14/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 14/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Haji Mohammad Subhan Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Asia Baru Blok DD Nomor 13, RT/RW. 003/004, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat 11510. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Februari 2025 yang diterima Mahkamah pada 21 Februari 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 16/PUU/PAN.MK/AP3/02/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 14/PUU- XXIII/2025 pada 25 Februari 2025, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 21 Februari 2025, pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa, UUD NRI Tahun 1945 memberikan sejumlah kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi antara lain wewenang untuk menguji Undang-Undang 2 terhadap Undang-Undang Dasar, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24C Ayat (1), yang berbunyi: “(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 2. Bahwa, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut “UU MK”, yang berbunyi: “(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 3. Bahwa, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar juga diatur dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), yang berbunyi; 3 “(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 4. Bahwa, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut “UU PPP”, berbunyi: “(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 5. Bahwa, pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dan dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK PUU”) yang berbunyi: “(4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.” 4 6. Bahwa, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 PMK PUU, yang menyatakan: “3. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 7. Bahwa, objek permohonan (objectum litis) dari Pemohon dalam hal ini adalah pengujian materiil ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63), yang berbunyi; “Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang- undang sebagai warga negara.” 8. Bahwa, meskipun bunyi Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sama persis dengan bunyi UUD 1945 Pasal 26 Ayat (1), namun dapat dipahami bersama, bahwa secara hirarkis normanya berbeda, derajatnya norma yang ada pada Pasal 26 Ayat (1) merupakan norma UUD, sementara yang ada pada Pasal 2 UU Nomor 12 tahun 2006 merupakan norma Undang-Undang. Oleh karena sudah berubah menjadi norma Undang-Undang, maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadilinya. 9. Bahwa, berdasarkan uraian diatas, oleh karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945, sedangkan Pemohon telah tegas menyatakan bahwa 5 objectum litis Permohonan a-quo adalah pengujian materiil ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan dari Pemohon. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 10. Bahwa, untuk mengajukan Permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 Ayat (1) PMK PUU yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau; d. Lembaga negara. 11. Bahwa, Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat, sebagaimana dibuktikan dengan identitas e-KTP (Bukti P-1), dan Kartu Tanda Advokat (KTA) NIA, (Bukti P-2), sehingga dalam hal ini, Pemohon tergolong sebagai subjek hukum berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 Ayat (1) PMK PUU, maka Pemohon diberikan hak untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945. Adapun Identitas Pemohon diuraikan sebagai berikut; H.M. SUBHAN/Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk/KTP (Bukti P-1), berprofesi sebagai Advokat 6 profesional KTA NIA (Bukti P-2), berdomisili di Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Jalan Asia Baru Blok DD Nomor 13, RT/RW. 003/004, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat 11510. III. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 12. Bahwa, selain diperlukan kejelasan mengenai subjek hukum Pemohon serta kepentingan Pemohon, pemenuhan syarat kedudukan hukum (legal standing) bagi Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi juga dipersyaratkan dengan melihat adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 kepada Pemohon yang dianggap dirugikan akibat berlakunya UU yang dimohonkan pengujian. 13. Bahwa, yang dimaksud dengan pengertian hak konstitusional diterangkan dalam Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.” 14. Bahwa, Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (2) PMK PUU harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 7 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 15. Bahwa, terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional dari Pemohon, yaitu “adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945”, dapat Pemohon uraikan sebagai berikut: 15.1. Bahwa, Pasal 28D Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menentukan “Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Mafhum bersamanya, bahwa berdasarkan Pasal tersebut, Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia memiliki hak konstitusional, berkesempatan turut serta dalam pemerintahan, namun hak konstitusional itu dirugikan dan/atau berpotensi mengalami kerugian, dengan adanya orang-orang dari bangsa lain yang tidak memiliki bukti pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia diberi kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Kerugian Pemohon bersifat spesifik, yaitu potensi kesempatan ikut serta dalam pemerintahan terdesak, dengan penalaran yang logis dapat dipastikan kesempatan ikut serta dalam pemerintahan menjadi hilang karena terhalang akibat keikutsertaan orang-orang bangsa lain yang tidak memiliki bukti pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia diikutsertakan dalam pemerintahan. Bahwa, dengan dikabulkannya permohonan dari Pemohon terhadap perubahan Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaran Pasal 2, sangat mungkin kerugian Pemohon menjadi hilang, karena tidak tertutup oleh orang- orang dari bangsa lain yang tidak memiliki bukti pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia. 15.2. Bahwa, peristiwa konkret dalam pengisian jabatan, baik Presiden/Wakil Presiden, MPR DPR, BPK, DPD, DPRD, Menteri/Pejabat setingkat Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, PNS, 8 serta ASN, yang didalam Undang-Undang organiknya dipersyaratkan harus Warga Negara Indonesia, namun kenyataannya banyak orang dari bangsa lain yang tidak memiliki bukti pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, seperti antara lain; Sdr. Anies Rasyid Baswedan, sempat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dalam Kabinet Presiden Joko Widodo tahun 2014, menjadi Gubernur DKI ke- 17 periode 2017-2022, dan menjadi Calon Presiden periode 2025- 2029, sementara yang bersangkutan adalah orang dari bangsa lain yang tidak memiliki bukti Pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia (Bukti P-3), begitu juga dengan Sdr. Habib Luthfi bin Yahya, menjabat sebagai Anggota Wantimpres Periode 2019-2024 (Bukti P- 4), Habib Hadi Zainal Abidin, menjadi Wali Kota Probolinggo Periode 2019-2024, dan menjadi Anggota DPR RI Periode 2014-2018 (Bukti P- 5), Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, menjadi Anggota DPR RI Periode 2024-2029 (Bukti P-6), Sdr. Haikal Hassan Baras, sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), jabatan setingkat Menteri (Bukti P-7) dan Raffi Ahmad (P-8) Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, dan masih banyak lagi namun tidak diketahui Pemohon. 15.3. Bahwa, dengan diberinya kesempatan yang sama, orang dari bangsa lain yang tidak memiliki bukti pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia dalam pemerintahan, maka secara mutatis mutandis kepentingan Konstitusional Pemohon, selaku Warga Negara Indonesia terbukti dirugikan. 16. Bahwa, dengan demikian, berdasarkan uraian fakta konstitusional diatas, maka dalam Permohonan a quo, Pemohon telah dapat membuktikan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (3), hak tersebut dirugikan, dan jika Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 diubah dan/atau ditambahkan, maka hak konstitusional Pemohon terpulihkan, karena orang dari bangsa lain yang tidak punya bukti 9 pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia tidak dapat ikut dalam pemerintahan. IV. ALASAN POKOK PERMOHONAN (POSITA) Bahwa, yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Meteriil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63), terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 26 Ayat (1), dapat diuraikan sebagai berikut; 1. Bahwa, di dalam UUD 1945 Pasal 26 Ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “(1) Yang menjadi Warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang- undang sebagai warga negara.” 2. Bahwa, meskipun bunyi Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sama persis dengan bunyi UUD 1945 Pasal 26 Ayat (1), namun secara hirarkis normanya berbeda, derajatnya norma yang ada pada Pasal 26 Ayat (1) merupakan norma UUD, sementara yang ada pada Pasal 2 UU Nomor 12 tahun 2006 merupakan norma Undang-Undang. Oleh karena sudah berubah menjadi norma Undang-Undang, maka secara konstitusional Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadilinya. 3. Bahwa, Pemohon berpendapat, terhadap Pasal tersebut diatas, terdapat 2 (dua) kategori Warga Negara Indonesia, yaitu; 3.1. Warga Negara Indonesia dari orang bangsa Indonesia asli, dan; 3.2. Warga Negara Indonesia dari orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara. 4. Bahwa, penjelasan yuridis dari Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah, yang dimaksud dengan “orang- orang bangsa Indonesia asli” adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Dari penjelasan Pasal 2 tersebut, dapatlah dipahami bahwa, terhadap orang-orang dari bangsa lain yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia tetaplah harus dengan bukti pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur oleh Undang-Undang. 10 5. Bahwa, menurut pendapat Pemohon, orang bangsa Indonesia asli secara mutatis mutandis, dan otomatis menjadi Warga Negara Indonesia, tidak butuh Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), menjadi Warga Negara Indonesia cukup dengan bukti Akta Kelahiran, KTP dan KK, sementara orang dari bangsa lain dapat menjadi Warga Negara Indonesia wajib dengan Bukti SBKRI bukti Pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia sesuai Undang-Undang. Orang-orang dari bangsa lain meskipun lahir di wilayah Republik Indonesia, tidak secara otomatis menjadi Warga Negara Indonesia. Kalau orang tuanya masih kategori peranakan, mereka belum menjadi Warga Negara Indonesia, hal itu sesuai dengan penjelasan UUD 1945 Pasal 26 Ayat (1) yang Pasal tersebut tidak mengalami amandemen; “Orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat kedudukan di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara, Republik Indonesia dapat menjadi warga negara.” 6. Bahwa, di dalam Undang-Undang organik tentang pengisian jabatan seperti; UU Pemilihan Umum, UU Pilkada, UU Kementerian Negara, UU ASN, UU PNS, dan lainnya, yang dipersyaratkan dapat ikut serta dalam pemerintahan, baik pemerintahan di bidang Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah Warga Negara Indonesia, hal itu sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (3); “Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” 7. Bahwa, keinsyafan terhadap Pasal tersebut adalah; hanyalah Warga Negara Indonesia, baik dari bangsa Indonesia Asli dan/atau Warga Negara Indonesia yang berasal dari bangsa lain yang memiliki bukti pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia yang dapat mengisi jabatan-jabatan dalam pemerintahan, baik jabatan pemerintahan di bidang Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, dan tertutup kesempatan dalam pemerintahan, bagi orang-orang dari bangsa lain yang tidak memiliki bukti pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia, mereka haram dari sudut pandang konstitusi ikut dalam pemerintahan. 11 8. Bahwa, fakta dan kenyataannya, telah banyak orang dari bangsa lain yang dipastikan tidak memiliki bukti pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia, ternyata mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan/atau dalam pengisian jabatan, antara lain; Sdr. Anies Rasyid Baswedan (Bukti P- 3) sempat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dalam Kabinet Presiden Joko Widodo pada tahun 2014, menjadi Gubernur DKI ke-17 Periode 2017-2022 dan menjadi Calon Presiden Periode 2024-2029, sementara yang bersangkutan adalah orang dari bangsa lain yang tidak mempunyai pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia, begitu juga dengan Habib Luthfi bin Yahya (Bukti P-4) pernah menjadi Anggota Wantimpres Periode 2019-2024, Habib Hadi Zainal Abidin (Bukti P-5) menjadi Wali Kota Probolinggo periode 2019-2024, dan menjadi Anggota DPR RI Periode 2014-2018, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi (Bukti P-6) menjadi Anggota DPR RI Periode 2024-2029, Sdr. Haikal Hassan Baras (Bukti P-7) sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), jabatan setingkat Menteri, dan Raffi Ahmad (P-8) Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. 9. Bahwa, Indonesia dalam Sistem Hukum Kewarganegaraan menganut azas ius sanguinis (law of the blood), dimana kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan kelahiran/keturunan, hal itu diimplementasikan ke dalam Pasal 4 UU Nomor 12 Tahun 2006 huruf b, c, dan d, yang dikutip sebagai berikut; “b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia; c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;” 10. Bahwa, dengan azas ius sanguinis (law of the blood) tersebut, maka orang- orang yang Pemohon sebut diatas, menganut sistem kekeluargaan patrelinial, keturunannya ditentukan dari garis ayah. Mereka lahir dari kedua orang tua yang berasal dari bangsa lain, dan terkonfirmasi tidak memiliki bukti pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia, meskipun mereka lahir dan 12 besar di Indonesia, maka sampai kapanpun, kalau mereka tidak memiliki bukti Pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia, mereka adalah WNA. 11. Bahwa, orang-orang seperti Anies Rasyid Baswedan, Habib Lutfi bin Yahya, Habib Hadi Zainal Abidin, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, Haikal Hassan Baras, Raffi Ahmad diketahui oleh umum (notoire feiten notorious) adalah berasal dari bangsa lain (Yaman) yang dapat dipastikan tidak memiliki bukti Pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia, namun mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hal itu melangar hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 Pasal 28D Ayat (3); “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” 12. Bahwa, analogium yang dapat dijadikan rujukan secara konstitutif, yang tertib dan benar dalam berwarganegara menurut UUD 1945 adalah, para pemain sepak bola nasional dari bangsa lain, harus melalui proses naturalisasi/ pewarganegaraan, agar dapat bermain mewakili Indonesia, sementara itu pengisian jabatan negara/pemerintahan yang sangat strategis, yang melibatkan orang-orang dari bangsa lain tanpa adanya naturalisasi/pewarganegaraan, sehingga tidak memiliki bukti pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia. 13. Bahwa, sebagai perbandingan dalam kesetaraan, di Indonesia terdapat orang- orang dari bangsa lain, seperti suku Tionghoa, oleh Negara telah diwajibkan memiliki bukti Pengesahan status sebagai Warga Negara/SBKRI. Akibatnya orang-orang dari suku Tionghoa yang tidak memiliki SBKRI dipersulit urusannya oleh negara, dan bahkan diusir dari NKRI, namun kepada orang- orang dari bangsa lain, yaitu suku/etnis Arab, seperti orang-orang yang Pemohon sebutkan namanya diatas, tidak diberi kewajiban yang sama oleh Negara untuk memiliki SBKRI, sebagai bukti Pengesahan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia (P-11). 14. Bahwa, Peranakan dari suku Tionghoa dan Peranakan dari suku Arab di Indonesia adalah sama-sama orang dari bangsa lain, agar menjadi Warga Negara Indonesia, maka Negara harus memberlakukan hal yang sama kepada orang-orang dari bangsa lain yang berada di Indonesia, karena hal itu merupakan perintah konstitusi, yaitu diwajibkan memiliki SBKRI,dan atau 13 dengan sebutan nama lain yang semakna sebagai bukti pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia, sebagaimana yang telah diberlakukan kepada suku Tionghoa. 15. Bahwa, bukti kewarganegaran yang lazim disebut SBKRI atau nama lain yang semakna bersifat physically, sebagaimana seseorang yang memiliki Akta Kelahiran, KTP, Ijazah, SIM, Sertipikat Tanah dan lain-lain, maka orang-orang dari bangsa lain yang mengaku menjadi Warga Negara Indonesia harus secara fisik dapat dibuktikan telah memiliki pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia. 16. Bahwa, untuk menghalangi agar supaya orang-orang dari bangsa lain yang tidak memiliki bukti pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan, maka Lembaga atau badan- badan Negara, baik Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif yang menjadi pintu masuk, dimana Warga Negara dapat ikut serta dalam pemerintahan, wajib secara konstitutif disyaratkan, kandidat dari orang-orang dari bangsa lain tersebut harus dipastikan telah memiliki bukti pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia menurut Undang-Undang. 17. Bahwa, oleh karena itu, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 2, yang berbunyi; “Yang menjadi Warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang- undang sebagai warga negara.” Pada kalimat “orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang- undang sebagai warga negara” mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat merubahnya, sehingga berbunyi “orang-orang bangsa lain yang memiliki bukti pengesahan berdasarkan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.” 18. Bahwa, pada akhirnya setelah Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 diubah oleh Mahkamah Konstitusi berbunyi selengkapnya menjadi : “Yang menjadi Warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang memiliki bukti pengesahan berdasarkan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.” 14 19. Bahwa, yang menjadi dasar alasan Pemohon, agar Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006, diubah dan ditambahkan sedemikian rupa, sehinga menjadi berbunyi “orang-orang bangsa lain yang memiliki bukti pengesahan berdasarkan undang-undang sebagai warga negara Indonesia”, disebabkan telah terjadi kenyataan dalam melaksanakan Undang-Undang yang warga negara dapat diikuti serta, sementara orang tersebut diketahui oleh umum orang dari bangsa lain, ternyata Sang Pejabat yang berkepentingan tidak meminta bukti kewarganegarannya/SBKRI. Pejabat hanya minta Akta Lahir, KTP dan KK sebagai bukti kewarganegaraan. 20. Bahwa, bukti pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia dan bukti Akta Lahir, KTP serta KK adalah berbeda dasar hukumnya. SBKRI tunduk pada UU No 12 Tahun 2006 Tentang Kewaerganegaraan, sementara Akta Kelahiran, KTP dan KK tunduk pada UU RI No 24 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Kenyataan itu terkonfirmasi melalui perilaku KPU RI yang telah meloloskan calon Presiden Republik Indonesia Periode tahun 2024-2029 yang diketahui oleh umum (notoire feiten notorious) Sdr. Anies Rasyid Baswedan yang berasal dari bangsa lain, ternyata KPU hanya meminta Akta Lahir, KTP dan KK sebagai bukti kewarganegaraannya (P-12). 21. Bahwa, dengan diubahnya Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi “orang-orang bangsa lain yang memiliki bukti pengesahan berdasarkan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia”, maka tidak ada lagi orang dari bangsa lain yang tidak memiliki bukti pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama dalam Pemerintahan Republik Indonesia, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian Pemohon dan/atau berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon. 22. Bahwa, Mahkamah Konstitusi harus menyatakan, orang-orang dari bangsa lain yang mencalonkan dan/atau dicalonkan ikut serta dalam pemerintahan, harus memiliki bukti pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang. 15 23. Bahwa, permohonan dari Pemohon ini wajib secara konstitutif untuk dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena akan bermanfaat, berdaya guna dan berdaya ikat untuk menghalangi, agar Negara Indonesia di masa kini dan masa depan tidak dipimpin oleh orang-orang dari bangsa lain yang tidak memiliki bukti pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia, hal ihwal tersebut dalam penalaran yang wajar dapat merugikan hak konstitusional Pemohon. 24. Bahwa, agar Putusan ini menjadi resmi dan dapat diketahui oleh seluruh Warga Negara Indonesia, mohon kiranya Putusan a quo dicatatkan ke dalam Buku Lembaran Negara. V. DALAM POKOK PERMOHONAN 1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan kalimat “orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara” dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63) diubah, sehingga berbunyi “orang-orang bangsa lain yang memiliki bukti pengesahan berdasarkan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia”. 3. Menyatakan, orang-orang dari bangsa lain yang mencalonkan dan/atau dicalonkan ikut serta dalam pemerintahan, harus memiliki bukti pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Undang- Undang. 4. Memerintahkan agar Putusan ini dicatatkan ke dalam Buku Lembaran Negara. Demikian Permohonan pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar ini disampaikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya Pemohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 21 April 2025, sebagai berikut: 16 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Pemohon; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Wikipedia Anies Rasyid Baswedan; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Wikipedia Luthfi Bin Yahya; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Wikipedia Hadi Zainal Abidin; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Wikipedia Aboe Bakar Al-Habsyi; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Wikipedia Haikal Hassan Baras; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Wikipedia Raffi Ahmad; 9. Bukti P-9 : Fotokopi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Jawaban dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Perkara Nomor 715/PDT.G/2023/PN.JKT.PST. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634, selanjutnya disebut UU 12/2006) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan kerugian konstitusional Pemohon dan penyempurnaan alasan-alasan permohonan [vide risalah sidang tanggal 10 Maret 2025, hlm. 12 dan 15] serta berkenaan dengan petitum permohonan [vide risalah sidang tanggal 10 Maret 2025, hlm. 15]. Terhadap saran dan nasihat yang disampaikan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, pukul 13.04 WIB. [3.3.2] Bahwa berkenaan dengan permohonan di Mahkamah Konstitusi, dipersyaratkan harus terpenuhi syarat formil di antaranya adalah keterpenuhan 18 sistematika atau format dan substansi dari sistematika permohonan. Dalam hal ini, Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d PMK 2/2021 menyatakan, “Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah/kantor, dan alamat surat elektronik; b. uraian yang jelas mengenai: 1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek permohonan; 2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan 3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945. c. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yaitu: 1. ...; 2. dst d. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu: 1. mengabulkan permohonan Pemohon; 2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).” [3.3.3] Bahwa terhadap keterpenuhan persyaratan formil yang berkaitan dengan sistematika permohonan, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, in casu sistematika Permohonan a quo, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf b PMK 2/2021, yaitu telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah (hlm. 2-5), 19 kedudukan Hukum Pemohon (hlm. 5-9), dan alasan permohonan (hlm. 9-16). Bahkan, sebelum menguraikan ketiga hal tersebut, Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas Pemohon (hlm. 1). Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan, Pemohon pun telah memuat petitum, yaitu hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah (hlm. 16). Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi dari sistematika dimaksud. [3.3.4] Bahwa selanjutnya, Mahkamah akan menilai syarat formil suatu permohonan berkenaan dengan kesesuaian antar posita dan petitum, berdasarkan Pasal 74 PMK 2/2021, sebagai berikut: “Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum; b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya; c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif”. Bahwa, setelah mempelajari secara saksama permohonan Pemohon a quo, telah ternyata Pemohon merumuskan petitumnya di antaranya sebagai berikut. 2. Menyatakan kalimat “orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara” dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63) diubah, sehingga berbunyi “orang-orang bangsa lain yang memiliki bukti pengesahan berdasarkan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia”. 3. Menyatakan, orang-orang dari bangsa lain yang mencalonkan dan/atau dicalonkan ikut serta dalam pemerintahan, harus memiliki bukti pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang. Bahwa selanjutnya pada bagian alasan-alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan Pemohon (petitum), Mahkamah mendapatkan fakta bahwa pada perihal permohonan a quo, Pemohon memohonkan pengujian undang- undang norma Pasal 2 UU 12/2006 terhadap Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun dalam posita permohonan a quo, Pemohon tidak menguraikan 20 pertentangan antara norma Pasal 2 UU 12/2006 dengan Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian, sehingga Pemohon belum menunjukkan di mana letak pertentangan atau inkonstitusionalitas norma a quo. Dalam konteks ini, norma Pasal 2 UU 12/2006 merupakan tindak lanjut dari ketentuan norma Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adanya penambahan maupun perubahan frasa sebagaimana dimintakan Pemohon justru tidak sesuai dengan yang dikehendaki Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, dalam merumuskan petitum, Pemohon membuat rumusan terhadap pemaknaan norma pasal yang dimohonkan tanpa basis argumentasi hukum yang jelas dan tidak sesuai dengan kelaziman petitum dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Dalam kaitan ini, sebagaimana telah dikutip di atas, petitum angka 2 dan angka 3 merupakan model substansi petitum yang sulit untuk dipahami oleh Mahkamah, apakah petitum angka 2 merupakan petitum yang berdiri sendiri/terpisah atau merupakan satu kesatuan petitum dengan petitum angka 3. Bilamana dimaknai sebagai petitum yang berdiri sendiri, tidak jelas apa yang sesungguhnya diinginkan Pemohon karena pada petitum angka 2 dimaksud tidak terdapat rumusan yang menyebutkan adanya pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan UUD NRI Tahun 1945. Sementara itu, bilamana petitum angka 2 dinilai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan petitum angka 3, dalam batas penalaran yang wajar, petitum angka 3 juga tidak dapat dipahami sebagai bentuk petitum yang lazim dalam sebuah permohonan pengujian undang- undang, karena, petitum tersebut memohon untuk ”Menyatakan, orang-orang dari bangsa lain yang mencalonkan dan/atau dicalonkan ikut serta dalam pemerintahan, harus memiliki bukti pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang” tanpa menyebutkan kepada pasal atau norma yang mana serta apa relevansinya dengan permohonan a quo. Oleh karena itu, petitum tersebut merupakan rumusan petitum permohonan yang tidak jelas. Terlebih, petitum dirumuskan secara kumulatif sehingga keseluruhan petitum menjadi tidak jelas. 21 Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan rumusan petitum yang bersifat kumulatif tersebut, Mahkamah tidak dapat memahami apa sesungguhnya yang hendak dimohonkan Pemohon dalam petitum permohonan a quo. Artinya, secara formil rumusan yang demikian bukanlah rumusan petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Terlebih, petitum yang demikian tidak sesuai dengan kelaziman petitum dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, oleh karena petitum Pemohon tidak sesuai dengan rumusan petitum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, Mahkamah berpendapat, permohonan a quo tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena petitum permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) sehingga tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Dengan demikian, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 22 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan April, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.46 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili tanpa dihadiri oleh Pemohon. KETUA, ttd. Suhartoyo 23 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa