141/PUU-XXII/2024

1 KETETAPAN Nomor 141/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 9 Agustus 2024, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia bernama Putra Arista Pratama L, ST., beralamat di Perumahan Taman Tridaya Indah 1, Jalan Anyelir 2 Blok D1 Nomor 6, Kelurahan Tridayasakti, Kecamatan tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Agustus 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 110/PUU/ PAN.MK/AP3/08/2024, bertanggal 9 Agustus 2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Oktober 2024 dengan Nomor 141/PUU-XXII/2024 mengenai Pengujian Materiil Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir 2 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 141/PUU-XXII/2024 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan: 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 141.141/ PUU/TAP.MK/Panel/10/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 141/PUU- XXII/2024, bertanggal 3 Oktober 2024; 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 141.141/PUU/TAP.MK/HS/10/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 141/PUU-XXII/2024, bertanggal 3 Oktober 2024; c. bahwa terhadap perkara a quo, Mahkamah telah menjadwalkan untuk persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 15 Oktober 2024 dengan agenda mendengarkan permohonan Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 465.141/PUU/ PAN.MK/PS/10/2024, bertanggal 9 Oktober 2024, perihal Panggilan Sidang. Selain itu, Mahkamah melalui Juru Panggil juga telah menghubungi Pemohon melalui pesan WhatsApp dan telepon, namun hingga persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 15 Oktober 2024 Pemohon tidak merespon. Terlebih, Panel Hakim telah membuka sidang pemeriksaan Pendahuluan dan memanggil Pemohon untuk memasuki ruang sidang, namun Pemohon tetap tidak hadir [vide Risalah Sidang tanggal 15 Oktober 2024, hlm 1]; 3 d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menyatakan, “Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur”; e. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 21 Oktober 2024, telah berkesimpulan bahwa ketidakhadiran Pemohon pada sidang pertama menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan. Terhadap panggilan sidang yang telah disampaikan secara sah dan patut oleh Mahkamah, maka setiap warga negara semestinya harus memenuhinya kecuali berhalangan dengan alasan yang sah. Dengan demikian, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur; f. bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, berdasarkan Pasal 41 ayat (5) juncto Pasal 75 ayat (1) huruf c PMK 2/2021 terhadap permohonan a quo, Mahkamah mengeluarkan Ketetapan; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. MENETAPKAN: Menyatakan permohonan Pemohon gugur. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 10.18 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat 5 ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur ttd. Anwar Usman ttd Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Saiful Anwar