14/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 14/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Yualita Widyadhari Pekerjaan : Notaris Alamat : Jalan Sekolah Duta VI Nomor 47, RT/RW 004/014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan Selanjutnya disebut ---------------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Vivi Novita Rido Pekerjaan : Notaris Alamat : Pondok Bambu II/B-27, RT/RW 001/005, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur Selanjutnya disebut ---------------------------------------------- Pemohon II 3. Nama : Syarifah Hadzami Pekerjaan : Notaris Alamat : Jalan Siung Kav. Kowilhan Blok A5 Nomor 2, RT/RW 007/005, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur Selanjutnya disebut --------------------------------------------- Pemohon III 4. Nama : Elizabeth Eva Djong Pekerjaan : Notaris 2 Alamat : Citra Garden I Blok C6 Nomor 18, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat Selanjutnya disebut --------------------------------------------- Pemohon IV 5. Nama : Dewantari Handayani Pekerjaan : Notaris Alamat : Taman Bintaro Blok D6, RT/RW 001/009, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan Selanjutnya disebut ---------------------------------------------- Pemohon V 6. Nama : Yayuk Sri Wahyuningsih Pekerjaan : Notaris Alamat : Jalan Pertengahan, RT/RW 005/003, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur Selanjutnya disebut --------------------------------------------- Pemohon VI 7. Nama : Merry Susanti Siaril Pekerjaan : Notaris Alamat : Jalan Angsana Raya I/30, RT/RW 006/007, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat Selanjutnya disebut -------------------------------------------- Pemohon VII 8. Nama : Hj. Ofiyati Sobriyah Pekerjaan : Notaris Alamat : Jalan Subur Raya Nomor 59, RT/RW 010/006, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat Selanjutnya disebut ------------------------------------------- Pemohon VIII 9. Nama : Retno Rini Purwaningsih Dewanto Pekerjaan : Notaris Alamat : Jalan Nusa Penida X Blok M3/1 Graha Cinera, RT/RW 001/008, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok 3 Selanjutnya disebut --------------------------------------------- Pemohon IX 10. Nama : Anna Wong Pekerjaan : Notaris Alamat : Taman Grisenda Blok D 2 Nomor 7, RT/RW 004/010, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara Selanjutnya disebut ---------------------------------------------- Pemohon X 11. Nama : Esti Paranti Pekerjaan : Notaris Alamat : Cempaka Putih Barat XIX/E-17, RT/RW 010/012, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat Selanjutnya disebut --------------------------------------------- Pemohon XI 12. Nama : Winter Sigiro Pekerjaan : Notaris Alamat : Komp. Bina Marga III/42, RT/RW 005/003, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur Selanjutnya disebut -------------------------------------------- Pemohon XII 13. Nama : Aswendi Kamuli Pekerjaan : Notaris Alamat : Taman Malaka Utara Blok C10/12, RT/RW 004/011, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur Selanjutnya disebut ------------------------------------------- Pemohon XIII 14. Nama : Novita Sari Pekerjaan : Notaris Alamat : Jalan Mawar Merah VI Nomor 2, RT/RW 002/007, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur Selanjutnya disebut ------------------------------------------- Pemohon XIV 15. Nama : Ruli Iskandar 4 Pekerjaan : Notaris Alamat : Jalan Prof. Dr. Satrio Nomor 18C, RT/RW 009/011, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan Selanjutnya disebut -------------------------------------------- Pemohon XV 16. Nama : Harina Wahab Jusuf Pekerjaan : Notaris Alamat : Jalan Veldrome Nomor 61 L, RT/RW 011/001, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur Selanjutnya disebut ------------------------------------------- Pemohon XVI 17. Nama : Laurensia Siti Nyoman Pekerjaan : Notaris Alamat : Jalan Petogogan I, Nomor 44, RT/RW 009/011, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan Selanjutnya disebut ------------------------------------------ Pemohon XVII 18. Nama : Mirna Karmila Ananta Pekerjaan : Notaris Alamat : Bumi Menteng Asri Blok AF 17, RT/RW 002/019, Kelurahan Menteng, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor Selanjutnya disebut ----------------------------------------- Pemohon XVIII 19. Nama : Gerda Joice Lusia Pekerjaan : Notaris Alamat : Pamulang Permai Baru Blok H 3, RT/RW 004/022, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan Selanjutnya disebut ------------------------------------------- Pemohon XIX 20. Nama : Bambang Sularso Pekerjaan : Notaris 5 Alamat : Jalan Elang VII Blok HE2/18 BTR SEK IX, RT/RW 003/014, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan Selanjutnya disebut -------------------------------------------- Pemohon XX 21. Nama : Nanang Karma Pekerjaan : Notaris Alamat : Jalan Pulo Macan Raya Nomor 3, RT/RW 013/005, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat Selanjutnya disebut ------------------------------------------- Pemohon XXI 22. Nama : Hj. Rina Utami Djauhari Pekerjaan : Notaris Alamat : Jalan Mangga Nomor 50D, RT/RW 004/004, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan Selanjutnya disebut ------------------------------------------ Pemohon XXII 23. Nama : Pinarti Johanna Pekerjaan : Notaris Alamat : Taman Kota Blok A-1/22, RT.001/RW.005, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat Selanjutnya disebut ----------------------------------------- Pemohon XXIII 24. Nama : Lieke Lianadevi Tukgali Pekerjaan : Notaris Alamat : Jalan Mandala Raya Nomor 16-18 RT/001 RW/002 Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta Selanjutnya disebut ----------------------------------------- Pemohon XXIV Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2024 dan 21 Februari 2024, memberi kuasa kepada DR. Saiful Anam, S.H., M.H., Danies Kurniartha, S.H., Achmad Umar, S.H., M.H., Fuad Abdullah, S.H., M.Si., Rahayu Ahadiyati, S.H., MBA., Muhammad Zuhal Qolbu Lathof, S.H., yang kesemuanya 6 adalah Advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum “SAIFUL ANAM & PARTNERS” yang beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3 Office Suites 53, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri- sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) Kongres; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) Kongres Luar Biasa; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT); Membaca dan mendengar keterangan ahli yang diajukan para Pemohon dan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan saksi yang diajukan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Presiden; Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden; Membaca Keterangan dari 193 Amicus Curiae yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kediri Raya, Ikatan Notaris Indonesia (INI) Malang Raya, Brenda Runtukahu, S.H., M.Kn., Hegiawaty Adiklana, S.H., Pengurus Daerah Banyuwangi Ikatan Notaris Indonesia (INI), Augustin Barbara, S.H., Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Jakarta Barat, Jusuf Patrianto Tjahyono, S.H., M.H., HJ. Raden Rafika Dwinanda Kirana, S.Hum., S.H., M.Kn, Adrian Christianto, S.H., M.Kn., Devina Ayu Pratiwi S.H., M.Kn.,, Fadila Amelia Muhammad, S.H., M.Kn., Herni Sugiarti, S.H., M.K.n, R. Oceuh Tresnasari, S.H., Sofia Rachmawati, S.H., Marviani Cendrawati Mardira, S.H., M. Kn., Dr. Hatta Isnaini Wahyu Utomo, S.H., M.Kn, AllArb., Ikatan Notaris Indonesia (INI) Banten, Pradnya Paramitha Putri Ariadhi, 7 S.H., M.Kn, Deni Nugraha, S.E.,S.H.,M.Kn, Yulita Dasawati Asmoro, S.H., Zaifa Nurul Mustaqima, S.H., Hajar Priyono, S.H., M.Kn, Noviani Liliana Mardira, S.H.,M.Kn., Feryal, S.H.,M.Kn., Al Fajri, S.H., M.Kn. (Notaris Muda), Nur Rahmah, S.H.,M.Kn., Andriviyana Belladona Raissa, S.H., M.Kn., Ekklesia Rohani H, S.H., Pengurus Daerah Jakarta Utara Ikatan Notaris Indonesia (INI)., Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., Agus Riyanto, S.H., M.Kn., Rizki Utama Putra, S.H., M.H., M.Kn., Alwi, S.H., M.H., M.Kn., Bambang Heru Djuwito, S.H., M.H., Retno Wahyu Rini Dominika, S.Sos., S.H., M.Kn., Arina Ratna Paramita, S,H.,M.Kn., Yudhistira Karunias, S.H., M.Kn., Catherine Susantio, S.H, M.M., M.Kn., Ikatan Alumni Program Magister Kenotariatan Universitas Narotama (IKANOTAMA), Pengurus Daerah Jakarta Utara Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Refita Maya Agustina, S.H.,M.Kn., Nurbaithy Theresia Machfudz, S.H., M.Kn., Timothy L. Tobing., Elizabeth Magdalena Aritonang SH., M.H., M.Kn., Intan Duniarti, S.H., M.Kn., Baby Lelyvia Fitri, S.H., M. Kn., Said Ali Assagaff, S.H., M.Kn., Notaris Muda berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU- 00812.AH.02.01.TAHUN 2017 tanggal 06 September 2017, Anggarani Wina Ibara, S.H., M.Kn., Ridzky Anugerah Devata Brahmantia, S.H., M.Kn., Nur Fika, S.H., M.Kn., CH. Ainin Chasanah, S.H. M. Kn., Lenny Rashando, S.H., M.Kn., Ade Alfriyan Rumrijono, S.H., M.Kn., Atmiwijaya Artati, S.H., M.Kn., Fathiya Achmad, S.H., M.Kn., Lorentha, S.H., M.Kn., Mochammad Lukman, S.H., M.Kn., Yovita Christian Assikin, S.H., M.Kn., Nevayanti, S.H., M.Kn., Nina Farida Ernawati, S.H., M.Kn., Reny Kusumawardani, S.H., M.Kn., Robiatul Adawiyah, S.H., M.Kn., Salmah Mahri, S.H., M.Kn., Wita Antikasari, S.E., S.H., M.Kn., Novita Dewi Santoso, S.H., M.Kn., Nurlani Yusup, S.H., M.Kn., Pengurus Daerah Kabupaten Serang Ikatan Notaris Indonesia (INI), Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Lamongan, Pengurus Daerah Mojokerto Ikatan Notaris Indonesia (INI), Pengurus Wilayah Jawa Timur Ikatan Notaris Indonesia (INI), Rino Arief Rachman, S.H., M.H., M.Kn, Siti Andjani Friscarini, S.H., M.Kn., Sri Ngadirah, S.H., M.Kn., Fikahati Prasetya, S.H., M.Kn., Dewan Kehormatan Daerah Jakarta Barat Ikatan Notaris Indonesia, Ivana Natalia, S.H., M.Kn., Arib Bagus Fadhilah, S.H., M.Kn., Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Valerio Xaverius Tjipto, S.H., M.Kn., Eunike Eriko, S.H., M.Kn, Hariono, S.H., M.Kn, M.H., Dr. Chandra Yusuf, S.H., L.LM., MBA., M.Mgt, Istivani Dennis Dedra, 8 S.H., M.Kn., Widia Ade Putri, S.H., M.Kn., Togang Sianturi, S.H., M.Kn., Budi Santoso, S.H., M.Kn., Emma Koernia Sari, S.H., M.Kn., R. Imam Rahmat Sjafi'i, S.H., Erna Effendi, S.H, M.Kn., Oey Jaya Melizabeth Veronica, S.H., M.Kn., Androy, S.H., M.Kn., Amadeo Tito Sebastian, S.H., M.kn., Pengurus Daerah Gresik Ikatan Notaris Indonesia (INI), Muhammad Iqbal, S.H., M.Kn., Dr. Ony Thoyib Hadi Wijaya, S.H., M.Kn., Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn, BKP, CTA, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) Daerah Kota Pekalongan, Pengurus Daerah Kabupaten Jombang Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.), Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) DKI Jakarta, Angelin Michelle Liady, S.H., M.Kn., Pengurus Daerah Kabupaten Tuban Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.), Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) Jakarta Selatan, Pepie Dengah, S.H., M.Kn., Aditia Merida Siregar, S.H., M.Kn., Steffani Yoviana Hengstz, S.H., M.Kn., Ade Alfriyan Rumrijono, S.H., M.Kn., Endero Satrio, S.H., M.Kn., Pengurus Daerah Nganjuk Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.), Ilmidi, S.H., M.Kn., Suwasti, S.H., M.Kn., Pengurus Ikatan Cendikiawan Hukum Muslim Indonesia yang diwakili oleh Dr. H. Ony T. H, Wijaya M.Hum., M.M., M.Kn., Syarifah Tifany, S.H., M.Kn., Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) Jember- Bondowoso, Parmono Bikan, S,H., M.Kn., Euis Hartati, S.H., Irianto Tanawidjaja, S.H., Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) Blitar Raya, Syarifah Nurul Azizi, S.H., M.Kn., Adelina Setyowati, S.H., M.Kn., Derry Tandoyo, S.H., M.Kn., Veni Liu, S.H, M.Kn., Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) Pengurus Daerah Madiun, Pengurus Daerah Bojonegoro Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.), Pengurus Daerah Kabupaten Situbondo Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.), Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) Jakarta Timur, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) Jawa Tengah, Neneng Lilis Hendrawan, S.H., Siti Ubaidah, S.H., Pralina Ratih Savitri, S.H., M.Kn., Ramdhan Fryhandhani, S.H., M.Kn., Rina Sulistiawati, S.H., Risdika Hapsariputri, S.H., MKn., Pengurus Daerah Jakarta Barat Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.), Pengurus Daerah Kabupaten Pekalongan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Pengda Kabupaten Pekalongan IPPAT), Simon Yos Sudarso, S.H., L.LM., Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Pengurus Daerah Kabupaten Lumajang, Resta Mudarna, S.H., Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kabupaten Batang, Pengurus Daerah Kabupaten Batang Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.)., Bima Yudhakusuma Putra 9 Munandar, S.H., M.Kn., Angel F. C. M., Pengurus Daerah Kota Tangerang Selatan Ikatan Notaris Indonesia (INI), Abdul Hamid, S.H., M.Kn., Armina Rooswidiati, S.H., M.Kn., Pratiwi Supra Dini, S.H., M.Kn., Christiana Inawati, S.H., Pengurus Daerah Pasuruan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.), Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Pengurus Daerah Jakarta Barat, Toni Iskandar, S.H., SP.N., CIM., Dr. Evy Indriasari, S.H., M.H., Elizabeth Ali Djaja, S.H., M.H, M.Kn., Rossa Kristantina, S.H., Pengurus Daerah Surabaya Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), Fhifi Alfhian Ronie, S.H., Prima Yuddy Febrida Yenti, S.H., M.Kn., Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Dina Yuliati, S.H., Pengurus Daerah Kabupaten Sidoarjo Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), Ratna Apriyanti, S.H., Sp.N., M.Kn., Anjar Gustiana, S.H., M.Kn., Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Daerah Madura, Haryawan Supadmojo, S.H., M.Kn., Reni Herlianti, S.H., Gebby Putri Suwardi., S.H., M.Kn., Widuri Novitasari, Nur Fika, S.H., M.Kn., Fathiya Achmad, S.H., M.Kn., Salmah Mahri, S.H., M.Kn., Umi Sofia, S.H., M.Kn., Lidya Junita Hermawan, S.H., M.Kn., Eko Putranto, S.H, Soesilo Hadi Rijanto, S.H., M.H., M.kn., Rini Yulianti, S.H., Dewan Kehormatan Daerah Jakarta Selatan Ikatan Notaris Indonesia, Calon Notaris Dengan Nomor Anggota Luar Biasa Alb- 2211305431, Stefanus Artanto, S.H., Ucu Dian Susanawaty, S.H., M.Kn., Risna Muvida, S.H., M.Kn., Dr. Yudo Diharjo Lantanea, S.H., B.EBF., M.Kn., Anne Djoenardi, S.H., MBA, Adriana, S.H., M.M., M.H., Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn., Retno Dyah Waluyaningsih, S.H, Rindawati, S.H., M.Kn., Daniel Haryanto, S.H., M.Kn., Leni Indrawati, S.H., M.Kn., Aminatuh Zuhria, S.H., M.Kn., Nadrah Izahari, S.H., M.Kn., Pengurus Daerah Kabupaten Pekalongan Ikatan Notaris Indonesia (INI), Nico Masri, S.H., M.Kn. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3 Januari 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 3 Januari 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 7/PUU/ PAN.MK/AP3/01/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 14/PUU-XXII/2024 pada tanggal 15 Januari 10 2024, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada 26 Februari 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"; 2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang antara lain mengatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa kedua ketentuan di dalam UUD 1945 tersebut, menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut semakin dipertegas melalui Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 11 5. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; 6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menjelaskan, “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. PMK 2/2021, semakin menegaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945; 7. Bahwa selain itu Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang yang mengatakan bahwa obyek permohonan Pengujian UU adalah Undang-Undang dan Perppu dan ayat 4 secara singkat mengatakan bahwa pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945; 8. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of the constitution), MK juga berwenang untuk memberikan tafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar relevan dengan nilai-nilai dalam ketentuan pada UUD 1945. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal- 12 pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir tunggal (the sole interpreter of the constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna bercabang, ambigu, dan/atau tidak jelas, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK. Atau sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK; 9. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor putusan Nomor 102/PPU-VII/2009, Nomor 22/PUU- XV/2017 dan Putusan Nomor 46/PUU- VIII/2010 yang pada intinya tentang kebolehan Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang bersifat mengatur atau membuat norma hukum baru dalam UU yang sudah ada. Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dalam Prof. Dr. Martitah, M. Hum: Mahkamah Konstitusi Dari Negative legislature ke Positive Legislature, 2023, hal.143 berkata bahwa dasar MK membuat putusan yang bersifat mengatur adalah unsur mendesak, unsur keadilan substansial serta unsur kemanfaatan. Hakim MK Muhammad Alim dalam buku dan halaman yang sama juga berkata bahwa putusan yang bersifat mengatur itu didasarkan pada pasal 45 ayat 1 UU MK yang intinya MK memutus perkara berdasarkan bukti dan keyakinan (kebenaran materiil), keadilan dan kemanfaatan serta situasi hukum yang mendesak yang harus diselesaikan. Hakim MK Harjono dalam buku dan halaman yang sama pun berkata bahwa putusan MK bukan persoalan benar atau salah, akan tetapi lebih cenderung untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan problem hukum yang dialami dengan cara menafsir UUD 1945. Selain alasan yuridis dalam pasal 45 ayat 1 UU MK tersebut, hakim MK Akil Mochtar dalam buku yang sama halaman 142 mengatakan bahwa putusan MK yang bersifat mengatur didasarkan atas hasil studi komparasi di berbagai negara seperti Amerika Latin, Jerman dan Korea, di mana di negara-negara tersebut, hakim MK dapat membuat 13 putusan yang bersifat mengatur atas dasar pertimbangan rasa keadilan dan kemanfaatan. 10. Bahwa Para Pemohon dalam Permohonan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491). 11. Adapun bunyi Pasal-Pasal tersebut adalah : Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena: a. meninggal dunia; b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; c. permintaan sendiri; d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g. (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Landasan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” Pasal 28C ayat (1) “UUD 1945 tentang hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan 14 memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya”. Pasal 28D ayat (1) “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28I ayat (2) “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 12. Bahwa sebelumnya terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UUJN pernah diajukan dua kali Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara No. 52/PUU-VIII/2010 dan Perkara No. 165/PUU-XXI/2023. Kemudian terhadap Putusan No. 52/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara pada tanggal 12 Oktober 2010 dengan amar Putusan yaitu Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Selanjutnya terhadap Putusan No. 165/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara pada tanggal 23 Januari 2024 dengan amar Putusan yaitu menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, (khusus pada Putusan Nomor 165/PUU-XXI/2023 dikarenakan Pasal yang diuji materikan ada tiga jenis norma yaitu Norma tentang batas masa jabatan Notaris berdasarkan umur atau usia yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN, Norma tentang Pemberhentian Notaris tidak dengan hormat yang tertuang dalam Pasal 13 UUJN, dan Norma tentang Organisasi Tunggal Notaris yang tertuang Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUJN, maka pada permohonan a quo Para Pemohon mengesampingkan Norma tentang Pemberhentian Notaris tidak dengan hormat dan Norma tentang Organisasi Tunggal Notaris karena tidak sesuai dengan Pasal yang diuji materikan oleh Para Pemohon). Bahwa perbedaan dengan pengajuan uji materi yang Para Pemohon ajukan adalah sebagai berikut: 15 No KRITERIA 52/PUU- VIII/2010 165/PUU-XXI/2023 (PARA PEMOHON AJUKAN) 1. Pasal Yang Diuji Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN 2. Landasan Pengujian Konstitusion alitas  Pasal 27 ayat (2)  Pasal 28A  Pasal 27 ayat (2)  Pasal 28C ayat (1)  Pasal 28D ayat (1)  Pasal 28D ayat (2)  Pasal 28H ayat (1)  Pasal 27 ayat (2)  Pasal 28C ayat (1)  Pasal 28D ayat (1)  Pasal 28I ayat (2) 3. Alasan Permohonan yang berbeda Notaris masih mampu menjalankan jabatannya tidak berhak lagi atas pekerjaan sebagai notaris dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan karena tanpa pekerjaan tanpa penghasilan 1. Memiliki karakteristik yang sangat diskriminatif dibandingkan dengan profesi yang lain; 2. Sudah tertinggal jika dibandingkan dengan masa jabatan notaris- notaris di negara- negara lain; 3. Sudah tidak sepadan dengan usia harapan hidup orang Indonesia; 4. Membatasi pelaksanaan hak- hak seorang notaris untuk bekerja demi mendapat penghidupan yang layak bagi kemanusiaan di hari tua, tidak dapat bekerja demi hidup sejahtera lahir dan batin di hari tua, tidak dapat bekerja untuk mendapat hasil guna mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya yang mengakibatkan kualitas hidupnya di hari tua menjadi tidak berkualitas. 1. Para Pemohon terbatas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai notaris; 2. Para Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap setelah berhenti dan diberhentikan setelah menjadi notaris; 3. Para Pemohon tidak mendapatkan gaji dan pensiun dari negara; 4. Negara bertanggung jawab atas kelangsungan hidup Para Pemohon setelah diberhentikan; 5. Karir notaris terlalu singkat; 6. Notaris adalah profesi mulia; 7. Kuantitas notaris yang masih terbatas; 8. Menimbulkan ketidakpastian hukum; 9. Perbandingan dengan profesi lain yang tidak membebankan kepada negara namun tidak dibatasi usia pensiunnya; 10. Notaris merupakan pekerjaan bebas 16 menurut Peraturan Perundang- undangan Perpajakan; 11. Notaris semakin tua semakin bijak dan berpengalaman; 12. Tanggung jawab notaris seumur hidup; 13. Terdapat perbandingan dengan negara lain berkaitan dengan usia pensiun notaris; 14. Terdapat data yang menunjukkan usia produktif manusia; 15. Terdapat alasan yang patut bahwa usia pensiun notaris perlu untuk dinaikkan atau tidak perlu dibatasi usia pensiunnya berdasarkan alasan kesehatan. 4. Petitum Menyatakan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (inconstitutional) Kabur atau tidak jelas sehingga tidak diterima Konstitusional bersyarat (conditionally in constitutional) 5. Putusan Menolak permohonan pemohon karena Open Legal Policy permohonan Pemohon tidak dapat diterima - 13. Bahwa meskipun terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UUJN pernah dilajukan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi namun, apabila merujuk Pasal 60 ayat (2) UU MK jo. Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) yang berbunyi: 17 Pasal 60 ayat (2) UU MK “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” Jo. Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.” Berdasarkan kedua pasal tersebut, meskipun Pasal yang diuji materikan sama selama materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda, maka terhadap materi muatan Pasal dalam Permohonan A Quo dapat dimohonkan pengujian kembali asalkan memenuhi salah satu syarat dari dua syarat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. 14. Bahwa oleh sebab itu dalam Permohonan ini Para Pemohon memohon untuk menyampaikan terkait dengan perbedaan atau kebaruan (novelty) dari kedua uji materi sebelumnya dengan dua indikator yaitu landasan pengujian dan alasan permohonan yang berbeda (vide Pasal 60 ayat (2) UU MK jo. Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021). 15. Bahwa terhadap indikator Landasan Pengujian pada Putusan Nomor 52/PUU-VIII/2010 menggunakan dua landasan pengujian yaitu Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945. Kemudian, terhadap Putusan Nomor 165/PUU-XXI/2023 menggunakan lima landasan pengujian yaitu Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, di dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon menggunakan empat landasan pengujian yaitu Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 18 yang mana hal tersebut berbeda dari Putusan Nomor 52/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 165/PUU-XXI/2023. 16. Bahwa meskipun mengenai landasan pengujian yang digunakan oleh Para Pemohon telah digunakan sebelumnya dalam Putusan Nomor 165/PUU- XXI/2023 yaitu Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, akan tetapi dikarenakan Putusan tersebut menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima, sehingga memiliki konsekuensi bahwa Mahkamah Konstitusi belum sampai pada pemeriksaan pada pokok permohonan, untuk itu menurut Para Pemohon, kedua landasan pengujian tersebut masih relevan untuk digunakan kembali sebagai landasan pengujian dalam uji materi terkait permohonan A Quo. 17. Bahwa apabila dihubungkan dengan Indikator permohonan a quo memiliki alasan-alasan permohonan yang berbeda dengan permohonan- permohonan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 52/PUU- VIII/2010 dan Putusan Nomor 165/PUU-XXI/2023, seperti telah diuraikan pada poin 12 diatas. 18. Bahwa permohonan ini berbeda sehingga tidak Open Legal Policy atau bukan Kebijakan Hukum Terbuka, hal itu dikarenakan meskipun Pasal dalam permohonan a quo pernah diputus oleh Majelis Hakim Konstitusi namun sebagaimana pendapat Dr. Mardian Wibowo, S.H. dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Konsep dan Kajian dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang- Undang, yang menyatakan bahwa terhadap permohonan yang telah diputus oleh Hakim Konstitusi yang menyatakan Open Legal Policy atau Kebijakan Hukum Terbuka pada halaman 131 yang menyatakan masih dapat diajukan permohonan kembali dengan batasan-batasan berikut: a. Tidak melanggar moralitas; b. Tidak melanggar rasionalitas; c. Bukan keadilan yang intolerable; d. Tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang; e. Bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan; f. Tidak bertentangan dengan UUD 1945; g. Tidak menegasikan prinsip-prinsip dalam UUD 1945; h. Tidak bertentangan dengan hak politik; i. Tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat; 19 j. Tidak dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur); k. Tidak melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan (detournement de pouvoir) 19. Bahwa bila di analisis berdasarkan tabel poin 12 perkara a quo bukan merupakan Open Legal Policy atau Kebijakan Hukum Terbuka karena terdapat unsur ketidakadilan yang intolerable, bertentangan dengan undang- undang 1945, bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam UUD 1945, dan dilakukan secara sewenang-wenang. 20. Bahwa selanjutnya perihal Kebijakan Hukum Terbuka atau Open Legal Policy menurut Dr. Mardian Wibowo, S.H. dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Konsep dan Kajian dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang, pada halaman 131 yang menyatakan : “syarat dapatnya dilakukan pengujian terhadap norma hukum yang bernilai KHT (syarat pengujian) adalah : a. dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur); b. melampaui kewenangan pembuat undang-undang (detourment de pouvoir); c. merupakan penyalahgunaan kewenangan; d. nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945; e. Tidak memenuhi rasa keadilan meskipun rumusannya memenuhi syarat prosedural; dan f. Menimbulkan problematika kelembagaan (tidak dapat dilaksanakan, aturan menyebabkan kebuntuan hukum, dan menghambat kinerja lembaga negara bersangkutan). Sehingga meskipun Pasal yang diuji materikan dalam Permohonan A Quo sebelumnya melalui Putusan Nomor Putusan Nomor 52/PUU-VIII/2010 dinyatakan merupakan Kebijakan Hukum Terbuka atau Open Legal Policy akan tetapi, Para Pemohon tetap meyakini bahwa selama syarat dapatnya dilakukan pengujian terhadap norma hukum yang bernilai KHT (syarat pengujian) terpenuhi maka Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara A Quo. 20 Bahwa apabila di analisis berdasarkan tabel poin 12 perkara a quo merupakan Open Legal Policy atau Kebijakan Hukum Terbuka yang dapat diuji materikan ke Mahkamah Konstitusi karena terdapat unsur Tidak memenuhi rasa keadilan meskipun rumusannya memenuhi syarat prosedural dan bertentangan dengan undang-undang dasar 1945. 21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian norma-norma hukum muatan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2), Undang-Undang Nomor 30/2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2/2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON: 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pemohon pengujian undang- undang adalah “pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang” yang dalam huruf a menyebutkan “perorangan warga negara Indonesia”. Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang a quo, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional” adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang juga mengatur kembali syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 yang rumusan lengkapnya sebagai berikut: a. Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu; b. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; 21 c. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; d. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau e. Lembaga negara. 3. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 006/PUU-III/2005 jo. Putusan No. 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang- undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Kemudian berkaitan dengan kelima parameter tersebut telah diuraikan secara berurutan untuk membuktikan adanya kedudukan hukum (legal standing) yang dimiliki oleh para Pemohon; 4. Bahwa terkait dengan parameter pertama yaitu Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah terpenuhi dikarenakan Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia yang berprofesi sebagai Notaris mempunyai hak-hak konstitusional, khususnya empat hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yang kemudian dijadikan sebagai landasan pengujian konstitusionalitas, antara lain : Pasal 27 ayat (2) 22 “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” Pasal 28C ayat (1) “UUD 1945 tentang hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya”. Pasal 28D ayat (1) “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28I ayat (2) “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 5. Bahwa terkait dengan parameter kedua yaitu Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji telah terpenuhi dikarenakan Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia yang berprofesi sebagai Notaris dengan diberikan empat hak konstitusional oleh UUD 1945 yaitu Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) telah dirugikan dengan adanya dua ketentuan dalam suatu undang- undang yaitu Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN. Bahwa kerugian tersebut antara lain : a. Bahwa Para Pemohon tidak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; b. Bahwa Para Pemohon tidak dapat lagi mengembangkan dirinya karena tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya; c. Bahwa Para Pemohon tidak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya; 23 d. Bahwa Para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; e. Bahwa Para Pemohon tidak terbebas dari perlakuan diskriminatif serta tidak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. 6. Bahwa selanjutnya terkait dengan parameter ketiga yaitu Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi juga telah terpenuhi, namun sebelum Para Pemohon membuktikan terkait dengan parameter tersebut, Para Pemohon terlebih dahulu menguraikan kualifikasinya dalam permohonan ini kemudian setelah itu telah diuraikan tentang kerugian konstitusional Para Pemohon;  Kualifikasi sebagai Para Pemohon 7. Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang dirugikan atas berlakunya Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN dimana Para Pemohon berhenti atau diberhentikan dari jabatannya apabila telah berumur 65 Tahun (enam puluh lima) selain itu, melalui jabatan Para Pemohon dapat diperpanjang sampai berumur 67 Tahun (enam puluh tujuh) dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Kualifikasi para pemohon diuraikan dalam permohonan a quo sebagai berikut: No. Nama Umur Surat Keputusan Pensiun/dapat diperpanjang 1. Yualita Widyadhari 64 Tahun SK Nomor : C- 961.HT.03.02- TH.2002 Tentang Pengangkatan Notaris 2025/2027 2. Vivi Novita Rido 60 Tahun SK Nomor : C- 987.HT.03.01- TH.1999 Tentang 2029/2031 24 Pengangkatan Notaris 3. Syarifah Hadzami 54 Tahun SK Nomor : C- 27.HT.03.02- TH.2003 Tentang Pengangkatan Notaris 2035/2037 4. Elizabeth Eva Djong 61 Tahun SK Nomor : AHU- 00437.AH.02.01.- TH.2021 Tentang Pengangkatan Notaris 2028/2030 5. Dewantari Handayani 60 Tahun SK Nomor : C- 05.HT.03.02- TH.2003 Tentang Pengangkatan Notaris 2029/2031 6. Yayuk Sri Wahyuningsih 59 Tahun SK Nomor : AHU- 83.AH.02.02.- TH.2010 Tentang Perpindahan Notaris 2030/2032 7. Merry Susanti Siaril 67 Tahun SK Nomor : AHU- 00055.AH.02.03.- TH.2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Notaris 2024 8. Hj Ofiyati Sobriyah 64 Tahun SK Nomor : C- 106.HT.03.02- TH.2003 Tentang Pengangkatan Notaris 2025/2027 9. Retno Rini Purwaningsih Dewanto 64 Tahun SK Nomor : C- 644.HT.03.02- TH.1998 Tentang Pengangkatan Notaris 2025/2027 10. Anna Wong 59 Tahun SK Nomor : C- 844.HT.03.02- TH.2002 Tentang Pengangkatan Notaris 2030/2032 11. Esty Paranti 64 Tahun SK Nomor : AHU- 015.AH.02.02.- TH.2012 Tentang 2025/2027 25 Pengangkatan Notaris 12. Winter Sigiro 65 Tahun SK Nomor : C- 924.HT.03.02- TH.2002 Tentang Pengangkatan Notaris 2024/2026 13. Aswendi Kamuli 64 Tahun SK Nomor : C- 1757.HT.03.02- TH.1999 Tentang Pengangkatan Notaris 2025/2027 14. Novita Sari 56 Tahun SK Nomor : AHU- 01119.AH.02.01.- TH.2015 Tentang Pengangkatan Notaris 2033/2035 15. Ruli Iskandar 59 Tahun SK Nomor : C- 535.HT.03.02- TH.2002 Tentang Pengangkatan Notaris 2030/2032 16. Harina Wahab Jusuf 63 Tahun SK Nomor : C- 316.HT.03.02- TH.2000 Tentang Pengangkatan Notaris 2026/2028 17. Laurensia Siti Nyoman 67 Tahun SK Nomor : AHU- 00064.AH.02.03.- TH.2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Notaris 2024 18. Mirna Karmila Ananta 56 Tahun SK Nomor : C- 130.HT.03.02- TH.2002 Tentang Pengangkatan Notaris 2033/2035 19. Gerda Joice Lusia 66 Tahun SK Nomor : AHU- 00031.AH.02.03.- TH.2023 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Notaris 2025 20. Bambang Sularso 66 Tahun SK Nomor : AHU- 00088.AH.02.03.- 2025 26 TH.2023 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Notaris 21. Nanang Karma 65 Tahun SK Nomor : C- 616.HT.03.02- TH.2003 Tentang Pengangkatan Notaris 2024/2026 22. Hj Rina Utami Djauhari 62 Tahun SK Nomor : C- 24.HT.03.02- TH.2003 Tentang Pengangkatan Notaris 2027/2029 23. Pinarti Johanna 68 Tahun SK Nomor : AHU- 00113.AH.02.04.- TH.2023 Tentang Pemberhentian Notaris 2023 24. Lieke L. Tukgali 77 Tahun SK Nomor : AHU- 00052.AH.02.04.- TH.2020 Tentang Pemberhentian Notaris dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris 2020 8. Bahwa berdasarkan tabel yang terdapat pada poin 7 (tujuh) dapatlah dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu : a. Pemohon yang berusia di bawah 65 Tahun (enam puluh lima); b. Pemohon yang telah berusia 65 Tahun (belum mendapatkan SK pemberhentian Notaris dan belum mendapatkan SK perpanjangan); c. Pemohon yang telah melakukan perpanjangan masa jabatan notaris; d. Pemohon yang telah pensiun. 9. Bahwa dalam kategori pertama terdapat 16 (enam belas) Pemohon yang masih berusia di bawah 65 (enam puluh lima) Tahun antara lain : Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, 27 Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XIII, Pemohon XIV, Pemohon XV, Pemohon XVI, Pemohon XVIII, dan Pemohon XXII, yang potensial dirugikan atas berlakunya pasal-pasal yang diuji a quo. 10. Bahwa dalam kategori kedua terdapat 2 (dua) Pemohon yang telah berusia 65 Tahun (belum mendapatkan SK pemberhentian Notaris dan belum mendapatkan SK perpanjangan) antara lain Pemohon XII dan Pemohon XXI, terhadap yang bersangkutan potensial dirugikan karena dengan diberlakukannya pasal-pasal yang diuji a quo yang bersangkutan tidak dapat memperpanjang masa jabatannya. 11. Bahwa dalam kategori ketiga terdapat 4 (empat) orang Pemohon yang telah melakukan perpanjangan masa jabatan notaris antara lain Pemohon VII, Pemohon XVII, Pemohon XIX, dan Pemohon XX, dimana yang bersangkutan sudah dapat dipastikan tidak dapat memperpanjang masa jabatannya sebagai notaris; 12. Bahwa dalam kategori keempat terdapat dua (dua) Pemohon yang telah pensiun antara lain Pemohon XXIII dan Pemohon XXIV, dalam hal ini yang bersangkutan telah dirugikan karena tidak dapat menjadi notaris selamanya.  Kerugian Konstitusional Para Pemohon 13. Adapun yang menjadi kerugian konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN diuraikan satu per satu sebagai berikut : a. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon dalam kategori pertama antara lain : 1) Para Pemohon berpotensi tidak memiliki pekerjaan tetap setelah berhenti dan diberhentikan dari notaris; 2) Para pemohon berpotensi tidak berpenghasilan setelah pensiun sebagai Notaris; 3) Para Pemohon terbatas dalam tugas dan fungsinya sebagai notaris; 4) Karir Para Pemohon sebagai notaris berpotensi berakhir dalam waktu yang singkat. 28 5) Para Pemohon berpotensi mengalami kesulitan dalam proses administrasi untuk perpanjangan masa jabatan notaris setelah usia notaris 65 (enam puluh lima) tahun. 6) Para Pemohon berpotensi bertanggungjawab seumur hidup dalam Akta yang telah dibuat padahal statusnya sudah tidak menjadi notaris lagi. b. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon dalam kategori kedua antara lain : 1) Para Pemohon berpotensi tidak memiliki pekerjaan tetap setelah berhenti dan diberhentikan dari notaris; 2) Para pemohon berpotensi tidak berpenghasilan setelah pensiun sebagai Notaris; 3) Para Pemohon terbatas dalam tugas dan fungsinya sebagai notaris; 4) Karir Para Pemohon sebagai notaris berpotensi berakhir dalam waktu yang singkat; 5) Para Pemohon merasa masih sehat dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris namun berpotensi dibatasi oleh ketentuan batas usia jabatan notaris dalam UUJN; 6) Para Pemohon berpotensi mengalami kesulitan dalam Proses administrasi untuk perpanjangan masa jabatan notaris setelah usia notaris 65 (enam puluh lima) Tahun. 7) Para Pemohon berpotensi bertanggungjawab seumur hidup dalam Akta yang telah dibuat padahal statusnya sudah tidak menjadi notaris lagi. c. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon dalam kategori ketiga antara lain : 1) Para Pemohon berpotensi tidak memiliki pekerjaan tetap setelah berhenti dan diberhentikan dari notaris; 2) Para pemohon berpotensi tidak berpenghasilan setelah pensiun sebagai Notaris; 29 3) Para Pemohon terbatas dalam tugas dan fungsinya sebagai notaris; 4) Karir Para Pemohon sebagai notaris berpotensi berakhir dalam waktu yang singkat; 5) Para Pemohon merasa masih sehat dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris namun berpotensi dibatasi oleh ketentuan batas usia jabatan notaris dalam UUJN; 6) Para Pemohon berpotensi bertanggungjawab seumur hidup dalam Akta yang telah dibuat padahal statusnya sudah tidak menjadi notaris lagi. d. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon dalam kategori keempat antara lain : 1) Para Pemohon berpotensi tidak memiliki pekerjaan tetap setelah berhenti dan diberhentikan dari notaris; 2) Para pemohon tidak berpenghasilan setelah pensiun sebagai Notaris; 3) Para Pemohon telah dibatasi dalam tugas dan fungsinya sebagai notaris; 4) Karir Para Pemohon sebagai notaris berakhir dalam waktu yang singkat; 5) Para Pemohon merasa masih sehat dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris namun dibatasi oleh ketentuan batas usia jabatan notaris dalam UUJN; 6) Para Pemohon terkena dampak psikologis karena telah pensiun sebagai notaris. 7) Para Pemohon harus bertanggungjawab seumur hidup dalam Akta yang telah dibuat padahal statusnya sudah tidak menjadi notaris lagi. 14. Bahwa selanjutnya terhadap parameter keempat yaitu, Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang- undang yang dimohonkan untuk diuji juga telah terpenuhi karena dengan berlakunya Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN, dimana Para 30 Pemohon berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebagai Notaris apabila telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, kemudian Para Pemohon dapat memperpanjang masa jabatan Notaris hingga berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan telah menjadi sebab dari kerugian baik yang telah terjadi maupun akan terjadi bagi Para Pemohon sehingga bertentangan dengan keempat hak konstitusional sebagaimana tertuang didalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 15. Bahwa selanjutnya terhadap parameter kelima yaitu, Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi juga telah terpenuhi karena apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dari Para Pemohon yaitu Menyatakan pada Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN sepanjang “telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "telah berumur 70 (tujuh puluh) tahun” dan Menyatakan pada Pasal 8 ayat (2) UUJN sepanjang “Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan”. Dengan demikian maka kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi dan hak- hak konstitusional Para Pemohon mendapatkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia; 16. Bahwa apabila permohonan a quo dikabul oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi, maka kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan dialami; 31 17. Bahwa dengan Argumentasi Yuridis di atas, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon pengujian undang- undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah konstitusi beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah yang selama ini menjadi yurisprudensi dan kemudian Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021. C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN: 1. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia, karenanya UUD 1945 haruslah dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari segi formil semata. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi keadilan, tidak dapat hanya terikat dengan hukum itu sendiri, namun juga terikat dengan rasa keadilan dan moral. Hukum harus dipandang dan ditempatkan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara. 2. Bahwa Pasal 1 ayat (3) menyatakan “Negara Indonesia adalah negara Hukum” (rechtsstaat), kemudian ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dan kemudian Pasal 28D ayat (1) kembali menegaskan bahwa “setiap orang berhak pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi adalah mengenai proses hukum yang adil (due process of law). Dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) (A.V. Dicey, Pengantar Studi Hukum Konstitusi, terjemahan Introduction to the Study of The Law of the Constitution, penerjemahan Nurhadi, M.A, Bandung : Nusamedia, 2007), hlm.251). 3. John Rawls di dalam bukunya A Theory of Justice menyatakan bahwa keadilan sebagai fairness. Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi, 32 sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran (John Rawls, 1999, A theory of justice, cet, ke-23, Massachussetts : Harvard University Press). Bertindak sewenang-wenang (Pemohon: atas nama undang-undang) adalah dilarang. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak dapat membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang lainnya. Hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. 4. Bahwa Jabatan Notaris sesungguhnya menjadi bagian penting dari negara Indonesia yang menganut prinsip Negara hukum (Ps.1 ay.3 UUD NRI Th 1945). Dengan prinsip ini, Negara menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum, melalui alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Salah satu jaminan atas kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum adalah alat bukti yang terkuat dan terpenuh, dan mempunyai peranan penting berupa “akta otentik”. 5. Bahwa objek permohonan dalam perkara ini adalah Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena: a. meninggal dunia; b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; c. permintaan sendiri; d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g. (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. 33 Objek Permohonan Pertama Pasal 8 ayat (1) huruf b 6. Bahwa Para Pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN, yang memberikan batasan berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; 7. Bahwa secara riil di lapangan, banyak notaris dan profesi-profesi lainnya yang telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun masih sehat dan masih produktif, sehingga masih dapat untuk menjalankan profesi notaris di lapangan; 8. Bahwa dengan dibatasinya usia Notaris sampai dengan umur 65 (enam puluh lima) Tahun maka akan menimbulkan dampak psikologis kepada yang bersangkutan setelah tidak menjabat sebagai notaris (power syndrome); 9. Bahwa apabila dinilai secara objektif, jenjang karier profesi notaris dapat dinilai sangat singkat, karena menurut Pasal 3 huruf c UUJN notaris dapat diangkat menjadi notaris usia minimal adalah berumur 27 tahun, sehingga apabila pensiun di umur 65 (enam puluh lima) tahun, maka notaris hanya menduduki atau menjalani profesinya selama 38 tahun; 10. Bahwa apabila dibandingkan dengan usia pensiun notaris yang ada di berbagai negara lain, maka dapat para pemohon simpulkan sebagai berikut: No. Negara Masa Pensiun Undang-undang/Website Link Website 1. Korea Selatan 75 Tahun Article 15 (Term of Office and Ipso Facto Retirement) Point (3) The retirement age of an appointed notary public shall be set at 75. https://elaw.k lri.re.kr/kor_s ervice/lawTw oView.do?hs eq=9606 2. Italia 75 Tahun Article 7 of Law No 1365/1926 provides: ‘Upon reaching 75 years of age, practising notaries shall be relieved of their duties by decree by the President of the [Italian] Republic. https://eur- lex.europa.e u/legal- content/EN/T XT/PDF/?uri =ecli:ECLI% 3AEU%3AC %3A2021%3 A430 3. Belanda 70 Tahun Wet Op Het Notarisambt Artikel 14 (1) De notaris is met ingang van de eers tvolgende maand na https://www. wet-en- regelgeving- 34 het bereiken van de zeventig jarige leeftijd van rechts wege onts lagen. notariaat.nl/a rtikel-14-wet- op-het- notarisambt 4. Jepang 70 Tahun Article 15 (1) The Minister of Justice may dismiss a notary if: (iii) the notary has reached the age of 70. https://www.j apaneselawt ranslation.go .jp/ja/laws/do wnload/2619 /09/m41Aa0 00530206en 8.0_h23A74. pdf 5. Columbia 70 Tahun Through Law 1821 of 2016, the maximum age for forced retirement of persons perfor ming public functions was modified, establishing it at 70 years of age. https://www. ambitojuridic o.com/notici as/laboral/no tarios-y- registradores -estan- sujetosla- edad- maxima- para-el- retiro- forzoso 6. Austria 70 Tahun Grundsätzlich ist für NotarInnen laut einem Beschluss aus dem Jahr 2006 ein Regelpensionsalter von 70 Jahren vorgesehen, bis zum Jahr 2027 gelten allerdings Übergangsfristen. Nach der alten Regelung wäre ein vorzeitiger Pensionsantritt erst mit 67 Jahren möglich gewesen. Sozialaussc huss: Notarversich erungsgeset z wird novelliert (PK1167/03. 12.2014) | Parlament Österreich 7. Hungaria 70 Tahun The new retirement age for judges, prosecutors and public notaries from 70 years to the general pensionable age (62 years). https://hudoc .echr.coe.int/ fre#{%22ite mid%22:[%2 2001- 163113%22] } 8. China 70 Tahun Article 35 https://law.m oj.gov.tw/EN G/LawClass/ 35 Civil notaries who have attained the age of seventy years old shall retire from their position. LawParaDea til.aspx?pcod e=B0010010 &bp=2 9. Jerman 70 Tahun Section 48a Retirement age Notaries reach retirement age at the end of that month in which they reach the age of 70. https://www. gesetze-im- internet.de/e nglisch_bnot o/englisch_b noto.html Bahwa berdasarkan tabel diatas maka pensiun Notaris diberbagai Negara adalah rata-rata diatas 70 Tahun sehingga dengan demikian Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN telah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. 11. Bahwa pengertian pejabat publik dapat diartikan secara luas dan secara sempit, Ghansham Anand menunjukkan makna Pejabat Publik secara sempit, yakni memaknai pejabat Negara hanya sebatas Pejabat Pemerintahan yang berdasarkan hak administratif berupa tunjangan keuangan dan hak-hak protokoler dari negara (Ghansham Anand, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2014, Hal. 17). Sedangkan secara luas, “Public Office” dapat diartikan sebagai “a position or occupation established by law or by the act of a government body, for the purpose of exercising the authority of the government in the service of the public” (Coates Canons: Local Government Law, Fleming Bell is Professor of Public Law and Government, North Carolina Institute of Government. https://canons.sog.unc.edu/). Artinya jabatan dalam organisasi profesi yang sifat kegiatannya ataupun bidang aktivitasnya berkenaan dengan kepentingan publik yang luas dapat juga disebut sebagai jabatan publik yang lebih luas yang mencakup pengertian jabatan negara dan jabatan publik non-negara. Jimly Asshiddiqie membagi pengertian pejabat publik secara luas dapat dibagi menjadi 3 bagian, pertama pejabat Negara, kedua pejabat negeri dan yang ketiga adalah pejabat profesi. Pejabat Negara merupakan “political appointtee” diangkat atau dipilih karena pertimbangan yang bersifat politik, sedangkan pejabat negeri “administrative appointee”, diangkat murni karena alasan 36 administratif. Sedangkan Pejabat Profesi diangkat karena adanya kebutuhan pasar (market) yang semakin tidak terbendung, sehingga para pejabat profesi pun mulai mengarah kepada tugas-tugas publik, meskipun fasilitas dan tunjangannya pun tidak berasal dari Pemerintah (Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta : Konstitusi Press, 2006), Hal. 373). Dengan posisi dan kedudukan notaris sebagai Pejabat Umum, maka sudah semestinya disamakan kedudukannya pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh negara. 12. Bahwa selain itu, jabatan notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN merupakan pejabat umum yang diangkat oleh negara. Berdasarkan hal tersebut maka para pemohon telah membandingkan usia pensiun antara jabatan notaris dengan jabatan umum lainnya yang dibiayai oleh negara sebagai berikut : NO PROFESI DASAR HUKUM USIA PENSIUN 1 Hakim Agung Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 11 Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan Hakim Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena : …………. b. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; ………… 70 Tahun 2 Hakim Konstitusi Dalam Pasal 87 huruf b Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi “Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan 70 Tahun 37 mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun” 3 Guru Besar Bahwa dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berbunyi “Batas usia pensiun Dosen yang menduduki jabatan akademik profesor ditetapkan 70 (tujuh puluh) tahun dan Pemerintah memberikan tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan” 70 Tahun 4 PNS Peneliti dan Perekayasa Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 53 ayat (1) Peneliti dan perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memiliki batas usia pensiun: ………..; c. 70 (tujuh puluh) tahun pada jenjang jabatan fungsional ahli utama. 70 Tahun Bahwa berdasarkan tabel perbandingan diatas maka dapat disimpulkan mestinya notaris sebagai pejabat umum batas usia pensiunnya dapat disamakan dengan tabel diatas. 13. Bahwa menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan lansia menjadi tiga kelompok umur yaitu lansia muda (kelompok umur 60-69 tahun), lansia madya (kelompok umur 70-79 tahun), dan lansia tua (kelompok umur 80 tahun ke atas). WHO juga menyatakan bahwa umur 70 masih produktif. Sehingga dengan demikian dibawah umur 70 tahun dapat dikategorikan sebagai usia yang produktif untuk melaksanakan pekerjaan sebagai notaris. Selain itu peran lansia dalam perekonomian dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada 2021, peran lansia 38 cukup besar mencapai 50,32 persen yang berarti dari 100 lansia terdapat 50 orang yang masih aktif melakukan kegiatan ekonomi (49,48 persen bekerja dan 0,83 persen belum berhasil mendapatkan pekerjaan dan menjadi pengangguran) Sumber data BPS (https://jambi.bps.go.id/news/2022/08/25/275/lansia- yang-berdaya--lansia-yang-merdeka.html); 14. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang- Undang No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sebagai berikut: Pasal 7 Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Pasal 8 Pemerintah, Masyarakat, dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Artinya, dengan dibatasinya masa pensiun Notaris di umur 65 (enam puluh lima) tahun, maka akan berpotensi menjadi beban negara, hal ini dengan tidak ada pemasukan oleh para notaris yang pensiun umur 65 (enam puluh lima) tahun, maka tidak hanya akan menjadi beban keluarga, namun juga akan menjadi beban negara untuk memberikan bantuan dan perlindungan serta penghidupan yang layak bagi seorang Notaris yang telah pensiun menjadi beban dan tugas tanggung jawab negara; 15. Bahwa selain itu sebagaimana rujukan yang dijadikan pedoman dalam pembentukan UUJN, pembatasan usia jabatan notaris sesuai dengan pedoman jabatan notaris yang berasal dari Belanda dibatasi sampai dengan usia 70 (tujuh puluh) tahun (GHS. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris), sehingga penerapan usia 65 (enam puluh lima) tahun oleh pembentuk Undang-Undang merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. 16. Bahwa dengan berlakunya Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN, secara faktual dan spesifik telah menimbulkan kerugian konstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945; 17. Bahwa Para Pemohon dengan diberlakukannya Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN akan kehilangan hak konstitusional sebagai warga negara untuk 39 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang pertentangan tersebut diuraikan secara berurutan; 18. Bahwa menurut John Locke mengenai teori lahirnya suatu negara menyatakan bahwa negara sebagai primus inter pares (pertama dari yang sederajat) telah diberikan seluruh hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam pactum unionis dengan mengecualikan tiga hak yaitu yang salah satunya Right to life (hak untuk hidup) (Soehino, Ilmu Negara, Liberty Yogyakarta, hlm 106). Kemudian dengan pengaturan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN telah nyata melanggar hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak karena tidak bekerja lagi yang mana secara konstitutif hal tersebut telah melanggar hak konstitusional Para Pemohon yaitu Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 antara lain: a. Bahwa dengan dibatasinya usia jabatan notaris yaitu 65 (enam puluh lima) Tahun, Para Pemohon mengalami atau setidak-tidaknya berpotensi kehilangan mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari; b. Bahwa dengan dibatasinya usia jabatan notaris yaitu 65 (enam puluh lima) Tahun, Para Pemohon mengalami atau setidak-tidaknya berpotensi tidak mendapatkan penghidupan yang layak karena kehilangan pekerjaan. 19. Bahwa merujuk pada teori utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill menyatakan bahwa wujud dari keadilan yaitu kemanfaatan dan kebahagiaan sebesar- besarya untuk sebanyak mungkin orang atau the greatest happiness for the greatest people (John Stuart Mill, Utilitarianism - The Philosophy of the Greatest Happiness Principle What Is Utilitarianism (General Remarks), Proof of the Greatest-happiness Principle, Ethical Principle of the Idea, Common Criticisms of Utilitarianism). Dengan demikian pengaturan pada Pasal 8 ayat (1) huruf b menurut Para Pemohon telah menyebabkan mereka tidak memperoleh manfaat dan kebahagiaannya sebagai Notaris yang hal tersebut sejatinya telah diberikan 40 hak konstitusional melalui Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyebabkan terjadinya pertentangan antara lain: a. Bahwa dengan dibatasinya usia jabatan notaris yaitu 65 (enam puluh lima) Tahun, Para Pemohon mengalami atau setidak-tidaknya berpotensi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kesempatan untuk mengembangkan diri sebagai notaris telah dibatasi oleh Undang-Undang; b. Bahwa dengan dibatasinya usia jabatan notaris yaitu 65 (enam puluh lima) Tahun, Para Pemohon mengalami atau setidak-tidaknya berpotensi tidak dapat meningkatkan kualitas hidupnya karena manfaat atas ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang kesehatan dan pangan yang mengakibatkan angka harapan hidup semakin tinggi yang diperoleh oleh Para Pemohon menjadi tidak ada artinya karena tidak dapat berprofesi lagi sebagai notaris. 20. Bahwa menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Hyronimus Rhiti menyatakan salah satu sumber keadilan berasal dari hukum positif yang dapat dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. kemudian ia juga menjelaskan bahwa inti dari keadilan itu sendiri merupakan kesamaan (Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 245.) sehingga segala bentuk ketidaksamaan seperti halnya pemberlakuan Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN bagi Para Pemohon telah mencederai nilai keadilan yang hal tersebut secara konstitutif telah diatur dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengakibatkan terjadinya pertentangan antara lain : a. Bahwa dengan dibatasinya usia jabatan notaris yaitu 65 (enam puluh lima) Tahun, Para Pemohon mengalami atau setidak-tidaknya berpotensi tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil karena pembatasan tersebut sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini khususnya perihal angka harapan hidup, produktivitas pada usia lanjut, dan perbandingan dengan usia notaris di beberapa negara lain; 41 b. Bahwa dengan dibatasinya usia jabatan notaris yaitu 65 (enam puluh lima) Tahun, Para Pemohon mengalami atau setidak-tidaknya berpotensi tidak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum karena dibandingkan dengan jabatan lain yang bahkan mendapatkan pensiunan dari negara, batas usia pensiunnya saja diatas 65 (enam puluh lima) Tahun keatas. 21. Bahwa dalam praktik MKRI dalam menentukan apakah suatu legislasi bertentangan dengan asas non-diskriminasi dilakukan dengan menerapkan dua dasar pengujian yang utama yaitu strict scrutiny dan rasionalitas. Terhadap dasar pengujian strict scrutiny dimaknai alasan legislator melakukan pembedaan dimotivasi oleh alasan-alasan seperti tercakup dalam definisi diskriminasi menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu: “agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa atau keyakinan politik.” Artinya, jika terbukti bahwa alasan pembedaan tersebut adalah agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa atau keyakinan politik maka pembedaan tersebut bersifat diskriminatif, sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. Kemudian jika alasan pembedaan itu di luar Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maka MKRI akan mempertimbangkan rasionalitas pembedaan itu atau berdasarkan ada/tidaknya important governmental objective (Titon Slamet Kurnia, Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas dari Perlakuan Diskriminasi, Jurnal Konstitusi, 2015). Dalam hal ini profesi dan jabatan notaris termasuk dalam kategori kelompok, golongan, dan status sosial yang sama dengan jabatan pejabat umum lainnya. 22. Bahwa terhadap unsur strict scrutiny dan rasionalitas telah Para Pemohon uraikan tentang pertentangan antara Pasal 8 ayat (1) huruf b dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 antara lain : a. Bahwa dengan dibatasinya usia jabatan notaris yaitu 65 (enam puluh lima) Tahun, Para Pemohon mengalami atau setidak-tidaknya berpotensi mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif karena 42 terkait usia pensiun berbeda dengan pejabat umum yang lain seperti Hakim Agung, Hakim Konstitusi, Guru Besar, PNS Peneliti dan Perekayasa, sehingga menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi (intolerable) sehingga terhadap unsur strict scrutiny telah terpenuhi karena pembentuk undang-undang memberikan perlakuan yang berbeda dalam bentuk pengaturan tentang usia pensiun kepada Para Pemohon sebagai golongan, kelompok, dan status sosial pejabat umum yang sama- sama menjadi Notaris; b. Bahwa dengan dibatasinya usia jabatan notaris yaitu 65 (enam puluh lima) Tahun, Para Pemohon mengalami atau setidak-tidaknya berpotensi tidak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif karena pembentuk Undang-Undang tidak memberikan rasionalitas yang objektif terhadap pengaturan batas usia pensiun bagi Notaris yang tidak sesuai dengan pejabat umum lainnya yang dibayar oleh negara sehingga terhadap unsur rasionalitas menurut Para Pemohon telah terpenuhi; 23. Bahwa dengan demikian secara nyata dan faktual dengan diberlakukannya Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun sepanjang tidak dimaknai dengan telah berumur 70 (tujuh puluh) tahun. Objek Permohonan Kedua Pasal 8 ayat (2) 24. Bahwa Para Pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal 8 ayat (2) UUJN, yang dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan; 25. Bahwa dengan adanya pengaturan norma Pasal 8 ayat (2) UUJN, maka menimbulkan ketidakpastian hukum, hal itu mengingat dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN telah ditentukan bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, namun dalam Pasal 8 ayat (2) UUJN ternyata usia notaris masih dapat diperpanjang sampai berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun, bahkan terdapat norma yang mengatur dengan mempertimbangkan kesehatan yang 43 bersangkutan. Dengan demikian terjadi 3 norma yang saling bertentangan yaitu Notaris berhenti atau diberhentikan pada saat umur 65 (enam puluh lima) tahun, kemudian terdapat pengaturan perpanjangan usia 67 (enam puluh tujuh) tahun sampai dengan adanya pengaturan kriteria pertimbangan kesehatan; 26. Bahwa dengan adanya tiga pengertian tentang batas usia notaris tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, dan kemudian Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 kembali menegaskan bahwa “setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersikap diskriminatif itu ”. Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi adalah mengenai proses hukum yang adil (due process of law). Dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law). 27. Bahwa perlu diketahui, saat ini jumlah Notaris di Indonesia berjumlah 19.109 (sembilan belas ribu seratus sembilan) (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220316164614-12- 772174/yasonna-soroti-pencucian-uang-saat-lantik-majelis-pengawas-notaris), sedangkan jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 279,118,866 (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh enam) juta jiwa (https:// dukcapil.kemendagri.go.id/page/read/data-kependudukan). Dengan demikian jika dihitung tingkat kebutuhan masyarakat akan jasa Notaris sama dengan 1:14.659, atau rata-rata apabila dihitung maka sama dengan 1 kecamatan 2 Notaris. Artinya saat ini masih tergolong kurangnya akan Notaris di Indonesia sehingga tidak diperlukan adanya pembatasan terkait usia Notaris; 28. Bahwa Usia kronologis dan usia biologis mungkin tidak sama. Usia kronologis adalah jumlah tahun hidup (Umur), sedangkan usia biologis mengacu pada usia sel dan jaringan berdasarkan bukti fisiologis 44 (https://bioethics.hms.harvard.edu/journal/legal-age-change). Dalam jurnal tersebut memprediksi Kesehatan tidak diukur oleh umur. Untuk menentukan usia biologis memerlukan tes medis untuk mengukur panjang telomer dan biomarker metilasi DNA, yaitu proses perubahan DNA sepanjang hidup. Berbeda dengan usia kronologis, usia biologis dapat diubah. Hal-hal seperti pola makan, olahraga, tingkat stres, kualitas tidur, dan merokok dapat memengaruhi usia biologis, dan mengubah kebiasaan dapat membuat perbedaan besar. Untuk itu tidak dapat diberikan batasan tentang kesehatan seseorang hanya dengan diukur oleh umur semata, akan tetapi membutuhkan tes kesehatan kepada yang bersangkutan. Apabila dihubungkan dengan batas usia notaris, maka tidak dapat menjadi patokan adalah umur atau usia kronologis seseorang, akan tetapi perlu alat bantu atau ilmu pengetahuan lain yaitu yang berkenaan dengan ilmu kesehatan, dengan demikian jelas sudah semestinya batas usia pensiun notaris harusnya tidak perlu dibatasi, namun hanya diperlukan dasar-dasar yang mempertimbangkan kesehatan dari notaris yang akan melakukan praktik di lapangan, hal ini tentu sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 29. Bahwa penduduk lanjut usia (lansia) selalu mendapat stigma kurang baik. Mereka dianggap sudah tidak produktif dan menjadi beban bagi penduduk yang usia produktif. Namun berbeda dengan penduduk lansia di Indonesia, selama satu dekade persentase penduduk lansia yang tetap bekerja dan masih produktif terus meningkat, sesuai dengan bertambahnya penduduk usia lansia. Dari hasil Survei angkatan kerja nasional (Sakernas) tahun 2022, persentase penduduk lansia bekerja mencapai angka 52,55 persen dari total seluruh penduduk lansia, maka lebih dari setengah penduduk lansia di Indonesia memutuskan untuk tetap bekerja (Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2022, BPS). 45 Artinya produktivitas tidak dapat dihubungkan dengan usia, termasuk dalam hal ini dengan adanya pembatasan usia bagi notaris untuk dapat melakukan praktik di lapangan. Untuk itu produktivitas kerja seseorang hanya dapat dinilai dengan kesehatan yang bersangkutan, termasuk bagi mereka yang berpraktik sebagai notaris, tidak perlu adanya pembatasan umur/usia. 30. Bahwa dengan adanya pembatasan usia jabatan notaris, maka tentu tidak hanya akan berdampak kepada Notaris dan keluarga notaris yang bersangkutan. Notaris dalam menjalankan profesinya juga akan dibantu oleh staf dan karyawan notaris yang juga akan menjadi tumpuan oleh keluarga staf dan karyawan tersebut. Untuk itu sangat disayangkan apabila usia notaris dibatasi dalam menjalankan profesinya, karena hal tersebut akan mengakibatkan adanya pengangguran-pengangguran baru yang akan membebani perekonomian negara. Dengan demikian guna menghindari jumlah pengangguran yang ada di Indonesia, maka perlu memberikan ruang kepada notaris untuk tidak dibatasi jabatannya sehingga dapat menambah pekerjaan yang layak bagi masyarakat. Selain itu Bahwa dengan dapat diperpanjangnya usia jabatan notaris hanya sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan memperhatikan kesehatan yang bersangkutan, Para Pemohon mengalami atau setidak-tidaknya berpotensi mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif sehingga menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi (intolerable) karena seharusnya profesi notaris 46 juga tidak dibatasi usia pensiunnya seperti layaknya Advokat, Kurator, Arbiter, Konsultan Hukum Pasar Modal, Dokter, Psikolog, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, Arsitek, dan Apoteker mengingat profesi-profesi tersebut tidak mendapatkan gaji dan pensiun dari negara sehingga menjadi sangat rasional untuk tidak membatasi usia pensiun notaris sehingga terhadap unsur rasionalitas menurut Para Pemohon telah terpenuhi; 31. Bahwa dengan dapat diperpanjangnya usia jabatan notaris hanya sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan memperhatikan kesehatan yang bersangkutan, Para Pemohon mengalami atau setidak-tidaknya berpotensi tidak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif karena pembentuk Undang-Undang sebagai representasi negara memberikan batasan usia pensiun bagi profesi notaris yang notabene tidak mendapatkan gaji dan pensiun dari negara padahal profesi-profesi yang sejenis tidak diberikan batasan usia pensiun sehingga terhadap unsur strict scrutiny telah terpenuhi karena pembentuk undang- undang memberikan perlakuan yang berbeda dalam bentuk pengaturan tentang usia pensiun kepada Para Pemohon sebagai kelompok profesi yang sama-sama menjadi Notaris. 32. Bahwa Para Pemohon akan menjadi beban keluarga dan/atau anak-anak Para Pemohon dalam jangka waktu yang tidak singkat menghadapi masa pensiun yang relatif lama, karena tidak mendapat uang pensiun seperti jabatan publik lain, yang menyebabkan bertambahnya beban negara karena harus melaksanakan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi segenap bangsa, yang seyogyanya kewajiban negara menyediakan kapasitas perlindungan terhadap warga negara yang tergolong lebih lemah dapat dialokasikan secara lebih tepat untuk memenuhi kewajiban konstitusional negara tersebut, jika masa pensiun Notaris yang ditentukan lebih lama sesuai dengan perkembangan harapan hidup (life expectancy) yang meningkat secara nasional dan universal. 33. Bahwa profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Biasanya sebutan “profesi” selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh 47 seseorang, akan tetapi tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi karena profesi menuntut keahlian para pemangkunya. Hal ini mengandung arti bahwa suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, akan tetapi memerlukan suatu persiapan melalui pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan khusus untuk itu (E Sumaryono, Etika profesi hukum : norma-norma bagi penegak hukum, (Yogyakarta : Kanisius, 1995), Hlm. 25). Sebuah pekerjaan dapat disebut profesi jika memiliki karakteristik sebagai berikut (Daryl Koehn, Landasan Etika Profesi, (Yogyakarta : Kanisius, Cetakan Keenam 2009), Hlm. 13 - 15): a. Keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoritis: Professional dapat diasumsikan mempunyai pengetahuan teoritis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktik. b. Assosiasi profesional: Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya. c. Pendidikan yang ekstensif: Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi. d. Ujian kompetensi: Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoritis. e. Pelatihan institusional: Selain ujian, biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional dimana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. f. Lisensi : Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap dapat dipercaya. g. Otonomi kerja: Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoretis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar. 48 h. Kode etik: Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan. Sama halnya untuk menjadi notaris terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang termasuk sertifikasi serta adanya kode etik yang hal tersebut harus dipenuhi oleh setiap orang yang menginginkan menjadi notaris sehingga dapat dikatakan bahwa notaris merupakan profesi dan bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan oleh sembarang orang, dengan demikian sudah seharusnya kedudukan notaris disamakan dengan profesi-profesi lainnya yang tidak terbatas masa usia pensiunnya. 34. Bahwa apabila dibandingkan dengan profesi-profesi lainnya, misalnya Dokter, Advokat, Kurator, Mediator, Konsultan Hukum Pasar Modal, Arbiter, Kuasa Hukum Pajak dan profesi-profesi lainnya yang tidak membebankan kepada keuangan negara, mereka dalam menjalankan profesinya tidak dibatasi oleh umur sebagaimana Notaris. Untuk itu agar tidak memberikan diskriminasi kepada profesi ini, sehingga profesi notaris dapat dijalankan dengan atau tanpa memberikan batasan-batasan kepada mereka dari segi umur seperti yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) UUJN, hal itu sebagaimana tabel sebagai berikut : No. PROFESI DASAR HUKUM USIA PENSIUN 1 Advokat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Tidak Dibatasi 2 Kurator Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan Tidak Dibatasi 3 Arbiter Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Tidak Dibatasi 4 Konsultan Hukum Pasar Modal Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-16/BL/2011 tentang Tidak Dibatasi 49 Pendaftaran Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal 5 Dokter Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan Tidak Dibatasi 6 Psikolog Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi Tidak Dibatasi 7 Akuntan Publik UU No 20 Tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik Tidak Dibatasi 8 Konsultan Pajak Peraturan Direktur Jenderal Pajak No Per-13/PJ/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak Tidak Dibatasi 9 Arsitek Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek Tidak Dibatasi 10 Apoteker Peraturan Menteri Kesehatan RI No 9 Tahun 2019 Tentang Apotek Tidak Dibatasi Bahwa berdasarkan tabel perbandingan diatas maka dapat disimpulkan mestinya notaris sebagai profesi batas usia pensiunnya dapat disamakan dengan tabel diatas. 35. Bahwa apabila dilihat profesi notaris merupakan profesi yang tergolong profesi yang mulia. Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang. Dalam Pasal 1 huruf a disebutkan bahwa Notaris : de ambtenaar. Jika ketentuan dalam Wet op het Notarisambt tersebut di atas dijadikan rujukan untuk memberikan pengertian yang sama terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan 50 (3) UUJN. Maka Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta otentik sesuai Pasal 15 ayat (1) UUJN dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN dan untuk melayani kepentingan masyarakat, Profesi Notaris adalah menjalankan sebagian tugas negara, khususnya yang berkaitan dengan keperdataan, yang dilindungi oleh UU. 36. Bahwa apabila dilihat dari posisi dan jabatan notaris sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, meskipun Notaris sebagai Pejabat Publik, namun kepada yang bersangkutan tidak mendapatkan pensiun sebagaimana Pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk itu karena notaris tidak mendapatkan pensiun dan keuangan dari negara, maka perlu untuk memberikan keleluasaan bagi notaris dalam menjalankan profesinya dengan tidak memberikan pembatasan dari segi umur kepada dirinya, yang terpenting yang bersangkutan mampu (sehat) jasmani dan rohani dalam menjalankan profesi notaris; 37. Bahwa sesuai Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, Notaris digolongkan sebagai kategori adalah pekerjaan bebas, selain itu apabila berdasarkan pada peraturan Ditjen Pajak nomor: PER-16/PJ/2016, notaris merupakan profesi yang tergolong dalam kategori Tenaga Ahli sehingga masuk ke kelompok penerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, bukan sebagai pegawai atau karyawan. Berdasarkan penjelasan ini, profesi notaris dikenakan pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21). Untuk itu sudah selayaknya karena notaris merupakan pekerjaan bebas, maka sudah seharusnya tidak dibatasi dari segi umurnya, selain itu apabila dibatasi maka negara akan berpotensi kehilangan pendapatan pajak dari notaris, juga akan mengakibatkan pendegrasian profesi notaris sebagai profesi yang bebas. 51 38. Bahwa jika dibandingkan mereka yang masih muda orang tua cenderung berperilaku bijak dan menjauhi perilaku berisiko. Sikap tersebut dapat karena memang orang tua memiliki banyak pengalaman hidup, atau dapat juga karena struktur otaknya mendorong perilaku tersebut seperti ditemukan studi Tim peneliti dari Yale University dan New York University melihat bahwa semakin tua materi abu-abu (gray matter) di otak bagian posterior parietal cortex akan semakin berkurang (https://health. detik.com/berita-detikhealth/d- 3371045/alasan-mengapa-semakin-tua-manusia-jadi-semakin-bijak). Bagian tersebut bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan. Dalam studi, para partisipan yang berusia 18-88 tahun disurvei untuk memilih antara pasti mendapat uang lima dolar atau acak mendapat lima sampai 120 dolar namun dengan kemungkinan gagal. Hasilnya seperti yang sudah diprediksi partisipan yang usianya masih muda cenderung memilih kemungkinan mendapat lebih banyak uang meski ada risiko gagal. Peneliti lalu juga melakukan pemeriksaan otak dan mencocokkan masa abu-abu otak tiap partisipan dengan pilihannya dalam survei. Peneliti melihat ada korelasi antara tingkat materi abu-abu yang rendah dengan kecenderungan menghindari risiko. Memang diakui bahwa korelasi keduanya kecil namun menurut salah satu peneliti Ifat Levy dari Yale University studi ini paling dekat menjelaskan sifat bijak yang dimiliki orang tua. "Dilihat dari berbagai sisi masuk akal jika orang dewasa tua mengambil lebih sedikit risiko daripada yang lebih muda. Untuk itu dapat dikatakan semakin tua akan semakin bijak, seperti halnya Yang Mulia Hakim Agung dan Yang Mulia Hakim Konstitusi juga sangat diperlukan kebijaksanaan dalam bekerja. Untuk itu diperlukan tidak adanya pembatasan bagi notaris dalam melaksanakan pekerjaannya, selain pengalaman juga kebijaksanaan yang bersangkutan dalam bekerja sangat dibutuhkan. 39. Bahwa Notaris yang telah berakhir masa jabatannya tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 65 UUJN, namun tidak terdapat perlindungan hukum terhadapnya. UUJN tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi Notaris yang telah berakhir masa jabatannya, sehingga dalam 52 hal ini terjadi kekosongan hukum. Meskipun Notaris telah berakhir masa jabatannya sehubungan adanya masalah terkait akta yang dibuatnya salah satunya dapat dipertanggungjawabkan secara perdata, yang dalam praktiknya Notaris sering dijadikan atau didudukkan sebagai tergugat oleh pihak lainnya, yang merasa bahwa tindakan hukum yang dilakukannya tersebut dalam akta dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum Notaris bersama-sama pihak lain yang juga tersebut dalam akta. Dalam konteks hukum kenotariatan, tugas Notaris hanyalah memformulasikan dan mengkonstatir apa keinginan para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan hukum yang berlaku. Untuk itu perlu sebuah terobosan hukum agar jangka waktu jabatan notaris juga berbanding lurus dengan pertanggung jawabannya yang juga tak terhingga, namun tetap terhadap Notaris dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya apabila berdasarkan hasil pemeriksaan medis membuktikan anggota Notaris tersebut tidak sehat pendengaran yang sangat diperlukan untuk konsultasi dengan anggota masyarakat yang membutuhkan sebelum menyusun naskah akta, tidak sehat penglihatan dan berbicara yang sangat diperlukan untuk membaca akta, tidak sehat pada bagian organ dua tangan yang sangat diperlukan untuk menulis dan /atau menandatangani akta, tidak sehat fisik karena sakit atau karena faktor usia lanjut yang sangat diperlukan untuk pergi dan pulang kantor, tidak sehat jiwa karena stres atau sudah gila dan/atau cacat secara permanen, mengundurkan diri atau meninggal dunia. 40. Bahwa Para Pemohon dengan diberlakukannya Pasal 8 ayat (2) UUJN akan kehilangan hak konstitusional sebagai warga negara untuk sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang pertentangan tersebut diuraikan secara berurutan; 41. Bahwa menurut John Locke mengenai teori lahirnya suatu negara menyatakan bahwa negara sebagai primus inter pares (pertama dari yang sederajat) telah diberikan seluruh hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam pactum unionis dengan mengecualikan tiga hak yaitu yang salah satunya Right to life (hak untuk hidup) (Soehino, Ilmu Negara, Liberty Yogyakarta, 53 hlm 106). Kemudian dengan pengaturan dalam Pasal 8 ayat (2) UUJN telah nyata melanggar hak untuk mendapatkan pekerjaan agar terjamin penghidupannya yang mana secara konstitutif hal tersebut telah melanggar hak konstitusional Para Pemohon yaitu Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 antara lain : a. Bahwa dengan dapat diperpanjangnya usia jabatan notaris hanya sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan memperhatikan kesehatan yang bersangkutan, Para Pemohon mengalami atau setidak-tidaknya berpotensi tidak dapat memenuhi hajat hidupnya karena tidak memiliki pekerjaan setelah pensiun sebagai notaris; b. Bahwa dengan dapat diperpanjangnya usia jabatan notaris hanya sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan memperhatikan kesehatan yang bersangkutan, Para Pemohon mengalami atau setidak-tidaknya berpotensi tidak mendapatkan penghidupan yang layak setelah pensiun sebagai notaris karena tidak berpenghasilan. 42. Bahwa merujuk pada teori utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill menyatakan bahwa wujud dari keadilan yaitu kemanfaatan dan kebahagiaan sebesar- besarya untuk sebanyak mungkin orang (the greatest happiness for the greatest people) (John Stuart Mill, Utilitarianism - The Philosophy of the Greatest Happiness Principle What Is Utilitarianism (General Remarks), Proof of the Greatest-happiness Principle, Ethical Principle of the Idea, Common Criticisms of Utilitarianism). Dengan demikian pengaturan pada Pasal 8 ayat (2) UUJN menurut Para Pemohon telah menyebabkan mereka tidak memperoleh manfaat dan kebahagiaannya sebagai Notaris yang hal tersebut sejatinya telah diberikan hak konstitusional melalui Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyebabkan terjadinya pertentangan antara lain: a. Bahwa dengan dapat diperpanjangnya usia jabatan notaris hanya sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan memperhatikan kesehatan yang bersangkutan, Para Pemohon mengalami atau setidak-tidaknya berpotensi tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mengembangkan diri karena terbatasnya karir profesi notaris; 54 b. Bahwa dengan dapat diperpanjangnya usia jabatan notaris hanya sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan memperhatikan kesehatan yang bersangkutan, Para Pemohon mengalami atau setidak-tidaknya berpotensi menjadi cluster usia yang tidak produktif serta menjadi beban negara karena sudah tidak lagi berprofesi sebagai notaris padahal Para Pemohon telah memperoleh manfaat atas ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang kesehatan dan pangan sehingga secara fisik dan angka harapan hidupnya juga meningkat dimana manfaat tersebut justru tidak dapat dimaksimalkan oleh Para Pemohon untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. 43. Bahwa menurut Gustav Radbruch salah satu sumber keadilan berasal dari hukum positif yang dapat dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa inti dari keadilan itu sendiri merupakan kesamaan (Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 245.) sehingga segala bentuk ketidaksamaan seperti halnya pemberlakuan Pasal 8 ayat (2) UUJN bagi Para Pemohon telah mencederai nilai keadilan yang hal tersebut secara konstitutif telah diatur dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengakibatkan terjadinya pertentangan antara lain : a. Bahwa dengan dapat diperpanjangnya usia jabatan notaris hanya sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan memperhatikan kesehatan yang bersangkutan, Para Pemohon mengalami atau setidak-tidaknya berpotensi tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil karena terhadap produk yang dibuat oleh profesi notaris yaitu akta autentik, para pemohon diwajibkan untuk bertanggungjawab atas akta tersebut meskipun sudah tidak lagi menjadi notaris sehingga pengaturan tersebut memberikan atau menimbulkan ketidakadilan bagi para pemohon; b. Bahwa dengan dapat diperpanjangnya usia jabatan notaris hanya sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan memperhatikan 55 kesehatan yang bersangkutan, Para Pemohon mengalami atau setidak-tidaknya berpotensi tidak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum karena dibandingkan dengan profesi lain dengan kategori tidak mendapatkan gaji dan pensiun dari negara yang sama dengan profesi Notaris, profesi-profesi tersebut tidak dibatasi usia pensiunnya; c. Bahwa dengan dapat diperpanjangnya usia jabatan notaris hanya sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan memperhatikan kesehatan yang bersangkutan, Para Pemohon mengalami atau setidak-tidaknya berpotensi mendapatkan ketidakadilan karena dengan adanya ketentuan batas usia pensiun bagi notaris telah menimbulkan kesenjangan antara jumlah notaris dengan kebutuhan masyarakat sehingga beban kerja para notaris yang masih aktif menjadi lebih banyak. 44. Bahwa dalam praktik MKRI dalam menentukan apakah suatu legislasi bertentangan dengan asas non-diskriminasi dilakukan dengan menerapkan dua dasar pengujian yang utama yaitu strict scrutiny dan rasionalitas. Terhadap dasar pengujian strict scrutiny dimaknai alasan legislator melakukan pembedaan dimotivasi oleh alasan-alasan seperti tercakup dalam definisi diskriminasi menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu: “agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa atau keyakinan politik.” Artinya, jika terbukti bahwa alasan pembedaan tersebut adalah agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa atau keyakinan politik maka pembedaan tersebut bersifat diskriminatif, sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. Kemudian jika alasan pembedaan itu di luar Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maka MKRI akan mempertimbangkan rasionalitas pembedaan itu atau berdasarkan ada/tidaknya important governmental objective (Titon Slamet Kurnia, Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas dari Perlakuan Diskriminasi, Jurnal Konstitusi, 2015). 56 45. Bahwa terhadap unsur strict scrutiny dan rasionalitas telah Para Pemohon uraikan tentang pertentangan antara Pasal 8 ayat (2) UUJN dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 antara lain : a. Bahwa dengan dapat diperpanjangnya usia jabatan notaris hanya sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan memperhatikan kesehatan yang bersangkutan, Para Pemohon mengalami atau setidak-tidaknya berpotensi mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif sehingga menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi (intolerable) karena seharusnya profesi notaris juga tidak dibatasi usia pensiunnya seperti layaknya Advokat, Kurator, Arbiter, Konsultan Hukum Pasar Modal, Dokter, Psikolog, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, Arsitek, dan Apoteker mengingat profesi-profesi tersebut tidak mendapatkan gaji dan pensiun dari negara sehingga menjadi sangat rasional untuk tidak membatasi usia pensiun notaris sehingga terhadap unsur rasionalitas menurut Para Pemohon telah terpenuhi; b. Bahwa dengan dapat diperpanjangnya usia jabatan notaris hanya sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan memperhatikan kesehatan yang bersangkutan, Para Pemohon mengalami atau setidak-tidaknya berpotensi tidak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif karena pembentuk Undang-Undang sebagai representasi negara memberikan batasan usia pensiun bagi profesi notaris yang notabene tidak mendapatkan gaji dan pensiun dari negara padahal profesi-profesi yang sejenis tidak diberikan batasan usia pensiun sehingga terhadap unsur strict scrutiny telah terpenuhi karena pembentuk undang- undang memberikan perlakuan yang berbeda dalam bentuk pengaturan tentang usia pensiun kepada Para Pemohon sebagai kelompok profesi yang sama-sama menjadi Notaris. 46. Bahwa dengan demikian secara nyata dan faktual dengan diberlakukannya Pasal 8 ayat (2) UUJN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang 57 “Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan;" tidak dimaknai dengan "Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan." 47. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada objek permohonan pertama dan kedua diatas maka kami selaku kuasa hukum Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "telah berumur 70 (tujuh puluh) tahun” untuk Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN dan "Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan” untuk Pasal 8 ayat (2) UUJN. D. PETITUM Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutuskan: 1. Menerima dan atau mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon; 2. Menyatakan pada Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) sepanjang “telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "telah berumur 70 (tujuh puluh) tahun." 58 3. Menyatakan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) sepanjang “Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan;" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan." 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 6 sebagai berikut: 1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; 3. Bukti P- 3 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; 4. Bukti P- 4 : Fotokopi Keputusan tentang Penggangkatan Notaris Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII; 59 Selain itu Pemohon mengajukan 5 (lima) orang Ahli yaitu Dr. Maruarar Siahaan, S.H, M. H., Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Aris Sudiyanto, dr.Sp.KJ, Subsp.P.K. (K), yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah pada persidangan Mahkamah tanggal 12 Agustus 2024, dan Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono. S.H., M.H. yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah pada persidangan Mahkamah tanggal 22 Agustus 2024 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Andira Budiutami, S.H., M.Kn., Dr. Marta Sri Wahjuni, S.H., SpN, M.H dan Wahyudi Suyanto, S.H., M.Hum, yang menyampaikan kesaksiannya pada persidangan Mahkamah pada persidangan tanggal 22 Agustus 2024 yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut: Ahli Pemohon 1. Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M. H., 5. Bukti P- 5 : Fotokopi Keputusan tentang Penggangkatan Notaris Pemohon XXIII dan XXIV; 6. Bukti P- 6 : Buku Kebijakan Hukum Terbuka – Penulis Dr. Mardian Wibowo, SH. 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Pendahuluan. Equality before the law sebagai satu pinsip persamaan, sesungguhnya merupakan kelanjutan dari ide hak asasi manusia yang diilhami oleh tema normatif Revolusi Perancis, baik yang disebut generasi pertama yang merupakan hak-hak sosial politik (liberte), generasi kedua hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (egalite) dan generasi ketiga yang disebut hak-hak solidaritas (fraternite). Hak-hak asasi yang terinspirasi oleh filosofi politik individualisme liberal dan doktrin ekonomi laissez faire, dirumuskan dengan istilah yang bersifat negatif berupa “kebebasan dari” intervensi negara dan yang membatasi kekuasaan negara (Burns H. Weston, 1993:12). Persamaan didepan hukum, yang kemudian menjadi salah satu hak asasi yang disebut dalam Universal Declaration of Human Rights, yang diadopsi dalam sidang Majelis Umum PBB pada tahun 1948, kemudian dilanjutkan dalam konvensi internasional tentang Hak-Hak Politik dan Sosial, telah menjadi bagian HAM yang diterima diseluruh dunia dewasa ini. Bahkan lebih awal dari Universal Declaration Of Human Rights, Indonesia telah lebih dahulu mengadopsinya pada tahun 1945, dengan memuatnya dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan, dengan rumusan yang menyebut bahwa “Segala warganegara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tiada kecualinya”. Prinsip equality before the law sebagai norma konstitusi diletakkan pada bab X UUD 1945 sebelum perubahan, yang menyangkut kedudukan warganegara, dan bukan menyangkut hak asasi manusia, karena pada saat itu memang belum memikirkannya sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Terbukti dari perdebatan dalam BPUPKI, dua aliran yang sangat berbeda telah mengemuka, disatu pihak anjuran Moh. Yamin dan beberapa anggota lain yang berpendapat bahwa dalam UUD yang akan dibentuk harus dirumuskan juga hak-hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan terhadap kesewenang-wenangan negara, tetapi dilain pihak Supomo berpendapat bahwa Negara yang akan dibentuk itu adalah satu negara dimana terdapat kesatuan warga dengan negara, sehingga yang diutamakan bukanlah individu-individu, akan tetapi pada kekeluargaan oleh karena aliran kekeluargaan sesuai dengan sifat ketimuran (RM. A.B. Kusuma, Penerbit Fakultas Hukum) 74 Usul tentang hak asasi yang diajukan tersebut, juga kandas karena dipandang sebagai buah kemenangan dari liberalisme yang tidak disukai saat itu (Mr. Muhammad Yamin, 1952:92). Sukarno juga mengatakan saat itu, :”...jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita pada paham kekeluargaan, faham tolong menolong, faham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap pikiran tiap paham individualisme dan liberalisme padanya” (RM. A.B. Kusuma: 353). Meskipun tidak menyebut dengan tegas “droits de l’homme et du citoyen” memang tidak perlu dimasukkan dalam UUD, akan tetapi Bung Hatta mengatakan bahwa ada baiknya memperhatikan syarat supaya negara yang kita bikin, jangan menjadi negara kekuasaan, dan sebab itu ada baiknya dalam salah satu pasal, misalnya tentang pasal mengenai warga negara, dalam colletivism ada sedikit hak bagi anggota-anggota keluarga itu untuk mengeluarkan perasaannya, untuk menjaga supaya negara yang kita dirikan adalah negara pengurus, supaya anegara pengurus ini nanti jangan menjadi negara kekuasaan, negara penindas (RM. A.B. Kusuma: 355). The Moral Reading of The Constitution. Ketika gagasan tentang hak asasi manusia pada awalnya dipandang sebagai produk dari pemikiran liberal dan menyangkut hak-hak manusia secara individual, maka dipihak lain, jauh sebelum perkembangan pemikiran tentang hak-hak asasi manusia disepakati oleh bangsa-bangsa sesudah melihat kehancuran harkat martabat manusia setelah perang dunia dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua, maka terlbih dahulu agama telah mengajarkan tentang kesamaan hak manusia sebagai instrumen perlindungan harkat martabatnya, yang satu dengan lain sama dihadapan Tuhan. Ketika norma agama sebagai sumber etik moral tidak pernah berubah dan memuat kewajiban umat kepada Tuhan, maka kemudian etik dan moral berkembang melalui kesadaran manusia menuju kesempurnaan sikap-perilaku yang dicari. Norma etik-moral dipandang akan terwujud menjadi norma konstitusi dan menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ronald Dworkin menyebut moral reading of the constitution sebagai cara yang khusus untuk membaca dan menerapkan konstitusi. Dikatakan bahwa : 75 “The moral reading proposes tha we all – judges, lawyers, citizens – interpret and apply these abstract clauses on the understanding that they invoke moral principles about political decency and justice...So when some novel or controversial constitutional issue arises...people who form an opinion must decide how an abstract moral principle is best understood. The moral reading therefore bring political morality into the heart of constitutional law” (Ronald Dworkin, 1996). Pada akhirnya Ronald Dworkin menyatakan bahwa “ according to the moral reding, these clauses must be understanding in the way their language most naturally suggest: they refer to abstract moral principles and incorporate these by reference, as limits on government power”. (Ronald Dworkin, 1996). Dikatakan bahwa moral reading tersebut merujuk kepada prinsip moral dan menggabungkannya dengan referensi sebagai pembatasan terhadap kekuasan pemerintahan, dengan menyerukan prinsip-prinsip moral tentang kepatutan politik dan keadilan, dan ketika memberikan pandangan terhadap masalah konstitusi yang kontroversial, orang atau hakim yang membentuk pendapatnya harus memutuskan bagaimana satu prinsip moral yang abstrak dipahami dengan cara yang terbaik. Hal demikian telah menyebabkan moral politik memasuki jantung hukum konstitusi. Oleh karenanya ketika moralitas politik dipandang memiliki ketidakpastian dan kontroversi, telah menimbulkan persoalan siapa yang memiliki kata akhir untuk menentukan tafsir dan pengertian mana yang memiliki otoritas dan menjadikan tafsir moralitas konstitusi tersebut menjadi bagian dari hukum konstitusi. Dalam sistem Amerika dan jurisdiksi lainnya, pada akhirnya Hakim MA lah di Amerika dan Hakim MK dalam jurisdiksi model Kelsenian yang memiliki otoritas akhir tersebut, yang disebut sebagai ultimate interpreter of the constitution. Pancasila: Identitas dan Moralitas Konstitusi Indonesia. Dalam konstitusi Indonesia, alinea keempat Pembukaan UUD 1945, dengan tegas merujuk kepada cita-cita kemerdekaan Indonesia dan tujuan Indonesia merdeka, yang diletakkan atas dasar ideologi,filosofi Pancasila sebagai identitas konstitusi Indonesia. Pancasila sebagai falsafah bangsa dan dasar negara, yang menjadi suatu meta-norma yang menjadi landasan keabsahan norma yang lebih 76 rendah yang harus bersumber pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yang ditetapkan dalam UU Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Pasal 2 UUP3 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022). Dengan memahami proses terbentuknya kesepakatan yang dicapai tentang dasar Negara yang akan dibentuk pada tahun 1945 tersebut dengan segala pergulatan pemikirannya, kita akan lebih mampu memahami perkembangan yang kita alami sekarang, yang sesungguhnya menyangkut komitmen, implementasi dan perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar Negara merupakan satu konsensus nasional yang telah final, dalam arti kita telah bulat menerimanya dan tidak lagi mempersoalkan atau membiarkan adanya orang yang mempersoalkannya. Konsensus nasional yang menyepakati diterimanya Pancasila sebagai dasar Negara yang telah final, tidak dengan sendirinya menyelesaikan seluruh persoalan. Dibutuhkan proses panjang dan gigih untuk merealisasikannya dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam masyarakat yang multi- kultural, multi-etnis, dan terutama multi-religi seperti Indonesia, pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, menjadi proses yang harus terus menerus dilakukan secara berkelanjutan. Sebagai falsafah dan ideologi negara yang merupakan cita-hukum dan cita negara (rechtsidee en staatsidee), Pancasila merupakan sekumpulan nilai-nilai yang dianut dan yang menjadi pedoman, inspirasi, dan penerang jalan menuju tujuan negara. Karena itu Pancasila memiliki fungsi kritis terhadap semua kebijakan publik yang diambil, baik dalam bentuk peraturan perundang- undangan untuk menata ketertiban masyarakat, maupun terhadap program- program sosial, ekonomi, dan budaya yang perlu untuk mencapai tujuan negara. Pancasila merupakan kaidah penuntun dalam politik hukum nasional sehingga hukum nasional harus dikembangkan mengarah pada (a) menjaga integrasi bangsa, baik dari aspek ideologi maupun teritori; (b) didasarkan pada upaya membangun demokrasi dan nomokrasi sekaligus; (c) didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; dan (d) didasarkan 77 pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Pancasila adalah sumber materiil tertinggi yang menentukan materi muatan dalam pembentukan hukum serta sebagai tolok ukur filosofis dalam pengujian konstitusionalitas norma hukum. (Kongres Pancasila, 2009:56) Lima sila dalam Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, sejak reformasi mengalami pelemahan, karena dianggap sebagai bagian dari orde baru yang gagal membangun Indonesia berdasarkan konsep yang dirumuskan Pancasila sebagai cita negara (staatsidee) dan cita hukum (rechtsidee). Oleh karenanya sejak reformasi, banyak orang mencoba secara perlahan mengesampingkan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi dalam banyak peristiwa menyangkut melemahnya penghayatan akan keberagaman kultural, suku, etnis dan agama yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia sampai dengan akhir-akhir ini, kita merasakan perlunya merevitalisasi Pancasila tersebut sebagai dasar negara, yang akan merekatkan kita sebagai bangsa. Demikian pun dalam politik hukum yang dianut, revitalisasi Pancasila tersebut perlu dilakukan. Ketika diawal disinggung tentang hubungan ketiga norma yang berbeda yaitu Norma Etik – Norma Agama – Norma hukum, dan ketika dikatakan pada awalnya norma agama merupakan sumber dari norma moral dan etik, yang diharapkan menjadi sumber dan muatan inti norma hukum, untuk menjadi instrument yang mengatur manusia dalam hubugannya satu dengan yang lain tetapi masih dalam hubungan yang saling terkait secara eksistensial sebagaimana diuraikan terdahulu, bahwa norma agama memiliki peran besar dalam pembentukan norma etik moral, maka kondisi yang ideal bahwa norma hukum yang memiliki materi muatan (core content) etik moral yang bersumber dari norma agama, menjadikan norma hukum demikian menjadi ideal juga dalam implementasinya. Hal tersebut disebabkan karena norma-norma demikian mengandung kewajiban yang diletakkan kepada umat manusia sebagai konsekuensi hubungan manusia dengan Tuhan dalam kepercayaan berdasarkan iman, dan ketaatan manusia pada perintah Tuhan, yang hanya melahirkan kewajiban untuk taat tetapi tidak memiliki hubungan timbal balik dengan hak-hak manusia untuk menuntut Tuhan sebagai akibat ketaatan umat 78 manusia, tetapi menjadikan norma etik/moral yang bersumber pada norma agama dan norma kesusilaan, berkembang sebagai ukuran tentang apa yang baik dan yang buruk, benar dan salah, pantas dan tidak, yang menjadi muatan norma hukum yang dibentuk dalam hubungan negara dan kekuasaan dengan masyarakat, dan secara ideal bersumber pada norma etik/moral yang juga seyogianya merupakan core content norma hukum sehingga boleh menjadi norma hukum yang mendekati ideal bagi kehidupan negara dan masyarakat. Grundnorm Pancasila Sebagai Moralitas Konstitusi. Satu cara untuk menjelaskan tugas filosof adalah dengan mengatakan bahwa mereka mengidentifikasi apa yang akrab dengan kita dan kemudian mencoba memahami dan menguak misterinya. Dengan demikian filosofi hukum demikian mengakui bahwa merupakan satu hal untuk mengenal hukum dan sistem hukum tetapi menjadi soal lain untuk mampu menganalisa konsep hukum. Bagi hakim atau pengacara adalah satu hal untuk menggunakan pertimbangan (argument) hukum (legal reasoning), tetapi menjadi soal yang lain untuk mampu menjelaskan pertimbangan atau argumen hukumnya tersebut. Penyelidikan filosfis mempunyai dampak langsung terhadap hidup dan perilaku manusia. Meskipun orang memahami hakekat tanggung jawab, mungkin saja dia tidak lebih bertanggung jawab, tapi dia akan lebih menghargai dilema dan kompromi hukum dan kompleksitas perilaku manusia. Banyak masalah filsafat hukum merupakan masalah filsafat politik normative (hukum). Ini artinya bahwa mereka melibatkan penyelidikan atas bagaimana seharusnya hubungan antarawarga negara dengan negara. Ada yang berpendapat bahwa negara ada untuk kepentingan warganegara dan karenanya tiap tindakan negara/pemerintah hanya dapat dibenarkan sejauh itu menyumbang terhadap kesejahteraan warga. Yang lain berpendapat negara harus lebih dibatasi. Individu dilihat sebagai mempunyai hak-hak dan tindakan negara dibatasi oleh hak-hak ini. Tindakan negara tidak dapat dibenarkan jikalau mencampuri penggunaan hak-hak tersebut. Dalam hal ini, negara ada untuk menjamin bahwa hak-hak rakyat dilindungi dan memajukan kesejahteraan hanya jika dengan berbuat demikian tidak melakukan pelanggaran hak-hak tersebut. Kedua teori ini, yaitu teori hak dan teori kemanfaatan yang maksimal, 79 mengutamakan individu. Teori lain lebih mengutamakan negara sebagai tujuan dalam dirinya.(Thomas Morawetz, 1980: 2) Peletakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia dalam Pasal 2 UUP3, menegaskan bahwa dalam pembentukan hukum sebagai implementasi konstitusi, merujuk kepada moralitas konstitusi sebagai cara menafsirkan konstitusi sejalan dengan apa yang disebut Ronald Dworkin sebagai moral reading of constitution, tetapi dengan nilai-nilai etik moral yang kita anut dalam Pancasila sebagai nilai-nilai yang menjadi Grundnorm, yang menjadikannya ukuran dalam membentuk kebijakan atau politik hukum, dan khusus bagi hakim MK menjadi ukuran konstitusional dalam judicial review. Teori demikian mempunyai implikasi langsung atas putusan-putusan hakim dan pembuat undang-undang. Perdebatan legislative menyangkut dikehendakinya suatu undang-undang tertentu,tetapi juga menyangkut jenis masyarakat apa yang terbaik dan hubungan yang sepantasnya dari pemerintah dan rakyatnya. Demikian juga, nilai putusan hakim menyangkut nilai pandangan tertentu dari masyarakat, dan tentang peran hukum yang dicontohkan oleh putusan tersebut. Pilihan-pilihan dari seorang legislator dan seorang hakim konstitusi merupakan pilihan etis/moral dan memiliki dampak etis/moral pula. Memperdebatkan argument atau alasan hukum harus juga menyangkut pertimbangan etis dan moral. Tampak bahwa perbedaan paham di antara filosof hukum adalah menyangkut hakekat etik/moral atau tentang tempat pertimbangan etik/moral dalam keputusan hukum (Thomas Morawetz, 1980: 3). Satu tema penting dalam filsafat hukum adalah upaya untuk membedakan persoalan normative hukum dari soal deskriptif. Persoalan normative adalah persoalan tentang bagaimana seseorang menilai hukum dan sistem hukum dalam arti tujuan dan bagaimana orang menilai kinerja hakim dan pembuat undang-undang. Menguraikan hukum sebagai sebuah lembaga dengan memilah karakteristik formalnya merupakan tugas penting dan menantang dari filsafat hukum (Thomas Morawetz). Mereka menekankan prioritas logis pengetahuan tentang apa makna satu hal, sebelum mempersoalkan bagaimana hal itu digunakan atau disalah gunakan. Kebangkitan filsafat hukum sekitar tahun 1960 didorong oleh upaya H.L.A. Hart menawarkan suatu uraian baru tentang konsep 80 hukum (Thomas Morawetz). Filsafat hukum tidak hanya tumpang tindih dengan dengan filsafat etika dan politik, metafisik dan bahasa. Asumsi apa yang kita katakan tentang hakikat manusia ketika kita menyatakan seseorang memiliki hak untuk diperlakukan secara sama dan tidak berbeda dengan yang lain, sehingga seseorang memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan pihak- pihak lain yang sama. Julius Stone mengatakan, “pengujian ahli hukum tentang dalil, ideal (cita) dan teknik hukum, disimpulkan dari pengetahuan tentang disiplin lain dari pada hukum. Menurut persepsi Stone , seorang ahli hukum harus mengetahui bidang- bidang lain seperti sejarah, sosiologi, antropologi, ekonomi, politik, pendeknya ilmu sosial, baru kemudian menguji dalil, ideal dan tehnik hukum dilihat dari bidang ilmunya dalam ilmu-ilmu sosial. Artinya bahwa hukum mengandung dalil- dalil, ideal dan tehnik dan ahli hukum mampu untuk mengujinya. Tetapi dapatkah mereka menguji tanpa memiliki ideal, nilai dan standard moral yang dibutuhkan? pasti jawabannya tidak. Hal lainnya bahwa tidak semua ahli hukum memiliki pengetahuan bidang lain yang sama, sehingga menyimpulkan bahwa dua ahli hukum yang beda demikian tidak akan menemukan hal yang sama. Karl Lewellyn mengatakan bahwa Filsafat hukum lebih besar dari hukum. Tetapi apa yang membuat filsafat hukum lebih besar dari hukum tidak dapat ditentukan dan mungkin akan demikian (Hari Chand, 1994:2). Harkat Martabat Manusia dan Hak Asasi Manusia. Dari satu penafsiran teologis, harkat - martabat manusia yang dimiliki oleh orang per orang atau manusia, merupakan suatu gambaran Allah atau disebut sebagai imago dei. Dikatakan bahwa manusia itu merupakan gambar Allah( a picture of God) atau imago dei (Mazmur 8 : 1-9), Dikatakan: “Apakah manusia, sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan memahkotainya dengan kemulian dan hormat.,Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan Mu;segala-galanya telah kau letakkan dibawah kakinya; manusia yang hina telah dijadikan Nya menjadi satu mahluk yang mulia.” Mahluk yang hina dicipta menyerupai Tuhan sebagai mahluk yang mulia, menyebut 2 kualitas yaitu pertama manusia harus memiliki 81 kerangka moral yang dari Tuhan dan kedua, manusia sebagai satu ciptaan Tuhan harus mencerminkan kemuliaan Tuhan dan mencerminkan kemegahan Tuhan. Konsepsi martabat manusia (human dignity) yang didasarkan pada manusia sebagai gambar Tuhan (imago dei), suatu machluk yang diciptakan dalam gambaran Tuhan, memiliki satu martabat dan martabat yang secara mendasar sama satu dengan yang lain. Kesamaan manusia merupakan dasar bagi perlakuan seorang dengan yang lain yang menjadi satu ukuran keadilan dalam himpunan manusia dan kondisi kehidupan manusia satu dengan yang lain. Martabat manusia secara universal dipandang sama dan sama-sama berhak atas perlindungan dan penghormatan atas martabat dan harkat manusia. Konsepsi manusia sebagai ciptaan Tuhan yang dilimpahi dengan harkat martabatnya berdasar kepercayaan kepada Tuhan yang melimpahinya dengan kemanusiaan yang adil dan beradab secara sama yang satu dengan yang lain berdasarkan Pancasila sebagai falsafah dan moralitas bangsa. Dengan itu juga harkat martabat manusia yang dianut sifatnya universal, meskipun terdapat kekhususan secara budaya dan adat istiadat maupun agama dan kepercayaan didalam mana harkat martabat manusia dan hak-hak dipraktekkan, yang tidak menyangkut substansi melainkan hanya dalam bentuk dan bagian luarnya, karena jika tidak demikian hal itu akan menjadi pembenaran terhadap adanya suatu harkat martabat manusia yang lebih tinggi satu dengan yang lain yang boleh jadi membenarkan penjajahan dan penindasan diantara bangsa-bangsa maupun di antara umat manusia. Perspektif yang membuka kemungkinan atas ketidak samaan harkat martabat manusia demikian, boleh jadi dilihat sebagai penghinaan terhadap harkat martabat manusia itu sendiri. Posisi filosofis konstitusional Indonesia menentang karakteristik lokal demikian yang boleh jadi mengubah substansi harkat martabat manusia, meskipun diakui bentuk perwujudan demikian hanyalah mempengaruhi bentuk pernyataan harkat martabat manusia yang serasi dengan budaya dan adat istiadat tersebut. Agama dan norma agama dipandang merupakan sumber prinsip-prinsip moral dan etik yang memungkinkan dan menginspirasi umat manusia untuk mengatasi berbagai macam krisis, dan persoalan yang dihadapi. Sesungguhnya harkat dan martabat manusia dengan hak asasinya, mengalir dari keberadaan 82 manusia sebagai mahluk yang bermartabat, yang dalam pengalaman dan sejarah umat manusia telah menunjukkan bahwa pemeliharaan dan perlindungannya tidak dapat diserahkan kepada individu manusia – juga pemimpin – dalam interaksi dan pergaulan dengan orang dan bangsa lain dalam pergaulan dan koeksistensi internasional. Deklarasi Punta Del Este secara komprehensif menyatakan bahwa martabat manusia adalah landasan hak hak asasi manusia. Secara lebih tegas lagi dinyatakan bahwa sesungguhnya hak asasi manusia tersebut berasal dari martabat yang melekat pada diri manusia, dan manusia itu memiliki hak-hak (asasi) karena memiliki martabat dan fungsi hak-hak (asasi) manusia tersebut adalah untuk melindungi martabat manusia itu sendiri. Hancurnya harkat martabat manusia sebagai machluk ciptaan Tuhan akibat perang dunia ke-I dan ke-II, telah membentuk kesadaran moral bangsa- bangsa untuk menyetujui Universal Declaration of Human Rights, dan dari kesadaran moral dan etik bangsa-bangsa di dunia saat itu muncul pernyataan bersama untuk mempertahankan harkat martabat manusia yang hancur karena perang dunia, dan yang kemudian melahirkan kesadaran dan kesepakatan untuk mempertahankan martabat manusia yang kemudian meningkatkannya dari kesadaran menjadi kesepakatan agar menjadi norma hukum yang mengikat bangsa-bangsa dalam instrumen hak asasi manusia yang bersifat mengikat. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESR) dan instrumen HAM lain yang mengikat bangsa-bangsa di dunia. Semua instrument tersebut terbentuk oleh kesadaran norma agama dan moral tentang manusia sebagai ciptaan Tuhan yang bermartabat dan berharga scara universal dan setara. Secara lebih manju, lebih dahulun Indonesia telah memuat beberapa hak-hak demikian dalam UUD 1945, dan secara tegas menyatakan dalam pembukaan UUD bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, dan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Esa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Semua hal ini terbentuk oleh kesadaran norma 83 agama dan moral tentang manusia sebagai ciptaan Tuhan yang bermartabat dan berharga secara universal dan setara. Konstitusionalisasi Hak Asasi Manusia. Constitutionalisation of Human Rights (Konstitusionalisasi HAM) adalah langkah untuk mengangkat Hak Asasi Manusia menjadi bagian dari Konstitusi, sebagai gejala Universal sesudah Perang Dunia II dalam kerangka mengangkat Harkat Martabat Manusia. Indonesia memasukkan HAM secara komprehensif dalam Bab XA UUD 1945 pada Perubahan Kedua Tahun 2000. Konsekwensi masuknya HAM dalam Konstitusi menimbulkan terjadinya hirarki norma konstitusi secara internal antara norma konstitusi yang bersifat HAM dengan norma konstitusi yang bukan bersifat HAM (Intra Constitutional Hierarchy of Constitutional Norms – Supra-Contitutional Normatitivity of Human Right – Based on Constitutional Norms. Norma Konstitusi yang bersifat HAM unggul dalam hierarki norma, karena merupakan hak konstitusional yang melekat dalam harkat sebagai manusia, dimana norma konstitusi yang bersifat HAM unggul sedang dipihak lain norma konstitusij yang bersifat HAM juga mengenal hirarki antara derogable and non-derogable-rights. Dalam konflik norma konstitusi, hierarki norma konstitusi akan mewujudkan solusi berdasarkan prinsip lex superiore derogat legi inferiori (Alec Stone Sweet, 2002:28). Perkembangan konstitusionalisme modern dewasa ini ditandai dengan konstitusionalisasi hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, dimana perlindungan dan jaminan terhadapnya menjadi tujuan yang paling pokok. Bahkan salah satu indikator negara yang gagal sekarang dikatakan ketika negara tidak mampu melindungi hak asasi rakyatnya dengan layak. Makna yang paling penting dari konstitusionalisasi Ham tersebut, yang secara universal terjadi setelah perang dunia kedua berakhir, adalah ketika HAM menjadi bagian dari UUD, maka sebagai bagian dari konstitusi sebagai norma tertinggi, akan berakibat bahwa kebijakan dalam bentuk legislasi berupa norma yang dibentuk dibawah UUD yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengannya, akan menjadi objek pengujian atau judicial review di MK. Konsep hak-hak manusia (human rights) adalah untuk melindungi orang perorang terhadap tindakan Negara yang berlebihan, dan mewakili upaya untuk melindungi orang-orang dari penindasan 84 dan ketidak adilan. Dalam zaman modern, secara luas diterima bahwa hak atas kebebasan merupakan essensi utama dari suatu masyarakat yang bebas, yang harus dilindungi setiap saat. Gagasan untuk menjamin hak-hak tertentu adalah untuk memastikan bahwa seseorang boleh memiliki suatu kebebasan yang terjamin, suatu gagasan yang mendasar untuk memastikan adanya jaminan yang pasti atas hak-hak dasar dan hak asasi tertentu, dengan menempatkannya di luar jangkauan mayoritas politik yang sifatnya sementara. Oleh karenanya dipandang sangat penting bahwa hak-hak ini diletakkan sedemikian rupa sehingga tidak dapat dilanggar, dirusak atau dicampuri oleh satu pemerintah yang menindas. Untuk maksud ini, beberapa konstitusi tertulis memberi jaminan terhadap beberapa hak tersebut kepada rakyat dan melarang organ pemerintah mencampurinya (M. P. Jain, 2004:827). Hak-hak manusia yang dimaksud inilah kemudian berkembang sebagai hak-hak asasi manusia, yang dirumuskan dalam produk hukum baik undang-undang maupun konstitusi, yang memberikan sifat yang dapat dituntut pelaksanaannya melalui pengadilan terhadap pemerintah, karena sebagai hak asasi dia menciptakan pembatasan atas tindakan pemerintah. Pemerintah tidak dapat melakukan tindakan baik yang bersifat administratif ataupun legislatif dengan mana hak asasi tersebut dilanggar. (M. P. Jain, 2004: 827) Dengan kata lain, akibat dari jaminan-jaminan hak asasi manusia termuat dalam konstitusi adalah untuk memastikan bahwa tiap tindakan negara, termasuk undang-undang yang melanggar atau tidak sesuai dengan satu hak asasi akan dibatalkan oleh Mahkamah karena konstitusi adalah Hukum tertinggi negara (Durga Das Basu, 57). Putusan-putusan yang paling penting dari MK sebagian besar merupakan penyelesaian konflik antara satu hak asasi manusia dengan hak asasi yang lain. Tugas-tugas ini merupakan hal yang sulit karena dalam setiap sengketa konstitusi di depan MK yang berkenaan dengan ketentuan HAM terdapat kemungkinan pertentangan ketentuan HAM yang satu dengan ketentuan HAM lainnya. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang demikian MK harus melakukan interpretasi dan konstruksi tentang teori hak-hak konstitusional dan hak asasi manusia, untuk membangun norma dan nilai-nilai dalam konstitusi itu sendiri. Selain sebagai pihak ketiga yang imparsial, 85 seorang penulis mengatakan hakim juga menghembuskan nafas kehidupan kedalam norma hak asasi dan mengembangkannya secara progresif. Putusan hakim MK dengan demikian menjadi kebijakan publik yang memuat bimbingan, arahan dan rambu-rambu yang harus dilaksanakan oleh pembuat undang- undang tentang bagaimana hak-hak asasi yang menjadi hak konstitusional itu harus dilindungi. Perkembangan konstitusionalisme modern dengan konstitusionalisasi atau integrasi hak asasi manusia menjadi bagian dalam Undang-Undang Dasar, dimana perlindungan dan jaminan terhadapnya menjadi salah satu tujuan yang paling pokok dari negara, yang fungsinya dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Putusan-putusan yang paling penting dari MK sebagian besar merupakan penyelesaian hak asasi manusia sebagaimana telah disebutkan. Tugas-tugas ini merupakan hal yang sulit karena dalam setiap sengketa konstitusi di depan MK yang berkenaan dengan ketentuan HAM terdapat kemungkinan pertentangan ketentuan HAM yang satu dengan ketentuan HAM lainnya. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang demikian MK harus melakukan interpretasi dan konstruksi tentang teori hak-hak konstitusional dan hak asasi manusia, untuk membangun norma dan nilai-nilai dalam konstitusi itu sendiri. Selain sebagai pihak ketiga yang imparsial, dikatakan juga bahwa hakim MK menghembuskan nafas kehidupan kedalam norma hak asasi dan mengembangkannya secara progresif. Putusan hakim MK dengan demikian menjadi kebijakan publik yang memuat bimbingan, arahan dan rambu-rambu yang harus dilaksanakan oleh pembuat undang-undang tentang bagaimana hak- hak asasi yang menjadi hak konstitusional itu harus dilindungi. Prinsip ini sesungguhnya merupakan salah satu tema hukum yang tumbuh secara tidak terpisahkan dari konsepsi negara demokrasi, yang muncul seiring dengan runtuhnya feodalisme di Eropah Barat. Dengan tumbuhnya kapitalisme dan semakin besarnya kebebasan individu untuk melakukan perdagangan dalam pasar bebas yang disertai kebebasan secara politik dengan menguatnya Parlemen atau rakyat dalam hubungan dengan raja, perubahan suasana telah mengakibatkan semakin menguatnya liberalisme. Tema hukum lainnya dalam konsepsi demokrasi adalah hak-hak individu, pengawasan rakyat atas 86 pemerintahan, dan rule of law (W. Friedman, 1994: 45-46). Konsep ini merupakan salah satu unsur atau komponen dari apa yang dikatakan negara hukum (Rule of Law) yang demokratis yaitu supremacy of law, equality before the law dan due process of law. Rule of Law dengan unsur yang disebut diatas yang sekaligus sebagai makna yang membentuk prinsip fundamental konstitusi, dapat dilihat dari sudut pandang masing-masing unsur tersebut. Supremasi hukum merupakan prinsip bahwa hukum negara berada diatas kekuasaan dan prerogatif penguasa yang sewenang-wenang, dan prinsip kesetaraan didepan hukum yang diartikan sebagai ketundukan secara setara semua kelompok masyarakat kepada hukum negara yang dijalankan secara umum, dengan meniadakan pengecualian dan kekebalan pejabat pemerintahan dan penguasa atau orang-orang lain tertentu dari kewajiban untuk patuh kepada hukum yang berlaku (A.V. Dicey, 2007:266). Prinsip ini menekankan adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilakukan secara empirik. Prinsip ini dalam perkembangannya kemudian, terutama dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia dalam sejarah sejak Magna Charter sampai kepada Universal Declaration of Human Rights dan International Covenant On Civil and Political Rights dan diadopsi dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999, dan kemudian diangkat menjadi norma konstitusi dalamUUD 1945, dipahami sebagai larangan atas sikap dan tindakan yang diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya. Dengan pengertian-pengertian yang telah diuraikan tersebut, maka dapatlah kita merumuskan konsep persamaan didepan hukum tersebut secara umum sebagai perlakuan, penerapan atau pemberlakuan aturan hukum yang sama bagi setiap orang yang sama, secara adil dan jujur, tanpa memberi keuntungan yang tidak seharusnya bagi satu pihak dan menyebabkan kerugian secara tidak adil bagi pihak lain, berdasarkan aturan yang rasional dan objektif. Dengan begitu dapat juga ditarik kesimpulan bahwa perlakuan yang diberikan pada satu pihak tidak boleh mendiskriminasikan orang tersebut, jikalau mereka dalam keadaan dan kedudukan yang sama. Aturan standard yang sama, dalam keadaan dan kedudukan yang sama harus diperlakukan secara sama, dan tidak 87 diperkenankan untuk melakukan pembedaan yang menyebabkan timbulnya ketidak adilan.Jikalau hak tertentu ditentukan dalam aturan hukum sebagai sesuatu yang dimiliki satu pihak, maka jikalau keadaan dan kedudukan yang sama dimiliki orang lain, maka hak yang sama demikian juga harus diberikan padanya secara adil. Karena rumusan demikian, dimana hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam keadaan dan kedudukan yang sama menjadi hak asasi dan tidak diperkenankan untuk melakukan pembedaan (diskriminasi) jikalau tidak ada alasan pembenar yang masuk akal, maka konsep persamaan didepan hukum tersebut harus juga dilihat sekarang dari sudut hukum hak asasi manusia, sebagaimana dikembangkan dalam undang-undang dasar, undang- undang dan instrumen HAM internasional. Equality Before The Law dan Larangan Diskriminasi Ketika perubahan kedua UUD 1945 dilakukan pada tahun 2000, satu bab tersendiri ditambahkan dengan mengadopsi secara lengkap hak asasi manusia yang tadinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Konstitusionalisasi hak asasi manusia (Herman Schwartz, 1994-1995:1235) dab Patricia Wald, 2002: xvii) tersebut merupakan hasil reformasi, yang menempatkan hak asasi manusia tersebut menjadi satu Bill of Rights dalam kedudukan sebagai satu hukum tertinggi. Tetapi ketika perubahan atau amandemen dilakukan, tampaknya Pasal 27 ayat (2) yang mengatur tentang equality before the law tersebut tetap tidak berubah, baik posisinya dalam bab X yang berada dalam aturan tentang Warganegara dan Penduduk, yang memang sejak awal tidak melihatnya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Tetapi dengan perubahan kedua dan diadopsinya hak asasi manusia secara lengkap, tampaknya terjadi semacam tumpang tindih (overlapping), karena pengaturan yang hampir sama dapat ditemukan dalam Bab XA tersebut. Misalnya pasal 28D ayat (1) mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal ini, meskipun digandengkan dengan hak atas kepastian hukum yang adil, merumuskan nya dengan hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, atau equal treatment before the law. Pasal 28I ayat (2) menentukan bahwa “setiap orang berhak bebas dari perlakuan 88 yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Larangan untuk perlakuan yang bersifat diskriminatif demikian, sudah barang tentu adalah untuk mempositifkan kedudukan yang sama didepan hukum dan hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, dengan mana keadaan dan kedudukan yang sama dari orang-orang akan mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan standard aturan yang diperlakukan. Secara lebih tegas lagi baik Universal Declaration of Human Rights, ICCPR maupun undang-undang nomor 39 tahun 1999, memberikan definisi diskriminasi tersebut dengan uraian yang panjang lebar. Diskriminasi dikatakan adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Dengan demikian diskriminasi menjadi satu anti-these atas prinsip equality, dan larangan melakukan diskriminasi atau pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik itu, menegaskan prinsip persamaan didepan hukum bagi setiap orang, meskipun orang-perorang berbeda dilihat dari hal-hal yang disebut diatas ini. Equal before the law, menyatakan juga bahwa tiap orang, tidak perduli kaya atau miskin, pangkat rendah atau tinggi, pejabat atau bukan, penguasa atau rakyat, semua akan menanggung akibat hukum yang sama jikalau mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana, berupa proses peradilan yang jujur, dan akan menerima hukuman jika terbukti bersalah atas perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan. Demikianpun setiap orang dari kelompok yang berbeda ras, agama dan keyakinan politik, akan memperoleh 89 perlindungan hukum yang sama atas setiap perbuatan yang melanggar hak- hak asasi yang dimilikinya karena perbuatan orang lain, tanpa memperhitungkan apakah yang melakukan perbuatan tersebut mereka yang memiliki kekuasaan, kekuatan atau kelompok yang berbeda dilihat dari keyakinan politik, agama dan uang dan dasar pembedaan lainnya. Norma konstitusi yang melarang setiap perbuatan yang bersifat mendiskriminasikan seorang dengan yang lain dalam perlakuan didepan hukum, baik dalam bentuk regulasi dan legislasi, maupun dalam bentuk perlakuan dalam pelaksanaan kebijakan maupun penegakan hukum, memberi hak pada orang yang dilanggar haknya untuk menguji regulasi atau legislasi maupun perlakuan dalam pelaksanaan kebijakan dan penerapan atau penegakan hukum yang berlaku, secara bertentangan dengan larangan dimaksud. Bagaimanakah Persamaan (equality) Diartikan. Prinsip persamaan atau equality yang biasanya diartikan “yang sama harus diperlakukan sama, dan yang berbeda harus diperlakukan berbeda atau tidak sama”, merupakan keadaan yang selalu ada dalam satu perbandingan (comparative).Equality juga diartikan sebagai uniformitas, yang merupakan proposisi dalam hukum dan moral bahwa orang yang sama harus diperlakukan sama, dan secara korelatif orang yang tidak sama harus diperlakukan secara berbeda. Dengan demikian pernyataan bahwa alasan seseorang diperlakukan dengan satu cara tertentu adalah karena dia “setara atau sama” atau “mirip atau identik” dengan orang lain yang menerima perlakuan seperti itu. Equality thus includes all statements to the effect that the reason one person should be treated in a certain way is that he is “like” or “equal to” or “similar to” or identical to” or “the same as” another who receices such treatment (Peter Westen, 95:1). Persamaan umumnya dimaknai secara berbeda dengan hak-hak dan kebebasan-kebebasan manusia. Hak-hak manusia sifatnya tidak dalam perbandingan (noncomparative), yang sumber dan pembenarannya ada dalam keberadaan manusia. Hak itu individual, sedangkan equality itu bersifat sosial. “Hak-hak” diartikan sebagai tuntutan atas keadaan atau kekuasaan, yang secara adil dapat diajukan oleh atau untuk kepentingan seseorang atau kelompok perorangan. Hak-hak itu mungkin berupa kebebasan, prerogatif, hak istimewa, 90 kekuasaan, pengecualian atau kekebalan. Hak boleh bersumber pada hukum atau moral atau kebiasaan, dan mungkin merupakan satu prinsip atau kebijakan (Peter Westen, 95:1). Studi tentang persamaan (equality) dimulai oleh Plato dan Aristotle yang menyatakan bahwa yang sama harus diperlakukan sama dan menempatkan equality dalam kedudukan yang tinggi dalam hukum dan moral. Berdasarkan ajaran Plato, Aristotle menyatakan dua hal tentang equality yang mendominasi pikiran barat sejak itu, yakni : i) Equality dalam moral berarti bahwa hal yang sama harus diperlakukan sama, dan hal yang tidak sama harus diperlakukan tidak sama seimbang dengan ketidak samaan mereka; ii) equality dan justice (keadilan) sinonim : bersifat adil adalah bersifat sama, sedang bersifat tidak adil adalah bersifat tidak sama (Peter Westen, 95:2). Pernyataan itu telah menimbulkan pertanyaan, yaitu apa hubungan fakta bahwa dua hal adalah sama sehingga secara moral disimpulkan mereka harus diperlakukan sama, dan dimana letak pembenaran bahwa keadilan dipersamakan dengan equality. Menurut Westen jawabannya ditemukan dalam unsur komponen formula equality itu, yang menyatakan bahwa “yang sama diperlakukan sama”, yaitu pertama, penentuan dua orang adalah sama, dan kedua, satu penilaian moral bahwa keduanya diperlakukan sama. Tetapi sebenarnya untuk tujuan persamaan, harus dipahami apa yang dimaksudkan dengan pernyataan dua orang adalah sama atau serupa. Orang yang sama, serupa atau setara boleh jadi berarti serupa dalam segala hal. Tetapi tidak ada orang yang serupa dalam segala hal. Jadi boleh jadi serupa berarti meski tidak sama dalam segala hal, tetapi dalam beberapa hal sama. Orang yang keadaannya sama, boleh juga berarti orang-orang yang secara moral sama dalam hal tertentu (Peter Westen, 95:2). Dengan mengatakan dua orang adalah sama dalam satu hal tertentu sama artinya dengan mensyaratkan adanya satu peraturan, satu standard atau ukuran yang ditetapkan untuk memperlakukan mereka. Sebelum aturan seperti itu ditetapkan tidak terdapat ukuran untuk memperbandingkan. Setelah satu aturan demikian ditetapkan, maka persamaan diantara keduanya merupakan konsekwensi logis dari aturan yang ditetapkan. Mereka sama (equal) berkenaan 91 dengan aturan tersebut karena itulah arti persamaan, yaitu “sama menurut aturan yang sama tersebut” (Peter Westen, 95:2). Lalu apa hubungan antara persamaan dengan keadilan? Keadilan dapat diartikan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Gagasan keadilan, seperti halnya gagasan persamaan merupakan dua prinsip yang terpisah tetapi berhubungan satu sama lain. Apa yang menjadi hak seseorang yang harus diberikan padanya, tidak menjelaskan apa yang dimaksud sebagai haknya. Menjadikan keadilan bermakna, orang harus melihat diluar dalil bahwa setiap orang harus diberi apa yang menjadi haknya kearah ukuran-ukuran moral dan hukum yang substantive yang menentukan apa yang menjadi haknya. Satu cara untuk menentukan apakah kedua konsep-persamaan dan keadilan- dapat saling dipertukarkan, adalah dengan menentukan apakah masing-masing dapat direduksi secara linguistik menjadi satu pernyataan bagi yang lain, misalnya sebagai berikut : 1. Memberi apa yang menjadi hak seseorang berarti memberikan perlakukan yang patut diterimanya. 2. Memberikan perlakuan yang patut diterimanya berarti memperlakukan nya sesuai dengan aturan moral. 3. Memperlakukan orang sesuai dengan aturan moral berarti,(a) menentukan apakah mereka memiliki kriteria yang ditentukan penting secara moral oleh peraturan; dan (b) memberikan kepada mereka yang memiliki kriteria tersebut sebagaimana ditentukan dalam peraturan, dan tidak memberikannya kepada mereka yang tidak memilikinya. 4. Memberi kepada mereka yang memiliki kriteria dimaksud perlakuan yang ditentukan oleh peraturan, dan tidak memberinya pada yang tidak memiliki kriteria itu, berarti memperlakukan mereka yang sama dengan perlakuan yang sama dalam hal moral yang penting. Memperlakukan secara sama mereka yang sama secara moral dan memperlakukan secara tidak sama mereka yang tidak sama secara moral. (Peter Westen, 95:2). 92 DISKRIMINASI NOTARIS DENGAN PEJABAT UMUM YANG SAMA. Telah menjadi yurisprudensi tetap MK bahwa ketetapan pembentuk undang-undang mengenai batas usia pensiun seorang pejabat atau pegawai adalah merupakan suatu kebijakan hukum yang terbuka bagi pembentuk undang-undang sebagai open legal policy, sehingga berapapun usia pensiun yang ditetapkan pembentuk undang-undang, tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional. Oleh karenanya perubahan usia pensiun poejabat umum, pegawai negeri atau ASN adalah merupakan ranahlegislatif review yang tidak tunduk pada judicial review sebagai pengujian konstitusionalitas norma yang dibentuk dalam kebijakan penentuan usia pensiun. Oleh karenanya menjadipertanyaan apakah yurisprudensi tetap demikian akan menjadi hambatan,ketika para Notaris menguji konstitusionalitas norma yang menetapkan usia pensiun Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM pada usia 65 tahun. Pemohon Judicial Review Undang-Undang Notaris tentang batas usia pensiun notaris yang dianggap inkonstitusional tersebut, di dasarkan pada perbandingan dengan pejabat umum lainnya yang tidak mengenal batas usia pensiun, sehingga pengaturan dalam Undang-Undang Notaris tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi jika dilakukan perbandingan dengan pejabat umum lain yang sama atau kurang lebih sama, dan dipandang sebagai diskriminasi. Pengertian atau definis disriminasi yang dilarang dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 3 UU 39/1999 tentang HAM yang menentukan bahwa “Diskriminasi adalah setia pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku,ras,etnik, kelompok, golongan, status sosial,status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yg berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kollektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social budaya dan aspek kehidupan lain”. Dilain pihak, Pasal 28I (2) menyatakan bahwa “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” dan Pasal 28I (5) menegaskan 93 bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah” dan dilain pihak, Pasal 28J (1) menyatakan bahwa “Tiap orang wajib menghormati HAM orang lain…” Secara khas dan tegas, tugas Negara yang menjadi kewajiban yang ditetapkan dalam konstitusi menyatakan bahwa negara wajib : (i) to respect, wajib menghormati HAM, yang diartikan bahwa negara tidak melakukan hal yang dapat melanggar integritas atau kebebasannya untuk menggunakan sumber daya penting dengan cara yang dipandang terbaik untuk kebutuhan dasarnya; (ii) to protect : negara wajib mengambil Langkah yg dipandang perlu mencegah pihak atau kelompok lain melangar integritas dan kebebasan bertindak atau melaksanakan HAM lainnya; (iii) to fulfill : Negara wajib mengambil Langkah yg dipandang perlu untuk menjamin setiap orang memperoleh kesempatan untuk memenuhi kebutuhannya yang diakui oleh instrumen HAM yang tidak dapat dilakukan dengan upaya sendiri. Pemohon JR, merujuk kepada 10 jabatan yang disebut Pemohon sebagai sama atau hampir sama yaitu, Advokat, Kurator, Arbiter, Konsultan Hukum Pasar Modal, Dokter, Psikolog, Akuntan Public, Konsultan Pajak, Arsitek, Apoteker, tetapi secara berbeda dengan Jabatan Noptaris, semua jabatan yang disebut itu, tidak mengenal batas usia pensiun. Sebagai perbandingan dengan jabatan pemerintahan yang dikenal, dikenal dua mekanisme untuk menentukan pejabatumum dalam pemerintahan, baik dibidang eksekutif, legislatif dan judikatif, yaitu melalui pengangkatan (appointed official) dan melaluipemilihan (elected). Kedua jalur penunjukan pejabat yang demikian semuanya akan bermuara pada keputusan tata usaha negara untuk menetapkan orang yang terpilih atau orang yang ditunjuk untuk menjabat jabatan tertentu, yang akan membentuk suatu hubungan hukum yang bersifat hukum publik, yang melahirkan adanya hak-hak dan kewajiban bagi pihak yang mengangkat pejabat -pejabat tersebut, dalam bentuk hak dan kewajiban. Disatu sisi pemerintah atau pejabat TUN yang mengangkat pegawai atau ASN, disatu sisi berhak menuntut kepatuhan akan aturan yang berlaku pada jabatan tertentu,untuk melakukan tugas-tugas atau pekerjaan yang ditetapkan dan secara timbal balik pejabat atau pegawai yang bersangkutan memiliki hak 94 untuk memperoleh pendapatan atau gaji secara periodik yang disediakan oleh negara melalui APBN. Demikian pula, jikalau sampai batas waktu atau usia yang ditetapkan bahwa seorang pejabat atau pegawai tertentu karena usia hari=usn diberhentikan, maka pegawai yang versangkutan mempunyai hak untuk memperoleh pendapatan pensiun yang juga disediakan negara. Akan tetapi secara berbeda, ketika Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat untuk menjadi notaris yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dibidang pembauatan akta-akta notariat yang bersifat authentik, maka ketika oleh Menteri Hukum (dahulu Menteri Kehakiman) notaris diangkat sebagai pejabat umum untuk tugas-tugas tertentu, Notaris tidak memperoleh imbalan berupa pendapatan yang disediakan Negara melalui APBN, melainkan Notaris sebagai Pejabat Umum, memperoleh imbalan dari orang-orang yang membuat akte-akte otentik tersebut sebagai pendpaatan untukmendudukung kehidupannya. Secara berbeda juga ketika mencapai usia pensiun, notaris diberhentikan ketika mencapai usia 65 tahun, akan tetapi pemberhentian tersebut juga tidak diserta pendapatan pensiun untuk mendukung kehidupannya. Secara tegas dengan kondisi demikian Notaris yang merupakan pejabat yang sama-sama diangkat setelah memenuhi syarat-syarat tertentu, dan berada dalam hubungan hukum publik yang mengikat, tetapi secara berbeda, notasi tidak memperoleh gaji dari negara dan ketika mencapai usia 65 tahun harus pensiun, notaris secara berbeda tidak memperoleh gaji pensiun. Dengan demikian meskipun Notaris sama sebagai Pejabat Umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, akan tetapi bukan pegawai negeri, dan tidak berada dalam hirarki kepegawaian negara dan bukan ASN, serta tidak mendapat penghasilan/gaji dari negara dgn sumber APBN, dan sebagai Pejabat Publik yang hamper sama dengan pejabat lain yang diangkat (appointed) maupun yang dipilih (elected), serta dikukuhkan dengan Keputusan TUN dalam jabatan, yang menghasilkan hubungan hukum yang bersifat public, dengan hak dan kewajiban yang diatur dgn peraturan perundang-undangan, dan negara memiliki kewajiban/contra prestasi memberi pendapatan sebagai gaji – yang dialokasikan dalam APBN, dan sesudah diberhentikan dengan hak pensiun, negara memberikan pendapatan berupa gaji pension, bahkan setelah 95 meninggal, kewajiban negara berdasar pension janda/duda, dengan persamaan yang demikian notaris menjadi berbeda karena Ketika diberhentikan pada usia pension tidak memperoleh uang pension pula. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat (appointed) tidak berhak atas pendapatan dari negara selama menjabat, dan tidak memperoleh pendapatan pension, yang dilakokasikan dari APBN, tetapi secara sama diperlakukan dengan batas usia pension seperti layaknya pejabat umum lainnya. Dilain pihak Ketika Notaris ditetapkan sebagai Pejabat Umum diangkat Menteri Hukum, maka terdapat 10 (sepuluh) pejabat umum lain yang juga diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang terkait, tetapi secara berbeda 10 jabatan public lain tersebut tidak mengenal usia pension yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang mengatur masing-masing, sehingga tampak dalam kedudukan yang hampir sama, tidak terjadi perlakuan yang sama , terutama tentang batas usia pension tersebut. Oleh karena hal yang demikian maka sebagai suatu kelompok jabatan, Notaris dan 10 jabatan lain adalah pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atau Pejabat Pemerintah yang berwenang, namun terdapat pembedaan perlakuan, tentang batas usia yang ditetapkan sebagai kebijakan hukum pembuat undang-undang, yang justru mengurangi atau membatasi hak-haknya untuk bekerja dalam kurun usia yang sama dengan kelompok pejabat umum lainnya. Dengan rumus yang telah diperkenalkan diatas, bahwaa yang sama harus diperlakukan sama, dan yang berbeda diperlakukan secara berbeda sesuai dengan perbedaan yang ada,jikaperlakuan demikian terjadi, maka perbedaan terhadap yang sama atau kurang lebih sama demikian adalah merupakan ketidak adilan, dan memenuhi kriteria suatu perlakuan yang diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi. Pejabat Umum yang diangkat dan dipilih (appointed –elected) dalam pemerintahan dapat dikelompokkan sebagai pejabat yang menjalankan tugas dan wewenang pemerintahan berdasar undang-undang; Notaris adalah pejabat umum yang diangkat (appointed) yaitu menjalankan sebagian kekuasaan pemerintahan dibidang hukum perdata dalam pembuatan akte-akte otentik.(Pasal 1 Wet op Het Notaris Ambt) dan Pasal 2 UU 30 Tahun 2004 96 tentang Notaris. Pejabat umum secara sama berada dalam hubungan hukum public dengan negara, tetapi dengan hak-hak yang berbeda, yi Notaris tidak memperoleh pendapatan dari Negara, dan ketika diberhentikan tidak memperoleh pendapatan dari negara sebagai hak pensiun; Oleh karenanya Notaris dengan pejabat elected atau appointed lainnya tidak sama dalam hak- haknya dalam hubungan hukum public yang lahir dgn pengangkatannya, karena tidak mendapat gaji sebagai prestasi negara yg tersedia dalam APBN, dan tidak mendapat pensiun, ketika diberhentikan; KESIMPULAN Berdasar seluruh urain tersebut diatas, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut : 1. Norma agama merupakan sumber prinsip-prinsip moral dan etik yang memungkinkan Masyarakat, bangsa dan negara mengatasi beragam Krisi dan merupakan sumber norma etik/moral dan bersama dengan norma hukum dan konstitusi mengatur kehidupan masyarakat, pemerintahan dan pembangunan ekonomi; 2. Materi muatan norma hukum hanya dapat disempurnakan ketika materi muatan norma hukum tersebut adalah norma etik/moral itu sendiri sebagai muatan pokok (core content); 3. Secara hierarkis norma moral/etik dalam Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber norma hukum, maka undang-undang dan keputusan yang didasarkan pada norma hukum dalam undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan moral/etik dalam Pancasila tersebut sehingga tunduk pada pengujian dan dikesampingkan atas dasar inkonstitusionalitas norma; 4. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan disahkan dalam Keputusan TUN, berbeda dengan dengan Pejabat public Yang diangkat dan dipilih serta dikukuhkan dalam Keputusan TUN, karena Notaris tidak mendapat pendapatan dan penghasilan pensiun setelah berhenti, sementara Pegawai Negeri dan Pejabat Publik lain yang diangkat/dipilih terikat dalam hubungan hukum public yang sama tp berbeda dengan memikul kewajiban untuk memberi gaji dan hak pension kepada pejabat negara dan pegawai negeri atau pejabat lainnya, setelah diberhentikan. Pengaturan Kedudukan Notaris 97 dan hak-haknya, dilihat dari konstitusi dengan moral Pancasila, tidak seluruhnya merupakan wilayah open legal policy melainkan sebagian berada dalam constitutional boundary yang tunduk pada Judicial Review; 5. Prinsip negara kesejahteraan yang berdasarkan Pancasila sebagai moral Bangsa, memberi peluang bagi setiap orang untuk dilindungi, dihormati dan diwujudkan haknya untuk hidup dengan mempersamakan Notaris dengan Pejabat Umum lainnya yang tidak memperoleh gaji dari APBN secara setara- sebagai makna keadilan. Bahwa dalam persidangan Ahli memberikan keterangan tambahan sebagai berikut: - Titik tolak keterangan ahli akan diawali dari persoalan mengenai usia adalah open legal policy, atau kewenangan pembentuk undang-undang, - Menurut Ahli, Ronald Dworking mengatakan jika membaca konstitusi, dilihat secara moral. Di dalam konstitusi kita mendudukkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebenarnya bukan norma, namun metanorma dan merupakan moralitas bangsa. Dapat dilihat dalam TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001. - Bagaimana merosotnya kita bernegara ini karena etik dan moral para pemangku kekuasaan negara ini perlu ditata, tapi itu tahun 2001, ketika kita baru keluar dari Reformasi. Sekarang barangkali saya kurang tahu, apa tambah buruk atau tambah baik. Tapi tetap acuannya bahwa dalam melihat konstitusi, ya, tidak bisa kita hanya menafsir dari apa yang interpretasi kita kenal selama ini, apa originalisme, non-originalisme, dan apa yang dikatakan juga teleologis. Yang juga ada seorang penulis barangkali Yang Mulia Pak Guntur ikut kita sebagai penguji eksternal di masa lalu, sebuah disertasi di UI yang sangat menonjol saya kira, bagaimana dia mengkritik MK bahwa yang ada di dalam putusan MK yang menggunakan instrumen penguji Pancasila itu, yang kita bisa lihat ini sebagai Dworkin mengatakan kita membaca itu konstitusi sebagai moral/etik. Barangkali ini menjadi suatu gejala yang umum juga sekarang ini di beberapa jabatan, bagaimana orang membawa juga masalah moral/etik kepada peradilan. Peradilan TUN misalnya, yang menjadi 98 suatu keanehan juga karena etik dengan norma hukum dua hal yang berbeda, tetapi diuji oleh norma hukum, itu menjadi suatu masalah. - Nah, oleh karena itu, dari sudut apa yang kita katakan moral reading, saya ingin mengatakan dan dikutip juga oleh Pak Jimly ini bahwa hukum itu berselancar di atas samudera etik. Oleh karena itu, kalau kita lihat misalnya bahwa karakteristik Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yang merujuk pada norma etik moral bangsa menyebabkan konstitusi dan segala norma di bawahnya menjadi dinamis yang harus tumbuh sesuai dengan fungsinya untuk menentukan tuntutan etik, seperti yang kita lihat tergambar di dalam Declaration of Human Rights dan kemudian ICCPR, ICSER itu yang berkembang dia. Bahwa hak asasi itu juga bertumbuh. Yang tadinya misalnya dalam ICCPR dan Duham itu, declaration umum daripada HAM itu bahwa hak hidup itu seolah-olah dia sendiri dan tidak bertumbuh, tetapi ketika perkembangan terjadi di dalam instrumen sosial, ekonomi, dan cultural right itu justru hak untuk hidup itu bertumbuh lagi menjadi hak untuk bekerja, kemudian hak untuk mendapatkan pendapatan yang layak. - Menurut Ahli norma etik merupakan kumpulan asas yang memuat nilai berkenaan dengan nilai benar atau salah, patut atau tidak, dan lain sebagainya. Kode etik juga diartikan sebagai aturan, tata cara, dan pedoman etis melakukan kegiatan. Etika adalah kewajiban dan tanggung jawab moral tiap orang dalam berperilaku di Masyarakat. - Pancasila itu adalah sesuatu nilai yang memiliki nilai etik dan nilai moral secara bergantian digunakan, menurut Ahli sebenarnya etik dan moral itu yang tidak perlu dipermasalahkan. Pancasila merupakan cita hukum dan kemudian turun menjadi norma hukum dalam bentuk substansi yang kemudian tentu teorinya. - Menurut Ahli, tiga komponen hukum adalah substansi, struktur, dan kultur. Untuk bidang kultur menurut Ahli merupakan pengaruh dari interpretasi. - Tetapi jika diperhatikan dalam sejarah, meskipun ada teori hukum alam mengatakan HAM itu adalah dari sifat manusia itu sendiri, tetapi kalau dari lihat hubungan norma agama, kesusilan, dan norma hukum, maka norma agama itulah yang menjadi sumber utama daripada apa yang dikatakan 99 norma hukum dan norma etik itu. Tetapi norma agama itu tentu hanya memuat kewajiban manusia yang tidak bisa kita menuntut, misalnya sesudah kita patuh kepada perintah Tuhan, kita menuntut sesuatu kepada Tuhan. Tetapi norma yang bergerak di etik, dia juga bersifat timbal balik ada tuntutan itu. - Ahli mengutip ajaran agama Ahli, dia merupakan imago dei, makhluk yang ciptaan Tuhan, diciptakan segambar dengan rupa Tuhan dan dia memiliki apa yang dikatakan dignity. Dignity, martabat manusia, harkat martabat manusia, tetapi karena manusia diciptakan Tuhan sama, dignity martabatnya itu sama. Dan ini merupakan kemudian awal dari kelahiran HAM itu ketika perang dunia menghancurkan harkat martabat manusia. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, maka melahirkan deklarasi universal hak azasi manusia itu untuk menjaga harkat martabat yang sama ini. - Dalam kaitan dengan diperlukannya tafsir baru terhadap apa yang dikatakan kedudukan notaris dengan ada yang dimuat dalam permohonan 10, Ahli akan menyamakan juga kepada advokat. Dua-dua pekerjaan ini adalah pejabat yang sebenarnya dikatakan kalau advokat penegak hukum, notaris pejabat umum. Tetapi berbeda dengan pejabat yang diangkat, appointed itu bisa pegawai negeri, bisa juga tingkatnya sudah mencapai direktur jenderal, atau juga elected itu, apakah itu jadi anggota DPR. Namun sebagai manusia martabatnya sama, tetapi disini terlihat perbedaannya yaitu hak-haknya tidak sama. Jikalau misalnya pejabat elected official, apakah itu dirjen pegawai negeri, ASN, dan lain sebagainya diangkat dalam jabatan-jabatan umum atau pegawai negeri, jabatan negeri, kemudian dikukuhkan dengan satu keputusan Tata Usaha Negara dalam rangka hak-haknya, maka terlihat perbedaan mencolok dengan notaris dan 10 jabatan lain yang disebutkan Pemohon, menurut Ahli yang menonjol, advokat. - Perbedaannya ketika pejabat-pejabat yang dipilih, maupun diangkat, yang menjadi kewenangan pemerintahan untuk menentukan, kewenangan pembuat undang-undang menentukan batas usia, apakah batas usia yang mau diangkat dan kemudian berhenti, itu semata-mata dikatakan sebagai legal policy open, terbuka bagi pembuat undang-undang. Namun barangkali 100 ada beberapa perbatasan tentang apa yang dikatakan constitutional boundary, batas-batas yang harus ditemukan dari apa yang dikatakan, imago dei sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang setara. Kedudukannya sama, jika ada yang tidak sama, dalam perdebatan HAM internasional, kadang-kadang orang bule menganggap orang asia beda-beda sedikit dari mereka. Tetapi, dalam hal-hal yang sepele sebenarnya bukan menjadi masalah pokok. Tetapi, ketika ada pejabat yang diangkat oleh pemerintahan itu dalam jabatan appointed atau elected, maka dia memiliki apa yang dikatakan hubungan hukum publik dengan pemerintahan yang melahirkan kewajiban dan hak secara timbal balik. - Pemerintah wajib menyediakan gaji bagi mereka, pendapatan mendapat jaminan pensiun. Notaris juga diangkat, diatur dalam Undang-Undang Jabatan maupun notaris ambt, zaman Pemerintahan Belanda, dia diangkat sebagai pejabat umum. Tetapi, dia tidak melahirkan hubungan hukum publik yang sama dengan pejabat pemerintahan karena notaris mencari uangnya sendiri. Kemudian sesudah mengatakan yang bersangkutan pensiun, tidak mendapat apa-apa. - Menurut Ahli dalam melihat tafsir martabat manusia sebagai bentuk yang sama, harusnya diperlakukan sama, menjadi yurisprudensi MK. Yang berbeda diperlakukan berbeda. Oleh karena itu, pertanyaan pokok sekarang ketika misalnya kita berpendapat, dilarang menyentuh persoalan usia notaris, hal tersebut merupakan kompetensi pembuat undang-undang, terkadang menganggap semua sama, namun tidak sama dalam martabatnya dan jaminan-jaminannya. Padahal, pada saat zaman Belanda notaris sanagt diawasi, menurut Ahli ada hubungannya dengan apa yang disebutkan prinsip domein verklaring dalam hukum pertahanan. Notaris tidak boleh neko-neko karena dikhawatirkan dalam membuat akta-akta membuat berkurangnya tanah yang harus dikuasai pemerintahan kolonial. Namun setelah merdeka tidak seperti itu lagi. - Menurut Ahli perbedaan dan persamaan ini merupakan inti yang menyatakan apakah merupakan masalah konstitusi. Menurut Ahli jika misalnya notaris dibedakan dengan advokat. Kedudukan advokat itu sangat menyolok, 101 sebenarya sudah ada draft RUU-nya pada Pemerintah. Karena disatu sisi dinyatakan sebagai penegak hukum, namun posisinya di struktur pemerintah tidak dimengerti. Apakah dia masuk kepada aparatur, misalnya penegak hukum itu yang mana? Apakah kekuasaan kehakiman atau lain sebagainya? Padahal di dalam kebebasan mereka itu seperti sekarang sudah dipidana juga mereka tetap masih bisa beracara. Ini kan perbedaan yang sangat besar itu. Menurut Ahli kebebasan advokat sebenarnya merupakan pekerjaan yang sama-sama dikatakan pejabat umum kalau advokat penegak hukum, namun notaris pejabat umum. Kalau zaman dulu, advokat juga diangkat oleh menteri. Baru terakhir ini pergeseran karena perjuangan dari advokat itu untuk bisa mengatur diri sendiri. - Pada PowerPoint nomor 24, menurut Ahli HAM generasi pertama, HAM, sosial, politik. Generasi kedua, ada hak sosial ekonomi dan kultural. Yang ketiga itu ada hak-hak solidaritas. Prinsip equality dalam instrumen HAM itu bahwa equality sebagai idealisme yang menuntut perjuangan untuk disamakan status yang sama itu, maka kita lihat di dalam PowerPoint nomor 27. - Apa yang dimaksud dengan orang yang sama? Yaitu yang sama diperlakukan sama. Dua orang adalah boleh jadi serupa dalam segala hal. Tetapi bisa juga tidak serupa dalam segala hal, tetapi dalam beberapa hal sama. Barangkali yang saya bandingkan sebagai analogi tadi notaris dengan advokat. Ini kalau di masa lalu, advokat diangkat pemerintah, jadi juga itu mempunyai suatu hubungan hukum publik. Tetapi tidak ada kewajiban hukum timbal-balik seperti seorang Anggota DPR atau Hakim Konstitusi yang diangkat, jaminan-jaminan di masa pensiun sudah ada, tetapi berbeda dengan kalau notaris atau advokat tidak ada jaminan di masa pensiun. - Arti dua orang sama dalam hal tertentu, mensyaratkan adanya satu peraturan atau standar ukuran yang ditetapkan untuk memperlakukan mereka. Tanpa aturan, tidak ada ukuran untuk perbandingan. Jika mengacu pada peraturan perundang-undangan, misalnya aturan pengangkatan notaris dengan pengangkatan advokat memang berbeda. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara, tetapi hak-haknya berbeda, kewajibannya berbeda. 102 - Slide nomor 29. Apakah hubungan persamaan dengan keadilan? Keadilan itu diartikan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Keadilan bermakna dengan melihat ke arah ukuran-ukuran moral dan hukum substantif yang menentukan, apa yang menjadi haknya. - Slide nomor 30 Menurut Ahli berdasarkan pendapat dari Plato dan Aristoteles, equality dan keadilan itu atau justice itu menurut mereka sinonim. Bersifat adil adalah bersifat sama, tidak adil adalah bersifat tidak sama. Pembenaran bahwa keadilan adalah equality menurut seorang penulis, ditemukan dalam formula equality, yaitu orang yang sama diperlakukan sama, yaitu penentuan lebih dahulu dua orang itu sama. Dan penilaian moral bahwa keduanya diperlakukan sama. - Ahli menyimpulkan konsep keadilan dan persamaan sebenarnya sesuatu yang dipertukarkan dan bisa direduksi. Bahwa memberi hak seseorang itu, sama dengan memberi perlakuan yang patut dengan ukuran moral Pancasila, memberi perlakuan yang patut, memperlakukannya sesuai aturan moral. - Oleh karena itu, Ahli kiranya akan menyimpulkan bahwa ada bentuk diskriminasi terhadap pengaturan notaris, dalam arti hubungan hukum publik dibandingkan dengan pejabat. Yang disebut pejabat umum, yaitu yang appointed dan elected. Ada hubungan hukum publik, dimana kewajiban timbal balik ada. - Bahwa pejabat publik yang sudah diangkat oleh negara itu melayani dan melaksanakan tugas negara, tetapi memperoleh hak-haknya. Dan ketika pensiun, juga diberikan hak pensiun. Tetapi pejabat yang lain, seperti notaris dan advokat, tidak diberikan hak-hak terutama pensiun. Dan advokat tidak terikat kepada batasan-batasan sosial. - Oleh karena itu, menurut pendapat Ahli, sudah waktunya untuk melihat bahwa ini adalah suatu kebijakan negara untuk melihat bahwa ada hal yang tidak konsisten dengan konstitusi, menurut tafsir kita dari moral reading of the constitution. - Ahli menyetujui bahwa moral reading yang dibicarakan oleh Dworkin itu tentu dalam konteks konstitusi Amerika dalam penilaiannya. Jika melihat kasus 103 Roe versus Wade yang telah dikembalikan kepada apa yang dikatakan moral konstitusi, cara membacanya sebagai bagian dari moral keagamaan yang terakhir ini dikatakan dibalikkan itu dari hak daripada perempuan untuk menentukan tentang badannya dan aborsi itu hak siapa, itu tentu kita lihat dari perspektif itu kelihatannya, ya. - Namun menurut Ahli moral reading harus dikembalikan kepada moral Pancasila. Bahwa dalam menafsirkan itu, tidak dapat satu sisi saja, melainkan menggunakan tafsir secara holistik, integratif dan dinamis. Ahli mengutip tafsir tersebut dari seorang dokter dan peneliti di UI dari Ketua Mahkamah Konstitusi, mantan Mahkamah Konstitusi Israel. Terkadang Ahli melihat terdapat pengujian proporsionalitas dalam konstitusionalitas yang harus uji. Apakah proporsional misalnya menyatakan sesuatu yang inkonstitusional dari sudut hak-hak konstitusional yang lain? seimbang atau tidak, balance atau tidak? - Menurut Ahli, jika moral yang dipergunakan sebagai acuan di dalam sistem uji konstitusional di Amerika, itu tentu berbeda jika dikaitkan dengan Pancasila sebagai moral berbangsa yang sudah ditentukan dalam TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 itu. Namun jika kita lihat bahwa Pancasila itu ada lima sila yang menjadi dasar untuk menafsir yang kita lihat secara holistik, misalnya, apakah memang jika dikatakan dari pemerintah, samakah advokat dengan notaris? Jawabannya tidak sama tetapi ada persamaan. Sehingga persamaannya tidak selalu dalam semua segi, tetapi dalam hak-hak ada tentu hal yang sama. - Oleh karena itu, kalau menurut Ahli, wilayah usia, meskipun notaris akan menguji itu, Menurut Ahli wilayah notaris sama dengan advokat, tidak masuk dalam wilayah yang menjadi open legal policy pembuat undang-undang, kemudian timbul pertanyaan apakah harkat mertabat notaris juga tidak boleh seimbang, sama dengan advokat karena dia mempunyai juga hak untuk bekerja, meskipun sudah pensiun atau juga untuk memperoleh nafkah?. Apakah mereka juga tidak disamakan? - Menurut Ahli persamaan-persamaan seperti ini diakui dalam konstitusi. Yang sama, tidak selalu seluruhnya sama, namun ada yang sama. Tugas negara 104 dalam Pasal 28 adalah melindungi, menghormati, mewujudkan, harus juga melakukan langkah-langkah supaya terwujud. 2. Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum A. Dalam Rancangan Undang-undang Jabatan Notaris (RUUJN) 2004, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan pendapat atau analisisnya tentang pentingnya UUJN tersebut untuk menggantikan PJN, antara lain sebagai berikut : “Sebagaimana telah kita ketahui, Pasal 1868 KUHPerd menerangkan apa yang dinamakan dengan "akta otentik", akan tetapi tidak menjelaskan siapa yang dimaksudkan dengan "pejabat umum". Pasal 1868 KUHPerd juga tidak menjelaskan tempat dimana pejabat tersebut berwenang sedemikian, sampai dimana batas-batas kewenangannya sehingga pembuat undang-undang masih harus membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal- hal tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa Peraturan Jabatan Notaris adalah merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 1868 KUHPerd dan notarislah yang dimaksud dengan pejabat umum itu. Peraturan Jabatan Notaris termasuk dalam rubrik undang-undang dan peraturan-peraturan organik. Materi yang diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris termasuk dalam hukum publik, sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa (dwingend recht) walaupun pekerjaan notaris di dalam pelayanan kepada masyarakat adalah di bidang hukum privat. Oleh karena itu seorang notaris wajib menguasai selain Peraturan Jabatan Notaris atau nantinya Undang- undang tentang Jabatan Notaris juga semua peraturan perundang-undang yang berlaku baik dibidang hukum privat maupun hukum publik. Tuntutan semacam ini tidak lain agar supaya notaris dapat memberikan jaminan akan kepastian hukum dan kebenaran hukum kepada masyarakat. Sebagai peraturan pelaksanaan dari pasal 1868 KUHPerd, Undang-undang tentang Jabatan Notaris tidak boleh tidak harus memperhatikan baik landasan yuridis, maupun landasan filosofis dan landasan sosiologisnya yang mendasarinya. Semuanya akan tertumpu pada Asas Keseimbangan yaitu seimbang antara kekuasaan negara, masyarakat dan pasar agar tercapai harmoni diseluruh 105 lapisan masyarakat, suatu keadaan yang dicita-citakan oleh setiap orang berdasarkan Asas Keadilan dan Kebenaran dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik” (Rancangan Undang-undang Jabatan Notaris (RUUJN) 2004, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)). B. Dalam Naskah Komprehensif perubahan UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan maksud badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Dalam Naskah Komprehensif tersebut setidaknya disebutkan ada 5 badan yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, Lembaga Pemasyarakatan, dan Notaris. Berikut ini uraian mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945: “Setelah diputuskan Perubahan Keempat pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002 disepakati menambahkan satu ayat pada Pasal 24 menjadi Ayat (3) yang berbunyi: “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.” Sebagai pengganti penyebutan satu demi satu badan-badan lain dalam Bab IX ini. Dengan demikian Bab IX tersebut walaupun judulnya tidak jadi diubah dan tetap ”Kekuasaan Kehakiman” tetapi dalam bab ini juga diatur “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman”. Badan-badan lain tersebut dimaksud tidak seluruhnya disebutkan dalam Bab IX, kecuali Komisi Yudisial yang menempati Pasal 24B yang telah diperbaiki dalam perubahan ketiga Tahun 2001. Untuk badan-badan lain diserahkan pengaturannya dalam undang-undang yang mengaturnya. Ketentuan dalam Pasal 24 Ayat (3) ini dapat dijadikan dasar hukum pembentukan lembaga penegak hukum yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Badan-badan lain dimaksud adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sudah diatur dalam Pasal 30 yaitu pada Perubahan Kedua UUD 1945 yang diputuskan oleh Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2000. Pasal 30 Ayat (4) tersebut mengatur bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. 106 Di samping itu sudah diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) bahwa “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”. Adapun Kepolisian Negara RI tidak semata- mata sebagai penegak hukum maupun penjaga keamanan dan ketertiban, tetapi sebagai kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan bersama Tentara Nasional Indonesia. Penegak hukum lainnya adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang sama sekali tidak dicantumkan nama lembaganya dalam UUD 1945 baik sebelum maupun setelah perubahan. Tetapi dalam pembahasan perubahan UUD 1945, Kejaksaan Agung termasuk sebagai salah satu badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dibuat setelah perubahan UUD 1945 mencantumkan Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 sebagai salah satu dasar hukumnya pada bagian “Mengingat”. Demikian halnya dengan Advokat atau Pengacara yang memberikan bantuan hukum termasuk pada badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Termasuk pula Lembaga Pemasyarakatan yang berada di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Semua badan tersebut termasuk dalam “Integrated Criminal Justice System”. Badan lainnya adalah Notaris yang tugas pokoknya membuat akta otentik yang merupakan salah satu alat bukti yang kuat di Pengadilan, sehingga fungsinya juga berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dibuat setelah perubahan UUD 1945, mencantumkan Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 sebagai salah satu dasar hukumnya” (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Naskah Komprehensif Perubaham Umdamh_undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2010: 714-716). C. Dalam Konsiderans “Menimbang” huruf a-d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ditegaskan bahwa: 107 a. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan; b. bahwa untuk menjamin, kepastian, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu; c. bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum; d. bahwa jasa notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat; Jabatan Notaris merupakan salah satu jabatan yang diadakan untuk menjamin, kepastian, dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terjelma kedalam bentuk pelaksanaan jabatan Notaris melalui pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum masyarakat. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa dasar hukum pembentukan UUJN ialah Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bermakna bahwa konstitusi kita mengenal dan mengakui adanya badan atau jabatan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. UUJN sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan Jabatan Notaris, maka kaidah hukum yang tertuang dalam UUJN juga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jabatan Notaris yang diadakan oleh negara merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan negara, khususnya dalam rangka tercapainya tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Notaris sebagai pejabat umum tidak boleh melupakan identitas dirinya sebagai seorang pejabat yang sengaja diadakan (diangkat) guna menunjang 108 terlaksananya tujuan negara. Oleh karena itu, dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris harus tetap berpedoman pada nilai Ketuhanan, nilai kemanusian, nilai keadilan, nilai etika (adab), nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai permusyawaratan, nilai kebangsaan, maupun nilai-nilai lainnya yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Konsiderans huruf a dan d UUJN tersebut bermakna bahwa Jabatan Notaris diadakan sebagai bagian dari bentuk pelaksanaan prinsip negara hukum. Dalam sebuah negara hukum diperlukan kepastian hukum (legal certainty), ketertiban (social order), dan perlindungan hukum terhadap masyarakat (legal protection). Kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum tersebut merupakan manifestasi dari kebenaran dan keadilan atau sebaliknya bahwa kebenaran dan keadilan harus terefleksikan kedalam kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Tiada kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum jika tidak merefleksikan kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan merupakan ruh dari sebuah proses penciptaan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum (Habib Adjie& Rusdianto Sesung, 2020). C. Notaris di Indonesia sebelumnya diatur oleh Peraturan Jabatan Notaris (Reglement op het Notarisambt), Stb, 1860-3. Dalam teks asli disebutkan bahwa “ambt” adalah “jabatan”, yang kemudian keberadaan Notaris ditegaskan berdasarkan UUJN (Nomor 30 Tahun 2004) dan UUJN – Perubahan (Nomor 2 Tahun 2014). Dalam Wet op het Notarisambt (Belanda) yang mulai berlaku tanggal 3 April 1999, Pasal 1 huruf a disebutkan bahwa “Notaris : de ambtenaar”, Notaris tidak lagi disebut sebagai Openbaar Ambtenaar sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Wet op het Notarisambt yang lama (diundangkan tanggal Juli 1842, Stb 20). Tidak dirumuskan lagi Notaris sebagai Openbaar Ambtenaar, sekarang ini tidak dipersoalkan apakah Notaris sebagai Pejabat Umum atau bukan, dan perlu diperhatikan bahwa istilah Openbaar Ambtenaar dalam konteks ini tidak bermakna Umum, tetap bermakna Publik (Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Gadjah Mada University Press Yogyakarta: 80). Ambt pada dasarnya adalah jabatan publik. Dengan demikian Jabatan 109 Notaris adalah Jabatan Publik tanpa perlu atribut Openbaa (Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Gadjah Mada University Press Yogyakarta: 80). Penjelasan Pasal 1 huruf a tersebut di atas bahwa penggunaan istilah istilah Notaris sebagai Openbaar Ambtenaar sebagai tautologie (S. Wojowasito, 1990:80). Jika ketentuan dalam Wet op het Notarisambt tersebut di atas dijadikan rujukan untuk memberikan pengertian yang sama terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN. Maka Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta otentik (Pasal 15 ayat (1) UUJN dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN dan untuk melayani kepentingan masyarakat. Notaris sebagai Pejabat Publik dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan Notaris sebagai Pejabat Publik. Dalam hal ini Publik yang bermakna hukum, bukan Publik sebagai khalayak umum (general). Notaris sebagai Pejabat Publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (wilsvorming) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Sengketa dalam bidang perdata diperiksa di pengadilan umum (negeri). Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu Surat Keputusan atau Ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum Administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat, individual dan final, yang menimbulkan 110 akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan sengketa dalam Hukum Administrasi diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Notaris sebagai Pejabat Publik yang bukan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara. Sedangkan dalam UUJN/UUJNn-P masih menggunakan istilah Pejabat Umum (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009-014/PUU-III/2005 tanggal 13 September 2005) merupakan terjemahan dari Openbare Amtbtenaren yang terdapat dalam Pasal 1 PJN (GHS. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, hlm.V) dan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (BW) (R.Subekti & R. Tjitrosudibio, 1983). Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa (GHS. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, hlm.31): De notarissen zijn OPENBARE AMBTENAREN, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelinggen, overeenkomsten en beschikkingen……, (Notaris adalah PEJABAT UMUM yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan……). Dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (BW) menyebutkan : Eene authentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vorn is verleden, door of ten overstaan van OPENBARE AMBTENAREN die daartoe bevoegd zijn ter plaatse alwaar zulks is geschied. (suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan PEJABAT UMUM yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat). Pasal 1 angka (1) UUJN menyebutkan : Notaris adalah PEJABAT UMUM yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Untuk sesuatu yang bersifat umum bahasa Belanda mempunyai istilah Generaal, Algemeen, Operbaar dan Publiek. Kata-kata tersebut mempunyai arti yang sama, tapi dalam penerapannya bisa berbeda. Generaal diartikan umum (Merjenne Termorshuizen, 2002: 143). Algemeen berarti umum (Merjenne Termorshuizen, 2002:19). Openbaar dapat diartikan sesuatu urusan yang terbuka untuk umum (N.E. Algra, H.R.W.. Gokkel, dkk, hlm 363), atau juga berarti umum, publik. Publiek dapat juga diartikan umum (Merjenne Termorshuizen, 111 2002:281). Dalam kamus Bahasa Indonesia Umum berarti mengenai seluruhnya atau semuanya; secara menyeluruh, tidak menyangkut khusus (tertentu) saja (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994:1103). Dan Publik (Kamus Latin- Indonesia, 1969:699-680) berarti orang banyak (umum) (Kamus Latin-Indonesia, 1969:793). Kata Generaal dipergunakan untuk sesuatu yang tidak ditujukan untuk hal tertentu sebagai lawan kata khusus (speciaal), arti ini sama dengan kata umum dalam bahasa Indonesia. Publik dalam bahasa Indonesia berkaitan dengan khalayak ramai. Dengan demikian arti Generaal dan Umum mempunyai arti yang sama, yaitu untuk sesuatu yang tidak ditujukan untuk hal tertentu sebagai lawan kata Khusus, sedangkan Publik dalam bahasa Indonesia berkaitan dengan orang/masyarakat banyak secara umum. Algemeen diartikan sebagai pengaturan (aturan hukum) yang bersifat umum, seperti Algemene Bepalingen vat Wetgeving voor Nederlands-Indie (Ketentuan Umum mengenai Peraturan Perundang-undangan di Indonesia – Stb. 1847 – 23). Openbaar diartikan ditujukan kepada atau untuk lembaga (hukum) yang mempunyai tugas umum atau melayani umum, seperti Openbaar Ambtenaar yang ditujukan kepada Notaris sebagai Pejabat Umum yang melayani umum dalam pembuatan akta otentik. Publiek ditujukan untuk substansi suatu hukum, misalnya Publiekrecht yang berarti Hukum Publik yang didalamnya ada keterlibatan pihak pemerintah. Kebalikan dari Hukum Publik ini yaitu Privaatrecht yang berarti substansi hukum untuk hubungan orang-perorang. Publiek ini merupakan sebutan yang ditujukan kepada atau untuk badan/pejabat pemerintah yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum, misalnya Publieklichaam yang berarti badan pemerintah/umum. Dengan demikian kata Generaal, Algemeen, Openbaar dan Publiek senantiasa mempunyai arti berkaitan dengan hukum atau mempunyai makna hukum. Bahasa Indonesia belum (atau tidak) mempunyai istilah yang tepat untuk mengartikan atau mengakomodir kata-kata tersebut. Bahasa Indonesia hanya mengenal kata Umum dan Publik. Meskipun demikian agar tidak rancu dalam 112 penggunaannya, maka istilah Publik (dalam bahasa Indonesia) harus diartikan sama sebagaimana istilah Publik (dalam bahasa Belanda) yang mempunyai makna hukum, sehingga penggunaan istilah atau kata Publik hanya untuk badan atau pejabat pemerintah yang diperlengkapi dengan kekuasaan atau kewenangan dan fungsi tertentu menurut aturan hukum untuk melayani kepentingan masyarakat, seperti mereka yang bekerja di pemerintahan (eksekutif) dari pusat sampai daerah disebut sebagai Pejabat Publik. Sebutan Pejabat Publik dapat diberikan kepada mereka yang dalam tugasnya berfungsi untuk melayani kepentingan umum sesuai dengan kewenangannya. Menurut kamus hukum (N.E. Algra, H.R.W.. Gokkel, dkk, 1993:29), salah satu arti dari Ambtenaren adalah Pejabat. Dengan demikian Openbare Ambtenaren adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan masyarakat, sehingga Openbare Ambtenaren diartikan sebagai Pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan masyarakat, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. UUJN/UUN-P masih menggunakan istilah Notaris sebagai Pejabat (Ambtenaren) Umum. Umum yang berasal dari kata Openbare. Dengan demikian Notaris berperan melaksanakan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan, dan kepada Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (wilsvorming) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN (Habib Adjie, 2007). Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya. 113 Dengan demikian Notaris merupakan suatu Jabatan (Publik (M.J.A Van Mourik, 1992:23)) mempunyai karateristik, yaitu : 1. Sebagai Jabatan. UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN (Habib Adjie, 2005:38). Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. 2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJN-P. 3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 ayat angka 14 UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya : a. bersifat mandiri (autonomous), b. tidak memihak siapapun (impartial), c. tidak tergantung kepada siapapun (independent), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain. 114 4. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya. Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium (K. Prent, C.M., J. Adi Subrata dan W.J.S. Poerwadarminta, 1969:387) dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma- cuma untuk mereka yang tidak mampu. 5. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat. Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggungjawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat. Bahwa kehadiran dan keberadaan lembaga Notariat di Indonesia merupakan kehendak negara, yaitu untuk melaksanakan sebagian kewenangan Negara dibidang Hukum Perdata sesuai undang- undang/peraturan perundang-udangan yang berlaku dan kewenangan yang diberikan berdasarkan undang-undang/peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yaitu membuat alat bukti yang diakui oleh Negara. Selanjutnya Notaris menerima tugasnya dari negara dalam bentuk negara secara atributif. Hal ini merupakan salah satu rasio Notaris di Indonesia memakai lambang negara, yaitu Burung Garuda (Pasal 52 huruf a dan Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Pasal 16 ayat (1) huruf k Undang-undang Jabatan Notaris). Oleh karena menerima tugas dari negara, maka yang diberikan kepada mereka yang diangkat sebagai Notaris dalam bentuk sebagai Jabatan dari negara (Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, 2008, dan Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), 2008, serta Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia : Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 115 Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, 2015). Bahwa Notaris sebagai Jabatan harus ada pembatasan umur dalam menjalankan tugas jabatannya, tidak bisa Notaris menjalankan tugas jabatannya tanpa batas umur. Pembatasan umur tersebut dalam pelaksanaan tugas jabatan tersebut perlu karena akan berkaitan dengan Protokol Notaris yang diserahkan kepada Notaris lain (sebagai Notaris Pemegang/Penyimpan Protokol/NPP), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 UUJN – Perubahan dan Pasal 62 UUJN, sehingga Notaris paling tidak setahun sebelum berakhir masa jabatannya (atau berhenti sebelum waktunya atas permintaan sendiri) untuk melakukan “beres-beres” bahwa Protokol setahun kemudian harus diserahkan kepada NPP, jika meninggal dunia dalam menjalankan tugas jabatannya menjadi taggungjawab ahli warisnya untuk menyerahkan ke NPP yang ditunjuk oleh MPD (Majelis Pengawas Daerah) atau NPP lain yang diminta oleh ahli waris yang bersangkutan (Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, 2023). Bahwa jabatan Notaris juga berkesinambungan (berkelanjutan) sebagaimana disebut dalam Pasal 65 UUJN-P yaitu “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”. Secara biologis/alami mereka yang menyandang Jabatan Notaris akan meninggal dunia, tapi secara yuridis akta yang pernah dibuatnya akan tetap berlaku sepanjang masih ada yang membutuhkan, bahkan sampai menjelang dunia kiamat akta Notaris harus tetap disimpan oleh NPP. D. - Jika dilakukan “tracking” pada Web Makamah Konstitusi ditemukan (paling tidak – sampai dengan hari ini yang masih berjalan) ada 14 (empat belas) permohonan pengujian terhadap UUJN dan UUJN-P. Dengan banyaknya permohonan pengujian terhadap UUJN & UUJN – P baik dari kalangan Notaris, Advokat/Pengacara, Jaksa dan masyarakat umum menunjukkan bahwa banyak yang berkepentingan dengan Notaris, diluar Notaris yang mempersoalkan pasal-pasal tertentu dalam UUJN & UUJN-P dari sekian 116 banyak permohonan pengujian tersebut, hanya satu yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu dengan putusan Nomor 49/PUU-X/2012, sebagian besar “kandas” (kecuali yang sedang berjalan saat ini) dengan alasan tertentu. Khusus untuk Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal (2) UUJN yaitu : (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena: a. meninggal dunia; b. telah berumur 65 (enam puluh lima ) tahun; c. permintaan sendiri; d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g. (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. pernah diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan diputus dengan putusan nomor 52/PUU-VIII/2010 amar putusannya yaitu “Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”. Pertimbangan hukumnya antara lain “Merujuk kepada aturan yang dipertimbangkan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa ketetapan pembentuk undang- undang mengenai batas usia pensiun seseorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang berapa pun usia pensiun yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional”.  Putusan nomor 52/PUU-VIII/2010 dalam pertimbangan hukumnya pada point/angka [3.12.2] hanya membandingkan secara kuantitatif (angka) dengan masa usia jabatan Hakim Konstitusi, Hakim Agung, Jaksa, tidak menjelaskan kenapa batasan usia pada jabatan tersebut harus dalam angka tertentu atau tidak diuraikan secara rasionalitas untuk ditentukan 117 pada angka tertentu, yang pada akhirnya disimpulkan oleh Mahkamah Konstitusi, bahwa soal perubahan usia pensiun seorang pejabat adalah ranah legislative review, bukan ranah judicial review.  Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UUJN sekarang diajukan lagi dengan nomor perkara 14/PUU-XXII/2024, apakah nanti akan diputuskan kembali sama dengan pertimbangan hukum dalam putusan yang sebelumnya yang termasuk kedalam suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang berapa pun usia pensiun yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional ? Kalau itu terjadi lagi, maka para Notaris “terperosok dua kali ke dalam lubang yang sama”. Hal tersebut tidak perlu terjadi lagi jika merujuk pada bagian pertimbangan hukum angka/point [3.14.3] dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023, yaitu : “penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa dalam hal terdapat dua putusan yang menyangkut isu konstitusionalitas yang sama namun karena petitum yang tidak sama dalam beberapa putusan sebelumnya dengan perkara a quo sehingga berdampak pada amar putusan yang tidak sama, maka yang berlaku adalah putusan yang terbaru. Artinya, putusan a quo serta-merta mengesampingkan putusan sebelumnya. Ihwal pemahaman ini sejalan dengan asas lex posterior derogat legi priori. Dengan demikian, tafsir konstitusional dalam putusan a quo mengesampingkan putusan yang dibacakan sebelumnya dalam isu konstitusional yang sama….” E. - Dalam UUJN tersebut di atas dipergunakan istilah “umur”, yaitu diangkat sebagai Notaris mulai “umur” 27 tahun dan mengakhiri jabatan Notaris umur 65 atau 67 tahun (perpanjangan), dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang diajukan pengujian dalam beberapa undang- undang berkaitan denga “usia”. Tetapi dalam Putusan nomor 52/PUU- VIII/2010 tersebut diuji mengenai batas “umur”, tapi dalam putusannya tersebut dinyatakan sebagai “usia”. Sebagai contoh dalam putusan nomor 56/PUU-X/2012, 7/PUU-XI/2013, 90/PUU-XXI/2023 yang dipersoalkan mengenai batas “usia” sehingga putusannya berkaitan dengan “usia”. 118  Bahwa Umur dan usia adalah dua istilah yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari kita. Dalam bahasa sehari-hari, kedua istilah ini sering dipertukarkan, namun sebenarnya keduanya berbeda. Umur - adalah jumlah tahun, bulan, dan hari yang telah dilewati sejak seseorang dilahirkan. Umur dapat dihitung secara pasti dengan menghitung selisih antara tanggal kelahiran dan tanggal saat ini. Hal ini sering digunakan untuk menentukan kapan seseorang harus memperoleh hak-hak tertentu seperti hak suara, hak pensiun, dan lain sebagainya. Umur juga dapat menjadi penentu kapan seseorang harus berada di kelas sekolah yang tepat atau di mana tempat seseorang berada dalam hierarki karir. Misalnya, untuk mendaftar ke sekolah dasar, seseorang harus berusia antara 6-12 tahun, sementara untuk memperoleh jabatan tertentu di suatu perusahaan, seseorang harus memenuhi batas usia tertentu. Usia - berkaitan dengan jumlah tahun, bulan, dan hari yang telah dilewati oleh seseorang, usia memiliki arti yang lebih luas. Usia mencakup pengalaman hidup seseorang, kondisi kesehatan, gaya hidup, dan kematangan mental. Artinya, usia dapat berbeda-beda meskipun umurnya sama.  Dapat disimpulkan bahwa meskipun sering digunakan secara bergantian, umur dan usia memiliki perbedaan yang signifikan. Umur berkaitan dengan jumlah tahun, bulan, dan hari yang telah dilewati sejak seseorang lahir, sedangkan usia mencakup pengalaman hidup seseorang, kondisi kesehatan, gaya hidup, dan kematangan mental (Wakiman Sitorus, versusbeda.com).  Sehingga secara “tekstual” yang dajukan permohonan pengujian mengenai batas umur mengakhiri jabatan Notaris, bukan batas usia mengakhiri jabatan Notaris, kecuali kalau memaknai secara komutatif bahwa umur (umr = Bahasa Arab) sama dengan usia (ayusya = Bahasa Sansakerta atau yuswa = Bahasa Jawa) dan usia sama dengan umur. Meskipun demikian secara “teks” tetap harus dibaca “umur” mengenai jumlah tahun, bulan, dan hari yang telah dilewati sejak seseorang 119 dilahirkan. Khusus untuk jabatan Notaris sesuai dengan teksnya batasan dengan umur.  Sebagai bahan perbandingan tentang usia pengangkatan dan mengahiri masa jabatan Notaris dalam Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860:3) Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (1860) (Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie) (Ordonansi 11 Januari 1860) S. 1860- 3, mb. 1 Juli 1860 (TXVIII-25.) ayau PJN yaitu : 3. Mereka diberhentikan dari jabatannya dengan hormat jika mereka telah mencapai usia enam puluh lima tahun. Pemberhentian dengan hormat dalam hal-hal lain daripada yang dimaksud dalam alinea kedua, jika untuk itu tidak dimohonkan oleh yang bersangkutan, tidak diberikan, kecuali setelah meminta nasihat dari Mahkamah Agung (Hooggerechtshof). Jika PJN tersebut dibuat tahun 1860 telah menentukan Jabatan Notaris akan berakhir pada usia 65 tahun. PJN diganti dengan UUJN pada tahun 2014 mengenai batas usia Notaris berakhir pada umur 65 tahun, dan dapat diperpanjang 2 tahun dengan alasan kesehatan. Khususnya mengenai berakhirnya usia Notaris sejak 144 tahun yang lalu PJN sudah menentukan 65 tahun, jika dikaitkan dengan tingkat kesehatan pada waktu itu sudah tentu tidak sebaik sekarang, tapi ternyata UUJN masih sama saja mengaturnya usia (umur) 65 tahuh dapat diperpajang 2 tahun. Jika dikaitkan dengan rentang waktu yang demikian panjang sangat beralasan harus ada perubahan mengenai usia tersebut.  Perbandingan lainnya bahwa Notaris Indonesia (Ikatan Notaris Indonesia) sebagai anggota dari Persatuan Notaris Latin Sedunia atau (UINL = Union Internacional del Notariado Latino/International Union of Notaries), beberapa contoh (seperti yang diuraikan oleh Pemohon) negara anggota UINL tersebut usia jabatan Notaris akan berakhir pada usia 70 tahun.  Jika dan hanya jika Notaris Indonesia dikategorikan sebagai Profesi hukum lainnya atau pun yang lainnya yang bisa mengatur usia profesinya yang bukan hukum (misalnya selama masih kuat menjalaninya) bisa saja Notaris tidak perlu mengajukan pengujian tentang pasal a quo. Tapi 120 Notaris dikontruksikan sebagai jabatan (ambt), dengan batasan/arti sebagaimana tersebut di atas, memang sebaiknya meminta kepada pemerintah (melalui Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia) bersama-sama DPR, tapi ternyata dalam keterangannya di hadapan Mahkamah tidak mau memberikannya atau tidak bersedia mengakomodir permohonan pemohon, seakan-akan Notaris sebagai bawahan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Oleh karena itu sangat beralasan, permohonan usia jabatan sampai usia 70 tahun harus meminta keadilan secara konstitusional ke MK. F. - Merujuk pendapat dari Mardian Wibowo, dalam disertasinya yang berjudul Makna “Kebijakan Hukum Terbuka” Dalam Putusan Pengujian Undang- Undang Di Mahkamah Konstitus, bahwa Kebijakan Hukum Terbuka (open legal policy) atau “KHT” sudah saatnya untuk berubah atau diberi makna baru, seperti tersebut dalam Disertasi tersebut pada Bab IV – Penutup, halaman 492 – 494. Dalam Disertasi tersebut ditentukan kriteria konstitusionalitas kebijakan hukum terbuka menurut putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah:  tidak melanggar moralitas;  tidak melanggar rasionalitas;  bukan ketidakadilan yang intolerable;  tidak melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang;  tidak bertentangan dengan UUD 1945.  tidak menegasikan prinsip-prinsip dalam UUD 1945;  tidak bertentangan dengan hak politik;  tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat;  tidak dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur);  tidak melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan (detournement de pouvoir), (Disertasi, hal. 493).  Jika Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN tidak dimaknai dalam umur 70 tahun akan berada pada ruang ketidakadilan yang intolerable atau sebagai wujud perlakuan yang tidak proporsional yang diterima Notaris yang diberikan oleh negara kepada Notaris. Hal tersebut dapat dipertegas 121 dengan meminjam kalimat sebagian dari pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada angka/butir [3.14.1], yaitu “………menurut Mahkamah merupakan wujud perlakuan yang tidak proporsional sehingga bermuara pada terkuaknya ketidakadilan yang intolerable. Ketidakadilan yang intolerable dimaksud karena pembatasan demikian tidak hanya merugikan dan bahkan menghilangkan kesempatan………”. Kalimat yang di”bold/italic” tersebut bisa diterapkan pada Notaris jika tetap pada “teks” umur 65 tahun, termasuk pada pembatasan - tidak hanya merugikan, dan bahkan menghilangkan kesempatan untuk melayani kepentingan masyarakat lebih banyak. Agar Ketidakadilan yang intolerable dimaksud karena pembatasan demikian tidak hanya merugikan dan bahkan menghilangkan kesempatan………” sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon agar umur Notaris untuk menjalankan tugas jabatannya dari sejak pengangkatan umur 27 tahun dan mengakhiri pada masa jabatannya pada umur 70 tahun dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas cukup dengan satu norma saja, dan tidak ada norma perpanjangan masa jabatan Notaris, yaitu diangkat mulai umur 27 tahun dan berakhir pada umur 70 tahun, karena ada rasionalitas (dan alasan lainnya sebagaimana terurai di atas) yang perlu dipertimbangkan untuk dikabulkan : 1. Notaris meskipun bagian dari “badan-badan lain” sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan kewenanganya, yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, selama menjalankan tugas jabatannya tidak pernah membebani anggaran negara (dari anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ataupun dan PNBP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dengan cara dan bentuk apapun, pemerintah hanya menerbitkan surat keputusan pengangkatan saja, setelah itu Notaris dapat memenuhi pendapatan/ penghasilannya sendiri dari honorarium dari masyarakat yang telah dilayani Notaris, dan tanpa menunggu diberi oleh pemerintah. Dengan tidak membebani 122 anggaran negara tersebut sangat beralasan jabatan untuk dibatasi sampai dengan umur sampai 70 tahun. Hal tersebut secara signifikan berbeda dengan jabatan lainnya atau “badan-badan lain” (dipemerintahan) ketika pengujian terhadap “usia” dikabulkan oleh Mahkamah Konsitusi akan berimplikasi pada anggaran pendapatan dan belanja negara terutama untuk pengeluaran gaji, tunjangan, renumerasi, pensiun, tapi untuk Notaris jika umur menjalani jabatan sampai dengan 70 tahun tidak akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara. Sudah tentu hal ini merupakan alasan “spesifik” yang ada pada jabatan Notaris saja yang tidak ada pada “badan-badan yang lain”. 2. Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya akan tetap berperan untuk membantu pemerintah, karena Notaris sebagai representasi negara/pemerintah, misalnya dalam bidang perpajakan atau PNBP, misalnya dalam melakukan layanan di AHU Online, sehingga sampai batasan umur 70 tersebut notaris tetap membantu dan berkontribusi kepada pemerintah, terutama kepada PNBP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 3. Tidak mempengaruhi lembaga politik apapun ataupun harus mengubah undang-undang/perundang-undangan yang berkaitan jika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sampai dengan 70 tahun. Bahwa dalam persidangan Ahli menambahkan keterangan sebagai berikut: - Ahli menguraikan bahwa notaris sebagai sebuah jabatan, perlu pembatasan. Ahli membandingkan, tidak setuju jika notaris itu sebagai profesi. Menurut Ahli Kementerian Hukum dan HAM pun setuju tentang hal ini. Kalau notaris dikatakan sebagai sebuah profesi, berlaku seumur hidup seperti halnya profesi yang lainnya yaitu dokter, akuntan, advokat, dimana diatur oleh organisasinya sendiri. Namun karena notaris dikonstruksikan sebagai jabatan, maka jabatan itu harus ada pembatasan. Saat ini adalah 65, ditambah perpanjangan 2 tahun, dimohonkan menjadi 70 itu. Sehingga 123 kalau ditanya konsekuensi logis, sudah tentu ada. Dari segi pertanggungjawaban, ada kewenangan, ada tanggung jawab. Sudah itu menjadi makin panjang pertanggungjawabannya, tapi ini menjadi konsekuensi para notaris ketika usianya menjadi 70. Maka notaris yang bersangkutan harus siap-siap juga dengan perpanjangan ini, tanggung jawabnya makin berat, tanggung jawab makin lama. - Yang kedua, misalnya konsekuensi hukum lainnya adalah karena notaris ini representasi negara, diangkat oleh negara, negara tidak mengeluarkan biaya apa pun tertentu, tidak akan menjadi beban negara Jika diperpanjang. Menurut Ahli tetap perlu ada pembatasan. - Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan HAM, banyak notaris siluman, diangkat namun tiba-tiba menghilang, Ahli sering ke daerah, mendapati papan nama namun tempatnya dipenuhi alang-alang. Notarisnya tidak ada. buang waktu, Pak, nanti untuk pindah ke Jakarta. Dan itu ada fakta semacam itu. Dan hal ini luput dari pemantauan. - Jika Pak Maruarar tadi mengatakan respect kepada jabatan yang bersangkutan. Karena negara masih memberikan pensiun, sebagai bentuk respek dari negara. Notaris meminta sebagai bentuk respek dari negara agar usia pensiunnya menjadi 70 tahun, sebagai konsekuensi notaris tidak digaji negara. - Ahli mensimulasikan tidak ada yang mau ditempatkan di Papua, di kabupaten provinsi baru di pegunungan Papua karena ongkosnya kesana menghabiskan uang Rp6.000.000,00 sekali jalan dari Jakarta. Kita bayangkan, berapa uang harus dia keluarkan? Negara harus respek kepada notaris yang mau menjalankan jabatan seperti itu. - Yang ketiga, apresiasi. Kepada para notaris yang sudah menjalankan tugas jabatannya, Ahli sudah menjadi notaris selama hampir 30 tahun, sudah tentu menghidupi seperti biasanya. Tidak ada masalah apa pun, menurut Ahli konsekuensi hukumnya kira-kira seperti itu respect, apresiasi. tidak merugikan siapa pun. - Notaris diangkat dan diberhentikan oleh negara sebenarnya hanya dikonstruksikan secara hukum administrasi oleh Kementerian menurut 124 undang-undangnya seperti itu. Kan meskipun dalam sejarah kenotariatan karena notaris menggunakan lambang negara, seharusnya diangkat oleh presiden sebagai kepala negara. Namun tidak mungkin dilakukan pada zaman sekarang. Presiden sudah banyak tugasnya, maka didelegasikanlah kepada kementerian. Namun melekat karena menggunakan lambang negara, tidak berubah. Hanya ini untuk kepentingan administrasi pengangkatan. Jadi, meskipun diangkat, diberhentikan oleh pemerintah, tidak menunjukkan ada hubungan atasan bawahan. Tidak menunjukkan ada hubungan atasan bawahan. Jadi karena tidak ada hubungan atasan bawahan, sebagai sebuah jabatan, secara hukum konsekuensi logisnya tidak akan mengubah hubungan hukum antara notaris dengan kementerian kalaupun usia pensiunnya menjadi 70 tahun. - Jadi, kira-kira seperti itu, kalau kita bicara hubungan antara pemerintah dan notaris dalam segi pengangkatan dan lain-lainnya. Pada sisi yang lain sesuai regulasi yang ada bahwa kementerian sekarang, melakukan pembinaan, pengawasan karena diatur undang-undangnya seperti itu. - Menurut Ahli, saat ini di Indonesia prodi kenotariatan pada zaman Ahli, Pak Taufik, Pak Aulia, Pak Ashoya dan Bu Ely, hanya ada 6. Sekarang ada 38 prodi kenotariatan 20 negeri dan 18 swasta. Ahli sebagai Ketua Forum Komunikasi MKn swasta seluruh Indonesia, mengurusi 18 prodi MKn swasta. Dan masih banyak yang bertanya bagaimana caranya membuka prodi kenotariatan namun karena di Dikti masih di-banned, artinya belum dikabulkan, sampai hari ini belum ada yang baru, mungkin kementerian sudah punya data. Setiap prodi menghasilkan 50 orang per tahun, sehingga per tahun itu terdapat lulusan sampai dengan 2.000 orang. Menurut Ahli seandainya terhadap 2.000 orang dilakukan penyebaran, maka kebutuhan keseluruhan Indonesia dapat terpenuhi. Kementerian hanya menyiapkan formasi, notaris dipersilahkan menentukan sendiri, namun karena hanya diberikan SK dan diangkat banyak orang tidak mau pergi ke daerah karena negara tidak membayar apapun, hal ini mengakibatkan penyebaran menjadi tidak merata. Semua notaris 125 menginginkan untuk bekerja di kota besar. Mungkin Pak Direktur memiliki data Karawang yang kecil ada 1000 lebih. Ahli yang berasal dari Jawa Timur dimana notarisnya hampir 4.000, termasuk Jawa Barat. Mengapa notaris ingin membuka kantornya di kota besar karena penghasilannya lebih banyak di kota besar. - Menurut Ahli sebenernya Kementerian Hukum dan HAM memiliki daya paksa, walaupun tidak mungkin dilaksanakan karena pasti akan berfikir negara membayar apa kepada saya? Tidak ada. Kenapa jauh-jauh ke kabupaten, ke provinsi baru di Pegunungan Papua misalnya? Lebih baik menunggu saja di daerah Jawa Barat atau Jawa Timur. - Dan yang kedua, tidak semua lulusan prodi kenotariatan ingin jadi notaris. Dia tetap menjadi pekerjaan di tempat yang sebelumnya, tapi dia hanya meminta kepada ilmunya yang berikutnya. - Kemudian tentang protokol, jabatan notaris ini berkesinambungan. Secara biologis, notaris boleh meninggal dunia, dia boleh pensiun, dan lain-lain, tapi protokolnya akan tetap berjalan kepada notaris pemegang protokol, sehingga tidak equal jika dibandingkan dengan advokat. Advokat, dokter, akuntan, tidak ada protokolnya, ketika dia pension berarti selesai. Sedangkan untuk notaris, ada protokolnya dia boleh meninggal dunia, boleh pension. Sebagai contoh, Ahli notaris pemegang protokol paling lama atas tahun 1898. Sehingga sudah ada di tangan Ahli selama 116 tahun dan ini tetap harus dijaga oleh Ahli, ditulis tangan berbahasa Belanda. Harus dijaga seumur hidup, Pertanyaannya untuk menjaga protokol sepanjang itu perlu biaya atau tidak? Jawabannya adalah perlu ketika meminta 70 tahun, hal ini termasuk untuk merawat biaya protokol. 3. Prof. Dr. Aris Sudiyanto, dr.Sp.KJ, Subsp.P.K. (K) Latar Belakang Masalah a. Menurut UU No. 2/2014 Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya. Usia seseorang dapat diangkat menjadi notaris adalah 27 tahun dan pensiun di usia 65 tahun. Usia pensiun notaris dapat diperpanjang sampai 67 tahun, Ini berarti masa jabatan notaris maksimal 40 tahun. Untuk kemanfaatan individu, masyarakat 126 dan negara, masa jabatan notaris ini diusulkan diperpanjang sampai usia 70 tahun. Bagi individu (notaris) perpanjangan usia pensiun berarti dapat menambah kesejahteraan yang bersangkutan. Bagi Mmsyarakat, perpanjangan usia pensiun itu dapat memberi peluang yang lebih besar untuk mendapatkan jasa pelayanan pembuatan akta atau dokumen penting dan berharga lainnya. Bagi negara, perpanjangan usia pensiun notaris tidak merugikan karena jabatan notaris tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, bahkan sebaliknya menguntungkan karena jasa kenotariatan dapat menghasilkan pajak yang menguntungkan negara. b. Menurut Badan Statistik Negara dan Kementrian Kesehatan Indonesia, usia harapan hidup orang Indonesia semakin bertambah dari waktu ke waktu. Di tahun 2014 usia harapan hidup penduduk Indosia hanya 67 tahun. Di tahun 2023 usia harapan hidup penduduk Indonesia mencapai 73 tahun. Ini berarti masuk logika akal sehat sendainya usia pensiun notaris diperpanjang sampai usia 70 tahun, sebagian besar mereka masih hidup sehingga dapat berperan sebagai pejabat notaris. c. Menurut Kementrian Kesehatan Republik Indonesia usia produktif ditetapkan 15 – 65 tahun. Yang dimaksud usia produktif adalah masa kurun waktu secara efektif dapat melakukan kegiatan atau pekerjaan yang menghasilkan. Batas usia 65 tahun berdasarkan perkiraan pada usia tersebut masih mampu bekerja secara efektif. Dalam kenyataannya sekarang, karena peningkatan kesejahteraan penduduk di Indonesia, kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran dan peningkatan pelayanan kesehatan maka banyak penduduk Indonesia yang mampu bekerja secara efektif melebihi usia 65 tahun, bahkan sampai usia di atas 70 tahun. Jenis pekerjaan juga berpengaruh terhadap usia. Pekerjaan kasar yang membutuhkan kesemaptaan fisik tentu menuntut usia yang lebih muda dibandingkan dengan pekerjaan halus. Notaris termasuk jenis pekerjaan halus, tidak terlalu menuntut kesemaptaan fisik sehingga dapat dikerjakan secara efektif sampai lanjut usia. Notaris masih dapat bekerja secara efektif dan produktif di usia 70 tahun dengan syarat dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya yang dapat dibuktikan dengan keterangan sehat dari dokter dan psikiater. 127 d. Menurut Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kecukupan tenaga notaris di beberapa wilayah di Indonesia belum terpenuhi. Dngan perpanjangan usia pensiun notaris berarti dapat “membantu” kecukupan tenaga notaris Indonesia. KETERANGAN AHLI Untuk dapat bekerja dengan baik (efektif dan produktif) diperlukan kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang selanjutnya di pakai Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, yang dimaksud dengan sehat atau kesehatan adalah keadaan yang harmonis dan selaras antara fisik, mental, sosial, dan spiritual, tidak hanya sekedar bebas dari cacat atau kelemahan. Kesehatan fisik berkaitan dengan berfungsinya organ organ tubuh, Menurut ilmu kedokteran, fungsi organ dapat diketahui baik secara langsung maun tidak langsung. Secara tidak langsung fungsi organ dapat diketahui melalui wawancara (anamnesis) terhadap keluhan keluhan yang muncul atau dialami seseorang akibat gangguan fungsi organ tubuh berupa tanda dan gejala penyakit. Secara langsung, fungsi dan gangguan fungsi organ dapat diketahui dengan pemeriksaan laborium darah, foto ronsen, scanning, USG, dsb. Kesehatan mental-spiritual dapat diketahui dengan wawancara psikologik, pengisian instrument, dan pengamatan perilaku. Jabatan notaris lebih menuntut kemampuan dan kesehatan mental-spiritual daripada kesehatian atau kesemaptaan fisik. Kesehatan mental di sini meliputi kemampuan memahami, mengingat, melakukan analisis situasi, menyimpulkan, dan mengambil keputusan. Kesehatan spiritual meliputi kemampuan untuk mempertimbangkan kebaikan, kemanfaatan, kepedulian kepentingan, dan etika sesuai dengan keadaan sosial budaya setempat. Dengan demikian kesehatan fisik dan mental-spiritual hotaris dapat dinyatakan dengan surat keterang dokter dan psikiater. Di usia 70 tahun sebagian besar notaris (termasuk Ny. Supatni, S.H., M.Kn. dan para pengusul perpanjangan usia pensiun) masih mampu/kompeten melakukan tugas dan fungsi profesinya karena semakin berpengalaman. 128 PENUTUP a. Simpulan. Usia pensiun notaris dapat diperpanjang sampai 70 tahun karena tidak merugikan negara, bahkan menguntungkan baik negara, masyarakat, maupun pejabat notaris dengan syarat mempunyai kesehatan fisik dan mental-spiritual baik yang dinyatakan dengan surat keteran dokter dan psikiater. b. Saran. Melakukan studi banding usia pension notaris di beberapa negara tetangga. Bahwa dalam persidangan Ahli menambahkan keterangan sebagai berikut: - Untuk menentukan kesehatan ini, memang menjadi syarat agar seseorang itu mampu menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk notaris. Pemeriksaan kesehatan itu, dalam garis besarnya ada dua. Kesehatan fisik dan kesehatan mental. Untuk menentukan kesehatan fisik, itu perlu dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Yang pertama, anamnesis, bertanya, apakah ada keluhan-keluhan, apakah ada hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Kemudian, pemeriksaan fisik-fisik diagnostik. Jadi, diperiksa jantungnya, diperiksa paru-parunya, kemudian dengan bantuan laboratorium, dicek fungsi dari organ-organ dalamnya, itu untuk fisik. Jadi dari pemeriksaan itu tadi dapat ditegakkan seseorang ini sehat atau tidak, yang secara fisik dia kalau dinyatakan sehat, tentunya dia akan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Tetapi tidak cukup kesehatan fisik saja, karena ada kesehatan yang lain, yaitu kesehatan mental. Dalam kesehatan mental, itu juga dilakukan pemeriksaan yang pertama dengan anamnesis, dengan wawancara, wawancara yang tidak sama dengan wawancara dokter fisik. Wawancaranya adalah wawancara psikiatrik atau tentang kesehatan jiwa seseorang. - Banyak sekali pertanyaannya, mengacu nanti pada jawaban-jawaban itu akan menggambarkan bahwa dia itu sehat atau tidak. Di samping anamnesis, ya, dengan bertanya, mungkin ada keluhan, mungkin ada hal- hal yang perlu di waspadai, itu juga ada pemeriksaan dengan menjawab tes- tes beberapa instrumen psikologis yang merupakan tes dengan mengajukan banyak pertanyaan yang harus dijawab, kemudian dari pertanyaan- 129 pertanyaan yang dijawab itu dapat disimpulkan, apakah seseorang itu mengalami psikopatologi tertentu dia menderita gangguan atau penyakit atau kelemahan di bidang mental emosional tertentu. - Kemudian juga dapat diukur kepandaian seseorang, kecerdasan seseorang dengan alat-alat tadi, apakah kemampuan memori atau daya pikir seseorang itu masih bagus atau sudah menurun, apakah dia pelupa seperti sudah menjelang pikun atau dia menjadi sangat pelupa, sehingga tidak mungkin melakukan tugas dan fungsinya sebagai notaris. Itu ada cara pemeriksaannya. Jadi dengan gabungan antara pemeriksaan kesehatan fisik dan kesehatan mental, itu akan mendapat gambaran bahwa seseorang itu mengalami atau berada di situasi sehat. Sehat artinya dia mampu atau mempunyai kompetensi menjalankan tugas dan fungsinya sebagai notaris. - Semakin panjang usia harapan hidup, maka tentunya panjang (ucapan tidak terdengar jelas) dengan kemajuan teknologi dan penelitian-penelitian di bidang kedokteran, maka umur orang Indonesia ini semakin lama karena kesejahteraannya meningkat, makin panjang. Jadi kalau dibuat peraturan usianya pendek, kemudian dia berumur panjang, itu merupakan suatu kerugian. Atau kalau usia pensiunnya panjang, tetapi harapan hidupnya pendek, itu sesuatu kemustahilan. 4. Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H. Secara terang benderang, Negara Indonesia adalah Negara hukum. Salah satu nilai dari hukum adalah keadilan. Hukum tidak terhenti sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal, tetapi merupakan ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya. Secara teoritis tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan (Sudikno:2008:80), kepastian. Teori tersebut dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang pada pokoknya ketiga tujuan tersebut disebut sebagai nilai-nilai dasar hukum. Ketiga nilai dasar tersebut harus ada secara seimbang, namun seringkali ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu ada dalam hubungan yang harmonis satu sama lain, melainkan saling berhadapan, bertentangan, dan ketengangan satu sama lain. Dalam hal terjadi pertentangan, yang dituntut untuk diutamakan adalah keadilan. Hal ini karena pada hakekatnya hukum itu adalah 130 untuk kepentingan manusia, bukan manusia untuk hukum. Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan. Hukum merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut, antara lain ketertiban dan ketentraman, kepastian hukum dan kesebandingan, kepentingan umum dan kepentingan individu. Ketiadaan, keserasian dan harmonisasi di antara nilai-nilai tersebut, dapat mengganggu tujuan dan jalannya proses penegakkan hukum. Pertentangan ini sebenarnya terletak pada jaminan kepastian untuk mewujudkan nilai-nilai moral, khususnya keadilan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Hak dan kewajiban merupakan refleksi keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Keseimbangan tersebut dapat mewujudkan perpaduan antara keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan moral. Keadilan merupakan bagian utama dari cita hukum, bahkan merupakan hak asasi hukum. Hukum tanpa cita hukum berupa keadilan akan kehilangan ruh- nya. Bila ditinjau dari stratifikasi nilai dasar pancasila, nilai keadilan sosial merupakan nilai puncak piramida dari sistem nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai kerohanian yang berbasis nilai material. Sila-sila dalam Pancasila, basis dan tujuannya adalah keadilan sosial. Keadilan sesungguhnya merupakan sesuatu harapan dan kenyataan. Jabatan Notaris menjadi bagian penting dari negara Indonesia yang menganut prinsip Negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun1945 (UUD 1945). Dengan prinsip tersebut, Negara menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum bagi notaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. 131 Dalam Pertimbangan huruf (c) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun Tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN) menimbang bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan Profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan jaminan demi tercapaikanya kepastian hukum Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam alinea ketiga secara jelas dan terang benderang menegaskan bahwa Saksi (Notaris) akan menjaga sikap, tingkah laku Saksi, dan akan menjalankan kewajiban Saksi sesuai dengan Kode Etik Profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai Notaris. Berkenaan dengan permasalahan konstitusionalitas Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN, dimana Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya apabila telah berumur 65 Tahun (enam puluh lima) selain itu, melalui jabatan Notaris dapat diperpanjang sampai berumur 67 Tahun (enam puluh tujuh), yang diajukan oleh Pemohon, ijinkan Ahli memberikan keterangan sebagai berikut: Pertama, perpanjangan masa jabatan notaris merupakan isu konstitusional atau open legal policy (Kebijakan Hukum Terbuka). Ahli berpendapat bahwa perpanjangan masa jabatan Notaris merupakan isu konstitusional dan bukan merupakan open legal policy, karena ada pembatasan usia notaris merupakan Ketidakadilan yang Intolerable (apabila dibandingkan dengan profesi lainnya yang tidak ada pembatasan, maka jelas hal tersebut terdapat pembedaan-pembedaan dengan profesi notaris), melanggar moralitas (secara moralitas profesi notaris merupakan profesi yang tidak membebankan kepada negara, maka negara wajib untuk menempatkan posisi notaris pada posisi yang sebenarnya sebagai profesi yang tidak membebani keuangan negara, justru sebagai garda terdepan dalam menambah pemasukan negara, karena notaris selalu memberikan saran kepada klien-kliennya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya sebelum menandatanagi akta yang dibuatnya), melanggar rasionalitas (secara rasionalitas apabila dibandingkan dengan profesi dokter misalnya yang lebih riskan dalam mendiagnosa dan melakukan Tindakan 132 medis justru tidak dibatasi dari segi usia), bertentangan dengan UUD 1945 (jelas dengan dibatasinya usia bagi notaris bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2)). Masa pensiun Notaris merupakan isu konstitusinalitas norma terhadap UUD 1945, karena konstitusi telah memberikan jaminan perlindungan bagi Warga Negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhannya, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum serta terbebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tanpa terkecuali dengan alasan apa pun, termasuk bagi mereka yang memiliki jabatan sebagai notaris. Kedua, batasan Open Legal Policy (Kebijakan Hukum Terbuka) yang dapat diuji dalam Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi mempunyai sebelas kriteria berkaitan dengan open legal policy yang dinilai konstitusional, sepanjang dipenuhi 11 kriteria, yaitu: (1) tidak melanggar moralitas; (2) tidak melanggar rasionalitas; (3) bukan ketidakadilan yang intolerable, (4) tidak melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang; (5) bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan; (6) tidak bertentangan dengan UUD 1945, (7) tidak menegasikan prinsip-prinsip dalam UUD 1945; (8) tidak bertentangan dengan hak politik; (9) tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat; (10) tidak dilakukan secara sewenang-wenang; dan/atau (11) tidak melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan. Berdasarkan kriteria di atas, terdapat salah satu kriteria yang tidak terpenuhi sebagai open legal policy yang konstitusional berhubungan dengan ketidakadilan intolerable yang tidak jelas, seperti bagaimana yang dimaksud dengan ketidakadilan intolerable. Ketidak jelasan tersebut, maka ditafsikan termasuk kedalam ketidakadilan intolerable adalah pengajuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN, yang mengatur Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya apabila telah berumur 65 tahun (enam puluh lima) selain itu, melalui jabatan Notaris dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun (enam puluh tujuh) dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan menjadi 133 inkonstitusional karena tidak memberikan jaminan perlindungan bagi notaris sebagai warga negara yang mempunyai jabatan sebagai notaris mengakibatkan pemohon yang usianya 67 tahun (enam puluh tujuh) dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan menjadi tidak dapat melanjutkan kerjanya padahal tidak menjadi beban keuangan negara. Selain itu, mempersoalkan syarat usia tidak dilarang oleh UUD 1945, karena tidak diaturnya batas usia jabatan Notaris secara eksplisit. Dalam beberapa putusan MK, batas-batas Open Legal Policy yang dapat dibatalkan oleh MK adalah melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Ketiga, ne bis in idem uji materi Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Apabila merujuk pada Pasal 60 ayat (2) UU MK jo. Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda, dan atau terdapat alasan permohonan yang berbeda, maka tidak dapat dikategorikan nebis in idem. Keempat, kedudukan Notaris sebagai Pekerjaan atau Profesi Perbedaan antara profesi dengan pekerjaan adalah Profesi menutut professional dan harus ada pertanggung jawaban profesi berdasarkan kode etik profesi, sedangkan pekerjaan tidak menutut adanya profesionalisme dan tidak ada kode etik profesi. Notaris memiliki ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat, sekalipun untuk menjalankan jabatan-jabatan lainnya kadang-kadang diperlukan juga pengangkatan atau izin dari pemerintah, misalnya: Pengacara, Dokter yang mana sifat dari pengangkatan itu sesungguhnya pemberian izin atau pemberian wewenang yang merupakan lisensi untuk menjalankan sesuatu jabatan dan tidak mempunyai sifat sebagai pejabat umum, karena mereka tidak melaksanakan sesuatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan (gesag) dari pemerintah. Mereka orang-orang swasta yang hanya terikat pada peraturan-peraturan mengenai jabatannya dan selanjutnya mereka bebas dalam menjalankan profesinya, boleh memilih sendiri 134 tempat dimana mereka bekerja, tidak terikat peraturan cuti dan peraturan Administrasi yang ketat berhubungan dengan pekerjaannya. Jabatan Notaris dapat dikategorikan sebagai Pejabat Umum karena diangkat oleh Negara bukanlah Pejabat Negara dalam suatu instansi dan memiliki golongan jabatan untuk disesuaikan gaji, fasilitas dan uang pensiun, namun adalah suatu profesi yang mempunyai keunikan keahlian dan latar pendidikan yang khusus sehingga dalam menjalankan kewajiban profesi harus profesional serta Notaris harus tunduk terhadap kode etik profesi. Notaris adalah sebutan sebagai pejabat umum sedangkan dalam menjalankan pekerjaan adalah sebagai profesi ,hal itu dapat dilihat dari preambul dan sumpah notaris dalam UUJN yang menempatkan Notaris sebagai Pejabat Umum sekaligus sebagai profesi, namun uniknya notaris adalah pejabat profesi yang tidak dibiayai oleh negara, sehingga tidak menuntut pembebanan pembiayan oleh negara, untuk itu menurut ahli terhadap profesi yang tidak menuntut adanya biaya oleh negara, maka tidak perlu adanya pembatasan usia pensiunnya. Kelima, Batasan usia pensiun Notaris Menurut ahli apabila mengacu kepada angka harapan hidup manusia Indonesia yang terus meningkat, potensi mencengah pengangguran pasca notaris pensiun, dan tidak ada kesejajaran dengan profesi-profesi lainnya serta beban pertanggungjawaban yang harus ditanggung oleh notaris sampai dengan sumur hirup, maka sudah selayaknya batas usia notaris sampai dengan 70 tahun atau dapat diperpanjang sepanjang Kesehatan yang bersangkutan memenuhi. Keenam, implikasi perpanjangan masa Pensiun Notaris terhadap regenerasi mengenai regenerasi dan sebaran notaris merupakan wilayah kebijakan pemerintah untuk mengaturnya, namun yang pasti apabila pemerintah masih membuka rekrutmen terhadap notaris, artinya posisi tersebut masih dibutuhkan, apalagi jika dihubungkan dengan jumlah penduduk dan tingkat perekonomian bangsa yang terus meningkat, maka menurut Saksi masih dibutuhkan banyak profesi notaris di Indonesia. Mengenai inflasi notaris maka biarlah seleksi alam seperti halnya advokat yang pada akhirnya akan diserahkan kepada publik untuk memilihnya mana yang kompeten mana yang kurang kompeten. 135 Ketujuh perpanjangan masa pensiun ditinjau dari teori Keadilan Sosial dengan pendekatan Economic Analysis of Law. Eksistensi hukum akan selalu beriringan dengan bidang ekonomi sehingga aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum harus memperhatikan aspek ekonomi. Penegakan hukum yang adil, transparan, dan sesuai aturan menjadi daya tarik bagi perkembangan ekonomi. Menurut ekonom, hukum merupakan insentif yang mempengaruhi tindakan ke depan (the economic approach focused on the insentives and implications for prospective behavior that changes in variables or policy may have). Dalam rangka memadukan pendekatan ekonomi dan hukum, dan menjadikan hukum sebagai obyeknya untuk dianalisis secara ekonomi, maka digunakan pendekatan Economic Analisys of Law. Prinsip dasar pendekatan ini adalah analisis ekonomi terhadap hukum atau analisis keekonomian tentang hukum. Permasalahan hukum merupakan obyek yang dikonstelasikan (disusun, dibangun, dikaitkan), dengan konsep-konsep dasar ekonomi, alasan-alasan dan pertimbangan ekonomis. Tujuan analisis ini untuk mendudukkan hakikat persoalan hukum sehingga keleluasaan analisis ekonomi menjadi lebih terjabarkan. Konsep Economic Analisys of Law, bersumber pada paham utilitarian yang digagas Jeremy Bentham. Ditinjau dari istilah Utilitarian berasal dari utilitas (utility) yaitu sebagai sesuatu dalam berbagai bentuk yang menghasilkan keuntungan, kenikmatan, kebaikan, kebahagian atau mencegah ketersiksaan, kejahatan, ketidakbahagian. Negara rugi jika membatasi usia notaris, karena notaris selain tidak membebani anggaran negara, juga merupakan profesi yang merupakan garda terdepan dalam membantu pemasukan negara, contohnya misalnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), selalu dalam pelaksanaan pembuatan akta mensyaratkan adanya NPWP, dalam likuidasi misalnya selalu mensyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban perpajakan yang belum dibayar, selain itu dalam rangka jual beli tanah dan bangunan selalu memberikan arahan untuk menyelesaikan pajak pajak penjual (PPh) dan pembeli (BPHTB). Tidak hanya itu, menjadi notaris juga tidak mudah dan tidak murah, butuh perjuangan dan pengeluaran yang tidak sedikit, maka jika notaris harus dibatasi 136 masa pensiunnya maka ada keadilan ekonomis yang tidak hanya diderita oleh negara tapi juga bagi notaris yang telah mengeluarkan biaya untuk dapat diangkat menjadi notaris seperti biaya Pendidikan, pengangkatan serta biaya biaya lain seperti menyumbang angka pengangguran karena notaris juga pada perjalanannya juga membutuhkan staff atau karyawan. Belum lagi negara harus bertanggung jawab terhadap pengangguran atau mereka yang telah lanjut usia, maka akan lebih baik jika notaris tidak dibatasi usia jabatannya, karena justru meringankan beban negara bahkan dapat menambah pemasukan bagi negara. Bahwa dalam persidangan Ahli menambahkan keterangan sebagai berikut: - Terhadap pertanyaan kaitannya dengan pembatasan usia pensiun dihubungkan dengan keadilan sosial dan yang kedua, idealnya masa pensiun. Maka sesuai dengan apa yang Ahli sampaikan secara tertulis bahwa pembatasan usia pensiun yang ada dalam Undang-Udang Jabatan Notaris sekarang ini belum sesuai dengan nilai keadilan sosial karena ada unsur-unsur diskriminatif dibandingkan dengan profesi yang lain. - Pada sisi yang lain Ahli berpendapat belum sesuai dengan keadilan sosial, mengingat pembatasan ini tadi bisa berdampak pada tertundanya pelayanan masyarakat, mengingat adanya pengurangan atau kemudian adanya pensiun para notaris. Sedangkan harapan dari masyarakat untuk mendapatkan notaris-notaris yang ideal yang baru belum sepenuhnya dapat sesuai dengan apa yang sudah pendahulu-pendahulunya. - Kemudian yang kedua, berkaitan dengan soal idealnya masa pensiun, maka sesuai dengan apa yang Ahli sampaikan di halaman 7, di angka ke 5, adalah 70 tahun atau dapat diperpanjang sepanjang kesehatan yang bersangkutan memenuhi. Ini merupakan rasional dalam konteks tadi memberikan keadilan sosial dan sekaligus dalam rangka tetap menjaga fit and proper-nya, maka tetap dipertimbangkan usia kesehatan. - Terhadap pertanyaan apa yang Ahli sampaikan tentang Posner, economic analysis of law, yang kemudian dikaitkan dengan apakah kemudian pembatasan usia pensiun tadi dapat sepenuhnya menimbulkan keadilan dalam konteks kesenangan masyarakat. Apakah nanti dengan tidak adanya pembatasan usia pensiun akan menyebabkan terjadinya pasar bebas? 137 Maka Ahli berpendapat bahwa pada dasarnya, Posner dalam konteks kebahagiaan, Jeremy Bentham, adalah bagaimana norma, aturan hukum yang dibuat itu adalah dapat dilihat secara ekonomis, efektif, efisien, sehingga kemudian dapat memberikan kesejahteraan masyarakat. Dengan melihat perspektif tersebut, sesungguhnya dengan adanya penambahan usia pensiun, akan memberikan dampak yang semakin baik kepada masyarakat. Karena dengan adanya penambahan usaha pensiun itu, justru akan lebih mendorong adanya pelayanan-pelayanan yang lebih profesional daripada notaris-notaris senior. Yang kemudian jika dikontekskan bahwa ini adalah bahwa kemudian pasar bebas, menurut Ahli tidak sepenuhnya seperti itu. Ahli sering menggunakan istilah Prof. Arsul, mungkin fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan kemudian kompetisi yang sehat dalam konteks kolaboratif, maka menurut Ahli sudah sangat konteksual. Era sekarang ini bukan era kompetisi lagi, tapi adalah era kolaborasi. Bagaimana kemudian membangun perspektif kolaboratif antara senior dengan junior dalam konteks tadi, saling membimbing antara satu dengan yang lainnya. - Dengan demikian, tidak saling menegasikan antara senior dan junior. Singkat kalimat Ahli adalah bahwa dengan pemberian pembatasan usia pensiun yang lebih lama, itu tidak dalam konteks ada persaingan pasar bebas antara senior dan junior, tapi adalah bagaimana mampu membangun sebuah kolaborasi, membangun sebuah kompetisi yang sehat atau fastabiqul khairat, dalam konteks kepentingan masyarakat, dimana kalau ada monopoli, itu akan cenderung misalnya merugikan masyarakat. - Kemudian berikutnya adalah bagaimana kaitannya dengan eksistensi dari notaris sebagai pejabat atau sebagai profesi, yang kemudian kalau dikaitkan dengan pejabat, misalnya satu-satunya profesi yang kemudian tidak dibayar negara, tapi kemudian memiliki hak lambang Garuda. Maka, sesuai dengan Ahli sampaikan di halaman 7 bahwa keberadaan notaris adalah satu eksistensi yang unik, yang dimana kemudian menggabungkan antara eksistensi antara pejabat dengan profesi. Pada satu sisi, secara 138 eksplisit dinyatakan sebagai pejabat, pada yang lain adalah bekerja dalam konteks, konteks sesuai berdasar keahlian. - Bahwa kemudian di sinilah akan menimbulkan ketidakadilan, ketika kemudian dikatakan sebagai pejabat negara, tetapi tidak ada kontribusi negara dalam konteks memberikan bayaran atau kemudian imbalan. Maka dalam konteks memberikan keadilan tadi, mengingat menjalankan tugas sebagai pejabat umum, menjalankan tugas-tugas yang dalam penting adalah bagaimana memastikan soal akta sesuai dengan norma yang baik itu, maka karena tidak adanya kontribusi negara, tetapi kemudian mengemban misi negara, maka menjadi tidak adil karena kemudian ada keterbatasan soal usia pensiun tadi itu. - Dengan demikian, Ahli mengatakan bahwa pada dasarnya sebagai satu integrasi antara profesi dan kemudian pejabat itu, maka akan menjadi lebih adil sekiranya, mengingat mengemban tugas-tugas negara, tapi kemudian tidak ada kontribusi negara, maka kemudian diberikan keleluasaan dalam konteks menjalankan profesinya dengan secara tidak langsung pun, akan memberikan kontribusi terhadap negara, PNBP, lain sebagainya. - Kemudian Prof. Daniel Yusmic tadi saya mengatakan, bagaimana melihat perspektif tentang common law dan civil law tadi itu. Bahwa sebagaimana pengetahuan umum, sependek pengetahuan Ahli bahwa common law adalah bagaimana bergantung pada corong hakim dalam menentukan aturan, maka posisi notaris lebih bebas, tidak bergantung pada peraturan yang mendasarinya. Sedangkan dalam civil law, harus tunduk kepada undang-undang, maka harus taat kepada undang-undang. Maka di sinilah yang kemudian mengintegrasikan, pada satu sisi adalah tunduk kepada norma sebagai pejabat tadi itu, tapi pada sisi yang lain adalah bagaimana juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. - Bahwa keberadaan notaris itu disesuaikan dengan konteks misalnya, konteks kebutuhan dari masyarakat, sesuai dengan bagaimana dinamika masyarakat. Menyambung Prof. Saldi, berkaitan bagaimana kemudian keadilan yang intolerable, keadilan yang kemudian boleh misalnya, ketidakadilan atau pembatasan yang kemudian dibenarkan. Maka tentunya 139 pembatasan yang dibenarkan adalah memang harus sesuai dengan nilai hak asasi manusia, dan pembatasan tadi kemudian tidak menimbulkan ketidakadilan. Maka pembatasan-pembatasan yang memang ketika sesuai dengan nilai asasi manusia dan tidak ada ketidakadilan, maka dibolehkan adanya sebuah pembatasan. Sedangkan dalam konteks ini bahwa ada ketidakadilan, maka kemudian pembatasan-pembatasan tadi itu adalah perlu ditinjau konstitusionalitasnya. - Kemudian berkaitan dengan soal mengapa misalnya usia 65 tahun yang kemudian me-refer dari apa dulu Belanda, negara penjajah kita pada waktu itu, maka sependek pengetahuan Ahli meskipun belum ada bukti tentang literatur yang kuat, tetapi mungkin Ahli setidaknya bisa menyelami bahwa itu ada kaitannya dengan kesempatan hidup dan kebutuhan masyarakat. Mungkin pada waktu itu adalah bahwa kesempatan hidup, tidak seperti sekarang ini. - Kemudian yang kedua, pertumbuhan masyarakat tidak sekarang ini, atau kesadaran masyarakat tidak sekarang ini. Maka kemudian mengingat ada penambahan kesempatan usia hidup dan kemudian tuntutan masyarakat yang semakin sadar hukum, semakin banyak kebutuhan orang notaris, maka kemudian perlu ditinjau konstitusionalitas pembatasan usia pensiun tadi. - Bahwa pada dasarnya sekali lagi, Ahli sependapat dalam konteks pengaturan, ya, suatu norma yang ada dalam undang-undang harus disesuaikan dengan ke-Indonesiaan. Maka meskipun Indonesia adalah negara hukum, maka harus tunduk pada undang-undang. meskipun harus dilihat bahwa notaris tidak dibayar oleh negara, maka dibatasi pada masa usia pensiunnya dalam arti bahwa sekali lagi, Ahli berpendapat tadi itu adanya integrasi antara eksistensi sebagai pejabat umum dan profesi yang diperoleh dengan berbagai macam pendidikan dan sebagainya, maka akan menjadi lebih adil sekiranya pembatasan usia pensiun tadi ditinjau sesuai dalam rangka tadi menimbulkan kesejahteraan masyarakat dan menimbulkan keadilan sosial. 140 5. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono. S.H., M.H. Sehubungan dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU JN) terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), perkenankan Saksi menyampaikan keterangan atas perkara ini. Bahwa mencermati permohonan Pemohon pada pokoknya menyoal batas masa jabatan notaris berdasarkan usia yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU JN. Dimana dalam permohonan Pemohon memohonkan mengubah batas usia masa jabatan Notaris karena ketentuan dalam undang-undang dimaksud memuat ketidakadilan yang intolerable, diskriminatif, dan tidak rasional. Terhadap isu konstitusionalitas batas usia masa jabatan notaris dalam UU JN, maka terdapat 3 (Tiga) hal pokok yang akan menjadi keterangan sebagai berikut: Pertama, perihal open legal policy dan batasannya; Kedua, pengaturan masa jabatan Notaris dan kesesuaiannya dengan batasan open legal policy; dan Ketiga; perihal Mahkamah sebagai forum penyelesaian masalah atas norma open legal policy yang tidak sesuai dengan pembatasan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah. I. Perihal Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) dan batasannya: 1. Bahwa terhadap pokok masalah yang terdapat dalam permohonan ini, perlu untuk menyampaikan pendapat apakah legislasi yang mengatur tentang batas usia jabatan notaris dalam UU JN adalah merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) sehingga merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengatur masalah tersebut? 2. Bahwa menurut Mahkamah, open legal policy adalah “Ketika UUD 1945 tidak mengatur secara spesifik atau tidak memuat parameter khusus mengenai suatu ketentuan yang pengaturannya lebih lanjut didelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang, maka hal demikian 141 menjadi wilayah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang membebaskan pembentuk Undang-Undang untuk menafsir dan menuangkan dalam suatu Undang-Undang tertentu, selama tidak mencederai atau bertentangan dengan norma-norma yang menjadi prinsip utama UUD 1945” (Putusan Mahkamah 84/PUU-XIII/2015 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Batas Usia Calon Advokat. hlm. 17). 3. Bahwa menurut Mardian Wibowo dalam disertasi yang berjudul “Makna “Kebijakan Hukum Terbuka” Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi” (2017, hlm. 396), open legal policy adalah “suatu kondisi ketika terdapat rumusan norma undang-undang yang materi norma dimaksud tidak diatur dalam UUD 1945, atau rumusan norma undang-undang yang muncul sebagai konsekuensi dilaksanakannya perintah eksplisit UUD 1945 sehingga norma-norma tersebut tidak dapat dinilai konstitusionalitasnya, serta norma undang- undang tersebut dapat sewaktu-waktu diubah oleh pembentuk undang- undang”. 4. Bahwa Sebuah kebijakan hukum terbuka dalam pelaksanaannya menurut MK tetap perlu diberilkan batasan-batasan agar tidak berubah menjadi kewenang-wenangan yang membawa kerugian bagi masyarakat, bangsa dan negara. Batasan yang diberikan oleh MK telah dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 86/PUU- XI/2012 tentang pengujian UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. MK dalam putusan ini menyatakan: ”... pengaturan atau pembatasan oleh pembentuk Undang-Undang tidak dapat pula dilakukan dengan sebebas-bebasnya, melainkan, antara lain, harus memperhatikan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum”. 5. Bahwa dalam perkembangannya kemudian Mahkamah melalui Putusan Nomor 81/PUU-XXI/2023 tentang UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konsitusi. hlm. 31-32 dan Putusan 10/PUU-XX/202 Tentang pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 142 telah mengubah ketentuan-ketentuan norma dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20214 tentang Administrasi Pemerintahan. hlm. 189 menyatakan meskipun merupakan open legal policy, akan tetapi bukan berarti Mahkamah tidak dapat melakukan pengujian terhadap suatu norma yang merupakan open legal policy. Terhadap hal ini telah tersedia parameter yaitu sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut: a. Tidak bertentangan dengan UUD 1945 b. Tidak mengandung keadilan yang intolerable c. Tidak bertentangan dengan hak politik d. Tidak sewenang-wenang e. Tidak menimbulkan masalah dari konteks kelembagaannya f. Tidak melampaui kewenangan g. Tidak melanggar moralitas h. Tidak melanggar rasionalitas i. Tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat j. Tidak menimbulkan diskriminasi k. Tidak melampaui kewenangan 6. Bahwa melalui uraian sebagaimana disebutkan, maka Mahkamah dapat melakukan pengujian terhadap suatu norma open legal policy bilamana ternyata norma tersebut melanggar salah satu dari parameter yang telah disebutkan. 7. Bahwa telah terdapat sejumlah preseden dimana Mahkamah memutus permohonan terhadap pengujian norma open legal policy yang melanggar batasan sebagaimana telah ditentukan oleh Mahkamah, yaitu diantaranya sebagai berikut: a. Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perihal pengujian syarat usia Calon Pimpinan KPK Bahwa dalam Putusan a quo Mahkamah menyatakan regulasi tentang syarat usia Calon Pimpinan KPK adalah secara implisit menimbulkan persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif bila dikaitkan dengan masalah yang bersifat substantif. Dalam perkara 143 ini Mahkamah dalam pertimbangannya juga menguraikan konteks kelembagaan KPK, khususnya dari segi prosesi pemilihan Pimpinan KPK. b. Putusan Nomor 70/PUU-XIX/2022 tentang usia pensiun jaksa Bahwa dalam Putusan a quo Mahkamah menyatakan terjadi ketidakpastian pada para jaksa yang terdampak akibat dari ketentuan peralihan terkait perubahan batas usia pensiun jaksa. Mahkamah juga dalam pertimbangannya turut memuat konteks kelembagaan kejaksaan. Mahkamah kemudian memutuskan untuk menunda keberlakuan aturan peralihan batas usia pensiun jaksa tersebut. c. Putusan 121/PUU-XX/2022 Pengujian undang-undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan 34/PUU- X/2012 Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (usia pensiun panitera Mahkamah Konstitusi) Bahwa dalam Putusan a quo menyatakan mengubah batas usia pensiun Panitera MK dengan pertimbangan “berdasarkan pertimbangan yang rasional”. 8. Bahwa berdasarkan pada preseden putusan terdahulu, Mahkamah memutus terhadap masalah legislasi open legal policy bilamana dinilai norma melanggar batasan open legal policy terutama yang mengakibatkan diskriminasi, tidak rasional dan ketidakadilan yang intolerable, yang berujung membuatnya bertentangan dengan UUD 1945. 9. Bahwa berdasarkan kaidah putusan terdahulu, Mahkamah menyatakan yang disebut sebagai diskriminasi yaitu: perspektif keadilan untuk memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda (Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, hlm. 144 58). Kaidah tersebut bersesuaian dengan pendapat Mahkamah yang menyatakan: “perlakuan yang tidak mempersamakan kedudukan orang atau pejabat di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 serta bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945” (Putusan 34/PUU-X/2012 Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, hlm. 49). 10. Bahwa berdasarkan kaidah putusan terdahulu, Mahkamah telah menyatakan yang disebut sebagai “rasional” yaitu didasarkan pada uraian logika yang dapat dinalar dengan akal sehat yang dapat diterima alur berpikirnya dan dipertanggungjawabkan secara metodologis. Hal ini diperlihatkan Mahkamah dalam susunan argumentasi yang dibangun dalam Putusan 34/PUU-X/2012 Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. hlm. 42 dan pada Putusan 121/PUU-XX/2022 Pengujian undang-undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. hlm. 140. Dalam dua putusan tersebut Mahkamah menggunakan perspektif perbandingan dan penafsiran sistematik, dengan memperhatikan kondisi kontekstual, dan historikal sebagai pijakan untuk mencapai konklusinya. 11. Bahwa berdasarkan kaidah putusan terdahulu, Mahkamah telah menyatakan yang disebut sebagai ketidakadilan yang intolerable adalah keadaan yang tidak tertanggungkan yang menciderai rasa keadilan. Mahkamah menyatakan bahwa “sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas- jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable” (Putusan 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang pengujian Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. hlm. 187). 145 12. Bahwa selain daripada hal-hal yang disebutkan di atas, Mahkamah juga senantiasa mempertimbangkan kontur atau konteks kelembagaan dalam menentukan pendapatnya untuk menentukan apakah terjadi suatu pelanggaran terhadap parameter open legal policy. 13. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka bagian berikutnya akan mengulas tentang apakah norma yang diuji merupakan open legal policy yang telah sesuai dengan batasan yang telah ditentukan oleh Mahkamah atau sebaliknya. II. Pengaturan masa jabatan Notaris dan kesesuaiannya dengan batasan open legal policy 14. Bahwa notaris adalah profesi yang mulia (officium nobile) dan memiliki tanggungjawab yang tidak mengenal batas waktu. Bahwa Notaris memiliki kode etik dan sistem penegakannya tersendiri secara berjenjang, dan yang lebih penting, tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya adalah melekat terus setelah notaris selesai masa jabatannya dan baru berakhir bila yang bersangkutan meninggal dunia, (Pasal 65 UU JN). Artinya, notaris adalah pejabat yang memegang “Cap Garuda” yang tidak digaji negara dengan tanggung jawab sepanjang hayat, namun memiliki masa pengabdian terbatas. 15. Bahwa terhadap perkara ini telah terdapat suatu tuntunan yang bersifat metodis yang terdapat dalam preseden perkara sebelumnya. Yaitu dalam hal perspektif “perbandingan” yang terdapat dalam Putusan 121/PUU-XX/2022 Pengujian undang-undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan 34/PUU-X/2012 Pengujian Undnag-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (usia pensiun panitera Mahkamah Konstitusi). Bahwa dalam dua perkara tersebut Mahkamah “berdasar pertimbangan rasional” membandingkan Panitera Mahkamah Konstitusi dengan Panitera Mahkamah Agung. Untuk itu maka berikut diuraikan elemen perbandingannya. 146 Panitera MA Panitera MK Corak kelembagaan Kekuasaan kehakiman Kekuasaan kehakiman persamaan Corak struktur Kesekjenan dan kepaniteraan Kesekjenan dan kepaniteraan persamaan Corak keahlian erat kaitannya dengan tugas hakim dalam memutus perkara/supporting system Erat kaitannya dengan tugas hakim dalam memutus perkara/supporting system persamaan Pengisian jabatan Hakim tingkat banding dan tingkat pertama PNS ASN Perbedaan Masa pensiun Sesuai masa jabatan pengisi jabatan Putusan 2012: “Semestinya” disesuaikan dengan Panitera Mahkamah Agung Putusan 2022: Karena jenjang karirnya berbeda, maka disesuaikan dengan fungsional PNS ASN Perbedaan 16. Bahwa selanjutnya, patut untuk diuraikan bahwa “sebagai konsekuensi”, Mahkamah juga menyampaikan pendapatnya terkait keberadaan supporting system ((Putusan 121/PUU-XX/2022 Pengujian undang- 147 undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. hlm. 152) selain daripada Panitera, yaitu Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI): Panitera Mahkamah Konstitusi Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI) Fungsi erat dengan Hakim erat dengan hakim Pensiun Sesuai dengan UU ASN disesuaikan dengan pejabat eselon berdasarkan PMK dan menjadi bagian dari kepaniteraan 17. Bahwa dengan mengacu pada persamaan dan perbedaan substantif secara metodis sebagaimana pada preseden putusan Mahkamah di atas, maka dapat kiranya dilakukan suatu perbandingan dalam konteks jabatan notaris ini dengan profesi hukum dalam hal ini adalah advokat. Profesi advokat diajukan berdasarkan pada uraian sebagai berikut: Advokat Notaris Kualifikasi keahlian Membutuhkan pengetahuan dan keterampilan hukum membutuhkan pengetahuan dan keterampilan hukum Persamaan Pendidikan Sarjana hukum dan mengikuti PKPA dan lulus ujian Sarjana hukum dan magister kenotariatan, dan lulus ujian kode etik notaris Sama tapi Notaris lebih berat terdapat jenjang pendidikan dan ujian yang lebih panjang 148 sumpah disumpah oleh lembaga negara Disumpah oleh lembaga negara persamaan Pelayanan hukum Aparat penegak hukum Menjalankan fungsi pemerintahan dalam hal pembuatan akta persamaan dalam hal kaitannya dengan kedekatan pada praktik hukum Pendapatan - tidak digaji negara - bergantung dari praktik hukum yang dilakukan - tidak digaji negara - bergantung dari praktik hukum yang dilakukan persamaan Tentang profesi Terdapat kode etik dan mekanisme penegakannya Terdapat kode etik dan mekanisme penegakannya persamaan Kebutuhan fisik Tidak diatur Terdapat syarat kesehatan saat pendaftaran dan saat perpanjangan Perbedaan Mekanisme akhir masa jabatan Tidak diatur terdapat regulasi kuota pada suatu daerah dan penggantiannya setelah terdapat notaris yang perbedaan 149 berakhir masa jabatannya Batas usia akhir masa jabatan Tidak dibatasi 65 tahun dan dapat diperpanjang sampai 67 tahun tergantung kesehatan terdapat tanggung jawab yang melekat bahkan setelah berakhir masa jabatannya perbedaan 18. Bahwa pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) dalam UU JN yang membedakan dengan profesi yang sejenis, dalam hal ini advokat, telah menimbulkan diskriminasi, tidak rasional, dan mengakibatkan ketidakadilan yang intolerable yang pada ujungnya bertentangan dengan UUD 1945. 19. Bahwa melalui perbandingan di atas, maka dapat terlihat persamaan substantif akan tetapi sekaligus mengandung perbedaan perbedaan/diskriminasi yang menimbulkan ketidakadilan antara profesi advokat dan notaris. Bahwa keduanya adalah profesi yang erat kaitannya dengan kebutuhan hukum di masyarakat. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa sementara notaris memiliki syarat kualifikasi pendidikan dan tanggung jawab (sepanjang hayat) yang lebih berat, namun memiliki masa pengabdian yang lebih singkat daripada advokat yang tidak diatur batas usia masa jabatan. 20. Bahwa perbedaan (diskriminasi) ketentuan tentang tidak dibatasinya usia masa jabatan advokat dibandingkan dengan notaris menimbulkan 150 perbedaan perlakuan. Bahwa advokat sampai dengan akhir hayatnya masih diberikan kesempatan untuk terus mengembangkan diri dan meraih penghasilan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan penghidupan yang layak. Kesempatan tersebut tidak dimiliki oleh notaris yang dengan beban jenjang pendidikan dan ujian yang lebih panjang, masa kerja dan mengembangkan dirinya dibatasi oleh usia masa jabatan yang tergolong lebih singkat. 21. Bahwa adanya perbedaan perlakuan terhadap dua jenis profesi yang memiliki persamaan substantif, terdapat justifikasi yang tidak rasional mengapa undang-undang memberikan batasan usia masa jabatan pada notaris namun tidak pada advokat. 22. Bahwa untuk memperkuat argumen tentang aspek tidak rasional yang telah disampaikan di atas, terdapat keperluan untuk mengajukan suatu pembacaan “moral reading” terhadap regulasi tentang batas usia notaris. Bahwa semangat utama dari regulasi tentang batasan usia notaris adalah pada dua alasan: kesehatan dan masalah kuota calon notaris pengganti dalam kuota setiap daerah. 23. Bahwa terkait masalah kesehatan, advokat memerlukan kesehatan yang layak baik itu untuk bertemu klien, kunjungan lapangan, maupun hadir ke persidangan. Akan tetapi sementara advokat memiliki beban fisik yang relatif lebih berat, namun tidak terdapat syarat kesehatan. Sementara Notaris yang memiliki beban kinerja yang relatif sama justru terdapat syarat kesehatan sejak dalam tahapan calon notaris maupun ketika perpanjangan masa jabatan. 24. Bahwa terkait masalah adanya antrian dari calon pengganti yang berhubungan pula dengan kuota pada setiap daerah, maka perlu kiranya untuk memperhatikan proporsi/rasio kebutuhan notaris dalam pelayanan hukum bagi masyarakat dan menyandingkannya dengan jumlah penduduk Indonesia. Dengan pertimbangan bila dapat diperkirakan penambahan batas usia masa jabatan notaris akan mendorong pada pemerataan sebaran notaris. 151 25. Bahwa melalui uraian yang telah disampaikan, maka telah terdapat justifikasi bahwa adanya perbedaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan perlakuan yang tidak rasional dengan terkait pembatasan batas usia masa jabatan notaris. Kemudian bahwa perbedaan tersebut mengakibatkan ketidakadilan yang intolerable. III. Mahkamah Konstitusi sebagai forum penyelesaian masalah atas norma open legal policy yang tidak sesuai dengan pembatasan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah 26. Bahwa terkait dengan isu batas usia masa jabatan sebagaimana dipersoalkan Pemohon terdapat kecenderungan untuk memikirkan ulang batas usia masa jabatan. Hal tersebut dapat ditemukan dalam dokumen Naskah Akademik Perubahan UUJN 2004. Dalam naskah tersebut disebutkan tiga opsi batas usia masa jabatan notaris. Pertama, sesuai dengan UUJN 2004; Kedua, mengatur secara eksplisit batas usia menjadi 67 tahun tanpa perpanjangan, dan opsi ketiga adalah: [...] bahwa usia Notaris tidak perlu dibatasi, karena Notaris adalah profesi keahlian dan tidak membebani anggaran Negara. Pensiun bagi Notaris akan berjalan seiring sejalan dangan hukum alam. Manakala dia sudah tidak mampu lagi memberikan pelayanan hukum, baik karena sakit atau meninggal, maka secara otomatis yang bersangkutan pensiun. (Naskah Akademik Perubahan UUJN 2004, hlm. 31). 27. Bahwa Satjipto Rahardjo dalam “Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia” (2009, hlm. 27-9) menyatakan pada pokoknya bahwa hukum adalah salah satu sub-sistem yang memiliki hubungan saling mempengaruhi dengan kenyataan-kenyataan di sekelilingnya. Dengan demikian dapat dikatakan apabila memang selain telah terjadi diskriminasi, dan regulasi yang dinilai tidak rasional dan mencerminkan keadilan, seiring dengan adanya perubahan kondisi materiil di masyarakat, maka hukum yang ada dapat dipikirkan untuk diubah. 152 28. Bahwa pendapat Satjipto Rahardjo tersebut sejalan dengan Niklas Luhmann dalam “Law as a Social System” (2004, hlm. 175-6) yang menyatakan bahwa dalam sistem hukum akan terdapat pemilahan antara hukum dan non-hukum. Bahwa dalam situasi tertentu hukum akan beradaptasi dengan membuka dirinya dari fakta non-hukum (autopoiesis). Pada konteks permasalahan dalam perkara in casu, faktor-faktor non-hukum seperti angka harapan hidup, angka kesehatan, rasio jumlah penduduk dibandingkan dengan kesediaan notaris dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat akan jasa notaris, dapat menjadi bahan pertimbangan. 29. Bahwa selain daripada itu, argumen di atas juga telah diatur dalam regulasi pembentukan undang-undang dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diubah kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU PPP), yang menyatakan: “Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: [...] g. Keadilan; [...]”. Keadilan sebagaimana yang dimaksud menurut bagian penjelasan Pasal a quo adalah: “[...] bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.” 30. Bahwa dengan demikian, selaku kuasa kehakiman yang memiliki kewenangan salah satunya dalam memutus perkara pengujian undang- undang terhadap UUD 1945, maka tersedia landasan bagi Mahkamah untuk memutus perkara ini dengan mempertimbangkan adanya secara nyata pertentangan-pertentangan secara penyimpangan terhadap parameter open legal policy yaitu dalam hal diskriminasi, tidak rasional, mengakibatkan ketidakadilan yang intolerable. 31. Bahwa Mahkamah selama ini telah memperlihatkan sikap untuk memutus suatu permasalahan regulasi open legal policy yang menyimpangi batasan open legal policy tanpa menyerahkannya kepada lembaga pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat dalam preseden Putusan Nomor 70/PUU-XIX/2022, Putusan Nomor 112/PUU- 153 XX/2022 dan terutama Putusan 121/PUU-XX/2022 dan Putusan 34/PUU-X/2012. 32. Bahwa praktik juga menunjukkan ketika kemudian Mahkamah menemukan adanya open legal policy yang menyimpangi batasan open legal policy dimana dalam Putusannya Mahkamah memilih untuk menyerahkannya kepada lembaga pembentuk undang-undang, ternyata ditemukan fakta pembentuk undang-undang sangat lambat dalam menindaklanjutinya. Dampak dari lambatnya perubahan undang- undang dimaksud adalah pada pemenuhan keadilan dan hak konstitusional warga negara. 33. Bahwa praktik lambatnya tindak lanjut oleh lembaga pembentuk undang-undang atas pesan konstitusional Putusan Mahkamah dapat dilihat dalam Putusan 62/PUU-XIX/2021 tentang pengujian Undang- undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Dimana dalam putusan tersebut Mahkamah menyatakan perbedaan batas usia pensiun bagi prajurit TNI dan Polri mengandung permasalahan karena “peran yang dilakukan kedua alat negara (TNI dan Polri) memang berbeda namun keduanya memiliki kedudukan kelembagaan yang setara dan strategis serta merupakan kekuatan utama sistem pertahanan keamanan rakyat semesta sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945” (hlm. 71). 34. Bahwa dalam Putusan 62/PUU-XIX/2021 tentang pengujian Undang- undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Mahkamah meski menemukan perlakuan yang berbeda/diskriminasi terhadap sesuatu yang setara yaitu usia pensiun prajurit TNI dan Polri, namun Mahkamah menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk “kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU 34/2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama”. (hlm. 71-2). 35. Bahwa Putusan 62/PUU-XIX/2021 dibacakan dalam sidang pleno terbuka pada tanggal 29 Maret 2022. Nyatanya, meskipun Pasal 23 ayat (1) huruf b UU PPP mengatur ketentuan daftar kumulatif terbuka 154 prolegnas (RUU yang boleh dibahas tanpa melalui proses prolegnas) salah satunya adalah “akibat putusan Mahkamah Konstitusi”, namun hingga dua tahun setelah Putusan a quo, UU TNI belum juga disahkan. 36. Bahwa selain Putusan 62/PUU-XIX/2021 praktik lambatnya tindak lanjut perubahan undang-undang dalam rangka menjalani Putusan Mahkamah juga dapat ditemukan dalam sejumlah Putusan Mahkamah yang dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan (Putusan 25/PUU-XII/2014 pengujian UU OJK, Putusan 58/PUU-XII/2014 pengujian UU Ketenagalistrikan, Putusan 49/PUU-VII/2010 pengujian UU Kejaksaan). 37. Bahwa Jimly Asshiddiqie dalam “Hukum Acara Pengujian Undang- Undang” (2012 hlm. 70) menjelaskan bahwa UU yang telah ditetapkan dan diundangkan tentu telah melalui proses yang sangat panjang, hal tersebut tidak dapat dipungkiri pembahasan UU memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan jenis peraturan perundang undangan yang langsung dibuat oleh pejabat yang berwenang atau tidak melalui lembaga legislatif. 38. Bahwa dikarenakan masalah yang diangkat dalam pengujian ini adalah terkait dengan batasan masa jabatan yang tidak membutuhkan legislative review. Bahwa selain daripada itu, Mahkamah juga telah membuat putusan-putusan terkait dengan permasalahan “usia”, sebagaimana telah dijabarkan dalam Putusan Nomor 70/PUU- XIX/2022, Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, dan terutama Putusan 121/PUU-XX/2022 dan Putusan 34/PUU-X/2012. 39. Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, seyogianya penyesuaian terhadap praktik open legal policy yang melanggar batasan open legal policy seharusnya diselesaikan oleh Mahkamah, termasuk dalam perkara terkait penyelesaian konstitusionalitas masalah batas usia masa jabatan notaris tanpa harus mengembalikannya kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaikinya. 155 Kesimpulan Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah jabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Kesatu, Bahwa terhadap regulasi open legal policy, Mahkamah tetap dapat memutus perkara terkait bilamana kebijakan yang dimaksudkan ternyata melanggar batasan open legal policy yang telah ditetapkan oleh Mahkamah melalui putusan-putusannya. Hal ini juga telah dilakukan oleh Mahkamah dalam preseden putusan uji materi terkait open legal policy dalam perkara- perkara sebelumnya. Kedua, bahwa memperhatikan persamaan substantif yang terdapat dalam notaris dan profesi yang sejenis seperti advokat, telah memperlihatkan adanya perbedaan yang diskriminatif antar keduanya yang mengakibatkan ketidakadilan yang intolerable. Ketiga, bahwa ketentuan pembagasan usia jabatan notaris adalah regulasi yang diskriminasi, tidak rasional, mengakibatkan ketidakadilan yang intolerable. Bahwa dengan demikian merupakan juga pelanggaran Konstitusi, yaitu perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif dalam Pasal 28I ayat (2); tentang kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1); tentang hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dalam Pasal 28C ayat (1); dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Keempat, bahwa dengan uraian yang disebutkan di atas, maka hendaknya perkara ini untuk diselesaikan melalui Putusan Mahkamah. Hal ini dikarenakan ketika Mahkamah menemukan adanya open legal policy yang menyimpangi batasan open legal policy dimana dalam Putusannya Mahkamah memilih untuk menyerahkannya kepada lembaga pembentuk undang-undang, ternyata ditemukan fakta pembentuk undang-undang sangat lambat dalam menindaklanjutinya. Dampak dari lambatnya perubahan undang-undang dimaksud adalah pada pemenuhan keadilan dan hak konstitusional warga negara. Dalam persidangan Ahli menambahkan keterangan sebagai berikut: 156 - Terkait naskah akademik, menurut Ahli tentu ada perubahan paradigma ketika di Undang-Undang 10 Tahun 2004, kemudian Undang-Undang 12 Tahun 2011, sampai dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022. Kalau di 2004, seringkali penyimpangan di dalam naskah akademik itu memang sesuatu yang lumrah, karena pada waktu itu tidak ada ketentuan pemaksa bahwa suatu RUU harus mencantum naskah akademik dan sejauh mana hubungan NA dengan isi RUU. - Namun semenjak dikenal tertib pembentukan peraturan undang-undangan, termasuk beberapa kali juga di MK, MA menguji uji formil, sekarang menjadi bahan penting. Apakah perubahan dalam naskah akademik ke dalam sebuah norma itu atas dasar rasionalitas yang bisa dilacak? Karena ketika kemudian di naskah akademik yang itu sejujurnya adalah kajian rasional, kajian akademik, tapi kemudian dipindah atas dasar sebuah kesepakatan mayoritas, tapi tidak bisa dilacak rasionalitasnya, maka hal semacam itu patut untuk kemudian bisa menjadi objek kemudian pembahasan di Mahkamah Konstitusi. - Menurut Ahli dalam hal ini, misalkan terkait naskah akademik dikaitkan dengan Undang-Undang JN Tahun 2014, ya, maka sebenarnya pada waktu itu ada tiga isu yang dibahas. Apakah tetap kemudian usia 65 dengan kemudian perpanjangan sampai 67, ataukah kemudian 70, tahun, ataukah tanpa batasan dengan profesi lain? Nah, ketika kemudian hasilnya, kemudian kita bisa katakan itu berbeda, tidak muncul yang kemudian sesuatu yang muncul dalam naskah akademik. Maka menurut Ahli, itu menjadi sebuah questionable yang bisa kemudian dibuktikan, apakah pergeserannya itu harus berdasarkan rasionalitas ataukah karena hanya berdasarkan kesetujuan mayoritas? Karena mayoritas tidak berarti menjamin hukum itu baik. Nah, ini bagian dari hal yang harus kemudian juga dilacak. - Apakah Undang-Undang Dasar itu mengatur batas usia pensiun profesi notaris? Menurut Ahli, untuk profesi-profesi hukum yang sejenis tidak diatur. Apakah dengan demikian dia open legal policy? Menurut Ahli, open legal policy sepanjang tidak melanggar batasan yang 11 parameter MK berikan. 157 Namun jika satu saja itu kemudian dilanggar, maka posisi open legal policy dapat dipatahkan bahwa MK bisa kemudian mengadili, MK kemudian dapat melihat apakah kemudian parameter itu terlanggar atau tidak, sehingga kemudian bisa dikatakan bukan lagi sebagai open legal policy. Apakah ini open legal policy? Pasal di Undang-Undang JN yang menyatakan usia 65 dengan perpanjangan 67, dengan kemudian syarat kesehatan, maka menurut Ahli ini bukan open legal policy. Karena secara nyata, tidak hanya satu menurut Ahli, ada 4 dari 11 parameter yang kemudian itu dilanggar. Sehingga tidak bisa kita katakan ini open legal policy, meskipun di Undang- Undang Dasar tidak mengatur soal batas usia profesi notaris. - Norma ini pernah diajukan pengujian pada tahun 2010, dan 2023, namun 2023 permohonan pada tahun 2023, itu tidak dapat diterima sehingga tidak mempertimbangkan substansinya. Menurut Ahli,permohonan yang diajukan pada tahun 2010, pada saat itu memang MK kecenderungannya membatasi diri. Membatasi diri bahwa pokoknya terkait dengan usia. Maka di pertimbangannya itu bicara soal usia pensiun Hakim MK, usia pensiun Hakim Agung, kemudian Jaksa Agung, semua menyatakan, ”Sepanjang terkait usia, itu adalah open legal policy”. Menurut Ahli, perjalanan satu dekade terakhir MK, menunjukkan MK tidak lagi kemudian menyatakan hal semacam itu open legal policy. MK memeriksa dulu, apakah 11 parameter ini terlanggar atau tidak. Bahwa kalau dikaitkan sesungguhnya notaris itu apakah bisa disamakan dengan pejabat pemerintahan, pejabat negara? Maka Ahli menggunakan pendekatan ilmu perundang-undangan, ingin menjawab bahwa Ahli berani mengatakan bahwa notaris ini lebih dekat sebagai sebuah profesi ketimbang sebuah jabatan negara. - Jika dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan, ”Notaris adalah pejabat umum.” Sehingga, seringkali kita melihat kata pejabat umum itu kita langsung menyatakan, berarti ini adalah pejabat pemerintah, pejabat negara. Namun jika kita lihat di konsideran menimbang huruf c,”Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi”. Yang namanya konsideran, itu pasti dia lebih tinggi dibandingkan dengan normanya. Kenapa? Karena dia memberi bentuk pada norma yang 158 ada di dalam batang tubuh. Maka yang di-highlight di dalam pertimbangan huruf c itu adalah pejabat umum yang menjalankan profesi. Jadi, dari sini kita tidak akan berdebat lagi bahwa notaris itu pasti adalah profesi, bukan sebagai pejabat umum. - Di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ, pengertian pejabat dalam KBBI itu adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting. Ahli sudah pasti yakinkan, notaris bukan pegawai pemerintah. Yang dalam arti yang kemudian kita bisa maknai sebagai pegawai pemerintah yang ada dalam jabatan-jabatan. Namun memang perundang-undangan kita belum harmonis untuk bicara mengatur istilah bagi orang yang menduduki jabatan tertentu di pemerintahan. Itu apa namanya? Itu kita masih seringkali berbeda-beda, ada yang menyebut Penyelenggaraan negara, ada yang menyebut pejabat publik, ada yang menyebut pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan pejabat daerah. - Misalkan penyelenggara negara, istilah penyelenggara negara itu dapat dilihat di Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari KKN. Kemudian pejabat publik, itu di undang- undang tentang keterbukaan informasi publik, itu menggunakan istilah pejabat publik. Kemudian pejabat negara ada di Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian istilah sama, pejabat negara dan pejabat pemerintahan, itu ada di Undang-Undang 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, itu baru muncul pejabat negara, pejabat pemerintahan. Sementara pejabat daerah, diatur di Undang-Undang Pemerintahan Daerah. - Jika merujuk, apakah kemudian notaris itu bagian dari penyelenggaraan negara atau masuk kategori tadi pejabat pemerintahan, pejabat negara, mau-tidak mau rujukan kita adalah Undang-Undang 28 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang tersebut diatur mana yang kategorinya yang kemudian masuk kategori penyelenggaraan negara, yaitu pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, kemudian pejabat negara lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pejabat lain yang memiliki 159 fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Pada bagian penjelasan undang-undang itu dijelaskan, apa itu pejabat negara lain? Misalkan kepala perwakilan republik, duta besar, wakil gubernur, bupati. Kemudian yang dimaksud dengan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis, itu juga dijelaskan di situ, direksi, komisaris, dan seterusnya, Pimpinan Bank Indonesia, Eselon I. Dan tidak ditemukan notaris di dalamnya. Artinya, ketika berbicara tahun 1999, profesi notaris itu sudah ada. Bahkan dengan aturan-aturan yang sebelumnya, sebelum Undang- Undang Tahun 2004. Artinya apa sesungguhnya lebih condong kepada profesi daripada kategori pejabat, pejabat dalam arti yang diatur dengan Undang-Undang 28 Tahun 99. Sehingga yang Ahli gunakan adalah pendekatan perundang-undangan daripada menggunakan perspektif. Jika dikaitkan dengan teori, tentu akan berbeda pandangan, karena pejabat umum, maka pejabat umum itu kita temukan dalam memang di Undang- Undang Jabatan Notaris. - Ahli mengatakan notaris adalah profesi, maka layak dibandingkan dengan profesi-profesi yang memang fungsinya adalah jasa. Jika dilihat di dalam ketentuan pengertian di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang JN, kemudian konsiderans menimbang, notaris adalah pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum. Kata jasa hukum itu ada dalam konsiderans pertimbangan Undang-Undang JN. Maka, Ahli pikir tidak salah mempersamakan dengan advokat dengan jasa hukum atau profesi-profesi lain. Karena kecenderungannya memang dia memberikan sebuah jasa hukum. Hal ini secara sadar dilakukan oleh pembentuk undang-undang. - Sehingga, hingga dalam konteks sekarang ini layak dikatakan dahulu ada sebuah diskriminasi. Diskriminasi itu wujudnya adalah karena pertimbangannya tidak rasional, seorang notaris itu pendidikannya jauh lebih berat, dia harus magister, harus magang 24 bulan, harus kemudian melalui ujian dan lain sebagainya. Pekerjaannya pun juga bisa dikatakan dia tidak kalah berat. Kenapa kemudian, harus ada pembedaan dengan profesi advokat? Terlepas tadi memang ada fungsi yang spesifik. Ahli berani 160 mengatakan memang ada persamaan substantif karena kalau mau dicari persamaan 100%, betul semua profesi pasti punya perbedaan. TNI dan Polri, prajurit TNI dan Polri, namun ada persamaan substantif, sehingga MK mengatakan 5358 ini tidak bisa keadilannya, intolerable, sehingga MK pada saat itu memilih DPR saja yang memperbaikinya. Dari sini clear bahwa notaris adalah profesi, sehingga layak menurut Ahli untuk bergeser. Kenapa? Karena tadi, dari putusan-putusan MK sebelumnya. Pemohon perkara ini, menurut Ahli pasti banyak sekali yang akan terdampak dengan pengaturan ini. Bandingkan dengan putusan soal batas umur mendaftar KPK, hanya satu orang pendaftar, ini betapa MK kemudian sangat memperhatikan ketidakadilan intolerable, hanya satu orang komisioner KPK yang kemudian terhalangi dengan ketentuan norma 50 tahun itu, MK memilih untuk menyatakan ini bukan open legal policy. Ini ada ketidakadilan yang intolerable, sehingga kemudian geserannya MK mengatakan ini harus dikabulkan. Ini saya ingin mengatakan satu orang, dibandingkan sekarang betapa banyak orang yang menunggu kemudian satu perubahan paradigma terhadap bagaimana memperlakukan persamaan profesi hukum yang ada ini. - Kemudian, terkait dengan jabatan atau profesi, Ahli lebih condong mengatakan ini adalah profesi. Keadilan yang intolerable menurut Ahli, dikaitkan dengan pengujian ini, yang membedakan kenapa ini dengan perkara sebelumnya berbeda, Pemohon memasukkan menurut saya Pasal 28I ayat (2). Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Menurut Ahli, ini sangat diskriminatif. Dengan berbagai hal, bicara soal saat yang sama, ketika berhenti maka hak atas penghidupan yang layak, hak memiliki kebutuhan dasar, dan lain sebagainya itu terhenti. Kita tidak bisa mengatakan kemudian seperti seorang pernyataan Saksi, masih dapat menjadi dosen, atau jadi apa pun. Tidak semua orang bisa melakukan hal semacam itu. Artinya, sangat mungkin karena berbeda dengan pejabat negara yang mendapatkan pensiun misalkan. sehingga kemudian ada problem di sana, yaitu 161 tercerabutnya hak atas pekerjaan, hak penghidupan yang layak, hak pengembangan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Sehingga masuknya Pasal 28I ayat (2) ini adalah diskriminasi yang kemudian berujung pada pasal-pasal lainnya soal tadi, hak atas pekerjaan dan lain sebagainya. - Ketidakadilan intolerable itu nyata karena berbicara mengenai hak paling dasar, hak atas mendapat pekerjaan dan penghidupan. Terlepas dapat berdebat bahwa bagaimana dengan yang lain dan lain sebagainya, namun jika diukur dampak kemudian kerugiannya, jika berbicara mengenai pengaturan kuota, menurut Ahli tergantung regulator, tergantung bagaimana pemerintah kemudian mengatur itu. Namun bicara soal kemudian orang berhenti saat itu juga menjadi seorang notaris, maka berhenti hak atas penghidupan, hak atas pekerjaan, hak atas untuk kehidupan dasar dan lain sebagainya, keadilan intolerable benar-benar dirasakan langsung. - Ahli sependapat dengan Prof. Suparji, garis demarkasinya adalah sebelas parameter itu. Dalam pidato pengukuhan guru besar Ahli membuat lima lima parameter. MK selama ini memaknai ketidakpastian hukum. Hal ini sama dengan yang Ahli lakukan, apa yang dimaksud dengan diskriminasi, apa yang dimaksud dengan rasional, apa yang dimaksud ketidakadilan yang intolerable? Tadi Ahli membacakan dengan mendasarkan putusan MK, yang diambil inti sarinya, sehingga ditemukan ukuran-ukurannya. Sepanjang tiga hal ini bisa MK buktikan, maka di situlah dapat dikatakan sebuah garis demarkasi bahwa ini diskriminatif, tidak rasional, ketidakadilan yang intolerable yang akhirnya berujung pada ketidaksesuaian dengan Undang- Undang Dasar. - Selama ini Ahli melakukan riset tentang pertimbangan hukum MK, MK belum pernah memberikan definisi utuh, apa itu diskriminasi, apa itu sebagai sesuatu yang tidak rasional, apa itu ketidakadilan yang intolerable. Nah, akhirnya dibuat sebuah batasan. - Ahli pikir kita sepakat 28J ayat (1) harus dimaknai dengan 28J ayat (2). Di situ adalah bukan soal non derogable rights, namun pembatasan apa pun tidak diperkenankan sepanjang bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan justru menimbulkan ketidakadilan itu sendiri. Bagi Ahli pembatasan ini, 162 meskipun diperkenankan karena dibentuk dengan undang-undang, namun dia melanggar ayat (2) nya, terlepas Pemohon tidak memasukkan 28J ayat (2), tapi justru dimasukkan langsung ke dalam Pasal 28I ayat (2), 28D ayat (1), 28J ayat (1), dan 27 ayat (2) yang menunjukkan tadi, bertentangan dengan nilai-nilai moralitas, rasionalitas, dan lain sebagainya. - Terkait panitera menurut Ahli, bagaimana MK kemudian tidak membandingkan 100% persamaan itu, mengambil garis persamaan subtantifnya. Ketika subtantif, maka bisa kita katakan, “Oh, ini memang ada problem perlakuan yang berbeda.” Pada tahun 2012 MK mengatakan, “Kenapa kok tidak diatur di undang-undang, padahal ini perlakuan harusnya kan juga diatur di undang-undang?”. Pada Tahun 2020 diatur 62 tahun. MK mengatakan, “ini pengaturannya justru kemudian ketika diatur di undang- undang, 8 tahun kemudian diatur di undang-undang kok malah tidak memberikan sebagaimana putusan MK, MK kemudian masuk ke sana.” Ahli pikir dapat melihat hal yang sama. 2010 mengatakan open legal policy, Namun ketika open legal policy ini dalam praktiknya justru muncul bukti-bukti baru, fakta-fakta baru yang kemudian kita bisa mengatakan, “Oh, ini berarti memang ada persamaan subtantif, tapi perlakuan diskriminatifnya makin lebar.” - Terkait sejarah hukum, jika dilihat ada beberapa ketentuan, yang terkait dengan Staatsblad yang kemudian diubah terakhir tahun 54, kemudian odonansi tahun 31, kemudian baru undang-undang 54, relatif ditemukan masih belum rapi dalam melihat memori-memori pembahasannya, sehingga Ahli baru mendapatkan pembahasan 2004 dengan pembahasan kemudian di 2014. Sehingga daripada menduga-duga, Ahki tidak dapat menemukan dokumen autentik kenapa itu kemudian dimunculkan menurut Ahli DNA perubahan terakhir sebenarnya sudah mulai muncul, pertimbangannya adalah soal pendekatan profesi. Bahwa profesi ini harusnya profesi hukum sehingga tidak dibatasi. Ahli menyatajan ada seorang ahli yang mengatakan membandingkan dengan Jepang yang pada waktu itu, kira-kira pekerjaan di Jepang 62, ternyata fakta terbaru di Jepang pun sekarang angkanya juga sudah berubah. 163 Saksi Pemohon 1. Andira Budiutami, S.H., M.Kn. Saksi Andira Budiutami adalah notaris di Kabupaten Bandung sejak tahun 2019. Saksi menceritakan kesaksian Saksi Saksi sebagai Notaris Muda. Setelah lulus SMA, Saksi melanjutkan Pendidikan Saksi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Kemudian Saksi melanjutkan Pendidikan ke jenjang berikutnya, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Akhirnya Saksi menjadi Notaris setelah seluruh persyaratan untuk menjadi Notaris terpenuhi. Saksi memiliki Yangkung atau Kakek bernama Soetomo Ramelan yang berprofesi sebagai Notaris. Dahulu, usia notaris dibatasi sampai umur 65 tahun sebagaimana diatur dalam Staatsblad 1860 Nomor 3 yang mengatur tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia. Yangkung diberhentikan dengan hormat karena usianya telah mencapai 65 tahun, padahal kondisi Yangkung saat itu masih sehat secara fisik dan pikirannya. Setelah tidak berprofesi sebagai Notaris, Yangkung melanjutkan aktivitasnya, beliau mengajar di Universitas Indonesia serta rajin berolahraga golf untuk mengisi waktu luang. Namun ternyata rasa kehilangan atas profesi yang sangat dicintainya, membawa dampak yang sangat signifikan secara psikologis yang pada akhirnya membuat kondisi kesehatannya menurun. Dua tahun kemudian Yangkung Saksi meninggal dunia. Sebelumnya, Yangkung Saksi bersama beberapa rekan Notaris juga telah berusaha melakukan upaya hukum agar usia Notaris tidak dibatasi, namun belum berhasil. Ibu Saksi pernah bercerita, saat Saksi kecil Yangkung selalu berkata kepada Saksi: “cepat besar ya, nanti kamu jadi Notaris seperti Yangkung”. Pesan dan harapan Yangkung Saksi selalu menjadi motivasi kuat untuk Saksi mengejar cita- cita menjadi Notaris walaupun banyak tahapan yang harus dilalui dan Alhamdulillah sekarang Saksi telah menjadi Notaris. Saksi juga ingin menjadi Notaris karena Saksi tidak ingin Ibu Saksi yang juga sebagai seorang Notaris mengalami hal yang sama seperti Yangkung Saksi. Yang Mulia yang Saksi hormati, karena Saksi berada di lingkungan Notaris, ada hal yang tidak terhindarkan, Saksi juga ikut merasakan bahkan mendengar keluh kesah Notaris yang telah habis masa jabatannya kemudian kondisi kesehatannya menurun dan sering juga Saksi mendengar kesedihan para 164 mantan karyawan Notaris yang kehilangan pekerjaan dikarenakan atasannya telah habis masa jabatan. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang Saksi banggakan, Saksi juga telah melakukan diskusi dengan rekan-rekan Notaris Muda, dan banyak dari kami juga memiliki kekhawatiran yang sama, bagaimana jika hal itu terjadi kepada kami nanti. Kami juga tidak pernah merasa Notaris yang telah lebih lama menjabat atau bisa disebut Rekan Notaris Senior sebagai saingan kami, karena kami merasa banyak terbantu saat kami menjalankan profesi. Seringkali kami mengajak berdiskusi ataupun bertanya kepada Rekan Notaris Senior yang lebih lama menjalankan jabatannya yang tentunya lebih berpengalaman dan mereka selalu dengan senang hati menjawab pertanyaan bahkan membantu kami, Notaris Muda. Akhirnya hari ini Saksi dapat berdiri dihadapan yang Mulia Hakim Majelis Hakim Konstitusi dan stakeholder Notaris melanjutkan perjuangan Yangkung Saksi bersama Notaris lainnya agar usia notaris tidak dibatasi dengan mempertimbangkan kesehatan. Jika dikabulkan ini merupakan kebahagian terindah dalam hidup Saksi dan Yangkung Saksi disana bisa tersenyum bahagia melihat cucunya juga berjuang agar usia notaris tidak dibatasi lagi. Demikian kesaksian Saksi kiranya Majelis Hakim Konstitusi berkenan mengabulkan permohonan Notaris dengan Nomor 14/PUU/XXII/2024 untuk dikabulkan seluruhnya. Dalam persidangan Saksi memberikan keterangan tambahan sebagai berikut: Sepengetahuan Saksi, Saksi sering melakukan diskusi-diskusi antara notaris muda, dan notaris muda sangat mendukung. Kenapa? Karena saat kuliah pun, di saat itu Saksi yang paling muda. Jadi, banyak sekali yang usianya jauh lebih tua daripada Saksi. Sedangkan setelah lulus dari kuliah kenotariatan, Saksi harus melanjutkan untuk menjadi ALB dahulu, terus mengumpulkan poin, magang yang diadakan organisasi, terus diadakan juga harus magang dua tahun di kantor notaris, harus ikut ujian kode etik juga. Jadi, itu memakan waktu yang sangat lama, sedangkan pengangkatan tidak setiap saat. Sehingga mereka yang lebih berumur, waktu itu banyak sekali ada yang sudah umur 50, baru kuliah 165 notaris. Jadi mereka sangat diuntungkan juga gitu, untuk bisa meneruskan profesinya. Dan yang kedua, apakah Saksi dirugikan terhadap perpanjangan usia notaris jika dikabulkan? Yang pertama itu, Saksi mungkin kuliah di Universitas Indonesia yang berasal dari berbagai macam daerah. Sehingga saat lulus pastinya ingin diangkat sebagai notaris di wilayahnya masing-masing. Saat menjadi notaris seperti Saksi saat ini di Kabupaten Bandung sudah 5 tahun, sedangkan secara undang-undang sebetulnya 3 tahun karena waktu itu zonasi Saksi naik jadi B. Sehingga Saksi dimungkinkan untuk langsung pindah ke Jakarta, namun Saksi sangat nyaman di wilayahnya. Sehingga Saksi belum mengurus perpindahan Menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Anwar Usman, apakah kondisi eyangkung Saksi saat itu sehat atau tidak? Waktu itu kondisinya sangat sehat waktu itu jarak dari rumah eyangkung ke rumah Saksi lebih dari 5 kilometer. Untuk mengisi rasa sedihnya itu setiap pagi eyangkung jalan-jalan kaki ke rumah saya untuk bertemu saya, namun eyangkung Saksi tipe orang yang sangat menutupi rasa kesedihannya, tapi Saksi mengetahui saat eyangkung ke kantor melihat pegawainya banyak sekali yang akhirnya kan membereskan pekerjaan eyangkung saja saat itu dan Saksi pernah melihat eyangkung itu menangis. Jadi, dia menutupi dan akhirnya tidak lama tidak sampai 2 tahun akhirnya eyangkung berpulang. 2. Dr. Marta Sri Wahjuni, S.H., SpN, M.H. Yang pertama, Saksi sangat bersyukur bahwa Saksi memiliki profesi sebagai Notaris, dengan keadaan Saksi saat ini sebagai orang tua tunggal, oleh karena 7 tahun yang lalu, suami Saksi meninggal dunia, sehingga Saksi harus menggantikan posisi almarhum suami Saksi sebagai kepala keluarga untuk mencari nafkah, membiayai kebutuhan rumah tangga dan tentunya membiayai pendidikan kedua anak Saksi. Selain sebagai orang tua tunggal, sebagai seorang anak, Saksi juga memikul tanggung jawab untuk merawat kedua orang tua Saksi, ibu Saksi telah meninggal 2 tahun yang lalu karena kanker dan saat ini Saksi masih merawat ayah Saksi yang sudah 13 tahun stroke, yang tentunya membutuhkan biaya perawatan yang tidak sedikit. Oleh karena itu, yang Mulia 166 Majelis Hakim yang Saksi hormati, profesi Saksi sebagai Notaris sangatlah penting bagi kelangsungan hidup keluarga kecil Saksi. Saksi yakin dan percaya bahwa rekan-rekan seprofesi, Notaris lainnya di seluruh Indonesia, masing- masing juga mempunyai persoalan dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan, sehingga bagi kami, profesi sebagai Notaris sangatlah penting dan berharga; yang kedua, bagi Saksi pribadi yang saat ini berusia hampir 55 tahun, Saksi merasa tidak lagi mempunyai masa depan, yang Saksi miliki dan yang akan Saksi hadapi adalah masa tua. Ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf b dan ayat 2 UU Jabatan Notaris yang membatasi usia pensiun seorang Notaris, membuat Saksi menjadi galau dan kawatir akan masa tua Saksi nanti. Jika nanti Saksi pensiun di usia 65 tahun, maka Saksi tidak akan mempunyai penghasilan lagi, bagaimana Saksi dapat membiayai perawatan orang tua Saksi? Bagaimana Saksi membiayai hidup Saksi di masa tua? Yang Mulia Majelis Hakim yang Saksi hormati, Saksi tidak ingin menjadi beban bagi anak-anak Saksi di masa tua Saksi nanti, Saksi tidak ingin yang Saksi alami saat ini dialami oleh anak-anak Saksi nanti; yang ketiga, Saksi sangat tidak setuju jika profesi Notaris dibatasi usianya, oleh karena semakin bertambahnya usia seorang Notaris, tentunya pengalamannya akan semakin bertambah banyak, kemampuan, kecermatan dan keahlian dalam membuat akta-akta otentikpun semakin mumpuni. Jika Saksi nanti sudah berumur 65 tahun dan masih sehat secara jasmani dan rohani dan secara kognitif masih mampu menjalankan profesi Saksi sebagai Notaris, masih mampu untuk melayani masyarakat yang memerlukan akta-akta otentik, masih mampu untuk menghidupi diri sendiri, mengapa Saksi harus dipensiunkan? yang keempat, yang mulia Majelis Hakim yang Saksi hormati, bagi kami yang berprofesi sebagai Notaris, kantor kami sesungguhnya juga merupakan periuk nasi bagi karyawan-karyawan kami, Saksi seringkali menerima curhatan Notaris senior yang akan pensiun yang bingung memikirkan nasib karyawan- karyawannya setelah kantor Notarisnya nanti tutup. Untuk karyawan yang masih muda mungkin masih bisa mencari pekerjaan lain, tetapi untuk karyawan yang sudah tua, akan sulit untuk mencari pekerjaan baru. Jika yang mulia Majelis 167 Hakim berkenan untuk mengabulkan permohonan para pemohon, tentunya kantor kami, Notaris tetap dapat menjadi periuk nasi bagi karyawan-karyawan kami; danyang kelima, ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf b dan ayat 2 UU Jabatan Notaris yang membatasi usia pensiun seorang Notaris, sangat merugikan bagi mahasiswa/i atau calon Notaris yang memulai kuliah Magister Kenotariatan di usia 40 tahun ke atas, bahkan semester yang lalu ada mahasiswa Saksi yang sudah berusia 50 tahun. Kesempatan mereka untuk berkarya dan menjalankan profesi sebagai Notaris menjadi sangat singkat karena sudah harus pensiun di usia 65 tahun.Berdasarkan kesaksian-kesaksian yang Saksi sampaikan di atas, dengan segala kerendahan hati, Saksi mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim berkenan untuk mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh para pemohon secara keseluruhan, sehingga Saksi, juga rekan- rekan seprofesi, yaitu Notaris di seluruh Indonesia, dapat terus berkarya, terus menjalankan profesi dan memberikan pelayanan hukum kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Bahwa dalam persidangan Ahli menambahkan keterangan sebagai berikut: Saksi sangat merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) bahwa usia pensiun notaris dibatasi. Terhadap pertanyaan apakah ada notaris yang sudah berusia 40 tahun ke atas yang diangkat? Saksi tidak mengetahuinya karena ini berkaitan dengan data, tetapi yang Saksi tahu dan lihat sendiri mahasiswa Saksi semester lalu selalu ada yang berusia 40 tahun dan semester kemarin ada yang berusia lebih dari 50 tahun. 3. Wahyudi Suyanto, S.H., M.Hum Pada tanggal 24 Nopember 2019, dalam usia 67 Tahun, Saksi sebagai notaris telah dipaksa diberhentikan dengan hormat oleh suatu Undang-Undang Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), karena pemerintah menganggap Saksi sudah tua dan tidak lagi mampu untuk mengemban tugas sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. 168 Ketentuan tentang pembatasan usia tersebut, menurut Saksi sangat merugikan masyarakat dan negara, karena masyarakat akan kehilangan notaris yang berpengalaman, yang mempunyai potensi dengan kualitas profesinya, yang mampu memberikan jalan keluar untuk terhindar dari adanya pelanggaran hukum. Penyebab utama, notaris diberhentikan dengan hormat pada usia 67 tahun adalah karena tua, sedangkan menjadi tua kita semua tidak dapat menahannya, tetapi sekalipun sudah tua kita tetap mempunyai hak untuk hidup berbahagia dan menjalani hidupnya dengan berkualitas dan berprestasi, sama seperti halnya jenjang usia lainnya. Dengan demikian, setelah menjadi tua, tidak harus disingkirkan, atau dianggap sebagai penghalang bagi jalan yang dibuat oleh yang lebih muda, dianggap sebagai pengganggu dan ditakuti oleh yang muda, sedangkan yang muda akan mengalami hal yang sama dalam waktu yang tidak lama kemudian. Oleh karena itu, tua bukanlah hilangnya masa muda, tetapi merupakan tahap baru dan peluang baru dengan kekuatan baru, dalam bentuk lain yang tidak dimiliki semasa masih muda. Bagi mereka yang tidak terpelajar, usia tua adalah musim dingin, tetapi bagi yang terpelajar, menjadi tua itu adalah musim panen, karena yang tua semakin berselancar mendaki gunung, walaupun sedikit kehabisan napas, tetapi akan memperoleh pemandangan yang lebih baik dan lebih jauh. Regulator, tidak dapat menghalangi yang tua untuk tidak tertawa, karena tertawa itu abadi, dimiliki juga oleh yang tua dan muda, demikian pula Imajinasi, rasa manis, rasa asin, rasa pedas dan pahit tidak memiliki usia, baik yang tua maupun yang muda selalu mempunyai mimpi untuk hal tersebut, oleh karena itu tidak ada lembaga apapun yang dapat membendungnya untuk menghentikan semuanya itu. Saksi mempunyai keyakinan, bahwa kehidupan seseorang untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya hanyalah milik orang tua, karena langkah pertama adalah mencari tahu bagaimana melakukannya, tetapi langkah kedua milik orang tua yang paling tahu bagaimana melakukannya dan menikmatinya. 169 Sebagai bukti, Saksi sekarang masih aktif, sebagai pengajar, baik pada pergurus tinggi, kepada rekan sejawat, kepada para junior, kepada masyarakat melalui zoom dan pertemuan-pertemuan paguyuban, Saksi juga sebagai konsultan hukum, advokat dan kurator serta legal drafter untuk membantu notaris muda dalam pembuatan akta-akta, baik yang berkaitan dengan hukum keluarga, hukum waris dan perseroan. Saksi masih aktif berolah raga, tetapi Saksi kehilangan jabatan Saksi, sebagai notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga Saksi tidak dengan leluasa untuk dapat melayani masyarakat luas. Dengan uraian tersebut, maka menurut Saksi tentang kemampuan seorang notaris untuk tetap dapat menjalankan profesinya, serahkan saja kepada profesional yang lain, yaitu seorang dokter dan psikolog, sehingga bukan dengan pembatasan usia, tetapi digantungkan pada kesehatan raga dan jiwa, sehingga terhadap notaris yang berusia dinipun menjadi tidak layak untuk memangku jabatan tersebut, demikian bilamana dokter mengatakan yang bersangkutan tidak cakap lagi untuk melanjutkan jabatannya. Atas dasar uraian tersebut, maka tentang Uji Materi Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN, sudah sepatutnya untuk dikabulkan. Bahwa dalam persidangan Saksi memberikan keterangan tambahan sebagai berikut: Menurut Saksi, notaris itu adalah pejabat umum yang menjalankan profesi. Itu diatur dalam konsiderans undang-undang. Artinya, jika diatur dalam konsiderans, berarti di atas isi undang-undang itu sendiri. Dan sebagai profesional, notaris itu mempunyai kewajiban untuk selalu belajar dan belajar. Belajar itu bukan untuk dirinya sendiri. Tetapi belajar untuk bagaimana melayani masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu pengaturan hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam suatu proses pelayanan publik. Dan ini dari pengalaman Saksi, ternyata hampir dalam banyak hal, dalam dunia hukum, itu diambil alih oleh notaris. Karena notaris mempunyai kewajiban untuk mendalami tentang perseroan terbatas, contoh, firma, CV, perseroan terbatas, dan lain-lain. 170 Sehingga, dalam dunia usaha peranan notaris itu sangat-sangat besar sekali. Yang dirugikan adalah masyarakat. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 8 Oktober 2024, yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KETENTUAN UU JABATAN NOTARIS YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Dalam permohonan a quo, para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU Jabatan Notaris (1) “Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena: b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.” Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan pasal a quo dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut: Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” 171 Para Pemohon beranggapan bahwa berlakunya norma-norma a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon yang berprofesi sebagai notaris, karena adanya norma a quo telah menyebabkan pada intinya: - Para Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap setelah berhenti dan diberhentikan dari notaris; - Para Pemohon tidak berpenghasilan setelah pensiun sebagai notaris; - Para Pemohon terbatas dalam tugas dan fungsinya sebagai notaris; - Karir Para Pemohon sebagai notaris berpotensi berakhir dalam waktu yang singkat; - Para Pemohon mengalami kesulitan dalam proses administrasi untuk perpanjangan masa jabatan notaris setelah usia notaris 65 (enam puluh lima) tahun; - Para Pemohon merasa masih sehat dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris namun berpotensi dibatasi oleh ketentuan batas usia jabatan notaris; dan - Para Pemohon bertanggungjawab seumur hidup dalam Akta yang telah dibuat padahal statusnya sudah tidak menjadi notaris lagi. Kerugian-kerugian tersebut menyebabkan para Pemohon tidak mendapatkan hak atas penghidupan yang layak, hak atas pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan dirinya, hak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum, serta hak untuk tidak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. (vide perbaikan permohonan hlm. 29-30) Bahwa para Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan pada Pasal 8 ayat (1) huruf b UU Jabatan Notaris sepanjang frasa “telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “telah berumur 70 (tujuh puluh) tahun.” 3. Menyatakan pada Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris sepanjang frasa “Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan 172 mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.” 4. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) semata- mata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. II. KETERANGAN DPR RI Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR RI dalam penyampaian keterangannya dengan terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut: A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang yang sejalan dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 b. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang c. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi 173 d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Selanjutnya, terhadap dalil kerugian konstitusional tersebut DPR RI memberikan pandangan mengenai kedudukan hukum (legal standing) berdasarkan 5 (lima) parameter sebagaimana diuraikan di atas, sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan pasal yang mengatur tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan hak untuk pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Dalam konteks ini, berlakunya UU a quo tidak membatasi sama sekali hak para Pemohon tersebut, sebab pasal-pasal a quo merupakan pasal yang berkaitan dengan batas usia pensiun bagi notaris untuk dapat menjalankan profesinya dengan masa perpanjangan jabatannya. Para Pemohon tetap dapat melaksanakan profesinya tersebut bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sampai dengan batasan waktu yang diberikan oleh undang-undang. Pembatasan tersebut bukan merupakan sesuatu hal yang merugikan melainkan guna memberikan kejelasan hukum bagi profesi notaris mengenai lamanya waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk mereka dapat melaksanakan profesi tersebut. 2. Bahwa pasal-pasal a quo juga telah menjamin hak para Pemohon untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum dikarenakan adanya aturan dan mekanisme yang jelas kapan seorang notaris berhenti dari jabatannya dan perihal berapa lama waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk perpanjangan masa jabatan tersebut. Sehingga, tidak terdapat hak konstutusional para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang dilanggar oleh pasal- pasal a quo. 174 3. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 merupakan pasal yang mengatur tentang hak untuk terbebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Dalam konteks ini, prinsip non diskriminasi yang dimaksudkan tersebut adalah memastikan bahwa tidak seorang pun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, kebangsaan, status kelahiran, dan lainnya. Merujuk pada hal tersebut, menjadi tidak relevan apabila para Pemohon menganggap pasal-pasal a quo menimbulkan diskriminasi bagi para Pemohon, sebab pengaturan a quo tidak berkorelasi dengan prinsip-prinsip non diskriminasi. 4. Bahwa para Pemohon juga tidak spesifik menguraikan masing-masing kerugian yang betul-betul dirasakan oleh para Pemohon. Pengaturan a quo sangat diperlukan guna memberikan kepastian hukum bagi para Pemohon dalam menjalankan profesinya dan guna memberikan adanya jaminan atas proses regenerasi dalam menjalankan profesi tersebut. Pengaturan tersebut juga telah disesuaikan dengan beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, kondisi fisik, dan ketelitian yang diperlukan oleh seorang Notaris dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Diubahnya norma a quo justru akan menimbulkan implikasi atau hambatan tidak hanya dalam proses regenerasi jabatan notaris tersebut melainkan juga berimplikasi pada pemberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang kurang optimal yang disebabkan oleh menurunnya efektivitas kinerja dikarenakan usia lanjut. 5. Selain itu, berkaitan dengan kerugian yang didalilkan oleh Pemohon XII dan XXI juga bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas norma. Dikarenakan persoalan belum adanya SK pemberhentian dan belum didapatkannya SK perpanjangan merupakan persoalan implementasi norma yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kerugian konstitusional para Pemohon. 6. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon, khususnya Pemohon XXIII dan XXIV juga tidak bersifat potensial akan terjadi karena usia para Pemohon telah melampaui dari pengaturan norma a quo. 175 Sehingga, dikabulkan atau tidak dikabulkannya norma a quo tidak berimplikasi apapun bagi para Pemohon. 7. Dengan demikian, terhadap dalil-dalil para Pemohon tersebut DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan tidak ada kerugian konstitusional yang timbul akibat berlakunya norma-norma a quo. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection). Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), dalam konteks perkara pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai sebagai Permohonan, sehingga dapat dipersamakan bahwa suatu Permohonan harus mengandung hubungan hukum dengan ketentuan pasal/ayat undang-undang yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai 176 apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil UU Jabatan Notaris terhadap UUD NRI Tahun 1945. B. PANDANGAN UMUM 1. Bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum di masyarakat. Dengan kewenangan tersebut notaris dipercaya untuk melakukan sebagian dari kekuasaan negara dengan memberikan kekuatan otentik dan eksekutorial pada akta yang dibuatnya. 2. Mengingat begitu pentingnya kewenangan dan profesi yang dijalani oleh Notaris maka pengaturannya dituangkan dalam UU Jabatan Notaris. Lahirnya UU Jabatan Notaris dilatarbelakangi karena pengaturan mengenai jabatan notaris terdahulu diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yang pengaturannya masih berpedoman pada perundang-undangan zaman kolonial dan peraturan perundang- undangan nasional. Sehingga, pengaturannya tersebut dianggap sudah tidak bersesuaian lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. 3. Adapun salah satu materi muatan penting yang diatur dalam UU Jabatan Notaris adalah perihal pengangkatan dan pemberhentian Notaris. Materi muatan tersebut perlu diatur guna memberikan kepastian hukum bagi Notaris dalam menjalankan profesinya. C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa pengaturan mengenai batas masa usia pensiun notaris dan perpanjangan masa jabatannya tersebut dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum bagi Notaris dalam menjalankan profesinya sekaligus menjadikan batasan bagi Notaris mengenai kapan berakhirnya masa jabatan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, pengaturan batas usia pensiun bagi suatu profesi yang satu dengan yang lainnya tentu akan mengalami perbedaan. Sebab, pengaturan tersebut disesuaikan dengan beban tugas yang diemban, kemampuan fisik dan psikis, maupun 177 regenerasi profesi tersebut. Dengan demikian, adanya pembedaan antara pengaturan batas usia pensiun antara profesi satu dengan lainnya bukan lah suatu hal yang diskriminatif dan tidak memberikan kepastian hukum. 2. Bahwa efektivitas kinerja seseorang dalam mengemban suatu jabatan atau profesi tertentu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya usia. Pada usia lanjut, produktivitas kerja seseorang akan semakin menurun hal ini disebabkan oleh kekuatan fisik atau kesehatan seseorang yang akan cenderung menurun. Berdasarkan data BPS, usia produktif seseorang adalah hanya sampai 56-64 tahun. Oleh karenanya, dalam beberapa profesi atau jabatan tertentu diatur batas usia pensiun guna adanya regenerasi pada profesi-profesi tersebut sehingga diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan kondisi fisik yang prima guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan lebih optimal. 3. Bahwa notaris adalah pejabat umum yang salah satu kewenangannya adalah membuat akta otentik dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Selain kewenangan tersebut notaris juga memiliki kewenangan yaitu: a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat Akta risalah lelang. Dengan kewenangan adanya kewenangan-kewenangan tersebut tentunya dibutuhkan kecermatan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam 178 menjalankan profesinya. Tingkat ketelitian dan kecermatan seseorang tersebut akan sangat sulit dilakukan seiiring dengan usia yang telah lanjut karena adanya kondisi kesehatan fisik yang terus menurun. Oleh karenanya guna melaksanakan kewenangan dan pemberian pelayanan hukum yang lebih optimal ke masyarakat maka faktor usia menjadi penentu terhadap produktivitas seorang notaris dalam melaksanakan profesinya. 4. Bahwa apabila merujuk pada Pasal 1 angka 12 UU Jabatan Notaris diatur definisi formasi jabatan notaris yakni penentuan jumlah notaris yang dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan notaris. Adanya pengaturan formasi ini menunjukkan adanya kekhususan dalam jabatan notaris dimana formasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran pemetaan terkait kebutuhan notaris dalam suatu wilayah kabupaten/kota yang harus dipenuhi. Dalam mendukung jalannya formasi yang ideal maka harus tercipta proses regenerasi dalam jabatan notaris tersebut sehingga tidak menimbulkan ketimpangan adanya notaris yang banyak di suatu wilayah tertentu termasuk juga guna memberikan kesempatan bagi notaris lainnya untuk berpraktik mengingat banyaknya jumlah notaris di Indonesia yaitu 19.109 (vide perbaikan permohonan hlm. 47). Pengaturan batasan usia untuk seseorang diberhentikan sebagai notaris tersebut dipandang cukup ideal guna menciptakan regenerasi yang baik pada profesi tersebut. 5. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang membandingkan batasan usia pensiun antara profesi notaris dengan profesi lainnya yang usia pensiunnya 70 tahun, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: a. Ditinjau dari kedudukan, Hakim Agung adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman sedangkan notaris adalah pejabat umum. Ditinjau dari segi mekanisme pengangkatan, Hakim Agung diangkat oleh Presiden yang diusulkan oleh DPR sedangkan notaris diangkat oleh menteri. Mendasar pada 2 (dua) perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan kedudukan dan tanggung jawab yang diemban maka menjadi tidak relevan para 179 Pemohon membandingkan batasan usia notaris dengan Hakim Agung. Begitu pula halnya dengan hakim konstitusi yang juga merupakan pejabat negara yang ditetapkan dengan keputusan presiden juga menjadi tidak relevan untuk para Pemohon bandingkan dengan profesi notaris. b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diatur bahwa guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen dimana dalam menjalani profesi tersebut seorang guru besar menghasilkan karya yang sangat bermanfaat dan berdampak untuk masyarakat luas sebagai wujud dalam pengabdian di bidang akademis. Dengan kualifikasi yang demikian maka menjadi relevan timbul adanya perbedaan dari segi masa pensiun mengingat jabatan yang diemban oleh guru besar berdampak luas ke masyarakat karena tugas jabatannya sebagai pendidik dan berperan besar dalam memajukan dunia pendidikan. Hal tersebut berbeda dengan notaris yang memiliki lingkup kewenangan antara dirinya dan klien yang ditangani. Begitu pula halnya dengan PNS Peneliti dan Perekayasa yang berwenang di bidang penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi tentu dalam menjalankan profesinya berdampak sangat luas ke masyarakat. Sehingga menjadi tidak relevan untuk dibandingkan dengan profesi notaris. c. Mendasar pada penjelasan di atas, maka tidak tepat apabila para Pemohon sebagai notaris merasa keberatan dan membandingkan batasan usia pensiun atas profesi yang mereka jalani dengan profesi lainnya. Hal ini mengingat adanya perbedaan kedudukan dan beban tugas tanggung jawab yang berbeda yang tentu akan menghasilkan kebijakan atau aturan yang berbeda pula. Perbedaan tersebut bukan suatu hal yang diskriminatif dan tidak berkepastian hukum. 6. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang membandingkan profesi notaris dan profesi lainnya yang tidak dibatasi oleh batasan usia pensiun 180 sehingga profesi tersebut dapat dijalankan selamanya, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: a. Advokat, Arbiter, Konsultan Hukum Pasar Modal, Akuntan publik dan Konsultan Pajak adalah profesi yang berkaitan dengan jasa baik jasa di bidang hukum maupun di bidang keuangan. Dalam konteks ini, profesi tersebut merupakan profesi yang dilaksanakan secara mandiri. Profesi tersebut tidak dibatasi dengan usia pensiun, namun terikat dengan perizinan yang diberikan seperti misalnya akuntan publik dan konsultan pajak yang menjalankan praktiknya dengan izin yang diberikan. Selain itu, meskipun notaris memiliki kesamaan yakni dalam memberikan jasa atau pelayanan hukum kepada masyarakat, akan tetapi profesi notaris merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberikan kewenangan dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah. Sehingga, relevan apabila profesi notaris tersebut terikat dengan usia pensiun dalam melaksanakan jabatannya. b. Dokter, Psikolog, dan Apoteker adalah jabatan fungsional di bidang keahlian. Sebagai pejabat fungsional, profesi-profesi tersebut terikat dengan batasan usia pensiun jabatan pegawai aparatur sipil negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, batas usia pensiun untuk pejabat fungsional ahli pertama dan muda adalah 58 tahun, pejabat fungsional ahli madya 60 tahun, dan pejabat fungsional ahli utama adalah 65 tahun. Sehingga, terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa profesi-profesi tersebut tidak dibatasi dengan usia pensiun maka dalil tersebut keliru dikarenakan ketidakpahaman para Pemohon. c. Mendasar pada penjelasan tersebut telah menunjukkan adanya ketidakpahaman Para Pemohon terkait tugas, tanggung jawab, dan kekhususan atau kekhasan dari masing-masing profesi tersebut. 181 Sehingga menjadi tidak relevan dalil para Pemohon untuk dipertimbangkan. 7. Bahwa DPR RI juga mengutip pernyataan dari Prof. Sudiman Kartohadiprodjo “Menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama.” (Pers dan Kaum Perempuan di Indonesia: Bagir Manan: hlm. 8). Demikian juga yang dinyatakan oleh Laica Marzuki bahwa ketidakadilan (ungenrechtigkeit) bukan hanya membedakan dua hal yang sama, tetapi juga menyamakan dua hal yang berbeda (Putusan MK Nomor 1/PUU-X/2012: hlm.84). Bagir Manan juga menyatakan hal yang serupa dengan Prof. Sudiman Kartohadiprodjo dan Laica Marzuki, yaitu: “Ada adagium lama yang diketahui oleh setiap ahli hukum yang mengatakan, “Menyamakan sesuatu yang berbeda atau tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama.” Dengan bahasa yang lebih mudah, dalam keadaan tertentu membedakan atau unequal treatment itu, justru merupakan syarat dan cara mewujudkan keadilan, sebaliknya dalam keadaan tertentu membuat segala sesuatu serba sama sedangkan didapati berbagai perbedaan juga akan menimbulkan dan melukai rasa keadilan. Kalau demikian, apakah ada syarat objektif agar suatu perbedaan atau unequal itu menjadi syarat untuk mewujudkan keadilan. (Putusan MK Nomor 1/PUU-X/2012: hlm.57)”. Dengan demikian, maka apabila para Pemohon hendak menyamakan jabatannya dengan jabatan atau profesi lainnya maka hal tersebut justru akan menimbulkan diskiriminasi dan ketidakpastian hukum. Sebab, masing-masing jabatan memiliki karakteristik dan beban tugas yang berbeda-beda. Sehingga, menyamakan sesuatu hal yang berbeda justru sama halnya dengan tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum. 8. Selain itu, pengaturan batas usia juga merupakan open legal policy (kebijakan hukum terbuka) yang dimiliki oleh pembentuk undang- undang. Dalam hal ini pembentuk diberikan keleluasaan dalam menentukan suatu aturan, larangan, kewajiban, atau batasan-batasan yang dimuat dalam suatu norma undang-undang yang sedang dibuat, sepanjang norma tersebut tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 182 1945, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang (detorunement de pouvoir); dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa apabila terdapat materi muatan dalam suatu undang-undang yang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya kecuali apabila produk legal policy tersebut jelas- jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intorable. 9. Norma-norma a quo juga telah diujikan di Mahkamah dan dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah dalam putusan MK No. 52/PUU- VIII/2010. Pada pertimbangannya Mahkamah juga menegaskan bahwa persoalan mengenai batas usia merupukan open legal policy, yang selengkapnya sebagai berikut: [3.12.2] …”Merujuk kepada aturan yang dipertimbangkan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa ketetapan pembentuk undang- undang mengenai batas usia pensiun seseorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang berapa pun usia pensiun yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional. [3.12.3] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, soal perubahan pensiun seorang pejabat adalah ranah legislative review, seperti halnya perubahan usia Hakim Agung dari 65 tahun atau 67 tahun menjadi 70 tahun atau usia pensiun Jaksa dari 58 tahun atau 60 tahun menjadi 62 tahun sebagaimana dipertimbangkan di atas, bukan ranah judicial review.” Mendasar pada pertimbangan Mahkamah tersebut, maka menjadi tidak relevan apabila para Pemohon masih mempersoalkan konstitusionalitas norma a quo. Sebab, Mahkamah telah menegaskan bahwa persoalan mengenai batas usia merupakan ranah legislative review bukan judicial review dan dalam mengadili perkara ini sudah sepatutnya Mahkamah tidak perlu mengubah pendiriannya dikarenakan tidak adanya urgensi atau kerugian konstitusional yang benar-benar terjadi. 10. Merujuk pada risalah Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris pada 30 Agustus 2004 yang diketuai oleh Zain B disampaikan sebagai berikut: 183 “…selanjutnya poin yang ke delapan, hanya ada delapan poin yang ada di kita adalah usia pensiun, ini tentu akan banyak ditentang oleh teman-teman kita notaries bahwa ada dulu kami mendengar gagasan untuk meningkatkan masa pensiun yang sekarang itu 65. Ada yang menginginkan itu ditambah, menurut hemat kami 65 ini saja sudah lebih dari cukup. Kami mengusulkan disini kenapa enggak 60 tahun saja pensiun notaris kita ini, ini sesuai dengan batas pensiun pejabat fungsional termasuk pejabat negara. Itu landasan kami mengusulkan kenapa 60 tahun, kalau alasan tambahan bisa saja supaya ada namanya re generasi di notaries itu. Memberikan kesempatan juga bagi orang yang apa yang terlalu lama antri dia, kalua semakin cepat pensiun tentu formasi karena dibatasi tadi enggak ada masalah. Lain halnya kalua tidak dibatasi formasi, ini kan bisa kita lihat nanti apakah bisa lebih dari 60 misalnya enggak usah.” Berdasarkan risalah tersebut terdapat usulan yang menyatakan bahwa batas usia pensiun 65 tahun dipandang cukup dan terdapat usulan untuk menurunkan batas usia pensiun notaris tersebut 60 tahun sesuai dengan batas pensiun pejabat fungsional. Hal ini menunjukkan bahwa adanya rumusan norma a quo telah berdasarkan kesepakatan politik pada saat pembahasan RUU Jabatan Notaris. 11. Bahwa apabila DPR RI mempelajari dengan seksama permohonan para Pemohon terkait posita dan petitum yang diajukan oleh para Pemohon maka terdapat ketidakkonsistenan dari para Pemohon dalam mengkonstruksikan argumentasinya. Pada posita dan petitumnya para Pemohon meminta majelis hakim untuk menambahkan batas usia pensiun bagi notaris dalam jabatannya adalah 70 tahun. Namun, dalam Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris, para Pemohon dalam petitumnya meminta agar majelis hakim menghapus ketentuan batas masa perpanjangan jabatan sehingga jabatan tersebut dapat dilaksanakan selama-lamanya. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakcermatan para Pemohon dalam mengkonstruksikan posita dan petitum yang dimohonkan kepada Mahkamah. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon kabur (obscuur libel). 12. Dengan demikian, berdasarkan uraian penjelasan di atas DPR RI menegaskan bahwa norma-norma a quo merupakan norma yang 184 dipandang masih relevan dan konstitusional. Adapun apabila para Pemohon tetap menginginkan adanya perubahan rumusan dalam norma a quo maka dipandang tepat apabila para Pemohon menyampaikannya melalui proses legislative review dengan melampirkan kajian tertentu guna mendukung urgensi perubahan rumusan terhadap norma a quo. D. PETITUM DPR RI Demikian keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2024 dan memberikan keterangan lisan dalam persidangan 18 Juli 2024, serta keterangan tambahan Presiden yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: 185 I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Para Pemohon menguji ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2): (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena: … b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28l ayat (2) UUD N RI Tahun 1945. Adapun pokok-pokok permohonan para Pemohon sebagai berikut: a. Pasal 8 ayat (1) huruf b UU Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Bahwa ketentuan a quo sangat merugikan para Pemohon karena para Pemohon mengalami atau setidak-tidaknya berpotensi kehilangan mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari serta tidak mendapatkan penghidupan yang layak akibat kehilangan pekerjaan. b. Pasal 8 ayat (1) huruf b UU Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Bahwa dengan ketentuan a quo, para Pemohon mengalami atau setidak- tidaknya berpotensi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kesempatan untuk mengembangkan diri sebagai Notaris telah dibatasi oleh undang-undang serta tidak dapat meningkatkan kualitas hidupnya karena manfaat atas ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengakibatkan angka harapan hidup semakin tinggi yang diperoleh oleh para Pemohon menjadi tidak ada artinya karena tidak dapat berprofesi lagi sebagai Notaris. c. Pasal 8 ayat (1) huruf b UU Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: 186 - Bahwa ketentuan a quo sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini khususnya angka harapan hidup, produktivitas pada usia lanjut, dan perbandingan dengan usia Notaris di beberapa negara lain yang menyebabkan para Pemohon mengalami atau setidak-tidaknya berpotensi tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. - Bahwa dengan ketentuan a quo, para Pemohon mengalami atau setidak-tidaknya berpotensi tidak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum karena dibandingkan dengan jabatan lain yang bahkan mendapatkan pensiunan dari negara, batas usia pensiunnya di atas 65 (enam puluh lima) tahun. d. Pasal 8 ayat (1) huruf b UU Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: - Bahwa dengan ketentuan a quo, para Pemohon mengalami atau setidak-tidaknya berpotensi mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif karena terkait usia pensiun berbeda dengan pejabat umum yang lain sehingga menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi (intolerable) sehingga terhadap unsur strict scrutiny telah terpenuhi karena pembentuk undang-undang memberikan perlakuan yang berbeda dalam bentuk pengaturan tentang usia pensiun kepada para Pemohon sebagai golongan, kelompok, dan status sosial pejabat umum yang sama-sama menjadi Notaris. - Bahwa dengan ketentuan a quo, para Pemohon mengalami atau setidak-tidaknya berpotensi tidak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif karena pembentuk undang-undang tidak memberikan rasionalitas yang objektif terhadap pengaturan batas usia pensiun bagi Notaris yang tidak sesuai dengan pejabat umum lainnya yang dibayar oleh negara sehinga terhadap unsur rasionalitas menurut para Pemohon telah terpenuhi. e. Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: 187 Bahwa dengan ketentuan a quo, Para Pemohon mengalami atau setidak- tidaknya berpotensi tidak dapat memenuhi hajat hidupnya karena tidak memiliki pekerjaan setelah pensiun sebagai Notaris serta tidak mendapatkan penghidupan yang layak setelah pensiun sebagai Notaris yang tidak berpenghasilan. f. Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD N RI Tahun 1945: - Bahwa terhadap produk yang dibuat oleh Notaris, yaitu akta autentik, para pemohon diwajibkan untuk bertanggungjawab atas akta tersebut meskipun sudah tidak lagi menjadi Notaris sehingga ketentuan a quo memberikan atau menimbulkan ketidakadilan bagi Para Pemohon. - Bahwa dengan ketentuan a quo, Para Pemohon mengalami atau setidak-tidaknya berpotensi tidak mendapat perlakuan yang sama di mata hukum karena dibandingkan dengan profesi lain dengan kategori tidak mendapatkan gaji dan pensiun dari negara yang sama dengan profesi Notaris, profesi-profesi tersebut tidak dibatasi usia pensiunnya. - Bahwa dengan adanya ketentuan a quo telah menimbulkan kesenjangan antara jumlah Notaris dengan kebutuhan Masyarakat sehingga beban kerja para Notaris yang masih aktif menjadi lebih banyak. g. Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD N RI Tahun 1945: Bahwa dengan ketentuan a quo, para Pemohon mengalami atau setidak- tidaknya berpotensi mendapatkan perlakuan yang diskriminatif sehingga menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi (intolerable) mengingat profesi-profesi tersebut tidak mendapatkan gaji dan pensiun dari negara sehingga tidak membatasi usia pensiun Notaris sehingga unsur rasionalitas menurut para Pemohon terpenuhi. Karena pembentuk undang- undang sebagai representasi memberikan batasan usia pensiun sehingga terhadap unsur strict secrunity telah terpenuhi karena pembentuk undang- undang memberikan perlakuan yang berbeda dalam bentuk pengaturan 188 tentang batas usia pensiun kepada para Pemohon yang sama-sama menjadi Notaris. h. Petitum para Pemohon: - Menyatakan Pasal 8 ayat (1) huruf b UU Jabatan Notaris sepanjang “telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;” bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “telah berumur 70 (tujuh puluh) tahun.” - Menyatakan pada Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris sepanjang “Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan Kesehatan yang bersangkutan;” bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.” II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Nomor 2 Tahun 2021), menyatakan bahwa Pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. 2. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 Jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, serta Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 Mahkamah Konstitusi telah secara tegas 189 memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya akibat pasal a quo pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU a quo, Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebagai Notaris apabila telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, kemudian dapat memperpanjang masa jabatannya hingga berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan telah menjadi sebab dari kerugian baik yang telah terjadi maupun akan terjadi bagi para Pemohon sehingga bertentangan dengan keempat hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28l ayat (2) UUD N RI Tahun 1945. b. Bahwa para Pemohon dapat dibagi menjadi 4 kategori yaitu: 1) Pemohon yang berusia di bawah 65 tahun terdiri atas 16 orang yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XIII, Pemohon XIV, Pemohon XV, Pemohon XVI, Pemohon XVIII, dan Pemohon XXII yang potensial dirugikan atas berlakunya pasal- pasal yang diuji a quo; 2) Pemohon yang telah berusia 65 tahun (belum mendapatkan SK pemberhentian notaris dan belum mendapatkan SK perpanjangan) terdiri 190 atas 2 orang yaitu Pemohon XII dan Pemohon XXI yang potensial dirugikan karena dengan diberlakukannya pasal-pasal yang diuji a quo yang bersangkutan tidk dapat memperpanjang masa jabatannya; 3) Pemohon yang telah melakukan perpanjangan masa jabatan notaris terdiri atas 4 orang yaitu Pemohon VII, Pemohon XVII, Pemohon XIX, dan Pemohon XX dimana yang bersangkutan sudah dapat dipastikan tidak dapat memperpanjang masa jabatannya sebagai notaris; dan 4) Pemohon yang telah pensiun terdiri atas 2 orang yaitu Pemohon XXIII dan Pemohon XXIV yang telah dirugikan karena tidak dapat menjadi notaris selamanya. c. Bahwa yang menjadi kerugian konstitusional para Pemohon tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut: - para Pemohon berpotensi tidak memiliki pekerjaan tetap setelah berhenti dan diberhentikan dari notaris. - para Pemohon berpotensi tidak berpenghasilan setelah pensiun sebagai notaris. - Pemohon terbatas dalam tugas dan fungsinya sebagai notaris. - karir para pemohon sebagai notaris berpotensi berakhir dalam waktu yang singkat. - para Pemohon berpotensi mengalami kesulitan dalam proses administrasi untuk perpanjangan masa jabatan notaris setelah usia notaris 65 tahun. - para Pemohon merasa masih sehat dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris namun berpotensi dibatasi oleh ketentuan batas usia jabatan notaris dalam UU Jabatan Notaris. - para Pemohon terkena dampak psikologis karena telah pensiun sebagai notaris. d. Apabila permohonan a quo dikabulkan, kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi dan hak-hak konstitusional para Pemohon mendapatkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 191 4. Terhadap legal standing para Pemohon diatas, Pemerintah memberikan jawaban sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan a quo tidak melanggar Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena para Pemohon tetap dapat melaksanakan pekerjaan dan penghidupan yang layak sejak diangkat menjadi notaris hingga usia pensiun. Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan tidak dapat memenuhi hajat hidupnya serta tidak mendapatkan penghidupan yang layak setelah pensiun sebagai notaris yang tidak berpenghasilan, menurut pemerintah tidak ada isu hak konsitutional yang dilanggar akibat Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris sehingga para Pemohon terlalu mengada-ada dalam mendalilkan kerugian konsitutionalnya. Menjadi seorang notaris adalah pilihan bagi setiap orang dan tentunya telah mempertimbangkan serta mempersiapkan dalam menghadapi masa pensiunnya. Hal ini tentunya sudah menjadi keadaan yang pasti akan dialami/berlaku bagi semua pekerjaan/profesi untuk memasuki waktu akhir (pensiun) dari pekerjaan/profesinya. b. Bahwa ketentuan a quo tidak melanggar Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena para Pemohon tetap dapat mengembangkan diri, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan teknologi, seni dan budaya. Menurut Pemerintah, Pasal 28C ayat (1) ini tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan pengaturan masa usia pensiun notaris sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris. Justru Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 ini telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para Pemohon untuk mengembangkan diri dan juga memperoleh manfaat atas ilmu pengetahuan dan teknologi sepanjang hayatnya serta tidak hanya dibatasi saat menjabat sebagai notaris saja. c. Bahwa ketentuan a quo tidak mengakibatkan hilangnya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi para Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Justru ketentuan a quo telah memenuhi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berupa 192 pengaturan yang jelas terhadap usia pensiun seorang notaris yaitu telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, dan bahkan diberi kesempatan perpanjangan sampai usia 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. d. Selain itu ketentuan Pasal a quo juga berlaku terhadap setiap orang yang berprofesi sebagai Notaris tanpa membeda-bedakan karena memberikan kepastian hukum untuk semua jenjang umur baik yang telah memasuki masa pensiun maupun yang akan memasuki masa pensiun tanpa membeda bedakan secara diskriminatif dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. e. Bagi para Pemohon yang berusia di bawah 65 tahun sampai dengan maksimal usia 67 tahun masih dapat menjalankan profesinya sebagai notaris hingga batas usia yang telah ditentukan dan sesuai dengan persyaratan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU jabatan Notaris sehingga menurut Pemerintah tidak ada hak konstitusional yang dilanggar. f. Bagi para Pemohon yang sudah pensiun tidak lagi berstatus sebagai notaris yang aktif sesuai dengan ketentuan a quo yaitu telah berusia 65 tahun atau dapat diperpanjang sampai dengan usia 67 tahun, menurut Pemerintah terhadap para Pemohon tersebut tidak memiliki legal standing dalam permohonan a quo. g. Bahwa ketentuan a quo tidak menghalangi para Pemohon dan Warga Negara Indonesia untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk berprofesi sebagai notaris sepanjang memenuhi syarat-syarat untuk dapat diangkat atau diberhentikan dari jabatannya sebagaimana yang telah diatur dalam UU Jabatan Notaris. Pemohon masih memiliki kesempatan hingga usia 67 tahun untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai notaris. Bahwa isu yang dibawa oleh para Pemohon bukanlah merupakan isu diskriminasi terhadap usia, melainkan persoalan psikologi seorang yang akan pensiun atau sudah pensiun. Permasalahan para Pemohon lebih kepada kesejahteraan yang diperoleh bagi notaris yang sudah pensiun. Sehingga tidak terdapat isu konstusionalitas dalam permohonan a quo serta tidak ada 193 kerugian konstitusional para Pemohon yang di langgar. Oleh karenanya, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum karena tidak jelas hak konstitusional apa yang dilanggar akibat keberlakuan Pasal a quo. h. Bahwa Jabatan Notaris merupakan jabatan umum atau publik karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Notaris menjalankan tugas negara, Pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu serta ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah, khususnya terkait pembuatan akta autentik guna kepentingan pembuktian dalam hukum perdata berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Ketentuan ini sekaligus menegaskan kedudukan notaris Notaris sebagai pejabat umum. i. Bahwa notaris merupakan jabatan kehormatan sehingga hubungan antara notaris dan penghadap bukanlah hubungan kerja ataupun pemberian kuasa. Sifat kehormatan ini menjadikan hubungan antara notaris dan pemerintah juga bukan hubungan kerja. Tanggung jawab notaris adalah produk yang dihasilkan oleh notaris yang memiliki kekuatan pembuktian yang paling sempurna, oleh karena tanggung jawab notaris dapat menghasilkan produk berupa akta autentik, maka tanggung jawabnya sangatlah besar. j. Bahwa profesi notaris bagian dari kewenangan/kekuasaan negara untuk membuat akta autentik Negara menganggap orang-orang yang menjadi notaris hanyalah yang memiliki kompetensi tertentu untuk membuat akta autentik, maka sebelum memberikan sebagian kewenangannya, negara perlu memastikan kompetensi seseorang guna menjalankan jabatan notaris. Dalam menjalankan tugasnya Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi maka Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga Notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. k. Berdasarkan hal tersebut undang-undang memberikan batasan-batasan pengaturan sebagai kewenangan open legal policy baik tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dengan landasan bahwa notaris bagian dari 194 kewenangan/kekuasaan negara. Begitu juga terhadap batasan usia pensiun merupakan kewenagan open legal policy yang sangat penting dipertimbangkan karena tanggung jawab notaris memiliki kekuatan pembuktian yang paling sempurna. l. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalil-dalil kerugian para pemohon bukan merupakan dalil kerugian konstitisionalitas yang dapat dipertentangkan dengan ketentuan pasal Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28l ayat (2) UUD 1945. Dengan alasan bahwa berdasarkan pemberian kewenagannya para pemohon sebagai notaris diberikan segala hak-haknya sebagai Pejabat umum selama 65 tahun dan dapat diperpanjang 67 tahun. Batasan pemberian hak dan tanggung jawab sebagai jabatan bukanlan merupakan pelanggaran konstitusional namun merupakan kebijakan yang terukur yang dapat dipertanggungjawabkan atas nama jabatan. Berdasarkan fungsi jabatan Pasal 8 ayat (2) secara fakta tidak dapat menguragi atau menghilangkan hak-hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, namun pasal-pasal a quo justru dapat memberikan kepastian hukum terhadap para pemohon sebagai notaris selama menduduki jabatanya. Berdasarkan tanggapan atas Kerugian konstitusional yang didalilkan pemohon telah jelas para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan adalah tepat jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 195 III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON 1. Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Untuk menjamin kepastian hukum guna memberikan perlindungan hukum, salah satu alat bukti yang terkuat dan mempunyai peranan penting adalah akta autentik. Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik. Notaris memainkan peranan penting dalam sistem hukum perdata khususnya aspek formil. Pasal 1870 KUHPerdata secara tegas mengatur kedudukan akta autentik sebagai bukti paling sempurna dalam sistem hukum acara perdata Indonesia. Kewenangan ini sejalan dengan 3 (tiga) fungsi pokok notaris dalam tradisi Eropa Kontinental (civil law) yakni: a) merancang instrumen-intsrumen hukum tertentu khususnya dalam ranah hukum privat (contohnya wasiat, perikatan, dan tindakan hukum internal badan hukum); b) melakukan autentikasi terhadap instrumen-instrumen hukum yang dibuat oleh para pihak; dan c) bertindak sebagai kantor catatan publik. Wewenang dalam melakukan autetinkasi instrumen hukum dan menyimpan catatan publik (khususnya salinan akta secara tidak langsung menjadikan notaris sebagai representasi kekuasaan negara untuk hubungan-hubungan keperdataan yang dilakukan oleh masyarakat. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membanntu melakukan tugas-tugas negara dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat guna 196 tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta autentik dalam hal keperdataan. Pengertian notaris dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. 2. Notaris sebagai pejabat umum Notaris adalah pejabat umum dalam Bahasa Belanda disebut sebagai openbaar ambtenaar yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Jabatan Notaris. Istilah dan jabatan pejabat umum merupakan warisan tradisi civil law yang diwariskan oleh Belanda kepada Indonesia melalui ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata. Ketentuan inilah yang menjadi dasar pengaturan kewenangan notaris di Indonesia saat ini. Pada sistem hukum Belanda openbaar ambtenaar memiliki makna sebagai pejabat layanan publik. UU Jabatan Notaris memberikan definisi mengenai Notaris yaitu “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Salah satu bentuk pelayanan negara kepada rakyat yaitu untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dengan hukum perdata dan keperluan tersebut merupakan wewenang Notaris sebagai Pejabat Umum. Minuta atas akta yang dikeluarkan oleh seorang Notaris tersebut menjadi milik negara yang wajib disimpan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sebagai bentuk dalam menjalankan kekuasaan negara yang diterima oleh Notaris dalam kedudukan sebagai jabatan bukan sebagai profesi semata, karena hal tersebut maka Notaris diberikan hak untuk memakai lambang Negara yaitu Burung Garuda Pancasila dalam menjalankan jabatannya. Notaris diangkat serta di berhentikan oleh pemerintah, pemerintah dalam hal ini adalah Menteri yang membidangi kenotariatan diatur dalam Pasal 1 angka 14 UU Jabatan Notaris, namun tidak berarti Notaris menjadi bawahan pemerintah, karena Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib: a) Bersifat mandiri autonomous; b) Tidak berpihak kepada siapapun atau netral impartial; dan 197 c) Tidak bergantung terhadap siapapun Independent atau dalam kata lain tidak dapat dicampuri oleh pihak manapun. 3. Karekteristik Tugas dan fungsi Notaris sebagai pejabat umum Bahwa notaris merupakan jabatan kehormatan sehingga hubungan antara notaris dan penghadap bukanlah hubungan kerja ataupun pemberian kuasa. Sifat kehormatan ini menjadikan hubungan antara notaris dan pemerintah juga bukan hubungan kerja. Sifat “kehormatan” notaris di tengah kewenangannya sebagai pejabat umum. Oleh karena sifatnya sebagai pejabat umum, notaris memiliki karakteristik yang tidak menerima upah melainkan menerima honorarium menandakan notaris merupakan suatu jabatan yang memiliki kehormatan. Pola hubungan antara pemerintah dan notaris berbeda, hubungan antara notaris dengan negara bukan penerima dan pemberi kerja, namun pemberian kewenangan dari negara. Sifat kehormatan di samping wewenang publik dan sebagai pejabat umum, juga membutuhkan adanya intervensi atau pengaturan dari negara. Profesi notaris diisi oleh mereka yang memiliki kompetensi, cakap secara jasmani dan rohani (Pasal 1868 dan 1870 KUHPer). Notaris merupakan jabatan mandiri yang memerlukan fisik yang prima dan sehat sehingga dapat membuat akta secara cermat. Bahwa ketika notaris menjalankan fungsi jabatannya, maka notaris harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Terhadap kewenangannya diberikan, tanggung jawab yang menyertai. Aspek kewajiban juga harus diangkat sebagai bentuk dari konsekuensi. Apakah notaris masih dapat bertanggung jawab atas akta-akta autentik yang dihasilkan. Terhadap kewenangan yang diberikan maka pejabat yang bersangkutan harus siap dengan segala tanggung jawab dan konsekuensinya. Kewajiban melakukan pekerjaan yang bersifat terapan menjadi keunikan yang dimiliki oleh jabatan notaris sehingga tidak dapat dibandingkan dengan profesi lain. Notaris memikul beban yang sangat berat karena harus menjadi wakil dari negara dalam hubungan keperdataan yang dibuat oleh penghadap. Tugas Notaris secara hukum mengatur secara tertulis dan autentik hubungan hukum antara para pihak yang telah melakukan perjanjian secara mufakat menggunakan jasa notaris, yang pada intinya 198 memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian yang telah disepakatinya. Di sini jelas bahwa notaris merupakan jabatan bebas dari pengaruh tekanan apapun, tetapi mempunyai kepastian hukum yang kuat, karena itu dalam setiap membuat grosse akta tertentu selalu mencantumkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini membawa konsekuensi bahwa akta notaris mempunyai kekuatan eksekutorial. Notaris didalam profesinya bertindak sebagai pelayan masyarakat sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. 4. Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum Tanggung jawab notaris adalah produk yang dihasilkan oleh notaris yang memiliki kekuatan pembuktian yang paling sempurna, oleh karena tanggung jawab notaris dapat menghasilkan produk berupa akta autentik, maka tanggungjawabnya sangatlah besar. Profesi notaris bagian dari kewenangan/kekuasaan negara untuk membuat akta autentik Negara menganggap orang-orang yang menjadi notaris hanyalah yang memiliki kompetensi tertentu untuk membuat akta autentik maka sebelum negara memberikan sebagian kewenangannya untuk membuat akta autentik maka negara perlu memastikan notaris adalah pihak yang berkompeten. Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi maka Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga Notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra Notaris itu sendiri. Setiap Notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan masyarakat dalam merancang, 199 menyusun dan membuat berbagai akta autentik, sehingga susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena disamping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau pandangan yang objekti Seorang notaris harus bisa menjaga kerahasiaan terkait pembuatan akta. Notaris dilarang menyebar informasi tentang klien tanpa ada persetujuan dari sang klien. Kerahasiaan merupakan amanat dari sumpah notaris. Dengan menjaga rahasia klien, notaris juga sudah bertindak netral. Namun demikian, seorang notaris dapat mengungkapkan informasi tentang rahasia para klien jika undang-undang mewajibkannya. Notaris berkewajiban untuk membuat dokumen atau akta yang diminta masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU Jabatan Notaris, seorang Notaris tidak diperbolehkan menolak untuk memberikan bantuannya, bila hal tersebut diminta kepadanya, kecuali bisa terdapat alasan yang mendasar. Bila notaris berpendapat bahwa terdapat alasan yang mendasar untuk menolak, maka hal itu ia beritahukan secara tertulis kepada yang meminta bantuannya itu. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Jabatan Notaris, dalam keadaan tertentu, notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu. Dalam penjelasan pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan notaris berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, para pihak tidak dikenal oleh Notaris, para pihak tidak bisa mengungkapkan keinginannya, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Notaris berkewajiban untuk membuat dokumen atau akta yang diminta masyarakat. Seorang notaris tidak dapat menolak permohonan tersebut karena memang itulah salah satu tugas pokok seorang notaris. Seorang notaris dapat dituntut jika menolak untuk membuat akta tanpa alasan yang jelas karena kewajiban membuat dokumen diamanatkan oleh undang-undang. Jika terjadi penolakan berarti si notaris melanggar undang-undang.Jika seorang notaris memiliki alasan kuat untuk melakukan penolakan maka hal tersebut dapat dilakukan. 200 Notaris wajib membuat daftar dari akta-akta yang sudah dikeluarkan dan menyimpan minuta akta dengan baik. Minuta akta adalah asli akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU Jabatan Notaris. Setelah minuta akta ditandatangani para pihak di atas meterai dan telah sesuai dengan ketentuan, selanjutnya ditandatangani oleh saksi, dan terakhir oleh notaris. Setelah itu, notaris akan mengeluarkan salinan akta resmi untuk pegangan para pihak. Hal ini perlu dilakukan agar jika terjadi sesuatu terhadap akta yang dipegang kedua belah pihak maka notaris masih memiliki bukti perjanjian/penetapan. Hal ini juga perlu disadari oleh pihak pembuat akta karena banyak kejadian di mana para pihak pembuat akta ingin membatalkan isi perjanjian didalam akta yang dilakukan dengan menghilangkan atau merobek akta. Seorang notaris wajib membacakan akta di hadapan pihak yang meminta pembuatan akta (klien) dan saksi-saksi. Setelah semua memahami dan menyetujui isi akta lalu diikuti dengan penandatanganan akta oleh semua yang hadir (para pihak, saksi-saksi, notaris). Pembacaan akta ini merupakan salah satu poin penting karena jika tidak dilakukan pembacaan maka akta yang Anda buat dapat dianggap sebagai akta di bawah tangan. Selain memiliki kewajiban, Notaris mempunyai larangan-larangan. Adanya larangan bagi Notaris dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam ketentuan Pasal 17 UU Jabatan Notaris. Pembatasan atau larangan bagi notaris ditetapkan untuk menjaga seorang notaris dalam menjalankan praktiknya bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya. UU Jabatan Notaris juga mengatur bahwa seorang notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Notaris dikenai sanksi jika meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja tanpa alasan yang sah. Seorang notaris tidak dapat seenaknya mengambil waktu untuk rehat karena tugas yang didelegasikan negara pada dirinya menuntut untuk senantiasa siap melayani mereka yang butuh pembuatan atau penetapan autentik tentang berbagai hal. Jika di suatu tempat tidak ada notaris lagi yang bertugas maka notaris yang berhalngan wajib menunjuk seorang notaris pengganti. Seorang notaris dilarang memiliki jabatan rangkap, baik sebagai 201 PNS, sebagai petinggi perusahaan negara atau swasta, sebagai pejabat negara, sebagai PPAT di luar wilayah yurisdiksinya. 5. Historis diberikannya pensiun 65 tahun dan perpanjangan usia 67 tahun Notaris Kewajiban jabatan notaris di Indonesia secara umum diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Salah satu kewajiban notaris yang tidak dapat ditawar ialah bersikap seksama atau hati-hati dalam menjalankan jabatan khususnya pembuatan akta autentik Notaris wajib mengedepankan kehati- hatian dalam menjalankan jabatannya mengingat “produk” yang dihasilkan mengandung kewibawaan kekuasaan negara. Tindakan tidak seksama yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta autentik berpotensi merusak negara selaku pemberi kewenangan terhadap notaris. Saksingnya dalam tatanan penegakan hukum, pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian notaris menjadi yang terbesar di Indonesia. Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) mendapat laporan setidaknya terdapat 140 pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap jabatan notaris diakibatkan adanya penyimpangan terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris khususnya terkait kewajiban seksama dalam pembuatan akta autentik Beberapa diantaranya bahkan berakhir dengan pembatalan akta autentik oleh lembaga pengadilan. Sebagian besar pembatalan dilatar belakangi oleh kelalaian notaris dalam pembuatan akta autentik yang diminta oleh para pihak. Selain itu notaris juga wajib membacakan akta di hadapan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Jabatan Notaris. Kewajiban-kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentu mengandung konsekuensi terkait pentingnya kesehatan baik jasmani maupun rohani dalam diri seorang pejabat notaris. Salah satu upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah guna meminimalisasi kelalaian dalam praktik pembuatan akta autentik adalah dengan membatasi usia maksimal seorang notaris. Pasal 8 ayat (1) UU Jabatan Notaris secara tegas mengatur batas maksimal usia notaris yakni 65 tahun. Pada kondisi tertentu seorang notaris yang telah mencapai usia 65 tahun dapat memohon perpanjangan usia pensiun hingga usia 67 tahun (vide Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris). 202 Dibukanya kesempatan untuk memperpanjang usia pensiun merupakan kebijaksanaan pembuat undang-undang agar notaris yang hendak pensiun memiliki waktu guna melakukan adaptasi serta transfer of knowledge kepada calon penggantinya kelak. Pemilihan usia maksimal yakni 65 tahun didasarkan atas kenyataan bahwa jabatan notaris merupakan pekerjaan mandiri yang memerlukan fisik prima dan sehat. Di samping fisik notaris juga harus memiliki kesehatan mental (rohani) yang baik guna terhindar dari potensi pelanggaran jabatan notaris khususnya terkait kecermatan dalam pembuatan akta autentik. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin senja usia manusia berbanding lurus dengan penurunan fungsi-fungsi fisiologis yang ada padanya. Kewajiban melakukan pekerjaan yang bersifat terapan menjadi keunikan yang dimiliki oleh jabatan notaris sehingga tidak dapat dibandingkan dengan profesi lain seperti hakim, advokat, maupun peneliti. Pendidikan calon notaris (saat ini diselenggarakan oleh Program Studi Magister Kenotariatan yang menggantikan pendidikan profesi notaris (Sp.N)) juga diarahkan agar mahasiswa memiliki keterampilan untuk membuat akta. Pekerjaan terapan ini jelas membutuhkan fisik yang prima seperti penglihatan dan pendengaran yang baik, serta kecakapan menuangkan kehendak para pihak dalam bentuk tulisan (akta autentik). Apabila dibandingkan dengan profesi advokat akan tampak jelas bahwa ruang lingkup pekerjaan mereka tidak membutuhkan fisik sebaik jabatan notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU Advokat, tugas dan fungsi pokok seorang advokat ialah memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pada umumnya seorang advokat memberikan jasa berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, serta melakukan suatu tindakan untuk kepentingan hukum klien. Kesehatan jasmani tentu tidak menjadi penghalang bagi seorang advokat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Mereka masih dapat memberikan jasa hukum kepada klien sejauh kesehatan mental serta psikologisnya baik. Oleh karenanya Undang-Undang tidak mengatur usia maksimal bagi seseorang untuk menjadi advokat. Selain lingkup pekerjaan, hubungan antara advokat dengan kliennya termasuk dalam hubungan pemberian kuasa. Pola hubungan ini memiliki konsekuensi terhadap 203 pertanggungjawaban advokat terhadap kliennya yang bersifat perorangan. Berbeda jauh dengan hubungan antara notaris dengan penghadap yang tidak termasuk dalam hubungan pemberian kuasa melainkan hubungan masyarakat dengan pejabat negara. Notaris memikul beban yang sangat berat karena harus menjadi wakil dari negara dalam hubungan keperdataan yang dibuat oleh penghadap. Selain menghindari kelalaian dalam pembuatan akta autentik pembatasan usia maksimal merupakan salah satu langkah konkret pemerintah dalam menjaga keberlanjutan jabatan notaris. Pensiunnya notaris senior berarti membuka peluang bagi generasi muda untuk diangkat menjadi notaris. Prinsip keberlanjutan ini perlu dipertahankan oleh pemerintah mengingat pesatnya dinamika kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan akan notaris yang memhami aspek-aspek digital menjadi kebutuhan yang tak terelakan dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional. 6. Gambaran terhadap jumlah prodi kenotariatan di Indonesia Berdasarkan pangkalan data pendidikan tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saat ini jumlah penyelenggara program studi kenotariatan baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebanyak 41 (empat puluh satu) universitas di seluruh Indonesia. Ditahun 2023, pengangkatan notaris dilakukan terhadap 2.753 notaris baru. Data ini menunjukkan bahwa lulusan magister kenotariatan yang berminat untuk menjalankan profesi notaris sangat banyak. Jika terdapat perpanjangan usia notaris menjadi 70 tahun, maka kesempatan untuk regenerasi notaris semakin sempit. Hal ini tentu saja merugikan para generasi baru yang akan menjalankan jabatan sebagai notaris. Sebagai contoh saat ini jumlah notaris yang berusia 40 tahun sendiri berjumlah 647 notaris, jika nantinya usia pensiun notaris diperpanjang menjadi 70 tahun maka terdapat 647 potensi formasi jabatan notaris yang seharusnya bisa diambil oleh calon notaris namun tidak dapat dilakukan karena notaris lama masih menjabat. Selanjutnya untuk usia 64 tahun sampai dengan 66 tahun saat ini berjumlah 442 notaris, sehingga terdapat 442 potensi formasi jabatan notaris yang seharusnya bisa diambil oleh calon notaris di tahun 2027-2029 (tahun perhitungan formasi) juga tidak bisa dimanfaatkan. 204 Selain melihat pontensi jumlah, jika kita melihat data tahun 2024 sendiri, dari 305 notaris yang berusia 65 tahun, hanya 134 notaris yang mengajukan perpanjangan masa jabatan notaris, 171 notaris memilih untuk pensiun. 7. Jawaban atas dalil-dalil para Pemohon a. Nebis In Idem Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan telah pernah dimohonkan pengujiannya dengan nomor Perkara Nomor 52/PUU-VIII/2010. Dalam amar putusanya MK memutuskan untuk menolak seluruh permohonan atas pengujian a quo yang dimohonkan dimohonkan oleh Anthony Saga Widjaja. Dalam pokok permohonannya, Perkara Nomor 52/PUU-VIII/2010 Pemohon mempersoalkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris, bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945. Sedangkan pada perkara Nomor 14/PUU- XXII/2024 sebagaimana pokok permohonan a quo yang dipersoalkan ketentuan mengenai usia pensiun seorang notaris dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28l ayat (2) UUD Tahun 1945. Berdasarkan pada pokok permohonan antara permohonan Nomor 52/PUU-VIII/2010 dengan permohonan a quo perkara Nomor 14/PUU- XXII/2024 merupakan permohonan yang Nebis in idem yang seharusnya Mahkamah menolak permohonan a quo. Begitu juga terhadap dalil-dalil kerugian permohonan Nomor 52/PUU-VIII/2010 dengan permohonan perkara Nomor 14/PUU-XXII/2024 memiliki dalil-dalil yang sama, yang pada pokoknya menurut Pemohon selama seseorang masih sehat rohani dan jasmani semestinya dapat diperpanjang masa baktinya supaya dapat mencari penghidupan dari pekerjaannya, yang sama-sama mendalilkan kerugian konstitusional ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. b. Bahwa merujuk kepada aturan yang dipertimbangkan permohonan Nomor 52/PUU-VIII/2010, Mahkamah berkesimpulan bahwa ketetapan 205 pembentuk undang-undang mengenai batas usia pensiun seseorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang berapa pun usia pensiun yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional. Menurut Mahkamah, soal perubahan usia pensiun seorang pejabat adalah ranah legislative review, seperti halnya perubahan usia Hakim Agung dari 65 tahun atau 67 tahun menjadi 70 tahun atau usia pensiun Jaksa dari 58 tahun atau 60 tahun menjadi 62 tahun sebagaimana dipertimbangkan di atas sehingga bukan ranah judicial review. Terhadap adanya perbedaan batu uji ketentuan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28l ayat (2) UUD 1945 tidak dapat sebagai alasan perbedaan materi permohonan dengan alasan: 1) Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa dengan ketentuan a quo, para Pemohon mengalami atau setidak-tidaknya berpotensi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kesempatan untuk mengembangkan diri sebagai Notaris telah dibatasi oleh Undang-undang. Dalil tersebut bukan merupakan dalil kerugian konstitusional namun merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dimana hak seorang Notaris untuk kesempatan mengembangkan diri sebagai Notaris telah diberikan oleh negara selama menjabat sebagai notaris. 2) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa ketentuan a quo sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini khususnya angka harapan hidup, produktivitas pada usia lanjut, dan perbandingan dengan usia Notaris di beberapa negara lain yang menyebabkan Para Pemohon mengalami atau setidak-tidaknya berpotensi tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalil tersebut merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dan merupakan dalil yang bersifat ranah legislative review dimana untuk menentukan relevan suatu kondisi merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang perlu adanya kajian, 206 penelitian atau pertimbangan-pertimbangan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. 3) Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bahwa dengan ketentuan a quo, para Pemohon mengalami atau setidak-tidaknya berpotensi mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif karena terkait usia pensiun berbeda dengan pejabat umum yang lain sehingga menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi (intolerable) sehingga terhadap unsur strict scrutiny. Dalil yang demikian juga bukan merupakan dalil kerugian konstitusional dimana adanya perbedaan perlakuan tidak berarti sebuah perlakuan yang bersifat diskriminatif karena perbedaan perlakuan tersebut merupakan perbedaan yang lebih bersifat “kehormatan” dimana jabatan Notaris tidak dapat disamakan dengan jabatan-jabatan lain karena hanya notaris yang diberikan kewenangan khusus untuk membuat akta autentik. Atas dalil-dalil kerugian para pemohon dengan menggunakan batu uji ketentuan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalil kerugian dan sebagai alasan perbedaan antara Permohonan Perkara Nomor 52/PUU-VIII/2010 dengan Permohonan Perkara Nomor 14/PUU- XXII/2024. Berdasarkan uraian dan jawaban tersebut diatas Pemerintah tetap dalam pendiriannya bahwa dalil-dalil kerugian para pemohon bukan merupakan dalil kerugian konstitusional namun merupakan konstitusional komplain yang tidak dapat dimintakan keadilan dalam ranah judicial review. Sebagaimana yang dipertimbangkan dalam perkara Nomor 52/PUU-VIII/2010, Mahkamah berkesimpulan bahwa ketetapan pembentuk undang-undang mengenai batas usia pensiun seseorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang merupakan kewenagan legislative review untuk dikaji dan dipertimbangkan dari berbagai aspek. Dengan demikian Pemerintah Memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tetap 207 dalam Pendirianya sebagaimana dalam amar putusan perkara Nomor 52/PUU-VIII/2010 . c. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b UU Jabatan Notaris mengatur mengenai batas usia Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat yaitu telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun. Sedangkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris menyatakan bahwa batas usia Notaris dapat diperpanjang sampai dengan usia 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang berlaku. Dalam rangka pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama menjadi seorang notaris, sehingga perlu diatur dan ditentukan syarat usia bagi notaris sepanjang syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntuk oleh jabatan atau aktvitas yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif. Sehingga penentuan batasan usia maksimal dalam pasal a quo diperlukan sebagai penentuan kriteria/syarat yang berlaku untuk umum dan tidak diskriminatif. d. Bahwa persyaratan usia dalam menduduki suatu jabatan dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk tertib administrasi dan wujud kepastian hukum. Persyaratan usia dalam jabatan notaris digunakan sebagai parameter untuk menentukan seseorang dengan batas usia tertentu dianggap telah memiliki kapasitas/kemampuan baik dari sisi intelektualitas, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, maupun kematangan perilaku dalam memegang dan menjalankan tugas dan wewenang suatu jabatan tertentu. Seorang notaris diharapkan ketika memegang jabatannya dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara bijak dan bertanggungjawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Begitu pula untuk pengaturan batas usia pensiun secara profesional ditentukan oleh institusi atau organisasi profesional yang bersangkutan dikarenakan profesi jabatan notaris yang tercantum dalam UU Jabatan Notaris mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan masing- masing sesuai dengan undang-undang tersebut. Oleh karena itu, soal usia pensiun atau berakhirnya masa jabatan, ditentukan oleh pembentuk 208 undang-undang berdasarkan kebutuhan masing-masing institusi tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta diatur di masing-masing dalam peraturan perundang-undangan (vide Putusan MK Nomor 52/PUU-XVIII/2010). e. Terhadap Petitum para Pemohon dalam ketetuan Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris pada frasa “Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan”, hal ini memiliki konsekuensi hukum persyaratan batasan usia yang diatur oleh pembentuk undang-undang menjadi tidak jelas. Jika Petitum para Pemohon tersebut dikabulkan akan berpotensi menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang adil dan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi seorang Warga Negara Indonesia yang ingin menjadi Notaris. Penetapan masa pensiun bagi notaris merupakan suatu keadaan pengakhiran masa tugas seorang notaris yang diperlukan guna adanya regenerasi dalam organisasi tersebut dengan calon notaris yang baru. Penentuan batasan usia pensiun pada hakekatnya merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang. Hal tersebut sebagaimana merujuk pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur batasan usia diantaranya putusan MK nomor 15/PUU-V/2007, 51-52-59/PUU-VI/2008, 37-39/PUU-VIII/2010, 49/PUU- IX/2011, 102/PUU-XIV/2016, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa batasan usia merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang- undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat pula melalui upaya legislative review. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang apa pun pilihannya tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. f. Pemerintah berpandangan bahwa dalil para Pemohon hanyalah bentuk kekhawatiran yang tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan Pasal a 209 quo justru memberikan jaminan dan kepastian hukum terkait usia pensiun seorang notaris. Berlakunya ketentuan a quo juga tidak hanya dikenakan hanya bagi para Pemohon melainkan juga terhadap semua Notaris, sehingga para Pemohon tidak akan mengalami perlakuan yang diskriminatif oleh karena berlakunya ketentuan a quo. Pasal a quo juga tidak dapat dikatakan sebagai norma yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian diskriminasi karena norma yang bersifat diskriminatif adalah apabila norma tersebut membuat perlakuan berbeda yang semata-mata didasarkan atas ras, etnik, agama, status ekonomi maupun status sosial lainnya, sehingga pengaturan yang berbeda semata-mata tidaklah serta-merta dapat dikatakan diskriminatif. Oleh karena itu berlakunya ketentuan a quo tidak menyebabkan kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat terjadi. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); dan 4. Menyatakan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 210 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28l ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Atas perhatian Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. Bahwa untuk melengkapi keterangannya, Presiden menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Keterangan Tambahan Presiden: Sebelum menjawab atas beberapa pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam rangka memberikan keterangan tambahan Pemerintah, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Untuk memperkuat keterangan Presiden dalam keterangan tambahan ini Pemerintah tetap berpendirian bahwa permohonan dalam pokok perkara merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) sebagaimana dalam pertimbangan hukum mahkamah Perkara Nomor 52/PUU-Vlll/2010 "[3.12.2] Menimbang bahwa soal usia pensiun, atau berakhimya masa jabatan, semua instansi telah diatur masing-masing dengan peraturan perundang undangan. Merujuk kepada aturan yang dipertimbangkan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa ketetapan pembentuk undang-undang mengenai batas usia pensiun seseorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang berapa pun usia pensiun yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional." b. Begitu juga terhadap pemeriksaan perkara Mahkamah telah berkeyakinan bahwa pokok permohonan telah jelas sehingga tidak perlu meminta atau mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, sebagaimana dalam pertimbangan hukum mahkamah "[3. 11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan bahwa terhadap permohonan a quo, 211 Mahkamah memandang cukup permohonan Pemohon, sehingga Mahkamah tidak perlu mendengar keterangan Dewan Perwekllen Rakyat dan Pemerintah. Hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 54 UU MK yang menyatakan "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis." c. Hal ini juga diperkuat dalam pendirian Mahkamah bahwa persoalan batas usia pensiun seorang pejabat adalah ranah legislative review, dan bukan merupakan ranah judicial review, sebagaimana dalam pertimbangan hukum Mahkamah [3.12.3] "Menimbang bahwa menurut Mahkamah, soal perubahan usia pensiun seorang pejabat adalah ranah legislative review, seperti halnya perubahan usia Hakim Agung dari 65 tahun atau 67 tahun menjadi 70 tahun atau usia pensiun Jaksa dari 58 tahun atau 60 tahun menjadi 62 tahun sebagaimana dipertimbangkan di atas, bukan ranah judicial review. d. Bahwa dalam Putusan perkara Nomor 52/PUU-Vlll/2010, Mahkamah memberikan putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan dalam konklusinya Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum. e. Berdasarkan Putusan dan Pertimbangan hukum Mahkamah dalam permohonan Nomor 52/PUU-Vlll/2010, Pemerintah berkeyakinan bahwa soal batas usia pensiun Pejabat Notaris masih relevan di usia 65 tahun dan dapat diperpanjang 67 tahun dengan alasan sebagai berikut: 1) Bahwa Jabatan Notaris merupakan jabatan umum atau jabatan publik yang diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (Pemerintah) dan diberi wewenang khusus untuk memberikan legitimasi hak-hak keperdataan dalam bentuk Akta Notaris sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan kewenangan itu Notaris juga diberi kewajiban untuk melayani masyarakat secara luas (pelayanan publik) yang merupakan bagian elemen yang melaksanakan kewibawaan negara. Bahwa secara historis baik berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya Notaris jelas bagian dari kewenangan/kekuasaan negara untuk memproduksi akta otentik atas nama negara. Berdasarkan kedudukannya Negara 212 menganggap bahwa Notaris memiliki kompetensi tertentu untuk membuat akta otentik sehingga undang-undang memberikan batasan-batasan pengaturan sebagai kewenangan open legal policy baik tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dengan landasan bahwa notaris bagian darl kewenangan/kekuasaan negara. Sedangkan berdasarkan sifatnya karena peran Notaris sebagai kepanjangan pemerintah/negara untuk memberlkan pelayanan keperdataan secara umum, maka Notaris dipandang sebagai pejabat umum yang sangat terhormat. Sifat kehormatan tersebut bahwa secara praktek produk Notaris diberikan legitimasi lambang negara sebagai simbul kehormatan. 2) Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu melakukan tugas-tugas negara dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat guna tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Wewenang dalam melakukan otentikasi instrumen hukum dan menyimpan catatan publik (khususnya salinan akta otentik) secara tidak langsung menjadikan notaris sebagai representasi kekuasaan negara untuk hubungan- hubungan keperdataan yang dilakukan oleh masyarakat. 3) Begitu juga terhadap batasan usia penentuan batas usia tidak semata• mata hanya sebatas pengaturan namun memiliki keterkaitan dengan hal• hal lain yang dapat sebagai penentu baik secara maksimal atau secara minimal. Batasan pensiun usia 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) tahun menjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi pejabat Notaris merupakan ukuran yang telah disepakati oleh negara yang telah diukur melalui pembentuk undang-undang dengan pertimbangan sebagai berikut: a) Dipertimbangkan bahwa tanggung jawab notaris memiliki kekuatan pembuktian yang paling sempurna dan memikul beban yang sangat berat karena harus menjadi wakil dari negara dalam hubungan keperdataan yang dibuat oleh penghadap. b) Dipertimbangkan bahwa tugas Notaris secara hukum mengatur secara tertulis dalam bentuk otentik yang memiliki kekuatan hukum mengikat. 213 c) Dipertimbangkan Notaris merupakan jabatan mandiri yang memerlukan fisik yang prima dan sehat sehingga dapat membuat akta secara cermat. d) Dipertimbangkan bahwa ketika notaris menjalankan fungsi jabatannya, maka notaris harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan. e) Dipertimbangkan terhadap kewenangannya diberikan tanggung jawab yang menyertai. f) Dari aspek kewajibannya Notaris harus diangkat sebagai Pejabat publik oleh negara. g) Dipertimbangkan Notaris harus bertanggung jawab atas akta-akta otentik yang dihasilkan. h) Dipertimbangkan bahwa Notaris ketika diberikan kewenangan sebagai Pejabat publik maka yang bersangkutan harus siap tanggung jawab dan menanggung konsekuensinya. 4) Batasan usia pensiun Notaris usia 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) tahun menjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun merupakan batas usia pensiun yang telah dipertimbangkan dari berbagai aspek dan secara implementatif telah berjalan dengan baik dan cukup efektif. Batasan kewenangan di usia 65 (enam puluh Hrna) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) tahun menjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun merupakan kebijakan pembuat undang-undang agar notaris yang hendak pensiun memiliki waktu guna melakukan adaptasi serta transfer of knowledge kepada calon penggantinya. Pemilihan usia maksimal yakni 65 (enam puluh lima) tahun didasarkan atas kenyataan bahwa jabatan notaris merupakan pekerjaan mandiri yang memerlukan fisik prima dan sehat. Notaris merupakan pekerjaan mandiri yang memerlukan fisik yang prima dan sehat, kesehatan baik jasmani maupun rohani dalam diri seorang pejabat notaris merupakan hal yang sangat panting sehingga dapat membuat akta secara cermat dan dapat bertanggung jawab atas akta-akta otentik yang dihasilkan. 214 5) Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah berpendirian bahwa di usia 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) tahun menjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun masih sangat relevan diterapkan dan jika norma pasal yang diuji akan lebih tepat jika diubah melalui pembentuk undang• undang agar dalam pertimbangan-pertimbanganya dapat diukur lebih akurat terutama jika ingin dinaikkan usla penslunnya. Pertimbangan yang demikian tentunya memerlukan sinkronisasi dari berbagai aspek, baik aspek tanggung jawab seorang notaris dalam usia tertentu sehingga tingkat risiko dari perubahan tersebut dapat terkontrol yang tentunya ha! ini juga berkaitan dengan hak-hak masyarakat dalam membutuhkan pelayanan dalam bidang keperdataan. 6) Terhadap isu konstitusionalitas atas pasal yang diuji bahwa secara kerugian konstltuslonal norma batas usia 65 (enam puluh lirna) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) tahun menjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun belum menjadi norma yang mengurangi atau dapat menghilangkan hak• hak konstitusional seorang pejabat notaris. Tentunya dalam hal ini harus ada perbedaan antara kerugian konstitusional seorang notaris sebagai pribadi/privat dengan kerugian konstitusional seorang notaris sebagai pejabat. Jika dikaji berdasarkan kerugian seorang notaris sebagai pribadi/privat maka batasan usia tersebut tidak berdampak adanya pelanggaran hak-hak konstitusional dimana segala hak-haknya masih dapat diperoleh secara baik. Begitu juga jika dikaji berdasarkan hak konstitusional Notaris sebagai pejabat umum batasan usia tersebut merupakan konsekuensi seseorang diangkat sebagai pejabat dimana pemberian batasan usia pensiun menjadi tanggung jawab pemerintah dan diangkatnya seseorang menjadi pejabat notaris menjadi kebutuhan negara dalam rangka memberikan pelayanan umum bagi masyarakat. Sehingga Pemerintah memberikan batasan usia pensiun berapapun tidak dapat ditarik menjadi pelanggaran konstitusional. Namun pemberian batasan usia tersebut harus dilakukan secara legitimasi yang sah berdasarkan undang-undang. 215 7) Terhadap isu adanya perubahan pendirian dalam Putusan Nomor 52/PUU-Vlll/2010 Pemerintah berpendapat bahwa selama ini batasan usia tersebut masih relevan dan belum ada situasi atau sebuah keadaan yang timbul dari masyarakat pada umumnya bahwa batasan usia tersebut menjadi isu yang krusial yang dapat mempengaruhi pelayanan hukum masyarakat baik pengaruh terhadap hak-hak masyarakan yang dapat mengurangi legitimasi keperdataan baik Notaris sebagai pembuat akte dan masyarakat sebagai penerima akta penghadap. Bahwa batasan usia tersebut tidak mempengaruhi dalam hukum keperdataan bagi masyarakat untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Keseimbangan antara hak-hak seorang pejabat notaris dengan hak-hak masyarakat dalam pelayanan hukum keperdataan masih seimbang, dan belum ada suatu kondisi yang berdampak signifikan terhadap pengaruh hukum keperdataan. Produk ketentuan pasal a quo yang menentukan usla 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) tahun menjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun secara jelas tidak melanggar moralitas dan rasionalitas. Pasal a quo yang menentukan batas usia 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) tahun menjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dalam keadaan yang demikian untuk mengubah pendirian dalam putusan Nomor 52/PUU- Vlll/2010 belum memiliki argumentasi hukum yang logis yang dapat merubah pendirian dalam putusan a quo. Putusan Nomor: 15/PUU- V/2007, tanggal 27 November 2007 dan Nomor 37-39/PUU-Vlll/2010, tanggal 15 Oktober 2010 yang dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan, dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD NRI Tahun 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan kebutuhan perkembangan 216 yang ada. Demikian hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang karena tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Terkecuali produk tersebut secara jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketida kadilan yang tidak dapat ditoleransi. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah. Jawaban dan Penjelasan Atas Pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi: a. Pertanyaan yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi: 1) HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:58] a) ini juga mohon kalau bisa dilengkapi data. Karena menurut saya harus lebih menukik lagi dari persentase pelanggaran itu berapa sih yang dilakukan oleh notaris yang sudah berumur, katakanlah yang sudah sepuh, kita mungkin berumur di atas 60-lah, ya, karena kalau kita bicara pelanggaran ini kan bisa dilakukan oleh notaris yang muda pun kan bisa, ya, yang tua bisa jadi malah lebih teliti begitu kan, yang muda malah karena misalnya agak easy going atau koboi begitu, ya, jadi bisa saja. Nah, jadi itu saya mohon itu dijelaskan. b) mungkin berumur di atas 60-lah, ya, karena kalau kita bicara pelanggaran ini kan bisa dilakukan oleh notaris yang muda pun kan bisa, ya, yang tua bisa jadi malah lebih teliti begitu ken, yang muda malah karena misalnya agak easy going atau koboi begitu, ya, jadi... jadi bisa saja. Nah, jadi itu saya mohon itu dijelaskan. Yang kedua, ya, ini dulu waktu pembuatan undang-undang menetapkan umur 65, ya, kemudian bisa diperpanjang sampai dengan 67. Nah, ini kira-kira diskursusnya seperti apa, alasannya, dan lain sebagainya? Barangkali di naskah akademik dan lain sebagainya, apakah juga merujuk pada sejumlah negara lain c) Karena kan di negara lain juga ada juga yang kemudian peraturan perundangannya menetapkan bukan 65, tapi 70 tahun, begitu. Jadi saya 217 kira itu perlu juga barangkali disampaikan tentang latar belakang penetapan umur 65, ya. tentu memang Pemerintah, Presiden, boleh berpendapat bahwa ini merupakan open legal policy, tetapi kan walaupun open legal policy katakanlah begitu, tetapi kan tentu harus ada dasar rasionalitasnya soal umur, ya, pada saat ltu. 2) HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [30:27] a) mungkin perlu dilengkapi beberapa dokumen tambahan, ya, untuk terkait dengan notulensi saat pembahasan pasal yang menyangkut usia notaris ini. Itu perlu kita ... apa ... perlu kita ketahui. Tetapi ini yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah ini kan tadi disebutkan bahwa berkaitan dengan usia noteris ini, itu dikaitkan dengan regenerasi, ya, bahkan di data yang Pak Lucky sampaikan tadi itu ada 2. 753 notaris baru dan sekarang lagi posisi yang usia 40 tahun itu, itu ada 647 notaris. Nah, kalau berkaitan dengan regenerasi, ada enggak gambaran atau penjelasan mungkin nanti ada tambahan, sebetulnya berapa sih kebutuhan notaris itu? b) Sehingga kita bisa tahu regenerasi itu berjalan, ya, kebutuhan notaris untuk me-cover ...apa namanya ... pembuatan akta autentik di tanah air kita ini dengan jumlah penduduk yang ... apa ... 270.000.000 jiwa ini sebetulnya dibutuhkan berapa jumlah? c) Ada enggak proyeksi dari Pemerintah terkait dengan kebutuhan notaris ini? Karena kalau tadi dia sebutkan angka adanya notaris baru yang berjumlah, sebutkan ada 2.753, nah, itu kan notaris barunya. Tetapi bagaimana supaya bisa mengisi 2.753 ini dengan kebutuhan yang memang diproyeksi, misalnya sampai dengan tahun 2045? d) Pemerintah, perlu untuk setidaknya, ya, menjelaskan nanti tentang... apa namanya ... ya, pertama tadi nuansa perdebatan yang ada di … apa ... saat pembentuk undang-undang dan pemerintah menetapkan usia itu dan juga, ya, relevansi usia yang 65 tehun dandiperpanjang, bisa diperpanjang 2 tahun int, itu apa kerangka konseptualnya? e) Gitu, ya. Sehingga kita tidak hanya menyatakan ya, memang benar bisa saja disampaikan bahwa ini open legal policy, tetapi juga kita perlu tahu 218 bahwa, ya … bahwa open legal policy itu didasarkan pada, ya, pertimbangan, rasionalitas, tolok ukur, kriteria yang jelas, ya. b. Jawaban dan penjelasan Pertanyaan yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi: 1) Risalah undang-undang menetapkan umur 65, ya, kemudian bisa diperpanjang sampai dengan 67 dimuat dalam NA terlampir sebagai (Bukti PK-1) Bahwa batas usia 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) tahun menjadi usia 67 (enam puluh tujuh) tahun telah sesuai dengan naskah akademis Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sebagai bahan pertimbangan Mahkamah, terlampir naskah akademik tahun 2012 dirnaksud, (Bukti PK-1) sebagaimana tercantum dalam naskah akademik Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris halaman 29 sampai dengan halaman 30 sebagai berikut: "Usia pensiun merupakan salah satu isu yang sering dipersoalkan oleh Notaris. Bahkan beberapa Notens pernah mengajukan Judicial review atas usia pensiun Notaris ke Mahkamah Konstitusi, namun ditolak oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi. Notaris merupakan pejabat publik yang diangkat oleh negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan imbalan yang disepakati oleh Notaris dan masyarakat yang dilayani. Dalam ha/ ini, Notaris di sisi lain berkaitan secara yuridis dan administratif kepada negara, namun dari sisi praktik ekonomis Notaris mencari sendiri pendapatannya dengan batasan sampai pada usia tettentu. UUJN mengatur usia pensiun Notaris adalah 65 (enam puluh lima) tahun yang dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan Notaris. Dalam praktiknya, hampir seluruh Notaris mengajukan perpanjangan masa jabatan pada saat yang bersangkutan mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun, walaupun kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk menjalankan jabatannya. Pasal 8 ayat (2) UUJN tidak mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan maupun parameter yang digunakan untuk mengukur kondisi kesehatan Notaris, sehingga penyampaian syarat administrasi berupa surat keterangan sehat dari dokter dianggap mampu untuk mengajukan perpanjangan masa jabatan. Ketidaksesuaian surat yang menerangkan keadaan kesehatan Notaris dengan kondisi kesehatan Notaris yang sebenamya dapat berpengaruh pada menurunnya mutu pelayanan jasa Notaris kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pasal 8 ayat (2) UUJN memberi celah untuk melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan Jabatan Notaris. 219 Berkaitan dengan hal tersebut, ada tiga pendapat tentang usia pensiun bagi Notaris. Pertama, bahwa usia pensiun tetap pada usia 65 tahun yang selanjutnya dapat diperpanjang untuk masa 2 (dua) tahun sebagaimana diatur dalam UUJN. Pendapat ini didasarkan argumentasi bahwa Notaris merupakan pekerjaan mandiri yang memerlukan fisik yang prima dan sehat, sehingga bisa membuat akta dengan cerrnat. Perpanjangan masa jabatan, selain mernpertimbangkan kesehatan, juga harus mempertimbangkan jumlah formasi jabatan Notaris. Apabila di suatu daerah forrnasi jabatan Notaris telah terpenuhi, maka tidak perlu adanya perpanjangan masa jabatan Notaris. Akan tetapi, apabila dalam suatu daerah jumlah formasi jabatan Notaris hanya sedikit, maka diperbolehkan adanya perpanjangan masa jabatan Notaris. Kedua, bahwa usia pensiun Notaris diatur secara eksplisit saja pada usia 67 tahun tanpa perpanjangan. Hal ini didasarkan pada tingkat harapan hidup bagi masyarakat Indonesia yang semakin tinggi, dan secara fisik pada usie 67 tahun masih dapat menja/ankan Jabatannya dengan baik dan menutup celah hukum bagi Notaris sehingga menimbulkan kepastian hukum bagi masyarakat. Ketiga, bahwa usia Notaris tidak perlu dibatasi, karena Notaris adalah profesi keahlian dan tidak membebani anggaran Negara. Pensiun bagi Notaris akan berjalan seiring sejalan dangan hukum a/am. Manakala dia sudah tidak mampu lagi memberikan pelayanan hukum, baik karena saklt atau meninggal, maka secara otomatis yang bersangkutan pensiun." Namun pada akhirnya, pembentuk undang-undang memilih opsi pertama, yaitu bahwa usia pensiun tetap pada usia 65 (enam puluh Hrna) tahun yang selanjutnya dapat diperpanjang untuk masa 2 (dua) tahun sebagaimana diatur dalam UUJN. Dengan adanya tiga opsi dalam Naskah Akademik tersebut menggambarkan bahwa Naskah Akademik tidak otomatis menjadi norma, namun hasil diskusi/perdebatan di Panja menentukan sebuah norma undang-undang. 2) Jawaban atasan relevansi usia 65 tahun dan diperpanjang 67 tahun: Bahwa persyaratan usia dalam menduduki suatu jabatan dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk tertib administrasi dan wujud kepastian hukum. Persyaratan usia dalam jabatan notaris digunakan sebagai parameter untuk menentukan seseorang dengan batas usia tertentu dianggap telah memiliki kapasitas/kemampuan baik dari sisi intelektualitas, kecerdasan spiritual, kecerdasan ernosi rnaupun kematangan perilaku dalam memegang dan menjalankan tugas dan wewenang suatu jabatan tertentu. Seorang notaris diharapkan ketika memegang jabatannya dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara bijak dan bertanggung jawab 220 kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Begitu pula untuk pengaturan batas usia pensiun secara profesional ditentukan oleh institusi atau organisasi profesional yang bersangkutan dikarenakan profesi jabatan notaris yang tercantum dalam UU Jabatan Notaris mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan undang-undang tersebut. Oleh karena itu, soal usia pensiun atau berakhirnya masa jabatan, ditentukan oleh pembentuk undang-undang berdasarkan kebutuhan masing-masing institusi tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta diatur di masing-masing dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b UU Jabatan Notaris mengatur mengenai batas usia Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat yaitu telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun. Sedangkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris menyatakan bahwa batas usia Notaris dapat diperpanjang sampai dengan usia 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang berlaku. Dalam rangka pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama menjadi seorang notaris, sehingga perlu diatur dan ditentukan syarat usia bagi notaris sepanjang syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktvltas yang bersangkutan. 3) Pertimbangan, rasionalitas, tolak ukur, batas usia pensiun Notaris sebagai kebijakan hukum terbuka open legal policy: Penetapan masa pensiun bagi notaris merupakan suatu keadaan pengakhiran masa tugas seorang notaris yang diperlukan guna adanya regenerasi dalam organisasi tersebut dengan calon notaris yang baru. Penentuan batasan usla pensiun pada hakekatnya merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy yang dimiliki oleh pembentuk undang• undang. Hal tersebut sebagaimana merujuk pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur batasan usia diantaranya putusan MK nomor 15/PUU-V/2007, 51-52-59/PUU-Vl/2008, 37-39/PUU-Vlll/2010, 49/PUU-IX/2011, 102/PUU-XIV/2016, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa batasan usia merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang- 221 undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat pula melalui upaya legislative review. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang apa pun pilihannya tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4) Persentase pelanggaran Notaris Kewajiban jabatan notaris di Indonesia secara umum diatur pada Pasal 16 ayat (1) UUJN. Salah satu kewajiban notaris yang tidak dapat ditawar ialah bersikap seksama atau hati-hati dalam menjalankan jabatan khususnya pembuatan akta otentik. Notaris wajib mengedepankan kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya mengingat "produk" yang dihasilkan mengandung kewibawaan kekuasaan negara. Tindakan tidak seksama yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta otentik berpotensi merusak citra pemerintah selaku pemberi kewenangan terhadap notaris. Sayangnya dalam tatanan penegakan hukum pada periode 2020-2024 Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) mencatat setidaknya terdapat 158 permohonan banding terkait pelanggaran jabatan notaris. Dari angka tersebut, 52 permohonan telah diputus oleh MPPN dengan rincian sebagai berikut: 1. Usia 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) tahun sebanyak 9 (sembilan) orang; 2. Usia 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) tahun sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang; dan 3. Usia 60 (enam puluh) sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun sebanyak 15 (lima belas) orang. Disamping 52 permohonan banding yang terlah diputus terdapat 106 permohonan banding yang saat ini tengah diproses oleh MPPN. Dari angka tersebut, terdapat 106 permohonan banding terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris yang dilakukan oleh kelompok usia dengan rincian sebagai berikut: 222 1. Usia 34 (tiga puluh empat) sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) tahun sebanyak 7 (tujuh) orang; 2. Usia 40 (empat puluh) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun sebanyak 16 (enam belas) orang; 3. Usia 46 (empat puluh enam) sampai dengan 50 (lima puluh) tahun sebanyak 20 (dua puluh) orang; 4. Usia 56 (lima puluh enam) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun sebanyak 17 (tujuh belas) orang; dan 5. Usia 60 (enam puluh) sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang. Angka ini menunjukan trend pelanggaran jabatan notaris dilakukan oleh mereka menjelang pensiun sebagaimana diatur dalam UUJN. Salah satu pelanggaran yang kerap dilakukan oleh "oknum" notaris ialah tidak memastikan kecakapan para pihak dalam pembuatan akta. Guna menghindari persoalan itu, keseksamaan menjadi hal yang tidak dapat ditawar dalam menjalankan jabatan notaris. Di samping keseksamaan notaris juga diwajibkan untuk selalu membacakan akta di hadapan para pihak sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Berbagai kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tentu membawa konsekuensi terhadap pentingnya kesehatan jasmani maupun rohani dalam diri seorang notaris. Sebagai bahan pertimbangan Mahkamah terhadap pelanggaran notaris tersebut diatas, Pemerintah sampaikan beberapa pelanggaran yang telah diputus oleh MPPN dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 (Bukti PK-2). 5) Regenerasi Notaris: Notaris memikul beban yang sangat berat karena harus menjadi wakil dari negara dalam hubungan keperdataan yang dibuat oleh penghadap. Selain menghindari kelalaian dalam pembuatan akta otentik, pembatasan usia maksimal merupakan salah satu langkah konkret pemerintah dalam menjaga keberlanjutan jabatan notarts, Pensiunnya notaris senior berarti membuka peluang bagi generasi muda untuk diangkat menjadi notaris. Prinsip keberlanjutan ini perlu dipertahankan oleh pemerintah mengingat pesatnya 223 dinamika kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan akan notaris yang memahami aspek-aspek digital menjadi kebutuhan yang tak terelakan dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional. 6) Kebutuhan dan proyeksi Notaris Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu kabupaten/kota. Kategori Daerah adalah pengelompokkan tempat kedudukan Notaris berdasarkan kriteria Formasi Jabatan Notaris. Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan: a. kegiatan dunia usaha; b. jumlah penduduk; dan/atau c. rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan. Penentuan Kategori Daerah juga berpedoman pada: a. jumlah PORB; dan/atau b. pertimbangan sosiologis dari Menteri. PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu 1 (satu) tahun. Penawaran dan permintaan jasa notaris dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya: b. letak dan kepadatan penduduk suatu daerah layanan notaris secara historis lebih tinggi; c. tanggung jawab sosial notaris; d. penyediaan layanan notaris secara gratis; e. kondisi perekonomian dan siklus bisnis; f. ekonomi Kebutuhan meningkat, dan Ekonomi Resesi kebutuhan menurun; g. kebutuhan perdata seperti transaksi kepemilikan kerangka hukum; dan/atau h. regulasi terkait underground economy. Kebutuhan Notaris di suatu daerah mempunyai hubungan yang kuat dengan Perekonomian daerah dan kondisi demografi Penduduk. Untuk 224 meningkatkan efisiensi dan distribusi kehadiran notaris di daerah, maka perlu dilakukan analisa. Bagi daerah yang lebih kuota, sebaiknya untuk sementara formasi ditiadakan, dan daerah yang kurang kuota harus dibuka untuk mencapai distribusi Pejabat Notaris sesuai kebutuhan Perekonomian dan Demografi Daerah. Formasi Notaris ini sebaiknya ditinjau tiap tahun, untuk disesuaikan dengan Perkonomian dan Demografi Daerah terkini dan juga disesuaikan dengan kuota formasi yang tidak terserap. Bagi daerah-daerah Perekonomian baru yang menunjukkan kenaikan PDRB Manufaktur dan investasi yang tinggi, alokasi formasi bisa dipertimbangkan diberikan ke Provinsi. Sedangkan bagi daerah-daerah Perekonomian baru (Kawasan Ekonomi dan Kawasan industri) yang menunjukkan kenaikan PDRB Manufaktur dan investasi yang tinggi (seperti Morowali, Halmahera Timur), alokasi formasi bisa dipertimbangkan diberikan ke lbukota Provinsi. 7) Perbandingan di beberapa negara Keragaman penetapan batas usia bagi notaris di Eropa menunjukkan adanya penghargaan terhadap kedaulatan masing-masing negara guna menentukan sendiri hukumnya. Sebagai sebuah organisasi internasional yang menaungi negara-negara di Eropa, Uni Eropa hanya memberikan koridor dimana penetapan batas usia maksimal bagi profesi tertentu tidak boleh melanggar prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Article 6 Paragraph (1) Council Directive 2000178/ECof 27 November 2000. Dalam ketentuan tersebut Uni Eropa membuka kesempatan bagi para anggotanya untuk dapat memutuskan sendiri usia maksimal bagi profesi-profesi yang ada sejauh tidak melanggar prinsip non-diskriminatif. Adapun prinsip non• diskriminatif yang dianut oleh Uni-Eropa sejalan dengan pendapat MK mengenai batasan dalam diskriminasi. Berdasarkan Article 2 Paragraph (2) Council Directive 2000178/EC of 27 November 2000 situasi diskriminatif terjadi saat terdapat perbedaan perlakuan terhadap dua orang atau lebih atas suatu hal yang dapat diperbandingkan. Tidak ada keseragaman usia pensiun notaris, dan terhadap batas usia notaris diserahkan ke negara masing-masing sesuai dengan karakteristik negara 225 tersebut, sebagai bahan pertimbangan Mahkamah disampaikan beberapa sistem keberadaan notaris di negara lain, di antaranya: 1. Malaysia tidak diatur batas usia, dan pengangkatan notaris dilakukan oleh Attorney General Malaysia atas pertimbangan Malaysian Bar Councils, dengan minimal pengalaman beracara sebagai advokat selama 15 (lima belas) tahun. Pengawasan Notaris di Malaysia dibawah pengawasan Attorney General bersama dengan Court Order Malaysia. Berdasarkan jumlah penduduk di Malaysia yang berjumlah sebesar 33,94 (tiga puluh tiga koma sembilan puluh empat) juta jiwa per tahun 2022. Sedangkan jika diband1ngkan dengan Indonesia dengan adanya batasan usia 65 (enam puluh lima) tahun, pengangkatan notaris di Indonesia tidak berasal dari advokat. Kemudian untuk cara pengangkatan notaris dilakukan oleh Pemerintah tanpa melalui dewan pertimbangan. Dalam hal tidak terdapat advokat di wilayah tertentu yang dapat ditunjuk menjadi notaris, maka Attorney General dapat menunjuk pegawai negeri untuk menjalankan fungsi sebagai notaris. 2. Singapura terdapat batas usia 64 tahun, dengan jumlah penduduk sebesar 5.637 (lima juta enam ratus tiga puluh) juta jiwa per tahun 2022; 3. Jerman terdapat batas usia 70 (tujuh puluh) tahun namun saat ini jumlah notaris yang berpraktek hanya terdapat 1. 700 (seribu tujuh ratus) notaris dengan jumlah penduduk 83.8 (delapan puluh tiga koma de1apan) juta jlwa per tahun 2022. Bahwa di Jerman juga terdapat 4.800 (empat ribu delapan ratus) notaris yang memiliki profesi ganda, sebagai notaris dan juga sebagai advokat; 4. Italia terdapat batas usia 75 (tujuh puluh Hrna) tahun, dengan jumlah penduduk sebesar 5,8 (lima koma delapan) juta jiwa, dan jumlah notaris yang hanya berjumlah 5.000 (lima ribu) notaris. Satu notaris melayani kurang lebih 1.676 (seribu enam ratus tujuh puluh enam) orang sehingga sangat wajar usia notaris menjadi 75 (tujuh puluh lima) tahun; 5. Indonesia terdapat batas usia 65 (enam puluh lima) tahun yang dapat diperpanjang 2 (dua) tahun menjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan jumlah penduduk 282.477.584 (dua ratus delapan puluh dua juta empat 226 ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat) jiwa dan dengan jumlah notaris terdaftar/aktif di Indonesia sebesar 20.587 (dua puluh ribu llma ratus delapan puluh tujuh) per bulan September 2024. Terkait pengangkatan notaris di Indonesia dapat menggunakan parameter di antaranya: a. Jumlah penduduk; b. Jumlah kegiatan usaha; dan c. Jumlah rata-rata akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris setiap bulan. Dari perbandingan batas usia notaris di berbagai negara yang mencantumkan usia pensiun dan menunjukkan keragaman, menggambarkan bahwa kebijakan usia pensiun sangat tergantung dari kebutuhan negara akan lamanya notaris berfungsi dan kebijakan negara di mana notaris tersebut bertugas. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam hal ini adalah setiap negara memiliki kuota jumlah notaris tersendiri. Apabila usia notaris di Indonesia dinaikkan menjadi 70 (tujuh puluh) tahun dan setiap tahun diperkirakan terdapat kurang lebih 40 (empat puluh) prodi kenotariatan maka dapat menghambat pengangkatan calon notaris tersebut, yang secara tidak langsung juga dapat berpotensi merugikan hak konstitusional bagi para calon notaris baru. Terjadinya perbedaan batas usia di beberapa negara juga dipengaruhi oleh sistem hukum, antara sistem hukum common law dan sistem civil law sebagai pertimbangan kami sampaikan data perbedaan tersebut: Perbedaan Tugas dan Kewenangan Notaris antara Civil Law dan Common Law System No System Tugas dan Kewenangan Notaris Civil Law System Common Law 1. Penggunaan lstilah Notary atau Notaris Notary Public 227 2. Pendidikan Dilakukan oleh ahli hukum jurist) dan ada prosedur tambahan mulai dari pendidikan khusus, ujian, hinaaa magang Notary Public tidak selalu dibutuhkan pendidikan khusus 3. Pengangkatan Diangkat oleh Pemerintah Di Amerika Serikat, ada dua jenis advokat yaitu attorney dan counselor at law yang dapat diangkat sebagai notary public tanpa dibutuhkan pendidikan tertentu. 4. Kewenangan Notaris adalah pejabat umum yang berhak untuk membuat semua akta otentik, selama tidak dikecualikan oleh undang- undang dan mempunyai monopoli dalam pembuatan akta notaris yang otentik di bidang hukum privat - Notary Public berwenang menyatakan kebenaran tanda tangan atau dalam hal protes wesel serta memberi nasihat, menyusun dokumen khususnya dokumen untuk keperluan 228 walaupun notaris bukan satu- satunya peiabat pembuat akta otentik. perjanjian dengan luar negeri. - Di Amerika Serikat kewenangan notary public tidak lebih dari pembuatan sertipikat terbatas dan kewenangan tersebut tidak dapat diperluas. Hanya sebagai legalisasi atau penentuan kepastian tanggal dan tandatangan. - Menurut Pasal 135 New York Executive Law tugas notary public terbatas pada to administer oaths and affirmations (mengangkat sumpah atau janji dan membuat 229 sertipikat yang menyatakan hal itu); to take affidavits and depositions (depositions adalah tulisan/keterang an di bawah sumpah/janji yang diberikan oleh seorang saksi); to receive and certify acknowledgeme nts (pemberian keterangan kebenaran bahwa pada tanggal tertentu oleh orang tertentu telah ditandatangani suatu dokumen sebagaimana telah dijelaskan di atas); to demand acceptance or payment of foreign and 230 inland bills of exchange etc. (membuat sertipikat yang menerangkan bahwa ia telah menawarkan pada hari tanggal tertentu suatu wesel dan memprotes suatu pembayaran yang dengan alasan tertentu telah ditolak pembavarannva dll). 5. Kekuatan Pembuktian Berwenang untuk pembuatan bukti tulisan berupa akta otentik tersebut dengan sifat pembuktian yang memaksa (een dwingende bewijskracht). Akta notaris mempunyai kekuatan bukti formil dan materiil Tidak ada pembedaan akta otentik dengan akta di bawah tangan dalam produk Notary Public. 231 bahkan dalam perbuatan hukum tertentu juga mempunyai kekuatan eksekutorial. (Sumber Buku: Alkatiri, Nadhif.M., dkk., 2021, Perbandingan Tugas dan Wewenang Notaris Indonesia dan Amerika Serikat, Jogja: Tanah Air Beta) Demikian Keterangan Tambahan Presiden disampaikan dalam permohonan Pengujian Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 280 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon tidak dacat diterima (niet onvankelijk verklaard) karena Pasal-pasal aquo tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian apabila yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Presiden mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-2 sebagai berikut: 1. Bukti PK- 1 : Fotokopi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubaha Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; 232 Selain itu untuk mendukung keterangannya, Presiden mengajukan 4 (empat) orang Ahli yaitu Khoirunurrofik, S.SI., IMRI, MPM, M.A., Ph.D, dan Dr. Gratianus Prikasetya Putra, S.H., M.H., yang mengajukan keterangan tertulis pada yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Agustus 2024 dan menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 September 2024, dan Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si dan Dr. Oce Madril, S.H., M.A., yang mengajukan keterangan tertulis pada yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 September 2024 dan menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Oktober 2024, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut: 1. Dr. Gratianus Prikasetya Putra, S. H., M. H. Notaris selaku pejabat umum Notaris adalah pejabat umum (dalam Bahasa Belanda disebut sebagai openbaar ambtenaar) yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik. Kewenangan ini diatur pada pasal 1 angka 1 UUJN. Istilah dan jabatan pejabat umum merupakan warisan tradisi civil law yang diwariskan oleh Belanda kepada Indonesia melalui ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata. Ketentuan inilah yang menjadi dasar pengaturan kewenangan notaris di Indonesia saat ini. Notaris memainkan peranan penting dalam sistem hukum perdata khususnya aspek formil. Pasal 1870 KUHPerdata secara tegas mengatur kedudukan akta otentik sebagai bukti paling sempurna dalam sistem hukum acara perdata Indonesia. Kewenangan ini sejalan dengan 3 (tiga) fungsi pokok notaris dalam tradisi civil law yakni: 1) merancang instrumen-intsrumen hukum tertentu khususnya dalam ranah hukum privat (contohnya wasiat, perikatan, dan tindakan hukum internal badan hukum); 2) melakukan otentikasi terhadap instrumen- instrumen hukum yang dibuat oleh para pihak; dan 3) bertindak sebagai kantor catatan publik. (Merrymen, 2019, p. 109) Wewenang dalam melakukan otentikasi instrumen hukum dan menyimpan catatan publik (khususnya salinan akta otentik) secara tidak langsung menjadikan notaris sebagai representasi 2. Bukti PK- 2 : Fotokopi Salinan Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Tahun 2020, Tahun 2023 dan Tahun 2024; 233 kekuasaan negara/pemerintah pemerintah untuk hubungan-hubungan keperdataan yang dilakukan oleh masyarakat. Pada sistem hukum Belanda openbaar ambtenaar memiliki makna sebagai pejabat layanan publik. Jabatan ini diduduki oleh notaris, pegawai negeri sipil, pegawai pengadilan, dan jaksa (https://www.beslagrecht.nl/begrippen-bij-civiel- recht/begrippen-bij-civiel-procesrecht/overige-begrippen-bij-civiel-procesrecht/ begrippen-personen-organisaties/5128-openbaar-ambtenaar,n.d.). Meski tergolong kelompok pejabat umum, notaris tidak mendapatkan upah seperti pejabat lainnya. Sebagai gantinya, notaris di Indonesia berhak mendapatkan honorarium sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (1) UUJN. Hak terhadap honorarium mengindikasikan bahwa notaris merupakan jabatan kehormatan sehingga hubungan antara notaris dan penghadap bukanlah hubungan kerja ataupun pemberian kuasa Terminologi honorarium secarfa etimologi berasal dari bahasa latin yakni honorarius yang bermakna terkait penghargaan https://www.oed.com/dictionary/honorarium_n?tab=factsheet#1532374). Pada zaman Romawi kuno honorarius diberikan secara sukarela kepada seseorang yang dianggap memiliki kehormatan seperti guru, pastor, ataupun ahli hukum. Pada praktiknya honorarius tidak dapat dianggap sebagai “upah” atau “gaji”, melainkan suatu penghargaan atas jasa yang diberikan. Namun seiring perkembangan zaman, konsep honorarius diidentikan dengan pembayaran bagi jasa yang tidak terikat dengan harga baku (fixed price). Sifat kehormatan ini menjadikan hubungan antara notaris dan pemerintah juga bukan hubungan kerja sehingga mereka tidak mengikuti peraturan mengenai ASN. Sifat “kehormatan” notaris di tengah kewenangannya sebagai pejabat umum membawa konsekuensi terhadap perlunya pemerintah mengatur hal-hal tertentu khususnya batas usia notaris guna menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat. Pelanggaran jabatan notaris dalam angka (perspektif MPPN) Kewajiban jabatan notaris di Indonesia secara umum diatur pada pasal 16 ayat (1) UUJN. Salah satu kewajiban notaris yang tidak dapat ditawar ialah bersikap seksama atau hati-hati dalam menjalankan jabatan khususnya pembuatan akta 234 otentik. Notaris wajib mengedepankan kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya mengingat “produk” yang dihasilkan mengandung kewibawaan kekuasaan negara. Tindakan tidak seksama yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta otentik berpotensi merusak citra pemerintah selaku pemberi kewenangan terhadap notaris. Sayangnya dalam tatanan penegakan hukum pada periode 2020-2024 Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) mencatat setidaknya terdapat 158 permohonan banding terkait pelanggaran jabatan notaris. 40% dari laporan-laporan tersebut ditujukan bagi “oknum” notaris yang telah berusia di atas 55 tahun, bahkan lebih dari 50% di antaranya merupakan notaris dengan range usia 60-67 tahun (Pada periode 2020 hingga Agustus 2024 setidaknya terdapat 158 dugaan pelanggaran jabatan notaris yang masuk ke Sekretariat MPPN. 52 diantaranya telah diputus dengan pemberian sanksi yang beragam mulai dari pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, maupun dengan tidak hormat). Angka ini menunjukan trend pelanggaran jabatan notaris dilakukan oleh mereka menjelang pensiun sebagaimana diatur dalam UUJN. Salah satu pelanggaran yang kerap dilakukan oleh “oknum” notaris ialah tidak memastikan kecakapan para pihak dalam pembuatan akta (Sebagian besar putusan pembatalan akta otentik diakibatkan kelalaian notaris dalam memastikan kewenangan atau kecakapan hukum para pihak). Guna menghindari persoalan itu, keseksamaan menjadi hal yang tidak dapat ditawar dalam menjalankan jabatan notaris. Di samping keseksamaan notaris juga diwajibkan untuk selalu membacakan akta di hadapan para pihak sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Berbagai kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tentu membawa konsekuensi terhadap pentingnya kesehatan jasmani maupun rohani dalam diri seorang notaris. Pengaturan usia maksimal notaris Pembatasan usia maksimal merupakan suatu upaya preventif guna meminimalisasi terjadinya pelanggaran oleh notaris Pasal 8 UUJN ayat (1) UUJN secara tegas mengatur batas maksimal usia notaris yakni 65 tahun. Pada kondisi tertentu seorang notaris yang telah mencapai usia 65 tahun dapat memohon perpanjangan usia pensiun hingga usia 67 tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 8 235 ayat (2) UUJN. Dibukanya kesempatan untuk memperpanjang usia pensiun merupakan kebijaksanaan pembuat undang-undang agar notaris yang hendak pensiun memiliki waktu guna melakukan adaptasi serta transfer of knowledge kepada calon penggantinya kelak. Pemilihan usia maksimal yakni 65 tahun didasarkan atas kenyataan bahwa jabatan notaris merupakan pekerjaan mandiri yang memerlukan fisik prima dan sehat (https://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20240104-122210- 5148.pdf). Di samping fisik notaris juga harus memiliki kesehatan mental (rohani) yang baik guna terhindar dari potensi pelanggaran jabatan notaris khususnya terkait kecermatan dalam pembuatan akta otentik. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin senja usia manusia berbanding lurus dengan penurunan fungsi-fungsi fisiologis yang ada padanya. Pembatasan usia maksimal notaris dalam undang-undang tidak luput dari pro dan kontra. Sebagian kalangan menganggap pembatasan ini melanggar hak bagi mereka yang telah berusia di atas 67 tahun namun masih memiliki kecakapan untuk menjalankan jabatan sebagai notaris. Hal ini telah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No: 52/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa pengaturan usia maksimal bagi notaris dalam UUJN merupakan bentuk open legal policy. Konsep open legal policy merupakan suatu terobosan konseptual dalam bidang kebijakan guna menjamin partisipasi publik serta membatasi kewenangan antara legislatif dan yudikatif (John Hart Ely, 2020:87-104). Secara kontekstual, konsep open legal policy ini termanifestasi dalam peran DPR selaku penerima mandat masyarakat guna membentuk undang-undang. Putusan tersebut jelas menolak argumentasi pemohon yang menganggap Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UUJN bersifat diskriminatif apabila dibandingkan dengan usia maksimal jabatan lain seperti hakim dan advokat. Selain menjadi ranah pembuat undang-undang pengaturan mengenai pembatasan usia bagi notaris tidak tepat untuk dibandingkan dengan pengaturan serupa bagi profesi maupun jabatan lain. Hal ini sejalan dengan beberapa putusan MK seperti Putusan No 070/PUU-II/2004 tertanggal 12 April 2005, Putusan No 024/PUU-III/2005 tertanggal 26 Maret 2006 dan Putusan No 27/PUU-V/2007 tertanggal 22 Februari 236 2008 yang secara spesifik menjelaskan batasan diskriminasi. Menurut putusan- putusan tersebut diskriminasi adalah perlakuan secara berbeda terhadap hal yang sama, sedangkan sebaliknya bukan diskriminasi jika terdapat perlakuan secara berbeda terhadap hal yang berbeda. Dalam konteks usia maksimal notaris, Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUJN dapat dikatakan diskriminatif apabila digunakan secara berbeda terhadap dua atau lebih notaris yang berbeda. Sebaliknya pengaturan usia maksimal notaris tidak dapat dikatakan diskriminatif apabila dibandingkan dengan usia maksimal advokat yang tidak diatur dalam Undang-Undang Advokat. Perbedaan ruang lingkup jabatan notaris dan profesi advokat juga menjadikan perbandingan keduanya tidak relevan. Sejalan dengan ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN, notaris tidak diperkenankan untuk memihak kepada salah satu pihak dalam rangka pembuatan akta. Sebaliknya Pasal 1 angka 2 UU Advokat menjelaskan ruang lingkup jasa hukum seorang advokat ialah mewakili kepentingan klien. Ketentuan ini mewajibkan advokat untuk senantiasa memihak kepentingan klien yang diwakili. Oleh karena itu maka hubungan antara advokat dengan kliennya adalah hubungan kuasa dengan pertanggung jawaban yang bersifat perorangan. Sedangkan hubungan yang terbentuk antara notaris dan para pihak adalah hubungan masyarakat dengan pejabat, sehingga secara tidak langsung terdapat wibawa negara dalam jabatan notaris. Kewajiban melakukan pekerjaan yang bersifat terapan menjadi keunikan yang dimiliki oleh jabatan notaris sehingga tidak dapat dibandingkan dengan profesi lain seperti hakim, advokat, maupun peneliti. Pendidikan calon notaris (saat ini diselenggarakan oleh Program Studi Magister Kenotariatan yang menggantikan pendidikan profesi notaris (Sp.N)) juga diarahkan agar mahasiswa memiliki keterampilan untuk membuat akta (Sebagian besar mata kuliah dalam kurikulum pendidikan magister kenotariatan di Indonesia berisi mata kuliah yang bersifat praktis. Hanya beberapa mata kuliah yang sifatnya teoretis serta analisis diberikan pada program pendidikan tersebut). Pekerjaan terapan ini jelas membutuhkan fisik yang prima seperti penglihatan dan pendengaran yang baik, serta kecakapan menuangkan kehendak para pihak dalam bentuk tulisan (akta otentik). 237 Selain menghindari kelalaian dalam pembuatan akta otentik, pembatasan usia maksimal merupakan salah satu langkah konkret pemerintah dalam menjaga keberlanjutan jabatan notaris. Berdasarkan Pasal 8 huruf c Pemenkumham No 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah, jumlah notaris yang telah memasuki usia pensiun menjadi salah satu variabel pengurang guna menghitung formasi jabatan di suatu daerah. Semakin besar jumlah notaris yang pensiun akan memperbesar jumlah formasi jabatan dan secara tidak langsung akan meningkatkan peluang bagi notaris yang lebih muda guna mengisi posisi tersebut. Sebaliknya jika usia maksimal notaris ditingkatkan maka akan menurunkan pula angka regenarasi jabatan. Pensiunnya notaris senior berarti membuka peluang bagi generasi muda untuk diangkat menjadi notaris. Prinsip keberlanjutan ini perlu dipertahankan oleh pemerintah mengingat pesatnya dinamika kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan akan notaris yang memhami aspek-aspek digital menjadi kebutuhan yang tak terelakan dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional. Pengaturan usia maksimal notaris di negara lain Usia maksimal bagi seorang notaris di negara-negara lain dietatpkan berdasarkan hukum masing-masing negara. Contohnya Belanda, mereka menetapkan usia maksimal bagi notaris adalah 70 tahun (Art 14 Wet op het Notarisambt). Sama seperti Belanda, Perancis menetapkan usia 70 tahun bagi jabatan notaris dalam Decree No. 73-609 of 5 July 1973. Berbeda dengan Belanda dan Perancis, negara-negara eropa lain seperti Cyprus, Denmark, dan Denmark tidak mengatur secara spesifik batas usia maksimal jabatan notaris, bahkan Finlandia serta Irlandia menyatakan jabatan notaris berlaku seumur hidup (European Commission for the Efficiency of Justice, 2021:6). Keragaman penetapan batas usia bagi notaris di Eropa menunjukkan adanya penghargaan terhadap kedaulatan masing-masing negara guna menentukan sendiri hukumnya. Sebagai sebuah organisasi internasional yang menaungi negara-negara di Eropa, Uni Eropa hanya memberikan koridor dimana penetapan batas usia maksimal bagi profesi tertentu tidak boleh melanggar prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Article 6 Paragraph (1) Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000. Dalam ketentuan tersebut 238 Uni Eropa membuka kesempatan bagi para anggotanya untuk dapat memutuskan sendiri usia maksimal bagi profesi-profesi yang ada sejauh tidak melanggar prinsip non-diskriminatif. Adapun prinsip non-diskriminatif yang dianut oleh Uni-Eropa sejalan dengan pendapat MK mengenai batasan dalam diskriminasi (https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14880&menu =2). Berdasarkan Article 2 Paragraph (2) Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 situasi diskriminatif terjadi saat terdapat perbedaan perlakuan terhadap dua orang atau lebih atas suatu hal yang dapat diperbandingkan. Kewenangan yang diberikan oleh Uni Eropa bagi negara-negara anggotanya merefleksikan adanya upaya menjaga proses demokrasi khususnya partisipasi publik dalam pembentukan aturan di masing-masing negara. Aturan ini identik dengan konsep open legal policy yang digunakan oleh MK guna menjamin partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Dengan adanya kesamaan nilai dalam menjaga iklim demokrasi khususnya partisipasi publik dalam pembentukan aturan negara maka pendekatan perbandingan serta transplantasi hukum menjadi tidak relevan untuk menentukan batas usia maksimal seorang notaris di suatu negara yang telah memiliki sistem hukumnya sendiri. Bahwa dalam persidangan Ahli memberikan keterangan tambahan sebagai berikut: - Bahwa mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebelum Ahli menjawab, Ahli memohon izin, Ahli hadir dalam persidangan hadir sebagai anggota majelis pengawas dan unsur akademisi. Ahli memohon izin menjawab pertanyaan yang diajukan dari sudut pandang mana anggota majelis pengawas akademisi. Ahli diperkenankan memberikan keterangannya dari sisi keahlian Ahli. - Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan pedoman bahwa naskah akademik merupakan pedoman pembuatan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila naskah akademik tersebut tidak diikuti atau secara parsial tidak diikuti, konsekuensi hukumnya sepanjang pembuat regulasi, pembuat peraturan perundang-undangan menyepakati untuk tidak 239 mengikuti naskah akademik, tentu saja yang berlaku adalah kesepakatan dari si pembuat kebijakan atau dalam konteks ini adalah DPR. - Bahwa naskah akademik dibuat dengan menggunakan pendekatan sosiologis, pendekatan filosofis, dan pendekatan yuridis. Dalam konteks hukum positif, hal-hal yang bersifat sosiologis, hal-hal yang bersifat filosofis, tidak dianggap, sejauh DPR selaku pembuat kebijakan, dalam konteks ini undang-undang, menyepakati untuk tidak mengikuti naskah akademik. - Jadi, sebenarnya naskah akademik itu mengikat secara moralAspek moralitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Ahli sepakat moralitas harus diikuti. Namun dalam konteks hukum positif, jika kemudian karena Indonesia mengikuti hukum positif, Kelsenian, maka moralitas menjadi hal di luar hukum positif tersebut. - Jadi, sejauh peraturan perundang-undangan itu dibuat dan tidak melanggar ketentuan undang-undang yang ada di atasnya yaitu Undang-Undang Dasar, maka menurut Ahli, naskah akademik tidak sebegitu mengikatnya hanya menjadi referensi, yang jika dapat diikuti maupun tidak. Sejauh kekuasaan legislatif menyepakati untuk tidak mengikuti naskah akademik itu. - Bahwa Ahli masih belum dapat menjelaskan tentang PNS, pejabat, tentu saja bukan PNS, namun Ahli mengikuti ketentuan yang ada di Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa notaris adalah pejabat umum. - Kemudian apabila diminta untuk menerangkan apakah pejabat umum sama dengan profesi atau tidak, Ahli harus membaca definisi profesi apa, dan definisi selain profesi itu apa, namun Ahli berpegangan pada Undang-Undang Jabatan Notaris yang kemudian mendefinisikan notaris adalah pejabat umum. 2. Khoirunurrofik, S.SI., IMRI, MPM, M.A., Ph.D, Penghitungan Formasi Jabatan Notaris 2024-2026 dan Implikasi Perrpanjangan Jabatan Notaris ke Usia 70 Latar Belakang  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah 240  Dasar penentuan formasi jabatan notaris: 1. Pertambahan jumlah penduduk (DEMOGRAFI) 2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi (BISNIS) 3. Pemekaran wilayah kabupaten/ kota di Indonesia (ADMINSITRASI) 4. Penyebaran pelayanan jasa hukum oleh Notaris di seluruh Indonesia sehingga Masyarakat mendapatkan layanan jasa hukum oleh Notaris yang optimal (LAYANAN) Definisi dan Ruang Lingkup  Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu kabupaten/kota.  Kategori Daerah adalah pengelompokan tempat kedudukan Notaris berdasarkan kriteria Formasi Jabatan Notaris.  Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan: a. kegiatan dunia usaha; b. jumlah penduduk; dan/atau c. rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan  Penentuan Kategori Daerah juga berpedoman pada: a. jumlah PDRB; dan/atau b. pertimbangan sosiologis dari Menteri.  PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu 1 (satu) tahun. 241 Tinjauan Literatur  Penawaran dan permintaan jasa notaris dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor.  Letak dan kepadatan penduduk suatu daerah (Tavares & Rodrigues,2013)-layanan notaris secara historis lebih tinggi  Tanggung jawab sosial notaris (Andriawan & Octarina, 2022; Menezeset al., 2023) penyediaan layanan notaris secara gratis.  Kondisi perekonomian dan siklus bisnis (Wang, 2022) Ekonomi Ekspansif: Kebutuhan meningkat, dan Ekonomi Resesi : Kebutuhan menurun  Kebutuhan perdata seperti Transaksi kepemilikan (Monkkonen,2018)  Kerangka hukum dan Regulasi terkait Underground economy (pencucian uang, Perpajakan) (Acemoğlu et al. (2004; Valvi, 2022). 242 243 244 245 246 247 248 Rekomendasi  Kebijakan Formasi dengan perhitungan yang lebih akurat dengan menggunakan data-data makro, demografi dan kenotariatan diharapkan mampu memperbaiki alokasi formasi dan distribusi notaris sehingga akan meningkatkan kualitas layanan bagi Masyarakat. 249  Kebijakan perpanjangan usia jabatan notaris, sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan distribusi saat ini di setiap daerah, apakah kurang kuota atau lebih kuota. Bahwa dalam persidangan Ahli memberikan keterangan tambahan sebagai berikut: - Bahwa terkait dengan apa yang tadi disampaikan bahwa program sosial memberikan dukungan untuk bisa lebih produktif. Saya kira ini suatu yang sangat baik, artinya dengan peningkatan expected life, itu diharapkan bahwa beliau-beliau itu bisa tetap produktif. - Bahwa terkait dengan jabatan notaris yang sebagaimana disampaikan Ahli sebelumnya bahwa perlu ada proses filtering yang cukup kuat dari sisi kemampuan di dalam mewakili negara terkait dengan dokumen yang sangat menentukan dalam sebuah proses perdata. Artinya dari sisi kemampuan produktivitas, perlu diapresiasi, artinya selama tetap produktif. Namun demikian, dalam konteks jabatan notaris, tentu ada prosedur yang perlu dipastikan untuk bisa diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa berakibat atau berdampak pada masa yang akan datang. - Kemudian yang kedua, bahwa range yang disampaikan ada dua gap. Yang pertama, gap record antara kebutuhan dengan formasi dan ini terjadi di semua daerah, khususnya terbesar ada di luar Jawa. Jadi, isu yang paling besar adalah lebih pada distribusi. Bahwa yang menjadi kebutuhan terbesar itu berada di luar jawa. - Oleh karena itu, untuk mengisi gap tersebut yang perlu dilakukan, semacam analisis parsial terkait dengan kebutuhan-kebutuhan, dimana tidak terjadi keseimbangan antara formasi yang ada dengan notaris baru yang tetapkan di wilayah tersebut. 3. Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si I. Pendahuluan Pembatasan usia pada UU JN, terutama pasal 8 ayat (2) akan kehilangan hak konstitusionalnya sebagai warga negara karena adanya batasan usia. Kedudukan notaris yang unik membawa kompleksitas tersendiri, diantaranya 250 a. Merupakan Pejabat umum b. Melayani publik c. Diangkat oleh Pemerintah dengan batasan usia d. Tidak digaji oleh pemerintah dalam jabatan, dan mendapatkan penghasilan dari klien e. Bertanggung jawab pada akte yang dibuat, bahkan setelah pension. f. Dapat diberhentikan bila melanggar hukum. Hal-hal tersebut digugat oleh sejumlah notaris dan diperjuangkan untuk diperpanjang, dari usia 65 dan dapat diperpanjang menjadi 67 menjadi 70 tahun. II. Pejabat dan Jabatan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan mendefinisikan Pejabat Negara sebagai pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang- Undang. Sedangkan Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Sedangkan Undang undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mendefinisikan Pejabat (Badan dan/atau) sebagai unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Pejabat Pemerintahan tersebut memiliki kewenagan untuk bertindak dalam ranah hukum publik, berupa pembuatan Keputusan atau Tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Ridwan mengutip Bothlingk menyebutkan bahwa seseorang dapat disebut atau dikategorikan sebagai pejabat Ketika ia menjalankan kewenangan untuk dan atas nama jabatan (ambtshalve). tindakan hukum yang dijalankan oleh pejabat dalam rangka menjalankan kewenangan jabatan atau melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama jabatan, maka tindakannya itu dikategorikan sebagai tindakan hukum jabatan. Wakil (pejabat) telah bertindak sesuai dengan "perintah" yang diwakili (jabatan), sementara pejabat yang bertindak bukan dalam rangka jabatan atau di luar 251 kewenangan yang ada pada jabatan, maka tidak disebut pejabat. Pejabat (ambtdrager) tersebut adalah manusia yang menjalankan tugas dan kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut. Logemann menyebutkan bahwa negara adalah organisasi jabatan. negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Yang dimaksud dengan fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi-fungsi ini dinamakan jabatan. Sedangkan Utrecht menyebutkan bahwa administrasi negara adalah gabungan jabatan-jabatan, apparat (alat) administrasi yang di bawah pimpinan pemerintah melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah. Bagir Manan menyebutkan bahwa jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Negara berisi berbagai jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi untuk mencapai tujuan negara. III. Notaris sebagai pejabat Umum atau Publik? Notaris sebagai pejabat umum, merupakan adaptasi dari Openbare Ambtenare, terdapat pada UU No 2 Tahun 2014 tentant Perubahan Jabatan Notaris dan pada KUHPerdata Pasal 1868. Dalam bahasa aslinya Openbare Ambtenare didefinisikan sebagai De Notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om uthentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zal, daarvan de dagtekenig te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, afschrif akten en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door ene algemene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is (Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang khusus untuk membuat akta-akta otentik bagi segala akta, perjanjian-perjanjian, dan keputusan- keputusan, yang diwajibkan oleh suatu peraturan umum atau diwajibkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yang akan dituangkan dalam suatu tulisan autentik, untuk menjamin tanggalnya, untuk memelihara akta-akta tersebut. dalam tahanan untuk penyimpanan dan penyediaan salinan, salinan akta dan kutipannya; semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu juga tidak diserahkan atau dicadangkan berdasarkan pengaturan umum kepada pejabat atau orang lain). 252 UU Jabatan Notaris menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini atau berdasarkan undang- undang lainnya. Unsur dari definisi Jabatan Notaris tersebut adalah a. Pejabat umum b. Berwenang membuat akta c. Otentik d. Ditentukan oleh undang-undang Openbare Ambtenaren adalah pejabat yang mempunyai tugas bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika Openbare Ambtenaren diartikan sebagai pejabat publik. Khususnya bertalian dengan Openbare Ambtenaren yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum yang diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. Dalam posisi sebagai Pejabat Umum yang diberi wewenang, notaris berwenang, yaitu diatur pada pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Notaris sebagai pejabat publik namun dia bukan dalam jabatan pemerintahan. Esensinya adalah notaris melayani Masyarakat untuk tugas- tugas yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang, yaitu membuat akta. Akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (wlisvorming) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta itu harus berdasar aturan hukum yang berkaitan 253 dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga jabatan Notaris sebagai Pejabat umum. IV. Notaris diangkat dalam jabatan dan bertanggung jawab atas jabatan tersebut Calon notaris, setelah menyelesaikan Pendidikan, magang dan ujian-ujian tertentu, akan diangkat oleh Negara (Pemerintah) dalam jabatan notaris. Notaris tersebut (yang telah diangkat), maka memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab. a. Pengangkatan dan pemberhentian a) Diangkat dalam jabatan notaris oleh Pemerintah b) Diberhentikan dalam jabatan notaris dengan alasan tertentu. c) Berhenti karena usia pensiun. b. Hak a) Untuk jasanya, notaris mendapatkan hak imbalan yang telah ditentukan b) Notaris berhak atas perlindungan hukum atas produk yang dihasilkan (akte) sejauh telah dikerjakan dengan prosedur yang benar. c) Berhak cuti untuk keperluan tertentu. d) Berhak pension pada waktu yang ditetapkan (batas usia) c. Kewajiban a) Membentuk akta otentik (dalam kewenangannya). (Ps 15 ayat (1)). b) Kewenangan lainnya. (Ps 15 ayat (2) dan (3). c) Melayani Masyarakat (publik). d) Menjalankan fungsi jabatan (publik) dan menjalankan fungsi yang dibebankan oleh UU. e) Menunjuk notaris pengganti bila berhalangan untuk waktu tertentu karena sakit atau kegiatan lain. d. Tanggung jawab a) Tanggung jawab kepada klien 1) Fungsi publik notaris baru berjalan bila ada klien yang menggunakan jasanya, oleh sebab itu, ada tanggung jawab notaris ke klien. 254 2) Manjaga data data klien yang diwujudkan dalam bentuk akte ke publik, atau pihak-pihak lain. 3) Membuat akte dengan prosedur yang benar termasuk hubungan hukum dan peristiwa hukum yang menyertainya. b) Tanggung jawab kepada Negara (Pemerintah) 1) Tanggung jawab pada sumpah jabatannya 2) Tanggung jawab pada lambang garuda (menjadi wakil negara/pemerintah) dalam pembuatan akte-aktenya. 3) Tanggung jawab pada proses pembuatan aktenya yang dapat dipergunakan untuk pembuktian di lain di peristiwa hukum yang berbeda. 4) Tanggung jawab pada akte yang dibuatnya, menjaga kerahasiaan, bahkan harus mengembalikan protokolnya bila notaris tersebut mengundurkan diri. V. Batasan usia pada pejabat Pejabat yang diangkat oleh Pemerintah harus melalui persyaratan dan Batasan-batasan, karena akan terkait dengan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya. a. Diangkat dalam jabatan a) Telah memenuhi syarat Pendidikan dan hal-hal yang terkait b) Dengan batasan usia minimal tertentu b. Diberhentikan dalam jabatan a) Karena sanksi, b) Karena usia tertentu yang diatur dalam UU Pembatasan tersebut sangat wajar karena hal tersebut terkait dengan jabatan yang diembannya, yermasuk fungsi yang melekat. Aa beberapa alasan mengapa terdapat pengaturan usia minimal dan maksimal, yaitu a. Usia minimal dikaitkan dengan kematangan seseorang untuk mulai mengemban jabatan tertentu, terkait dengan Pendidikan, pengalaman dan pengambilan Keputusan. b. Usia maksimal dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas atau fungsinya. Selain itu, bila ada perpenjangan 255 masa jabatan (usia notaris), makan akan mengganggu pergantian/masuknya notaris baru, yang akan berpengaruh pada melebihi kapasitas atau penundaan pengangkatan baru. Sebagai Pejabat Umum yang berarti publik tentunya, membawa tanggung jawab kepada publik dan kepada klien. Berbeda dengan pekerjaan lain yang “sejenis” dengan notaris, dimana hubungan hukum hanya dengan klien tidak melibatkan publik, karena tidak menyandang kewenangan publik, maka adalah hal yang wajar, segala hal terkait notaris juga dibatasi oleh kewenangan kewenangan publik, termasuk usia yang dibatasi, apalagi pembatasan tersebut kemudian dinormakan dalam undang-undang. Bahwa dalam persidangan Ahli memberikan keterangan tambahan sebagai berikut: Ahli mengutip pendapat Prof. Jimly menyebut demikian dan pemilih pun juga publik. Namun sebagai orang hukum tentunya tahu bahwa ada hubungan hukum yang terjadi antarsubjek hukum. Jadi, ketika notaris diangkat, dia mengemban sebuah fungsi pemerintah. Yang membawa akibat hubungan hukumnya kepada klien adalah fungsi Pemerintah tersebut terhadap si klien. Hal ini tidak terjadi pada dokter, lawyer, atau profesi-profesi lain. Dimana hubungan hukumnya bukan hubungan hukum publik, tapi hubungan atas kewenangan yang lahir dari undang-undang, atas hubungan keperdataan, kecakapan, bukan bevoegdheid, tapi dari bekwaamheid. Terhadap pertanyaan karena notaris tidak digaji oleh negata maka bukan ASN apakah dapat bisa disamakan? Dari sisi pejabat negaranya, tidak, tapi dari sisi kewajiban, kewenangan yang melekat dan fungsi. Kalau saja di Undang-Undang Notaris tidak diberi fungsi publik, notaris tidak dapat berfungsi. Bukti bahwa Notaris memiliki fungsi publik adalah dengan adanya Lambang Garuda, yang tidak dimiliki profesi lain, mungkin hanya dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia. Lawyer, dokter, dan profesi-profesi lain tidak dapat menggunakan Garuda. Ada pride negara yang dipertaruhkan. Unik memang kondisinya. Ahli mencontohkan andai terdapat perubahan, notaris tidak menggunakan lambang Garuda. Maka masyarakat akan berfikir siapa yang membuat akta? Apakah benar memiliki kewenangan. Jangan-jangan yang membuat akta adalah 256 Sarjana Hukum yang baru lulus, Sarjana Hukum yang baru lulus dapat melakukannya, karena ada pelajaran membuat akta di sarjana hukum, namundia bukan notaris sehingga dia tidak mengemban fungsi pemerintah. Menurut Ahli hal ini yang harus dimunculkan bukan masalah gaji dan juga bukan masalah membantu pemerintah dengan APBN. Apakah notaris dapat membantu Pemerintah jika tidak karena fungsinya? dia bisa melakukan karena fungsinya tersebut. Bahwa itu menguntungkan Pemerintah? Menurut Ahli tidak menolak pernyataan tersebut. Bahwa karena fungsinya yang berbeda, sehingga dia memiliki batasan-batasan yang juga berbeda dengan yang lain. Menurut Ahli dapat saja setelah sidang ini diajukan, tidak perlu menggunakan Garuda, dan tidak perlu diangkat. Tapi bukan notaris namanya, tidak memiliki fungsi akta, tidak perlu menggunakan protokol, tidak perlu Kumham. Sama saja dengan pengacara, ikut dengan asosiasi X, asosiasi Y, asosiasi Z. Silakan berperkara gitu, ya, silakan membuat akta. Bisa tidak? Menurut Ahli tidak bisa, fungsi publik yang dimiliki notaris yang dapat membuat notaris bekerja. Bahwa Notaris tidak digaji, hal ini telah diatur dalam undang-undang. Ahli meminta agar tidak mencampur adukkan konteksnya. JIka hanya melihat pada teks, memang bisa jadi campur aduk. Kita harus melihat konteks yang lebih jelas bahwa notaris memang membawa fungsi publik. 4. Dr. Oce Madril, S.H., M.A. I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON Bahwa dalam permohonannya, para pemohon mengajukan pengujian ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris, yang mengatur: Pasal 8 (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena: a. ….. b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; 257 (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2), yang berbunyi: Pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28C ayat (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28I ayat (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. II. PENDAPAT AHLI A. Ketentuan Batas Usia sebuah Jabatan merupakan Open Legal Policy 1. Bahwa permohonan a quo berkaitan dengan batas usia jabatan Notaris yang ditentukan UU Jabatan Notaris, yaitu 65 (enam puluh lima) tahun. Dalam petitumnya, para pemohon meminta agar umur 65 tahun tersebut diubah menjadi umur 70 tahun; 2. Bahwa pengaturan batasan usia bagi sebuah jabatan (usia minimal dan maksimal) merupakan hal yang lazim dan dapat ditemui dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan batas usia biasanya menjadi syarat pengangkatan atau pemberhentian dalam sebuah jabatan; 258 3. Bahwa terdapat pluralisme ketentuan mengenai batas usia dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Tidak ada patokan ideal (standar pasti) bagaimana menentukan batas usia (umur) dalam sebuah jabatan. Konstitusi pun tidak mengatur atau memberikan panduan bagaimana menentukan syarat batas usia yang ideal dan konstitusional. Oleh karena itu, sepanjang mengenai batas usia, menjadi wilayah kebijakan hukum terbuka yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang; 4. Bahwa syarat pemberhentian dari sebuah jabatan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat diberhentikan dari suatu jabatan. Pada dasarnya setiap jabatan memiliki persyaratan pemberhentian yang berbeda dari jabatan lain; 5. Bahwa berkaitan dengan konsep berhentinya pejabat dari jabatannya, pada umumnya terdiri dari 2 (dua) model, pertama berhenti karena kehendak sendiri (voluntarily). Kedua, berhenti karena perintah undang- undang. Ketentuan Pasal 8 UU Jabatan Notaris mengenai Pemberhentian mengandung kedua model tersebut. Bahwa pejabat Notaris dapat berhenti atas permintaan sendiri (voluntarily) dan berhenti atas perintah undang-undang apabila kondisi (syarat) yang ditetapkan UU Jabatan Notaris terpenuhi, seperti telah berumur 65 tahun atau tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris; 6. Bahwa terkait dengan norma yang mengatur mengenai batasan usia, MK dalam beberapa putusan menyatakan pada pokoknya mengenai batasan usia minimum merupakan ranah pembentuk undang-undang (open legal policy). Ketika suatu norma UU masuk ke dalam kategori kebijakan hukum terbuka maka menurut MK norma tersebut berada di wilayah yang bernilai konstitusional atau bersesuaian dengan UUD 1945. 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menguji konstitusionalitas ketentuan yang berkaitan dengan usia, baik syarat usia pengangkatan dalam sebuah jabatan maupun syarat usia 259 pemberhentian dari sebuah jabatan. Dalam putusan-putusannya, Mahkamah berpendirian bahwa soal “usia” merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang (open legal policy). Berikut dipaparkan beberapa contoh putusan MK yang berkaitan dengan isu pengaturan usia, yang relevan dengan perkara a quo; 8. Bahwa Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 yang berkaitan dengan syarat usia pimpinan KPK. Dalam pertimbangannya (Halaman 59- 60), Mahkamah menyatakan bahwa pengaturan mengenai persyaratan usia calon Pimpinan KPK merupakan hak sepenuhnya bagi pembentuk undang-undang untuk memberikan pengaturan sebagai suatu open legal policy.Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimal atau maksimal tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk Undang-Undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimal untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan karakteristik kebutuhan jabatan masing- masing. Persyaratan tersebut tidak hanya berlaku untuk Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi juga untuk jabatan publik lainnya yang telah diatur dalam Undang-Undang, ... Dapat saja batas usia minimal ataupun maksimal bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu Undang-Undang tidak mencantumkan syarat usia minimal (maupun maksimal) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan 260 pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk UndangUndang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa ketetapan pembentuk Undang-Undang mengenai syarat usia seseorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang berapa pun usia minimal dan maksimal yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional. 9. Bahwa Putusan Nomor 62/PUU-XVII/2019 berkaitan dengan perubahan usia calon pimpinan KPK yang diatur dalam Pasal 29 huruf e Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Bahwa dalam pertimbangannya (halaman 184), Mahkamah menyatakan: “UU 19/2019 memang telah mengubah syarat usia minimum untuk menjadi Pimpinan KPK yang semula dalam UU 30/2002 menyatakan berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi- tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan, berubah menjadi yaitu “berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”. Terkait dengan norma yang mengatur mengenai batasan usia, Mahkamah dalam beberapa putusan menyatakan pada pokoknya mengenai batasan usia minimum merupakan ranah pembentuk undang-undang”. 10. Bahwa Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 berkaitan dengan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Salah satu isu hukum dalam pengujian tersebut adalah terkait syarat usia minimal dan maksimal untuk dapat mencalonkan sebagai Pimpinan KPK. Dalam putusan ini sejatinya MK tidak mengubah batasan usia 261 minimal-maksimal untuk calon pimpinan KPK. Syarat usia minimal tetap 50 tahun dan maksimal tetap 65 tahun sebagaimana UU KPK saat ini. Akan tetapi, ketentuan tersebut dinyatakan tidak adil bagi Pemohon (salah satu Pimpinan KPK), sebab perubahan ketentuan yang mengatur batas usia bagi calon pimpinan KPK tersebut terjadi ketika Pemohon telah mengikuti seleksi jabatan pimpinan KPK dan telah terpilih sebagai pimpinan KPK. Sehingga MK menyatakan Pasal 29 huruf e UU KPK tersebut bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”. 11. Bahwa Putusan Nomor 70/PUU-XX/2022 berkaitan dengan pengujian ketentuan peralihan usia pensiun Jaksa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Pada halaman 183 dinyatakan bahwa “dengan demikian menurut Mahkamah tidak ada persoalan dengan penurunan batas usia pensiun jaksa yang sebelumnya 62 tahun menjadi 60 tahun dengan berlakunya UU 11/2021 karena hal tersebut sepenuhnya adalah kewenangan pembentuk undang-undang sebagai sebuah kebijakan hukum terbuka, yang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai kebutuhan”. Yang menjadi persoalan dalam putusan tersebut adalah ketentuan peralihan Pasal 40A UU Kejaksaan yang tidak dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak. Sebab, ketentuan norma Pasal 40A UU Kejaksaan hanya menegaskan bahwa Pasal 12 huruf c UU 16/2004 masih diberlakukan bagi jaksa yang saat UU 11/2021 berlaku telah berusia 60 tahun atau lebih dan mengenyampingkan jaksa yang akan berusia 60 tahun terkait dengan bentuk perlindungan hukumnya di dalam memperoleh kepastian hukum yang adil. 262 Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, terlepas dari penentuan usia pensiun merupakan open legal policy, namun penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali bahwa perubahan norma dari suatu undang-undang tidak boleh merugikan pihak yang terdampak, in casu dalam hal ini jaksa yang belum berusia 60 tahun. Pasal 40A UU 11/2021 yang memberlakukan ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021 secara seketika sejak UU 11/2021 diundangkan menyebabkan jaksa terdampak tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri menghadapi masa pensiun. 12. Bahwa Putusan Nomor 62/PUU-XIX/2021 berkaitan dengan pengaturan usia pensiun TNI, dalam ketentuan Pasal 53 dan frasa “usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama” dalam Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam pertimbangan paragraf [3.13.2], Mahkamah menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan batas usia pensiun TNI yang menurut dalil para Pemohon perlu disetarakan dengan batas usia pensiun Polri, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang yang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat pula melalui upaya legislative review. Namun demikian, meskipun penentuan batas usia pensiun TNI merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang, Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa peran yang dilakukan kedua alat negara (TNI dan Polri) memang berbeda namun keduanya memiliki kedudukan kelembagaan yang setara dan strategis serta merupakan kekuatan utama sistem pertahanan keamanan rakyat semesta sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945. 263 13. Yang terbaru, MK telah memutuskan pengujian usia calon Pimpinan KPK dalam putusan nomor 68/PUU-XXII/2024. Dalam putusan ini, MK Kembali menegaskan pendiriannya berkaitan dengan penentuan syarat usia paling rendah atau usia paling tinggi jabatan tertentu dalam suatu undang-undang– adalah kewenangan sepenuhnya pembentuk undang- undang, atau yang biasa dikenal dengan istilah kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Hal demikian karena UUD NRI Tahun 1945 sebagai panduan sekaligus parameter bagi pengujian suatu undang-undang tidak mengatur secara spesifik mengenai syarat usia paling rendah maupun paling tinggi bagi seseorang untuk mendaftarkan diri sebagai calon dan/atau mengemban jabatan tertentu, in casu sebagai pimpinan KPK. Lebih lanjut, dalam pertimbangan [3.12.1] Mahkamah menyatakan bahwa tidak adanya pengaturan atau pedoman dalam UUD NRI Tahun 1945 berkaitan dengan syarat usia tersebut dapat dipahami sebagai pemberian kewenangan oleh UUD NRI Tahun 1945 kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih jauh dan lebih detail mengenai hal-hal terkait syarat usia, yang tidak diatur secara tegas dalam UUD NRI Tahun 1945, tentu dengan batasan selama pengaturan oleh pembentuk undang-undang tidak melanggar prinsip- prinsip dalam konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945. 14. Berdasarkan beberapa putusan MK di atas, maka dapat ditarik pembelajaran berikut: Pertama, MK konsisten dengan pendiriannya bahwa pengaturan soal “angka defenitif” (dalam perkara ini soal usia/umur) merupakan wilayah kebijakan hukum pembentuk undang-undang (open legal policy). MK menegaskan bahwa apabila suatu norma UU masuk ke dalam kategori kebijakan hukum terbuka maka norma tersebut konstitusional dan bersesuaian dengan UUD 1945. Kedua, bahwa betul terdapat batasan-batasan terhadap prinsip open legal policy. Dengan kata lain, konstitusionalitas pengaturan “angka” (usia) dalam sebuah undang-undang tetap dapat diuji. Akan tetapi, 264 yang diuji adalah fakta, keadaan, dampak atau konsekuensi pengaturan “angka” tersebut apakah menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, diskriminasi, atau melanggar rasionalitas. Yang diuji bukan “utak-atik” angka, melainkan kondisi ketidakadilan, diskriminasi, atau irasionalitas yang disebabkan oleh pengaturan tersebut. Model pengujian seperti ini bersifat spesifik dan case by case. Misalnya dalam perkara pengujian syarat umur calon Pimpinan KPK, yang diuji pada akhirnya adalah ketidakadilan yang terjadi akibat perubahan UU yang secara nyata (konkrit) berdampak pada pemohon. Pengecualian syarat umur minimal calon Pimpinan KPK dalam putusan tersebut berdampak spesifik bagi pihak-pihak yang pernah menduduki jabatan pimpinan KPK (tidak berlaku umum). MK juga menggunakan pendekatan alternatif dalam mengatasi masalah yang dapat timbul akibat pengaturan “batas usia”, dengan memberikan pemaknaan perihal bagaimana seharusnya tafsir (penerapan) aturan batas usia tersebut. Misalnya dalam perkara usia minimal calon Pimpinan KPK, MK menambahkan syarat “berpengalaman sebagai pimpinan KPK”. Kemudian dalam perkara usia pensiun Jaksa, MK menangguhkan (jeda waktu) pemberlakukan ketentuan usia pensiun dalam UU yang baru. Ketiga, selain pendekatan di atas, terdapat juga pendekatan dimana MK tidak merubah angka usia, namun MK memberikan pesan konstitusional agar persoalan pengaturan usia tersebut diselesaikan melalui legislative review dengan mengikuti pesan konstitusional MK. Misalnya dalam perkara pengujian usia pensiun TNI, dimana MK memberikan pesan konstitusional agar usia pensiun TNI disamakan dengan usia pensiun Polri dan pengaturan tersebut dapat diubah melalui legislative review. B. Praktik Pembatasan terhadap Prinsip Open Legal Policy 15. Bahwa telah dijelaskan sebelumnya, open legal policy bukanlah sebuah konsep yang absolut. Dalam kaitan dengan norma undang- undang yang merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka 265 pembentuk undang-undang, MK sejauh dan selama ini memposisikan diri untuk tidak memberikan penilaian terhadap norma demikian, kecuali apabila norma yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang (kebijakan hukum terbuka) dimaksud secara terang dan nyata melanggar syarat-syarat atau hal-hal antara lain: tidak melanggar moralitas; tidak melanggar rasionalitas; bukan ketidakadilan yang intolerable; tidak melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang; bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan; tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945; tidak menegasikan prinsip-prinsip dalam UUD NRI Tahun 1945; tidak bertentangan dengan hak politik; tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat; tidak dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur); serta tidak melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan (detournement de pouvoir); 16. Dalam hal terdapat pelanggaran hal-hal di atas, maka MK dapat menerobos (mengenyampingkan) prinsip open legal policy, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap konstitusi atau hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Dalam praktik, MK telah menunjukkan bagaimana penerapan batasan terhadap open legal policy. Berikut beberapa precedent dimana MK “menerobos” prinsip open legal policy berkaitan dengan pengujian sebuah norma; 17. Bahwa open legal policy yang bertentangan dengan rasionalitas terlihat dari Putusan Nomor 34/PUU-X/2012 yang berkaitan dengan usia pensiun Panitera MK. Dalam Putusan ini, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 7A ayat (1) yang menyatakan, “Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang disertai frasa “dengan usia pensiun 62 tahun bagi Panitera, Panitera 266 Muda, dan Panitera Pengganti”. Putusan ini diambil berdasarkan 2 (dua) pertimbangan utama, yaitu: (1) Pada paragraph [3.12] Mahkamah menimbang bahwa Pasal 7A ayat (1) UU 8/2011 tidak menentukan secara spesifik mengenai batas usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti, pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana halnya dalam undang-undang pelaku kekuasaan kehakiman lainnya, tetapi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012, padahal di dalam Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 dinyatakan, “Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”. Ketiadaan penetapan usia pensiun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi dalam UU 8/2011 merupakan perlakuan yang tidak mempersamakan kedudukan orang atau pejabat di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 serta bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; (2) Pada paragraf [3.14] Mahkamah menimbang bahwa berdasar pertimbangan rasional seharusnya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi sama dengan batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung. Namun oleh karena pada saat ini Undang- Undang menentukan bahwa Panitera Mahkamah Agung berasal dari hakim tinggi yang batas usia pensiunnya adalah 67 tahun yang dengan sendirinya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung adalah 67 tahun sesuai dengan batas usianya sebagai hakim tinggi. Oleh sebab itu, untuk menentukan batas usia Panitera pada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah perlu menetapkan batas usia pensiun yang adil bagi Panitera Mahkamah Konstitusi yaitu 62 tahun sesuai dengan usia pensiun bagi Panitera yang tidak berkarier sebagai hakim. Ke depan, 267 pembentuk undang-undang perlu menetapkan persyaratan yang sama bagi calon Panitera di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 18. Kemudian Putusan Nomor 121/PUU-XX/2022 yang masih terkait pengujian konstitusionalitas usia pensiun Panitera MK. Dalam perkara ini, MK mempertimbangkan keadaan hukum baru yaitu UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sebagai jabatan fungsional, penentuan batas usia 62 (enam puluh dua) tahun dimaksud belum didasarkan pada batasan usia jabatan fungsional sebagaimana yang diatur dalam UU 5/2014. Kemudian, Mahkamah menegaskan perihal pesan konstitusional kepada pembentuk undang-undang bahwa apabila dilakukan perubahan, baik berupa revisi atau penggantian, perlu menetapkan syarat yang sama bagi Panitera di Mahkamah Agung dan Panitera di Mahkamah Konstitusi; 19. Dalam Putusan Nomor 121/PUU-XX/2022, MK menyatakan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti” bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai “Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional keahlian yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi yang meliputi Panitera Konstitusi Ahli Utama, Panitera Konstitusi Ahli Madya, Panitera Konstitusi Ahli Muda, dan Panitera Konstitusi Ahli Pertama dengan usia pensiun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti adalah maksimal 65 (enam puluh lima) tahun sesuai dengan batas usia pensiun pada jenjang jabatan fungsional keahlian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara; 268 20. Bahwa open legal policy yang menimbulkan diskriminasi dalam artian terdapat perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama, terlihat dari Putusan 112/2022 yang berkaitan dengan masa jabatan KPK. Meskipun pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, akan tetapi prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai open legal policy dapat dikesampingkan. MK meyatakan bahwa pengaturan masa jabatan pimpinan KPK yang berbeda dengan masa jabatan pimpinan/anggota komisi atau lembaga independen, khususnya yang bersifat constitutional importance telah melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, penalaran yang wajar dan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Perbedaan masa jabatan KPK dengan lembaga independen lain menyebabkan perbedaan perlakuan yang telah ternyata menciderai rasa keadilan (unfairness) karena telah memperlakukan berbeda terhadap hal yang seharusnya berlaku sama. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, masa jabatan pimpinan KPK seharusnya dipersamakan dengan masa jabatan komisi dan lembaga independen yang termasuk ke dalam rumpun komisi dan lembaga yang memiliki constitutional importance, yakni 5 (lima) tahun sehingga memenuhi prinsip keadilan, persamaan, dan kesetaraan; 21. Dalam Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016 berkaitan dengan usia pensiun hakim pengadilan pajak, dalam pertimbangan paragraf [3.13.2] MK menyatakan bahwa adanya ketentuan yang mengatur tentang perbedaan perlakuan antara hakim pengadilan pajak (uisa pensiun 65 tahun) dan hakim di lingkungan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung tersebut (usia pensiun hakim tinggi 67 tahun), telah secara nyata memberi perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama sehingga secara esensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan pada saat yang sama bertentangan pula dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu menurut 269 Mahkamah ketentuan pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim bagi hakim pada pengadilan pajak harus disamakan dengan ketentuan yang mengatur hal yang sama bagi hakim tingkat banding pada pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara; 22. Bahwa beberapa putusan di atas mengkonfirmasi bahwa terdapat batasan-batasan prinsip open legal policy yang tidak boleh dilanggar oleh pembentuk undang-undang. Apabila dalam pengaturan norma yang bersifat open legal policy, pembentuk undang-undang melanggar batasan-batasan yang telah digariskan MK, misalnya rasionalitas, moralitas, ketidakadilan dan diskriminasi, maka norma yang diuji dapat dibatalkan (diberikan pemaknaan baru) oleh MK; 23. Selain itu, beberapa putusan di atas menunjukkan bagaimana menafsirkan batasan-batasan open legal policy. Misalnya bagaimana memaknai diskriminasi atau “perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama”. Penerapannya dapat ditemui dalam perkara pengujian usia pensiun panitera MK, masa jabatan pimpinan KPK dan usia pensiun hakim pengadilan pajak. Pada pokoknya, haruslah ada pembanding yang sama untuk dapat mengukur apakah terjadi perlakukan yang berbeda terhadap hal yang sama tersebut. C. Pengaturan Batas Usia Jabatan Notaris merupakan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) 24. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris telah pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Pengujian tersebut telah pernah diputus oleh MK dalam putusan nomor 52/PUU-VIII/2010. Dalam putusan tersebut MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, dengan pertimbangan bahwa ketetapan pembentuk undang-undang mengenai batas usia pensiun seseorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang berapa pun usia pensiun yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional; 270 25. Selanjutnya dalam paragraf [3.12.3] MK mempertimbangkan bahwa soal perubahan usia pensiun seorang pejabat adalah ranah legislative review, seperti halnya perubahan usia Hakim Agung dari 65 tahun atau 67 tahun menjadi 70 tahun atau usia pensiun Jaksa dari 58 tahun atau 60 tahun menjadi 62 tahun sebagaimana dipertimbangkan di atas, bukan ranah judicial review; 26. Pertanyaannya, apakah terdapat hal-hal luar biasa yang dapat menganulir pendirian Mahkamah di atas mengenai usia pensiun pejabat Notaris? Sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat batasan-batasan open legal policy, apakah batasan-batasan tersebut telah dilanggar oleh pengaturan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris? Secara sederhana pertanyaan ini dapat dijawab bahwa pengaturan usia berhenti jabatan notaris bersifat objektif dan tidak mengandung unsur diskriminatif atau dalam bahasa lain, tidak mengandung unsur “perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama”. Ketentuan batas usia berhenti bagi jabatan notaris tidak dapat diperbandingkan dengan profesi lain, sebab kedudukan jabatan notaris yang bersifat khusus (sui generis) sebagaimana diatur dalam UU Jabatan Notaris. Sebagai bagian profesi di bidang hukum, kedudukan dan pengaturan jabatan notaris berbeda dengan profesi hukum lainnya; 27. Bahwa ketentuan usia berhenti jabatan notaris telah diatur sejak UU Nomor 30 Tahun 2004. Pada tahun 2014, pembentuk undang-undang melakukan perubahan atas UU Jabatan Notaris. Pada saat itu, norma usia berhenti jabatan notaris tidak diubah. Artinya, pembentuk undang-undang tidak melihat ada kebutuhan (urgensi) untuk mengubah batas usia berhenti jabatan notaris. Hal ini menunjukkan bahwa batas usia berhenti jabatan notaris yaitu 65 tahun masih sangat relevan dan sesuai kebutuhan jabatan; 28. Bahwa pembatasan usia telah lazim dikenal dalam undang-undang jabatan publik. Dalam perspektif teori kewenangan (bevoegdheid), terdapat 3 (tiga) batasan, yaitu batasan dari sisi materi (ratione 271 materiae), batasan dari sisi wilayah (ratione loci) dan batasan dari sisi masa jabatan (waktu) (ratione tempori). Pengaturan batas usia berhenti bagi jabatan notaris, dapat dipandang sebagai batasan yang dibuat UU dari sisi masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang. Bahwa sebagai jabatan yang berada di rumpun “pejabat publik”, maka adalah hal yang wajar untuk memberikan batasan- batasan kewenangan yang dapat dilakukan oleh jabatan notaris. Batasan-batasan kewenangan tersebut tidak hanya dari sisi substansi (materi) kewenangan, melainkan juga dari sisi wilayah kerja dan dari sisi waktu (masa menjabat sebagai notaris sampai umur 65 tahun). Dari perspektif konstitusi, pembatasan semacam ini dapat dibenarkan dalam kerangka ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; 29. Bahwa menurut UU Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Penetapan usia pemberhentian jabatan Notaris perlu dirumuskan secara jelas dan pasti dalam Undang-Undang untuk pemenuhan prinsip kepastian hukum berkaitan dengan batasan-batasan pelaksanaan kewenangan sebuah jabatan public. Bahwa pejabat Notaris terikat dengan “masa menjabat” untuk dapat tetap menjalankan kewenangan yang diberikan oleh negara; 30. Bahwa pengaturan usia berhenti bagi jabatan notaris, sebagai sebuah open legal policy, tidak dapat dikatakan melanggar hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk mengembangkan diri, hak atas kepastian hukum serta hak bebas atas perlakuan yang diskriminatif. Bahwa dalam persidangan Ahli memberikan keterangan tambahan sebagai berikut: Terhadap pertanyaan apakah notaris dapat dipersamakan dengan kurator? Ahli mengulang mengutip apa yang disampaikan oleh Ahli Harsanto bahwa kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, karena Jabatan 272 Notaris itu pada posisi pejabat publik, maka notaris itu menjalankan fungsi- fungsi publik. Oleh karena itu, jika dilihat melalui term hukum yang digunakan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris itu, misalnya notaris mempunyai wewenang, notaris dapat melakukan kewenangan, ini merupakan term yang berkaitan dengan konsep bevoegdheid, dimana kalau kita melihat wewenang itu adalah hak yang dimiliki oleh pejabat publik, kemudian kewenangan itu kekuasaan yang memang dimiliki oleh pejabat publik dalam ranah hukum publik. Jadi dalam konteks itu, kalau diperbandingkan dengan kurator, menurut Ahli tidak berada pada level atau pada jenis yang sama. Sehingga prinsip diskriminasi yang mengatakan perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama itu, menurut Ahli tidak dapat diterapkan dalam konteks ini. Soal diangkat dan tidak, jika dilihat di negara kita, ada profesi atau jabatan- jabatan yang diangkat oleh pemerintah, ada juga yang diberikan izin, izin yang diberikan oleh pemerintah, walaupun ada campur tangan misalnya organisasi profesi. Tapi pada dasarnya agak sulit kemudian menarik batas demarkasi yang paling jelas antara konsep diangkat dan vergunning atau izin itu. Namun pada pada praktiknya, ada jabatan-jabatan yang diangkat, ada jabatan-jabatan atau profesi yang diberikan izin. Ahli tidak ingin mempersoalkan kedua hal ini Ahli ingin melihat lebih kepada soal peran, atau tugas yang dijalankan oleh profesi atau jabatan itu. Kalau melihat notaris dan kurator, saya kira peran dan tugasnya berbeda. Mengenai open legal policy, apakah batasan ini bersifat rigid atau fleksibel? Menurut Ahli dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang Ahli jadikan dasar untuk menyatakan bahwa memang ada batasan-batasan terhadap prinsip open legal policy adalah soal moralitas, rasionalitas, ketidakadilan, sampai pada soal menyelahgunakan wawenang. Sehingga Ahli tidak bicara mengenai rigid dan fleksibel, namun sepanjang prinsip- prinsip batasan terhadap open legal policy terlanggar, maka dalam beberapa praktik dapat saja kebijakan hukum terbuka itu ditinjau atau diberikan 273 pemaknaan baru. Ahli menyampaikan beberapa putusan bersifat spesifik dan case by case. Dan berdasarkan catatan Ahli terhadap beberapa putusan MK tersebut bahwa MK itu tidak mengotak-atik soal angka. [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dr. H., Irfan Ardiansyah, S.H., LL.M., Sp.N dan Amriyati Amin, S.H., M.H., menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah dalam persidangan pada tanggal 31 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: Para Pemohon, terdiri dari rekan beberapa Notaris dan dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 281 ayat (2) UUD Tahun 1945. Bahwa isi ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut: (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena: a. Meninggal dunia. b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun. c. Permintaan sendiri. d. Tidak mampu secara Rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun atau. e. Merangkap jabatan sebagaiinana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf g. (2) Ketentuan Umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan Kesehatan yang bersangkutan. 274 A. Hak Dan Atau Kewenangan Konstitusional Yang Dianggap Para Pemohon Telah Dirugikan Oleh Berlakunya Pasal 8 ayat (1) Huruf B dan Pasal 8 ayat (2). Para Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN yang pada intinya sebagai berikut: 1. Bahwa di dalam permohonan a quo Para Pemohon menyimpulkan adanya kerugian konstitusional atas berlakunya Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN yakni: (a) Berpotensi tidak memiliki pekerjaan tetap setelah berhenti dan diberhentikan dari Notaris. (b) Tidak berpenghasilan setelah pensiun sebagai notaris. (c) Terbatas dalam tugas dan fungsinya sebagai notaris. (d) Karir sebagai Notaris berpotensi berakhir dalam waktu yang singkat. (e) Berpotensi mengalami kesulitan dalam proses administrasi untuk perpanjangan masa jabatan notaris setelah usia notaris 65 (enam puluh lima) tahun. (f) Berpotensi bertanggung jawab seumur hidup dalam akta yang telah dibuat padahal statusnya sudah tidak menjadi notaris lagi. (g) Merasa masih sehat dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris namun berpotensi dibatasi oleh ketentuan batas usia jabatan notaris dalam UUJN. (h) Terkena dampak psikologis karena telah pension sebagai notaris lagi. 2. Bahwa menurut Para Pemohon pengaturan Pasal 8 ayat (1) hurufb dan Pasal 8 ayat (2) UUJN telah nyata melanggar hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak karena tidak bekerja lagi yang secara konstitutif, telah menyebabkan Para Pemohon tidak memperoleh manfaat dan kebahagiannya sebagai Notaris, telah mencederai nilai keadilan hal tersebut telah melanggar hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana diuraikan Para Pemohon dalam permohonanya pada halaman 43 sampai dengan halaman 63 dalam permohonan; 275 3. Bahwa Pasal a-quo dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal - Pasal dalam UUD 1945 sebagai berikut: - Pasal 27 ayat (2) ''Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian." - Pasal 28C ayat (1) "Rak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasamya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatnya kualitas hidupnya." - Pasal 28D ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuanjaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Pasal 28I ayat (2) "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif." Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 1. Menerima dan atau mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon. 2. Menyatakan pada Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3),Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) sepanjang "telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun" bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'telah berumur 70 (tujuh puluh) tahun". 3. Menyatakan pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (lembaran negara republic 276 Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3),Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491 ) sepanjang "ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enarn puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan Kesehatan yang bersangkutan; ''bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersayarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan Kesehatan yang bersangkutan." 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. B. Keterangan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo, berdasarkan beberapa kali rapat internal yang dilakukan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dengan ini menyampaikan pandangannya terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon, Alasan-Alasan Permohonan dan Petitum Para Pemohon, Ikatan Notaris Indonesia memberikan keterangan/pendapat sebagai berikut: - Bahwa Ikatan Notaris Indonesia (INI) sangat memahami dan mengerti. apa yang disampaikan oleh para pemohon di dalam permohonan a quo tersebut dan oleh karena itu menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menilai, mempertimbangkan, dan memutuskan Pengujian Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diajukan Para Pemohon dalam Perkara Nomor 1/PUU- 277 XXII/2024 berdasarkan atau berlandaskan Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum. Bahwa Ikatan Notaris Indonesia sangat mempercayai kenegarawanan para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memutuskan Perkara A-quo berdasarkan keadilan yang berkeTuhan-an Yang Maha Esa. Demikian disampaikan Keterangan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dalam Perkara Nomor 14/PUU-XXII/2024 Perihal Pengujian Materil Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Tri Firdaus Akbarsyah, S.H., M.H., dan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah dalam persidangan pada tanggal 31 Juli 2024 dan menyampaikan keterangan tambahan tertulis yang diterima dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: Sebelum menyampaikan pokok-pokok keterangan, perkenankanlah kami Pengurus Pusat lkatan Notaris Indonesia (PP INI) menyampaikan bahwa kami adalah pengurus yang Sah, dihasilkan melalui kongres XXIV lkatan Notaris Indonesia (INI) yang diselenggarakan pada tanggal 30 dan 31 Agustus 2023 di Novotel Tangerang Banten. Sesuai dengan Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU.UM.01.01-147 tanggal 3 Maret 2023, pelaksanaan Kongres XXIV diselenggarakan dengan sistem pemilihan secara internet voting (i-voting) nasional pertama kali untuk memilih Ketua Umum dan Anggota Dewan Kehormatan Pusat INI yang diikuti oleh 1.896 pemilih dari seluruh Indonesia serta melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian Komunikasi dan lnformatika (Kominfo), BSSN, kementerian Hukum dan HAM serta Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) rekanan Kominfo serta didukung oleh Kementerian Sekretariat Negara RI. Selain itu kami telah memenangkan pada tingkat pertama sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahffindakan Faktual di Pengadilan Tata Usaha 278 Negara Jakarta berdasarkan Putusan Nornor 579/GffF/2023/PTUN.JKT tanggal 16 April 2024 dan Nomor 573/GITF/2023/PTUN.JKT tanggal 11 Juni 2024. Berkenaan dengan permohonan Perkara Nomor 14/PUU-XXll/2024 Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Kami PP INI tidak berada sebagai pihak Pemohon secara kelembagaan, namun secara organisasi kami menghormati Mahkamah Konstitusi yang telah mengundang kami sebagai pihak terkait dalam perkara A Quo, kami berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan kesempatan kepada PP INI untuk memberikan keterangan sebagai pihak terkait dalam permohonan a quo. Jabatan Notaris sesungguhnya menjadi bagian penting dari Negara Indonesia yang menganut prinsip Negara Hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945). Dengan prinsip tersebut, Negara menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum bagi notaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) telah menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum (Openbaar ambtenaar) yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Dalam jabatannya, Notaris memiliki ciri khas yang membedakannya dari pekerjaan lainnya dalam masyarakat, sekalipun untuk menjalankan pekerjaan lainnya kadang-kadang diperlukan juga izin dari pemerintah, misalnya: Advokat, Dokter yang mana sifat dari pengangkatan itu sesungguhnya pemberian izin atau pemberian wewenang yang merupakan lisensi untuk menjalankan sesuatu pekerjaan dan tidak mempunyai sifat sebagai pejabat umum, karena mereka tidak melaksanakan sesuatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan (gesag) dari pemerintah. Mereka orang-orang swasta yang hanya terikat pada peraturan- peraturan mengenai pekerjaan profesionalnya dan selanjutnya mereka bebas dalam 279 menjalankan profesinya, boleh memilih sendiri tempat dimana mereka bekerja, tidak terikat peraturan cuti dan peraturan Administrasi yang ketat berhubungan dengan pekerjaannya. Jabatan Notaris dapat dikategorikan sebagai Pejabat Umum karena diangkat oleh Negara, namun sekaligus sebagai jabatan profesional karena berkaitan dengan profesionalisme dalam bekerja serta adanya kode etik profesi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabannya tersebut, Notaris tidak digaji oleh negara, namun Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 36 UUJN). Untuk itu perlu dipertegas jabatan notaris sebagai pejabat umum harus disamakan dengan jabatan dalam jabatan-jabatan pada pejabat negara, begitu juga sebagai profesional tentu tidak terbatas masa jabatannya. Negara harus menjamin persamaan setiap orang di hadapan hukum serta melindungi hak asasi manusia termasuk bagi notaris dalam menjalankan peran dan fungsinya. Persamaan di hadapan hukum memiliki arti bahwa semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law). Persamaan perlakuan di hadapan hukum bagi setiap orang berlaku dengan tidak membeda- bedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan atau tempat lahirnya), untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan. Oleh karena itu kedudukan notaris sebagai pejabat umum harus mendapatkan tempat utamanya dalam perlindungan hukum yang adil serta persamaan perlakuan hukum, sehingga hak-hak notaris sebagai warga negara berdasarkan konstitusi wajib dijamin dan dilindungi oleh negara dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berkepastian, berkeadilan dan berkemanfaatan. Berkenaan dengan pengajuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN, dimana Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya apabila telah berumur 65 tahun (enam puluh lima), dan Notaris dapat diperpanjang sampai berumur 67 Tahun (enam puluh tujuh) dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan, menurut kami hal tersebut merupakan isu konstitusionalitas norma terhadap UUD 1945, karena konstitusi telah memberikan jaminan perlindungan bagi Warga Negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhannya, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, 280 mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum serta terbebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tanpa terkecuali dengan alasan apa pun, termasuk bagi mereka yang memiliki jabatan sebagai notaris. Kerugian konstitusional Notaris menurut kami sangat jelas dengan diberlakukannya Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN, dimana hal tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap diri notaris, akan tetapi terhadap keluarganya, pegawai/pekerjanya bahkan juga akan berpengaruh terhadap Negara. Adapun kerugian yang nyata-nyata diderita oleh notaris dengan diperlakukannya Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN adalah berpotensi tidak memiliki pekerjaan tetap setelah berhenti dan diberhentikan dari jabatan notaris, tidak berpenghasilan setelah pensiun sebagai Notaris, membatasi tugas dan fungsinya sebagai notaris dari sisi usia, karier notaris berakhir dalam waktu yang singkat, notaris masih sehat dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris namun dibatasi oleh ketentuan batas usia jabatan notaris dalam UUJN, dan notaris terkena dampak psikologis setelah pensiun. Di sisi lain, sesuai dengan UUJN, walaupun notaris telah pensiun, namun Notaris tersebut masih harus bertanggungjawab seumur hidup terhadap Akta yang telah dibuat padahal statusnya sudah tidak menjadi notaris. Pada pasal 16, pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50 dan pasal 51 dalam UUJN, terdapat frasa " ...pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris." Pasal 66 ayat 1 UUJN menyebutkan "Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: ... ". Dari frasa-frasa tersebut Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban, baik secara pidana maupun secara perdata tanpa menimbang usia pensiun notaris. Bahkan Notaris yang telah pensiun tidak mendapat perlindungan lagi dari persyaratan persetujuan dari Pasal 66 UUJN. Tidak hanya itu, notaris berdasarkan Pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa Notaris mempunyai pertanggung jawaban pada akta yang diterbitkannya meskipun protokol Notaris telah diserahkan ke penerima protokol. Pasal tersebut menjabarkan, Notaris menyandang suatu pertanggungjawaban terhadap 281 aktanya berlandaskan UUJN. Selain itu ditegaskan sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 65 UUJN tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, namun tidak terdapat perlindungan hukum terhadapnya. UUJN tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi Notaris yang telah berakhir masa jabatannya, sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum. Meskipun Notaris telah berakhir masa jabatannya, jika ada masalah terkait akta yang dibuatnya, notaris sering diminta pertanggungjawaban secara perdata, yang dalam praktiknya Notaris dijadikan atau didudukkan sebagai tergugat atau turut tergugat oleh pihak lainnya. Untuk itu perlu sebuah terobosan hukum agar jangka waktu jabatan notaris juga berbanding lurus dengan pertanggungjawabannya yang juga tak terhingga, namun tetap terhadap Notaris dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya apabila berdasarkan hasil pemeriksaan medis membuktikan bahwa tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Seperti diketahui Mahkamah Konstitusi mempunyai sebelas kriteria berkaitan dengan open legal policy yang dinilai konstitusional, sepanjang dipenuhi 11 kriteria, yaitu: (1) tidak melanggar moralitas; (2) tidak melanggar rasionalitas; (3) bukan ketidakadilan yang intolerable, (4) tidak melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang; (5) bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan; (6) tidak bertentangan dengan UUD 1945, (7) tidak menegasikan prinsip-prinsip dalam UUD 1945; (8) tidak bertentangan dengan hak politik; (9) tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat; (10) tidak dilakukan secara sewenang-wenang; dan/atau (11) tidak melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan. Merujuk pada uraian di atas, terdapat salah satu kriteria yang tidak terpenuhi sebagai open legal policy yang konstitusional berhubungan dengan ketidakadilan intolerable yang tidak jelas, seperti bagaimana yang dimaksud dengan ketidakadilan intolerable?. Karena ketidak jelasan tersebut, maka ditafsirkan termasuk kedalam ketidakadilan intolerable adalah pengajuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN, yang mengatur Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya apabila telah berumur 65 tahun (enam puluh lima). Selain itu, jabatan Notaris dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun (enam puluh tujuh) dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan menjadi 282 inkonstitusional karena tidak memberikan jaminan perlindungan bagi notaris sebagai warga negara yang mempunyai jabatan sebagai notaris mengakibatkan pemohon yang usianya 67 tahun (enam puluh tujuh) dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan menjadi tidak dapat melanjutkan pekerjaannya padahal tidak menjadi beban keuangan negara. Selain itu, mempersoalkan syarat usia tidak dilarang oleh UUD 1945, karena tidak diaturnya batas usia jabatan Notaris secara eksplisit. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menguji Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN terhadap UUD 1945, tetapi dapat juga mengabulkan semua permohonan dari Pemohon. Jangan sampai terjadi, ketentuan Pasal 8 tersebut yang dikategorikan sebagai open legal policy, seolah- olah mempunyai kedudukan lebih tinggi dari UUD 1945. Berdasarkan uraian di atas, dalam konteks perpanjangan batas usia pensiun tersebut, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN tidak memenuhi salah satu kriteria dari Mahkamah Konstitust yang dikategorikan sebagai open legal policy. Dengan demikian pembatasan usia pensiun wujud perlakuan yang tidak proporsional terhadap jabatan Notaris, yang pada akhirnya menjadi ketidakadilan yang intolerable, karena merugikan/menghilangkan kesempatan pada figur notaris yang telah berbakti puluhan tahun yang tidak digaji oleh pemerintah atau tidak membebani keuangan negara. Bahwa alasan-alasan kerugian tersebut sangat mendasar dikarenakan, angka harapan hidup (AHH) penduduk Indonesia semakin hari semakin meningkat. Saat ini, rata-rata usia harapan hidup masyarakat Indonesia per tahun 2022 adalah 60-75 tahun. Hal ini terlihat dari publikasi yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). BPS mencatat angka harapan hidup (AHH) penduduk Indonesia sebesar 73,6 tahun pada tahun 2022. Angkanya meningkat 0, 1 tahun dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 73,5 tahun. Jika dilihat trennya, angka harapan hidup di Indonesia terus mengalami peningkatan. Angka Harapan Hidup Penduduk Indonesia (2012-2022) 283 Dengan berdasar pada angka harapan hidup itulah maka perlu adanya penyesuaian dengan kondisi angka-angka yang merupakan hasil dari perhitungan ilmu pengetahuan yang diakui, sehingga dampak psikologis yang diakibatkan oleh tidak lagi memiliki pekerjaan seseorang dapat terhindarkan. Selain itu pula angka kesempatan hidup tidak dapat dihitung dengan angka-angka semata, akan tetapi setiap individu berbeda-beda antara satu dengan lainnya, karena usia kronologis tidak berbanding lurus dengan usia biologis, hal tersebut sangat bergantung pada masing-masing personal dalam upaya menjaga Kesehatan sehari-hari. INI sebagai anggota aktif dari Union Internationale du Notariat (UINL), juga melakukan perbandingan terhadap Notaris di negara lain, termasuk The German Federal Chamber of Notaries dan The French Superior Council of Notaries, dimana kedua negara tersebut menerapkan usia pensiun masing-masing sampai dengan 70 tahun. Notaris merupakan garda terdepan dalam pembayaran pajak serta pendapatan negara lainnya. Dalam pembuatan akta misalnya, selalu mensyaratkan adanya Nomor Pokok Wajib Pajak, bahkan dalam rangka likuidasi maka mensyaratkan penyelesaian terhadap kewajiban atas pajak-pajak yang belum dibayarkan. Selain itu apabila terdapat pengalihan hak atas tanah dan bangunan, perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, pasti notaris akan mernberikan arahan atau saran untuk 284 menyelesaikan kewajiban perpajakan ataupun Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang harus diselesaikan sebelum peralihan Hak. Notaris dalam menjalankan jabatannya a) Bersifat mandiri (autonomous), b) Tidak memihak siapa pun (impartial), c) Tidak tergantung pada siapa pun (independent), yang berarti dalarn menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain, maka jelas notaris disini tidak membebani anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga harus dibedakan dengan jabatan-jabatan lainnya yang mengharuskan adanya penganggaran dari negara dalam pelaksanaan peran dan fungsinya. Oleh karena jabatan Notaris tidak membebani keuangan negara, maka Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak perlu adanya pernbatasan umur dalam UUJN. Akhir kata PP INI mendukung terhadap Uji Materi Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN terhadap UUD 1945. PIhak Terkait berharap agar Mahkamah dapat mempertimbangkan batas usia pensiun notaris sampai dengan 70 tahun atau dapat diperpanjang dengan tetap mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Semoga Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Namun apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Bahwa untuk melengkapi keterangannya, Pihak Terkait menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa perihal bagaimana kondisi dan kinerja dari Notaris yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas, berdasarkan sepengetahuan serta sepengalarnan Kami yang merupakan organisasi yang menaungi seluruh Notaris di seluruh Indonesia dapatlah ditemukan sebuah fakta perihal kategori usia Notaris tersebut justru rnemiliki tingkat kecermatan, ketelitian, dan presisi dalam membuat suatu akta autentik karena mereka telah memilliki jam terbang yang tinggi dalam menghadapi permasalahan hukum yang beraneka macam; 2. Bahwa berdasarkan pengamatan Kami seringkali Para Notaris yang melakukan pelanggaran hukum atau diajukan ke Pengadilan baik secara pidana maupun perdata justru Notaris yang tergolong muda. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman yang dimiliki oleh Para Notaris tersebut dalam menghadapi permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat; 285 3. Bahwa Kami menemukan sebuah fakta di lapangan perihal wacana naiknya Usia Jabatan Notaris yang pada awalnya usia 65 tahun yang dapat diperpanjang menjadi usia 67 Tahun dengan alasan kesehatan menjadi usia 70 Tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi syarat kesehatan, rata-rata notaris yang berusia muda juga tidak keberatan dengan wacana tersebut karena mereka juga rnemahami Jabatan Notaris bukanlah jabatan yang mendapatkan gaji dari negara sehingga pada saat Notaris telah pensiun mereka terancam tidak memiliki pekerjaan dan pemasukan karena untuk memulai pekerjaan baru di usia tersebut tidaklah mudah di Indonesia; 4. Bahwa untuk menjawab bagaimana tingkat kebutuhan masyarakat Indonesia akan adanya Notaris sebenarnya bukanlah kedudukan hukum (legal standing) Kami untuk menjawabnya karena perihal tersebut merupakan ranah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM, akan tetapi apabila diharuskan Kami menjawab maka jawaban Kami didasarkan pada fakta Program Studi Magister Kenotariatan telah banyak dibuka diberbagai universitas baik yang negeri maupun swasta di Indonesia sehingga dapat disimpulkan kebutuhan Notaris di Indonesia masih sangat banyak; 5. Bahwa berdasarkan beberapa naskah komprehensif pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, ditemukan usia pensiun notaris adalah 70 (tujuh puluh) tahun, hal itu dapat ditemukan dalam: a. Naskah akademik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (terlampir) adalah sebagai berikut: Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena: 2. telah berumur 70(tujuh puluh) tahun; b. Draft naskah akademik tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (terlampir) adalah sebagai berikut : 286 Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan honnat karena: 2. telah berumur 70 (tujuh puluh) tahun; c. Persiapan Penyusunan Kajian Naskah Akademis Perubahan Undang- Undang Jabatan Notaris Tahun 2019 No. Pendapat Usia Pensiun 1. BPHN/Balitbang Usia pensiun 70 tahun tanpa perpanjangan dengan screening kesehatan 2. PP INI Usia pensiun 70 tahun 3. Akademisi Usia pensiun = 70 tahun dengan catatan: Ada aturan peralihan, dan mekanisme pemeriksaan kesehatan secara berkala 4. AHU Usia pensiun 70 tahun Berdasarkan ketiga rujukan tersebut, Para Pembentuk Undang-Undang dalam hal ini Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah membuat suatu norma dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan Kajian Naskah Akademis tanpa adanya alasan atau rasionalisasi yang jelas untuk menyimpangi kajian tersebut. Dengan demikian tindakan Para Pembentuk Undang-Undang tersebut berpotensi menjadi tindakan yang bersifat diskriminatif yang menimbulkan ketidakadilan yang intolerable sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004 tertanggal 12 April 2005 yang menyatakan ''bahwa diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (reasonable ground) guna membuat perbedaan itu”; 6. Bahwa terkait dengan perbedaan permohonan a quo dengan permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya, meskipun terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UUJN pernah dilajukan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi namun, apabila merujuk Pasal 60 ayat (2) UU MK jo. Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitus Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) yang berbunyi: Pasal 60 ayat (2) UU MK 287 ''Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945yang dijadikan dasar pengujian berbeda." Jo. Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 ''Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecua/ikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.” 7. Bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2004 menyatakan usia harapan hidup masyarakat Indonesia sebesar 67,8 Tahun sedangkan usia harapan hidup masyarakat Indonesia pada tahun 2023 mencapai 73,93 Tahun. Berdasarkan kedua data tersebut kemudian dihubungkan dengan pernberlakuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris maka pemberlakuan Pasal tersebut masih relevan pada tahun 2004 karena sesuai dengan harapan hidup masyarakat Indonesia pada saat itu akan tetapi dengan perkembangan zaman pemberlakuan kedua pasal tersebut justru bertentangan dengan fakta ilmiah yang telah rnemberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia yang saat ini memiliki angka harapan hidup rnencapai 73,93 Tahun. Dengan demikian apabila kedua Pasal tersebut tetap diberlakukan sesuai yang dibuat oleh Para Pembentuk Undang-Undang maka akan berpotensi melahirkan kluster mantan notaris/notaris pensiun pengangguran yang masih masuk kategori usia produktif untuk bekerja; 8. Bahwa perlu diketahui, saat ini jumlah Notaris di Indonesia berjumlah 19.109 (sembilan belas ribu seratus sembilan}, sedangkan jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 279,118,866 (dua ratus tujuh puluh sembilan seratus delapan belas delapan ratus enam puluh enam) juta jiwa. Dengan demikian jika dihitung tingkat kebutuhan masyarakat akan jasa Notaris sama dengan 1: 14.659 atau rata-rata apabila dihitung rnaka sama dengan 1 kecamatan 2 Notaris, artinya saat ini masih tergolong kurangnya akan Notaris di Indonesia sehingga tidak diperlukan adanya pembatasan terkait Usia Notaris; 288 9. Bahwa perihal penempatan beserta penyebaran Notaris di seluruh wilayah Indonesia telah diuraikan sebelumnya tentang ketersediaan Notaris masih tergolong kurang dan belum merata sehingga dengan dinaikkannya Usia Jabatan Notaris tidak akan mengganggu regenerasi dari Para Notaris yang baru disumpah dan diangkat atau belum mendekati usia pensiun karena kebutuhan masyarakat akan Notaris juga sangat tinggi dengan demikian ketika ada argumentasi naiknya usia pensiun Notaris akan mengganggu proses regenerasi dari profesi tersebut bukanlah suatu hal yang bersifat kasuistik selama penempatan dan pemerataan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan dengan prinsip keadilan, kehati-hatian, dan keterbukaan; 10. Bahwa selanjutnya perihal Kebijakan Hukum Terbuka atau Open Legal Policy menurut Dr. Mardian Wibowo, S.H. dalam jumalnya yang berjudul Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang- Undang memberikan pengertian perihal apa yang dirnaksud dengan Kebijakan Hukum Terbuka atau Open Legal Policy. Berdasarkan pendapatnya, kebijakan hukum terbuka atau Open Legal Policy adalah ketika ada dua kondisi yaitu UUD 1945 rnemberikan mandat kepada Pembentuk Undang-Undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya atau ketika UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang- undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut; 11. Bahwa meskipun demikian perihal Kebijakan Hukum Terbuka atau Open Legal Policy menurut Dr. Mardian Wibowo, S.H. dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Konsep dan Kajian dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang, pada halaman 131 yang menyatakan: "syarat dapatnya dilakukan pengujian terhadap nonna hukum yang bernilai KHT(syarat pengujian) adalah : a. dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur); b. melampaui kewenangan pembuat undang-undarig (detourment de pouvoir); c. merupakan penyalahgunaan kewenangan; d. nyata-nyata bertentangan dengan UUD :1945; 289 e. Tidak memenuhi rasa keadilan meskipun mmusannya memenuhi syarat prosedural; dan f. Menimbulkan problematika kelembagaan (tidak dapat dilaksanakan, aturan menyebabkan kebuntuan hukum, clan menghambat kinelja lembaga negara bersangkutan). Sehingga meskipun Pasal yang diuji materikan merupakan Kebijakan Hukum Terbuka atau Open Legal Policy akan tetapi selama syarat dapatnya dilakukan pengujian terhadap norma hukum yang bernilai KHT (syarat pengujian) terpenuhi maka Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. 12. Adapun Argumentasi Open Legal Policy lnkonstitusional sebagai berikut: a. Open Legal Policy Merupakan Ketidakadilan yang Intolerable Salah satu kriteria yang tidak terpenuhi open legal policy yang konstitusional berhubungan dengan ketidakadilan intolerable yang tidak jelas, seperti bagaimana yang dimaksud dengan ketidakadilan intolerable? Karena ketidakjelasan tersebut, maka ditafsirkan termasuk kedalam ketidakadilan intolerable adalah pengajuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN, yang mengatur Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya apabila telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun selain itu, melalui jabatan Notaris dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun, dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan menjadi inkonstitusional karena tidak rnemberikan jaminan perlindungan bagi Notaris sebagai warga negara yang mempunyai jabatan sebagai Notaris mengakibatkan pemohon yang usianya 67 (enam puluh tujuh) tahun, dengan rnempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan menjadi tidak dapat melanjutkan kerjanya padahal tidak menjadi beban keuangan negara. Selain itu, mempersoalkan syarat usia tidak dilarang oleh UUD 1945, karena tidak diaturnya batas usia jabatan Notaris. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk tidak hanya menguji Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN terhadap UUD 1945, tetapi mengabulkan semua permohonan ctari Pemohon. Jangan sampai terjadi, ketentuan jabatan Notaris dapat diperpanjang sampai berumur 70 (tujuh 290 puluh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pernohon membuat norma Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UUJN disebut sebagai open legal policy karena kedudukan UUD 1945 lebih tinggi. [2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2024 dan tanggapan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: PP-IPPAT tidak dapat memberikan pendapat atas permohonan Uji Materi atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Adapun alasannya dikarenakan PP-IPPAT atau PPAT tidak mempunyai hubungan hukum langsung dengan UUJN yang dimintakan dilakukan pengujian, PPAT yang merupakan anggota IPPAT mempunyai Peraturan Jabatan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Jabatan PPAT. Dalam keterangannya yang diserahkan pada tanggal 13 Agustus 2024, Pihak Terkait IPPAT menambahkan keterangan sebagai berikut: 1. PP-IPPAT sangat menghargai perjuangan dari para Pemohon terkait Permohonan Perkara Nomor 14/PUU-XXII/2024 Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris(“UU Jabatan Notaris”), terhadap Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf b tentang Umur pemberhentian Notaris dan Pasal 8 ayat (2) tentang perpanjangan masa jabatan notaris sampai umur tertentu dengan mempertimbangkan kesehatan Notaris. 2. Pihak Terkait tentunya patut senanag atas inisiatif para Pemohon berkenaan dengan uji materiil diatas. 3. Pihak Terkait, selaku IPPAT tidak dapat memberikan pendapat atas permohonan uji materiil atas UU Jabatan Notaris khususnya pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) 291 huruf b dan Pasal 8 ayat (2) dimaksud. Alasannya para PPAT sebagai anggota IPPAT tunduk pada ketentuan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, sebagaimana juga tertera dalam surat PP IPPAT tertanggal 30 Juli 2024 yang telah disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim di tanggal yang sama. [2.9] Menimbang bahwa Pemohon dan Presiden telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya masing-masing menyampaikan sebagai berikut: Kesimpulan Pemohon A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah Konstitusi berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; 2. Bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik 292 Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) terhadap UUD 1945. Dengan demikian, maka Para Pemohon berkesimpulan, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan a quo; 3. Bahwa untuk selanjutnya, Para Pemohon juga akan menguraikan secara berurutan terkait dua hal yaitu persoalan Ne Bis in Idem dan persoalan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang disampaikan oleh pihak Pemerintah; 4. Bahwa terhadap persoalan pertama yaitu anggapan pihak pemerintah yang menyatakan permohonan Para Pemohon merupakan Ne Bis in Idem. Anggapan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris telah pernah dimohonkan pengujiannya dengan Perkara Nomor 52/PUU-VIII/2010 dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak seluruh permohonan atas pengujian a quo yang dimohonkan oleh Anthony Saga Wijaya; 5. Bahwa terhadap anggapan tersebut, Para Pemohon secara tegas menolak karena merujuk Pasal 60 ayat (2) UU MK jo. Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) yang pada intinya meskipun Pasal yang diujimaterikan sama selama materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda, maka terhadap materi muatan Pasal dalam permohonan a quo dapat dimohonkan pengujian kembali asalkan 293 memenuhi salah satu syarat dari dua syarat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas; 6. Bahwa berdasarkan poin 12 dan poin 15 bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam dokumen permohonan a quo Para Pemohon telah menyampaikan terkait dengan perbedaan atau kebaruan (novelty) dari uji materi sebelumnya sehingga anggapan dari pihak pemerintah tentang permohonan Para Pemohon Ne Bis in Idem telah terbantahkan karena landasan pengujian dan alasan permohonan dalam permohona a quo berbeda dengan uji materiil dalam Perkara Nomor 52/PUU-VIII/2010; 7. Bahwa terhadap persoalan kedua yaitu anggapan pihak pemerintah tentang permohonan Para Pemohon merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) sehingga menjadi ranah legislative review. Terhadap anggapan tersebut, Para Pemohon secara tegas menolak karena berdasarkan pendapat Dr. Mardian Wibowo, S.H. dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Konsep dan Kajian dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang- Undang, pada halaman 131 (vide P-6), Pendapat Ahli Para Pemohon yaitu Prof. Bayu Dwi Anggono, Dr. Maruarar Siahaan, dan Prof. Supardji Ahmad yang menyatakan prinsip kebijakan hukum terbuka atau dikenal sebagai open legal policy dapat dikesampingkan sehingga dapat dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi dengan memenuhi salah satu dari 11 (sebelas) kriteria atau parameter, antara lain: a. Melanggar moralitas; b. Melanggar rasionalitas; c. Merupakan ketidakadilan yang intolerable; d. Melampaui kewenangan pembentuk undang-undang; e. Merupakan penyalahgunaan kewenangan; f. Bertentangan dengan UUD 1945; g. Menegasikan prinsip-prinsip dalam UUD 1945; h. Bertentangan dengan hak politik; i. Bertentangan dengan kedaulatan rakyat; j. Dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur); 294 k. Melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan (detournement de pouvoir); 8. Bahwa selain itu, berdasarkan pendapat ahli yang dihadirkan oleh Pemerintah yaitu Dr. Oce Madril, S.H., M.A. juga menyampaikan terdapat pembatasan terhadap prinsip open legal policy, dengan kata lain, konstitusionalitas pengaturan angka usia dalam sebuah undang-undang tetap dapat diuji; 9. Bahwa berdasarkan 11 (sebelas) kriteria atau parameter tersebut, kemudian dihubungkan dengan proses yang berlangsung di persidangan, maka ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah secara nyata mengakibatkan diskriminasi, tidak rasional, dan ketidakadilan yang intolerable yang berujung membuatnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sehingga Para Pemohon dapat melakukan permohonan uji materiil atas kedua pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi; 10. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON: 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 295 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUUV/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat- syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam dua poin di atas, selanjutnya Para Pemohon akan menguraikan mengenai kedudukan hukum Para Pemohon sebagai berikut: a. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) yang 296 terdiri dari 24 orang, yang saat ini sebanyak 22 orang masih berprofesi sebagai Notaris dan sebanyak 2 orang telah pensiun sebagai Notaris (vide bukti P-4 dan P-5); b. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan sebagai berikut : Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena: a. meninggal dunia; b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; c. permintaan sendiri; d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g. (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. c. Bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 27 ayat (2), Pasl 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2); d. Bahwa Para Pemohon yang terbagi atas empat kategori antara lain : 1) Para Pemohon yang berusia di bawah 65 (enam puluh lima) tahun sebanyak 16 (enam belas) Pemohon; 2) Para Pemohon yang telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun (belum mendapatkan SK Pemberhentian Notaris dan SK perpanjangan) sebanyak 2 (dua) Pemohon; 3) Para Pemohon yang telah melakukan perpanjangan masa Jabatan Notaris sebanyak 4 (empat) Pemohon; 297 4) Para Pemohon yang telah pensiun sebanyak 2 (dua) Pemohon. Dengan diberlakukannya Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU JN telah mengalami kerugian konstitusionalitas atau setidak- tidaknya berpotensi tidak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, tidak dapat lagi mengembangkan dirinya karena tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya, tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan tidak terbebas dari perlakuan diskriminatif serta tidak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif yang akan diuraikan secara berurutan pada poin berikutnya; e. Bahwa Para Pemohon telah mengalami kerugian konstitusionalitas atau setidak-tidaknya berpotensi tidak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak karena setelah Para Pemohon pensiun sebagai notaris, Para Pemohon tidak lagi memiliki pekerjaan ditambah tidak mendapatkan uang pensiun dari negara sehingga penghidupan yang layak tentu akan sulit tercapai ketika Para Pemohon telah pensiun sebagai notaris. Hal tersebut juga diperkuat dengan kesaksian dari saksi Para Pemohon yaitu Andira Budiutami, Martha Sri Wahjuni, dan Wahyudi Suyanto serta keterangan dari Ikatan Notaris Indonesia versi kongres; f. Bahwa Para Pemohon telah mengalami kerugian konstitusionalitas atau setidak-tidaknya berpotensi tidak dapat lagi mengembangkan dirinya karena tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya karena bagaimana mungkin Para Pemohon dapat melakukan hal tersebut apabila sudah tidak memiliki penghasilan setelah tidak bekerja lagi sebagai notaris. Hal tersebut juga diperkuat dengan kesaksian dari saksi Para Pemohon yaitu Andira Budiutami, Martha Sri Wahjuni, dan Wahyudi Suyanto serta keterangan dari Ikatan Notaris Indonesia versi kongres; g. Bahwa Para Pemohon telah mengalami kerugian konstitusionalitas atau setidak-tidaknya berpotensi tidak memperoleh manfaat dari ilmu 298 pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya karena dengan meningkatnya angka harapan hidup di Indonesia maka Para Pemohon justru tidak dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk meningkatkan kualitas hidupnya karena sudah tidak lagi bekerja sebagai notaris. Hal tersebut juga diperkuat dengan kesaksian dari saksi Para Pemohon yaitu Andira Budiutami, Martha Sri Wahjuni, dan Wahyudi Suyanto, keterangan dari ahli Para Pemohon yaitu Prof. Aris Sudiyanto, serta keterangan dari Ikatan Notaris Indonesia versi kongres; h. Bahwa Para Pemohon telah mengalami kerugian konstitusionalitas atau setidak-tidaknya berpotensi tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum karena apabila dibandingkan dengan 4 (empat) pekerjaan yaitu hakim agung, hakim konstitusi, guru besar, dan PNS peneliti dan perekayasa yang mendapatkan uang pensiun dari negara serta 10 (sepuluh) pekerjaan yaitu advokat, kurator, arbiter, konsultan hukum pasar modal, dokter, psikolog, akuntan publik, konsultan pajak, arsitek, dan apoteker yang tidak membebani keuangan negara dan tidak mendapat uang pensiun dari negara maka pembatasan usia notaris telah mengakibatkan timbulnya masalah hukum tentang status kedudukan dan derajat notaris dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan dari Ahli Para Pemohon yaitu Prof. Supardji Ahmad dan Dr. Habib Adjie, serta keterangan dari Ikatan Notaris Indonesia versi kongres; i. Bahwa Para Pemohon telah mengalami kerugian konstitusionalitas atau setidak-tidaknya berpotensi tidak terbebas dari perlakuan diskriminatif serta tidak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif karena apabila dibandingkan dengan 4 (empat) pekerjaan yaitu hakim agung, hakim konstitusi, guru besar, dan PNS peneliti dan perekayasa yang mendapatkan uang pensiun dari negara serta 10 (sepuluh) pekerjaan yaitu advokat, kurator, arbiter, konsultan hukum pasar modal, dokter, psikolog, akuntan publik, konsultan pajak, arsitek, 299 dan apoteker yang tidak membebani keuangan negara dan tidak mendapat uang pensiun dari negara maka pembatasan usia notaris telah mengakibatkan ketidakadilan intolerable bagi Para Pemohon. Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan dari Ahli Para Pemohon yaitu Prof. Supardji Ahmad, Dr. Maruar Siahaan, Prof. Bayu Dwi Anggono, serta keterangan dari Ikatan Notaris Indonesia versi kongres; j. Bahwa selain itu kerugian-kerugian konstitusional tersebut tidak hanya akan dirasakan oleh Para Pemohon saja, akan tetapi juga berdampak terhadap keluarga, staff, karyawan dan orang-orang terdekat dari Para Pemohon yang menggantungkan hidupnya kepada Para Pemohon selaku Notaris; k. Bahwa kerugian-kerugian tersebut telah terjadi atau setidak-tidaknya berpotensi terjadi kepada Para Pemohon pada saat telah memasuki usia pensiun sebagai notaris yaitu di umur 65 (enam puluh lima) tahun dan/atau setelah menjalani masa perpanjangan sebagai notaris yaitu 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan tidak lagi dapat bekerja sebagai notaris padahal pada usia tersebut Para Pemohon masih dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani; l. Bahwa menurut Para Pemohon, apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dari Para Pemohon yaitu menyatakan pada Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN sepanjang “telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun" bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "telah berumur 70 (tujuh puluh) tahun” dan menyatakan pada Pasal 8 ayat (2) UUJN sepanjang “Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "Ketentuan umur sebagaimana 300 dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan”. Dengan demikian maka kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi dan hak-hak konstitusional Para Pemohon mendapatkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dimilikinya dan juga anggapan kerugian secara spesifik dan aktual serta adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat khusus dan faktual sebagaimana poin e, f, g, h, i, dan j di atas dan apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi, sehingga Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN: 1. Bahwa dalam menguraikan bagian ini, Para Pemohon akan menguraikan secara berurutan alasan-alasan permohonan dalam kedua objek permohonan a quo yaitu Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; 2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan dalam permohonan a quo, kemudian dihubungkan dengan proses yang telah terjadi selama Objek Permohonan Pertama Pasal 8 Ayat (1) Huruf b UU JN 301 persidangan, Para Pemohon berkesimpulan perihal Objek Permohonan Pertama pada Pasal 8 ayat (1) huruf b UU JN telah memiliki alasan hukum (ratio legis) dan keberlakuannya telah secara nyata bertentangan dengan hak konstitusionalitas Para Pemohon yang akan diuraikan pada poin berikutnya; 3. Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Para Pemohon yaitu Prof. Dr. Aris Sudiyanto yang menyatakan usia harapan hidup di Indonesia itu bertambah dari waktu ke waktu. Dulu pada saat ketentuan usia batas pensiun diatur sekitar beberapa tahun yang lalu, usia harapan hidup masih rendah dan sekarang ini, tahun 2023-2024, usia harapan hidup orang di Indonesia itu mencapai 73,6 tahun. Kemudian untuk dapat produktif notaris itu lebih dituntut kemampuan mental, emosional, spiritual, dan daripada fisik dan psikomotor. Kesehatan mental dan spiritual itu berkaitan dengan kompetensi atau kemampuan antara lain, daya ingat, ketelitian, kemampuan pemahaman, kepedulian, dan kebijakan. Kemampuan dan produktivitas kerja, ini dapat meningkat seiring berjalannya waktu karena pengalaman dan penatalaksanaan kasus kenotariatan. Semakin lama karena pengalamannya, kinerja dan produktivitas kerja notaris semakin baik; 4. Bahwa dengan demikian, kemampuan dan produktifitas notaris dapat selaras dengan bertambahnya usia dari notaris itu sendiri sehingga dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana Pasal 16 UUJN yang mewajibkan notaris untuk bersikap saksama atau hati-hati dalam menjalankan jabatan, khususnya pembuatan akta autentik; 5. Bahwa terhadap data atau temuan yang disampaikan oleh ahli dari pihak pemerintah yaitu Dr. Gratianus Prikasetya Putra, SH., MH. terkait tren pelanggaran jabatan notaris dilakukan oleh mereka menjelang usia pensiun. Terhadap argumentasi tersebut, saudara ahli hanya mengambil kesimpulan dari penalaran induktif sehingga kesimpulan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengeneralisasi potensi pelanggaran notaris pada kategori usia menjelang pensiun apalagi data yang disampaikan tidak komprehensif dan berpotensi multitafsir karena hanya berupa laporan saja 302 yang mana pada prinsipnya belum tentu terbukti dan setiap warga negara berhak untuk mengajukan laporan. Kemudian apabila data tersebut dilihat dari sudut pandang lain maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu bisa jadi alasan mengapa sedikitnya laporan pada notaris yang berusia 34 tahun hingga 55 tahun karena masyarakat Indonesia lebih mempercayai untuk menggunakan jasa notaris yang sudah berpengalaman sehingga jumlah laporannya lebih sedikit daripada notaris yang memasuki range usia 56 tahun hingga 65 tahun. Faktanya yang terjadi di lapangan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris banyak dilakukan oleh notaris-notaris muda dan baru diperiksa, diketahui dan diberikan sanksi pada saat usia senja; 6. Bahwa dengan demikian, dikarenakan data dan temuan tersebut tidak komprehensif dan berpotensi multitafsir maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk mengesampingkan data dan temuan tersebut; 7. Bahwa Objek Permohonan Pertama tersebut juga selaras dengan perkembangan global yang mana berdasarkan poin 10 bagian alasan permohonan dalam permohonan a quo serta pemaparan dari ahli pihak pemerintah yaitu Dr. Gratianus Prikasetya Putra, SH., MH. yang pada intinya perihal batas usia notaris di berbagai negara telah menyentuh angka 70 tahun hingga 75 tahun, bahkan di Finlandia dan Irlandia menyatakan jabatan notaris berlaku seumur hidup. Dengan demikian pembatasan usia pensiun notaris sebesar 65 tahun telah secara nyata bertentangan dengan rasionalitas karena tidak sesuai dengan perkembangan global, dan Pasal 8 ayat (1) huruf b harus progresif mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan angka usia harapan hidup yang terus meningkat; 8. Bahwa Notaris adalah profesi yang tidak menggantungkan pendapatannya dari negara, justru notaris sebagai profesi yang merupakan garda terdepan dalam membantu pemasukan bagi keuangan negara. Apabila dibandingkan dengan pejabat lainnya yang dibiayai oleh negara, maka Notaris perlu mendapatkan perhatian serius dari negara untuk tidak membatasi dari segi usianya; 303 9. Bahwa selain itu, apabila dibandingkan dengan usia pensiun pejabat umum lainnya maka berdasarkan poin 12 dalam bagian alasan permohonan pada permohonan a quo, para pembentuk undang-undang juga memungkinkan untuk memberikan batas usia pensiun hingga 70 tahun sehingga pengaturan batas usia pensiun 65 tahun bagi notaris telah menimbulkan diskriminasi bagi Para Pemohon. Adapun pemahaman diskriminasi telah dijelaskan oleh Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004 bertanggal 12 April 2005, Mahkamah menyatakan bahwa diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (reasonable ground) guna membuat perbedaan itu; 10. Bahwa tanpa adanya alasan masuk akal tersebut dapat dilihat dari perbedaan batas usia notaris dalam naskah akademik dengan UU JN yang mana dalam naskah akademik mengatur batas usia notaris sampai dengan 70 tahun sedangkan dalam UU JN diatur 65 tahun. Berdasarkan pernyataan ahli dari Para Pemohon yaitu Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, SH., MH. yang menyatakan semenjak kemudian dikenal tertib pembentukan peraturan undang-undangan, termasuk beberapa kali juga di MK menguji uji formil, naskah akademik sekarang menjadi bahan penting. Apakah perubahan dalam naskah akademik ke dalam sebuah norma itu atas dasar rasionalitas yang bisa dilacak? Karena ketika kemudian di naskah akademik yang itu sejujurnya adalah kajian rasional, kajian akademik, tapi kemudian dipindah atas dasar sebuah kesepakatan mayoritas, tapi tidak bisa dilacak rasionalitasnya, maka hal semacam itu patut untuk kemudian bisa menjadi objek kemudian pembahasan di Mahkamah Konstitusi; 11. Bahwa dengan demikian, perpanjangan batas usia pensiun notaris menjadi 70 tahun kemudian menjadi rasional karena berdasarkan pendapat dari Ahli Para Pemohon yaitu Habib Adjie yang mengatakan ketentuan mengenai batas usia pensiun bagi notaris tidak pernah diubah sejak tahun 1860 sehingga dalam batas penalaran yang wajar, sungguh tidak rasional untuk tetap menyamakan batas usia notaris dengan kondisi saat ini. Lebih lanjut Habib Adjie juga menyampaikan perpanjangan batas usia notaris menjadi 304 70 tahun merupakan bentuk penghormatan terhadap notaris karena notaris sama sekali tidak digaji, tidak dibayar, tidak mendapatkan renumerasi, dan tidak mendapatkan uang setelah pensiun oleh negara. Apalagi menurut Ahli yang dihadirkan oleh pihak pemerintah yaitu Khoirunurrofik yang menyatakan terdapat 372 kabupaten/kota yang kekurangan jumlah notaris; 12. Bahwa berdasarkan uraian di atas Para Pemohon berkesimpulan dengan diberlakukannya Pasal 8 ayat (1) huruf b UU JN akan kehilangan hak konstitusional sebagai warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang pertentangan tersebut telah diuraikan pada poin 18, 19, 20, 21 dan 22 pada bagian alasan-alasan permohonan dalam permohonan a quo; 13. Bahwa dengan demikian secara nyata dan faktual dengan diberlakukannya Pasal 8 ayat (1) huruf b UU JN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang telah berumur 65 tahun sepanjang tidak dimaknai dengan telah berumur 70 tahun; 14. Bahwa untuk selanjutnya, berdasarkan alasan-alasan permohonan dalam permohonan a quo, kemudian dihubungkan dengan proses yang telah terjadi selama persidangan, Para Pemohon berkesimpulan perihal Objek Permohonan Kedua pada Pasal 8 ayat (2) UU JN telah memiliki alasan hukum (ratio legis) dan keberlakuannya telah secara nyata bertentangan dengan hak konstitusionalitas Para Pemohon yang akan diuraikan pada poin berikutnya; 15. Bahwa apabila ditinjau dari perspektif economic analysis of law sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli dari Para Pemohon yaitu Prof. Dr. Supardji Ahmad, SH., MH. yang menyatakan negara akan rugi jika membatasi usia notaris karena notaris selain tidak membebani anggaran negara, juga merupakan profesi yang merupakan garda terdepan dan membantu pemasukan negara. Lebih lanjut menjadi notaris juga tidak Objek Permohonan Kedua Pasal 8 Ayat (2) UU JN 305 mudah dan tidak murah, butuh perjuangan dan pengeluaran yang tidak sedikit, maka jika notaris harus dibatasi masa pensiunnya, maka ada keadilan ekonomis yang tidak hanya diderita oleh negara, tetapi juga bagi notaris yang telah mengeluarkan biaya untuk dapat diangkat menjadi notaris. Selain itu dengan adanya batas usia bagi notaris juga akan menyumbang angka pengangguran karena notaris yang telah pensiun terancam tidak memiliki pekerjaan dan tidak diberikan uang pensiun oleh negara, sehingga akan lebih baik jika notaris tidak dibatasi usianya karena justru meringankan beban negara, bahkan dapat menambah pemasukan bagi negara; 16. Bahwa selain itu, dengan tidak adanya batasan usia pensiun bagi notaris justru sejalan dengan angka kebutuhan notaris di Indonesia sebagaimana pendapat Ahli yang dihadirkan oleh pihak pemerintah yaitu Khoirunurrofik yang menyatakan terdapat 372 kabupaten/kota yang kekurangan jumlah notaris; 17. Bahwa lebih lanjut, dengan tidak adanya batasan usia pensiun bagi notaris justru akan meningkatkan kualitas dari pelayanan jasa notaris itu sendiri sebagaimana pendapat dari Prof. Dr. Aris Sudiyanto yang menyatakan untuk dapat produktif notaris itu lebih dituntut kemampuan mental, emosional, spiritual, dan daripada fisik dan psikomotor. Kesehatan mental dan spiritual itu berkaitan dengan kompetensi atau kemampuan antara lain, daya ingat, ketelitian, kemampuan pemahaman, kepedulian, dan kebijakan. Kemampuan dan produktivitas kerja, ini dapat meningkat seiring berjalannya waktu karena pengalaman dan penatalaksanaan kasus kenotariatan. Semakin lama karena pengalamannya, kinerja dan produktivitas kerja notaris semakin baik; 18. Bahwa lebih lanjut, apabila diliat dari perspektif perbandingan profesi lain yang tidak mendapatkan gaji, renumerasi, uang pensiun dari negara, dan tidak dibatasi batas usia pensiunnya oleh pembentuk undang-undang sebagaimana poin 34 dalam alasan-alasan permohonan pada permohonan a quo maka pekerjaan notaris oleh pembentuk undang-undang telah diberikan perlakuan yang berbeda karena notaris tidak mendapatkan gaji 306 dari negara namun dibatasi usia pensiunnya sehingga menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan yang intolerable bagi pekerjaan notaris khususnya Para Pemohon; 19. Bahwa Notaris adalah profesi yang tidak menggantungkan pendapatannya dari negara, justru notaris sebagai profesi yang merupakan garda terdepan dalam membantu pemasukan bagi keuangan negara. Apabila dibandingkan dengan pejabat lainnya yang dibiayai oleh negara, maka Notaris perlu mendapatkan perhatian serius dari negara untuk tidak membatasi dari segi usianya; 20. Bahwa notaris juga bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya hingga sampai seumur hidupnya, selain itu juga memiliki beban dan tanggung jawab untuk mengemban protokol akta dari notaris pendahulunya, sehingga dengan demikian tidak adil jika dibatasi masa pensiunnya, sementara beban kerja dan tanggung jawabnya seumur hidup; 21. Bahwa hal tersebut sesuai dengan pernyataan ahli dari Para Pemohon yaitu Dr. Maruarar Siahaan, SH., MH. yang mengutip pendapat Plato dan Aristoteles perihal equality dan keadilan atau justice menurut mereka sinonim. Bersifat adil adalah bersifat sama, tidak adil adalah bersifat tidak sama. Pembenaran bahwa keadilan ditemukan dalam formula equality, yaitu orang yang sama diperlakukan sama, dengan penentuan lebih dahulu dua orang itu sama dan penilaian moral bahwa keduanya diperlakukan sama. Maka dapat disimpulkan secara ringkas terkait konsep keadilan dan persamaan, itu sebenarnya adalah sesuatu yang dipertukarkan dan bisa direduksi. Sehingga memberi hak seseorang sama dengan memberi perlakuan yang patut tentunya dengan ukuran moral Pancasila, memberi perlakuan yang patut, memperlakukannya sesuai aturan moral. Dengan demikian Para Pemohon menyimpulkan adanya bentuk diskriminasi terhadap pengaturan notaris. 22. Bahwa perlu Mahkamah ketahui, diantara Pemohon telah terdapat sebagian Permohon yang telah masa pensiunnya habis pada tahun 2024, yaitu MERRY SUSANTI SIARIL (pensiun pada bulan Oktober 2024) dan LAURENSIA SITI NYOMAN (pensiun pada bulan November 2024), 307 sehingga dengan demikian kami mohon agar Majelis Hakim Konstitusi untuk segera memutus dan mengabulkan permohonan A Quo; 23. Bahwa Para Pemohon dengan diberlakukannya Pasal 8 ayat (2) UUJN akan kehilangan hak konstitusional sebagai warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang pertentangan tersebut telah diuraikan pada poin 41, 42, 43, 44, dan 45 pada bagian alasan-alasan permohonan dalam permohonan a quo; 24. Bahwa dengan demikian secara nyata dan faktual dengan diberlakukannya Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang “Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan;” tidak dimaknai dengan “ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.” D. PETITUM Bahwa selanjutnya berdasarkan kesimpulan di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan: 1. Menerima dan atau mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon; 2. Menyatakan pada Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) sepanjang “telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;" bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "telah berumur 70 (tujuh puluh) tahun." 308 3. Menyatakan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) sepanjang “Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan;" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan." 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). KESIMPULAN PRESIDEN I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Pemerintah tetap pada pendiriannya bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) atas permohonan pengujian materil dalam ketentuan undang-undang a quo karena berdasarkan argumentasi atau dalil sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya, penjelasan lisan para Pemohon, serta fakta-fakta di persidangan, telah jelas bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan, menjelaskan dan mengkonstruksikan adanya kerugian konstitusional yang dirugikan atas berlakunya pasal-pasal yang diuji secara langsung baik secara hubungan sebab akibat atau secara khusus. 2. Sehingga pemerintah menyimpulkan bahwa pasal-pasal Yang diuji secara langsung baik secara hubungan sebab akibat atau secara khusus tidak mengurangi atau menghilangkan hak-hak konstitusional Pasal 27 ayat (2), 309 Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28l ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana didalilkan para pemohon. 3. Dalam fakta persidangan, Pemerintah tidak dapat melihat adanya fakta kerugian konstitusional para Pemohon yang diakibatkan dari berlakunya pasal a quo Para ahli dan saksi yang dihadirkan juga tidak dapat meyakinkan atas pelanggaran konstitusional para Pemohon akibat berlakunya pasal a quo. Sesuai fakta persidangan Pemerintah dapat menyimpulkan bahwa masalah ini bukan merupakan kerugian konstitusional akan tetapi merupakan permohonan yang bersifat konstitusional konflens yang menghendaki adanya perubahan batas usia pensiun Notaris. 4. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa kedudukan hukum para Pemohon tidak dapat memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya pasal a quo yang dimohonkan untuk diuji, oleh karena itu para Pemohon dapat dikualifisir sebagai pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Sehingga menurut Pemerintah adalah tepat dan sudah sepatutnyalah jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). II. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP PERSIDANGAN PERKARA Pada masa persidangan atas Pemohonan Pengujian Perkara Nomor 14/PUU- XXII/2024 Pemerintah tetap pada pendiriannya bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris khususnya terhadap batas usia pensiun Notaris dalam usia 65 tahun dan dapat diperpanjang 67 tahun tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam kesimpulan ini, Pemerintah telah memperhatikan persidangan baik yang 310 disampaikan para ahli dan saksi pemohon dan ahli Pemerintah dengan keterangan sebagai berikut: 1. Ahli dari Pemohon: a. Maruarar Siahaan; b. Habib Adjie; c. Aris Sudiyanto; d. Suparji; e. Ahmad; dan f. Bayu Dwi Anggono. Dari beberapa paparan para ahli tersebut penting untuk diperhatikan dalam kesimpulan ini antara lain para ahli menyatakan: 1) Apabila dapat dipertahankan kesehatan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya, maka di usia 70 tahun masih dapat menjalankan tugas dan fungsi jabatan notaris dengan baik, sehingga dapat diperpanjang usia pensiunnya sampai umur 70 tahun. Saya sarankan sebagai Ahli, usia pensiun notaris ini secara umum yang berlaku di Indonesia itu memang layak diperpanjang sampai usia 70 tahun, mengingat bahwa perpanjangan usia itu banyak keuntungan, tidak hanya pada pribadi notaris sendiri, tetapi masyarakat juga mempunyai kesempatan menggunakan jasa notaris. 2) Bahwa pejabat publik yang sudah diangkat oleh negara itu melayani dan melaksanakan tugas negara, tetapi memperoleh hak haknya. Dan ketika pensiun, juga diberikan hak pensiun. Tetapi pejabat yang lain, seperti notaris dan advokat, tidak diberikan hak-hak misalnya, terutama pensiun. Dan juga bahwa advokat yang boleh dikatakan, sama dengan notaris bahwa advokat tidak terikat kepada batasan batasan sosial. Oleh karena itu, menurut pendapat kami, sudah waktunya untuk melihat bahwa ini adalah suatu kebijakan negara untuk melihat bahwaada hal yang tidak konsisten dengan konstitusi, menurut tafsir kita dari moral reading of the constitution. 3) Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, ya. Meskipun notaris ini diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tapi sifatnya autonomus, mandiri, Misalnya tadi sudah diuraikan, tidak 311 pernah digaji dan sebagainya. Imparsial, artinya tidak memihak kepada siapa pun dan juga independent. Kemudian karaktar yang keempat adalah tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya. Artinya, notaris hanya menerima SK, setelah itu, silakan berjalan sendiri melayani masyarakat. 4) karaktaristik untuk notaris itu apa? Tadi saya sudah menguraikan, saya ingin menyebutkan bahwa notaris adalah jabatan. Karena negara yang melahirkan. Saya selalu berpendapat, terus terang saja mungkin di sini boleh berbeda pendapat. Saya akan mengatakan saya paling tidak setuju kalau dikatakan notaris itu profesi. Kenapa? Saya sering menyebutkan profesi itu lahir hasil interaksi sesama anggota masyarakat yang saling membutuhkan. notaris sebagai jabatan harus ada pembatasan umur dalam menjalankan tugas jabatannya. Jadi, kalau saya lebih setuju pembatasan umur itu ada. Tidak bisa notaris menjalankan tugasnya jabatan tanpa batas umur. Pembatasan umur tersebut dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris perlu. Untuk apa? Karena akan berkaitan, misalnya dengan protokol notaris yang harusdiserahkan kepada notaris lain. Kesimpulan Pemerintah terhadap materi yang disampaikan ahli-ahli pemohon pada pokoknya: 1) Dalam materi ahli pemohon secara tegas menyatakan bahwa Notaris bukan merupakan profesi karena Notaris diangkan oleh negara atau yang melahirkan notaris adalah Negara. 2) Terhadap batasan usia Notaris ahli pemohon berpendapat setuju bahwa sebagai jabatan Notaris harus ada pembatasan umur karena akan berkaitan dengan protokol notaris yang harus diserahkan kepada notaris lain. 3) Terhadap batasan usia ahli pemohon berpendapat bahwa secara umum yang berlaku di Indonesia itu memang layak diperpanjang sampai usia 70 tahun namun harus dapat dipertahankan berdasarkan kesehatan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya. 312 4) Terhadap kedudukan Notaris Ahli Pemohon berpendapat bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Meskipun Notaris ini diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tapi sifatnya autonomus, mandiri, tidak pernah digaji dan Imparsial, artinya tidak memihak kepada siapa pun dan juga independent, tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya notaris hanya menerima SK, setelah itu, silakan berjalan sendiri melayani masyarakat. Dari beberapa pokok materi yang disampaikan para ahli Pemohon, Pemerintah dapat menyimpulkan bahwa para ahli pemohon tidak serta merta setuju adanya perubahan batasan usia Notaris, namun untuk dapat dilakukan perubahan harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip tentang kenotariatan. Notaris sebagai pejabat umum dan terkait kewenagan notaris tetap berpedoman terhadap pemberi kewenagan/negara yang secara legitimasi notaris sebagai pejabat publik diangkat oleh negara untuk melayani dan melaksanakan tugas negara, dan memperoleh hak haknya dari negara. Untuk menjalankan tugas jabatannya Notaris harus tetap ada pembatasan umur. 2. Saksi Pemohon a. Andira Budiutami; b. Marta Sri Wahjuni; dan c. Wahyudi Suyanto. 1) Dalam jabatan saya sebagai notaris telah dipaksa dan diberhentikan dengan hormat oleh suatu undang-undang Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Karena pemerintah menganggap saya sudah tua dan tidak lagi mampu untuk mengemban tugas sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian itu. Ketentuan tentang pembatasan usia tersebut, menurut saya sangat merugikan masyarakat dan negara karena masyarakat akan kehilangan notaris yang berpengalaman 313 yang mempunyai potensi dengan kualitas. ebagai bukti, saya sekarang masih aktif sebagai pengajar, baik pada perguruan tinggi, kepada rekan sejawat, kepada para junior, kepada masyarakat melalui Zoom dan pertemuanpertemuan paguyupan. Oleh karena itu, saya sekarang beralih profesi untuk jenjang profesi yang tidak ada batas usianya, yaitu sebagai konsultan, sebagai advokat, dan kurator, serta legal drafter bagi kepentingan rekan-rekan sejawat. 2) Setelah tidak berprofesi sebagai notaris, yangkung melanjutkan aktivitasnya. Beliau mengajar di Universitas Indonesia, serta rajin berolahraga golf untuk mengisi waktu luang. Namun ternyata, rasa kehilangan atas profesi yang sangat dicintainya, membawa dampak yang sangat signifikan secara psikologis, yang pada akhirnya membuat kondisi kesehatannya menurun. Dua tahun kemudian, yangkung saya meninggal dunia. 3) Saya pribadi yang saat ini berusia hampir 55 tahun, saya merasa tidak lagi mempunyai masa depan. Yang saya miliki dan yang akan saya hadapi adalah masa tua. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yang membatasi usia pensiun seorang notaris membuat saya menjadi galau dan saya juga khawatir akan masa tua saya nanti. Jika nanti saya pensiun di usia 65 tahun, maka saya tidak akan mempunyai penghasilan lagi, bagaimana saya dapat membiayai perawatan orang tua saya, bagaimana saya membiayai hidup saya di masa tua. 4) Pasal 8 ayat (1) Huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yang membatasi usia pensiun seorang notaris sangat merugikan bagi mahasiswa atau mahasiswi calon notaris yang memulai kuliah magister kenotariatan di usia 40 tahun ke atas. Bahkan semester yang lalu ada mahasiswa saya yang sudah berusia 50 tahun. Kesempatan mereka untuk berkarya dan menjalankan profesi sebagai notaris menjadi sangat singkat karena sudah harus pensiun di usia 65 tahun. 314 Dari beberapa kesaksian yang disampaikan dari saksi Pemohon, Pemerintah dapat menyimpulkan kesaksian-kesaksian tersebut diantaranya: 1) Kesaksian yang menyatakan adanya kekhawatiran setelah Notaris pensiun merupakan hal yang wajar tidak hanya terjadi pada Notaris saja namun secara umum juga dapat menjadi kekhawatiran tersebut terhadap pejabat-pejabat lainnya, hal yang demikian merupakan kesaksian yang tidak beralasan hukum yang tidak dapat dipertimbangkan sebagai alasan kerugian konstitusional. 2) Dari beberapa kesaksian telah nyata notaris setelah pensiun tidak kehilangan mata pencaharian namun dengan pengalamanya sebagai Notaris dapat melangsungkan kehidupanya dengan mengajar, sebagai konsultan, sebagai advokat, kurator, serta legal drafter. Yang dalam kesimpulannya notaris setelah pensiun masih memiliki nilai ekonomis yang dibutuhkan di masyarakat sehingga dari pengalaman tersebut notaris yang pensiun dan masih sehat masih dapat mendapatkan penghasilan dengan mengunakan pengalamanya serta keilmuanya baik di kalangan akademis atau dalam bentuk penegakan hukum secara umum dan jika sebagai advokat atau kurator penghasilanya bisa melebihi penghasilan Notaris. Sehingga dapat disimpulkan untuk mendapatkan penghasilan setelah Notaris pensiun bisa beragam tergantung dari pribadi notaris untuk masih akan dimanfaatkan atau tidak terhadap keahlian dan pengalamanya, sehingga dalil yang demikian merupakan dalil yang tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam menentukan keadilan. 3. Ahli Pemerintah a. Khoirunurrofik; b. Gratianus Prikasetya Putra; c. Harsanto Nursadi; dan d. Oce Madril 1) Data terkait perhitungan formasi jabatan notaris mengumpulkan beberapa indikator terkait dari aspek kenotariatan, yang misalnya adalah jumlah 315 pengguna aktif notaris, kemudian terkait dengan flow pendaftaran dan pemindahan, dan juga informasi berapa notaris yang pensiun dan akan menentukan perpanjangan. Kemudian dari sisi makro ekonomi, kami memasukkan variabel-variabel makro seperti pertumbuhan ekonomi, nilai investasi. Demikian juga, kami pertimbangkan aspek demografi seperti kepadatan penduduk dan jumlah penduduk di daerah perkotaan. Bahwa kebutuhan notaris di suatu wilayah, itu akan ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, kemudian industri, manufaktur, investasi, tingkat kepadatan, kemudian banyaknya badan hukum yang ada di suatu wilayah, serta jumlah akta yang sudah dikeluarkan di wilayah sebelumnya periode 2024 sampai 2026. Dari hasil estimasi, kita memperoleh sebuah angka estimasi notaris pada periode tersebut, dan kemudian kita mempertimbangkan berapa jumlah yang sudah pensiun di tahun yang berjalan, dan juga ditambah dengan berapa notaris yang akan melakukan perpanjangan di tahun yang akan datang. mungkin untuk daerah yang lebih kuota, sebagian formasi ditiadakan untuk mengurangi kepadatan jumlah jabatan notaris yang ada di daerah tersebut. Sedangkan kebijakan yang mungkin perlu dioptimalkan adalah bagi daerah-daerah yang kurang, kuota harus diputar agar bisa mencapai distribusi yang optimal menjabat notaris sesuai dengan kebutuhan perekonomian dan demografi daerah. Formasi notaris memang sebaiknya ditinjau tiap tahun untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi perekonomian dan demografi daerah terkini dan juga untuk disesuaikan dengan kuota formasi yang tidak terserap, khususnya di daerah-daerah yang di luar Jawa. 2) Merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, di situ disebutkan sebagai pejabat umum yang merupakan terjemahan dari openbare ambtenare, pejabat umum yang diberi wewenang khusus membuat akta- akta otentik bagi segala akta, perjanjian-perjanjian, dan keputusan- keputusan yang diwajibkan oleh suatu peraturan umum atau diwajibkan oleh pihak yang berkepentingan yang akan dituangkan dalam suatu tulisan otentik. Dalam posisi sebagai pejabat umum yang diberi berwenang, notaris berwenang untuk membuat akta otentik tadi di Pasal 316 15 ayat (1) sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Jadi, ada juga akta yang diserahkan kepada pejabat lain, misalnya akta kelahiran diserahkan kepada Dukcapil. Nah, notaris sebagai pejabat publik, ya, dia bukan jabatan pemerintahan. Notaris melayani masyarakat untuk tugas-tugas yang diberikan kepadanya oleh undang-undang. Notaris tersebut yang telah diangkat, maka memiliki hak dan kewajiban dan tanggung jawab. Pengangkatan dan pemberhentian, ya, kemudian hak-hak atas jasanya, kemudian dia memiliki bisa juga berhak untuk cuti, berhak untuk pensiun, ya, memiliki kewajiban-kewajiban tadi membuat bentuk akta, kewenangan lainnya, melayani masyarakat, menjalankan fungsi jabatan publik, dan tanggung jawabnya kepada klien fungsi publik notaris baru berjalan bila ada klien yang menggunakan jasanya. Tanggung jawab pada akta yang dibuatnya menjaga kerahasiaan bahkan harus mengalihkan protokolnya bila notaris tersebut mengundurkan diri. Kemudian terkait dengan batasan usia pada pejabat. Pejabat yang diangkat oleh Pemerintah harus melalui persyaratan dan batasanbatasan karena akan terkait dengan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya. 3) Sifat kehormatan notaris di tengah kewenangannya sebagai pejabat umum membawa konsekuensi, salah satunya adalah perlunya Pemerintah mengatur hal-hal tertentu, khususnya batas usia notaris guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris wajib mengedepankan kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya, mengingat produk yang dihasilkan mengandung kewibawaan kekuasaan negara. Tindakan tidak saksama yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta autentik, berpotensi merusak citra notaris, termasuk Pemerintah selaku pemberi kewenangan terhadap notaris. Sayangnya, dalam tatanan penegakan hukum pada periode 2020 hingga 2024, Majelis Pengawas Pusat Notaris mencatat setidaknya terdapat 158 Permohonan banding terkait pelanggaran jabatan notaris. Sehingga setidak-tidaknya 55,6% pelanggaran atau dugaan pelanggaran jabatan notaris yang dilaporkan sampai ke tingkat MPPN 317 pada periode tahun 2020 hingga 2024, diduga dilakukan oleh oknum notaris dengan usia 56 hingga 65 tahun. Angka ini menunjukkan tren pelanggaran jabatan notaris dilakukan oleh mereka menjelang usia pensiun. Pembatasan usia maksimal merupakan suatu upaya preventif guna meminimalisasi terjadinya pelanggaran oleh notaris. Pemilihan usia maksimal, yakni 65 tahun didasarkan atas kenyataan bahwa jabatan notaris merupakan pekerjaan mandiri yang memerlukan fisik prima dan sehat. Kesimpulan Pemerintah terhadap materi yang disampaikan ahli-ahli Pemerintah pada pokoknya: 1) Bahwa dalam undang-undang Notaris disebutkan sebagai pejabat umum yang merupakan terjemahan dari openbare ambtenare, Notaris diberi wewenang khusus membuat akta-akta otentik bagi segala akta, perjanjian- perjanjian dan keputusan-keputusan yang diwajibkan oleh suatu peraturan umum atau diwajibkan oleh pihak yang berkepentingan yang dituangkan dalam suatu tulisan otentik. 2) Notaris yang telah diangkat, memiliki hak dan kewajiban dan tanggung jawab, dalam hal sebagai fungsi jabatan publik, dan tanggung jawabnya kepada klien fungsi publik Notaris baru berjalan bila ada klien yang menggunakan jasanya. 3) Sifat kehormatan notaris di tengah kewenangannya sebagai pejabat umum membawa konsekuensi, Pemerintah mengatur hal-hal tertentu, khususnya batas usia notaris guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris wajib mengedepankan kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya, mengingat produk yang dihasilkan mengandung kewibawaan kekuasaan negara. 4) Tindakan tidak saksama yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta autentik, berpotensi merusak citra notaris, termasuk Pemerintah selaku pemberi kewenangan terhadap notaris, berdasarkan data pada periode 2020 hingga 2024, Majelis Pengawas Pusat Notaris mencatat setidaknya terdapat 158 Permohonan banding terkait pelanggaran jabatan notaris. Sehingga setidak-tidaknya 55,6% pelanggaran atau dugaan 318 pelanggaran jabatan notaris yang dilaporkan sampai ke tingkat MPPN pada periode tahun 2020 hingga 2024, diduga dilakukan oleh oknum notaris dengan usia 56 hingga 65 tahun. 5) Angka ini menunjukkan tren pelanggaran jabatan notaris dilakukan oleh mereka menjelang usia pensiun. Pembatasan usia maksimal merupakan suatu upaya preventif guna meminimalisasi terjadinya pelanggaran oleh notaris. Pemilihan usia maksimal, yakni 65 tahun didasarkan atas kenyataan bahwa jabatan notaris merupakan pekerjaan mandiri yang memerlukan fisik prima dan sehat. 4. Pihak Terkait Bahwa Ikatan Notaris Indonesia sangat memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh Para Pemohon di dalam permohonan a quo tersebut. Dan oleh karena itu, menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk menilai, mempertimbangkan, dan memutuskan Pengujian Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diajukan Para Pemohon dalam Perkara Nomor 1/PUU-XXII/2024 berdasarkan atau berlandaskan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dapat Pemerintah simpulkan bahwa pihak terkait lebih menekankan adanya kepastian hukum terhadap materi pokok permohonan dengan menekankan adanya prinsip keadilan dengan tidak adanya pendapat yang tegas dapat disimpulkan masih mempertimbangkan dari berbagai aspek terhadap batasan usia pensiun Notaris. III. Dengan telah selesainya pemeriksaan dalam persidangan, Pemerintah dapat memberikan kesimpulan secara keseluruhan sebagai sebagai berikut: 1. Terhadap pokok materi tentang batasan usia pensiun Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 319 Jabatan Notaris secara konstitusional tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. 2. Berdasarkan pendalaman materi baik dari materi ahli pemohon dan ahli pemerintah tentang batasan usia pensiun Notaris masih menjadi open legal policy dan berdasarkan fakta dalam persidangan tidak terdapat fakta bahwa pembatasan usia pensiun Notaris sebagaimana pasal a quo menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, diskriminasi, atau melanggar rasionalitas. Sehingga pemerintah menyimpulkan tidak terdapat alasan yang wajar jika Mahkamah mengubah pendirian dalam putusan Nomor 52/PUU-VIII/2010 yang telah menegaskan bahwa batas usia pensiun seseorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy). 3. Secara teknis Jabatan Notaris merupakan jabatan umum maka tidak dapat diperbandingkan dengan prfesi jabatan lainnya seperti dokter, lawyer, advokat, arbiter, psikolog, akuntan publik, konsultan pajak, arsitek, apoteker, dan sebagainya, karena profesi notaris mengemban fungsi publik dalam sebuah jabatan. 4. Untuk mengkonstruksikan terhadap perbedaan usia pensiun Notaris dibeberapa negara yang berbed-beda pemerintah telah menyimpulkan bahwa terhadap hal tersebut menjadi kewenagan masing-masing negara sesuai dengan karasteristik negaranya. Dari pendalam materi dalam persidangan pemerintah menemukan paradikma yang logis adanya perbedaan batas usia pensiun di beberapa negara diantaranya: a. Adanya negara yang tidak mengunakan batasan usia pensiun karena memiliki karaktar yang berbeda dengan karaktar di Indonesia misalnya Negara Malaysia tidak diatur batas usia, dengan karasteristik pengangkatan notaris dilakukan oleh Attorney General Malaysia atas pertimbangan Malaysian Bar Councils, dengan minimal pengalaman beracara sebagai advokat selama 15 (lima belas) tahun. Pengawasan Notaris di Malaysia dibawah pengawasan Attorney General bersama dengan Court Order Malaysia. Berdasarkan jumlah penduduk di Malaysia yang berjumlah sebesar 33,94 (tiga puluh tiga koma sembilan puluh empat) juta jiwa per tahun 2022. Sedangkan jika dibandingkan dengan 320 Indonesia dengan adanya batasan usia 65 (enam puluh lima) tahun, pengangkatan notaris di Indonesia tidak berasal dari advokat. Kemudian untuk cara pengangkatan notaris dilakukan oleh Pemerintah tanpa melalui dewan pertimbangan. Dalam hal tidak terdapat advokat di wilayah tertentu yang dapat ditunjuk menjadi notaris, maka Attorney General dapat menunjuk pegawai negeri untuk menjalankan fungsi sebagai notaris. b. Jerman terdapat batas usia 70 (tujuh puluh) tahun namun saat ini jumlah notaris yang berpraktak hanya terdapat 1.700 (seribu tujuh ratus) notaris dengan jumlah penduduk 83.8 (delapan puluh tiga koma delapan) juta jiwa per tahun 2022. Bahwa di Jerman juga terdapat 4.800 (empat ribu delapan ratus) notaris yang memiliki profesi ganda, sebagai notaris dan juga sebagai advokat; c. Italia terdapat batas usia 75 (tujuh puluh lima) tahun, dengan jumlah penduduk sebesar 5,8 (lima koma delapan) juta jiwa, dan jumlah notaris yang hanya berjumlah 5.000 (lima ribu) notaris. Satu notaris melayani kurang lebih 1.676 (seribu enam ratus tujuh puluh enam) orang sehingga sangat wajar usia notaris menjadi 75 (tujuh puluh lima) tahun. d. Indonesia terdapat batas usia 65 (enam puluh lima) tahun yang dapat diperpanjang 2 (dua) tahun menjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan jumlah penduduk 282.477.584 (dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat) jiwa dan dengan jumlah notaris terdaftar/aktif di Indonesia sebesar 20.587 (dua puluh ribu lima ratus delapan puluh tujuh) per bulan September 2024. e. Terjadinya perbedaan batas usia di beberapa negara juga dipengaruhi oleh sistem hukum, antara sistem hukum common law dan sistem civil law, sistem pendidikan notaris di Civil Law System dilakukan oleh ahli hukum jurist dan ada prosedur tambahan mulai dari pendidikan khusus, ujian, hingga magang sedangkan sistem pendidikan notaris Common Law System Notary Public tidak selalu dibutuhkan pendidikan khusus sedangkan akta notaris dalam kekuatan pembuktian di Civil Law System Berwenang untuk pembuatan bukti tulisan berupa akta otentik tersebut dengan sifat pembuktian yang memaksa (een dwingende bewijskracht). 321 Akta notaris mempunyai kekuatan bukti formil dan materiil bahkan dalam perbuatan hukum tertentu juga mempunyai kekuatan eksekutorial, sedangkan di Common Law System Tidak ada pembedaan akta otentik dengan akta di bawah tangan dalam produk Notary Public. Terhadap dalil yang membandingkan batasan usia notaris dengan beberapa negara Pemerintah menyimpulkan perbandingan tersebut tidak dapat sebagai pertimbangan hukum yang pasti dikarenakan setiap negara memiliki karasteristik yang berbeda-beda yang dalam penentuan batas usia notaris sesuai kebutuhan negara masing-masing. f. Sedangkan di Indonesia penentuan batas usia pensiun Notaris berdasarkan penalaran yang wajar merupakan batasan yang dibuat melalui undang-undang dari sisi masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang. Maka adalah hal yang wajar untuk memberikan batasan-batasan kewenangan. Batasan-batasan kewenangan tersebut tidak hanya dari sisi materi kewenangan, melainkan juga dari sisi wilayah kerja, dan juga dari sisi waktu atau masa jabatan. Sehingga dalam menentukan batasan pensiun tersebut harus dilaksnakan berdasarkan parameter yang terukur yang hanya dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang untuk mengukur dari materi sebagai obyek jabatan dan juga dari aspek sisi wilayah kerja, dan juga dari sisi waktu atau masa jabatan. Dalam kesimpulan Pemerintah akan menjadi tidak terukur jika penentuan batas usia pensiun notaris yang memerlukan parameter yang terukur tidak menjadi lagi sebagai kewenangan pembentuk undang- undang open legal policy. Berdasarkan pengamatan dan pandangan pemerintah dalam kesimpulan ini pemerintah berkesimpulan secara penalaran yang wajar serta berdasarkan obyek materi dalam penentuan batas pensiun Notaris harus tetap menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. g. Terhadap kerugian konstitusional secara nyata yang tersirat dalam persidangan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak menimbulkan kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau 322 setidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat terjadi. Dan dapat disimpulkan bahwa dalil kerugian para pemohon bukan merupakan dalil kerugian konstitusional namun merupakan konstitusional komplain yang menurut penalaran yang wajar akan lebih baik hal tersebut jika disampaikan kepada instansi yang memiliki kewenangan yakni lembaga pembentuk undang-undang. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); 2. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 3. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28l ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang bijaksana dan seadil- adilnya (ex aequo bono). 323 [2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari 193 Amicus Curiae yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kediri Raya, Ikatan Notaris Indonesia (INI) Malang Raya, Brenda Runtukahu, S.H., M.Kn., Hegiawaty Adiklana, S.H., Pengurus Daerah Banyuwangi Ikatan Notaris Indonesia (INI), Augustin Barbara, S.H., Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Jakarta Barat, Jusuf Patrianto Tjahyono, S.H., M.H., HJ. Raden Rafika Dwinanda Kirana, S.Hum., S.H., M.Kn, Adrian Christianto, S.H., M.Kn., Devina Ayu Pratiwi S.H., M.Kn.,, Fadila Amelia Muhammad, S.H., M.Kn., Herni Sugiarti, S.H., M.K.n, R. Oceuh Tresnasari, S.H., Sofia Rachmawati, S.H., Marviani Cendrawati Mardira, S.H., M. Kn., Dr. Hatta Isnaini Wahyu Utomo, S.H., M.Kn, AllArb., Ikatan Notaris Indonesia (INI) Banten, Pradnya Paramitha Putri Ariadhi, S.H., M.Kn, Deni Nugraha, S.E.,S.H.,M.Kn, Yulita Dasawati Asmoro, S.H., Zaifa Nurul Mustaqima, S.H., Hajar Priyono, S.H., M.Kn, Noviani Liliana Mardira, S.H.,M.Kn., Feryal, S.H.,M.Kn., Al Fajri, S.H., M.Kn. (Notaris Muda), Nur Rahmah, S.H.,M.Kn., Andriviyana Belladona Raissa, S.H., M.Kn., Ekklesia Rohani H, S.H., Pengurus Daerah Jakarta Utara Ikatan Notaris Indonesia (INI)., Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., Agus Riyanto, S.H., M.Kn., Rizki Utama Putra, S.H., M.H., M.Kn., Alwi, S.H., M.H., M.Kn., Bambang Heru Djuwito, S.H., M.H., Retno Wahyu Rini Dominika, S.Sos., S.H., M.Kn., Arina Ratna Paramita, S,H.,M.Kn., Yudhistira Karunias, S.H., M.Kn., Catherine Susantio, S.H, M.M., M.Kn., Ikatan Alumni Program Magister Kenotariatan Universitas Narotama (IKANOTAMA), Pengurus Daerah Jakarta Utara Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Refita Maya Agustina, S.H.,M.Kn., Nurbaithy Theresia Machfudz, S.H., M.Kn., Timothy L. Tobing., Elizabeth Magdalena Aritonang SH., M.H., M.Kn., Intan Duniarti, S.H., M.Kn., Baby Lelyvia Fitri, S.H., M. Kn., Said Ali Assagaff, S.H., M.Kn., Notaris Muda berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-00812.AH.02.01.TAHUN 2017 tanggal 06 September 2017, Anggarani Wina Ibara, S.H., M.Kn., Ridzky Anugerah Devata Brahmantia, S.H., M.Kn., Nur Fika, S.H., M.Kn., CH. Ainin Chasanah, S.H. M. Kn., Lenny Rashando, S.H., M.Kn., Ade Alfriyan Rumrijono, S.H., M.Kn., Atmiwijaya Artati, S.H., M.Kn., Fathiya Achmad, S.H., M.Kn., Lorentha, S.H., M.Kn., Mochammad Lukman, S.H., M.Kn., Yovita Christian Assikin, S.H., M.Kn., Nevayanti, S.H., M.Kn., Nina Farida Ernawati, S.H., M.Kn., Reny Kusumawardani, S.H., M.Kn., 324 Robiatul Adawiyah, S.H., M.Kn., Salmah Mahri, S.H., M.Kn., Wita Antikasari, S.E., S.H., M.Kn., Novita Dewi Santoso, S.H., M.Kn., Nurlani Yusup, S.H., M.Kn., Pengurus Daerah Kabupaten Serang Ikatan Notaris Indonesia (INI), Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Lamongan, Pengurus Daerah Mojokerto Ikatan Notaris Indonesia (INI), Pengurus Wilayah Jawa Timur Ikatan Notaris Indonesia (INI), Rino Arief Rachman, S.H., M.H., M.Kn, Siti Andjani Friscarini, S.H., M.Kn., Sri Ngadirah, S.H., M.Kn., Fikahati Prasetya, S.H., M.Kn., Dewan Kehormatan Daerah Jakarta Barat Ikatan Notaris Indonesia, Ivana Natalia, S.H., M.Kn., Arib Bagus Fadhilah, S.H., M.Kn., Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Valerio Xaverius Tjipto, S.H., M.Kn., Eunike Eriko, S.H., M.Kn, Hariono, S.H., M.Kn, M.H., Dr. Chandra Yusuf, S.H., L.LM., MBA., M.Mgt, Istivani Dennis Dedra, S.H., M.Kn., Widia Ade Putri, S.H., M.Kn., Togang Sianturi, S.H., M.Kn., Budi Santoso, S.H., M.Kn., Emma Koernia Sari, S.H., M.Kn., R. Imam Rahmat Sjafi'i, S.H., Erna Effendi, S.H, M.Kn., Oey Jaya Melizabeth Veronica, S.H., M.Kn., Androy, S.H., M.Kn., Amadeo Tito Sebastian, S.H., M.kn., Pengurus Daerah Gresik Ikatan Notaris Indonesia (INI), Muhammad Iqbal, S.H., M.Kn., Dr. Ony Thoyib Hadi Wijaya, S.H., M.Kn., Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn, BKP, CTA, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) Daerah Kota Pekalongan, Pengurus Daerah Kabupaten Jombang Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.), Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) DKI Jakarta, Angelin Michelle Liady, S.H., M.Kn., Pengurus Daerah Kabupaten Tuban Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.), Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) Jakarta Selatan, Pepie Dengah, S.H., M.Kn., Aditia Merida Siregar, S.H., M.Kn., Steffani Yoviana Hengstz, S.H., M.Kn., Ade Alfriyan Rumrijono, S.H., M.Kn., Endero Satrio, S.H., M.Kn., Pengurus Daerah Nganjuk Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.), Ilmidi, S.H., M.Kn., Suwasti, S.H., M.Kn., Pengurus Ikatan Cendikiawan Hukum Muslim Indonesia yang diwakili oleh Dr. H. Ony T. H, Wijaya M.Hum., M.M., M.Kn., Syarifah Tifany, S.H., M.Kn., Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) Jember- Bondowoso, Parmono Bikan, S,H., M.Kn., Euis Hartati, S.H., Irianto Tanawidjaja, S.H., Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) Blitar Raya, Syarifah Nurul Azizi, S.H., M.Kn., Adelina Setyowati, S.H., M.Kn., Derry Tandoyo, S.H., M.Kn., Veni Liu, S.H, M.Kn., Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) Pengurus Daerah Madiun, Pengurus Daerah Bojonegoro Ikatan Notaris Indonesia 325 (I.N.I.), Pengurus Daerah Kabupaten Situbondo Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.), Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) Jakarta Timur, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) Jawa Tengah, Neneng Lilis Hendrawan, S.H., Siti Ubaidah, S.H., Pralina Ratih Savitri, S.H., M.Kn., Ramdhan Fryhandhani, S.H., M.Kn., Rina Sulistiawati, S.H., Risdika Hapsariputri, S.H., MKn., Pengurus Daerah Jakarta Barat Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.), Pengurus Daerah Kabupaten Pekalongan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Pengda Kabupaten Pekalongan IPPAT), Simon Yos Sudarso, S.H., L.LM., Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Pengurus Daerah Kabupaten Lumajang, Resta Mudarna, S.H., Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kabupaten Batang, Pengurus Daerah Kabupaten Batang Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.)., Bima Yudhakusuma Putra Munandar, S.H., M.Kn., Angel F. C. M., Pengurus Daerah Kota Tangerang Selatan Ikatan Notaris Indonesia (INI), Abdul Hamid, S.H., M.Kn., Armina Rooswidiati, S.H., M.Kn., Pratiwi Supra Dini, S.H., M.Kn., Christiana Inawati, S.H., Pengurus Daerah Pasuruan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.), Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Pengurus Daerah Jakarta Barat, Toni Iskandar, S.H., SP.N., CIM., Dr. Evy Indriasari, S.H., M.H., Elizabeth Ali Djaja, S.H., M.H, M.Kn., Rossa Kristantina, S.H., Pengurus Daerah Surabaya Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), Fhifi Alfhian Ronie, S.H., Prima Yuddy Febrida Yenti, S.H., M.Kn., Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Dina Yuliati, S.H., Pengurus Daerah Kabupaten Sidoarjo Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), Ratna Apriyanti, S.H., Sp.N., M.Kn., Anjar Gustiana, S.H., M.Kn., Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Daerah Madura, Haryawan Supadmojo, S.H., M.Kn., Reni Herlianti, S.H., Gebby Putri Suwardi., S.H., M.Kn., Widuri Novitasari, Nur Fika, S.H., M.Kn., Fathiya Achmad, S.H., M.Kn., Salmah Mahri, S.H., M.Kn., Umi Sofia, S.H., M.Kn., Lidya Junita Hermawan, S.H., M.Kn., Eko Putranto, S.H, Soesilo Hadi Rijanto, S.H., M.H., M.kn., Rini Yulianti, S.H., Dewan Kehormatan Daerah Jakarta Selatan Ikatan Notaris Indonesia, Calon Notaris Dengan Nomor Anggota Luar Biasa Alb- 2211305431, Stefanus Artanto, S.H., Ucu Dian Susanawaty, S.H., M.Kn., Risna Muvida, S.H., M.Kn., Dr. Yudo Diharjo Lantanea, S.H., B.EBF., M.Kn., Anne Djoenardi, S.H., MBA, Adriana, S.H., M.M., M.H., Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn., Retno Dyah Waluyaningsih, S.H, Rindawati, S.H., M.Kn., Daniel Haryanto, S.H., M.Kn., Leni Indrawati, S.H., M.Kn., Aminatuh Zuhria, S.H., M.Kn., Nadrah Izahari, 326 S.H., M.Kn., Pengurus Daerah Kabupaten Pekalongan Ikatan Notaris Indonesia (INI), Nico Masri, S.H., M.Kn. yang masing-masing keterangannya terdapat dalam berkas perkara a quo. [2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik 327 Indonesia Nomor 4432, selanjutnya disebut UU 30/2004), terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 328 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dalam permohonan a quo menyatakan: Pasal 8 ayat (1) huruf b UU 30/2004 Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena: a. ---; b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; Pasal 8 ayat (2) 30/2004 Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 64 tahun. Pemohon akan pensiun pada tahun 2025 dan dapat diperpanjang hingga 2027 (vide Bukti P-4); 329 4. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 60 tahun. Pemohon akan pensiun pada tahun 2029 dan dapat diperpanjang hingga 2031 (vide Bukti P-4); 5. Bahwa Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 54 tahun. Pemohon akan pensiun pada tahun 2035 dan dapat diperpanjang hingga 2037 (vide Bukti P-4); 6. Bahwa Pemohon IV adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 61 tahun. Pemohon akan pensiun pada tahun 2028 dan dapat diperpanjang hingga 2030 (vide Bukti P-4); 7. Bahwa Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 60 tahun. Pemohon akan pensiun pada tahun 2029 dan dapat diperpanjang hingga 2031 (vide Bukti P-4); 8. Bahwa Pemohon VI adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 59 tahun. Pemohon akan pensiun pada tahun 2025 dan dapat diperpanjang hingga 2027 (vide Bukti P-4); 9. Bahwa Pemohon VII adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 67 tahun. Pemohon akan pensiun pada tahun 2024 (vide Bukti P-4); 10. Bahwa Pemohon VIII adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 64 tahun. Pemohon akan pensiun pada tahun 2025 dan dapat diperpanjang hingga 2027 (vide Bukti P-4); 11. Bahwa Pemohon IX adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 64 tahun. Pemohon akan pensiun pada tahun 2025 dan dapat diperpanjang hingga 2027 (vide Bukti P-4); 12. Bahwa Pemohon X adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 59 tahun. Pemohon akan pensiun pada tahun 2030 dan dapat diperpanjang hingga 2032 (vide Bukti P-4); 13. Bahwa Pemohon XI adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 64 tahun. Pemohon akan pensiun pada tahun 2025 dan dapat diperpanjang hingga 2027 (vide Bukti P-4); 330 14. Bahwa Pemohon XII adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 65 tahun. Pemohon akan pensiun pada tahun 2024 dan dapat diperpanjang hingga 2026 (vide Bukti P-4); 15. Bahwa Pemohon XIII adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 64 tahun. Pemohon akan pensiun pada tahun 2025 dan dapat diperpanjang hingga 2027 (vide Bukti P-4); 16. Bahwa Pemohon XIV adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 56 tahun. Pemohon akan pensiun pada tahun 2033 dan dapat diperpanjang hingga 2035 (vide Bukti P-4); 17. Bahwa Pemohon XV adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 59 tahun. Pemohon akan pensiun pada tahun 2030 dan dapat diperpanjang hingga 2032 (vide Bukti P-4); 18. Bahwa Pemohon XVI adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 63 tahun. Pemohon akan pensiun pada tahun 2026 dan dapat diperpanjang hingga 2028 (vide Bukti P-4); 19. Bahwa Pemohon XVII adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 67 tahun. Pemohon akan pensiun pada tahun 2024 (vide Bukti P-4); 20. Bahwa Pemohon XVIII adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 56 tahun. Pemohon akan pensiun pada tahun 2033 dan dapat diperpanjang hingga 2035 (vide Bukti P-4); 21. Bahwa Pemohon XIX adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 66 tahun. Pemohon akan pensiun pada tahun 2025 (vide Bukti P-4); 22. Bahwa Pemohon XX adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 66 tahun Pemohon akan pensiun pada tahun 2025 (vide Bukti P-4); 23. Bahwa Pemohon XXI adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 65 tahun. Pemohon akan pensiun pada tahun 2024 dan dapat diperpanjang hingga 2026 (vide Bukti P-4); 331 24. Bahwa Pemohon XXII adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 62 tahun. Pemohon akan pensiun pada tahun 2027 dan dapat diperpanjang hingga 2029 (vide Bukti P-4); 25. Bahwa Pemohon XXIII adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 68 tahun. Pemohon telah pensiun sejak tahun 2023 (vide Bukti P-5); 26. Bahwa Pemohon XXIV adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 77 tahun. Pemohon telah pensiun sejak tahun 2014 (vide Bukti P-5); 27. Bahwa para Pemohon memberikan uraian mengenai usia pada permohonan ini diajukan dan saat para Pemohon pensiun, kemudian mengelompokkannya menjadi 4 kategori yaitu: a. Pemohon yang berusia di bawah 65 Tahun (enam puluh lima) yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XIII, Pemohon XIV, Pemohon XV, Pemohon XVI, Pemohon XVIII, dan Pemohon XXII, yang bersangkutan merupakan notaris aktif sangat berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma yang diajukan pengujian; b. Pemohon yang telah berusia 65 Tahun (hingga permohonan ini diajukan belum mendapatkan SK pemberhentian Notaris dan belum mendapatkan SK perpanjangan) yaitu Pemohon XII dan Pemohon XXI, yang bersangkutan potensial dirugikan karena dengan diberlakukannya norma a quo tidak dapat memperpanjang masa jabatannya; c. Pemohon yang telah melakukan perpanjangan masa jabatan notaris yaitu Pemohon VII, Pemohon XVII, Pemohon XIX, dan Pemohon XX, yang mengalami kerugian hak konstitusional karena sudah tidak dapat lagi memperpanjang masa jabatannya; d. Pemohon yang telah pensiun yaitu Pemohon XXIII dan Pemohon XXIV telah mengalami kerugian hak konstitusional berlakunya norma yang diuji karena harus pensiun atau berhenti tanpa dapat diperpanjang lagi masa jabatannya; 332 28. Bahwa akibat dari berlakunya ketentuan a quo, para Pemohon membagi kerugian hak konstitusional berdasarkan pengelompokkan usia Pemohon yang pada intinya berpotensi tidak memiliki pekerjaan tetap setelah berhenti (pensiun) dan tidak dapat memperpanjang jabatannya sebagai notaris sehingga tidak berpenghasilan lagi. Selain itu, berpotensi mengalami kesulitan dalam proses administrasi untuk perpanjangan masa jabatan notaris setelah usia notaris 65 (enam puluh lima) tahun padahal merasa masih sehat dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris, namun dengan berlakunya norma Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004, perpanjangan tidak dapat dilakukan lagi. Padahal, para Pemohon masih harus bertanggungjawab seumur hidup terhadap akta yang telah dibuat sekalipun statusnya sudah tidak lagi menjadi notaris. 29. Bahwa apabila permohonan a quo dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami para Pemohon tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi karena mendapatkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan dari negara. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, selain Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII telah dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII juga telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian karena belum mendapatkan kepastian perpanjangan masa jabatannya dan tidak dapat lagi mengajukan perpanjangan sehingga harus pensiun. Sehingga, jika permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII dikabulkan maka kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual atau setidaknya potensial tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Sedangkan, untuk Pemohon XXIII dan Pemohon XXIV, menurut Mahkamah, tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan dengan berlakunya norma 333 pasal yang dimohonkan pengujian karena pada saat permohonan a quo diajukan Pemohon XXIII dan Pemohon XXIV telah pensiun. Oleh karena itu, untuk Pemohon XXIII dan Pemohon XXIV tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII (selanjutnya disebut para Pemohon), Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, masih banyak notaris yang sehat dan produktif di usia 65 (enam puluh lima) tahun, sehingga masih dapat menjalankan profesinya namun dengan adanya batasan usia dalam norma yang dimohonkan pengujian menimbulkan dampak psikologis (power syndrome) karena tidak lagi dapat menjabat sebagai notaris sehingga akan menjadi beban keluarga dan negara. Oleh karena itu, norma Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 yang telah merugikan hak konsitusional para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena notaris kehilangan mata pencaharian dan tidak mendapatkan penghidupan yang layak serta tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Terlebih, walaupun masa jabatan notaris telah berakhir namun 334 tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sesuai dengan Penjelasan Pasal 65 UU 30/2004, akan tetapi tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadapnya. 2. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena tidak berkesempatan untuk mengembangkan diri sebagai notaris dan tidak dapat meningkatkan kualitas hidupnya karena manfaat atas ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang kesehatan dan pangan yang mengakibatkan angka harapan hidup semakin tinggi yang diperoleh oleh para Pemohon menjadi tidak ada, artinya karena tidak berprofesi lagi sebagai notaris. Kemudian para Pemohon juga berpotensi menjadi cluster usia yang tidak produktif serta menjadi beban negara karena sudah tidak lagi berprofesi sebagai notaris. Padahal Para Pemohon telah memperoleh manfaat atas ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang kesehatan. 3. Bahwa menurut para Pemohon, apabila dibandingkan dengan usia pensiun notaris di negara lain yaitu Korea Selatan dan Italia usia pensiunnya adalah 75 tahun. Sedangkan di Belanda, Jepang, Columbia, Austria, Hungaria, China, dan Jerman usia pensiunnya adalah 70 tahun. Sementara itu, di Indonesia jabatan notaris dibatasi sampai dengan usia 65 tahun. Padahal menurut para Pemohon, notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara namun memperoleh penghasilannya secara mandiri, seharusnya disamakan usia pensiunnya dengan pejabat umum lainnya, seperti usia pensiun bagi Hakim Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi, guru besar dan PNS Peneliti dan Perekayasa, yaitu 70 tahun. Terlebih berdasarkan data WHO umur 70 tahun termasuk masih produktif. Adanya perbedaan usia pensiun ini bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, menurut para Pemohon apabila dibandingkan dengan profesi lainnya seperti Advokat, Kurator, Arbiter, Konsultan Hukum Pasar Modal, Mediator, dokter, Psikolog, Akuntan Publik, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, Arsitek, dan Apoteker dan profesi-profesi lainnya yang dalam menjalankan profesinya seharusnya umur notaris tidak dibatasi. 335 4. Bahwa menurut para Pemohon, walaupun notaris adalah pejabat publik namun yang bersangkutan tidak mendapatkan gaji dan pensiun sehingga menurut para Pemohon perlu untuk memberikan keleluasaan bagi notaris dalam menjalankan profesinya dengan tidak memberikan pembatasan dari segi umur kepada dirinya, yang terpenting yang bersangkutan mampu (sehat) jasmani dan rohani dalam menjalankan profesinya. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan. 1. Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sepanjang “telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "telah berumur 70 (tujuh puluh) tahun". 2. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sepanjang “Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan;" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan." [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2024. Untuk mendukung dalilnya, para Pemohon mengajukan 5 (lima) orang ahli yaitu Dr. Maruarar Siahaan, S.H, M. H. Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Aris Sudiyanto, dr.Sp.KJ, Subsp.P.K. (K), yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah pada persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2024, dan Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono. S.H., M.H. yang 336 menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Agustus 2024 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Andira Budiutami, S.H., M.Kn., Dr. Marta Sri Wahjuni, S.H., SpN, M.H dan Wahyudi Suyanto, S.H., M.Hum, yang menyampaikan kesaksiannya pada persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Agustus 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 8 Oktober 2024, namun keterangan dimaksud tidak dipertimbangkan karena diserahkan setelah proses pemeriksaan persidangan selesai dan melewati jangka waktu penyerahan kesimpulan yang ditetapkan oleh Mahkamah yaitu pada tanggal 16 Oktober 2024 sedangkan keterangan tertulis DPR diterima Mahkamah pada tanggal 1 November 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 17 Juli 2024 dan menyerahkan keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 September 2024. Untuk mendukung dalilnya Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-2, selain itu Presiden mengajukan 4 (empat) orang ahli yaitu Khoirunurrofik, S.SI., IMRI, MPM, M.A., Ph.D, dan dr. Gratianus Prikasetya Putra, S.H., M.H., yang mengajukan keterangan tertulis pada yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Agustus 2024 dan menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 September 2024, dan Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si dan Dr. Oce Madril, S.H., M.A., yang mengajukan keterangan tertulis pada yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 September 2024 dan menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Oktober 2024. Presiden juga telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 16 Oktober 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) Kongres yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Tri Firdaus Akbarsyah, S.H., M.H., dan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., 337 menyampaikan menyampaikan keterangan lisan dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima Mahkamah dalam persidangan pada tanggal 31 Juli 2024 dan menyampaikan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) Kongres Luar Biasa yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dr. H., Irfan Ardiansyah, S.H., LL.M., Sp.N dan Amriyati Amin, S.H., M.H., menyampaikan keterangan lisan dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima Mahkamah dalam persidangan pada tanggal 31 Juli 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2024, menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 12 Agustus 2024 dan menyampaikan tanggapan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Agustus 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta alat-alat bukti/tulisan dan keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, serta kesimpulan Pemohon, keterangan Presiden beserta alat-alat bukti/tulisan, keterangan ahli yang diajukan oleh Presiden, serta kesimpulan Presiden, keterangan Pihak Terkait Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) Kongres, Keterangan Pihak Terkait Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) Kongres Luar Biasa, dan keterangan Pihak Terkait Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok Pemohonan para Pemohon. [3.15] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah telah menerima keterangan dari masyarakat baik berupa kelompok maupun perorangan sebagai Amicus Curiae, yang hingga batas waktu penyampaian kesimpulan pada tanggal 16 Oktober 2024, terdapat 193 keterangan dari Amicus Curiae. 338 Bahwa terhadap Amicus Curiae di atas, Mahkamah memberikan apresiasi atas semua ikhtiar sebagai wujud partisipasi publik dalam proses peradilan yang terbuka dan akuntabel. Ihwal ini, tentu sejalan dengan khittoh peradilan yang diselenggarakan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. [3.16] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, terhadap permohonan pengujian norma Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004, dalam hal ini Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas norma a quo, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Oktober 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 165/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU- XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juli 2024. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), yang masing-masing menyatakan: Pasal 60 UU MK: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat 339 dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Setelah Mahkamah mempelajari secara saksama, telah ternyata dalam Perkara Nomor 52/PUU-VIII/2010 dasar pengujiannya adalah Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945. Dalam Perkara Nomor 165/PUU-XXI/2023 selain menguji Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 juga menguji Pasal 13 UU 30/2004 dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dasar pengujiannya adalah Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XXII/2024 selain menguji Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 juga menguji Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 165 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Herzien Inlandsch Reglement Tahun 1848 Nomor 16) (HIR); Pasal 285 Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa Madura) (Rechtreglement voor de Buitengewesten, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227) (RBG); Pasal 1 angka 7, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf g dan huruf i, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) , ayat (2), ayat (3), Pasal 36 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2004 serta Pasal 1 angka 4 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dasar pengujiannya adalah Pasal 1 angka 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 25A, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan, untuk permohonan para Pemohon a quo menguji norma Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 340 Berdasarkan uraian di atas, jika dicermati lebih lanjut, terdapat dasar pengujian yang berbeda antara permohonan a quo dengan perkara-perkara sebelumnya. Dalam hal ini, permohonan a quo antara lain menggunakan dasar pengujian Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang belum pernah digunakan pada perkara-perkara sebelumnya. Oleh karena itu, tanpa Mahkamah harus membuktikan adanya alasan yang berbeda antara permohonan a quo dengan permohonan sebelumnya, dengan terdapatnya fakta dasar pengujian yang digunakan berbeda dengan perkara sebelumnya, maka terlepas substansi permohonan a quo beralasan atau tidak, secara formal permohonan a quo berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dapat diajukan kembali. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan a quo lebih lanjut. [3.17] Menimbang bahwa masalah konstitusional yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah norma Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana termaktub dalam Petitum permohonan a quo. [3.18] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 8 ayat (1) huruf b UU 30/2004 sepanjang “telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;" inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai dengan "telah berumur 70 (tujuh puluh) tahun" dan Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai dengan "Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan". Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, setelah Mahkamah memperhatikan dengan saksama mengenai batas umur pensiun seorang notaris yang telah diputus oleh Mahkamah dalam perkara Nomor 52/PUU-VIII/2010, yang dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.12.1] sampai dengan Sub-paragraf [3.12.3] menyatakan: [3.12.1] Menimbang bahwa pada pokoknya yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah ketentuan mengenai usia pensiun seorang notaris yang menurut Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara 341 Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432), yakni setelah seorang notaris berusia 65 tahun dan dapat diperpanjang selama dua tahun sehingga maksimal berusia 67 tahun yang menurut Pemohon ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan Pasal 28A Undang- Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Menurut Pemohon, selama seseorang masih sehat rohani dan jasmani semestinya dapat diperpanjang masa baktinya supaya dapat mencari penghidupan dari pekerjaannya. [3.12.2] Menimbang bahwa soal usia pensiun, atau berakhirnya masa jabatan, semua instansi telah diatur masing-masing dengan peraturan perundang-undangan. Hakim Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) diberhentikan bila telah berakhir masa jabatannya selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya (vide Pasal 22) atau telah mencapai usia 67 tahun [vide Pasal 23 ayat (1) huruf c]. Hakim Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) pensiun setelah berusia 65 tahun [vide Pasal 11 ayat (1) huruf b] dan dapat diperpanjang paling lama dua tahun sehingga maksimal berusia 67 tahun [vide Pasal 11 ayat (2)]. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) ditentukan Hakim Agung pensiun dalam usia 70 tahun. Usia pensiun Jaksa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451) dalam Pasal 12 huruf c menentukan, “c. Telah berumur 58 (lima puluh delapan) tahun dan 60 (enam puluh) tahun bagi Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau jabatan yang dipersamakan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi”. Kemudian usia pensiun jaksa tersebut diubah oleh pembentuk undang-undang. Menurut Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), usia pensiun Jaksa adalah 62 (enam puluh dua) tahun. Merujuk kepada aturan yang dipertimbangkan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa ketetapan pembentuk undang-undang mengenai batas usia pensiun seseorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang berapa pun usia pensiun yang ditetapkan 342 tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional. [3.12.3] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, soal perubahan usia pensiun seorang pejabat adalah ranah legislative review, seperti halnya perubahan usia Hakim Agung dari 65 tahun atau 67 tahun menjadi 70 tahun atau usia pensiun Jaksa dari 58 tahun atau 60 tahun menjadi 62 tahun sebagaimana dipertimbangkan di atas, bukan ranah judicial review. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, terhadap dalil para Pemohon terhadap norma Pasal 8 ayat (1) huruf b UU 30/2004 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai dengan "telah berumur 70 (tujuh puluh) tahun", Mahkamah tetap berpendirian bahwa batas umur pensiun seseorang pejabat adalah kewenangan pembentuk undang-undang atau dengan kata lain menjadi ranah legislative review. Sehingga terhadap batas umur 65 tahun dimaksud, Mahkamah belum memiliki alasan yang mendasar dan kuat untuk bergeser dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-VIII/2010. Dengan demikian, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-VIII/2010 mutatis mutandis berlaku untuk pertimbangan hukum permohonan a quo sepanjang norma Pasal 8 ayat (1) huruf b UU 30/2004. [3.19] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai dengan "Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan", terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan berkaitan dengan objek dalam permohonan a quo sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 secara substansial adalah sama dengan Perkara Nomor 84/PUU-XXII/2024. Berkenaan dengan itu, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 yang sebelumnya telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Januari 2025, yang amarnya menyatakan: 1. …; 2. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 343 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan, dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun sampai berumur 70 (tujuh puluh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala setiap tahun pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri yang menangani urusan di bidang hukum”; 3. …; Bahwa berdasarkan kutipan amar putusan di atas, norma Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 yang menjadi objek permohonan a quo telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 tersebut diucapkan [vide Pasal 47 UU MK], bukan lagi sebagaimana norma yang termaktub dalam permohonan para Pemohon sehingga dalil para Pemohon berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 adalah telah kehilangan objek. [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, norma Pasal 8 ayat (1) huruf b UU 30/2004 telah ternyata tidak menciderai prinsip pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk mengembangkan diri, hak atas kepastian hukum yang adil serta perlindungan dari perlakuan diskriminasi sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan terhadap norma Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon kehilangan objek. [3.21] Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 344 [4.2] Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pemohon XXIII dan Pemohon XXIV tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU- VIII/2010 mutatis mutandis berlaku untuk pertimbangan hukum permohonan a quo sepanjang norma Pasal 8 ayat (1) huruf b UU 30/2004; [4.5] Permohonan para Pemohon sepanjang norma Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 adalah kehilangan objek. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII sepanjang berkenaan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) tidak dapat diterima. 2. Menyatakan permohonan Pemohon XXIII dan Pemohon XXIV tidak dapat diterima. 345 3. Menolak permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, namun 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo dan Enny Nurbaningsih menggunakan hak ingkar, yaitu Saldi Isra selaku Ketua merangkap Anggota, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, dan M. Guntur Hamzah, dan masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal tujuh belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tiga, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 16.50 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Ridwan Mansyur 346 ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Ria Indriyani