142/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 142/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Jonatan Ferdy, S.H. Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Pesing Garden RT 001 RW 008, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Oktober 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 139/PUU/PAN.MK/AP3/10/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 2 November 2023 dengan Nomor 142/PUU-XXI/2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan ketiga menyatakan: 2 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) perubahan keempat UUD NRI 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UUD NRI 1945 untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Kemudian oleh UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD tahun 1945”. 4. Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. 5. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan 3 Peraturan Perundang-Undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari pada UU. Oleh karena itu, setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam UU yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian UU, baik pengujian formil maupun pengujian materiil; 6. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu UU bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah konstitusi; 7. Bahwa permohonan Pemohon Pengujian Undang-Undang Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945. 8. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4 3. Kemudian, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) peraturan mahkamah konstitusi nomor 2 Tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang- undang. Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau d. setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; e. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan f. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (KTP Bukti P-1) yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensial) akan terlanggar dengan keberadaan Pasal dalam perkara a quo; 5. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan Pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: 5 Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” (bukti P- 2 salinan Undang-Undang Dasar 1945) 6. Bahwa Pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian yang mungkin akan timbul dikemudian hari atau disebut dengan kerugian konstitusional potensional sesuai yang dijamin berdasarkan Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilihan Umum tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).” [bukti P-3: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)] Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dan memiliki 2 abang kandung laki- laki. Abang kandung pertama bernama Kokoh Josua (karyawan swasta) dan abang kandung kedua bernama Erwin Fernando (Seorang pengusaha) dan orang tua bernama Hober Nababan (Seorang PNS) (bukti P-4: Kartu Keluarga). Kerugian konstitusional terletak kepada Pemohon yang adalah anggota SAPMA UKI bagian advokasi dan orasi ilmiah yang kerap kali memberikan orasi ilmiah pada saat berlangsungnya demokrasi pada setiap kegiatan kampus di tahun-tahun yang lalu sekarang memiliki trauma akibat, adanya video yang pernah direkam oleh rekan saya sewaktu Pemilihan Umum karena menyampaikan untuk golput jika aspirasi masyarakat tidak 6 pernah dipenuhi oleh calon presiden maupun calon wakil presiden dimasa lalu akibatnya baik abang dan orang tua Pemohon memilih untuk golput (tidak memilih siapa pun) dan pernah kompak untuk menyarankan orang lain untuk golput semenjak kejadian itu Pemohon dan keluarga tidak mau lagi mendeklarasikan ataupun menyarankan orang lain supaya golput karena adanya pasal tersebut. pada saat sekarang ini hampir setiap calon capres maupun cawapres pernah terindikasi melakukan politik identitas yang belum lagi ayah selaku orang tua dari Pemohon yang adalah seorang PNS yang tidak mau masuk dalam ranah politik karena adanya asas netralitas pada (UU ASN) yang membuat Pemohon memilih golput. Sistem pemilihan umum merupakan kebijakan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk menjalankan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realita yang sebenarnya terjadi pada sistem golput telah menyebabkan banyaknya masyarakat mengalami kerugian konstitusional Seperti kasus yang terjadi pada kamis 3 Juni 1971 mengutip berita https://aclc.kpk.go.id./aksi.informasi/Eksplorasi/20230809-apa-itu-golput- dan-pengaruhnya-terhadap-politik-berintegritas berjudul “Apa Itu Golput dan Pengaruhnya terhadap Politik Berintegritas” Pengakuan Arief Budiman selaku tukang kritik politik profesional (2020) “istilah golput mulai dikenal semenjak menjelang Pemilihan Umum 1971. Seperti kasus yang terjadi kamis 3 Juni 1971 mengutip berita, oleh sekelompok mahasiswa, pemuda dan pelajar meriung di balai budaya Jakarta. Mereka mendeklarasikan dan mengajak berdirinya golput “Golongan Putih” sebagai gerakan moral. Di antara tokoh-tokoh yang menjadi motor gerakan itu, kelompok ini merasa aspirasi politik mereka tidak terwakili oleh wadah politik formal waktu itu dengan demikian mendeklarasikan atau mengajak warga negara yang telah masuk sebagai pemilih atau untuk tidak memilih atau ikut dalam Pemilihan Umum merupakan hak suara mereka dalam Pemilihan Umum yang telah dijamin Undang-Undang. 7 III. ALASAN PERMOHONAN Dalil dalil alasan permohonan pemohon dibawah ini memberikan penjelasan adanya hubungan antara kerugian konstitusional potensional dimasa akan datang dengan diberlakukannya Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi sendiri dalam beberapa putusannya terdapat bersifat Positive Legislator Contoh Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Positive Legislator a) Bahwa Mahkamah konstitusi sendiri beberapa putusannya bila ditelusuri lebih dalam terdapat bersifat Positive Legislator, Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Positive Legislator sebagai berikut: • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 Yang semulanya: Pasal 28 berbunyi, “Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih.” Pasal 111 ayat (1) berbunyi, “Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan” Sehingga amar putusannya Menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut: 1. Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri; 8 2. Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya; 3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP- nya; 4. Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; 5. Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Yang semula para Pemohon meminta: Pasal 1 angka 1, Pasal 37 ayat (1) huruf f, Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat 2 huruf a dan huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), BAB VII yang terdiri atas Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77, serta Pasal 80, Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 84 UU Perkoperasian [Paragraf 3.24] meskipun Permohonan para Pemohon hanya mengenai Pasal tertentu, namun oleh karena Pasal tersebut mengandung materi muatan norma substansial yang menjadi jantung UU 17/2012, sehingga jikapun hanya pasal-pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan menjadi pasal-pasal yang lain dalam UU 17/2012 tidak dapat berfungsi lagi. Oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dinyatakan berasalan menurut hukum untuk seluruh materi muatan UU 17/2012. • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 Yang semula: 9 Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 menyatakan: 1) Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat: 2) amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); 3) perintah kepada pembuat undang-undang; dan 4) rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. [Paragraf 3.13] Adanya Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 tersebut berakibat terhalangnya Mahkamah untuk (i) menguji konstitusionalitas norma; (ii) mengisi kekosongan hukum sebagai akibat putusan Mahkamah yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, proses pembentukan Undang-Undang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak dapat segera mengisi kekosongan hukum tersebut; (iii) melaksanakan kewajiban hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; • Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 Yang semula Pasal 18 ayat 2 huruf a “terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial”; huruf b “berbentuk lembaga berbadan hukum; Amar putusan “terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum, harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang” 10 2. Bahwa Martitah dalam bukunya Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature? (Jakarta, 2013) menyatakan terdapat beberapa pertimbangan bagi Hakim MK dalam mengeluarkan putusan yang bersifat positive legislator antara lain: • Faktor keadilan dan kemanfaatan masyarakat; • Situasi yang mendesak; • Mengisi rechtvacuum untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat. 3. Bahwa Pada putusan yang mengandung open legal policy tersebut di atas, MK sering terjebak pada pemaknaan negative legislature maupun positive legislature, bahkan dalam tubuh MK sendiri terlihat tidak jelas dalam meletakkan pondasi keberpihakan apakah pada judicial activism atau judicial restraints; 4. Bahwa dilematisnya kandungan putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan kebingungan di Masyarakat sendiri, Pemohon sendiri melakukan penelusuran dan pembedahan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan-permohonan sebelumnya dengan dasar Permohonan yang diajukan merupakan kewenangan pembentuk undang-undang seperti contoh: Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 terkait pengujian Pasal 284 KUHP yang menolak perluasan makna zina yang selama ini hanya menjerat pelaku perzinahan laki-laki beristri dan perempuan bersuami, padahal perzinahan di luar itu (misalnya di kalangan remaja) faktanya telah merusak sistem tatanan sosial dan keluarga. Dalam permohonan tersebut, pemohon meminta MK memperjelas rumusan delik kesusilaan yang diatur dalam Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam putusannya, lima hakim konstitusi berpendapat bahwa substansi permohonan dimaksud sudah menyangkut perumusan delik atau tindak pidana baru yang mengubah secara mendasar baik subjek yang dapat dipidana, perbuatan yang dapat dipidana, sifat melawan hukum perbuatan tersebut, maupun sanksi/ancaman 11 pidananya. “Sehingga hal itu sesungguhnya telah memasuki wilayah ‘criminal policy’. Dalam Putusan tersebut MK memiliki argumentasi bahwa kewenangan perluasan pidana adalah kewenangan pembentuk undang-undang, yang intinya menyerahkan pengaturan pidana kepada pembentuk undang- undang (open legal policy) Sedangkan dari putusan MK mengandung Positive Legislator atau Open Legal Policy sebagaimana diuraikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 diatas, Mahkamah Konstitusi memiliki alasan menambah norma baru dengan pertimbangan: a. mengisi kekosongan hukum sebagai akibat putusan Mahkamah yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, proses pembentukan Undang-Undang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak dapat segera mengisi kekosongan hukum tersebut; b. melaksanakan kewajiban hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 5. Bahwa sikap mendeklarasikan atau mengajak warga masyarakat golput kerap kali disalahgunakan oleh aparat penegak hukum seperti anggota Polri dan kerap kali mengambil keuntungan sendiri yang tidak berlandasan dengan sistem demokrasi dan negara hukum. Hal ini pernah terjadi dan kasus ini masih hangat hangatnya seorang Pengacara publik di LBH Jakarta, Arif Maulana, Pemohon mengutip dari laman berita www.bbc.com yang berjudul “Golput Adalah Hak” berikut penyampaiannya: “Golput adalah salah satu bentuk ekpresi politik dan merupakan hak warga negara. Opsi untuk tidak memilih adalah pilihan dan ini adalah bagian dari ekpresi kedaulatan rakyat. Hari ini, rakyat melihat tidak hanya pimpinan politiknya yang tidak beres, tapi juga sistem politik yang harusnya menjamin prinsip-prinsip demokrasi, menjamin persamaan di muka hukum, persamaan ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat, bagi rakyat, itu tidak ada," 12 Sikap golput, ujarnya. dilindungi oleh Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), UUD 1945, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM). 6. Bahwa sikap mendeklarasikan atau mengajak warga negara golput bisa dipidana sudah tidak relevan dan menimbulkan kerugian domino effect ke Masyarakat: a. permasalahannya banyak warga negara atau masyarakat yang secara terang terangan mendeklarasikan maupun kerap kali mengajak orang lain baik di media sosial maupun di muka umum untuk golput dan tidak memilih siapa pun pada Pemilihan Umum yang akan datang. b. Sering terjadi pengambilan keuntungan sepihak oleh aparat penegak hukum sebagai bentuk yang dimanfaatkan oleh oknum anggota polisi untuk dapat menuntut dan menjatuhi hukum kepada warga masyarakat. 7. Bahwa dengan dilarangnya mendeklarasikan atau mengajak warga masyarakat golput pada saat pemungutan suara sudah kurang relevan lagi. Sebab, hal ini justru merusak citra domokrasi negara hukum yang selama ini telah dibangun. Di samping itu di lihat dari sisi masyarakat justru mematikan sikap demokrasi dan penyampaian informasi bebas di muka umum. Dari sisi penegakan hukum sikap mendeklarasikan atau mengajak warga masyarakat golput pada saat pemungutan suara dapat dipidana menimbulkan kebingungan pada aparat penegak hukum anggota Polri mendorong anggota Polri sebagai penegak hukum berbuat menyimpang dengan mensiasati aturan. Sedang dari perspektif kualitas penegakan hukum negara berlandaskan demokrasi lambat pencapaiannya. 8. Bahwa dengan hadirnya atau dipertahankannya Pasal pelarangan terhadap mendeklarasikan ataupun mengajak warga negara untuk golput pada saat pemungutan suara akan berkelanjutan dan menumbuhkan lahan basah praktik gelap mata atau perbuatan curang lain oleh segelintir orang maupun oknum penegak hukum, sehingga ini dapat pula menimbulkan traumatik kepada warga masyarakat yang semakin tinggi dan melarang warga masyarakat menyampaikan inspirasi bebasnya penyampaian pendapat dan yang akan membuat masyarakat takut menyampaikan inspirasinya di muka 13 umum. Hal ini didukung dengan pernyataan Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Hadar N. Gumay Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Hadar N. Gumay menyampaikan bahwa Golput bukan hanya disebabkan keengganan untuk memilih, namun juga bisa terjadi karena berbagai halangan, misalnya disabilitas. Untuk itu, perlu dibangun kesadaran, misalnya, untuk memberikan akses yang layak bagi pemilih disabilitas. Sebab mereka pun adalah warga negara yang memiliki hak politik untuk memilih, yang dijamin oleh konstitusi. 9. Bahwa dengan dilarangnya mendeklarasikan ataupun mengajak warga masyarakat untuk golput pada saat pemungutan suara akan terus membuat masyarakat semakin takut dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum. Selain itu Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang memilih golput atau tidak bisa mencoblos, antara lain: Apatis Terhadap Politik Mengingat banyaknya Masyarakat yang bersikap apatis terhadap politik menjadi salah satu penyebab tingginya angka golput. Masyarakat dengan tipe seperti ini tidak lagi peduli dengan urusan politik, bahkan tidak juga mencari tahu apa itu golput dan risiko jika memilih untuk golput pada setiap Pemilihan Umum. Ketidakpedulian serta ketidakpercayaan masyarakat tersebut muncul karena mereka merasakan bahwa tidak ada dampak positif yang terjadi padanya setelah pemilihan. Sementara, berita korupsi yang dilakukan oleh para pemimpin serta wakil rakyat semakin meningkatkan apatis masyarakat terhadap para pejabat. Padahal, golput tidak akan menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Justru dengan menggunakan hak pilih saat Pemilihan Umum, maka masyarakat bisa memilih pemimpin berintegritas dan antikorupsi sehingga pemerintahan dapat dijalankan secara bersih, antikorupsi, adil, dan merata. Masyarakat harus bisa menciptakan pemerintahan yang berintegritas dengan berani menolak politik uang menjelang Pemilihan Umum. Bersikap jujur pada diri sendiri dan dengan berani menolak politik uang dalam bentuk apapun akan menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan peduli pada rakyatnya. 14 Tidak Tahu Adanya Pemilihan Umum Dalam Pemberitaan Pemilihan Umum di media massa atau media sosial, ternyata tidak membuat semua orang mengetahui tanggal pasti diadakannya Pemilihan Umum. Pada Pemilihan Umum 2019 yang lalu, hasil survei LSI yang diadakan sebulan sebelum hari pencoblosan menunjukkan mayoritas tidak mengetahui tanggal pasti diadakannya Pemilihan Umum. Dari 1.200 responden, 29,5 persen menyatakan tidak tahu bahwa April akan diadakan Pemilihan Umum, sedangkan 24,2 persen yang bisa menjawab bulannya, tidak dapat menjawab tanggal pasti diadakannya Pemilihan Umum. Di masa penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPK turut berperan serta dalam menyosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas agar dapat memilih calon pemimpin yang berintegritas. Contohnya dengan menolak serangan fajar dan tidak memilih pemimpin maupun partai politik yang memberikannya. Tidak Terfasilitasi Banyaknya Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya untuk memberikan suara di hari Pemilihan Umum. Sayangnya, keterbatasan yang dimiliki seringkali menghambat mereka dalam mencoblos. Misalnya tidak ada bantuan untuk pergi menuju ke lokasi TPS dan tidak tersedianya surat suara khusus bagi disabilitas. 10. Bahwa Seharusnya penyampaian berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan seharusnya dilindungi sesuai dengan amanah Undang-Undang. Mendeklarasikan ataupun mengajak orang lain golput pada saat pemungutan suara adalah hak setiap warga negara dan bukan kewajiban yang harus dilindungi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal yang penting untuk dijadikan dasar pertimbangan mendasar adalah bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pikirannya oleh karena dijamin oleh Undang-Undang dan tidak dapat di tuntut selama menjalankan demokrasi dengan cara yang baik dan tidak merusak fasilitas negara oleh karena itu setiap demokrasi harus tetap dilakukannya pengawasan, pendampingan serta perlindungan terhadap setiap warga negara. 15 11. Kelemahan pasal mendeklarasikan ataupun mengajak orang lain untuk golput dapat dipidana ini banyak sekali yaitu, tidak semua aparat penegak hukum mengerti unsur dari pasal ini dan kadang rancu hingga membuat penegak hukum bingung ingin menegakkan yang mana, selanjutnya banyak sekali warga negara atau masyarakat yang dapat dijatuhi hukuman atau pidana karena diberlakukannya pasal yang mengikat baik dalam media sosial ataupun di muka umum dapat terdampak dan menimbulkan adanya disobedience. Keberlakuan dibuatnya pasal dapatnya dipidana orang yang mengajak orang lain golput yang dikeluarkan pemerintah terkesan tergesa-gesa tanpa mengkaji dampak lain dari penerapan penegakan hukum. Kebebasan penyampaian pikiran oleh masyarakat sudah tepat diterapkan karena penyampaian pikiran ataupun pendapat dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang sepanjang tidak merugikan hak atau melanggar hak orang lain. Di berlakukannya pasal ini tidak hanya berbicara mengenai hak asasi manusia saja, tetapi bagaimana penerapan hukum tersebut dilakukan dengan konsisten sebagaimana yang diterapkan di Amerika. Maka dari itu pemerintah harusnya lebih fokus untuk memperbaiki fasilitas pemungutan suara saja. Diberlakukannya pasal ini bagus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, tapi ironi bila sebuah diberlakukannya pasal yang bagus ini akan berakhir sia-sia. Terakhir, dalam pengambilan kebijakan, pemerintah harus melibatkan pihak lain untuk melakukan monitoring dan evaluasi agar penerapan hukum ini berjalan dengan baik dan memiliki progres setiap dekadenya. Pemerintah juga harus memetakan keadaan geografis, kependudukan dan perekonomian dengan melibatkan stakeholder agar penerapan hukum ini ini saling berkesinambungan. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 16 Menyatakan Undang-Undang Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilihan Umum tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).” 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara R epublik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama Jonatan Ferdy; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 17 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017), terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut perihal kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Mahkamah telah menerima permohonan Pemohon bertanggal 27 Oktober 2023 perihal permohonan pengujian norma Pasal 515 UU 7/2017 terhadap UUD 1945 pada tanggal 27 Oktober 2023 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah; 2. Permohonan Pemohon a quo telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 pukul 14.30 WIB [vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 9 November 2023]; 18 3. Dalam Pemeriksaan Pendahuluan dimaksud, Majelis Panel memberikan nasihat kepada Pemohon perihal permohonan Pemohon. Dalam persidangan tersebut, Majelis Panel Mahkamah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan Pemohon yang akan diperiksa pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan Pemohon; 4. Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Pemeriksaan Perbaikan Permohonan Pemohon pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, pukul 8.30 WIB. Namun, Pemohon tidak hadir dalam persidangan dimaksud karena alasan sakit dengan mengirimkan pesan melalui pesan singkat (WhatsApp) yang diterima oleh Juru Panggil Mahkamah dan Surat Rekomendasi Istirahat bertanggal 23 November 2023. Selain itu Pemohon juga tidak menyampaikan Perbaikan Permohonan Pemohon. Berdasarkan hal-hal di atas, oleh karena Pemohon tidak mengajukan perbaikan permohonan, dengan merujuk ketentuan Pasal 46 ayat (4) PMK 2/2021 maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan awal, yaitu permohonan Pemohon bertanggal 27 Oktober 2023 perihal Permohonan Pengujian norma Pasal 515 UU 7/2017 terhadap UUD 1945 sebagaimana telah diregistrasi oleh Mahkamah dengan Registrasi Nomor 142/PUU-XXI/2023. [3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan awal Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa Pemohon dalam uraian kedudukan hukumnya menjelaskan memiliki kerugian hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” (Bukti P-2 salinan UUD 1945). Selain itu, Pemohon juga menjelaskan Alasan Permohonan Pemohon dengan judul “Dalil-dalil alasan permohonan Pemohon di bawah ini memberikan penjelasan adanya hubungan antara kerugian konstitusional potensional di masa akan datang dengan diberlakukannya Pasal 515 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945”. 19 Setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil permohonan Pemohon berikut alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, menurut Mahkamah Bukti P- 2 yang diajukan oleh Pemohon, berupa Salinan UUD 1945 adalah UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan. Sehingga, pasal yang digunakan oleh Pemohon untuk menjelaskan adanya anggapan kerugian hak konstitusional sekaligus juga dijadikan sebagai dasar pengujian norma Pasal 515 UU 7/2017, yaitu Pasal 28F UUD 1945 tidak ditemukan dalam Salinan UUD 1945 yang digunakan sebagai bukti Pemohon. Terhadap dalil dan bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon dimaksud tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang benar. Bahwa selain itu, Pemohon dalam menjelaskan atau menguraikan antara alasan permohonan (posita) tidak sinkron dengan petitum yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Mahkamah sebagaimana dinyatakan pada Petitum permohonan angka 1. Dalam menguraikan alasan permohonannya, Pemohon menjelaskan menguji norma Pasal 515 UU 7/2017 yang menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilihan umum tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)” terhadap UUD 1945 secara bersyarat. Namun, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Petitum permohonan Pemohon pada angka 1, tidak ditemukan adanya perubahan atau perbedaan rumusan norma dimaksud sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu “Menyatakan norma Pasal 515 UU 7/2017 bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilihan umum tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”. Pemaknaan norma Pasal 515 UU 7/2017 yang dimohonkan Pemohon ini sama dengan rumusan norma aslinya. Dengan 20 demikian menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak dapat dipahami adanya ketersambungan antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan apa yang dimohonkan (petitum) oleh Pemohon, sehingga menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). Oleh karena itu, berkenaan dengan kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Permohonan Pemohon kabur; [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 21 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 15.30 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Wahiduddin Adams ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah 22 PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto