141/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 141/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Almizan Ulfa, S.E., MS Pekerjaan : Pensiunan ASN Kementerian Keuangan Alamat : Bojong Gede Indah B/12 RT 001 RW 018, Kelurahan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Dr. Wazri Abdullah Afifi Pekerjaan : Dosen Alamat : Taman Buaran Indah Blok V Nomor 431, RT 007 RW 014, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Ahmad Suardi, S.H., M.H. Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Pinus Elok III RT 006 RW 009, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon III; 4. Nama : Thomas Rizki Ali, S.IP., M.IP. Pekerjaan : Magang di Partai Masyumi dan LSM Jakarta 2 Alamat : Kampung Kramat RT 002 RW 015, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon IV; 5. Nama : Randiek Akbar Ulfa Pekerjaan : Mahasiswa ISI Yogyakarta Alamat : Bojong Gede Indah B/12 RT 001 RW 018, Kelurahan Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon V; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai ------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 Agustus 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Agustus 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 144/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 141/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 12 Agustus 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 2 September 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 telah diatur di dalam ketentuan: a) Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 3 peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; b) Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; c) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; d) Pasal 29 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; e) Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui UU RI Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi: “Dalam hal Undang- Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 4 f) Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, selengkapnya menyatakan: i. Ayat (1) :Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. ii. Ayat (2) :Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian Formil dan/atau Pengujian Materiil. iii. Ayat (5) :Pengujian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, diberi wewenang oleh UUD NRI 1945 dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku sebagai Pelindung Konstitusi (the guardian of constitution). Oleh karena itu MKRI memiliki kewajiban memberikan Penafsiran (the sole interpreter of constitution) terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang yang dianggap merugikan Hak Konstitusional Pemohon sehingga tercapai keadilan bagi Pemohon, dan memberikan penjelasan bahwa semua produk hukum di bawah UUD NRI 1945 sejalan dengan Nilai-Nilai Konstitusi, dan juga memberi penafsiran yang jelas terhadap pasal demi pasal dalam Undang-Undang di bawah UUD NRI 1945, sehingga pasal-pasal di bawah UUD NRI 1945 tersebut memiliki kepastian hukum dan menjadi terang, sehingga tidak multitafsir dan ditafsirkan secara semena-mena oleh penyelenggara negara, dalam hal ini oleh Pembuat Undang-Undang; 3. Bahwa dalam hal ini, Para Pemohon baik bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri memohon agar Mahkamah melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), Pasal 402 ayat (2), dan Pasal 405 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, masing-masing sebagai berikut. Bukti [P-6] a) Pasal 393 ayat (2) selengkapnya berbunyi “PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana 5 dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan.” b) Pasal 397 ayat (1) selengkapnya berbunyi “PPLN melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya serta melakukan penghitungan perolehan suara yang diterima melalui pos dengan disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu yang hadir dan Panwaslu LN.” c) Pasal 398 ayat (2) selengkapnya berbunyi “KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten/Kota.” d) Pasal 402 ayat (2) berbunyi selengkapnya “KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu” dan e) Pasal 405 ayat (2) selengkapnya berbunyi “KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu, dalam rapat yang dihadiri, saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu.” 4. Bahwa Para Pemohon baik bersama maupun secara sendiri-sendiri dengan ini menyatakan bahwa: (i) Pasal 393 ayat (2); (ii) Pasal 397 ayat (1); (iii) Pasal 398 ayat (2), dan (iv) Pasal 402 ayat (1) UU a quo bertentangan, dan, Pasal 405 ayat (2) UU a quo bertentangan secara bersyarat, terhadap UUD NRI 1945, berdasarkan posita batu uji: (i) Alinea Keempat Pembukaan; (ii) Pasal 22E ayat (1); (iii) Pasal 23 ayat (1); (iv) Pasal 27 ayat (3), dan (v) Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI 1945, masing-masing adalah sebagai berikut: a) Alinea Keempat Pembukaan, antara lain berbunyi: “..........Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,.....dengan berdasarkan kepada ..........serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” 6 b) Pasal 22E ayat (1), selengkapnya berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” c) Pasal 23 ayat (1), selengkapnya berbunyi “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” d) Pasal 27 ayat (3) selengkapnya berbunyi “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” e) Pasal 28 D ayat (3) selengkapnya berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” 5. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, MKRI berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON II.2 Dasar Hukum (Legal Perpectives) 6. Bahwa kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang – undang terhadap UUD NRI 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU RI No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang”, yaitu: i. Perorangan warga negara Indonesia; ii. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; iii. Badan hukum publik atau privat; atau iv. Lembaga negara. 7 7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU RI No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Juncto. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02/PMK/2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang mengatakan Pemohon pengujian undang-undang adalah “Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu.” Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang a quo, disebutkan yang dimaksud dengan hak konstitusional” adalah “hak-hak yang diatur dalam UUD Tahun 1945”; a) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-undang, yakni pertama, yang memiliki kualifikasi sebagai Para Pemohon atau legal standing dalam perkara pengujian Undang-undang. Kedua, adanya kerugian konstitusional Para Pemohon oleh berlakunya suatu Undang-undang; b) Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) Para Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 381 ayat (1), Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), Pasal 402 ayat (2), Pasal 405 ayat (2), dan Pasal 412 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut : i. Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon I, II, III, IV, dan V berkualifikasi sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI), Bukti KTP [P-1], [P-2], [P- 3], [P-4], dan [P-5], mempunyai hak memilih dan dipilih baik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun dalam Pemilu. Hak memilih para Pemohon a quo dibuktikan dengan bukti DPT [P-5A]. ii. Kedua, Kerugian Konstitusional Para Pemohon. i. Bahwa parameter kerugian konstitusional berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konsitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 Jo. Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 dan diatur pula dalam PMK 2 Tahun 2021 memberikan batasan tentang kualifikasi pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang sebagai berikut: 8 ii. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; iii. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap (oleh Pemohon) telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; iv. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; v. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional (causa verband) dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengajuan untuk diuji; vi. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. II.2 Hak dan Kerugian Konstitusional Bersama Para Pemohon II.2.1.A Hak Konstitusional Para Pemohon A Quo Yang Dijamin dalam Alinea Keempat Pembukaan, Pasal 22E ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945 25.A Bahwa para Pemohon a quo mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu hak untuk memperoleh perlindungan, kesejahteraan, dan kecerdasan dari negara, hak untuk hadirnya, terlaksananya Pemilu secara jujur, hak untuk menerima manfaat, secara langsung atau tidak langsung, dari setiap rupiah belanja negara/pemerintah, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam pemerintahan, hak untuk memajukan diri, mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum berdasarkan prinsip prinsip negara hukum yang mendasarkan pada keadilan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Alinea Keempat Pembukaan, Pasal 22E ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: 9 Alinea Keempat Pembukaan: “..........Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,.....dengan berdasarkan kepada ..........serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Pasal 22E ayat (1): “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Pasal 23 ayat (1): “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pasal 27 ayat (3): “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” Pasal 28 D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28 D ayat (3): “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” II.2.1.B Kerugian Konstitusional para Pemohon A quo atas Pemberlakuan Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), Pasal 402 ayat (2), dan Pasal 405 ayat (2), Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 25.B Bahwa pemberlakuan Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), Pasal 402 ayat (2), dan Pasal 405 ayat (2), Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masing-masing selengkapnya berbunyi: Pasal 393 ayat (2) “PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan.” Pasal 397 ayat (1) “PPLN melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya serta melakukan penghitungan perolehan suara 10 yang diterima melalui pos dengan disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu yang hadir dan Panwaslu LN.” Pasal 398 ayat (2) “KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten/Kota.” Pasal 402 ayat (2) “KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu.”; Pasal 405 ayat (2) “KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu, dalam rapat yang dihadiri, saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu.” merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon a quo yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut di atas, sebagai berikut” a) Hak Konstitusional para Pemohon a quo yang diberikan Alinea Keempat Pembukaan “..........Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,.....dengan berdasarkan kepada ..........serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dirugikan oleh berlakunya Pasal-Pasal a quo karena sebagai Pemilih, para Pemohon a quo akan mengerahkan berbagai sumber-sumber langkah yang mereka miliki untuk berhasil memilih calon-calon pejabat negara (presiden/wakil presiden, anggota DPR/DPD, gubernur/wakil gubernur, wali kota/wakil wali kota, bupati/wakil bupati, dan anggota DPRD) yang memiliki kapasitas dan integritas yang diperlukan untuk memenuhi amanah Alinea Keempat Pembukaan termaksud, namun pengorbanan para Pemohon a quo tersebut berpotensi sia-sia, mubazir, karena Pasal- Pasal a quo menggiring, berlakunya kegiatan rekapitulasi manual berjenjang tidak cerdas, kamuflase dan mubazir, terjadinya fraud, kecurangan Pemilu yang berpola Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), sedemikian rupa sehingga potensi sebagian, atau, bahkan sebagian besar, calon-calon pejabat negara yang curang dan tidak 11 memiliki kapasitas dan integritas yang diperlukan menjadi jauh lebih besar untuk terpilih, mengalahkan calon-calon para Pemohon a quo. Kerugian konstitusional para Pemohon a quo berpotensi tidak akan atau tidak lagi terjadi jika Pasal-Pasal a quo dinyatakan tidak konsisten dengan UUD1945 dan tidak memiliki hukum yang mengikat. b) Hak Konstitusional para Pemohon a quo yang diberikan Pasal 22E ayat (1), selengkapnya berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Dirugikan oleh berlakunya Pasal-Pasal a quo karena sebagai Pemilih, para Pemohon a quo akan mengerahkan berbagai sumber-sumber langkah yang mereka miliki untuk berhasil memilih calon-calon pejabat negara (presiden/wakil presiden, anggota DPR/DPD, gubernur/wakil gubernur, wali kota/wakil wali kota, dan anggota DPRD) yang memiliki kapasitas dan integritas yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, stabil, dan akuntabel yang didukung oleh kehendak rakyat, sehingga tercipta perwujudan negara demokrasi, namun pengorbanan para Pemohon a quo tersebut berpotensi sia-sia, mubazir, karena Pasal-Pasal a quo menggiring, berlakunya kegiatan rekapitulasi manual berjenjang tidak cerdas, kamuflase dan mubazir, terjadinya fraud, kecurangan Pemilu yang berpola Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), sedemikian rupa sehingga potensi sebagian, atau, bahkan sebagian besar calon-calon pejabat negara yang curang dan tidak memiliki kapasitas dan integritas yang diperlukan menjadi jauh lebih besar untuk terpilih, mengalahkan calon-calon pilihan para Pemohon a quo. Kerugian konstitusional para Pemohon a quo berpotensi tidak akan atau tidak lagi terjadi jika Pasal-Pasal a quo dinyatakan tidak konsisten dengan UUD1945 dan tidak memiliki hukum yang mengikat. c) Hak Konstitusional para Pemohon a quo yang diberikan Pasal 23 ayat (1), selengkapnya berbunyi “Anggaran pendapatan dan belanja 12 negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dirugikan oleh berlakunya Pasal-Pasal a quo karena sebagai Pemilih, para Pemohon a quo akan mengerahkan berbagai sumber-sumber langkah yang mereka miliki untuk berhasil memilih calon-calon pejabat negara (presiden/wakil presiden, anggota DPR/DPD, gubernur/wakil gubernur, wali kota/wakil wali kota, bupati/wakil bupati, dan anggota DPRD) yang memiliki kapasitas dan integritas yang diperlukan untuk mengelola keuangan negara/daerah secara terbuka dan bertanggung jawab sedemikian rupa sehingga setiap rupiah uang negara/daerah yang dibelanjakan benar-benar untuk kepentingan rakyat banyak termasuk para Pemohon a quo, namun pengorbanan para Pemohon a quo tersebut berpotensi sia-sia, mubazir, karena Pasal-Pasal a quo menggiring, berlakunya kegiatan rekapitulasi manual berjenjang tidak cerdas, kamuflase dan mubazir, terjadinya pemborosan keuangan negara/daerah, terjadinya fraud, kecurangan Pemilu yang berpola Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), sedemikian rupa sehingga potensi calon-calon pejabat negara termaksud yang curang dan tidak memiliki kapasitas dan integritas yang diperlukan menjadi jauh lebih besar untuk terpilih, mengalahkan calon-calon pilihan para Pemohon a quo. Kerugian konstitusional para Pemohon a quo berpotensi tidak akan atau tidak lagi terjadi jika Pasal-Pasal a quo dinyatakan tidak konsisten dengan UUD1945 dan tidak memiliki hukum yang mengikat. d) Hak Konstitusional para Pemohon a quo yang diberikan Pasal 27 ayat (3) selengkapnya berbunyi “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” dirugikan oleh berlakunya Pasal-Pasal a quo karena sebagai Pemilih, para Pemohon a quo akan mengerahkan berbagai sumber-sumber langkah yang mereka miliki untuk berhasil memilih calon-calon pejabat negara (presiden/wakil presiden, anggota DPR/DPD, 13 gubernur/wakil gubernur, wali kota/wakil wali kota, bupati/wakil bupati, dan anggota DPRD) yang memiliki kapasitas dan integritas yang diperlukan untuk memenuhi hak warga negara termaksud, namun pengorbanan para Pemohon a quo tersebut berpotensi sia- sia, mubazir, karena Pasal-Pasal a quo menggiring, berlakunya kegiatan rekapitulasi manual berjenjang tidak cerdas, kamuflase dan mubazir, terjadinya fraud, kecurangan Pemilu yang berpola Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), sedemikian rupa sehingga potensi sebagian, atau bahkan sebagian besar calon-calon pejabat negara yang curang dan tidak memiliki kapasitas dan integritas yang diperlukan menjadi jauh lebih besar untuk terpilih, mengalahkan calon-calon pilihan para Pemohon a quo. Kerugian konstitusional para Pemohon a quo berpotensi tidak akan atau tidak lagi terjadi jika Pasal-Pasal a quo dinyatakan tidak konsisten dengan UUD1945 dan tidak memiliki hukum yang mengikat. e) Hak Konstitusional para Pemohon a quo yang diberikan Pasal 28 D ayat (3) selengkapnya berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” dirugikan oleh berlakunya Pasal-Pasal a quo karena sebagai Pemilih, para Pemohon a quo akan mengerahkan berbagai sumber-sumber langkah yang mereka miliki untuk berhasil memilih calon-calon pejabat negara (presiden/wakil presiden, anggota DPR/DPD, gubernur/wakil gubernur, wali kota/wakil walikota, bupati/wakil bupati, dan anggota DPRD) yang memiliki kapasitas dan integritas yang diperlukan untuk memenuhi amanah Pasal 28 D ayat (3) tersebut, namun pengorbanan para Pemohon a quo tersebut berpotensi sia-sia, mubazir, karena Pasal-Pasal a quo menggiring, berlakunya kegiatan rekapitulasi manual berjenjang tidak cerdas, kamuflase dan mubazir, terjadinya fraud, kecurangan Pemilu yang berpola Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), sedemikian rupa sehingga potensi calon-calon pejabat negara termaksud yang curang dan tidak memiliki kapasitas dan integritas yang diperlukan menjadi jauh lebih besar untuk terpilih, 14 mengalahkan calon-calon pilihan para Pemohon a quo. Kerugian konstitusional para Pemohon a quo berpotensi tidak akan atau tidak lagi terjadi jika Pasal-Pasal a quo dinyatakan tidak konsisten dengan UUD1945 dan tidak memiliki hukum yang mengikat. II.2.2.A Hak dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon A Quo yang dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 25.C. Bahwa para Pemohon a quo mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu hak untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum berdasarkan prinsip prinsip negara hukum yang mendasarkan pada keadilan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” dirugikan oleh berlakunya Pasal 381 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, selengkapnya berbunyi “KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN wajib melaksanakan penghitungan suara Peserta Pemilu secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.” karena sebagai Pemilih, para Pemohon a quo akan mengerahkan berbagai sumber-sumber langkah yang mereka miliki untuk berhasil memilih calon-calon pejabat negara (presiden/wakil presiden, anggota DPR/DPD, gubernur/wakil gubernur, wali kota/wakil wali kota, bupati/wakil bupati, dan anggota DPRD) yang memiliki kapasitas dan integritas yang diperlukan untuk memenuhi amanah Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, antara lain berbunyi “..........Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,...... mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” namun pengorbanan para Pemohon a quo tersebut berpotensi sia-sia, mubazir, karena Pasal 381 ayat (1) UU a quo, bersifat multi tafsir dan tidak memiliki kepastian hukum, tidak konsisten dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, menggiring, berlakunya kegiatan rekapitulasi manual berjenjang tidak cerdas, kamuflase dan mubazir, tidak transparan dan 15 tidak dapat dipertanggungjawabkan, terjadinya fraud, kecurangan Pemilu yang berpola Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), dijelaskan secara rinci pada bagian Posita, sedemikian rupa sehingga potensi sebagian, atau bahkan sebagian besar calon-calon pejabat negara termaksud yang curang dan tidak memiliki kapasitas dan integritas yang diperlukan menjadi jauh lebih besar untuk terpilih, mengalahkan calon-calon pilihan para Pemohon a quo. Kerugian konstitusional para Pemohon a quo berpotensi tidak akan atau tidak lagi terjadi jika Pasal-Pasal a quo dinyatakan tidak konsisten dengan UUD1945 dan tidak memiliki hukum yang mengikat. II.2.3.A Kesimpulan Legal Standing para Pemohon A Quo 25.D. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas dan tidak terbantahkan para Pemohon a quo memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian pasa-pasal a quo terhadap UUD NRI 1945. II.2.5 Penguatan hak dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon Aquo II.2.5.1 Pemohon I 26. Bahwa alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945, antara lain berbunyi “..........Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,” memberikan hak konstitusional kepada setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan, kesejahteraan, dan kecerdasan dari negara, khusus bagi Pemohon I A Quo, sebagai Pensiunan Peneliti Kementerian Keuangan, motto “Peneliti Tidak Pernah Pensiun,” aktif sebagai content Creator di Channel Youtube TvMasyumi, Matra64, BicaraAhmad Yani, Sosmed Online Kompasiana, Bidang Ekonomi, Keuangan Negara, Demokrasi, dan Pemilihan Umum, merasa yakin, confidence, hak – hak konstitusional ini telah terlanggar atau berpotensi untuk terus terlanggar oleh norma Pasal 381 ayat (1) UU a quo, selengkapnya berbunyi “KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN wajib melaksanakan penghitungan suara Peserta Pemilu secara transparan dan dapat 16 dipertanggungiawabkan,” mengandung unsur multi tafsir, ketidakpastian hukum, sangat merugikan Pemohon I A quo, disebabkan norma Pasal a quo bermuara kepada kebijakan KPU yang tidak transparan dan tidak bertanggungjawab sebab tidak memberikan akses publik yang dibutuhkan, yang mencukupi, atas data hasil penghitungan suara Pemilu, utamanya Pemilu 2024, berpotensi terus berlanjut pada Pemilu 2029 dan seterusnya, selengkapnya dielaborasi pada Bagian Posita, mematikan kreativitas Pemohon I a quo untuk melakukan penelitian dan analisis perjalanan Demokrasi dan Pemilu Indonesia. Kerugian konstitusional Pemohon I a quo berpotensi tidak akan atau tidak lagi terjadi jika Pasal- Pasal a quo dinyatakan tidak konsisten dengan UUD1945 dan tidak memiliki hukum yang mengikat. 27. Bahwa Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945, yang selengkapnya berbunyi “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang- undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” selaras dengan dan diperjelas oleh Pasal 3 ayat (1) UU RI No.17/2003 tentang Keuangan Negara selengkapnya berbunyi “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,” memberikan hak konstitusional kepada setiap warga negara termasuk Pemohon I a quo untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya atas setiap rupiah uang negara yang dibelanjakan Pemerintah, namun, hak konstitusional ini telah dilanggar dengan berlakunya pasal-pasal a quo, yang menghendaki penghitungan/rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu dilakukan secara manual berjenjang, berimplikasi atas terjadinya pertumbuhan secara eksponensial anggaran Pemilu, di satu sisi, dan di sisi lain, berdasarkan daya nalar yang sederhana dan kondisi keuangan negara yang sangat buruk dalam beberapa dekade terkahir, menghambat pertumbuhan, atau, sebaliknya relatif menurunkan ketersediaan anggaran pada berbagai bidang lain termasuk bidang kesehatan. 17 Pemohon Satu a quo sebagai Pensiunan ASN biasanya berobat pada Faskes Tingkat Pertama, Puskesmas, yang relatif dekat dengan rumah, namun sejak beberapa tahun terakhir ketersediaan obat-obatan Puskesmas a quo, patut diduga juga terjadinya secara nasional, sebagai contoh Aksi Unjuk Rasa Masyarakat Sukabumi Jawa Barat Keluhkan Obat-Obatan BPJS, Bukti [P-6-A], sangat menurun dari segi kuantitas dan kualitas, diperlihatkan obat-obat yang diterima Pemohon I a quo selalu dalam volume yang kecil dan dengan harga murah, dalam skala ribuan rupiah saja, sedangkan obat berkualitas baik, seperti tetes mata hialid dengan harga sekitar Rp100.000an, dan tetes mata infeksi, Cendo Xitrol, harga Rp32.000an, terpaksa dibeli di apotik luar dengan uang sendiri. Sangat jelas dan tidak terbantahkan pasal-pasal a quo sangat merugikan setiap warga negara termasuk Pemohon I a quo, berpotensi kerugian ini dapat ditekan, ketersediaan anggaran kesehatan APBN dapat ditingkatkan, kembali baiknya ketersediaan obat-obatan di Faskes Tingkat Pertama, Puskesma rujukan Pemohon I a quo, serta Puskesmas lainya secara nasional, jika anggaran APBN Pemilu dapat dihemat, bahkan secara drastis semua pemborosan termaksud dapat dinihilkan sehingga kerugian konstitusional Pemohon I a quo serta semua warga negara dapat diminimalisir atau bahkan dapat dinihilkan sama sekali jika norma rekapitulasi manual berjenjang tersebut, dalam Peradilan Mahkamah Konstitusi, dihapus dan diganti dengan pengesahan secara hukum norma penghitungan suara elektronik, rekapitulasi elektronik (E- Hitung/Rekap) seperti Sirekap yang sejauh ini sudah digunakan secara penuh sebagai alat bantu. 28. Bahwa Pasal 22 E Ayat (1) UUD NRI 1945, selengkapnya berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali,” memberikan hak konstitusional kepada setiap warga negara termasuk Pemohon I a quo untuk dihadirkan, disediakan tata kelola Pemilu jujur, efektif menjaga kemurnian suara Pemilu Pemohon I a quo baik sebagai peserta pemilu maupun sebagai pemilih, namun hak konstitusional ini berpotensi kuat sekali untuk dilanggar dengan berlakunya pasal-pasal a quo, utamanya 18 dalam perspektif Pemilu 2029 dan seterusnya, yang menghendaki rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu dilakukan secara manual berjenjang, berimplikasi atas terjadinya atau berpotensi berlanjutnya kecurangan, fraud, penghitungan/rekapitulasi hasil Pemilu, dielaborasi dalam Bagian Posita, memperkecil peluang Pemohon I a quo untuk terpilih, di satu sisi, dan di sisi lain memperbesar peluang kandidat curang untuk terpilih, dan, kerugian konstitusional Pemohon I a quo ini dapat diminimalisir atau bahkan dapat dinihilkan sama sekali jika norma penghitungan/rekapitulasi manual berjenjang tersebut (Pasal-Pasal a quo) dihapus dan diganti dengan norma penghitungan/rekapitulasi elektronik (E-Hitung/Rekap), sistem bebas fraud, efisien, dan cerdas, dalam Peradilan Mahkamah Konstitusi. 29. Bahwa sebagaimana dielaborasi diatas, morma pasal a quo yang menghendaki penghitungan suara hasil Pemilu dilakukan secara manual berjenjang, terbukti dengan jelas mengakibatkan terjadinya ekses negatif fraud, dielaborasi dengan rinci pada Bagian Posita, sangat layak untuk diduga akan menghasilkan, sebagian, atau bahkan sebagaian besar pejabat negara terpilih yang curang, korup, tidak memiliki kompetensi yang dibutuh dalam pengelolaan negara, antara lain, diperlihatkan oleh kecenderungan mengabaikan berbagai hukum yang berlaku termasuk mengabaikan prinsip meaningful participation dalam penerbitan peraturan perundang-undangan, dalam berbagai kebijakan pemerintahan, sehingga mengurangi kesempatan Pemohon I a quo ”Peneliti Tidak Pernah Pensiun” untuk mencerdaskan diri sendiri dan turut serta membela negara, turut serta dalam pemerintahan, utamanya dalam bidang ekonomi, keuangan negara, demokrasi, dan pemilihan umum, dijamin oleh Alinea Keempat Pembukaan, Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (3) UUD1945. Kerugian konstitusional Pemohon I a quo ini dapat diminimalisir atau bahkan dapat dinihilkan sama sekali jika norma penghitungan/rekapitulasi manual berjenjang tersebut (Pasal-Pasal a quo) dihapus dan diganti dengan norma penghitungan/rekapitulasi elektronik (E-Hitung/Rekap), sistem bebas fraud, efisien, dan cerdas, dalam Peradilan Mahkamah Konstitusi. 19 30. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas dan tidak terbantahkan Pemohon I a quo memiliki kedudukan hukum (legal standing) unntuk mengajukan permohonan pengujian pasa-pasal a quo terhadap UUD NRI 1945. II.5.2 Pemohon II 31. Bahwa Pasal 22 E Ayat (1) UUD NRI 1945, selengkapnya berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali,” memberikan hak konstitusional kepada setiap warga negara termasuk Pemohon II a quo untuk dihadirkan, disediakan tata kelola Pemilu jujur, efektif menghasilkan kandidat terpilih, Calon Anggota Legislatif, Calon Presiden/Wakil Presiden, yang amanah, berintegritas, memiliki kompetensi mengelola pemerintahan secara baik, namun, hak konstitusional ini dilanggar dengan berlakunya pasal-pasal a quo yang menghendaki penghitungan/rekapitulasi hasil suara Pemilu dilakukan secara manual berjenjang, berimplikasi atas terjadinya atau berpotensi berlanjutnya kecurangan, fraud, dielaborasi secara rinci pada Bab III Posita, berpotensi menghasilkan wakil rakyat dan/atau presiden/wakil presiden yang tidak dapat dipercaya, merongrong sendi-sendi utama negara, lambat laun negara akan menjadi lemah, kacau, dan gagal, memperkuat ramalan Indonesia Bubar tahun 2030, versi Novel Ghost Fleet, Bukti [P- 6-B], biasanya didahului dengan berbagai kegaduhan dan kerusuhan yang sulit untuk dihindari terjadinya korban jiwa yang besar, atau bahkan perang Saudara antara kelompok nasionalis dengan kelompok-kelompok separatis, menelan korban jiwa yang besar dan tidak tertutup kemungkinan Pamohon II a quo beserta keluarga juga termasuk sebagai korban jiwa ini, dan, kerugian konstitusional Pemohon II a quo ini dapat diminimalisir atau bahkan dapat dinihilkan sama sekali jika tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi yang mendasari terjadi berbagai fraud Pemilu termaksud dapat dicegah secara efektif melalui pembatalan norma penghitungan/rekapitulasi manual berjenjang diganti dengan norma penghitungan/rekapitulasi elektronik (E-Hitung/Rekap), sistem bebas fraud, efisien, dan cerdas, dalam Peradilan Mahkamah Konstitusi. 20 32. Bahwa sebagaimana dielaborasi di atas, morma pasal a quo yang menghendaki penghitungan suara hasil Pemilu dilakukan secara manual berjenjang, terbukti dengan jelas mengakibatkan terjadinya ekses negatif fraud, dielaborasi dengan rinci pada Bagian Posita, sangat layak untuk diduga akan menghasilkan, sebagian, atau bahkan sebagian besar pejabat negara terpilih yang kurang atau bahkan tidak beretika, sangat tidak konsisten, sangat merugikan Pemohon II a quo, sebagai Dosen Kedokteran dan Kesahatan Umum (Publik) yang selalu menekankan pentingnya etika dalam penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan masyarakat, dan, hak konstitusional etika Pemohon II a quo ini yang juga dijamin oleh dasar negara Pancasila dan Alinea Keempat Pembukaan UUD1945. Kerugian konstitusional Pemohon II a quo ini dapat diminimalisir atau bahkan dapat dinihilkan sama sekali jika tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi yang mendasari terjadi berbagai fraud Pemilu termaksud dapat dicegah secara efektif, menghasilkan pejabat negara terpilih yang jujur, amanah, beretika, berkompetensi, pro rakyat, melalui pembatalan norma penghitungan/rekapitulasi manual berjenjang dan diganti dengan norma penghitungan/rekapitulasi elektronik (E- Hitung/Rekap), dalam Peradilan Mahkamah Konstitusi. 33. Bahwa berdasarkan elaborasi diatas, Pemohon II a quo, jelas dan tidak terbantahkan, memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan perkara a quo. II.5.3 Pemohon III 34. Bahwa, sebagaimana dielaborasi di atas, pasal a quo berimplikasi, menyebabkan, terjadinya kecurangan penghitungan suara hasil Pemilu, bertendensi menghasilkan pejabat negara terpilih, calon anggota legislatif, calon kepala daerah, dan bahkan calon presiden/wakil presiden terpilih yang juga curang, tidak berintegritas, dan tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan, dengan kekacauan mindset utamakan kepentingan pribadi dan Parpol/koalisi Parpol, tidak mampu memperbaiki budaya hukum Indonesia, mematahkan semangat pencari keadilan, dan ini semua merugikan Pemohon a quo yang berprofesi sebagai advokat/pengacara, dan, kerugian konstitusional ini dapat dikendalikan, 21 bahkan dapat dihilangkan sama sekali, sedemikian rupa sehingga para pencari keadilan tetap bersemangat untuk beracara di lembaga peradilan, profesi advokat/pengacara menjadi lebih populer, dalam hal Permohonan Pemohon III a quo untuk membatalkan pasal a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. 35. Bahwa pemborosan APBN termaksud diatas jelas-jelas merugikan Pemohon III a quo sebab dalam hal tidak terjadi pemborosan, maka anggaran efisiensi tersebut, dalam jumlah puluhan triliun rupiah, dapat dialihkan pada bidang pengembangan, pemberdayaan dan penelitian institusi peradilan dan hukum Indonesia, mencakup tetapi tidak terbatas pada, tersedianya pendanaan yang lebih besar baik bagi Pemerintah sendiri, program-program peradilan yang terkait, maupun bagi banyak LSM dalam bidang ini, serta efisiensi APBN juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, dapat memelihara semangat para pencari keadilan, dan, tentu saja, profesi advokat dan pengacara, semangkin membaik, yang kesemua ini dihasilkan dari kebijakan pemerintah Pro Rakyat oleh pejabat negara terpilih dalam sistem Pemilu yang jujur dan tidak ada kecurangan, sehingga pejabat negara terpilih termaksud yang selalu berpegang pada prinsip “setiap rupiah uang APBN harus sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat”, dan, ini berpotensi untuk terwujud jika permohonan Pemohon III a quo untuk membatalkan pasal-pasal a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. 36. Bahwa berdasarkan elaborasi diatas, Pemohon III a quo, jelas dan tidak terbantahkan, memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan perkara a quo II.5.4 Pemohon IV 37. Bahwa, sebagaimana dielaborasi di atas, pasal a quo berimplikasi, menyebabkan, terjadinya kecurangan penghitungan suara hasil Pemilu, bertendensi menghasilkan pejabat negara terpilih, calon anggota legislatif, calon kepala daerah, dan bahkan calon presiden/wakil presiden terpilih yang juga curang, tidak berintegritas, dan tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan, dengan kekacauan mindset utamakan 22 kepentingan pribadi dan Parpol/koalisi Parpol, menghasilkan kebijakan Anti Rakyat, mencakup kebijakan yang bermuara pada terbatasnya kesempatan kerja. Terbatasnya kesempatan kerja sejauh ini berimplikasi terjadinya kesulitan Pemohon IV a quo sebagai Sarjana Ilmu Politik (S.IP) dan Magister Ilmu Politik (M.IP), saat ini Magang di Partai Masyumi, Matraman, Jakarta Timur dan magang di LSM kecil juga di Jakarta. Belum terlihat adanya kesempatan kerja baru yang relatif konsisten dengan bidang keilmuan Pemohon IV a quo. Kerugian konstitusional termaksud jelas dapat dikendalikan dan bahkan dapat dihilangkan sama sekali jika tersedianya lapangan kerja yang lebih besar, konsisten dengan bidang keilmuan Pemohon IV a quo, dihasilkan dari kebijakan pemerintah Pro Rakyat oleh pejabat negara terpilih termaksud yang tidak curang dalam penghitungan suara hasil Pemilu, dan, ini berpotensi untuk terwujud jika permohonan untuk membatalkan pasal-pasal a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konsitusi. 38. Bahwa pemborosan APBN termaksud di atas jelas-jelas merugikan Pemohon IV a quo sebab dalam hal tidak terjadi pemborosan, maka anggaran efisiensi tersebut, dalam jumlah puluhan triliun rupiah, dapat dialihkan pada bidang pengembangan dan penelitian sistim demokrasi dan pemilihan umum, tersedianya pendanaan yang lebih besar baik bagi Pemerintah sendiri maupun bagi banyak LSM dalam bidang ini, membuka peluang yang lebih besar bagi Pemohon IV a quo untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, konsisten dengan bidang keilmuan. Kerugian konstitusional atas terjadinya pemborosan APBN termaksud jelas dapat dikendalikan dan bahkan dapat dihilangkan sama sekali, bermuara pada tersedianya lapangan kerja yang lebih besar, konsisten dengan bidang keilmuan Pemohon V a quo, dihasilkan dari kebijakan pemerintah Pro Rakyat oleh pejabat negara terpilih termaksud yang selalu berpegang pada prinsip “setiap rupiah uang APBN harus sebesar- besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat”, dan, ini berpotensi untuk terwujud jika permohonan Pemohon IV a quo untuk membatalkan pasal- pasal a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konsitusi. 23 39. Bahwa berdasarkan elaborasi di atas, Pemohon IV a quo, jelas dan tidak terbantahkan, memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan perkara a quo. II.5.5 Pemohon V 40. Bahwa, sebagaimana dielaborasi di atas, pasal a quo berimplikasi, menyebabkan, terjadinya kecurangan penghitungan suara hasil Pemilu. Kecurangan Pemilu termaksud bertendensi menghasilkan pejabat negara terpilih, calon anggota legislatif, calon kepala daerah, dan bahkan calon presiden/wakil presiden terpilih yang juga curang, tidak berintegritas, dan tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk mengelola negara dengan baik, dengan mindset utamakan kepentingan pribadi dan Parpol/koalisi Parpol, menghasilkan kebijakan Anti Rakyat, bermuara pada terbatasnya kesempatan kerja. Pemohon V a quo yang akan diwisuda bulan September 2025 sebagai Sarjana Seni Rekam dan Perfilman, Institut Seni Indonesia (ISI), Yogyakarta, sudah melayangkan banyak surat lamaran kerja namun belum terlihat potensi keberhasilan dan juga belum melihat adanya lowongan kerja baru yang tersedia. 41. Bahwa, sebagaimana dielaborasi di atas, pasal a quo berimplikasi, menyebabkan, terjadinya kecurangan penghitungan suara hasil Pemilu, bertendensi menghasilkan pejabat negara terpilih, calon anggota legislatif, calon kepala daerah, dan bahkan calon presiden/wakil presiden terpilih yang juga curang, tidak berintegritas, dan tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan, dengan mindset utamakan kepentingan pribadi dan Parpol/koalisi Parpol, menghasilkan kebijakan Anti Rakyat, mengabaikan norma meaningful participation dalam penerbitan peraturan perundang-undangan, sehingga mengurangi kesempatan Pemohon V a quo untuk mencerdaskan diri sendiri dan turut serta membela negara, turut serta dalam pemerintahan, utamanya dalam bidang pengembangan dan percepatan kegiatan Seni Rekam dan Perfilman Indonesia, dijamin oleh Alinea Keempat Pembukaan, Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (3) UUD1945. 42. Bahwa pemborosan APBN termaksud di atas jelas-jelas merugikan Pemohon V a quo, tidak konsisten dengan sangat terbatasnya dukungan 24 APBN/APBD untuk pembangunan dunia film nasional/lokal, pekerja dan produser film nasional/lokal, sarana dan prasarana perfilman nasional seperti Gedung Bioskop Lokal, sejauh ini yang banyak dikenal adalah Gedung Sonobudoyo, Titik Nol (Malioboro, Ygyakarta), jarang, jika ada dapat ditemui Gedung Bioskop Lokal di kota-kota lain di Indonesia, lebih banyak didominasi oleh Gedung/Layar Film Nasional/Internasional seperti Imax, Cineas, Cinema XXI, Cinepolis, Flix Cinema, Cineplex, CGV, dan IMAX, Bukti [P-6-C]. Keterbatasan dukungan dana APBN/APBD termaksud, misalnya, untuk Anggaran APBN Kementerian Ekonomi Kreatif TA 2025, terdistribusi dalam 17 Sektor termasuk sektor Film, Animasi dan Video, hanya sebesar Rp189 miliar, lebih dari 60%, patut diduga, bersifat mandatory spending seperti untuk Belanja Pegawai (Rp59 miliar), Pemeliharaan Sarana dan Prasarana termasuk sarana dan prasarana enerji dan komunikasi, hanya menyisakan sedikit sekali anggaran untuk pengembangan perfilman nasional/lokal, Bukti [P-6-D], secara langsung bermuara pada terbatasnya kesempatan dan pengembangan karier perfilman nasional Pemohon V a quo yang akan diwisuda bulan September 2025 sebagai Sarjana Seni Rekam dan Perfilman, Institut Seni Indonesia (ISI), Yogyakarta, potensial untuk diatasi dan bahkan didorong untuk berkembang dan bersaing dengan film-film regional dan internasional, Hongkong, Korsel, Jepang, India, Italia, Prancis, dan USA dalam hal tersedianya dukungan dana yang lebih besar dan mencukupi dari APBN/APBD, antara lain, bersumber dari efisiensi anggaran APBN Pemilu, sebagian dialihkan untuk pendanaan pembangunan perfilman nasional/lokal jika pasal-pasal a quo dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sedemikian rupa sehingga sistem elektronik penghitungan/rekapitulasi hasil suara Pemilu Sirekap sah, tidak sekedar alat bantu, sebagai produk hukum Pemilu, secara langsung menghilangkan kerugian konstitusional Pemohon V a quo. 43. Bahwa berdasarkan elaborasi di atas, Pemohon V a quo, jelas dan tidak terbantahkan, memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan perkara a quo. 25 III. POSITA (ALASAN PERMOHONAN) III.1 Norma dan Esensi Pemilihan Umum 44. Bahwa Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu menurut UU NRI No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (1) antara lain berbunyi “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah ........ untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,...,.” diperjelas oleh ayat (27) nya, selengkapnya berbunyi “Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden.” 45. Bahwa esensi dari Pemilihan Umum menurut kedua pasal a quo adalah proses demokrasi untuk memilih Calon Presiden/Calon Wakil Presiden dan anggota legislatif nasional (DPR dan DPD) serta untuk memilih calon anggota legislatif daerah (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) yang diusung/dicalonkan oleh partai politik, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD. III.2 Satuan Kerja Penyelenggara Pemilu 46. Bahwa menurut UU Pemilu No. 7/2017 jo PKPU No 476/2022 jo PKPU No. 475/2024, Bukti [P-7], tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum DIAGRAM 1. Satker Penyelenggara Pemilu KETERANGAN 1. DKPP: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2. KPU: Komisi Pemilihan Umum 3. Bawaslu: Badan Pengawas Pemilu 4. Setjen: Sekretariat Jenderal 5. Prov: Provinsi 6. Kabko: Kabupaten/Kota 7. PPLN: Panitia Pemilihan Luar Negeri 8. KPPSLN: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri 9 PPK: Panitia Pemilihan Kecamatan KPU BAWAS LU KPU DKPP SET KPU PROV PPLN SET KPU KABKO KPSPLN PPS DIVISI SETJEN SETJEN KPU KPU PROVINSI KPU KABKO PPK KPPS Sumber: UU Pemilu 2017 & PKPU No. 475 /2024 26 Kabupaten/Kota, satuan kerja (Satker) penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) terdiri dari: (i) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Satker Adhoc; (ii) Badan Pengawas Pemilu, dan (iii) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). secara hierarkhis dapat disajikan pada Diagram 1 dibawah ini. 47. Bawaslu, dan DKPP dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres), masing-masing memiliki kewenangan/otoritas secara nasional. KPU membentuk dan membawahi secara langsung KPU Provinsi dan PPLN (membentuk dan membawahi secara langsung KPPSLN), KPU Provinsi membentuk dan membawahi secara langsung KPU Kabupaten Kota (KPU KABKO), KPU Kabko membentuk dan membawahi secara langsung PPK dan PPS, PPS membentuk dan membawahi secara langsung KPPS, dan TPS/LN adalah Tempat Pemungutan (Pencoblosan) Suara Dalam Negeri/Luar Negeri. 48. Bahwa estimasi jumlah personil, SDM, man power, Komisi Pemilihan Umum (KPU) jauh lebih besar dari yang tersaji pada Tabel 1 dibawah ini, jauh lebih besar dari 8.273.389, oleh karena masing-masing jenjang organisasi KPU terdiri personil yang ditempatkan pada beberapa Satker, utamanya Satker Teknis dan Satker Penunjang seperti Sekretariat Jenderal. Jumlah personil, SDM, Pemilu bahkan akan bertambah jauh lebih besar lagi dengan memperhitungkan personil, SDM, yang ditempatkan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilu. Tabel 1. Personil Jajaran KPU Sumber: UU No. 7/2017, beberapa PKPU, dan sumber internet lainya No PERSONIL KPU ORANG JUMLAH WILAYAH JUMLAH ORANG 1 Komisioner KPU 7 1 7 2 Komisioner KPU Provinsi 5 38 190 3 Komisioner KPU Kab/Kota 5 574 2,870 4 PPK (Kecamatan) 5 7266 36,330 5 PPS/KPPS 10 823220 8,232,200 6 PPLN 7 128 896 7 KPPSLN 7 128 896 8,273,389 Jumlah Orang 27 III.3 Karut Marut Rekapitulasi Manual Berjenjang 49. Bahwa persepsi publik atas kegiatan rekapitulasi manual berjenjang itu adalah menyerupai rangkaian kegiatan fisik assembly line, lini perakitan, sistem produksi massal di mana suatu produk dirakit secara berurutan melalui beberapa stasiun kerja, dimulai di PPK Kecamatan, lanjut ke KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan stasiun terakhir adalah KPU (hasil suara nasional). Ini merupakan persepsi yang salah. 50. Bahwa persepsi publik a quo bukan saja salah tetapi merupakan persepsi pembodohon publik sebab hasil rekapitulasi, ikhtisar, hasil penghitungan suara Pemilu jenjang wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan, kecamatan/distrik/PPLN, kabupaten/kota, provinsi, dan terakhir nasional (mencakup suara dari luar negeri), sudah didapat secara instant, serentak saat TPS/TPSLN (PPS/PPLN) mengunggah foto C Hasil Salinan dan memvalidasi data angka (numerik) C Hasil Sirekap, sehingga sebetulnya yang perlu dilakukan adalah pembetulan/perbaikan C Hasil Sirekap oleh karena berkemungkinan, walaupun relatif sangat sangat kecil, masih ada kesalahan dalam proses validasi itu, tidak menyediakan lagi operator Sirekap selain dari yang ada di KPU, mengsahkan D Hasil Sirekap, menghapus apa yang dinamakan sebagai rekapitulasi manual berjenjang hasil penghitungan suara Pemilu itu, dan, otomatis, menghentikan kegiatan pembodohon publik termaksud. 51. Bahwa urjensi penghentian pembodohon publik kronis, sejak 2016 ketika Situng sudah digunakan, akan disampaikan seperti dibawah ini dengan pertama-tama menyajikan norma Pasal a quo yang menghendaki perlunya rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu dilakukan secara manual berjenjang. 52. Bahwa esensi norma Pasal 393 (ayat 2), 397 ayat (1), 398 ayat (2), Pasal 402 ayat (2) dan Pasal 405 ayat (2) UU a quo adalah kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu wajib (perlu) dilakukan secara manual berjenjang, mulai dari PPK (Kecamatan)/PPLN, lanjut ke KPU Kabupaten/Kota, terus ke KPU Provinsi dan terakhir KPU (hasil suara nasional), selengkapnya berbunyi: 28 a) Pasal 393 ayat (2) selengkapnya berbunyi “PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu.” b) Pasal 397 ayat (1) selengkapnya berbunyi “PPLN melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya serta melakukan penghitungan perolehan suara yang diterima melalui pos dengan disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu yang hadir dan Panwaslu LN.” c) Pasal 398 ayat (2) selengkapnya berbunyi “KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu.” d) Pasal 402 ayat (2) selengkapnya berbunyi “KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu”; e) Pasal 405 ayat (2) selengkapnya berbunyi “KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu, dalam rapat yang dihadiri, saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu.” III. 4 Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum 53. Bahwa Pasal 382 ayat (1) dan (2) UU a quo pada prinsipnya menyatakan bahwa penghitungan hasil perolehan suara peserta Pemilu di TPS dilaksanakan oleh KPPS dan di TPSLN dilaksanakan oleh KPPSLN, selengkapnya masing-masing berbunyi: ayat (1) “Penghitungan suara Peserta Pemilu di TPS dilaksanakan oleh KPPS” dan ayat (2) “Penghitungan suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu di TPSLN dilaksanakan oleh KPPSLN.” 54. Bahwa penghitungan perolehan suara di tingkat TPS/TPSLN ditulis dalam formulir Model C Hasil (Plano), ditempelkan/dilekatkan pada Papan Penghitungan Suara, ada tally nya, kemudian formulir Model C Hasil ini dibuat Salinan sehingga menjadi dokumen hukum dengan nama 29 C Hasil Salinan, selanjutnya difoto dengan menggunakan aplikasi Sirekap sesuai dengan buku Panduan KPPS hal 36 dan 37 (KPU 24 Januari 2024), selengkapnya berbunyi “KPPS memfoto formulir C Hasil setiap jenis Pemilu menggunakan aplikasi Sirekap, maksudnya C Hasil Salinan jika dirujuk ke foto format dokumen dalam buku panduan ini. Bukti [P-8] 55. Bahwa formulir model C Hasil Salinan dibuat secara digital menggunakan aplikasi Sirekap adalah sesuai dengan PKPU No. 66/2024 Bab V Penghitungan Suara butir B.1.k, selengkapnya berbunyi “Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS Kedua atau Ketiga membuat formulir Model C.HASIL SALINAN masing-masing jenis Pemilu dalam bentuk digital menggunakan Sirekap. Sirekap yang digunakan adalah Sirekap mobile dan maksud “dalam bentuk digital” adalah KPPS/KPPSLN memfoto formulir C Hasil Salinan dengan kamera aplikasi Sirekap, kemudian mengunggah (send) foto ini ke aplikasi Sirekap dan data foto ini disimpan dalam file data foto pada sistem aplikasi Sirekap KPU. Bukti [P-9] 56. Bahwa data dasar dan sumber rujukan utama hasil penghitungan perolehan suara Pemilu adalah data dalam format hard copy yang ditulis di formulir C Hasil Salinan dan C hasil Tally dan rujukan ini juga digunakan oleh Hakim Konstitusi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. III.5 Rekapitulasi Elektronik E-Rekap, Ilustrasi Sirekap . Diagram 2. Flow Chart Aplikasi E-Rekap/Sirekap 1 2 3 FLOW CHART APLIKASI PEMILU SIREKAP (Simplified Version ) 4 MATRIK DATA MATRIK FORMULA LAPORAN SATKER 1. REKAP DESA 2. REKAP KEC 3. REKAP KABKO 4. REKAP PROV 5. REKAP NASIONAL LAPORAN: DAPIL 1. REKAP DAPIL DPRD KABKO 2. REKAP DAPIL DPRD PROVINSI 3. REKAP DPD 4. REKAP DAPIL PPWP CONNECTOR 30 57. Bahwa Diagram 2 di atas memperlihatkan tiga komponen utama Aplikasi E-Rekap seperti Sirekap, yaitu: (i) Matrik Data; (ii) Matrik Formula, dan (iii) Matrik Hasil. Matrik Formula bersifat tetap (permanen), dikunci oleh pengembang sistem, Matrik Hasil akan terupdate/terkoreksi jika ada updating/koreksian Matrik Data, dan operator Sirekap diberikan otorisasi untuk mengubah atau memperbaharui isi cell Matrik Data. 58. Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pemilihan umum dapat dilakukan secara elektronik, E-Rekap, sebagai basic application, dapat dikembangkan, customized, seperti yang dikembangkan pada sistem dan Aplikasi Sirekap. Prinsip-prinsip kerja, bisnis proses, E-Rekap/Sirekap disajikan pada Diagram 2 diatas, simplified version, bentuk disederhanakan, terdiri dari empat tahapan inti, yaitu: (1) KPPS/PPLN memfoto dan mengunggah (send) foto data hasil penghitungan suara Pemilu TPS/TPSLN, foto kertas formulir C Hasil Salinan, ke aplikasi Sirekap dan software OCR/OMR Sirekap mengkonversi data foto C Hasil Salinan tersebut menjadi data numerik (angka) C Hasil Salinan, disimpan di Matrik Data, setelah mendapat konfirmasi kebenaranya atau dikoreksi oleh KPPS/KPPS LN secara digital (remote); (2) Sirekap menyediakan Matrik Formula rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu; (3) Tombol/kunci connector jika ditekan/ disentuh/diperintahkan akan memproses matrik data menjadi (4) Laporan Satker dan/atau Laporan Dapil, secara instant, saat itu juga, terdiri dari Rekap DPRD Kabupaten/Kota, kumulatif/rincian D Hasil Dapil terkait, hingga Rekap Dapil PPWP, kumulatif nasional/rincian D Hasil PPWP, untuk Bagian Laporan Dapil, dan, Rekap Desa dan Rekap Kecamatan (D Hasil Kecamatan) hingga Rekap Nasional (D Hasil Nasional dan rincianya) untuk Bagian Laporan Satker. 59. Bahwa aplikasi Sirekap mengonversi data hasil perhitungan suara Pemilu dalam format foto C Hasil Salinan, dengan soft ware OCR/OMR (Optical Character Recognition/Optical Mark Recognition), menjadi data hasil perhitungan suara Pemilu dalam format angka (numerik) dijelaskan oleh, antara lain, Andre Putra Hermawan, Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi Informasi, Setjen KPU R.I., sebagai Saksi Ahli Termohon 31 dalam sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024, pada halaman 307, antara lain menyatakan “...Data (foto termaksud) masuk ke dalam server Sirekap......, ....oleh sistem OCR dikonversi menjadi data numerik....” Bukti [P-10] 60. Perlu ditegaskan bahwa data D Hasil, baik Laporan Satker maupun Laporan Dapil, tidak dapat diperbaiki secara langsung seperti dengan mengganti angka pada cell data numerik D Hasil. Data D Hasil akan terkoreksi/terupdate dengan sendirinya, secara instant, jika sumbernya yaitu entry pada matrik data numerik C Hasil (1) dikoreksi/updated, atau, data foto C Hasil (proses tahap (1)) diganti dengan data foto yang baru. 61. Bahwa, berdasarkan elaborasi di atas, penghitungan suara hasil Pemilu elektronik Sirekap sudah selesai secara instant, secara otomatis, pada hari pemungutan suara (pencobolosan) itu juga, menghasilkan rekapitulasi D Hasil Laporan Satker/Dapil setelah ada validasi C Hasil dari KPPS/KPPSLN. Laporan Satker terdiri dari: (i) Rekap Satker Desa/Kelurahan; (ii) Rekap Satker Kecamatan/PPLN; (iii) Rekap Satker Kabopaten/Kota; (iv) Rekap Satker Provinsi, dan (v) Rekap Satker Nasional. Laporan Dapil terdiri dari: (i) Rekap Dapil DPRD Kabupaten/Kota; (ii) Rekap Dapil DPRD Provinsi; (iii) Rekap Dapil DPR/DPD, dan Rekap Dapil PPWP. III.6 REKAPITULASI MANUAL BERJENJANG 62. Bahwa Bisnis Proses rekapitulasi manual berjenjang penghitungan hasil suara Pemilu 2024 dapat disajikan pada Diagram 3 dibawah ini. Diagram 3: Bisnis Proses Rekapitulasi Manual Berjenjang Sumber: PKPU No. 5/2024 dan PKPU No, 3/2022, diolah REKAPITULASI KECAMATAN/ PPLN TPS PENCO- BLOSAN 14 - 15 FEB 2024 15 FEB - 5 MARET 2024 19 FEB - 5 MARET 2024 19 FEB - 15 NARET 2024 19 FEB - 20 MARET 2024 D HASIL PPK / PPLN D HASIL KABUPATEN D HASIL PROVINSI D HASIL NASIONAL C HASIL TPS & KPPSLN REKAPITULASI Kabupaten/ Kota REKAPITULASI PROVINSI REKAPITULASI NASONAL 32 63. Bahwa Diagram 3 di atas, merujuk ke PKPU No. 5/2024 dan PKPU No. 3/2022, memperlihatkan, dua jenis dokumen hukum hasil/rekapitulasi penghitungan suara Pemilu yaitu: (i) C Hasil, dan (ii) D Hasil yang terdiri dari D Hasil PPK/PPLN, D Hasil Kabupaten/Kota, D Hasil Provinsi, dan D Hasil KPU, dan, rangaikan kegiatan pemungutan suara, mulai dari tanggal 14 Februari, hari pemungutan suara/pencoblosan kertas suara Pemilu, sampai dengan tanggal 20 Maret 2024, hari terakhir kegiatan rekapitulasi manual berjenjang, satu bulan lima hari, 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024, dalam Pemilu 2024. Bukti [P-11] 64. Bahwa materi terpenting formulir C Hasil adalah data (informasi) tentang jumlah perolehan suara peserta Pemilu, termasuk calon anggota legislatif partai politik, di satu TPS/TPSLN tertentu. Hasil ini ditulis dalam angka dan huruf sesuai dengan tally angka Romawi, seperti I, II, III, IIII, dan untuk 5 (lima) pada empat batangan (balok) itu diberikan batangan diagonal dari kiri atas ke kanan bawah. Selanjutnya, untuk perolehan suara yang lebih besar, ditulis dalam kelipatan batangan berdiagonal termaksud. Misal, untuk perolehan sepuluh suara di tally tertulis dua set batangan berdiagonal, 15 suara tiga set batangan berdiagonal, dan seterusnya. Kemudian jumlah seluruh batangan ini di kolom jumlah ditulis dengan angka dan huruf latin seperti 10 (sepuluh) untuk dua set batangan Romawi. Contoh, misalkan di TPS 1, Desa/Kelurahan/KPPSLN 1, Kecamatan/PPLN 1, Kabko 1, dan Provinsi 1, jenis Pemilu Presiden/Wakil Presiden (PPWP) Paslon No. Urut 1 memperoleh suara sebanyak x set batangan, Paslon No. Urut 2 sebanyak y set batangan, dan Paslon No. Urut 3 sebanyak z set batangan suara, kemudian di kolom jumlah masing-masing ditulis dengan angka dan huruf Latin seperti 20 (dua puluh). Tentu saja, dan umumnya memang demikian, hasil itu tidak bulat dalam batangan berdiagonal, hasil lebih umum seperti tujuh yang terdiri dari satu set batangan berdiagonal dan dua batangan ( ). 65. Bahwa norma pasal-pasal UU a quo mengatakan jenjang kecamatan adalah jenjang pertama tahapan rekapitulasi manual berjenjang dan ini dilakukan oleh penyelenggara Pemilu Satker PPK (Pasal 393 ayat (2)) dan oleh PPLN (Pasal 397 ayat (1)), jenjang kedua oleh KPU 33 Kabupaten/Kota (KPU Kabko) (Pasal 398 ayat (2)), jenjang ketiga oleh KPU Provinsi (Pasal 402 ayat (2)), dan, jenjang keempat oleh KPU (Pasal 405 ayat (2)). 66. Bahwa rekapitulasi (ikhtisar) hasil penghitungan perolehan suara termaksud pada masing-masing jenjang dituangkan dalam Formulir Model D Hasil, D Hasil Kecamatan/Distrik/PPLN untuk jenjang kecamatan/distrik/PPLN, D Hasil Kabko untuk jenjang kabupaten/kota, D Hasil Prov untuk jenjang provinsi, dan D Hasil Nasional untuk jenjang nasional. Formulir D Hasil dibuat oleh sistem aplikasi/program Sirekap, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) PKPU No. 5/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, antara lain berbunyi “PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model: a. D.HASIL KECAMATAN-PPWP......., yang dibuat melalui Sirekap.” Perlu ditegaskan bahwa baik data maupun formulir a quo sudah tersedia dalam sistem Sirekap dan PPK tinggal printing out saja, setelah divalidasi dengan data hard copy C Hasil. Pada Diagram 2 diatas, laporan D Hasil untuk semua jenjang rekapitulasi diperlihatkan pada gambar/bentuk (4) a) Formulir Model D Hasil Kecamatan/PPLN. Formulir ini merupakan formulir Sirekap yang menyajikan/melaporkan data numerik hasil penghitungan perolehan suara masing-masing peserta Pemilu, termasuk calon anggota legislatif Parpol, di setiap Kecamatan/PPLN, ditabulasi menurut desa/kelurahan/TPS/TPSLN, memperlihatkan jumlah suara yang berhasil diperoleh oleh masing-masing peserta Pemilu, termasuk calon anggota legislatif Parpol, di setiap Kecamatan/PPLN terurai dalam desa/ kelurahan/TPS/TPSLN. Perlu dipahami bahwa data numerik TPS/TPSLN termaksud pada aplikasi sistem/program Sirekap, seperti sudah dijelaskan diatas, didapat dari hasil konversi by software OCR/OMR atas data foto C Hasil Salinan TPS/TPSLN yang diunggah (upload/send) di masing-masing TPS/TPSLN ini (tahapan 1 pada Diagram 2 diatas). 34 b) Formulir Model D Hasil Kabupaten/Kota. Formulir ini merupakan formulir Sirekap yang menyajikan/melaporkan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing peserta Pemilu, termasuk calon anggota legislatif Parpol, di setiap Kabupaten/Kota terurai dalam kecamatan/Distrik/PPLN. Data hasil penghitungan perolehan suara menurut TPS/TPSLN tidak terlihat lagi disini. Sebagai ilustrasi, misalnya, hasil penghitungan perolehan suara seperti untuk jenis Pemilu PPWP untuk Kecamatan/Distrik/PPLN 1 adalah a,b, dan c, masing-masing untuk Paslon 1, 2, dan 3, untuk Kecamatan/Distrik/PPLN 2 adalah d, e, dan f. Hasil masing-masing kecamatan tersebut didapat dari hasil komputasi, by formula, by system atas matrik data numerik perolehan suara di desa/kelurahan/PPLN Sirekap (Komputasi yang diperlihatkan pada tahapan 3, Diagram 2 diatas). c) Formulir Model D Hasil Provinsi. Formulir ini merupakan formulir Sirekap yang menyajikan/melaporkan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing peserta Pemilu, termasuk calon anggota legislatif Parpol, di setiap Provinsi terurai dalam kabupaten/kota. Data hasil penghitungan perolehan suara menurut kecamatan tidak terlihat lagi disini. Sebagai ilustrasi, misalnya, hasil penghitungan perolehan suara seperti untuk jenis Pemilu PPWP untuk kabupaten/kota 1 adalah a,b, dan c, masing-masing untuk Paslon 1, 2, dan 3, kabupaten/kota 2 adalah d, e, dan f. Hasil masing-masing kabupaten/kota tersebut didapat dari hasil komputasi, by formula, by system atas matrik data numerik perolehan suara di kecamatan/distrik Sirekap (Komputasi yang diperlihatkan pada tahapan 3 Diagram 2 diatas). d) Formulir Model D Hasil Nasional: Formulir ini merupakan formulir Sirekap yang menyajikan/melaporkan hasil penghitungan perolehan suara nasional masing-masing peserta Pemilu, PPWP, DPD dan DPR termasuk hasil perolehan suara masing-masing calon angota DPR Parpol, terurai dalam provinsi. Data hasil penghitungan perolehan suara menurut kabupaten/kota tidak terlihat lagi disini. 35 Sebagai ilustrasi, misalnya, hasil penghitungan perolehan suara seperti untuk jenis Pemilu PPWP untuk provinsi 1 adalah x, y, dan z, masing-masing untuk Paslon 1, 2, dan 3, untuk provinsi 2 adalah p, q, dan r. Hasil masing-masing provinsi tersebut didapat dari hasil komputasi, by formula, by system atas matrik data numerik perolehan suara di KABUPATEN/KOTA/PPLN Sirekap (Komputasi yang diperlihatkan pada tahapan 3 pada Diagram 2 diatas). 67. Bahwa kegiatan rekapitulasi masing-masing jenjang termaksud di atas dituangkan secara rinci pada PKPU NO. 5/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, esensinya sebagai berikut. a) Pada jenjang PPK, Pasal 15 angka 6.f PKPU a quo, esensi pekerjaan rekapitulasi PPK adalah “Mencocokkan hard copy data C Hasil Salinan dengan data numerik (angka) dan foto dalam Sirekap ….,” dan di Pasal 15 angka 6.h nya “melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model C.HASIl SALINAN....” Yang dibetulkan itulah adalah C Hasil Sirekap dan by system, secara instant, secara otomatis, juga membetulkan D Hasil PPK b) Pada jenjang PPLN, Pasal 32 angka 6.f PKPU a quo “mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP-LN dan Model C Hasil SALINAN DPR LN dengan data numerik (angka) dan foto dalam Sirekap….,” dan Pasal 32 angka 6.h nya “melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data numerik (angka) dalam Sirekap dengan formulir Model C.HASILSALINAN- PPWP-LN dan Model C.HASIL SALINAN-DPR-LN....” Yang dibetulkan itulah adalah C Hasil Sirekap dan by system, secara instant, secara otomatis, juga membetulkan D Hasil PPLN. c) Pada Jenjang Kabupaten/Kota, Pasal 48 angka 6.e PKPU a quo “membacakan dan mencocokkan data dalam formulir Model D Hasil Kecamatan...,..dengan data dalam Sirekap.....” Data dalam Sirekap yang dimaksud disini adalah, soft Data D Hasil Kecamatan Sirekap dan data dalam formulir Model D Hasil Kecamatan yang dimaksud itu 36 adalah dokumen hard copy D Hasil Kecamatan yang sebelumnya di print out dan ditandatangani oleh PPK dan saksi yang hadir pada waktu kegiatan rekapitulasi di Kecamatan (PPK). Selanjutnya, antara lain, Pasal 48 angka 6.g nya mengatakan “melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan hard copy formulir Model D.HASIL KECAMATAN.... .” Yang dibetulkan itulah adalah C Hasil Sirekap dan by system, secara instant, secara otomatis, juga membetulkan D Hasil PPK dan D Hasil Kabupaten/Kota. d) Pada jenjang Provinsi, Pasal 65 angka 5.c PKPU a quo “membacakan dan mencocokkan data dalam formulir Model D.HASIL KABKO.... dengan data dalam Sirekap....,” dan Pasal 65 angka 5.e nya “melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model D.HASIL KABKO....” Yang dibetulkan itulah adalah C Hasil Sirekap dan by system, secara instant, secara otomatis, juga membetulkan D Hasil PPK, D Hasil Kabupaten/Kota, dan D Hasil Provinsi. e) Pada jenjang Nasional, Pasal 82 angka 1.c PKPU a quo “membacakan dan mencocokkan data dalam formulir Model D.HASIL PPLN .....dengan data dalam Sirekap......,” dan Pasal 82 angka 1.e nya “melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model D.HASIL PPLN dan Pasal 83 angka 1.c nya “membacakan dan mencocokkan data dalam formulir Model D.HASIL PROV.....dengan data dalam Sirekap.....,” dan Pasal 83 angka 1.e nya “melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model D.HASIL PROV.....” Yang dibetulkan itulah adalah C Hasil Sirekap dan by system, secara instant, secara otomatis, juga membetulkan D Hasil PPK/PPLN, D Hasil Kabupaten/Kota, D Hasil Provinsi, dan D Hasil Nasional. 68. Bahwa, berdasarkan elaborasi diatas, esensi rekapitulasi manual berjenjang adalah mengsahkan D Hasil Sirekap secara hukum, dengan melakukan penyandingan dan/atau perbaikan/koreksi data hasil 37 penghitungan suara Pemilu, pada jenjang PPK/PPLN, C Hasil Sirekap dengan hard copy C Hasil Tally/Salinan, menghasilkan produk hukum D Hasil PPK/PPLN, pada jenjang KPU Kabupaten/Kota, D Hasil Kabupaten/Kota Sirekap dengan hard copy (print out) D Hasil PPK, menghasilkan produk hukum D Hasil Kabupaten/Kota, pada jenjang KPU Provinsi, D Hasil Provinsi Sirekap dengan hard copy D Hasil Kabupaten/Kota, menghasilkan produk hukum D Hasil Provinsi, dan, pada jenjang KPU, D Hasil KPU Sirekap dengan D Hasil Provinsi/PPLN, menghasilkan produk hukum D Hasil KPU. 69. Bahwa perlu ditegaskan kembali bahwa D Hasil termaksud adalah keluaran (output atau hasil) dari komputasi by system, by formula, data C Hasil, dengan kata lain, data C Hasil berubah D Hasil juga secara instant berubah, secara otomatis juga berubah, tidak sebaliknya, sedemikian rupa sehingga pembetulan/koreksi produk hukum D Hasil termaksud sebetulnya, pada prinsipnya, dilakukan dengan melakukan pembetulan/koreksi data C Hasil. 70. Bahwa, berdasarkan elaborasi di atas, terlihat dengan jelas bahwa kegiatan rekapitulasi manual berjenjang menyebabkan terjadinya duplikasi pekerjaan, mengerjakan pekerjaan yang sama, yaitu memperbaiki/membetulkan data C Hasil Sirekap, secara berulang-ulang, pertama, pada jenjang PPK/PPLN, kedua, jenjang KPU Kabupaten/Kota, ketiga, jenjang KPU Provinsi, dan keempat, jejang KPU. Tidak dapat disangkal bahwa ini merupakan kamuflase kegiatan lini perakitan (assembly line) III.7 Teori Segi Tiga Kecurangan Cressey (The Fraud Triangle Theory) 71. Secara indoktriner, fraud, atau, penipuan, atau, kecurangan dapat dipahami dengan merujuk Teori Segitiga Fraud (The Fraud Triangle Theory), dengan tiga unsur utama yaitu: (i) pressure; (ii) opportunity, dan (iii) rationalization, yang dikembangkan oleh Cressey, Donald R., (1953) pada thesis Ph.Dnya. 38 a) Pressure Tekanan seperti diilustrasikan oleh Cressey Donald pada tahun 1953, merupakan insentif yang dapat memotivasi seseorang untuk terlibat dalam kecurangan. Tekanan tersebut dapat diakibatkan oleh masalah pribadi, seperti tekanan keuangan atau tekanan kecanduan, atau dari lingkungan kerja. b) Opportunity Tekanan menciptakan motif kejahatan yang akan dilakukan, namun seseorang juga harus merasakan bahwa ia memiliki peluang untuk melakukan kejahatan tanpa tertangkap. Peluang yang dirasakan ini merupakan elemen kedua. Dalam pandangan Cressy, ada dua komponen peluang yang dirasakan untuk melakukan fraud, yaitu, informasi umum dan keterampilan teknis. Informasi umum hanyalah pengetahuan bahwa aturan/regulasi dan lain sebagainya dapat dilanggar. Keterampilan teknis mengacu pada kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan pelanggaran. c) Rationalization Faktor ketiga dan terakhir dalam segitiga penipuan, segtiga fraud, adalah rasionalisasi. Cressey menekankan bahwa rasionalisasi bukanlah cara ex post facto untuk membenarkan korupsi/gratifkasi/ penyuapan yang telah terjadi. Secara signifikan, rasionalisasi merupakan komponen penting dari kejahatan sebelum terjadi; sebenarnya, bagian dari motivasi kejahatan. Karena Sipelaku tidak memandang dirinya sebagai penjahat, ia harus membenarkan kesalahannya sebelum ia melakukannya. Rasionalisasi tersebut diperlukan agar pelaku dapat membuat perilaku ilegalnya dapat dipahami oleh dirinya sendiri dan mempertahankan konsep dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya. 72. Bahwa kecurangan/kejahatan Pemilu berpola Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) berpola segi tiga fraud Cressey tersebut dalam kegiatan OPPORTUNITY PRESSURE RATIONALIZATION THE TRIANGLE FRAUD THEORY Diagram 4. The Triangle Fraud Theory 39 rekapitulasi manual berjenjang hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 akan merujuk dan/atau dibuktikan dari kesaksian Ahli I Gusti Putu Artha, indikasi fraud dalam kasus Tia Rahmania Dapil Banten I, kasus kabupaten Aceh Timur, provinsi Aceh, kasus Pemilu Caleg DPD, dan indikasi fraud dalam 20 Putusan PHPU 2024 Mahkamah Konstitusi, serta temuan-temuan para Peneliti Perludem, akan dijelas secara berurutan dan rinci, dengan terlebih dahulu menyajikan argumentasi sebab-sebab pembetulan “perbaikan” C Hasil Sirekap, seperti berikut dibawah ini, III.8 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perbaikan/Pembetulan C/D Hasil Sirekap 73. Bahwa pembetulan (koreksi) data C Hasil Sirekap, dalam kegiatan rekapitulasi di PPK/PPLN, dapat disebabkan oleh kelalaian petugas di KPPS/KPPSLN dan/atau petugas PPK ketika mencocokan (mengkoreksi) data angka (numerik) C Hasil Sirekap dengan data C Hasil Tally/Salinan (hard copy TPS/TPSLN), dan/atau, terjadinya pemalsuan, fraud, dokumen hard copy C Hasil Tally/Salinan, dan/atau, terjadinya manipulasi data oleh operator Sirekap PPK/PPLN. 74. Bahwa pembetulan (koreksi) data D Hasil PPK Sirekap, dalam kegiatan rekapitulasi di Kabupaten/Kota, dapat disebabkan, oleh kelalaian petugas KPU Kabupaten/Kota ketika mencocokan (mengkoreksi) data D Hasil PPK Sirekap dengan data hard copy D Hasil PPK, terjadinya pemalsuan, fraud, dokumen hard copy D Hasil PPK, dokumen hard copy C Hasil Tally/Salinan, dan terjadinya manipulasi data oleh operator Sirekap KPU Kabupaten/Kota. 75. Bahwa pembetulan (koreksi) pada data D Hasil Kabupaten/Kota Sirekap, dalam kegiatan rekapitulasi di KPU Provinsi, dapat disebabkan, oleh kelalaian petugas KPU Provinsi ketika mencocokan (mengkoreksi) data D Hasil Kabupaten/Kota Sirekap dengan hard copy data D Hasil Kabupaten/Kota, terjadinya pemalsuan, fraud, dokumen hard copy D Hasil Kabupaten/Kota, dokumen hard copy D Hasil PPK, dokumen hard copy C Hasil Tally/Salinan, dan terjadinya manipulasi data oleh operator Sirekap KPU Provinsi. 40 76. Bahwa pembetulan (koreksi) pada data D Hasil Provinsi/PPLN Sirekap, dalam kegiatan rekapitulasi di KPU, dapat disebabkan, oleh kelalaian petugas KPU ketika mencocokan (mengkoreksi) data D Hasil Kabupaten/Kota/PPLN Sirekap dengan data hard copy D Hasil Kabupaten/Kota/PPLN, terjadinya pemalsuan, fraud, dokumen hard copy D Hasil Provinsi/Kabupaten/Kota/ PPK/PPLN, dokumen hard copy C Hasil Tally/Salinan dan terjadinya manipulasi data oleh operator Sirekap KPU. III.9 Kesaksian Ahli I Gusti Putu Artha 77. Bahwa perbaikan data C Hasil Sirekap masih dimungkinkan pada jenjang rekapitulasi teratas (terakhir), jenjang KPU, membuka peluang (kesempatan) terjadinya terjadinya pemalsuan, fraud, dokumen hard copy D Hasil Provinsi/ Kabupaten/Kota/PPK/PPLN, dokumen hard copy C Hasil Tally/Salinan dan terjadinya manipulasi data oleh operator Sirekap KPU, konsisten dengan kesaksian Ahli I Gusti Putu Artha dalam PHPU Mahkamah Konstitusi No. 09-01-14-11/ PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024, Pemohon Partai Demokrat, Termohon KPU, Pihat terkaik Partai Nasdem, lokus Perkara DK Jakarta, halaman 82, alinea kedua, esensinya Ahli mengatakan “…….bahkan dalam rapat pleno di Tingkat nasional, anggota KPU RI masih melayani pencocokan data keberatan soal selisih suara bahkan hingga jenjang TPS. …..” Bukti [P-12] juga sebetulnya ini konsisten dengan Pasal 405 ayat (2) UU a quo dan Pasal 83 angka 1.c dan angka 1.e PKPU NO. 5/2024. ……..pada halaman 83, alinea kedua “Namun saya juga harus menyampaikan secara jujur berdasarkan pengalaman 10 tahun sebagai penyelenggara dan 12 tahun sebagai konsultan Pemilu, bahwa fakta-fakta potensi kecurangan pelaksanaan Pemilu (terutama Pemilu Legislatif) sebagian besar terjadi di PPK. .. Namun setelah semua TPS diplenokan dan saat saksi akan menandatangani dokumen print-out D-HASIL, suara total parpol dan calon tertentu bisa berubah. .............Orang yang mampu melakukan itu adalah operator Sirekap di kecamatan atas perintah atasannya langsung (dalam beberapa kasus yang kemudian terbukti adalah Ketua PPK dan/atau Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota)........” Bukti [P-13]. 41 Patut diduga disini bahwa sebagian, atau, sebagian besar, atau, bahkan hampir seluruhnya, para saksi, tidak paham (tidak) sadar bahwa D Hasil yang mereka tandatangani tidak sesuai (tidak konsisten) dengan data C Hasil Tally/Salinan yang dimiliki sebab para saksi termaksud umumnya tidak memiliki akses atas D Hasil, rekapitulasi hasil Pemilu, yang dibuat secara mandiri. 78. Bahwa tidak diketemukannya sanggahan dan/atau pendalaman lebih lanjut, baik dari pihak terkait (Partai Nasdem), Bawaslu Kota Jakarta Utara/Provinsi DK Jakarta, KPU Kota Jakarta Utara/DK Jakarta, dan bahkan Mahkamah, atas kesaksian Ahli I Gusti Putu Artha tersebut, pada naskah Putusan a quo, memberikan indikasi yang kuat bahwa apa yang disampaikan saksi a quo adalah benar, benar terjadi secara kronis manipulasi data hasil Pemilu yang dilakukan oleh operator Sirekap kecamatan, atas perintah atasan langsung dan bahkan atas perintah KPU Kabupaten/Kota, tentu saja patut diduga, manipulasi ini bukan karena kekhilafan, atau, ketidaktahuan tentang prosedur baku rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu di PPK/PPLN dan/atau KPU Kabupaten/Kota karena kejadiannya sangat meluas, terstruktur dan sismatis, juga secara umum hampir dapat dipastikan adanya transaksi ilegal, seperti jual beli suara, antara PPK/ KPU Kabupaten/Kota dengan peserta Pemilu dan/atau Caleg dari Parpol tertentu. III.10 Indikasi Fraud Kasus Tia Rahmania Provinsi Banten 79. Bahwa tindak pidana kecurangan, fraud, yang dilakukan oleh PPK, terjadi secara TSM, termaksud diatas, lebih lanjut, didukung oleh fakta kasus Tia Rahmania seperti dilansir dari DetikNews, 26 September 2024, dalam artikel yang berjudul “Tia Rahmania Gugat PDIP soal Pemecatan, Bantah Gelembungkan Suara.” Disini dilaporkan pernyataan Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy bahwa “….SK Bawaslu Provinsi Banten, 13 Mei 2024, menyatakan 8 panitia pemilihan kecamatan (8 Satker PPK) di Dapil Banten I terbukti melakukan …pelanggaran… penggelembungan suara yang menguntungkan Tia Rahmania…“ Tia Rahmaniah adalah Caleg DPR terpilih dari PDIP Dapil 1 Banten. Lebih lanjut Ronny menyatakan bahwa antara lain berdasarkan pertimbangan SK Bawaslu ini, pada 42 tanggal 13 September 2024 DPP PDI Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Rahmania ke KPU. [Bukti P-14] 80. Bahwa nama Tia Rahmania sebagai calon anggota DPR R.I terpilih dari PDIP Dapil I Banten tercantum pada SK KPU No. 1206/2024 tertanggal 25 Agustus 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum tahun 2024, dan, namanya dihapus, digantikan oleh Bonnie Triyana, menurut SK KPU No. 1368/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Perubahan Keempat atas SK KPU No. 1206/2024 tertanggal 25 Agustus 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum tahun 2024. Dalam SK No. 1368 ini dituliskan bahwa Tia Rahmania sudah diberhentikan dari keanggotaan PDIP dan tidak memenuhi syarat lagi untuk menjadi anggota DPR. [Bukti P-15] Tersirat jumlah perolehan suara PDIP tidak dilakukan koreksi, dapat ditelusuri lebih jauh berdasarkan SK KPU tentang perolehan suara perserta Pemilu 2024. Kasus ini secara umum, jika demikian adanya, adalah merupakan kanibalisme suara sesama Caleg dalam Parpol yang sama dan dengan daya nalar yang sederhana sebetulnya merupakan tindak pidana Pemilu. Jarang, jika ada, orang yang menolak bahwa tindak pidana kanibalisme termaksud sangat meluas, sangat masif terjadinya dalam setiap penyelenggaran Pemilu jenis Pemilu legislatif DPR/DPRD. III.11 Indikasi Fraud yang dilakukan oleh 8 PPK Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh 81. Bahwa tindak pidana kecurangan, fraud, dalam daya nalar yang sederhana, yang dilakukan oleh PPK, terjadi secara TSM, termaksud diatas, lebih lanjut, juga didukung oleh fakta dikabulkannya seluruh permohonan gugatan Partai Golkar atas KPU, yang menurut pemohon terjadinya Penggelembungan atau Penambahan suara ilegal yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di 8 (delapan) Kecamatan, terurai dalam 539 TPS, untuk Partai Gerindra dan Partai Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6, terduga melakukan konspirasi jahat penggelembungan suara ilegal termaksud, untuk Pengisian Calon Anggota DPRD/DPRA Provinsi Aceh (vide 43 Putusan Mahkamah No. 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024). Vide putusan ini Mahkamah berpendapat bahwa terlapor yang terdiri dari KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Timur, dan PPK di 8 Kecamatan pada Kabupaten Aceh Timur terbukti secara sah bersalah sedemikian rupa sehingga permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya dan menetapkan/memutuskan “Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 pada seluruh TPS di 8 (delapan) kecamatan sebagai berikut: 1) Kecamatan Idi Rayeuk; 2) Kecamatan Birem Bayeun; 3) Kecamatan Peureulak; 4) Kecamatan Ranto Peureulak; 5) Kecamatan Peureulak Timur; 6) Kecamatan Peureulak Barat; 7) Kecamatan Simpang Jernih, 8) Kecamatan Peunaron harus dilakukan penghitungan ulang surat suara.” Bukti [P-16] III.12 Indikasi Fraud dalam 20 Putusan PHPU MK 2024 82. Bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh operator Sirekap termaksud diatas konsisten dengan 20 putusan perkara Mahkamah pada PHPU Pileg 2024 yang memiliki legal standing, kedudukan hukum, kasus di 12 provinsi, 27 kabupaten/kota, 47 distrik/kecamatan, 276 desa/kelurahan dan 2.117 TPS, sangat meluas/massif, dimohonkan oleh semua Parpol Parlemen (8 Parpol), kecuali PKB, dan oleh Parpol Non Parlemen yaitu Partai Hanura dan Partai Perindo, serta oleh Parpol lokal, Partai Nanggroe Aceh, melibatkan seluruh Parpol Nasional sebagai pihak terkait (tergugat melakukan fraud), sangat terstruktur dan sistematis, dengan amar putusan Mahkamah untuk dilakukan pemungutan suara ulang, hitung ulang surat suara, pencermatan/penyandingan dokumen C Hasil Tally dengan C Hasil/Salinan serta dengan dokumen D Hasil Kecamatan, dan rekapitulasi ulang D Hasil Kecamatan, seperti disajikan pada Tabel 5 dibawah ini. Jumlah kabupaten/kota, kecamatan/distrik, dan desa/kelurahan tidak diperlihatkan pada Tabel 2 dibawah ini. 44 83. Tabel 2. Daftar PHPU Pemilu 2024 Dikabulkan Seluruhnya/Sebagian Sumber: Mahkamah Konstitusi, diolah 84. Bahwa amar putusan Mahkamah pada Tabel 5 diatas dikelompokan ke dalam tiga kelompok; (i) warna coklat untuk amar putusan Hitung Ulang dan Pemungutan Suara Ulang (PSU), no ururt 1 s/d 13; (ii) warna hijau, no urut 14 s/d 17, untuk amar putusan Penyandingan C Hasil dengan D Hasil dan C Hasil Tally dengan C Hasil Salinan, dan (iii) warna kuning, no urut 18 s/d 20 untuk amar putusan Rekapitulasi Ulang D Hasil Kecamatan. 85. Bahwa Amar Putusan Mahkamah tersebut pada Tabel 5 diatas, walaupun dikelompokan dalam tiga kelompok termaksud, terdapat esensi yang sama yaitu Mahkamah berkeyakinan bahwa telah terjadi kesalahan prosedur administratif dalam kegiatan pembetulan/koreksi D Hasil Kecamatan Sirekap yang dilakukan oleh PPK, dapat dimaknai bahwa operator Sirekap PPK Kecamatan telah melakukan tindakan manipulatif penggelembungan, penambahan suara ilegal dan/atau pengempisan suara ilegal, dengan cara, memanipulasi suara tidak sah menjadi suara sah, memanipulasi jumlah pemilih yang mencoblos, mencuri suara baik dari Parpol maupun Caleg sesama Parpol maupun mencuri dari NO PROVINSI PEMOHON / PARPOL JUMLAH TPS NO. PUTUSAN PHPU DPR DPRD XXII 2024 AMAR PUTUSAN 1 Aceh (1) Golkar 539 20.-01-04-01 Hitung Ulang Surat Suara, Dapil Aceh 6, seluruh TPS, 8 Kec. 2 NTB (2) PKS (ABU B.A) 92 21.-02-08-18 Hitung Ulang Surat Suara PKS/Caleg PKS, 92 TPS, 11 Desa, 2 Kec. 3 Aceh (1) NASDEM 111 54.-01-05-01 Hitung Ulang Surat Suara, Dapil Pidie Jaya 3, seluruh TPS, 1 Kec. 4 Jawa Barat (3) PAN 1 74.-01-12-12 Hitung Ulang 1 TPs dan Pemungutan Suara Ulang 1 TPS 5 Aceh (1) N. Aceh 16 105.-01-18-01 Hitung Ulang Surat Suara Dapil Aceh Timur 4, 16 TPS, 3 Kec. 6 Papua Barat (4)) NASDEM 7 128.-01-05-34 Hitung Ulang Surat Suara, Dapil Teluk Bintuni 3, 7 TPS, 1 Distrik, 5 Kampung 7 Aceh (1) PAN 120 153.-01-12-01 Hitung Ulang Surat Suara, Dapil Pidie Jaya 1, seluruh TPS, 2 Kec. 8 Sulteng (5) PDIP 1 170.-01-03-26 Hitung Ulang Surat Suara di MK, DPDRD, Dapil Donggala 4, 1 TPS. 9 Kaltim (6) DEMOKRAT 147 219.-01-14-21 Hitung Ulang Surat Suara 147 TPS, 9 Kabko, Dapil Kaltim 10 Jawa Timur (7) PAN 105 261.-01-12-15 Hitung Ulang Surat Suara, 105 TPS, 6 Desa, 1 Kec. 11 Jawa Timur (7) PKS 10 269.-01-08-15 Hitung Ulang Surat Suara, 10 TPS, 1 Desa, 1 Kec. 12 Sumsel (8) NASDEM 6 275.-01-05-06 Hitung Ulang Surat Suara di Dapil Lahat 4 Sumsel, 6 TPS, 4 Desa, 1 Kec. 13 Sumsel (8) GOLKAR 6 290.-01-04-06 Hitung Ulang Surat Suara di MK Dapil Lahat 4 Sumsel, 6 TPS, 4 Desa, 1 Kec. 14 Jawa Barat (3) GOLKAR 5 94-01-04-12 Penyandingan C Hasil dgn D Hasil Kecamatan Dapil Kota Bogor 3, 5 TPS, 3 Kel., 1 Kec. 15 Jawa Timur (7) DEMOKRAT 18 118-01-14-15 Pencermatan/Penyandingan C Hasil (Plano) dgn D Hasil PPK, 18 TPS, 4 Kelurahan, 1 Kec. 16 Kalbar (9) HANURA 231 151-01-10-20 Penyandingan C Hasil Tally dgn C Hasil Salinan, 231 TPS, 1 Dapil. PPK menerbitkan dua D hasil dalam waktu yg berbeda. 17 Maluku (10) PERINDO 19 258-02-16-31 Penyandingan C Hasil Salinan dengan D Hasil Kec., Perindo/Caleg Perindo, 19 TPS, 4 Desa, 1 Kec. 18 DKI Jakarta (11) DEMOKRAT 233 09-01-14-11 Rekapitulasi Suara Ulang Dapil Jakarta 2, 233 TPS, 7 kelurahan, 1 Kec. 19 Papua (12) NASDEM 225 17-01-05-33 Rekapitulasi Ulang, berkelindan dengan Putusan No. 202-01-08-33 20 Papua (12) PKS 225 202-01-08-33 Rekapitulasi Ulang Tingkat Distrik, 225 TPS, 1 Distrik, Dapil Papua 3. Terkait Perkara No. 17-01-05-33 JUMLAH 2,117 12 Provinsi 20 Putusan 45 Caleg/Parpol yang berbeda, dan, dengan cara jual beli suara baik sesama Caleg/Parpol yang sama maupun dengan Caleg/Parpol yang berbeda, namun Mahkamah juga, demi memastikan kemurnian suara dan menegakkan prinsip jujur dan adil dalam pemilu, memiliki pertimbangan hukum yang berbeda untuk solusi tindakan manipulatif PPK Kecamatan ini, yang dapat dikelompokan dalam tiga kelompok seperti tersebut diatas, sebagai berikut: a) Bahwa Amar Putusan Mahkamah untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) termaksud diatas, pada esensinya, didasarkan pada pertimbangan pada bukti perlakuan PPK Kecamatan/PPS atas surat suara sah dan tidak sah serta atas jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, mencoblos di TPS, yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, sedemikian rupa sehingga Mahkamah tidak meyakini kemurnian/kebenaran data C Hasil Tally/C Hasil Salinan dan memutuskan untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS yang digugat oleh pemohon (vide Putusan No. 74/2024). b) Bahwa Amar Putusan Mahkamah untuk Hitung Ulang kertas suara termaksud diatas didasarkan pada pertimbangan, pada esensinya, keyakinan Mahkamah atas ketidak konsistenan, perbedaan, data hasil suara pada fisik C Hasil Tally/C Hasil Salinan, dari beberapa pihak, dengan data pada fisik D Hasil Kecamatan, namun, Mahkamah tidak meyakini kebenaran/kemurnian sebagian, atau, sebagian besar, atau, keseluruhan, data pada C Hasil Tally/C Hasil Salinan, dan, amar putusan ini akan menghasilkan C Hasil Tally/C Hasil Salinan koreksi/baru, dan, D Hasil Kecamatan koreksi/baru, dan seterusnya secara berjenjang. c) Bahwa Amar Putusan Makamah untuk Penyandingan/Pencermatan data pada fisik C Hasil Tally/C Hasil Salin dengan data pada fisik D Hasil Kecamatan termaksud diatas, pada esensinya, didasarkan pada keyakinan Mahkamah atas ketidak konsistenan, perbedaan, data hasil suara pada fisik C Hasil Tally/Chasil Salinan dengan data pada fisik D Hasil Kecamatan, juga, Makamah meyakini sebagian data termaksud sudah benar, sedemikian rupa sehingga Mahkamah 46 memutuskan entry data ulang, menghasilkan D Hasil Kecamatan baru, dan seterusnya secara berjenjang, hanya berlaku pada beberapa/sejumlah, atau, bahkan seluruh TPS yang digugat oleh pemohon saja, yang diluar ini tetap sah menurut hukum. d) Bahwa Amar Putusan Makamah untuk Rekapitulasi Ulang termaksud diatas, pada esensinya, didasarkan pada keyakinan Mahkamah atas ketidak konsistenan, perbedaan, data hasil suara pada fisik C Hasil Tally/ C hasil Salinan dengan fisik D Hasil Kecamatan, namun, Mahkamah tidak yakin seberapa banyak data D Hasil Kecamatan yang konsisten dengan data C Hasil Tally/C Hasil Salinan, sedemikian rupa sehinggga Mahkamah memutuskan untuk dilakukan entry data ke sistem Sirekap untuk seluruh TPS dalam Dapil dan/atau kecamatan yang digugat oleh pemohon, menghasilkan D Hasil koreksi/baru secara berjenjang hingga D Hasil nasional. III.13 Indikasi Fraud dalam Pemilu Anggota Legislatif DPD 86. Bahwa Pasal 22 E UUD 1945 pada esensinya menetapkan bahwa masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah 5 (lima) tahun dan Bagian Kelima UU a quo mengatur Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPD, tertuang pada pasal 196 dan Pasal 197, masing-masing selengkapnya berbunyi “Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat)”, dan, “Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi.,” dapat dimaknai adanya persaingan yang sangat ketat serta sangat sulit untuk lolos sebagai calon anggota terpilih mengingat dalam satu provinsi hanya tersedia empat kursi dengan daerah pemilihan (Dapil) mencakup seluruh wilayah provinsi terkait, membutuhkan dana saksi dan kampanye baik tidak langsung maupun secara langsung ke para pemilih grass roots dalam jumlah yang sangat besar, diluar daya nalar jika dibandingkan penghasilan, gaji dan tunjangan-tunjangan yang akan diterima selama lima tahun menjadi anggota DPD, dapat disebut sebagai “Paradoks Caleg DPD,” hanya sebesar sekitar Rp6 miliar menurut PP No 58 tahun 2008 tentang Hak Keuangan Anggota DPD. Estimasi total uang yang perlu digelontorkan oleh seorang calon anggota DPD untuk lolos sebagai Caleg terpilih, 47 misalnya, Rp58 miliar untuk Dapil Jawa barat, Rp25 miliar untuk Dapil Sumatera Utara, dan Rp15 miliar untuk Dapil DK Jakarta, di satu sisi, dan di sisi lain, take home pay yang akan diterima, seperti sudah dijelaskan terdahulu, sangat timpang, hanya sekitar 6 (enam) miliar rupiah selama lima tahun, dan, yang lebih menarik lagi lagi adalah minat menjadi peserta Pemilu DPD cukup tinggi yaitu 668 orang dari 38 provinsi, rata-rata 18 orang setiap provinsi untuk memperebutkan 4 (empat) kursi DPD, pada Pemilu 2024. Sangat diluar nalar dan untuk itu sangat layak jika disebut sebagai “Paradoks Caleg DPD.” 87. Bahwa Paradoks a quo dapat dijelaskan dengan baik dengan terlebih dahulu membuat asumsi plausible “calon anggota DPD mengetahui dengan baik iklim manipulatif dalam penerbitan produk hukum D Hasil, D Hasil Hukum,” sebagaimana dielaborasi diatas, mendorong tetap banyaknya minat untuk menjadi peserta Pemilu DPD bersumber dari besarnya kesempatan untuk juga ikut “bermain,” bersengkongkol dengan PPK dan/atau KPU dalam “jual beli suara.” 88. Bahwa kunci utama monitoring, pengawasan, yang efektif, atas hasil penghitungan suara Pemilu perlu dimulai dari TPS, saat KPPS, membaca, menghitung/menjumlah, membubuhkan tanda tangan, pada Formulir C Hasil Tally yang ditempelkan di papan suara, bersama-sama dengan peserta Pemilu/saksi yang hadir dan dilanjutkan saat KPPS, menulis dan membubuhkan tanda tangan, pada Formulir C Hasil Salinan, bersama-sama dengan peserta Pemilu dan saksi yang hadir, dan, pada saat KPPS mengunggah dan memvalidasi Formulir C Hasil Salinan Sirekap, serta, pengawasan dilanjutkan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan/ distrik/ PPLN, tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, hingga, tingkat KPU nasional, membutuhkan minimal 1 (satu) orang saksi pada setiap jenjang rekapitulasi termaksud. 89. Bahwa setiap saksi tersebut diatas perlu didukung oleh aplikasi penghitungan/rekapitulasi suara Pemilu mandiri untuk meyakinkan Formulir D Hasil, print out operator Sirekap, yang ditandatangani saksi, konsisten dengan D Hasil print out aplikasi mandiri, juga konsisten dengan bukti kesaksian Ahli I Gusti Putu Artha terkait sangat meluas dan 48 kronisnya manipulasi data yang dilakukan oleh operator Sirekap, yang sudah dijelaskan diatas. 90. Bahwa jumlah saksi yang dibutuhkan untuk daerah pemilihan (Dapil) provinsi masing-masing, sesuai diktum Pasal 197 a quo, bagi setiap Caleg DPD perlu konsisten dengan jumlah TPS, kecamatan, kabupaten/kota plus 2 orang saksi, masing-masing satu orang untuk tingkat provinsi dan satu orang untuk tingkat KPU Nasional, menghasilkan angka untuk Dapil enam provinsi terpilih, seperti tersaji pada Tabel 6 dibawah ini, masing-masing 141.115 orang saksi untuk Jawa barat, berturut-turut 121.372, 117.873, 46.360, 33.489, dan 30.818 orang saksi untuk masing-masing provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, dan DK Jakarta. Tabel 3. Daftar Jumlah Saksi pada Enam Provinsi Terpilih di Pemilu 2024 91. Bahwa jika diasumsikan rata-rata tarif saksi per orang sebesar 100.000 (seratus ribu) rupiah, maka jumlah uang untuk pembayaran saksi yang perlu disediakan oleh setiap Caleg DPD untuk masing-masing provinsi tersebut adalah 14,1 untuk provinsi Jawa Barat, 12,1 untuk provinsi Jawa Timur, 11,7 untuk provinsi Jawa Tengah, 4,6 untuk provinsi Sumatera Utara, 3,3 untuk provinsi Banten, dan 3,0 miliar rupiah untuk provinsi DK Jakarta, dan, jumlah uang tersebut akan berlipat dua jika asumsi tarif tersebut dibuat sedikit lebih wajar seperti 200.000 ribu rupiah, menghasilkan angka berturut-turut menjadi Rp28,2, Rp24,2, Rp23,4, Rp9,2, Rp6,6, dan Rp6,0 miliar rupiah. 92. Bahwa jika diasumsikan biaya membangun aplikasi penghitungan hasil Pemilu sebesar 200 (dua ratus) juta rupiah, menggunakan 10 (sepuluh) orang operator aplikasi dengan tarif 1 (satu) juta rupiah per orang per bulan selama 2 (dua) bulan, biaya pelatihan operator 1 (satu) juta rupiah NO PROVINSI JMLH TPS JMLH. KECAMATAN JMLH KABKO JMLH SAKSI 1 Jawa Barat 140,457 627 29 141,115 2 Jawa Timur 120,666 666 38 121,372 3 Jawa Tengah 117,299 537 35 117,873 4 Sumatera Utara 45,875 450 33 46,360 5 Banten 33,324 155 8 33,489 6 DKI Jakarta 30,766 44 6 30,818 Sumber: Open Data Set KPU, diolah 49 per orang, maka jumlah biaya pembangunan dan pengoperasian aplikasi adalah sebesar 200 juta + (10 x 1 juta x 2) + (10 x 1 juta) = Rp200 juta+ Rp20 juta + Rp10 juta = Rp230 juta. 93. Bahwa untuk membuat estimasi biaya kampanye seorang Caleg DPD baik secara tidak langsung melalui iklan, spanduk, dan lain sebagainya, maupun secara langsung door to door ke calon pemilih potensial, perlu terlebih dahulu dibuat estimasi kebutuhan perolehan suara untuk memastikan berhasil lolos menjadi Caleg DPD terpilih untuk masing- masing provinsi melalui pendekatan, misalnya, seperti tersaji pada Tabel 3 dibawah ini Tabel 4. Daftar Perolehan Suara Calon Anggota DPD di 10 Provinsi Terpilih 94. Bahwa konsisten dengan bunyi Pasal 196 a quo, jumlah calon anggota DPD terpilih adalah sama untuk setiap porvinsi yaitu 4 (empat) orang, disajikan pada Tabel 7 diatas, jumlah perolehan suara terbanyak pertama dan keempat, komputasi menghasikan nilai tengah (mid values), dari 10 provinsi terpilih mulai dari Provinsi Jawa Barat hingga provinsi Maluku Selatan. 95. Bahwa patut diyakini, plausible, perolehan menurut nilai tengah termaksud merupakan jumlah suara Caleg DPD terpilih in casu 10 Dapil terpilih tersebut, mulai dari Jawa Barat 3.284.268 suara, Sumatera Utara 817.619 suara hingga Maluku Selatan 88.880 suara, dan seterusnya, dan, bila dibuat asumsi unit costs biaya kampanye tidak langsung dan langsung sebesar 10 (sepuluh) ribu rupiah per calon pemilih potensial, maka diperlukan dana kampanye untuk setiap Caleg DPD pada Dapil Jawa Barat sebesar, pembulatan, 30 (tiga puluh) miliar rupiah, Rp10 Sumber: Kumparan, 25 Agustus 2024 “KPU Tetapkan 152 Anggota DPD Terpilih 2024 – NO PROVINSI PERTAMA KEEMPAT NILAI TENGAH 1 Jawa barat 5,399,699 1,168,837 3,284,268 2 Sumatera Utara 1,081,487 553,750 817,619 3 Banten 1,049,928 443,040 746,484 4 Sumatera Selatan 833,799 508,540 671,170 5 Aceh 1,060,991 150,930 605,961 6 DK Jakarta 745,841 456,250 601,046 7 Kalimantan Selatan 415,223 269,900 342,562 8 Papua Pegunungan 341,080 171,210 256,145 9 Nusa Tenggara Barat 328,713 26,510 177,612 10 Maluku Selatan 103,780 73,980 88,880 50 miliar untuk Dapil Sumatera Utara, dan Rp6 miliar untuk Dapil DK Jakarta, dan seterusnya. 96. Bahwa berdasarkan elaborasi di atas, estimasi uang yang harus dikorbankan oleh sebagian, atau, patut diyakini sebagian besar Caleg DPD terpilih dalam Pemilu 2024, per Caleg DPD terpilih, adalah Rp28,2 miliar + Rp230 juta + Rp30 miliar = Rp58 miliar (pembulatan) untuk Dapil Jawa barat, Rp9,2 miliar + Rp230 juta + Rp10 miliar = Rp20 miliar untuk Dapil Sumatera Utara, dan Rp6 miliar + Rp230 juta + Rp = Rp6 miliar untuk Dapil DK Jakarta, dan seterusnya. Perlu ada penyesuaian tarif untuk Dapil Sumut dan DK Jakarta sehingga estimasi masing-masing biaya per Caleg untuk Dapil Sumut dan DK Jakarta adalah Rp25 miliar dan Rp15 miliar. 97. Bahwa berdasarkan elaborasi di atas, terlihat dengan jelas, jarang, jika ada Caleg DPD terpilih 2024 yang mau (mampu) mengeluarkan uang dalam jumlah tersebut mengingat total kompensasi legal yang akan mereka terima dari APBN selama lima tahun hanya sekitar Rp6 miliar, sangat timpang dibandingkan dengan estimasi total biaya pencalonan yang harus dikeluarkan, dapat mencapi Rp58 miliar, dan, mengingat, hampir tidak adanya kekuasaan/otoritas DPD dalam sistem pemerintahan yang ada sekarang, kesempatan untuk mendapatkan uang ilegal juga relatif sangat kecil, mendorong para Caleg DPD terpilih ini mencari jalan alternatif seperti melakukan konspirasi jahat dengan PPK/KPU Kabupaten/Kota agar mendapat suatu jumlah tertentu suara yang memastikan mereka terpilih, dan, tentu saja dengan pembayaran yang relatif jauh lebih murah, katakan dalam kisaran 20 sampai dengan 25 miliar rupiah, dibandingkan jika mereka harus berlaku jujur dalam kontestasi Pileg DPD, seperti sudah dielaborasi diatas, dapat mencapai Rp58 miliar, dan, terbukti sejauh ini, konspirasi ini, patut diduga memang demikian adanya, aman, tidak tersentu Panwaslu, Bawaslu, dan saingan Caleg DPD Dapil yang sama sebab, seperti juga sudah dielaborasi diatas, biaya pengawasan yang efektif, identik dengan pengumpulan bukti C Hasil dan D Hasil, yang harus dikorbankan oleh setiap Caleg DPD berada dalam skala puluhan miliar rupiah. Dengan kata lain, jarang, jika ada, 51 Caleg DPD yang memiliki bukti otentik untuk melakukan gugatan, sanggahan, keberatan atas D Hasil hukum, mulai jenjang PPK hingga jenjang KPU, apalagi sampai ke PHPU Mahkamah Konsitusi. 98. Bahwa berdasarkan elaborasi di atas terlihat indikasi yang sangat kuat potensi terjadinya kecurangan, konspirasi jahat, berpola Terstruktur Sistematis, dan Masif (TSM), dalam kegiatan rekapitulasi manual berjenjang hasil penghitungan suara Pemilu yang dilakukan oleh operator Sirekap PPK Kecamatan/KPU Kabupaten/Kota dengan sebagian, jika tidak sebagian besar, Caleg DPD bersumber dari kondisi Caleg DPD dengan kendala saksi, aplikasi penghitungan suara, sangat tingginya biaya kampanye, serta sanksi administratif ringan bagi PPK yang terbukti bersalah melakukan penggelembungan/pengempisan suara serta tidak ada sanksi sama sekali bagi Caleg dan/atau Parpol yang sangat patut untuk diduga terlibat dalam konspirasi jahat ini, dengan merujuk berbagai fakta hukum yang sudah disampaikan terdahulu. III.14 Pandangan Pengamat/Peneliti Perludem 99. Bahwa sangat buruknya, sangat tercemarnya, suara Pemilu dan kedaulatan rakyat seperti dielaborasi diatas, yang bersumber dari norma Pasal-Pasal a quo berimplikasi atas rendahnya tingkat kredibilitas, kepercayaan publik, atas hasil rekapitulasi berjenjang termaksud, pertama-tama dapat dilihat dari perkembangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi yang secara nyata mengikuti pertumbuhan eksponensial seperti disajikan dalam Diagram 5 dibawah ini. Diagram 5. Perkembangan Jumlah PHPU 2004 – 2024 Sumber: Mahkamah Konstitusi, diolah 52 100. Jika PHPU di tahun 2004 hanya terdapat 44 perkara, maka pada siklus Pemilu berikutnya, 2009, naik hampir dua lipat menjadi 70 perkara, 2014, tambah melejit menjadi 297 perkara, atau, mengalami kenaikan mendekati enam lipat, dan, di Pemilu 2024 terus melejit dengan kencang menjadi 308 perkara, atau, melejit sekitar tujuh lipat, indikasi sangat kuatnya kecurangan, fraud, pada siklus Pemilu-Pemilu tersebut. 101. Bahwa semangkin buruknya kualitas penyelenggaraan Pemilu termaksud konsisten dengan hasil kajian peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli, yang menemukan terjadinya pembengkakan yang signifikan dari jumlah gugatan sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), di pertegas lagi oleh Tempo.co.id, 19 Juni 2024 dengan judul artikel “Jumlah PHPU Meningkat di MK, Perludem Sebut Jadi Bukti Penyelenggaraan Pemilu Semakin Memburuk.” Disini dikatakan bahwa “Kenaikkan jumlah gugatan itu menunjukkan semakin banyak peserta pemilu yang menyadari adanya kecurangan dalam proses penyelenggaraan pemilu yang berdampak pada hasil akhir penghitungan suara.” Bukti [P-17] 102. Bahwa menurut Aji Fuad Muzaki, Rumah Pemilu.Org, May 20, 2024, dalam artikel yang berjudul “PHPU Pileg 2024: Penggelembungan dan Pengurangan Suara Paling Banyak Dipermasalahkan.” Disini dikatakan bahwa “….Berdasarkan klasifikasi dalil yang dimohonkan, dari 457 yang didalilkan, penggelembungan suara dan pengurangan suara menempati jumlah paling banyak, dengan 106 dalil, disusul dalil penggelembungan suara 95 dalil dan pengurangan suara 95 dalil juga...” Bukti [P-18] III.15 Sanksi Administratif Segitiga Kecurangan 103. Bahwa sanksi yang bersifat proporsional perlu diterapkan agar marwah, semangat, prosedur, tata cara, standar operasional baku (SOP) dalam suatu sistem kerja dapat dipelihara dan ditegakkan dengan baik, sedemikian rupa sehingga menutup kesempatan (opportunity) perbuatan yang salah, lebih-lebih perbuatan yang mengandung unsur pidana, untuk terjadi kembali, proporsionalitas sanksi memiliki daya deterrent effects yang kuat.. 53 104. Bahwa diatas sudah dielaborasi tentang modus operandi kecurangan, fraud, manipulasi data hasil Pemilu Sirekap, dengan indikasi sudah terjadinya, jual beli suara, pencurian suara, dan perlakuan curang atas suara sah/tidak sah serta atas jumlah pemilih hadir/tidak hadir dan atas jumlah pemilih yang menggunakan/tidak menggunakan hak suara mereka, dalam kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu manual berjenjang, namun ironisnya, tindakan kecurangan tersebut, seharusnya diproses secara hukum pidana, oleh Bawaslu Kabupaten/Kota/Provinsi, termasuk oleh Mahkamah Konstitusi, dinyatakan hanya sebagai “pelanggaran administratif tata cara dan prosedur,” mengarahkan pada mindset terjadinya secara tidak sengaja, khilaf, oleh karena ketidaktahuan, tidak berpola dan acak, secara langsung menciptakan unsur opportunity Teori Segitiga Kecurangan, The Triangle Fraud Theory Cressey, sehingga fraud dalam kegiatan rekapitulasi manual menjadi kronis dan akan terus berlanjut, merusak kemurnian suara Pemilu dan kedaulatan rakyat serta merusak martabat bangsa, jika norma pasal-pasal a quo tidak dibatalkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. 105. Bahwa adanya indikasi yang kuat kejadian perbuatan jahat jual beli suara dan yang lainnya termaksud diatas hanya diberikan sanksi administratif ringan dan tidak dilanjutkan dengan pemrosesan secara hukum akan dielaborasi dibawah ini dengan penyajian empat putusan Mahkamah pada PHPU Pileg 2024 106. Bahwa bukti-bukti hanya diberikan sanksi administratif tersebut dapat ditemukan pada PHPU Pileg 2024 dengan Nomor Putusan Perkara 09- 01-14-11/ PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada bagian pertimbangan hukum Mahkamah, [2.7] angka 1.4, menyatakan “Bahwa adapun Putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagai berikut: 1) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan; 2) Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan 54 perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.” Esensi putusan Bawaslu ini mendegradasi fakta hukum bahwa telah terjadi Penggelembungan, penambahan, suara ilegal yang diperoleh Partai Nasdem yang jumlahnya dapat mencapai 2.402 (dua ribu empat ratus dua) suara yang terjadi di 233 (dua ratus tiga puluh tiga) TPS dalam 7 (tujuh) kelurahan, pada Kecamatan Cilincing, wilayah Jakarta Utara, Dapil Jakarta 2 dan Pengempisan, pengurangan, suara ilegal terhadap perolehan suara Partai Demokrat di beberapa TPS, beberapa kelurahan pada kecamatan tersebut, yang dilakukan oleh, bersengkongkol dengan Partai Nasdem (Pihak Terkait), Terlapor I (PPK Cilincing), Terlapor II (KPU Jakarta Utara), Terlapor IV (KPU Provinsi Jakarta), baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dalam rangkaian rekapitulasi manual berjenjang, patut diduga tujuan konspirasi para terlapor ini adalah untuk memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain serta untuk tujuan menerima gratifikasi, baik secara sendiri-sendiri maupun secara berjenjang sesuai dengan rangkaian kegiatan rekapitulasi manual berjenjang hasil penghitungan suara Pemilu. 107. Dalam nuansa negatif yang sama, praktik “sanksi ringan” termaksud diperlihatkan juga dalam Pertimbangan Hukum PHPU Mahkamah pada Putusan No: 20-01-04-01/ PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, [3.13.3], pemohon Partai Golkar terkait 539 C Hasil (TPS), antara lain menyatakan “……..Bahwa terhadap adanya perbedaan suara dari Formulir C.Hasil Salinan dan Formulir D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Idi Rayeuk sebagaimana telah diuraikan dalam Sub Paragraf [3.13.1] , dan juga tidak adanya tindak lanjut dari PPK di 10 kecamatan setelah adanya perintah dari KIP Kabupaten Aceh Timur, serta Putusan Bawaslu Provinsi Aceh Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/ 01.00/III/2024 yang menyatakan bahwa KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Timur, PPK Kecamatan Peureulak Barat, PPK Kecamatan Ranto Peureulak, PPK Kecamatan Peureulak Timur, PPK Kecamatan Peunaron, PPK Kecamatan Simpang Jernih, PPK Kecamatan Birem Bayeun, PPK Kecamatan Idi Rayeuk, dan PPK Kecamatan Peureulak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran pemilu yang bersifat administratif dalam 55 rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan tingkat provinsi, membuat Mahkamah tidak dapat meyakini keabsahan dari angka perolehan suara yang ada pada Formulir D.Hasil Kecamatan, …….,” Esensi putusan Bawaslu ini mendegradasi fakta hukum adanya dugaan penggelembungan, penambahan, suara ilegal Partai Gerindra (Pihak Terkait) dan Partai Aceh, dapat mencapai 5.372 (lima ribu tiga ratus tujuh puluh dua) suara, terjadi dalam 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) TPS dan dalam 8 (delapan) Kecamatan, merugikan Partai Golkar (Pemohon), patut diyakini dilakukan dengan sengaja oleh, bersengkongkol dengan pihak terkait (Partai Gerindra) dan Partai Aceh, para terlapor, KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Timur, dan PPK di 8 Kecamatan pada Kabupaten Aceh Timur, patut diduga tujuan konspirasi para terlapor ini adalah untuk memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain serta untuk tujuan menerima gratifikasi, baik secara sendiri-sendiri maupun secara berjenjang sesuai dengan rangkaian kegiatan rekapitulasi manual berjenjang hasil penghitungan suara Pemilu. 108. Selanjutnya potensi kecurangan, fraud, yang demikian kuat dan nyata, berpola TSM, walaupun tidak ada bukti tindak pidana, lebih lanjut, diperlihatkan juga dalam Pertimbangan Hukum PHPU Mahkamah Putusan No: 219-01-14-21/ PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada [ 3.8 ] halaman 317, Alinea kelima, antara lain menyatakan “Bahwa sementara itu, ……Putusan Bawaslu Kalimantan Timur Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 bertanggal 28 Maret 2024 yang pada pokoknya memberikan sanksi teguran tertulis kepada 9 (sembilan) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),… . . terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan.” Esensi putusan Bawaslu tentang adanya pelanggaran administrasi tersebut mendegradasi fakta hukum dugaan penggelembungan, penambahan, suara ilegal, Partai Amanat Nasional (PAN), berpotensi mencapai 366 (tiga ratus enam puluh enam) suara, dan, pengempisan, pengurangan, suara ilegal, Partai Demokrat, berpotensi mencapai 183 (seratus delapan 56 puluh tiga) suara, tersebar di 147 (seratus empat puluh tujuh) TPS, dilakukan oleh masing-masing 9 (sembilan) PPK dalam 9 (sembilan) kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur. 109. Selanjutnya, potensi kecurangan, fraud, yang demikian kuat dan nyata, berpola TSM, walaupun terlihat tidak ada bukti tindak pidana, lebih lanjut, diperlihatkan juga pada kasus Provinsi Jawa Timur dengan pemohon Partai PAN, dalam Pertimbangan Hukum PHPU Mahkamah Putusan No. 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, [3.15] angka 4. Halaman 203 angka 3, antara lain menyatakan “… Putusan Bawaslu Pamekasan Nomor 001/LP/ADM.PL/ BWSL.KAB/16.28/III /2024 …menerima permohonan pelapor untuk sebagian dan menyatakan terlapor ketua dan anggota PPK Kecamatan Palengaan dan Kecamatan Proppo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu.” Esensi putusan Bawaslu ini mendegradasi fakta hukum dugaan terjadinya penggelembungan suara ilegal yang diperoleh Partai Demokrat, berpotensi, mencapai 430 (empat ratus tiga puluh) suara, tersebar di 34 (tiga puluh empat) TPS, 6 (enam) desa, 1 (satu) kecamatan, Kecamatan Palengaan, dan, pengempisan, pengurangan, suara ilegal Partai Amanat Nasional, sebanyak 10 (sepuluh) suara di 1 (satu) TPS pada Kecamatan Proppo, dilakukan oleh masing-masing PPK Kecamatan Palengaan dan Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. III.16 Pengendalian Perbuatan Manipulatif C Hasil Operator Sirekap . 110. Bahwa berbagai indikasi kecurangan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu tahun 2024 berpola Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM), seperti dielaborasi diatas, dapat diringkas dengan merujuk ke, kesaksian ahli I Gusti Putu Artha, keputusan Bawaslu Dapil Banten I, kasus Tia Rahmania, kasus penggelembungan atau penambahan suara ilegal, dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di 8 (delapan) Kecamatan, terurai dalam 539 TPS, untuk Partai Gerindra dan Partai Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6, paradoks calon anggota legislatif DPD, dan, bukti dari 20 putusan PHPU Legislatif Mahkamah, persengketaan di 12 provinsi, 57 27 kabupaten/kota, 47 distrik/kecamatan, 276 desa/kelurahan dan 2.117 TPS, dimohonkan oleh semua Parpol Parlemen (8 Parpol), kecuali PKB, dan oleh Parpol Non Parlemen yaitu Partai Hanura dan Partai Perindo, serta oleh Parpol lokal, Partai Nanggroe Aceh, melibatkan seluruh Parpol Nasional sebagai pihak terkait (tergugat melakukan fraud), serta bukti perkembangan PHPU terregistrasi di MK yang bertumbuh secara eksponensial dan hasil analisis para Peneliti Perludem, memberikan indikasi yang sangat kuat sekali bahwa hal-hal yang serupa juga terjadi di banyak kasus-kasus lain, di banyak provinsi lain, kabupaten/kota lain, kecamatan/distrik lain, desa/kelurahan lain, dan, TPS/TPSLN lain, namun tidak sampai ke Mahkamah, atau, sampai di Mahkamah tetapi pemohon tidak mempunyai legal standing, seperti yang ditemukan pada 32 putusan Mahkamah 2024 yang lain, atau, hanya sampai di Bawaslu setempat, atau, tidak ada keberatan/gugatan sama sekali oleh kerena terjadi persengkongkolan jahat yang licik dan tertutup rapat yang dilakukan oleh PPK Kecamatan/KPU Kabupaten/Kota/Provinsi, tidak tertutup kemungkinan juga oleh KPU, para saksi, dan Caleg/Parpol peserta Pemilu 2024 termaksud. 110.A. Bahwa berbagai perbuatan tercela/curang termaksud diatas dapat dikendalikan dengan sederhana dengan membuka akses publik (public scrutiny) atas data C/D Hasil Sirekap, data TPS/TPSLN Sirekap, data hasil penghitungan suara Pemilu yang dibuat oleh KPPS/KPPSLN dan data rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Sirekap. Dengan demikian, publik dapat melakukan penyandingan data KPU termaksud dengan data mandiri terkait. 110.B. Bahwa untuk memastikan terlaksananya kegiatan penyandingan publik termaksud, perlu dibangun rekayasa konstitusional (constitutional engineering) penggiringan KPU untuk membuka akses publik tersebut berpola serta merta, berkala, dan setiap saat, yang sejauh ini masih tertutup seperti dijelaskan dibawah ini. 110.C. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 22/2023, dirubah dengan PKPU No. 11/2024, tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 58 Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. PKPU a quo tidak berisikan pasal yang secara langsung, tegas, dan pasti mengatur tentang penyediaan data hasil Pemilu yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) huruf s, Pasal 13 ayat (3) huruf l, dan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b dan huruf c, masing-masing selengkapnya berbunyi, Pasal 16 ayat (1) “Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan Informasi Publik yang telah dikuasai, didokumentasikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan bersifat terbuka” Pasal 16 ayat (2) huruf s “Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang sedang berjalan yang wajib disediakan secara setiap saat”, Pasal 13 ayat (3) “Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:” huruf l “Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang sedang berjalan yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, Pasal 15 ayat (1) “Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan Informasi yang apabila tidak diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum” ayat (2) “Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:” huruf b “Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang sedang berjalan yang wajib diumumkan secara serta merta” ayat (3) “Informasi Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:” huruf b “Informasi yang dapat berdampak pada terganggunya hajat hidup dan kepentingan orang banyak dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan” huruf c “Informasi yang dapat berdampak pada terganggunya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.” Bukti [P- 22] 110.D. Bahwa Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) huruf s, Pasal 13 ayat (3) huruf l, dan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b dan huruf c PKPU 59 a quo, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri tidak memberikan kejelasan, tidak memberikan kepastian hukum tentang apa yang dimaksud dengan informasi yang: (i) “dapat berdampak pada terganggunya hajat hidup orang banyak”; (ii) “berdampak pada terganggunya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan”, dan (iii) “informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang sedang berjalan.” 110.E. Bahwa website KPU, url: https://www.kpu.go.id/, diakses tanggal 3 dan 4 Juni 2025, tidak menyediakan data dan informasi hasil penghitungan suara, apalagi rekapitulasi suara Pemilu secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dapat dielaborasi sebagai berikut. Pertama laman Beranda website tersebut menyajikan delapan menu, yaitu: (i) TENTANG; (ii) BERITA; (iii) PUBLIKASI, (iv) DOWNLOAD; (v) PEMILU 2024; (vi) PILKADA 2024; (vii) FAQ, dan (viii) SATU PETA DATA. Kedua, Menu Tentang, Berita, Publikasi, Download, dan FAQ tidak menyediakan data hasil Pemilu, dan, yang paling mungkin menyediakan data dan informasi hasil penghitungan suara Pemilu adalah menu Pemilu 2024, Pilkada 2024, dan menu Satu Peta Data. Ketiga, klik menu Pemilu 2024, dan hasilnya Eror “404 Page Not Found” dengan penjelasan dibawahnya “maaf, halaman yang Anda cari tidak ditemukan, Logo KPU dan JDIH. Keempat, klik menu Satu Peta Data, dan notif hasilnya “This site can’t be reached.” Kelima browsing, Googling, dengan kata kunci “Hasil Pemilu 2024” dan hasilnya popping up, muncul laman Portal Pemilu dengan dua sublaman utama: (i) Hasil Unggah C Hasil dan D Hasil Pemilu 2024, dan (ii) Hasil Unggah C Hasil dan D Hasil Pilkada 2024. Keenam, klik sublaman C Hasil dan D Hasil Pemilu 2024, muncul notif “This site can’t bereached.“Bukti [P-23] III.17 Tingkat Akurasi C Hasil Sirekap 111. Bahwa tingkat akurasi C Hasil Sirekap sudah mendekati 100 (seratus persen) saat KPPS/KPPSLN mengunggah data Foto C Hasil Salinan ke Sirekap, sesuai dengan argumentasi hukum Prof Dr Wahyu Kisworo, Saksi Ahli Termohon (KPU) dalam sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024, pada halaman 297, antara lain 60 menyatakan “....teknologi OCR memiliki akurasi mencapai 99%, .....pada hasil uji coba di laboratorium, ... namun, hasil ini ketika diujicobakan di lapangan, ... adalah sebesar 92% sampai dengan 93%...........” Bukti [P- 19] 112. Bahwa akurasi C Hasil Sirekap termaksud, dapat diyakini dengan daya nalar yang sederhana, akan meningkat mendekati 100 (seratus) persen, sebelumnya menurut saksi a quo mencapai interval 92 hingga 93 persen, sesudah dilakukan konfirmasi data C Hasil Sirekap dengan data C Hasil Tally/Salinan oleh KPPS/KPPSLN, secara otomatis, secara instant, sebagaimana sudah dielaborasi terdahulu tentang sistem data, formula, konektor, dan output (hasil), aplikasi rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu elektronik, E-Rekap, seperti Sirekap, D Hasil Sirekap, D Hasil Satker/Dapil, adalah keluaran/output sistem yang tingkat akurasinya sepenuhnya, ditentukan oleh tingkat akurasi C Hasil Sirekap, tingkat akurasi C Hasil Sirekap mendekati 100 (seratus) persen, D Hasil tingkat akurasinya mendekati 100 (seratus) Persen, secara teknis, by system, sama sekali sudah tidak diperlukan lagi kegiatan rekapitulasi manual berjenjang, yang diperlukan tinggal memperbaiki kesalahan yang kurang dari 1 (satu) persen tersebut yang perlu dilakukan KPU secara tersentralisir dengan menggunakan beberapa orang operator Sirekap, tidak diperlukan lagi operator Sirekap di jenjang KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan PPK Kecamatan. III.18.2 Pengujian Konstitusionalitas Norma Rekapitulasi Manual Berjenjang 116. Bahwa esensi norma Pasal 393 (ayat 2), 397 ayat (1), 398 ayat (2), Pasal 402 ayat (2) dan Pasal 405 ayat (2) UU a quo adalah kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu, yang merupakan satu kesatuan utuh yang terintegrasi, wajib (perlu) dilakukan secara manual berjenjang, mulai dari PPK (KecamataLN, lanjut ke KPU Kabupaten/Kota, terus ke KPU Provinsi dan terakhir KPU (hasil suara nasional), selengkapnya berbunyi: a) Pasal 393 ayat (2) selengkapnya berbunyi “PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu 61 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu.” b) Pasal 397 ayat (1) selengkapnya berbunyi “PPLN melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya serta melakukan penghitungan perolehan suara yang diterima melalui pos dengan disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu yang hadir dan Panwaslu LN.” c) Pasal 398 ayat (2) selengkapnya berbunyi “KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu.” d) Pasal 402 ayat (2) selengkapnya berbunyi “KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu”; e) Pasal 405 ayat (2) selengkapnya berbunyi “KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu, dalam rapat yang dihadiri, saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu.” III.18.2.1 Batu Uji Pasal 22 E Ayat (1) UUD NRI 1945 117. Bahwa Pasal 22 E Ayat (1) UUD NRI 1945, selengkapnya berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali,” dapat dimaknai, pada prinsipnya, menghendaki peraturan perundang-undangan dibawahnya, UU, PP, dan seterusnya, selain perlu mengandung unsur-unsur langsung, umum, bebas, rahasia, adil, dan periode dilaksanakan setiap lima tahun, menghendaki juga hadirnya unsur kejujuran, efektif menutupi atau meminimalisisir atau mencegah terjadinya kecurangan, fraud, yang sudah atau dapat atau berpotensi dilakukan oleh peserta Pemilu dan/atau Penyelenggara Pemilu pada setiap siklus Pemilu. 118. Bahwa berdasarkan elaborasi diatas dan lebih awal jelas sekali Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), Pasal 402 ayat (2), dan Pasal 405 ayat (2) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 62 menyebabkan terjadinya fraud, ketidakjujuran, kecurangan Pemilu, yang terjadi secara kronis, Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM), merusak kemurnian suara Pemilu, kedaulatan rakyat, dan martabat bangsa sehingga perlu dinyatakan sebagai bertentangan dengan Pasal 22 E UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. III.18.2.2 Batu Uji Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945 119. Secara indoktriner, masyarakat, society, dikelompokan dalam lima tahap, Society 1.0 2.0 3.0, 4.0 dan 5.0. Society 1.0 adalah masyarakat yang untuk mempertahankan kehidupan dan kesejahteraan mereka melakukan pekerjaan berburu dan nomaden, disini api untuk memasak dan mempertahankan hidup sudah dikenal oleh masyarakat pra sejarah ini (9.000 – 10.000 SM). Society 2.0 adalah masyarakat yang lebih maju dari society 1.0, lebih cerdas, tidak hanya berburu tetapi juga sudah menetap dan bercocok tanam (pertanian) untuk kehidupan dan kesejahteraan mereka. Society 3.0 adala tahapan masyarakat yang lebih cerdas lagi, era pesatnya pertumbuhan populasi manusia sehingga kebutuhan pangan, sandang dll semakin bertambah secara eksponensial sementara kemampuan manusia untuk memproduksinya masih terbatas. Revolusi industri yang terjadi di Inggris akhir abad ke-18 menjadi jawabannya, produksi kebutuhan barang dan jasa terus meningkat dengan pesatnya, ekonomi semakin berkembang, kota-kota dengan industri yang maju semakin ramai dengan pendatang menciptakan urbanisasi dalam skala besar. Manusia yang tadinya bercocok tanam dan beternak hewan sekarang bekerja dengan lebih cerdas dan lebih efisien di pabrik-pabrik dengan sistem upah. Kapitalisme menjadi akar dari kemajuan zaman ini, kemajuan teknologi dan kemajuan ekonomi sekaligus menjadi faktor besar kesenjangan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Society 4.0 adalah atau Revolusi Industri 4.0, sebenarnya sudah berjalan sejak awal tahun 2000-an, dengan titik awal yang lebih kuat di sekitar tahun 2005. Perkembangan teknologi, terutama internet dan koneksi yang lebih cepat, menjadi pemicu utama. Secara sederhana, revolusi industri 4.0 merupakan era pesatnya perkembangan manajemen sitem informasi (MSI/SIM) mencakup, tetapi tidak terbatas, pada 63 perkembangan aplikasi komputasi dan otomatisasi digital, selain memungkinkan seluruh entitas di dalamnya untuk saling berkomunikasi kapan saja, dimana saja, dan peralatan/media apa saja, dapat dilakukan secara interaktif real time dengan memanfaatkan teknologi internet. Digital literasi berkembang dengan pesat di seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia. Kemudahan ini mendorong tercapainya kreasi nilai baru yang membuat masyarakat lebih cerdas dan lebih sejahtera. Society 5.0 merupakan konsep yang memungkinkan kita menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern (AI, Robot, Iot) untuk kebutuhan manusia dengan tujuan agar manusia dapat hidup dengan nyaman, dan lebih sejahtera. Society 5.0 sendiri, diresmikan pada 21 Januari 2019 dan dibuat sebagai resolusi atas Revolusi Industri 4.0, saat ini berkembang demikian pesat di berbagai sektor industri dan ekonomi, kesenian dan budaya, serta sektor ketatanegaraan. 120. Bahwa Seiring dengan pesatnya perkembangan society 4.0, Pemerintah dan banyak institusi riset serta pemerhati demokrasi dan pemilihan umum (Pemilu) sudah dan sedang mengembangkan inisitiatif maksimalisasi pemanfaatan jaringan internet dalam kerangka mendorong Pemilu menjadi lebih cepat, jujur, bebas fraud, adil, transparans, dan hemat biaya, merupakan inisiatif dan kegiatan untuk menjadikan penyelenggaran Pemilu lebih efisien, berbasis teknologi 4.0 internet, seperti, aplikasi Pemilu Situng, Sistem Informasi Penghitungan Suara, mulai digunakan sejak tahun 2014, dan aplikasi Pemilu Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik, mulai diperkenalkan sejak tahun 2016 dan berkontribusi sangat besar dalam membantu kegiatan penghitungan dan rekapiltulasi hasil penghitungan suara pada Pilkada 2020 dan Pemilu/Pilkada 2024, secara instant, saat itu juga, secara otomatis, memproses matriks data numerik elektronik C Hasil TPS/TPSLN, by system, menghasilkan matriks data rekapitulasi hasil penghitungan suara secara nasional terurai dalam matriks rekapitulasi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa/PPLN hingga TPS/TPS LN, walaupun ironisnya, UU a quo menetapkan bahwa aplikasi Sirekap hanya alat bantu, bukan produk hukum, sedemikian rupa sehingga berimplikasi 64 atas terhambatnya kegiatan pengembangan, apalagi adopsi, aplikasi Pemilu yang lebih visioner, aplikasi Pemilu E-Voting, dikembangkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sejak 2011, memudahkan pemilih melakukan pemungutan suara di layar sentuh komputer, menyentuh gambar peserta Pemilu, gambar calon Preside/Wakil Presiden, gambar calon anggota DPD, gambar calon anggota DPR/DPRD dan/atau gambar Parpol pengusungnya, secara instant, by system, menghasilkan rekapitulasi berjenjang elektronik, mulai dari rekapitulasi kelurahan/desa/PPLN, rekapitulasi kecamatan, rekapiltulasi kabupaten/kota, rekapiltulasi provinsi, dan rekapitulasi nasional. 121. Bahwa alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945, antara lain berbunyi ““..........Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,...” 122. Bahwa frasa “mencerdaskan kehidupan bangsa” tertuang dalam pembukaan UUD 1945 tersebut mengandung makna yang dalam dan mulia bahwa setiap kebijakan negara, kebijakan pemerintah, perlu diposisikan pada unsur demi kesejahteraan umum, kesejahteraan rakyat banyak, perlu dimanifestasikan dengan semangat inspiratif dan cerdas, sejalan dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi, selaras dengan dengan hadirnya unsur efisiensi biaya, waktu, pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dalam waktu singkat, dan terbebas dari unsur fraud atau kecurangan. 123. Bahwa berdasarkan elaborasi di atas terlihat bukti materil nyata norma- norma Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), Pasal 402 ayat (2) dan Pasal 405 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, merupakan norma-norma yang memposisikan rangkaian kegiatan rekapitulasi manual berjenjang sebagai rangkaian kegiatan fisik assembly line, lini perakitan, sistem produksi massal di mana suatu produk dirakit secara berurutan melalui beberapa stasiun kerja, dimulai di PPK Kecamatan, lanjut ke KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan stasiun terakhir adalah KPU (hasil suara nasional). Ini sama sekali salah sebab rekapitulasi, ikhtisar, hasil penghitungan suara 65 Sirekap Pemilu jenjang wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan, kecamatan/distrik/PPLN, kabupaten/kota, provinsi, dan terakhir nasional (mencakup suara dari luar negeri), sudah didapat secara instant, serentak saat TPS/TPSLN (PPS/PPLN) mengunggah foto C Hasil Salinan dan memvalidasi data angka (numerik) C Hasil Sirekap, dan, dengan demikian norma pasal a quo merupakan norma pembodohan publik, bukan saja tidak konsisten tetapi bahkan bertolak belakang dengan semangat Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945 dan untuk itu perlu dinyatakan sebagai bertentangan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. III.18.2.3 Batu Uji Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 124. Bahwa Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945, yang selengkapnya berbunyi “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” selaras dan diperjelas oleh Pasal 3 ayat (1) UU RI No.17/2003 tentang Keuangan Negara selengkapnya berbunyi “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,” dapat dimaknai dari sisi penerimaan, pengeluaran, dan defisit/utang negara, sedemikian rupa sehingga abstraksi paling mendasar, fundamental, dalam perspektif pengeluaran negara adalah setiap rupiah belanja negara harus benar-benar untuk kepentingan rakyat banyak, kepentingan warga negara termasuk para pemohon a quo. 125. Bahwa setiap rupiah penyimpangan/pemborosan belanja negara/pemerintah pada berbagai bidang mencakup bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, keamanan dan ketertiban masyarakat, dan bantuan sosial/subsidi, mempunyai efek penularan domino yang cepat dan dahsyat, merugikan dan merongrong kesejahteraan serta rasa keadilan warga negara 66 termasuk para pemohon a quo, dan perlu sesegera mungkin dihentikan/dikoreksi. 126. Bahwa efisiensi belanja negara dalam satu atau beberapa sektor secara otomatis akan memperbesar ruang fiskal untuk bidang belanja seperti BPJS kesehatan, transportasi umum, pengendalian bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, pengendalian kemacetan dan ancaman kebakaran hutan dan perkotaan, masing-masing dan/atau secara bersamaan akan meningkatkan kesejahteraan para pemohon a quo serta warga negara secara keseluruhan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung 127. Bahwa indikasi yang sangat kuat terjadinya pemborosan keuangan negara dalam penyelenggara Pemilu disajikan pada Diagram 6 dibawah ini memperlihatkan pertumbuhan eksponensial anggaran Pemilu 1999 - 2024, yang jika dalam Pemilu 1999, anggaranya hanya Rp1,5 triliun, maka pada Pemilu berikutnya di tahun 2004 sudah melejit lebih dari tiga lipat yaitu sudah menjadi Rp4,45 triliun, 2019 lebih dari 50 lipat, dan pada tahun 2024 melejit tambah tinggi lagi mendekati 60 lipat menjadi Rp71,3 triliun. Boros sekali dan diluar rasa kepatutan dan keadilan, bertendensi terus membumbung tinggi pada Pemilu yang berikutnya jika tidak dikendalikan dengan kebijakan alternatif yang berani. Diagram 6. Pertumbuhan Anggaran Pemilu 1999 – 2024 128. Bahwa pemborosan keuangan negara termaksud, yang diluar rasa kepatutan dan keadilan, bertendensi terus membumbung tinggi pada Pemilu yang berikutnya jika tidak dikendalikan dengan kebijakan alternatif yang berani bersumber dari norma pasal-pasal a quo, menghendaki rekapitulasi manual berjenjang mulai dari jenjang PPK, naik ke jenjang Sumber: Kementerian Keuangan, diolah 67 KPU kabupaten/kota, lanjut ke KPU Provinsi, hingga KPU Nasional, secara logis dan praktik pemerintahan yang lazim berlaku sejauh ini, termasuk pengalaman salah satu pemohon a quo ketika masih mengabdi sebagai ASN di Kementerian Keuangan RI, tentunya dijadikan justifikasi, bahan pertimbangan utama, untuk membentuk birokrasi dan Satuan Kerja (Satker) KPU, termasuk Satker Adhoc KPU, yang panjang dan besar mulai dari KPU (nasional) dengan bagian tugas utama untuk melakukan rakapitulasi/penetapan hasil Pemilu Nasional, KPU Provinsi (untuk rekap/pengesahan Provinsi), KPU Kabupaten/Kota (untuk rekap/Pengesahan Kabko), dan PPK Kecamatan, tugas utama Rekap PPK, secara keseluruhan diisi oleh hampir 9.000.000 (sembilan juta) orang, seperti sudah disampaikan diatas, secara langsung dijadikan dasar perencanaan dan eksekusi (pelaksanaan) bagian anggaran birokrasi KPU mencakup tetapi tidak terbatas pada bagian anggaran untuk gaji, tunjangan, honorarium, untuk pembangunan dan pemeliharaan gedung, untuk pembelian mesin dan peralatan, kenderaan dinas, logistik Pemilu dan jasa transportasi logistik, sedemikian rupa sehingga berkontribusi besar atas terjadinya pembengkakan eksponensial anggaran Pemilu termaksud diatas. 129. Bahwa bukti adanya intensitas tekanan (beban) anggaran Pemilu yang bersumber dari norma rekapitulasi manual berjenjang termaksud diperkuat dan diperlihatkan oleh Distribusi Anggaran Pemilu menurut Satuan Kerja Penyelenggara Pemilihan Umum, tersaji Diagram 7 dibawah ini, dijelaskan sebagai berikut. Diagram 7. Anggaran Pemilu menurut Satker Penyelenggara Pemilu Sumber: Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, diolah 3.07 30.41 38.32 1.54 18.28 25.30 1.38 8.33 9.74 0.15 3.79 3.28 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 2022 2023 2024 Rp Trilium PAGU KPU BAWASLU K/L LAIN 68 130. Diagram 7 diatas memperlihatkan distribusi anggaran APBN menurut Satker: (i) KPU; (ii) Bawaslu, dan (iii) K/L negara yang lain. Untuk TA 2022, belum adanya anggaran untuk Bawaslu, namun, anggaranya melonjak di tahun 2023 menjadi Rp8,33 triliun, dan 9,74 triliun di tahun 2024. KPU sendiri mendapat alokasi anggaran Rp3,07 triliun di TA 2022, melejit menjadi Rp18,28 triliun di tahun 2023, Rp25,30 triliun di tahun 2024. 131. Bahwa indikasi terjadinya pemborosan anggaran Pemilu yang sangat besar seperti tersaji diatas, bersumber dari kegiatan rekapitulasi manual berjenjang hasil penghitungan suara Pemilu, diperkuat dengan melihat estimasi anggaran jika aplikasi hasil penghitungan suara Pemilu Sirekap bukan lagi sekedar hanya sebagai alat bantu tetapi merupakan produk hukum penghitungan suara Pemilu, secara teknis kelayakannya, feasibility, dielaborasi, terdahulu pada bagian III.17 Tingkat Akurasi C Hasil Sirekap, dibawah ini pada bagian III.18.3.2 Kelayakan D Hasil Sirekap Sebagai Produk Hukum Pemilu, dan III.18.3.3 Transparansi Sistem Penghitungan Suara Pemilu Sirekap, dan, dengan demikian, rekapitulasi manual berjenjang dihapus digantikan dengan sistem penghitungan suara Pemilu secara elektronik. Dengan kata lain, akan diperlihatkan estimasi tingkat efisiensi anggaran Pemilu dengan menggunakan sistem aplikasi penghitungan suara elektronik Sirekap disandingkan dengan anggaran Pemilu rekapitulasi manual berjenjang, seperti tersaji diatas. 132. Bahwa berdasarkan elaborasi tentang sistem penghitungan suara elektronik hasil Pemilu Sirekap, tersaji pada bagian III.5 Rekapitulasi Elektronik E-Rekap, Ilustrasi Sirekap diatas, hasil penghitungan suara Pemilu secara nasional sudah didapat, terurai dalam jenjang wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan, kecamatan/distrik/PPLN, kabupaten/kota, provinsi, dan terakhir nasional (mencakup suara dari luar negeri), secara instant, serentak saat TPS/TPSLN (PPS/PPLN) mengunggah foto C Hasil Salinan dan memvalidasi data angka (numerik) C Hasil Sirekap. 69 133. Bahwa pemanfaatan Sirekap sebagai dokumen hukum akan melahirkan banyak sekali potensi efisiensi, termasuk tetapi tidak terbatas pada potensi efisiensi organisasi, SDM (personil), mesin dan peralatan, gedung, kenderaan dinas, kegiatan sosialisasi dan pengawasan, serta kebutuhan kertas print out dan pengiriman dokumen-dokumen, hard copy, C Hasil Salinan dan D Hasil. 134. Bahwa efisiensi kebutuhan tenaga manusia, SDM, dalam sistem aplikasi Sirekap disajikan pada Tabel 5. dibawah ini. Tabel 5. Efisiensi SDM dalam Sistem Penghitungan Suara Elektronik Sirekap Sumber: Tabel 1 dan estimasi para pemohon a quo untuk Sirekap 135. Bahwa dalam sistem penghitungan suara elektronik Sirekap, Satker PPK Kecamatan tidak dibutuhkan lagi, memungkinkan penghapusan jumlah personil yang 36.330 orang termaksud, estimasi komisioner KPU yang masih dibutuhkan masing-masing 5, 3, dan 2 orang, masing-masing untuk KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sedangkan jumlah pegawai, petugas, PPLN menjadi 3 orang, dan PPSKPPSLN tetap tidak mengalami perubahan, dengan hasil akhir efisiensi SDM adalah sebesar 36.844 orang. 136. Bahwa Tabel 6 di bawah ini memperlihatkan potensi efisiensi personil komisioner dan PPK/PPLN. Tarif per orang/bulan sesuai dengan Perpres No. 11/2016 dan SK Menkueu No. F647/MOK.02/MK/2022. Jumlah orang dibutuhkan dalam sistem penghitungan suara manual berjenjang dan sistem elektronik Sirekap merujuk ke Tabel 4. Bahwa Estimasi nol rupiah untuk take home pay Petugas PPK (Kecamatan) sebab tidak ada ORANG JUMLAH ORANG JUMLAH 1 KOMISIONER KPU 1 7 7 3 3 2 KOMISIONER KPU PROVINSI 38 5 190 2 76 3 KOMISIONER KPU KABKO 574 5 2,870 2 1,148 4 PETUGASPPK (Kecamatan) 7266 5 36,330 0 0 6 PETUGAS PPLN 128 7 896 3 384 1,611 38,682 Jumlah Orang Efisiensi jumlah orang 40,293 HITUNG MANUAL BERJENJANG HITUNG ELEKTRONIK SIREKAP JUMLAH WILAYAH JENJANG ADMINISTRASI No 70 kegiatan penghitungan/rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan, namun estimasi itu untuk petugas PPLN masih ada sebesar Rp36,86 miliar, dan estimasi efisiensi secara keseluruhan adalah Rp1,60 triliun. Tabel 6. Efisiensi Komisioner dan Personil PPK/PPLN Sumber: Tabel 4 dan Perpres No. 11 /2016 jo SK MENKEU NO. F647/MOK.02/MK/2022 (Bukti [P-20] dan [P-21]) 137. Bahwa Tabel 7 di bawah ini menyajikan pemangkasan jumlah operator Sirekap dari 23.283 orang menjadi hanya 5 (lima) orang saja dalam sistem penghitungan suara hasil Pemilu Sirekap, operator Sirekap ini hanya ada di KPU, selebihnya yang ada di PPK Kecamatan, KPU Kabupaten/kota, dan provinsi sudah ditiadakan. Pendapatan, take home pay, operator Sirekap, jelas memiliki keahlian, skill, khusus, wajar jika diasumsi diatas upah minimum sekitar Rp5 juta, layak diasumsikan sekitar Rp10 juta/bulan/orang, menghasilkan efisiensi lebih dari, Rp230 miliar per bulan, atau, sekitar Rp5 tirliun setahun. Tabel 7. Efisiensi Jumlah Operator Sirekap dalam Hitung Elektronik Pemilu Sumber Tabel 4 dan Estimasi Para Pemohon A Quo JUMLAH ORANG Nilai Rupiah 12 Bulan/juta JUMLAH ORANG Nilai Rupiah 12 Bulan/juta 1 KOMISIONER KPU 64 7 5,376 3 2,304 2 KOMISIONER KPU PROVINSI 30 190 68,400 76 27,360 3 KOMISIONER KPU KABKO 19 2870 654,360 1148 261,744 4 PETUGAS PPK (Kecamatan) 2.5 36330 1,089,900 0 0 6 PETUGAS PPLN 8 896 86,016 384 36,864 328,272 1,575,780 Jumlah Nilai Rupiah 1,904,052 Efisiensi Hitung Elektronik Sirekap HITUNG ELEKTRONIK SIREKAP NO JENJANG PENYELENGGARA PEMILU TARIF (RpJuta/Bulan) HITUNG MANUAL BERJENJANG ORANG JUMLAH ORANG JUMLAH 1 KPU 1 5 5 5 5 2 KPU PROVINSI 38 2 76 0 0 3 KPU KABUPATAEN/KOTA 574 2 1,148 0 0 4 PPK (Kecamatan) 7266 3 21,798 0 0 6 PPLN 128 2 256 0 0 5 23,278 Jumlah Orang Efisiensi jumlah orang 23,283 HITUNG MANUAL BERJENJANG HITUNG ELEKTRONIK SIREKAP JUMLAH WILAYAH JENJANG ADMINISTRASI No 71 138. Bahwa jumlah orang yang dipekerjakan dalam penyelenggaran Pemilu, dengan sistem penghitungan/rekapitulasi suara Pemilu secara manual berjenjang, tentu saja tidak hanya sebatas komisioner, petugas PPK/PPLN, dan operator Sirekap saja, tetapi jauh lebih besar, didistribusikan dalam Satker Sekretariat Jenderal KPU, Biro, Bagian, dan Subagian, dengan pola yang sama berlaku untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, juga dengan pola yang sama, berlaku juga untuk Satker Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, seperti merujuk ke Tabel 1, diatas. . 139. Bahwa evaluasi, pengkajian kembali, secara menyeluruh kebutuhan sumber daya manusia dalam sistem penghitungan suara elektronik Sirekap berpotensi akan menghasilkan efisiensi yang sangat besar, dalam skala puluhan triliun rupiah untuk setiap tahun anggaran, dan efisiensi ini perlu berlanjut untuk kebutuhan sarana dan prasarana. 140. Bahwa berdasarkan elaborasi di atas, terlihat dengan jelas, Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), Pasal 402 ayat (2) dan Pasal 405 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menghendaki dilakukanya rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu secara manual berjenjang, menyebabkan terjadinya pemborosan keuangan negara yang sangat besar, diluar rasa kepatutan dan keadilan, perlu dinyatakan sebagai bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. III.18.2.4 Batu Uji Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945 141. Bahwa Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945 selengkapnya berbunyi “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” 142. Bahwa pasal-pasal a quo yang menghendaki penghitungan/rekapitulasi hasil suara Pemilu dilakukan secara manual berjenjang, berimplikasi atas terjadinya atau berpotensi berlanjutnya kecurangan, fraud, sebagaimana sudah dielaborasi terdahulu, berpotensi menghasilkan wakil rakyat dan/atau presiden/wakil presiden yang tidak dapat dipercaya, merongrong sendi-sendi utama negara, lambat laun negara akan menjadi 72 lemah, kacau, dan gagal, memperkuat ramalan Indonesia Bubar tahun 2030, versi Novel Ghost Fleet, biasanya didahului dengan berbagai kegaduhan dan kerusuhan yang sulit untuk dihindari terjadinya korban jiwa yang besar, atau, bahkan perang Saudara antara kelompok nasionalis dengan kelompok-kelompok separatis, menelan korban jiwa yang besar dan tidak tertutup kemungkinan para Pamohon a quo beserta keluarga juga termasuk sebagai korban jiwa ini. 143. Bahwa berdasarkan elaborasi diatas jelas sekali pasal-pasal a quo menghilangkan kesempatan warga negara termasuk para Pemohon a quo untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan, oleh karena itu perlu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. III.18.2.5 Batu Uji Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI 1945 144. Bahwa Pasal 28 D ayat (3) UUD1945 selengkapnya berbunyi “Setiap warga negara termasuk para pemohon a quo berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” bermakna setiap warga negara diberikan hak yang sama dalam pemerintahan mencakup dalam jabatan negara yang dipilih melalui pemilihan umum, namun hak konstitusional ini dilanggar dengan berlakunya pasal-pasal a quo, menghendaki penghitungan/rekapitulasi hasil Pemilu dilakukan secara manual berjenjang membawa ekses negatif yang sangat parah dengan bukti nyata terjadinya fraud, kecurangan penghitungan/rekapitulasi hasil Pemilu, seperti sudah dielaborasi terdahulu, sangat berpihak pada peserta Pemilu curang, memberikan peluang sangat besar bagi perserta Pemilu curang dan miliarder untuk dapat terpilih, sangat merugikan kandidat jujur, memberikan peluang terpilih yang sangat kecil bagi peserta Pemilu jujur termasuk para pemohon a quo untuk terpilih sebagai calon anggota legislatif dan bahkan calon presiden/calon wakil presiden dalam Pemilu tahun 2029 dan seterusnya. 145. Bahwa berdasarkan elaborasi diatas sangat jelas dan nyata pasal-pasal a quo menggiring terjadinya kesempatan yang tidak sama antara peserta Pemilu curang dengan peserta Pemilu jujur dan demikian perlu 73 dinyatakan sebagai bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. III.18.3.2.A Rekayasa Konstitusional (Constitutional Engineering) 160.A Bahwa Dalil 116 diatas berunyi “esensi norma Pasal 393 (ayat 2), 397 ayat (1), 398 ayat (2), Pasal 402 ayat (2) dan Pasal 405 ayat (2) UU a quo adalah kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu, yang merupakan satu kesatuan utuh yang terintegrasi, wajib (perlu) dilakukan secara manual berjenjang, mulai dari PPK (Kecamatan)/PPLN, lanjut ke KPU Kabupaten/Kota, terus ke KPU Provinsi dan terakhir KPU (hasil suara nasional). 160.B. Bahwa diatas sudah dimohonkan agar pasal-pasal a quo, sebagai satu kesatuan utuh yang terintegrasi, dinyatakan sebagai tidak konstitusional. Pasal 405 a quo tetap dimohonkan untuk dinyatakan sebagai tidak konstitusional sepanjang dimaknai sebagai bagian integral dari rekapitulasi manual berjenjang, dan, dengan demikian dimungkinkan untuk melakukan rekayasa konstitusional (constitutional engineering) atas Pasal 405 a quo untuk memfasilitasi KPU mengsahkan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi elektronik hasil penghitungan suara Peserta Pemilu sedemikian rupa sehingga semangat (marwah) semua pengujian konstitusional termaksud tetap terpelihara, tetap jelas, tidak obscuur (kabur), dan kemurnian suara hasil Pemilu bukan saja dapat terpelihara tetapi juga Pemilu dapat diselenggarakan secara efisien dan efektif 160.C. Bahwa rekayasa konstitusional (constitutional engineering) Pasal a quo perlu berbunyi “Pasal 405 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang semula selengkapnya berbunyi “KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu, dalam rapat yang dihadiri, saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu” bertentangan bersyarat, conditionally unconstitutional, dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “KPU mengsahkan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi elektronik hasil penghitungan suara Peserta Pemilu secara transparan dengan cara 74 memfasilitasi sepenuhnya penyandingan publik atas rekapitulasi KPU dengan rekapitulasi mandiri” III.18.3.3 Kelayakan D Hasil Sirekap Sebagai Produk Hukum Pemilu 161. Bahwa sistem aplikasi penghitungan suara Pemilu Sirekap bukan produk hukum tetapi hanya sebagai alat bantu, antara lain dijelaskan oleh Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos, Bimtek Sirekap KPU, 30 Januari 2024, antara lain menyatakan “….pengembangan dan penggunaan Sirekap dalam Pemilu 2024 .sebagai alat bantu….” Rifqinizamy Karsayuda, Ketua Komisi II DPR sejak Oktober 2024, antara lain pada 8 November 2024, menyatakan “Sirekap itu kan ..... hanyalah alat bantu ....,” …., Ketua Komisi II DPR hingga Oktober 2024, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, 5 Februari 2023, menyatakan “Tentu kita menegaskan bahwa Sirekap ini kan alat bantu (perhitungan), ,” namun semua rujukan ini tidak memberikan penjelasan tentang tidak dijadikannya sistem aplikasi penghitungan suara Pemilu Sirekap sebagai produk hukum Pemilu. Bukti [P-24] 162. Bahwa berbagai pihak tersebut diatas tidak memberikan penjelasan sedikitpun dasar pertimbangan, rasionil, tentang tidak digunakannya sistem aplikasi penghitungan suara Pemilu Sirekap sebagai produk hukum Pemilu, dapat dimaknai bahwa mereka termaksud sebetulnya mempercayai akurasi dan efisiensi penghitungan elektronik Sirekap sebagai alat bantu, namun mereka termaksud, termasuk juga beberapa pendapat publik yang lain, kurang, atau, bahkan tidak, mempercayai keamanan Sirekap baik bersumber dari disturbensi, gangguan/intervensi, internal KPU maupun gangguan/disturbensi eksternal KPU mencakup ancaman virus dan hackers, para peretas komputer, atau, sebagian dari berbagai mereka termaksud sebetulnya, secara diam-diam, secara tersembunyi, memiliki kepentingan pribadi atau kelompok, untuk tetap mempertahankan sistem Rekapitulasi Manual Berjenjang sebagai produk hukum Pemilu, dengan kata lain, hadirnya konflik kepentingan diantara sebagian dari mereka termaksud, seperti dibuktikan dalam kesaksian Ahli I Gusti Putu Artha, kasus Dapil Banten 1, kasus provinsi Aceh, dan 20 Putusan PHPU Mahkamah 75 Konstitusi 2024, disampaikan terdahulu, atau, dapat juga mereka termaksud termasuk opini publik, belum begitu yakin atas pelayanan jaringan internet secara nasional. 163. Bahwa pertimbangan kurang yakinnya ketersediaan pelayanan jaringan internet secara nasional adalah tidak memiliki dasar yang kuat mengingat sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Informasi dan Digital (Kominfodigi) terkait adanya kendala jaringan internet nasional dalam mendukung operasional Sirekap, konsisten dengan pernyataan dari pihak KPU sendiri bahwa tidak ada sama sekali kendala jaringan internet untuk digunakan aplikasi Sirekap, seperti kesaksian Ahli Andre Putra Hermawan, Kepala Bidang Infrastruktur dan TI KPU RI, dalam perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tanggal 22 April 2024, Halaman 307, menyatakan “….Menurut Saksi, pada tanggal 14 atau tanggal 15, bulan Februari 2024, maksudnya, ada 823.000 KPPS/KPPSLN yang mengirimkan data secara bersamaan ke dalam Sirekap...,” berarti 99,97 persen TPS sudah mengirimkan data ke server KPU dalam waktu dua hari sejak tanggal pencoblosan, 12 Februari 2024, tersisa 220 TPS (0,03% TPS) yang menurut Ahli akan disusulkan kemudian sesuai dengan perintah Bawaslu. Bukti [P-25] Dapat dimaknai bahwa sebetulnya data dari seluruh TPS/TPSLN sudah masuk 100 (seratus) persen ke server KPU dalam waktu dua hari jika tidak ada keberatan dari Bawaslu termaksud. 164. Bahwa kekhawatiran tentang ancaman disrupsi, gangguan eksternal dari virus dan/atau hackers, peretas komputer, sebetulnya juga merupakan pertimbangan, alasan yang lemah, tidak beralasan, sebab ancanaman disrupsi ini dapat diatasi dengan baik, efisien dan efektif, oleh, seperti, toko online, perbankan, dan bahkan Bank Indonesia, dalam pengelolaan transaksi digital dalam volume, nilai transkasi mencapai ribuan triliun rupiah, dan frekuensi yang sangat besar, dalam hitungan detik. 165. Bahwa kekhawatiran atas ancaman disrupsi dari internal KPU sendiri adalah tidak beralasan sebab isu ini dapat diatasi dengan mudah dan 76 sederhana dengan cara membuka akses public scrutiny, pengawasan publik atas rincian data hasil Pemilu secara nasional terurai dalam TPS/TPSLN, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, Provinsi, dan nasional termasuk PPLN, dalam format CSV, EXCEL, dan, SQl, secara serta merta, setiap saat, dan berkala. Disini jutaan pasang mata, bandingkan dengan jumlah personil dalam sistem Pengawasan Pemilu yang hanya terdiri dari Pengawas TPS 1 (satu) orang, Panwaslu LN 3 (tiga) orang, Panwaslu kelurahan/desa 1 (satu) orang, Panwaslu kecamatan 3 (tiga) orang, dan Bawaslu Kabupaten/Kota 3 (tiga) – 5 (lima) orang, Bawaslu Provinsi 5 (lima) – 7 (tujuh) orang, dan Bawaslu 5 (lima) orang, mengawasi dengan cermat perkembangan data C Hasil dan D Hasil Pemilu sejak hari pencoblosan, hari H Pemungutan suara, hingga penetapan hasil penghitungan dan rekapitulasi suara Pemilu, dan, pengawasn publik terus berlanjut kapan saja, seperti dalam perspektif riset dan pengumpulan data hasil Pemilu, karena data termaksud juga disediakan KPU dengan pola berkala dan setiap saat. Dalam daya nalar sederhana, adalah sangat tidak mungkin sekali jajaran KPU untuk melakukan persengkongkolan jahat dengan jutaan pasangan mata termaksud untuk memanipulasi data hasil dan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu. 166. Bahwa berdasarkan elaborasi diatas memang sudah selayaknya, sudah sepatutnya, demi menjaga kemurnian suara Pemliu dan kedaulatan rakyat, D Hasil disahkan menjadi produk hukum Pemilu dan pasal a quo terkait rekapitulasi manual berjenjang dibatalkan, dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. III.19 Permohonan Menghadirkan Pihak Terkait 167. Bahwa kami para pemohon a quo merasakan urjensi untuk mengajukan permohonan kepada Mahkakamah Konstitusi untuk menghadirkan beberapa pihak terkait untuk memperkuat argumentasi hukum kami tentang sisi teknis dari pengadopsian sistem elektronik penghitungan suara hasil Pemilu yang efektif, efisien, transparan, berintegritas, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai berikut di bawah ini. 77 III.19.1 Permohonan Menghadirkan Lembaga Survei/Litbang Pemilu 168. Merujuk keterangan Saksi Ahli KPU, Prof Dr Wahyu Marsudi Kisworo dalam PHPU No. 1 dan 2 /PHPU.PRES-XXII/2024 Jo Risalah Sidang No. 1 dan 2 /PHPU.PRES-XXII/2024, Rabu 3 April 2024, Bukti [P-26] yang pada prinsipnya menyatakan Lembaga-lembaga survei dibawah ini, Tabel 8, memiliki kredibilitas yang baik dalam melakukan Quick Count dan/atau Real Count, [Kawal Pemilu untuk Real Count], hasil Pemilu jenis PPWP dalam Pemilu tahun 2024, Kami Pemohon a quo mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghadirkan beberapa Lembaga termaksud untuk memberikan kesaksian tentang sumber data dan Bisnis Proses, sistem aplikasi, kegiatan Quick Count/Real Count mereka masing-masing termaksud, in casu Real Count, Kuasa mohonkan Lembaga Riset/Survei Kawal Pemilu. Tabel 8. Daftar Lembaga Survei/Litbang Pilpres 2024 Sumber: Risalah PHPU No. 1 dan 2 /PHPU.PRES-XXII/2024; Keterangan Saksi Ahli KPU, Video Youtube, diolah. III.19.2 Permohonan Menghadirkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 169. Bahwa mengingat sejauh ini belum ada updating resmi dari Pemerintah tentang ketersediaan internet nasional hingga ke desa-desa, atau, minimal hingga ke kecamatan/distrik, juga masih bersimpang siurnya informasi tentang jangkauan internet nasional, maka dengan ini kami, pemohon a quo, mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk menghadirkan Kementerian Informasi dan Digital untuk memberikan NO LEMBAGA PASLON 01 SELISIH PASLON 02 SELISIH PASLON 03 SELISIH 1 KPU (SK 360) 24.95 0 58.59 0 16.47 0 2 KAWAL PEMILU 25.04 -0.09 58.47 0.12 16.5 -0.03 3 LITBANG KOMPAS 25.25 -0.3 58.45 0.14 16.3 0.17 4 POLTRACKTING 25.13 -0.18 58.51 0.08 16.36 0.11 5 CHARTA POLITICA 25.55 -0.6 57.81 0.78 16.62 -0.15 6 PRC 24.07 0.88 59.22 -0.63 16.71 -0.24 7 LSI 25.3 -0.35 57.46 1.13 17.23 -0.76 8 INDIKATOR 25.34 -0.39 58.08 0.51 16.58 -0.11 9 LSI DENNY JA 25.21 -0.26 58.06 0.53 16.73 -0.26 10 POPULI 25.06 -0.11 59.08 -0.49 15.86 0.61 11 SMRC 24.86 0.09 58.36 0.23 16.78 -0.31 12 CSIS CYRUS 24.91 0.04 58.25 0.34 16.8 -0.33 13 KEDAI KOPI 24.74 0.21 59.33 -0.74 15.93 0.54 78 kesaksian tentang hal termaksud mengingat ini sangat vital untuk menentukan seberapa laik, seberapa technically feasible, penggunaan sistem aplikasi rekapitulasi elektronik (E-Rekap) seperti Sirekap sebagai produk hukum Pemilu. 170. Bahwa kami, pemohon a quo, mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitui untuk menghadirkan KPU untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal sebagai berikut: a) Standar Operating Procedure (SOP) Pengamanan data (C Hasil Sirekap) dari ancaman virus dan hackers dan/atau tindak pidana manipulatif oleh operator Sirekap. b) Tentang Bisnis Proses Updating Sirekap Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi c) Tentang tata cara melakukan data entry ke Sirekap untuk desa/kecamatan yang belum terjangkau internet dalam Pemilu/Pilkada 2024 yang baru lalu. d) Tentang penyediaan data publik jenis Hasil Pemilu dan Hasil Pilkada, dan e) Bisnis proses sistem penghitungan/rekapitulasi hasil Pemilu Sirekap. III.19.3 Permohonan Menghadirkan Perusahaan Perbankan dan Toko Online 171. Bahwa kami pemohon a quo mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk menghadirkan, pihak-pihak yang secara intensif menggunakan soft wares internet securities, seperti bank-bank komersiel dan toko online, untuk menjelaskan keamanan transaksi online atas serangan virus dan peretas (hackers). Penjelasan ini akan sangat berguna untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam membangun sistem keamananan internet aplikasi E-Rekap seperti Sirekap sebagai dokumen hukum Pemilihan Umum. III.19.4 permohonan Menghadirkan Bank Dunia Perwakilan Indonesia 172. Bahwa kami pemohon a quo mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghadirkan Bank Dunia Perwakilan 79 Indonesia untuk menjelaskan publikasi open data Bank dunia dalam format yang dapat dibaca mesin mencakup format CSV, EXCEL, dan, SQl, sehingga masyarakat dapat menganalisis dan menggunakannya kembali IV. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang telah disampaikan di muka persidangan Konstitusi, maka para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), dan Pasal 402 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182 Tambahan Lembaran Negara No 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3) Menyatakan Pasal 405 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang semula selengkapnya berbunyi “KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu, dalam rapat yang dihadiri, saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu” bertentangan bersyarat, conditionally unconstitutional, dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “KPU mengsahkan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi elektronik hasil penghitungan suara Peserta Pemilu secara transparan dengan cara memfasilitasi sepenuhnya penyandingan publik atas rekapitulasi KPU dengan rekapitulasi mandiri” 4) Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. 5) Atau, Bilamana Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) 80 [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V; 6. Bukti P-5A : Tangkapan Layar DPT Pemohon I sampai dengan Pemohon V; 7. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 8. Bukti P-6-A : Tangkapan Layar Berita Online “Keluhan Atas Obat- Obatan BPJS”; 9. Bukti P-6-B : Tangkapan Layar Berita Online “Indonesia Bubar 2030 versi Novel Ghost Fleet”; 10. Bukti P-6-C : Tangkapan Layar Berita Online “Gedung Bioskop Lokal vs Nasional/Internasional”; 11. Bukti P-6-D : Tangkapan Layar Berita Online “Anggaran dan Distribusi Anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif”; 12. Bukti P-7 : Tangkapan Layar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; 13. Bukti P-8 : Fotokopi Buku Panduan KPPS Tahun 2024; 81 14. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum; 15. Bukti P-10 : Fotokopi Keterangan Saksi Ahli atas nama Andre Putra Hermawan selaku Pejabat KPU, dalam Putusan PHPU Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024; 16. Bukti P-11 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; 17. Bukti P-12 : Fotokopi Keterangan Saksi Ahli atas nama I Gusti Putu Artha yang menyatakan bahwa KPU Masih Melayani Kasus C Hasil, dalam Putusan PHPU Nomor 09-01-14- 11/ PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024; 18. Bukti P-13 : Fotokopi Keterangan Saksi Ahli atas nama I Gusti Putu Artha yang menyatakan bahwa Manipulasi Operator Sirekap dalam Putusan PHPU di Mahkamah Konstitusi; 19. Bukti P-14 : Tangkapan Layar Berita Online “PDIP Pecat Anggota DPR Terpilih Tia Rahmania karena Penggelembungan Suara; 20. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Surat Keputusan KPU Nomor 1368 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; 21. Bukti P-16 : Fotokopi Putusan Mahkamah Nomor 20-01-04- 01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang berisi bahwa 82 terjadi penggelembungan/penambahan suara ilegal di DPRD/DPRA Provinsi Aceh; 22. Bukti P-17 : Tangkapan Layar Berita Online “Jumlah PHPU Meningkat di MK, Perludem Sebut Jadi Bukti Penyelenggaraan Pemilu Semakin Memburuk”; 23. Bukti P-18 : Tangkapan Layar Berita Online “Dalil KPU Gelembungkan Suara Mendominasi Sengketa Pileg 2024” dan “PHPU Pileg 2024: Penggelembungan dan Pengurangan Suara Paling Banyak Dipermasalahkan”; 24. Bukti P-19 : Fotokopi Kesaksian Ahli atas nama Prof Dr Wahyu Marsudi Kisworo mengenai Akurasi Sirekap dalam Putusan PHPU Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024; 25. Bukti P-20 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 26. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Menteri Keuangan Nomor S- 647/MK.02/2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan dan Tangkapan Layar Berita Online “Baru Saja Dilantik, Ini Daftar Gaji Anggota KPU dan Bawaslu”; 27. Bukti P-22 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 28. Bukti P-23 : Tangkapan Layar Website KPU RI; 29. Bukti P-24 : Tangkapan Layar Berita Online “Sirekap Hanya Alat Bantu”; 83 30. Bukti P-25 : Fotokopi Keterangan Ahli atas nama Andre Putra Hermawan yang menyatakan bahwa 25. C Hasil Masuk Sirekap dalam Putusan PHPU Nomor 1/PHPU.PRES- XXII/2024; 31. Bukti P-26 : Fotokopi Keterangan Saksi Ahli KPU atas nama Prof. Dr. Wahyu Marsudi Kisworo dalam Risalah Sidang PHPU Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang- 84 Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa 85 kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), Pasal 402 ayat (2), dan Pasal 405 ayat (2) UU 7/2017, selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 393 ayat (2) UU 7/2017 “PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan.” Pasal 397 ayat (1) UU 7/2017 “PPLN melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya serta melakukan penghitungan perolehan suara yang diterima melalui pos dengan disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu yang hadir dan Panwaslu LN.” 86 Pasal 398 ayat (2) 7/2017 “KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten/Kota.” Pasal 402 ayat (2) UU 7/2017 “KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu.” Pasal 405 ayat (2) UU 7/2017 “KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu, dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu.” 2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, baik dalam Pemilu maupun Pemilukada, yang dibuktikan dengan DPT Pemilu 2019 [vide Bukti P-5A]. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V menguraikan, antara lain memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 berupa hak untuk memperoleh perlindungan, kesejahteraan dan keadilan dari negara, hak untuk terlaksananya pemilu yang jujur, hak untuk menerima manfaat dan keadilan dari keuangan negara atas belanja negara, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam pemerintahan, dan hak untuk memajukan diri. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya norma Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), Pasal 402 ayat (2), dan Pasal 405 ayat (2) UU 7/2017; 4. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V menjelaskan hak konstitusional yang dijamin dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Sebab, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V yang merupakan pemilih, telah memilih calon pejabat negara baik presiden/wakil presiden, anggota DPR/DPD, gubernur/wakil 87 gubernur, bupati/ wakil bupati, walikota/wakil walikota, dan anggota DPRD yang memiliki kapasitas dan integritas; 5. Bahwa menurut Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V upaya yang ditempuh dalam memilih calon pejabat negara dimaksud berpotensi menjadi sia-sia dan mubazir karena norma pasal a quo mengatur perihal kegiatan rekapitulasi manual secara berjenjang yang dianggap tidak mencerdaskan, bersifat kamuflase dan mubazir, dapat mengakibatkan terjadinya fraud serta kecurangan pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dengan demikian, menurut Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, pelaksanaan pemilu dengan menggunakan rekapitulasi manual secara berjenjang dapat menghasilkan calon pejabat negara yang bertindak curang, tidak memiliki kapasitas dan integritas sebagai pejabat negara serta dapat mengalahkan calon yang dipilih oleh para Pemohon. Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia, memiliki anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual terjadi disebabkan berlakunya norma Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), Pasal 402 ayat (2), dan Pasal 405 ayat (2) UU 7/2017 yang mengatur ihwal rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara manual berjenjang sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V juga telah dapat menguraikan hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V dengan berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; 88 [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan perihal inkonstitusionalitas norma Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), Pasal 402 ayat (2), dan Pasal 405 ayat (2) UU 7/2017 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, perihal tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu pada setiap tingkatan yang dilakukan secara manual berjenjang dan dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara adalah tindakan yang salah dan menyebabkan terjadi duplikasi pekerjaan karena rekapitulasi pada setiap tingkatan dilakukan dengan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap). Dengan menggunakan Sirekap, tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada setiap tingkatan penyelenggaraan pemilu lebih mudah didapatkan secara instant/cepat dan tidak membutuhkan personel yang lebih besar dibandingkan menggunakan rekapitulasi secara manual berjenjang. 2. Bahwa menurut para Pemohon, Formulir Model D-Hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu adalah hasil dari komputasi by system, by formula atas data Formulir Model C-Hasil. Dengan menggunakan Sirekap, apabila terdapat perubahan pada data Formulir Model C-Hasil maka secara otomatis akan mengubah data Formulir Model D-Hasil di semua tingkatan karena pembetulan atau koreksi terhadap data Formulir Model D-Hasil pada prinsipnya adalah pembetulan atau koreksi dari data Formulir Model C-Hasil. 89 3. Bahwa menurut para Pemohon, tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu yang dilakukan secara manual berjenjang oleh penyelenggara pemilu dapat menyebabkan terjadinya fraud, kecurangan pemilu yang bersifat TSM yang terjadi pada setiap jenjang tahapan rekapitulasi sehingga dapat menghasilkan pejabat negara yang bertindak curang, tidak memiliki kapasitas dan integritas sehingga berimplikasi kepada rendahnya tingkat kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap hasil rekapitulasi. 4. Bahwa menurut para Pemohon, kesalahan dan kecurangan yang terjadi pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu secara manual berjenjang dapat diatasi dengan cara membuka akses kepada publik berupa akses data Formulir Model C-Hasil atau Formulir Model D-Hasil Sirekap, data TPS/TPSLN Sirekap, data hasil penghitungan suara pemilu yang dibuat oleh KPPS/KPPSLN dan data rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Sirekap. Dengan demikian, publik dapat melakukan penyandingan data yang dimiliki oleh KPU dengan data yang telah dibuka aksesnya ke publik tersebut. Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan tersebut di atas, para Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan: 1. Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), dan Pasal 402 ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2. Pasal 405 ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “KPU mengesahkan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi elektronik hasil penghitungan suara Peserta Pemilu secara transparan dengan cara memfasilitasi sepenuhnya penyandingan publik atas rekapitulasi KPU dengan rekapitulasi mandiri.” [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 September 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). 90 [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat urgensi dan kebutuhan untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dalil-dalil para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, masalah konstitusionalitas norma yang harus dijawab Mahkamah berkenaan dengan Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), Pasal 402 ayat (2), dan Pasal 405 ayat (2) UU 7/2017 pada pokoknya bermuara pada 3 (tiga) isu konstitusional yaitu: 1. Apakah norma Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), dan Pasal 402 ayat (2) UU 7/2017 adalah pengaturan yang salah karena sebagai satu kesatuan utuh yang mengatur perihal rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu secara manual berjenjang mulai dari tingkat PPK sampai dengan tingkat provinsi yang berakibat duplikasi pekerjaan di setiap tingkatan rekapitulasi sehingga bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 2. Apakah norma Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), dan Pasal 402 ayat (2) UU 7/2017 adalah pengaturan yang dapat menyebabkan terjadinya fraud, kecurangan pemilu yang bersifat TSM yang terjadi pada setiap tahap rekapitulasi sehingga dapat menghasilkan pejabat negara yang bertindak curang, tidak memiliki kapasitas dan integritas sehingga bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 3. Apakah norma Pasal 405 ayat (2) UU 7/2017 yang mengatur rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu secara nasional bertentangan dengan hak-hak para Pemohon yang telah dijamin dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum para Pemohon. [3.11] Menimbang bahwa norma Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), dan Pasal 402 ayat (2) UU 7/2017 menurut para Pemohon merupakan 91 pengaturan yang salah karena sebagai satu kesatuan utuh yang mengatur perihal rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu secara manual berjenjang mulai dari tingkat PPK sampai dengan tingkat provinsi berakibat duplikasi pekerjaan di setiap tingkatan rekapitulasi. Duplikasi tersebut dapat diatasi dengan aplikasi Sirekap. Dengan Sirekap, menurut para Pemohon, tahap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan lebih mudah didapatkan secara instant/cepat dan tidak membutuhkan personel yang lebih besar bila dibandingkan dengan rekapitulasi manual berjenjang. Menurut para Pemohon, Formulir Model D- Hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu adalah hasil dari komputasi by system, by formula atas data Formulir Model C-Hasil. Dengan menggunakan Sirekap, apabila terdapat perubahan pada data Formulir Model C- Hasil maka secara otomatis akan mengubah data Formulir Model D-Hasil di semua tingkatan karena pembetulan atau koreksi terhadap data Formulir Model D-Hasil pada prinsipnya adalah pembetulan atau koreksi dari data Formulir Model C-Hasil. Dengan demikian, menurut para Pemohon, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu secara manual berjenjang mulai dari tingkat PPK sampai dengan tingkat provinsi adalah bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.11.1] Bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas yang didalilkan para Pemohon, norma Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), dan Pasal 402 ayat (2) UU 7/2017 yang mengatur ihwal rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu di setiap tingkatan dengan dihadiri saksi peserta pemilu serta panitia pengawas pemilu, norma dimaksud harus dipahami secara menyeluruh sebagai satu kesatuan pengaturan pelaksanaan penghitungan suara pemilu. Pada tingkat kecamatan, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian keberatan. Secara normatif, dalam norma Pasal 393 ayat (2) UU 7/2017, rekapitulasi harus dilakukan secara terbuka dan transparan karena rapat rekapitulasi dihadiri oleh saksi peserta pemilu dan panitia pengawas pemilu kecamatan, sehingga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas terjamin. Kehadiran saksi peserta pemilu dan panitia pengawas pemilu kecamatan sebagaimana tertuang dalam norma a quo dalam 92 rekapitulasi memiliki makna penting, yaitu tidak hanya sebagai bentuk keterlibatan aktif pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perolehan suara, tetapi juga kehadiran tersebut sebagai bentuk instrumen pengawasan yang bertujuan menjaga kemurnian suara pemilih dan mengurangi kemungkinan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Sehingga, apabila terdapat laporan dan/atau keberatan yang diajukan yang berkenaan dengan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan berkewajiban menyampaikan laporan dan/atau keberatan dimaksud. Dalam hal ini, PPK sebagai penyelenggara rekapitulasi berkewajiban untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pemilu [vide Pasal 399 UU 7/2017]. Tindak lanjut perlu dilakukan agar masalah yang muncul dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan dapat segera diselesaikan agar masalah dimaksud tidak berlarut-larut dan berlanjut pada rekapitulasi tingkat selanjutnya. Namun, apabila masih terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan, baik anggota PPK maupun saksi peserta pemilu yang hadir tidak bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi dengan kewajiban mencantumkan alasan keberatannya secara tertulis [vide Pasal 400 UU 7/2017]. Ketentuan tersebut merupakan dasar hukum yang esensial karena berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara merupakan dokumen resmi yang menjadi dasar untuk tahapan rekapitulasi selanjutnya. Dengan adanya pencantuman keberatan tertulis dalam berita acara, dugaan pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi dapat menjadi bukti dan dasar evaluasi bahkan koreksi pelaksanaan rekapitulasi pada tahap selanjutnya. Dengan demikian, norma Pasal 393 ayat (2) UU 7/2017 yang menjadi bagian dari pengaturan mengenai rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta pemilu pada tingkat pertama, in casu tingkat kecamatan, guna menjamin pelaksanaan penghitungan perolehan suara peserta pemilu di tingkat kecamatan dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, terbuka dan kepastian hukum dengan dihadiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pemilu tidak hanya terbatas pada saksi peserta pemilu maupun panitia pengawas pemilu melainkan juga memberi kesempatan bagi masyarakat, aparat kepolisian dan media untuk meliput jalannya rekapitulasi penghitungan perolehan suara. 93 Selanjutnya, berkenaan dengan rekapitulasi hasil perolehan suara peserta pemilu pada tingkat kecamatan yang didalilkan para Pemohon seharusnya dapat dilakukan dengan aplikasi Sirekap agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan lebih mudah diperoleh dan tidak memerlukan personel yang lebih besar sebagaimana rekapitulasi secara manual berjenjang, KPU RI telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU 5/2024). Tanpa Mahkamah bermaksud menilai ketentuan dimaksud, PKPU 5/2024 telah mengatur penggunaan Sirekap sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Sirekap juga digunakan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu. Hal tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2024, yang antara lain menyatakan: [3.24] ... Bahwa terlepas dari persoalan teknis dalam penggunaan aplikasi Sirekap, untuk keperluan penetapan suara sah secara nasional, Termohon menggunakan dasar penghitungan resmi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara manual secara berjenjang. Sedangkan, Sirekap tetap difungsikan sebagai alat bantu untuk keterbukaan informasi dan memberi ruang kepada masyarakat untuk menjaga lebih awal pergerakan suara hasil penghitungan dari tingkat TPS. Artinya, fungsi Sirekap tidak jauh berbeda dengan fungsi Situng pada Pemilu Tahun 2019. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dimaksud, Sirekap digunakan sebagai alat bantu untuk mencocokkan data yang tertera dalam Formulir Model C-Hasil Salinan dalam kotak suara dengan data yang tertuang dalam Sirekap yang berisi foto Formulir Model C-Hasil Salinan TPS. Berkaitan dengan hal ini, apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pencermatan kembali data hasil perolehan hasil pemilu terdapat perbedaan antara data dalam Formulir Model C-Hasil Salinan dengan data Sirekap, sesuai dengan fungsi Sirekap “sebagai alat bantu”, data yang dipakai sebagai dasar rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan adalah data yang tertuang dalam Formulir Model C-Hasil Salinan sebagai bagian dari berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil pemungutan suara di TPS. Sehingga, apabila terdapat perbedaan data Sirekap, maka dilakukan perbaikan dengan menyesuaikan dengan data dalam Formulir Model C-Hasil Salinan. Terlebih, 94 keberadaan Sirekap sejak awal tidak didesain untuk menggantikan cara penghitungan suara secara manual berjenjang, namun sesungguhnya hanya digunakan sebagai alat bantu. Dengan demikian, penggunaan Sirekap dalam membantu rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan yang dilakukan secara manual berjenjang akan memudahkan dalam melakukan pemeriksaan dan pencermatan, baik pemeriksaan dan pencermatan kembali yang dilakukan oleh PPK selaku penyelenggara pemilu maupun saksi peserta pemilu yang hadir dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Selain itu, secara sistematis, norma Pasal 393 ayat (2) UU 7/2017 mengatur tugas PPK dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu merupakan salah satu norma pada tahapan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan. Oleh karena itu, norma Pasal 393 ayat (2) UU 7/2017 harus dipahami sebagai satu kesatuan pengaturan yang utuh dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dalam hal ini, norma Pasal 393 ayat (1) sampai dengan ayat (6) UU 7/2017 menyatakan: (1) PPK membuat berita acara penerimaan kotak hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari PPS. (2) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan. (3) Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali. (4) PPK membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. (5) PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tempat umum. (6) PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota. Dengan pendekatan sistematis tersebut, dalil para Pemohon yang memohon menyatakan norma Pasal 393 ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menurut Mahkamah, dengan dihilangkannya norma Pasal 393 ayat (2) UU 7/2017 yang mengatur tugas PPK dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, justru akan 95 menghilangkan “ruh” dari norma Pasal 393 UU 7/2017 secara keseluruhan. Terlebih, pengaturan norma Pasal 393 ayat (2) UU 7/2017 mensyaratkan agar pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu di tingkat kecamatan dihadiri oleh saksi peserta pemilu dan panitia pengawas pemilu kecamatan serta memberi kesempatan bagi masyarakat, sehingga menurut Mahkamah, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Bahkan, rekapitulasi yang dilakukan secara manual dan berjenjang tetap dapat dipadukan dengan Sirekap untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dimaksud. [3.11.2] Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan norma Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), dan Pasal 402 ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dengan alasan yang secara esensial pada pokoknya sama dengan dalil yang menyatakan norma Pasal 393 ayat (2) UU 7/2017 tersebut di atas. Oleh karena terhadap rekapitulasi manual berjenjang tersebut telah dipertimbangkan pada Sub-paragraf [3.11.1] tersebut di atas, dalam batas penalaran yang wajar, pertimbangan hukum dimaksud secara mutatis-mutandis berlaku pula terhadap dalil para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), dan Pasal 402 ayat (2) UU 7/2017. [3.11.3] Bahwa selain dalil di atas, para Pemohon juga mendalilkan norma Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), dan Pasal 402 ayat (2) UU 7/2017 dapat menyebabkan terjadinya fraud, kecurangan pemilu yang bersifat TSM yang terjadi pada setiap tahap rekapitulasi sehingga dapat menghasilkan pejabat negara yang bertindak curang, tidak memiliki kapasitas dan integritas. Oleh karena alasan dimaksud, menurut para Pemohon, norma Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), dan Pasal 402 ayat (2) UU 7/2017 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), dan Pasal 402 ayat (2) UU 7/2017 yang didalilkan para Pemohon tersebut, dalam hal ini penting bagi Mahkamah untuk mengaitkan dengan asas pemilu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang antara lain menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil. Ihwal asas dimaksud, norma Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), dan Pasal 402 ayat (2) UU 7/2017 merupakan suatu mekanisme yang dibuat pembentuk undang-undang dan digunakan sebagai dasar 96 oleh penyelenggara pemilu untuk memastikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu dihadiri oleh saksi peserta pemilu dan panitia pengawas pemilu. Meskipun demikian, ihwal terbukanya kemungkinan untuk terjadinya penyimpangan, seperti fraud dan kecurangan pemilu yang bersifat TSM sebagaimana didalilkan para Pemohon, UU 7/2017 telah ternyata memberikan solusi berupa jalan keluar yang dapat ditempuh bila terdapat dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini, UU 7/2017 memberikan jalan pemulihan atas hak yang dilanggar sebagaimana asas hukum lex semper dabit remedium. Wujud nyata dari pelaksanaan asas tersebut, semua hal yang dikhawatirkan para Pemohon tersebut dapat dilakukan langkah atau upaya hukum, termasuk dengan mengajukan keberatan kepada penyelenggara pemilu. Selanjutnya, bila tidak puas terhadap semua upaya hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, demi memenuhi asas lex semper dabit remedium, sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, pihak yang merasa dirugikan, karena menilai adanya kecurangan dalam rekapitulasi perolehan suara dapat mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu kepada Mahkamah. Bahkan, dengan alasan demi mewujudkan pemilu yang berintegritas, sesuai amanat Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah tidak hanya memutus ihwal perselisihan hasil, tetapi dapat juga menilai semua hal yang terjadi dalam tahapan penyelenggaraan sebelum hasil penetapan suara oleh KPU. Dengan demikian, norma-norma yang mengatur perihal rekapitulasi manual berjenjang harus dipahami dan sekaligus dimaknai sebagai bagian integral upaya memperkuat sistem pengawasan pemilu untuk menjamin tegaknya prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil, yang pada akhirnya akan bermuara pada penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Dalam konteks ini, Mahkamah perlu menegaskan, ruang untuk melakukan rekapitulasi non-manual atau elektronik, termasuk Sirekap atau nama lain, harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya peningkatan integritas rekapitulasi manual. Bagaimanapun, rekapitulasi non-manual atau elektronik bukanlah sesuatu yang tanpa kelemahan. Bahkan, dalam batas-batas tertentu, rekapitulasi non-manual atau elektronik sangat mungkin lebih rawan dibandingkan dengan rekapitulasi manual. Artinya, hingga saat ini, rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang dibantu dengan rekapitulasi non-manual atau elektronik masih diyakini oleh Mahkamah mempunyai nilai keamanan yang lebih terjamin jika 97 dibandingkan dengan hanya berlandaskan pada rekapitulasi non-manual atau elektronik saja. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), dan Pasal 402 ayat (2) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. [3.12] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan norma Pasal 405 ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan hak-hak para Pemohon yang telah dijamin dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum Permohonan a quo. Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, masalah konstitusionalitas norma yang dimohonkan para Pemohon, pada pokoknya adalah keberatan terhadap tugas dan kewenangan KPU RI perihal rekapitulasi hasil penghitungan suara manual berjenjang nasional. Oleh karena dalil para Pemohon yang menghendaki agar Mahkamah menyatakan rekapitulasi manual berjenjang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, maka dalam batas penalaran yang wajar, dalil yang menghendaki agar norma Pasal 405 ayat (2) UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena tidak terdapat relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, dalil a quo harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), Pasal 402 ayat (2), dan Pasal 405 ayat (2) UU 7/2017 tidak bertentangan dengan tujuan bernegara, hak memperoleh perlindungan, kesejahteraan, dan keadilan dari negara, terlaksananya pemilu secara jujur dan adil, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam pemerintahan, hak untuk memajukan diri sebagaimana dijamin dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Oleh karena itu, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 98 [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal delapan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua 99 ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.12 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Muchtar Hadi Saputra