140/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 140/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Arslan Abd Wahab, S.E., M.M. Pekerjaan : PNS Alamat : Desa/Kampung Paya Tumpi I, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Juli 2025, memberi kuasa kepada Askhalani, S.HI., Zulkifli, S.H., dan Pujiaman, S.H., kesemuanya adalah para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum ARZ & Rekan, yang beralamat di Jalan Teuku Merandeh Nomor 212 Gampong Lam Cot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Ahli Pemohon dan Ahli Presiden; Mendengar keterangan saksi Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Agustus 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 143/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik pada tanggal 12 Agustus 2025 dengan Nomor 140/PUU- XXIII/2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD....”; 2. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan; “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 sebagai berikut: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. 3 5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Konstitusionalitas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6. Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon Kepada Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap penafsiran dan penambahan frasa atau norma Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, terkait dengan Kabupaten Aceh Tengah dalam Provinsi Aceh yang diatur secara Khusus dengan Undang- Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, sebagai berikut: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” 7. Bahwa Pemohon menilai Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bertentangan dengan 18 B ayat (1) Juncto Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, Sebagai berikut: Pasal 18 B ayat (1) “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang” Pasal 28 D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” 8. Maka, berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Pemohon berpendapat Mahkamah Konstitusi Berwenang untuk memeriksa dan menafsirkan serta memutuskan pengujian Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat; II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dan Kerugian Konstitusional Pemohon  Kedudukan Hukum Pemohon 1. Bahwa Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut: 4 “yang dimaksud dengan “hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sebagai berikut: Pasal 4 Ayat (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perpu yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama; b. Kesatuan masyarakat hukum ada sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau banda hukum privat; atau d. Lembaga negara 3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, angka 8 Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh di mana Kabupaten Aceh Tengah merupakan bagian dari Provinsi Aceh dalam pelaksana urusan pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Tengah dipimpin oleh seorang Bupati dan Perangkatnya. Dalam hal ini Pemohon ialah Kepala Badan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan Perangkat Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang membidangi keuangan/Bendahara Umum Daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan Keuangan termasuk mengatur Arus Kas masuk dan Arus Kas pengeluaran; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Aceh Tengah Di Aceh, merupakan daerah Otonom bagian dari Wilayah yang berada di wilayah Aceh yang didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keistimewaan dan kekhususan Pemerintahan Aceh; 5. Bahwa kedudukan Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia dan Kepala Keuangan Kabupaten Aceh Tengah/Bendahara Umum Daerah Tahun 2022 s.d 2024, merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam Provinsi Aceh yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan serta Masyarakat Kabupaten 5 Aceh Tengah merupakan daerah Otonom di mana Subjek Daerah Otonom ialah masyarakat; 6. Bahwa berdasarkan alasan di atas Pemohon Memiliki Kedudukan Hukum baik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah atau Kepala Keuangan Daerah Aceh Tengah/Bendahara Umum Daerah Tahun 2022 s.d 2024 (Bukti P-8) dan Warga Negara Indonesia, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1) dengan demikian Pemohon memiliki/memenuhi kualifikasi yang di persyaratkan;  Kerugian Konstitusional Pemohon 1. Bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya Undang- Undang atau Perpu, Mahkamah Konstitusi telah memberi pengertian dan batasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu: Pasal 4 (1)... (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusionalitas Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon oleh berlakunya undang -undang atau Perpu yang dimohonkan; c. Kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi; 2. Bahwa kerugian Konstitusional Pemohon ialah telah ditetapkan sebagai Tersangka dengan Surat Nomor S.Tap/08/III/RES.2.2/2024 atas dugaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 Juncto Pasal 25 dan atau Pasal 40 Juncto Pasal 37 Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Takengon berdasarkan Surat Pelimpah Nomor: B- 898/L.1.17/Eku.2/07/2024 dengan Dakwaan Kesatu Pasal 40 Jo. Pasal 6 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Dakwaan Kedua Pasal 39 Jo. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang kemudian diputuskan oleh Pengadilan Negeri Takengon dengan perkara Nomor: 74/Pid.Sus/2024/PN Tkn, Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan Tanpa ada Perintah untuk di Tahan dan Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 543/PID.SUS/2024/PT BNA, Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun tanpa pencantuman Perintah untuk di tahan serta Putusan Kasasi Nomor: 5381 K/PID.SUS/2025, Tolak Kasasi Jaksa maupun Terdakwa; 3. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/SK/X/2004 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syari’ah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tertanggal 06 Oktober 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Juncto Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Juncto Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Qanun 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Juncto Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh dengan mencabut Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Juncto Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infak Pada Baitul Mal Aceh, Provinsi Aceh memiliki ketentuan Khusus dan keistimewaan dalam Pengelolaan Zakat begitu juga Penyidikan, Penuntutan haruslah di Lakukan oleh Penyidik yang bersertifikasi di bidang Syariah begitu juga Penuntut Umum serta Penyidangan (Pemeriksaan, Mengadili, Memutuskan) ialah Mahkamah Syar’iyah yang memiliki Kompetensi Secara Absolut; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Juncto Pasal 104 Juncto Pasal 105 Juncto Pasal 109 Juncto Pasal 115 Juncto Pasal 124 Juncto 126 Juncto Pasal 150 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Juncto Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal yang merupakan Turunan dari Pasal 180 Juncto Pasal 191 Juncto Pasal 269 Juncto 7 Pasal 270 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh. Kemudian melahirkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat, infak, sodekah serta harta agama lainnya dalam Provinsi Aceh sebagai Petunjuk lebih teknis di mana zakat, infak, sodekah serta harta agama lainnya dapat dimiliki sebagai Pendapatan Asli Daerah, dapat dialihkan, dihibahkan, dijaminkan, dipinjamkan, diinvestasikan, dilakukan Penyertaan Modal; 5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 74/Pid.Sus/2024/PN Tkn Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 543/PID.SUS/2024/PT BNA Juncto Putusan Kasasi Nomor: 5381 K/PID.SUS/2025, telah berkekuatan hukum tetap yang kemudian menjadi Yurisprudensi bagi Aparat Penegak Hukum dalam Provinsi Aceh terhadap Pelanggaran/Tindak Pidana berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Maka seluruh Komisioner Baitul Mal di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota serta seluruh Tim Anggaran Provinsi Aceh, Tim Anggara Kabupaten Kota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota, Gubernur Aceh, Bupati/Walikota dalam Provinsi Aceh dapat dipastikan menjadi Tersangka, Terdakwa maupun Terpidana Karena bertentangan dengan Undang-Undang 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan Zakat, Infak, Sodekah dan Harta Agama Lainnya merupakan Pendapatan Asli Daerah, yang proses Pengesahan melalui penganggaran dimulai dari Penyusunan KUA-PPAS, Penyusunan Rencana Kerja Anggara, Penyusunan Daftar Pelaksanaan Anggaran; 6. Bahwa berdasarkan surat nomor: 0020/ARZ/VIII/2025, yang ditujukan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, Perihal: Permohon untuk Tidak Dilaksanakan Eksekusi Atas Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 74/Pid.Sus/2024/PN. Tkn Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 543/PID.SUS/2024/PT BNA Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5381 K/PID.SUS/2025, yang pada Pokoknya menyampaikan putusan tersebut batal semenjak di ucapkan dikarenakan penyidikan dan penuntutan tidak dilakukan sesuai dengan Undang-Undang 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan 8 aturan turunannya sehingga Kewenangan dalam Penyidangan, Pemeriksaan dan dalam menjatuhkan Putusan, Pengadilan Negeri Takengon, Pengadilan Tinggi Aceh tidak memiliki kewenangan secara Absolut; 7. Bahwa Jaksa Penuntut Umum melalui Surat Panggilan Terpidana Nomor: B-1363/L.1.17/Eku.3/08/2025, Tanggal 19 Agustus 2025, telah memanggil Pemohon dan selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon telah menjelaskan serta menjawab dengan surat nomor: 0034/ARZ/VIII/2025, Tanggal 20 Agustus 2025, yang pada pokoknya menyampaikan terkait putusan batal demi hukum/dianggap tidak pernah ada serta Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan secara Absolut; 8. Bahwa terhadap surat Kantor Hukum ARZ & REKAN Nomor: 0020/ARZ/VIII/2025 Juncto Surat nomor: 0034/ARZ/VIII/2025, Tanggal 20 Agustus 2025, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah hingga sampai saat persidangan ini tidak pernah menanggapi terkait dengan surat Pemohon bahkan Pemohon mendapatkan Surat Panggilan Ke-II yang dititipkan kepada Adik Kandung Pemohon yaitu Surat Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Nomor: B -1476/L.1.17/Eku.3/08/2025, Perihal: Pemanggilan Terpidana, tanggal 27 Agustus 2025 yang di tanda tangani oleh Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah a.n Sayid Muhammad S.H., M.H., NIP 197904122005011007, Juncto Surat Panggilan Terpidana Nomor: B-1472/L.1.17/Eku.3/08/2025, Tanggal 27 Agustus 2025, yang ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum a.n Evan Munandar, S.H., M.H, NIP 198305292002121002 dan Ahmedi Afdal Ramadhan, S.H, NIP 19940213202203100, padahal satu hari sebelumnya Kuasa Pemohon telah menyampaikan surat dan alasan- alasan untuk tidak dilaksanakan Eksekusi termasuk memberitahukan, Pemohon sedang melakukan Upaya Hukum atas Penafsiran Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat; 9. Bahwa Pemohon menilai Surat Pemanggilan oleh Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah merupakan tindakan ingin 9 menggagalkan/menghalang-halangi Pemohon untuk mendapatkan keadilan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas kekeliruan dalam penegakan hukum di Provinsi Aceh yang bersifat Khusus dan Istimewa, seharusnya Kejaksaan Negeri Aceh Tengah selaku penegak hukum menghormati Upaya Hukum Pemohon di Mahkamah Konstitusi; 10. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut: Pasal 8 Ayat 1 .... Ayat 2 Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 11. Bahwa berdasarkan Pasal 180 Juncto Pasal 191 ayat (2) Juncto Pasal 270 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dengan tegas memerintahkan ketentuan pelaksanaannya melalui Qanun Provinsi Aceh; 12. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Zakat, Infak, Sodekah dan Harta Agama Lainnya dalam Provinsi Aceh yang merupakan Pendapatan Asli Daerah sebagai Daerah Khusus dan Istimewa, Sejak Tahun 2004 telah mengatur perihal tersebut hingga Kewenangan Penyidik, Penuntut dan penyidangan bagaimana Ketentuan sebagai berikut: Undang-Undang Status Berlaku Qanun Aceh Status Berlaku UU No. 44 Tahun 1999 Ttg Penyelenggara Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh Berlaku Qanun Provinsi Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat Dicabut dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal UU No. 18 Tahun 2001 Ttg Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Dicabut dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 10 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Berlaku - Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal - Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal - Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal. - Pergub Aceh Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal. - Dicabut dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal 13. Bahwa atas Penafsiran berbeda oleh Aparat Penegak Hukum dalam Provinsi Aceh baik itu Kepolisian, Kejaksaan, Maupun Pengadilan terhadap norma Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Khususnya dalam Perkara Pemohon. Sehingga menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perlu memberikan penafsiran resmi dan memberikan makna baru dengan menambah frasa “Kecuali Provinsi Aceh” sehingga hanya perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dalam Qanun Aceh yang 11 dapat dikualifikasi sebagai Pidana Zakat yang disidangkan pada Mahkamah Syar’iyah; 14. Bahwa dengan adanya makna baru atau penambahan frasa atau norma tersebut menjadi Penghormatan atas Keistimewaan dan Kekhususan Provinsi Aceh dan Jaminan atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum untuk meminimalisir kesewenang-wenangan penegak hukum dalam menafsirkan ketentuan hukum, agar Hak-Hak Pemohon terpenuhi secara Konstitusional, maupun Hak Masyarakat Aceh; 15. Maka, berdasarkan alasan-alasan di atas telah nyata dan faktual kerugian Pemohon sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan di atas, sehingga Zakat, Infak, Sodekah dan Harta Agama lainya merupakan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana ketentuan Undang- Undang 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh Juncto Pasal 180 Juncto Pasal 191 Juncto Pasal 269 Juncto Pasal 270 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh merupakan turunan dari Pasal 18 B ayat 1 Juncto Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; II. Pokok Permohonan 1. Bahwa berdasarkan Pasal 1angka 5 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Aceh Tengah merupakan Wilayah Otonom dengan batas-batas yang meliputi kewedanaan-kewedanaan Takengon, Blang Kejeren dan Kota Cane, sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Sumatera-Utara tanggal 27 Januari 1949 No. 51/GSO/OE/49; 2. Bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh, di mana Kabupaten Aceh Tengah merupakan Daerah Otonom yang berdasarkan nilai sejarah serta keanekaragaman suku bangsa dan Budaya yang memiliki karakter religius berlandaskan syariat Islam berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan Mengenai keistimewaan dan kekhususan Pemerintahan Aceh; 12 3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, angka 8 Undang-undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh di mana Kabupaten Aceh Tengah merupakan bagian dari Provinsi Aceh dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Tengah dipimpin oleh seorang Bupati dan Perangkatnya, Pemohon selaku Kepala Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Keuangan, termasuk mengatur Kas masuk dan Kas pengeluaran daerah kabupaten Aceh Tengah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa; 4. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/SK/X/2004 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syari’ah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tertanggal 06 Oktober 2004, di mana Perkara Muamalah dan Jinayah merupakan Kewenangan Mahkamah Syar’iyah Aceh di tingkat Provinsi dan Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Kota di Tingkat kabupaten/kota, di mana Perkara yang menjadikan Pemohon sebagai Terpidana baik di Pengadilan Negeri Takengon, Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Kasasi di Mahkamah Agung dengan Registrasi Pidana Khusus, seharusnya Perkara Pemohon yang merupakan Perkara Muamalah di sidangkan di Mahkamah Syar’iyah Takengon, Banding di Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Kasasi di Mahkamah Agung dengan Registrasi Perkara K/Ag (Kamar Agama); 5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Khusus dalam Provinsi Aceh sebagaimana Pasal 180 Juncto Pasal 191 Juncto Pasal 269 Juncto Pasal 270 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang tersebut memerintahkan untuk membentuk Qanun Provinsi Aceh tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sodekah dan Harta Agama Lainnya dan Pemerintahan Aceh berdasarkan Undang-Undang tersebut telah mengesah Qanun Aceh dan keberlakuannya sebagai berikut: Undang-Undang Status Berlaku Qanun Aceh Status Berlaku UU No. 44 Tahun 1999 Ttg Penyelenggara Keistimewaan Berlaku Qanun Provinsi Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun Dicabut dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 13 Provinsi Daerah Istimewa Aceh 2004 Tentang Pengelolaan Zakat Tentang Baitul Mal UU No. 18 Tahun 2001 Ttg Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dicabut dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Berlaku - Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal - Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal - Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal. - Pergub Aceh Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal. - Dicabut dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal 6. Bahwa Qanun Aceh telah mengatur secara menyeluruh atas Pengelolaan Zakat, Infak, Sodekah dan Harta Keagamaan lainnya, Pengelolaan dilakukan oleh Baitul Mal serta Kewenangan dalam Penyidikan, 14 Penuntutan, maupun Pemeriksaan di persidangan merupakan Kewenangan Mahkamah Syar’iyah sebagai berikut: Qanun Rincian Pengaturan a. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal ( Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7 Noreg Qanun Aceh (4-13/2019) dengan mencabut Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) - Bab I Ketentuan Umum - Bab II Organisasi Baitul Mal - Bab III Tugas, Fungsi dan Kewenangan - Bab IV Pengangkatan dan Pemberhentian - Bab V Tata Kerja - Bab VI Hubungan Kerja - Bab VII Pembiayaan - Bab VIII Pelaporan & Tanggungjawab - Bab IX Peran Serta Masyarakat - Bab X Pengelolaan Zakat dan Infak - Bab XI Pengelolaan Zakat - Bab XII Pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya - Bab XIII Perwalian - Bab IX Pengadaan Barang - Bab XV Penyidikan, Penuntutan, Penyidangan - Bab XVI Ketentuan ‘Uqubat - Bab XVII Ketentuan Lain-Lain - Bab XIX Ketentuan Peralihan. - Bab XX Ketentuan Penutup. b. Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Qanun 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 7 Noreg Qanun Aceh (10-270/2021) - Ketentuan Pasal 1 angka 20 dan angka 45 diubah. - Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (6), ayat (7), dan Lampiran I pada ayat (8) diubah, serta setelah ayat (8) ditambahkan 1 (satu) ayat. - Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah - Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A - Ketentuan Pasal 9 ayat (2), ayat (7), dan Lampiran II pada ayat (8) diubah serta setelah ayat (8) ditambahkan 1 (satu) ayat - Ketentuan Pasal 12 ayat (3) dihapus - Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A - Ketentuan Pasal 18 ditambahkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf m, huruf n, dan huruf o - Ketentuan Pasal 19 huruf a diubah - Ketentuan Pasal 21 diubah 15 - Ketentuan Pasal 22 diubah - Ketentuan Pasal 23 huruf e diubah dan huruf c dihapus - Ketentuan Pasal 25 diubah - Ketentuan Pasal 26 huruf a diubah - Ketentuan Pasal 28 diubah - Ketentuan Pasal 32 diubah - Ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf d dan huruf g diubah dan huruf f dihapus - Ketentuan Pasal 41 huruf h diubah - Ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c dihapus - Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4) - Ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dihapus - Ketentuan Pasal 49 diubah - Ketentuan Pasal 50 ayat (2) huruf g diubah - Ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf c dihapus - Ketentuan Pasal 57 huruf h diubah - Ketentuan Pasal 62 ayat (1) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru - Ketentuan Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3) dihapus - Ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf c diubah - Ketentuan Pasal 86 ayat (2) dan ayat (3) diubah - Ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (3) diubah - Ketentuan Pasal 106 diubah - Ketentuan Pasal 118 diubah - Ketentuan Pasal 119 diubah - Ketentuan Pasal 126 diubah - Ketentuan Pasal 127 diubah - Ketentuan Pasal 137 diubah c. Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 3 Noreg Qanun Aceh (2- 13/2024) dengan mencabut Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 - Bab I Ketentuan Umum - Bab II Pengelolaan Keuangan Aceh - Bab III Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh. - Bab IV Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh. - Bab V Pendapatan Anggara Pendapatan dan Belanja Aceh 16 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) - Bab VI Pelaksanaan dan Penatausahaan - Bab VII Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh - Bab VIII Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Aceh. - Bab IX Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh. - Bab X Kekayaan Dan Utang Aceh - Bab XI Badan Layanan Umum Daerah - Bab XII Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah. - Bab XIII Informasi Keuangan Aceh. - Bab XIV Pengelolaan Zakat dan Infak - Bab XV Pembinaan dan Pengawasan - Bab XVI Ketentuan Penutup d. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh. - Bab I Ketentuan Umum - Bab II Perencanaan Zakat dan Infak - Bab III Penganggaran, Pencairan Zakat, dan Infak. - Bab IV Penerimaan, Penyaluran Zakat, Penyaluran Dana Bergulir dan/atau Pinjaman, Penghapusan dan Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat. - Bab V Penerimaan Infak - Bab VI Penyaluran Infak - Bab VII Bagi Hasil Investasi - Bab VIII Jaminan Pendayaan Ekonomi, Investasi dan Penyertaan Modal. - Bab IX Bonafiditas/Kriteria Investasi dan Penyertaan Modal. - Bab X Penghapusan Pinjaman - Bab XI Tata Cara Pencairan - Bab XII Pelaporan Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya. - Bab XIII Pemanfaatan Aset Infak - Bab XIV Pengadaan Barang dan Jasa - Bab XV Pengawasan - Bab XVI Pertanggungjawaban - Bab XVII Ketentuan Penutup. 17 7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 61/PUU-XV/2017 Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 66/PUU-XV/2017, mempertegas kedudukan atas Kekhususan Aceh dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh; 8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 40/PUU-XXIII/2025, Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dengan Pasal 1 ayat 3 Juncto Pasal 27 ayat 1 Juncto Pasal 24 D ayat (1) Juncto Pasal 28 D ayat 3 dengan Pokok dalilnya ialah masa jabatan Kepala Desa/keuchik berdasarkan Undang- Undang Nomor Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Desa. Dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada angka [3.14.1] Juncto Pertimbangan angka [3.14.2] Juncto Pertimbangan angka [3.14.3] telah mempertegas kedudukan Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Provinsi Aceh merupakan daerah dengan kekhususan yang memiliki ciri dan Hukum yang berbeda dengan Provinsi lain di dalam Negara Kesatuan Republik; 9. Bahwa sebagai contoh, berdasarkan Pasal 119 Juncto Pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh berkaitan dengan lamanya Jabatan Kepala Desa yang berbeda sehingga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 40/PUU- XXIII/2025, Tetap berpedoman pada Kekhususan dan Keistimewaan Aceh, artinya Provinsi Aceh tidak dapat disamakan dengan Provinsi atau Kabupaten/Kota lainnya di luar Provinsi Aceh. Dengan demikian Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tetaplah sama akan tetapi yang menjadi masalah ketika Aparat Penegak Hukum baik itu di tingkat Penyidikan, Penuntutan maupun Penyidangan telah salah menafsirkan dan mengabaikan Kekhususan maupun Keistimewaan Provinsi Aceh; 10. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan “Peraturan 18 Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”. Di mana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, memerintah untuk Peraturan Pelaksanaan dalam Provinsi Aceh diturunkan melalui Qanun Aceh Tingkat Provinsi Aceh, Qanun Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten Kota serta Peraturan Gubernur Aceh Tingkat Provisi dan Peraturan Bupati/Walikota di Tingkat Kabupaten/Kota yang memiliki kekuatan hukum mengikat; 11. Bahwa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh Juncto Pasal 180 ayat (1) huruf d Juncto Pasal 191 ayat (2) Juncto Pasal 269 ayat (1) ayat (2) Juncto Pasal 270 ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan tegas memerintahkan untuk Peraturan Pelaksanaan Kekhususan dan Keistimewaan Provinsi Aceh maupun Kabupaten Aceh Tengah bagian dari Provinsi Aceh di atur dalam Qanun Aceh di mana Zakat, Infak, Sodekah dan Harta Agama Lainnya merupakan Pendapatan Asli Daerah. Maka Pemerintah Aceh ditingkat Provinsi dan Perangkatnya serta Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Perangkatnya (Pemohon Sebagai Kepala Badan Keuangan kabupaten Aceh Tengah/Bendahara Umum Daerah ialah Perangkat Daerah kabupaten Aceh Tengah) dalam Pelaksanaannya selain berpedoman pada Pasal-Pasal di atas juga berpedoman pada Peraturan Pelaksana yaitu Qanun Provinsi Aceh dan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Sebagai Berikut: Qanun Provinsi Aceh Qanun Kabupaten Aceh Tengah - Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat Tidak ada Qanun Kabupaten Aceh Tengah dengan demikian ketentuan tetap merujuk pada Qanun Aceh - Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal (Mencabut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat) - Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal (mencabut Qanun Aceh 19 Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal) - Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal 12. Bahwa dalam Pelaksanaan lebih Teknis, Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah mengundangkan Peraturan Gubernur Aceh dan Peraturan Bupati Aceh Tengah sebagai berikut: Peraturan Gubernur Aceh Peraturan Bupati Aceh Tengah - Peraturan Gubernur Aceh Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infak Pada Baitul Mal Aceh - Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infak, Sodekah dan Harta Agama lainnya. 13. Bahwa Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infak, Sodekah dan Harta Agama lainnya Juncto Peraturan Gubernur Aceh Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infak Pada Baitul Mal Aceh Juncto Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal (mencabut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal) Juncto Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal merupakan Perintah dari Pasal 180 Juncto Pasal 191 ayat (2) Juncto Pasal 270 ayat (2) ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan turunan dari Pasal 18 B ayat 1 Juncto Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 14. Bahwa berdasarkan Diktum Mengingat Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pembentukannya berdasarkan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, artinya Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bukanlah untuk Provinsi Aceh yang bersifat Khusus dan Istimewa sebagaimana Pasal 18 B Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 20 15. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat menjelaskan “Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah baitul mal” akan tetapi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksana Undang- Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, hanya pelaksanaan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20, Pasal 24,Pasal 29 ayat (6), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sedangkan Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Tengah Peraturan Pelaksana tidak mengatur hal tersebut, sehingga Secara Mutatis Mutandis berlaku ketentuan-ketentuan Khusus di Provinsi Aceh yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh, Peraturan Gubernur Aceh, Peraturan Bupati Aceh Tengah; 16. Maka, berdasarkan dalil-dalil di atas di mana ketentuan Pasal 44 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terdapat Norman “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” Telah nyata bertentangan dengan Pasal 18 B Ayat 1 Juncto Pasal 28 D ayat 1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atas Pengakuan dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dengan undang-undang yaitu Undang- Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai bentuk Kepastian Hukum, pengakuan serta Jaminan atas Hak Pemohon sebagai Masyarakat Aceh. Sehingga cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan tidak memiliki kekuatan Hukum Mengikat. 21 Cukup beralasan untuk penambahan frasa Kecuali Provinsi Aceh. Karena Provinsi Aceh adalah Provinsi dengan kekhususan dan Keistimewaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945; 17. Bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh telah ada Jaminan Kepastian Hukum terhadap Pelaksanaan Keistimewaan di Provinsi Aceh yang kemudian dibentuknya Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat; 18. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/SK/X/2004 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syari’ah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tertanggal 06 Oktober 2004, di mana Perkara Muamalah dan Jinayah merupakan Kewenangan Mahkamah Syar’iyah Aceh di tingkat Provinsi dan Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Kota di Tingkat kabupaten/kota, di mana Perkara yang menjadikan Pemohon sebagai Terpidana baik di Pengadilan Negeri Takengon, Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Kasasi di Mahkamah Agung dengan Registrasi Pidana Khusus, seharusnya Perkara Pemohon yang merupakan Perkara Muamalah di sidangkan di Mahkamah Syar’iyah Takengon, Banding di Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Kasasi di Mahkamah Agung dengan Registrasi Perkara K/Ag (Kamar Agama); 19. Bahwa Pasal 180 Juncto Pasal 191 ayat (2) Juncto Pasal 270 ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang di sahkan pada tanggal 1 Agustus 2006, di mana Provinsi Aceh memiliki kekhususan salah satunya mengatur tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sodekah dan harta agama lainnya yang merupakan Pendapatan Asli Daerah yang di kelola oleh Baitul Mal Aceh ditingkat Provinsi dan Baitul Mal Kabupaten/Kota di tingkat di bawahnya yang diatur melalui Qanun Aceh; 20. Bahwa semenjak disahkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat hingga Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Juncto Peraturan 22 Gubernur Aceh Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infak Pada Baitul Mal Aceh Juncto Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infak, Sodekah dan Harta Agama lainnya, Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Tengah, Zakat merupakan Pendapatan Asli Daerah; 21. Bahwa dalam pengelolaan Zakat, Infak, Sodekah maupun Harta Agama Lainya telah diatur dalam ketentuan sebagaimana di atas yang merupakan bentuk Jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum atas pengelolaan Zakat, baik terhadap Pemohon sebagai Kepala Keuangan kabupaten Aceh Tengah/Bendahara Umum Tahun 2022 s.d 2024 maupun kepada pengelolaan zakat di Baitul Mal Provinsi Aceh atau Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah; 22. Bahwa Pemohon dalam Menjalankan tugas dan tanggung jawab yang mengatur Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar atas Pelaksanaan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tengah di mana Zakat yang merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022, sesuai Undang-Undang 11 Tahun 2006 Juncto Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Juncto Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Qanun 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Juncto Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Juncto Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infak Pada Baitul Mal Aceh; 23. Bahwa berdasarkan Pasal 153 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal sebagai berikut: Pasal 153 ayat (1) “Penyidangan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran pengelolaan dan pengembangan dilakukan oleh hakim Mahkamah Syar’iyah berdasarkan peraturan perundangan” Dengan demikian Pidana/Jinayah atas pengelolaan Zakat, Infak Sodekah serta Harta Agama Lainnya merupakan Kewenangan Absolut Mahkamah Syar’ah Kabupaten/Kota ditingkat pertama, Mahkamah Syar’iyah Aceh ditingkat banding dan Mahkamah Agung dengan Registrasi K/Ag atau Kamar Agama ditingkat Kasasi; 23 24. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kepolisian Daerah Aceh atas Pemindahan Buku Arus Kas Keuangan Daerah Khususnya Zakat, Infak, Sodekah dan Harta Agama Lainya yang merupakan Silfa Tahun Anggaran 2021 dengan Melanggar “Pasal 29 Jo. Pasal 25 dan atau Pasal 40 Jo. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”. Sedangkan Provinsi Aceh merupakan Daerah Khusus dan Istimewa berdasarkan Undang- Undang 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sehingga Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak dapat di terapkan atau diberlakukan di Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan Wilayah dalam Provinsi Aceh. Artinya Penetapan Pemohon Tersangka maupun Terpidana merupakan Pengabaian atas Hak Pemohon yang di Jamin oleh Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 25. Bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat Juncto Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Juncto Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal yang merupakan Perintah dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh di mana zakat, infak, sodekah serta harta agama lainnya, dapat dimiliki sebagai Pendapatan Asli Daerah, dapat dialihkan, dihibahkan, dijaminkan, dipinjamkan, diinvestasikan, dilakukan Penyertaan Modal; 26. Bahwa Peraturan Gubernur Aceh, Qanun Aceh tersebut diundangkan atas Perintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan turunan dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat 1 maupun Pasal 28 D ayat 1. Maka Pemohon memiliki hak, tanggung jawab serta jaminan, perlindungan, maupun kepastian hukum dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Zakat, Infak, Sodekah dan Harta Agama lainnya; 27. Bahwa Aparat Penegak Hukum dalam Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Tengah telah keliru dalam menafsirkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di mana frasa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang- undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” Sehingga mengabaikan kekhususan Aceh dalam Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Turunannya; 28. Bahwa atas kekeliruan tersebut telah menyebabkan Pemohon menjadi Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tkn dengan Pidana Penjara 3 (tiga bulan) Tanpa ada Perintah untuk Penahanan Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 543/PID.SUS/2024/PT BNA dengan Pidana Penjara 1 (satu) tahun tanpa ada Perintah untuk Penahanan Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 5381 K/PID.SUS/2025 dengan Menolak Kasasi Pemohon terhadap Kasasi Jaksa Penuntut Umum merupakan Penyidikan, Penuntutan, Penyidangan yang tidak sesuai dengan Ketentuan yang berlaku di Provinsi Aceh; 29. Bahwa selain itu, Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Takengon, Pengadilan Tinggi Aceh serta Putusan Mahkamah Agung terhadap perkara Pemohon sebagai Terpidana merupakan Praktik Peradilan Sesat yang seharusnya di lakukan Penyidikan oleh Polisi atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersertifikasi Syar’iyah Islam begitu juga Penuntut Umum dan yang berhak memeriksa, mengadili dan Memutuskan ialah Mahkamah Syar’ah Takengon ditingkat Pertama dan Mahkamah Syar’iyah Aceh ditingkat Provinsi secara Absolut; 30. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon, Pengadilan Tinggi Aceh serta Putusan Mahkamah Agung terhadap perkara Pemohon dengan Registrasi Perkara Pidana Khusus bertentangan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/SK/X/2004 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syari’ah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tertanggal 25 06 Oktober 2004 yang mana Mahkamah Syar’iyah Takengon, Mahkamah Syar’iyah Aceh, Mahkamah Agung dengan Registrasi K/Ag atau Kamar Agama yang memiliki kewenangan secara Absolut sehingga Pemohon menilai Putusan yang menjadikan Pemohon sebagai Terpidana batal sejak di Ucapkan/dianggap tidak pernah ada dan Konsekuensi ialah status Terpidana Pemohon Gugur dengan sendirinya; 31. Bahwa atas Ketidakpastian Hukum dan/atau Multitafsir pemberlakuan Norma pada Pasal 44 Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Zakat yang secara tidak tegas menyatakan atau Pengecualian untuk Provinsi Aceh di mana Provinsi Aceh telah di atur dalam Undang-Undang 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan daerah dengan ketentuan Khusus hingga Pemohon saat ini menjadi Terdakwa dan/atau Terpidana atas Pengelolaan Pendapat Asli Daerah (zakat) menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam Provinsi Aceh; 32. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara dalam Provinsi Aceh yang di jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang memiliki Hak yang di Jamin oleh Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terdapat Norman “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” Telah nyata bertentangan dengan Pasal 28 D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan turunannya ialah undang-undang yaitu Undang-Undang 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sehingga menurut Pemohon cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan tidak memiliki kekuatan Hukum Mengikat dan cukup alasan untuk Penambahan Frasa 26 Kecuali Provinsi Aceh karena Provinsi Aceh adalah Provinsi dengan kekhususan dan Keistimewaan yang diberikan oleh Undang-Undang yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia; III. Petitum Berdasarkan Uraian Tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut; 1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Sehingga Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat selengkapnya berbunyi “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang- Undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini kecuali Provinsi Aceh”; 3. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;----------------------------------------------------- Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). 27 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemberi Kuasa an. ARSLAN ABD WAHAB, S.E., M.M.; 2. Bukti P-2 : Foto kopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat; 3. Bukti P-3 : Foto kopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat; 4. Bukti P-4 : Foto kopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh; 5. Bukti P-5 : Foto kopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6. Bukti P-6 : Foto kopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 61/PUU-XV/2017; 7. Bukti P-7 : Foto kopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 66/PUU-XV/2017; 8. Bukti P-8 : Foto kopi Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 821/84/BKPSDM, Tanggal 25 Mei 2022 yang menjabat sebagai Kepala Bandan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh; 9. Bukti P-9 : Foto kopi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal; 10. Bukti P-10 : Foto kopi Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal; 11. Bukti P-11 : Foto kopi Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh; 12. Bukti P-12 : Foto kopi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Infak Pada Baitul Mal Aceh; 13. Bukti P-13 : Foto kopi Putusan pengadilan Negeri Takengon Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tkn; 28 14. Bukti P-14 : Foto kopi Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 543/PID.SUS/2024/PT BNA; 15. Bukti P-15 : Foto kopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5381 K/PID.SUS/2025; 16. Bukti P-16 : Foto kopi Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor 02/KPTS/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 01/KPTS/2019 tentang Penetapan Alokasi Penyaluran Zakat Tahun 2019; 17. Bukti P-17 : Foto kopi Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor 02/KPTS/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Nomor 03/KPTS/2019 tentang Penetapan Alokasi Penyaluran Zakat Dan Infak Tahun 2020; 18. Bukti P-18 : Foto kopi Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor 01/KPTS/2021 tentang Penetapan Alokasi Penyaluran Zakat Tahun 2021; 19. Bukti P-19 : Foto kopi Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor 03/KPTS/XII/2021 tentang Penetapan Alokasi Penyaluran Zakat Tahun 2022; 20. Bukti P-20 : Foto kopi Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor 02/KPTS/II/2023 tentang Penetapan Program/Kegiatan Penyaluran Zakat Dan Infak Tahun 2023; 21. Bukti P-21 : Foto kopi Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor 01/KPTS/IV/2024 tentang Penetapan Kegiatan Penyaluran Zakat Dan Infak Tahun 2024; 22. Bukti P-22 : Foto kopi Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor 03/KPTS/X/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 01/KPTS/IV/2024 Tentang Penetapan Kegiatan Penyaluran Zakat Dan Infak Tahun 2024; 29 23. Bukti P-23 : Foto kopi Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor 02/KPTS/II/2025 tentang Penetapan Kegiatan Penyaluran Zakat Dan Infak Tahun 2025; 24. Bukti P-24 : Foto kopi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh. Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yakni Dr. Zainal Abidin, SH., M.Si., M.H., yang menyerahkan keterangan tertulis dan diterima Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2025 serta 1 (satu) orang Saksi, yakni Nafisah Elviana, SE., M.A.P, yang masing-masing didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 15 Oktober 2025, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut: Ahli Pemohon: Dr. Zainal Abidin, SH., M.Si., M.H. A. Status Provinsi Aceh Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”. Sementara Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:’negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kedua pasal ini merupakan norma pengingat bagi pembentuk undang-undang, agar undang-undang yang dibentuk harus menghormati daerah-daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan kualifikasi untuk menetapkan suatu daerah berstatus khusus atau istimewa. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi telah memberi penilaian dan penegasan mengenai persoalan itu. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 81/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menilai penetapan suatu daerah menjadi berstatus istimewa atau khusus haruslah dengan kriteria yang berbeda-beda. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah istimewa terkait dengan hak asal usul dan kesejarahan daerah 30 tersebut sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan suatu daerah ditetapkan berstatus khusus, jika kekhususan itu terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya. Dengan memperhatikan dua kriteria tersebut, menurut Mahkamah hak asal usul dan sejarah adalah hak yang harus tetap diakui, dijamin dan tidak dapat diabaikan dalam menetapkan jenis dan ruang lingkup keistimewaan suatu daerah dalam undang-undang. Adapun jenis dan ruang lingkup kekhususan yang didasarkan pada latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata yang mengharuskan diberikan kekhususan kepada suatu daerah adalah bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan nyata diberikannya kekhususan bagi daerah yang bersangkutan. Keistimewaan Aceh Secara sosio-kultural dinamika kehidupan masyarakat Aceh disifatkan oleh pola hubungan dialogis dan kadang dialektis antara adat dan agama (Islam). Karenanya masyarakat Aceh menempatkan adat dan agama pada kondisi yang tidak dapat dipisahkan (kembar). Islam sesungguhnya telah membentuk masyarakat Aceh sebagai kelompok tersendiri ketika ajaran tersebut (Islam) mengalami Acehnisasi, Fakhri Ali dalam Ikhlasul Amal dan Armiadi Armawi (1998) menyebut “Islam” teracehkan. Dilihat dari hak asal usul dan kesejarahannya, Islam sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat Aceh jauh sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aceh akan bergejolak jika identitas kulturalnya itu terganggu, maka Misi Hardi pada tahun 1959 menyikapi pergolakan Aceh dengan pemberian status istimewa kepada Aceh dibidang agama, adat dan pendidikan. Sentralisasi dan uniformitas kekuasaan pada waktu itu menyebabkan keistimewaan Aceh yang telah diberikan itu tidak dapat dilaksanakan. Setelah berakhirnya rezim kekuasaan politik Orde Baru, keistimewaan Aceh dikukuhkan kembali melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 44 Tahun 1999 menjelaskan bahwa penyelenggaraan keistimewaan Aceh meliputi: a. Penyelenggaraan kehidupan beragama; b. Penyelenggaraan kehidupan adat; 31 c. Penyelenggaraan pendidikan; dan d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan pemerintah. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 44 Tahun 1999 menjadi jelas bahwa salah satu keistimewaan Aceh adalah bidang kehidupan beragama. Menurut Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU No.44 Tahun 1999 bahwa penyelenggaraan kehidupan beragama di Daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam dan daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No.44 Tahun 1999 menyatakan daerah diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki. Pasal 11 undang-undang tersebut menentukan penyelenggaraan Keistimewaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan keistimewaan dibidang Agama inilah, lebih lanjut lahir Qanun- Qanun Syariat Islam, dan di antaranya adalah Qanun yang mengatur pengelolaan Zakat terakhir diatur dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Untuk menegakkan syariat Islam di Aceh, maka dibentuklah Mahkamah Syar’iyah. Zakat dan pengelolaannya merupakan bagian dari penyelenggaraan syariat Islam di Aceh (bagian keistimewaan Aceh), maka pelanggaran terhadap qanun yang mengatur tentang pengelolaan Zakat merupakan kewenangan Mahkamah Syar’iyah untuk menanganinya (Pasal 153 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal). B. Mahkamah Syar’iyah Sebenarnya keberadaan Mahkamah Syar’iyah telah lahir sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 UU No.18 Tahun 2001: (1) Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun. (2) Kewenangan Mahkamah Syar’iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 32 Menindaklanjuti maksud undang-undang tersebut, telah diterbitkan Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam yang mengatur pembentukan Mahkamah Syar’iyah, dilakukan dengan mengembangkan pengadilan agama menjadi Mahkamah Syariyah dengan memberi kewenangan yang lebih luas (Pasal 2 ayat (1) dan (3) Qanun Provinsi NAD No.10 Tahun 2002). Perubahan dari pengadilan agama menjadi Mahkamah Syar’iyah dilakukan dengan Keppres Nomor 11 Tahun 2003 yang menentukan bahwa kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar’iyah adalah kekuasaan dan kewenangan pengadilan agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syariat Islam yang ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh (Pasal 3 ayat (1) Keppres No.11 Tahun 2003). Pada tanggal 6 Oktober 2004 ketua Mahkamah Agung melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, telah melimpahkan sebagian kewenangan mengadili dibidang perdata dan pidana dari Pengadilan Negeri ke Mahkamah Syar’iyah. Keberadaan Mahkamah Syar’iyah menjadi lebih kuat dengan lahirnya UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh: Pasal 128 UU No.11 Tahun 2006 berbunyi: (1) Peradilan Syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun. (2) Mahkamah Syar’iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. (3) Mahkamah Syar’iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al- syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syariat Islam. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata) dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh. Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa penyelenggaraan maupun pelanggaran terhadap perihal pengelolaan Zakat di Aceh tunduk pada Undang- Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun-qanun turunannya (aturan Lex Specialis) dan 33 tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (kecuali tidak diatur dalam UU dan Peraturan (Qanun) kekhususan Aceh). C. Pengaturan Zakat Dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 1. Pasal 180 ayat (1) huruf d UU No.11 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Zakat merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan Kabupaten/Kota. 2. Pasal 191 ayat (1) dan (2) UU No.11 Tahun 2006 bahwa Zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Qanun. 3. Pasal 192 UU No.11 Tahun 2006 bahwa Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terutang dari wajib pajak. D. Kedudukan UU No.11 Tahun 2006 dan Qanun Aceh - UU No.11 Tahun 2006 atau di Aceh disebut dengan UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh) menempati posisi teratas dalam hierarki internal antar jenis undang-undang di Aceh, sebagaimana tercermin dari Pasal 269 UU No.11 Tahun 2006: (1) Peraturan perundang-undangan yang ada pada saat undang- undang ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. (2) Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang berkaitan secara langsung dengan otonomi khusus bagi Daerah Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan undang- undang ini. (3) Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA. - UU No.11 Tahun 2006 menjaga agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau benturan kewenangan. Hal ini sebagaimana ditentukan Pasal 8 ayat (2) UU No.11 Tahun 2006 bahwa rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA. - Qanun Aceh sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No.11 Tahun 2006. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 270 bahwa kewenangan pemerintah Aceh tentang pelaksanaan Undang-Undang ini diatur dengan Qanun. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a UU No.11 Tahun 2006 bahwa urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Aceh merupakan pelaksanaan 34 keistimewaan Aceh di antaranya yaitu penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. - Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan Qanun dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas lex spesialis derogaat lex generalis. - Butir 3.11 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU- XV/2017……”UUPA itu sendiri merupakan undang-undang yang bersifat khusus. “Khusus” di sini bukan dalam pengertian bahwa UUPA lebih khusus dibandingkan dengan undang-undang yang lain yang mengatur materi muatan yang berimpitan dengan materi muatan yang diatur dalam UUPA melainkan “Khusus” dalam pengertian bahwa UUPA tersebut hanya berlaku secara khusus untuk daerah Aceh. E. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai UU yang bersifat Khusus Bahwa UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan undang- undang yang bersifat khusus dan khusus berlaku di Aceh. Sementara Qanun sebagai peraturan khusus turunan undang-undang khusus, untuk melaksanakan undang-undang khusus. Sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan Undang-undang/peraturan bersifat umum dan berlaku secara umum. Undang-Undang/peraturan yang bersifat umum tersebut baru dapat diberlakukan di daerah asimetris (daerah khusus), apabila UUPA dan Qanun tidak mengaturnya. Saksi Pemohon: Nafisah Elviana, SE., M.A.P - Bahwa pada Tahun Anggaran 2022 dan 2023, saksi bertugas sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), sedangkan atasannya, Bapak Aswan, bertindak sebagai BUD berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Tengah. SK tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas BUD dan Kuasa BUD dalam pengelolaan keuangan daerah, kecuali terkait dengan pengelolaan 35 zakat yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. - Saksi kemudian merujuk Pasal 179 dan 180 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menetapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup juga dana zakat. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, seluruh pendapatan daerah wajib ditampung dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada bank umum yang ditunjuk kepala daerah. Dalam konteks Aceh Tengah, dana zakat, infak, dan sedekah disimpan pada RKUD tersendiri agar penatausahaan keuangan daerah dapat dilakukan secara tertib. Seluruh pengeluaran kemudian disalurkan melalui mekanisme pemindahbukuan ke rekening TSA (Treasury Single Account) Kabupaten Aceh Tengah. - Terkait tata kelola dana zakat, infak, dan sedekah, saksi menjelaskan bahwa pengaturannya diatur dalam Qanun Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2018 (perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2021) tentang Baitul Mal. Penyaluran dana dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) sebagaimana berlaku pada satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) lainnya. Dengan demikian, dana zakat dikelola secara formal oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. - Selanjutnya, saksi menguraikan bahwa pada akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2023 terjadi pemindahbukuan dana zakat pada RKUD. Hal ini disebabkan oleh defisit anggaran daerah akibat dampak pandemi Covid-19 sejak tahun 2020, yang menyebabkan pendapatan daerah tidak mencapai target. Akibatnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menghadapi kesulitan dalam membayar tagihan dan utang belanja tahun 2021 yang dibebankan pada pendapatan tahun 2022. Banyak SPM (Surat Perintah Membayar) dari SKPK yang tertunda, sementara dana dari pusat dan provinsi telah digunakan untuk membayar kewajiban prioritas seperti THR, gaji ke-13, dan insentif tenaga kesehatan. - Dalam kondisi keterbatasan kas tersebut, BUD mengambil kebijakan untuk menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) PAD khusus yang tersedia di RKUD, berupa dana zakat yang belum dianggarkan (idle cash), guna menutupi kekurangan kas sementara. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah timbulnya kerugian daerah dan beban defisit anggaran pada tahun 36 berikutnya. Kebijakan itu, menurut saksi, sesuai dengan Permendagri 77 Tahun 2020, yang memberikan kewenangan kepada BUD untuk menanggulangi kekurangan kas dan mengoptimalkan kelebihan kas daerah. - Setelah kondisi keuangan stabil, dana zakat yang semula digunakan sementara telah dikembalikan sepenuhnya ke rekening semula dalam jumlah yang sama. Saksi menegaskan bahwa seluruh kegiatan yang bersumber dari dana zakat tahun 2022 telah disalurkan sepenuhnya ke Baitul Mal sesuai mekanisme APBK. - Kemudian, saksi menjelaskan bahwa pada September 2023, saksi dan BUD menerima panggilan pemeriksaan dari Polda Aceh terkait dugaan pelanggaran Pasal 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yakni tuduhan melakukan pengalihan dan pendistribusian zakat tidak sesuai ketentuan. Dalam pemeriksaan, saksi menegaskan bahwa mereka tunduk pada SK Bupati dan peraturan yang berlaku di Aceh, termasuk UU Nomor 11 Tahun 2006 serta Qanun Baitul Mal yang menempatkan Baitul Mal sebagai lembaga resmi pengelola zakat, bukan BUD atau Kuasa BUD. - Saksi juga menyampaikan bahwa seluruh SPM zakat telah dibayarkan dan disalurkan sesuai pagu APBK kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Meskipun demikian, penyidik Polda Aceh tetap menetapkan mereka sebagai tersangka dan terpidana dalam kasus tersebut. - Saksi menegaskan bahwa tindakan BUD dan Kuasa BUD memiliki dasar hukum yang sah, baik dalam Permendagri 77 Tahun 2020 maupun peraturan daerah yang berlaku. Ia menyoroti pula adanya ketidakadilan penegakan hukum, karena praktik serupa dilakukan juga oleh beberapa kabupaten lain di Aceh, namun hanya mereka yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Oktober 2025 dan menyerahkan keterangan tertulis yang disampaikan kepada Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 37 I. KETENTUAN UU 23/2011 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Dalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap ketentuan Pasal 44 UU 23/2011 yang berketentuan sebagai berikut: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 163; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam permohonan a quo, Pemohon merasa dirugikan atas berlakunya norma Pasal 44 UU 23/2011, sebab ketentuan ini secara tidak tegas menyatakan pengecualian untuk Provinsi Aceh, yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU 11/2006). Sebagai akibatnya, Pemohon yang dulunya menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah (Periode 2022 s.d 2024) dipidana karena dianggap melanggar ketentuan Pasal 39 juncto Pasal 25 dan/atau Pasal 40 juncto Pasal 37 UU 23/2011 melalui Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN. TKN juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 5381 K/Pid.Sus/2025. Padahal, menurut Pemohon tindakan yang dilakukan Pemohon saat menjabat tersebut dikarenakan melaksanakan ketentuan dalam UU 11/2006, yang mengharuskan Pemohon untuk mengelola seluruh arus kas pengeluaran Kabupaten Aceh Tengah terhadap keuangan zakat menjadi PAD. Sehingga, menurut Pemohon mendasar pada putusan perkara yang dialaminya dapat menjadi yurisprudensi bagi aparat penegak hukum dan seluruh Komisioner Baitul Mal tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, seluruh tim anggaran Provinsi Aceh 38 maupun kabupaten Kota, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota, Gubernur Aceh, dan Bupati/Walikota berpotensi untuk menjadi tersangka, terdakwa, maupun terpidana (vide perbaikan permohonan hlm. 8 s.d 15) Berdasarkan dalil tersebut, Pemohon menyampaikan petitum sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 163; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” Sehingga Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat selengkapnya berbunyi “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang- undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 163; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini Kecuali Provinsi Aceh. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). II. Keterangan DPR RI Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan 39 berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 001/PUU- V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 2. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang 3. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi 4. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian 5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Terhadap kedudukan hukum Pemohon dalam perkara a quo DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) parameter tersebut sebagai berikut: 1. Bahwa dalam permohonan a quo, Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. DPR RI berpandangan bahwa norma Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bukanlah norma yang mengatur mengenai hak konstitusional dari warga negara. Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 justru merupakan norma yang menegaskan pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan- satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Norma ini bermakna bahwa Indonesia menghormati keberadaan wilayah-wilayah yang memiliki kekhususan. Dengan mengakui dan menghormati satuan khusus dan istimewa tersebut, negara menjamin adanya tata kelola pemerintahan yang menghargai kekhasan lokal dan prinsip NKRI. Oleh karenanya dipandang tidak tepat apabila norma tersebut dijadikan sebagai dasar atas hak konstitusional Pemohon. 40 2. Bahwa selain itu Pemohon juga mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diatur pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terutama hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Terhadap dalil tersebut, DPR RI menekankan bahwa Pasal a quo yang diujikan konstitusionalitasnya oleh Pemohon memuat ketentuan terkait dengan penetapan status peraturan perundang-undangan terdahulu terkait pengelolaan zakat agar tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 23/2011. Dengan demikian keberlakuan Pasal a quo justru diperlukan guna memberikan kepastian hukum dan sebagai dasar atas keberlanjutan pengaturan pengelolaan zakat yang sebelumnya telah diterbitkan, sekaligus menghindari terjadinya kekosongan hukum. Oleh karenanya, pada prinsipnya jaminan kepastian hukum tersebut sudah tercermin melalui norma a quo sebagai dasar legitimasi keberlanjutan pengaturan-pengaturan terdahulu dari pengelolaan zakat. 3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya juga menjelaskan telah didakwa dengan norma-norma pasal yang sama sekali tidak berkaitan dengan norma pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, kedudukan Pemohon dalam pengujian UU a quo sudah seharusnya tidak memiliki keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung mengenai sebab akibat (causal verband) terhadap pasal yang diujikan. 4. Dengan demikian, dikabulkan atau tidaknya permohonan Pemohon oleh Mahkamah juga tidak akan berdampak langsung terhadap Pemohon, terlebih tidak akan berdampak pada permasalahan kasus konkret maupun hukuman yang telah dijalani oleh Pemohon. Oleh karenanya, DPR RI berpandangan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam permohonan a quo karena tidak memenuhi 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007. Bahwa selain argumentasi di atas, DPR RI juga memberikan pandangan selaras dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] MK menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda 41 dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection). Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR RI tetap menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil pasal a quo. A. Pandangan Umum DPR RI 1. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Ketentuan tersebut mengamanatkan agar negara memelihara serta mengurus masyarakat Indonesia yang dikategorikan sebagai fakir miskin atau hidup di bawah garis kemiskinan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengangkat nasib fakir miskin tersebut ialah melalui zakat. 2. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur’an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. (vide Naskah Akademik UU 23/2011) 3. Zakat ikhwalnya juga merupakan landasan sistem perekonomian Islam dan menjadi tulang punggungnya. Sistem zakat menjadikan modal selalu dalam perputaran. Dalam Islam, zakat diwajibkan untuk menghindari akumulasi modal (kekayaan) seseorang atau sekelompok orang tertentu. Islam tidak melarang umatnya menjadi kaya, namun tidak menghendaki ketidakadilan atas kepemilikan modal dalam umatnya, sehingga 42 dikeluarkanlah sebuah mekanisme zakat untuk mencegah hal tersebut. Pada tataran ini, zakat tidak hanya dipahami sebagai proses karitatif “menyucikan” harta atau menghindari kecemburuan sosial saja, tetapi lebih pada upaya menumbuhkan kreativitas berkehidupan umat, melalui mekanisme dari, oleh, dan untuk umat. 4. Bahwa untuk melaksanakan amanat konstitusi yang diatur pada Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, Negara memiliki kewajiban untuk menjamin pengelolaan zakat dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan dikelola berdasarkan pengalaman Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Atas dasar kewajiban tersebut, maka dibentuk UU 23/2011 sebagai landasan hukum untuk mengatur terkait dengan pengelolaan zakat guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. 5. Bahwa dalam mengimplementasikan prinsip pemerintahan yang baik, maka melalui UU 23/2011 telah menempatkan pengaturan pengelolaan zakat sebagai bagian dari penyelenggaraan perekonomian dengan salah satu pilarnya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. 6. Bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan- satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Pengakuan keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh didasarkan pada sejarah perjuangan kemerdekaan nasional, sedangkan isi keistimewaannya berupa pelaksanaan kehidupan beragama, adat, dan pendidikan serta memperhatikan peranan ulama dalam penetapan kebijakan Daerah. Pandangan DPR RI Terhadap Pokok Permohonan 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien, maka dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui UU 23/2011, yang kewenangannya adalah melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Secara kedudukannya, Pasal 5 ayat (2) UU 23/2011 mengatur bahwa BAZNAS berkedudukan di ibukota negara dan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan 43 kabupaten/kota, Pasal 15 ayat (1) UU 23/2011 menjadi dasar pembentukan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. 2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU 23/2011 dijelaskan bahwa Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota dapat menggunakan istilah Baitul Mal. Ketentuan ini menjadi dasar dalam mengakui kekhususan yang dimiliki oleh Pemerintahan Aceh, khususnya dalam pengelolaan zakat. Baitul Mal merupakan penyebutan istilah untuk BAZNAS yang ada baik di Provinsi Aceh maupun di kabupaten/kota. Mendasar pada ketentuan ini telah menunjukkan adanya keterkaitan antara UU 23/2011 dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU 11/2006). Dalam hal pengelolaan zakat, UU 23/2011 berlaku sebagai aturan lex generalis dan UU 11/2006 berlaku sebagai aturan lex specialis. Oleh karenanya, DPR RI berpandangan bahwa terhadap norma Pasal 44 UU 23/2011 yang dipersoalkan oleh Pemohon sudah sepatutnya tidak diperlukan pemaknaan dengan mengecualikan Provinsi Aceh, sebab tidak terdapat materi muatan UU 23/2011 yang mengesampingkan atau bertentangan dengan kekhususan Pemerintahan Aceh. 3. Bahwa adapun apabila Pemohon menghendaki norma Pasal 44 UU 23/2011 mengecualikan Provinsi Aceh, maka hal tersebut sama halnya dengan mereduksi aturan-aturan umum (lex generalis) dalam pengelolaan zakat yang ada dalam UU 23/2011. Aturan-aturan umum tersebut seharusnya menjadi dasar yang tetap harus diilhami dalam melaksanakan pengelolaan zakat. Bahwa UU 11/2006 juga mengatur terbatas mengenai zakat, yakni tercermin dalam Pasal 180 UU 11/2006 (zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah/PAD), Pasal 191 UU 11/2006 (zakat dikelola oleh Baitul Mal), dan Pasal 192 UU 11/2006 (zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terutang dari wajib pajak), sehingga apabila norma a quo mengecualikan Provinsi Aceh maka terdapat kekosongan hukum terutama dalam hal prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan zakat dan pengelolaan zakat secara umum yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, 44 dan pendayagunaan zakat sebagaimana yang diatur dalam aturan umum pengelolaan zakat, yakni melalui UU 23/2011. 4. Bahwa DPR RI juga memberikan pandangan dengan merujuk pada Laporan Pimpinan Komisi VIII DPR RI mengenai Hasil Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Pengelolaan Zakat dalam Rapat Badan Musyawarah DPR RI tertanggal 20 Oktober 2011, diketahui bahwa adanya rumusan Penjelasan dalam Pasal 15 ayat (1) UU 23/2011 yang berkenaan dengan kekhususan penyebutan BAZNAS di Provinsi Aceh maupun kabupaten/kota menggunakan istilah Baitul Mal juga telah didasarkan pada masukan yang diterima oleh Tim Kunjungan Kerja DPR RI. Pada saat pelaksanaan uji publik RUU tentang Pengelolaan Zakat pada tanggal 7-9 Oktober 2011 telah disepakati untuk dimasukkan di dalam RUU tentang Pengelolaan Zakat oleh Tim Panitia Kerja. Mendasar pada laporan tersebut maka semakin menegaskan bahwa DPR RI sebagai pembentuk undang-undang telah mengakomodir, memperhatikan, mengakui, dan menghormati kekhususan yang dimiliki oleh Pemerintahan Aceh khususnya dalam hal pengelolaan zakat pada saat merumuskan norma UU 23/2011. 5. Bahwa ditinjau dari sistematika Bab dalam UU a quo, ketentuan Pasal 44 UU 23/2011 diatur dalam Bab Ketentuan Penutup. Berkenaan dengan hal tersebut, apabila merujuk pengaturan di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU Pembentukan PUU), diatur bahwa pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai: a. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan; b. Nama singkat peraturan perundang-undangan; c. Status peraturan perundang-undangan yang sudah ada; dan d. Saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, norma Pasal 44 UU 23/2011 merupakan norma yang memuat ketentuan terkait status peraturan perundang-undangan yang sudah ada, di mana hal itu berarti norma tersebut memuat rumusan yang menegaskan status peraturan perundang-undangan lain yang sudah ada, 45 apakah masih diakui keberlakuannya atau dicabut dengan undang- undang yang baru. Oleh karena itu, keberlakuan dari norma a quo menjadi penting mengingat terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur substansi yang berkenaan dengan zakat. Oleh karenanya menjadi penting untuk ditegaskan dalam UU 23/2011 terkait dengan keberlakuan dari peraturan perundang-undangan tersebut apakah tetap diakui keberlakuannya sepanjang tidak bertentangan dengan UU 23/2011 atau tidak. 6. Bahwa secara historis kewajiban zakat bagi Ummat Islam telah berjalan sejak zaman Rasulullah SAW dan pengelolaannya dilakukan melalui peran negara. Hal ini dapat dilihat dari perintah dalam Surat At-Taubah ayat (103), yang artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn Khattab R.A juga ditetapkan harta zakat sebagai sumber pendapatan Negara dan sumber pembiayaan ekonomi Ummat yang dikelola secara melalui Bait-al-Mal (Baitul Mal). Berdasarkan landasan historis tersebut, dasar zakat sebagai salah satu sumber pendapatan negara telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. 7. Bahwa guna memberikan penjelasan yang lebih komprehensif perlu kiranya bagi DPR RI juga menerangkan diaturnya zakat sebagai salah satu sumber PAD yang diatur dalam UU 11/2006, meskipun tidak secara khusus dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Salah satu bentuk kekhususan yang diberikan kepada Pemerintahan Aceh adalah dengan dimasukkannya zakat sebagai salah satu sumber PAD. Bahwa pengaturan ini telah ada sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (UU 18/2001), yang saat ini pengaturan tersebut telah dicabut melalui UU 11/2006. Secara filosofis, adanya pengaturan zakat sebagai salah satu sumber PAD dan kehadiran Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat di Aceh dilatarbelakangi dari keinginan untuk melaksanakan syariat Islam secara kaffah (penerapan 46 Islam secara keseluruhan dan menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan pribadi, masyarakat, dan bernegara). Hal itu dapat dilihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU 18/2001. Kedua undang-undang ini menjadi bukti awal adanya keinginan melaksanakan ajaran Islam dalam menjalankan Pemerintahan Aceh. Oleh karenanya, guna menerapkan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara maka dalam UU 11/2006 mengakomodir salah satunya terkait pengelolaan zakat. Zakat secara filosofi dimaksudkan untuk menggerakkan roda perekonomian, mengurangi kemiskinan, dan mendistribusikan kekayaan kepada yang berhak (mustahik). Dengan memasukkan zakat ke dalam PAD, Pemerintah Aceh mengharapkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat akan meningkat yang sangat penting untuk pembangunan daerah, serta diharapkan dapat dikelola dan disalurkan dengan lebih efektif dan terstruktur demi kesejahteraan masyarakat Aceh. Selain itu, dengan menjadikan zakat sebagai sumber PAD, pemerintah daerah memiliki instrumen pendapatan yang kuat untuk mendanai program-program pembangunan daerah yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. 8. Bahwa dasar filosofis adanya pengaturan kekhususan mengenai zakat dalam UU 11/2006 juga tertuang dalam beberapa risalah rapat pada saat pembahasan RUU tentang Pemerintahan Aceh, yaitu: a. Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Informasi dan Informatika tanggal 4 Mei 2006  Drs. H. Saifullah Ma’shum (F-KB) “...saya kira zakat salah satu opsi yang harus diunggulkan saya kira, tidak bisa dinafikkan. Kalau Aceh betul-betul ingin bahwa syariat Islam itu nanti kalau anda ingin bahwa sistem Islam itu yang berhasil lihat di Aceh, bagaimana ekonominya yang dibangun di atas dasar prinsip-prinsip zakat yang begitu rupa itu...”  Mensesneg “Salah satu kekhususan dari Aceh seperti tercermin dalam Undang-Undang No 18 maupun dalam undang-undang yang sekarang ini ialah masukanya zakat itu dalam sistem keuangan negara, itu kekhususannya. ... 47 Dengan ketentuan Pasal 140 ini dengan menyatakan bahwa zakat itu adalah sumber pendapatan asli Aceh, maka terdapat keleluasaan sebenarnya bagi Aceh untuk mengembangkan zakat ini sebagai potensi keuangan untuk mensejahterakan rakyat Aceh pada umumnya” b. Risalah Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Informasi dan Informatika tanggal 9 Mei 2006  H. Imam Suja’, S.E (F-PAN) “Karena macam manapun kita melihat, bahwa pengaturan zakat ini sudah cukup lama dicita-citakan oleh masyarakat Islam Indonesia, khususnya masyarakat di Aceh. Jadi karena itu kita sepakat bahwa zakat ini sebagai arkanul Islam, yang sejak jaman Nabi, sejak Khulafaur Rasyidin itu sangat dipriroritaskan, malah kita melihat beberapa kasus bahwa ada sikap Pemerintah Khulafaur Rasyidin pada waktu itu untuk memerangi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Jadi karena itu, kita punya alasan yang cukup kuat, bahwa kita mohon ini tidak dihapus. Dan tetap kita pertahankan sesuai keinginan beberapa fraksi yang mayoritas.” Mendasar pada risalah tersebut, maka DPR RI berpandangan bahwa diaturnya zakat sebagai salah satu sumber PAD di Aceh merupakan suatu kekhususan yang telah ada sejak UU 18/2001 dan tetap dipertahankan dalam UU 11/2006. Hal itu menunjukkan bahwa kekhususan itu sampai dengan saat ini dibenarkan dan diakui. 9. Bahwa mengacu pada dasar filosofis tersebut maka ikhwalnya baik pada materi muatan UU 23/2011 yang mengatur pengelolaan zakat secara umum dan UU 11/2006 yang mengatur beberapa hal yang sifatnya kekhususan dalam hal pelaksanaan zakat di Provinsi Aceh, pada pokoknya merupakan pengaturan-pengaturan yang selaras dan sah keberlakuannya, serta tidak bertentangan satu sama lain, melainkan kedua pengaturan tersebut pada prinsipnya saling melengkapi kebutuhan atas perangkat hukum dalam hal pengelolaan zakat, baik yang berlaku secara umum maupun secara khusus dalam Pemerintahan Aceh. Sehingga, tidak tepat apabila Pemohon beranggapan bahwa keberlakuan a quo mengesampingkan atau bertentangan dengan pengaturan pengelolaan zakat dalam UU 11/2006, sebab norma Penjelasan Pasal 15 dan Pasal 44 UU 23/2011 menjadi dasar yang melegitimasi dan mengakui keberadaan dari pengaturan kekhususan yang diberikan kepada Pemerintahan Aceh khususnya terkait zakat melalui UU 11/2006. 48 10. Bahwa tanpa bermaksud untuk menilai kasus konkret yang dialami oleh Pemohon dan sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka penting kiranya bagi DPR RI menegaskan bahwa ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 UU 23/2011 sebagai ketentuan pidana di dalam rumusannya memuat unsur-unsur yang salah satunya ialah “secara melawan hukum”. Disisi lain, dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang telah diputus pada berbagai tingkatan peradilan tersebut yang menyatakan Pemohon bersalah, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan di persidangan bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum. Oleh karena itu, terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan keberlakuan norma a quo berpotensi mengkriminalisasikan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh maupun kabupaten/kota yang melaksanakan pengelolaan zakat sebagai sumber PAD, maka dalil tersebut hanya kekhawatiran Pemohon. Sebab, sepanjang pengelolaan zakat sebagai sumber PAD tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan (tidak melawan hukum) maka perbuatan tersebut tidak akan dikenakan sanksi pidana. 11. Bahwa dengan demikian, DPR RI berpandangan keberlakuan norma a quo pada prinsipnya telah memberikan kepastian hukum, khususnya sebagai dasar bagi semua peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat terdahulu untuk masih diakui keberlakuannya sepanjang tidak bertentangan dengan UU 23/2011. Oleh karena itu, ditinjau dari sisi pengaturan norma maka ketentuan tersebut masih diperlukan dan relevan serta dalam implementasinya tidak akan menimbulkan pertentangan dengan UU 11/2006, khususnya dalam hal pengelolaan zakat. Dalil Pemohon dalam permohonannya bukanlah persoalan konstitusionalitas norma a quo. III. Petitum DPR RI Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 49 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya; 3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 September 2025 dan menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Oktober 2025 serta menyampaikan keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 Oktober 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. Pokok Permohonan Pemohon Bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji ketentuan Pasal 44 UU 23/2011 sebagai berikut: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” Ketentuan tersebut menurut pemohon bertentangan dengan UUD NRI 1945 dalam ketentuan: 1. Pasal 18B ayat (1) yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.” 50 2. Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” dengan alasan sebagai berikut: Bahwa menurut Pemohon, Ketentuan Pasal 44 UU 23/2011 telah nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 atas pengakuan dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan Istimewa yang diatur dengan Undang-Undang yaitu Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai bentuk kepastian hukum, pengakuan serta jaminan hak Pemohon sebagai masyarakat Aceh. II. Penjelasan Pemerintah Terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Sehubungan dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: A. Ketentuan-Ketentuan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PerMK 7/2025), menyebutkan bahwa Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang. Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 51 (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 UU MK; b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang diuji; dan c. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya serta Pasal 4 ayat (2) PerMK 7/2025, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian/berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK ditentukan dengan 5 (lima) syarat yaitu: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; 52 c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. B. Tanggapan Pemerintah atas Uraian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 1. Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon merupakan WNI dan Kepala Keuangan Kabupaten Aceh Tengah/Bendahara Umum Daerah Tahun 2022 s.d 2024, merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam Provinsi Aceh yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan serta masyarakat Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah Otonom di mana Subjek Daerah Otonom ialah masyarakat. b. Bahwa kerugian Konstitusional Pemohon ialah telah ditetapkan sebagai Tersangka dengan Surat Nomor S.Tap/08/III/RES.2.2/2024 atas dugaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 Juncto Pasal 25 dan atau Pasal 40 Juncto Pasal 37 Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Takengon berdasarkan Surat Pelimpah Nomor: B-898/L.1.17/Eku.2/07/2024 dengan Dakwaan Kesatu Pasal 40 Jo. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Dakwaan Kedua Pasal 39 Jo. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang kemudian diputuskan oleh Pengadilan Negeri Takengon dengan perkara Nomor: 74/Pid.sus/2024/PN Tkn, Pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan tanpa ada perintah untuk ditahan dan putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 543/PID.SUS/2024/PT BNA, Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun tanpa pencantuman Perintah untuk 53 ditahan serta Putusan Kasasi Nomor: 5381 K/PID.SUS/2025, Tolak kasasi Jaksa maupun terdakwa. c. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/SK/X/2004 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syari’ah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tertanggal 06 Oktober 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Juncto Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Juncto Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Juncto Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh dengan mencabut Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Juncto Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infak Pada Baitul Mal Aceh, Provinsi Aceh memiliki ketentuan Khusus dan keistimewaan dalam Pengelolaan Zakat begitu juga Penyidikan, Penuntutan haruslah di Lakukan oleh Penyidik yang bersertifikasi di bidang Syariah begitu juga Penuntut Umum serta Penyidangan (Pemeriksaan, Mengadili, Memutuskan) ialah Mahkamah Syar’iyah yang memiliki Kompetensi Secara Absolut. d. Maka berdasarkan alasan-alasan di atas telah nyata dan faktual kerugian Pemohon sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan di atas, sehingga Zakat, Infak, Sedekah dan Harta Agama lainya merupakan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana ketentuan Undang- Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh Juncto Pasal 180 Juncto Pasal 191 Juncto Pasal 269 Juncto Pasal 270 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan turunan dari Pasal 18B ayat 1 Juncto Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional dengan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa perlu dipertanyakan apakah Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat dari berlakunya Pasal 44 UU 23/2011 atau 54 merupakan implementasi dari suatu norma, karena Pemohon menitikberatkan terhadap kasus konkret Pemohon, yang tidak ada hubungan yang spesifik. b. Bahwa perlu dipertanyakan apakah pemohon memiliki kedudukan hukum terkait kerugian konstitusional dalam Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam pasal ini tidak terdapat hak konstitusional Pemohon sebagai perorangan yang diberikan oleh UUD NRI 1945 karena ketentuan Pasal 18B ayat (1) mengatur pengakuan kekhususan atau keistimewaan pemerintah daerah. c. Bahwa tidak ada hubungan sebab akibat antara ketentuan Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dengan berlakunya ketentuan Pasal 44 UU 23/2011. Pasal 44 merupakan ketentuan penutup yang mengatur mengenai status peraturan perundang-undangan yang sudah ada (vide angka 137 dan angka 148 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) (selanjutnya disebut UU PPP). d. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 44 UU 23/2011 tersebut telah memberikan kepastian hukum sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 terhadap semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 23/2011 termasuk seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur kekhususan dan keistimewaan Pemerintah Aceh dalam pengelolaan zakat. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007. 55 Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. III. Permohonan Pemohon Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel) Bahwa setelah Pemerintah membaca, mencermati, dan mempelajari seluruh dalil Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa substansi yang diajukan Pemohon kabur atau tidak jelas. Hal tersebut disebabkan adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum. Dalam posita Pemohon yang tercantum dalam halaman 15 sampai dengan halaman 35 pada pokoknya menjelaskan mengenai kekhususan dan keistimewaan Aceh. Sedangkan dalam petitum yang tercantum dalam halaman 35 angka 2, Pemohon meminta pemaknaan Pasal 44 UU 23/2011 untuk dikecualikan bagi Provinsi Aceh. Hal ini dinilai oleh Pemerintah tidak jelas/kabur karena antara posita dan petitum tidak berhubungan secara substantif. Adapun rumusan Pasal 44 UU 23/2011 sudah sesuai dengan ketentuan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (vide angka 137 dan angka 148 Lampiran II UU PPP). Dengan demikian, cukup beralasan bagi Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). IV. Keterangan Pemerintah Terhadap Pokok Permohonan Pemohon Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada bagian Pokok Permohonan Pemohon di atas, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 23/2014) menyebutkan Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 56 2. Selanjutnya berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Kemudian dalam Pasal 10 UU 23/2014 menjabarkan urusan pemerintahan absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. 3. Bahwa terkait pelaksanaan urusan pemerintahan absolut ini dalam Ketentuan Penutup Pasal 399 UU 23/2014 menyatakan Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan Daerah tersebut. 4. Selanjutnya dalam Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh juga menyebutkan bahwa Kewenangan Pemerintah yang bersifat nasional dan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah diatur dengan peraturan perundang-undangan. 5. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyebutkan Undang-Undang 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang memberikan kewenangan Provinsi Aceh salah satunya untuk mengatur tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dan Harta Agama lainnya yang merupakan Pendapatan Asli Daerah dikelola oleh Baitul Mal Aceh di tingkat Provinsi dan Baitul Mal Kabupaten/Kota ditingkat di bawahnya yang diatur melalui Qanun Aceh, Pemerintah menyampaikan bahwa pengaturan terkait pengelolaan zakat di Aceh tetap berpedoman pada UU 23/2011 sebagai peraturan perundang-undangan organik yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. 6. Bahwa terkait amanat Pasal 191 Undang-Undang 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh terkait ketentuan lebih lanjut mengenai Zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal kabupaten/kota yang kemudian diatur terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal pada bagian dasar hukum juga berpedoman pada UU 23/2011 dan UU 23/2014, sehingga ketentuan yang ada dalam qanun dapat diatur sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. 57 7. Bahwa Pemerintah menegaskan UU 23/2011 berlaku secara nasional, termasuk di Aceh, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan kekhususan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, maka ketentuan Pasal 44 UU 23/2011 tidak dimaksudkan untuk menghapus kekhususan Aceh, melainkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan zakat secara nasional dengan tetap menghormati kekhususan daerah. 8. Terhadap dalil yang dipersoalkan Pemohon terkait ketentuan penutup suatu undang-undang, sebagaimana yang dijelaskan dalam Lampiran II angka 137 dan angka 148 UU PPP, terkait rumusan ketentuan penutup menyatakan bahwa: Angka 137 Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai: a. penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan; b. nama singkat peraturan perundang-undangan; c. status peraturan perundang-undangan yang sudah ada; dan d. saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan. Angka 148 Pencabutan Peraturan Perundang-undangan disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang dicabut. Ketentuan penutup dalam peraturan perundang-undangan sangat diperlukan karena berfungsi sebagai bagian yang memastikan kejelasan, kepastian, dan keberlakuan suatu peraturan. Secara umum, ada beberapa alasan mengapa ketentuan penutup penting: a. Menegaskan mulai berlakunya peraturan Ketentuan penutup biasanya mencantumkan kapan peraturan tersebut mulai berlaku (misalnya, “Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”). Hal ini penting untuk kepastian hukum agar masyarakat dan aparat penegak hukum tahu sejak kapan peraturan wajib dipatuhi. b. Menutup perumusan norma Menjadi tanda bahwa rumusan norma dalam peraturan sudah selesai dan tidak ada ketentuan lain setelahnya. Dengan adanya ketentuan penutup, struktur peraturan menjadi sistematis dan rapi. c. Mencabut atau menyatakan tidak berlaku aturan lama 58 Ketentuan penutup bisa berisi pencabutan peraturan lama yang bertentangan atau sudah tidak relevan. Dengan begitu, tidak terjadi tumpang tindih atau dualisme aturan. d. Menjadi dasar transisi (aturan peralihan) Terkadang ketentuan penutup juga memuat jembatan pengaturan, misalnya menyebutkan bahwa ketentuan pelaksanaan harus segera dibuat dalam jangka waktu tertentu. e. Menjamin kepastian hukum Tanpa ketentuan penutup, bisa timbul keraguan apakah peraturan tersebut sudah berlaku, masih ada aturan lama yang hidup, atau bagaimana ketentuan peralihan dijalankan. 9. Bahwa terhadap Ketentuan Pasal 44 UU 23/2011 telah sesuai dengan angka 137 dan angka 148 Lampiran II UU PPP tersebut menjelaskan bahwa ketentuan a quo memuat status peraturan yang sudah ada yaitu “semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat” yang terkena dampak akibat terbitnya peraturan baru berupa penggantian dari UU 38 Tahun 1999 menjadi UU 23/2011 sehingga dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU 23/2011 (vide angka 137 dan angka 148 Lampiran II UU PPP). Selain itu, Pasal 44 UU 23/2011 juga mengatur status peraturan pelaksanaan yang di cabut dalam hal ini Peraturan Pelaksanaan UU 38/1999. Sebagaimana yang diatur dalam angka 148 Lampiran II UU PPP bahwa dalam ketentuan Pasal 44 juga memuat keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang dicabut sebagaimana yang berbunyi “…dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang ada pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini.” 10. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat Pemerintah sampaikan bahwa tanpa ketentuan penutup, suatu peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan keraguan apakah peraturan tersebut sudah berlaku atau masih ada aturan lama yang hidup. Adalah tidak tepat jika menambahkan frasa “kecuali Provinsi Aceh” pada ketentuan Pasal 44 UU 23/2011 karena 59 tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam angka 137 dan angka 148 Lampiran II UU PPP. Sehingga ketentuan penutup (vide Pasal 44 UU 23/2011) diperlukan untuk memastikan kejelasan akhir, keberlakuan, serta kepastian hukum dari peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya serta agar proses peralihan dan penyesuaian dengan UU a quo berjalan baik, tertib, tidak menimbulkan persoalan serta menghindari adanya kekosongan hukum. V. Petitum Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tidak bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keterangan Tambahan Presiden: Kutipan pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M. Hum. 1. kenapa kemudian ini bisa masuk menjadi bagian dari sumber pendapatan asli daerah? Karena dia masuk sebagai sumber pendapatan asli daerah, Pak Abdullah, apakah pengelolaannya itu kemudian berbasis pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah? 2. Apa sebetulnya yang melatarbelakangi zakat yang sebetulnya punya rezim pengelolaan tersendiri, kenapa kemudian harus masuk ke bagian … apa namanya … sumber pendapatan asli daerah? Monggo. Mungkin nanti dari Pemerintah bisa dijelaskan lebih klir ini, kenapa kok bisa begitu? Sementara 60 kemudian pengaturan lebih lanjutnya diatur dalam Qanun, lah Qanunnya itu basisnya yang mana? Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Anggota, Pemerintah memberikan penjelasan/tanggapan sebagai berikut: 1. Bahwa dalam perspektif ketatanegaraan, keberadaan pemerintahan Aceh dengan status sebagai daerah istimewa mencerminkan penerapan demokrasi yang tidak setangkup (asimetris), yakni demokrasi yang bertujuan untuk memperkuat persatuan melalui penghormatan terhadap kekhasan identitas daerah. Keberadaan pemerintahan Aceh dalam perspektif hukum nasional tidak hanya memperkaya praktik otonomi daerah di Indonesia, tetapi juga menjadi contoh positif bagaimana integrasi dan keberagaman dapat berjalan beriringan dalam semangat kebangsaan yang konstruktif dan berkelanjutan. Kehidupan masyarakat Aceh bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari’at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ini pada dasarnya bersifat komprehensif yaitu mencoba mengatur segala hal mengenai pemerintahan lokal di Aceh, mulai dari pembagian dan batas daerah, kewenangan, bentuk dan susunan pemerintahan baik lembaga legislatif maupun badan eksekutif serta lembaga-lembaga adat, agama, dan lembaga kemasyarakatan lainnya; pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, partai politik lokal, perangkat dan kepegawaian daerah, pelaksanaan syariat Islam, perekonomian, keuangan daerah, qanun, sampai seluk beluk penyelenggaraan urusan pendidikan, kebudayaan, sosial, kesehatan, pertahanan, pertanahan, dan hak asasi manusia, sampai pembinaan dan pengawasan pemerintahan Aceh. Terkait dengan pengaturan Keuangan Daerah, kekhususan yang tercantum dalam UU 11/2006 menjadikan zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Provinsi Aceh. Hal ini sejalan dengan yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) huruf d UU 11/2006. Yang mana pengaturan zakat dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota (vide Pasal 191 ayat (1) 61 UU 11/2006) selanjutnya pengaturan lebih lanjut terhadap pengelolaan zakat tersebut diatur dengan Qanun. 2. Berdasarkan Qanun 10/2018 juncto Qanun 3/2021 tentang Baitul Mal, zakat merupakan sumber Pendapatan Asli Aceh khusus dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota khusus yang dikelola oleh Baitul Mal sebagai Badan Independen dan dilaksanakan sesuai dengan Syariat Islam (vide Pasal 97 Qanun 10/2018). Zakat diperuntukkan kepada kelompok penerima sesuai dengan ketentuan syariat yang terdiri dari fakir, miskin, amil, mualaf, gharim, riqab, ibnu sabil, fii sabilillah (vide Pasal 122 Qanun 10/2018). Selanjutnya terkait pengelolaan zakat di Provinsi Aceh mulai perencanaan, penggunaan, sampai dengan pelaporan telah diatur dalam Pergub Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pasal 180 UU 11/2006, dan Pasal 97 serta Pasal 122 Qanun 10/2018, tidak bertentangan dengan ketentuan UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. 3. Bahwa terkait kekhususan Undang-Undang 11/2006 adalah dengan memasukkan zakat itu dalam sistim Keuangan Negara berupa Pendapatan Asli Aceh. Dengan itu, terdapat keleluasaan bagi Aceh untuk mengembangkan zakat sebagai potensi keuangan untuk menyejahterakan rakyat Aceh pada umumnya. Bahwa masuknya zakat sebagai sumber Pendapatan Asli Aceh merupakan bentuk pembaruan (reform) atas pemikiran pengelolaan zakat. Selanjutnya pengaturan lebih lanjut terhadap pengelolaan zakat tersebut diatur dengan Qanun 10/2018 sebagaimana diubah dengan Qanun 3/2021 dan Pergub 8/2022. Bahwa dalam dasar hukum “mengingat” angka 7 Qanun 3/2021 dan angka 4 Pergub 8/2022 ini juga mencantumkan UU 23/2011. Selanjutnya Qanun 10/2018 juncto Qanun 3/2021 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 191 ayat (2) UU 11/2006 dan Pergub 8/2022 merupakan pelaksanaan Qanun 10/2018 juncto Qanun 3/2021. Bahwa Qanun 10/2018 tidak mengatur prinsip pengelolaan Keuangan Daerah melainkan mengatur tentang organisasi Baitul Mal, Tugas, Fungsi dan Kewenangan, Pengangkatan dan Pemberhentian, Tata Kerja, Hubungan Kerja, Pembiayaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Peran Serta Masyarakat, Pengelolaan Zakat dan Infak, Pengelolaan Harta Wakaf, 62 Pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya, Perwalian, Pengadaan Barang dan Jasa, Penyidikan, Penuntutan dan Penyidangan, Ketentuan ‘Uqubat, Pelaksanaan Uqubat. Selain itu, Presiden juga menghadirkan 1 (satu) orang Ahli, yakni Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA, yang menyerahkan keterangan tertulis dan diterima Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2025 serta didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 15 Oktober 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA 1. Zakat suatu kewajiban yang diformulasikan dalam Fiqh. Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah maliyah ijtima’iyah berkaitan dengan sosial-ekonomi, bukan hanya perwujudan ketaatan pada Allah, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Secara istilah syara’ zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang- orang tertentu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan dan merupakan bagian dari syari’at Islam. Sedangkan landasan hukumnya mengacu pada ayat-ayat Al- Qur’an yang bersifat umum terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103, surat Al- Baqarah ayat 43, surat an-Nur 37 dan 56, serta hadis Rasulullah SAW di antaranya “Islam itu dibangun atas lima dasar ; bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan.” (HR Bukhari) Zakat pada asasnya memiliki dimensi privat dengan Allah karena berfungsi untuk membersihkan jiwa dan harta dari sifat kikir dan juga memperkuat hubungan dengan sesama dalam menciptakan kesejahteraan. Namun dalam upaya menjamin pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan daya guna zakat sebagai alat pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi, maka negara perlu ikut serta dalam mengurus zakat. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah “tasharruful imam ‘alar ra’iyyah manuthun bil mashlahah” (Tindakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan). Selain itu, bahwa zakat menyentuh dimensi publik, maka Pemerintah dapat mendukung dalam upaya pengelolaan sehingga pencapaian 63 kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dapat tercapai dengan baik. Fiqih merupakan bidang ilmu dalam syari’at Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, mengatur tentang hak dan kewajiban sebagai hamba Allah. Fukaha sering menyebutkan fiqh sebagai hukum syari’at yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf, karenanya fiqih menjadi penting dan signifikan terhadap eksistensi kewajiban zakat bagi seorang muslim. Fiqh zakat mencakup beberapa dimensi di antaranya ; dimensi ijtihad dan dimensi Maqashid Zakat, sehingga hukum zakat harus dinamis dan elastis untuk mengikuti perkembangan zaman dan isu-isu sosial-ekonomi yang muncul, Ijtihad memastikan hukum zakat tetap relevan dan tidak hanya terpaku pada konteks masa lalu, bahkan bisa menjadi instrumen yang efektif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin agar naik status dari mustahik menjadi muzakki. Demikian juga Fiqh membantu mengadaptasi hukum zakat pada isu-isu kontemporer yang tidak ada pada masa lalu, seperti zakat profesi, zakat industri dan pembayaran zakat fitrah dengan uang. Ijtihad juga memungkinkan penentuan jenis harta yang wajib dizakati, penghitungan nisab (batas minimum), serta cara penyaluran yang relevan dengan kondisi masyarakat modern, tanpa menyalahi prinsip-prinsip dasar syariah. Selain itu, Ijtihad diperlukan untuk menentukan zakat atas munculnya profesi sebagai harta modern, munculnya keuntungan deposito, kripto, dan properti sewaan, yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks klasik, namun dapat dikenakan zakat berdasarkan prinsip-prinsip umum zakat. Demikian juga dalam konteks penyaluran zakat kepada mustahik memerlukan interpretasi sesuai makasid syariah, sehingga sekarang zakat dapat disalurkan dalam bentuk uang, barang modal, barang habis pakai, jasa dan/atau bentuk lainnya. Di Sisi lain, zakat dapat diberikan kepada mustahik dalam bentuk hak milik, hak pakai, manfaat, dana bergulir dan pinjaman. (Pasal 123 dam 124 Qanun 10 tahun 2018) Namun pun demikian, masih didapati secara realitas bahwa umat Islam masih belum seimbang antara kesadaran berzakat dengan pemahaman yang memadai tentang fiqih zakat. Oleh karena itu, kesadaran pelaksanaan zakat di kalangan Umat Islam masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman (al-fiqh) 64 yang memadai tentang ibadah zakat baik dari Sisi Syari’ah maupun Sisi teknis pelaksanaannya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Negara. Karenanya, eksistensi fiqih zakat ini sangat penting, karena memberikan manfaat seluas-luasnya bagi peningkatan pemahaman tentang dunia zakat dan terutama dalam hal operasional pengamalannya sesuai dengan syari’ah Islam. Dalam perkembangan yang semakin modern, harta benda yang wajib dizakati ini mengalami perkembangan, yang masuk dalam kategori objek zakat, yaitu; pertanian, peternakan, perdagangan, industri, pertambangan, dan harta karun. Selain itu, subjek zakat sekarang ini mencakup juga alat-alat perindustrian, pabrik-pabrik, semua alat transportasi (kapal-kapal, pesawat udara, mobil-mobil, dan lain-lain), dan begitu pula industri perumahan, perhotelan serta restoran, perdagangan jasa yang membentuk profesi yang bermacam-macam lainnya termasuk saham-saham perusahaan dan aktivitas pasar modal. 2. Ijtihad tentang Zakat diwujudkan dalam Undang-Undang. Penerapan ketentuan fiqih dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, memerlukan integrasi yang baik dalam perundang-undangan suatu negara. Dalam konteks ini fiqh zakat telah terserap dalam materi-materi perundang-undangan negara seperti UU no. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diubah dengan UU 23/2011. Undang-undang ini menjelaskan tata cara pelaksanaan dan pedoman teknis diatur dalam Keputusan Menteri Agama. Namun dalam Perkembangannya, Undang-Undang Zakat disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Demikian juga di Provinsi Aceh terdapat ketentuan fiqh Islam yang telah diadopsi ke dalam peraturan pemerintah seperti Qanun no. 7 tahun 2004 yang direvisi menjadi Qanun no. 10 tahun 2007 dan direvisi menjadi Qanun no. 10 tahun 2018 dan direvisi menjadi Qanun no.3 tahun 2021. Menurunkan konsep syariat untuk penerapan dalam undang-undang melibatkan proses penerjemahan prinsip-prinsip hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadis, menjadi aturan yang dapat diterapkan dalam sistem hukum suatu negara. Penerapan hukum harus dilandasi tujuan utama syariat, yaitu untuk membawa kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Proses ini mencakup penyesuaian dengan sistem hukum yang berlaku, 65 mempertimbangkan tujuan syariat (seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), serta memperhatikan prinsip-prinsip dasar seperti tidak memberatkan dan mewujudkan keadilan. 3. Ketentuan Fiqh Zakat di Aceh. Penerapan fiqh zakat di Aceh dimulai dengan pembentukan lembaga formal pengelola zakat pertama di Aceh pada tahun 1973 dengan terbentuknya Badan Penertiban Harta Agama (BPHA), kemudian diubah menjadi Badan Harta Agama (BHA) pada tahun 1975, dilanjutkan menjadi BAZIS 1991. Setelah berlaku UU no.44 tahun 1999, maka melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitulmal Provinsi Aceh dan mulai beroperasi pada bulan Januari 2004 dan selanjutnya lahir qanun no. 7 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat. Selanjutnya pada tahun 2007, lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitulmal sebagai turunan dari UUPA di mana di dalam pasal 3 ayat I menyebutkan bahwa Baitulmal adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Baitulmal bertujuan (l) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat sebagai PAD secara khusus disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2), (3), (4) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal: (2) Semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh merupakan sumber PAD Aceh yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Aceh. PAD Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam rekening tersendiri Bendaharawan Umum Daerah (BUD) Aceh yang ditunjuk Gubernur. (3) Pengumpul dana hasil zakat disampaikan pada rekening tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dicairkan untuk kepentingan program dan kegiatan yang diajukan oleh Kepala Baitul Mal Aceh sesuai dengan asnaf masing-masing (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran zakat oleh Muzakki dan pencairan dana zakat oleh Baitul Mal Aceh dari Bendaharawan Umum Daerah (BUD) diatur dengan peraturan Gubernur. Sedangkan dalam Qanun no. 10 tahun 2018 pengelola zakat sebagai PAD diatur dalam Pasal 1 (ayat 60 dan 61) menyebutkan dengan Pendapatan Asli Aceh (PAA) Khusus; Pendapatan Asli 66 Aceh Khusus adalah penerimaan asli Aceh berupa Zakat dan/atau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Aceh dan dikelola oleh BMA berdasarkan Syariat Islam. Sementara untuk Kab/Kota diatur dalam Pasal 97 (1) ; Zakat dan/atau Infak merupakan sumber PAA khusus dan PAD Kabupaten/Kota. Dalam kaitannya dengan mustahik zakat, Qanun ini sangat jelas mengatur bahwa zakat hanya disalurkan kepada mustahik sesuai dengan syari’at Islam. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak bisa digunakan untuk keperluan yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari senif yang sudah jelas disebutkan dalam Al-Qur’an. Qanun ini juga memberi pelimpahan wewenang yang amat besar bagi pengelolaan zakat oleh Baitulmal. 4. Pencairan dana Zakat Pada prinsipnya pencairan dana zakat wajib dilakukan oleh Sekretariat Baitulmal dengan prosedur yang telah diatur dalam Qanun no. 10 tahun 2018 Pasal 116, 117 dan Pasal 120 (2); “Sekretariat BMA dengan persetujuan Badan BMA mengajukan permintaan pencairan dana Zakat dan/atau Infak kepada PPKA Pasal 116 (1)”, karenanya siapa pun dilarang mengalihkan dana zakat, karena zakat amanah dari muzakki kepada Baitulmal untuk disalurkan kepada mustahik. Qanun no. 10 tahun 2018 Pasal 111 (1), mewajibkan UPZ pada SKPA, lembaga pemerintah/swasta, Badan BMA termasuk Zakat yang dipungut oleh kuasa BUA disetor ke rekening penerimaan Zakat pada kas umum Aceh di Bank Syariah yang ditunjuk. Pada ayat 2 menyebutkan Zakat dan/atau Infak masing- masing disimpan pada rekening tersendiri. Demikian juga tata cara penyetoran zakat dan pelaporan kepada Baitulmal diatur dalam Pasal 112 dan 114 ; “SKPA melalui UPZ wajib menyampaikan laporan penerimaan Zakat dan/atau Infak kepada BMA dan bendahara penerimaan PPKA paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya”. Demikian juga Pemerintah Daerah memiliki Rekening penyimpanan uang Daerah dengan rekening yang berbeda, yaitu Rekening penampungan dana perimbangan, Rekening penampungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Rekening penampungan pengelolaan dana Baitulmal yang ke semuanya dipercayakan pada Bank Aceh Syariah. 67 Diduga sering terjadi penyalahgunaan dana zakat dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara administratif maupun dalam distribusinya. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang sering terjadi adalah penggelapan dana zakat oleh pihak yang diberi amanah untuk mengelolanya. Hal ini dapat berupa penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, manipulasi laporan keuangan, atau pemotongan dana zakat dengan alasan yang tidak sesuai ketentuan syariah. Selain itu, bentuk penyimpangan lainnya adalah pendistribusian dana zakat yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam ajaran Islam, zakat wajib diberikan kepada delapan golongan mustahik sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 60. Namun, dalam beberapa kasus, dana zakat justru digunakan untuk kepentingan politik, kepentingan kelompok tertentu, atau dialihkan kepada pihak yang tidak berhak menerimanya. Penyalahgunaan Iainnya adalah Iemahnya sistem pengawasan dalam pengelolaan zakat. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pencatatan serta pelaporan dana zakat dapat membuka peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyelewengan. Beberapa kasus juga menunjukkan adanya penggunaan dana zakat untuk investasi yang berisiko tinggi tanpa adanya perencanaan yang jelas, sehingga berpotensi merugikan umat. Di sisi Iain, kurangnya literasi hukum terkait pengelolaan zakat juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya praktik penyimpangan. Penyalahgunaan dana zakat juga dapat menimbulkan dampak sosial yang luas, seperti menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat karena adanya ketidakpercayaan terhadap lembaga pengelola zakat. Hal ini dapat berujung pada menurunnya jumlah penerimaan zakat yang seharusnya dapat digunakan untuk membantu fakir miskin, pendidikan, serta program pemberdayaan ekonomi umat. Sedangkan teknis pencairan dana zakat dari Bendahara Umum Daerah (BUD) di Aceh melibatkan beberapa tahap, yaitu pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Baitul Mal (PA) kepada Kuasa BUD, verifikasi kelengkapan dokumen, dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) oleh BUD jika semua persyaratan terpenuhi. Setelah SPPD diterbitkan, Baitul 68 Mal dapat menyalurkan dana zakat kepada mustahik baik melalui rekening maupun tunai. Rincian tahapan pencairan dana zakat dapat dirujuk pada Qanun no. 10 tahun 2018 sebagaimana diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 121. Di mana Baitulmal mengajukan SPM kepada BUD, kemudian BUD memeriksa kelengkapan dan kelengkapan dokumen, BUD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD), kemudian Baitulmal menyalurkan pembayaran zakat kepada mustahik sesuai program yang ditetapkan melalui rekening penerima atau secara tunai jika diperlukan.-------------------------------------------------------------- 5. Analisis Integrasi Hukum Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945. (Pasal 7 (2) UU no.11/2006). Ketentuan hukum yang bersifat khusus meliputi penerapan syariat Islam, adat dan peran ulama dalam penetapan kebijakan, pendidikan termasuk pendidikan Dayah dan pengelolaan sumber daya alam serta keuangan yang lebih mandiri. Undang-undang no. 11/2006, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh seluas-luasnya dalam mengatur urusan Pemerintahan dengan pembatasan kewenangan pada urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama. Pasal 7 (2) UU no.11/2006. Namun pada saat UU no.11/2006 tersebut menyebutkan pengelolaan zakat menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, maka urusan-urusan Agama selainnya masih menjadi wewenang Pemerintah Pusat seperti pengelolaan Haji, Pendidikan Agama Islam dan pengakuan terhadap suatu Agama. Zakat merupakan urusan pemerintahan di bidang agama yang juga menjadi kewenangan nasional. Karena itu, pengaturan melalui UU 23/2011 berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan untuk Provinsi Aceh diatur dalam UU no. ll tahun 2006 Pasal 180 (d), Pasal 191 (1), dan Pasal 192. Selanjutnya secara derivatif dituangkan dalam qanun Aceh tentang Baitulmal, baik Baitulmal Provinsi maupun Baitulmal Kab/K0ta (Pasai 191 (1) UU no. 11/2006). 69 Dalam hal ketentuan zakat yang terdapat dalam UU 23/2011 dan UU no.11/2006 dan Qanun 10/2018, secara umum memiliki akar filosofi yang sama yaitu untuk menjalankan hukum syarak yang terdapat dalam al-Quran dan Hadits agar mudah dilaksanakan oleh Ummat Islam di Indonesia. Kekhususan zakat di Aceh terdapat pada otoritas dan dasar hukum terutama dalam hal Lembaga pengelolaan, zakat sebagai PAD dan pendistribusian zakat secara produktif. Meskipun terdapat perbedaan-perbedaan dalam substansi aturan pengelolaan zakat, namun dapat dikatakan tidak bertentangan dengan UU 23/2011 termasuk seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur kekhususan dan keistimewaan Pemerintah Aceh dalam pengelolaan zakat serta pengawasan oleh lembaga pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan yang efektif demi kesejahteraan masyarakat. Kedua peraturan ini berlaku bersamaan, di mana UU Nasional menjadi payung hukum dalam penyusunan Qanun (Point 7, mengingat), hal ini menjadi pedoman khusus yang mengatur aspek-aspek pengelolaan zakat sesuai dengan kekhususan Aceh. Diakui memang UU Nasional dan Qanun Aceh memiliki dasar hukum yang berbeda, namun tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Penerapan kedua peraturan ini dilakukan secara bersamaan untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat di Aceh tetap sesuai dengan ketentuan syariat Islam. [2.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2025 dan 23 Oktober 2025 yang masing-masing pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut: Kesimpulan Pemohon: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 Juncto Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Juncto Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Juncto Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Maka 70 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk menguji Konstitusionalitas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik terhadap penafsiran dan penambahan frasa atau norma Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, kecuali Provinsi Aceh di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, merupakan Daerah yang memiliki Kekhususan dan Istimewa berdasarkan 18 B ayat (1) Juncto Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dan Kerugian Konstitusional Pemohon  Kedudukan Hukum Pemohon 1. Bahwa Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Juncto Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Juncto Pasal 1 angka 3, angka 8 Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh di mana Kabupaten Aceh Tengah merupakan bagian dari Provinsi Aceh dalam pelaksana urusan pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Tengah dipimpin oleh seorang Bupati dan Perangkatnya. Dalam hal ini Pemohon ialah Kepala Badan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan Perangkat Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang membidangi keuangan/Bendahara Umum Daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan Keuangan termasuk mengatur Arus Kas masuk dan Arus Kas Keluar; 2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Aceh Tengah Di Aceh, Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah Otonom yang Subjek Daerah Otonom ialah masyarakat; 3. Maka, berdasarkan alasan di atas Pemohon memiliki/memenuhi kualifikasi yang di persyaratkan;  Kerugian Konstitusional Pemohon 71 1. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/SK/X/2004 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syari’ah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tertanggal 06 Oktober 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Juncto Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Juncto Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Qanun 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Juncto Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh dengan mencabut Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Juncto Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infak Pada Baitul Mal Aceh, Mahkamah Syari’ah memiliki Kewenangan Secara Absolut atas Pelanggaran/Jinayah yang bidang Zakat, Infaq, Qodekah dan Harta Agama Lainnya dalam Provinsi Aceh di mana zakat dapat dimiliki sebagai Pendapatan Asli Daerah, dapat dialihkan, dihibahkan, dijaminkan, dipinjamkan, diinvestasikan, dilakukan Penyertaan Modal; 2. Bahwa di Provinsi Aceh Zakat merupakan Pendapatan Asli Daerah, proses Pengesahan melalui penganggaran dimulai dari Penyusunan KUA-PPAS, Penyusunan Rencana Kerja Anggara, Penyusunan Daftar Pelaksanaan Anggaran oleh Legislatif dan Eksekutif; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Juncto Pasal 180 Juncto Pasal 191 ayat (2) Juncto Pasal 270 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dengan tegas memerintahkan ketentuan pelaksanaannya melalui Qanun Provinsi Aceh, di mana Pemerintahan Aceh telah melahirkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Juncto Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal yang Pelanggaran dikualifikasikan sebagai tindak Pidana/Jinayah ialah Penggelapan; 4. Bahwa Aparat Penegak Hukum dalam Provinsi Aceh baik itu Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan dengan adanya norma 72 Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Khusus Zakat yang pemberlakuan sama dengan Provinsi lain telah mengabaikan Kekhususan dan Keistimewaan Provinsi Aceh; 5. Bahwa berdasarkan Surat Nomor S.Tap/08/III/RES.2.2/2024 atas dugaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 Juncto Pasal 25 dan atau Pasal 40 Juncto Pasal 37 Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan telah menjadi Terpidana berdasarkan Putuskan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 74/Pid.Sus/2024/PN Tkn Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 543/PID.SUS/2024/PT BNA Juncto Putusan Kasasi Nomor: 5381 K/PID.SUS/2025; 6. Maka, berdasarkan alasan-alasan di atas telah nyata dan faktual kerugian Pemohon dan untuk meminimalisir kesewenang-wenangan penegak hukum dalam menafsirkan ketentuan hukum, agar Hak-Hak Pemohon terpenuhi secara Konstitusional, maupun Hak Masyarakat Aceh, sangat perlu Mahkamah Konstitusi dalam memberikan Penafsiran dan Pengecualian Penerapan Pasal 44 Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Provinsi Aceh yang mana dapat dikualifikasi Pidana/Jinayah sebagaimana yang di atur dalam Qanun Aceh; II. Pokok Permohonan 1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Juncto Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh Juncto Pasal 1 angka 3, angka 8 Undang-undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Juncto Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/SK/X/2004 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syari’ah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tertanggal 06 Oktober 2004 Juncto Pasal 180 Juncto Pasal 191 Juncto Pasal 269 Juncto 73 Pasal 270 ayat 2 , ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Juncto Pasal 7 Juncto Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang- Undangan telah melahirkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Juncto Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, yang kemudian melahirkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor Pergub 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Juncto Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infak, Sodekah dan Harta Agama lainnya; 2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 61/PUU-XV/2017 Juncto Nomor: 66/PUU-XV/2017 Juncto Nomor: 40/PUU-XXIII/2025, mempertegas Kedudukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 269 ayat 1, ayat 2 Undang-Undang 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh di mana Ketentuan Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang merupakan Kekhususan dan Keistimewaan Provinsi Aceh haruslah dinyatakan tidak berlaku dengan demikian Penafsiran dan Pengecualian Provinsi Aceh dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat telah nyata dan Terang bertentangan dengan Pasal 18 B ayat 1 Juncto Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Sehingga menurut Pemohon cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan tidak memiliki kekuatan Hukum Mengikat dan cukup alasan untuk Penambahan Frasa Kecuali Provinsi Aceh karena Provinsi Aceh adalah Provinsi dengan kekhususan dan Keistimewaan yang diberikan oleh Undang-Undang yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia; III. Tanggapan Terhadap Jawaban Pemberi Keterangan 1. Tanggapan atas Jawaban Presiden Republik Indonesia - Bahwa Berdasarkan Pasal 180 Juncto Pasal 191 Juncto Pasal 269 ayat 1, ayat 2 Juncto Pasal 270 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 74 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional di Aceh di mana Zakat Infak dan Sodekah serta Harta Agama lainnya bukanlah Kewenangan Yang Bersifat Nasional di Aceh dengan demikian menjadi kewenangan Provinsi Aceh secara Mutatis Mutadis maka berdasarkan Pasal 7 Juncto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan tunduk terhadap Qanun maupun Turunannya dan Kualifikasi Pidana/Jinayah hanya yang di atur dalam Qanun Aceh. 2. Tanggapan Atas Jawaban Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. - Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengakui dalam Pokok Jawaban Angka 2 di mana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh merupakan Lex Specialis artinya ketentuan Pasal 180 Juncto Pasal 191 Juncto Pasal 269 Juncto Pasal 270 ayat 2, 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang diturunkan melalui Qanun Aceh dibentuk berdasarkan Perintah undang-undang dan berdasarkan Kewenangan Pemerintahan Aceh dengan demikian Kualifikasi Pidana/Jinayah hanya yang di atur dalam Qanun Aceh; IV. Tanggapan Atas Keterangan Ahli Pemohon & Presiden 1. Tanggapan Atas Ahli Pemohon - Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Pemohon sangat jelas menyatakan berdasarkan Pasal 180 Juncto Pasal 191 Juncto Pasal 269 Juncto Pasal 270 ayat 2, 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh di mana Zakat, Infak, Sodekah dan harta Agama Lainnya merupakan Kekhususan dan Keistimewaan Provinsi Aceh serta Undang-Undang yang ada atau yang akan ada terkait dengan Kekhususan dan Keistimewaan Provinsi Aceh haruslah menyesuaikan dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Kewenangan dalam Mengadili Perkara Zakat/Pidana/Jinayah ialah Mahkamah Syar’iyah secara Absolut; 75 - Bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat haruslah di kecualikan dalam Provinsi Aceh; 2. Tanggapan Atas Ahli Presiden - Bahwa Ahli Presiden menyatakan dalam Pengelolaan Zakat di Provinsi Aceh dilakukan oleh Baitul Mal Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Juncto Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Qanun 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal artinya Qanun Aceh tersebut di bentuk berdasarkan Pasal 180 Juncto Pasal 191 Juncto Pasal 270 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dengan demikian Pidana/Jinayah hanya dapat dilakukan sebagaimana yang telah di Kualifikasikan dalam Qanun Aceh, maka sangatlah beralasan untuk di berikan tafsir maupun Norma baru pada Pasal 44 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat haruslah di kecualikan dalam Provinsi Aceh; V. Bukti Surat Pemohon 1. Tanggapan Atas Bukti Pemohon - Bahwa Pemohon dalam Permohonan a quo telah menghadirkan Bukti Surat yaitu P-1 s.d P-24 yang saling menguatkan di mana Pemberlakuan Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tidak belaku bagi Provinsi Aceh sebab Provinsi Aceh di atur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan begitu juga zakat di Provinsi Aceh dapat dimiliki sebagai Pendapatan Asli Daerah, dapat dialihkan, dihibahkan, dijaminkan, dipinjamkan, diinvestasikan, dilakukan Penyertaan Modal; - Bahwa faktanya Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tidak dapat dimiliki sebagai Pendapatan Asli Daerah, tidak dapat dialihkan, tidak dapat dihibahkan, tidak dapat dijaminkan, tidak dapat dipinjamkan, tidak dapat diinvestasikan dan tidak dapat dilakukan Penyertaan Modal artinya bila tidak diberikan tafsir oleh Mahkamah Konstitusi maka Baik Legislatif maupun 76 Eksekutif maupun Penerima akan menjadi Terpidana dalam pengelolaan Zakat di Aceh; VI. Saksi Pemohon 1. Tanggapan Atas Saksi Pemohon - Bahwa Saksi Pemohon merupakan Kuasa Bendahara Umum Kabupaten Aceh Tengah dalam pengelolaan Arus Kas masuk dan Arus Kas Keluar dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. - Bahwa Saksi Pemohon merupakan Korban yang nyata akibat salah Penafsiran atas Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat di mana Provinsi Aceh berlalu secara lex Specialis Pasal 180 Juncto Pasal 191 Juncto Pasal 270 ayat 2, 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh serta Pergub maupun Perbub dalam pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah untuk mencegah hal ini tidak terulang maka sangat Penting bagi Mahkamah Untuk Memberikan Penafsiran dan Penambahan Frasa Kecuali Provinsi Aceh agar Hak-Hak Bendahara Umum Daerah atau Kuasanya mendapatkan kepastian Hukum dan menghindari Kriminalisasi oleh Aparat Penegak Hukum di Provinsi Aceh; VII. Kesimpulan 1. Bahwa Provisi Aceh merupakan Daerah yang memiliki Kekhususan dan Keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh Juncto Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh; 2. Bahwa berdasarkan Pasal 180 Juncto Pasal 191 Juncto Pasal 269 Juncto Pasal 270 ayat 2 dan ayat 3, Zakat merupakan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh yang merupakan Kekhususan dan Kewenangan Provinsi Aceh yang di atur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Juncto Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Qanun 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Juncto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 77 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Juncto Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Qanun 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, memiliki kekuatan Hukum Mengikat sebab di bentuk atas Perintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang merupakan Kewenangan Provinsi Aceh; 4. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/SK/X/2004 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syari’ah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Juncto Pasal 1 Angka 24 Juncto Pasal 151 s.d Pasal 160, Pidana/Jinayah , Zakat, Infak, Sodekah dan Harta Agama lainnya merupakan Kewenangan Absolut Mahkamah Syari’ah; 5. Bahwa Putusan Pemidanaan atas Pemohon dalam Perkara Nomor: 74/Pid.Sus/2024/PN Tkn Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 543/PID.SUS/2024/PT BNA Juncto Putusan Kasasi Nomor: 5381 K/PID.SUS/2025, merupakan Putusan yang keliru secara Kewenangan Absolut yang keliru dalam memahami Kekhususan dan Keistimewaan Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh di mana Zakat Merupakan Pendapatan Asli Daerah yang merupakan ketentuan Lex Specialis di mana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat merupakan Lex Generali atau Hukum bersifat umum yang penerapan dan Pemberlakuan tidak bisa diterapkan di Provinsi Aceh; 6. Bahwa Permohonan Pemohon untuk Penafsiran dan Penambahan Frasa Kecuali Provinsi Aceh Pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu “semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat” serta Pembahan Frasa Kecuali Provinsi Aceh ialah Melindungi Hak-Hak Pemohon maupun masyarakat dalam Provinsi Aceh agar tidak dikriminalisasi oleh Aparat Penegak Hukum yang mana hal tersebut hak-hak Pemohon dan Masyarakat dalam Provinsi Aceh yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana Pasal 18 B ayat 1 Juncto Pasal 28 D ayat 1, kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang pemerintah Aceh yang 78 kemudian memerintahkan untuk dibentuk Qanun Zakat sehingga Pemidanaan/Jinayah atas Pengelolaan Zakat yang merupakan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh hanyalah yang di atur dalam Qanun Aceh; 7. Bahwa sebagaimana Pemidanaan atas Pemohon berdasarkan Pasal 37 Juncto Pasal 40 Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang telah menjadi Yurisprudensi, maka bila Permohonan Penafsiran dan Penambahan Frasa yang dimohonkan oleh Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima, dapat di pastikan di Provinsi Aceh Pengelola Pendapatan Asli Daerah, Penerima Hibah Zakat, Penyimpanan Silfa Zakat, Penyertaan Modal, Penerima dan Pemberi Dana Bergulir dan lainnya menjadi Terpidana begitu juga Seluruh Dewan Syariah Baitul Mal Provinsi, Dewan Syariah Kabupaten/Kota, Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh, Tim Anggara Provinsi, Tim Anggaran Kabupaten/Kota, Gubernur Aceh, Bupati/Walikota dalam Provinsi Aceh karena Proses Perencanaan, Penyusunan dan Proses Pelaksanaan Zakat di Provinsi Aceh dimulai Penyusunan Rencana Kerja Anggara, Penyusunan Daftar Pelaksanaan Anggara melalui Mekanisme Penyusunan KUA-PPAS atas Permintaan Eksekutif yang disetujui oleh Legislatif dalam Rapat Paripurna Legislatif; 8. Maka, berdasarkan dalil-dalil di atas ketentuan Pasal 44 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat telah nyata bertentangan dengan Pasal 18 B ayat 1 Juncto Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; VIII. Petitum Berdasarkan Uraian Tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut; 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 79 2. Menyatakan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Sehingga Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat selengkapnya berbunyi “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang- Undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini kecuali Provinsi Aceh”; 3. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). Kesimpulan Presiden: I. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Pemerintah tetap pada pendiriannya bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) baik yang bersifat spesifik dan aktual atas berlakunya undang-undang yang sedang dimohonkan pengujiannya, sehingga pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing), sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan 80 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-lll/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. II. Permohonan Pemohon Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel) Pemerintah tetap pada pendiriannya bahwa Pemohon dalam posita maupun dalam petitum Pemohon secara nyata dan jelas dapat disimpulkan tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan dalam ketentuan pelaksanaan Pasal 44 UU 23/2011, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (obscuur libel). Dengan demikian cukup beralasan bagi Yang Mulia Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). III. Kesimpulan Dan Tanggapan Pemerintah Terhadap Persidangan Perkara Bahwa dalam Kesimpulan, Pemerintah tetap berpendapat secara konstitusional ketentuan Pasal 44 IJU 23/2011 tidak bertentangan dengan l.- JUD NRI 1945. Hal ini diperkuat atau didukung dengan Keterangan Ahli Presiden yaitu Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, M.A. A. Tanggapan Pemerintah terhadap Keterangan Ahli Pemohon yaitu Dr. Zainal Abidin, S.H., M.Si., M.H. Keterangan Ahli Pemohon yang disampaikan pada persidangan tanggal 15 Oktober 2025 yang pada pokoknya. 1. Halaman 9 risalah sidang tanggal 15 Oktober 2025 yang berbunyi: “Kemudian, Qanun 7/2004 tentang Pengelolaan Zakat juga terdapat perbuatan yang dikategorikan sebagai jarimah atau tindak pidana. Jadi, ketika itu sebelum Qanun 7 itu diubah, jadi tindak pidana terkait dengan zakat atau jarimah itu eksplisit disebutkan, pertama tidak membayar zakat setelah jatuh tempo. Kemudian, membayar zakat tidak menurut ketentuan yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga ... yang ketiga, memalsukan surat Baitul Mal. Kemudian berikutnya, melakukan penggelapan zakat atau harta agama Iainnya. Kemudian, petugas Baitul Mal menyalurkan zakat secara tidak sah. Kemudian, Qanun itu dicabut, ya, dicabut dengan undang . dengan Qanun yang baru ketika berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Aceh Undang- Undang 11/2006, yaitu Qanun 10/2008 dan kemudian diubah menjadi Qanun 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal. Dalam Qanun itu juga, eksplisit disebut jenis-jenis jarimah, jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam Qanun Baitul Mal itu” 81 Terhadap keterangan Ahli Pemohon, Pemerintah menanggapi sebagai berikut: 1. Pemerintah tidak sepakat dengan Ahli Pemohon: Bahwa Ahli Pemohon lebih banyak menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kekhususan dan keistimewaan Aceh yaitu UU Pemerintah Aceh dan turunannya Qanun 10/2018 Jo. 3/2021. Sehingga mencermati substansi aturan tersebut di atas jelas tidak menggambarkan adanya relevansi langsung antara norma yang diuji (Pasal 44 UU 23/2011) dengan norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait kekhususan dan keistimewaan Aceh. 2. Terhadap Keterangan Ahli Pemohon halaman 9 risalah sidang tanggal 15 Oktober 2025 yang pada pokoknya berbunyi: “Pertama, yaitu Pasal 269 ayat (1). Ini sebagai inti di Undang-Undang Pemerintah Aceh, peraturan perundang-undangan yang ada pada saat undang-undang ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Jadi, semua peraturan perundang-undangan, undang-undang dalam perkara a quo, Undang- Undang Zakat ketika berlakunya undang-undang ini, maka menyesuaikan dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Itu amanah ayat (1).” Pemerintah tidak sepakat dengan Keterangan Ahli Pemohon dengan alasan sebagai berikut: 1. Ahli Pemohon telah keliru menafsirkan UIJ 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat menyesuaikan dengan UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagaimana telah disampaikan dalam poin 7 Keterangan Presiden pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi tanggal 2 Oktober 2025 yang menyatakan sebagai berikut: Bahwa Pemerintah menegaskan UU 23/2011 berlaku secara nasional termasuk di Aceh, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan kekhususan yang diatur dalam UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU 23/2011 tidak dimaksudkan untuk menghapus kekhususan Aceh melainkan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan zakat secara nasional dengan menghormati kekhususan daerah. 2. Selain itu diperkuat dengan keterangan tertulis Ahli Presiden pada halaman 5 risalah sidang tanggal 15 Oktober 2025 yang berbunyi: 82 “Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945. (Pasal 7 (2) UU no. 11/2006). Ketentuan hukum yang bersifat khusus meliputi penerapan syariat Islam, adat dan peran ulama dalam penetapan kebijakan, pendidikan termasuk pendidikan Dayah dan pengelolaan sumber daya alam serta keuangan yang lebih mandiri. Undang-undang no. 11/2006, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh seluas-luasnya dalam mengatur urusan Pemerintahan dengan pembatasan kewenangan pada urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama. Pasal 7 (2) UU no. 11/2006. Namun pada saat UU no. 11/2006 tersebut menyebutkan pengelolaan zakat menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, maka urusan-urusan Agama selainnya masih menjadi wewenang Pemerintah Pusat seperti pengelolaan Haji, Pendidikan Agama Islam dan pengakuan terhadap suatu Agama. Zakat merupakan urusan pemerintahan di bidang agama yang juga menjadi kewenangan nasional. Karena itu, pengaturan melalui UU 23/2011 berlaku di seluruh wilayah Indonesia, Sedangkan untuk Provinsi Aceh diatur dalam UU no. 11 tahun 2006 Pasal 180 (d), Pasal 191 (1), dan Pasal 192. Selanjutnya secara derivatif dituangkan dalam qanun Aceh tentang Baitulmal, baik Baitulmal Provinsi maupun Baitulmal Kab/Kota (Pasal 191 (1) no. 11/2006). Dalam hal ketentuan zakat yang terdapat dalam UU 23/2011 dan m. 11/2006 dan Qanun 10/2018, secara umum memiliki akar filosofi yang sama yaitu untuk menjalankan hukum syarak yang terdapat dalam al- Quran dan Hadits agar mudah dilaksanakan oleh Ummat Islam di Indonesia. Kekhususan zakat di Aceh terdapat pada otoritas dan dasar hukum terutama dalam hal Lembaga pengelolaan, zakat sebagai PAD dan pendistribusian zakat secara produktif. 83 Meskipun terdapat perbedaan-perbedaan dalam substansi aturan pengelolaan zakat, namun dapat dikatakan tidak bertentangan dengan UU 23/2011 termasuk seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur kekhususan dan keistimewaan Pemerintah Aceh dalam pengelolaan zakat serta pengawasan oleh lembaga pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan yang efektif demi kesejahteraan masyarakat. Kedua peraturan ini berlaku bersamaan, di mana UU Nasional menjadi payung hukum dalam penyusunan Qanun (Poin 7, mengingat), hal ini menjadi pedoman khusus yang mengatur aspek-aspek pengelolaan zakat sesuai dengan kekhususan Aceh. Diakui memang UU Nasional dan Qanun Aceh memiliki dasar hukum yang berbeda, namun tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Penerapan kedua peraturan ini dilakukan secara bersamaan untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat di Aceh tetap sesuai dengan ketentuan syariat Islam“ Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah terhadap keterangan Ahli Pemerintah telah menguraikan adanya keselarasan hubungan antara UU 23/2011 dengan UU 11/2006 tentang Pemerintah Aceh. B. Tanggapan Pemerintah terhadap Saksi Pemohon yaitu Sdri. Nafisah Elviana, S.E. Keterangan Saksi Pemohon yang disampaikan pada persidangan tanggal 15 Oktober 2025 yang pada pokoknya. 1. Halaman 4 risalah sidang tanggal 15 Oktober 2025 yang berbunyi: “Berdasarkan Pasal 179 dan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, termasuk di dalamnya dana zakat. Sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, seluruh pendapatan daerah ditampung dalam rekening kas umum daerah pada bank umum yang telah ditunjuk oleh kepala daerah, dan semua penerimaan dan pengeluaran dikonsolidasikan dalam satu rekening tunggal atau TSA, 84 dan penampung dana zakat, infaq, dan sedekah Kabupaten Aceh Tengah ditempatkan pada RKUD yang berbeda untuk memudahkan dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah, sedangkan pengeluarannya dilakukan dengan pemindahbukuan langsung ke rekening TSA pada RKUD Kabupaten Aceh Tengah. Dan mengenai tata pengelola dana zakat, infaq, dan sedekah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2018 Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2021 tentang Baitul Mal. Melalui Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah yang mekanisme penyaluran dananya melalui APBK sama halnya dengan SKPK Iainnya. Jadi tata pengelola dana zakat, yaitu pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Terjadinya pemindahbukuan dana pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tengah pada akhir tahun 2022 dan di awal tahun 2023 disebabkan karena imbas dari penanganan pandemi Covid Covid-19 dan tahun dari tahun 2020, kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pada saat itu mengalami defisit anggaran atau ketidakmampuan pembayaran terhadap tagihan-tagihan yang diajukan SKPK ke Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. Akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran tersebut, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran utang belanja daerah tahun 2021 yang membebani pendapatan daerah tahun 2022.” Bahwa Pemerintah memberikan tanggapan atas Keterangan Saksi Pemohon pada sidang pleno tanggal 15 Oktober 2025 dengan alasan sebagai berikut: a. Bahwa keterangan Saksi Pemohon merupakan kasus konkret yang terjadi dalam penerapan norma bukan terhadap uji materi di Mahkamah Konstitusi. b. bahwa pendistribusian dana zakat telah diatur dengan Pasal 25 UU 23/2011 yang peruntukannya untuk mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 85 c. Bahwa selain itu terkait dengan kekhususan Pemerintah Aceh maka pengelolaan zakat pada Provinsi Aceh berdasarkan ketentuan Qanun 10/2018. Salah satu pengaturan dalam Qanun adalah terkait pinjaman yang khusus diberikan kepada mustahik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (2) huruf e. d. Selanjutnya terkait larangan pengalihan dana zakat diatur dalam ketentuan Pasal 37 UU 23/2011 yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.” e. Bahwa Keterangan tertulis Ahli Presiden pada halaman 4 yang berbunyi: “Pada prinsipnya pencairan dana zakat wajib dilakukan oleh Sekretariat Baitulmal dengan prosedur yang telah diatur dalam Qanun no. 10 tahun 2018 Pasal 116, 117 dan Pasal 120 (2); “Sekretariat BMA dengan persetujuan Badan BMA mengajukan permintaan pencairan dana Zakat dan/atau Infak kepada PPKA Pasal 116 (1)”, karenanya siapa pun dilarang mengalihkan dana zakat, karena zakat amanah dari muzakki kepada Baitulmal untuk disalurkan kepada mustahik.” Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah terhadap keterangan Saksi Pemohon tidak relevan dengan pengujian ketentuan Pasal 44 UU 23/2011 terhadap ketentuan Pasal 18B ayat (1) dan Pasai 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Petitum Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tidak bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) dan 86 Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255, selanjutnya disebut UU 23/2011) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon 87 [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 88 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 44 UU 23/2011 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang- undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon, Arslan Abd Wahab, SE., MM., adalah perorangan warga negara Indonesia, yang bekerja sebagai Kepala Badan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah atau Bendahara Umum Daerah dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan serta masyarakat Kabupaten Aceh Tengah [vide Bukti P-1 dan Bukti P-8]; 4. Bahwa Pemohon menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon bermula dari kasus konkret yang dialami Pemohon, di mana Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 juncto Pasal 25 dan/atau Pasal 40 juncto Pasal 37 UU 23/2011, yakni tidak melakukan pendistribusian zakat sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Takengon 89 menjatuhkan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kepada Pemohon tanpa adanya perintah penahanan, yang kemudian putusan tersebut diajukan upaya hukum banding oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Pengadilan Tinggi Aceh dan Pengadilan Tinggi Aceh menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada Pemohon yang juga tanpa disertai perintah penahanan. Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Aceh tersebut, JPU maupun Pemohon mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung, namun permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung [vide Bukti P-13, Bukti P-14, dan Bukti P-15]; b. Bahwa Pemohon merasa putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut akan menimbulkan permasalahan serius karena berpotensi menjadi yurisprudensi yang dapat menjerat seluruh Komisioner Baitul Mal di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, anggota DPR Aceh, DPR Kabupaten/Kota, hingga kepala daerah ke ranah hukum, karena dianggap telah melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan Undang-Undang, walaupun sebenarnya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU 11/2006) telah tegas menyatakan bahwa zakat, infak, sedekah, dan harta agama lainnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seharusnya penerapan hukum dalam perkara pengelolaan zakat di Aceh yang dialami oleh Pemohon menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diperkuat dengan UU 11/2006 serta sejumlah Qanun Aceh. Berdasarkan seluruh regulasi tersebut telah menegaskan bahwa Aceh memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam tata kelola zakat, termasuk bahwa proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan harus dilakukan oleh aparat dan lembaga yang memiliki sertifikasi syariah, serta diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Syar’iyah sebagai pemegang kompetensi absolut. c. Bahwa permasalahan hukum yang dialami oleh Pemohon karena adanya perbedaan penafsiran aparat penegak hukum di Provinsi Aceh, baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan terhadap Pasal 44 UU 23/2011 90 yang telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan Pemohon, karena Pasal a quo tidak mempertimbangkan kekhususan dan keistimewaan Aceh. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memberikan pemaknaan terhadap Pasal 44 dengan menambahkan frasa “Kecuali Provinsi Aceh”, sehingga dengan penambahan frasa tersebut, dapat ditegaskan bahwa hanya perbuatan yang secara tegas dilarang dalam Qanun Aceh yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana zakat dan disidangkan di Mahkamah Syar’iyah, dan juga sebagai bentuk penghormatan terhadap keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagaimana dijamin dalam hukum nasional, serta memberikan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, disertai perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, dapat diminimalisir adanya praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, baik terhadap Pemohon maupun masyarakat Aceh pada umumnya. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon dalam kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia, mantan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2022-2024 atau Bendahara Umum Daerah, telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusionalnya secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Pemohon juga telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma Pasal 44 UU 23/2011 yang dimohonkan pengujian, di mana norma tersebut secara langsung maupun tidak langsung merugikan Pemohon, karena ditafsirkan berbeda oleh para aparat penegak hukum di Provinsi Aceh, baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan, yang menyebabkan penetapan Pemohon dari tersangka sampai terpidana bukan berdasarkan UU 11/2006 dan sejumlah Qanun Aceh, dan yang mengadili perkara Pemohon bukan Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tetapi didasarkan pada UU 23/2011. Dengan uraian anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menunjukkan bahwa keberlakuan pasal yang dimohonkan pengujian tidak hanya berdampak pada Pemohon, tetapi juga potensial merugikan siapa pun yang ditugaskan dalam mengelola zakat. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka 91 anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik dan aktual atau setidak- tidaknya potensial tersebut tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma pasal yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 44 UU 23/2011 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. a. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 44 UU 23/2011 telah mengabaikan kekhususan dan keistimewaan Provinsi Aceh sebagaimana diatur dalam UU 11/2006. Padahal Provinsi Aceh telah memperoleh pengakuan atas kekhususan dalam bidang agama, termasuk pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan harta agama lainnya, melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (UU 14/1999) yang diperkuat dengan UU 11/2006. Dalam melaksanakan undang-undang tersebut, Pemerintah Aceh juga telah membentuk sejumlah peraturan daerah berbentuk Qanun. Berkaitan dengan kerangka hukum tersebut, zakat di Aceh telah menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Baitul Mal baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu, dalam konteks penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Aceh atas dugaan pelanggaran pengalihan dana zakat yang mendasarkan pada Pasal 29 jo. Pasal 25 dan/atau Pasal 40 jo. Pasal 37 UU 23/2011, menurut Pemohon telah mengabaikan kekhususan hukum Aceh, sehingga menyalahi 92 prinsip perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. b. Bahwa menurut Pemohon, seharusnya perkara Pemohon diperiksa sejak awal oleh Mahkamah Syar’iyah Takengon, bukan oleh Pengadilan Negeri Takengon yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan dan diperkuat satu tahun oleh Pengadilan Tinggi Aceh, dan dikuatkan lagi oleh putusan Kasasi Mahkamah Agung. Padahal menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/SK/X/2004 perkara Muamalah dan Jinayah di Provinsi Aceh menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah. Dengan demikian, menurut Pemohon proses peradilan atas perkara Pemohon merupakan penyimpangan terhadap sistem peradilan syar’iyah di Aceh, dan juga sebagai bentuk peradilan sesat karena dilakukan oleh lembaga peradilan yang tidak memiliki kompetensi absolut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 153 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, di mana dinyatakan perkara pidana terkait zakat harus dilakukan oleh Hakim Mahkamah Syar’iyah. c. Bahwa menurut Pemohon, ketiadaan frasa “kecuali Provinsi Aceh” dalam Pasal 44 UU 23/2011 menyebabkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Akibatnya, Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional berupa kehilangan hak atas perlindungan hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga pasal a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan Pasal 44 UU 23/2011 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini “kecuali Provinsi Aceh”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24, dan ahli bernama Dr. Zainal Abidin, S.H., M.Si., M.H., 93 serta saksi bernama Nafisah Elviana, S.E., M.A.P., yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 15 Oktober 2005. Selain itu, Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Oktober 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 2 Oktober 2025 dan juga menyerahkan keterangan tertulisnya yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan lisan di depan persidangan pada tanggal 2 Oktober 2025 dan juga menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 September 2025 serta keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 Oktober 2025 dan ahli bernama Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA yang didengar keterangannya di depan persidangan Mahkamah pada tanggal 15 Oktober 2025. Selain itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan pada tanggal 23 Oktober 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli dan saksi Pemohon, keterangan ahli Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, dan kesimpulan tertulis para pihak, persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah benar dasar hukum yang menetapkan dirinya sebagai tersangka berdasarkan ketentuan zakat dalam UU 23/2011 telah mengabaikan pengaturan kekhususan hukum di Aceh berdasarkan UU 11/2006, serta menyalahi prinsip perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, apabila norma Pasal 44 UU 23/2011 tidak dikecualikan pemberlakuannya untuk Provinsi Aceh sebagaimana petitum Pemohon. [3.12] Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan konstitusionalitas norma yang dipersoalkan Pemohon tersebut di atas, Mahkamah terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut. 94 [3.12.1] Bahwa Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengakui keberadaan pemerintahan daerah yang memiliki status istimewa atau khusus, namun, pengakuan tersebut tidak berarti adanya pemisahan yurisdiksi hukum antara pemerintah pusat dan daerah. Sebaliknya, pengakuan tersebut berfungsi sebagai mekanisme diferensiasi pelaksanaan otonomi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk untuk wilayah Provinsi Aceh, kekhususan tersebut diatur dalam UU 11/2006 yang lahir dari latar belakang sejarah rekonsiliasi sosial- politik dan pengakuan atas identitas keagamaan masyarakat Aceh. UU 11/2006 telah memberikan ruang yang cukup luas bagi Pemerintah Aceh untuk mengatur kehidupan keagamaan, termasuk pelaksanaan syariat Islam dalam ranah sosial, ekonomi, dan budaya. Meski demikian, otonomi khusus tersebut bukan berarti pemerintah pusat kehilangan kewenangan dalam urusan agama, karena urusan agama adalah termasuk kewenangan nasional yang absolut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014). Dengan demikian, seluruh regulasi di daerah dalam bidang agama harus selaras dengan norma nasional yang berlaku. [3.12.2] Bahwa secara sistematis, khusus berkenaan dengan zakat, UU 23/2011 dan UU 11/2006 tidak mengandung konflik norma tetapi saling melengkapi. Dalam hal ini, UU 11/2006 mengatur secara spesifik kelembagaan dan mekanisme zakat di Aceh [vide Pasal 180, Pasal 191 dan Pasal 192 UU 11/2006], sedangkan UU 23/2011 menetapkan prinsip umum pengelolaan zakat secara nasional, misalnya mengenai audit, pelaporan, dan koordinasi antar lembaga pengelola zakat [vide Pasal 7, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33 UU 23/2011]. Berdasarkan ketentuan tersebut pemberlakuan UU 23/2011 di Aceh bukanlah penghapusan kekhususan, tetapi penguatan tata kelola zakat agar terintegrasi dan akuntabel di seluruh Indonesia. Dengan kata lain, pengaturan kekhususan bagi Aceh tidak serta-merta mengenyampingkan norma umum, tetapi bisa berlaku bersamaan selama tidak terjadi pertentangan antar keduanya. Oleh karena itu, keberadaan UU 11/2006 dan UU 23/2011 dapat berjalan bersamaan untuk mencapai tujuan hukum yang sama sehingga dapat menciptakan kesejahteraan umat melalui pengelolaan zakat yang profesional. Selain zakat sebagai kewajiban agama, juga memiliki dimensi publik sebagai salah satu instrumen sosial yang dapat berdampak terhadap perbaikan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat melalui UU 23/2011 justru 95 diperlukan guna menjaga integritas dan keadilan dalam distribusi zakat secara nasional. Dengan demikian, regulasi nasional di bidang zakat tidak dapat dimaknai sebagai bentuk intervensi terhadap syariat Islam di Aceh, melainkan usaha menjaga konsistensi kebijakan publik di bidang keagamaan yang memiliki implikasi luas. [3.12.3] Bahwa meskipun pemberlakuan otonomi khusus di Aceh memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk mengatur pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, namun hal tersebut tidak berarti bahwa zakat kehilangan sifatnya sebagai bagian dari tata kelola keuangan publik yang berdampak pada kepentingan nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf f UU 23/2014, urusan keagamaan secara tegas tetap berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Dengan demikian, pelaksanaan pengelolaan zakat oleh Pemerintah Aceh melalui lembaga Baitul Mal harus tetap tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat yang baik (good zakat governance), sehingga selaras dengan arah kebijakan zakat secara nasional. Oleh karena itu, apabila dalam praktiknya terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan terhadap dana zakat, maka perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan ajaran syariat Islam, tetapi juga termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap tata kelola keuangan publik. Hal tersebut dikarenakan zakat di Aceh telah ditempatkan pengaturannya sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) huruf d UU 11/2006, yang menegaskan bahwa zakat merupakan salah satu sumber PAD. [3.13] Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 44 UU 23/2011 yang menurut Pemohon menimbulkan ketidakadilan sebagaimana kasus konkret yang dialaminya, di mana seharusnya Pemohon diadili oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh, bukan oleh Pengadilan Negeri Takengon, karena dasar hukum yang menetapkan dirinya sebagai tersangka berdasarkan ketentuan zakat dalam UU 23/2011 telah mengabaikan pengaturan kekhususan hukum di Aceh berdasarkan UU 11/2006, serta menyalahi prinsip perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, apabila Pasal 44 UU 23/2011 tidak dikecualikan pemberlakuannya untuk Provinsi Aceh sebagaimana petitum Pemohon. 96 Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.13.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, tanpa menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mengaitkan dengan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 18 UU 48/2009 yang menyatakan bahwa, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dalam kaitan dengan ketentuan di atas, Mahkamah Syar’iyah Aceh merupakan bagian dari lingkungan peradilan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (1) UU 11/2006, namun yurisdiksi Mahkamah Syar’iyah Aceh terbatas pada perkara ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari’at Islam [vide Pasal 128 ayat (3) UU 11/2006]. Sebagai tindak lanjut norma Pasal 125 UU 11/2006 mengenai Syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh yang meliputi aqidah, syar’iyah dan akhlak serta sebagai tindak lanjut norma Pasal 128 UU 11/2006 mengenai kewenangan Mahkamah Syar’iyah memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari’at Islam, diatur lebih lanjut dengan qanun. Dalam hal ini UU 11/2006 menyatakan bahwa peradilan syari’at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun [vide Pasal 128 ayat (1) UU 11/2006]. Artinya, Mahkamah Syar’iyah di Aceh pada hakikatnya merupakan bagian dari lingkungan peradilan agama yang berada di bawah Mahkamah Agung, yang hanya memiliki kekhususan dalam hal yurisdiksi sesuai dengan mandat undang-undang dan diatur lebih lanjut dalam qanun Aceh. Sementara itu, berkenaan dengan zakat, sekalipun disebutkan dalam UU 11/2006, in casu Pasal 180 yang mengatur mengenai sumber PAD di mana zakat merupakan bagian dari PAD, yang pengelolaannya dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal kabupaten/kota serta diatur lebih lanjut dengan qanun [vide Pasal 191 UU 11/2006], namun demikian tidak berarti bahwa segala hal ihwal berkenaan dengan pengelolaan zakat mendasarkan pada UU 11/2006. Pengelolaan zakat 97 dimaksud adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat [vide Pasal 1 angka 1 UU 23/2011]. Untuk menegakkan ketentuan dalam UU 23/2011 agar pengelolaan zakat dapat mencapai tujuan, yakni meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan [vide Pasal 3 UU 23/2011], telah ditentukan dalam UU 23/2011 sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) UU 23/2011. Sementara itu, terkait dengan norma primer kewajiban dan larangan telah ditentukan pula ancaman pidananya dalam norma sekunder UU 23/2011. Dalam hal ini, UU 23/2011 mewajibkan distribusi zakat kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, jika ketentuan ini dilanggar dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) [vide Pasal 25 dan Pasal 39 UU 23/2011]. Sementara itu, terkait dengan melanggar larangan karena tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) [vide Pasal 37 dan Pasal 40 UU 23/2011]. Sedangkan, terkait dengan larangan orang bertindak selaku amil zakat yang melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat, tanpa izin pejabat yang berwenang maka dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) [vide Pasal 38 dan Pasal 41 UU 23/2011]. Tindak pidana dimaksud ditentukan sebagai kejahatan yang pengaturannya tidak dikhususkan bagi Aceh karena tetap merupakan bagian dari pengaturan pengelolaan zakat secara nasional, di mana penegakannya secara hukum tunduk pada yurisdiksi peradilan umum di bawah Mahkamah Agung. [3.13.2] Bahwa lebih lanjut dalam kaitannya dengan keberadaan Baitul Mal yang diberikan kewenangan mengelola zakat di Aceh yang pelaksanaannya kemudian diatur dalam qanun Aceh sebagaimana amanat Pasal 191 UU 11/2006, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa Baitul Mal dimaksud merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut BAZNAS baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Terkait dengan Aceh, penyebutan BAZNAS dapat menggunakan 98 istilah Baitul Mal [vide Penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU 23/2011]. Artinya, hanya istilahnya yang dapat digunakan tidak sama dengan yang berlaku secara nasional dalam UU 23/2011, namun kewenangan di bidang pengelolaan zakat oleh Baitul Mal adalah sama dengan yang diberikan kepada BAZNAS provinsi atau kabupaten/kota. [3.13.3] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan keberlakuan Pasal 44 UU 23/2011 yang tidak mencantumkan frasa “kecuali Provinsi Aceh” yang didalilkan Pemohon menimbulkan multitafsir dan tidak ada kepastian hukum dan menyebabkan Pemohon mengalami kerugian konstitusional berupa kehilangan hak atas perlindungan hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Terhadap dalil tersebut, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa Pasal 44 UU 23/2011 yang dipersoalkan Pemohon sesungguhnya merupakan bagian dari Bab Ketentuan Penutup UU 23/2011. Terkait dengan ketentuan penutup tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU 12/2011) menyatakan pada pokoknya ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai: a) penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan; b) nama singkat Peraturan Perundang-undangan; c) status Peraturan Perundang- undangan yang sudah ada; dan d) saat mulai berlaku Peraturan Perundang- undangan [vide angka 136 dan angka 137 Lampiran II UU 12/2011]. Dalam kaitan dengan petitum Pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk menambahkan frasa “kecuali Provinsi Aceh” tidak terkait sama sekali dengan ihwal yang dimaksud sebagai bagian dari ketentuan penutup. Adanya pengecualian dimaksud justru menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan zakat di Aceh karena Penjelasan Pasal 15 UU 23/2011 hanya menegaskan mengenai istilah Baitul Mal sebagai istilah yang dapat digunakan di Aceh untuk dapat menggantikan istilah BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota. Namun demikian, untuk tingkat nasional, BAZNAS tetap menjalankan fungsi melaporkan kepada Menteri seluruh kegiatan pengelolaan zakat di provinsi/kabupaten/kota, termasuk yang dilakukan Baitul Mal Aceh [vide Pasal 29 ayat (4) UU 23/2011]. Andaikata, petitum Pemohon dikabulkan maka selain merusak struktur norma UU 23/2011 juga tidak terdapat aturan sebagai dasar pijakan Aceh mengatur pengelolaan zakat dalam qanun Aceh karena UU 99 11/2006 hanya mengatur penempatan zakat sebagai bagian dari PAD. Sementara, pengaturan mengenai zakat dikelola oleh Baitul Mal yang pelaksanaan pengaturan lebih lanjut diatur dengan qanun [vide Pasal 180 ayat (1) huruf d dan Pasal 191 UU 11/2006]. Oleh karena itu, tetap berlaku ketentuan UU 23/2011 dalam pengelolaan zakat di Aceh dengan lembaga pengelola bernama Baitul Mal. Oleh karena itu, penambahan frasa “kecuali Provinsi Aceh” pada Pasal 44 UU 23/2011 yang dimohonkan Pemohon tidak memiliki dasar yuridis yang kuat, karena kasus yang dialami Pemohon tidak timbul akibat keberlakuan Pasal 44 UU 23/2011, melainkan jika benar yang didalilkan oleh Pemohon tersebut berkenaan dengan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan zakat, yang notabene telah menjadi bagian dari PAD sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) huruf d UU 11/2006. Maka, berkaitan dengan persoalan ini telah ditegaskan dalam Pasal 37 dan Pasal 40 UU 23/2011 yang esensinya setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya. Apabila larangan tersebut dilanggar dikenakan pidana penjara dan/atau denda, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan beberapa permasalahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat Aceh termasuk yang dialami oleh Pemohon, oleh karena UU 11/2006 dan UU 23/2011 telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 berdasarkan Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2025 Dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Tahun 2025-2029 [vide Nomor urut 18 dan nomor urut 135] maka penting bagi pembentuk undang-undang untuk mensinkronkan dan mengharmonisasikan pengaturan zakat dalam kekhususan atau keistimewaan Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 44 UU 23/2011 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. 100 [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 44 UU 23/2011 telah ternyata tidak menimbulkan persoalan jaminan hukum yang adil dan perlakuan sama di hadapan hukum, prinsip negara hukum, serta perlindungan hak asasi dan rasa aman yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 101 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal empat, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 12.35 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani 102 PANITERA PENGGANTI, ttd. Saiful Anwar