui jalur DPR-RI juga tidak ada harapan, artinya tidak ada harapan untuk melakukan amandeman terhadap UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berdasarkan evaluasi yang rasional. Lebih jauh lagi, de facto, pihak Pemerintah dan pihak DPR-RI telah merumuskan pasal-pasal tindak pidana korupsi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku ke dalam Kitab Undang-undang Hukum 95 Pidana (KUHP) yang baru yang akan berlaku tahun depan juga menunjukkan bahwa tidak mungkin dilakukan amandemen terhadap rumusan tindak pidana korupsi oleh pihak Pemerintah dan pihak DPR-RI. Dengan tidak adanya harapan melakukan amandemen seperti itu, maka satu-satunya harapan yang tersisa adalah melalui Mahkamah Konsitusi berupa pembatalan pasal merugikan keuangan negara yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan, harus dipahami bahwa pembatalan pasal merugikan keuangan negara tersebut tidak akan menghilangkan rumusan korupsi-korupsi jenis yang lain, yaitu: 1) suap- menyuap, 2) penggelapan dalam jabatan, 3) pemerasan, 4) perbuatan curang dalam bangunan, 5) benturan kepentingan dalam pengadaan, dan 6) gratifikasi. 33. Pada waktu dulu saya masih sekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam pelajaran Bahasa Indonesia oleh guru Bahasa Indonesia diajarkan berbagai peribahasa dari Bahasa Indonesia. Di antaranya adalah peribahasa yang berbunyi “sebodoh- bodohnya keledai, ia tidak akan jatuh kedua kalinya pada lubang yang sama”. Merujuk pada kegagalan bangsa Indonesia dalam pemberantasan korupsi selama 27 (duapuluh tujuh) tahun di era Orde Baru dan kegagalan bangsa Indonesia dalam pemberantasan korupsi selama 26 (duapuluh enam) tahun terakhir di era Reformasi, saya khawatir bahwa akan ada orang yang menganggap bahwa bangsa Indonesia lebih bodoh dari keledai. Sebagai seorang warga negara Indonesia saya tidak rela kalau bangsa saya dianggap lebih bodoh dari keledai seperti itu. Oleh sebab itu, maka saya memberanikan diri untuk hadir pada Sidang Mahkamah Konstitusi hari ini guna memberikan Keterangan Ahli yang kesimpulan akhirnya adalah bahwa pasal merugikan keuangan negara yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dibatalkan. Supaya bangsa Indonesia ke depan tidak mengalami kegagalan untuk ketiga kalinya dalam pemberantasan korupsi. 34. Pada waktu dulu saya kuliah di Georgia State University, Atlanta, ada dosen yang menceritakan suatu kalimat yang diucapkan oleh Albert Einstein yang berbunyi “insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results”. Dalam konteks ini, apabila dalam melakukan 96 pemberantasan korupsi bangsa Indonesia melakukan cara-cara yang sama berulang-ulang yaitu dengan mengejar-ngejar kerugian keuangan negara sementara melupakan pemberantasan korupsi jenis suap dan berharap korupsi akan hilang dari Indonesia maka bangsa Indonesia adalah bangsa gila. Sebagai seorang warga negara Indonesia saya tidak rela kalau bangsa saya dianggap menjadi bangsa gila. Oleh sebab itu, maka saya menjadi lebih memberanikan diri untuk hadir pada Sidang Mahkamah Konstitusi hari ini guna memberikan Keterangan Ahli yang kesimpulan akhirnya adalah bahwa pasal merugikan keuangan negara yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dibatalkan. 35. Dilihat dari masa-masa kepresidenan, di awal masa Presiden Joko Widodo muncul semangat pemberantasan korupsi. Selama masa kepresidenan Joko Widodo, BPK dan APH bekerja keras memberantas korupsi dimana mayoritas menggunakan pasal merugikan keuangan negara walaupun di dalam undang-undang yang berlaku rumusan paling banyak adalah pasal suap. Dan, ternyata di akhir masa kepresidenan Joko Widodo praktek korupsi masih banyak sekali. Sebelumnya, di awal masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga muncul semangat pemberantasan korupsi. Selama masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, BPK dan APH juga bekerja keras memberantas korupsi mayoritas menggunakan pasal merugikan keuangan negara walaupun di dalam undang-undang yang berlaku rumusan paling banyak adalah pasal suap. Dan, ternyata di akhir masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono praktek korupsi juga masih banyak sekali. Jauh sebelumnya, di awal masa Presiden Soeharto juga muncul semangat pemberantasan korupsi. Selama masa kepresidenan Soeharto, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangungn (BPKP) dan APH bekerja keras memberantas korupsi dengan menggunakan pasal merugikan keuangan negara walaupun di dalam undang-undang yang berlaku rumusan paling banyak adalah pasal suap. Dan, ternyata di akhir masa kepresidenan Soeharto praktek korupsi juga masih banyak sekali. Dalam observasi saya tersebut, masa kepresidenan BJ. Habibie, Gus Dur dan Megawati tidak diperhatikan karena masa kepresidenan yang terlalu pendek. Sekarang ini, di awal masa kepresidenan Prabowo Subianto juga muncul semangat pemberantasan korupsi yang sangat tinggi. Karena itu, agar di akhir masa 97 kepresidenan Prabowo Subianto nanti praktek korupsi bisa hilang, maka wajib bagi saya sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang telah menerima penghargaan dari negara berupa Bintang Maha Putera Utama untuk mempelajari apa yang selama ini sudah terjadi dan kemudian mencari jalan untuk memberikan saran guna mengefektifkan pemberantasan korupsi. Hal ini penting untuk saya lakukan, mumpung saat ini Indonesia memiliki presiden yang bersemangat tinggi untuk memberantas korupsi dan memiliki keberanian dan ketegasan dalam mengambil keputusan. 36. Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang saya berikan sebelum ini, dapat disimpulkan bahwa keberadaan pasal merugikan keuangan negara dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menimbulkan ketakutan- ketakutan yang luar biasa yang menjadikan amanah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak dapat direalisasikan sebagaimana mestinya dengan akibat negara kehilangan devisa sangat besar untuk keperluan impor migas dan negara juga kehilangan kesempatan mendapatkan penerimaan negara dari migas dalam jumlah yang sangat besar. Fokus penggunaan pasal merugikan keuangan negara dalam pemberantasan korupsi juga telah menjadikan pemberantasan korupsi selama 26 (duapuluh enam) tahun di era Reformasi dan 27 (duapuluh tujuh) tahun di era Orde Baru TIDAK EFEKTIF. Akibat dari hal-hal tersebut, negara menjadi tidak mungkin untuk memiliki dana yang cukup besar untuk merealisasikan makna Alinea ke-4 Mukadimah UUD 1945 maupun merealisasikan amanah Pasal 34 UUD 1945. 37. Mudah-mudahan penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan dalam bentuk Keterangan Ahli ini dapat membantu menjadikan terang tentang hal-hal yang terkait dengan bagaimana cara membuat pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi efektif. Tujuannya adalah agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat membuat keputusan yang paling tepat untuk kepentingan masa depan bangsa Indonesia yang cemerlang. Lampiran Keterangan Ahli Pengalaman kerja Ahli yang berkaitan dengan perkorupsian: 1. Tahun 1999 sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Di tahun tersebut, BPKP menerbitkan buku yang berjudul strategi pemberantasan korupsi nasional Edisi Maret tahun 1999 dimana ahli sebagai perancang strategisnya. Kajian-kajian dilakukan 98 secara terpisah sejak tahun 1996 yang kemudian disatukan dan akhirnya menjadi strategi pemberantasan korupsi nasional. 2. Tahun 1999-2001 menjadi anggota tim Persiapan Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan merangkap sebagai Ketua Subtim Studi Banding. Studi banding dilakukan ke Singapore, Malaysia dan Hong Kong. Dalam penyiapan ini dibantu oleh konsultan asing yang dipimpin oleh mantan Komisioner ICAC Hong Kong dengan dibiayai dana hibah dari ADB. 3. Tahun 2000 secara resmi mengundurkan diri dari BPKP untuk kemudian mendapat kesempatan kerja di Price Waterhouse Coopers (PwC) sebagai Investigator sampai dengan tahun 2003. Selama bekerja di PwC bekerja bersama kolega-kolega yang dulunya berasal dari Australian Federal Police (AFP) sehingga mendapatkan kesempatan belajar sambal bekerja (on the job training) mengenai Teknik-teknik investigasi modern yang biasa dipergunakan oleh AFP. 4. Akhir tahun 2003 terpilih menjadi salah satu wakil ketua KPK. Saat jadi wakil ketua KPK tersebut, menjadi inisiator untuk: 1) penggunaan pasal korupsi jenis suap di perkara yang melibatkan anggota KPU, 2) prosedur tertangkap tangan sesuai dengan Pasal XXX KUHAP, 3) prosedur penggeledahan dan penyitaan sesuai dengan Pasal XXX KUHAP, 4) membangun kemampuan computer forensics di KPK (sekarang disebut sebagai digital forensics), 5) pembangunan sistem penyadapan yang bersifat lawfull di KPK, dan 6) membangun sistem perekaman persidangan di pengadilan tingkat pertama untuk perkara tindak pidana, serta 7) mengintegrasikan antara langkah penindakan dan langkah pencegahan termasuk upaya reformasi birokrasi pada Makamah Agung, BPK dan Departemen Keuangan. Selama menjabat sebagai Wakil Ketua KPK juga ikut aktif mewakili KPK pada kegiatan ADB-OECD Anti Corruption Initiative for Asia and the Pacific, Asia/Pacific Group on Money Laundering. 5. Selama menjadi wakil ketua KPK juga menjadi inisiator kerja sama kongkrit yang senyap antara KPK dengan: 1) Kejaksaan Agung dalam operasi penangkapan buronan Kejaksaan Agung, 2) POLRI dalam operasi penangkapan buronan POLRI, 3) Federal Bureau of Invesigation (FBI) dalam tukar-menukar barang bukti dengan mengikuti standar exchange of custody yang tepat. 6. Tahun 2008 setelah menyelesaikan masa bakti di KPK, selama 6 (enam) bulan mempelajari sejarah perkorupsian di Indonesia dengan cara mempelajari 99 berbagai koran terbitan Januari 1952 sampai dengan Desember 1988 dan majalah Tempo terbitan tahun 1970 sampai dengan 2007 serta melakukan diskusi/wawancara dengan tokoh-tokoh pemberantasan korupsi dari masa lalu, diantaranya bapak Gandhi mantan Kepala BPKP, bapak JB Sumarlin mantan Menteri PAN, bapak Laksamana (Purn) Soedomo mantan Kepala Komkamtib/Opstipus, bapak Sudjana mantan Dirjen Bea & Cukai, bapak Ismail Saleh mantan Jaksa Agung, bapak Sarwono Kusumaatmadja mantan Menteri PAN. 7. Pertengahan tahun 2008 bekerja sebagai Senior Officer di Bank Dunia selama empat tahun dan bertugas ikut melakukan mensupervisi terhadap proyek-proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana dari Bank Dunia. Supervisi dari aspek governance and anti-corruption. Termasuk pula memberikan pelatihan Forensics Accounting kepada tim Kejaksaan Agung dengan bekerja sama dengan tim STAR (Stollen Asset Recovery) World Bank dari DC. 8. Tahun 2012 sampai akhir tahun 2014 bekerja sebagai Partner di konsultan EY Indonesia mempimpin divisi Forensics Investigation and Dispute Services (FIDS). Melakukan berbagai investigasi forensics atas permintaan banyak klien dan melakukan FCPA compliance review atas permintaan klien yang berbasis New York listed companies. 9. Akhir tahun 2014 bekerja sebagai Kepala SKK Migas selama empat tahun dimana ikut menginisiasi implementasi standar ISO-37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Implementasi standar ini bersamaan dengan memperkenalkan prinsip 4 NO’s yaitu prinsip No Bribery, No Kickback, No Gift dan No Luxurious Hospitality kepada SKK Migas dan keseluruhan industri hulu migas. Pengalaman ini kemudian dipakai untuk membantu Kementerian BUMN yang mengharuskan semua BUMN untuk mengimplementasikan standar ISO-37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). 10. Dari tahun 2023 sampai dengan sekarang bekerja sebagai Ketua Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) yang bertugas mengawasi pada level strategic terhadap Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea & cukai, dan Badan Kebijakan Fiskal. Pengawasan yang dilakukan dari sudut kepentingan para wajib pajak. 100 11. Berbagai konsep dan pemikiran Ahli terkait dengan pemberantasan korupsi, terutama korupsi jenis suap, terdapat dalam wawancara-wawancara sebagai berikut: a. https://youtu.be/WaUAIQo50SI?si=Eo7_YaCfIAWhywY6 b. https://youtu.be/c_nLLqf4QnA?si=ebCQj2FT9R22Tm59 c. https://youtu.be/UbfrOojhopo?si=EiMa_s7CtiuYgb4v d. https://youtu.be/QTYAXtlK7us?si=f_UUsx7jcjjWZoAv e. https://youtu.be/Br3lmSAdid4?si=REJhg_ppJ5d0MSIC f. https://youtu.be/iiaaY5WQaTA?si=FFJimvk964DiedH_ g. https://youtu.be/t6tUJFb6lo8?si=Qij7d0e12essJ6E2 h. https://youtu.be/jbX3h7Ua8qA?si=-Y00vG2i6QpogDWd i. https://x.com/amiensun/status/1839641165395902781/photo/1 j. https://x.com/amiensun/status/1648705130479652864/photo/2 k. https://x.com/amiensun/status/1313645365187416064/photo/1 l. https://x.com/amiensun/status/1275175587233947649/photo/1 m. https://x.com/amiensun/status/1072145198564630528/photo/1 n. https://x.com/humasskkmigas/status/1063597877702811648 12. Dari pengalaman-pengalaman tersebut di atas, Ahli mempunyai keyakinan bahwa Ahli cukup memahami aspek-aspek perkorupsian baik dari sisi hukum pidana korupsinya maupun dari sisi hukum acaranya serta perbandingan- perbandingan dengan negara-negara lain maupun perbandingan dengan pengalaman masa lalu bangsa Indonesia sendiri. Dalam penyusunan buku Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional edisi Maret 1999 yang diterbitkan oleh BPKP, posisi Ahli pada waktu itu adalah sebagai Perancang Strategi. 101 102 103 Survei pada Kuliah Umum Fakultas Ilmu Administrasi – UI, online - Survei pada Seminar LKH FHUI – Kriminalisasi Kebijakan dalam Jerat Pidana Koupsi - 20241114 104 Berdasarkan UU 31 Tahun 1999 jo. UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KORUPSI terdiri dari 30 jenis yang dikelompokkan menjadi 7 kelompok. Tayangan Ray Dalio moderator pada sesi Presiden Republik Indonesia di acara World Governments Forum , Dubai - 20250213 105 Jenis-jenis korupsi: 1. Merugikan keuangan negara 2. Suap-menyuap 3. Pengggelapan dalam Jabatan 4. Pemerasan 5. Perbuatan curang dlm bangunan 6. Benturan kepentingan dlm pengadaan 7. Gratifikasi 2 jenis 12 jenis 5 jenis 3 jenis 6 jenis 1 jenis 1 jenis Keseluruhan 30 jenis 106 SURVEI 2015-2017:  Dari tanggal 8 Agustus 2015 s/d 14 Desember 2017 dilakukan survei di 41 kegiatan. Hasilnya berasal dari 5779 orang responden. Survei dilakukan dengan menggunakan kertas kuesioner. 107  Korupsi yg paling banyak terjadi di lapangan adalah jenis SUAP 76%, jenis Merugikan Keuangan Negara 18% dan Pemerasan 3%, sedangkan sisanya tidak tahu. Kuliah Umum Fakultas Ilmu Administrasi – UI, online - Seminar LKH FHUI – Kriminalisasi Kebijakan dalam Jerat Pidana Koupsi - 20241114 Survei tentang koupsi melalui medsos (wa) - 20200606 Survei tentang koupsi melalui medsos (wa) - 20180710 108 Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi Sumber: Laporan hasil penelitian Puslitbang Kejaksaan Agung, tahun 2010 109 110 Sumber: Biro Pusat Statistik 111 Sumber: Paparan Menteri ESDM pada Pembukaan IPA Convex 2025, ICE BSD, 21 Mei 2025 Sumber: Paparan Menteri ESDM pada Pembukaan IPA Convex 2025, ICE BSD, 21 Mei 2025 112 113 3. Muhammad Fatahillah Akbar A. PENGANTAR DAN PERMASALAHAN HUKUM Pendapat hukum ini disusun sebagai bagian dari dukungan terhadap pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Untuk memberikan pendapat hukum yang tepat sasaran dan sesuai yang dibutuhkan dalam proses hukum pengujian undang-undang, maka permasalahan yang diangkat dalam pembahasan ini fokus pada unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) dan “menyalahgunakan wewenang” dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, pendapat hukum ini didasarkan pada tiga permasalahan utama, sebagai berikut: 114 1. Bagaimana pengaturan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ditinjau dari UNCAC dan negara-negara lain yang memiliki peringkat 10 terbaik dalam Corruption Perception Index (CPI)? 2. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia terutama berkaitan dengan unsur “melawan hukum”? 3. Bagaimana perubahan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terutama berkaitan dengan unsur “melawan hukum” berpengaruh terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi saat ini? B. PENDAPAT HUKUM 1. Pengaturan Pasal 2 ayat (1) ditinjau secara global Rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK merupakan Pasal “Sapu Jagad” karena memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan abstrak sebagaimana telah dijelaskan di atas. Pasal ini juga mewajibkan adanya kerugian negara terlebih dahulu untuk dapat dianggap telah terpenuhi sebagai tindak pidana korupsi. Padahal, pada umumnya korupsi lebih menekankan kepada perbuatan tercela, alih-alih berfokus pada akibat kerugian keuangan negara. Rumusan pasal tersebut sangat berbeda dengan konvensi-konvensi internasional dan 10 negara peringkat tertinggi yang konkret–tidak memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan abstrak– dan cenderung tidak mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara. Adapun, secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut [“Corruption Perception Index”. Transparency International. https://www.transparency.org/en/ cpi/2024 (diakses pada 3 Juni 2025).]: a. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tidak ada padanan dengan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Rumusan yang paling mendekati adalah berdasarkan Pasal 17 UNCAC yang mengatur “Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally, the embezzlement, misappropriation or other diversion by a public official for his or her benefit or for the benefit of another person or entity, of any property, public or private funds or securities or any other thing of value entrusted to the public official by virtue of his or her position.” memiliki rumusan pasal yang paling mendekati Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Namun, unsur “melawan hukum” diatur lebih sempit dalam Pasal 17 UNCAC menjadi “perbuatan penggelapan, 115 penyalahgunaan, atau pengalihan lainnya”. Selain itu, dalam Pasal 17 UNCAC, tidak ada disebutkan “kerugian keuangan negara” secara rigid, tetapi diatur berkaitan dengan “of any property, public or private funds…” yang memiliki makna kerugian keuangan negara secara tidak langsung. Selain itu, terdapat Pasal 20 UNCAC yang mengatur “Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income”. Rumusan Pasal ini sekilas terlihat merupakan padanan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, tetapi secara lebih rinci, dapat dilihat bahwa Pasal 20 UNCAC tidak mewajibkan adanya kerugian keuangan negara layaknya Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Artinya, apabila ada pejabat publik yang memiliki kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya karena suap ataupun gratifikasi (suap dan gratifikasi tidak merugikan keuangan negara), pejabat publik tersebut dapat dijerat berdasarkan Pasal 20 UNCAC. Pengaturan ini sebenarnya menyiratkan implementasi dari pasal 8 UU PTPK yang membuat unsur penggelapan dalam jabatan yang dilakukan pegawai negeri. Sehingga pengaturan secara umum mengenai unsur “melawan hukum” yang tidak memiliki batasan juga akan bertentangan dengan UNCAC yang telah diratifikasi. Tidak ada padanan dengan Pasal 3 UU PTPK. Namun, berdasarkan Pasal 19 UNCAC yang mengatur “Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the abuse of functions or position, that is, the performance of or failure to perform an act, in violation of laws, by a public official in the discharge of his or her functions, for the purpose of obtaining an undue advantage for himself or herself or for another person or entity.” memiliki rumusan pasal yang sama dengan Pasal 3 UU PTPK. Namun, sekali lagi tidak ada unsur “kerugian keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana ada dalam Pasal 3 UU PTPK. Selebihnya, Pasal ini mengatur mengenai penyalahgunaan wewenang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau entitas lain layaknya Pasal 3 UU PTPK. Sehingga dalam konteks ini, tidak ada kesamaan 116 antara Pasal 17 UNCAC dan Pasal 19 UNCAC, sedangkan dalam pengaturan UU PTPK, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dimasukan dalam satu grup perbuatan yang berkaitan dengan “kerugian keuangan negara”. Dimana konsep tersebut tidak ada dalam UNCAC. b. Criminal Law Convention on Corruption (European Treaty Series No. 173, Strasbourg, 1999) Tidak ada padanan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Substansi dalam konvensi ini didominasi dengan peraturan terhadap penyuapan kepada pejabat publik, trading in influence, pencucian uang, dll. Pasal 3 Konvensi a quo yang mengatur “Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the request or receipt by any of its public officials, directly or indirectly, of any undue advantage, for himself or herself or for anyone else, or the acceptance of an offer or a promise of such an advantage, to act or refrain from acting in the exercise of his or her functions.” dapat digolongkan ke dalam Pasal 3 UU PTPK karena penyalahgunaan wewenang [Perlu diingat bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK bersifat sangat luas sehingga Pasal mengenai penyuapan dapat tergolong ke dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK]. Akan tetapi, Pasal 3 Konvensi a quo lebih menekankan kepada penyuapan, seperti Pasal 11 dan 12 UU PTPK. Sehingga dalam CLCC dari EU, fokus tindak pidana korupsi adalah bribery atau suap. c. Convention drawn up on the basis of Article K.3 (2) (c) of the Treaty on European Union on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union Tidak ada padanan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Pasal 2 angka 1 Konvensi a quo mengatur “For the purposes of this Convention, the deliberate action of an official, who, directly or through an intermediary, requests or receives advantages of any kind whatsoever, for himself or for a third party, or accepts a promise of such an advantage, to act or refrain from acting in accordance with his duty or in the exercise of his functions in breach of his official duties shall constitute passive corruption.” dapat digolongkan ke dalam Pasal 3 UU PTPK karena penyalahgunaan wewenang. Akan tetapi, 117 Pasal 3 Konvensi a quo lebih menekankan kepada penyuapan, seperti Pasal 11 dan 12 UU PTPK. d. Denmark Tidak ada padanan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Berdasarkan Danish Penal Code (KUHP Denmark), tidak ada satupun pasal yang identik dengan Pasal 2 ayat (1), tetapi hanya ada gratifikasi pasif yang diatur dalam Pasal 122 dan gratifikasi aktif dalam Pasal 144. Berkaitan dengan Pasal 3 UU PTPK, Pasal 150 Danish Penal Code mengatur “When someone who works in public service or duty, abusing his position to force anyone to do, tolerate or refrain from doing something, punished him with imprisonment up to three years.”, tetapi tidak dapat dikatakan sepadan dengan Pasal 3 UU PTPK karena tidak ada unsur menguntungkan diri sendiri dan merugikan keuangan negara. e. Finlandia Tidak ada padanan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Berdasarkan Criminal Code of Finland, tidak ada satupun pasal yang identik dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, tetapi hanya ada pengaturan mengenai penerimaan suap sebagaimana diatur dalam Bab 40 mengenai Offences in office. f. Singapura Tidak ada padanan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Berdasarkan Penal Code 1871, tidak ada satupun pasal yang identik dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, tetapi hanya ada pengaturan mengenai penerimaan suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Bab 9 mengenai Offences by or relating to public servants. Berdasarkan Prevention of Corruption Act 1960 (PCA), Pasal 5 PCA mengatur mengenai menyalahgunakan kewenangan karena gratifikasi atau suap sehingga dapat diidentikkan dengan Pasal 3 UU PTPK, sedangkan Pasal 6 juga mengatur mengenai hal yang sama, tetapi dalam rangka kepentingan bisnis pejabat publik tersebut. g. Selandia Baru Tidak ada padanan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Berdasarkan Crimes Act 1961, tidak ada satupun padanan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Bab 6 mengenai Crimes affecting the administration 118 of law and justice, peraturan korupsi didominasi dengan penerimaan suap dan gratifikasi. Secara lebih spesifik, Selandia baru mengatur korupsi terhadap yudisial, eksekutif, dan parlemen. h. Norwegia Tidak ada padanan dengan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Berdasarkan The General Civil Penal Code Norwegia, tindak pidana korupsi diatur pada Bab 26 mengenai Fraud, breach of trust, and corruption, tidak ada Pasal yang mengatur spesifik membahas mengenai memperkaya diri. Dalam konteks ini, korupsi diatur lebih spesifik dan tidak mengatur secara abstrak dan luas. Tidak ada padanan dengan Pasal 3 UU PTPK. Pasal 276 yang mengatur “The penalty for gross breach of trust is imprisonment for a term not exceeding six years. Fines may be imposed in addition to a sentence of imprisonment. Any person who aids and abets such an offence shall be liable to the same penalty. In deciding whether a breach of trust is gross, particular importance shall be attached to whether the act has caused considerable economic damage, whether it has been committed by a public official or any other person in breach of the special confidence placed in him by virtue of his position or activity, whether the offender has recorded false accounting information, prepared false accounting documents or false annual accounts, whether he has destroyed, rendered useless or concealed recorded accounting information or accounting material, books or other documents, or whether he has knowingly caused material loss or endangered any person’s life or health.” tidak merupakan padanan Pasal 3 UU PTPK, tetapi terdapat kesamaan dengan Pasal 3 UU PTPK karena dipertimbangkan kerugian ekonomi “economic damage” (dapat ditafsir kerugian keuangan negara) dan delik a quo adresatnya dapat merupakan pejabat publik. Akan tetapi, berdasarkan frasa “breach of special confidence placed in him by virtue of his position” lebih menunjukkan kepada penyalahgunaan wewenang. Adapun, untuk unsur “menguntungkan diri sendiri” tidak diatur secara eksplisit. Pasal 276 b dapat dikatakan mirip dengan rumusan Pasal 3 UU PTPK. Akan tetapi, tidak memiliki unsur “menguntungkan diri sendiri”. Pasal 276 b mengatur “Gross corruption shall be punishable by imprisonment for a term not exceeding 10 years. Any person who aids and abets such an offence shall be liable to the same penalty. In deciding whether the corruption is gross, importance shall be attached to, inter alia, whether the act has been committed by or in relation to a public official or any other person in breach of the special confidence placed in him by virtue of his position, office or 119 assignment, whether it has resulted in a considerable economic advantage, whether there was any risk of considerable damage of an economic or other nature, or whether false accounting information has been recorded, or false accounting documents or false annual accounts have been prepared”. Ketentuan ini mencakup unsur “penyalahgunaan kewenangan” dan dampak “kerugian keuangan negara”. Namun pengaturan ini menegaskan unsur penyalahgunaan wewenang yang diatur, tidak sekedar perbuatan melawan hukum secara umum. i. Luksemburg Tidak ada Padanan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Berdasarkan Penal Code Luksemburg, tidak ada satupun padanan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Bab 3 mengenai Diversion, destruction of acts or titles, misappropriation, illegal seizure of interests, corruption, trading in influence, and acts intimidation of persons in a public service mengatur mengenai suap atau gratifikasi yang dapat dipersamakan dengan Pasal 3 UU PTPK. j. Swiss Tidak ada padanan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Berdasarkan Swiss Criminal Code, tidak ada satupun Pasal yang identik dengan Pasal 2 ayat (1) dan 3 UU PTPK. Salah satu ketentuan yang mendekati Pasal 3 UU PTPK adalah Bab 19 mengenai Bribery, Pasal 322 yang mengatur mengenai penerimaan penyuapan. k. Swedia Tidak ada padanan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Berdasarkan The Swedish Criminal Code atau Brottsbalk, Bab 10 mengenai On embezzlement, other breaches of trust and bribery, tidak ada Pasal yang merupakan padanan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Bab 10 Section 1 Swedish Criminal Code mengatur “A person who, having come into possession of property on behalf of another person due to an agreement, public or private employment or a similar position, with an obligation to surrender the property or account for it, disregards what they have to comply with in order to fulfil their obligation, either by acquiring the property or in some other way, is, if the act involves gain for the perpetrator and loss for the person entitled to the property, guilty of embezzlement and is sentenced to 120 imprisonment for at most two years.” merupakan peraturan tentang penggelapan yang dapat melibatkan pejabat publik. Pengaturan ini cenderung memiliki kesamaan dengan Pasal 8 UU PTPK l. Belanda Tidak ada padanan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Berdasarkan WvS Belanda, tidak ada satupun Pasal yang merupakan padanan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. WvS hanya mengatur mengenai suap yang tertuang dalam Section 362 dan 363 pada Part XXVIII mengenai Offences involving Abuse of Office. m. Australia Tidak ada padanan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Berdasarkan Criminal Code Australia, tidak ada satupun Pasal seperti Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Bab 141–142 Criminal Code Australia mengatur tentang Bribery yang tidak memiliki padanan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Berdasarkan penelusuran dan perbandingan hukum dengan UNCAC, Konvensi Eropa, dan 10 negara dengan CPI terbaik di dunia, maka dapat ditemukan bahwa fokus sebagian besar negara dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah suap. Namun, pengaturan tentang penggelapan dalam jabatan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara juga diatur sebagai tindak pidana korupsi. Tidak terdapat pengaturan mengenai tindakan melawan hukum secara umum dan abstrak dalam berbagai undang-undang tindak pidana korupsi negara-negara tersebut. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian dan adaptasi mengenai tindak pidana kerugian keuangan negara. Hal tersebut malah sejalan dengan Pasal 1 huruf a UU PRP Nomor 24 Tahun 1960 yang mengatur “tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau Daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat”. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut pengaturan unsur melawan hukum secara umum belum dikenal dan mengatur sangat rigid yakni “kejahatan atau pelanggaran”. Sehingga perbuatan tersebut harus merupakan tindak pidana dan dapat menjadi tindak pidana korupsi jika mengakibatkan pada kerugian negara. 121 Pengaturan ini dapat menjadi rujukan untuk pembaharuan pemberantasan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang. Seperti halnya dalam pengujian Undang- Undang ini, seharusnya Pasal 2 ayat (1) diposisikan sebagai pemberatan tindak pidana jika, perbuatan suap, penggelapan, dan tindak pidana korupsi lain yang diatur dari Pasal 5-13 UU PTPK berakibat pada kerugian keuangan negara. Sehingga pengaturan tersebut juga akan lebih memberikan jaminan kepastian hukum yang adil. 2. Sejarah Perubahan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK di MK Dalam UU 31/1999, terdapat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan 3 yang mengalami perubahan baik karena UU 20/2001 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi (“Putusan MK”). Pasal 2 ayat (1) sendiri mengalami perubahan berdasarkan UU 20/2001 dan Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, sedangkan Pasal 3 mengalami perubahan hanya berdasarkan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016. Adapun, secara lebih rinci, dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Sebelum menjelaskan perubahan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK berdasarkan Putusan MK, perlu dijelaskan terlebih dahulu konstruksi undang-undang tindak pidana korupsi untuk mendapatkan pemahaman komprehensif dalam memahami perubahan dan akibat hukumnya. i. UU PTPK hadir berangkat dari alasan bahwa perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang [Penjelasan Umum UU 31/1999]. Oleh karena itu, tujuan UU PTPK adalah mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Dengan konstruksi hukum yang demikian, jelas bahwa UU PTPK Indonesia dilandasi dan berfokus pada mencegah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Padahal, tindak pidana korupsi seharusnya tidak perlu menunggu akibat kerugian keuangan negara terlebih dahulu. Apabila suatu perbuatan tercela dapat merugikan negara (tidak hanya keuangan negara), maka hal tersebut sudah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi [Adami 122 Chazawi, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm 23]. Konstruksi hukum yang berfokus pada kerugian keuangan negara tersebut akan sangat nampak manifestasinya pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. ii. Secara umum, UU PTPK mengatur meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “secara melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil untuk menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit [Penjelasan Umum UU 31/1999]. iii. UU PTPK dirumuskan secara tegas bahwa tindak pidana dalam UU a quo merupakan tindak pidana formil yang memiliki konsekuensi meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana [Penjelasan Umum UU 31/1999]. Artinya, tindak pidana dianggap telah terbukti bukan dengan timbulnya suatu akibat, melainkan cukup ketika perbuatan tersebut telah selesai dilakukan [Eddy O.S. Hiariej, Prinsip- Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm 136– 137]. b. Pasal 2 ayat (1) UU PTPK mengatur bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”, sedangkan Pasal 3 UU PTPK mengatur bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar 123 rupiah)”. Berdasarkan rumusan kedua pasal tersebut, maka didapati unsur- unsur masing-masing Pasal tersebut adalah sebagai berikut: i. Pasal 2 ayat (1) UU PTPK:  Perbuatannya: (i) memperkaya diri sendiri; (ii) memperkaya diri orang lain; (iii) memperkaya diri suatu korporasi;  Melawan hukum: secara melawan hukum; dan  yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. ii. Pasal 3 UU PTPK:  Perbuatannya: (i) menyalahgunakan kewenangan; (ii) menyalahgunakan kesempatan; (ii) menyalahgunakan sarana;  yang ada padanya (i) karena jabatan; (ii) karena kedudukan;  yang dapat merugikan: (i) keuangan negara; (ii) perekonomian negara;  Unsur subjektif: dengan tujuan (i) menguntungkan diri sendiri; menguntungkan diri orang lain; dan (iii) menguntungkan diri suatu korporasi. iii. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK dikenal sebagai Pasal “Sapu jagad” karena ruang lingkupnya yang sangat luas. Hal ini membawa konsekuensi Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dapat tumpang tindih dengan tindak pidana khusus lainnya, seperti tindak pidana ekonomi, pajak, atau perbankan. Bahkan, Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dapat tumpang tindih dengan Pasal 3 UU PTPK itu sendiri [Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm 26–27.]. Misalnya, seorang pejabat publik dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri. Jadi, bentuk “memperkaya diri” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dilakukan dengan “menyalahgunakan kewenangan” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU PTPK. c. Pasal 2 ayat (1) UU PTPK mengalami perubahan berdasarkan Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 yang mengubah Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dengan menghapus “Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur 124 dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma- norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”. Penghapusan terhadap penjelasan sebagaimana dalam konteks Pasal tersebut memberikan 2 (dua) kemungkinan akibat hukum yang bergantung pada penafsiran. Pertama, hapusnya Penjelasan Pasal tersebut diartikan bahwa terjadi kekosongan hukum terutama berkaitan dengan unsur “melawan hukum”. Hal ini membawa akibat hukum bahwa hakim harus melakukan penemuan hukum dengan melakukan penafsiran terhadap kekosongan hukum tersebut untuk diaplikasikan ke dalam perkara di pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Indah Nadilla, Elwi Danil, Yoserwan, “Eksistensi Perbuatan Melawan Hukum Secara Materiil (Materiele Wederrechtelijkheid) Dalam Arti Negatif Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, Unes Journal of Swara Justisia 7 no. 1 (2023) (April 2023): 140– 141]. Kedua, hapusnya Penjelasan Pasal tersebut diartikan bahwa sifat melawan hukum materiil dalam arti positif tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan yang berlaku hanyalah sifat melawan hukum dalam arti formil serta sifat melawan hukum materiil dalam arti negatif [Indah Nadilla, Elwi Danil, Yoserwan, “Eksistensi Perbuatan Melawan Hukum Secara Materiil (Materiele Wederrechtelijkheid) Dalam Arti Negatif Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, Unes Journal of Swara Justisia 7 no. 1 (2023) (April 2023): 139-140.]. Hal ini membawa akibat hukum bahwa Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan Terdakwa telah melanggar suatu hukum atau peraturan perundang-undangan dalam memenuhi unsur “melawan hukum” Pasal 2 UU PTPK dan hakim dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa meskipun perbuatan Terdakwa telah melanggar peraturan perundang- undangan apabila berdasarkan rasa keadilan di masyarakat perbuatan tersebut tidaklah lagi dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Adapun, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan a quo memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, hlm 73–76]: i. Bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang memperluas unsur melawan hukum sebagai materiele wederrechtelijkheid [Sifat melawan hukum 125 yang meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara formil, yaitu dalam pengertian onwetmatig, tetapi apabila menurut ukuran yang dianut dalam masyarakat, yaitu norma-norma sosial yang memandang satu perbuatan sebagai perbuatan tercela menurut norma sosial tersebut, di mana perbuatan tersebut telah melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan keharusan yang dianut dalam hubungan orang-perorang dalam masyarakat, maka dipandang bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum (wederrechtelijk)] telah melahirkan norma baru, yang memuat digunakannya ukuran-ukuran tidak tertulis dalam undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana; ii. Bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas, Mahkamah dalam Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 telah menguraikan bahwa secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam Pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan; dan iii. Bahwa suatu tindak pidana harus diatur terlebih dahulu berdasarkan prinsip nullum crimen sine lege stricta. Dalam konteks a quo, sifat melawan hukum materiil yang merujuk pada hukum tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat sebagai satu norma keadilan adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya sehingga Penjelasan Pasal 2 ayat (1) telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa warga negara memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti. d. Penjelasan Mahkamah Konstitusi tersebut sejatinya telah memberikan arahan bahwa unsur “melawan hukum” ini dapat memiliki makna yang terlalu luas dan dapat berdampak pada proses penegakan hukum yang tidak adil. Sekalipun kemudian, saat ini melawan hukum hanya bersifat formil. Namun, melawan hukum formil juga masih diatur secara luas hingga dapat saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bahkan bersifat di bawah peraturan daerah, seperti peraturan gubernur, peraturan 126 desa, dan sebagainya. Oleh karena itu, pengaturan dan pembatasan lebih lanjut mengenai unsur “melawan hukum” agar bisa memberikan jaminan kepastian hukum yang adil. e. Selain itu, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK mengalami perubahan berdasarkan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menghapus kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara”. Penghapusan terhadap kata “dapat” tersebut memberikan akibat hukum, yakni Pasal a quo merupakan tindak pidana materiil. Artinya, tindak pidana dianggap terjadi ketika mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara. Kerugian negara di sini dianggap sebagai actual loss, bukan potential loss sebagaimana rumusan UU PTPK sebelum adanya Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016. Adapun, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan a quo memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut [Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, hlm 111–115.]: i. Bahwa setelah Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan kata “dapat” tidak bertentangan dengan UUD 1945, DPR mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) yang di dalamnya memuat antara lain Pasal- Pasal yang mengatur mengenai pengembalian kerugian negara akibat kesalahan administratif yang terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, maka UU Administrasi pemerintahan, kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian negara dan adanya unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan tidak selalu dikenai tindak pidana korupsi ii. Bahwa kerugian negara menjadi unsur tindak pidana korupsi jika terdapat unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal adanya penyalahgunaan kewenangan, suatu perbuatan baru dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila berimplikasi terhadap kerugian negara (kecuali untuk tindak pidana korupsi suap, gratifikasi, atau pemerasan), pelaku diuntungkan secara melawan hukum, masyarakat tidak dilayani, dan perbuatan tersebut merupakan tindakan tercela. Dengan demikian bila dikaitkan dengan 127 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, maka penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanya perbuatan. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi. iii. Bahwa pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK membuat delik dalam kedua pasal tersebut menjadi delik formil. Hal itu menurut Mahkamah dalam praktik seringkali disalahgunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara, termasuk terhadap kebijakan atau keputusan diskresi atau pelaksanaan asas freies Ermessen yang diambil bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya sehingga seringkali terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan hal di atas, menurut Mahkamah, pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. f. Berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka terdapat pergeseran makna melawan hukum yang hanya terbatas pada melawan hukum formil. Namun, pembatasan melawan hukum formil tersebut dalam praktiknya juga tidak terbatas dan masih menimbulkan permasalahan hukum. Padahal sejatinya pembatasan oleh Mahkamah Konstitusi adalah untuk menciptakan jaminan kepastian hukum yang adil. C. Praktik Penegakan Hukum terhadap unsur “Melawan Hukum” dalam UU PTPK Dengan adanya Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Nomor 25/PUU- XIV/2016, maka terjadi perubahan peraturan termasuk paradigma yang berlaku didalamnya. Sifat melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) awalnya diartikan secara formil dan materil, maka setelah adanya Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006, sifat melawan hukum tidak lagi diartikan secara demikian dan digantungkan pada 128 penafsirannya. Selain itu, UU PTPK pada dasarnya merumuskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil. Namun, berdasarkan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, setidak-tidaknya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK menjadi delik materiil karena mengharuskan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Perubahan peraturan tersebut memberikan dampak terhadap aparat penegak hukum terutama dalam pembuktian dan hasil putusan pengadilan. Adapun, secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Dalam praktiknya, setelah Putusan MK tersebut, surat dakwaan jaksa penuntut umum cenderung mencantumkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar terdakwa dalam melakukan wujud perbuatan memperkaya diri [Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm 48]. Akhirnya terjadi keluasan penerapan unsur “melawan hukum” formal tetap dilakukan oleh jaksa penuntut umum tanpa batasan yang tegas [Berdasarkan instrumen hukum Jaksa Agung, hanya terdapat Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE- 003/A/JA/02/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi yang tidak menyentuh pembuktian unsur “melawan hukum” sama sekali]. Sehingga penerapan unsur melawan hukum dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bahkan bersifat administrasi dan tidak memiliki sanksi administrasi. Berikut beberapa contoh praktik penerapan unsur melawan hukum dalam beberapa perkara tindak pidana korupsi. i. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 28/PID.SUS- TPK/2023/PT.DKI. dengan Terdakwa Bety dengan Putusan MA 1498 K/Pid.Sus/2024 yang pada pokoknya tetap pada Putusan Pengadilan Tinggi a quo. Pada putusan tersebut, unsur melawan hukum dinyatakan terbukti karena perbuatan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN) Nomor PER- 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, PMK Nomor 53/PMK.02/2016 tentang Pengelolaan 129 Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 147/PMK.02/2018, POJK Nomor 43/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer, Keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI Nomor Kep/03/KOM/AS/XII/2012 dan Nomor Kep/91- AS/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance Code) PT ASABRI, Keputusan Direksi PT ASABRI Nomor Kep/19- AS/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Investasi PT ASABRI sebagaimana diubah dengan Peraturan Direksi PT ASABRI Nomor Per/06-AS/IV/2017 tanggal 20 April 2017, dan berbagai peraturan lain. Dalam kasus ini terlihat, bagaimana unsur melawan hukum dapat mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang dari bentuk Undang- Undang sampai dengan Peraturan OJK. Bahkan, Keputusan Direksi pun dapat menjadi patokan pemenuhan unsur melawan hukum. ii. Putusan PN Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd dengan Terdakwa SUHENDRO WIDYO RETNO, A.Md. yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MND dan diperbaiki oleh Putusan MA Nomor 7969 K/Pid.Sus/2024. Dalam putusan tersebut, unsur melawan hukum terbukti karena bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri PUPR Republik Indonesia Nomor: 04/PRT/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PUPR Republik Indonesia Nomor: 26/PRT/M/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PUPR Republik Indonesia Nomor: 04/PRT/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan kinerja Pegawai pada Kementerian 130 Negara/Lembaga. Dalam kasus ini, sekali lagi peraturan perundang- undangan yang dilanggar cukup beragam. iii. Putusan PN Jakarta Pusat 111/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst dengan Terdakwa PANJI AGUS MUTTAQIN sebagaimana telah berkekuatan hukum tetap dengan Putusan MA Nomor 5765 K/Pid.Sus/2024 yang menolak permohonan kasasi dan memperbaiki Putusan PT Jakarta Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI. Dalam perkara ini, unsur melawan hukum terbukti dengan adanya pelanggaran terhadap Standar Prosedur Operasional Jasa Lainnya Tahun 2012 Bab III Mengenai Operasional Jasa Lainnya, Perjanjian Kerjasama (PKS) Lampiran II Bank Mandiri dengan PT Ratu Baraka Sejahtera Nomor 8/PKS/RBS/VIII/2016 dan PKS R.05.Br.JMK/331/VIII/2016, dan Perjanjian Kerjasama (PKS) Lampiran II Bank Mandiri dengan PT Ratu Baraka Sejahtera Nomor 8/PKS/RBS/VIII/2016 dan PKS R.05.Br.JMK/331/VIII/2016. Dalam kasus ini, bahkan tidak ada undang-undang yang langsung menjadi sumber melawan hukum, namun dimulai dari SOP dan Perjanjian Kerjasama. Seharusnya pelanggaran perjanjian kerjasama merupakan ranah keperdataan, namun dalam konteks unsur melawan hukum pun dapat menjadi dasar pemenuhan unsur. iv. Putusan 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby dengan Terdakwa HENY WULANDARI, S.T. sebagaimana telah berkekuatan hukum tetap dengan Putusan MA Nomor 2744 K/Pid.Sus/2025 yang pada pokoknya memperbaiki Putusan PT Nomor 56/PID.SUS- TPK/2024/PT SBY yang membatalkan Putusan PN. Dalam kasus ini, unsur melawan hukum terpenuhi dengan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Direksi PT Industri Kereta Api (Persero) Nomor 28/SK/INKA/2015 tentang Kebijakan Prinsip-Prinsip Hubungan Antara Induk Perusahaan Dengan Anak Perusahaan PT Industri Kereta Api. Dengan berdasarkan peraturan tersebut dan bahkan Keputusan Direksi, unsur melawan hukum dapat terpenuhi. v. Putusan 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg dengan Terdakwa ISWANTO Bin KI AGUS ISMET sebagaimana telah berkekuatan hukum tetap dengan 131 Putusan MA Nomor 8206 K/PID.SUS/2024 yang pada pokoknya memperbaiki Putusan PT Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG. Unsur melawan hukum dalam perkara ini terpenuhi karena terdapat pelanggaran terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kedua pengaturan yang terkait pengadaan barang dan jasa tersebut bersifat sangat administratif, namun pelanggarannya juga dianggap dapat memenuhi unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. vi. Putusan MA Nomor 334K/Pid.Sus/2009, Terdakwa John Darwin Bin H. Malison terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan Keputusan Bupati OKU Selatan Nomor 77/Kpts/Keu/2004. vii. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk menguraikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur melawan hukum karena “Perbuatan penguasaan dan penggunaan lahan tanah kas desa tanpa izin ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma yang terdapat pada: a. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; b. Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten; c. Pasal 16 ayat 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah viii. Putusan MA Nomor 2070 K/Pid.Sus/2013 sebagaimana memperkuat Putusan PT DKI Jakarta Nomor 09/Pid/Tpk/2013/PT. DKI sebagaimana memperkuat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Nomor 132 45/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. Dalam unsur “melawan hukum” hakim mempertimbangkan bahwa sehingga permohonan pembiayaan PT Energi Spectrum layak diproses meskipun bertentangan dengan SK Direksi No.86, tanggal 24 September 2004. SK Direksi tersebut merupakan SoP dari perbankan yang berlaku secara internal. Sekalipun SK tersebut dipersyaratkan dalam UU Perbankan, namun titik tolak melawan hukum hanya berdasarkan SK Direksi seperti kasus ini juga banyak ditemui dalam praktik tindak pidana korupsi. b. Berdasarkan praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi tersebut, unsur melawan hukum formil dapat ditafsirkan secara luas dalam praktik penegakan hukum. Peraturan yang dilanggar juga luas tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan yang ada dalam hirarki sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pelanggaran juga meliputi Peraturan lain yang dibentuk berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam beberapa kasus di atas, dapat dilihat pelanggaran tersebut dilakukan terhadap Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan bahkan SK Direksi Perusahaan Perbankan. Pengaturan melawan hukum formil dalam arti luas ini dapat mengancam hak setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil karena pelanggaran- pelanggaran tersebut tidak memiliki batasan yang tegas. c. Diketahui bahwa terdapat 2 (dua) konsekuensi akibat adanya penghapusan terhadap Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Pertama, hapusnya Penjelasan Pasal tersebut diartikan bahwa terjadi kekosongan hukum terutama berkaitan dengan unsur “melawan hukum”. Hal ini membawa akibat hukum bahwa hakim harus melakukan penemuan hukum dengan melakukan penafsiran terhadap kekosongan hukum. Artinya, dalam kata lain, hakim yang mengadopsi pandangan ini tidak mengindahkan Putusan MK a quo yang berdasarkan pertimbangannya tidak menghendaki unsur “melawan hukum” untuk ditafsir secara materiil. Akan tetapi, oleh karena kewenangan hakim yang independen berdasarkan Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman, maka putusan hakim yang mempertimbangkan melawan hukum secara materiil tetaplah final and binding meskipun bertentangan dengan Putusan 133 MK. Adapun, berikut beberapa putusan yang tidak mengikuti Putusan MK tersebut: i. Putusan MA Nomor 103K/Pid/2007 atas nama Terdakwa Hasballah bin M. Taeb alias Roki; ii. Putusan MA Nomor 2065K/Pid/2006 atas nama Terdakwa Kuntjoro Hendrartono; dan iii. Putusan MA Nomor 2257/K/Pid/2006 atas nama Terdakwa Lim Kian Yin [Menurut hemat Penulis, paradigma menyampingkan Putusan MK ini cenderung lebih sering terjadi pada awal-awal Putusan MK tersebut dikeluarkan. Namun, seiring berjalannya waktu, MA mempertimbangkan berbagai perkara berdasarkan Putusan MK tersebut. Misalnya, Putusan MA Nomor 980K/Pid.Sus/2015 sebagaimana dijelaskan di bawah]. d. Kedua, hapusnya Penjelasan Pasal tersebut diartikan bahwa sifat melawan hukum materiil dalam arti positif tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan yang berlaku hanyalah sifat melawan hukum dalam arti formil serta sifat melawan hukum materiil dalam arti negatif. Hal ini membawa akibat hukum bahwa Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan Terdakwa telah melanggar suatu hukum atau peraturan perundang-undangan dalam memenuhi unsur “melawan hukum” Pasal 2 UU PTPK dan hakim dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa meskipun perbuatan Terdakwa telah melanggar peraturan perundang-undangan apabila berdasarkan rasa keadilan di masyarakat perbuatan tersebut tidaklah lagi dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Artinya, dalam kata lain, hakim yang mengikuti Putusan MK a quo hanya akan mempertimbangkan unsur melawan hukum secara formal dan materiil dalam arti negatif (meskipun dalam penerapannya jarang yang menerapkan unsur melawan hukum dalam arti negatif). Adapun, berikut beberapa putusan yang tidak mengikuti Putusan MK tersebut. i. Putusan MA 334 K/Pid.Sus/2009 atas nama Terdakwa John Darwin Bin H. Malison; ii. Putusan MA 980 K/Pid.Sus/2015 atas nama Terdakwa Hendra Saputra; dan 134 iii. Putusan MA 121 K/Pid.Sus/2020 atas nama Terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan. e. Berdasarkan preseden di atas, maka terdapat inkonsistensi, dualisme, dan penerobosan terhadap putusan pengadilan berkaitan dengan unsur “melawan hukum” pada Pasal 2 ayat (1) UU PTPK meskipun seiring berjalannya waktu. Selain permasalahan tersebut, terdapat putusan-putusan yang bersifat disparitas antara yang satu dengan yang lainnya sehingga pada tahun 8 Juli 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pedoman ini juga masih diragukan penerapan hukumnya oleh Peradilan dalam lingkup Mahkamah Agung. Oleh karena itu, pembatasan yang tegas dalam Undang- Undang menjadi hal yang wajib karena pedoman ini harus berlaku sejak penyidikan dan tidak hanya terbatas pada pemeriksaan sidang di pengadilan. D. Kesimpulan 1. Dari 3 (tiga) konvensi-konvensi internasional dan 10 (sepuluh negara) peringkat tertinggi Corruption Perception Index, tidak ada satupun peraturan yang menyerupai unsur delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Sehingga perlu ada evaluasi mendasar mengenai pengaturan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK tersebut. 2. Perubahan mengenai Pasal 2 ayat (1) dan 3 UU PTPK oleh MK belum mampu memberikan jaminan kepastian hukum, ketika masih banyak menimbulkan diskursus di penegakan hukum. Pasal 2 ayat (1) UU PTPK mengalami perubahan berdasarkan Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006, yakni tidak berlakunya lagi unsur “melawan hukum” secara materiil dalam arti positif, tetapi hanya berlaku dalam arti negatif dan secara formil. Namun, penerapan melawan hukum materiil masih dapat ditemui dalam penegakan hukum. Selain itu, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK mengalami perubahan berdasarkan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, yakni hapusnya kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara” yang memberikan implikasi Pasal a quo bukan lagi sebagai delik formil, melainkan delik materiil–harus ada kerugian keuangan negara (actual loss). 3. Setelah adanya Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006, hal ini memberikan dampak terhadap aparat penegak hukum terutama dalam pembuktian dan 135 hasil putusan pengadilan terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Jaksa penuntut umum cenderung mencantumkan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa, alih-alih membuktikan berdasarkan sifat melawan hukum secara materiil. Selain itu, terdapat berbagai Putusan Mahkamah Agung yang tidak mengikuti putusan MK pada awalnya, tetapi seiring waktu terdapat pula Putusan MA yang mengikuti Putusan MK sehingga tercipta inkonsistensi dan dualisme. Unsur melawan hukum juga cenderung dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang tidak masuk dalam hirarki Pasal 7 ayat (1) UU PUU, seperti Peraturan Gubernur, Keputusan Bupati, dan bahkan SK Direksi. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan dan pembatasan terhadap pemberlakuan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. 4. Dian Puji Simatupang A. Memperkaya Diri Sendiri atau Korporasi Merupakan Bentuk lnisiatif Sendiri yang Berkaitan dengan Suap, Tipuan, dan/atau Ancaman 1. Dalam perspektif hukum keuangan publik, memperkaya diri sendiri atau korporasi” harus memenuhi syarat kaitannya dengan pembuktian telah ada suap, tipuan, dan/atau ancaman dalam bentuk penerimaan dalam nilai uang yang didasarkan pada inisiatif sendiri, diterima sendiri, dan dibuktikan menguntungkan diri atau korporasi yang akan memberikan keuntungan kepada seseorang secara langsung. 2. Tidak benar jika dalam praktiknya kemudian, memperkaya diri sendiri atau korporasi dituduhkan dengan cara dilakukan dalam tugas jabatannya \-. secara bersama-sama dalam hubungan kedinasan, dilakukan dalam suatu prosedur korporasi yang tersistem, atau dituduhkan dengan secara memaksa karena melanggar prosedur atau syarat dalam suatu Keputusan tanpa adanya penerimaan dalam nilai uang dalam bentuk suap, tipuan, atau paksaan secara memaksa. 3. Suatu tindakan dan/atau perbuatan seseorang datam jabatan atau sistem dalam instansi pemerintah/korporasi tidak dapat dinyatakan memperkaya diri sendiri atau korporasi apabila telah dialokasikan dalam suatu Keputusan dan tindakan perbuatan yang sah melalui dasar hukum peraturan perundang- undangan dan/atau Keputusan yang sah sesuai dengan wewenang, 136 prosedur, dan memiliki alas hukum dan alas fakta yang memadai sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. 4. Upaya memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dalam hukum keuangan publik dan hukum administrasi negara selalu dikaitkan dengan niat dan itikad di luar kepatutan dan bayangan keuntungan sendiri dengan menggunakan caranya sendiri dalam bentuk penerimaan dan• penyerahan suap, menipu yang dibuktikan dari awal ada penerimaan sesuatu yang dialokasikan secara tertutup, serta adanya bentuk ancaman dan paksaan kehendak untuk memperoleh sesuatu yang didasarkan keinginannya pribadi. 5. Oleh sebab itu, memperkaya diri sendiri dan/atau korporasi tidak dapat didasarkan pada bukti seseorang melakukan Keputusan administrasi pemerintahan atau Keputusan korporasi yang salah wewenang, salah prosedur dan syarat, atau kurangnya atau salahnya alas hukum dan alas fakta yang memadai, tanpa ada bukti awal adanya penerimaan bagi seseorang atau korporasi dalam bentuk suap. tipuan yang dibuktikan penerimaan sesuatu yang tidak pernah dialokasikan dan diinisiasi sendiri. dan tidak ada alas hukum dan alas fakta yang menyakinkan memadai (reasonable assurance). 6. Dengan demikian, dalam praktik selama ini ada kecenderungan bias norma yang sangat dominan menyatakan memperkaya diri sendiri atau korporasi adalah tindakan apapun dipahami menambah, padahal suatu penambahan nilai uang yang didasarkan pada Keputusan dan/atau tindakan yang sah sesuai dengan wewenang, sesuai dengan prosedur, dan memiliki alas hukum dan alas fakta yang memadai tidak dapat dianggap sebagai bentuk memperkaya diri sendiri atau korporasi, tetapi jika sudah dialokasikan dan sah ditetapkan merupakan biaya atau hak yang harus dipenuhi sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. 7. Dalam hal suatu penambahan atau penerimaan bernilai uang ternyata ada potensi atau indikasi kekeliruan dalam syarat wewenang, prosedur atau syarat, alas hukum dan alas fakta sesuatu dengan peraturan dasarnya, tanpa adanya suap, tipuan, atau paksaan, tidak dapat dikatagorikan langsung sebagai bentuk atau cara memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, karena penyelesaian atas kekurangan atau kekeliruan 137 tersebut masih harus diselesaikan dalam pemeriksaan/pengawasan intemalnya agar segera dapat diselesaikan, dimitigasi, dan dikenakan sanksi dan pengembalian kerugiannya dengan mekanisme yang cepat dalam administrasi atau korporasinya sendiri. 8. Penambahan atau penerimaan dengan nilai uang menjadi memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi apabila terpenuhi syarat melawan hukum dalam bentuk suap, tipuan yang dibuktikan dengan adanya penerimaan bukan haknya, serta paksaan/ancaman permintaan sesuatu bemilai uang yang menjadi awal bukti pemeriksaan segi hukum keuangan publik adanya unsur memperkaya diri sendiri atau korporasi. 9. Sangat absurd dan menimbulkan diskresionalisasi penyimpangan apabila frasa memperkaya diri sendiri atau korporasi diberikan tafsiran bebas apapun atau tanpa adanya standar, kriteria, Batasan, dan prinsip pokok yang menjelaskan makna memperkaya diri sendiri atau korporasi. 10. Dengan demikian, memperkaya diri sendiri atau korporasi harus dapat ditetapkan kriteria hukumnya dalam bentuk pembuktikan telah ada: a. Permintaan untuk menerima atau memberikan sesuatu bernilai uang yang dilakukan atas inisiatif sendiri tanpa hak, tanpa adanya hubungan kedinasan, dan tanpa alas hak dan alas fakta yang transparan dan akuntabel; b. Keuntungan sendiri atau korporasi tersebut tidak pernah dicatat dan diakui dalam laporan perpajakan, sehingga disembunyikan untuk mengindari pemeriksaan, pengawasan, serta pengenaan pajak; c. keuntungan diri sendiri atau korporasi tidak pernah dilaporkan dan dikenakan pajak secara resmi dan tidak pernah dialokasikan sebagai biaya yang sah dalam anggaran korporasi atau tidak pernah diakui dalam laporan kekayaan pribadi seseorang; d. jika dugaan memperkaya diri sendiri atau orang lain dilakukan dalam tindakan dan/atau perbuatan Keputusan Perusahaan tidak dapat menjadi tanggung jawab direksi dan/atau komisaris, karena keduanya bukanlah subjek hukum; e. ketiadaan pencatatan dan pengakuan dalam laporan penambahan kekayaan seseorang atau korporasi merupakan petunjuk yang jelas dan 138 nyata seseorang atau korporasi menambah kekayaan dari hasil suap, tipuan, dan/atau paksaan ancaman. B. Dugaan Memperkaya Diri Sendiri atau Korporasi Didasarkan pada Diawali dengan Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Peraturan Perundang- undangan Badan atau Organisasinya Sendiri 1. Dugaan adanya memperkaya diri sendiri atau korporasi tidak dapat langsung didasarkan langsung meloncat atas penilaian peraturan perundang- undangan pidana, tetapi harus terlebih dahulu didasarkan pada penilaian awal pemeriksaan dan pengawasan badan atau organisasinya sendiri. 2. Dalam asas umum pemerintahan yang baik, keadilan bertumpu pada sikap tindak yang jelas tersistem atas hukum masing-masing, dan tidak ada di dunia ini hukum saling menyalip dan menegasikan dengan alasan apapun apalagi membawa alasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, padahal sistem hukum yang tidak jelas, tidak benar, dan penuh kesewenang- wenangan merupakan kejahatan yang lebih berbahaya dan menimbulkan kerusakan moral dengan stempel kekuasaan dan kewenangan. 3. Oleh sebab itu, dalam hal ada dugaan seseorang atau korporasi telah memperkaya dirinya atau korporasi, yang utama dilakukan adalah meminta laporan keuangan dan laporan kekayaan serta melakukan pemeriksaan investigatif secara mendalam oleh instansi asal dengan berkoodinasi dengan Sadan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai profil seseorang atau korporasi apakah benar telah menerima sesuatu bernilai uang dalam bentuk apapun. 4. Jika ada Keputusan dan/atau tindakan seseorang atau korporasi yang dalam pemeriksaan investigatif terdapat bukti awal menerima atau memberikan suap, menipu dengan adanya penerimaan yang tidak dilaporkan dan tidak dicatat, tidak dikenakan pajak, dan ada bentuk aliranꞏ uang dalam cara melawan hukum, instansi pengawas tersebut dapat langsung bersama BPK menyerahkan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan penyidikan. 5. Apabila ternyata pemeriksaan investigatif menunjukkan Keputusan dan/atau tindakan seseorang atau korporasi diduga terdapat kesalahan dalam bentuk kesalahan wewenang, prosedur, dan alas hukum alas faktanya, tanpa adanya suap, tipuan dan paksaan/ancaman, agar segera menyelesaikan dan menuntaskan dengan mekanisme instansi atau korporasi yang tersedia, termasuk di dalamnya penyelesaian kerugian apabila memang ada kerugian 139 sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 Tahun 2016. 6. Tidak tepat sesuai sistem hukum dan asas umum pemerintahan yang baik, aparat penegak hukum langsung bertindak dan memaksakan kehendaknya masuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas dugaan memperkaya diri sendiri atau korporasi tanpa didukung laporan sistem pengawasan intern instansi atau korporasi, serta tidak didukung bukti permulaan yang cukup dalam bentuk laporan keuangan atau petunjuk kuat yang telah memadai adanya modus atau bentuk memperkaya diri sendiri atau korporasi dalam bentuk suap/tipuan/paksaan ancaman. 7. Segala bentuk langsung aparat penegak hukum ke dalam pemeriksaan atau pengawasan memperkaya diri sendiri tanpa adanya dukungan laporan sistem pengawasan intern instansi atau korporasi, serta tidak didukung bukti permulaan yang cukup dalam bentuk laporan keuangan atau petunjuk kuat yang telah memadai adanya modus atau bentuk memperkaya diri sendiri atau korporasi dalam bentuk suap/tipuan/paksaan ancaman adalah prematur dan bertentangan dengan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. C. Kerugian Negara berkaitan dengan Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Korporasi yang Nyata dan Pasti 1. Sampai pada 2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 Tahun 2016 banyak tidak dipatuhi aparatur penegak hukum maupun auditor, sehingga tetap menjadikan potensi kerugian keuangan negara bahkan potensi perekonomian negara sebagai kerugian negara yang nyata dan pasti. 2. Pengingkarah apparat penegak hukum dan auditor terhadap sifat kerugian negara yang nyata dan pasti sesuai dengan Pasal 1 angka 22 Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, tidak hanya merusak badan dalam sistem hukum, tetapi jiwa atau ruh sistem hukum keuangan negara menjadi sangat tidak pasti, berisiko hukum tinggi, tidak ada keadilan, bahkan cenderung menciptakan ketakutan dalam mengelola keuangan negara. 3. Alih-alih melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 Tahun 2016, aparat penegak hukum dan auditor menyatakan kerugian negara dapat berupa apapun tidak hanya uang, surat berharga, atau barang yang . dimiliki negara dalam pencatatan dan pengakuan dokumennya, tetapi apapun yang 140 sedang dikuasai, dibiayai, digunakan, atau dibayarkan pihak lain dalam wilayah negara Republik Indonesia oleh siapapun, tanpa memahami sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya. 4. Memperkaya diri sendiri atau korporasi yang tidak jelas kriterianya juga lahiur dari merugikan keuangan negara yang meluas, melebar, dan bertebaran tanpa ada Batasan dan kriteria apapun sepanjang seseorang atau koprorasi melakukan perbuatan dan/atau tindakan di wilayah Republik Indonesia, hakikatnya merupakan kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara, tidak peduli dalam ranah hukum perdata, ranah hukum administrasi, atau ranah hukum korporasi. 5. Dalam faktanya, di Indonesia dalam menyelesaikan masalah hukum apapun ternyata hanya dianggap benar dan tepat jika diselesaikan dalam hukum pidana, khususnya hukum pidana korupsi, semua kekurangan pembayaran perpajakan, kekurangan pembayaran bea masuk impor ekspor, melakukan dumping, melakukan kerusakan lingkungan, melakukan Keputusan direksi yang tidak prosedur, melakukan perhitungan bangunan yang salah, atau menagih utang atas beban APBN semuanya dapat dianggap sebagai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang akhirnya kerugian itu berpindah menjadi memperkaya diri sendiri atau orang lain. 6. Di Indonesia, meskipun ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 dan 62 Tahun 2013, dalam praktiknya pada peraturan perundang-undangan tidak diikuti karena keuangan negara tetap hanya pada APBN, tidak menjadikan keuangan BUMN dikelola dengan cara APBN, karena aneh jika ada keuangan negara dikelola dengan cara Perusahaan, sama anehnya mengelola Perusahaan dengan cara APBN. 7. Ketidakpastian hukum dalam pemaknaan keuangan negara dan perekonomian negara membawa ketidakpastian pada segala hal termasuk meminta BUMN tidak merugi. Di dunia, tidak ada Perusahaan yang menginginkan laba dengan memperketat regulasi publiknya, pilihannya adalah: (a) Jika BUMN mau untung: Less Regulation, More Profit, Strong Privat. (b) Jika BUMN mau laksanakan kegiatan negara: More Regulation, Less Profit, Strong Public. 141 (c) Tidak bisa BUMN mau untung, tetapi minta laksanakan misi kegiatan negara, tidak ada di dunia manapun minta untung terus tetapi beban negara pindahkan ke korporasi. 8. Dengan demikian, memperkaya diri sendiri atau korporasi bukanlah akibat dari kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara, tetapi akibat dari iniiatif yang dilakukan seseorang atau korporasi dalam bentuk tindakan meminta untuk menerima atau memberikan suap, menipu dengan suatu bukti adanya penerimaan sesuatu bernilai uang, dan/atau ancaman untuk memberikan sesuatu bernilai uang. 9. Tidak benar secara hukum keuangan publik dan best practice di negara lain, memperkaya diri sendiri atau korporasi adalah suatu akibat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, misalnya tidak membayar pajak kepada negara bukanlah bentuk kerugian negara jika tidak pernah• ditagihkan oleh negara secara resmi oleh badan yang berwenang, tidak membayar bea impor bukanlah memperkaya Perusahaan jika tidak pernah negara melalui instansi resmi menagihnya, bagaimana mungkin seseorang atau korporasi memperkaya dirinya sendiri atau korporasi jika instansi atau• badan resmi negara yang seharusnya menagihnya tidak pernah menyatakan adanya kerugian pada dirinya. Bagaimana mungkin juga negara sebagai pemegang saham dalam suatu Perusahaan negara menyatakan ada seseorang atau korporasi menguntungkan secara melawan hukum apabila laporan keuangan maupun laporan kekayaannya sah dan diterima memadai. 10. Ketidakpastian norma ini akhimya membawa banyak ketidakadilan tidak hanya bagi hak warga negara Indonesia, tetapi pada hak dan martabat kehidupannya yang secara konstitusional diabadaikan, oleh sebab itu pembatasan pemaknaan unsur “memperkaya diri sendiri atau korporasi” menjadi tidak hanya perlu dibatasi, sebaiknya dihapuskan dan diganti sepanjang terdapat unsur suap, tipuan dan ancaman yang dibuktikan penerimaan atau pemberian secara melawan hukum. 5. Chairul Huda 1. Bahwa persoalan pokok yang dimohonkan disini berkaitan dengan frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana 142 dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga dimohonkan untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau setidak- tidaknya dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi secara terbatas, sepanjang tidak dimaknai secara tertentu sebagaimana dimohonkan. Sejauh pengamatan saya sebagai Ahli Hukum Pidana, benar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dalam praktek hukum kerapkali telah dimaknai sedemikian rupa sehingga telah bertentangan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum dan tidak memberikan perlindungan terhadap individu yang menjalankan hak asasinya, sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI tahun 1945. Hal ini dikarenakan penafsiran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan hakim terhadap ketentuan tersebut, sangat tidak adil, sangat lentur, sehingga tidak memberikan kepastian hukum, bahkan cenderung telah ditafsirkan secara sewenang-wenang dengan tujuan semata-mata mencari celah untuk memidana seseorang, yang boleh jadi hal itupula yang dialami oleh Para Pemohon prinsipal perkara ini; 2. Bahwa Romli Atmasasminta mengindentifikasi ada empat masalah tentang tafsir Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tlpikor (RomIi Atmasasmita, “Evaluasi UU Tipikor”, Koran Jakarta, edisi 16 November 2024), yang membuktikan UU Tipikor tidak lagi mengadung kepastian hukum bagi para pencari keadilan sehingga telah menimbulkan ketidakadilan, yaitu: a. Kurangnya pemahaman secara utuh atas UU Tipikor secara keseluruhan, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 yang telah menjadi “trade mark” UU Tipikor diantara 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor; b. Praktek peradilan sampai saat ini belum memberikan kepastian dan keadilan terhadap terdakwa tipikor, baik terhadap terdakwa orang perseoangan secara umum atau orang lain yang terlibat di dalam perkara tipikor maupun terdakwa dalam jabatan selaku penyelenggara negara; 143 c. Masih terdapat ketidakpastian hukum mengenai penafsiran unsur secara melawan hukum, unsur menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan atau jabatan, yang merujuk pada kedudukan atau jabatan penyelenggara negara, termasuk tidak terbatas pada seorang presiden; d. Unsur kerugian keuangan negeri atau perekonomian negara dalam praktek penuntutan dan pemeriksaan perkara tipikor dalam sidang Pengadilan Tipikor dan telah terbukti dengan putusan MK RI telah menimbulkan perluasan kewenangan lembaga yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara sekalipun di dalam UUD 45 telah ditegaskan bahwa kewenangan hanya berada pada BPK RI, ditambah lagi dengan SE MA RI tahun 2016 yang menyatakan bahwa, hakim yang memimpin sidang perkara tipikor dapat menentukan perhitungan kerugian keuangan negara. Bahwa selain itu, Menurut saya sebagai Ahli Hukum Pidana, di antara penafsiran-penafsiran Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang tidak adil, tidak menjamin kepastian hukum atau semena-mena dimaksud, yang mempunyai relevansi dengan permohonan pengujian undang-undang (judicial review) dalam perkara ini antara lain adalah: a. Bahwa dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak harus dapat dibuktikannya seseorang telah “memperkaya” atau “menguntungkan” diri sendiri, tetapi karena ketentuan pidana tersebut dirumuskan secara alternatif sehingga dapat saja diterapkan ketika seseorang dipandang telah “memperkaya” atau “menguntungkan” orang lain atau suatu korporasi, tanpa memperhatikan lebih jauh tentang afiliasi atau keterkaitan subjektif antara pelaku dengan orang lain atau korporasi tersebut. Dengan demikian, sepanjang dipandang memperkaya atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, seseorang yang tidak memperoleh pertambahan kekayaan sama sekali (memperkaya diri sendiri) atau tidak mendapatkan keuntungan apapun (menguntungkan diri sendiri) terkait hal itu, dapat saja kemudian dipandang telah melakukan tindak pidana korupsi; b. Bahwa frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dapat terpenuhi sekalipun tidak ada kausalitasnya dengan 144 kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang dipandang telah terjadi. Dengan kata lain, antara pertambahan kekayaan yang diperoleh atau keuntungan yang didapat tidak harus berasal dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga antara unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dengan unsur “kerugian keuangan negara atau perekonomian negara” merupakan unsur yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tidak tergantung satu sama lain, karena tidak berada dalam konteks kausalitas. Dengan demikian, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara bukan sebagai akibat yang dilarang yang timbul karena seseorang telah memperkaya diri secara tidak sah atau seseorang berbuat sesuatu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yang tidak semestinya (illegal enrichment), tetapi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dipandang hanya sebagai penyebab (causa) semata seseorang dipidana karena telah melakukan tindak pidana korupsi; c. Bahwa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dapat terpenuhi sekalipun tidak sedikitpun berkurangnya uang, barang atau surat berharga milik negara yang nyata dan pasti jumlahnya (actual loss}, tetapi sema-mata sebagai proyeksi yang begitu tingginya tentang kemungkinan timbulnya beban tertentu bagi negara, atau proyeksi pendapatan negara yang belum diterima sekalipun hal itu belum pernah ditagihkan oleh pejabat yang berwenang (potential loss), telah dianggap sebagai kerugian keuangan negara atau perekonomian negera. Dengan demikian, unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak harus nyata dan pasti, tetapi dapat spekulatif dan proyektif semata. 3. Bahwa dalam Hukum Pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana tidak cukup sekedar bahwa perbuatan tersebut “tatbestandmassigkeit” atau memenuhi unsur-unsur pasal yang menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, tetapi harus diyakini benar bahwa perbuatan dimaksud “wesenschau” dengan yang dituju oleh pembentuk undang-undang, yaitu dilihat dari sifatnya (dem wesen nach) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang 145 melakukannya, sebagaimana dikemukakan oleh H. B. Vos (H.B. Vos, Leerboek van het Nederlandsch Strafrecht, Haarlem: Tjeenk willink & Zoom, 1947). Dengan demikian, sekalipun dirumuskan secara alternatif, unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, bukan berarti dapat diartikan bahwa sepanjang salah satu alternatifnya telah terpenuhi, maka hal itu dipandang telah wesenschau” dengan unsur-unsur tindak pidana tersebut. Adalah sama sekali tidak logis jika seseorang dengan sengaja (opzettelijke) melakukan tindak pidana korupsi yang berakibat pada timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, sementara dirinya tidak mendapatkan benefit sama sekali. Ancaman pidana yang berat bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, terlebih bagi tindak pidana korupsi yang berdampak pada keuangan negara atau perekonomian negara, yang kerap dipandang extra ordinary crime karena mencurangi hak- hak ekonomi dan sosial masyarakat, menyebabkan secara logika setiap mereka yang berkesempatan melakukannya mengadakan “kalkulasi” tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapinya. Dalam literatur, faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab kejahatan, yang hal ini tentunya juga menjadi motivasi utama mengapa orang melakukan tindak pidana korupsi, termasuk tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor. Dengan demikian, perlu penilaian yuridis (juridical judgment) terhadap kata “atau” yang disebutkan dua kali dan ditempatkan dalam frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, yaitu antara kata “atau” diantara istilah “memperkaya diri sendiri” dengan istilah “memperkaya orang lain atau suatu korporasi”, dan kata “atau” dalam frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, yaitu antara kata “atau” istilah “menguntungkan diri sendiri” dengan “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”, dan tidak cukup menilainya secara linguistik (language perspective). Jika Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak harus dapat dibuktikannya seseorang telah “memperkaya” atau “menguntungkan” diri sendiri, tetapi karena ketentuan pidana tersebut dirumuskan secara alternatif sehingga dapat saja diterapkan ketika seseorang dipandang telah “memperkaya” atau “menguntungkan” 146 orang lain atau suatu korporasi, maka hal itu semata-mata merupakan game of language dari penyidik, penuntut umum, ataupun hakim. Padahal ada perbedaan signifikan antara cara pandang Ahli Hukum dengan Ahli Bahasa dalam memaknai undang-undang, terlebih unsur-unsur pasal tentang tindak pidana; 4. Bahwa dari persepektif yuridis dengan mengacu pada prinsip-prinsip hermeneutika, seperti yang diajarkan Friedrich Schleiermacher (Grundliniender Grammatik, Hermeneutik und Kritik; 1808), dimana rumusan undang-undang harus dipahami konteks, sejarah, dan sosial budaya yang melahirkan teks dimaksud. Dalam hal ini, kata “atau” yang ditempatkan dalam frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, yaitu antara istilah “memperkaya diri sendiri” dengan istilah “memperkaya orang lain atau suatu korporasi”, dan kata “atau” dalam frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, yaitu antara istilah “menguntungkan diri sendiri” dengan “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”, harus dipandang secara kontekstual sebagai konjungsi subordinatif yang tidak memiliki status sintaksis yang sama. Dalam hal ini, antara istilah “memperkaya diri sendiri” atau “menguntungkan diri sendiri” tidak memiliki kwalitas yang sebanding dengan istilah (memperkaya) “orang lain” atau “suatu koporasi”. Dengan kata lain, perbuatan “memperkaya diri sendiri” atau “menguntungkan diri sendiri” tidak mempunyai kwalitas yang sama dalam sintaksis dengan perbuatan memperkaya “orang lain atau suatu koporasi” dan “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”. Kata “atau” yang ditempatkan dalam frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, yaitu antara istilah “memperkaya diri sendiri” dengan istilah “memperkaya orang lain atau suatu korporasi”, dan kata “atau” dalam frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, yaitu antara istilah “menguntungkan diri sendiri” dengan “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” sama sekali bukan bukan konjungsi koordinatif dengan sintaksis yang sederajat. Melainkan terdapat makna “ketergantungan”, yang secara historikal telah diisiratkan pembentuk undang- undang, sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan aquo, mulai dari Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1950 sampai dengan UU Tipikor yang berlaku saat ini, perbuatan yang dilarang dalam 147 Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor adalah perbuatan yang pasti dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri, ataupun juga tetap dipandang sebagai tindak pidana korupsi ketika dilakukan untuk memperkaya atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi. Dengan demikian, perbuatan “memperkaya orang lain atau suatu korporasi dan karenanya juga perbuatan menguntungkan orang lain atau suatu koporasi memiliki makna sebagai memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri “secara tidak langsung”, tetapi melainkan melalui “orang lain atau suatu korporasi”. Oleh karena itu, kata “atau” dalam istilah”memperkaya diri sendiri” dan “menguntungkan diri sendiri” dapat diartikan sebagai kumulatif dengan memperkaya “orang lain atau suatu korporasi” dan menguntungkan atau orang lain atau suatu korporasi”, atau diartikan sebagai suatu alternatif jika dipenuhi persyaratan tertentu, yaitu orang lain itu atau suatu korporasi itu memiliki keterkaitan dengannya. Misalnya, orang lain itu merupakan anggota keluarga atau kerabatnya, ataupun anggota kelompok atau partainya. Demikian pula dengan korporasi yang diperkaya atau diuntungkan, tentu terafiliasi dengannya, baru dapat dikatakan kata “atau” dimaksud memiliki sifat alternatif (konjungsi koordinatif) dalam frasa dimaksud. Argumentasi di atas berkesesuaian dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor itu sendiri, dimana kata “atau” dirumuskan secara berulang untuk memisahkan istilah “memperkaya diri sendiri”, “orang lain” dan “suatu korporasi”. Jika hal itu memang dimaksudkan sebagai konjungsi koordinatif maka rumusannya hanya dihubungkan dengan tanda baca koma (“,”) antara istilah “memperkaya diri sendiri” atau menguntungkan diri sendiri” dengan istilah “orang lain atau suatu korporasi”; 5. Bahwa, memang benar jika dikatakan konstruksi di atas merupakan suatu penafsiran belaka (kata “atau” diartika sebagai konjungsi subordinatif), yang boleh jadi dapat dipandang sama kuatnya dengan jika menafsirkan hal itu sebagai suatu rumusan yang altenatif belaka (“atau” konjungsi koordinatif). Namun perlu diperhatikan konstruksi penafsiran hukum seperti dikatakan EA Kellaway, “The Meaning of Laws has Troubled Jurists” (EA Kellaway “Problems of legal interpretation and related jurisprudence of England and South Africa” dalam Principles of Legal interpretation of statutes, contracts and wills, (Durban: Butterworths, 1995). Dalam hal ini penafsiran yang 148 “terpaksa” dilakukan dalam menerapkan hukum bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, tetapi justru merupakan sumber masalah. Kesulitan ini yang kemudian diselesaikan dengan berbagai metode penafsiran, yang secara historis sebenarnya telah dilakukan sejak masa “the Les Ouodecim Tabularum” (The of 12 Law), sekitar 450 SM. Hal ini dikarenakan seperti dikatakan Devenish, this theory does not assume that the expressed intention is equivalent to the authentic intention of legislature (G. E. Devenish. Interpretation of Statutes, (Wetton: Juta & Co, Ltd., 1992) Artinya, teks hukum atau rumusan undang- undang terkadang tidak selalu mencerminkan kehendak dari pembentuknya. Penegak hukum dan hakim harus menemukan hukumnya, diantara norma tekstual dimaksud. Meskipun bahasa merupakan satu-satunya alat bagi pembentuk undang-undang untuk menyatakan kehendaknya, akan tetapi tidak selamanya pembentuk undang-undang dapat melakukan hal ini dengan baik. Seperti juga rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, yang bisa jadi dimaknai sekedar adanya perbuatan memperkaya orang lain atau suatu korporasi, atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, telah dapat dipandang sebagai tindak pidana korupsi. Hal itu sekedar yang dirumuskan dalam pasal-pasal tersebut sebagai “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, sehingga maksudnya boleh jadi tidak memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, tetapi memperkaya atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yang terafiliasi baginya. Pada kenyataannya tidak dapat dinafikkan keterbatasan pembentuk undang-undang untuk menyampaikan maksud dengan bahasa yang singkat, jelas dan tidak bisa ditafsirkan secara berlain- lainan. Oleh karenanya diperlukan metode penafsiran subyektif tentang original intent (baca kehendak), sehingga penelusuran sejarah perumusannya dimana termaktub maksud sesungguhnya dari para pembentuk undang-undang; 6. Bahwa dengan demikian, maka sejatinya unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, harus dipahami bahwa “memperkaya diri sendiri” atau “menguntungkan diri sendiri” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor adalah perbuatan yang dapat dilakukan secara langsung, maupun 149 tidak langsung, yaitu melalui perbuatan “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” atau “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”. Untuk itu, berkesesuaian dengan dalil Pemohon, bahwa sejatinya penerapan Pasal 2 ayat (1) da Pasal 3 UU Tipikor hanya mungkin terjadi jika telah ternyata adanya perbuatan menerima suap (passieve omkoping), yang dilakukan pembuat, baik secara langsung oleh dirinya sendiri, maupun secara tidak langsung melalui orang lain, baik orang perseorangan (natuurlijke persoon) maupun suatu korporasi (korporatie). Sama sekali tidak mungkin, dan tidak logis jika pembentuk undang-undang, dengan memahami dari segi konteks, sejarah, sosial dan budaya yang melingkupi perumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, jika dimaksudkan bahwa cukup ketika seseorang terbukti “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” atau “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” telah dipandang “wesenschau” dengan yang dituju oleh pembentuk undang-undang, yaitu dilihat dari sifatnya (dem wesen nach) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya. Penafsiran yang menyatakan antara perbuatan “memperkaya diri sendiri” dan “menguntungkan diri sendiri” dapat diartikan sebagai alternatif yang bersifat koordinatif dengan perbuatan “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” dan “menguntungkan atau orang lain atau suatu korporasi”, hanya karena diantara idom-idom tersebut dipisahkan dengan kata “atau”, merupakan tafsiran yang bukan hanya tidak logis, tetapi juga tidak adil karena bertentangan dengan konteks, sejarah, sosial dan budaya terkait dengan hakekat tindak pidana korupsi, yang merupakan perbuatan yang “corruption”, suatu perilaku busuk untuk merusak tatanan (corrumpere-Latin) dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi; 7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, menurut pendapat saya sebagai Ahli Hukum Pidana, frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dinyatakan konstitusional bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai bahwa pelaku mendapatkan pertambahan kekayaan atau keuntungan sebagai penerimaan suap bagi dirinya sendiri secara langsung, maupun penerimaan suap secara tidak langsung melalui orang lain atau korporasi. Oleh karena itu, perbedaan pokok Pasal 2 ayat (1) da Pasal 3 UU Tipikor dengan pasal-psal suap (Pasal 150 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a atau b UU Tipikor) ataupun gratifikasi (Pasal 12B UU Tipikor), terletak pada akibatnya. Dalam mana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berakibat pada kerugian keuangan negara, yang sebagian atau seluruhnya diterima sebagai tambahan kekayaan atau keuntungan yang diterimanya secara langsung maupun tidak langsung melalui orang lain, sedangkan pasal-pasal suap dan gratifikasi sama sekali tidak berdampak pada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan kata lain, sumber suap atau gratifikasi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor adalah keuangan negara, sehingga hal itu merupakan sebab (causa) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonpmian negara. Sedangkan dalam penerapan perkara suap murni, atau pemberian gratifikasi sama sekali tidak ada kaitannya dengan kerugian keuangan negara; 8. Bahwa dengan menafsirkan frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana tersebut di atas, sehingga pelaku delik ini harus mendapatkan pertambahan kekayaan atau keuntungan sebagai penerimaan suap bagi dirinya sendiri secara langsung, maupun penerimaan suap secara tidak langsung melalui orang lain atau korporasi, maka pasal tersebut akan prinsip keadilan, kepastian hukum dan tidak memberikan perlindungan terhadap individu yang menjalankan hak asasinya, sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah dengan memberi tafsir konstutional atas pasal dimaksud telah dengan serta mencegah terjadinya kesewenang- wenangan. Seperti dikatakan Lord Alferd Dening: “Keadilan tidak dapat dilihat. Keadilan bukan sesuatu yang bersifat sementara melainkan sesuatu yang bersifat abadi. Keadilan bukan hasil dari akal (intellect) melainkan hasil dari jiwa (spirit). Keadilan merupakan sesuatu yang oleh anggota masyarakat yang berbudi lurus (right minded), yaitu mereka yang mempunyai jiwa yang tepat (right spirit) adalah pantas dan patut”. Adalah pantas (benar secara logika) dan patut (benar secara moral) jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai mereka yang memiliki jiwa yang tepat, berbudi lurus, secara kompeten memberi tafsir yang konstitusional tentang Pasal 2 ayat (1) 151 dan Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana diuraikan di atas, untuk mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dapat diteruskan. 6. Romli Atmasasmita Kesediaan saya sebagai Ahli didasarkan atas pertimbangan, pertama pengalaman saya selaku Ketua Tim Penyusun UU Tipikor 1999, dan kedua, pengalaman saya sebagai Ahli pada beberapa perkara korupsi dan pengamatan saya selaku Akademisi Hukum terhadap Praktik Peradilan Pidana Tipikor. Berdasarkan kedua pertimbangan tersebut di atas, saya menyimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) masalah hukum di dalam Penyusunan Rancangan UU Tipikor 1999 dan Praktik Penerapan Hukum atas Ketentuan UU Tipikor 1999 atas Fakta Kasus Korupsi. Kedua masalah hukum terkait UU Nomor 31 tahun 1999 yang diubah UU Nomor 20 tahun 2001 (“UU Tipikor”) adalah sebagai berikut: (1) Perumusan dan Penafsiran hukum atas ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ketentuan Pasal 3 UU Tipikor, dan (2) Majelis Hakim Tipikor tidak melaksanakan UU nomor 46 tahun 2009 sebagaimana mestinya khusus mengenai wewenang Pengadilan Tipikor. Ad (1) Perumusan dan Penafsiran hukum atas ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor Perumusan ketentuan mengenai perbuatan pidana yang disebut Tindak Pidana Korupsi oleh pembentuk UU tahun 1999/2000 sengaja dibedakan dalam dua subjek dan objek yaitu, ketentuan Pasal 2 ayat (1) ditujukan terhadap setiap orang selain Penyelenggara Negara dan Pasal 3 khusus ditujukan terhadap Penyelenggara Negara. Perbedaan dua subjek hukum tersebut sengaja dilakukan dengan maksud dan tujuan bahwa Tindak Pidana Korupsi yang dilabelkan sebagai tindak pidana luar biasa atau extra-ordinary crimes merupakan Tindak Pidana Korupsi yang mencerminkan hubungan sebab-akibat antara Penyelenggara Negara dan Pihak Ketiga/Swasta. Jika diteliti ke 30 (tiga puluh) jenis Tindak Pidana Korupsi dalam UU Tipikor 1999/2001 terdapat jenis tindak pidana korupsi suap, penggelapan dalam jabatan, gratifikasi dan tindak pidana suap dengan segala variannya (lihat Pasal 12 huruf a s/d huruf 1). Mengenai objek tindak pidana korupsi dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dibedakan dengan ketentuan lainnya diantara ke 30 jenis tindak pidana korupsi, 152 yaitu khusus terhadap pelakunya (Subjek, Penyelenggara Negara atau Pihak Ketiga/Swasta) dan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Perlu diketahui bahwa, di dalam rumusan ketentuan pidana UU Tipikor 1999/2001 khususnya pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, unsur kesalahan hanya dirumuskan dalam bentuk kesengajaan. Unsur kesalahan dalam Pasal 3 sudah jelas terlihat dalam rumusannya, yaitu “dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain…dst”, sementara pada Pasal 2 ayat (1) walaupun tidak dirumuskan secara explisit verbis seperti Pasal 3 namun dengan rumusan “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri…dst” dimaksudkan bahwa unsur kesalahannya adalah dalam bentuk kesengajaan (met opzet). Unsur kesengajaan tersebut terlihat dari digunakannya kata kerja aktif (melakukan perbuatan memperkaya diri…). Digunakannya kata kerja aktif sebagai pengganti unsur kesengajaan secara explisit verbis memiliki contoh yang cukup banyak di KUHP, misalnya dengan kata-kata “membuat”, “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”, “memaksa” dst. Dengan rumusan “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan” yang ada pada Pasal 2 ayat (1) tersebut, maka harus jelas bahwa perbuatan yang dilakukan harus: (1) disengaja untuk mendapatkan kekayaan, dan (2) perbuatan yang dilakukan tersebut harus bersifat melawan hukum (wedderechtelijkeheid). Dengan kata lain pelaku harus memiliki niat untuk mendapatkan keuntungan, dan perbuatan yang akan dilakukan adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, baik melawan hukum dalam artian melanggar peraturan perundang-undangan maupun perbuatan yang bersifat tercela lainnya. Hal yang sama pada prinsipnya juga berlaku untuk Pasal 3. Hanya saja khusus untuk Pasal 3 ini perbuatan yang dilakukan harus dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatannya, atau dengan kata lain dilakukan oleh seorang yang memiliki jabatan atau penyelenggara negara, dan menyalahgunakan jabatan tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu badan. Kedua pasal tersebut tidak disusun oleh Tim Perumus UU Tipikor 1999 namun diambil dari Pasal 1 huruf a dan b UU Tipikor 1971. Perubahan yang dilakukan oleh Tim Perumus UU Tipikor 1999 hanyalah menambahkan kata “dapat” pada unsur 153 kerugian keuangan dan perekonomian negara sehingga lebih jelas bahwa kedua delik ini adalah delik formil. Hal yang penting untuk dicatat adalah bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor ini menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XIV/2016 dinyatakan “bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” dan Mahkamah menyatakan bahwa delik pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor adalah delik materil dan kerugian keuangan negara itu sudah terjadi atau nyata dan pasti. Saya sebagai Ahli yang juga mantan Ketua Tim Perumus UU Tipikor 1999 pada saat menyusun UU tersebut memahami bahwa unsur perbuatan kedua delik ini sudah jelas, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan. Karena kami memahami sejarah kedua pasal ini sejak tahun 1957, yaitu dimaksudkan untuk mencegah adanya orang-orang yang memperkaya diri secara tidak sah, sesuai dengan penjelasan-penjelasan pasal serupa sebelumnya serta bagaimana kedua pasal tersebut dipraktikkan. Tidak ada maksud dari Tim Perumus untuk dapat memidana setiap perbuatan yang di kemudian hari ternyata merugikan keuangan atau perekonomian negara karena adanya kesalahan administrasi atau kelalaian semata. Itu juga yang menyebabkan Tim Perumus menambahkan kata “dapat” dalam kedua pasal ini. Karena kami melihat perbuatan korupsi bukan persoalan kerugian keuangan negara namun perbuatan memperkaya/mendapatkan keuntungan secara melawan hukum. Pentingnya unsur memperkaya/menguntungkan ini sebagai unsur tujuan dari perbuatan mewarnai jiwa UU ini secara keseluruhan. Hal ini bisa terlihat dari pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dinyatakan sebesar-besarnya harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (2)), kewajiban pelaku untuk memberikan keterangan tentang harta bendanya termasuk harta benda istri atau suami dan anak (Pasal 28), kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka (Pasal 29), kewajiban bagi terdakwa untuk memberikan keterangan seluruh harta bendanya, termasuk harta benda istri atau suami dan anak maupun korporasinya baik yang diduga berhubungan dengan perkara yang didakwakan (Pasal 37A) maupun yang tidak didakwakan (Pasal 38A mengenai pembalikan beban pembuktian). Bahkan UU ini juga memberikan kewenangan kepada penegak 154 hukum untuk menggugat secara perdata harta benda terpidana yang diduga berasal dari korupsi setelah putusan (Pasal 38C). Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan pentingnya unsur kekayaan/keuntungan sebagai tujuan dari perbuatan yang dilakukan. Dengan pengaturan-pengaturan yang demikian, aparatur hukum termasuk Hakim Tipikor harus sangat hati-hati dan teliti untuk membedakan mana perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau sengaja dengan maksud, dan perbuatan yang dilakukan dengan kelalaian terlepas dari seberapa besar nilai kerugian keuangan negara tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, di dalam praktiknya, kedua pasal ini ternyata telah menimbulkan banyak persoalan. Pasal-pasal ini tidak lagi ditafsirkan dan diterapkan sebagaimana maksud Tim Perumus UU Tipikor 1999. Kini seakan-akan jika ada kerugian keuangan negara, maka sudah langsung dikatakan sebagai korupsi tanpa melihat lagi apakah benar perbuatan yang dilakukan memang dimaksudkan untuk mendapatkan kekayaan atau keuntungan secara tidak sah, dengan cara-cara yang curang atau tidak. Hal ini menurut saya menjadi memprihatinkan karena menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentunya juga berdampak pada perekonomian dan iklim investasi di negara ini. Saya menyadari bahwa permasalahan ini sepertinya terjadi karena unsur perbuatan dalam kedua pasal ini dirumuskan secara terlalu luas. Pada masa yang lalu mungkin hal tersebut tidak menjadi persoalan karena para penegak hukum dan hakim memahami maksud dari pembuat undang-undang. Namun dengan berjalannya waktu ternyata pemahaman tersebut sudah tidak lagi demikian. Untuk itu perbaikan atas kedua pasal ini sudah selayaknya dilakukan. Unsur perbuatan harus dirumuskan secara lebih jelas untuk menghindari ketidakpastian hukum. Praktik yang cukup lama dari kedua pasal ini bisa menjadi bahan bagi Pemerintah dan DPR untuk merumuskan bentuk-bentuk perbuatan yang lebih jelas seperti apa yang selama ini memang patut untuk dikriminalisasi namun belum tercakup dalam pasal- pasal tindak pidana korupsi lainnya yang diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 sehingga benar-benar dapat memenuhi prinsip lex certa dan menciptakan kepastian hukum yang lebih baik ke depan. Berkaitan dengan hal tersebut, di dalam praktik diketahui terdapat perbedaan tafsir hukum di kalangan Praktisi Hukum terutama Hakim dan Penuntut yang mengabaikan asas legalitas dan perbedaan asas lex specialis administrative 155 sytematische dan lex specialis. Hal ini terbukti dari penafsiran hukum praktisi hukum terhadap ketentuan Pasal 14 UU Tipikor 1999/2001 yang berbunyi: Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang- undang ini. Makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 14 UU Tipikor 1999/2001 adalah, lex specialis systematische administrative dapat juga mengesampingkan lex specialis sepanjang di dalam lex specialis systematische administrative tidak dicantumkan dengan tegas bahwa pelanggaran atas lex specialis systematische administrative adalah tindak pidana korupsi. Sebagai contoh, pelanggaran UU Perbankan dan undang-undang pidana administratif lain yang tidak mencantumkan bahwa pelanggaran atas UU tersebut bukan tindak pidana korupsi maka UU Tipikor tidak diberlakukan. Analisa hukum atas ketentuan Pasal 14 di dalam UU Tipikor 1999/2001 menyimpulkan bahwa seluruh proses peradilan tindak pidana korupsi oleh pengadilan tindak pidana korupsi adalah cacat hukum dan batal dengan sendirinya secara hukum (van rechts wege nieteg). Ad (2) Bahwa Majelis Hakim tindak pidana korupsi tidak melaksanakan UU Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 6 huruf c UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara: (1) Tindak pidana korupsi; (2) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau (3) Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam pemberantasan korupsi yang menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, untuk masa yang akan datang agar tercipta keadilan dan kepastian hukum, maka dalam penerapannya harus disyaratkan misalnya karena ada suap menyuap, penggelapan, perdagangan pengaruh, pencucian uang seperti yang dinyatakan oleh UNCAC yang telah diratifikasi dengan UU No, 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 156 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)”. Apalagi mengingat UNCAC, khususnya Art. 3 Paragraf 1 bahwa kerugian keuangan negara bukan unsur yg diperlukan dalam pemberantasan korupsi. Berdasarkan Analisa Hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tiap pemohon dalam Perkara Nomor 142/PUU-XXII/2024 dan Perkara Nomor 161/PUU- XXII/2024, merupakan subjek pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21, Pasal 4 ayat 2: (1) Ada hak hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 45; (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; (3) Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan (5) Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Saksi Kukuh Kertasafari Pada tahun 2012 saksi bekerja sebagai Team Leader Production di Area Operasi/Lapangan Minyak Minas di Propinsi Riau, yang pada waktu itu dioperasikan oleh PT Chevron Pacific Indonesia (“PT CPI”). Selain posisi saksi sebagai Team Leader Production, saksi mendapatkan tambahan tugas sebagai Ketua Tim Penyelesaian Isu Lingkungan (Environmental Issue Settlement Team). Tim ini merupakan tim ad hoc, yang tugasnya semata-mata menerima klaim masyarakat yang melaporkan adanya dugaan tanah (soil) terkontaminasi minyak bumi di lahan yang dikuasai/dimilikinya, dan kemudian melaporkan klaim tersebut kepada Tim Teknis untuk ditindaklanjuti. Jika hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Teknis menunjukan bahwa tanah (soil) tersebut terkontaminasi minyak bumi, maka pemilik/yang menguasai lahan mendapatkan kompensasi dan/atau lahannya dibeli oleh PT CPI. Selanjutnya tanah (soil) di lahan tersebut dibawa oleh kontraktor PT CPI ke fasilitas pemulihan tanah terkontaminasi minyak bumi dengan memakai metode remediasi biologis (Soil Bioremediation 157 Facility/SBF) untuk dilakukan proses remediasi secara biologis di bawah pengawasan Tim Teknis. Saksi sama sekali tidak terlibat dalam pelaksanaan proses remediasi di SBF. Pada awal tahun 2012, saksi bersama 3 (tiga) orang pegawai PT CPI lainnya (Sdr. Bachtiar Abdul Fatah, Sdri. Endah Rumbiyanti dan Sdr. Widodo), serta 2 (dua) orang pegawai kontraktor PT CPI (Sdr. Ricksy Prematuri dari PT Green Planet Indonesia dan Sdr. Herland bin Ompo dari PT Sumigita Jaya) ditetapkan sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pemulihan tanah terkontaminasi minyak bumi dengan memakai metode remediasi biologis (bioremediasi) di Area Operasi PT CPI di Propinsi Riau. Kasus ini dikenal dengan “Kasus Bioremediasi”, yang awal mulanya dilaporkan oleh peserta lelang yang kalah kepada Kejaksaan Agung. Dugaan korupsi tersebut didasarkan pada alasan bahwa telah terjadi dugaan penyimpangan biaya pelaksanaan bioremediasi, dimana biaya yang dikeluarkan dianggap merupakan beban negara. Sejatinya, berdasarkan Production Sharing Contract Rokan (“PSC Rokan”) yang ditandatangani oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“SKK Migas”) dengan PT CPI, proyek tersebut dibiayai terlebih dulu oleh PT CPI sebagai biaya operasi (operating cost). Biaya tersebut diperhitungkan kemudian terhadap minyak mentah yang diproduksi (cost recovery), sebelum dibagi untuk SKK Migas dan PT CPI sesuai dengan porsi masing-masing yang telah ditentukan dalam PSC Rokan. Kalaupun pelaksanaan bioremediasi tersebut dianggap tidak memenuhi syarat, maka PSC Rokan memberikan mekanisme untuk penyelesaian sengketa, mulai dari negosiasi sampai dengan arbitrase. Selain itu, seperti juga diatur dalam kontrak-kontrak PSC lainnya di Indonesia, secara keuangan, PSC Rokan juga mengatur mekanisme untuk mengkoreksi pembagian minyak bumi (under lifting/over lifting) jika terdapat kelebihan atau kekurangan pengambilan minyak mentah oleh pihak manapun. Dengan demikian, salah satu pihak tidak pernah mengalami kerugian karena pihak lainnya terlalu banyak mengambil minyak bumi yang dihasilkan. Selama pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung, secara paralel saksi dan 3 (tiga) Tersangka lain pegawai PT CPI juga diinvestigasi secara internal oleh PT CPI, yang merupakan perusahaan afiliasi Chevron asal Amerika Serikat, yang sangat menjunjung tinggi etika dalam melakukan bisnisnya (business ethic). Investigasi tersebut meliputi teknik wawancara, pemeriksaan komputer, pemeriksaan ruangan 158 kantor, pemeriksaan rekening tabungan, dan pemeriksaan dokumen lainnya dengan menerapkan teknologi forensik yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Hal tersebut dilakukan oleh PT CPI untuk memastikan apakah saksi terlibat atau tidak dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Kebijakan PT CPI sangat ketat, apabila kami ternyata terbukti melakukan tindak pidana korupsi tersebut, maka PT CPI tidak segan untuk memecat karena telah melakukan kesalahan berat berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”). Hasil dari investigasi internal tersebut menunjukan bahwa PT CPI tidak menemukan bukti adanya keterlibatan kami dalam dugaan tidak pidana korupsi tersebut. Tidak ada satupun bukti yang menunjukan aliran dana SEPESERPUN dari pihak kontraktor PT CPI (PT Green Planet Indonesia dan PT Sumigita Jaya) kepada saksi dan 3 (tiga) Tersangka lain pegawai PT CPI, sehingga oleh karenanya tidak layak dinyatakan sebagai koruptor. Secara pribadi, saksi dinyatakan telah melakukan pekerjaan sesuai dengan tupoksi jabatan, termasuk tidak ditemukan adanya keuntungan pribadi yang saksi peroleh secara curang dari pekerjaan bioremediasi tersebut. Selama proses penyidikan setelah saksi ditetapkan sebagai Tersangka, saksi bersama rekan-rekan lainnya ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Dengan dukungan penuh dari keluarga saksi, PT CPI, pekerja PT CPI beserta keluarganya, rekan sesama pengurus DKM Masjid Al Fatah Minas, dan teman- teman kuliah saksi di Institut Teknologi Bandung, saksi dan Tersangka lainnya dibantu para Penasehat Hukum masing-masing melakukan perlawanan secara hukum mulai dari Praperadilan dan seterusnya dalam jenjang persidangan tipikor yang panjang. Berdasarkan putusan Praperadilan yang dikeluarkan oleh Hakim dalam Perkara-perkara No. 37/Pid.Prap/2012.PN.Jkt.Sel Tanggal 27 November 2012, No. 38/Pid.Prap/2012.PN.Jkt.Sel Tanggal 27 November 2012, No. 39/Pid.Prap/2012.PN.Jkt.Sel Tanggal 27 November 2012, dan No. 40/Pid.Prap/2012.PN.Jkt.Sel Tanggal 27 November 2012 pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan Praperadilan saksi beserta 3 (tiga) orang Tersangka lain pegawai PT CPI diterima oleh Hakim Praperadilan, dan oleh karenanya dibebaskan dari tahanan. Adapun 2 (dua) Tersangka lain dari kontraktor PT CPI tidak mengajukan Praperadilan, sehingga oleh karenanya mereka saat itu tetap dalam tahanan. 159 Setelah putusan Praperadilan tersebut, Kejaksaan Agung tetap melanjutkan proses penyidikan sampai akhirnya kami semua menjalani proses persidangan tipikor mulai dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Dalam proses persidangan tersebut, pada tingkat pertama di Pengadilan Pertama PN Tipikor Jakarta Pusat, saksi dan 5 (lima) Terdakwa lainnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dikenai hukuman penjara. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung. Setelah putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung, saksi bersama 5 (lima) Terpidana lainnya mengajukan Peninjauan Kembali (“PK”). Alhamdulillah permohonan PK saksi dan Terpidana lainnya No. 46 PK/Pid.Sus/2017 tanggal 4 Oktober 2017, No. 96 PK/Pid.Sus/2017 tanggal 20 November 2017, No. 16 PK/Pid.Sus/2016 tanggal 2 Agustus 2017, No. 47 PK/Pid.Sus/2017 tanggal 1 November 2017, No. 36 PK/Pid.Sus/2015 tanggal 8 September 2016, dan No. 36 PK/Pid.Sus/2015 tanggal 8 September 2016 diterima oleh Mahkamah Agung pada tahun 2017. Dasar dari putusan PK tersebut adalah, bahwa tidak ada kerugian negara sehingga oleh karenanya tidak ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saksi beserta 5 (lima) Terpidana lainnya. Saksi, bersama Terpidana Sdri. Endah Rumbiyanti dan Sdr. Widodo dinyatakan Bebas Murni sebelum menjalani hukuman. Sedangkan terpidana Sdr. Bachtiar Abdul Fatah, Sdr. Ricksy Prematuri, dan Sdr. Herland bin Ompo dibebaskan pada saat mereka sedang menjalani hukuman. Kasus Bioremediasi ini, mulai dari penetapan saksi sebagai Tersangka pada awal tahun 2012 sampai selesai dinyatakan Bebas Murni melalui putusan PK pada tahun 2017, sangat merugikan saksi, keluarga, termasuk karir saksi di PT CPI. Pada saat saksi mendapatkan pemberitahuan pertama sebagai Tersangka dari Manajer saksi, saksi dan keluarga sedang dalam proses perpindahan rumah dari Minas - Riau ke Houston - Texas Amerika Serikat, karena saksi mendapatkan promosi penugasan internasional (International Assignment) sebagai Manajer di bagian Teknologi Chevron USA. Bahkan Visa dan Tiketpun sudah terbit. Sedangkan posisi lama saksi di PT CPI-pun sudah terisi oleh pekerja lainnya. Istri saksi sudah berhari- hari mensortir dan menyusun semua keperluan perpindahan. Bahkan 5 (lima) anak saksi yang saat itu masih TK dan SD sudah melakukan perpisahan keluar dari sekolahnya. 160 Dengan mengikuti proses hukum selama beberapa tahun, saksi harus mendekam selama 2 (dua) bulan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, sehingga kehidupan saksi dan keluarga menjadi sangat tidak nyaman. Bahkan merasa malu karena diberi label sebagai koruptor. Begitu juga yang dialami keluarga besar saksi, terutama oleh orang tua dan mertua saksi. Apalagi saat itu pemerintah sedang menggalakan pemberantasan korupsi dengan pemberitaan masif di media massa. Penjelasan saksi kepada orang lain pun tidak mampu menandingi stigma negatif sebagai terpidana koruptor, walaupun belum ada putusan tetap dan mengikat dari Pengadilan. Pimpinan PT CPI-pun menunda penugasan saksi ke Amerika Serikat, yang merupakan program persiapan bagi pegawai nasional berprestasi terpilih untuk menduduki posisi pimpinan perusahaan di masa depan melalui program Pimpinan Masa Depan (Future Leader). Biasanya penugasan internasional seperti ini untuk 3- 5 tahun, untuk mengembangkan kompetensi pegawai nasional secara global. Namun semua itu menjadi sirna. Namun demikian, PT CPI masih memberikan kepercayaan kepada saksi untuk menduduki posisi lainnya di dalam negeri dan melanjutkan karir dengan banyak keterbatasan karena harus menjalani proses persidangan yang sangat ketat dan melelahkan. PT CPI sama sekali tidak meninggalkan saksi sendirian ketika saksi dalam keadaan sulit karena kepercayaan yang tinggi dari Perusahaan kepada pegawainya yang tidak bersalah. Saksi juga tidak bisa bepergian ke luar negeri baik terkait pekerjaan maupun keperluan pribadi, seperti pergi Umrah. Bahkan selain kena cekal, juga diterapkan Tahanan Kota di mana saksi harus malakukan wajib lapor secara berkala. Keterlibatan saksi untuk kegiatan-kegiatan di Masyarakat, terutama kegiatan sosial dan keagamaan, yang biasanya saksi sangat aktif terlibat di dalamnya menjadi sangat terbatas. Bahkan beberapa kegiatan saksi tinggalkan karena banyak jadwal dalam menghadapi kasus ini, dan saksi menjadi lebih fokus menjaga keutuhan keluarga. Dampak lainnya, istri saksi tidak lagi aktif di beberapa kegiatan sosial luar rumah bahkan menjadi sering sakit-sakitan karena terbebani dengan kasus ini. Anak-anak yang tadinya sangat gembira akan dapat pengalaman sekolah di luar negeri, kembali ke sekolah semula setelah pamitan pindah, dengan kondisi malu dan jadi kurang fokus belajarnya dalam kurun waktu yang lama. Padahal masa- masa tersebut merupakan penentuan menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 161 [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2025 dan keterangan tertulis bertanggal 18 Juni 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 Agustus 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; c. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam perkara a quo DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon Perkara 142 mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI menerangkan bahwa Pasal a quo tidak 162 menimbulkan kerugian konstitusional terhadap Pemohon Perkara 142 sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hal itu karena Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bukan mengatur mengenai hak konstitusional warna negara, melainkan memberi penegasan kemerdekaan dan independensi kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan kewenangan justisialnya sebagai lembaga peradilan. 2. Bahwa tidaklah terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon atas penerapan Pasal a quo terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Rumusan pasal yang diujikan telah memenuhi standar perumusan ketentuan pidana. Dalam unsur subyeknya telah jelas dengan unsur “setiap orang” serta unsur perbuatan yang dilarang telah memenuhi asas lex certa dan lex sricta, dan telah terdapat pidana minimum dan pidana maksimum. Dengan demikian, Pasal a quo sejatinya telah menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 3. Bahwa ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak ada kaitannya dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dikarenakan telah ada batasan yang jelas terkait unsur melawan hukum dalam konteks tindak pidana korupsi. Unsur melawan hukum dalam Pasal a quo haruslah dikaitkan dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Ketentuan tersebut justru untuk melindungi tersangka, terdakwa, maupun terpidana dari tindakan oknum aparat penegak hukum dalam menafsirkan Pasal a quo. Justru dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah sesuai dengan hakikat Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warga negara atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya terhadap dampak tindak pidana korupsi. 4. Bahwa tidak ada kerugian baik dari segi akibat keberlakuan dan/atau penafsiran norma pasal, ayat dan/atau frasa yang dimohonkan pengujiannya, ataukah akibat permasalahan penerapan pasal yang dimaksud oleh aparat penegak hukum, karena perkara yang dialami oleh Para Pemohon tersebut telah berkekuatan hukum tetap in kracht van gewisjde. Pengajuan permohonan pengujian undang-undang 163 berdasarkan kasus telah berkekuatan hukum tetap tidaklah tepat karena permasalahan penafsiran pasal maupun penerapan pasal telah diuji oleh persidangan dan dikoreksi melalui peradilan tingkat banding maupun tingkat kasasi, sehingga apapun hasil putusannya telah berlaku asas ”res judicata pro veritate habetur". Adapun jika proses pengujian undang- undang di Mahkamah Konstitusi tetap dilanjutkan maka akan mengganggu independensi hakim yang telah memutus perkara pidana sebelumnya tersebut. Oleh karena itu, kedudukan Pemohon Perkara 142 dalam pengujian sudah seharusnya tidak memiliki hubungan baik langsung maupun tidak langsung mengenai sebab akibat (casual verband) terhadap pasal yang diujikan. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI juga memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection). Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), Mahkamah Konstitusi telah menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal 164 standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Bahwa dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemberantasan korupsi merupakan salah satu prioritas demi mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Dikatakan sebagai prioritas, karena korupsi telah merasuki lini kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga pola penanganannya pun memerlukan cara khusus. Selain itu, mengingat korupsi merupakan kejahatan terorganisir yang dilakukan secara sistematis, terkait dengan kekuasaan, serta terkait pula dengan nasib orang banyak karena adanya keuangan negara yang dirugikan, maka tepat untuk menggolongkan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus. 2. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Salah satu wujud dari negara hukum adalah menciptakan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar untuk menciptakan penegakan hukum (law enforecement) di segala bidang termasuk didalamnya berkenaan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Bahwa dalam rangka melaksanakan kehendak rakyat sebagaimana dirumuskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 165 2. Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dapat menghambat dan merusak segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan bentuk penyimpangan Iainnya memerlukan upaya yang sangat luar biasa pula dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. 3. Bahwa salah satu upaya untuk mencapai tujuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi agar lebih efektif, yaitu perumusan delik korupsi dengan tidak melimitasi perbuatan yang dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi, sepanjang memenuhi unsur secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hal tersebut merupakan bentuk antisipasi pembentuk undang- undang terhadap potensi jenis tindak pidana korupsi yang senantiasa berkembang. C. PANDANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Terhadap dalil Para Pemohon mengenai pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan keadaan niat/sikap batin seseorang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, DPR RI berpandangan sebagai berikut: a. Secara doktiner, “ mens rea” dilandaskan pada bahasa latin maxim actus non facit reum nisi mens sit rea yang artinya perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali pikiran itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan “an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy”. Berdasarkan hal tersebut pertanggungjawaban pidana yang dilihat dari perbuatan lahiriah (actus reus) dan sikap batin ( mens rea); b. Pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan keadaan-keadaan niat/sikap batin seseorang. Hubungan antara keadaan niat/sikap batin seseorang dengan perbuatan yang dilarang adalah saling berkaitan. Oleh karena itu, Pertanggungjawaban pidana itu selalu berhubungan dengan kesalahan, baik dalam kesengajaan maupun kealpaan sesuai asas tiada pidana tanpa kesalahan. 166 c. Bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas fundamental dalam mempertangungjawabkan pidana, namun suatu hal yang esensial haruslah dikaitkan hal ini dalam pembuktian di persidangan. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang- undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Oleh karena itu, ada atau tidaknya “mens rea” niat/sikap batin merupakan ranah pembuktian di persidangan, dimana hakim di lingkup peradilan umum yang berhak menilai. d. Bahwa dalam merumuskan delik pidana sesuai dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan PUU), ada 3 unsur pokok yaitu unsur subjektif, unsur objektif, dan ancaman pidana. 1) Unsur subjektif Pada umumnya dirumuskan dengan kata “sengaja” atau “alpa” atau “dengan rencana terlebih dahulu” sebelum unsur-unsur perbuatan tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Kadang kala juga dirumuskan dengan frasa “dengan maksud” atau “dengan tujuan”. Pencantuman unsur subjektif di atas membawa konsekuensi adanya kewajiban bagi penegak hukum untuk membuktikan sikap batinnya. Akan tetapi, beberapa tindakan/perbuatan kadang kala tidak memerlukan unsur subjektif karena dilihat dari perbuatan/tindakan itu sendiri. Sebagai contoh mengartikan suatu kesengajaan, misalnya pada Pasal 362 KUHP, ketentuan Pasal 362 KUHP tidak didahului adanya kesengajaan pada saat pelaku “mengambil” barang milik orang lain secara melawan hukum karena “mengambil” tersebut sudah dipastikan dengan sengaja. Pada saat pembentuk undang-undang menentukan adanya kata “sengaja” pada perbuatan/tindakan tertentu, apakah selalu 167 diperlukan rumusan lain untuk melengkapi perkataan “sengaja” dengan kata “alpa” pada ayat-ayat berikutnya? Hal ini tergantung pembentuk undang-undang, dengan catatan bahwa perbuatan/tindakan yang mengikutinya bisa terlaksana dengan unsur “alpa”. Perbuatan pemerkosaan misalnya, tidak mungkin ditambahkan unsur subjektif adanya “alpa”. 2) Unsur Objektif Unsur yang bersifat eksternal atau berada di luar diri pelaku yang berkaitan dengan perbuatan, akibat, dan keadaan yang melatarbelakanginya, terdiri atas: a) Sifat melawan hukum; b) Kualitas dari pelaku; c) Kausalitas (hubungan antara tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat). 3) Ancaman pidana Sanksi yang dijatuhkan bisa berupa pidana pokok seperti pidana mati, penjara kurungan, denda, atau tutupan, serta pidana tambahan seperti pencabutan hak, penyitaan barang, atau pengumuman putusan hakim. e. Pada konteks rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, unsur subjektif telah memenuhi ketentuan UU Pembentukan PUU dimana maksud dari pembentuk undang-undang bahwa unsur pertanggungjawaban pidana hakikatnya mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan “secara melawan hukum”, bukan berfokus pada unsur sikap batin karena “sengaja” atau “kelalaian”. Pasal ini lebih fokus pada perbuatan yang melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan kata lain, adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan implikasi dari adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. f. Ketentuan Pasal 3 UU Tipikor dalam rumusannya telah terdapat frasa “dengan tujuan” yang secara pemaknaan sama dengan frasa “dengan maksud” yang terdapat dalam petitum Pemohon. Frasa “dengan tujuan” ini berarti pertanggung jawaban pidananya atas 168 dasar kesengajaan. Selanjutnya, frasa “penyalahgunaan kewenangan” telah jelas hal tersebut terkait dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. g. Dengan demikian rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah sesuai dengan kaidah perumusan sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan PUU. Sedangkan terkait dengan unsur subjektif niat/sikap batin ( mens rea) di dalam ketentuan a quo tidak memiliki pertautan dengan isu konstitusionalitas norma karena sesuai UU Pokok Kekuasaan Kehakiman hal tersebut esensinya merupakan pembuktian pertanggungjawaban pidana di peradilan umum. 2. Terhadap dalil Para Pemohon terkait dengan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor harus diartikan sebagai akibat penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan penerimaan gratifikasi, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: a. Bahwa secara historis kebijakan penal terkait peraturan perundang- undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi telah mengalami perubahan, dimulai dari Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/ZI/1/7 tanggal 17 April 1958 yang kemudian dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya dicabut juga melalui Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Perundang-Undangan tersebut dicabut untuk disesuaikan dengan kebutuhan hukum di masyarakat, khususnya dalam rangka penyelamatan keuangan dan perekonomian negara untuk terlaksananya program pembangunan Nasional. b. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menggunakan unsur 169 “melawan hukum” sebagai unsur pokok tindak pidana korupsi, sebagaimana disebutkan sebagai berikut: Pasal 1 “(1) a. barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; b. barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;” Dalam penjelasannya disebutkan Ayat ini tidak menjadikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaitu “memperkaya diri sendiri” atau “orang lain” atau “suatu badan.” c. Bahwa maksud dari pembentuk undang-undang sejak awal ingin mengantisipasi perkembangan modus operandi dari tindak pidana korupsi, hal ini terlihat dari nomenklatur dalam UU Tipikor menggunakan kata “Pemberantasan”, yang secara filosofinya semangatnya untuk meniadakan tindak pidana korupsi dengan segala modus operandinya bukan dengan mempersempit makna delik tindak pidana korupsi; d. Bahwa selanjutnya dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara. Dengan kata lain, adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan implikasi dari adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dan menyalahgunakan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor. Adanya unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam Pasal 170 a quo merupakan unsur yang membedakan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lainnya (tindak pidana umum). e. Bahwa unsur actus reus atau perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, telah diberikan pemaknaan oleh Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan hukum [3.12.2] dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXII/2024 sebagai berikut: “....menurut Mahkamah dengan telah tercakupnya unsur secara melawan hukum pada norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan unsur menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada norma Pasal 3 UU Tipikor, jika dikaitkan dengan pengertian unsur secara melawan hukum yang memiliki cakupan makna yang amat luas sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka unsur actus reus secara substansial sebenarnya telah terserap/tercakup dalam unsur secara melawan hukum yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan juga mempunyai irisan makna yang sama dengan unsur menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang terdapat dalam norma Pasal 3 UU Tipikor..,.” “…. secara filosofi hakikat sesungguhnya rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor adalah merupakan bentuk antisipasi pembentuk undang-undang terhadap banyaknya varian tindak pidana korupsi yang senantiasa berkembang pesat seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, sehingga rumusannya dibuat sedemikian rupa agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara yang semakin canggih dan pembuktiannya rumit.” f. Dengan demikian rumusan unsur melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan merupakan sarana menuju suatu perbuatan, yakni perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dilakukan dengan melawan hukum. Rumusan ini sebagai bentuk upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan segala jenis modus operandinya 3. Pandangan DPR RI terhadap isu konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor: a. Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, melalui putusan 25/PUU-XIV/2016 Mahkamah Konstitusi telah menegaskan rumusan tersebut merupakan delik materiil. Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terkait penerapan unsur 171 merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materil). Tegasnya, unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) dalam tindak pidana korupsi. b. Berdasarkan putusan 25/PUU-XIV/2016 tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan konsepsi actual loss lebih memberi kepastian hukum yang adil dan sesuai dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional. Seperti dalam: 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Admnistrasi Pemerintahan); 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara); 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK); dan 4) Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Oleh karena itu, konsepsi kerugian negara yang dianut dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual. c. Bahwa selanjutnya dalam menyongsong keberlakuan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023) atau biasa yang kita kenal dengan KUHP Nasional, dalam UU 1/2023 pertanggungjawaban atas tindak pidana dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Akan tetapi, untuk tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan haruslah ditegaskan dalam rumusan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 UU 1/2023 berikut: Pasal 36 (1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. 172 (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. d. Bahwa terkait dengan rumusan tindak pidana korupsi di dalam UU Tipikor telah diperbaharui oleh UU 1/2023 dengan menindaklanjuti putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, dengan rumusan sebagai berikut: Pasal 603 Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. Pasal 604 Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. e. Bahwa berdasarkan hal tersebut, politik hukum pembentuk undang- undang mengenai pengaturan tindak pidana korupsi ke depan sebagaimana telah dirumuskan dalam UU 1/2023 bahwa delik tindak pidana korupsi diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas adanya kesengajaan. Selanjutnya, terkait dengan unsur objektif “secara melawan hukum” dan “penyalahgunaan kewenangan” dikaitkan dengan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Hal ini dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat guna pemberantasan tindak pidana korupsi dengan segala macam modus operandinya. Kemudian terkait unsur kerugian negara haruslah diartikan sebagai delik materil. Dengan demikian, sudah seharusnya dalam penafsiran ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor mengacu pada konsep sebagaimana yang telah diatur dalam UU 1/2023. 173 f. Bahwa pada pokoknya Para Pemohon dalam permohonannya lebih menjelaskan terkait dengan kerugian yang dialami oleh Para Pemohon dalam kasus konkret terkait implementasi ketentuan a quo. Kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon tersebut merupakan penerapan norma yang telah di putuskan oleh Hakim peradilan umum sehingga berlaku asas “res judicata pro veritate habetur” . Oleh karena itu, kerugian Para Pemohon tersebut bukan soal konstitusionalitas norma. D. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Mahkamah memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 22 Mei 2025 yang kemudian disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 174 I. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum Para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PerMK 2/2021), menyebutkan bahwa Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: 175 1. kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 UU MK; 2. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji; dan 3. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya serta Pasal 4 ayat (2) PerMK 2/2021, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian/berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK ditentukan dengan 5 (lima) syarat yaitu: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 3. Bahwa berkaitan dengan syarat pada angka 2 tersebut di atas, yang dimaksud dengan “kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual” adalah adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat konkret atau riil yang pernah dialami karena disebabkan oleh berlakunya suatu norma undang-undang (vide paragraf 3.6.3 halaman 29 Putusan MK Nomor 98/PUU-XXI/2023). Sementara itu, yang dimaksud dengan “kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial” adalah kerugian yang belum secara konkret atau riil dialami, namun suatu saat potensial dialami yang disebabkan oleh berlakunya suatu undang-undang (vide paragraf 3.6.3 halaman 29 Putusan MK Nomor 98/PUU-XXI/2023). 176 4. Bahwa menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujiannya, juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. 5. Bahwa para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya akibat pasal a quo pada pokoknya sebagai berikut: a. Para Pemohon adalah WNI yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi: 1) Ir. Syahril Japarin (Pemohon I), WNI selaku Direktur Utama Perum Perindo (periode 2016-2017) telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan usaha Perum Perindo pada tahun 2016-2019 yaitu melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Terbukti melanggar Pasal 3 UU Tipikor Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan pada tangka kasasi dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun denda Rp.500.000.000,-. 2) Kukuh Kertasafari (Pemohon II), WNI telah didakwa tipikor pengelolaan limbah B3 dalam proses kegiatan pertambangan minyak dan gas oleh PT CPI, melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mana pada pengadilan Tingkat pertama hingga kasasi dijatuhi pidana penjara karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP kemudian dalam putusan Peninjauan Kembali diputus bebas murni. 3) Nur Alam (Pemohon III), WNI telah didakwa karena memberikan izin pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah oleh PT Billy Indonesia, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 12B UU Tipikor. Tingkat kasasi dinyatakan 177 terbukti melanggar Pasal 12B UU Tipikor dan dibebaskan dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor. b. Bahwa frasa pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang berbunyi '''memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan frasa Pasal 3 UU Tipikor yang berbunyi “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” serta frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tersebut berisi norma yang tidak adil atau setidak-tidaknya sangat lentur, sehingga tidak memiliki kepastian hukum karena dapat ditafsirkan secara semena-mena oleh ahli yang diajukan oleh Aparat Penegak Hukum, yang tujuannya semata-mata untuk menghukum para Pemohon. c. Dalam praktek peradilan Tipikor yang dialami oleh para Pemohon, yang terjadi adalah tidak ditegakkannya hukum dan keadilan di mana pengadilan selalu menyatakan kedua frasa tersebut terbukti walaupun para Pemohon tidak terbukti memiliki niat atau opzet (tidak ada mens rea) untuk menguntungkan atau memperkaya diri sendiri secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini pengadilan bisa menghukum siapa saja hanya berdasarkan anggapan bahwa Terdakwa telah “memperkaya atau menguntungkan orang lain atau korporasi”. Jadi tanpa memperkaya atau menguntungkan diri sendiri pun sudah cukup untuk menghukum seorang Terdakwa yang sesungguhnya tidak pemah diperkaya atau diuntungkan atas perbuatannya, secara langsung maupun tidak langsung. d. Ketidakadilan sehubungan dengan diterapkannya frasa “memperkaya atau menguntungkan orang lain atau korporasi” tanpa terbuktinya para Pemohon telah diperkaya atau diuntungkan atas perbuatannya disamping melanggar Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, juga telah melanggar hak konstitusional para Pemohon yaitu hak atas jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan telah melanggar hak-hak para Pemohon untuk mendapatkan perlindungan atas kehormatan dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. e. Ketidakadilan juga dialami oleh para Pemohon ketika frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” diterapkan, di mana 178 penghitungannya dilakukan secara eksesif, dibuat setinggi-tingginya tanpa memperhitungkan keadaan atau fakta yang sesungguhnya terjadi. f. Apabila frasa “memperkaya atau menguntungkan orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang diuji dalam Permohonan a quo dinyatakan inkonstitusional atau inkonstitusional bersyarat dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon ini, niscaya kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi, karena materi muatannya lebih mengandung keadilan dan kepastian hukum yaitu dipersyaratkannya terjadi penyuapan atau setidak- tidaknya pihak yang diperkaya atau diuntungkan meliputi si pelaku secara langsung maupun tidak langsung, orang lain atau korporasi dan unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dihapuskan. 6. Terhadap Kedudukan Hukum (legal standing) para Pemohon diatas, Pemerintah memberikan jawaban sebagai berikut: a. Bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon bukan merupakan dalil kerugian konstitusionalitas yang dapat dipertentangkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945, dengan penjelasan sebagai berikut: - Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bukan merupakan batu uji yang mengatur hak konstitusional para Pemohon karena ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Adanya UU Tipikor termasuk Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 sebagai bentuk nyata bahwa Indonesia merupakan negara hukum dengan memberikan pengaturan yang komprehensif terhadap tindak pidana korupsi sebagai bentuk pencegahan dan pemberantasan secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain, pengaturan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor merupakan penjabaran politik hukum negara bahwa keuangan negara dan perekonomian negara perlu dilindungi dari perbuatan korupsi para penyelengara negara yang melawan hukum dan/atau menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau 179 orang lain maupun korporasi. Oleh karena itu, rumusan dalam pasal- pasal UU Tipikor yang mengatur tindak pidana korupsi dirumuskan untuk menegakkan hukum dan melindungi kepentingan negara sesuai dengan prinsip konstitusional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. - Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur mengenai sifat kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut jelas tidak mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional individu. Selain itu, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) NRI 1945 karena pasal-pasal tersebut merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang sah yang memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi. - Bahwa ketentuan a quo tidak mengakibatkan hilangnya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi para Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemerintah berpendapat bahwa para Pemohon menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan yang disertai penahanan adalah dalam rangka proses peradilan pidana sebagai bagian dari integrated criminal justice system. Apabila para Pemohon mengaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dapat dijelaskan bahwa selama proses peradilan sedang berlangsung, maka terhadap para Pemohon tetap dianggap tidak bersalah sesuai asas presumption of innocence (asas praduga tak bersalah). Asas praduga tidak bersalah tersebut berlaku untuk setiap orang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana, tidak hanya terhadap para Pemohon. para Pemohon dalam menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dan menjalani penahanan adalah dalam rangka proses pembuktian terjadinya tindak pidana, dan tidak ada kaitan dengan hak konstitusional para Pemohon. Atas dasar pertimbangan tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa nyata-nyata tidak terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dirugikan atas 180 keberlakuan UU a quo, karena pada kenyataannya peristiwa hukum yang dialami oleh para Pemohon justru dalam rangka memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu, Pasal 2 ayat (1) dan 3 UU Tipikor memiliki tujuan yang sama dengan Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945, yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara dan masyarakat sebagaimana yang dipertegas juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUUU-XXII/2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengaturan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah memberikan kepastian hukum yang adil. - Ketentuan pasal-pasal a quo juga mengatur tindak pidana korupsi dengan ketentuan yang jelas dan spesifik, sehingga tidak bertentangan dengan jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal 28G ayat (2) UUD NRI 1945 menjamin hak asasi manusia, termasuk hak untuk tidak dipidana tanpa dasar hukum yang jelas dan pengadilan yang sah. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor mengatur tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan dapat diterapkan melalui proses pengadilan yang sah. - Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak bertentangan dengan HAM karena bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menegakkan hukum, bukan untuk melanggar hak asasi manusia. Peran UU Tipikor adalah untuk memberikan keadilan dan memberikan hukuman terhadap pelaku korupsi, yang merupakan tindakan yang melanggar hak-hak masyarakat. Dengan demikian pengaturan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sejalan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum yang adil yang diatur dalam 28I ayat (2) UUD NRI 1945. b. Adapun anggapan para Pemohon yang menilai pasal-pasal a quo multitafsir dan sering diterapkan secara tidak tepat oleh aparat penegak hukum sehingga tidak memberikan kepastian hukum dan sebagai negara hukum menyebabkan adanya ketakutan bagi para Pemohon untuk berbuat atau 181 tidak berbuat, menurut Pemerintah merupakan isu implementasi norma dan kekhawatiran para Pemohon yang tidak beralasan. Anggapan para Pemohon terkait kasus yang mereka alami, yang pada pokoknya menyatakan tidak punya niat untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan tidak punya niat untuk merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah anggapan sepihak yang perlu diuji di pengadilan dalam kasus yang konkrit. Apabila dalam proses penegakan hukum terdapat tindakan yang merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon, maka atas kerugian tersebut para Pemohon seharusnya tidak mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, karena kerugian yang timbul tersebut adalah penerapan norma atas kasus konkrit yang dapat dilakukan melalui upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun luar biasa (peninjauan kembali) yang menjadi kompetensi peradilan umum dengan puncaknya ada pada Mahkamah Agung RI. Berdasarkan seluruh uraian kerugian konstitusional para Pemohon perkara nomor 161/PUU-XXII/2024 tidak memenuhi kualifikasi kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007. Untuk itu, Pemerintah berpendapat para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan adalah tepat jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). II. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON A. Tanggapan Terhadap Petitum Para Pemohon untuk Menyatakan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat 1. Bahwa tindak pidana korupsi adalah jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas 182 dan keamanan masyarakat, mengancam keberlanjutan pembangunan ekonomi, sosial politik, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa serta menciptakan kemiskinan yang masif. Oleh karena sifatnya yang sangat merusak, korupsi telah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (extraordinary crime). Bahkan, jika dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan dapat disejajarkan dengan tindak pidana berat lainnya, seperti terorisme, penyalahgunaan narkotika, atau perusakan lingkungan berat. Selain itu, tindak pidana korupsi telah disejajarkan dengan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Terkait dengan hal tersebut, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit maka tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. 2. Melalui rumusan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. 3. Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. 183 Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertujuan memberikan kemanfaatan, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia. 4. Perumusan delik yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor pada hakekatnya sudah sesuai dan dibutuhkan dalam situasi masyarakat Indonesia saat ini. Masih rendahnya integritas penyelenggara negara di Indonesia mengharuskan aturan tersebut tetap diperlukan. Di sisi lain, peran negara dalam kehidupan perekonomian masyarakat masih sangat besar, mulai dari regulator dan fasilitator, pelaku ekonomi, pembangunan ekonomi, dan menghadapi krisis. Kehidupan perekonomian Indonesia, saat ini masih sangat bergantung pada anggaran dari negara, baik anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), termasuk pula keuangan negara yang ada pada BUMN dan BUMD. Di sinilah peran penting negara, termasuk dengan menggunakan instrumen tindak pidana korupsi untuk mengendalikan pengelolaan APBN dan APBD dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Terhadap para penyelenggara yang serampangan dalam melakukan pengelolaan APBN, APBD, dan keuangan BUMN/BUMD, negara perlu melakukan penindakan dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor agar muncul efek jera dan daya tangkal. Sebab penindakan pada hakekatnya juga merupakan upaya pencegahan dalam arti luas. 5. Bahwa korupsi merupakan tindak kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga strategi pencegahan, penindakan dan peran serta masyarakat perlu dilakukan secara luar biasa agar menimbulkan efek jera (deterrence effect) dalam upaya meminimalkan penyebab dan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Salah satu yang utama yaitu melalui penegakan hukum yang utamanya pengoptimalan pengembalian kerugian keuangan, Keberadaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR menjadi ciri khas tersendiri dalam rezim pemberantasan korupsi di Indonesia. Pentingnya pengaturan 184 mengenai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR karena pada titik poin penempatan unsur merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dalam UU TIPIKOR ditujukan untuk dapat mengembalikan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang terjadi akibat dari perbuatan korupsi. 6. Dalam rangka menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan terhadap keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih seiring dengan perkembangan teknologi, maka tindak pidana yang diatur sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum”. 7. Pentingnya pengaturan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, juga dikarena tidak semua perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan keuangan atau perekonomian negara bisa diproses dengan merujuk pada ketentuan pidana dalam UU Tipikor selain delik yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Misalnya, Mark up dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak selamanya hal itu diawali dan diikuti oleh adanya suap menyuap dan gratifikasi. Ada kalanya para pihak sejak awal telah melakukan kerjasama untuk melakukan mark up pengadaan barang dan jasa, dan hasilnya akan mereka nikmati berdua dikemudian hari. Selain itu, tidak adanya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor juga akan menyulitkan negara dalam melakukan tuntutan terhadap uang pengganti. Padahal paradigma dan filosofi pemidanaan di berbagai negara saat ini juga mengalami perubahan, yang semula menekankan pada upaya pembalasan (retributif), sekarang berganti pada upaya pengembalian kerugian korban (restitutif), dan upaya memulihkan ke keadaan semula (restorative justice). 8. Dalam suatu studi kejahatan yang dilakukan oleh Piers Beirne dan James Messerchmidt yang dituangkan dalam bukunya “Criminology, second edition, Harcourt Brage Publisher”, menyebutkan paling tidak terdapat 9 (sembilan) tipe korupsi. Pertama, Political bribery adalah termasuk kekuasaan di bidang legislatif sebagai badan pembentuk undang-undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan 185 pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Kedua Political Kickbacks, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Ketiga, election fraud adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum. Keempat, corrupt campaign practice adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Kelima, Discretionery Corruption, yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan. Keenam, illegal corruption yakni korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Ketujuh, Ideological corruption adalah perpaduan antara discretionery corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok. Kedelapan, Political Corruption adalah penyelewengan kekuasaan atau kewenangan yang dipercayakan kepadanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang berkaitan dengan kekuasaan. Kesembilan, mercenary corruption yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi. 9. Apabila mengacu pada ketentuan UU Tipikor, terdapat 30 (tiga puluh) perbuatan yang diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut: a. Tindak pidana korupsi berkaitan dengan kerugian keuangan negara sebanyak 2 (dua) Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 3 UU Tipikor; b. Tindak pidana korupsi berkaitan dengan pemberian sesuatu/janji kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara (penyuapan), sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b jo. Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf c dan huruf d, Pasal 13 UU Tipikor; c. Tindak pidana korupsi berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, huruf b, dan huruf c UU Tipikor; d. Tindak pidana korupsi berkaitan dengan perbuatan pemerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e, huruf f, dan huruf g UU Tipikor; 186 e. Tindak pidana korupsi berkaitan dengan perbuatan curang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan ayat (2), Pasal 12 huruf h UU Tipikor; f. Tindak pidana terkait benturan kepentingan dalam pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i UU Tipikor; g. Tindak pidana terkait perbuatan gratifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 B jo. Pasal 12C UU Tipikor. 10. Delik pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 UU Tipikor, mempunyai unsur pidana yang berbeda dengan delik pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 maupun ketentuan Pasal 12B UU Tipikor. Salah satu unsur pidana dalam rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 UU Tipikor yang membedakan dengan rumusan Pasal-Pasal lain adalah unsur “merugikan keuangan negara dan perekonomian negara”. 11. Dalam hal para Pemohon dalam permohonan uji materiil a quo, meminta agar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal ini justru bertentangan dengan tujuan Pemerintah mengambil langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan serta komitmen Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi yang telah dinyatakan pada saat penanadatanganan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangka- Bangsa Anti Korupsi) yang kemudian telah disahkan dan diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (“UU No.7/2006”). B. Tanggapan Pemerintah Terhadap Permintaan para Pemohon Agar Penambahan Frasa Dalam Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor 1. Argumentasi yang dikemukakan para Pemohon bahwa rumusan frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” serta frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor membuat pembuktian unsur-unsur tersebut tidak perlu memperhatikan mens rea atau niat dari para pelaku tindak pidana korupsi untuk memperkaya atau 187 menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan niat dari para pelaku untuk merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah tidak benar dan tidak mendasar. Anggapan para Pemohon terkait kasus yang dialami, yang pada pokoknya menyatakan tidak punya niat untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan tidak punya niat untuk merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah anggapan sepihak yang perlu diuji di pengadilan dalam kasus yang konkrit. Masalah pembuktian seperti tersebut di atas, bukanlah merupakan kompetensi dari Mahkamah Konstitusi, tetapi lebih tepat masuk pada pembuktian perkara konkrit yang menjadi kompetensi peradilan umum dengan puncaknya ada pada Mahkamah Agung. Sebab argumentasi yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut merupakan keputusan normatif yang bersifat penghakiman (judgement) yang biasa disebut vonis. 2. Dalam konteks argumentasi yang dikemukakan oleh para Pemohon terkait tidak adanya mens rea dari para Pemohon untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan tidak adanya niat dari para pelaku untuk merugikan keuangan atau perekonomian negara namun pengadilan tetap menjatuhkan vonis yang menyatakan para Pemohon bersalah, hal tersebut merupakan norma hukum yang bersifat individual dan konkrit yang pengujiannya harus dilakukan melalui lembaga banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Bukan melalui uji materiil ke Mahkamah Konstitusi terhadap norma hukum yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Jadi keadilan dan kepastian hukum dalam hal ini bukan terkait dengan pengaturan normanya, tetapi terkait dengan penerapan norma tersebut dalam kasus konkrit yang sifatnya individual. 3. Bahwa argumentasi yang dikemukakan oleh para Pemohon yang menyatakan tidak adanya bentuk kesalahan khususnya kesengajaan dalam dalam frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” serta frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menjadikan delik yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menjadikan rumusan tersebut tidak memiliki kepastian hukum karena memiliki tafsir yang sangat luas, argumentasi tersebut sebenarnya juga tidak 188 benar, sebab dengan menggunakan kalimat aktif yang ditandai dengan awalan “me” hal tersebut menunjukkan bahwa bentuk kesalahan dalam rumusan delik tersebut ialah kesengajaan. Hal ini sebenarnya juga diakui para Pemohon sebagaimana dapat dilihat dalam permohonannya yang merujuk pada pendapatnya Simons. Menurut Simons dalam karyanya yang berjudul Leerboek Van Nederlandache Strafrecht yang menyatakan bahwa jika suatu rumusan pasal tidak menyebut bentuk kesalahan, maka kesalahan dalam pasal tersebut harus diartikan sebagai kesengajaan (hal 19 angka 49 dan hal 26 angka 73 alinea kedua Perbaikan Permohonan Pengujian Materi Pemohon). Menurut Topo Santosa, istilah sengaja dalam bahasa Indonesia, sudah umum digunakan untuk mengartikan dolus (bahasa Latin) atau opzet (bahasa Belanda. Namun demikian bukan berarti dalam KUHP dan UU Pidana Lainnya unsur sengaja hanya diwakili oleh istilah sengaja. Ada istilah-istilah lain yang didalamnya juga mengandung unsur sengaja, seperti: “dengan niat” (Pasal 53 ayat (1) KUHP), “dengan maksud” (Pasal 263 ayat (1) KUHP), “yang diketahunya bahwa” (Pasal 282 ayat (1) KUHP), “menghasut” (Pasal 160 KUHP), “dengan paksaan atau ancaman kekerasan” (Pasal 212) “membujuk rayu” (Pasal 290 ayat (3) KUHP), dan “membuat mabuk” (Pasal 300 ayat (1) ke 2 KUHP). Jadi ada banyak istilah yang mengandung arti kesengajaan karena didalamnya kehendak (willens) dan pengetahuan (wettens) atas perbuatan yang dilakukannya. Walaupun kemudian dalam ilmu hukum ada teori tentang kesengajaan yang mengelompokkan kesengajaan dalam tiga bentuk, yaitu: 1). kesengajaan sebagai maksud, 2). Kesengajaan dengan sadar kepastian, dan 3). kesengajaaan dengan sadar kemungkinan. 4. Bahwa unsur kesengajaan dalam suatu rumusan delik tidak harus menggunakan istilah dengan sengaja atau dengan maksud atau dengan niat saja. Unsur kesengajaan juga terkandung dalam rumusan pasal yang menggunakan kalimat aktif seperti yang terkandung dalam istilah menghasut (Pasal 160 KUHP), membujuk (Pasal 290 ayat (3) KUHP), dan membuat mabuk (Pasal 300 ayat (1) ke 2 KUHP). Dengan demikian, berarti unsur memperkaya, menguntungkan, atau merugikan yang terdapat dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor di dalamnya juga 189 mengandung unsur kesengajaan. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk kesalahan yang terkandung dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor adalah kesengajaan. Oleh karena itu, pembuktian unsur kesengajaan ( mens rea) yang dilakukan oleh para pelaku harus dilakukan oleh penuntut umum dalam persidangan. Dan hal seperti itu selama ini sudah dijalankan oleh Jaksa selaku Penuntut Umum. 5. Fakta di atas, dapat dilihat dari ketentuan yang tercantum dalam Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Nomor B-69/F/Ft.1/01/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Petunjuk Penyusunan Surat Dakwaaan Tindak Pidana Khusus yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa konstruksi surat dakwaan yang disusun olah penuntut umum harus menggunakan kalimat aktif, bukan kalimat pasif. Kalimat aktif itu diawali dengan kata kerja berawalan “me”. Awalan “me” mempunyai makna bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, sehingga menggambarkan mens rea atau niat dari terdakwa. Uraian di atas semakin diperkuat oleh rumusan delik yang diatur dalam KUHP Nasional, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- undang Hukum Pidana yang baru diundangkan pada Tahun 2023 dan mulai berlaku Tahun 2026. Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menegaskan bahwa “perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang- undangan”. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa: “Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan bahwa setiap tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara”. Bentuk lain dari sengaja biasanya dirumuskan dalam peraturan perundang- undangan menggunakan istilah “dengan maksud”, “mengetahui', “yang diketahuinya”, “padahal diketahuinya”, atau “sedangkan ia mengetahui”. Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa rumusan pasal pidana yang ada dalam KUHP Nasional bentuk kesalahannya ialah 190 kesengajaan, walaupun di dalam rumusan pasal tersebut tidak menggunakan istilah sengaja, kecuali kalau kemudian di dalam rumusan pasal tersebut ada penegasan “dilakukan karena kealpaan”, barulah bentuk kesalahannya ialah kealpaan. C. Terkait Dengan Permohonan Perubahan Rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor 1. Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang semula: “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara” menjadi “dengan maksud merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum”, dan rumusan Pasal 3 UU Tipikor yang semula “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korprasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menjadi: “dengan maksud merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum, dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 hal tersebut juga tidak benar. Sebab sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya rumusan kedua pasal tersebut setelah adanya Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menghapus sifat melawan hukum materiil dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) sehingga “melawan hukum” dalam pasal aquo hanya dapat diartikan sebagai melawan hukum dalam arti formil, yaitu bertentangan dengan peraturan tertulis dan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menghapus kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, sehingga merubah delik korupsi dari delik formil menjadi delik materil sudah selaras dengan konstitusi. Adapun keadilan dan kepastian hukum yang dijadikan argumentasi para Pemohon sebenarnya lebih tepat untuk menguji putusan pengadilan atau vonis yang sifatnya individual dan konkret, bukan menguji norma hukum yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang bersifat mengatur (regeling). 191 2. Bahwa permohonan perubahan tersebut lebih tepat ditujukan untuk merubah kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi, bukan ditujukan agar ketentuan tersebut sesuai dengan konstitusi. Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan- perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana. Senada dengan hal tersebut, Soedarto menyatakan kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Pengertian kriminalisasi tersebut di atas menjelaskan bahwa ruang lingkup kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Namun menurut Paul Cornill, sebagaimana dikemukakan oleh Salman Luthan pengertian kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi juga termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada. Kebalikan dari kriminalisasi ialah dekriminalisasi yang bermakna suatu proses di mana tindakan-tindakan tertentu yang sebelumnya dianggap sebagai tindak pidana kemudian dihapus atau dikurangi sifat pidananya, dengan alasan bahwa tindakan tersebut tidak lagi dianggap merugikan masyarakat atau sudah ada mekanisme lain yang lebih tepat untuk menanganinya. Selanjutnya, apabila pengertian dekriminalisasi ini dikaitkan dengan usulan Para Pemohon, maka upaya Para Pemohon untuk menghapuskan atau membuat rumusan baru terkait Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor adalah upaya untuk melakukan dekriminalisasi. 3. Bahwa usulan para Pemohon dapat dikatakan sebagai usulan untuk melakukan dekriminalisasi karena hendak mempersempit perbuatan pidana yang semula kesengajaan dalam arti luas yaitu meliputi tiga bentuk kesengajaan menjadi hanya satu bentuk kesengajaan sebagai maksud. Jadi bukan terkait dengan konstitusionalitas karena bertentangan dengan UUD 1945. Untuk dapat melakukan dekriminalisasi pada hakekatnya ada syarat- 192 syarat yang harus dipenuhi, diantaranya ialah karena ada perubahan nilai yang mana perbuatan tersebut sudah tidak dianggap tercela lagi oleh masyarakat sehingga tidak perlu ditetapkan sebagai perbuatan pidana lagi. Namun dalam konteks usulan Para Pemohon tersebut, sampai saat ini belum ada perubahan nilai terkait norma hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Bahkan masyarakat justru menganggap proses hukum dan pemberian sanksi kepada para koruptor sangatlah ringan, apalagi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak bisa dikembalikan 100% karena adanya ketentuan dalam Pasal 18 UU Tipikor yang hanya membatasi pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya yang dinikmati oleh para pelaku. Padahal banyak kasus kasus korupsi yang kerugian negara tidak langsung dinikmati oleh para pelaku tetapi dinikmati oleh orang lain atau suatu korporasi. 4. Dekriminalisasi yang hanya menentukan kesengajaan sebagai maksud saja yang dapat dipidana dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, hal tersebut tidak selaras dengan upaya pemberantasan korupsi yang giat disuarakan masyarakat mengingat masih maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu, adanya dekriminalisasi tersebut juga menjadikan para penyelenggara kurang berhati-hati dalam mengelola anggara negara. Hal ini justru tidak sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang salah satunya ialah asas legalitas. Menurut Penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ásas legalitas” adalah bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/ atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan. 5. Bahwa dengan mempersempit kesengajaan sebagai maksud, maka dikhawatirkan para penyelenggara negara kurang berhati hati atau bahkan tidak memperhatikan dasar hukum yang berlaku. Sebab jika ada kerugian keuangan negara, yang bersangkutan bisa berkelit bahwa hal tersebut tidak dimaksudkan untuk merugikan keuangan atau perekonomian negara. Jadi mempersempit makna unsur kesengajaan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor hanya sebatas kensengajaan sebagai maksud, hal tersebut justru membuka peluang bagi penyelenggara negara untuk tidak berhati-hati 193 dalam mengelola keuangan negara. Prinsip kehati-hatian ini bahkan bisa membebaskan Anggota Direksi suatu Perseroan Terbatas dari pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh suatu perseroan terbatas. Hal ini diatur dalam Pasal 97 ayat (5) huruf b Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh sebab itu, rumusaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang saat ini berlaku setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya justru dapat meningkatkan kehati-hatian para penyelenggara untuk berpegang teguh pada asas legalitas, dalam arti segala tindak tanduknya dalam mengelola keuangan negara harus berpedoman pada dasar hukum atau aturan hukum yang berlaku. 6. Bahwa mencermati permohonan Para PEMOHON dalam permohonan a quo, yang menginginkan adanya penambahan prasyarat dalam unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang lebih menekankan adanya kepemilikan niat atau opzet (mens rea) telah memperkaya atau menguntungkan orang lain atau korporasi, dengan menambahkan prasyarat pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dengan adanya suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi, menurut Pemerintah adalah hal yang tidak tepat dan berlebihan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam ranah perumusan norma hukum pidana, berkenaan dengan penambahan prasyarat adanya suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi, untuk menggambarkan adanya mens rea, jelas tidak memungkinkan. Dengan penambahan prasyarat demikian dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, akan menimbulkan double/ganda perbuatan yang dilarang, yakni antara melawan hukum/penyalahgunaan kewenangannya dengan suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi, dalam satu pasal. Sebab sebagaimana diketahui bahwa suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi merupakan bentuk delik/tindak pidana tersendiri dalam UU Tipikor, yang diancam dengan sanksi tersendiri. 194 7. Keadaan-keadaan adanya suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi, jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi kerugian negara atau perekenomian negara, hanyalah merupakan modus/cara yang merupakan bentuk atau perwujudan konkrit adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam delik yang mengakibatkan adanya kerugian negara atau perekeonomian negara. Oleh karena hanya merupakan modus/cara maka dalam pembuktiannya tidak harus dibuktikan tersendiri sebagai unsur, melainkan sudah tercakup dalam pembuktian unsur melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangannya. 8. Bahwa selanjutnya untuk pembuktian adanya mens rea berupa kesengajaan pelaku untuk membuat atau menjadikan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ‘’untung”, cukup digambarkan dengan adanya pembuktian bahwa perbuatan pelaku telah secara sadar/sengaja dan menghendaki ‘’willen end wetten”’, adanya akibat yang dikehendaki dari perbuatannya tersebut yakni adanya keuntungan yang akan diperoleh dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dengan adanya keadaan yang demikian, jika perbuatan secara sadar/sengaja dan menghendaki ‘’willen end wetten”’ melawan hukum/menyalahgunakan kewenangan tersebut kemudian menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka jelas perbuatan demikian dapat dinyatakan tercela dan dapat dipidana. Sehingga tidak perlu kemudian harus membuktikan adanya tindak pidana lain berupa adanya suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi, untuk membuktikan adanya mens rea dalam pembuktian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. 9. Sifat melawan hukum dalam rumusan tindak pidana/delik tidak selalu dirumuskan secara eksplisit. Jika tidak dirumuskan secara eksplisit maka unsur-unsur perbuatan tersebut telah menunjukan ketercelaan atau melawan hukum itu sendiri, termasuk dalam hal ini perbuatan suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi. Oleh karena itu tidak relevan jika kemudian, dalam unsur perbuatan melawan hukum/menyalahgunakan kewenangan, masih harus ditambahkan adanya 195 unsur melawan hukum yang tidak eksplisit perlu dicantumkan dalam suatu delik. Dengan penambahan rumusan demikian, selain mengakibatkan kriteria ganda juga menjadikan beban dalam pembuktian. Oleh karenanya dalil para Pemohon demikian kiranya patut diabaikan dan dikesampingkan karena tidak berdasar atas hukum. 10. Bahwa perbuatan melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor inilah yang harus diuji melalui pembuktian fakta sidang apakah dilakukan atas dasar telah secara sadar/sengaja dan menghendaki (willen end wetten) terhadap perbuatannya semata, bukan kemudian harus digantungkan dengan adanya mens rea memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi senyatanya hanyalah akibat semata yang tidak harus disengaja sebagai maksud, sehingga tidak perlu dibuktikan sebagai maksud atau tujuan dari perbuatan melawan hukum (Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Hal demikian inilah yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 sebagai berikut: “Oleh karena itu, walaupun pelaku tidak memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri namun apabila melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara dan dalam hal ini orang lain atau suatu koporasi diuntungkan atau bertambah kekayaannya, dikenai tindak pidana korupsi.” III. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian materil para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- 196 Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Presiden mengajukan 1 (satu) orang ahli, yaitu Ahmad Sofian, yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2025 dan didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Juli 2025, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: A. Pendahuluan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sering kali memunculkan kontroversi karena frasa perbuatan melawan hukum terlalu lentur. Oleh karena itu, penegak hukum perlu hati-hati dan adil dalam melaksanakan kedua pasal tersebut. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Lebih lanjut, Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur tentang tindak pidana korupsi. Pasal 2 mengatur tentang perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara, sementara Pasal 3 mengatur tentang penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor memiliki 4 unsur utama: o Setiap orang 197 o Melawan hukum. o Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. o Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3 UU Tipikor memiliki unsur-unsur sebagai berikut: o Setiap orang o Secara melawan hukum. o Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan. o Menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. o Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 telah mengubah penafsiran unsur “melawan hukum” dari yang semula bersifat formil dan materiil menjadi hanya bersifat formil. Artinya perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi hanyalah yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Putusan ini membatalkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR yang menyebutkan bahwa “melawan hukum” dalam pasal tersebut mencukup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengubah makna Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dari delik formil menjadi delik materil. Artinya, kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi harus dibuktikan secara nyata (actual loss), bukan hanya potensi atau perkiraan kerugian (potential loss). Sebelum putusan MK ini, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor difahami sebagai delik formil, sehingga unsur “dapat merugikan keuangan negara” tidak harus dibuktikan kerugiannya secara nyata. Putusan MK mengubahkan menjadi delik materiil, yang berarti kerugian keuangan negara harus benar-benar terjadi dan dibuktikan secara nyata, bukan hanya potensi atau perkiraan. Implikasi putusan ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan kepadilan, karena tidak semua tindak yang berpotensi merugikan keuangan negara harus dipidana sebagai tindak pidana korupsi. Dalam berbagai literatur hukum pidana di Indonesia delik formil adalah delik yang perbuatannya saja sudah dianggap melanggar hukum, tanpa perlu membuktikan akibat dari tindak pidana yang ditimbulkannya. Delik materiil adalah delik yang perbuatannya baru dianggap melanggar hukum jika menimbulkan akibat tertentu dalam hal tindak pidana korupsi berupa kerugian keuangan negara. 198 Dalam tulisan ini akan difokuskan pada pengertian dan tafsir dari frase atau unsur “melawan hukum”. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pindana, melawan hukum menggambarkan sifat tidak saha dari suatu Tindakan atau suatu maksud tertentu. Istilah melawan hukum yang menunjukkan sifat tidak sah suatu perbuatan atau tindakan dijumpai dalam banyak pasal dalam KUHP. Frase melawan hukum ini juga dijumpai dalam berbagai peraturan tentang tindak pidana korupsi. Dalam berbagai peraturan tersebut melawan hukum juga digunakan untuk menunjukkan sifat tidak sahnya suatu perbuatan, sebagaimana terlihat pada berbagai rumusan tindak pidana korupsi. Namun demikian harus diakui pengertian melawan hukum juga dipengaruhi oleh doktrin melawan hukum dalam lapangan hukum perdata. Dalam diskursus doctrinal “melawan hukum merupakan salah satu unsur dalam rumusan delik tindak pidana baik dalam KUHP maupun di luar KUHP. kemudian ajaran melawan hukum berkembanng menjadi 2 yaitu ajaran melawan hukum formil dan ajaran melawan hukum materiil, B. Pasal 2 dan 3 UU TIPIKOR dalam KUHP Nasional (UU No. 1 tahun 2023) Tafsir futuristik dalam Pasal 622 huruf l UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 13 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 31 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku. Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 603 Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 604 Pasal 5 pengacuannya diganti dengan Pasal 605 Pasal 11 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (2) dan Pasal 13 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (1) Pasal 603 menyatakan: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI Penjelasan Pasal 603 Yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah berdasarkan hasil pemeriksaan Lembaga negara audit keuangan 199 Pasal 604 menyatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomia negara, dipidana dnegan pidana penjara seumur hidup atau pidana penara paoing singkat 2 (dua) tahu dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikti kategori II dan paling banyak kategori VI. C. Ajaran Melawan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 hakim MK secara khusus memberikan perhatian khusus tentang ajaran melawan yang secara formil tertulis (formele wederrechtelijk) yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, 2003:358) yang merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (lex certa) atau yang dikenal juga dengan istilah bestimmheitsgebot Dalam konteks tindak pidana korupsi, perbuatan melawan hukum (PMH) merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi yang melanggar hukum, baik secara formal, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur melawan hukum ini menjadi salah satu elemen penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi, khususnya pada pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Penjelasan Lebih Lanjut:  Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam UU Tipikor: Pasal 2 dan 3 UU Tipikor mensyaratkan adanya unsur melawan hukum formil dalam tindak pidana korupsi.  Makna Melawan Hukum: o Formil: Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (misalnya, melanggar aturan pengadaan barang dan jasa). o Materil: Perbuatan yang meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, tetapi dianggap tercela dan melanggar rasa keadilan serta norma sosial.  Dualisme Penafsiran: Terdapat perbedaan penafsiran mengenai makna melawan hukum dalam UU Tipikor. Sebagian hakim berpendapat bahwa melawan hukum hanya 200 berarti melawan hukum formil, sementara sebagian lain berpendapat bahwa melawan hukum juga mencakup melawan hukum materil.  Putusan Mahkamah Konstitusi: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 003/PUU-IV/2006 menghapus penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang menyebutkan melawan hukum dalam arti formil maupun materil. Namun, dualisme penafsiran tetap terjadi di pengadilan. D. Keterkaitan Pasal 2 dan 3 dengan Ajaran Kausalitas Ajaran Kausalitas jarang sekali digunakan ajaran dalam merangkai perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Oleh karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana materiil, maka titik dimulainya Analisa kasus adalah “timbulnya kerugian keuangan negara” sebagai akibat yang dilarang. Jika akibat yang dilarang ini sudah valid timbul, maka kedua adalah mencari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara tersebut. Selanjutnya merangkai perbuatan-perbuatan tersebut, dan menilainya serta menganalisisnya. Agar tidak timbul kesesatan dalam menganalisis rangkaian perbuatan-perbuatan tersebut maka mutlak dibutuhkan ajaran kausalitas. Dalam memilih ajaran kausalitas tertentu, maka ditentukan pada pilihan rasional jaksa dan hakim. Jaksa, hakim dan bahkan advokat dipandu oleh ajaran kausalitas tertentu untuk merangkai perbuatan yang dilakukan terdakwa dan ajaran kausalitas ini juga dalam waktu yang bersamaan digunakan sebagai analisa sehingga ditemukan satu atau beberapa perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan akibat yang terlarang tersebut. Setelah perbuatan yang terlarang ditemukan maka tahap berikutnya menemuka pertanggungjawaban (culvabilitas/kesalahan) pada diri terdakwa, sehingga secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan serangkaian tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Secara sederhana dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut : 201 Bagan 1 Ajaran Kausalitas dalam Tindak Pidana Korupsi Bagan 1 menggambarkan alur untuk menemukan rangkaiaan perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara serta peran ajaran kausalitas dalam menemukan perbuatan yang melawan hukum tersebut. Untuk menemukan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi maka pertama-tama harus ditemukan dahulu rangkaian perbuatan (C1, C2, C3 dan seterusnya) yang melawan hukum. Dalam menemukan rangkaian perbuatan ini maka ajaran kausalitas diperlukan yaitu rangkaian perbuatan itu haruslah memiliki keteraturan dan keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Perbuatan itu juga sufficient dan necessary yaitu bahwa benar perbuatan tersebut yang terlarang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, dan karena perbuatan yang terlarang itulah mengakibatkan kerugian pada keuangan negara dan bukan disebabkan perbuatan lain serta ada hubungan antara perbuatan yang dilarang dengan timbulnya akibat yang dilarang tersebut. Disamping alasan tersebut, antara perbuatan (perbuatan-perbuatan) yang dilarang tersebut memiliki hubungan yang logis dengan timbulnya kerugian keuangan negara. Penerapan ajaran kausalitas menjadi penting agar tidak terjadi kesesatan berfikir. Dalam membangun hubungan yang logis dan agar tidak terjadi kesesatan berfikir maka dalam membangun rangkaian perbuatan yang terlarang tersebut, secara formil dibutuhkan alat bukti. Alat bukti tersebutlah yang mengindikasi perbuatan yang dilarang. Jika tahap ini dilalui dengan benar, maka kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi akan menjadi terang benderang, bukan lagi sebuah spekulasi yang dipaksakan. Dengan demikian rangkaian sebab 202 akibat menjadi logis, sistematis dan bisa masuk ke tahap kedua yaitu menemukan pertanggungjawaban (kesalahan) termasuk perluasan pertanggungjawaban pidana. Teori yang digunakan dalam analisa putusan ini difokuskan pada ajaran kausalitas. Untuk membantu dalam menganalisis kasus ini maka penulis menggunakan teori atau ajaran kausalitas. Teori atau ajaran kausalitas digunakan untuk menentukan perbuatan (perbuatan-perbuatan) yang menjadi faktor sebab yang menimbulkan akibat yang dilarang. Selanjutnya teori ini digunakan untuk menakar pertanggungjawaban pidana yang ditimbulkan tersebut. Ajaran kausalitas juga digunakan agar logika hukum yang dibanguan oleh para penegak hukum saling bersesuaian termasuk logika hukum hakim. Dalam ajaran kausalitas, maka penting untuk membangun kerangka berfikir yang logis, antara fakta-fakta yang disajikan. Fakta-fakta yang disajikan tersebut harus berurutan antara yang satu dengan yang lain sehingga menimbulkan satu rangkaian perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang. Dalam kasus ini akibat yang dilarang adalah kerugian pada keuangan negara. Ada banyak ajaran kausalitas, namun semua ajaran kausalitas itu berfungsi untuk membangun logika berfikir yang logis dan sistematis sehingga antara satu fakta (perbuatan/sebab) dengan perbuatan (sebab) lainnya saling berhubungan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang. Secara sederhana logika berfikir yang dibangun dalam ajaran kausalitas dapat digambarkan sebagai berikut : Bagan 2 Rangkaian Perbuatan dan Timbulnya Akibat Dari rangkaian perbuatan (sebab) 1, perbuatan (sebab) 2, perbuatan (sebab) 3, perbuatan (sebab) 4, dan perbuatan (sebab) 5, merupakan faktor-faktor yang menimbulkan akibat. Faktor-faktor ini saling berhubungan, sehingga membangun sebuah bangunan sebab yang terukur dan sistematis. Jika salah satu faktor tidak Perbuatan (sebab) 1 Perbuatan (Sebab) 3 Perbuatan (Sebab) 5 Perbuatan (sebab) 2 Perbautan (Sebab) 4 AKIBAT 203 tidak ada atau dihilangkan, ada kemungkinan tidak akan terjadi akibat atau akibat tidak akan terjadi atau munculnya akibat yang tidak sempurna. Contoh kongkrit yang bisa ditampilkan untuk menjelaskan teori di atas, adalah sebagaimana dipaparkan oleh Daniel E. Little dalam bukunya Varieties and Social Explanation : And Introduction to the Philosophy of Social Science (1991). Dalam buku tersebut Daniel menggambarkan sebuah mobil yang saat berjalan salah satu mur ban mobil longgar, ini disebutnya sebagai sebab 1. Mobil berjalan terus sehingga mengakibatkan mur tersebut lepas dan mengakibatkan tiga mur yang lain longgar dan ini disebutnya sebab 2. Oleh karena tiga mur longgar, maka satu persatu mur tersebut lepas (sebab 3). Karena kesemua mur ban mobil lepas, mengakibatkan ban mobil lepas (sebab 4). Ban mobil yang lepas tadi menyebabkan mobil kehilangan keseimbangan sehingga menabrak mobil yang ada di depannya (akibat). Jadi ditabraknya mobil yang ada di depan, tidak bisa dilepaskan dari sebab 1, sebab 2, sebab 3 dan sebab 4. Logika berfikir inilah yang disebutnya logika berfikir yang sistematis dan logis, yang dapat menemukan semua sebab/faktor atau semua perbuatan, dan menghubungkan semua faktor (sebab) tersebut. Ini juga yang disebut dengan logika berfikir kausal. Dengan logika berfikir kausal maka semua faktor harus ditemukan, dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor yang memiliki kontribusi pada munculnya akibat yang dilarang tersebut. Dengan demikian akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya serta terhindar dari kesesatan berfikir. Dalam konteks berfikir kausal ini, Daniel juga menjelaskan tiga element penting ketiga membangun sebuah logika berfikir yang logis dan sistematis ini yaitu bahwa logika berfikir kausal ini tidak bisa digeneralisasi, artinya logika berfikir kausalitas hanya ditujukan pada kasus kongrit tertentu, karena tiap kasus memiliki sebab atau faktor-faktor yang berbeda dengan peristiwa kongkrit lainnya. Faktor kedua, adalah sangat tergantung pada mekanisme sebab. Dalam konteks ini apakah mekanisme sebab berjalan secara teratura (regularly) atau tidak teratur (irregulary). Jika faktor sebab berjalan secara teratur, maka prosesnya seperti pada mobil yang mengalami kecelakaan tadi, sebab 1, mempengaruhi munculnya sebab 2, dan munculnya sebab 3 sehingga muncul kecelakaan yang disebab oleh semua sebab (faktor) yang berjalan teratur. Sementara itu, mekanisme sebab yang tidak berjalan teratur, maka faktor-faktor (sebab-sebab) itu secara akumulatif memberikan kontribusi atas timbulkan akibat. Misalnya sebuah kerusuhan sosial, bisa jadi faktor- 204 faktor yang menimbulkan kerusuhan sosial itu komplek tidak berjalan teratur. Faktor tersebut diantaranya karena tingginya angka kemiskinan, harga sembako naik tinggi, adanya jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin, sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan dan seterusnya. Meskipun faktor-faktor ini tidak berjalan teratur, namun faktor-faktor tersebut memiliki hubungan satu sama lainnya. Teori Daniel yang ketiga adalah terlibatnya beberapa faktor lain atau yang disebutnya referensi lain dari sejumlah individu. Faktor lain itu bisa berupa faktor eksternal/internal yang tidak merupakan faktor sebab (teratur dan tidak teratur) atau bisa juga circumstances yaitu keadaan-keadaan yang mempercepat atau memperparah timbulnya akibat yang dilarang. Dalam contoh kasus timbulnya kerusuhan sosial ini ternyata juga dipicu juga oleh wabah malaria yang bukan merupakan faktor regularly atau irregulary namun kondisi ini memperparah timbaulnya kerusuhan sosial. Faktor ini harus dipertimbangkan sehingga cara berfikir kausal benar-benar diterapkan sehingga ditemukanlah sejumlah faktor yang relevan yang menimbulkan sebuah akibat yang ditimbulkan dari faktor-faktor tersebut. Selain itu, dalam konteks hukum pidana, ajaran kausalitas telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Ajaran kausalitas tidak hanya dibatasi oleh ajaran yang dikembangkan oleh para ilmuwan dari negara-negara civil law yaitu Von Buri, Van Hamel, Vos, Suringa, Langemeijer dan bahkan Remelink. Namun ajaran ini juga dikembangkan oleh ilmuwan hukum dari negara-negara common law yaitu Hart dan Honore. Mereka menulis buku yang fenomenal yang berjudul “Causation in Law”. Dalam menerangkan ajaran kausalitas Hart dan Honore, ada tahapan yang dilalui dalam menemukan kebenaran yang materiil dari sejumlah fakta atau sebab yang menimbulkan akibat yang dilarang. Tahapa pertama disebut dan factual cause dan tahap kedua adalah menemukan legal cause, dan tahap terakhir adalah menentukan pertanggungjawaban pidana dari pelaku. Factual cause ini dimaksudkan untuk menemukan semua fakta, baik fakta hukum maupun bukan fakta hukum, dimana fakta-fakta tersebut berkontribusi atas timbulnya akibat yang dilarang. Flow chart dalam menemukan kebenaran materiil dalam konteks ajaran kausalitas yang berkembang di negara-negara common law dapat digambarkan sebagai berikut: 205 Dalam flow chart di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : Defendant’s act : dapat diartikan sebagai perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan akibat yang dilarang (prohibited consequence). Karena banyaknya perbuatan sehingga menimbulkan rangkaian perbuatan yang panjang maka perlu dilakukan filterisasi (penyaringan) dalam rangka menemukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut. Oleh karena itu ada dua filter yang digunakan yaitu filter pertama menemukan factual cause (causation) dan filter kedua menemukan legal cause (causation). Untuk menemukan factual cause maka instrument yang digunakan adalah the but for test. Test ini menyatakan bahwa temukan perbuatan (perbuatan), baik perbuatan hukum maupun bukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat yang dilarang. Tanpa perbuatan tersebut maka mustahil akibat yang dilarang akan timbul. Setelah menemukan perbuatan (perbuatan-perbuatan) yang menimbulkan akibat yang dilarang, maka masuk ke filter kedua dengan menggunakan legal cause yaitu menemukan perbuatan (perbuatan-perbuatan) yang melawan hukum yang menimbulkan akibat yang dilarang. Untuk filter kedua ini, maka alat yang digunakan ada dua yaitu (1) substantive and operative cause; (2) novus actus intervens. Saya akan menjelaskan alat yang pertama yaitu substantive and operative cause. Dalam menggunakan alat ini maka perbuatan (perbuatan-perbuatan) tersebut secara substantif menimbulkan akibat yang dilarang yang dilihat dari kualitas perbuatan Causation Flow Chart Common Law Dependent’s Act Factual Causation Legal Causation Prohibited Consequence The but for test Substantial and operative cause Novus actus intervens Legal Responsibility 206 tersebut, sementara itu operative artinya jika perbuatan dihilangkan apakah akibat tetap akan muncul atau jika perbuatan tersebut tidak terlaksana apakah akibat tetap akan muncul atau tidak ? Contohnya, ketika seseorang membuang sampah ke kali yang jumlahnya 3 kantong plastik, akan menimbulkan pencemaran pada kali tersebut ? Sampah yang dibuang ke kali bisa menimbulkan pencemaran, namun jika yang dibuang hanya 3 kantong plastik, inilah yang disebut tidak substantive dan operative menimbulkan akibat yang dilarang, mungkin saja ada faktor lain (perbuatan) yang menimbulkan akibat yang dilarang. Ketika perbuatan (perbuatan-perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang ditemukan, maka sebelum menentukan pertanggungjawaban pidana (legal responsibility), maka test terakhir yang harus dilakukan adalah menemukan novus actus intervens. Novus actus intervens ini dapat diartikan sebagai faktor-faktor yang memutus pertanggungjawaban pidana pelaku. Faktor ini bisa berasal dari pihak ketiga (pelaku lain), atau korban, atau malah faktor dari luar yang tidak bisa dihindari pelaku atau pelaku tidak memiliki kuasa atau kekuatan untuk mencegahnya. E. Penutup Dari uraiana di atas dapat disimpulkan bahwa : 1. Ajaran malawan hukum yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR dimaknai sebagai ajaran melawan hukum dalam arti formil, artinya harus ada peraturan perundang-undangan yang melarang perbuatan itu secara tegas. Oleh karena ajaran melawan hukum dalam arti formil dikenal juga dalam lapangan hukum perdata dan lapangan hukum administrasi negara, karena itu harus ditafsirkan sebagai ajaran melawan hukum formil dalam lapangan hukum pidana, artinya perbuatan yang dilarang itu dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum pidana yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai rumusan pidana. 2. Perbuatan melawan hukum formil dalam lapangan hukum pidana harus secara tegas diatur agar memenuhi asas legalitas, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum di lapangan hukum lain. Karena itu, ketika hakim memutuskan terpenuhinya unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR maka dia harus membenturkan dengan larangan 207 perbuatan tersebut dalam hukum positif yang berada dalam lapangan hukum pidana. 3. Perbuatan melawan hukum pidana yang formil inilah ditujukan untuk memperkaya dirinya sendiri, atau orang lain, atau korporasi sebagai penyebab timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan melawan hukum pidana formil ini memiliki hubungan kausalitas dengan timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Sehingga doktrin ajaran kausalitas tertentu dapat dipergunakan untuk membantu dalam menemukan perbuatan yang dilarang tersebut sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Mahkamah Agung menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 15 Juli 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2025 yang kemudian disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Setelah mempelajari permohonan pemohon tentang Uji Materi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) dalam perkara tersebut, dapat kami sampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan teori Lawrence M. Friedman, penegakan hukum terdiri dari tiga elemen: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Substansi hukumharus jelas, tegas, dan tidak multitafsir, tapi juga harus dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan yang dinamis seperti korupsi. 2. Bahwa dalam hukum pidana, rumusan delik harus jelas (lex certa) dan tidak boleh ditafsirkan secara analogi (lex stricta). 3. Bahwa dalam praktik selama ini, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah digunakan secara efefktif untuk menjerat pelaku korupsi, baik dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta. 4. Bahwa dalam praktik pengadilan terkait penerapan hukum frasa “melawan hukum” dab “memperkaya diri sendiri” dalam Pasal 2 UU Tipikor, serta “menguntungkan diri sendiri” dalam Pasal 3 UU Tipikor, hakim telah menafsirkan 208 unsur-unsur tersebut dengan mengacu pada yurispridensi dan doktrin hukum pidana, serta tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. 5. Bahwa permasalahan dalam praktik timbul dikarenakan penuntut umum mengkonstruksikan dakwaannya dalam bentuk subsidaritas dengan menenmpatkan Pasal 2 dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun sebagai dakwaan primair dan Pasal 3 dengan ancaman minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun sebagai dakwaan subsidair. Padahal unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 sangat umum sehingga tidaklah mungkin seseorang yang tidak terbukti unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam dakwaan Pasal 3. 6. Bahwa terhadap penerapan unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, Mahkamah Agung juga telah memberikan pedoman baik melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ataupun Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tetapi dengan tetap menjamin independensi dan fleksibilitas bagi Hakim dalam memutus perkara disesuaikan dengan karakteristik masing-masing perkara, negara lain: a. SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksaan Tugas Bagi Pengadilan. Terkait perkara tindak pidana korupsi, Mahkamah Agung memberikan pedoman negara lain: - Apabila unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 2 UU Tipikor tidak terbukti, maka dikenakan Pasal 3 UU Tipikor dengan ambang batas minimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Adalah tidak adil apabila menjatuhkan pidana bagi terdakwa yang hanya merugikan keuangan negara di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikenakan sanksi minimal Pasal 2 UU Tipikor yaitu pidana minimal 4 tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). b. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Terkait tindak pidana korupsi, Mahkamah Agung memberikan pedoman antara lain: - Karena perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengenyampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka besamya nilai kerugan keuangan 209 negara sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 7 tahun 2012 diubah menjadi sebagai berikut: a) Nilai kerugian keuangan negara di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor b) Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UU Tipikor. c. Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. d. Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 7. Bahwa dalam praktid di Mahkamah Agung dan peradilan khusus yang berada dibawahnya, penerapan SEMA dan Perma terhadap perkara korupsi tidaklah menimbulkan interpretasi baru. Keberadaan SEMA dan Perma tersebut telah memberikan panduan teknis kepada Hakim dalam memeriksa perkara korupsi serta memberikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan dalam rangka mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 8. Bahwa jika permohonan pemohon dikabulkan, yaitu dengan menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka akan terjadi kekosongan hukum di bidang penegakan hukum tindak pidana korupsi sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan sampai dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023. 9. Bahwa jika permohonan pemohon dikabulkan yaitu dengan membatasi makna frasa dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor hanya pada perbuatan tertentu, maka secara praktik akan: a. membatasi ruang lingkup pemberantasan korupsi secara signifikan, sehingga banyak perbuatan korupsi yang tidak dapat dijerat hukum. b. menyulitkan pembukaan di pengadilan karena harus membuktikan keterkaitan langsung dengan perbuatan-perbuatan spesifik seperti suap atau gratifikasi, padahal modus korupsi sangat beragam dan berkembang. c. berpotensi menimbulkan perdebatan baru dalam praktik. 10. Bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) dna Pasal 3 UU Tipikor sudah cukup efektif dan adaptif terhadap perkembangan modus operandi korupsi. Pembatasan sebagaimana dimohonkan Pemohon justru berpotensi melemahkan upaya 210 pemberantasan korupsi dan bertentangan dengan komitmen negara dalam pemberantasan korupsi. 11. Bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 sudah diadaptasi kedalam rumusan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 dengan penyesuaian ancaman hukuman, untuk menjawab kebutuhan dalam praktik penegkan hukum. 12. Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil putusan dalam permohonan ini [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 15 Juli 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2025 yang kemudian menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya. Kewenangan tersebut merupakan manifestasi dari prinsip due process of law dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menjamin setiap tahapan penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan dilakukan secara profesional, akuntabel, dan sesuai asas legalitas (nullum crimen sine lege). Tindak pidana korupsi sebagai bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) menuntut pendekatan penegakan hukum yang komprehensif dan kolaboratif antar lembaga, dimana Polri menjadi salah satu aktor dalam proses awal pengungkapan tindak pidana tersebut. Kewenangan tersebut sebagai perwujudan tanggung jawab konstitusional dalam menegakkan hukum, tugas Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi juga selaras dengan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, Polri memegang peran krusial untuk 211 memastikan bahwa kerugian negara, pelanggaran hak ekonomi dan sosial masyarakat akibat tindak pidana korupsi dapat ditangani secara cepat, tepat, dan akuntabel. 2. Bahwa tindak pidana korupsi adalah jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, mengancam keberlanjutan pembangunan ekonomi, sosial politik, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa serta menciptakan kemiskinan yang masif. Oleh karena sifatnya yang sangat merusak, korupsi telah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 menegaskan bahwa: “Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime), yang oleh karenanya penanganannya pun harus dilakukan secara luar biasa pula, termasuk dalam aspek substansi hukum, prosedur penegakan, hingga pembentukan lembaga penanganan khusus.”, Tolok ukur bahwasanya tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa (extra ordinary crimes) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (systematic dan widespread) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dapat disejajarkan dengan tindak pidana berat lainnya, seperti terorisme, penyalahgunaan narkotika, atau perusakan lingkungan berat. Selain itu, tindak pidana korupsi telah disejajarkan dengan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. 3. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) memiliki peran sentral dalam sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Kedua pasal ini secara normatif memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak berbagai bentuk perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. 212 Pasal 2 ayat (1) menitikberatkan pada perbuatan melawan hukum secara umum yang merugikan keuangan negara, sedangkan Pasal 3 menyoroti penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik yang menimbulkan akibat serupa. Dengan cakupan delik formil dan materiil yang terdapat pada kedua pasal ini, negara dapat secara efektif mengkualifikasikan dan menjerat pelaku korupsi yang sering kali menggunakan celah-celah administratif maupun yuridis untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, sebagaimana putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, Mahkamah telah menegaskan bahwa: “Kerugian keuangan negara merupakan unsur penting yang dapat dibuktikan melalui audit investigatif yang sah dan bukan semata-mata didasarkan pada tafsir perbuatan, namun tetap harus merujuk pada prinsip legalitas dan kepastian hukum.” Dalam berbagai kesempatan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej (Prof. Eddy Hiariej), menegaskan bahwa: “Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor merupakan bentuk perlindungan negara terhadap keuangan publik. Pasal 2 bersifat generik terhadap segala perbuatan yang merugikan negara, sedangkan Pasal 3 bersifat spesifik terhadap penyalahgunaan kewenangan. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum kita tidak mengenal double punishment, melainkan klasifikasi untuk efektivitas pembuktian dan keadilan substantif.” Oleh karena itu, keberadaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak hanya penting dari perspektif hukum pidana, tetapi juga sebagai fondasi yuridis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi negara, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu kedua norma tersebut juga telah digunakan sebagai instrumen hukum utama dalam berbagai putusan pengadilan untuk menjaga akuntabilitas kekuasaan, mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, dan memastikan pengembalian kerugian negara. 4. Dalam artikel “Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Yunus Husein, mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyebutkan, terdapat tiga transaksi yang dapat berpotensi menyebabkan kerugian negara, yaitu transaksi barang dan jasa, transaksi yang terkait utang piutang, dan transaksi terkait biaya dan pendapatan. Sementara itu, dalam buku Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi, Yunus juga menjelaskan tentang tujuh 213 kerugian keuangan negara yang mungkin terjadi dari tiga transaksi tersebut, yaitu: a. Pengadaan barang dengan harga tidak wajar akan menyebabkan kerugian keuangan negara dari selisih harga normal dengan harga yang digunakan saat ini. b. Harga wajar tetapi kualitas kurang baik dampaknya akan membuat barang tersebut menjadi lebih cepat rusak dan mungkin diperlukan perbaikan atau bahkan penggantian barang yang baru. c. Adanya transaksi yang memperbesar utang negara dampaknya kewajiban negara untuk membayar utang semakin besar dan memberatkan keuangan negara. d. Piutang negara berkurang tidak wajar juga dapat menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara. e. Aset negara berkurang karena dijual murah atau dihibahkan pada pihak lain atau ditukar dengan pihak swasta maupun perseorangan. f. Memperbesar biaya instansi perusahaan, caranya yaitu dengan melakukan aktivitas fiktif, adanya pemborosan, dan tindakan lainnya yang membuat pengeluaran besar tetapi pendapatan kecil. g. Manipulasi laporan penjualan, di mana hasil penjualan yang dilaporkan lebih kecil dibandingkan dengan total penjualan yang terjadi secara nyata. 5. Bahwa Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan keadaan niat/sikap batin seseorang, Polri berpandangan sebagai berikut : a. Bahwa unsur subjektif rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang Tipikor yaitu tentang pertanggungjawaban pidana tindak pidana korupsi yang dilakukan secara melawan hukum, bukan hanya berfokus pada unsur sikap batin karena sengaja atau kelalaian. Pasal 2 ayat (1) juga berfokus pada pemenuhan unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang melawan hukum dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan kata lain, pemenuhan unsur objektif dari rumusan Pasal tersebut adalah perbuatan pidana yang dilarang yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang sifatnya melawan hukum yang menimbulkan keadaan potensial terhadap kerugian keuangan negara 214 atau perekonomian negara. Demikian pula pemenuhan unsur objektif dari rumusan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor adalah perbuatan pidana yang dilarang yaitu perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang menimbulkan keadaan potensial terhadap kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. b. Bahwa konteks korupsi dengan menggunakan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. “Sebetulnya setiap perbuatan melawan hukum itu tentu harus diikuti dengan mens rea atau niat jahatnya, mens rea mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat Delik disebut sebagai unsur subyektif apabila unsur-unsurnya terbukti maka berarti terbuktinya pertanggung-jawaban pembuat delik. Unsur-unsurnya adalah kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dalam arti luas, tidak adanya alasan pemaaf yang semuanya melahirkan schuld-haftigkeit uber den tater yaitu hal dapat dipidananya pembuat delik. c. Bahwa pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut masyarakat harus dituntut dan dipidana. Penjelasan Pasal 2 ayat (1), yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yaitu walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. d. Bahwa terhadap Pengertian unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak lagi mengandung fungsi positif, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan penjelasan sifat melawan hukum materil dalam Pasal 2 UU Tipikor telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas dan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mengikat dan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menghapus kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, sehingga merubah delik korupsi dari 215 delik formil menjadi delik materil sudah selaras dengan konstitusi. Putusan tersebut telah mempersempit pengertian istilah melawan hukum materil dalam fungsi yang positif, dan kembali kepada penerapan ajaran melawan hukum materil dengan fungsi yang negatif. e. Bahwa perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan keuangan atau perekonomian negara bisa diproses dengan merujuk pada ketentuan pidana dalam UU Tipikor selain delik yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. f. Dengan demikian ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terkait dengan unsur subjektif niat, atau sikap batin, atau mens rea dalam ketentuan tersebut tidak memiliki hubungan dengan isu konstitusionalitas norma. 6. Bahwa Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor berkenaan dengan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, Polri berpandangan : a. Bahwa perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara. Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan implikasi dari adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau dan menyalahgunakan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor. Adanya unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pasal a quo merupakan unsur yang membedakan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lainnya (tindak pidana umum). b. Bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur actus reus (physical element) dan unsur mens rea (mental element). Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai actus reus, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebut mens rea. Jadi actus reus adalah merupakan elemen luar (external element), sedangkan mens rea adalah unsur kesalahan (fault element) atau unsur mental (mental element). 216 c. Bahwa pemaknaan unsur actus reus atau perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor sebagaimana Putusan Nomor 114/PUU-XXII/2024) sebagai berikut. Menurut Mahkamah, dengan telah tercakupnya unsur secara melawan hukum pada norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dan unsur menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya pada jabatan atau kedudukan pada norma Pasal 3 Undang- Undang Tipikor, Jika dikaitkan dengan pengertian unsur secara melawan hukum yang memiliki cakupan makna yang amat luas, sebagaimana telah dipertimbangan di atas, maka unsur actus reus secara substansial sebenarnya telah terserap/tercakup dalam unsur secara melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dan juga mempunyai irisan makna yang sama dengan unsur menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang terdapat dalam norma Pasal 3 Undang- Undang Tipikor. d. Dengan demikian, rumusan unsur melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan merupakan sarana menuju suatu perbuatan, yakni perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi yang dilakukan dengan melawan hukum. e. bahwa unsur melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana tertuang dalam rumusan perbuatan pidana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dimaknai sebagai unsur objektif yang sekaligus menunjuk perbuatan yang dilarang yaitu memperkaya diri sendiri dan menyalahgunakan kewenangan dengan sifatnya yang melawan hukum dan unsur objektif lainnya yaitu merugikan keuangan negara, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian rumusan perbuatan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang Tipikor tidak memerlukan kualifikasi perbuatan lainnya. 7. Bahwa unsur perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang Tipikor merupakan unsur yang bersifat objektif dan wajib diuji melalui mekanisme pembuktian dalam proses persidangan pidana. 217 Unsur mens rea atau sikap batin pelaku (sengaja atau kelalaian) dalam konteks tindak pidana korupsi harus dilihat sebagai sikap batin terhadap perbuatan melawan hukum itu sendiri, bukan terhadap akibat yang timbul. Dalam hal ini, pembuktian tidak ditujukan untuk membuktikan bahwa pelaku secara sadar dan sengaja memiliki niat untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut lebih tepat diposisikan sebagai akibat hukum (konsekuensi logis) dari perbuatan melawan hukum, bukan sebagai unsur kesengajaan (opzet) yang menjadi bagian dari niat pelaku. Dengan demikian, dalam sistem hukum positif Indonesia, tidak disyaratkan adanya intensi khusus (special intent) untuk memperkaya diri dalam pembuktian unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Yang menjadi fokus pembuktian adalah ada atau tidaknya: a. perbuatan melawan hukum atau b. penyalahgunaan kewenangan, serta c. kerugian keuangan atau perekonomian negara sebagai akibat yang ditimbulkan. Pemahaman ini telah diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang secara tegas menyatakan: “Oleh karena itu, walaupun pelaku tidak memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri, namun apabila melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara, dan dalam hal ini orang lain atau suatu korporasi diuntungkan atau bertambah kekayaannya, maka pelaku tetap dikenai tindak pidana korupsi.” Pendekatan ini selaras dengan karakteristik delik materil, yang menempatkan akibat hukum sebagai elemen utama. Oleh karena itu, tidak terdapat keharusan untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki tujuan memperkaya diri secara sadar atau sebagai bagian dari niat awalnya. 8. Bahwa terhadap isu konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Polri berpandangan bahwa permasalahan yang diajukan oleh Para Pemohon bukanlah menyangkut persoalan inkonstitusionalitas norma, melainkan lebih merupakan ekspresi dari ketidakpuasan terhadap penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dan putusan hakim dalam perkara konkret. 218 Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor pada dasarnya bersifat normatif (regeling), yang berlaku umum dan abstrak, serta telah melalui pengujian konstitusional sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi melalui sejumlah putusan, antara lain Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 dan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, yang tetap menyatakan konstitusionalitas ketentuan tersebut dengan batasan-batasan interpretatif tertentu. Adapun kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon lebih tepat dikategorikan sebagai akibat dari penafsiran dan penerapan hukum oleh hakim dalam kasus perorangan (judicial error), yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum acara yang tersedia, seperti upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK), bukan melalui mekanisme pengujian undang- undang terhadap UUD 1945. Dengan demikian, permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang diajukan oleh Para Pemohon, menurut pandangan Polri, kurang tepat secara formil maupun materil, karena: a. Tidak menyentuh aspek norma yang bersifat diskriminatif atau inkonstitusional; b. Lebih merupakan keluhan terhadap tindak lanjut yudisial yang bersifat kasuistik dan tidak berdampak langsung terhadap keberlakuan norma bagi seluruh warga negara; c. Menyasar norma bersifat umum, abstrak, dan preventif, yang justru sangat penting bagi keberlangsungan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif dan konsisten. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Polri berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor masih sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, khususnya asas equality before the law, due process of law, serta prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 16 Juli 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2025 yang kemudian disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2025, serta keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 219 I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON Bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Uji Materiil ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara: 142/PUU-XXII/2024 atas uji materiil ketentuan: - Pasal 2 ayat (1) UU PTPK: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidanapenjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)” - Pasal 3 UU PTPK: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)” - Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK: “Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.” - Penjelasan Pasal 3 UU PTPK: “Kata “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2” Sebagaimana didalilkan Para Pemohon bertentangan dengan: - Pasal 24 ayat (1) : “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” - Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” - Pasal 28G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, 220 serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Adapun pokok-pokok dalil Pemohon adalah: - Bahwa PEMOHON merupakan Terdakwa dalam perkara dengan nomor register perkara 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST (BuktiP—3) yang setelah menjalani proses persidangan kemudian divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Namun berdasarkan Putusan Tingkat Kasasi Nomor 417K/Pid.Sus/2014 (BuktiP—4) jo 41 PK/Pid.Sus/2015 (BuktiP—5) PEMOHON dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo.Pasal 18 UU TIPIKOR jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP sehingga PEMOHON dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah): - Bahwa Pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya akibat pasal a quo pada pokoknya bahwa Pemohon adalah WNI yang merupakan Direktur PT. Merpati Nusantara sebagai terdakwa dalam perkara 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST yang dalam persidangan divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi. Namun Pemohon dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada Putusan Tingkat Kasasi. - Pasal a quo menimbulkan ketidakadilan karena dalam praktek hukum kedua pasal ini telah diinterpretasikan untuk menentukan suatu perbuatan pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR berdasarkan besamya kerugian keuangan negara. Interpretasi ini secara substansial tidak tepat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR diberi interpretasi baru, misalnya bukan hanya perbuatan yang menjadi tolok ukur seseorang dapat dipidana karena melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, tetapi kerugian dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan seseorang yaitu melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan. - Menurut Pemohon dengan dibatalkannya atau dinyatakan tidak mengikat menurut hukum terhada Pasal a quo berikut penjelasannya, bukan berarti menghalalkan perbuatan korupsi, sebab dalam UU Tipikor semua perbuatan bersifat melawan hukum dan bersifat jahat atau mengandung kejahatan seperti suap menyuap, perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa, 221 penggelapan maupun pemerasan yang dilakukan oleh penyelenggara negara telah diakomodir dalam Pasal 5 hingga Pasal 13 UU Tipikor. - Alasan mengenai Pasal a quo tetap diperlukan dengan alasan akan sulit membuktikan perbuatan korupsi jika menggunakan pasal selain Pasal a quo, menurut pemohon hanya alasan yang tidak berdasar. Masalah pembuktian adalah masalah penerapan hukum, bukan norma. Masalah ini seharusnya diselesaikan dengan memperkuat kemampuan dan teknik investigasi dari para penyidik, bukan dengan membuat atau membiarkan ketentuan pidana yang bersifat terlampau luas, tidak jelas, multi tafsir, yang melanggar prinsip lex certa dalam hukum pidana. - Pasal a quo beserta penjelasannya (atau setidak-tidaknya tentang frasa yang diujikan) sudah tidak sesuai atau sejalan dengan perkembangan hukum yang terjadi, dimana bertentangan dengan UU nomot 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). - Dalam praktik yang terjadi sekarang berkenaan dengan Pasal a quo terutama berkenaan dengan perbuatan melawan hukum terutama yang berhubungan dengan kerugian, lebih ditekankan pada konsep hukum perdata menjadi pidana. - Frasa “memperkaya diri sendiri atau orang laian atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor bermuatan substansi yang luas atau sangat lentur (karet). Selain boleh hanya mengandaikan satu pihak yang “diperkaya”, yaitu pelaku (pegawai negeri atau penyelenggara negara), orang lain, atau suatu korporasi, juga seakan mengabaikan hubungan atau kaitan antara perbuatan pelaku dengan keuntungan atau kekayaan yang diperoleh orang lain atau korporasi tersebut. - Dalam praktik hukum, frasa “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, pihak yang ditunjuk oleh penyidik terlalu membesarkan kerugian negara atau perekonomian negara. - Bahwa mengingat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berdasarkan putusan perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 adalah sebagai delik materiil, maka untuk menentukan ada atau tidaknya mens rea dari pelaku perbuatan 222 pidana “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” harus dibuktikan dengan adanya suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU Tipikor. - Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR sama sekali tidak adil bagi pemohon karena sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum, tidak memperkaya atau menguntungkan diri sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kerabat, teman atau pihak ketiga lainnya. Pemohon tidak pernah menerima atau meminta apa pun dari mitra yang didakwakan telah Para Pemohon perkaya atau untungkan, dan begitu pun Para Pemohon tidak memperoleh kekayaan atau keuntungan apa pun yang mana hal ini telah disimpulkan sendiri oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Berkenaan dengan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan.”; 3. Menyatakan frasa ''dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan.”; 4. Menyatakan frasa “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia 223 No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. II. KETERANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI PIHAK TERKAIT TANGGAPAN KPK SELAKU PIHAK TERKAIT SEHUBUNGAN DENGAN DALIL PARA PEMOHON 1. Alasan Permohonan Uji Materi Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR a quo bukanlah berkenaan dengan konstitusionalitas norma, melainkan lebih pada persoalan penerapan norma pada Perkara Konkret yang Secara Hukum bukan merupakan Alasan Permohonan Uji Materi pada Mahkamah Konstitusi - Terkait penerapan frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan “ frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” serta frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum. - Argumentasi yang dikemukakan Para Pemohonan bahwa rumusan frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan “ frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” serta frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor membuat pembuktian unsur-unsur tersebut tidak perlu memperhatikan mens rea atau niat dari para pelaku tindak pidana korupsi untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan niat dari para pelaku untuk merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah tidak benar dan tidak mendasar. Sebab dengan menggunakan rumusan kalimat aktif yang ditandai dengan pengggunaan awalan “me”, hal tersebut menunjukkan adanya kesengajaan dari para pelaku yang di dalamnya juga sudah terkandung niat dari para pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. Anggapan Pemohon terkait kasus yang mereka alami, yang pada pokoknya 224 menyatakan tidak punya niat untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan tidak punya niat untuk merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah anggapan sepihak yang perlu diuji di pengadilan dalam kasus yang konkrit. - Masalah penilaian pembuktian demikian tersebut di atas, bukanlah berkenaan dengan permasalahan konstitusionalitas norma yang merupakan kompetensi dari Mahkamah Konstitusi, melainkan lebih tepat masuk pada pengujian penerapan norma atas kasus konkrit yang dapat dilakukan melalui upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun luar biasa (peninjauan kembali) yang menjadi kompetensi peradilan umum dengan puncaknya ada pada Mahkamah Agung RI. Sebab argumentasi yang dikemukakan oleh Para Pemohon tersebut merupakan keputusan normatif yang bersifat penghakiman (judgement) yang biasa disebut vonis (Belanda: vonnis) [Marjanne Termorshuizen, Kemus Hukum Belanda-Indonesia, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1998, hal. 506]. Hal ini juga selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Jimly Ashiddiqy yang menyatakan bahwa ada tiga jenis norma hukum yang dapat diuji yang biasa disebut norm control mechanism, yaitu: 1). Keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (regeling), 2). Keputusan normatif yang bersifat penetapan administratif (beschikking), dan 3). Keputusan normatif yang bersifat penghakiman (vonis) [Jimly Ashiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2006, hal .1]. Beschikking dan vonis merupakan merupakan norma yang bersifat individual dan konkrit (individual and concrete norms), sedangan regeling merupakan norma yang bersifat bersifat umum dan abstrak (general and abstract norms) [Hans Kelsen, General Theory of Law and State, translated by Anders Wedberg, New York: Russell and Russell, 1961, hal. 37- 38]. Pengujian terhadap norma yang bersifat individual dan konkrit dilakukan oleh lembaga peradilan di mana untuk norma yang bersifat beschikking melalui lembaga peradilan tata usaha negara, sedangkan untuk norma yang bersifat vonis dilakukan melalui lembaga banding, kasasi dan peninjauan kembali [Lihat Jimly Ashiddiqie, Op. Cit., hal. 2-3]. Sementara itu, untuk norma yang bersifat mengatur atau regeling pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk peraturan yang setingkat dengan undang- 225 undang, dan oleh Mahkamah Agung untuk peraturan yang hirarkinya di bawah undang-undang. - Dalam kontek argumentasi yang dikemukakan oleh Para Pemohon terkait tidak adanya mens rea dari Para Pemohon untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan tidak adanya niat dari para pelaku untuk merugikan keuangan atau perekonomian negara namun pengadilan tetap menjatuhkan vonis yang menyatakan Para Pemohon bersalah. Hal tersebut merupakan norma hukum yang bersifat individual dan konkrit yang pengujiannya harus dilakukan melalui lembaga banding, kasasi dan peninjauan kembali. Bukan melalui uji materiil ke Mahkamah Konstitusi terhadap norma hukum yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Jadi keadilan dan kepastian hukum dalam hal ini bukan terkait dengan pengaturan normanya (konstitusionalitas norma), tetapi terkait dengan penerapan norma tersebut dalam kasus konkrit yang sifatnya individual. - Dalam literatur bahasa Inggris Amerika Serikat, upaya hukum untuk menggugat atau menguji ketiga bentuk norma hukum di atas melalui peradilan, sama-sama disebut judicial review. Misalnya, pengujian yang dilakukan oleh hakim tingkat banding dan tingkat kasasi untuk menilai vonis pengadilan di bawahnya, di Amerika Serikat juga disebut judicial review. Demikian pula dengan gugatan-gugatan perkara tata usaha negara terhadap keputusan administrasi negara yang dilakukan pengadilan di Amerika Serikat juga dinamakan judicial review. Hal yang sama juga pula dengan di Inggris, pengujian terhadap keputusan-keputusan administratif yang bersiap individual dan konkrit (beschikking) juga digunakan istilah judicial review [Jimly Ashiddiqie, Op. Cit., hal. 2-3]. Namun untuk konteks Indonesia, istilah judicial review atau uji materiil, hanya digunakan untuk menguji atau menggugat norma hukum yang sifatnya mengatur atau regeling. Hal ini seiring dengan adanya pembentukan Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji konstitusinalitas peraturan setingkat undang-undang terhadap UUD. Sementera untuk norma hukum yang sifatnya individual dan konkret seperti kasus yang dialami oleh Para Pemohon dalam perkara tindak pidana korupsi, tempat mengujinya ialah pengadilan tindak pidana korupsi yang berpuncak pada Mahkamah Agung. 226 2. Ketentuan Dalam Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 UU TIPIKOR tidak perlu dilekatkan dan disyaratkan harus adanya suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang. - Bahwa delik suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang dan gratifikasi adalah delik-delik yang telah diatur dan diancam pidana yang terbagi dalam 7 (tujuh) kelompok, yaitu tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi, yakni: suap menyuap yang diatur Pasal 5 ayat 1 huruf (a), Pasal 5 ayat 1 huruf (b), Pasal 13, Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 huruf (a), Pasal 12 huruf (b), Pasal 12 huruf (c), Pasal 12 huruf (d) Pasal 11, Pasal 6 ayat 1 huruf (a), Pasal 6 ayat 1 huruf (b), dan Pasal 6 ayat 2; penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a,b dan c; pemerasan yang diatur Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 huruf g; perbuatan curang yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, b,c,d dan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h; benturan kepentingan dalam Pengadaan yang diatur dalam Pasal 12 huruf i; dan penerimaan gratifikasi yang diatur dalam Pasal 12B jo Pasal 12 C. Dengan diatur dan diancam pidana tersendiri dalam UU Tipikor tersebut, menunjukan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut tidak lagi hannya sebagai modus / cara yang hanya dilekatkan sebagai unsur tindak pidana, tetapi memang pada kenyataannya delik-delik tersebut memang sudah dipandang patut dikriminalisasi sebagai tindak pidana. - Bahwa dalil Para Pemohon yang menghendaki dilekatkannya perbuatan suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang dan gratifikasi dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, sangat tidak beralasan karena akan membingungkan dalam penerapannya, apakah dikenakan delik suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang dan gratifikasi ataukah delik Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor ketika fakta hukum membuktikan adanya pemenuhan unsur perbuatan a quo. - Bahwa selain itu, melekatkan perbuatan suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang dan gratifikasi dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sangat tidak relevan jika hanya untuk 227 merepresentasikan adanya mens rea / niat jahat dalam diri pelaku, mengingat berkenaan dengan mens rea/niat jahat senyatanya dapat dibuktikan melalui fakta-fakta hukum tentang adanya perbuatan-perbuatan yang patut dicela menurut hukum pidana, tidak harus sampai pada pembuktian delik tertentu. - Berkenaan dengan hal ini pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim MK dalam pertimbangan putusan Nomor 114/PUU-XXII/2024, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: “Menurut Mahkamah, fal tersebut jika yang didalilkan Pemohon benar adalah menjadi domain aparat penegak hukum yang menangani perkara yang terkait dengan Pemohon untuk menilainya. Sebab, dalam perspektif business judgement rule yang mengaitkan dengan unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, aparat penegak hukum harus secara cermat “membedah unsur-unsur yang terdapat dalam norma undang-undang yang menjadi dasar untuk mentersangkakan subjek hukum tertentu dengan benar-benar telah memenuhi fakta-fakta hukum yang melanggar prinsip-prinsip business judgement rule, dimana salah satu unsur fundamentalnya adalah adanya iktikad baik (good faith) dari Subjek hukum yang bersangkutan dan sekali lagi hal tersebut menjadi kewenangan aparat penegak hukum dalam kasus konkret untuk melakukan penilaian”. - Bahwa dengan pertimbangan demikian, maka dapat diambil sebagai suatu parameter/ukuran yang jelas bahwa berkenaan dengan unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak perlu ditambahkan anasir-anasir lain, yang terpenting bahwa berkenaan dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau “unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, dapat dibuktikan adanya fakta hukum yang membuktikan dapat dicelanya perbuatan pelaku, misalnya adanya keadaan tidak beriktikad baik, konflik kepentingan, menerima uang, fraud dan lain-lain yang kesemuannya menggambarkan kesalahan/ mens rea atau niat jahat sehingga dapat dicelanya perbuatan pelaku sebagai perbuatan pidana. Dalam konteks pemenuhan unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, maka adanya keadaan tercela tersebut maka kemudian berakibat adanya keadaan nyata dan pasti adanya kerugian keuangan negara. - Berdasarkan data penanganan perkara oleh KPK yang telah diadili dan berkekuatan hukum tetap, dapat diidentifikasi beberapa perkara yang dapat 228 dijadikan yurisprudensi, bahwa Pelaku tidak memperoleh keuntungan langsung berbentuk uang atau harta benda, namun secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah menguntungkan orang lain korporasi. Atas perkara tersebut Majelis Hakim di berbagi tingkat Peradilan telah menjatuhkan putusan bersalah kepada Terdakwa, antara lain dalam perkara: 1. Perkara TPK Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) di Badan Informasi Geospasial (BIG); 2. Perkara Emas PT Antam terkait dengan dugaan korupsi dalam kerja sama pengolahan anoda logam antara PT Antam Tbk dan PT Loco Montrado pada tahun 2017; 3. Perkara Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) oleh PTPN XI, 4. Perkara 3 Unit QCC di PT Pelindo 2 Tahun 2010; 5. Perkata Sistem Proteksi TKI Binapenta Kemenakertrans; 6. Perkara pembangunan jalan Kemiri-Depapre Papua; 7. Perkara korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) periode 2011- 2021 Pertamina; 8. Perkara pembangunan pembangunan tempat evakuasi sementara (TES) atau shelter tsunami di NTB 9. Perkara pengadaan pupuk OPT di Ditjen Hortikultura tsk Hasanudin Ibrahim; - Bahwa berkenaan dengan penanganan perkara yang demikian, ketika Pelaku pada kenyataan tidak memperoleh keuntungan, namun atas perbuatannya yang melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang tadi menguntungkan orang lain atau korporasi sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara, KPK akan lebih berhati-hati dalam pengumpulan faktanya, bahkan harus sampai pada penemuan fakta hukum bahwa perbuatan pelaku yang karena kesalahan/niat jahatnya tersebut benar-benar dapat dicela menurut hukum pidana. - Dengan penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang demikian, maka sebenarnya tidak diperlukan anasir-anasir lain dalam Pasal a quo sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon, misalkan dengan menambahkan/melekatkan perbuatan suap-menyuap, penyalahgunaan 229 jabatan, pemerasan, perbuatan curang dan gratifikasi dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Penambahan-penambahan anasir-anasir perbuatan lain yang dilekatkan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, dalam hal-hal tertentu akan sangat menyulitkan penegak hukum dalam pembuktian Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor selain akan menimbulkan 2 kali kriminilasasi dalam 1 Undang-Undang yang sama yakni UU Tipikor. - Dengan argumentasi yang demikian, maka senyatanya berkenaan dengan rumusan pasal Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak terdapat problem konstitusional sebagaimana di dalilkan oleh Para Pemohon, namun lebih kepada persoalan pelaksanaan norma semata di lapangan oleh Aparat penegak hukum. 3. Ketentuan Dalam Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 UU TIPIKOR Tidak Bertentangan Dengan UUD 1945 terutama Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan pasal 28G ayat (1) maupun United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003. - Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi. Pengaturan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor merupakan penjabaran politik hukum negara bahwa keuangan negara dan perekonomian negara perlu dilindungi dari perbuatan korupsi para penyelengara negara yang melawan hukum dan/atau menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau orang lain maupun korporasi. Dengan kata lain, rumusan dalam pasal-pasal UU Tipikor yang mengatur tindak pidana korupsi dirumuskan untuk menegakkan hukum dan melindungi kepentingan negara sesuai dengan prinsip konstitusional. - Bahwa lebih lanjut, berkenaan tindak pidana korupsi yang dipandang sebagai tindak pidana yang mempunyai dampak yang sangat luas, maka secara kategoris UU Tipikor telah memberikan klasifikasi terkait tindakan apa saja yang termasuk dalam jenis-jenis tindak pidana korupsi. Terhadap hal a quo, jika dikelompokkan dari cara/modus di dalam melakukan perbuatannya, secara doktriner dapat dibagi menjadi 7 (tujuh) kelompok, yaitu tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. 230 - Dalam hal Pemohon dalam permohonan uji materiil a quo, meminta agar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau setidaknya dimaknai “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan.” (Pasal 2 ayat (1)) “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan.” (Pasal 3), hal ini justru bertentangan dengan tujuan Pemerintah mengambil langkah- langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan serta komitmen Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi yang telah dinyatakan pada saat penanadatanganan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangka-Bangsa Anti Korupsi) yang kemudian telah disahkan dan diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (“UU No.7/2006”). - Bahwa jumlah perkara tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang ditangani KPK sebagai berikut: Tahun Jumlah Tindak Pidana Korupsi Kategori Perkara Pengadaan Barang/Jasa/Kerugian Negara 2004 2 Perkara 2005 12 Perkara 2006 8 Perkara 2007 14 Perkara 2008 18 Perkara 2009 16 Perkara 2010 16 Perkara 2011 10 Perkara 2012 8 Perkara 2013 9 Perkara 2014 15 Perkara 2015 14 Perkara 231 2016 14 Perkara 2017 15 Perkara 2018 17 Perkara 2019 18 Perkara 2020 27 Perkara 2021 30 Perkara 2022 14 Perkara 2023 62 Perkara 2024 68 Perkara Sumber: https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2 Berdasarkan data-data tersebut menunjukkkan bahwa perkara tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang didakwa dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU PTPK setiap tahunnya meningkat secara signifikan sehingga menunjukkan bahwa korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara tersebut secara riil terjadi setiap tahun. - Bahwa mencermati permohonan Para Pemohon dalam permohonan a quo, yang menginginkan adanya penambahan prasyarat dalam unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang lebih menekankan adanya kepemilikan niat atau opzet (mens rea) telah memperkaya atau menguntungkan orang lain atau korporasi, dengan menambahkan prasyarat pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dengan adanya suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi. Menurut Para Pemohon dengan adanya penambahan prasyarat demikian, berkenaan dengan partisipasi subyek hukum akan lebih tergambarkan adanya mens rea untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dimana sebelumnya menurut Pemohon, partisipasi Subyek Pelaku tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hanya jika disandarkan oleh dua elemen melawan hukum dan kerugian negara semata. Sehingga menurut Para Pemohon uraian delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor belum atau tidak melukiskan norma yang mengharuskan terhubungnya kehendak atau niat diantara para pihak yang terkait. - Dalil Para Pemohon demikian kiranya tidak tepat dan berlebihan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam ranah perumusan norma hukum 232 pidana, berkenaan dengan penambahan prasyarat adanya suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi, untuk menggambarkan adanya mens rea, jelas tidak memungkinkan. Dengan penambahan prasyarat demikian dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, akan menimbulkan double/ganda perbuatan yang dilarang, yakni antara melawan hukum/penyalahgunaan kewenanagannya dengan suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi, dalam satu pasal. Sebab sebagaimana diketahui bahwa suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi merupakan bentuk delik/tindak pidana tersendiri dalam UU Tipikor, yang diancam dengan sanksi tersendiri. - Keadaan-keadaan adanya suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi, jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi kerugian negara atau perekeonomian negara, hanyalah merupakan modus/cara yang merupakan bentuk atau perwujudan konkrit adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam delik yang mengakibatkan adanya kerugian negara atau perekeonomian negara. Oleh karena hanya merupakan modus/cara maka dalam pembuktiannya tidak harus dibuktikan tersendiri sebagai unsur, melainkan sudah tercakup dalam pembuktian unsur melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangannya. - Bahwa selanjutnya untuk pembuktian adanya mens rea berupa kesengajaan pelaku untuk membuat atau menjadikan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “untung”, cukup digambarkan dengan adanya pembuktian bahwa perbuatan pelaku telah secara sadar/sengaja dan menghendaki “willens en wetens” (menghendaki dan mengetahui) adanya akibat yang dikehendaki dari perbuatannya tersebut yakni adanya keuntungan yang akan diperoleh dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dengan adanya keadaan yang demikian, jika perbuatan secara sadar/sengaja dan menghendaki “willens en wetens” melawan hukum/menyalahgunakan kewenangan tersebut kemudian menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka jelas perbuatan demikian dapat dinyatakan 233 tercela dan dapat dipidana. Sehingga tidak perlu kemudian harus membuktikan adanya tindak pidana lain berupa adanya suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi, untuk membuktikan adanya mens rea dalam pembuktian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. - Sifat melawan hukum dalam rumusan tindak pidana/delik tidak selalu dirumuskan secara eksplisit. Jika tidak dirumuskan secara eksplisit maka unsur-unsur perbuatan tersebut telah menunjukan ketercelaan atau melawan hukum itu sendiri, termasuk dalam hal ini perbuatan suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi. Oleh karena itu tidak relevan jika kemudian, dalam unsur perbuatan melawan hukum/menyalahgunakan kewenangan, masih harus ditambahkan adanya unsur melawan hukum yang tidak eksplisit perlu dicantumkan dalam suatu delik. Dengan penambahan rumusan demikian, selain mengakibatkan kriteria ganda juga menjadikan beban dalam pembuktian. Oleh karenanya dalil Pemohon demikian kiranya patut diabaikan dan dikesampingkan karena tidak berdasar atas hukum. - Perbuatan melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor inilah yang harus diuji melalui pembuktian fakta sidang apakah dilakukan atas dasar telah secara sadar/sengaja dan menghendaki (willens en wetens) terhadap perbuatannya semata, bukan kemudian harus digantungkan dengan adanya mens rea memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi senyatanya hanyalah akibat semata yang tidak harus disengaja sebagai maksud, sehingga tidak perlu dibuktikan sebagai maksud atau tujuan dari perbuatan melawan hukum (Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Hal demikian inilah yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 sebagai berikut: “Oleh karena itu, walaupun pelaku tidak memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri namun apabila melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara dan dalam hal ini orang lain atau suatu 234 koporasi diuntungkan atau bertambah kekayaannya, dikenai tindak pidana korupsi.” - Berdasarkan uraian di atas frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) dan “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 3 UU TIPIKOR tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. - Bahwa norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor secara politik hukum telah diadopsi ke dalam KUHP Baru menjadi Pasal 603 dan Pasal 604. Bahwa dalam permohonan pengujian a quo, PEMOHON sengaja tidak memasukan Pasal terkait yang ada dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang secara jelas memuat norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor di dalam Pasal 603 KUHP Baru dan norma Pasal 3 UU Tipikor di dalam Pasal 604 KUHP Baru, dengan alasan pasal-pasal tersebut belum berlaku. Oleh karenanya perlu disampaikan disini, bahwa dengan diadposinya ketentuan norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor di dalam Pasal 603 KUHP Baru dan norma Pasal 3 UU Tipikor di dalam Pasal 604 KUHP Baru, menunjukan bahwa pembentuk undang-undang sebagai penentu politik hukum (legal policy) beranggapan norma di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak memiliki problem normatif sehingga diadopsi dalam KUHP Baru yang mengatur tindak pidana khusus. - Berkenaan dengan dalil-dalil yang dimohonkan oleh Pemohon a quo, maka senyatanya hanyalah merupakan problem penerapan norma secara individu dan bukan persoalan konstitusionalitas norma, karena semata-mata merupakan persoalan penerapan norma dalam kasus konkrit, yang tergantung tergantung pada pembuktian perkara atas Pasal yang disangkakan, yakni Pasal Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Penerapan norma demikian, merupakan ranah Hakim Tindak Pidana Korupsi pada semua tingkatan peradilan, yang dapat dimintakan Upaya hukum biasa mauapun luar biasa melalui peninjauan kembali (PK), sehingga tidak harus dilakukan dengan merubah norma yang ada melalui permohonan pengujian UU atas UUD 1945 seperti yang dilakukan Para Pemohon dalam perkara a quo. 235 - Berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka terhadap permintaan PARA PEMOHON untuk menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR tidak mengikat secara hukum adalah tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak. III. PETITUM Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut di atas, dengan ini Komisi Pemberantasan Korupsi selaku Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian ini, dapat memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mempertimbangkan keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian materil Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam berita acara negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya Atau Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo bono). Selain itu, terdapat keterangan Pihak Terkait Komisi Pemberatasan Korupsi terhadap Permohonan Nomor 161/PUU-XXII/2024 yang juga relevan dengan permohonan a quo, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 236 Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Korupsi terkait Kerugian Keuangan/Perekonomian Negara di Indonesia. - Tindak pidana korupsi telah disejajarkan dengan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Terkait dengan hal tersebut, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana korupsi yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga awalnya tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil melalui rumusan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. - Perumusan delik yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor pada hakekatnya sudah sesuai dan dibutuhkan dalam situasi masyarakat Indonesia saat ini. Masih rendahnya integritas penyelenggara negara di Indonesia mengharuskan aturan tersebut tetap diperlukan. Di sisi lain, peran negara dalam kehidupan perekonomian masyarakat masih sangat besar, mulai dari regulator dan fasilitator, pelaku ekonomi, pembangunan ekonomi, dan menghadap krisis. Kehidupan perekonomian Indonesia, saat ini masih sangat bergantung pada anggaran dari negara, baik anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), termasuk pula keuangan negara yang ada pada BUMN dan BUMD. Di sinilah peran penting negara, termasuk dengan menggunakan instrumen tindak pidana korupsi untuk mengendalikan pengelolaan APBN dan APBD dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Terhadap para penyelenggara yang serampangan dalam melakukan pengelolaan APBN. APBD, dan keuangan BUMN/BUMD, negara perlu melakukan penindakan dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor agar muncul efek jera dan daya tangkal. Sebab penindakan pada hakekatnya juga merupakan upaya pencegahan dalam arti luas. - Keberadaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR menjadi ciri khas tersendiri dalam rezim pemberantasan korupsi di Indonesia. Pentingnya 237 pengaturan mengenai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR karena pada titik poin penempatan unsur merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dalam UU TIPIKOR ditujukan untuk dapat mengembalikan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang terjadi akibat dari perbuatan korupsi. - Dalam rangka menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan terhadap keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih seiring dengan perkembangan teknologi, maka tindak pidana yang diatur sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum”. - Pentingnya pengaturan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, juga dikarena tidak semua perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan keuangan atau perekonomian negara bisa diproses dengan merujuk pada ketentuan pidana dalam UU Tipikor selain delik yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Misalnya, Mark up dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak selamanya hal itu diawali dan diikuti oleh adanya suap menyuap dan gratifikasi. Ada kalanya para pihak sejak awal telah melakukan kerjasama untuk melakukan mark up pengadaan barang dan jasa, dan hasilnya akan mereka nikmati berdua dikemudian hari. Selain itu, tidak adanya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor juga akan menyulitkan Negara dalam melakukan tuntutan terhadap uang pengganti. Padahal paradigma dan filosofi pemidanaan di berbagai negara saat ini juga mengalami perubahan, yang semula menekankan pada upaya pembalasan (retributif), sekarang berganti pada upaya pengembalian kerugian korban (restitutif), dan upaya memulihkan ke keadaan semula (restorative justice). - Apabila mengacu pada ketentuan UU Tipikor, terdapat 30 (tiga puluh) perbuatan yang diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Korupsi. Delik pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 UU Tipikor, mempunyai unsur pidana yang berbeda dengan delik pidana terkait delik pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 maupun ketentuan Pasal 12B UU Tipikor. Salah satu unsur pidana dalam rumusan ketentuan 238 Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 UU Tipikor yang membedakan dengan rumusan Pasal-Pasal lain adalah unsur “merugikan keuangan negara dan perekonomian negara”. - Konsiderans menimbang UU No. 31/1999 menegaskan bahwa “tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional” serta “menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional.” Dalam Penjelasan Umum UU No. 31/1999 pun, kebahayaan korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara diuraikan beberapa kali, salah satunya adalah penegasan bahwa “perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang.” - Lebih lanjut, konsiderans menimbang UU No. 20/2001 kembali mengafirmasi bahwa tindak pidana korupsi “tidak hanya merugikan keuangan negara” tetapi juga merupakan “pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas,” sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai “kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.” Uraian di atas menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara merupakan salah satu tindak pidana utama dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Dalam hal Pemohon dalam permohonan uji materiil a quo, meminta agar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal ini justru bertentangan dengan tujuan Pemerintah mengambil langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan serta komitmen Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi yang telah dinyatakan pada saat penanadatanganan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangka- Bangsa Anti Korupsi) yang kemudian telah disahkan dan diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (“UU No.7/2006”). - Salah satu yang utama yaitu melalui penegakan hukum yang utamanya pengoptimalan pengembalian kerugian keuangan, sebab berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas 239 hukum (rechtsstaat) bukan berdasarkan pada kekuasaan (machtsstaat). Sehingga norma Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka terhadap permintaan Pemohon untuk menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak mengikat secara hukum adalah tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak. Statistik Penanganan Perkara Korupsi Kerugian Keuangan/Perekonomian Negara - Signifikansi dan urgensi pengaturan korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara tidak hanya bersifat normatif saja, melainkan juga memiliki relevansi empiris dengan merujuk pada jumlah kerugian keuangan/perekonomian negara yang ditimbulkan serta prevalensi penanganan perkara korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara. Berdasarkan analisis terhadap laporan-laporan riset Indonesia Corruption Watch berjudul “Tren Vonis Kasus Korupsi” tahun 2014 sampai dengan 2023, didapatkan fakta bahwa berdasarkan riset putusan pengadilan dalam perkara korupsi, jumlah total kerugian negara yang ditimbulkan korupsi sejak tahun 2014 hingga 2023 secara nasional mencapai lebih dari Rp291,5 triliun. - Dalam konteks penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK, sejak 2014 sampai dengan Mei 2025, KPK telah menangani 310 perkara tindak pidana korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001. Jumlah Perkara Korupsi Kerugian Keuangan/Perekonomian Negara yang Ditangani KPK Tahun 2014 s.d. 2025 Tahun Jumlah Perkara 2014 15 2015 14 2016 14 2017 15 2018 17 2019 18 2020 27 2021 30 240 2022 14 2023 62 2024 68 2025 16 Total 310 - Total jumlah kerugian keuangan/perekonomian negara dalam perkara tindak pidana korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 yang ditangani oleh KPK pada tahun 2018 s.d. 2025 mencapai lebih dari Rp25,1 triliun. Jumlah Kerugian Keuangan/Perekonomian Negara Tahun 2018 s.d. 2025 Tahun Jumlah Kerugian Negara 2018 Rp636.661.190.535 2019 Rp2.508.368.042.421 2020 Rp931.258.066.924 2021 Rp484.224.966.304 2022 Rp1.977.266.385.641 2023 Rp1.241.560.856.292 2024 Rp5.339.000.000.000 dan USD2.731.021,27 (setara Rp44.290.337.446,23) 2025 Rp11.982.000.000.000 Total Rp25.144.629.845.563,20 Aspek Kesejarahan Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan/Perekonomian Negara dalam Setiap UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari Masa ke Masa - Tindak pidana korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara merupakan salah satu bentuk korupsi yang konsisten ada dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi di Indonesia dari masa ke masa. Hal ini mencerminkan bahwa korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara telah menjadi bagian fundamental dalam hukum pemberantasan tindak pidana korupsi sejak dekade-dekade awal 241 kemerdekaan Indonesia pada 1957 hingga UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 yang berlaku saat ini. - Dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor 6 Tahun 1957 atau PRT/PM/06/1957 tentang Langkah Pemberantasan Korupsi, perbuatan yang menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian diatur dalam Pasal 1 ayat (1): “Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan material baginya.” - Pasal 2 Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1958 mengatur mengenai kerugian negara: “Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Nnegara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran dari masyarakat.” - UU No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi mengatur korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara dalam Pasal 1: “Yang disebut tindak pidana korupsi ialah a) tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran- kelonggaran dari negara atau masyarakat.” - Begitupun dengan Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara: “Dihukum karena tindak pidana korupsi karena: 242 (1) a. barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; b. barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;” - Saat ini, UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016, mengatur korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3: “Pasal 2 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” - Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara secara historis selalu ada dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga telah menjadi bagian integral, bahkan menjadi 243 salah satu tindak pidana korupsi utama dalam hukum pidana nasional Indonesia Pengaturan Korupsi Kerugian Keuangan/Perekonomian Negara dalam KUHP Nasional Menunjukkan Relevansi dan Urgensi Tindak Pidana Tersebut - Dengan diundangkannya UU No. 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara yang sebelumnya diatur dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 diambil alih dan dimasukkan pengaturannya ke dalam Bab XXXV: Tindak Pidana Khusus KUHP Nasional. Lebih spesifik, delik Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 menjadi Pasal 603 KUHP Nasional, sementara delik Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 menjadi Pasal 604 KUHP Nasional. Pada saat mulai berlakunya KUHP Nasional di tanggal 2 Januari 2026 (vide Pasal 624 KUHP Nasional), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (vide Pasal 622 ayat (1) huruf l KUHP Nasional). - Pengambilalihan dan pengaturan tindak pidana korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara dalam KUHP Nasional menunjukkan kuatnya urgensi dan relevansi kriminalisasi dan penegakan hukum atas tindak pidana tersebut. Tindak pidana korupsi dimasukkan dalam bab tersendiri “Bab Tindak Pidana Khusus”. Merujuk Penjelasan Umum KUHP Nasional, karakteristik tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara, mencakup: a. dampak viktimisasinya besar; b. sering bersifat transnasional terorganisasi (antara lain ditandai dengan adanya korupsi yang melibatkan pelaku pidana lintas negara serta menghasilkan aset hasil pidana yang dipindahkan atau disembunyikan di negara asing sehingga membutuhkan pemulihan aset lintas yurisdiksi); c. pengaturan acara pidananya bersifat khusus (ditunjukkan dengan pengaturan hukum acara pidana khusus dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 serta UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 19/2019 tentang 244 Perubahan Kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi); d. sering menyimpang dari asas umum hukum pidana materiel (ditandai dengan ketentuan khusus pidana materiel dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001, antara lain mengenai ketentuan pemidanaan); e. adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan memiliki kewenangan khusus (pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan UU No. 30/2002); f. didukung oleh berbagai konvensi internasional, baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi (antara lain United Nations Convention against Corruption yang diratifikasi Indonesia dengan UU No. 7/2006 serta OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions); dan g. merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat dan tercela dan sangat dikutuk oleh masyarakat (antara lain ditandai dengan penggolongan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa menurut UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001). Pertanggungjawaban Pidana dalam Korupsi Kerugian Keuangan/Perekonomian Negara menurut KUHP Nasional. - Sebagaimana telah diuraikan, KUHP Nasional yang akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 mengambil alih dan mengatur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 menjadi Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional. - Pasal 603 KUHP Nasional [sebelumnya Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001] merumuskan: “Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.” 245 - Pasal 604 KUHP Nasional [sebelumnya Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001] mengatur: “Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.” - Sebagaimana diuraikan dalam bagian lain Keterangan ini, rumusan Pasal 603 KUHP Nasional memang tidak secara eksplisit menyebutkan bagian inti delik kesalahan “dengan sengaja”, sementara Pasal 604 KUHP Nasional telah merumuskan bagian inti delik kesalahan “dengan tujuan” (sepadan dengan kesengajaan sebagai maksud/tujuan). - Namun demikian, berdasarkan Pasal 36 KUHP Nasional, perbuatan dalam Pasal 603 maupun Pasal 604 harus dilakukan dengan sengaja untuk dapat dipidana. Pasal 36 KUHP Nasional mengatur: “(1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.” - Berdasarkan Penjelasan Pasal 36 ayat (1), ketentuan dimaksud berfungsi untuk memformalkan dan menegaskan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld). Selanjutnya, Penjelasan Pasal 36 ayat (2) menyebabkan implikasi penting bahwa “setiap tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara” (Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana, 2023). Konsekuensi mendasar dari ketentuan ini, tindak pidana korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional harus dibuktikan unsur kesengajaannya pada setiap tahap pemeriksaan perkara. - Dengan demikian, berkaitan dengan permohonan Pemohon, tanpa harus memberikan pemaknaaan atau menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap tindak pidana korupsi kerugian negara, berdasarkan KUHP Nasional, setiap tindak pidana (termasuk korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara) memang harus selalu dianggap 246 dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan tersebut harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara. Kesesuaian Korupsi Kerugian Keuangan/Perekonomian Negara dengan UN Convention against Corruption - UN Convention against Corruption mengatur ketentuan-ketentuan antikorupsi yang Negara Pihak (termasuk Indonesia) wajib adopsi (shall adopt) dan wajib pertimbangkan untuk diadopsi (shall consider adopting) dalam bidang pencegahan korupsi, kriminalisasi, penegakan hukum, pemulihan aset, dan kerja sama internasional. Meskipun demikian, Pasal 4 ayat 1 UNCAC tetap menjamin prinsip kesetaraan kedaulatan dan integritas teritorial negara Pihak: “Negara Pihak wajib melaksanakan kewajiban berdasarkan Konvensi ini dengan cara yang sesuai dengan prinsip kesetaraan kedaulatan dan integritas teritorial negara dan prinsip non-intervensi terhadap urusan domestik Negara lain.” - Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tindak pidana korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara merupakan salah satu tindak pidana utama dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari masa ke masa. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam UNCAC, pengaturan tindak pidana tersebut adalah sepenuhnya sah dan berdasar hukum, baik hukum nasional dan hukum internasional, dengan mengingat prinsip kedaulatan negara untuk menetapkan dan menegakkan ketentuan hukum pidana (ius puniendi). - Meskipun tidak mengatur secara tersendiri tindak pidana korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara, terdapat satu tindak pidana wajib (mandatory offence) dalam UNCAC yang karakternya mirip dengan korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara dan penggelapan dalam jabatan, yaitu Pasal 17 tentang tindak pidana “penggelapan, penyalahgunaan, atau pengalihan lain atas properti/kekayaan oleh pejabat publik” (embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official): “Setiap Negara Pihak wajib mengadopsi upaya legislatif atau upaya lain yang diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana, apabila dilakukan dengan sengaja, penggelapan, penyalahgunaan, atau pengalihan lain oleh pejabat publik untuk keuntungan dirinya sendiri, orang lain, atau entitas, atas properti/kekayaan, dana publik atau privat, 247 sekuritas, atau hal lain yang bernilai, yang dipercayakan kepadanya karena jabatannya.” - Substansi delik ini mencakup perbuatan penggelapan, penyalahgunaan, atau pengalihan lain yang dilakukan seorang pejabat publik atas suatu kekayaan, dana publik (termasuk anggaran negara), yang dipercayakan kepadanya karena jabatannya, dan perbuatan tersebut dilakukan untuk menguntungkan diri pejabat publik tersebut, orang lain, atau entitas. - Pasal 3 ayat (2) UNCAC memang mengatur bahwa: “Untuk tujuan mengimplementasikan Konvensi ini, tindak pidana yang diatur di dalam Konvensi tidak perlu, kecuali dinyatakan lain, untuk mengakibatkan kerugian atau kerusakan pada properti/kekayaan negara.” - Ketentuan ini sama sekali tidak membuat tindak pidana korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tidak sesuai dengan UNCAC, karena: 1) Fokus pengaturan Pasal 3 ayat (2) UNCAC terbatas secara spesifik pada tindak pidana yang diatur dalam Konvensi [Christina Binder & Jane A. Hofbauer, Article 3: Scope of Implementation, dalam Cecily Rose et al. (ed.), The United Nations Convention against Corruption: A Commentary, 2019], bukan pada tindak pidana korupsi menurut hukum nasional yang tidak diatur eksplisit dalam UNCAC. Dengan demikian, jangkauan hukum normatif Pasal 3 ayat (2) tidak dimaksudkan untuk menyasar tindak pidana korupsi di luar UNCAC yang diatur dalam hukum nasional, termasuk korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara. 2) Terhadap tindak pidana korupsi dalam UNCAC yang diadopsi dalam hukum nasional Negara Pihak pun, norma Pasal 3 ayat (2) hanya tidak mensyaratkan adanya kerugian/kerusakan properti/kekayaan negara [Christina Binder & Jane A. Hofbauer, Article 3: Scope of Implementation, dalam Cecily Rose et al. (ed.), The United Nations Convention against Corruption: A Commentary, 2019], namun tidak melarang pengaturan unsur tersebut dalam kriminalisasi tindak pidana UNCAC menurut hukum nasional. - Meskipun UNCAC tidak mengatur delik korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara secara khusus, beberapa norma UNCAC secara expressis verbis mengakui, sangat prihatin, dan bahkan mengatur 248 mengenai fenomena kerugian negara akibat korupsi. Hal tersebut terefleksikan dalam ketentuan-ketentuan berikut: 1) Konsiderans pendahuluan (preamble): “Menimbang lebih jauh kasus-kasus korupsi yang melibatkan sejumlah aset besar, yang mungkin merupakan bagian substansial dari sumber daya/kekayaan Negara-Negara, dan mengancam stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan Negara-Negara tersebut,” Konsiderans ini menunjukkan dengan jelas bahwa UNCAC mengakui dan begitu prihatin atas korupsi besar (grand corruption) yang amat merugikan sumber daya, termasuk keuangan/perekonomian negara. 2) Dalam Pasal 53 yang mengatur tentang tindakan pemulihan properti/kekayaan secara langsung, UNCAC mengakui fenomena dirugikannya suatu negara akibat korupsi dan mengatur mekanisme pemulihannya secara langsung [Jean-Pierre Brun, Article 53: Measures for direct recovery of property, dalam Cecily Rose et al. (ed.), The United Nations Convention against Corruption: A Commentary, 2019]. Pasal 53 ayat (2) dan (3) UNCAC mengatur: “Setiap Negara Pihak wajib, sesuai dengan hukum domestiknya: … 2. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengizinkan pengadilannya untuk memerintahkan orang-orang yang telah melakukan tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini untuk membayar kompensasi atau ganti kerugian kepada Negara Pihak lain yang telah dirugikan akibat tindak pidana tersebut; dan 3. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengizinkan pengadilan atau otoritas berwenangnya, pada saat harus memutuskan perampasan, untuk mengakui klaim Negara Pihak Lain sebagai pemilik sah dari properti/kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang ditetapkan sesuai Konvensi ini.” 3) Pasal 57 UNCAC tentang pengembalian dan penyisihan aset (return and disposal of assets) mengatur bahwa properti yang dirampas suatu Negara Pihak harus disisihkan, termasuk dengan mengembalikannya kepada pemilik sahnya terdahulu. Subjek “pemilik sahnya terdahulu” (prior legitimate owners) mencakup pula Negara Pihak yang dirugikan akibat korupsi [F. Pinar Ölcer, Article 57: Return and disposal of assets, 249 dalam Cecily Rose et al. (ed.), The United Nations Convention against Corruption: A Commentary, 2019]. Berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara sebagai salah satu tindak pidana utama dalam UU Pemberantasan Tindak Korupsi telah sesuai dengan jiwa dan norma hukum UNCAC. UNCAC secara khusus amat prihatin terhadap korupsi yang sangat merugikan sumber daya/kekayaan negara, dan lebih jauh lagi telah mengatur mekanisme pemulihan aset hasil korupsi lintas-yurisdiksi ke Negara Pihak yang dirugikan oleh korupsi. Keterangan Tambahan Komisi Pemberantasan Korupsi Permintaan keterangan tambahan dari Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak ASRUL SANI, sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut: Kalau kita bicara Pasal 2 ayat (1) ya, ini kan setidaknya ada 3 unsur. Pertama, melawan hukum … secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan kemudian merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, saya ingin mohon tambahan keterangan yang ini tentu kalau dari sisi Kuasa Presiden mencerminkan bagaimana kemudian pasal ini diimplementasikan. Nah dari 3 unsur itu, ya, ini mohon keterangan tambahannya adalah apakah dalam pelaksanaannya, perlu diwujudkan suatu hubungan kausalitas, antara melawan hukumnya dengan merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau koorporasi. Barangkali supaya lebih mudah saya ingin menjelaskan seperti ini, ya. Kan misalnya seorang penyelenggara negara atau pejabat negara membuat suatu keputusan atau suatu kebijakan, kebetulan secara prosedural salah, ada yang tidak … bukan salah, ada yang tidak dipenuhi, sehingga ini membuka peluang untuk adanya ... apa ... kategorisasi bahwa itu adalah ... apa ... perbuatan melanggar hukum atau secara melawan hukum, ya. Tapi kemudian akibat dari kebijakan atau keputusan yang katakanlah secara prosedural itu ada pelanggaran hukumnya ya, ada pihak yang ... pihak lain ini, saya tidak bicara diri sendiri, ya, orang lain atau korporasi yang diuntungkan, diperkaya, dan kemudian karena ... apa ... dia kemudian menjadi diuntungkan atau diperkaya, kemudian akibatnya negara dirugikan. Nah, saya hanya ingin tahu apakah ya, ini dalam praktiknya itu di ... ya ... dibentuk sebuah hubungan kausalitas, itu. Itu, itu saja yang saya ingin mohonkan ... apa ... dari baik kuasa presiden yang ada Kejaksaan maupun dari KPK, ya Diterangkanlah bagaimana hubungan kausalitas atau penegak hukum memandang itu sebagai hal yang sendiri- sendiri? Melawan hukumnya dinilai sendiri, kemudian fakta-fakta yang terkait dengan itu tadi memperkaya, terutama yang saya tekankan orang lain dan korporasi, ya. Karena kalau kemudian itu memperkaya diri sendiri kan simple itu ya, kausalitasnya sudah kelihatan. Tapi ketika orang lain atau korporasi, nah, ya, kemudian itu menimbulkan akibat negara. Nah, itu tolong penjelasannya agar bisa ditambahkan, ya? 250 Bahwa berdasarkan permintaan Yang Mulia Majelis Hakim tersebut, KPK selaku Pihak Terkait memberikan Keterangan Tambahan yang diharapkan dapat membantu Majelis Hakim MK dalam membuat pertimbangan sekaligus mengambil putusan atas permohonan kedua perkara a quo, terkait permohonan uji materiil tafsir ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD 1945), yang diajukan dalam persidangan Mulia di Mahkamah Konstitusi ini. KETERANGAN TAMBAHAN BERKENAAN DENGAN PENERAPAN UNSUR PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU TIPIKOR 1) Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidanapenjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)” Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor demikian, maka dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut: a. Setiap orang b. yang secara melawan hukum c. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi d. yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 2) Bahwa Pasal 3 UU PTPK, yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)” Berdasarkan rumusan Pasal 3 UU Tipikor demikian, maka dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut: 251 a. Setiap orang b. yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, c. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan d. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 3) Dalam penerapan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, apabila dikaitkan dengan pertanyaan Yang Mulia Hakim MK Bapak ASRUL SANI di atas, maka dapat dijelaskan bahwa berkenaan dengan tindak pidana terdapat dua ajaran yakni monistis dan dualistis. Dalam ajaran monistis, tindak pidana dan kesalahan dipandang sebagai unsur tindak pidana. Kesalahan dipandang hanya sebagai sikap batin pelaku sesuai teori psikologis, berupa kesengajaan atau kealpaan yang tertuju kepada tindakan tercela yang dirumuskan sebagai delik. Setelah semua unsur delik terbukti, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman antara batas minimal dan maksimal yang ditentukan oleh undang-undang. 4) Sedangkan ajaran dualilistis, memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana (actus reus/criminal act) dan pertanggungjawaban pidana ( mens rea/criminal responsibility atau kesalahan). Jadi, meskipun suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, pelaku tidak serta merta dapat dipidana. Penjatuhan pidana juga mensyaratkan adanya kesalahan atau sikap batin pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan. 5) Bahwa dalam perkembangan penegakan hukum tindak pidana korupsi selama ini, dalam beberapa kasus yang tercermin dalam putusan pengadilan terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terdapat kecenderungan Hakim menerapkan ajaran monistis yakni memandang “onrechtmachtigheid atau wederrechtelijkheid atau sifat melawan hukumnya perbuatan dan schuld atau kesalahan sebagai unsur-unsur tindak pidana atau straftbaar feit, dimana konsep ajaran monistis memandang kesalahan pelaku sebagai keadaan psikologi pelaku, sehingga kesalahan hanya tertuju pada terbuktinya tindak pidana dalam rumusan delik. 6) Dalam perkembangan terkini, berkenaan dengan diskursus monitis dan dualitis ini, telah ditegaskan dalam perumusan KUHP Nasional melalui Undang-Undang 252 Nomor 1 Tahun 2023. Dalam KUHP Nasional yang mengadopsi ajaran dualistis telah mengakhiri perdebatan teoritis dalam literatur: apakah hukum pidana Indonesia menganut ajaran monistis atau ajaran dualistis. KUHP Nasional juga memberikan penegasan pemberlakuan asas tiada pidana tanpa kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld). Bagian pertanggungjawaban pidana menyebutkan bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Kesengajaan dan kealpaan sendiri merupakan bentuk dari kesalahan. Keduanya menjadi bagian pembahasan masalah pertanggungjawaban pidana. 7) KUHP Nasional menegaskan bahwa perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 36 ayat (2) KUHP Nasional). Oleh karenanya, dalam ajaran dualistis ini setiap tahap pemeriksaan perkara pidana wajib membuktikan kesengajaan untuk mencegah pemidanaan terhadap perbuatan yang tidak sengaja. Ajaran dualistis dalam KUHP Nasional membuat kata-kata “dengan sengaja” tidak lagi sebagai bagian inti delik/unsur tertulis dalam suatu tindak pidana. 8) Bahwa menurut doktrin, frasa “sengaja” dalam perumusan tindak pidana sering mengambil bentuk lain, contohnya seperti “dengan maksud”, “mengetahui”, “yang diketahuinya”, “padahal diketahuinya”, atau “sedangkan ia mengetahui”. Bentuk semacam ini pada dasarnya menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja. Bahkan banyak ahli mengatakan kata kerja yang diawali dengan imbuhan me- seperti “mengambil barang” sudah menyiratkan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, termasuk dalam hal ini “me’’ dalam unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. 9) Bahwa berkenaan dengan permasalahan yang ditanyakan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi ASRUL SANI di atas, terkait dengan penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, maka jika dihubungkan ajaran dualistis dapat dirumuskan penerapannya sebagai berikut: a) Bahwa berkenaan dengan tindak pidana (actus reus) Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, dalam pembuktian perbuatan subyek hukum yang 253 memenuhi rumusan unsur-unsur tindak pidana (delik) tersebut, masing- masing unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dapat dibuktikan dengan minimal 2 alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 UU 8 Tahun 1981 (KUHAP). Dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, harus memenuhi kaedah-kaedah yang dalam peraturan perundang-undangan, Putusan MK, doktrin maupun yurisprudensi, maupun sumber hukum lain yang harus dipedomani. b) Berkenaan dengan persoalan yang ditanyakan oleh yang Mulia Hakim Konstitusi Bpk ASRUL SANI mengenai apakah dalam pelaksanaannya, perlu diwujudkan suatu hubungan kausalitas, antara unsur “melawan hukum’’, dengan unsur “merugikan keuangan negara” dan dengan unsur ‘’memperkaya atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau koorporasi” ataukah dalam pembuktiannya masing-masing unsur tersebut dibuktikan sendiri terpisah satu dengan lainnya? c) Bahwa berkenaan dengan ajaran kausalitas, yang dianut di Indonesia adalah teori sebagaimana yang dianut di Belanda yakni teori Trager atu Von Kries, yang menyatakan yang menjadi sebab ialah yang seimbang (adequaat) dengan akibat. Jadi berdasarkan teori ini sebab yang tidak langsung tidak dapat diterima. Sehingga hukum pidana di Indonesia hanya mengenal akibat yang langsung. Oleh karenanya Teori akibat “tidak langsung”, yang dalam hal ini sebagaimana Teori Kausalitas von Buri ‘’conditio sine qua non”, dalam hukum pidana di Indonesia tidak diterima. Sebab menurut teori von Buri ini semua sebab atau faktor terjadinya akibat adalah sebab, sehingga semua sebab yang tidak bisa dihilangkan terjadinya akibat adalah sebab, sehingga sebab yang tidak langsung juga adalah sebab dari adanya akibat. d) Bahwa dihubungkan dengan adanya teori Kausalitas tersebut, jika dikaitkan dengan rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, maka yang memiliki kausalitas hanyalah antara unsur “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dengan unsur “melakukan perbuatan melawan hukum” atau “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan’’. Kausalitas yang dipersyaratkan dalam pemenuhan Pasal 254 2 ayat (1) dan Pasal 3 adalah bahwa untuk adanya tindak pidana korupsi harus telah terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang. Hal ini sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 pada angka (3.10.4) hal 112 menyatakan bahwa: “….Dalam perkembangannya dengan lahirnya UU Administrasi Pemerintahan, maka kerugian negara karena kesalahan administratif bukan merupakan unsur tindak pidana. Kerugian negara menjadi unsur tindak pidana korupsi jika terdapat unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal adanya penyalahgunaan kewenangan, suatu perbuatan baru dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila berimplikasi terhadap kerugian negara (Kecuali untuk tindak pidana korupsi suap, gratifikasi atau pemerasan), pelaku diuntungkan secara melawan hukum, masyarakat tidak dilayani dan perbuatan tersebut merupakan tindakan tercela. Dengan demikian bila dikaitkan dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor, maka penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan pada adanya akibat, tidak lagi hanya perbuatan. Dengan perkataan lain kerugian negara merupakan implikasi dari (1) adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan (2) penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU Tipikor. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi”. 10) Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi demikian, maka jelas bahwa kerugian keuangan negara/perekonomian negara memiliki kausalitas yakni sebagai akibat langsung adanya perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menurut R Wiyono, dalam bukunya “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, dijelaskan bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) UU Tipikor, bila unsur kerugian negara tidak terpenuhi, maka besar kemungkinan untuk terdakwa tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Keberadaan unsur kerugian keuangan negara merupakan pintu masuk dan salah satu kunci utama sukses tidaknya upaya perampasan dan pengembalian aset perolehan hasil korupsi di Indonesia. 255 11) Penafsiran Mahkamah Konstitusi demikian kiranya sudah tepat, mengingat dalam penafsirannya tidak memisahkan antara unsur “adanya perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan” dengan unsur “memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, namun Mahkamah Konstitusi tetap menggabungkan pemenuhan unsur “adanya perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan” yang dikaitkan dengan unsur “memperkaya atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, yang dalam implikasinya “mengakibatkan kerugian keuangan negara/perekonomian negara”. 12) Bahwa menjadi tidak tepat, jika dalam menilai kausalitas tersebut hanya dikaitkan antara unsur “memperkaya atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, dengan unsur “mengakibatkan kerugian keuangan negara/perekonomian negara”. Dengan menafsirkan kausalitas demikian, maka seolah-olah harus ada pembuktian fakta bahwa kerugian keuangan negara/perekonomian negara semata-mata diakibatkan oleh kehendak memperkaya atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Jika kausalitas demikian yang dikehendaki pembentuk undang-undang, maka akan sulit membuktikan adanya kehendak memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sekaligus mengakibatkan kerugian keuangan negara/perekonomian negara. 13) Bahwa pembuktian adanya pemenuhan unsur “adanya perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan” yang kemudian berakibat langsung pada terjadinya kerugian keuangan negara/perekonomian yang kemudian dapat berimplikasi pada bertambah kaya atau diuntungkannya diri sendiri, orang lain atau korporasi, tentunya akan lebih realistis. Dengan pemaknaan unsur yang demikian, maka selanjutnya berkenaan dengan aspek pertanggungjawaban pidana dapat dikualifisir menjadi lebih jelas, karena akan lebih mudah mengetahui adanya niat kehendak jahat (mens rea) dari pelaku tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. 14) Bahwa berkenaan dengan aspek pertanggungjawaban pidana (mens rea) ini dalam ajaran dualistis, akan menguji ada tidaknya adanya kesalahan atau sikap batin pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan, berupa kesengajaan atau 256 kealpaan yang tertuju kepada tindakan tercela yang dirumuskan sebagai delik. Dalam pembuktian adanya kesengajaan dalam delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) UU Tipikor ini, harus selalu dikaitkan dengan kesengajaan (Willens en wetten atau menghendaki dan mengetahui), dimana Pelaku tidak hanya melakukan perbuatan itu tetapi juga menghendaki perbuatan itu dan mengetahui akibat yang ditimbulkannya. Dalam pembuktian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) UU Tipikor, maka keadaan sengaja (Willens en wetten) ini harus ada ketika Pelaku melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan” yang disadarinya/patut diketahuinya dapat “memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. 15) Oleh karenanya, pengujian adanya kesengajaan (Willens en wetten) ini tidak bisa dipisah-pisahkan seakan-akan sengaja hanya untuk unsur “memperkaya atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, namun kesengajaan tersebut harus selalu dikaitkan dengan kesengajaan secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Artinya, dalam pembuktian perlu dibuktikan bahwa ketika Pelaku sengaja melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah menyadari/mengetahui dapat menjadikan dirinya bertambah kaya/menjadi lebih beruntung/memperkaya/menguntungkan orang lain atau korporasi. Keadaan demikian pada akhirnya dapat berakibat timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. 16) Bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan tersebut yang diketahui/disadari dapat memperkaya/menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi tersebut, dalam pembuktiannya biasa ditemukan adanya fakta- fakta perbuatan tercela yang dilakukan oleh Pelaku yang mengindikasikan adanya kehendak/pengetahuan (Willens end wetten), misalnya seperti: - Mengadakan pertemuan pendahuluan untuk merekayasa proyek - Mengadakan komunikasi untuk menyepakati diawal adanya pembagian fee/keuntungan proyek - Menerima pemberian janji atau hadiah/uang/gratifikasi lain yang akan direalisasikan diwaktu yang akan datang 257 - Mengutamakan pihak-pihak tertentu yang mengandung konflik kepentingan serta bentuk-bentuk perbuatan tercela lain, yang mengindikasikan adanya kehendak dan pengetahuan untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang pada akhirnya bertujuan memperkaya/menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. 17) Perbuatan-perbuatan demikian pada dasarnya merupakan modus atau cara yang mengiringi perbuatan melawan hukum/menyalahgunakan wewenang, yang sebenarnya membuktikan adanya kesengajaan yang bertujuan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri/orang lain korporasi. 18) Bahwa berdasarkan penerapan unsur yang demikian, maka sebenarnya dalam perumusan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak memiliki problem konstitusionalitas norma sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon. Sehingga dalam penormaannya tidak perlu ditambahkan klausula bersyarat seperti yang dikehendaki para Pemohon dalam perkara nomor 142/PUU- XXII/2024 dan nomor 161/PUU-XXII/2024. 19) Bahwa selanjutnya untuk melihat ada tidaknya perbuatan “melawan hukum” dalam suatu perkara tentunya tidak bisa hanya mengandalkan pengakuan dari pelaku tindak pidana korupsi yang pada umumnya membantah dengan sejumlah alibi atau argumen lainnya, namun harus melihat dari fakta-fakta atau keadaan-keadaan pada saat tindak pidana itu dilakukan. Terhadap hal ini dapat dipedomani pendapat PAF Lamintang, yang menyatakan bahwa memang merupakan sesuatu yang tidak diharapkan, apabila hakim itu menggantungkan pernyataan terbuktinya hal-hal yang dikehendaki atau diketahui oleh seorang pelaku, semata-mata pada pengakuan dari pelaku tersebut. Kadang-kadang hakim harus menyimpulkannya dari keadaan-keadaan, yakni dalam keadaan yang mana atau dalam keadaan yang bagaimana perbuatan itu telah ia (pelaku) lakukan. 20) Bahwa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi”, secara lex certa dan lex scripta penulisan unsur ini menggunakan kata “atau” sehingga dalam unsur ini pihak yang diperkaya tersebut harus diartikan secara alternatif, yang dapat meliputi tiga kemungkinan yakni memperkaya diri sendiri, atau memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi, ataupun dapat pula gabungan di antaranya. 258 21) Selanjutnya untuk memahami pengertian atau maksud dari unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi”, tersebut dapat berpedoman pada pendapat doktrin dan yurisprudensi, sebagai berikut : a) Bahwa pengertian “memperkaya” sebagaimana di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “menjadikan bertambah kaya”, sedangkan “kaya” artinya “mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. b) Andi Hamzah dalam bukunya menyatakan “Penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya”. c) Lilik Mulyadi menyatakan “pada dasarnya maksud memperkaya diri sendiri di sini dapat ditafsirkan suatu perbuatan sehingga pelaku bertambah kekayaannya”. d) Adami Chazawi, menyatakan “…Memperkaya diri sendiri artinya diri sendiri si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. Sedangkan memperkaya orang lain adalah sebaliknya, yang memperoleh atau bertambah kekayaan adalah orang lain selain si pembuat, demikian juga dengan memperkaya suatu korporasi, bukan si pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya. Walaupun si pembuat tidak memperoleh atau bertambah kekayaannya tetapi beban tanggung jawab pidananya disamakan dengan dirinya yang mendapatkan kekayaan tersebut secara pribadi”. e) R. Wiyono menyatakan bahwa kemudian hasil tindak pidana korupsi oleh terdakwa dipergunakan untuk main judi, hal tersebut merupakan masalah lain, yaitu masalah penggunaan hasil tindak pidana korupsi yang tidak merupakan unsur dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1). Yang jelas adalah Terdakwa pernah bertambah kaya dari hasil tindak pidana korupsi sebelum Terdakwa menggunakan hasil tindak pidana korupsi tersebut untuk main judi. 259 22) Praktek peradilan menerapkan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada pokoknya didasarkan pada bukti bahwa secara pasti terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum, termasuk juga dalam hal uang atau harta yang diterima tersebut telah dihabiskan oleh terdakwa atau orang lain atau korporasi yang menerima pemberian itu. Hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi, sebagai berikut : a) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara terdakwa R.S. Natalegawa, dimana unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dianggap terbukti telah tercakup dalam mempertimbangkan mengenai fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya. b) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 570 K/Pid/1993 yang pada pokoknya dinyatakan bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain dapat dibuktikan dengan kerugian negara sebagai akibat pengunduran KWH meter listrik karena tidak dibayarkan Terdakwa I untuk pembiayaan pabrik kertas. Hasil korupsi ini selain dipergunakan Terdakwa I sendiri sebagian dibagikan kepada Terdakwa III dan kepada seorang saksi. c) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 380 K/Pid/2001 tanggal 10 Maret 2001, dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa mencairkan klaim Bank Bali dari Bank Indonesia tanpa menghiraukan keputusan Presiden dan SKB Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan BPPN tentang hal itu, telah memperkaya Bank Bali. 23) Kasualitas penyalahgunaan kewenangan dihubungkan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Bahwa untuk membuktikan seseorang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam jabatannya harus memenuhi kedua unsur tersebut yaitu unsur penyalahgunaan kewenangan dan unsur kerugian keuangan negara. Berbeda dengan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi yang merujuk dari Pasal 3 UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.19 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang harus memenuhi unsur sebagai berikut: 1) Perbuatan tersebut didasarkan oleh hak yang dimiliki oleh pelaku penyalahgunaan wewenang, namun dalam interprestasinya perbuatan yang 260 dilakukan bertentangan dengan ketentuan dan dasar bagi pelaku untuk bertindak. 2) Dalam melakukan perbuatan tersebut sesorang masih secara aktif sebagai orang yang mengemban amanah dan tanggung jawab terkait perbuatannya, dimana hal ini harus dapat dibuktikan dalam Peraturan perundang- undangan. 3) Terdapat hubungan kasual antara motif perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, lain atau suatu koroporasi. 4) Terdapat hubungan kasual antara tujuan penyalahgunaan wewenang dengan perbuatan yang dapat memberikan kerugian keuangan negara (Ermansjah Djaja, 2010:19) Tidak terdapat problem konstitusional terkait dengan perumusan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menghadirkan Ahli yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 November 2025, yaitu Marcus Priyo Gunarto, Elwi Danil, dan Gandjar Laksmana Bonaprapta, yang masing-masing keterangannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Marcus Priyo Gunarto I. Permohonan Dalam Perkara No. 142/PUU/PAN.MK//11/2025 (sic!) A. Alasan: Alasan permohonan Pemohon tertuang pada dalil angka 27 sampai dengan 148 (hlm, 11 -58). Inti alasan yang diajukan adalah praktek penerapan dan pemaknaan unsur-unsur delik Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor rumusannya terlalu luas dan penerapannya yang tidak tepat sehingga selaku Advokat merugikan kepentingan klien yang di dampinginya/ atau dibelanya, Ketidaktepatan penerapan Pasal dituangkan dengan jelas oleh Pemohon pada dalil angka 63 Bahwa dalam praktik penegakan kedua pasal tersebut khususnya berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 yang di dalam penjelasannya baik penjelasan umum maupun penjelasan kedua pasal tersebut tidak lagi 261 disebutkan secara tegas menekankan unsur memperkaya atau keuntungan sebagai unsur yang paling penting dalam penyidikan, penuntutan maupun pembuktian di pengadilan, membuat penegakan kedua pasal tersebut telah salah arah. Penyidikan tidak lagi dilakukan untuk mencari apakah ada kekayaan yang diperoleh oleh pelaku baik dalam bentuk uang, harta benda atau keuntungan dalam bentuk lainnya, serta apakah keuntungan-keuntungan tersebut diperoleh dengan cara yang bersifat melawan hukum (wedderechtlijkheid) atau tidak namun kini lebih berfokus pada ada tidaknya kerugian keuangan negara, dan dalil angka 68 yang menyatakan PARA PEMOHON sebagaimana telah dikemukakan di atas, meminta agar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR berikut Penjelasannya yang diuji dalam Permohonan a quo dinyatakan inkonstitusional, karena bertentangan dengan UUD 1945 dan harus dibatalkan. Kedua pasal ini telah menimbulkan ketidakadilan, karena dalam praktik hukum, kedua pasal ini telah diinterpretasikan untuk menentukan suatu perbuatan pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR berdasarkan besarnya kerugian keuangan negara. Interpretasi ini secara substansial tidak tepat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR diberi interpretasi baru, misalnya bukan hanya perbuatan yang menjadi tolok ukur seseorang dapat dipidana karena melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, tetapi kerugian dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan seseorang yaitu melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan. Hal ini jelas dan nyata dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 (“SEMA 7/2012”), yang memberi perluasan makna orang yang dapat dipidana dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR. Orang akan dipidana dengan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR kalau kerugian keuangan negaranya melebihi Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan akan dihukum dengan Pasal 3 UU TIPIKOR kalau kerugian keuangan negaranya tidak mencapai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah). Bahkan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“Perma 1/2020”), misalnya dinyatakan pada Pasal 5 bahwa berat ringannya hukuman ditentukan oleh kategori kerugian, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan, yang memberatkan dan 262 meringankan. Interpretasi dari Mahkamah Agung dalam Surat Edaran atau Peraturan Mahkamah Agung ini, bertentangan dengan UUD 1945, karena tidak ada ketentuan dari UUD 1945 atau undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melahirkan norma baru terkait dengan berat ringannya hukuman. B. Petitum: Petitum yang diajukan tertuang pada halaman 58 sampai dengan 60, terdiri Petitum pokok dan petitum alternatif. Pada petitum pokok intinya Pemohon meminta Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tegasnya dihapuskan atau dibatalkan, tetapi jika permohonan tidak diterima, Pemohon mengajukan petitum alternatif, yaitu: 1. Menyatakan frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan atau penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU TIPIKOR” atau “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan” atau “memperkaya diri secara langsung atau tidak langsung dan orang lain atau suatu korporasi”; 2. Menyatakan frasa “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan 263 Lembaran Negara Nomor 3874) jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan atau penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU TIPIKOR” atau “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan” atau “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri secara langsung atau tidak langsung dan orang lain atau suatu korporasi”. 3. Menyatakan frasa “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; C. Tanggapan Ahli. a. Terhadap alasan Pemohon, - Bahwa Terhadap alasan Pemohon, sebagaimana tertuang pada dalil angka 27 sampai dengan 148 (hlm, 11 -58) pada intunya praktek penerapan dan pemaknaan unsur-unsur delik Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor rumusannya terlalu luas dan penerapannya tidak tepat, ahli dapat mengerti, dan dapat menerima alasan Pemohonn sebagian, karena kritik terhadap luas cakupan Tipikor Pasal 2 dan Pasal 3 telah banyak dibicarakan orang. 264 - Bahwa menurut Adami Chazawi penulis Buku Hukum pidana Korupsi di Indonesia juga menyatakan demikian. Rumusan Pasal 2 ayat (1) merupakan rumusan paling abstrak diantara rumusan-rumusan lainnya, oleh karena itu cakupannya sangat luas. Dengan luasnya cakupan yang amat luas, akan membuka perdebatan dan penafsiran yang berragam pengertian korupsi dalam penerapannya. Segi positif dari rumusan seperti itu cakupannya menjadi luas sehingga lebih mudah untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Segi negatifnya pada intinya sama seperti yang dialami dan telah diungkapkan oleh Pemohonn, yaitu terbukanya peluang dan kecenderungan yang lebih luas bagi Jaksa dan Hakim yang tidak baik untuk menggunakan Pasal ini secara serampangan. - Bahwa menurut pendapat ahli, luasnya cakupan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 terhadap perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi tidak terlepas dari kondisi yang terjadi pada saat UU itu disusun (sampai sekarang), yaitu maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi sebagaimana tertuang di dalam Penjelasan Umum, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu juga dilakukan dengan cara luar biasa. - Bahwa walaupun demikian, menurut pendapat ahli ada pembatasan secara subtantif dalam penerapannya, terutama setelah hadirnya Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 yang mengubah makna Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK/Tipikor) dari delik formil menjadi delik materil, yang artinya harus ada hubungan kausal antara kerugian keuangan negara negara atau perekonomian negara dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum, disamping harus dapat dibuktikan adanya kerugian secara nyata (actual loss) keuangan negara, bukan hanya potensi atau perkiraan kerugian (potential loss). Dengan lahirnya putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, maka untuk dapat dikenai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 harus dapat dibuktikan adanya kausalitas antara kerugian 265 keuangan negara secara nyata dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum. b. Terhadap Petitum 1. Tanggapan terhadap Petitum Pokok: Dihapuskannya Pasal 2 dan Pasal 3. - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar MK menyatakan: Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) jo. UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Terhadap permohonan ini ahli tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut: - Bahwa alasan Pemohon mengajukan uji materi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, karena dalam penerapannya, penegak hukum telah tidak berfokus pada kekayaan diri, orang lain, atau korporasi yang diperoleh dari perbuatan melawan hukum dan unsur besarnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara telah dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan seseorang, ahli sependapat bahwa hal itu tidak tepat, tetapi ahli tidak sependapat jika kemudian Pasal 2 dan Pasal 3 dihapuskan; - Bahwa dalam delik materiil hubungan sebab akibat sangat penting untuk dibuktikan, karena bisa terjadi kerugian keuangan negara bukan disebabkan dari perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi karena resiko bisnis/ ekonomi yang tidak terprediksi sebelumnya, atau sebab lain yang bukan karena perbuatan yang bersifat melawan hukum; - Bahwa dalam perkara korupsi sebagaimana diatur Pasal 2, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara adalah akibat dari perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi secara melawan hukum, sedangkan untuk Tindak Pidana Korupsi Pasal 3, kerugian keuangan negara atau 266 perekonomian negara adalah akibat dari perbuatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya; - Bahwa jika kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut bukan karena perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi secara melawan hukum untuk Pasal 2 atau jika kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut bukan karena perbuatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya untuk Pasal 3, bukanlah tindak pidana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor; - Bahwa jika Pemohon dalam mendampingi klien tersangka/ terdakwa diajukan ke peradilan pidana, atau bahkan telah dipidana bukan karena melakukan perbuatan memperkaya diri, orang lain atau korporasi secara melawan hukum, maka ahli berpendapat aparat penegak hukum, termasuk Hakim telah salah dalam penerapan hukumnya; - Bahwa dalam hal Hakim telah salah dalam penerapan hukumnya, maka tidaklah tepat jika kemudian Pemohon minta agar normanya yang harus dihapuskan atau dibatalkan, karena normanya tidak salah dan terhadap kesalahan dalam penerapan hukum, dari segi hukum acara pidana masih terdapat upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Dalam menyikapi perkara aquo, yang harus diperbaiki adalah cara aparat penegak hukum dalam menerapkan atau mengkonstruksikan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 ke dalam kasus konkrit.; - Bahwa, selain tidak tepat mengajukan permohonan menghapus Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, masih terdapat alasan lain yang dapat dikemukakan, ialah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah diadopsi di dalam KUHP baru sebagaimana tercantum pada Buku II BAB XXXV, Pasal 603 dan Pasal 604, dengan perbedaan pada 267 ancaman pidananya, yang dapat dartikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 sebagai instrument hukum untuk memberantas perbuatan korupsi masih dipertahankan oleh Pembentuk UU; - Bahwa dengan dimuatnya Tindak Pidana khusus, kedalam KUHP, maka seluruh ketentuan yang pada BAB I sampai dengan BAB V Buku I KUHP berlaku bagi delik yang bersangkutan sesuai ketentuan pasal 187 KUHP yang berbunyi: Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang. Adanya frasa “berlaku juga”, artinya sekalipun tindak pidana di luar KUHP, juga terikat dengan BAB I sampai dengan BAB V buku ke I, kecuali ditentukan lain oleh UU a quo, terhadap tindak pidana yang diatur dalam KUHP, ketentuan BAB I sampai dengan BAB V mutlak berlaku padanya; - Bahwa di dalam Pasal 12 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP ditegaskan: Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, sedangkan untuk unsur kesalahan/ pertanggungjawaban pidana juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 36 KUHP yang menyatakan: 1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. 2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. - Bahwa adanya penegasan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 36 UU No. 1 Tahun 2023, maka setiap tindak pidana dianggap selalu bersifat melawan hukum, dan tindak pidana yang bersangkutan harus dilakukan dengan sengaja, sedangkan untuk kealpaan dapat dipidana jika dinyatakan secara tegas di dalam UU; 268 - Bahwa adanya penegasan tindak pidana selalu bersifat melawan hukum dapat diartikan sifat melawan hukumnya tindak pidana merupakan fungsi konstitutif dari setiap tindak pidana yang merupakan dasar juridis untuk penjatuhan pidana pada rumusan tindak pidana yang tidak memuat elemen/ unsur melawan hukum, karena tidak semua tindak pidana memuat sifat melawan hukumnya perbuatan sebagai unsur tindak pidana; - Bahwa dengan demikian sifat melawan hukumnya tindak pidana itu ada yang bermakna fungsi konstitutif, tetapi ada pula yang dirumuskan sebagai elemen/ unsur tindak pidana; - Bahwa rumusan tindak pidana yang memuat unsur/ elemen melawan hukum, maka sifat melawan hukumnya perbutan mutlak harus dibuktikan. Sedangkan yang tidak memuat unsur/ elemen delik, sifat melawan hukumnya perbuatan dianggap sudah terbukti jika seluruh elemen/ unsur delik telah dibuktikan (sifat melawan hukum sebagai fungsi konstituif dari tindak pidana); - Bahwa unsur melawan hukum sebagai fungsi konstitutif dari setiap tindak pidana, berasal dari hukum pidana Jerman dimana menjadi syarat mutlak untuk adanya tindak pidana ialah apa yang disebut dengan Tatbestandmassigkeit.; - Bahwa yang dimaksud dengan Tatbestandmassigkeit adalah “hal kelakuan yang bersangkutan cocok dengan lukisan (omschrijving) dalam ketentuan pidana yang bersangkutan; - Bahwa bagi rumusan tindak pidana yang memuat elemen/ unsur melawan hukum, maka elemen/ unsur melawan hukumnya perbuatan tersebut mutlak harus dibuktikan Dengan demikian sifat melawan hukumnya tindak pidana itu ada yang bermakna fungsi konstitutif, tetapi ada yang merupakan elemen/ unsur delik. - Bahwa, menurut Rutgers, unsur konstitutif tiap tindak pidana adalah Tatbestandmassige onrechtmatigheid serta sculd (kesalahan). Pandangan ini sejalan yang dianut UU No. 1 Tahun 2023, yaitu setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum, dan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan 269 sengaja atau karena kealpaan. Dalam hal ini kesengajaan dan kealpaan adalah bentuk kesalahan. 2. Tanggapan terhadap Petitum alternatif: - bahwa selain mengajukan Petitum pokok, Pemohon juga mengajukan petitum altenatif; - bahwa didalam Petitum alternatif, Pemohon mengajukan 3 (tiga) alternatif Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: a. Petitum Alternatif Pasal 2 ayat (1) ke 1: - Bahwa berdasarkan Petitum Pasal 2 ayat (1) ke 1, rumusan tindak pidana versi pemohom akan berbunyi: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan atau penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU TIPIKOR” yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). - Bahwa jika rumusan Pasal 2 ayat (1) petitum alternatif 1 dikabulkan, menurut pendapat ahli justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar asas lex certa. - Bahwa akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena perbuatan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi masih diatur didalam UU TIPIKOR sebagaimana tertuang dalam table di bawah ini: Tindak Pidana Pasal yang mengatur 1. Suap Menyuap Pasal 5 ayat (1) huruf a Pasal 5 ayat (1) huruf b Pasal 5 ayat (2) Pasal 6 ayat (1) huruf a Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 6 ayat (2) Pasal 11 Pasal 12 huruf a Pasal 12 huruf b 270 Pasal 12 huruf c Pasal 12 huruf d Pasal 13 2. Penggelapan dalam Jabatan Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 huruf a Pasal 10 huruf b Pasal 10 huruf c 3. Pemerasan Pasal 12 huruf e Pasal 12 huruf g Pasal 12 huruf h 4. Perbuatan Curang Pasal 7 ayat (1) huruf a Pasal 7 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (1) huruf c Pasal 7 ayat (1) huruf d Pasal 7 ayat (2) Pasal 12 huruf h 5. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan Pasal 12 huruf i 6. Gratifikasi Pasal 12 B jo. Pasal 12 C - Bahwa dengan tetap diaturnya perbuatan-perbuatan angka 1 sampai dengan 6 itu di dalam UU Tipikor, tetapi oleh Pemohon dimasukkan sebagai unsur Pasal 2 ayat (1), maka jika ada Tersangka yang melakukan, misalnya penggelapan dalam jabatan, kepada Tersangka akan dikenai Pasal 8 atau Pasal 2.ayat (1) UU Tipikor. Rumusan itu justru akan memberi peluang aparat penegak hukum untuk tawar menawar antara Pasal 2 atau Pasal 8. Disinilah menurut pendapat Ahli akan terjadi ketidakpastian hukum dan bahkan akan berpotensi menjadi factor kriminogen, karena ancaman kedua pasal itu berbeda.; - Bahwa selain berpotensi menjadi factor kriminogen, rumusan alternatif 1 versi Pemohon juga akan menimbulkan masalah dalam pembuktian unsur melawan hukumnya perbuatan mengingat suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi juga merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga melawan hukum yang harus dibuktikan sifat melawan hukum dalam perbuatan memperkaya diri, orang lain atau korporasi dalam kedudukannya sebagai elemen/ unsur tindak pidana atau melawan hukumnya perbuatan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan 271 kepentingan dalam pengadaan atau penerimaan gratifikasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. - Bahwa frasa “dalam kaitannya” pada rumusan versi Pemohon justru memberikan pengertian yang kabur dan melanggar asas lex certa, karena frasa “dalam kaitannya” bisa bermakna cara untuk menghubungkan sebuah konsep, objek, atau tindakan dengan konteks atau tujuan tertentu, in casu aquo antara perbuatan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dengan tindak pidana suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU TIPIKOR” padahal perbuatan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi yang dimohonkan untuk dimasukkan pada Pasal 2 masih diatur sebagai tindak pidana tersendiri. b. Petitum alternatif Pasal 2 ayat (1) ke 2: - Bahwa berdasarkan Petitum Pasal 2 ayat (1) ke 2, rumusan tindak pidana versi pemohom akan berbunyi: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). - Bahwa terhadap rumusan alternatif Pasal 2 ayat (1) ke 2 ini, tanggapan ahli sama dengan tanggapan alternatif ke 1, karena penyuapan masih diatur pada UU Tipikor sebagaimana telah ahli sebut di dalam table dan tidak dimintakan untuk dibatalkan/ dihapus, maka dalam penerapannya pada kasus konkrit justru berpotensi menjadi factor kriminogen, mengingat penyuapan 272 pada tindak pidana korupsi masih diatur pada Pasal 5, 6, 11, atau Pasal 12 UU Tipikor. c. Petitum Alternatif Pasal 2 ayat (1) ke 3: - Bahwa berdasarkan Petitum Pasal 2 ayat (1) ke 3, rumusan tindak pidana versi pemohom akan berbunyi: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri secara langsung atau tidak langsung dan orang lain atau suatu korporasi.yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); - Bahwa terhadap perumusan Pasal 2 ayat (1) alternatif 3 ini Ahli semakin tidak sependapat, karena ada konjungsi kata “dan” diantara frasa “memperkaya diri secara langsung atau tidak langsung dengan orang lain” artinya untuk dapat dipidana, perbuatan memperkaya diri agar dapat dipidana harus ada orang lain yang ikut berbuat secara komulatif. Pengertian ini ahli simpulkan demikian karena untuk menunjuk subyek yang ketiga, yaitu korporasi diawali dengan kata sambung “atau”. Dengan rumusan seperti ini akan menghambat pemberantasan korupsi, karena tidak sedikit orang yang melakukan tindak pidana sendiri tanpa melibatkan orang lain. - Bahwa dengan adanya syarat harus ada orang lain, maka berdasarkan rumusan alternatif 3, tidak akan dipidana jika perorangan/diri sendiri melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri secara langsung atau tidak langsung.yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 3. Petitum alternatif Pasal 3 a. Petitum Alternatif Pasal 3 ke 1: - Bahwa petitum yang diajukan oleh Pemohon yang diajukan untuk Pasal 3 juga akan terdiri 3 (tiga) alternatif rumusan; 273 - Bahwa petitum alternatif Pasal 3 ke 1 versi Pemohon akan berbunyi: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan atau penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU TIPIKOR” menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah). - Bahwa, terhadap rumusan Pasal 3 alternatif 1 apabila dikabulkan oleh MK, tanggapan ahli sama dengan tanggapan ahli atas Petitum Pasal 2 ayat 1) alternatif 1, yaitu dalam penegakan hukumnya justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, berpotensi menimbulkan factor kriminogen, dan melanggar asas lex certa, karena perbuatan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi masih tetap diatur didalam UU TIPIKOR. - Bahwa terhadap unsur melawan hukum, didalam Pasal 2 perbuatan memperkaya dilakukan dengan cara melawan hukum yang harus dibuktikan karena sebagai elemen/ unsur delik, sedangkan pada Pasal 3 terletak pada perbuatan “menyalahgunakan”. b. Petitum alternatif Pasal 3 ke 2: - Bahwa rumusan petitum alternatif Pasal 3 ke 2 versi Pemohon akan berbunyi: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 274 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah). - Terhadap Petitum Pasal 3 alternatif 2, jika dikabulkan oleh MK, tanggapan ahli sama dengan tanggapan atas Petitum Pasal 2 ayat (1) alternatif 1, yaitu dalam penegakan hukum sangat mungkin terjadi ketidakpastian hukum, menjadi factor kriminogeen, dan melanggar asas lex certa, karena tindak pidana korupsi penyuapan masih diatur pada UU Tipikor sebagaimana ditentukan pada Pasal 5, 6, 11, dan 12 UU Tipikor. c. Petitum alternatif Pasal 3 ke 3: - Bahwa rumusan petitum alternatif Pasal 3 ke 2 versi Pemohon akan berbunyi: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri secara langsung atau tidak langsung dan orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah). - Terhadap Petitum Pasal 3 alternatif 3, jika dikabulkan oeleh MK, tanggapan ahli sama dengan tanggapan atas Petitum Pasal 2 alternatif ke 3, yaitu adanya konjungsi kata “dan” diantara frasa “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri secara langsung atau tidak langsung dan orang lain” berarti untuk dapat dipidana berdasar pasal ini, harus ada orang lain yang ikut berbuat dengan tujuan menguntungkan diri sendri secara langsung atau tidak langsung secara komulatif. Pengertian ini ahli simpulkan demikian karena untuk menunjuk subyek yang ketiga, yaitu korporasi diawali dengan kata sambung “atau”. Dengan rumusan seperti ini akan menghambat pemberantasan krupsi, karena tidak sedikit orang yang melakukan tindak pidana sendiri tanpa melibatkan orang lain. 275 4. Petitum alternatif atas frasa “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. - Bahwa Pemohon mengajukan frasa ‘yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga terhadap Pasal 2 ayat (1) versi Pemohon akan berbunyi: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan untuk Pasal 3 akan berbunyi: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) - Terhadap alternatif dihapuskannya unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pada rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, menurut Ahli justru akan lebih memperluas cakupan delik korupsi, karena perbuatan korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 dapat ditujukan pada keuangan siapa saja. - Bahwa dengan dihapuskannya unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tindak pidana korupsi versi sulit dibedakan dengan tindak pidana yang terkait dengan harta/ kekayaan dalam hukum pidana umum, seperti misalnya tindak pidana penipuan atau penggelapan. Didalam kedua contoh tindak pidana tersebut juga terkandung unsur yang dapat dimaknai secara melawan hukum memperkaya diri sendiri. - Bahwa rumusan Pasal 3 versi Pemohon, dengan menghapus yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, justru membuka lebar potensi penyalahgunaan rumusan tindak pidana korupsi untuk tindak pidana umum yang obyeknya menyangkut harta benda. 276 D. Kesimpulan. Berdasarkan tanggapan ahli tersebut di atas, ahli menyimpulkan sebagai berikut: 1. Terhadap alasan Pemohon, ahli dapat mengerti, dan dapat menerima sebagian. Ahli mengakui bahwa cakupan Pasal 2 dan Pasal 3 sangat luas, tetapi tetap ada pembatasannya, terutama setelah adanya putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 yang merubah dari delik formil ke delik materiil membawa konsekuensi harus ada kausalitas kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi secara melawan hukum. 2. Terhadap Petitum, ahli menyimpulkan a. Petitum Pokok: ahli keberatan jika Pasal 2 dan Pasal 3 dibatalkan, karena meskipun cakupannya dianggap terlalu luas, tetapi dalam penerapannya tetap ada pembatasannya, terutama setelah dari delik formil diubah menjadi delik materiil oleh MK; b. Petitum alternatif. a.) alternatif 1: ahli keberatan dengan rumusan alternatif 1, karena rumusan versi Pemohon justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, melanggar lex certa, dan berpotensi menjadi faktor kriminogeen. b.) alternatif 2: ahli juga keberatan, karena rumusan versi Pemohon justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, melanggar lex certa, dan berpotensi menjadi faktor kriminogeen, karena perbuatan penyuapan masih diatur dalam UU Tipikor, c.) alternatif 3: Ahli tidak sependapat dengan rumusan versi Pemohon, karena untuk dapat dipidananya pembuat delik harus ada orang lain yang ikut berbuat secara komulatif. c. Terhadap Petitum tidak mengikatnya unsur merugikan keuaangan negara atau perekonomian pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, ahli juga tidak setuju, karena dengan demikian rumusan delik korupsi 277 versi Pemohon, akan duplikasi dengan tindak pidana tentang harta kekayaan dalam tindak pidana umum dan membuka lebar penyalahgunaan rumusan tindak pidana korupsi untuk tindak pidana umum, yang objeknya mengangkut harta benda. Selain keterangan tertulis, Ahli pun memberikan keterangan tambahan dalam persidangan pada tanggal 11 November 2025, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Dalam memaknai suatu rumusan, terkadang kita terjebak pada apa yang tertulis dalam undang-undang saja. Namun, menurut Ahli, memaknai delik sebagai tatbestandmassigkeit yaitu baru dinamakan delik jika sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang karena itulah yang menjadi legal spirit dari undang- undang tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Ahli Elwi Danil terkait dengan kronologis perumusan tindak pidana korupsi karena adanya kesulitan di dalam penegakan hukumnya. Sehingga jika semua aparat penegak hukum memaknai delik itu sesuai dengan esensi atas suatu delik sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang maka tentu tidak akan terjadi perbedaan pendapat. Keterbatasan dalam pemahaman terhadap unsur-unsur delik a quo, menurut Ahli merupakan permasalahan bahasa, hal tersebut terjadi karena sebagaimana dikatakan oleh Hakim Arief Hidayat bahwa dalam pendidikan ilmu hukum memang tidak terlalu intens diajarkan untuk membaca sebuah peraturan perundang-undangan. Menurut Ahli, jika didasarkan atau diukur dengan berdasarkan pada lex scripta, lex certa, dan lex scripta, maka Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi ketiganya. Namun, bagaimana mengkonstruksikan unsur-unsur dalam kedua norma a quo dalam kasus konkrit, misalnya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah delik formil menjadi delik materiil yang kemudian menimbulkan konsekuensi. Jika delik formil maka dititik beratkan pada perbuatan tetapi delik materiil menitikberatkan pada akibat, sehingga keduanya harus bisa dibuktikan secara kausalitas apakah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan akibat dari perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi? sebagaimana doktrin dalam hukum pidana. Hal ini yang kemudian digunakan dalam Perkara Nomor 161/PUU-XXII/2024, dimana besarnya kerugian dalam kasis tersebut dipakai sebagai dasar adanya tindak pidana korupsi dan menurut Ahli hal tersebut tidak tepat caranya. 278 Menurut Ahli, dalam memaknai suatu delik harusnya sesuai dengan legal spirit dari pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Sebagaimana pendapat hukum tertulis Ahli, bahwa seharusnya yang diperbaiki adalah cara berpikir aparat penegak hukum terkait mengkonkritkan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam kasus konkrit. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya? salah satunya adalah dengan membuat petunjuk pelaksanaan. Beberapa institusi, seperti KPK sudah mengeluarkan petunjuk dalam memahami tindak pidana korupsi. Namun, petunjuk itu hanya untuk KPK saja dan tidak di Mahkamah Agung, Kejaksaan ataupun Kepolisian. Sehingga masing-masing instansi tentu akan menangani tindak pidana korupsi secara berbeda, sebagaimana kasus yang disampaikan oleh Pemohon dalam Perakra Nomor 161/PUU-XXII/2024. Kondisi tersebut menunjukan adanya perbedaan cara pandang mengenai bahaimana mengonstruksikan unsur- unsur delik pidana korupsi. Seperti misalnya, mengenai hubungan antara kerugian keuangan negara dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dikaitkan dengan nilai kerugian secara nyata harus dibuktikan jumlah penambahan kekayaan pelaku tindak pidana yang dipersangkakan adalah sama dengan jumlah kerugian keuangan negara, namun kenyataannya dalam penanganan perkara korupsi hal tersebut tidaklah demikian. Hal tersebut dikaitkan dengan perumusannya, sebagaimana yang ditanyakan oleh Hakim Saldi Isra, apakah kemudian harus dihubungkan dengan politik hukumnya. Menurut Ahli, kondisi saat ini menunjukan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi justru lebih besar dibandingkan sebelumnya, selain itu dari segi modus justru semakin canggih, sehingga jika cara yang dilakukan lebih strict maka kondisi tersebut menurut Ahli akan menghilangkan makna dari extraordinary crime. Menurut Ahli, seharusnya penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 harus dapat menjangkau tindak pidana korupsi tanpa harus melanggar aturan hukum. Menurut Ahli, kenapa terjadi penyimpangan dalam penerapannya karena cara berpikir aparat penegak hukum terkait dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang menyimpang dari legal spirit pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menurut Ahli, secara teori dalam memaknai tindak pidana korupsi tidak hanya sesuai dengan tatbestandmassigheit tetapi juga tatbestand yaitu dalam memaknainya harus nelihat hakikat dari tindak pidana korupsi dan esensi dari tindak pidana korupsi agar tidak menyimpang dari tujuan pembentuk undang-undang. 279 Elwi Danil Keterangan Ahli terkait dengan keberadaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (untuk selanjutnya disebut UU Tipikor) yang dimohonkan untuk diuji materiil oleh Pemohon, sebagai berikut: 1. Pemahaman terhadap rumusan norma hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, tidak boleh dilepaskan dari konteks sejarah lahirnya berbagai ketentuan hukum pidana khusus di luar KUHP (WvS), termasuk tentang pemberantasan korupsi. Keterbatasan rumusan hukum dalam KUHP warisan Zaman Kolonial untuk menampung berbagai bentuk perilaku menyimpang yang merugikan keuangan negara, yang oleh masyarakat dinamakan korupsi telah melahirkan kebijakan perundang-undangan di luar kodifikasi. Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06 Tahun 1957 dan diikuti kemudian dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/03 Tahun 1958 dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Laut No.Z.1/1/7 Tahun 1958 telah mengawali adanya rumusan hukum pidana tentang korupsi di luar kodifikasi. Kemudian pada tahun 1960, substansi Peraturan Penguasa Perang Pusat ini diadopsi dan bertransformasi ke dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 24 tahun 1960. Kemudian dengan UU Nomor 1 Tahun 1961, status hukum Peraturan Pemerintah Pengganti UU itu dikukuhkan menjadi UU Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Rangkaian peraturan itulah yang pada awalnya mengintroduksi tindak pidana korupsi dalam bentuk perbuatan memperkaya diri yang merugikan keuangan negara yang tidak dikenal sebelumnya dalam KUHP. 2. Di dalam UU Nomor 24 Prp Tahun 1960 (selanjutnya disebut UU Korupsi Tahun 1960), dirumuskan, bahwa yang disebut tindak pidana korupsi ialah tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat. Di bawah rezim UU Korupsi Tahun 1960 ini ternyata 280 kemudian penegak hukum mengalami kesulitan pembuktian karena tidak selamanya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara didahului oleh adanya kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Akibatnya banyak perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara tidak dapat disentuh oleh hukum pidana. Padahal perbuatan tersebut dicela oleh masyarakat dan dianggap sebagai perbuatan yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana (“strafwaardig”), karena perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Atas dasar pertimbangan, bahwa UU Korupsi Tahun 1960 dianggap kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan karenanya undang-undang tersebut perlu diganti. 3. Untuk mengganti UU Korupsi Tahun 1960, pada tanggal 27 Maret 1971 diundangkanlah UU Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Korupsi Tahun 1971). Untuk mencakup perbuatan-perbuatan koruptif yang tidak dapat dijangkau oleh UU Korupsi Tahun 1960, maka dalam Penjelasan Umum UU Korupsi Tahun 1971 dijelaskan, bahwa rumusan tindak pidana korupsi dirumuskan sedemikian rupa hingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan secara melawan hukum yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Untuk mempermudah proses pembuktian. dalam UU Korupsi tahun 1971 unsur melakukan kejahatan atau pelanggaran tadi diganti dengan unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana tersebut dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b UU Korupsi Tahun 1971. 4. Rumusan Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b UU Korupsi tahun 1971 kemudian diambil alih pengaturannya oleh pembentuk UU Tipikor dengan sedikit perubahan redaksional sebagaimana tersebut dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Rumusan kedua pasal ini, terutama sekali Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mengandung pengertian yang sangat luas, dan dalam praktik ternyata diarahkan pula untuk menjerat setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara yang seharusnya masuk ke dalam wilayah hukum perdata atau hukum administrasi negara. Kenyataan praktik telah memposisikan kedua pasal itu, terutama sekali Pasal 2 ayat (1) sebagai ketentuan “karet” dan “elastis” atau “sapujagat”, atau bahkan cenderung pula 281 dianggap seperti “monster” yang amat menakutkan. Keadaan seperti itu seharusnya tidak perlu terjadi manakala penegak hukum memahami dan menjiwai semangat perumusan ketentuan yang menentukan bahwa “melawan hukum bukanlah diartikan sebagai sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, melainkan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum, yaitu memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Dengan pemahaman seperti itu seharusnya unsur melawan hukum tidak mencakupi wilayah melawan hukum dalam bidang hukum lain seperti hukum perdata atau hukum administrasi negara. Inilah yang menurut ahli harus diingat dan dijaga agar tindak pidana korupsi tidak dijadikan sebagai perbuatan yang serba mencakupi, sehingga melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. 5. Rumusan yang luas dalam kedua ketentuan pasal “aquo”, khususnya Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor juga tidak dimaksudkan untuk mencakupi perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam berbagai undang-undang sektoral lainnya yang memuat rumusan tindak pidana dalam konteks hukum pidana administratif (administrative criminal law). Tidak jarang pula dalam praktik ditemukan adanya kasus-kasus misalnya, tindak pidana perpajakan, tindak pidana kehutanan, tindak pidana pertambangan dan sebagainya diadili dengan UU Tipikor. Padahal tindak pidana tersebut secara sistematis dikriminalisasi masing-masing dalam UU Perpajakan, UU Kehutanan, UU Pertambangan, dan sebagainya. Meskipun perbuatan itu memenuhi semua unsur sebagai bagian inti delik dari Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, namun undang-undang sektoral itu seyogyanya diposisikan sebagai “lex specialis” berhadapan dengan UU Tipikor. Dalam konteks itu berlaku prinsip “lex consumen derogate legi consumte” yang merupakan derivatif dari asas “lex specialis derogate legi generale”. Lagi pula, pembentuk undang-undang korupsi telah membuat limitasi dalam ketentuan Pasal 14 UU Tipikor. Di dalam pasal tersebut ditentukan: setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang- undang ini. Artinya, perbuatan melawan hukum dalam undang-undang lain baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi manakala undang-undang tersebut menentukannya secara tegas. Kenyataan praktik yang menggunakan undang-undang korupsi untuk mengadili tindak pidana 282 yang seharusnya diadili dengan undang-undang lain telah menjadikan undang-undang korupsi sebagai undang-undang yang serba mencakupi, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. 6. Di tengah kondisi budaya hukum yang belum mendukung penegakan hukum yang mengedepankan keadilan dan kepastian hukum, tentu argumentasi yang dibangun dan dikemukakan oleh Pihak Pemohon patut menjadi perhatian dan keprihatinan. Pihak pemohon di dalam Petitum nya antara lain meminta agar Mahkamah menyatakan frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyalakan dalam UU Tipikor. Kemudian, menyatakan frasa “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi“ dalam Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU Tipikor. Hanya saja menurut pendapat ahli, dengan memberikan makna seperti itu sama artinya kita kembali pada rumusan tindak pidana korupsi dalam UU Korupsi tahun 1960. Penegak hukum diminta untuk membuktikan terlebih dahulu adanya suap menyuap, penggelapan, pemerasan, gratifikasi, perdagangan pengaruh, dan sebagainya yang dilakukan oleh pelaku. Bukankah itu sama artinya akan kembali mempersulit proses pembuktian sebagaimana dialami pada masa lalu. Tidak semua perbuatan memperkaya diri (menguntungkan diri) secara melawan hukum ( dengan menyalahgunakan kewenangan) yang merugikan keuangan negara terjadi sebagai akibat suap menyuap dan seterusnya. Lagi pula, kalau hendak menjerat seorang pelaku atas dasar suap menyuap dan seterusnya itu, kenapa tidak langsung saja 283 menggunakan pasal-pasal tentang suap menyuap yang ada dalam UU Tipikor. Dengan memberi makna seperti itu justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. 7. Di dalam KUHP sendiri memang terdapat beberapa ketentuan yang esensinya adalah korupsi, tapi tidak menggunakan terminologi korupsi. Misalnya pasal- pasal tentang suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, dan seterusnya. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang diadopsi dari Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b UU Korupsi tahun 1971 dimaksudkan untuk menjaring perilaku korupsi yang merugikan keuangan negara yang tidak tertampung oleh ketentuan yang ada dalam KUHP. Keberadaan kedua pasal itu telah mempertimbangkan segi-segi sosiologis dan yuridis yang sejak semula dimaksudkan untuk menampung keterbatasan norma yang ada dalam KUHP. Sampai sejauh ini keberadaannya masih sangat diperlukan untuk menampung berbagai bentuk perilaku koruptif yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Persoalan praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang ada hari ini sebagaimana dikemukakan Pihak Pemohon tidak relevan dijadikan sebagai alasan untuk meniadakan kedua pasal tersebut (menyatakan kedua pasal tidak mempunyai kekuatan mengikat). Sebab, kalau kedua pasal itu dinyatakan tidak berlaku akan menimbulkan implikasi hukum dalam bentuk ketiadaan norma hukum untuk “menjerat” berbagai bentuk perbuatan memperkaya diri yang merugikan keuangan negara secara melawan hukum, terutama sekali bagi subjek yang bukan penyelenggara negara (pihak swasta). Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan sebuah contoh kasus sederhana: Sebuah Perseroan Terbatas (PT) telah memenangkan tender pekerjaan proyek pemerintah berupa mencetak sawah baru senilai 500 milyar. Tapi dalam perjalannya yang bersangkutan tidak mampu merampungkan pekerjaan tersebut sepenuhnya (baru dikerjakan 50%) dengan alasan tidak sanggup lagi meneruskannya, sementara yang bersangkutan telah menerima pembayaran termijn sebesar 250 milyar. Dari Rp. 250 milyar yang sudah diterimanya, yang bersangkutan diperkirakan telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50 milyar. Keadaan seperti ini telah direncanakannya sejak semula, dan sudah ada niat jahatnya sebelum kontrak ditangani. 284 Pertanyaannya: ketentuan pasal manakah dalam UU Tipikor yang dapat diterapkan manakala Pasal 2 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku? 8. Dari contoh kasus sederhana ini kita dapat memberikan penilaian tentang urgensi keberadaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada setiap orang yang melakukan perbuatan yang tidak memenuhi rumusan pasal lain dalam UU Tipikor. Hanya saja menurut pendapat ahli, penerapan dan penafsiran terhadap unsur-unsur yang terkandung di dalamnya sebagai bagian inti delik (delict bestandelen) memang perlu diberi limitasi makna agar kedua pasal itu tidak “disalahgunakan” untuk menjerat perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya berada dalam wilayah hukum perdata atau hukum administrasi negara sebagaimana banyak terungkap dalam kasus-kasus kongkrit, atau mencakupi pelanggaran pidana dalam berbagai undang-undang sektoral (administrative criminal law). Pembatasan makna dimaksud sebenarnya dapat dikembalikan pada rumusan norma kedua pasal tersebut, terutama sekali terkait dengan unsur-unsur sebagai bagian inti deliknya yang dapat dirujuk atau dikembalikan pada paham dualistis yang dianut dalam hukum pidana. 9. Paham dualitis memisahkan rumusan antara perbuatan (tindak pidana) dengan orang yang melakukan perbuatan (pertanggungjawaban pidana). Perbuatan dikonstruksi sebagai unsur objektif dalam bentuk perbuatan yang bersifat melawan hukum (wederrechtelijkheid). Sedangkan orang yang melakukan perbuatan (pelaku) dikonstruksi sebagai unsur subjektif dalam bentuk kesalahan sebagai syarat pertanggungjawaban pidana untuk kemudian dapat memidana seseorang. Kedua unsur ini sering disebut “actus reus” dan “ mens rea”. Di dalam rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, terdapat perbedaan perlakuan dalam merumuskan unsur kesalahan. Pasal 2 ayat (1) tidak merumuskan unsur kesalahan secara eksplisit sebagai bagian inti delik. Sementara Pasal 3 secara tegas merumuskan kesalahan dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), yakni dengan frasa “dengan maksud menguntungkan diri…. dan seterusnya. Meskipun dalam Pasal 2 ayat (1) unsur kesalahan tidak dirumuskan secara eksplisit, tidak berarti tindak pidana korupsi itu tidak mengandung unsur kesalahan. Dalam hukum pidana berlaku prinsip, bahwa setiap tindak pidana dilakukan dengan sengaja, kecuali secara tegas dalam rumusan tindak pidana itu dilakukan karena kealpaan. Karena 285 dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dinyatakan demikian, maka itu berarti tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dengan sengaja, atau tergolong sebagai “delik dolus atau opzet”. Hanya saja karena unsur kesengajaan itu tidak dirumuskan secara eksplisit sehingga tidak menjadi “delict bestandel”, maka tidak ada kewajiban untuk membuktikannya. Kesengajaan dalam Pasal 2 ayat (1) hanya diposisikan sebagai elemen delik (delict element) karena ia menjelma ke dalam unsur “memperkaya diri sendiri…. dan seterusnya. Unsur inilah yang menjadi “delict bestandel” sehingga unsur inilah yang harus dibuktikan. Dengan rumusan “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” yang ada pada Pasal 2 ayat (1), maka itu berarti bahwa perbuatan yang dilakukan harus dengan sengaja untuk memperkaya diri, dan perbuatan yang dilakukan harus bersifat melawan hukum. Dengan kata lain, pelaku harus memiliki niat jahat atau “ mens rea” untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dan perbuatan yang akan dilakukan adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum. 10. Dalam praktik penegakan hukum selama ini terlihat adanya pemahaman yang keliru terkait dengan pembuktian unsur kesengajaan sebagai elemen delik dari Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Orang dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi sekalipun ia tidak memperkaya diri sendiri, namun sudah cukup manakala perbuatannya kemudian telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi sekalipun ia tidak memiliki kesengajaan untuk itu. Kesengajaan dalam konstruksi hukum pidana diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui atau menginsyafi (“willen en wetten”). Dalam konteks itu, orang dikatakan sengaja memperkaya orang lain atau suatu korporasi adalah manakala ia menghendaki perbuatannya dan mengetahui atau menginsyafi akibat yang ditimbulkannya. Jadi kalau ia tidak memiliki kehendak dan tidak menginsyafi atau mengetahui bahwa perbuatannya kemudian memperkaya orang lain atau suatu korporasi, maka seyogyanya dia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Lebih parah lagi pada ketika tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dianggap telah terbukti manakala pelaku karena kelalaiannya telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi. Itu berarti Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dimaknai sebagai “delik culpa”. Padahal seharusnya kelalaian tidak dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pidana, karena tindak pidana korupsi adalah “delik dolus”. 286 11. Berbagai kekeliruan praktik seperti tersebut di atas menurut pendapat ahli perlu direspons dan disikapi tanpa harus menyatakan bahwa memperkaya diri atau menguntungkan diri ……. dan seterusnya… sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU Tipikor. Di tengah masih dominannya penganutan paham “legal positivistic” di kalangan penegak hukum, maka unsur kesengajaan sebagai syarat pertanggungjawaban pidana patut dipertimbangkan untuk dirumuskan secara eksplisit di dalam kedua pasal “aquo” sebagai bagian inti delik (delict bestandel) sehingga harus dibuktikan. Rumusan ini menjadi penting untuk membentengi agar setiap orang yang tidak memiliki niat jahat untuk memperkaya orang lain atau suatu korporasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Untuk memintakan pertanggungjawaban pidana kepada setiap orang itu untuk kemudian memidananya atas dasar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki kesengajaan (willen en wetten) atau niat jahat untuk memperkaya (menguntungkan) diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi. Hal ini sesuai dengan prinsip “actus non facit reum nisi mens sit rea” atau asas “geen straf zonder schuld” yang telah dijadikan sebagai “soko guru” atau tiang penyangga hukum pidana. Selain keterangan tertulis, Ahli pun memberikan keterangan tambahan dalam persidangan pada tanggal 11 November 2025, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Menurut Ahli, jika ingin memahami rumusan delik maka yang harus diperhatikan terlebih dulu adalah unsur-unsur dalam tindak pidana dimaksud. Unsur- unsur tindak pidana tersebut dapat dibedakan, pertama adalah unsur yang secara tegas dinyatakan di dalam rumusan delik atau bagian inti delik atau delict bestanddeel, namun selain inti delik terdapat pula element delict yaitu unsur yang tidak dirumuskan secara tegas namun harus dianggap ada dalam rumusan delik. Misalnya, tindak pidana pencurian, dalam delik tindak pidana penducian tidak terdapat kata melawan hukum, tapi apakah pencurian tersebut tidak melawan hukum? Inti delik dari pencurian adalah mengambil kepunyaan orang lain tanpa hak, tetapi jika dilihat pencurian juga merupakan perbuatan melawan hukum sehingga melawan hukum merupakan element delict dari Pencurian. 287 Hal yang sama juga sama dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), dimana unsur kesengajaan baik dalam bentuk corak dengan maksud tidak dirumuskan didalam norma a quo, apakah kesengajaan sebagai kepastian atau kesengajaan sebagai kemungkinan. Namun, tidak berarti bahwa Pasal 2 ayat (1) bukan merupakan delik dolus. Element delict dalam Pasal 2 ayat (1) berupa kesalahan kemudian tertuju kepada perbuatan memperkaya diri, diri sendiri atau diri orang lain, atau sebuah korporasi. Itulah sebenarnya unsur kesalahan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1). Namun, sebagaimana Ahli kemukakan, aparat penegak hukum dan termasuk semua sarjana hukum di Indonesia karena dididik dengan paham eropa kontinental dengan civil law yang menempatkan undang-undang sebagai sumber utama dari hukum, sehingga terbiasa menggunakan pendekatan positifisme hukum atau legal positivistic yang jika tidak dinyatakan secara tegas dalam undang-undang maka tidak akan bisa membuat konstruksi selain dari apa yang ada dalam undang-undang dan tidak pernah mau tahu dengan apa yang terdapat di belakang undang-undang tersebut. Ditengah pemahaman seperti itu perlu ditegaskan adanya unsur kesalahan dalam Pasal 2 ayat (1). Jika tidak dirumuskan secara tegas, menurut Ahli, akan diabaikan oleh penegak hukum karena dalam prinsip hukum terdapat lex certa, lex scripta, dan lex stricta. Kemudian, unsur yang terkandung dalam sebuah tindak pidana dapat dibedakan atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan, pada umumnya terkait denan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Sedangkan unsur subjektif, terkait dengan orang yang melakukan perbuatan. Unsur subjektif ini biasanya terkait dengan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat untuk bisa menjatuhkan pidana kepada setiap orang. Antara unsur objektif dan unsur subjektif terdapat hubungan kausalitas yang tidak dapat dilepaskan. Sebagai contoh, jika seseorang melakukan suatu perbuatan hukum maka harus dilihat terlebih dulu terkait dengan kesalahannya, sehingga seseorang yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum, menurut Ahli, belum tentu harus di hukum karena terdapat syarat pertanggunghjawaban pidana dimana konstruksi kausalitas antara perbuatan dengan akibat dari perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan harus dapat dibuktikan. Sehingga, dengan hubungan kausalitas yang telah diuraikan tersebut, maka Ahli akan menjawab pertanyaan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Dalam Pasal 2 ayat (1) terdapat unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, 288 dan dalam Pasal 3 terdapat unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi. Apakah rumusan yang demikian dapat dianggap sebagai rumusan yang bersifat alternatif? Jika seandainya orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana namun tidak memperkaya dirinya sendiri, tidak ada niat jahatnya untuk memperkaya diri sendiri, tetapi orang lain ada yang diperkaya, apakah orang tersebut harus diminta pertanggungjawabannya? Dalam konstruksi demikian, menurut Ahli, harus ada hubungan kausal antara niat jahat dirinya sendiri dengan niat jahat untuk memperkaya orang lain atau memperkaya sebuah korporasi. Menjawab pertanyaan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Ahli dalam hal ini setuju dengan pendapat hakim terkait dengan banyak praktisi hukum yang hanya memahami rumusan undang-undang secara teks saja tetapi tidak memahami latar belakang undang-undang tersebut. Menjawab pertanyaan Hakim Konstitusi Saldi Isra berkaitan dengan politik hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memposisikan korupsi itu sebagai extraordinary crime. Menurut Ahli, politik hukum seperti itu disebabkan karena korupsi tidak lagi merugikan keuangan atau perekonomian negara tetapi sudah melanggar prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsekuensi dari diposisikannya tindak pidana kourpsi sebagai extraordinary crime maka penanggulangan atau pemberantasannya dapat dilakukan dengan cara yang luar biasa yang tertuju pada aspek hukum acara pidana, hukum formil. Namun, bukan berarti dalam undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tidak terdapat hal yang eksepsional terkait dengan hukum pidana materiil. Sebagai contoh, dalam percobaan melakukan tindak pidana korupsi tidak dikenakan hukuman pidana, jika dikenakan ancaman pidana yang sama dengan perbuatan korupsi maka tindakan tersebut merupakan cara yang luar biasa. Kemudian jika dilihat dari sistem pemidanaan dalam undang-undang korupsi yang menganut sistem minimum khusus sementara dalam KUHP menggunakan sistem minimum umum. Sehingga dapat dilihat bahwa politik hukum Indonesia dalam menempatkan korupsi sebagai extraordinary crime yang fokusnya pada tiga hal yaitu pencegahan, enindakan dan pengembalian keuangan negara. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya mengembalikan kerugian negara?, menurut Ahli, cara yang dapat dilakukan adalah dengan sistem pembalikan beban pembuktian (omkering van bewijslast). Semua itu merupakan cara-cara yang lauar biasa. 289 Dengan demikian, menurut Ahli, persoalan pada rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 bukanlah terletak pada norma tetapi pada aspek praktik dan penerapan norma. Jika kedua pasal tersebut ingin dipertegas, maka Pasal 2 ayat (1) harus dimaknai sebagai tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Ahli kemudian menambahkan bahwa unsur kesengajaan yang dimaksud tidak terwakili dengan unsur melawan hukum karena melawan hukum fokusnya terhadap perbuatan, sementara kesalahan merupakan unsur subjektif, di dalamnya termasuk niat jahan dan sikap batin. Gandjar Laksmana Bonaprapta A. Pendahuluan Tulisan ini dibuat sebagai pemahaman dasar mengenai kejahatan korupsi yang diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi. Penulis beranggapan bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dengan memahami rumusan delik dalam UU. Hal ini penting untuk menghindari atau sekurangnya meminimalisasi perbedaan penafsiran. Sebagian Ahli berpendapat bahwa perbedaan pemahaman berdasarkan penafsiran tidak dapat dihindari, namun di sisi lain kita menginginkan pemahaman yang seragam padahal pemahaman yang seragam justru berpotensi mematikan perkembangan ilmu pengatahuan. Perumusan delik secara lex sripta, lex certa, dan lex stricta adalah keharusan, namun sebaik-baik perumusan akan tetap bergantung pada kemampuan pembaca untuk memahaminya. Terlalu banyak contoh kesalahan pemahaman yang terjadi karena aalasan ini. Dalam praktek Penulis menemukan adanya perbedaan penafsiran atau bahkan kesalahan penafsiran disebabkan oleh kemampuan bahasa yang buruk dari pembacanya yang kemudian menuding adanya perumusan delik yang multi tafsir. Dalam memahami pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan Penulis menerapkan metode penafsiran yang dikenal dalam hukum, diantaranya: 1. Metode penafsiran otentik. 2. Metode penafsiran gramatikal. 3. Metode penafsiran sistematis. 4. Metode penafsiran historis. 5. Metode penafsiran sosiologis. 6. Metode penafsiran ekstensif. 290 7. Metode penafsiran a contrario. 8. Dll. Selain metode penafsiran, pemahaman setiap dan suatu peraturan perundang-undangan juga dilakukan secara het hoofdbeginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelf moet worden verklaard yang artinya bahwa suatu undang-undang itu pada dasarnya harus ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri. HR. 12 November 1929, W. 7525 dan tanggal 21 Januari, N.J. 1929 halaman 709, W. 11963: bij uitlegging van een op zich zelf duidelijke bepaling mag een daarvan afwijkende bedoeling van den wetgever niet aanmarking komen, yang artinya: pada waktu menafsirkan suatu ketentuan yang sudah cukup jelas itu, orang tidak boleh menyimpang dari pengertian seperti yang telah dimaksud oleh pembentuk undang-undang. B. Tentang Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001. Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 berbunyi: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dari isi pasal tersebut, unsur deliknya adalah: - setiap orang; - secara melawan hukum; - melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, - yang dapat merugikan keuangan negara atau perkenomian negara; Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma- norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. 291 Penjelasan unsur Pasal 2 ayat (1). 1. Unsur setiap orang. Pasal 1 angka 3 UU No. 31 tahun 1999 meyatakan bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi. Doktrin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja, setiap orang, pribadi kodrati/naturlijk person yaitu manusia ciptaan Tuhan. Adapun yang dimaksud korporasi menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 31 tahun 1999 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum Catatan: - Penulis berpendapat bahwa dalam hal perbuatan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, harus ditegaskan apakah orang-orang/para pelaku itu dalam kapasitas turut serta/medeplegen sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 ataukah sebagai kumpulan orang yang terorganisasi sehingga harus diartikan sebagai korporasi. 2. Unsur secara melawan hukum. Sebagaimana bunyi Penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang- undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Pengertian sifat melawan hukum yang meliputi melawan hukum dalam arti formil maupun materil ini telah diubah oleh Mahkamah Konsitusi (MK) berdasrkan Putusan Nomor 003/PUU-VI/2006. Dalam putusan itu MK pada dasarnya menyatakan bahwa sifat melawan hukum dalam UU PTPK hanya berlaku untuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yaitu melawan hukum dalam arti formil. Catatan: Penulis berpendapat: - Bahwa meski MK telah menyatakan sifat melawan hukum yang dapat digunakan dalam UU PTPK hanyalah sifat melawan hukum dalam arti 292 formil bukan berarti sifat melawan hukum dalam arti yang materil tidak dapat diterakan sama sekali dalam perkara tindak pidana korupsi; - Bahwa sifat melawan hukum dalam arti yang materil tetap dapat digunakan sebagai dasar pembenar, yaitu bahwa meski perbuatan itu menurut peraturan perundang-undangan adalah perbuatan yang melawan hukum namun apabila menurut rasa keadilan dan kepatutan yang ada dalam masyarakat perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang tercela; - Bahwa sifat melawan hukum dalam arti yang materil merupakan ajaran dasar dalam ilmu hukum pidana yang masih sangat relevan dalam perkembangan hukum pidana dan penegakan hukum; - Bahwa sifat melawan hukum dalam pasal ini harus diterjemahkan sebagai sifat melawan hukum dalam hukum pidana yang dikenal sebagai wederechtelijk dan bukan sekadar melawan hukum dalam lingkup hukum lain seperti onrechtmatigedaad atau onrechtmatige overheidsdaad; - Bahwa sifat melawan hukum yang wederechttelijk itu haruslah selalu dikaitkan dengan kesengajaan berbuat termasuk adanya mens rea dari pelaku; - Bahwa meski Pasal 2 tidak mencantumkan adanya unsur kesalahan, namun sepatutnya dipahami bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang pasti dilakukan dengan sengaja dan bahkan dengan rencana. Sehingga meski tidak tercantum sebagai unsur delik, kesengajaannya harus dibuktikan; - Bahwa kewajiban untuk membuktikan adanya kesengajaan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana sebagaimana UU No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana unsur dengan sengaja tidak lagi dicantumkan karena setiap tindak pidana harus diartikan dilakukan dengan sengaja kecuali yang dinyatakan sebagai kelalaian; - Bahwa mens rea diterjemahkan sebagai sikap batin yang jahat atau itikad jahat yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai voornemen dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kehendak; - Bahwa sifat melawan hukum dalam hukum pidana sepatutnya ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja 293 mengingat ketentuan pidana hanya ada di dalam peraturan perundang- undangan yang pembentukannya melalui proses legislasi yaitu undang- undang dan peraturan daerah; - Bahwa dalam praktek, pembuktian unsur melawan hukum ini kerap dikaitkan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain atau bahkan sampai pada tingkatan SOP (standard operating procedure) sebuah yang kerap bersifat administratif saja, Ahli dapat memaklumi mengingat semakin luasnya perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai tindak pidana dalam perundang-undangan namun Penulis berpendapat bahwa pelanggaran peraturan perundang-undanggan lain atau SOP itu tetap memerlukan pembuktian adanya suatu itikad jahat/ mens rea pada diri pelaku saat melakukan perbuatan. Itikad jahat mana terwujud pada adanya kesengajaan berbuat sebagai willens en weten/ mengetahui dan menghendaki. Tidak cukup sekadar melanggar peraturan; - Bahwa pembuktian adanya mens rea menjadi niat jahat yang kemudian diwujudkan dalam suatu actus reus adalah sesuai denggan asas “actus non facit reum nisi mens sit rea” yaitu bahwa seseorang bersalah bukan hanya karena perbuatan jahatnya tetapi juga karena niat jahatnya. Dengan kata lain: hukum memerlukan adanya perbuatan yang salah dan pikiran yang salah. Dan bahwa perbuatan yang salah itu merupakan hasil dari pikiran yang salah. 3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi Undang-undang tidak memberikan penjelasan apapun mengenai unsur ini. Catatan: Penulis berpendapat: - Bahwa tidak ada batasan mengenai perbuatan apa yang dimaksud dari unsur ini dan karenanya harus ditafsirkan bahwa perbuatan apapun yang bersifat menambah kekayaan adalah dapat diterima sebagai pemenuhan unsur; - Bahwa pemenuhan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah berkaitan erat dengan unsur berikutnya yaitu unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 294 - Bahwa secara teoritis, terbuktinya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi seketika terbukti pula unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan begitu pula sebaliknya mengingat penambahan kekayaan itu diperoleh dari keuangan negara yang dirugikan; - Bahwa karenanya besarnya penambahan kekayaan dan kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara seharusnya mempunyai nilai yang sama; - Bahwa perhitungan besarnya kerugian keuangan negara dan terlebih kerugian perekonomian negara yang cenderung besar bahkan bombastis tidak ada manfaatnya sama sekali; - Bahwa besarnya penambahan kekayaan harus sama nilainya dengan besarnya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara adalah sejalan dengan konsep pidana tambahan berupa uang pengganti dimana hanya dapat dijatuhkan sebanyak yang diterima oleh pelaku. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai unsur ini. namun dalam bagian Penjelasan Umum terdapat pengertian keuangan negara dan perekonomian negara. Catatan Penulis berpendapat: - Bahwa dengan menggunakan metode penafsiran historis perlu pemahaman mengenai pilihan frasa “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, bukan frasa yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bukan pula frasa yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; - Bahwa dengan menggunakan metode penafsiran historis diperoleh pemahaman bahwa perumusan frasa “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” adalah sehubungan dengan perumusannya sebagai delik formil sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1); 295 - Bahwa dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal pilihan frasa yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah untuk memastikan bahwa apapun perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi itu harus secara nyata menjadi penyebab terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; - Bahwa dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan metode penafsiran historis, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara itu harus sungguh terjadi akibat apapun perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; - Bahwa untuk memastikan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara adalah akibat dari apapu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi harus menerapkan ajaran kausalitas; - Bahwa ajaran kausalitas bertujuan mencari sebab dari suatu peristiwa yang merupakan akibat, memastikan bahwa peristiwa yang menjadi sebab itu adalah sungguh perbuatan manusia untuk kemudian dicari/ditemukan pelakunya untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya; - Bahwa ajaran kausalitas juga mensyaratkan bahwa suatu peristiwa atau perbuatan yang menjadi penyebab itu haruslah pada umumnya diketahui akan menimbulkan akibat yang dilarang sebagaimana teori membayangkan; - Bahwa besarnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara harus sama besarnya dengan penambahan kekayaan telah Penulis jelaskan pada bagian penjelasan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi di atas. C. Tentang Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999. Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 berbunyi: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kouangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling 296 sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dari isi pasal tersebut, unsur deliknya adalah: - Setiap orang - dengan tujuan - menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi - menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana - yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan - yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Penjelasan Unsur Pasal 3. 1. Unsur setiap orang Mengenai unsur ini telah dijelaskan pada bagian Penjelasan Unsur Pasal 2 ayat (1) di atas. Catatan Penulis berpendapat: - Bahwa meski unsur setiap orang terdapat di setiap perumusan delik dalam UU PTPK ini, makna setiap orang tidak selalu sama sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3. - Bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 ditujukan terutama bagi pejabat atau orang yang mempunyai kedudukan; - Bahwa seseorang yang bukan pejabat dapat didakwa sebagai pelaku Pasal 3 apabila ada pejabat yang menjadi pelaku; - Bahwa secara teoritis harus menetapkan lebih dulu pelaku yang merupakan pejabat sebagai Tersangka barulah kemudian menetapkan orang lain yang bukan pejabat sebagai pelaku. 2. Unsur dengan tujuan Unsur dengan tujuan merupakan unsur kesalahan. Pembuktian unsur dengan tujuan adalah dengan menerapkan bentuk kesengajaan sebagai tujuan, dan bukan bentuk kesengajaan dengan keinsyafan kepastian atau kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan. Catatan Penulis berpendapat: - Bahwa harus dibuktikan adanya tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi; 297 - Bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi itu memang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa; - Bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi itu terjadi melalui modus penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang didasari adanya kehendak jahat. 3. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi Menurut KBBI menguntungkan berarti mendapatkan laba atau manfaat. Keuntungan yang diperoleh harus merupakan keuntungan materiil, dan keuntungan materiil tidak harus berupa uang. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan pada dasarnya memiliki arti memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada sebelumnya. Catatan: Penulis berpendapat: - Bahwa, sejalan dengan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1), besarnya keuntungan juga harus sama dengan besarnya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara. 4. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana Penyalahgunaan kewenangan hanya dapat dilakukan oleh orang/pejabat yang memang memiliki kewenangan, kesempatan, atau sarana. Kewenangan pejabat harus diatur secara formil dalam suatu peraturan perundang-undangan. Apabila pelaku/pejabat tidak memiliki kewenangan berarti ia melakukannya secara tanpa kewenangan. Secara tanpa kewenangan adalah istilah lain dari melawan hukum. Dengan demikian apabila pelaku tidak memiliki kewenangan tidak dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan kewenangan melainkan secara tanpa kewenangan atau melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum diancam Pasal. 2 ayat (1) bukan Pasal 3. 5. Unsur yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Unsur ini harus dikaitkan dengan unsur sebelumnya yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Dengan demikian secara lebih rinci unsur ini dapat berupa: a. penyalahgunaan kewenangan karena jabatan; 298 b. Penyalahgunaan kewenangan karena kedudukan; c. penyalahgunaan kesempatan karena jabatan; d. penyalahgunaan kesempatan karena kedudukan; e. penyalahgunaan sarana karena jabatan; f. penyalahgunaan sarana karena kedudukan. Dalam hal pelaku tidak memiliki jabatan atau kedudukan, kewenangan atau kesempatan atau sarana tersebut tidak akan dimilikinya. 6. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah Penulis jelaskan pada bagian unsur yang sama di Pasal 2 ayat (1) di atas. Selain keterangan tertulis, Ahli pun memberikan keterangan tambahan dalam persidangan pada tanggal 11 November 2025, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Pertama, apakah yang dirumuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memuat tiga prinsip lex? Sebelum lebih jauh, Ahli ingin menggarisbawahi permasalahan utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah penegakan hukumnya dan bukan terletak pada norma hukumnya. Permasalahan pada penegakan hukum lebih cenderung kepada penafsiran yang dilakukan secara ugal-ugalan dan dititik inilah pangkal dari persoalannya. Sehingga jika Pemohon merasa di diskriminasi, Ahli dalam hal ini setuju walaupun sebagian besar lebih dikarenakan adanya ketidakseragaman cara pandang terhadap penerapan pasal. Sebagai contoh, pada kasus korupsi Kepala Dispenda Bogor Brongkos senilai Rp2,3 miliar di tahun 1984, Jaksa Penuntut Umum Santoso Wiboho yang juga merupakan Kepala Kejaksaan Negeri Bogor saat itu dalam tuntutannya menyatakan dengan tegas menyatakan bahwa memperkaya diri Rp2,3 miliar merugikan keuangan negara Rp2,3 miliar. Pada saat itu modusnya adalah pemalsuan karcis retribusi, yang seharusnya masuk ke keuangan Negara sebanyak Rp2,3 miliar menjadi masuk ke kantong terdakwa bernama Berongkos. Pada kasus tersebut, Hakim SM. Binti selaku Ketua Majelis beserta anggota majelis pun sepakat dengan putusan tersebut. Menurut Ahli, pada kasus itu, yang merupakan awal upaya pemberantasan korupsi, tindakan penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dan Hakim konsisten menerapkan Pasal 2 khususnya menyangkut unsur memperkaya diri, orang lain, korporasi dan 299 merugikan keuangan negara. Kemudian apakah Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi syarat 3 lex? Menurut Ahli, kedua pasal tersebut telah memenuhi syarat 3 lex, oleh karena itu yang perlu diperkuat adalah pemahaman dari penegak hukum agar dapat mengurangi kemungkinan terjadi perdebatan. Sebagaimana telah Ahli sampaikan dalam keterangan tertulis, Ahli mengakui pelanggaran SOP bisa menjadi pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum, namun mens rea tetap harus dibuktikan. Menurut Ahli, bukan hanya kesengajaan saja yang harus dibuktikan karena setiap perbuatan pada umumnya dilakukan oleh orang dengan sengaja tetapi juga adanya itikad jahat pada saat orang tersebut melanggar SOP, sebagaimana yang telah Ahli sampaikan bahwa perbuatan jahat lahir dari pikiran jahat yang kemudian diwujudkan menjadi actus reus. Di sisi lain, dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 memang terdapat unsur memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, korporasi, artinya bisa jadi diri sendiri tidak mendapat apapun baik memperkaya maupun menguntungkan dan menurut Ahli hal yang demikian adalah mitos. Namun, perumusan memperkaya orang lain atau korporasi dan menguntungkan oranglain dan korporasi harus dibuktikan bahwa pada saat melakukan perbuatan melawan hukum pelaku sudah menginsafi perbuatan tersebut adalah memperkaya orang lain, sehingga harus dibuktikan kenapa pelaku ingin memperkaya orang lain dan bukan dirinya sendiri? Harus dibuktikan bahwa ada hubungan tertentu antara unsur perbuatan melawan hukum dan memperkaya orang lain atau korporasi dan menyalahgunakan kewenangan sarana prasarana dengan tujuan menguntungkan orang lain atau korporasi. Menurut Ahli, hubungan kausalitas yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah perbuatan sebagai penyebab dan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai akibat. Sehingga dalam tataran pembuktian unsur keuangan negara, menurut Ahli, sudah tidak menjadi masalah karena secara nyata dan pasti perbuatan korupsi menyangkut kerugian keuangan negara. Yang menjadi permasalahan adalah ketika pembuktian perekonomian negara. Hal tersebut dikarenakan unsur kerugian perekonomian negara sangat luas sehingga, Ahli dalam hal ini sangsi apa betul sebuah perbuatan hukum sungguh menjadi sebab terjadinya kerugian perekonomian negara? Mengingat, jika satu faktor penyebab tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum maka semua yang terlibat tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum kecuali sekedar batas-batas perbuatan 300 yang dapat dibuktikan. Menurut pandangan Ahli, tidak mungkin kerugian perekonomian negara yang sebesar itu ditimpakan kepada pelaku atau beberapa pelaku sekalipun. Sebagai contoh, pada beberapa kasus kerugian perekonomian bisa terjadi karena ada faktor alam dan faktor putaran ekonomi internasional. Ahli ingin menggarisbawahi bahwa negara kerap kali gagal mencegah terjadinya kejahatan, kalaupun berhasil mengungkap maka penyelesaiannya tidak tuntas, kalaupun tuntas maka akan memankan waktu yang lama dan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak berhasil kembali sepenuhnya. Dalam konteksi ini, Ahli ingin menyampaikan United Nations Convention Against Corruption yang sudah diratifikasi tahun 2006 tidak lagi mensyaratkan kerugian keuangan negara sebagai kejahatan korupsi. Meskipun begitu, menurut Ahli, kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tetap relevan, namun perlu dipahami secara utuh dengan menggunakan berbagai metori penafsiran dalam hukum pidana. Namun, menurut Ahli, pemberantasan korupsi yang memprioritaskan penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 dengan kerugian keuangan negara atau perekonimian negara bernilai triliunan adalah sebuah kesalahan karena belum pernah ditemukan riwayat penerapan kedua pasal tersebut yang mampu mengembalikan kerugian negara atau perekonomian negara secara utuh. Padahal makin besar kerugian keuangan negara, makin besar korupsinya, secara teori usaha yang dibutuhkan semakin besar dan waktu untuk mengungkapnya juga lebih lama. Perumusan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa sebagaimana pendapat Prof. Muladi, setidak-tidaknya memiliki 4 syarat utama. Pertama, berpotensi dilakukan oleh setiap orang, artinya tidak hanya dilakukan oleh pegawai negeri saja. Kedua, bersifat random victim atau random target yaitu tidak pilih korban ataupun target. Ketiga, kerugiannya besar dan luas, walaupun perbuatan sudah selesai dilakukan tetapi kerugian berlangsung terus menerus. Keempat, bersifat transnasional. Sehingga, berkaitan dengan hal tersebut, keluarbiasaan kejahatan korupsi yang diwujudkan dalam aturan undang-undang dengan tiga undang-undang mengatur tidak kurang dari 40 cara pemberantasan luar biasa. Misalnya, pemidanaan terhadap pembantu, percobaan, perbuatan jahat, jika pidananya selesai maka disamakan dengan pelaku utama. Kemudian pidana minimum, bukan hanya minimum umum tetapi minimum khusus. Lalu ada beberapa ketentuan menyangkut hukum acara, seperti perluasan alat bukti petunjuk. Dalam hal ini, menurut Ahli, penegak hukum kurang memahami konteks hukumnya. Penegak 301 hukum seakan-akan sekedar menjalani sebagai penegak undang-undang, atau sekedar membaca teks tetapi tidak mendalami konteks. Padahal hukum bukan sekedar undang-undang meskipun undang-uundang memang salah satu wujud hukum. Yang menjadi masalah adalah proses pembentukan hukum yaitu peraturan perundang-undangan adalah melalui proses legalisasi di DPR, dimana DPR beranggotakan partai politik dan partai politik sarat dengan kepentingan politik. Hal itu yang membuat substansi hukum kita sering melenceng dari kepentingan umum dan kepentingan hukum. Sehingga, jika Ahli ditanya Pasal 2 dan Pasal 3 harus diapakan? Menurut Ahli, rumusan norma bisa jadi tetap atau tidak diubah tapi bagaimana memastikan agar aparat penegak hukum mendapat pemahaman yang komprehensif, termasuk para advokat. Dalam banyak kesempatan, Ahli seringkali menemukan banyak yang kesulitan memahami aturan hukum karena kendala pemahaman Bahasa dan benguasaan Bahasa Indonesia yang benar dan baik. Kemudian terkait dengan apakah unsur kesalahan harus eksplisit? Secara teoritis, unsur tertulis harus dibuktikan dan kita berhadapan dengan kondisi para penegak hukum yang telah disampaikan yaitu memiliki pemahaman legal positif. Sementara, menurut Ahli, berdasarkan pendapat Prof. Satjipto Rahardjo, membaca undang-undang jangan hanya membaca text of the law tetapi pahami spirit of the law. Maka pengaturan unsur kesalahan ke dalam rumusan Pasal 2, Pasal 3 dalam kaitannya dengan perkembangan hukum pidana saat ini justru menjadi tidak relevan untuk dicantumkan secara tertulis karena KUHP kita bahkan sudah menganut bahwa kesengajaan dianggap ada pada setiap tindak pidana dan kelalaian hanya dibuktikan apabila menjadi unsur tertulis. Di sisi lain, salah satu keluarbiasaan kejahatan korupsi adalah satu, pasti dilakukan dengan sengaja. Dua, bahkan dilakukan dengan rencana. Ketiga, di beberapa kasus pelaku melakukan perbuatan semacam persiapan atau gladiresik. Ini yang kemudian dalam pembuktiannya harus selalu digambarkan bukan sekadar kesengajaan, tetapi juga iktikad jahat yang dimiliki oleh para pelaku. Dengan demikian, maka kita harus memastikan bahwa kita memang menghukum pelaku kejahatan, bukan sekadar menghukum pelaku yang perbuatannya memenuhi unsur tertulis. [2.9] Menimbang bahwa para Pemohon menyerahkan kesimpulan kepada Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2025 dan kesimpulan tambahan pada tanggal 19 November 2025, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 302 A. OBJEK PERMOHONAN PARA PEMOHON MERUPAKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Berdasarkan Bukti P – 1 dan Bukti P – 2, Mahkamah Konstitusi (“Mahkamah”) memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan PARA PEMOHON sehubungan dengan pengujian materiil terhadap materi muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) (“UU TIPIKOR”) terhadap Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”). 2. Selain itu, meskipun Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR sebelumnya pernah diuji oleh Mahkamah dalam perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Nomor 25/PUU-XIV/2016, namun karena Permohonan a quo menggunakan batu uji dalam UUD 1945 yang berbeda sebagai dasar pengujian dan juga menyampaikan alasan permohonan yang berbeda, maka Permohonan a quo terbukti tidak ne bis in idem dan menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya. B. PARA PEMOHON TERBUKTI MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO 3. PARA PEMOHON telah terbukti mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) (beserta Penjelasannya) dan Pasal 303 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (“PMK 2/2021”). 4. Berdasarkan Bukti P – 10, Bukti P – 11 dan Bukti P – 12, PARA PEMOHON merupakan orang perorangan warga negara Indonesia dan karenanya memenuhi kualifikasi pertama yang dipersyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. 5. Selain itu, PARA PEMOHON juga telah memenuhi persyaratan kedua dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yakni adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional PARA PEMOHON yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR sebagai berikut: (a) Berdasarkan Bukti P – 4 dan Bukti P – 5, PEMOHON I saat menjabat sebagai Direktur Utama Perum Perindo periode 11 Januari 2016 sampai dengan 17 Desember 2017 didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan usaha Perum Perindo pada tahun 2016-2019, meskipun PEMOHON I tidak terbukti memperkaya diri sendiri dan memperoleh hasil atau mendapatkan keuntungan atas perbuatan pidana yang didakwakan. Namun demikian, pengadilan tetap berpendapat bahwa PEMOHON I telah melanggar Pasal 3 UU TIPIKOR jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pada tingkat Kasasi PEMOHON I dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp.500.000.000. (b) Berdasarkan Bukti P – 6 dan Bukti P – 7, PEMOHON II diduga telah melakukan tindak pidana korupsi perihal pengelolaan limbah B3 dalam proses kegiatan pertambangan minyak dan gas oleh PT Chevron Pacific Indonesia (“CPI”) dan didakwa dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR. Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan PEMOHON II terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 3 UU TIPIKOR dan menjatuhkan hukuman pidana penjara, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung. Dalam Putusan Peninjauan Kembali PEMOHON II diputus bebas murni oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan keterangan tertulis PEMOHON II, dalam mengikuti proses hukum selama beberapa tahun, ia harus mendekam di Rutan Salemba selama 2 bulan, dan kehidupan dirinya beserta keluarga menjadi amat sangat tidak nyaman, salah satunya karena diberi label sebagai koruptor. Kesempatan untuk mengembangkan 304 diri sebagai Future Leader di CPI juga sirna karena penugasan PEMOHON II ke Amerika Serikat ditunda oleh perusahaan. (c) Berdasarkan Bukti P – 8 dan Bukti P – 9, PEMOHON III telah didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR karena memberikan izin pertambangan yang dianggap telah memperkaya suatu korporasi. Pada tingkat Kasasi, perbuatan yang dinyatakan terbukti adalah Pasal 12B UU TIPIKOR dan Mahkamah Agung membebaskan PEMOHON III dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU TIPIKOR. 6. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 telah memberikan jaminan kepada PARA PEMOHON bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Meskipun demikian, jaminan ini telah dilanggar oleh Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, karena PARA PEMOHON telah dirugikan dengan adanya frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” pada Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR, frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” dalam Pasal 3 UU TIPIKOR, dan frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR. Keseluruhan frasa tersebut telah ditafsirkan dengan sangat lentur dan secara semena-mena oleh lembaga peradilan terhadap PARA PEMOHON sebagaimana ditunjukkan dalam Bukti P – 4, P – 5, P – 6, P – 7, P – 8 dan P – 9. 7. Selain itu, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR juga telah terbukti telah melanggar hak konstitusional PARA PEMOHON dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 untuk mendapatkan perlindungan atas kehormatan dan martabat kemanusiaan dan juga perlindungan dari ancaman ketakutan, karena dengan menggunakan kedua pasal tersebut, penegak hukum telah mengambil kebebasan dan juga hak PARA PEMOHON untuk hidup tanpa ancaman dengan menjatuhkan pidana penjara kepada PARA PEMOHON dan menempatkan mereka dalam tahanan. 8. Dengan demikian, PARA PEMOHON telah terbukti mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021. 305 C. KETENTUAN PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU TIPIKOR TELAH TERBUKTI BERTENTANGAN DENGAN PASAL 24 AYAT (1), PASAL 28D AYAT (1) DAN PASAL 28G AYAT (1) UUD 1945 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR terbukti bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 9. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR terbukti bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 karena menyebabkan para hakim tidak berhasil menyelenggarakan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan. Ahli Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. selaku Ahli PARA PEMOHON dalam keterangan tertulisnya pada 7 Juni 2025 menyampaikan betapa kedua pasal ini dikenal sebagai pasal “sapu jagad”, dengan dampak bahwa Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR dapat tumpang tindih dengan tindak pidana khusus lainnya seperti tindak pidana ekonomi, pajak atau perbankan, bahkan tumpang tindih dengan Pasal 3 UU TIPIKOR itu sendiri. 10. Peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan juga gagal dicapai dengan berbagai putusan pengadilan yang tidak konsisten. Hal ini digarisbawahi Ahli Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. dalam keterangan tertulisnya, di mana ia menemukan beberapa putusan Mahkamah Agung yang tidak mengikuti Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 sehubungan dengan penghapusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR. Tentunya hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan gagalnya penegakan keadilan. 11. Dalam keterangan tertulisnya Ahli Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. pada pokoknya berpendapat: “…Selain itu, terdapat berbagai Putusan Mahkamah Agung yang tidak mengikuti putusan MK pada awalnya, tetapi seiring waktu terdapat pula Putusan MA yang mengikuti Putusan MK sehingga tercipta inkonsistensi dan dualisme. Unsur melawan hukum juga cenderung dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang tidak masuk dalam hirarki Pasal 7 ayat (1) UU PUU, seperti Peraturan Gubernur, Keputusan Bupati, dan bahkan SK Direksi. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan dan pembatasan terhadap pemberlakuan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK.” (vide Keterangan Tertulis Ahli Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. tanggal 7 Juni 2025, hlm. 26-27) 306 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR terbukti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 12. Materi muatan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum. Hal ini ditegaskan oleh Ahli Chandra M. Hamzah dalam keterangannya yang disampaikan di persidangan pada 18 Juni 2025, bahwa kata penggunaan kata “perbuatan” dalam Pasal 2 ayat (1) melanggar asas lex stricta dan lex certa karena kata tersebut memiliki makna yang terlalu luas. Rumusan frasa “perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” disampaikan Ahli Chandra M. Hamzah kurang spesifik dalam menentukan perbuatan apa yang sesungguhnya dilarang oleh Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR, karena “memperkaya diri sendiri dll” tidak menjelaskan lebih lanjut perbuatan seperti apa yang dimaksud, namun menjelaskan tujuan dari perbuatan tersebut. Hasil dari ketidakjelasan ini menurut Ahli Chandra M. Hamzah adalah kata “perbuatan” dalam Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR dapat ditafsirkan secara luas dan digunakan untuk melakukan kriminalisasi. 13. Bahwa keterangan Ahli Chandra M. Hamzah tersebut disampaikan di persidangan yang tercatat dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 142/PUU- XXII/2024 Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – Pengujian Materi Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Acara Mendengar Keterangan DPR serta Ahli dan Saksi Pemohon Perkara 142/PUU-XXII/2024 tanggal 18 Juni 2025 (“Risalah Sidang 18 Juni 2025”), yaitu sebagai berikut: “…. Dalam rumusan Pasal 2 hanya disebut perbuatan, terlampau luas. Melanggar secara tegas lex certa dan lex stricta.” (vide Risalah Sidang 18 Juni 2025, hlm. 34) “Problematika. Ayat … Pasal 2 ayat (1), melanggar asas legalitas lex certa dan lex scripta. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan.” Pertanyaannya, perbuatan apa? Memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah tujuan dari perbuatan tersebut. Bukan perbuatan itu sendiri, yang kemudian yang berakibat merugikan keuangan negara.” (vide Risalah Sidang 18 Juni 2025, hlm. 17) 307 “Bahwa karena jenis perbuatannya tidak dirumuskan, berbeda dengan misalnya barang siapa yang mengambil barang milik orang lain, barang yang seluruh atau sebagian milik dengan orang lain secara tanpa hak dengan maksud memiliki, jelas perbuatannya adalah mengambil. Ini perbuatan. Perbuatan apa? Tidak jelas. Karena itulah, maka bisa ditafsirkan demikian luas. Dan itu digunakan untuk melakukan kriminalisasi.” (vide Risalah Sidang 18 Juni 2025, hlm. 36). 14. Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR pada praktiknya telah melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga telah diakui oleh Ahli Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., salah seorang perumus UU TIPIKOR. Ahli dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR pada praktiknya sudah menimbulkan banyak persoalan karena “dirumuskan secara terlalu luas,” sehingga sudah sepatutnya “unsur perbuatan” dirumuskan lebih jelas agar mencegah terjadinya ketidakpastian hukum. 15. Bahwa Ahli Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M dalam keterangan tertulisnya secara lengkap berpendapat sebagai berikut: “Saya menyadari bahwa permasalahan ini sepertinya terjadi karena unsur perbuatan dalam kedua pasal ini dirumuskan secara terlalu luas. Pada masa yang lalu mungkin hal tersebut tidak menjadi persoalan karena para penegak hukum dan hakim memahami maksud dari pembuat undang-undang. Namun dengan berjalannya waktu ternyata pemahaman tersebut sudah tidak lagi demikian. Untuk itu perbaikan atas kedua pasal ini sudah selayaknya dilakukan. Unsur perbuatan harus dirumuskan secara lebih jelas untuk menghindari ketidakpastian hukum.” (vide Keterangan Tertulis Ahli Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. hlm. 6) 16. Ahli yang dihadirkan Pemerintah/Presiden, Dr. Ahmad Sofian, S.H., LL.M, dalam menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani mengenai jenis perbuatan apa yang seharusnya dimaksud dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR, menyampaikan di persidangan bahwa perlu ada tafsir yang tegas terhadap kata “perbuatan”, bahwa kata tersebut harus merujuk kepada perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yakni mengacu pada perbuatan yang dilarang secara tegas dalam peraturan perundang- undangan dan memuat sanksi pidana. 17. Bahwa keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Pemerintah/Presiden Dr. Ahmad Sofian, S.H., LL.M., tersebut disampaikan di persidangan yang tercatat dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 142/PUU-XXII/2024 Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 308 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Acara Mendengar Keterangan DPR serta Ahli dan Saksi Presiden tanggal 28 Juli 2025 (“Risalah Sidang 28 Juli 2025”), yaitu sebagai berikut: “Moeljatno tahun 79 sudah memformulasi perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, disertai ancaman atau sanksi pidana, sanksi pidana tertentu katanya. Sanksi pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” “Jadi, perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum formil di lapangan hukum pidana, ya kalau mengacu kepada pandangan Moeljatno, ya memang perbuatan khusus, nyata, tegas, dilarang didalam perundang-undangan.” “Jadi, memang perbuatan itu nyata dilarang. Ketika dilanggar ada sanksi atas perbuatan yang dilarang tersebut, maka dengan demikian, perbuatan itu telah memenuhi kaidah perbuatan melawan hukum dalam arti formil. (vide Risalah Sidang 28 Juli 2025, hlm. 17). Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR terbukti bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 18. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR terbukti bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Menurut Ahli Amien Sunaryadi di persidangan dan dalam keterangan tertulisnya, dalam pengalaman kerjanya sebagai Kepala SKK Migas, para pengambil keputusan dalam SKK Migas merasa ketakutan untuk mengambil keputusan untuk melakukan eksplorasi migas di Indonesia karena keberadaan frasa “merugikan keuangan negara”. Ahli memberikan contoh sehubungan dengan kegiatan SKK Migas untuk melakukan eksplorasi di titik-titik tertentu yang memiliki potensi sebagai sumber migas. Apabila biaya pengeboran eksplorasi sudah dibayarkan namun ternyata eksplorasi tersebut gagal dan tidak menghasilkan migas untuk negara, maka keputusan eksplorasi tersebut dapat diartikan merugikan BUMN, “merugikan keuangan negara”, dan karenanya para pihak pengambil keputusan sehubungan dengan eksplorasi tersebut malah dapat disangka telah melakukan tindak pidana korupsi. Rasa takut yang hadir akibat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR ini jelas telah melanggar Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap warga negara Indonesia “…berhak 309 atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Selain itu, dalam konteks pemanfaatan kekayaan alam berupa minyak dan gas, Ahli Amien Sunaryadi juga menyampaikan betapa ketakutan-ketakutan yang ditimbulkan oleh pasal merugikan keuangan negara juga menghalangi implementasi Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34 UUD 1945. 19. Bahwa Ahli Amien Sunaryadi di persidangan dan dalam keterangan tertulisnya berpendapat: “Hal-hal yang menimbulkan ketakutan yang tidak rasional, sehingga pemanfaatan kekayaan alam berupa migas itu tidak sejalan dengan undang ... Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3). Kemudian, perbuatan korupsi itu juga menghabiskan dana, menghilangkan dana negara, sehingga ketakutan-ketakutan yang ditimbulkan oleh pasal merugikan keuangan negara, selain tidak sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, juga menghalangi implementasi Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.” (vide Risalah Sidang 18 Juni 2025, hlm. 21) “…para pengambil keputusan eksplorasi migas di Indonesia, terutama dari kalangan Pertamina dan aparat pemerintah di kementerian- kementerian yang terkait, mereka enggan melakukan pengeboran eksplorasi seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing karena rasa ketakutan. Ketakutan yang luar biasa dan dialami oleh semua personel. Dalam pengeboran eksplorasi pasti ada pengeboran yang gagal atau tidak menghasilkan migas. Dalam hal seperti itu, biaya pengeboran eksplorasi sudah keluar tetapi tidak ada hasil migasnya. Para pengambil keputusan tersebut merasa ketakutan karena apabila hal seperti itu terjadi maka serta-merta oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH), mereka akan disimpulkan telah merugikan perusahaan yang kemudian diartikan merugikan BUMN dan selanjutnya akan disimpulkan sebagai “merugikan keuangan negara” dan pada akhirnya disangka telah melakukan tindak pidana korupsi.” (vide Keterangan Tertulis Ahli Amien Sunaryadi, hlm. 6) “…ketakutan yang ditimbulkan oleh sangkaan merugikan keuangan negara di sektor hulu migas yang kemudian menjadikan eksplorasi migas tidak berjalan sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Apabila dipelajari lebih luas, maka akan terlihat bahwa berbagai sektor yang lain juga mengalami hal yang sama yaitu tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya karena adanya ketakutan-ketakutan. Ketakutan bahwa mereka akan secara semena-mena disangkakan sebagai melakukan tindak pidana korupsi.” (vide Keterangan Tertulis Ahli Amien Sunaryadi, hlm. 6). 20. Menurut Ahli Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H., dalam keterangan tertulisnya, perbuatan seseorang dalam jabatan atau sistem instansi pemerintah tidak dapat dikatakan memperkaya diri sendiri atau korporasi apabila perbuatan tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 52 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena dimuat dalam Keputusan dan merupakan tindakan yang sah melalui dasar hukum peraturan perundang-undangan dan memiliki alas hukum yang memadai. Meskipun demikian, menurut Ahli, Keputusan direksi yang tidak sesuai prosedur, melakukan perhitungan bangunan yang salah atau bahkan menagih utang atas beban APBN semuanya dapat dianggap sebagai kerugian negara atau perekonomian negara yang akhirnya kerugian tersebut berpindah menjadi memperkaya diri sendiri atau orang lain dan masuk dalam ranah hukum pidana korupsi. 21. Bahwa pendapat Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H., tersebut dinyatakan dalam keterangan tertulisnya secara lengkap, yaitu sebagai berikut: “Suatu tindakan dan/atau perbuatan seseorang dalam jabatan atau sistem dalam instansi pemerintah/korporasi tidak dapat dinyatakan memperkaya diri sendiri atau korporasi apabila telah dialokasikan dalam suatu Keputusan dan tindakan perbuatan yang sah melalui dasar hukum peraturan perundang-undangan dan/atau Keputusan yang sah sesuai dengan wewenang, prosedur, dan memiliki alas hukum dan alas fakta yang memadai sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang- undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” (vide Keterangan Tertulis Ahli Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H., hlm. 2) “Dalam faktanya, di Indonesia dalam menyelesaikan masalah hukum apapun ternyata hanya dianggap benar dan tepat jika diselesaikan dalam hukum pidana, khususnya hukum pidana korupsi, semua kekurangan pembayaran perpajakan, kekurangan pembayaran bea masuk impor ekspor, melakukan dumping, melakukan kerusakan lingkungan, melakukan Keputusan direksi yang tidak prosedur, melakukan perhitungan bangunan yang salah, atau menagih utang atas beban APBN semuanya dapat dianggap sebagai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang akhirnya kerugian itu berpindah menjadi memperkaya diri sendiri atau orang lain.” (vide Keterangan Tertulis Ahli Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H., hlm. 5). 22. Problematika dari frasa “merugikan keuangan negara” menurut Ahli Chandra M. Hamzah sudah diidentifikasi memiliki potensi digunakan untuk kriminalisasi dalam Conference of The States Parties to the United Nations Convention Against Corruption, Implementation Review Group (UNCAC) yang diadakan 18 – 22 Juni 2012. Dikatakan dalam UNCAC Review Group tersebut bahwa Pasal 3 UU TIPIKOR yang terlalu berfokus pada unsur kerugian keuangan negara dapat membatasi upaya pemberantasan korupsi, dan kemudian merekomendasikan kepada Indonesia untuk 311 mempertimbangkan untuk merevisi undang-undang dan menghapus referensi mengenai kerugian negara. Rekomendasi dari UNCAC Review Group ini hingga sekarang tidak diimplementasikan. 23. Bahwa terkait dengan frasa “merugikan keuangan negara” tersebut di atas, Ahli Chandra M. Hamzah menyampaikan sebagai berikut: “Problematika frasa merugikan keuangan negara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. … Bahwa dalam … jadi, dalam UNCAC tidak ada state loss. Saya mau koreksi, sampaikan. Jadi, tidak ada kerugian negara dalam United Nations Convention Against Corruption yang kita akui sebagai norma berdasarkan Undang- Undang 7 Tahun 2006. Bahkan Undang-Undang Indonesia sudah direview oleh anggota UNCAC. Rekomendasinya apa? Rekomendasinya adalah, ... Consider revising the laws to remove the reference to state loss dan kita belum jalankan ini.” (vide Risalah Sidang 18 Juni 2025, hlm. 18). 24. Problematika mengenai hal ini diakui oleh Ahli Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., sebagai anggota tim perumus UU TIPIKOR dalam keterangan tertulisnya yang menyatakan bahwa Tim Perumus tidak bermaksud untuk dapat memidana setiap perbuatan yang di kemudian hari ternyata merugikan keuangan atau perekonomian negara karena adanya kesalahan administrasi atau kelalaian semata. 25. Bahwa terkait unsur merugikan keuangan atau perekonomian negara yang tidak selalu dapat dikriminalisasi Ahli Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., berpendapat pada pokoknya: “Tidak ada maksud dari Tim Perumus untuk dapat memidana setiap perbuatan yang di kemudian hari ternyata merugikan keuangan atau perekonomian negara karena adanya kesalahan administrasi atau kelalaian semata. Itu juga yang menyebabkan Tim Perumus menambahkan kata “dapat” dalam kedua pasal ini. Karena kami melihat perbuatan korupsi bukan persoalan kerugian keuangan negara namun perbuatan memperkaya/mendapatkan keuntungan secara melawan hukum.” (vide Keterangan Tertulis Ahli Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. hlm. 4-5). 26. Ahli Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. dalam keterangan tertulisnya menunjukkan bahwa tidak ada padanan dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR dengan United Nations Convention against Corruption (UNCAC), Konvensi Eropa, dan 10 negara dengan Corruption Perception Index atau CPI terbaik di dunia, dan fokus dari sebagian besar negara dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah dengan memberantas suap. Dengan menjadikan suap sebagai salah satu fokus utama pemberantasan 312 korupsi, maka sikap Indonesia ini akan lebih selaras dengan pendekatan UNCAC dan negara-negara lain yang bisa kita simpulkan telah lebih berhasil dalam memberantas korupsi karena memiliki CPI terbaik di dunia. 27. Bahwa terkait dengan tidak diketemukan padanannya antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR dengan United Nations Convention against Corruption (UNCAC), Konvensi Eropa, dan 10 negara dengan Corruption Perception Index atau CPI terbaik di dunia, Ahli Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M., pada pokoknya berpendapat: “Berdasarkan penelusuran dan perbandingan hukum dengan UNCAC, Konvensi Eropa, dan 10 negara dengan CPI terbaik di dunia, maka dapat ditemukan bahwa fokus sebagian besar negara dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah suap. Namun, pengaturan tentang penggelapan dalam jabatan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara juga diatur sebagai tindak pidana korupsi. Tidak terdapat pengaturan mengenai tindakan melawan hukum secara umum dan abstrak dalam berbagai undang-undang tindak pidana korupsi negara- negara tersebut. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian dan adaptasi mengenai tindak pidana kerugian keuangan negara.” (vide Keterangan Tertulis Ahli Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. hlm. 9). 28. Revisi terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR melalui proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi bersifat urgen dan penting. Meskipun menurut Ahli Chandra M. Hamzah di persidangan, di tahun 2011 ia menjadi Anggota Tim Perubahan Undang-Undang Tipikor dari Kementerian Hukum dan HAM, hingga saat ini tidak ada perubahan yang sudah dilakukan terhadap UU TIPIKOR. Terlebih lagi, menurut keterangan perwakilan DPR RI Soedeson Tandra di persidangan, tidak ada program legislatif khusus di DPR saat ini untuk membahas hal-hal berkaitan dengan pembaharuan UU TIPIKOR. 29. Bahwa terkait dengan tidak adanya program legisltatif untuk membahas hal- hal yang berkaitan dengan pembaharuan UU TIPIKOR, menurut keterangan perwakilan DPR RI Soedeson Tandra di persidangan menerangkan pada pokoknya: “Pemerintah … khususnya kalau di DPR, belum ada satu program khusus yang akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu mengenai Undang-Undang Tipikor.” (vide Risalah Sidang 18 Juni 2025, hlm. 32). 313 D. PERMOHONAN PARA PEMOHON TERBUKTI LAYAK UNTUK DIKABULKAN Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa Permohonan PARA PEMOHON ini layak untuk dikabulkan oleh Mahkamah. Maka dengan ini PARA PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar berkenan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON dengan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) jo. UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau menjatuhkan putusan alternatif, yaitu: 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan atau penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU TIPIKOR” atau “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan 314 penyuapan” atau “memperkaya diri secara langsung atau tidak langsung dan orang lain atau suatu korporasi”; 3. Menyatakan frasa “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan atau penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU TIPIKOR” atau “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan” atau “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri secara langsung atau tidak langsung dan orang lain atau suatu korporasi”; 4. Menyatakan frasa “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. ATAU Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 315 KESIMPULAN TAMBAHAN PEMOHON 1. Berdasarkan keterangan Ahli yang dihadirkan Mahkamah Konstitusi Prof. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum. dalam persidangan pada 11 November 2025 pada dasarnya dalam perkara a quo, sepakat dengan dalil PARA PEMOHON bahwa Penegak Hukum telah salah dalam menerapkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, yaitu sebagai berikut: “Bahwa Pemohon dalam peristiwa ... Pemohon dalam mendampingi klien, tersangka, atau terdakwa diajukan ke peradilan pidana atau bahkan telah dipidana bukan karena melakukan perbuatan memperkaya diri orang lain atau korporasi secara melawan hukum, ma ... maka Ahli berpendapat bahwa aparat penegak hukum, termasuk hakim, telah salah di dalam penerapan hukumnya.” (Risalah Sidang 11 November 2025, hlm. 6) 2. Namun, solusi yang ditawarkan atas kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Penegak Hukum ialah menghadirkan petunjuk atau ketentuan pelaksana dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR. Sedangkan menurut PARA PEMOHON, suatu rumusan pasal dalam undang-undang yang baik ialah rumusan pasal yang bersifat self-explanatory, artinya pasal tersebut tidak membuka ruang untuk interpretasi agar tidak menghasilkan lebih banyak ketidakpastian hukum. Tambahan teks dan kata-kata justru akan membuka kemungkinan multi interpretasi dan semakin menambahkan ketidakpastian. 3. Selain itu, Ahli Prof. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum., dalam persidangan pada 11 November 2025 menyatakan dapat memahami sebagian kritikan dan masukan PARA PEMOHON, bahkan mengakui bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) & Pasal 3 UU TIPIKOR terlalu luas. Hal ini senada dengan Ahli PARA PEMOHON yang memberikan keterangan tertulis yaitu Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M yang dalam keterangan tertulisnya berpendapat sebagai berikut: “Saya menyadari bahwa permasalahan ini sepertinya terjadi karena unsur perbuatan dalam kedua pasal ini dirumuskan secara terlalu luas. Pada masa yang lalu mungkin hal tersebut tidak menjadi persoalan karena para penegak hukum dan hakim memahami maksud dari pembuat undang-undang. Namun dengan berjalannya waktu ternyata pemahaman tersebut sudah tidak lagi demikian. Untuk itu perbaikan atas kedua pasal ini sudah selayaknya dilakukan.” (vide Keterangan Tertulis Ahli Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. hlm. 6) 4. Ahli Prof. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum beranggapan bahwa Putusan MK No.25/PUU-XIV/2016 sudah cukup dalam memberikan batasan pada Pasal 2 316 ayat (1) & Pasal 3 UU TIPIKOR, tapi pada praktiknya penghapusan kata “dapat” dalam putusan tersebut masih menciptakan ketidakadilan. Ketidakadilan ini terjadi pada PEMOHON III yang didakwa menghasilkan kerugian negara tanpa memperkaya atau menguntungkan diri sendiri. Sedangkan besarnya kerugian negara yang ditudingkan terhadap PEMOHON III dihitung oleh Ahli sesuai dengan kemauan penyidik, tanpa kompetensi di bidang yang sesuai, dalam hal ini bidang ilmu tanah dan lingkungan hidup. 5. Ahli Prof. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum., dalam persidangan pada 11 November 2025 juga menyampaikan bahwa seringnya terjadi perbedaan pemahaman terkait unsur-unsur delik, yaitu sebagai berikut: “Bahwa dalam penegakan hukum, khususnya dalam tindakan pidana korupsi sering terjadi perbedaan pendapat antara unsur penegak hukum atau keterpenuhan unsur-unsur delik.” (Risalah Sidang 11 November 2025, hlm. 12). 6. Sehubungan dengan kesalahan penerapan hukum yang telah disebutkan pada poin 2 dan juga perbedaan interpretasi pada poin sebelumnya, menurut PARA PEMOHON persoalan ini tidak dapat diselesaikan dalam tataran pelaksanaan, namun Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR yang perlu dibenahi perumusannya. Sebab pada praktiknya, perbedaan interpretasi dan kesalahan penerapan hukum tersebut menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi PARA PEMOHON dan berpotensi pada calon-calon korban lainnya. 7. Ahli yang dihadirkan Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. H. Elwi Daniel, S.H., M.H., dalam persidangan pada 11 November 2025 mengakui bahwa pada praktiknya Pasal 2 ayat (1) & Pasal 3 UU TIPIKOR menjadi pasal sapu jagad dan tumpang tindih dengan tindak pidana lainnya, yaitu sebagai berikut: “Rumusan kedua pasal ini terutama sekali Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Tipikor mengandung pengertian yang sangat luas dan dalam praktik ternyata diarahkan pula untuk menjerat setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara yang seharusnya masuk ke dalam wilayah hukum perdata atau hukum administrasi negara. Kenyataan praktik telah memposisikan kedua pasal itu terutama sekali Pasal 2 ayat (1) sebagai ketentuan karet, ketentuan elastis dan ketentuan sapu jagad atau bahkan cenderung pula dianggap seperti monster yang amat menakutkan.” (Risalah Sidang pada 11 November 2025, hlm. 18) 8. Adapun pendapat Ahli Prof. Dr. H. Elwi Daniel, S.H., M.H., sejalan dengan Keterangan Tertulis Ahli yang diajukan oleh PARA PEMOHON, yaitu Ahli Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M., yang menyampaikan bahwa kedua 317 pasal tersebut dikenal sebagai pasal “sapu jagad”, dengan dampak bahwa Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR dapat tumpang tindih dengan tindak pidana khusus lainnya seperti tindak pidana ekonomi, pajak atau perbankan, bahkan tumpang tindih dengan Pasal 3 UU TIPIKOR itu sendiri. 9. Sehubungan dengan pernyataan Ahli Prof. Dr. H. Elwi Daniel, S.H., M.H. yang menyatakan bahwa apabila penegak hukum diminta membuktikan suap/pemerasan dan lain-lain, maka hal ini akan mempersulit penegakan hukum adalah tidak tepat. Dalam perbaikan permohonan tanggal 28 Oktober 2024 PARA PEMOHON menjelaskan bahwa suap menyuap dapat diungkap dengan teknik-teknik investigasi serta kerja sama antar institusi penegak hukum. Hal ini terjadi pada saat Kejaksaan Agung membongkar adanya “suap menyuap” dalam perkara Ronald Tannur yang melibatkan hakim, pengacara dan mantan pejabat di Mahkamah Agung. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum masih mampu menjangkau akar korupsi dalam hal ini membuktikan adanya suap/pemerasan dan lain-lain melalui pendekatan yang komperhensif. 10. Aparat penegak hukum memiliki tugas penting dan kewenangan luas untuk membatasi hak asasi manusia seperti memasukan mereka ke tahanan dan tindakan pro justisia lainnya. Tentunya wajar apabila seiring dengan adanya kewenangan ini, aparat penegak hukum diwajibkan membuktikan dengan jelas dan pasti mengenai tindakan seseorang yang dianggap melawan hukum. Ambang batas beyond reasonable doubt menjadi salah satu indikator dalam hal ini. Maka bukan menjadi alasan yang valid perihal mempersulit penegakan hukum mengingat aparat penegak hukum berada dalam posisi yang lebih kuat dan memiliki sumber daya yang besar dalam menjalankan tugasnya. 11. Ahli Prof. Dr. H. Elwi Daniel, S.H., M.H. juga menyatakan akan ada kekosongan hukum dalam perkara berikut apabila Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR dihapuskan: “Sebuah Perseroan Terbatas atau PT telah memenangkan tender pekerjaan proyek pemerintah berupa mencetak sawah baru senilai Rp500 miliar. Tapi dalam perjalanannya, yang bersangkutan tidak mampu merampungkan pekerjaan tersebut sepenuhnya atau baru dikerjakan 50% dengan alasan tidak sanggup lagi untuk meneruskannya. Sementara yang bersangkutan telah menerima pembayaran termin sebesar Rp250 miliar. Dari Rp250 miliar yang sudah diterima, yang bersangkutan diperkirakan telah memperoleh keuntungan sebesar Rp50 miliar. Keadaan seperti ini telah direncanakan sejak semula dan tidak ada niat jahat … dan sudah ada niat jahat sebelum kontrak ditandatangani. Pertanyaannya, ketentuan pasal manakah dalam Undang-Undang 318 Tipikor yang dapat diterapkan manakala Pasal 2 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku?” (Risalah Sidang pada 11 November 2025, hlm. 20) 12. Dalam situasi seperti yang disampaikan di atas, menurut kami perbuatan wanprestasi seperti ini bisa digugat secara perdata, dan tidak semua masalah hukum perlu diselesaikan atau dituntut melalui hukum pidana, apalagi korupsi, terutama mengingat prinsip hukum pidana sebagai ultimum remedium. 13. Dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan: “Dalam hubungan ini perlu diingatkan, bahwa untuk mendapatkan penggantian kerugian, yang ditimbulkan karena perbuatan tercela seseorang, masih tersedia jalan bagi fihak yang bersangkutan, yaitu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri, yang mengadili perkara-perkara perdata berdasarkan pasal-pasal 1365 dan seterusnya dari K.U.H. Perdata”. 14. Bahwa dengan demikian berarti di Indonesia pernah dipraktikkan bahwa tidak semua yang dianggap sebagai kerugian keuangan negara harus diselesaikan melalui pidana, khususnya korupsi, tetapi hal ini juga bisa dituntut secara perdata. 15. Sejarah lahirnya UU Tindak Pidana Korupsi, khususnya yang sekarang berwujud menjadi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, tidak bisa dilepaskan dari Peraturan Penguasa Militer. No. Prt/PM.06/1957 Kepala Staf Angkatan Darat Selaku Penguasa Militer Atas Daerah Angkatan Darat Diseluruh Wilajah Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, dalam Memoarnya, Jendral Nasution menulis: “Sebelum Kabinet Juanda dibentuk, kami telah merancang suatu operasi anti-korupsi, ialah sesuai dengan tekad para Panglima dalam rapat Maret 1957. Saya undang Jaksa Agung Suprapto ke MBAD. Dari segi hukum yang berlaku adalah sulit menindak korupsi yang sedang berjangkit….. … Tinggal wewenang SOB yang kini ada di KSAD, tapi itni pun tidaklah seperti Pangkopkamtib dimasa Orde Baru (Orba) yang mempunyai kekuasaan luas tanpaperincian. UU Bahaya mrmemperinci dalam kasus- kasus keamanan mana penguasa boleh bertindak, dan pula mengatur masa penahahan dan maksimum sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan. Karena itu dengan “akrobatik” yuridis Jaksa Agung membuat Peraturan Perpu Tahun 1957, antara lain tentang penilikan harta benda terhadao seseorang atau badan, yang diperoleh secara mendadak dan mencurigakan”, dan jika benar bisa disita jadi milik negara…” (A.H. 319 Nsution: 1984, Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 4: Masa Pancaroba Kedua, Gunung Agung, hal 95) 16. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa pasal pemberantasan korupsi yang sekarang berwujud menjadi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR tidak lahir dari hasil studi yang panjang dengan naskah akademik yang komprehensif, tetapi dapat dikatakan sebagai sikap “geregetan” dan “reaksioner” dari para Panglima Angkatan Darat khususnya, karena ada orang-orang yang mendadak menjadi kaya dan ditengarai diperoleh dengan menyalahgunakan jabatan. 17. Ahli yang dihadirkan Mahkamah Konstitusi Gandjar Laksmana Bonaprapta, S.H., M.H. dalam menjawab pertanyaan Yang Mulia Arsul Sani mengatakan bahwa problem penegakan hukum lebih cenderung kepada penafsiran-penafsiran yang dilakukan secara ugal-ugalan oleh penegak hukum di Indonesia. Oleh karena itu, Ahli Gandjar Laksmana Bonaprapta, S.H., M.H. pun setuju bahwa PARA PEMOHON merasa ada diskriminasi, walaupun sebagian besar terutama lebih karena ketidakseragaman cara pandang terhadap penerapan pasal. 18. Ahli Gandjar Laksmana Bonaprapta, S.H., M.H. dalam persidangan pada 11 November 2025 berpendapat bahwa dengan menggunakan metode penafsiran historis, perlu pemahaman mengenai pilihan frasa yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomi negara, bukan yang dapat mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara, bukan pula yang dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara. Bahwa dengan metode penafsiran historis, diperoleh pemahaman bahwa perumusan frasa yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah sehubungan dengan perumusannya sebagai delik formil, sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1). 19. Bahwa dengan penafsiran yang tidak memberikan kepastian hukum melahirkan ketidakjelasan terhadap rumusan Pasal ini. Ketidakjelasan yang terjadi salah satunya terkait dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Ahli Gandjar Laksmana Bonaprapta, S.H., M.H. dalam persidangan pada 11 November 2025 menyebutkan bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan mengenai unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Namun dalam penjelasan umum, terdapat pengertian keuangan negara dan perekonomian negar. 320 20. Ahli PARA PEMOHON Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. dalam keterangan tertulisnya mengatakan hal serupa bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR dalam praktik hukum kerapkali telah dimaknai sedemikian rupa sehingga telah bertentangan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum dan tidak memberikan perlindungan terhadap individu yang menjalankan hak asasinya, sebagaimana diamanatkan dalam UUD RI tahun 1945. Hal ini dikarenakan penafsiran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan hakim terhadap ketentuan tersebut, sangat tidak adil, sangat lentur, sehingga tidak memberikan kepastian hukum, bahkan cenderung telah ditafsirkan secara sewenang-wenang dengan tujuan semata-mata mencari celah untuk memidana seseorang, yang boleh jadi hal itupula yang dialami oleh PARA PEMOHON. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa Permohonan PARA PEMOHON ini layak untuk dikabulkan oleh Mahkamah. Maka dengan ini PARA PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar berkenan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON dengan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) jo. UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Dan atau menjatuhkan putusan alternatif, yaitu: 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 321 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU TIPIKOR” atau “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan” atau “memperkaya diri secara langsung atau tidak langsung dan orang lain atau suatu korporasi”; 3. Menyatakan frasa “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU TIPIKOR” atau “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan” atau “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri secara langsung atau tidak langsung dan orang lain atau suatu korporasi”; 4. Menyatakan frasa “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 322 Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. ATAU Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia menyerahkan kesimpulan kepada Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2025, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Bahwa setelah mengikuti persidangan Perkara a quo serta mencermati keterangan yang disampaikan Pemohon, Pemerintah, DPR, dan Pihak Terkait, serta dan ahli yang diajukan Pemerintah, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai Pihak Terkait mengajukan kesimpulan yang merupakan peneguhan dan penguatan dari keterangan Pihak Terkait yang telah diajukan pada persidangan sebelumnya. Selain itu, kesimpulan Pihak Terkait juga menyarikan berbagai keterangan yang disampaikan selama proses persidangan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya. Kewenangan tersebut merupakan manifestasi dari prinsip due process of law dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menjamin setiap tahapan penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan dilakukan secara profesional, akuntabel, dan sesuai asas legalitas (nullum crimen sine lege). Tindak pidana korupsi sebagai bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) menuntut pendekatan penegakan hukum yang 323 komprehensif dan kolaboratif antar lembaga, dimana Polri menjadi salah satu aktor dalam proses awal pengungkapan tindak pidana tersebut. 2. Bahwa tindak pidana korupsi adalah jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, mengancam keberlanjutan pembangunan ekonomi, sosial politik, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa serta menciptakan kemiskinan yang masif. Oleh karena sifatnya yang sangat merusak, korupsi telah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 menegaskan bahwa: “Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime), yang oleh karenanya penanganannya pun harus dilakukan secara luar biasa pula, termasuk dalam aspek substansi hukum, prosedur penegakan, hingga pembentukan lembaga penanganan khusus.”, Tolok ukur bahwasanya tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa (extra ordinary crimes) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (systematic dan widespread) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dapat disejajarkan dengan tindak pidana berat lainnya, seperti terorisme, penyalahgunaan narkotika, atau perusakan lingkungan berat. Selain itu, tindak pidana korupsi telah disejajarkan dengan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. 3. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) memiliki peran sentral dalam sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Kedua pasal ini secara normatif memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak berbagai bentuk perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 2 ayat (1) menitikberatkan pada perbuatan melawan hukum secara umum yang merugikan keuangan negara, sedangkan Pasal 3 menyoroti penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik yang menimbulkan akibat 324 serupa. Dengan cakupan delik formil dan materiil yang terdapat pada kedua pasal ini, negara dapat secara efektif mengkualifikasikan dan menjerat pelaku korupsi yang sering kali menggunakan celah-celah administratif maupun yuridis untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, sebagaimana putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, Mahkamah telah menegaskan bahwa: “Kerugian keuangan negara merupakan unsur penting yang dapat dibuktikan melalui audit investigatif yang sah dan bukan semata-mata didasarkan pada tafsir perbuatan, namun tetap harus merujuk pada prinsip legalitas dan kepastian hukum.” Dalam berbagai kesempatan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej (Prof. Eddy Hiariej), menegaskan bahwa: “Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor merupakan bentuk perlindungan negara terhadap keuangan publik. Pasal 2 bersifat generik terhadap segala perbuatan yang merugikan negara, sedangkan Pasal 3 bersifat spesifik terhadap penyalahgunaan kewenangan. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum kita tidak mengenal double punishment, melainkan klasifikasi untuk efektivitas pembuktian dan keadilan substantif.” Oleh karena itu, keberadaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak hanya penting dari perspektif hukum pidana, tetapi juga sebagai fondasi yuridis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi negara, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu kedua norma tersebut juga telah digunakan sebagai instrumen hukum utama dalam berbagai putusan pengadilan untuk menjaga akuntabilitas kekuasaan, mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, dan memastikan pengembalian kerugian negara. 4. Dalam artikel “Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Yunus Husein, mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyebutkan, terdapat tiga transaksi yang dapat berpotensi menyebabkan kerugian negara, yaitu transaksi barang dan jasa, transaksi yang terkait utang piutang, dan transaksi terkait biaya dan pendapatan. 5. Bahwa Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan keadaan niat/sikap batin seseorang, Polri berpandangan sebagai berikut : a. Bahwa unsur subjektif rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang Tipikor yaitu tentang pertanggungjawaban pidana tindak pidana 325 korupsi yang dilakukan secara melawan hukum, bukan hanya berfokus pada unsur sikap batin karena sengaja atau kelalaian. Pasal 2 ayat (1) juga berfokus pada pemenuhan unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang melawan hukum dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan kata lain, pemenuhan unsur objektif dari rumusan Pasal tersebut adalah perbuatan pidana yang dilarang yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang sifatnya melawan hukum yang menimbulkan keadaan potensial terhadap kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Demikian pula pemenuhan unsur objektif dari rumusan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor adalah perbuatan pidana yang dilarang yaitu perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang menimbulkan keadaan potensial terhadap kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. b. Bahwa konteks korupsi dengan menggunakan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. “Sebetulnya setiap perbuatan melawan hukum itu tentu harus diikuti dengan mens rea atau niat jahatnya, mens rea mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat Delik disebut sebagai unsur subyektif apabila unsur-unsurnya terbukti maka berarti terbuktinya pertanggung- jawaban pembuat delik. Unsur-unsurnya adalah kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dalam arti luas, tidak adanya alasan pemaaf yang semuanya melahirkan schuld-haftigkeit uber den tater yaitu hal dapat dipidananya pembuat delik. c. Bahwa pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut masyarakat harus dituntut dan dipidana. Penjelasan Pasal 2 ayat (1), yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yaitu walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. 326 d. Bahwa terhadap Pengertian unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak lagi mengandung fungsi positif, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan penjelasan sifat melawan hukum materil dalam Pasal 2 UU Tipikor telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas dan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mengikat dan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menghapus kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, sehingga merubah delik korupsi dari delik formil menjadi delik materil sudah selaras dengan konstitusi. Putusan tersebut telah mempersempit pengertian istilah melawan hukum materil dalam fungsi yang positif, dan kembali kepada penerapan ajaran melawan hukum materil dengan fungsi yang negatif. e. Bahwa perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan keuangan atau perekonomian negara bisa diproses dengan merujuk pada ketentuan pidana dalam UU Tipikor selain delik yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. f. Dengan demikian ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terkait dengan unsur subjektif niat, atau sikap batin, atau mens rea dalam ketentuan tersebut tidak memiliki hubungan dengan isu konstitusionalitas norma. 6. Bahwa Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor berkenaan dengan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, Polri berpandangan : a. Bahwa perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara. Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan implikasi dari adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau dan menyalahgunakan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor. Adanya unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pasal a quo merupakan unsur yang membedakan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lainnya (tindak pidana umum). 327 b. Bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur actus reus (physical element) dan unsur mens rea (mental element). Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai actus reus, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebut mens rea. Jadi actus reus adalah merupakan elemen luar (external element), sedangkan mens rea adalah unsur kesalahan (fault element) atau unsur mental (mental element). c. Bahwa pemaknaan unsur actus reus atau perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor sebagaimana Putusan Nomor 114/PUU-XXII/2024) sebagai berikut. Menurut Mahkamah, dengan telah tercakupnya unsur secara melawan hukum pada norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dan unsur menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya pada jabatan atau kedudukan pada norma Pasal 3 Undang- Undang Tipikor, Jika dikaitkan dengan pengertian unsur secara melawan hukum yang memiliki cakupan makna yang amat luas, sebagaimana telah dipertimbangan di atas, maka unsur actus reus secara substansial sebenarnya telah terserap/tercakup dalam unsur secara melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dan juga mempunyai irisan makna yang sama dengan unsur menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang terdapat dalam norma Pasal 3 Undang- Undang Tipikor. d. Dengan demikian, rumusan unsur melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan merupakan sarana menuju suatu perbuatan, yakni perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi yang dilakukan dengan melawan hukum. e. bahwa unsur melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana tertuang dalam rumusan perbuatan pidana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dimaknai sebagai unsur objektif yang sekaligus menunjuk perbuatan yang dilarang yaitu memperkaya diri sendiri dan menyalahgunakan kewenangan dengan sifatnya yang melawan hukum dan unsur objektif lainnya yaitu merugikan keuangan negara, sehingga 328 dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian rumusan perbuatan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak memerlukan kualifikasi perbuatan lainnya. 7. Bahwa unsur perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang Tipikor merupakan unsur yang bersifat objektif dan wajib diuji melalui mekanisme pembuktian dalam proses persidangan pidana. Dengan demikian, dalam sistem hukum positif Indonesia, tidak disyaratkan adanya intensi khusus (special intent) untuk memperkaya diri dalam pembuktian unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Yang menjadi fokus pembuktian adalah ada atau tidaknya: a. perbuatan melawan hukum atau b. penyalahgunaan kewenangan, serta c. kerugian keuangan atau perekonomian negara sebagai akibat yang ditimbulkan. Pemahaman ini telah diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang secara tegas menyatakan: “Oleh karena itu, walaupun pelaku tidak memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri, namun apabila melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara, dan dalam hal ini orang lain atau suatu korporasi diuntungkan atau bertambah kekayaannya, maka pelaku tetap dikenai tindak pidana korupsi.” Pendekatan ini selaras dengan karakteristik delik materil, yang menempatkan akibat hukum sebagai elemen utama. Oleh karena itu, tidak terdapat keharusan untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki tujuan memperkaya diri secara sadar atau sebagai bagian dari niat awalnya. 8. Bahwa terkait dengan unsur melawan hukum itu sendiri, Ahli yang diajukan Pemerintah pada persidangan tanggal 29 Juli 2025 atas nama Dr. Ahmad Sofian, S.H, M.A memberikan pendapat: a. Ajaran melawan hukum yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) UU Tipikor dimaknai sebagai ajaran melawan hukum dalam arti formil, artinya harus ada peraturan perundang-undangan yang melarang perbuatan itu secara tegas. Oleh karena itu, perbuatan ajaran melawan hukum dalam arti formil ini dikenal juga dalam lapangan hukum perdata dan lapangan hukum administrasi negara. Karena itu harus ditafsirkan sebagai 329 ajaran melawan hukum formil dalam lapangan hukum pidana, artinya perbuatan yang dilarang itu dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum pidana yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai rumusan pidana. b. Perbuatan melawan hukum formil dalam lapangan hukum pidana harus secara tegas diatur agar memenuhi unsur asas legalitas. memenuhi asas legalitas dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum di lapangan hukum lain. Karena itu ketika hakim memutuskan terpenuhinya unsur melawan hukum untuk memperkaya orang lain, memperkaya diri sendiri, atau memperkaya korporasi, harus dipastikan itu adalah perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana, maka dia harus membenturkan dengan larangan tersebut dalam hukum positif yang berada dalam lapangan hukum pidana. c. Perbuatan melawan hukum yang formil inilah ditujukan untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi sebagai penyebab timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan melawan hukum pidana formil ini memiliki hubungan kausalitas dengan timbulnya kerugian keuangan negara dan sebaiknya digunakan ajaran tertentu dalam menemukan keterkaitan antara pembuatan melawan hukum, dalam arti formil tersebut dengan timbulnya kerugian keuangan negara. Sehingga doktrin ajaran kausalitas tertentu dapat dipergunakan untuk membantu dan menemukan pembuatan yang dilarang tersebut, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. 9. Bahwa terhadap isu konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Polri berpandangan bahwa permasalahan yang diajukan oleh Para Pemohon bukanlah menyangkut persoalan inkonstitusionalitas norma, melainkan lebih merupakan ekspresi dari ketidakpuasan terhadap penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dan putusan hakim dalam perkara konkret. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor pada dasarnya bersifat normatif (regeling), yang berlaku umum dan abstrak, serta telah melalui pengujian konstitusional sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi melalui sejumlah putusan, antara lain Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 dan Putusan 330 MK No. 25/PUU-XIV/2016, yang tetap menyatakan konstitusionalitas ketentuan tersebut dengan batasan-batasan interpretatif tertentu. Adapun kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon lebih tepat dikategorikan sebagai akibat dari penafsiran dan penerapan hukum oleh hakim dalam kasus perorangan (judicial error), yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum acara yang tersedia, seperti upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK), bukan melalui mekanisme pengujian undang- undang terhadap UUD 1945. Dengan demikian, permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang diajukan oleh Para Pemohon, menurut pandangan Polri, kurang tepat secara formil maupun materil, karena: a. Tidak menyentuh aspek norma yang bersifat diskriminatif atau inkonstitusional; b. Lebih merupakan keluhan terhadap tindak lanjut yudisial yang bersifat kasuistik dan tidak berdampak langsung terhadap keberlakuan norma bagi seluruh warga negara; c. Menyasar norma bersifat umum, abstrak, dan preventif, yang justru sangat penting bagi keberlangsungan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif dan konsisten. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Polri berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor masih sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, khususnya asas equality before the law, due process of law, serta prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. [2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari Amicus Curiae, yaitu Indonesia Corruption Watch; Lucky Permana; dan Gerakan Pemberantasan Korupsi yang Berkeadilan, yang masing-masing keterangannya terdapat dalam berkas perkara a quo. [2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 331 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874, selanjutnya disebut UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, selanjutnya disebut UU Tipikor) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 332 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 333 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, para Pemohon pada pokoknya menguraikan kedudukan hukumnya sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 25/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari 2017, rumusannya masing-masing menjadi sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Pasal 3 UU Tipikor “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 2. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang memiliki hak atas jaminan kepastian hukum yang adil dan hak untuk mendapatkan perlindungan atas kehormatan dan martabat kemanusian serta perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa para Pemohon terdiri atas: a. Pemohon I selaku Direktur Utama Perum Perindo Periode 11 Januari 2016 sampai dengan 17 Desember 2017 yang telah didakwa melakukan tindak 334 pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan usaha Perum Perindo pada Tahun 2016-2019; b. Pemohon II yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi perihal pengelolaan limbah B3 dalam proses kegiatan pertambangan minyak dan gas oleh PT CPI; c. Pemohon III yang telah didakwa melakukan tindak pidana karena memberikan izin pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah oleh PT Billy Indonesia. d. Bahwa para Pemohon telah dirugikan dengan adanya frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” dalam norma Pasal 3 UU Tipikor serta frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor karena frasa-frasa tersebut berisi norma yang tidak adil atau setidak- tidaknya sangat lentur, sehingga tidak memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu, norma yang demikian dapat ditafsirkan secara semena-mena oleh ahli yang diajukan oleh aparat penegak hukum, yang tujuannya semata-mata untuk menghukum para Pemohon walaupun tidak memiliki niat atau opzet (tidak ada mens rea) untuk menguntungkan atau memperkaya diri sendiri secara langsung maupun tidak langsung. e. Bahwa dengan diterapkannya frasa-frasa tersebut yang tanpa terbuktinya para Pemohon telah diperkaya atau diuntungkan atas perbuatannya, melanggar hak konstitusional para Pemohon yaitu hak atas jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan melanggar hak untuk mendapatkan perlindungan atas kehormatan dan martabat kemanusian serta perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. f. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi karena materi muatannya lebih mengandung keadilan dan kepastian hukum, yaitu dipersyaratkannya terjadi penyuapan atau setidak-tidaknya pihak yang diperkaya atau diuntungkan meliputi si pelaku secara langsung maupun tidak langsung, orang lain atau korporasi dan unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dihapuskan. 335 Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah dapat membuktikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-10, Bukti P-11, dan Bukti P-12] yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi [vide Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-9, dan Bukti P-13], beranggapan hak konstitusionalnya telah dirugikan akibat berlakunya norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah dapat menguraikan secara spesifik dan aktual anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan berlakunya norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor yang dapat ditafsirkan secara semena- mena oleh ahli yang diajukan oleh aparat penegak hukum, yang tujuannya semata- mata untuk menghukum Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, walaupun tidak memiliki niat atau opzet (tidak ada mens rea) untuk menguntungkan atau memperkaya diri sendiri secara langsung maupun tidak langsung. Berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III akibat berlakunya norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah dapat menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud dan memiliki hubungan sebab-akibat (causal-verband) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dan anggapan kerugian dimaksud bersifat spesifik dan aktual. Oleh karena itu, jika permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. 336 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, dalam praktiknya untuk menentukan suatu perbuatan pidana melanggar norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor berdasarkan pada ada atau tidaknya kerugian negara atau perekonomian negara. Padahal, esensi perbuatan korupsi yaitu perbuatan yang dimaksudkan untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang membuat unsur perbuatan (actus reus) dalam kedua pasal tersebut tidak jelas. Praktik hukum yang demikian menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum tidak hanya bagi tersangka atau terdakwa namun juga bagi penyelenggaran negara termasuk pihak swasta yang terkait, sehingga pada akhirnya telah dan akan membuat pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi tidak jelas dan salah sasaran. 2. Bahwa menurut para Pemohon, untuk menentukan ada atau tidaknya mens rea dari pelaku perbuatan pidana yang diduga memperkaya diri sendiri atau orang atau suatu korporasi dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor ataupun dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam norma Pasal 3 UU Tipikor serta perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan adanya perbuatan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan penerimaan gratifikasi. Dengan memasukan hal-hal tersebut akan memastikan pembuktian dijalankan dengan benar dan menjamin telaksananya proses peradilan yang merdeka serta tegaknya hukum dan keadilan, sehingga tidak mungkin menyebabkan over punishment dan over criminalization. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon dalam petitumnya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan 337 norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau, 1. Menyatakan frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan atau penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU Tipikor” atau “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan” atau “memperkaya diri secara langsung atau tidak langsung dan orang lain atau suatu korporasi”; 2. Menyatakan frasa “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam norma Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan atau penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU Tipikor” atau “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan” atau “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri secara langsung atau tidak langsung dan orang lain atau suatu korporasi”. 3. Menyatakan frasa “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14 serta mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Chandra Martha Hamzah dan Amien Sunaryadi, masing-masing keterangan diterima Mahkamah pada tanggal 16 338 Juni 2025 dan disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2025. Selain itu, para Pemohon mengajukan keterangan tertulis ahli, yaitu Muhammad Fatahillah Akbar, Dian Puji Simatupang, Chairul Huda, dan Romli Atmasasmita, masing-masing keterangan diterima Mahkamah pada tanggal 16 Juni 2025. Adapun keterangan tertulis saksi Kukuh Kertasafari tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena saksi merupakan prinsipal dalam permohonan a quo. Selanjutnya, para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan dan tambahan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2025 dan 19 November 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2025 dan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2025 yang kemudian disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2025 serta mengajukan seorang ahli yaitu Ahmad Sofyan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Mahkamah Agung RI menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2025 dan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2025 yang kemudian disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2025. Selain itu, Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi RI menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Juli 339 2025 dan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2025, serta keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.14] Menimbang bahwa Mahkamah juga menghadirkan 3 (tiga) orang ahli yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 November 2025, yaitu Marcus Priyo Gunarto, Elwi Danil, dan Gandjar Laksmana Bonaprapta (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.15] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil para Pemohon berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor, Mahkamah akan mempertimbangkan keterkaitan pengujian norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor dalam permohonan a quo dengan ketentuan Pasal 60 UU MK serta Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang juncto Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021 juncto PMK 7/2025), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Bahwa Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 PMK 7/2025, masing-masing menyatakan sebagai berikut. Pasal 60 UU MK: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 72 PMK 7/2025: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian atau alasan 340 permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan hal tersebut, telah ternyata norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor telah pernah diajukan pengujian ke Mahkamah dan telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan-putusan sebagai berikut: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Juli 2006, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Pemohon mempersoalkan kata “dapat” dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor. Pada pokoknya alasan permohonan tersebut, kata “dapat” mempunyai pengertian ganda/multitafsir yang mengakibatkan adanya dua tindak pidana korupsi yang merugikan dan tidak merugikan keuangan negara/perekonomian negara; 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 12, Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon dalam permohonannya memohon agar Mahkamah menyatakan norma Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan alasan di Provinsi Maluku sedang terjadi kerusuhan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 dengan berlakunya Undang-Undang Darurat Sipil Tahun 2000 sampai tahun 2003; 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-IX/2011 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 6 Oktober 2011, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon mempersoalkan sanksi pidana yang antara lain terdapat dalam norma Pasal 2 dan norma Pasal 3 UU Tipikor karena dinilai tidak mampu memberi efek jera bagi pelaku korupsi sehingga perlu dilakukan perbaikan terhadap pasal a quo; 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Februari 2013, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon mempersoalkan frasa “pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun” 341 dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor karena menunjukkan makna keadilan yang dianut adalah keadilan distributif; 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 September 2013, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon mempersoalkan inkonstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan alasan yang sama dengan Permohonan Nomor 003/PUU-IV/2006; 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari 2017, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Dalam permohonan tesebut, para Pemohon mempersoalkan inkonstitusionalitas kata “dapat” dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor serta frasa “atau orang lain atau suatu koorporasi” dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor. Alasan permohonan para Pemohon bahwa kata “dapat” dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan rasa takut dan khawatir bagi setiap orang yang sedang menduduki jabatan dalam pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam jabatannya. Sedangkan, ihwal inkonstitusionalitas frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor dengan alasan memungkinkan seseorang dikenai tindak pidana korupsi karena menguntungkan orang lain atau korporasi, padahal dilakukan dengan iktikad baik; 7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2019, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam permohonan tersebut, Pemohon mempersoalkan inkonstitusionalitas frasa “setiap orang” dan frasa “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor dengan alasan kedua norma dimaksud dapat memidanakan semua orang yang merugikan keuangan atau perekonomian negara tanpa kecuali termasuk pejabat BUMN meskipun yang bersangkutan beritikad baik ketika melakukan aksi korporasi; 342 8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 157/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2024, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 28J ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam permohonan tersebut, para Pemohon mempersoalkan inkonstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor karena tidak memasukkan pidana mati; 9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2024, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam permohonan tersebut, Pemohon mempersoalkan inkonstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor yang disebabkan oleh ketiadaan perbuatan yang dilarang (actus reus) sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum. Sementara itu, berkenaan dengan permohonan a quo, setelah Mahkamah mencermati secara saksama para Pemohon menggunakan dasar pengujian Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya, terdapat perbedaan dasar pengujian yang digunakan dalam pemohonan a quo dengan permohonan-permohonan sebelumnya yakni terhadap Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Adapun alasan permohonan para Pemohon bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya mens rea dan actus reus dari pelaku perbuatan pidana yang diduga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor ataupun dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam norma Pasal 3 UU Tipikor serta perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan adanya suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi. Dengan memasukkan hal-hal tersebut akan menjamin terlaksananya proses peradilan yang merdeka sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan fakta hukum tersebut, selain terdapat dasar pengujan yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya, para Pemohon juga telah dapat menguraikan alasan-alasan yang berbeda pula, yang kemudian 343 dituangkan dalam rumusan petitum yang berbeda pula dengan permohonan- permohonan sebelumnya. Oleh karena itu, terlepas secara substansial beralasan menurut hukum atau tidak, permohonan a quo secara formil tidak terhalang ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025, sehingga dapat diajukan kembali. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut. [3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, ahli dan bukti-bukti surat/tulisan serta kesimpulan yang diajukan; keterangan DPR; keterangan Presiden dan ahli yang diajukan; keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung RI, Keterangan dan kesimpulan Pihak Terkait Kepolisian Negara RI; dan Keterangan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi RI, serta ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor. Dalam hal ini pada pokoknya para Pemohon mendalilkan rumusan delik tindak pidana dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor dianggap terlalu longgar dan lentur sehingga dapat ditafsirkan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum untuk menentukan suatu perbuatan pidana melanggar norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam petitum permohonan para Pemohon. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.16.1] Bahwa pada konsiderans menimbang huruf a UU Tipikor menegaskan tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas. Hal demikian karena tindak pidana korupsi merupakan masalah serius yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, mengancam keberlanjutan pembangunan ekonomi, sosial politik, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa serta menciptakan kemiskinan yang masif. Oleh karena sifatnya yang sangat merusak, korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) sebagaimana telah menjadi pendirian yang diakui masyarakat internasional dan telah pula ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-X/2012 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: 344 “Hal ini bersesuaian dengan pendirian yang telah diakui oleh masyarakat internasional bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak “kejahatan luar biasa”, sehingga dalam proses penanganannya harus dilakukan secara luar biasa pula (extraordinary measures). Hal demikian dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera baik terhadap pelaku maupun terhadap seluruh warga masyarakat.” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-X/2012 hlm. 34] Bahwa korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa karena akibat kerusakan yang ditimbulkannya bersifat sistematis dan meluas yang tidak hanya merugikan keuangan negara namun juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga dapat disejajarkan dengan tindak pidana berat lainnya, seperti terorisme, penyalahgunaan narkotika, atau perusakan lingkungan berat. Bahkan, tindak pidana korupsi telah disejajarkan dengan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Oleh karena itu, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi harus pula dilakukan secara luar biasa karena telah terjadi secara sistematis dan meluas yang berakibat telah menimbulkan kerugian negara dan menyengsarakan rakyat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU- XXII/2024, hlm. 89]. Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa pula sehingga pemberantasannya harus pula dilakukan secara luar biasa, UU Tipikor telah mengklasifikasikan perbuatan-perbuatan sebagai tindak pidana korupsi, sebagai berikut. a. tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara [vide Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor]; b. tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap [vide Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 13 UU Tipikor] c. tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan [vide Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU Tipikor]; d. tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemerasan [vide Pasal 12 huruf e, huruf f, dan huruf g UU Tipikor]; e. tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang [vide Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h UU Tipikor]; f. tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan [vide Pasal 12 huruf i UU Tipikor]; dan 345 g. tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi [vide Pasal 12B dan Pasal 12C UU Tipikor]. [3.16.2] Bahwa berkenaan dengan perumusan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor, secara filosofis merupakan langkah preventif yang dimaksudkan untuk mengantisipasi masifnya modus atau cara tindak pidana korupsi yang dari waktu ke waktu berkembang pesat sejalan dengan perkembangan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan rumusan tindak pidana korupsi yang bersifat khusus yang tidak dapat dijangkau oleh rumusan delik lain dengan rumusan biasa, sebagaimana telah diatur secara rigid dalam UU Tipikor, yakni dengan dicantumkannya rumusan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Hal demikian sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXII/2024, sebagai berikut. “Sebab, secara filosofi hakikat sesungguhnya rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor adalah merupakan bentuk antisipasi pembentuk undang- undang terhadap banyaknya varian tindak pidana korupsi yang senantiasa berkembang pesat seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, sehingga rumusannya dibuat sedemikian rupa agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara yang semakin canggih dan pembuktiannya rumit.” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXII/2024, hlm. 92] Bahwa selain itu, pengaturan tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pengaturan berkenaan dengan tindak pidana korupsi. Misalnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 3/1971) sebagai pengganti undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang No. 24 Prp. tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (UU 24/prp/1960). Dalam hal ini, Pasal 1 UU 3/1971 menyatakan: “Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah: (1) a. barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; b. barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;” 346 Sebelum berlakunya UU 3/1971, pengaturan berkenaan dengan tindak pidana korupsi dapat dibaca dalam UU 24/prp/1960. Dalam hal ini, Pasal 1 huruf a dan huruf b UU 24/prp/1960 menyatakan: “Yang disebut tindak pidana korupsi ialah: a. tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau Daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat; b. perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan dan kedudukan;” Setelah membaca secara saksama kedua pengaturan berkenaan dengan pengertian tindak pidana korupsi, konstruksi perumusan delik tindak pidana korupsi mengalami perkembangan. Dalam hal ini, di bawah UU 24/prp/1960 penegak hukum mengalami kesulitan dalam proses pembuktian karena tidak selamanya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara didahului oleh adanya kejahatan atau pelanggaran. Akibatnya, banyak perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara tidak dapat disentuh penegak hukum. Padahal perbuatan tersebut dicela oleh masyarakat dan dianggap sebagai perbuatan yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana (strafwaardig), karena perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Oleh karena itu, agar dapat menjangkau perbuatan koruptif yang sebelumnya sulit disentuh UU 24/prp/1960, pembentuk UU 3/1971 merumuskan sedemikian rupa tindak pidana korupsi hingga meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan dengan melawan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian, agar mempermudah proses pembuktian dalam menilai adanya tindak pidana korupsi, maka dalam UU 3/1971 unsur “melakukan kejahatan” atau “pelanggaran” diubah dengan unsur “melawan hukum dan “menyalahgunakan kewenangan”. Bahwa jika dikaitkan dengan rumusan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor, secara substansial tidak terdapat perbedaan karena keduanya mengkategorikan tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau 347 perekonomian negara. Sebagaimana halnya UU 3/1971 dan UU Tipikor yang pada pokoknya menjelaskan rumusan tindak pidana korupsi yang sedemikian rupa hingga meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum pada norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan penyalahgunaan kewenangan pada norma Pasal 3 UU Tipikor sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dengan kata lain, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan implikasi dari perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor. Dengan demikian, unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor merupakan unsur yang membedakan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lainnya (tindak pidana umum). Bahwa apabila dikaitkan dengan instrumen hukum internasional, oleh karena Indonesia telah meratifikasi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, sebagai salah satu negara yang terikat dengan instrumen UNCAC, perumusan tindak pidana korupsi dapat pula merujuk pada instrumen UNCAC dimaksud. Berkenaan dengan definisi “korupsi”, dalam UN Guide for Anti Corruption Policies dinyatakan: “In examining corruption, it quickly becomes apparent that corruption is a general phenomenon – or perhaps collection of phenomena – which are related in various ways, but that there is no single, clinical definition which encapsulates corruption” [vide UN Guide for Anti Corruption Policies 2003, hlm. 21] Berdasarkan kutipan di atas, disebabkan fenomena tersebut maka secara faktual tidak mudah untuk merumuskan atau mendefinisikan tindak pidana korupsi secara seragam atau tunggal. Ketikdakseragaman tersebut telah dijelaskan dalam UN Guide for Anti Corruption Policies sebagai berikut. “There is no single, comprehensive, universally accepted definition of corruption. Attempts to develop such a definition invariably encounter legal, criminological and, in many countries, political problems. When the negotiations of the United Nations Convention against Corruption began in early 2002, one option under consideration was not to define corruption at all but to list specific types or acts of corruption.” [vide UN Guide for Anti Corruption Policies 2003, hlm. 28] 348 Dengan mengambil perbandingan pada UN Guide for Anti Corruption Policies di atas dalam melihat definisi korupsi sebagai kumpulan perbuatan/tindak pidana, UU Tipikor sesungguhnya memiliki pola serupa. Dalam hal ini, norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor memberikan definisi yang bersifat umum dan unik. Perumusan yang demikian tidak dapat dilepaskan dari arah politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi ketika UU Tipikor dirumuskan. Sementara itu, tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam UU Tipikor di antaranya juga merujuk pada tindak pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana dan/atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kemudian dapat dikategorikan sebagai jenis tindak pidana korupsi, yaitu penyuapan, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan. [3.16.3] Bahwa selanjutnya masalah yang harus dijawab Mahkamah, apakah delik tindak pidana korupsi dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor yang didalilkan para Pemohon dianggap terlalu longgar dan lentur karena mendasarkan pada unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sehingga dinilai telah menimbulkan ketidakadilan. Berkenaan dengan hal tersebut, secara faktual, masalah yang didalikan para Pemohon tersebut tidak dapat dilepaskan dari ketiadaan unsur perbuatan (actus reus) dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor. Namun demikian, jika dicermati lebih lanjut, berkaitan dengan unsur perbuatan (actus reus) tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXII/2024 telah memberikan pertimbangan terkait dengan unsur perbuatan (actus reus) dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor sebagai berikut: “... menurut Mahkamah dengan telah tercakupnya unsur secara melawan hukum pada norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan unsur menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada norma Pasal 3 UU Tipikor, jika dikaitkan dengan pengertian unsur secara melawan hukum yang memiliki cakupan makna yang amat luas sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka unsur actus reus secara substansial sebenarnya telah terserap/tercakup dalam unsur secara melawan hukum yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan juga mempunyai irisan makna yang sama dengan unsur menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang terdapat dalam norma Pasal 3 UU Tipikor, dengan sendirinya telah terjawab bahwa fakta hukum demikian tidak serta merta dapat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum terhadap norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 349 UU Tipikor.” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU- XXII/2024, hlm. 91-92] Bahwa berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXII/2024 di atas, unsur perbuatan (actus reus) dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor telah terwakili dengan adanya unsur “secara melawan hukum” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam norma Pasal 3 UU Tipikor. Di samping itu, dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XIV/2016, terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor merupakan implikasi dari perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor. Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak diperlukan lagi adanya pembuktian terkait dengan hubungan kausalitas antara perolehan keuntungan/kekayaan yang diperoleh tersangka/terdakwa atau orang lain atau korporasi dengan perbuatan atau tindakan konkret dalam bentuk sebagaimana yang diinginkan para Pemohon, karena kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor yang berakibat adanya memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi. Dengan demikian, secara filosofis pembentukan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor berkenaan dengan frasa “secara melawan hukum” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam norma Pasal 3 UU Tipikor memiliki hubungan kausalitas yang sangat erat dengan frasa “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” adalah tidak dapat dilepaskan dari arah politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi saat UU Tipikor dirumuskan yang ditujukan untuk mengantisipasi sifat maupun modus tindak pidana korupsi yang semakin banyak varian, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian, jika dicermati secara saksama Mahkamah dapat memahami jika rumusan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dengan cara mengabsorbsi unsur “secara melawan hukum” dan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 350 kedudukan” adalah untuk merepresentasikan/merefleksikan unsur actus reus dalam perumusan tindak pidana korupsi, khususnya berkaitan dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor. [3.16.4] Bahwa selain hal di atas, para Pemohon juga mempersoalkan ketiadaan unsur niat jahat (mens rea) terhadap pelaku tindak pidana yang diduga “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor ataupun “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam norma Pasal 3 UU Tipikor serta perbuatan pidana “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan telah dipertimbangkan secara jelas unsur actus reus dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXII/2024, maka unsur “melawan hukum” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam norma Pasal 3 UU Tipikor, yang tentunya tidak dapat dipisahkan dari adanya tindakan/perbuatan yang telah disadari oleh pelaku akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, maka hal ini menunjukkan adanya kehendak/niat jahat (mens rea) dari pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor tidak diperlukan lagi dilekatkan unsur “dengan sengaja” yang menjadi bagian dari adanya kehendak/niat jahat (mens rea) dimaksud. Lebih lanjut, secara doktriner dan praktik, sifat melawan hukum dalam rumusan tindak pidana/delik tidak selalu dirumuskan secara eksplisit. Terlebih, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, berkenaan dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukan cara yang lebih ekstra dan bahkan diperlukan dengan cara yang luar biasa pula. Oleh karenanya norma yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang memiliki jangkauan yang bersifat antisipatif dan memiliki jangkauan lebih luas. Dengan demikian, apabila dalam rumusan suatu delik tidak disebutkan sifat melawan hukum dalam rumusan delik, maka harus dipahami bahwa unsur-unsur perbuatan dalam rumusan delik telah menunjukan ketercelaan atau melawan hukum itu sendiri. Termasuk dalam hal ini, norma yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, karena telah adanya unsur “melawan hukum” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam 351 norma Pasal 3 UU Tipikor, di mana sekali lagi hal tersebut menegaskan adanya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (actus reus) dan niat jahat (mens rea). Selanjutnya, berkenaan dengan proses penegakan hukum berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sekalipun perbuatan yang termasuk dalam kategori actus reus dan niat jahat yang merupakan pengejawantahan atau refleksi dari adanya unsur sengaja dalam melakukan tindak pidana korupsi, penegak hukum dituntut untuk mampu membuktikan unsur “secara melawan hukum” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam norma Pasal 3 UU Tipikor yang di dalamnya terkandung unsur adanya kesengajaan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Artinya, pelaku tindak pidana korupsi dalam melakukan perbuatannya dalam batas penalaran yang wajar telah secara sadar/sengaja dan menghendaki (willens en wetens) terhadap akibat perbuatan yang dilakukan. Hal tersebut sekaligus menjadi fakta adanya hubungan kausalitas dengan adanya actus reus dan mens rea serta unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sebab, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi merupakan akibat yang tidak dapat dipisahkan dari keterpenuhan syarat adanya perbuatan pidana korupsi, yang merupakan salah satu unsur fundamental dari ketentuan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor. Bahkan, lebih dari itu terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang secara faktual tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi akan tetapi akibat dari perbuatannya mengakibatkan kerugian negara, maka pelaku perbuatan tersebut tetap saja dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi, setidak-tidaknya dengan menggunakan instrumen pasal penyertaan, misalnya Pasal 55 dan/atau Pasal 56 KUHP. Berkenaan dengan hal tersebut telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, antara lain sebagai berikut: “Oleh karena itu, walaupun pelaku tidak memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri namun apabila melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara dan dalam hal ini orang lain atau suatu koporasi diuntungkan atau bertambah kekayaannya, dikenai tindak pidana korupsi.” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, hlm. 115] Dengan demikian, unsur “melawan hukum” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam norma Pasal 3 UU Tipikor yang diposisikan selalu memiliki hubungan kausalitas dengan unsur merugikan 352 keuangan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah rumusan norma yang dimaksudkan untuk dapat menjangkau modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin canggih dan kompleks sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas. [3.16.5] Bahwa selanjutnya para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menambahkan frasa “akibat dari atau dalam kaitannya dengan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan atau penerimaan gratifikasi” dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan pada Sub-paragraf [3.16.1] perihal kualifikasi perbuatan- perbuatan sebagai tindak pidana korupsi telah diuraikan secara jelas termasuk jenis- jenis tindak pidana yang secara natural sebenarnya berasal dari KUHP. Oleh karena itu, jika dalil a quo diakomodir, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan adanya rumusan ganda atau berulang (double) terhadap perbuatan yang dilarang, yaitu antara unsur perbuatan melawan hukum dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tindak pidana suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan penerimaan gratifikasi dalam satu pasal, yang bisa jadi masing-masing telah memiliki/mengandung unsur melawan hukum ataupun unsur yang telah mengandung atau beririsan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Sebab, perbuatan suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan penerimaan gratifikasi adalah bentuk delik atau tindak pidana yang telah terabsorbsi dan menjadi bagian dari tindak pidana yang diatur dalam UU Tipikor yang memiliki ancaman atau sanksi pidana tersendiri. Selain itu, tindak pidana suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan penerimaan gratifikasi, apabila dikaitkan dengan sifat tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor sebenarnya hanya berkaitan dengan modus atau cara dan akibat hukumnya yang membedakan dengan tindak pidana lainnya yang juga menjadi bagian dari tindak pidana korupsi lainnya. Sedangkan, sepanjang perbuatan dimaksud berakibat 353 adanya kerugian negara maka hal tersebut merupakan bentuk atau wujud konkret perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana yang dimaksudkan dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana disyaratkan dalam tindak pidana korupsi, termasuk dalam hal ini adanya akibat yang ditimbulkan, yaitu adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan kata lain, merujuk Putusan Mahkamah Konstituisi Nomor 114/PUU-XXII/2024 perbuatan tersebut merupakan wujud actus reus yang secara substansial sebenarnya telah terserap atau terabsorbsi dalam unsur melawan hukum dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan juga mempunyai irisan makna yang sama dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam norma Pasal 3 UU Tipikor. Di samping itu, penambahan frasa yang dimohonkan para Pemohon, apabila diakomodir berpotensi mempersempit implementasi norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor dan dapat mengurangi daya jangkau antisipasi keberlakuan norma-norma hukum yang terdapat dalam UU Tipikor. Sebab, dengan semakin canggih dan kompleksnya modus operandi tindak pidana korupsi, disadari atau tidak, seharusnya justru semakin dibutuhkan rumusan norma hukum yang lebih dapat menjangkau berbagai modus operandi dan kompleksitas tindak pidana korupsi yang secara faktual terjadi pada saat ini. Terlebih, berdasarkan fakta persidangan menunjukkan perkara tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara setiap tahunnya meningkat secara signifikan. Di mana fakta demikian menunjukkan tindak pidana korupsi secara riil terjadi setiap tahun dan berdasarkan data yang terungkap dalam persidangan, total kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi berkenaan dengan norma Pasal 2 dan norma Pasal 3 UU Tipikor yang ditangani KPK dari tahun 2018 s.d. tahun 2025 mencapai lebih dari Rp25,1 triliun [vide Keterangan KPK tanggal 16 Juli 2025, hlm. 30]. Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, berkenaan dengan rumusan norma sanksi pidana Mahkamah telah berpendirian bahwa menambah unsur dalam norma sanksi pidana merupakan criminal policy yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah, melainkan kewenangan pembentuk undang-undang. Berkenaan 354 dengan hal tersebut, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, antara lain menyatakan sebagai berikut. “… ketika menyangkut norma hukum pidana, Mahkamah dituntut untuk tidak boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy). Pengujian undang-undang yang pada pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah karena hal itu merupakan salah satu bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang di mana pembatasan demikian, sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, adalah kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, hlm. 441-442] Berdasarkan beberapa petikan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena hingga saat ini Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian sebelumnya, maka beberapa pertimbangan hukum dimaksud mutatis-mutandis berlaku dalam mempertimbangkan permohonan a quo. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor adalah konstitusional. [3.17] Menimbang bahwa berkenaan dengan eksistensi norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor meskipun Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa norma pasal-pasal tersebut konstitusional, namun demikian Mahkamah juga dapat memahami bahwa dalam penerapan norma-norma tersebut acapkali dapat menimbulkan diskursus berkaitan dengan adanya potensi tafsir yang tidak tunggal dan juga berpotensi menciptakan ketidakseragaman atau ketidakkonsistenan bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas, bahwa berkaitan dengan rumusan norma sanksi pidana bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk merumuskannya, serta berkenaan dengan UU Tipikor saat ini telah menjadi program legislasi nasional tahun 2025-2029 [vide Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025], maka melalui putusan a quo Mahkamah menegaskan agar pembentuk undang-undang segera memprioritaskan melakukan pengkajian secara komprehensif dan membuka peluang untuk merumuskan ulang UU Tipikor a quo, khususnya berkaitan dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor. Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah mendorong beberapa hal 355 yang perlu dijadikan pertimbangan pembentuk undang-undang dalam merumuskan kembali UU Tipikor, yaitu: 1. Pembentuk undang-undang segera melakukan pengkajian secara komprehensif norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor; 2. Dalam hal hasil kajian membutuhkan revisi atau perbaikan terhadap norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor, pembentuk undang-undang dapat memosisikan revisi atau perbaikan dimaksud sebagai prioritas; 3. Bilamana revisi atau perbaikan tersebut perlu dilakukan, pembentuk undang- undang harus memperhitungkan secara cermat dan matang agar implikasi revisi atau perbaikan tidak mengurangi politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa (extraordinary crime); 4. Substansi berkaitan norma sanksi pidana dirumuskan secara lebih berkepastian hukum agar dapat mengurangi potensi kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi; 5. Revisi atau perbaikan dimaksud melibatkan partisipasi semua kalangan yang concern atas agenda pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menerapkan prinsip partisipasi publik bermakna (meaningful participation). Dengan mencermati fakta hukum tersebut di atas, oleh karena berkenaan dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor dan pasal-pasal lain yang terdapat dalam UU Tipikor perlu dilakukan kajian agar perumusannya lebih memberikan kepastian hukum yang adil maka sebelum ada perubahan berkenaan dengan undang-undang dimaksud Mahkamah penting untuk mengingatkan supaya aparat penegak hukum lebih cermat dan lebih hati-hati dalam melakukan tindakan hukum terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, termasuk dalam hal ini penerapan prinsip business judgement rule yang beririsan dengan penilaian iktikad baik yang berimpitan dengan hubungan hukum keperdataan untuk menghindari terjadinya penerapan hukum yang tidak berkepastian dan berkeadilan dalam menyeimbangkan antara hak pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil- dalil permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU 356 Tipikor telah ternyata tidak bertentangan dengan jaminan peradilan yang merdeka, kepastian hukum yang adil, dan perlindungan atas kehormatan dan martabat kemanusian serta perlindungan dari ancaman ketakutan dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon sepanjang norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.19] Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 357 ---------------------------------------------------- 6. ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION) Terhadap Putusan Mahkamah a quo, terdapat alasan berbeda dari 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Arsul Sani yang menyatakan sebagai berikut. “It is the spirit and not the form of law that keeps justice alive.” [Earl Warren, the Chief Justice of the US Supreme Court, 1953-1969] Terhadap Putusan Mahkamah a quo, saya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyampaikan alasan berbeda (concurring opinion) terkait dengan pokok permohonan para Pemohon, yang selengkapnya diuraikan di bawah ini. 1. Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU 20/2001). Dalam permohonannya, para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah secara alternatif agar: - Menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; atau - Menyatakan frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 jo. UU 20/2001 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:, “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyalakan dalam UU TIPIKOR”; atau “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan”; atau “memperkaya diri secara langsung atau tidak langsung dan orang lain atau suatu korporasi”; - Menyatakan frasa “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 3 UU 31/1999 jo. UU 20/2001 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 358 hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU TIPIKOR” atau “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan” atau “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri secara langsung atau tidak langsung dan orang lain atau suatu korporasi”. - Menyatakan frasa "yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999 jo. UU 20/2001 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2. Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Mahkamah telah melakukan pemeriksaan melalui serangkaian persidangan pleno yang dilangsungkan bersamaan dan digabungkan dengan pemeriksaan Permohonan Nomor 161/PUU-XXII/2024 yang pada pokoknya juga memohonkan pengujian materiil atas norma tertentu dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999, namun dengan petitum yang berbeda. Selanjutnya, pada tanggal pengucapan Putusan a quo, Mahkamah juga melakukan pengucapan putusan terhadap Permohonan Nomor 161/PUU-XXII/2024. 3. Menimbang bahwa perlu terlebih dahulu dikemukakan bahwa substansi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo bukan merupakan substansi norma yang baru dibuat dalam UU 31/1999. Substansi norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999 telah ada sejak pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) diatur dalam peraturan tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dekade 1950-an, meskipun norma yang dirumuskan dalam peraturan tersebut tidak sama persis dengan norma yang diberlakukan saat ini dalam UU 31/1999. Bahwa substansi norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999 dapat ditelusuri dari Peraturan Penguasa Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/ 013/1958 dan Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/06/1957, yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan 359 Tindak Pidana Korupsi. Perpu tersebut juga memiliki susbstansi norma yang hampir sama. Dalam perkembangan selanjutnya, diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 3/1971), yang juga menetapkan substansi norma yang pada pokoknya sama dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999. Pada awal era Reformasi, UU 3/1971 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) yang kemudian sejumlah pasalnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU 20/2001). Dalam UU 31/1999 terdapat norma sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang dimohonkan pengujian materiil. Dengan demikian, substansi norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999 telah lama ada dan diberlakukan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka melakukan pemberantasan tipikor di Indonesia. Pada saat UU 31/1999 disahkan sebagai dasar hukum materiil pemberantasan tindak pidana korupsi, belum lahir United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan karenanya belum terdapat konvensi internasional yang secara spesifik menetapkan bentuk-bentuk perbuatan tertentu sebagai tipikor sebagaimana yang diatur dalam UNCAC. 4. Menimbang bahwa dalam posita permohonan, para Pemohon menyampaikan dalil-dalil permohonan dengan merujuk pada sejumlah pengaturan dalam UNCAC. Oleh karena UNCAC merupakan konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan karenanya telah menjadi bagian dari hukum positif Indonesia, maka terkait dengan permohonan para Pemohon, menurut saya, Mahkamah juga perlu mempertimbangkan ketentuan UNCAC, namun tidak terbatas pada ketentuan UNCAC yang dirujuk oleh para Pemohon saja. Dalam kaitan ini, perlu pula dikemukakan bahwa sebagai sebuah konvensi internasional, UNCAC dilatarbelakangi oleh concern Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas parahnya praktik-praktik korupsi yang terjadi di banyak negara anggota PBB. Korupsi yang parah di banyak negara dipandang sebagai faktor signifikan yang menghambat upaya pengentasan kemiskinan di negara-negara tersebut. Inisiasi PBB untuk lahirnya sebuah konvensi internasional tentang pemberantasan korupsi tercapai pada tahun 2003 ketika disepakati UNCAC, yang kemudian diratifikasi dan diadopsi sebagai hukum positif oleh banyak negara anggota PBB. Bahwa Indonesia meratifikasi UNCAC dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Namun demikian, sejak meratifikasi UNCAC, Indonesia belum 360 melakukan perubahan atau revisi terhadap rezim hukum pemberantasan tipikor yang tertuang dalam UU 31/1999 jo. UU 20/2001. Pembentuk undang-undang baru sebatas merencanakan perubahan atas UU 31/1999 jo. UU 20/2001 dalam program legislasi nasional (prolegnas), termasuk dalam rangka mengakomodasi ketentuan UNCAC. Bahwa oleh karena belum dilakukan perubahan terhadap UU 31/1999 jo. UU 20/2001, sejumlah ketentuan UNCAC yang memiliki makna penting dalam pemberantasan tipikor, termasuk ketentuan UNCAC tentang perbuatan yang perlu untuk dikategorikan sebagai tipikor seperti memperdagangkan pengaruh (trading in influence), perbuatan memperkaya secara tidak sah (illicit enrichment) dan penyuapan di sektor swasta (bribery in the private sector) belum terakomodasi sebagai norma hukum dalam pasal pidana yang dapat diterapkan dalam proses hukum atas tipikor di Indonesia. Demikian pula, sejumlah ketentuan dalam UNCAC yang berkaitan dengan due process of law yang menjamin keadilan dan kepentingan para pihak secara lebih berimbang, yakni kepentingan negara/publlik yang diwakili oleh penegak hukum dan kepentingan orang-peroangan yang disangka/didakwa atau diimplikasikan dalam kasus tipikor, juga belum tercermin dengan lebih baik dalam hukum acara yang berkaitan dengan tipikor di Indonesia. Bahwa dalam konteks pemberantasan korupsi yang lebih baik ke depan, termasuk proses hukum yang mencerminkan prinsip-prinsip due process of law bagi kepentingan negara/publik dan orang-perorangan yang diproses hukum atau dikaitkan dengan tipikor, maka pembentuk undang-undang perlu menyegerakan perubahan atas UU 31/1999 jo. UU 20/2001 serta undang- undang lain yang terkait dengan proses penegakan hukum tipikor. Penyegeraan perubahan atas undang-undang tersebut diharapkan memperbaiki rezim hukum tipikor di Indonesia yang memberikan dampak positif seperti halnya berkenaan dengan pemulihan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara maupun bagi kepentingan orang-perorangan warga negara yang menghadapi atau dikaitkan dengan proses hukum tipikor dengan adanya ketentuan hukum materiel maupun hukum acara yang mencerminkan due process of law yang lebih baik dan benar. 5. Menimbang bahwa para Pemohon mengemukakan dalam permohonannya, substansi norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999 tidak memiliki 361 “padanan” dalam pengaturan tipikor UNCAC. Ketiadaan padanan dimaksud mencakup frasa “kerugian keuangan negara”. Oleh karena itu, para Pemohon memohon Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1991 dihapuskan atau setidaknya dimaknai sebagaimana dikemukakan pada angka 1 di atas. Lebih lanjut, para Pemohon mendalilkan bahwa Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi UNCAC seharusnya menyesuaikan dan mengikuti substansi atau materi muatan undang-undang yang mengatur bentuk/jenis tipikor yang dapat dipenalisasi/ dikriminalisasi, in casu menyesuaikan UU 31/1999 jo. UU 20/2001 dengan ketentuan UNCAC. Dalam hal ini membatasi perbuatan pidana yang dapat diklasifikasikan sebagai tipikor sesuai dengan yang dirumuskan dalam UNCAC. Bahwa selain dalil permohonan sebagaimana disebutkan di atas, para Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 tidak memenuhi prinsip jaminan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks hukum pidana, hal demikian, menurut para Pemohon, juga berarti telah tidak memenuhi prinsip lex certa dan lex stricta. Lebih lanjut, menurut para Pemohon, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999 tidak merumuskan dengan spesifik atau jelas bentuk perbuatan melawan hukum dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan bentuk perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. 6. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon, setidaknya terdapat dua pokok persoalan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, apakah UNCAC sesungguhnya membatasi ketentuan tentang jenis/bentuk tipikor secara limitatif, sehingga negara peratifikasi UNCAC tidak dimungkinan untuk mengatur penalisasi/kriminalisasi terhadap jenis/bentuk tipikor di luar yang terdapat dalam UNCAC. Atau sesungguhnya ketentuan tentang jenis/bentuk tipikor dalam UNCAC bersifat inklusif atau “terbuka”, yang berarti membuka kemungkinan penalisasi/kriminalisasi terhadap bentuk/jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tipikor sesuai kepentingan nasional dan/atau kebutuhan hukum negara yang bersangkutan. Kedua, apakah dengan tidak dirumuskan atau disebutkan secara spesifik bentuk perbuatan tertentu secara melawan hukum dalam memperkaya diri sendiri atau orang atau suatu korporasi vide Pasal 2 ayat (1) 362 UU 31/1999 atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan vide Pasal 3 UU 31/1999, maka hal demikian menjadikan kedua Pasal tersebut tidak memenuhi jaminan dan kepastian hukum yang adil, dan sekaligus juga tidak memenuhi prinsip lex certa dan/atau lex stricta dalam perumusan suatu norma hukum pidana. 7. Menimbang bahwa berkenaan dengan hal pertama pada angka 8 tersebut di atas, saya tidak mendapati ketentuan dalam UNCAC secara tegas dan jelas yang hendak membatasi jenis atau bentuk perbuatan yang dapat dipenalisasi/ dikriminalisasi sebagai tipikor. Konvensi ini juga tidak secara spesifik mendefinisikan atau memuat pengertian tentang korupsi. Pasal 2 UNCAC tentang Use of Terms memang mengatur definisi/pengertian sejumlah terminologi yang dipergunakan dalam Konvensi ini, namun dalam Pasal 2 maupun pasal-pasal UNCAC lainnya tidak terdapat pendefinisian secara spesifik tentang apa yang dimaksud dengan korupsi dan tidak pula terdapat ketentuan bahwa bentuk perbuatan yang dapat dipenalisasi/dikriminalisasi sebagai tipikor bersifat terbatas pada hal-hal yang diatur dalam UNCAC saja. Bahwa lebih lanjut menurut saya, konsepsi dan pengaturan hukum tentang korupsi dalam UNCAC tidak ditetapkan guna membatasi penalisasi/kriminalisasi tipikor hanya sebatas pada jenis atau bentuk perbuatan yang diatur UNCAC, khususnya yang termuat dalam Chapter III – Criminalization and law enforcement UNCAC. Dengan demikian, ratifikasi UNCAC oleh suatu negara berdaulat tidak membatasi negara tersebut untuk mengatur perbuatan- perbuatan selain dari yang terdapat dalam Chapter III UNCAC tersebut sebagai tipikor. Saya berpendapat bahwa negara peratifikasi memiliki ruang untuk menetapkan bentuk-bentuk perbuatan yang menurut kepentingan nasional dan/atau kebutuhan hukum mereka perlu diatur sebagai tipikor dalam undang- undang tentang pemberantasan tipikor nasional negara tersebut. Bahwa hal demikian tercermin setidaknya secara implisit pada ketentuan Pasal 65 ayat (2) UNCAC, “Each State Party may adopt more strict or severe measures than those provided for by this Convention for preventing and combating corruption”. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) UNCAC, maka tidak tertutup, dan karenanya dimungkinkan bagi negara peratifikasi UNCAC 363 untuk mengatur suatu perbuatan patut ditetapkan sebagai tipikor dalam undang- undang pemberantasan korupsi negaranya. Bahwa prinsip tidak membatasi cakupan korupsi hanya pada jenis atau bentuk perbuatan tertentu yang ada pada UNCAC saja, khususnya pada perbuatan yang termuat pada Chapter III UNCAC, juga tersirat dari Pasal 17 UNCAC, “Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally, the embezzlement, misappropriation or other diversion by a public official for his or her benefit or for the benefit of another person or entity, of any property, public or private funds or securities or any other thing of value entrusted to the public official by virtue of his or her position.” Pasal 17 UNCAC menunjukkan adanya “arsiran” yang sama dengan unsur tertentu pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999. Dimasukkannya frasa “misappropriation” dan “other diversion”, selain “embezzlement” pada rumusan Pasal 17 UNCAC tersebut, dapat diartikan bahwa terdapat ruang penafsiran suatu perbuatan yang tidak secara spesifik diatur dalam UNCAC ditetapkan sebagai tipikor oleh suatu negara sesuai dengan kebutuhan hukum negara teresbut. Demikian pula, terminologi “public funds” dan “any other thing of value” dalam UNCAC dapat dipadankan dengan frasa “keuangan negara atau perekonomian negara” pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999. 8. Menimbang bahwa berkenaan dengan hal kedua pada angka 8 di atas, yakni terkait dengan persoalan jaminan dan kepastian hukum yang adil serta tidak terpenuhinya prinsip lex certa dan lex stricta pada rumusan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999, saya mendapati bahwa dalam hukum pidana Indonesia tidak semua perbuatan pidana dirumuskan sedemikian spesifik dengan menyebut secara jelas jenis/nama tertentu perbuatan tersebut. Sebagai padanan terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999, hal demikian dapat ditemukan pada sejumlah rumusan norma dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) yang juga tidak secara spesifik menyebutkan bentuk perbuatan yang diancam dengan pidana. Pasal 338 KUHP misalnya, menggunakan frasa “merampas nyawa orang lain” tanpa secara spesifik menyebutkan bagaimana perbuatan merampas nyawa orang lain tersebut harus dilakukan. Frasa yang sama juga terdapat pada Pasal 340 KUHP untuk apa yang dikategorikan sebagai ‘pembunuhan dengan rencana’. Demikian pula dengan Pasal 359 KUHP yang 364 hanya menyebutkan “karena kealpaaannya menyebabkan orang lain mati” atau Pasal 360 ayat (1) KUHP yang hanya menyebutkan “karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat”. Kedua pasal tindak pidana karena kealpaan pelakunya ini tidak secara spesifik menyebutkan perbuatan yang menyebabkan orang lain mati atau luka berat. Menurut saya, pasal pidana yang tidak merumuskan secara spesifik bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya tidak berarti menyebabkan rumusan norma di dalamnya menjadi tidak memenuhi prinsip lex certa maupun lex scripta. Hal demikian tidak serta merta menjadikan terlanggarnya hak atas jaminan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999 dikaitkan dengan prinsip lex certa dan/atau lex stricta serta jaminan dan kepastian hukum yang adil, persoalan konstitusionalitas yang perlu dijawab adalah apakah rumusan norma pada kedua pasal tersebut telah cukup memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil ketika para penegak hukum, termasuk para hakim yang berwenang mengadili, untuk tidak perlu membuktikan dan mempertimbangkan ada-tidaknya unsur delik (delict elementen) “kehendak atau niat jahat” (mens rea) dalam kasus tipikor. Tegasnya, persoalan konstitusionalitas yang ada tidak terletak pada apakah bentuk perbuatan tertentu yang ditetapkan sebagai tipikor seharusnya dirumuskan secara spesifik dan jelas terkait dengan substansi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999 tersebut. Dalam hal ini, dalil para Pemohon menitikberatkan bukan pada konteks persoalan konstitusionalitas terkait dengan mens rea yang tidak dibuktikan ketika Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU 31/1999 dikenakan terhadap seorang tersangka/terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, saya sepakat dengan Mahkamah untuk menolak permohonan para Pemohon. Namun demikian, hal-hal berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas pada kedua pasal tersebut atas dasar alasan lain selain dari yang didalilkan oleh para Pemohon, saya sampaikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 161/PUU- XXII/2024. *** 365 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai anggota pada hari Senin, tanggal satu, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal, tujuh belas bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.13 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi RI. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arsul Sani ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah 366 ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari