141/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 141/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Brahma Aryana Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Alamat : Jalan Jatibaru X Gg.E, RT.008/RW.001, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Oktober 2023 dan 8 November 2023 memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Nur Rizqi Khafifah, S.H., dan Rajab Ahirullah, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor VST and Partners, Advocates & Legal Consultans, beralamat di Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 23 Oktober 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 137/PUU/PAN.MK/AP3/10/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 141/PUU-XXI/2023 pada 25 Oktober 2023, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada 13 November 2023 serta diperbaiki di dalam persidangan pada tanggal 20 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang- undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan 3 Kehakiman) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (Selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang menyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan norma dalam undang-undang, dimana terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. 4 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum PEMOHON yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan 5 e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa Pertama, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, yakni Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia, maka perlu dijelaskan bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. (Bukti P.3). Oleh karenanya PEMOHON memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap UUD 1945. 5. Bahwa Kedua, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar PEMOHON antara lain: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” PEMOHON sebagai Warga Negara Indonesia oleh UUD 1945 diberikan untuk mendapatkan jaminan atas kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya PEMOHON telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 6. Bahwa Ketiga, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya menurut 6 penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 6.1 PEMOHON adalah warga negara yang lahir pada tanggal 13 Maret 2000, artiya saat ini telah berusia 23 Tahun, oleh karenanya PEMOHON telah memiliki hak untuk mengikuti Pemilihan Umum. 6.2 PEMOHON adalah mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Bukti P.4). Sebagai Mahasiwa, walaupun PEMOHON bukan Penggemar salah satu Calon yang akan berkontestasi dalam Pemilu 2024, namun PEMOHON selama ini concern pada isu demokrasi dan pemilu /pilkada dimana PEMOHON aktif dalam lembaga Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia (KIPP Indonesia) (Bukti P.5). 6.3 Terhadap Penyelenggaraan Pemilu 2024 PEMOHON tentunya berharap dapat terselenggara dengan Damai, Aman dan calon yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat terutama secara hukum. 6.4 Namun dalam tahapan Pemilu 2024, terdapat potensi terjadinya delegitimasi atas penyelenggaraan Pemilu 2024 terkait dengan terbuktinya adanya Pelanggaran Berat Etik Hakim Konstitusi dalam penanganan Perkara Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yang menjadi dasar terbitnya Peraturan KPU No. 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PKPU 2/2023). Pelanggaran Berat Etik Hakim Konstitusi tersebut sebagaimana diputuskan dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 (selanjutnya disebut Putusan MKMK 2/2023). 6.5 Pelanggaran berat Etik tersebut terjadi saat Mahkamah Konstitusi memutus Pengujian Norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana termuat dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. 6.6 Oleh karenanya terhadap ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan ketidakpastian hukum karena terhadap proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan No. 90/PUU- XXI/2023 didasari pada adanya pelanggaran berat Sapta Karsa Hutama. 7 6.7 Dalam Putusan MKMK 2/2023, Hakim terlapor terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Ketidakberpihakan, Penerapan angka 5 huruf b, dan Prinsip Integritas, Penerapan angka 2, karena tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU- XXI/2023. (Vide Kesimpulan Paragraf [8.1] angka 6 Putusan MKMK 2/2023) (Bukti P-6). 6.8 Padahal secara nyata dan telah terbukti. Hakim terlapor dalam Putusan MKMK 2/2023 memiliki benturan kepentingan dengan keluarganya yang terbukti mendapatkan keuntungan sehingga bisa mencalonkan diri menjadi calon wakil Presiden karena dibukakan pintu melalui Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. 6.9 Selain itu Hakim Terlapor dalam Putusan MKMK 2/2023 terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Independensi, Penerapan angka 1, 2 dan 3. (Kesimpulan Paragraf [8.1] angka 9 Putusan MKMK 2/2023) (Vide. Bukri P.6). 6.10 Maka dengan tidak mengundurkan dirinya Hakim Terlapor dalam Putusan MKMK 2/2023 dari proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan, serta dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses Pengambilan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, tentunya akan berdampak pada legitimasi Putusan tersebut yang menjadi dasar terbitnya PKPU 2/2023. 6.11 Mengacu pada Pasal 17 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut UU 48/2009) yang pada pokoknya mengatur, seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. 6.12 UU 48/2009 mengatur tentang pelaku kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (vide. Pasal 1 angka 1). Kemudian padal Pasal 1 angka 3 UU 48/2009 mengatur, Mahkamah konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 8 1945. Artinya Pasal 17 ayat (5) UU 48/2009 juga berlaku bagi Mahkamah Konstitusi sepanjang tidak bertentangan dengan UU MK. 6.13 Apabila ketentuan Pasal 17 ayat (5) UU 48/2009 tidak dapat diterapkan untuk Mahkamah Konstitusi, maka akan menjadi berbahaya bagi perkembangan Mahkamah Konstitusi di mana berdasarkan Putusan MKMK 2/2023 telah terbukti adanya konflik kepentingan serta adanya intervensi dari pihak luar. Oleh karenanya ketentuan Pasal 17 ayat (5) UU 48/2009 seharusnya pula dapat diterapkan kepada Mahkamah Konstitusi mengingat Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman dan memiliki landasan konstitusional yang sama in casu Pasal 24 UUD 1945. 6.14 Artinya pemaknaan atas Frasa atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah sebagaimana termuat dalam ketentuan Norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan ketidakpastian hukum karena diputus dengan mendasarkan pada adanya intervensi dari pihak luar dan didasari adanya benturan kepentingan sehingga mengakibatkan adanya persoalan hukum atas berlakunya Ketentuan Norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. 6.15 Ketidakpastian hukum atas keabsahan ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tentunya akan berdampak pada keabsahan PKPU 23/2023 dan tentunya akan berpengaruh pada keabsahan Penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal ini tentunya dalam penalaran yang wajar PEMOHON mengalami kerugian konstitusional. 6.16 Selain itu terjadinya intervensi kekuasaan atas penanganan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 yang telah memberikan pemaknaan atas Pasal 169 huruf q UU 7/2017 serta terdapatnya konflik kepentingan, telah menimbulkan kerugian bagi PEMOHON dimana sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum yang akan beraktifitas di dunia peradilan tentunya menjadi sangat dirugikan karena distrust yang timbul akibat adanya 9 intervensi kekuasaan dan konflik kepentingan tersebut telah merugikan PEMOHON. 6.17 Berdasarkan seluruh uraian poin 6.1 s.d 6.16 tersebut di atas, maka telah terbukti PEMOHON telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual. Oleh karenanya PEMOHON memiliki kedudukan Hukum untuk menguji ketentuan a quo. 7. Bahwa Keempat, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 7.1 Ketentuan Norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, telah merugikan PEMOHON secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, akan merugikan PEMOHON apabila tidak dimaknai sebagaimana permohonan “a quo”. 7.2 Oleh karenanya menjadi jelas dan nyata adanya hubungan sebab akibat atas ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU- XXI/2023 menjadi sangat jelas dan nyata dan telah merugikan hak konstitusional PEMOHON secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi 8. Bahwa Kelima, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh PEMOHON tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari. 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk 10 mengajukan permohonan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021 III. PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 169 HURUF Q UU 7/2017 DAPAT DIAJUKAN PENGUJIAN KEMBALI (TIDAK NEBIS IN IDEM) 1. Bahwa sebelum masuk pada alasan Pokok Permohonan Penting bagi PEMOHON untuk menjelaskan bahwa ketentuan Norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, sebagaimana dimohonkan dalam perkara a quo masih dapat diuji Kembali, dengan alasan sebagai berikut: 1.1. Berdasarkan Pasal 60 UU MK, menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 1.2. Selanjutnya berdasarkan Pasal 78, PMK 2/2021, menyatakan: a. Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimajukan kembali. b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 1.3. Syarat terhadap suatu materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang dapat diuji, berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU 7/2020 dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, adalah: (1) Jika Materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda, atau (2) Jika terdapat alasan permohonan yang berbeda 1.4. Adapun terhadap ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 melalui Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 telah diputus dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi in casu bunyi norma nya telah berubah terhitung 11 sejak diucapkan. 1.5. Di mana bunyi Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebelum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut: Persyaratan menjadi Calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Sementara setelah diubah melalui Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 berbunyi: Persyaratan menjadi Calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q.“Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”; Artinya telah terjadi perubahan atas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 Sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. 1.6. PEMOHON mengajukan Permohonan Pengujian atas Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi, yakni terhadap frasa: “yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Artinya apa yang dimohonakan oleh PEMOHON berbeda dengan Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang telah diputus pada Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. 2. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap Pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017 Sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 dapat dilakukan pengujian Kembali. IV. ALASAN PERMOHONAN Bahwa terhadap ketentuan norma yang diuji konstitusionalitas normanya adalah: Pasal 169 huruf q UU 7/2017 Sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yang berbunyi: Persyaratan menjadi Calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: 12 q. “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”; Terhadap Frasa: atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) terhadap UUD 1945, yakni: Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan: Negara Indonesia adalah negara Hukum Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan: Kekuasaan Kehakiman merupakan Kekuasaan yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengajuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta yang sama dihadapan hukum” A. ALASAN PERMOHONAN PROVISI Selanjutnya, sebelum masuk kepada bagian Alasan Pokok Permohonan, perkenankanlah PEMOHON meminta kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat memberikan Putusan Sela (provisi) dengan alasan sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 69 PMK 2/2021, menyatakan: “Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.” 2. Bahwa Putusan Sela pertama kali ditetapkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 yang diucapkan pada tanggal 29 Oktober 2009. Alasan Mahkamah memberikan Putusan Sela termuat dalam Paragraf [3.12] sampai dengan Paragraf [3.13], halaman 29-31, sebagai berikut: Bahwa Mahkamah secara terus menerus mengikuti perkembangan kesadaran hukum dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat yang menjadi dasar agar Mahkamah tidak berdiam diri atau 13 membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara. Oleh karenanya, meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam perkara a quo dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati- hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela. [3.13] Menimbang bahwa dalam perkara a quo, terlepas apakah pasal yang dimohonkan pengujian nantinya akan dinyatakan bertentangan atau tidak dengan UUD 1945, Mahkamah memandang terdapat cukup potensi terjadinya pelanggaran atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan kebebasan dari ancaman dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi [vide Pasal 28G ayat (1)], sehingga Mahkamah harus memainkan peran yang besar dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara a quo melalui putusan provisi yang selengkapnya akan dimuat dalam amar putusan ini. 3. Bahwa Putusan Sela kedua yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi yakni dalam Putusan Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 pada tanggal 11 Oktober 2022. 4. Bahwa Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah mengalami penambahan pemaknaan melalui Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yakni frasa: atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepada daerah. 5. Bahwa untuk melaksanakan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan KPU No. 23 Tahun 2023 (PKPU 23/2023) untuk mengakomodir pasangan calon wakil presiden yang masih berusia di bawah 40 Tahun namun sedang menduduki jabatan kepala daerah pada tingkat kota in casu walikota. 6. Bahwa KPU juga telah menerima pendaftaran Calon Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 tahun namun sedang mejabat sebagai walikota pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan mendasari pada Putusan 90/PUU- XXI/2023 dan kemudian pada tanggal 3 November 2023 KPU menerbitkan PKPU 23/2023. 14 7. Bahwa padahal status hukum Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang memberikan pemaknaan atas Pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah cacat hukum, karena berdasarkan Putusan MKMK 2/2023 telah terbukti terjadi pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor dalam Putusan MKMK 2/2023. In casu melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip ketakberpihakan, Penerapan angka 5 huruf b, dan Prinsip Integritas, Penerapan angka 2, karena tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. (Vide Kesimpulan Paragraf [8.1] angka 6 Putusan MKMK 2/2023). Selain itu Hakim Terlapor dalam Putusan MKMK 2/2023 juga terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, sehingga melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Independensi, Penerapan angka 1, 2 dan 3. (Kesimpulan Paragraf [8.1] angka 9 Putusan MKMK 2/2023). 8. Bahwa mengacu pada Pasal 17 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut UU 48/2009) yang pada pokoknya mengatur, seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang diperiksa, bai katas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. 9. Bahwa kemudian pada ayat (6) yang pada pokoknya mengatur, dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) putusan dinyatakan tidak sah. 10. UU 48/2009 mengatur tentang pelaku kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (vide. Pasal 1 angka 1). Kemudian padal Pasal 1 angka 3 UU 48/2009 mengatur, Mahkamah konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Artinya Pasal 17 ayat (5) dan ayat (6) UU 48/2009 juga berlaku bagi Mahkamah Konstitusi. 11. Bahwa artinya pemaknaan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi atas Pasal 169 huruf q UU 7/2017 melalui Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya PKPU 2/2023, dalam penalaran 15 yang wajar dapat dipastikan akan menimbulkan persoalan hukum kepada KPU sebagai Penyelenggara Pemilu. 12. Bahwa persoalan hukum tersebut antara lain: 12.1. Terdapat Gugatan Perdata dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan Sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (https://nasional.kompas.com/read/2023/11/01/10570131/hakim-mk- dan-ketua-kpu-digugat-ke-pn-jakarta-pusat). 12.2. Terdapat Gugatan kepada KPU RI karena diduga melakukan pelanggaran hukum karena menerima pencalonan yang mendasarkan pada Putusan 90/PUU-XXI/2023 (https://nasional.tempo.co/read/1790679/buntut-putusan-mk-soal- usia-capres-cawapres-kpu-digugat-rp-705-triliun). 12.3. Terdapat Gugatan yang diajukan oleh Tiga Aktivis 1998 dan Tim Pembela Demokrais Indonesia, terkait pencalonan Walikota Solo sebagai calon Wakil Presiden. (https://metro.tempo.co/read/1795361/top-3-metro-aktivis-98-gugat- jokowi-anwar-usman-kpu-hingga-tuntut-pencalonan-cawapres- gibran-dihentikan) . 12.4. Selain dua gugatan tersebut di atas, dalam penalaran yang wajar terhadap segala Tindakan Faktual yang akan dilakukan dan keputusan yang akan diterbitkan oleh KPU yang mendasarkan pada Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 menjadi sangat rentan untuk di Gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 13. Bahwa Artinya dalam penalaran yang wajar terdapat cukup potensi terjadinya pelanggaran atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga dapat menimbulkan persoalan yang dapat menyebabkan terjadinya konflik horizontal apabila terjadi saling gugat antar para pendukung para calon presiden dan calon wakil presiden. Hal ini dapat menjadi alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan Sela sebagaimana dimohonkan dalam permohonan Provisi dalam permohonan a quo. 16 14. Bahwa artinya apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak melakukan Putusan setelah PEMOHON mendaftarkan Perbaikan Permohonan perkara a quo sebagaimana diminta oleh PEMOHON, maka Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, Menyatakan Menunda Pelaksanaan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap Pokok Permohonan a quo 15. oleh karenanya menjadi beralasan hukum apabila Mahkamah Konstitusi memberikan Putusan provisi (sela) dalam perkara a quo untuk dapat memberikan kepastian hukum terhadap dasar hukum putusan. B. ALASAN POKOK PERMOHONAN Berikutnya, terhadap alasan permohonan atas adanya pertentangan Norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 secara bersyarat/inkonstitusional bersyarat (Conditionally Unconstitutional) terhadap UUD 1945, adalah sebagai berikut: Pasal 169 huruf q UU 7/2017 Sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum dan Kemerdekaan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman (Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945) 1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum, artinya dalam suatu negara hukum haruslah menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang Merdeka sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 2. Bahwa Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dimaksud adalah badan peradilan harus bebas dari kekuasaan lembaga negara manapun in casu Eksekutif maupun Legislatif. Terutama dalam membuat setiap Putusan- putusannya, karena Putusan Pengadilan adalah urat nadi dari badan peradilan itu sendiri. Dimana tempat seluruh elemen negara menempatkan harapannya untuk mendapatkan keadilan. 3. Bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 16 Oktober 2023. Sehingga bunyi ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 dimana dalam amar putusannya selengkapnya menjadi: Persyaratan menjadi Calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” 4. Bahwa sayangnya proses pemeriksaan dan putusan tersebut dilakukan secara melanggar etik dan hukum, dengan penjelasan sebagai berikut: 4.1. Dalam Putusan MKMK 2/2023, pada bagian kesimpulan dan rekomendasi, Paragraf 8.1, angka 6, MKMK menyimpulkan Hakim terlapor yang tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 5 huruf b dan Prinsip Integritas, Penerapan angka 2. 4.2. Kemudian pada angka 9 pada bagian kesimpulan dan rekomendasi, Paragraf 8.1, MKMK menyimpulkan Hakim Terlapor dalam Putusan MKMK 2/2023, terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU- XXI/2023, sehingga melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Independensi, Penerapan angka 1, 2 dan 3. 4.3. Artinya rumusan norma sebagaimana termuat dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, yang berbunyi: atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, dihasilkan dari adanya ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan yang masuk/dibukakan pintu oleh Hakim Terlapor dalam Putusan MKMK 2/2023. Serta didorong dengan adanya kepentingan antara Hakim Terlapor dalam Putusan MKMK 2/2023 dengan orang yang memiliki hubungan keluarga yang akan mencalon diri menjadi wakil presiden, dan terbukti orang tersebut kemudian dapat mencalonkan diri dan 18 dicalonkan oleh Partai Pengusung menjadi Calon Wakil Presiden Pasca Putusan 90/PUU-XXI/2023. 4.4. Terlebih lagi dalam Putusan MKMK 2/2023, Hakim terlapor terbukti berpihak pada salah satu calon wakil Presiden yanag memiliki hubungan kekeluargaan dengan melakukan Ceramah mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia Capres dan Cawapres, sehingga Hakim terlapor dalam Putusan MKMK 2/2023 terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 4. 4.5. Maka dengan terbuktinya pelanggaran pada uraian tersebut di atas, maka telah nyata dan terang benderang terdapat pelanggaran atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang terjadi dalam proses pemeriksaan hingga pengambilan keputusan terhadap Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. 5. Berdasarkan uraian pada angka 4.1 s.d 4.5 tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 telah melanggar prinsip kekuasaan kehakiman yang Merdeka sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 serta terdapat terbukti konflik kepentingan yang secara nyata telah melanggar prinsip-prinsip suatu negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal 169 huruf q UU 7/2017 Sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum dan Kepastian Hukum (Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) 1. Bahwa Ketentuan Norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 telah memiliki penambahan pemaknaan yakni frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. 2. Bahwa terhadap rumusan pemaknaan yang dimuat dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam 19 Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tersebut melalui proses pengambilan keputusan yang didasari pada adanya konflik kepentingan dan intervensi dari pihak luar Mahkamah Konstitusi. 3. Bahwa artinya apabila dalam proses pengambilan keputusan untuk membuat putusan tidak didasari pada adanya kepentingan yang masuk serta tidak adanya intervensi dari luar, tentunya dalam penalaran yang wajar bunyi pemaknaan terhadap Ketentuan Norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 akan berbeda dari amar yang termuat dalam Putusan 90/PUU- XXI/2023, dengan alasan sebagai berikut: 3.1. Mekanisme pengambilan keputusan dalam membuat Putusan pada Pasal 45 ayat (6) UU MK, yang menyatakan: Dalam hal musyawarah sidang plleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai pada musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya. 3.2. Kemudian Pasal 45 ayat (7) UU MK, menyatakan: “Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh- sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. 3.3. Berikutnya Pasal 45 ayat (8) UU MK, menyatakan: Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan. 3.4. Apabila ketentuan Norma Pasal 45 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) UU MK diletakan pada proses pengambilan keputusan yang memberikan pemaknaan atas Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.90/PUU- XXI/2023, maka menjadi semakin terang benderang telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena terdapat kekeliruan yang sangat nyata. 3.5. Apabila kita melihat Varian kedudukan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain: - Hakim Konstitusi yang Mengabulkan - Hakim Konstitusi yang Mengabulkan dengan Alasan Berbeda (Concurring Opinion) 20 - Hakim Konstitusi Menolak karena memiliki Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) - Hakim Konstitusi yang Tidak Menerima Permohonan karena Menilai Permohonan tidak memenuhi Syarat Kewenangan MK atau Kedudukan Hukum sebagai Pemohon. - Hakim Konstitusi yang tidak menerima Permohonan karena dianggap objek gugatan Gugur 3.6. Dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, apabila melihat komposisi Hakim baik yang mengabulkan ataupun menolak, tidak menerima atau menganggap Permohonan seharusnya tidak diperiksa karena gugur, adalah sebagai berikut: - terdapat 5 (lima) Hakim Konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon namun terdapat 2 hakim konstitusi yang memiliki alasan berbeda (Concurring Opinion). - Terdapat 2 (dua) Hakim Konstitusi yang menolak permohonan pemohon - Terdapat 1 (satu) Hakim Konstitusi yang tidak menerima permohonan karena Pemohon dinilai tidak memiliki Kedudukan Hukum - Terdapat 1 (satu) Hakim Konstitusi menilai permohonan pemohon gugur. 3.7. Sementara dari 5 Hakim Konstitusi yang mengabulkan Permohonan Pemohon dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/ 2023, terdapat perbedaan yakni: - 3 (tiga) Hakim Konstitusi yang merumuskan frasa pemaknaan, sebagai berikut: Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah - 2 (dua) Hakim Konstitusi yang memiliki rumusan frasa pemaknaan yang berbeda (Concurring Opinion), sebagai berikut: Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya 21 ditentukan oleh pembentuk undang-undang dan Berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) atau berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi” 3.8. Artinya apabila dalam musyawarah dapat dicapai mufakat bulat, maka seharusnya bunyi frasa yang memenuhi suara bulat 5 hakim konstitusi adalah: Berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) atau berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi yakni Gubernur” Karena terhadap rumusan berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi yakni gubernur tidak ditolak oleh 3 Hakim Konstitusi. Sementara terhadap rumusan Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, ditolak oleh 2 Hakim Konstitusi. 3.9. Namun yang terjadi dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 yang dimuat dalam Amar Putusan adalah rumusan Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3.10. Terhadap hal ini tentunya disebabkan tidak tercapainya mufakat dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, sehingga Ketua Sidang Pleno yang dipimpin oleh Hakim Terlapor dalam Putusan MKMK 2/2023 selaku Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu, memiliki hak untuk menentukan terhadap rumusan mana yang akan dimuat menjadi amar putusan sebagaimana yang termuat dalam amar Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (8) UU MK 3.11. Sementara keputusan yang dibuat oleh Hakim Terlapor dalam Putusan MKMK 2/2023 yang pada saat itu masih menjabat sebagai ketua MK telah terbukti didasari pada adanya konflik kepentingan dan intervensi kekuasaan dari pihak luar (vide. Kesimpulan dan Rekomendasi Putusan MKMK, Paragraf 8.1, angka 6 dan angka 9). 3.12. Terhadap adanya persoalan pemuatan Amar Putusan juga disampaikan oleh Hakim Konstitusi (2013-2018) Dr. I Dewa Gede 22 Palguna, S.H., M.H. dalam Eksaminasi Publik Putusan MK di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) Pada hari Jumat, 27 Oktober 2023 yang dikutip melalui Media Hukum Online.com. Disampaikan dalam eksaminasi tersebut, Soal amar putusan, Palguna melihat hal itu mengacu pada pendapat mayoritas hakim konstitusi. Dalam perkara No.90/PUU-XXI/2023 tercatat 5 hakim konstitusi mengabulkan sebagian putusan dan 4 lainnya menyatakan pendapat berbeda (Dissenting Opinion). Tapi 5 hakim yang mengabulkan sebagian perkara juga tidak bulat karena ada 2 hakim konstitusi yang punya alasan berbeda (concurring opinion) yakni Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P Foekh. Keduanya sepakat terkait batas usia capres-cawapres minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai Gubernur. Bahwa lebih lanjut menurut Palguna, Hakim konstitusi Enny dan Yusmic punya alasan berbeda soal syarat alternatif hanya untuk berpengalaman sebagai Gubernur. Sementara 3 hakim konstitusi yakni Ketua MK Anwar Usman, Guntur Hamzah, dan Manahan MP Sitompul membuka peluang tak hanya untuk Gubernur, tapi pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk kepala daerah. 3.13. Melihat komposisi pendapat masing-masing hakim konstitusi tersebut, Palguna berpendapat seharusnya amar putusan tidak berbunyi seperti disebut dalam amar putusan No.90/PUU-XXI/2023, tapi kelima hakim yang mengabulkan sebagian seharusnya sepakat dalam hal usia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai Gubernur. “Ada kekeliruan kesimpulan (dalam perkara No.90/PUU- XXI/2023, red) untuk dijadikan amar putusan. Selama periode saya, belum pernah menarik amar kesimpulan secara keliru,” ujarnya. (https://www.hukumonline.com/berita/a/mantan-hakim-konstitusi- sebut-mk-keliru-rumuskan-amar-putusan-usia-capres-cawapres- lt653bf5f5239b4/?page=all). (Bukti P.7). 4. Berdasarkan seluruh uraian pada angka 3.1 s.d 3.13 tersebut di atas, maka telah nyata ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah melanggar prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam suatu 23 negara negara hukum. Oleh karenanya bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Pasal 169 huruf q UU 7/2017 Sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 membuka Syarat Menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada usia 21 Tahun. 1. Bahwa apabila kita uraikan pemaknaan Mahkamah Konstitusi atas Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, maka yang akan terjadi adalah sebagai berikut: - Setiap warga negara yang berusia minimal 21 tahun, sepanjang sedang menjabat menjadi anggota DPR, DPD atau DPRD tingkat Provinsi ataupun Kabupaten Kota, dapat mendaftarkan sebagai Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden. - Setiap warga negara yang berusia minimal 25 tahun, sepanjang sedang menjabat menjadi kepala daerah pada tingkat kabupaten/kota in casu Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau wakil walikota, dapat mendaftarkan sebagai calon presiden dan/atau calon wakil presiden. - Setiap warga negara yang berusia minimal 30 Tahun, sepanjang sedang menjabat menjadi kepala daerah pada tingkat Provinsi in casu Gubernur atau Wakil Gubernur, dapat mendaftarkan sebagai Calon Presiden dan/atau calon wakil presiden 2. Bahwa maka artinya terhadap pemaknaan sebagaimana telah dituangkan dalam amar putusan yang mengikat menggantikan ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah membuka peluang bagi setiap warga negara yang pada usia terendah 21 Tahun dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sepanjang sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Bahwa padahal jenjang usia yang dibentuk oleh pembentuk Undang- Undang dari minimal Usia 21 Tahun untuk DPR, DPD, DPRD, minimal usia 25 Tahun untuk kepala Daerah pada tingkat Kabupaten kota, minimal Usia 30 Tahun untuk Kepala Daerah pada tingkat Gubernur 24 tentunya memiliki filosofi sebagai proses untuk meningkatkan pengalaman dalam pemerintahan secara berjenjang karena pada setiap tingkatan tentunya memiliki karakteristik dan kesulitannya masing-masing. 4. Bahwa namun dengan adanya ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 maka dalam penalaran yang wajar Indonesia akan memiliki Presiden dan Wakil Presiden pada usia 21 Tahun untuk memimpin sebuah negara memiliki kerumitan serta kompleksitas permasalahan yang sangat tinggi, serta mengurusi selusuh wilayah NKRI yang sangat luas serta memiliki jumlah penduduk + 280 Juta Jiwa, dengan beraneka ragam suku, golongan, ras, dan agama serta kekayaan alam yang sangat melimpah dengan segala permasalahan yang ada. Varian Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dan Proses Peninjauan Kembali atas Putusan 90/PUU-XXI/2023 yang Cacat Hukum. 1. Bahwa dalam membuat Amar Putusan, Mahkamah Konstitusi memiliki 3 varian amar putusan antara lain: - Mengabulkan Seluruhnya Permohonan Pemohon - Mengabulkan Sebagian Permohonan Pemohon - Melakukan Ultra Petita pada Amar Putusan Pemohon 2. Bahwa artinya dengan tujuan dan niat baik dalam permohonan a quo, tentunya Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu rumusan yang Konstitusional tanpa didasari pada adanya konflik kepentingan ataupun adanya intervensi dari pihak luar yang memiliki kepentingan terhadap ketentuan norma a quo. 3. Bahwa hal ini tentunya menjadi sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan Maruah serta demi kepentingan Bangsa dan Negara ke depannya karena putusan Mahkamah Konstitusi adalah merupakan tafsir akhir dari UUD 1945 yang memiliki kekuatan hukum mengikat serta menjadi guidance bagi pembentuk Undang-Undang dalam membentuk norma yang berdasarkan rumusan norma yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. 25 4. Bahwa bisa kita bayangkan apabila suatu Putusan in casu Putusan 90/PUU- XX/2023, yang secara nyata dan terang benderang serta telah terbukti terdapat pelanggaran etik berat in casu telah terjadi konflik kepentingan antara Hakim Terlapor yang menjadi ketua MK saat itu yang memiliki kekuasaan untuk menentukan amar putusan saat tidak terjadi mufakat dalam musyawarah, serta telah terbukti adanya intervensi dari pihak luar ke Mahkamah Konstitusi dalam memutus, dan telah terbukti terjadi saling mempengaruhi di mana dalam putusan No. 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU- XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/2023 saat Hakim terlapor dalam Putusan MKMK 2/2023 tidak ikut dalam RPH untuk memutus perkara tersebut, maka amar putusan ketiga putusan tersebut adalah menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Padahal Mahkamah Konstitusi dapat saja melakukan ultra petita seperti putusan-putusan Mahkamah sebelumnya. 5. Bahwa sementara dalam Putusan No.90/PUU-XXI/2023, saat Hakim terlapor dalam Putusan MKMK 2/2023, ikut dalam RPH untuk membuat putusan, terdapat 3 Hakim yang berubah sikap di mana 1 hakim menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon, sementara 2 hakim melakukan concurring opinion. 6. Bahwa dari 4 perkara (selain perkara 90/PUU-XXI/2023) yang diputus in casu Putusan 29/PUU-XXI/2023, Putusan 51/PUU-XXI/2023, Putusan 55/PUU- XXI/2023, dan Putusan 91/PUU-XXI/2023, hanya ada 2 hakim konstitusi yang konsisten mengambil posisi Dissenting Opinion yakni YM. Dr. Suhartoyo yang menyatakan seharusnya permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (NO), sementara terhadap Dissenting Opinion YM. Prof. Guntur Hamzah menyatakan seharusnya permohonan para Pemohon dikabulkan sebagian dengan rumusan “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.” 7. Bahwa kita tidak bisa dapat membayangkan bagaimana nasib penegakan konstitusi ke depan apabila terhadap suatu Putusan yang dikeluarkan oleh “Sang Penjaga Konstitusi” yang di dalamnya terkandung pelanggaran etik secara berat di mana terdapat pelanggaran konflik kepentingan, intervensi terhadap kekuasaan kehakiman, juga terdapat tindakan saling 26 mempengaruhi, namun Putusan tersebut tetap dipertahankan dan dijadikan sebagai landasan pemilu 2024. 8. Bahwa artinya apabila Putusan 90/PUU-XXI/2023 tidak dikoreksi melalui perkara a quo, sementara Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman sehingga terhadap ketentuan norma yang diatur dalam UU 48/2009 selama tidak bertentangan dengan UU MK, maka seharusnya juga berlaku bagi Mahkamah Konstitusi. 9. Bahwa oleh karenanya dalam hal terjadi adanya konflik kepentingan bahkan ditambah dengan adanya intervensi dari pihak luar kekuasaan kehakiman masuk ke dalam proses Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sehingga terciptalah rumusan norma sebagaimana dalam Amar Putusan yang bertujuan untuk mengakomodir kepentingan salah satu calon yang memiliki hubungan kekeluargaan dan saat ini terbukti mencalonkan/ dicalonkan oleh partai politik menjadi Calon Wakil Presiden. Maka seharusnya terhadap Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 haruslah dilakukan koreksi sebagaimana yang seharusnya dimuat dalam Amar Putusan yakni sebagaimana frasa yang dimohonkan dalam permohonan ini, yakni: “atau pernah/sedang menduduki Jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat Provinsi yakni pada jabatan Gubernur.” 10. Bahwa hal tersebut untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi agar tidak diletakkan ke dalam posisi sebagai lembaga yang menyebabkan cacatnya legitimasi penyelenggaraan Pemilu 2024, sehingga segala keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh KPU RI akan menjadi Inkonstitusional. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan: Dalam Provisi: 1. Mengabulkan Permohonan Provisi PEMOHON untuk seluruhnya 2. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak melakukan Putusan setelah PEMOHON mendaftarkan Perbaikan Permohonan perkara a quo sebagaimana diminta oleh PEMOHON, maka Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, Menyatakan Menunda Pelaksanaan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 27 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 Sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap Pokok Permohonan a quo Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 Sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap frasa atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “atau berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat Provinsi, yakni Gubernur dan/atau Wakil Gubernur”. Sehingga bunyi selengkapnya “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun “atau pernah/sedang menduduki Jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat Provinsi yakni pada jabatan Gubernur”. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Salinan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Bukti P-2 : Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon; 28 4. Bukti P-4 : Kartu Keterangan Sebagai Mahasiswa atas nama Pemohon; 5. Bukti P-5 : Surat Keterangan Pemohon; 6. Bukti P-6 : Putusan MKMK No. 2/MKMK/L/11/2023 7. Bukti P-7 : Print Out Hukum online.com. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 29 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 30 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, sebagai berikut: Pasal 169: “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: a. .....; b. .....; c. dst; q. berusia paling paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat permohonan diajukan berusia 23 tahun dan menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan Pemohon memiliki hak untuk mengikuti Pemilihan Umum. Pemohon adalah mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang selama ini peduli dengan isu demokrasi dan Pemilu serta aktif dalam lembaga Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia (KIPP Indonesia). 3. Bahwa Pemohon beranggapan pada tahapan Pemilu 2024, terdapat potensi terjadinya delegitimasi atas penyelenggaraan Pemilu 2024 terkait dengan terbuktinya adanya Pelanggaran Berat Etik Hakim Konstitusi dalam penanganan Perkara Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menjadi dasar terbitnya 31 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 2/2023). Pelanggaran Berat Etik Hakim Konstitusi tersebut sebagaimana diputuskan dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 (Putusan MKMK 2/2023). Pelanggaran berat Etik tersebut terjadi saat Mahkamah Konstitusi memutus Pengujian Norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. 4. Bahwa oleh karenanya, menurut Pemohon, terhadap ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan ketidakpastian hukum karena terhadap proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 didasari pada adanya pelanggaran berat Sapta Karsa Hutama. 5. Bahwa menurut Pemohon, mengacu pada Pasal 17 ayat (5) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) yang pada pokoknya mengatur, seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. 6. Bahwa menurut Pemohon, apabila ketentuan Pasal 17 ayat (5) UU 48/2009 tidak dapat diterapkan untuk Mahkamah Konstitusi, maka akan menjadi berbahaya bagi perkembangan Mahkamah Konstitusi di mana berdasarkan Putusan MKMK 2/2023 telah terbukti adanya konflik kepentingan serta adanya intervensi dari pihak luar. Oleh karenanya ketentuan Pasal 17 ayat (5) UU 48/2009 seharusnya pula dapat diterapkan kepada Mahkamah Konstitusi mengingat Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman dan memiliki landasan konstitusional yang sama, in casu Pasal 24 UUD 1945. 7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon beranggapan pemaknaan atas frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” terhadap ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan berdampak pada keabsahan PKPU 23/2023 dan tentunya akan berpengaruh 32 pada keabsahan Penyelenggaraan Pemilu 2024. Menurut Pemohon, dalam penalaran yang wajar Pemohon mengalami kerugian konstitusional. Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara hak konstitusional yang dimiliki dengan anggapan kerugian yang dialami baik secara aktual maupun setidak-tidaknya potensial dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menurut Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena dalam proses pengambilan putusannya terdapat adanya konflik kepentingan serta membuka ruang intervensi pihak luar. Lebih lanjut, terlepas dari alasan yang dijadikan dasar Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum dimaksud, benar atau tidak, Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, berkaitan dengan permohonan pengujian ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sepanjang mendalilkan dirinya sebagai pihak yang memiliki hak untuk mengikuti Pemilihan Umum (sebagai pemilih) selalu diberikan kedudukan hukum (legal standing) oleh mayoritas Hakim Konstitusi, oleh karena itu pendirian Mahkamah tersebut berlaku pula untuk menilai di dalam memberikan kedudukan hukum terhadap Pemohon a quo. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan Pemohon. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk dapat memberikan Putusan Sela dengan alasan yang pada pokoknya, sebagai berikut: 33 1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah mengalami penambahan pemaknaan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yakni frasa: atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepada daerah dan untuk melaksanakan Putusan a quo, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 (PKPU 23/2023) untuk mengakomodir pasangan calon wakil presiden yang masih berusia di bawah 40 Tahun namun sedang menduduki jabatan kepala daerah pada tingkat kota, in casu walikota. 2. Bahwa menurut Pemohon, status hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memberikan pemaknaan atas Pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah cacat hukum, karena berdasarkan Putusan MKMK 2/2023 telah terbukti terjadi pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor dalam Putusan MKMK 2/2023, in casu melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 5 huruf b, dan Prinsip Integritas, Penerapan angka 2, karena tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. (Vide Kesimpulan Paragraf [8.1] angka 6 Putusan MKMK 2/2023). Selain itu, Hakim Terlapor dalam Putusan MKMK 2/2023 juga terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Independensi, Penerapan angka 1, 2 dan 3. (Kesimpulan Paragraf [8.1] angka 9 Putusan MKMK 2/2023). 3. Bahwa menurut Pemohon, pemaknaan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi atas Pasal 169 huruf q UU 7/2017 melalui Putusan Nomor 90/PUU- XXI/2023 yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya PKPU 2/2023, dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan menimbulkan persoalan hukum kepada KPU sebagai Penyelenggara Pemilu. 4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak melakukan Putusan setelah Pemohon mendaftarkan Perbaikan Permohonan perkara a quo sebagaimana diminta oleh Pemohon, maka sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, Pemohon meminta agar Mahkamah memutus provisi yang pada pokoknya menyatakan menunda pelaksanaan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 34 hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap Pokok Permohonan a quo. Terhadap permohonan provisi tersebut, setelah dicermati, ternyata petitum provisi Pemohon dimaksud pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan provisi a quo hanya diajukan Pemohon apabila Mahkamah tidak memutus tentang pokok permohonan setelah Pemohon mendaftarkan perbaikan Permohonan. Berkenaan dengan hal tersebut, oleh karena terhadap perkara a quo, Mahkamah memutus mengenai pokok permohonan Pemohon segera setelah Pemohon mengajukan perbaikan Permohonan tanpa melalui persidangan pemeriksaan lanjutan (Pleno), maka permohonan provisi tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pemohon beranggapan bahwa dengan adanya Putusan MKMK 2/2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dilakukan secara melanggar etik dan hukum. Berdasarkan hal tersebut, menurut Pemohon telah terdapat pelanggaran atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang terjadi dalam proses pemeriksaan hingga pengambilan keputusan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. 2. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon beranggapan bahwa rumusan pemaknaan yang dimuat dalam Pasal 169 huruf 35 q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut melalui proses pengambilan keputusan yang didasari pada adanya konflik kepentingan dan intervensi dari pihak luar. Menurut Pemohon, proses pengambilan putusan dalam Putusan a quo tidak sesuai dengan ketentuan norma Pasal 45 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) UU MK. Pemohon beranggapan seharusnya jika ketentuan tersebut digunakan maka seharusnya bunyi frasa yang memenuhi suara bulat 5 hakim konstitusi adalah: “Berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) atau berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi yakni Gubernur”, karena terhadap rumusan berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi yakni gubernur tidak ditolak oleh 3 Hakim Konstitusi. Sementara terhadap rumusan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, ditolak oleh 2 Hakim Konstitusi. 3. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menciptakan ketidakpastian karena dalam penerapannya dapat memungkinkan membuka peluang bagi setiap warga negara yang pada usia terendah 21 Tahun dapat mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden sepanjang sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Pemohon beranggapan bahwa dengan adanya ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 maka dalam batas penalaran yang wajar Indonesia akan memiliki Presiden dan Wakil Presiden pada usia 21 tahun untuk memimpin sebuah negara memiliki kerumitan serta kompleksitas permasalahan yang sangat tinggi, serta mengurusi seluruh wilayah NKRI yang sangat luas serta memiliki jumlah penduduk + 280 juta jiwa, dengan beraneka ragam suku, golongan, ras, dan agama serta kekayaan alam yang sangat melimpah dengan segala permasalahan yang ada. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan yang pada pokoknya Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 terhadap frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih 36 melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “atau berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat Provinsi, yakni Gubernur dan/atau Wakil Gubernur”. Sehingga bunyi selengkapnya “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat Provinsi, yakni Gubernur dan/atau Wakil Gubernur”. [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 November 2023 (sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara). [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.11] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan Pemohon dan mencermati alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah norma yang dihasilkan dari putusan cacat hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengandung pelanggaran prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Sebab, menurut Pemohon putusan perkara a quo dianggap ada intervensi dari luar dan terdapat pelanggaran etik dalam pengambilan putusan dan berakibat pemaknaan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dalam amar Putusannya menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. [3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih jauh persoalan konstitusionalitas yang diajukan Pemohon tersebut, oleh karena dalil-dalil Pemohon lebih dari satu, namun setelah dicermati 37 oleh Mahkamah, dalil-dalil Pemohon dimaksud saling berkaitan, maka Mahkamah akan mempertimbangkannya secara bersama-sama. Oleh karena itu, selanjutnya penting bagi Mahkamah mengemukakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, dengan Amar Putusan pada pokoknya antara lain sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 di atas, dan juga putusan-putusan Mahkamah Konstitusi pada umumnya, berdasarkan ketentuan norma Pasal 10 ayat (1) UU MK, merupakan Putusan yang diputuskan oleh badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Di samping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU MK dan Pasal 77 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. [3.12.2] Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut, jika dikaitkan dengan ketentuan norma Pasal 10 dan Pasal 47 UU MK serta Pasal 77 PMK 2/2021, maka Mahkamah berpendapat Putusan a quo adalah putusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yang mengandung makna 38 terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum. Hal tersebut dikarenakan, Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan konstitusi di Indonesia tidak mengenal adanya sistem stelsel berjenjang yang mengandung esensi adanya peradilan secara bertingkat yang masing-masing mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi oleh badan peradilan di atasnya terhadap putusan badan peradilan pada tingkat yang lebih rendah sebagai bentuk “upaya hukum”. Demikian halnya dengan sifat daripada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal tersebut juga menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku dan mengikat serta harus dipatuhi oleh semua warga negara termasuk lembaga negara sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanpa adanya syarat apapun. Oleh karena itu, dengan berlakunya ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, sebagai konsekuensi yuridisnya, jika ada subjek hukum atau pihak tertentu yang berpendapat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat hal-hal yang masih dirasakan adanya persoalan konstitusionalitas norma terhadap isu konstitusionalitas yang telah diputuskan atau dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dapat mengajukan pengujian inkonstitusionalitas norma dimaksud kepada Mahkamah Konstitusi sepanjang tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK maupun Pasal 78 PMK 2/2021, atau dapat meminta untuk dilakukan legislative review dengan cara mengusulkan perubahan kepada pembentuk undang-undang. [3.12.3] Bahwa berkenaan pertimbangan pada Sub-paragraf [3.12.2] tersebut, ketentuan norma Pasal 17 UU 48/2009 menyatakan: (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami 39 atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. Berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 17 UU 48/2009 tersebut, jika dihubungkan dengan landasan filosofis yang ada dalam konsideran “Menimbang” pada huruf a dan huruf b UU 48/2009, yang menyatakan: a. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; b. bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu; Secara faktual Pasal 17 UU 48/2009 merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengejawantahan sistem peradilan yang terpadu, baik Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Demikian halnya Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, masing-masing badan peradilan, baik peradilan yang berada di Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan di bawahnya, dan juga Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas wewenang yudisialnya bertumpu pada hukum acara yang mengatur tata cara beracara pada masing-masing peradilan yang bersifat khusus, yang masing-masing mempunyai karakter dan akibat hukum yang berbeda-beda apabila hukum acara dimaksud tidak dipenuhi. Dengan demikian, khusus ketentuan norma Pasal 17 UU 48/2009, jika dicermati memuat ketentuan- ketentuan yang bersifat umum yang tidak seluruh ketentuan yang ada dalam pasal 40 dimaksud dapat diterapkan dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi. Sebagai contoh pada ketentuan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 yang masing- masing menyatakan: … (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. Artinya, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU MK serta Pasal 77 PMK 2/2021, maka jelas ketentuan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 tersebut tidak dapat diterapkan untuk menilai adanya akibat hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi jika benar ada peristiwa hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan lain yang terdapat dalam ketentuan Pasal 17 UU 48/2009. Sebab, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Demikian halnya berkenaan dengan amanat Pasal 17 ayat (7) UU 48/2009 yang meminta agar perkara dapat kembali diperiksa dengan susunan majelis hakim yang berbeda adalah ketentuan yang juga tidak mungkin dapat diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam setiap pengambilan putusan harus didasarkan pada ketentuan Pasal 45 ayat (4) UU MK dan Pasal 66 ayat (3) PMK 2/2021, yang mewajibkan Putusan diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang, yang mengandung makna setiap perkara harus diputus oleh 9 (sembilan) atau sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hakim konstitusi. Dengan demikian, pembentukan majelis yang berbeda untuk memeriksa kembali perkara sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 17 ayat (7) UU 48/2009 tidak mungkin dapat diterapkan di Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, di dalam mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah lebih menekankan dengan bertumpu pada UU MK yang bersifat khusus dan hal ini 41 sejalan dengan asas “lex specialis derogat legi generali”, yaitu ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang umum karena kedua ketentuan dimaksud mempunyai kesederajatan yang sama, meskipun tetap pula mempertimbangkan ketentuan Pasal 17 UU 48/2009 sepanjang ada relevansinya, in casu Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 48/2009 berlaku secara umum bagi pemegang kekuasaan kehakiman. Sedangkan, terhadap Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, norma pasal tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap Mahkamah Konstitusi yang sifatnya sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir. Terlebih, jumlah Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi adalah 9 (sembilan) orang, yang dalam pengambilan keputusannya harus dilakukan oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi atau sekurang- kurangnya oleh 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi. [3.13] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon, yang menyatakan ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman karena dalam proses pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 a quo telah terjadi pelanggaran etik sebagaimana dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Putusan MKMK, yaitu Putusan MKMK 2/2023. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, di mana terhadap ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga norma selengkapnya menjadi: “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Oleh karena itu, berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan putusan badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir, serta putusannya bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum, maka terhadap ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 secara yuridis dan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah norma sebagaimana yang telah 42 dilakukan pemaknaan oleh Mahkamah tersebut. Oleh karena itu, permasalahan selanjutnya yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengandung persoalan inkonstitusionalitas ataukah tidak, jika dikaitkan dengan adanya Putusan MKMK 2/2023 dan ketentuan Pasal 17 UU 48/2009, Pasal 10 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 47 UU MK, serta Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 77 PMK 2/2021. [3.13.2] Bahwa terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati bagian pertimbangan Putusan MKMK Nomor 2/2023, halaman 358, yang menyatakan: “Namun demikian, Putusan 90/PUU-XXI/2023 tersebut telah berlaku secara hukum (de jure). Dalam hal ini, Majelis Kehormatan harus dan tetap menjunjung tinggi prinsip res judicata pro veritate habitur dan tidak boleh memberi komentar bahkan menilai substansi putusan dimaksud oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.” Dari pertimbangan Putusan MKMK dimaksud, telah membuktikan dan menegaskan bahwa MKMK tidak sedikitpun memberikan penilaian bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah cacat hukum, tetapi justru menegaskan bahwa Putusan dimaksud berlaku secara hukum dan memiliki sifat final dan mengikat. Oleh karena itu, hal ini jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (6) UU 48/2009, adanya Putusan MKMK pada bagian kesimpulan pada halaman 380, yang menyatakan: 1. Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi, in casu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023. 2. Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. 3. … Hal tersebut juga membuktikan dan menegaskan bahwa MKMK telah berpendirian, penilaian sah atau tidak sahnya putusan yang disebabkan adanya pelanggaran kode etik khususnya berkaitan dengan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 48/2009, tidak dapat diterapkan untuk menilai putusan dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi termasuk, in casu menilai sah atau tidak sahnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023. 43 [3.13.3] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan konsekuensi yuridis dari pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.13.2] di atas, tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sejalan dengan pendirian MKMK dalam Putusannya Nomor 2/2023 tersebut. Oleh karena itu, jika menurut Pemohon adanya putusan MKMK yang menyatakan oleh karena salah satu Hakim Konstitusi telah terbukti melanggar etik dan berkesimpulan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengandung intervensi dari luar, adanya konflik kepentingan, menjadi putusan cacat hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengandung pelanggaran prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 48/2009 dan Putusan MKMK No. 2/2023, ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 47 UU MK serta Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 77 PMK 2/2021, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengandung intervensi dari luar, adanya konflik kepentingan, menjadi putusan cacat hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengandung pelanggaran prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak serta merta dapat dibenarkan. [3.13.4] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana pada Sub- paragraf [3.13.3] di atas, oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka sekiranya masih terdapat persoalan konstitusionalitas norma sebagaimana yang dipersoalkan oleh Pemohon dan dengan pertimbangan sebagaimana pendirian Mahkamah pada sebagian besar putusan-putusan sebelumnya yang berpendirian pada umumnya berkenaan dengan penentuan batas usia merupakan wilayah kewenangan pembentuk undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Oleh karena itu, terhadap persoalan dalam permohonan a quo-pun, Mahkamah memandang tepat jika hal ini diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menilai dan merumuskannya. 44 [3.14] Menimbang bahwa berkaitan dengan pendirian di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan beberapa hal berkenaan dengan batas usia dan alternatif untuk memenuhi syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana substansi norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, sebagai berikut: [3.14.1] Bahwa berkenaan dengan norma asli Pasal 169 huruf q UU 7/2017 maupun norma baru karena pemaknaan bersyarat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, setidaknya terdapat 3 (tiga) isu pokok terkait dengan batas syarat usia minimal 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Pertama, ada keinginan untuk menurunkan batas usia menjadi lebih rendah dari 40 (empat puluh) tahun. Bahkan, terdapat pula keinginan atau diskursus lain perihal batas usia tersebut, yaitu menentukan batas usia maksimal untuk menjadi syarat calon presiden dan calon wakil presiden. Kedua, batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dapat disepadankan (dialternatifkan) dengan jabatan publik (public official) yang pernah dijabat/yang sedang dijabat seseorang yang akan dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden. Ketiga, batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dapat disepadankan (dialternatifkan) dengan jabatan yang pernah atau sedang diduduki yang dipilih melalui pemilihan umum (elected official). Berkenaan dengan ketiga alternatif tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.14.1.1] Bahwa secara konstitusional, UUD 1945 tidak mencantumkan perihal syarat batas usia minimum menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Apabila diletakkan dalam norma konstitusi, berkenaan dengan syarat calon presiden dan calon wakil presiden, Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil Presiden”. Perihal adanya kemungkinan untuk membuat atau menambah persyaratan lain, Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Artinya, selain persyaratan 45 sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, syarat-syarat lain terbuka untuk diatur dengan undang-undang, termasuk dalam hal ini syarat batasan minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden. Sekalipun tidak dicantumkan secara expressis verbis dalam UUD 1945, persyaratan batas usia minimal menjadi calon presiden dan calon wakil presiden pernah menjadi salah satu pembahasan dalam perubahan UUD 1945. Sekalipun menjadi salah satu masalah yang dibahas, batasan usia minimal disepakati untuk tidak diatur, sehingga diserahkan menjadi materi yang tunduk pada delegasi Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Apabila diletakkan dalam konteks perbandingan, pilihan untuk tidak mengatur secara expressis verbis dalam konstitusi adalah pilihan yang dapat diterima secara universal. Dalam hal ini, merujuk konstitusi negara lain, pada satu sisi, sejumlah negara mencantumkan syarat batasan usia minimal menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dalam konstitusinya masing-masing. Sementara di sisi lain, sejumlah negara tidak mengatur batasan minimal dimaksud dalam konstitusinya. Berkenaan dengan batas usia minimal tersebut, apabila merujuk pada pengaturan dalam undang-undang setelah perubahan UUD 1945, ketika pengaturan pemilihan umum presiden dan wakil presiden masih terpisah dengan pengaturan pemilihan umum anggota legislatif, yaitu pada Pemilihan Umum 2004, 2009, dan 2014 diatur batas minimum menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah sekurang-kurangnya berusia 35 (tiga puluh lima) tahun. Namun, ketika pengaturan pemilihan umum presiden dan wakil presiden disatukan dengan pemilihan umum anggota legislatif dalam rezim pemilihan umum serentak antara pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan pemilihan umum anggota legislatif yang dimulai pada tahun 2019, persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden dinaikkan menjadi paling rendah berusia 40 (empat puluh) tahun. Merujuk pada bentangan empirik tersebut, batas usia minimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden terbuka “disesuaikan” dengan kebutuhan dinamika bernegara sepanjang penyesuaian dengan dinamika tersebut diatur dengan undang-undang. Berdasarkan penjelasan di atas, Mahkamah dapat memahami jika banyak kalangan menghendaki perubahan, termasuk untuk menurunkan, batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Misalnya, bagi yang menghendaki penurunan batas usia minimal, terdapat banyak varian batas usia minimal yang dikehendaki, seperti minimal 35 (tiga puluh lima) tahun, 30 (tiga puluh) tahun, 25 (dua puluh lima) 46 tahun, 21 (dua puluh satu) tahun, bahkan terdapat pula keinginan dengan batas minimal 17 (tujuh belas) tahun atau lebih rendah sepanjang telah menikah sesuai dengan syarat minimal pengguna hak untuk memilih. Dengan banyaknya varian dimaksud yang disertai berbagai macam argumentasi yang melingkupinya, Mahkamah tidak dapat dan tidak mungkin akan menentukan batasan usia minimal yang mana yang dapat dikatakan konstitusional untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Oleh karena itu, perubahan batasan usia minimal termasuk kemungkinan menentukan batasan usia maksimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya. [3.14.1.2] Bahwa berkenaan dengan batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dapat disepadankan (dialternatifkan) dengan jabatan publik (public official) atau penyelenggara negara yang pernah/sedang dijabat seseorang untuk dicalonkan sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Berkenaan dengan hal ini, setelah Mahkamah membaca berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa pengertian perihal “pejabat negara” atau “penyelenggara negara”. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU 28/1999); dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU 40/2008) memberikan pengertian Penyelenggara Negara merupakan pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka 1 UU 40/2008). Sementara itu, Pasal 122 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan Pejabat negara, yaitu presiden dan wakil presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; menteri dan jabatan setingkat menteri; kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai 47 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang; Berdasarkan pengertian dan pengelompokan di atas, pejabat negara atau penyelenggara negara melingkupi pengertian yang begitu luas. Artinya, menerima posisi sebagai pejabat negara atau penyelenggara negara disepadankan dengan batas usia 40 (empat puluh) tahun sebagai batas usia minimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam hal ini, Mahkamah dapat memahami keinginan untuk menyepadankan atau membuat alternatif syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Namun, karena terlalu luasnya pengertian pejabat negara atau penyelenggara negara yang dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, pembentuk undang-undang dapat membuat atau menentukan secara definitif pejabat negara atau penyelenggara negara yang mana saja yang dapat dialternatifkan atau disepadankan untuk menggantikan batas usia minimal menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. [3.14.1.3] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan syarat batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dapat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dapat disepadankan atau dialternatifkan dengan jabatan yang pernah atau sedang diduduki yang berasal dari hasil pemilihan umum (elected official). Secara yuridis, menyepadankan atau membuat alternatif dengan batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun syarat calon presiden dan calon wakil presiden telah diterima Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Bahkan, terkait dengan keberlakuan pemaknaan baru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, meskipun terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dan alasan berbeda (concurring opinion) sejumlah Hakim Konstitusi, sesuai dengan Pasal 47 UU MK, sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, pemaknaan baru tersebut ditegaskan dalam Paragraf [3.4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XXI/2023 dan Paragraf [3.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, berlaku sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut selesai diucapkan. Terlebih lagi, setelah pengucapan tersebut telah terdapat peristiwa hukum baru, yaitu penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilihan Umum 2024. 48 Sekalipun telah terdapat pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, jika diperlukan, pembentuk undang-undang tetap memiliki wewenang untuk merevisi atau menyesuaikan lebih lanjut terkait dengan elected official tersebut untuk kemudian disejajarkan atau dialternatifkan dengan batas usia minimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Penyesuaian tersebut menjadi wajar agar posisi atau jabatan presiden dan wakil presiden memiliki kesepadanan yang tidak begitu jauh dengan elected official yang akan disejajarkan dengan jabatan presiden dan wakil presiden. Sebab, jabatan Presiden merupakan jabatan tertinggi kekuasaan pemerintahan negara (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945), penting dan strategis dalam suatu negara demokrasi konstitusional dengan sistem presidensial. Selain itu, posisi Presiden sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Secara konstitusional, kekuasaan Presiden diatur dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Beberapa hal yang menjadi kekuasaan Presiden, yakni: Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 5 ayat (1) UUD 1945]; Presiden menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 ayat (2) UUD 1945]; Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10 UUD 1945); Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain [Pasal 11 ayat (1) UUD 1945]; Presiden menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12 UUD 1945); Presiden mengangkat duta dan konsul (Pasal 13 UUD 1945); Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 ayat (1) UUD 1945]; Presiden memberi amnesti dan abolisi [Pasal 14 ayat (2) UUD 1945]; Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain (Pasal 15 UUD 1945); Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan (Pasal 16 UUD 1945); Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara (Pasal 17 UUD 1945). Berkenaan dengan kewenangan di atas, dalam menjalankan tugas sebagai presiden, apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya, presiden digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya [Pasal 8 ayat (1) UUD 1945]. Oleh karena itu, jabatan wakil presiden pun menjadi jabatan pokok, penting, dan strategis dalam suatu negara demokrasi konstitusional yang menganut sistem presidensial. Mengingat sebegitu pokok, penting, dan strategisnya jabatan presiden dan wakil presiden, maka syarat untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden harus lah benar-benar sesuai dengan bobot jabatannya. Meskipun tidak ada jabatan yang sepadan dengan 49 jabatan presiden, namun setidaknya mesti dicari jabatan yang levelnya tidak jauh jaraknya dengan jabatan presiden yang berasal dari hasil pemilihan umum (elected official). Misalnya, pembentuk undang-undang dapat mempertimbangkan jabatan gubernur sebagai alternatif untuk disepadankan dengan syarat batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Terlebih, provinsi ibarat sebuah miniatur negara dalam skala yang lebih rendah. Setiap provinsi memiliki wilayah (geografis), penduduk (demografis), dan pemerintahan daerah dalam hal ini gubernur bersama dewan perwakilan rakyat daerah provinsi. Bahkan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menentukan secara jelas ihwal level dan tingkatan daerah dari yang terbesar hingga yang terkecil, yakni dari Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian turun ke tingkat provinsi dan selanjutnya kabupaten/kota. Oleh karena adanya hierarki dalam jenjang pemerintahan tersebut, syarat batas usia untuk menjadi presiden, gubernur, bupati/walikota pun dibuat secara berjenjang. Untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yakni berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun (Pasal 169 huruf q UU 7/2017), calon gubernur/wakil gubernur berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, dan calon bupati/wakil bupati serta calon walikota/wakil walikota berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun [Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang]. Desain politik hukum pembentuk undang-undang membuat tingkatan batas usia seperti ini boleh jadi dimaksudkan untuk mengakomodir apabila ada kemungkinan seseorang menjalani jenjang karier sebagai kepala daerah dimulai dari tingkatan yang paling bawah, yakni kota, kabupaten, dan provinsi. Artinya, saat seseorang yang menjadi bupati atau walikota di usia 25 (dua puluh lima) tahun maka dalam waktu 1 (satu) periode kepemimpinannya sebagai bupati atau walikota ia sudah berusia 30 (tiga puluh) tahun, sehingga dalam waktu hanya satu periode ia dapat mengikuti kontestasi pemilihan Gubernur. Setelah 2 (dua) periode menjadi Gubernur, ia dapat mengikuti kontestasi pemilihan Presiden. Jenjang dan tahapan 50 karier seperti ini penting untuk dibangun agar memberikan pengalaman dan pengetahuan dalam memimpin suatu daerah dengan beragam permasalahannya, sehingga diharapkan tatkala seorang kepala daerah menaikan level status kepemimpinannya pada tingkat yang lebih tinggi, ia sudah sangat siap dan matang. Misal, seseorang yang semula menjabat gubernur kemudian mencalonkan diri menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Di sisi lain, tantangan sebagai presiden dan wakil presiden, lebih rumit dan kompleks di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, multi-etnik, dan multikultur dengan segudang permasalahan baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Terlebih lagi, dalam menghadapi tantangan global yang cepat berubah. Oleh karena itu, sosok calon presiden dan calon wakil presiden haruslah figur yang matang secara emosional, kompeten secara fisik maupun mental, dan intelek dalam pemikiran serta haruslah figur yang dapat menjadi katalisator pemersatu bangsa. Oleh karena itu, jika diperlukan perubahan terhadap rumusan alternatif syarat batas usia minimal menjadi calon presiden atau calon wakil presiden maka berdasarkan penalaran yang wajar adalah dapat dipilih pernah menjabat sebagai gubernur yang persyaratannya kemudian ditentukan lebih lanjut oleh pembentuk undang-undang sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka (opened legal policy). [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, upaya menyesuaikan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, atau upaya menyepadankan dengan pejabat negara atau penyelenggara negara (public official), dan termasuk menyepadankan atau mengalternatifkan dengan jabatan yang berasal dari hasil pemilihan umum (elected official) masih tetap merupakan dan berada di ranah pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan, dalam hal pembentuk undang-undang akan menyesuaikan dengan semua pilihan tersebut, perubahan atas UU 7/2017 diberlakukan untuk Pemilihan Umum 2029 dan pemilihan umum setelahnya. Oleh karena itu, ke depan, jika pembentuk undang-undang akan melakukan perubahan terhadap ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah 51 dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 agar merujuk pada kriteria pembatasan-pembatasan tersebut. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas telah ternyata Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tidak bertentangan dengan perlindungan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi tidak dapat diterima; [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 52 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi Menyatakan Permohonan Provisi tidak dapat diterima. Dalam Pokok Permohonan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 16.19 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arief Hidayat 53 ttd. Wahiduddin Adams ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Enny Nurbaningsih PANITERA PENGGANTI, ttd. Ery Satria Pamungkas