14/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 14/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Alamat : Gedung Graha Utama Lantai 1, Jalan Pasar Minggu KM. 17 Nomor 21, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam hal ini diwakili oleh Baso Rukman Abdul Jihad, Sebagai Ketua Umum, dan Lilis Mahmudah, sebagai Sekretaris Umum. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Alamat : Apartemen Gateway Lobby C Unit BL.01.05, Jalan Cileduk Raya Nomor 15 RT. 004/RW. 003, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam hal ini diwakili oleh Wiwit Widuri, S.H., M.H., sebagai Ketua Umum, dan Gatot Subroto, sebagai Sekretaris Umum. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon II; 2 3. Nama : Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Alamat : Jalan Taman Cilandak Raya Nomor 47 Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Dedi Sudarajat, sebagai Ketua Umum, dan Moch. Edi Priyanto, sebagai Sekretaris Umum. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Alamat : Grand Mutiara Platinum Nomor 2, Jalan Sentra Primer Timur, Kota Jakarta Timur Dalam hal ini diwakili oleh Arif Minardi, sebagai Ketua Umum, dan Ir. Idrus, sebagai Sekretaris Umum. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Alamat : Jalan Nipah XII Nomor 22, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Dalam hal ini diwakili oleh Moh. Jumhur Hidayat, sebagai Ketua Umum, dan Muhammad Asrul Ramadhan Ramadhan, S.H., M.M., sebagai Sekretaris Umum. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat Alamat : Jalan 28 Oktober, Komplek Tiara Pesona 3, Nomor F2, Pontianak Utara Dalam hal ini diwakili oleh M. Bustanul Ulum, sebagai Ketua Umum, dan Firlandie, A.Md, sebagai Sekretaris Jenderal. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon VI; 3 7. Nama : Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km. 17, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam hal ini diwakili oleh Achmad Mundji, sebagai Ketua Umum, dan Saadi, sebagai Sekretaris Umum. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon VII; 8. Nama : Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia Alamat : Jalan KSR Dadi Kusmayadi Nomor 28, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Stefanus Willa Faradian Purwoko, sebagai Presiden, dan M. Taat Badarudin, sebagai Sekretaris Jenderal. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon VIII; 9. Nama : Gabungan Serikat Buruh Indonesia Alamat : Jalan Mutiara Raya Nomor 1, RT 08/06, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur Dalam hal ini diwakili oleh Rudi Hartono B Daman, sebagai Ketua Umum, dan Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan, sebagai Sekretaris Jenderal. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon IX; 10. Nama : Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C. Nomor 22, RT.002/RW.005, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Wahidin, sebagai Presiden, dan Ajat Sudrajat, sebagai Sekretaris Jenderal. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon X; 4 11. Nama : Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Alamat : Jalan Raya Pd. Gede Nomor 11, RT 1/RW 2, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Moh. Jumhur Hidayat, sebagai Ketua Umum, dan Arif Minardi, sebagai Sekretaris Jenderal. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon XI; 12. Nama : Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Alamat : Jalan Jatinegara Barat III Nomor 68F, Kelurahan Balimaster, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta Dalam hal ini diwakili oleh Wahidin, sebagai Presiden, dan Zulkhair, sebagai Sekretaris Jenderal. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon XII; 13. Nama : Serikat Buruh Sejahtera Independen ‘92 Alamat : Jalan Tanah Tinggi Nomor 25, RT.006/RW.001, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Dalam hal ini diwakili oleh Sunarti, sebagai Ketua, dan Asep Djamaludin, sebagai Sekretaris. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon XIII; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 20 Januari 2023, 23 Januari 2023, 24 Januari 2023 dan 25 Januari 2023, diwakili oleh Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M., Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL., Harimuddin, S.H., Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H., Muhtadin, S.H., Wafda Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H., Muhammad Rizki Ramadhan, S.H., Musthakim Alghosyaly, S.H., Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H., Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H., Anjas Rinaldi Siregar, S.H., dan Alif Fachrul Rahman, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm yang beralamat di Citylofts 5 Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, Indonesia dan Level 31 & 50, 120 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Membaca keterangan Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Memeriksa bukti Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 25 Januari 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 10/PUU/PAN.MK/AP3/01/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 31 Januari 2023 dengan Nomor 14/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 27 Februari 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 [Bukti P-48] menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum. 6 3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (judicial review). Selanjutnya, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (UU MK), mengatur hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945” [Bukti P-49]. 4. Bahwa demikian pula Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) [Bukti P-50] dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut UU PPP) [Bukti P-51] yang menyatakan: Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; b. … Pasal 9 ayat (1) UU PPP: Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian formil dan materiil. Terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian formil undang- undang diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 2/2021), yang menyatakan: Pasal 2 ayat (3) PMK 2/2021: Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. 6. Bahwa penting untuk Para Pemohon sampaikan, karena permohonan ini adalah permohonan uji formil, maka sudah menjadi kebiasan dalam praktik yang diakui 7 oleh Mahkamah, bahwa pengaturan yang tercantum dalam UU PPP juga dijadikan dasar dalam pengujian ini. Hal ini sebagaimana diatur sebagai berikut: Pasal 51A ayat (3) UU MK: Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 (“Putusan MK 27/2009”), halaman 83: “… menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil- proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang- undangan yang mengatur mekanisme atau formil- prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;” 7. Bahwa selain berwenang menguji undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji konstitusionalitas Perppu sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 138/PUU-VII/2009 (Putusan MK 138/2009) yang menguji konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perppu 4/2009). Meskipun permohonan Para Pemohon terkait pengujian Perppu 4/2009 terhadap Pasal 22 dan Pasal 28D UUD 1945 dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard), dalam paragraf [3.13] Putusan a quo Mahkamah Konstitusi memberi pertimbangan sebagai berikut: “… Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak dan menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji 8 apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-undang”. 8. Bahwa paragraf [3.13] Putusan MK 138/2009 dijadikan acuan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pertimbangan untuk memutus pengujian konstitusionalitas Perppu selanjutnya. Di dalam Paragraf [3.4] Putusan Nomor: 91/PUU-XI/2013 (Putusan MK 91/2013) tentang pengujian formil dan materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut: “Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang terhadap UUD 1945 maka Mahkamah perlu mengutip kembali Putusan Mahkamah Nomor 138/PUU-VII/2009, tanggal 8 Februari 2010, yang dalam salah satu pertimbangannya, yaitu Paragraf [3.13] menyatakan … Dengan demikian Mahkamah memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang terhadap UUD 1945” 9. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo. B. JANGKA WAKTU PENGAJUAN 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 (“Putusan MK 27/2009”) memberikan limitasi waktu pengajuan permohonan uji formil. Di dalam Paragraf [3.34] Putusan MK 27/2009, Mahkamah Konstitusi pendapat sebagai berikut: “… Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang.” Tenggat waktu ini juga diatur di dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi: 9 “Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia” 2. Bahwa Perppu Ciptaker diundangkan pada 30 Desember 2022 dan Para Pemohon mengajukan permohonan uji formil pada 25 Januari 2023 pukul 12.53 WIB sebagaimana tercatat di dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 10/PUU/PAN.MK/AP3/01/2023 tanggal 30 Januari 2023. Artinya, para Pemohon mendaftarkan permohonan dalam waktu 26 (dua puluh enam) hari setelah Perppu Ciptaker diundangkan, sehingga permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon masih dalam tenggat waktu yang ditentukan. 3. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Para Pemohon. C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 UU MK juncto Pasal 4 PMK 2/2021 dapat dipahami bahwa terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi agar Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), yakni kualifikasi pemohon dan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, pihak-pihak yang dapat menjadi Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang atau Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa Pemohon I s.d. Pemohon XIII sebagai kelompok orang dan badan hukum privat yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 10 a. Pemohon I merupakan organisasi serikat pekerja atau kelompok orang yang berkedudukan di Gedung Graha Utama Lantai 1, Jalan Pasar Minggu KM.17 Nomor 21, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Tanggal 23 Juli 2022 dan Keputusan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) I Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Nomor: Kep-001/MUNASLUB I/FKSPN/VII/2022 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pengurus Pusat Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (DPP FKSPN) Masa Bhakti Tahun 2022-2027. [vide Bukti P-1 dan P-2] Sebagai organisasi serikat pekerja, Pemohon I telah tercatat di Suku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Nomor Bukti Pencatatan 31/F.SP/JS/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 sebagaimana tertuang di dalam Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Adminsitrasi Jakarta Selatan Nomor 838/-1.838 tanggal 8 Maret 2016. [Bukti P-4A] Pemohon I memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya Perppu Ciptaker sebagaimana visi dan misi Pemohon I yang tertuang di Pasal 9 dan Pasal 10 Anggaran Dasar yang berbunyi sebagai berikut: [vide Bukti P-1] Pasal 9 Visi Organisasi Menjadi Generasi Pembaharuan Gerakan Serikat Pekerja di Indonesia, yang Mandiri, Profesional dan Bermartabat untuk mewujudkan Perlindungan, Kesejahteraan Bersama Yang berlandaskan Keadilan tanpa membedakan ras, suku bangsa, agama dan keyakinan, jenis kelamin, umur, kondisi fisik dan status perkawinan. Pasal 10 Misi Organisasi 1) … 2) … 3) … 4) … 5) … 11 6) Menata pengelolaan Organisasi yang baik dan akuntabel, serta mengutamakan sistem pelayanan kepada Anggota FKSPN. 7) Memberikan perlindungan dalam hubungan industrial terhadap permasalahan yang terjadi pada anggota FKSPN, serta memperbaiki dan meningkatkan kondisi kerja, syarat-syarat kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan terjaminnya pekerjaan. 8) Memperjuangkan kesejahteraan anggota/pekerja dan keluarganya agar memperoleh kehidupan yang layak dan bermartabat. 9) Mengedepankan Sikap kritis terhadap regulasi dan aturan/aturan yang merugikan pekerja. 10) … 11) … 12) … Pemohon I memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud didalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021. b. Pemohon II merupakan organisasi pekerja berbentuk federasi di sektor lapangan pekerjaan Farmasi, Kesehatan dan Kosmetik, yang berkedudukan di Apartemen Gateway Lobby C Unit BL.01.05, Jalan Cileduk Raya Nomor 15 RT.004/RW.003, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12270, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tertuang di Keputusan Musyawarah Nasional Tahun 2021 Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI Nomor 05/MUNAS/FSP FARKES/KSPSI/II/2021 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI. [vide Bukti P-5 sampai dengan P-6] Pemohon II memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya Perppu Ciptaker sebagaimana fungsi dan tujuan Pemohon II yang tertuang di dalam Pasal 6 dan Pasal 9 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berbunyi sebagai berikut: [vide Bukti P-5] Pasal 6 Fungsi Organisasi ini berfungsi: 1. … 2. … 3. Sebagai wahana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya lahir dan batin. 12 4. Sebagai pelindung dan pembelaan hak-hak dan kepentingan pekerja beserta keluarganya Pasal 9 Tujuan 1. Turut serta secara aktif dalam mengisi dan mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. 2. Mengamalkan serta melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di seluruh kehidupan bangsa dan Negara menuju terciptanya masyarakat adil dan makmur material, maupun spiritual. 3. ... 4. Menciptakan serta membina tata kehidupan dan penghidupan pekerja yang selaras dan serasi dengan jalan membela, melindungi dan mempertahankan kepentingan kaum pekerja menuju terwujudnya tertib sosial, tertib hukum dan tertib demokrasi 5. Meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta dengan keluarganya, serta memperjuangkan perbaikan nasib, syarat-syarat kerja, dan kondisi kerja demi terciptanya kehidupan dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia pada umumnya guna menuju masyarakat yagn adil dan makmur 6. ... 7. ... Pemohon II memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021. c. Pemohon III merupakan federasi serikat pekerja yang berkedudukan di Jl. Taman Cilandak Raya No. 47 Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan di Banten tanggal 26 November 2020. Dalam hal ini, Pemohon III diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum sebagai pengurus yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional KE-II Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia tanggal 26 November 2020. Pengurus merupakan organ yang berwenang mewakili organisasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 37 angka 8 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon III yang berbunyi sebagai berikut: [vide Bukti P-9] 13 Pasal 37 Tugas dan Wewenang Pengurus Pengurus FSP.KEP.KSPSI sesuai dengan tingkat/jenjang organisasi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: 1. … 2. … 3. … 4. … 5. … 6. … 7. … 8. Mewakili organisasi dan anggota untuk menghadap dalam sidang di Pengadilan Hubungan Industrial dan sidang-sidang lainnya serta mengambil keputusan-keputusan organisasi dalam setiap perkara yang diperkarakan. Pemohon III memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya Perppu Ciptaker sebagaimana tujuan dan fungsi Pemohon III yang tertuang di Pasal 9 dan Pasal 10 Anggaran Dasar yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 Tujuan Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia bertujuan: 1. … 2. Melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja 3. Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. 4. … 5. … Pasal 10 Fungsi Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia berfungsi: 1. Sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja 2. … 3. Melindungi dan membela hak-hak dan kepentingan pekerja 14 4. … 5. Wahana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. 6. … 7. … 8. Wakil untuk dan atas nama anggota baik didalam maupun di luar pengadilan Pemohon I [Sic!] memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud didalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021. d. Pemohon IV merupakan organisasi serikat buruh berbadan hukum yang berkedudukan di Grand Mutiara Platinum Nomor 2, Jalan Sentra Primer Timur, Kota Jakarta Timur berdasarkan berdasarkan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan Program Umum yang ditetapkan di Ungaran- Semarang tanggal 12 April 2018. Sebagai organisasi serikat pekerja, Pemohon IV telah terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan nomor pendaftaran 01.5/OP/BW/BHI/VIII/1993 melalui Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-361/MEN/1993. Status badan hukum privat Pemohon IV tertuang di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia Nomor AHU-0000766.AH.0107.TAHUN 2015. [vide Bukti P-12] Pemohon IV memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya Perppu Ciptaker sebagaimana fungsi dan tujuan Pemohon IV yang tertuang di dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Dasar yang berbunyi sebagai berikut: [vide Bukti P-12] Pasal 8 Fungsi Organisasi ini berfungsi: 1. … 2. … 3. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. 4. … 5. … 6. Sebagai wahana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya lahir batin 7. Pembela dan pelindung hak dan kepentingan pekerja/buruh serta sebagai penyalur aspirasi nggota. 8. ... 15 9. ... 10. ... 11. ... Pasal 9 Tujuan 1. … 2. … 3. … 4. Menciptakan kehidupan dan penghidupan Pekerja Indonesia yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan cara melindungi, membela dan mempertahankan hak-hak dan kepentingna kaum Peekerja beserta keluarganya. 5. Mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan kaum Pekerja dan keluarganya serta memperjuangkan perbaikan nasib, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja 6. ... 7. Memantanpkan Hubungan Industrial, guna terwujudnya ketenangan bekerja bagi pekerja dan ketenangan berusaha bagi Pengusaha demi meningkatnya produktivitas nasional menuju terciptanya taraf hidup dan kesejahteraan Masyarakat umumnya dan Pekerja serta keluarga pada khususnya. Pemohon IV memiliki legal standing badan hukum privat sebagaimana dimaksud didalam Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021. e. Pemohon V merupakan organisasi federasi serikat pekerja yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Pariwisata & Ekonomi Kreatif Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 2022-2027 dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang keduanya ditetapkan di Denpasar tanggal 21 Juni 2022. [vide Bukti P-15] Sebagai organisasi serikat pekerja, Pemohon V telah tercatat di Suku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Nomor Bukti Pencatatan 45/FSP/JS/II/2022 tanggal 18 April 2022 sebagaimana tertuang di dalam Surat Nomor 2627/-1.834.3 tanggal 18 April 2022. [vide Bukti P-15A] 16 Pemohon V memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya Perppu Ciptaker sebagaimana fungsi dan tujuan Pemohon V yang tertuang di Pasal 7 dan Pasal 10 Anggaran Dasar Pemohon V yang berbunyi sebagai berikut: [vide Bukti P-15] Pasal 7 Fungsi Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berfungsi: a … b Sebagai wadah perjuangna untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya lahir dan batin c … d … Pasal 10 Tujuan 1 … 2 … 3 Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta memperjuangkan perbaikan nasib, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja menuju tercapainya kehidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia pada umumnya. 4 ... 5 ... 6 ... Pemohon V memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud didalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021. f. Pemohon VI, organisasi serikat pekerja yang berkedudukan di Jl. 28 Oktober Komplek Tiara Pesona 3 No. F2 Pontianak Utara berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan di Pontianak tanggal 1 Juni 2021 dan Surat Keputusan Ketua Fedrasi Pelita Mandiri (FPM) Kalimantan Barat Nomor 001/FPM-KALBAR/A/VI/2022 tentang Susunan Pengurus Organisasi Federasi Pelita Mandiri (FPM) Kalimantan Barat tanggal 1 Juni 2022. [vide Bukti P-19] Sebagai organisasi serikat pekerja, Pemohon VI tercatat di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana tertuang di dalam Tanda Bukti 17 Pencatatan Nomor 567/42/DPMTKPTSP.4 tanggal 22 Januari 2022. [vide Bukti P-18] Pemohon VI memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya Perppu Ciptaker sebagaimana fungsi dan tujuan Pemohon VI yang tertuang di Pasal 8 dan pasal 9 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon VI yang berbunyi: [vide Bukti P-19] Pasal 8 Fungsi Federasi Pelita Mandiri (FPM) berfungsi: 1 … 2 Sebagai wadah perjuangan pekerja dan organisasi pekerja dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan 3 … 4 Sebagai wadah perjuangan kepentingan Serikat Pekerja dan pekerja dalam meningkatkan derajat, taraf hidup yang berkeadilan serta kesejahteraan sosial 5 ... 6 ... 7 ... 8 ... Pasal 9 Tujuan Federasi Pelita Mandiri (FPM) bertujuan: 1 Memperjuangkan Hak-Hak Pekerja Alih Daya dilingkungan PT. PLN (Persero) di Provinsi Kalimantan barat 2 Memberikan perlindungan dan pembelaan atas hak-hak kepentingan Serikat Pekerja dan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya 3 ... 4 Memperjuangkan dan mewujudkan keadilan serta kesejahteraan sosial ekonomi bagi pekerja dan keluarganya 5 ... Pemohon VI memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud didalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021. 18 g. Pemohon VII merupakan organisasi yang berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu Km.17, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740, berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor 06/MUNAS/PP FSP.PP-SPSI/XII/2020 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekreja Seluruh Indonesia dan [vide Bukti P-23]; Pemohon VII diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum yang diangkat berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor KEP.XIII/MUNAS VI/F SPPP-SPSI/XII/2020 tentang Komposisi dan Personalia Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. [vide Bukti P-24] Sebagai organisasi serikat pekerja, Pemohon VII telah terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan nomor pendaftaran 07/OP.GSP.PPSPSI/DFT/BW/VIII/1998 menurut Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep. 239/M/BW/1998 tanggal 24 Agustus 1998 tentang Pendaftaran Gabungan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Tingkat Nasional [Bukti P-24A]. Selain itu, Pemohon VII merupakan entitas badan hukum perdata yang disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 0080709.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia tanggal 14 Desember 2016 [Bukti P-24B]. Sebagai akibat diundangkannya Perppu Ciptaker, Pemohon VII memiliki kepentingan secara langsung sesuai dengan fungsi dan tujuan organisasi sebagaimana tertuang di dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Dasar yang berbunyi sebagai berikut [vide Bukti P-23]: “Pasal 8 Fungsi Organisasi ini berfungsi: • .... 19 • Sebagai pendorong dan penggerak anggota dalam ikut serta mensukseskan Pembangunan Nasional, khususnya di sektor ekonomi dan sosial budaya. • Sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. • Sebagai pelindung dan pembela hak-hak dan kewajiban pekerja Pasal 9 Tujuan • ... • ... • ... • Terciptanya kehidupan dan penghidupan Pekerja Indonesia yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan melindungi, membela, mempertahankan hak-hak dan kepentingan kaum Pekerja • Tercapai dan terjaminnya kesejahteraan Pekerja dan keluarganya serta memperjuangkan nasib, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja. • ... • ...” Pemohon VII memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud didalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021. h. Pemohon VIII merupakan organisasi serikat pekerja yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia Periode 2021-2026 tanggal 12 Desember 2021. [vide Bukti P-27] Sebagai organisasi serikat pekerja, Pemohon VII telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bogor dengan bukti pencatatan nomor 127/SP-SB/FSPRI/DPP/91200/IV/2022 tanggal 4 April 2022. [Bukti P-27A] Pemohon VIII sebagai Kepengurusan ditingkat Pusat dalam hal ini dipimpin sekaligus diwakili oleh Presiden yang dibantu Sekretaris Jenderal berdasarkan Pasal 19 huruf a Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia [vide Bukti P-27]: “Pasal 19 20 Kepengurusan 1. Kepengurusan FSPRI ditingkat Pusat disebut Dewan Pimpinan Pusat, yang diatur sebagai berikut: a. Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh seorang Presiden yang dibantu seorang Sekretaris Jenderal.” Sebagai organisasi serikat pekerja, Pemohon VIII memiliki kepentingan langsung sebagai akibat diterbitkannya Objek Perkara sebagaimana menjadi Fungsi dan Tujuan Pemohon VII sebagai berikut: “Pasal 8 Fungsi Organisasi ini berfungsi: Organisasi ini berfungsi: Sebagai wadah dan sarana pekerja Indonesia pada seluruh sektor lapangan pekerjaan, industri, usaha jasa dan transportasi untuk berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional melalui peningkatan kualitas, disiplin, etos kerja, dan produktivitas kerja, a. Sebagai pendorong dan penggerak anggota untuk ikut serta mensukseskan program Pembangunan Nasional, khususnya sektor ekonomi dan sosial, b. Sebagai sarana perjuangan, peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. c. Sebagai pelindung, pembela hak-hak dan kepentingan pekerja serta keluarga pekerja. Pasal 9 Tujuan 1. ... 2. ... 3. Menciptakan kehidupan dan penghidupan pekerja Indonesia yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan cara melindungi, membela dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja, 4. Mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan kaum pekerja dan keluarganya serta memperjuangkan perbaikan taraf hidup, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja, 5. ... 6. Memantapkan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. guna mewujudkan ketenangan kerja dan ketenangan usaha demi meningkatnya produktivitas nasional menuju tercapainya taraf hidup yang lebih baik dan 21 peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan bagi pekerja serta keluarga pada khususnya” Pemohon VIII memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud didalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021. i. Pemohon IX merupakan organisasi serikat buruh berdasarkan Akta Notaris Mundji Salim, SH Nomor 74 tanggal 29 September 2022 tentang Pernyataan Kuputusan Kongres Gabungan Serikat Buruh Indonesia dan Keputusan Kongres Nasional ke-4 Gabungan Serikat Buruh Indonesia Nomor: KEP- 00009.KN 4/GSBI/JKT/XII/2021. [vide Bukti P-30] Sebagai organisasi serikat pekerja, Pemohon IX tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan dengan nomor bukti pencatatan 498/V/P/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 sebagaimana tertuang di dalam surat nomor 37779/-1.83 tanggal 8 September 2017. [Bukti P-31A] Dalam menjalankan kesehariannya, Pemohon IX memiliki fungsi dan tujuan yang berfokus kepada perjuangan kaum buruh untuk meningkatkan kesejahteraan, sehingga ketika terdapat kebijakan yang sekiranya merugikan atau bahkan berpotensi merugikan kaum buruh maka Pemohon berhak untuk maju dan memperjuangkan dalam melawan kerugian tersebut, hal demikian sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar sebagai berikut: [vide Bukti P-30] “Pasal 6 Tujuan GSBI dibentuk dan didirikan bertujuan: 1. ... 2. ... 3. Membela, melindungi, mempromosikan dan memperjuangkan hak dan kepentingan kaum buruh untuk mendapatkan pekerjaan dan kepastian kerja, upah yang layak, jaminan sosial, kondisi kerja dan syarat-syarat kerja yang manusiawi, hak untuk kebebasan serikat buruh, berunding secara kolektif, hak untuk mogok, untuk demokrasi sejati dan perdamaian 4. Memastikan dan mewujudkan partisipasi kaum buruh yang nyata dalam perjuangan demokratis nasional, pekerjaan, kehidupan berbangsa dan bernegara bersama-sama kelompok masyarakat lainnya sebagaimana cita-cita 22 Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur 5. Mempersatukan perjuangan serikat buruh-serikat buruh, mengkonsolidasikan organisasi serikat-serikat buruh, memimpin langkah-langkah perjuangan yang rapat dan kompak bersatu, serta memelihara dan menumbuhkembangkan setia kawan dan solidaritas diantara sesama kaum buruh dan rakyat. Pasal 7 Fungsi GSBI memiliki fungsi: 1. Sebagai alat perjuangan kaum buruh dalam meningkatkan kesejahteraan buruh dan keluarganya serta memberikan perlindungan hak serta kepentingan bagi kaum buruh dari kondisi kerja dan syarat kerja yang buruk, hantaman arus modal dalam negeri maupun modal asing. 2. ... 3. ... 4. Memperjuangkan terwujudnya syarat-syarat dan kondisi kerja yang manusiawi, termasuk melalui pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mupun dengan mempengaruhi kebijakan pemerintah di bidang perubruhan dan rakyat untuk terwujudnya perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang berpihak pada kaum buruh dan rakyat. 5. ... 6. ... 7. Sebagai alat kontrol atas pelaksanaan berbagai kebijakan dan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah. 8. Sarana membangun kerja sama, menggalang solidaritas perjuangan internasional dengan serikat buruh, badan-badan sosial, organisasi rakyat dari berbagai sektor dan golongan baik di dalam maupun luar negeri seperti kaum tani, pemuda- mahasiswa, perempuan, kekuatan-kekuatan pro demokrasi dan hak azasi manusia untuk perdamaian dunia, menentang dominasi modal dalam negeri ataupun modal asing dan segala bentuk ketidakadilan serta untuk berpartisipasi dalam memperjuangkan mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, berdaulat, adil dan makmur. Pemohon IX memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021. 23 j. Pemohon X merupakan organisasi serikat buruh yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C. Nomor 22, RT.002/RW.005, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Anggaran Dasar Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia dan Surat Keputusan Nomor: 01/SK/KBMI/VII/2022 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia Periode 2022-2027. [vide Bukti P-34] Sebagai organisasi serikat pekerja, Pemohon X telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan dengan nomor bukti pencatatan 01/KSP/JS/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 sebagaimana tertuang di dalam Surat Nomor 4902/-1.834.3. tanggal 1 Agustus 2022. [Bukti P-36A] Pemohon X dalam hal ini diwakili oleh Presiden bersama Sekretaris Jenderal sebagaimana amanah Pasal 22 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar Pemohon: [vide Bukti P-34] “Pasal 22 Dewan Pengurus Pusat 3. Dewan Pengurus Pusat yang diwakili oleh Presiden bersama Sekretaris Jenderal berwenang: b. Bertindak untuk dan atas nama Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia ke dalam dan ke luar Organisasi;” Dalam menjalankan organisasinya, Pemohon X memiliki kepentingan untuk mengajukan Permohonan a quo, hal tersebut sebagaimana selaras dengan tujuan dan fungsi Pemohon didirikan yang tertuang dalam Pasal 9 dan 10 Anggaran Dasar Pemohon: “Pasal 9 Tujuan Organisasi bertujuan: 1. Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur; 2. Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi buruh dengan hak seperti berunding secara kolektif untuk menyatakan pendirian, hak menyampaikan pendapat, hak mengadakan perjanjian perburuhan, dan hak memperoleh perlindungan hukum; 3. ... 24 4. ... 5. ...” Pasal 10 Fungsi Untuk mencapai tujuannya, organisasi ini berfungsi untuk: 1. Menegakkan hukum, keadilan, demokrasi, dan HAM; 2. Memperjuangkan hak, membela, dan melindungi kepentingan serta aspirasi buruh 3. ... 4. Berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan politik dan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, isu sosial, dan perekonomian; 5. ... Pemohon X memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021. k. Pemohon XI merupakan organisasi serikat buruh yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Rekonsiliasi II Nomor 05/KONGRES/KSPSI/II/2022 tentang Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KSPSI, Program Umum, dan Rekomendasi tanggal 16 Februari 2022 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor: 016/DPP KSPI/III/2022 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Masa Bakti 2022-2027. [vide Bukti P-39 dan P-40] Dalam menjalankan kegiatannya, Pemohon memiliki peran dan fungsi sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7 serta memiliki tujuan sebagaimana dalam Pasal 9 Anggaran Dasar Pemohon yang sejatinya selaras dengan pengujian Permohonan a quo salah satunya untuk melindungi pekerja Indonesia, sebagai berikut: [vide Bukti P-39] “Pasal 7 Peran dan Fungsi 1. Melakukan Pembelaan dan Perlindungan hak – hak dan kepentingan Pekerja dan menyalurkan aspirasi Federasi Serikat Pekerja Anggota. 2. ... 3. ... 25 4. ... Pasal 9 Tujuan 1. ... 2. Pimpinan Serikat Pekerja Anggota Anggota ( SPA-KSPSI ) dan atau melalui perangkat organisasi KSPSI melakukan perlindungan kepada pekerja Indonesia yang belum menjadi anggota Serikat Pekerja Anggota KSPSI dan Pengurus KSPSI,SPA-KSPSI dan pengurus PUK SPAKSPSI. 3. Bersama-sama SPA-KSPSI disegala tingkatan berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia dan keluarganya pada umumnya dan anggota SPA-KSPSI pada khususnya. Pemohon XI memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021. l. Pemohon XII merupakan organisasi persaudaraan pekerja yang berkedudukan di Jalan Jatinegara Barat III Nomor 68F, Kelurahan Balimaster, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia tanggal 22 Februari 2022. [vide Bukti P-41] Sebagai organisasi serikat pekerja, Pemohon XII telah tercatat di Kementerian Ketenagakerjaan melalui Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep.465 M/BW/2000 tanggal 4 Agustus 2000 dengan Nomor Bukti Pencatatan: 671/IV/P/IV/2010 tanggal 23 April 2010. [Bukti P-42A] Selain itu, Pemohon XII juga telah mendapatkan status badan hukum sebagaimana termaktub di dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005679.AH.01.07.TAHUN 2018 dan perubahan anggaran dasarnya telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 0001411.AH.01.08 Tahun 2022. [vide Bukti P-43] Dalam menjalankan aktivitasnya, Pemohon XII memiliki tugas dan fungsi yang selaras dalam permohonan a quo yakni untuk mengadvokasi hak-hak serta kepentingan pekerja, lebih lengkap sebagai berikut: [vide Bukti P-41] Pasal 6 26 Fungsi 1. ... 2. ... 3. ... 4. Fungsi Advokasi, yaitu berperan membantu, melindungi hak- hak dan membela kepentingan serta menyalurkan aspirasi pekerja dalam bentuk advokasi kebijakan dan advokasi jalanan. 5. Fungsi Artikulasi, yaitu berperan mengenalkan ide/konsep Islam yang berhubungan dengan para pekerja, memperjuangkan peningkatan syarat-syarat kerja, kesejahteraan dan perbaikan taraf hidup serta penghasilan yang layak bagi pekerja 6. ... 7. .. 8. ... Pasal 8 Tujuan Terbinanya pekerja menjadi pekerja yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, profesional, dihargai harkat dan martabatnya, memiliki daya tawar yang tinggi, terlindungi hak-hak dan kepentingannya secara adil, terpenuhi kesejahteraannya serta tumbuhnya rasa persaudaraan yang tinggi diantara pekerja.” Pemohon XII memiliki legal standing badan hukum privat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021. m. Pemohon XIII merupakan serikat buruh yang berkedudukan di Jalan Tanah Tinggi 2 Nomor 25, RT.006/RW.001, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10540, berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 10 Januari 2022 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) “Serikat Buruh Sejahtera Independen’92” yang dibuat oleh Notaris Yanti Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung. [vide Bukti P-44] Sebagai organisasi serikat pekerja, Pemohon XIII telah tercatat di Suku Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Pusat Pemohon dengan nomor bukti pencatatan 27 1003/IV/P/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 sebagaimana tertuang di dalam Surat Nomor 55/-1.835.3 tanggal 15 januari 2021. [Bukti P-44A] Pemohon XIII memiliki Tujuan dan Fungsi yang salah satunya berfokus dalam mensejahterakan buruh dalam bernegara dan menjunjung tinggi tegaknya nilai-nilai HAM serta keadilan sosial sebagaimana tertuang di dalam tujuan dan fungsi pada anggaran dasar organisasi sebagai berikut: [vide Bukti P-44] “Pasal 8 Tujuan Organisasi ini didirikan bertujuan mewujudkan masyarakat buruh yang sejahtera dalam bernegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, keadilan sosial dan demokratis. Pasal 9 Fungsi Organisasi ini berfungsi: 1. Mewujudkan masyarakat buruh yang sejahtera, terdidik, terorganisir, memiliki solidaritas sesama buruh, serta menjunjung tinggi HAM dan Demokrasi. 2. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, demokratis, produktif, dan berkadilan sosial; 3. Mewujudkan masyarakat buruh yang berperan aktif dalam menentukan kebijakan managemen perusahaan termasuk kepemilikan saham; 4. Ikut mewujudkan masyarakat adil dan makmur 5. Mendorong terciptanya pemerintah yang bersih, demokratis dan berwibawa” Pemohon XIII memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud didalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021. 4. Bahwa jabatan ketua dan sekretaris telah diakui secara umum dan menjadi praktik lazim memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama serikat pekerja/serikat buruh. Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan secara langsung menunjuk ketua dan wakil ketua untuk mewakili organisasi. Ketentuan tersebut di antaranya dapat dilihat di Pasal 140 ayat (2) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) [Bukti P-52] dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan 28 Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (Permenaker 28/2014”) [Bukti P-53] yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 140 ayat (2) UU Ketenagakerjaan Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang- kurangnya memuat: a. Waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja; b. Tempat mogok kerja; c. Alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan d. Tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja Pasal 28 ayat (1) Permenaker 28/2014 PKB ditandatangani oleh direksi atau pimpinan perusahaan, ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan Pada setiap kesempatan, pejabat ketua dan sekretaris pada serikat buruh/serikat pekerja selalu diberikan hak untuk memperjuangkan, membela serta melindung hak dan kepentingan pekerja/buruh atau anggotanya. 5. Bahwa melalui Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi memberikan batasan tentang kualifikasi kerugian konstitusionalitas pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, yakni: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang- undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 6. Bahwa para Pemohon memiliki kerugian konstitusional secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi akibat diterbitkan dan diundangkannya Perppu Ciptaker oleh Presiden Joko Widodo. Perppu Ciptaker melakukan 29 perubahan mayor terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) Pemerintah pusat diberikan porsi yang begitu besar dalam menentukan hal-hal yang krusial bagi nasib buruh. Banyak substansi yang awalnya diatur di dalam UU Ketenagakerjaan kemudian didelegasikan ke Pemerintah Pusat melalui kewenangan pembentukan Peraturan Pemerintah. Tentu saja hal ini dapat mempertaruhkan nasib anggota para Pemohon pada kehendak rezim pemerintah yang berkuasa. Perppu Ciptaker merubah sebagian ketentuan di dalam UU Ketenagakerjaan yang lebih ramah ke pengusaha namun merugikan kaum pekerja. Diantara perubahan tersebut adalah sebagai berikut: a. Tidak tegasnya akibat hukum pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu bila penyusunannya dilakukan dengan melanggar undang-undang; b. Pemberian porsi yang besar bagi Presiden untuk membuat Peraturan Pemerintah mengenai outsourcing; c. Waktu lembur yang bertambah lama; d. Berkurangnya jenis cuti bagi pekerja; e. Berkurangnya komponen kebijakan pengupahan; dan f. Penetapan upah minimum yang tidak lagi sampai ke tingkat kabupaten/kota. Perubahan-perubahan di dalam UU Ketenagakerjaan membawa kerugian potensial konstitusional bagi buruh, khususnya pada Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 30 Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum, penghidupan yang layak, mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil, layak, serta jauh dari sistem perbudakan dalam hubungan kerja inilah yang dilanggar akibat diterbitkan dan diundangkannya Perppu Ciptaker oleh Presiden Joko Widodo. 7. Bahwa kemudian, kerugian konstitusional yang menonjol dialami oleh para Pemohon adalah hilangnya hak untuk berpartisipasi pada agenda meaningful participation yang seharusnya didapatkan, apabila Presiden patuh dan tunduk pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Putusan MK 91/2020), yakni dengan memperbaiki UU Ciptaker secara benar. Bukan justru mengakali Putusan tersebut dengan cara menerbitkan Perppu yang sejatinya sama sekali tidak memiliki unsur kegentingan yang memaksa di dalamnya. 8. Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 (“Putusan MK 27/2009”) menerapkan standar yang lebih longgar pada pengujian formil. Di dalam Paragraf 3.9 halaman 68 Putusan MK 27/2009, Mahkamah Konstitusi berpandangan sebagai berikut: “… perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini …” 9. Bahwa para Pemohon merupakan organisasi serikat pekerja yang anggotanya tersebar di berbagai macam perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan langsung dengan undang-undang yang diubah, dihapus, atau ditetapkan ketentuan yang baru oleh Perppu Ciptaker. Selain itu, sebagai organisasi serikat 31 pekerja, Para Pemohon memiliki hubungan yang tak dapat dipisahkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah, dihapus, atau ditetapkan ketentuan yang baru oleh Perppu Ciptaker. Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memiliki keterkaitan langsung dengan Para Pemohon dan para anggotanya. 10. Kerugian konstitusional yang diderita sebagai akibat diterbitkannya Perppu Ciptaker sudah lebih dari cukup hanya untuk membuktikan pertautan langsung yang dimiliki Para Pemohon. Sehingga, Para Pemohon telah memenuhi persyaratan legal standing uji formil sesuai dengan Putusan MK 6/2007 dan Putusan MK 11/2007 dalam melakukan pengujian formil Perppu Ciptaker 11. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka jelas bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo. POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa sebelum menjelaskan secara komprehensif alasan pokok perkara, penting untuk Para Pemohon jelaskan bahwa tata cara Pembentukan Undang- Undang tidak diatur secara lebih terperinci dalam UUD 1945, karena akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22A UUD 1945, yakni: Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. 2. Bahwa Pasal 22A UUD 1945 tersebut mendelegasikan tata cara pembentukan undang-undang kepada undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Sehingga, tata cara pembentukan perundang-undangan harus tunduk pada UU PPP tanpa terkecuali, termasuk Perppu Ciptaker. Oleh karena itu, dalam pengujian formil Perppu Ciptaker ini, selain merujuk kepada UUD 1945 sebagai batu uji, juga akan menilainya dari perspektif UU PPP karena UU PPP lahir dari amanat Pasal 22A UUD 1945; 3. Bahwa Pasal 22 UUD 1945 mengatur bahwa: (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang- undang. 32 (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut 4. Bahwa persoalan utama yang terdapat pada Perppu Ciptaker yang menjadi Pokok Perkara Pengujian Formil ini adalah proses pembentukannya yang tidak memenuhi ketentuan hal ihwal kegentingan yang memaksa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 (cacat formil/cacat prosedur) karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terang benderang dan secara nyata diketahui oleh publik. Terdapat kecacatan yang nyata dalam proses penetapan Perppu Ciptaker bahkan selain cacat formil juga bermasalah secara materiil. 5. Bahwa apabila melihat Putusan MK 138/2009 yang menguji konstitusionalitas Perppu 4/2009, Mahkamah Konstitusi memutuskan syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 adalah: 1) kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan hukum secara cepat; 2) kekosongan hukum (rechtsvacuum), atau terdapat undang-undang tetapi tidak memadai; dan 3) kekosongan hukum (rechtsvacuum) tersebut tidak dapat diatasi hanya dengan cara membuat undang-undang saja karena akan memakan waktu lama. 6. Bahwa Putusan MK 138/2009 tersebut tidak bisa dimaknai bahwa Presiden dapat bebas menerbitkan Perppu mengingat hal tersebut adalah hak subjektif Presiden, namun Putusan MK 138/2009 tersebut justru membatasi “Pembuatan Perpu memang di tangan Presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif Presiden, namun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden karena sebagaimana telah diuraikan di atas penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa.” Dengan demikian, meskipun betul pembuatan Perppu merupakan hak subjektif presiden, namun tetap harus ada objektivitas yang secara politik diuji dalam forum persetujuan ataupun penolakan Perppu di Dewan Perwakilan (DPR) Rakyat Republik Indonesia, ataupun pengujian konstitusionalitas Perppu atau Undang-Undangnya di Mahkamah Konstitusi. 33 7. Bahwa secara teori ketatanegaraan, kegentingan yang memaksa harus dapat dipertanggungjawabkan secara logika dan akal sehat (logic and reasonable). Oleh karena itu, kegentingan yang memaksa tersebut semestinya didasarkan pada ancaman serius yang nyata, bukan perkiraan atau dugaan semata. Sebagai perbandingan, jika merujuk pada Konstitusi Perancis (Constitution of 4 October 1958) Pasal 16 menyatakan kedaruratan harus dalam kondisi serious and immediate threat, yang selengkapnya berbunyi: “Where the institutions of the Republic, the independence of the Nation, the integrity of its territory or the fulfilment of its international commitments are under serious and immediate threat, and where the proper functioning of the constitutional public authorities is interrupted, the President of the Republic shall take measures required by these circumstances, after formally consulting the Prime Minister, the Presidents of the Houses of Parliament and the Constitutional Council.” 8. Bahwa Putusan MK 138/2009 dan ancaman serius yang nyata tersebut sejalan dengan pandangan Profesor Jimly Asshidiqie yang menegaskan darurat bagi negara memiliki 3 (tiga) unsur penting yang harus dipenuhi secara kumulatif yang mendesak, yaitu: 1) adanya ancaman yang membahayakan (dangerous threat); 2) kebutuhan yang mengharuskan (reasonable necessity); dan 3) keterbatasan waktu (limited time) 9. Bahwa Perppu Ciptaker yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022 oleh Presiden Joko Widodo bermasalah dalam keterpenuhan syarat formil penetapan. Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: D.1. Tidak Ada Kebutuhan Hukum yang Mendesak untuk Diselesaikan Secara Cepat 10. Bahwa Perppu Ciptaker lahir dengan dengan alasan dan tujuan yang hampir identik dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Ciptaker”) yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Putusan MK 91/2020). Konsiderans dan penjelasan bagian umum UU Ciptaker dan Perppu Ciptaker menerangkan sebagai berikut: Konsiderans Menimbang UU Ciptaker [Bukti P-54] Konsiderans Menimbang Perppu Ciptaker 34 [vide Bukti P-47] Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja; Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja; Bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerah tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi; Bahwa dengan cipta kerja, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional; Bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; Bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; 35 Bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan; Bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan; Bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif; Bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belu mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus; 36 Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (climate change), dan terganggunya rantai pasokan (supply chain) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja; Bahwa kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g telah memenuhi parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 37 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Cipta Kerja Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h serta guna memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah tersebut dalam waktu yang sangat segera, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja; 11. Bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara maksud, alasan, dan tujuan lahirnya UU Ciptaker dengan Perppu Ciptaker, kecuali mengenai permasalahan ekonomi global. Semua maksud, alasan dan tujuan lahirnya UU Ciptaker yang bermasalah menurut Putusan MK 91/2020 kembali dimasukkan secara copy- paste ke dalam Perppu Ciptaker. Kesamaan maksud, alasan, dan tujuan dalam Perppu Cipta Kerja dan UU Ciptaker membuktikan bahwa adanya kegentingan yang memaksa dalam penerbitan Perppu Ciptaker tidak terpenuhi. 12. Bahwa di dalam penjelasan umum yang diketahui sebagai politik hukum lahirnya suatu peraturan perundang-undangan, Perppu Ciptaker juga tidak memiliki perbedaan yang prinsipil dengan UU Ciptaker. Permasalahan ekonomi global kembali menjadi satu-satunya alasan pembeda Perppu Ciptaker dari UU Ciptaker. Ada pun alasan perekonomian tersebut dapat dilihat sebagai berikut: [vide Bukti P-54] “Perekonomian Indonesia akan terdampak akibat stagflasi global yang sudah terlihat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tadinya diproyeksikan IMF akan pada kisaran 6% pada Tahun 2022 (WEO, Oktober 2021) telah dipangkas turun cukup signifikan. Survei Bloomberg dan laporan IMF (WEO, Oktober 2022), Bank Dunia dan Asian Development Bank melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 5,1%-5,3% untuk Tahun 2022, dan turun pada level 4,8% di Tahun 2023. Pada saat bersamaan tekanan inflasi sudah mulai terlihat, di mana laju inflasi pada akhir Kuartal III Tahun 2022 sudah mencapai hampir 6% year-on-year, dibandingkan dengan level di kisaran 3% di Kuartal I Tahun 2022.” 38 13. Bahwa Konsiderans dan penjelasan bagian umum Perppu Ciptaker menunjukkan bahwa ketakutan terhadap perkembangan ekonomi global yang dikhawatirkan akan berdampak ke perekonomian Indonesia merupakan alasan utama dikeluarkan Perppu Ciptaker dan satu satunya pembeda dari UU Ciptaker. Artinya, alasan ekonomi ini yang ditafsirkan sebagai “hal ihwal kegentingan kegentingan yang memaksa” sehingga Presiden menilai Perppu layak ditetapkan. Yang menjadi pertanyaan, apakah kekhawatiran terhadap perekonomian global tersebut benar-benar merupakan kegentingan yang memaksa? 14. Bahwa Perppu Ciptaker lahir dalam jangka waktu kurang lebih 4 (empat) bulan setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato yang mengklaim bahwa Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global seperti dampak pandemi Covid-19 yang kemudian berlanjut pada perang di Ukraina. Pidato tersebut disampaikan pada Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung Nusantara tanggal 16 Agustus 2022. Bahkan, Presiden juga menyampaikan hal berikut: [Bukti P-55 dan P-56] “Bahkan, sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus Rp106 triliun. Oleh karena itu, Pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan Listrik, sebesar Rp502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi. Selain itu, ekonomi berhasil tumbuh positif di 5,44 persen pada kuartal II tahun 2022. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut, dan di semester I tahun 2022 ini surplusnya sekitar Rp364 triliun. “Capaian tersebut patut kita syukuri. Fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah perekonomian dunia yang sedang bergolak.” Pidato Presiden tersebut adalah bukti bahwa sejatinya tidak terjadi kondisi darurat atau kegentingan yang memaksa. Oleh karena itu syarat terbitnya Perppu Ciptakerja tidak terpenuhi untuk ditetapkan. 15. Bahwa senada dengan pernyataan Presiden Joko Widodo, Ekonom Indonesia sekaligus mantan Menteri Keuangan periode 2013-2014, Dr. Muhammad Chatib Basri, S.E., M.Sc., mengatakan Indonesia tidak akan terkena dampak yang signifikan akibat resesi ekonomi global yang diperkirakan terjadi pada tahun 2023. Ia mengemukakan analisa bahwa kondisi Indonesia yang tidak begitu interdependensi dengan negara-negara lain dapat menjadi faktor penyelamat dari dampak resesi global. Negara yang sangat bergantung pada ekonomi global 39 akan menerima dampak paling besar ketika terjadi guncangan ekonomi seperti saat ini muncul. Oleh karena itu, ia mencontohkan negara seperti Singapura akan mengalami dampak resesi ekonomi paling besar pada tahun 2023 mendatang. Singapura mencatatkan kontribusi ekspor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 200 persen. Pelemahan ekonomi global akan membebani perdagangan, ekspor Singapura akan terhambat dan perekonomiannya melambat sehingga terjadilah resesi, seperti pada 2020. Ketika resesi pandemi Covid-19 tersebut, pertumbuhan ekonomi Singapura anjlok hingga menjadi negatif 13% (tiga belas persen), sementara Indonesia hanya negatif 2,1% (dua koma satu persen). Hal tersebut dikarenakan rendahnya porsi ekspor terhadap PDB yang menjadi penyelamat Indonesia dari tekanan eksternal tersebut. [Bukti P-57] 16. Bahwa di tengah kekhawatiran Presiden terhadap perekonomian nasional, sejumlah pejabat dan lembaga negara, termasuk Bank Indonesia justru berlomba-lomba mengumumkan optimisme perekonomian Indonesia di tahun 2023, diantaranya: a. Sri Mulyani Indrawati dalam diskusi dengan tema Outlook Perekonomian Indonesia 2023 yang diselenggarakan pada 21 Desember 2022 atau kurang dari 10 hari sebelum Perppu Ciptaker ditetapkan. Di dalam diskusi tersebut, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia dalam posisi yang stabil, baik dari sisi makroekonomi, fiskal-moneter, dan sektor keuangan secara umum. (Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Perekonomian Indonesia Stabil, Modal Bagus Menuju 2023”, https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita- utama/Perekonomian-Indonesia-Stabil,-Modal-Bagus-2023, diakses pada tanggal 20 Februari 2023) [Bukti P-58], b. Hasil Penelitian Tim Catatan Kajian Ekonomi Badan Ristek dan Inovasi Nasional yang disampaikan pada acara BRIN Insight Every Friday (BRIEF) dengan tema “Ekonomi Indonesia di Penghujun 2022 dan Isu Resesi” tanggal 31 Desember 2022, hari yang sama dengan lahirnya Perppu Ciptaker, menyebutkan bahwa secara garis besar perekonomian Indonesia 2023 masih positif. (Sumber: Badan Ristek dan Inovasi Nasional, “Perekonomian Indonesia 2023 Diprediksi Masih Positif, Begini Catatan Tim Kajian Ekonomi BRIN”, https://www.brin.go.id/news/111239/perekonomian- 40 indonesia-2023-diprediksi-masih-positif-begini-catatan-tim-kajian-ekonomi- brin diakses pada tanggal 20 Februari 2023) [Bukti P-59], c. Siaran Pers Bank Indonesia pada tanggal 2 Januari 2023 menyebutkan bahwa tekanan inflasi 2022 yang lebih rendah dari prakiraan awal berdampak positif pada prospek inflasi 2023 yang diprakirakan kembali ke sasaran 3,0±1%.(sumber: Bank Indonesia, “Inflasi Desember 2022 Terkendali dan Diprakirakan Kembali ke Dalam Sasaran Pada 2023”, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news- release/Pages/sp_250123.aspx#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan %20Pusat%20Statistik,dampak%20penyesuaian%20harga%20bahan%20 bakar, diakses pada tanggal 20 Februari 2023) [Bukti P-60] Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa negara tidak dalam keadaan darurat perekonomian. Terbuka besar peluang dan harapan perekonomian Indonesia untuk tetap berkembang. 17. Bahwa World Economic Outlook yang dikeluarkan oleh International Monetary Fund pada Oktober 2022 dan dijadikan dasar bagi Presiden untuk mengeluarkan Perppu Ciptaker justru membuktikan sebaliknya. International Monetary Fund justru memprediksi bahwa growth domestic product Indonesia pada tahun 2023 lebih tinggi dari rata-rata negara maju, dunia, dan sesama negara berkembang sekalipun. Data tersebut dapat dilihat di dalam tabel berikut: [Bukti P-61] Sumber: World Economic Outlook, https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVE C/WEOWORLD/IDN Artinya, perekonomian Indonesia pada tahun 2023 diprediksi masih kuat. 41 18. Bahwa sebagaimana data yang dikemukakan oleh Bloomberg, Indonesia menempati urutan ke-14 dari 15 negara Asia yang disurvei terkait dengan kemungkinan resesi di 2023. Persentase probabilitas Indonesia terhadap dampak krisis ekonomi hanya sebesar 3%, jauh lebih rendah dari Jepang, China, atau negara tetangga di Asia Tenggara seperti Malaysia sekalipun. Lebih lanjut, berikut survey yang disampaikan oleh Bloomberg: 19. Bahwa kekhawatiran Presiden yang dijadikan alasan lahirnya Perppu Ciptaker tidak menjadi kenyataan. Pada tanggal 31 Januari 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengungkapkan optimisme perekonomian Indonesia di tahun 2023 karena kegiatan masyarakat mengalami peningkatan pada kuartal I-2023 yang terjadi sejak akhir tahun 2022. Bahkan, Menteri Keuangan meyakini bahwa kuartal I-2023 akan lebih kuat dibandingkan kuartal I-2022. (sumber: Portal Informasi Indonesia, “Momentum Pemulihan di 2023 Masih Kuat”, https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/6879/momentum-pemulihan-di- 2023-masih-kuat?lang=1 diakses pada tanggal 20 Februari 2023) [Bukti P-62] 20. Bahwa Perppu Ciptaker juga tidak mendapat persetujuan dari DPR pada masa sidang 10 Januari 2023 s.d. 16 Februari 2023. Padahal, Pasal 22 UUD 1945 mengharuskan Perppu untuk mendapat persetujuan DPR pada masa sidang 42 berikutnya. Sebagai konsekuensinya, Perppu yang tidak mendapat persetujuan DPR harus dicabut. Tidak diberikannya persetujuan oleh DPR menunjukkan bahwa DPR pun menganggap penerbitan Perppu Ciptaker dengan alasan adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa tidak terpenuhi. 21. Bahwa keraguan Presiden dalam menjelaskan alasan penerbitan Perppu Ciptaker karena adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa, juga tampak pada persidangan di Mahkamah Konstitusi pada Nomor Perkara 5/PUU- XXI/2023 dan 6/PUU-XXI/2023, yang juga menguji Perppu Ciptaker. Pada persidangan kedua perkara tersebut, Presiden belum siap memberi keterangan mengenai alasan lahirnya Perppu Ciptaker di Mahkamah Konstitusi. [Bukti P-63] 22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelas bahwa ketakutan terhadap krisis ekonomi global yang dikhawatirkan akan berdampak ke perekonomian Indonesia merupakan alasan kedaruratan dikeluarkannya Perppu Ciptaker dan sangat tidak berasalan serta harus ditolak. Sebagian besar kalangan –termasuk dari lembaga-lembaga pemerintah—memberikan penilaian berbeda dan bahkan memprediksi bahwa perekonomian Indonesia akan tetap stabil pada tahun 2023. Lebih lanjut, perekonomian Indonesia pada awal tahun 2023 justru menunjukkan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa alasan ekonomi bukanlah kebutuhan yang mendesak dan cenderung bersifat kekhawatiran semata. Selain itu, DPR dan Presiden juga enggan menunjukkan keseriusannya untuk menyelesaikan problematika beleid yang sedianya dilahirkan untuk menangani persoalan kedaruratan. Dengan demikian, hal ihwal kegentingan memaksa sebagai syarat lahirnya Perppu tidak terpenuhi sehingga Perppu Ciptaker layak untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. 23. Berdasarkan argumentasi di atas, maka penerbitan Perppu Ciptaker jelas dan tegas bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. D.2. Tidak Terdapat Kekosongan Hukum (Rechtsvacuum) yang Harus Dijawab Dengan Objek Perkara 24. Bahwa Perppu Ciptaker yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022 dan sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK 91/2020 merupakan undang-undang yang menerapkan konsep omnibus law dan terbagi atas 11 (sebelas) kluster, antara lain: 43 1) Penyederhanaan perizinan tanah 2) Persyaratan investasi 3) Ketenagakerjaan 4) Kemudahan dan perlindungan UMKM 5) Kemudahan berusaha 6) Dukungan riset dan inovasi 7) Administrasi Pemerintahan 8) Pengenaan sanksi 9) Pengendalian tanah 10) Kemudahan proyek pemerintah 11) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 25. Bahwa ke-11 (kesebelas) kluster yang diatur dalam Perppu Ciptaker adalah penggabungan dari 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang. Perppu Ciptaker mengubah, menghapus, dan atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam dalam undang-undang berikut: 1) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie) 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973 tentang Ketentuan Umum Perpajakan 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambangan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran 11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 12) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 13) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 44 14) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman 15) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 16) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 17) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 18) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 19) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 21) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 22) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 23) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 24) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 25) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 26) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 27) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 28) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 29) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 30) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 31) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 32) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menegah 33) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 34) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 35) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 36) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 37) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 45 38) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 39) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 40) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 41) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 42) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman 43) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 44) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 45) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos 46) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus 47) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 48) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 49) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura 50) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Rakyat 51) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Geospasial 52) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 53) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 54) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional 55) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 56) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan 57) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 58) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Hutan 59) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 60) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 61) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 62) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 46 63) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi 64) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 65) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan 66) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan 67) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 68) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 69) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Ikan, dan Petambak Garam 70) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 71) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 72) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 73) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek 74) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 75) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 76) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan teknologi 77) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air 78) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan 26. Bahwa tanpa diterbitkan Perppu atau bahkan UU Ciptaker sekalipun, masih terdapat banyak undang-undang yang mengatur materi muatan cipta kerja tersebut. Tidak terjadi kekosongan hukum (rechtsvacuum) mengingat sebelumnya masih terdapat aturan norma pada masing-masing undang-undang yang diubah, dihapus, dan/atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh UU Ciptaker. Yang terjadi hanyalah perubahan paradigma di bidang cipta kerja yang diklaim lebih ramah investasi. 1 (satu) klaim yang selalu bisa diperdebatkan (debatable) ketika dihadapkan dengan kepentingan publik (public interest) yang lebih luas. 27. Bahwa keberadaan 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kekosongan hukum yang harus dijawab dengan cepat melalui Perppu Ciptaker. Ke-78 (tujuh puluh delapan) undang-undang 47 tersebut masih mampu menjawab permasalahan hukum yang lahir di masyarakat. 28. Bahwa Putusan MK 91/2020 juga tidak membatalkan UU Ciptaker langsung pada saat putusan dibacakan. Mahkamah Konstitusi memutuskan Perppu Ciptaker masih tetap berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Perubahan undang-undang pada 11 kluster yang dilakukan melalui UU Ciptaker masih tetap berlaku. Artinya, tidak ada kekosongan hukum pada 11 kluster undang-undang tersebut. Pun 11 kluster dan 78 undang-undang tersebut juga masih berstatus “up to date” karena UU Ciptaker. Pembentuk undang-undang hanya perlu dan masih memiliki waktu untuk melakukan perbaikan UU Ciptaker. 29. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka jelas bahwa tidak ada kekosongan hukum yang harus dijawab dengan Perppu Ciptaker. Undang- undang yang ada masih mampu menjawab permasalahan hukum yang timbul di masyarakat. Dengan demikian, hal ihwal kegentingan memaksa sebagai syarat lahirnya Perppu tidak terpenuhi sehingga Perppu Ciptaker layak untuk dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. D.3. Presiden Bersama DPR Memiliki Waktu yang Lebih dari Cukup Untuk Memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja 30. Bahwa Putusan MK 91/2020 menyatakan UU Ciptaker bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan. Mahkamah Konstitusi memberikan waktu 2 tahun bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan UU Ciptaker yakni sampai dengan tanggal 25 November 2023. 31. Bahwa merespon putusan tersebut, Presiden seharusnya memperbaiki UU Ciptaker bukan malah menerbitkan Perppu Ciptaker. Tindakan ini dilakukan karena Presiden menilai bahwa pembentuk undang-undang tidak memiliki waktu yang cukup untuk memperbaiki UU Ciptaker. 32. Bahwa alasan keterbatasan waktu dalam menerbitkan Perppu Ciptaker merupakan suatu hal yang tidak masuk akal jika dibandingkan dengan perjalanan lahirnya UU Ciptaker. Dewan Perwakilan Rakyat (“Dewan Perwakilan Rakyat”) bersama-sama dengan Presiden mampu melahirkan UU Ciptaker dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun. Lebih lanjut, berikut disampaikan perjalanan pembentukan UU Ciptaker: (sumber: “Perjalanan UU Ciptaker: 48 Disahkan DPR hingga Diteken Jokowi”, https://news.detik.com/berita/d- 5239036/perjalanan-uu-cipta-kerja-disahkan-dpr-hingga-diteken-jokowi/2, diakses pada tanggal 21 Februari 2023) [Bukti P-64] a. 20 Oktober 2019 : Pidato pertama Presiden yang menyinggung konsep hukum perundang-undangan yang disebut omnibus law b. 16 Desember 2019 : Satgas omnibus law dibentuk c. 2 April 2020 : Surat presiden tentang omnibus law RUU Ciptaker dibacakan dalam rapat paripurna DPR d. 14 April 2020 : Badan legislasi DPR menggelar rapat kerja perdana bersama pemerintah membahas draft omnibus law RUU Ciptaker e. 24 April 2020 : Presiden Joko Widodo menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Ciptaker Berbeda dengan proses perbaikan UU Ciptaker, Presiden justru menetapkan Perppu setelah lebih dari 1 (satu) tahun putusan MK 91/2020 dibacakan. 33. Bahwa waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi sebenarnya lebih dari cukup untuk sekedar memperbaiki UU Ciptaker. Seharusnya, perbaikan UU Ciptaker jauh lebih siap dan dapat memangkas waktu lebih banyak dibandingkan pembentukan UU Ciptaker. Sebab secara praktis DPR dan Presiden telah memiliki materi awal untuk membentuk undang-undang, bukan membentuk undang-undang yang sama sekali baru. 34. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka jelas bahwa DPR bersama dengan Presiden memiliki waktu yang lebih dari cukup untuk memperbaiki UU Ciptaker. Dengan demikian, hal ihwal kegentingan memaksa sebagai syarat lahirnya Perppu tidak terpenuhi sehingga Perppu Ciptaker layak untuk dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. D.4. Objek Perkara Mencederai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVII/2020 terkait Meaningful Participation 35. Bahwa Putusan MK 91/2020 menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat dalam jangka waktu 2 tahun sejak putusan dibacakan. Selama kurun waktu tersebut, para pembentuk undang-undang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki UU Ciptaker dengan mengakomodir partisipasi 49 masyarakat yang lebih bermakna atau dikenal dengan meaningful participation sejak awal proses hingga pengesahannya; 36. Bahwa untuk memenuhi kriteria terpenuhinya partisipasi masyarakat secara bermakna (meaningful participation), maka hak masyarakat dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) persyaratan, yaitu: a. hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), b. hak untuk dipertimbangkan (right to be considered), dan c. hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained) Persyaratan tersebut wajib dipenuhi pada minimal 3 tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni: a. pengajuan RUU, b. pembahasan bersama antara DPR dan Presiden atau pembahasan bersama antara DPR, Presiden dan DPD sepanjang terkait Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, dan c. tahap persetujuan bersama antara DPR dan Presiden; 37. Prinsip meaningful participation diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi mengingat sepenting apa pun suatu undang-undang tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghilangkan partisipasi publik yang bermakna sebagai cerminan negara demokrasi. 38. Bahwa alih-alih melaksanakan amanah Putusan MK 91/2020 mengenai meaningful participation, Presiden justru mengacuhkan Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan Objek Permohonan yang minim pelibatan partisipasi publik. Karena sifatnya, tentu saja Perppu Ciptaker lahir tanpa memenuhi hak rakyat untuk didengar pendapatnya, dipertimbangkan, dan mendapat penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Para Pemohon sebagai warga negara dipaksa menerima Perppu Ciptaker untuk diterapkan kepada diri Para Pemohon tanpa adanya partisipasi Para Pemohon. Hal ini menunjukkan iktikad tidak baik seorang Presiden dengan menghindari pemenuhan kriteria meaningful participation pada pembentukan suatu peraturan perundang-undangan incasu Objek Permohonan.; 39. Bahwa iktikad tidak baik dalam menghindari amanah Putusan Mahkamah Konstitusi perihal meaningful participation semakin terlihat melalui pernyataan 50 Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menganggap bahwa Perppu Ciptaker karena mengadopsi metode omnibus yang baru diatur di dalam UU PPP. Pemerintah berfokus pada metode omnibus namun luput dalam melihat amanah Putusan Mahkamah Konstitusi lainnya dalam Putusan Nomor 91/ 2020 yakni terkait pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam Undang-Undang Cipta Kerja; 40. Bahwa oleh karena itu, penerbitan Perppu Ciptaker merupakan bentuk nyata lari dari tanggung jawab karena tidak mampu (unable) dan tidak mau (unwilling) melaksanakan Putusan MK 91/2020. Sikap unwilling pemerintah dapat dibuktikan dengan tidak juga dibahasnya RUU tentang Perubahan atas UU Ciptaker kendati telah masuk ke dalam Daftar RUU Kumulatif Terbuka pada Program Legislasi Nasional Tahun 2022, sebagaimana dapat dilihat pada Surat Keputusan DPR RI Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2022- 2024 yang ditetapkan tanggal 7 Desember 2021. 41. Bahwa pun nyatanya adalah kesalahan Presiden dan DPR RI sendiri yang menyebabkan tidak cukupnya waktu tersebut, terlebih jika harus memenuhi partisipasi publik yang bermakna (meaningful public participation), sebagaimana disyaratkan Putusan MK 91/2020. Dengan Undang-Undang yang tebalnya 1.187 (seribu seratus delapan puluh tujuh) halaman, menggunakan metode omnibus law, maka jalan pintas yang tersisa hanya membuat Perppu, dengan risiko yang sedari awal disadari yaitu menabrak Putusan MK 91/2020 dan menabrak konstitusi bernegara. 42. Bahwa tidak hanya menabrak Putusan MK 91/2020 dan UUD 1945, penerbitan Perppu Ciptaker yang merupakan perubahan UU Ciptaker tentunya masih mengadopsi metode omnibus law dan karenanya menabrak ketentuan Pasal 42A UU PPP yang mengatur: Pasal 42A UU PPP Penggunakan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut merujuk kepada program legislasi nasional. Sedangkan penerbitan Perppu tentu saja karakteristiknya adalah tanpa perencanaan, karena sifatnya yang genting dan memaksa. Sehingga, 51 penggunaan metode omnibus law, seharusnya tidak memungkinkan untuk penerbitan Perppu, sebagaimana dilakukan dalam penerbitan Perppu Ciptaker. 43. Bahwa pun demikian menjadi lebih problematik karena Perppu Ciptaker dimaksudkan untuk menggugurkan Putusan MK 91/2020. Putusan a quo secara uji formil menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) karena dalam proses pembuatannya problematik, termasuk soal tidak adanya landasan metode omnibus law, perubahan norma hukum UU Ciptaker sebelum diundangkan, dan yang tidak kalah penting, tanpa adanya partisipasi publik yang bermakna (meaningful public participation). 44. Bahwa Putusan MK 91/2020 jelas mengarahkan pembuatan undang-undang, bukan Perppu. Jika pun akan diubah dengan perppu, maka semestinya harus terdapat dasar kegentingan yang memaksa yang sangat tidak terbantahkan, bukan hanya perkiraan atau dugaan. Tanpa adanya kegentingan yang tidak terbantahkan, Perppu Ciptaker akan menjadi pelanggaran serius atas Putusan MK 91/2020. Meminjam konsep adanya pelecehan parlemen (contempt of parliament), maka tindakan pembuatan Perppu Ciptaker tersebut yang tidak menghormati Putusan MK 91/2020 adalah pelecehan terhadap Mahkamah Konstitusi (contempt of constitutional court). 45. Bahwa Para Pemohon tidak bermaksud menyampaikan bahwa Presiden tidak dapat menerbitkan Perppu untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Bila memang terjadi kegentingan yang serius dan nyata, serta untuk kepentingan bangsa dan menyelamatkan negara, maka Perppu yang dibuat untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi bisa saja dikeluarkan. Hal tersebut pernah terjadi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/PUU- IV/2006 yang memberikan waktu 3 (tiga) tahun bagi Presiden dan DPR RI untuk membuat undang-undang tersendiri terkait pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ketika batas waktu 9 Desember 2009 nyaris terlampaui, opsi penerbitan Perppu sempat dimunculkan. Tanpa selesainya undang-undang, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan kehilangan dasar hukumnya. Tidak ada undang-undang lain yang bisa menjadi dasar eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Perppu terkait Pengadilan tersebut karenanya diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum (rechtsvacuum) serta menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi. 52 46. Bahwa tidak terpenuhinya kriteria meaningful participation pada minimal 3 tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan serta pelanggaran terhadap Pasal 42A UU PPP merupakan alasan para Pemohon mengajukan pengujian formil ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini sejalan dengan pandangan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang berpendapat bahwa pengujian formil mencakup: a. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang- undang; b. Pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-undang; c. Pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan d. Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil 47. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka jelas bahwa Perppu Ciptaker sengaja ditetapkan oleh presiden untuk menghindari Putusan MK 91/2020 khususnya terkait meaningful participation, hal yang mana begitu mengacaukan konsep kepastian hukum yang seharusnya didapat oleh Para Pemohon. Kami tentu sangat berharap agar kepastian hukum kembali dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi, dengan memberlakukan kembali UU Ciptakerja dan kewajiban melakukan perbaikan sebagaimana perintah amar Putusan MK 91/2020. 48. Dengan demikian, Perppu Ciptaker merupakan bentuk pelanggaran terhadap Putusan MK 91/2020 dan sudah sewajarnya dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. D.5. Pengabaian Putusan MK Merupakan Pelanggaran Konstitusi 49. Bahwa bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (contempt of constitutional court) sebagaimana diuraikan pada poin D.1. s.d. D.4. adalah preseden buruk yang dilakukan oleh Presiden dan memberikan contoh bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dapat tidak dihormati. Jika dibiarkan, maka preseden buruk tersebut akan dapat terulang kembali, yakni dengan menggenting-gentingkan situasi negara, atau bahkan menggeser makna “hal ihwal kegentingan yang memaksa” menjadi “hal ihwal kepentingan yang dipaksa” tanpa maksud untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Hal ini berdampak fatal 53 terhadap sistem hukum Indonesia. Kedepannya, dapat saja seorang Presiden menerbitkan Perppu yang akan menggugurkan putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga tampak semakin nyata bahwa telah terjadi pergeseran sistem negara Indonesia, dari negara hukum (rechtsstaat) menjadi negara kekuasaan (machtsstaat). 50. Bahwa lebih berbahaya lagi, tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi berarti melanggar konstitusi. Mengingat Mahkamah Konstitusi adalah constitutional organ yang eksistensi dan fungsinya diatur dalam UUD 1945. Pelanggaran konstitusi adalah salah satu deifinisi “pengkhianatan terhadap negara” yang membuka pintu bagi proses pemakzulan presiden (impeachment). 51. Bahwa Pasal 169 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) [Bukti P-65] mengatur: Pasal 169 huruf d UU Pemilu Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; Termasuk juga tidak pernah melanggar UUD 1945, maka konstruksi hukumnya: menerbitkan Perppu Ciptaker adalah tidak melaksanakan Putusan MK 91/2020, yang merupakan pelanggaran konstitusi, pelanggaran sumpah jabatan yang diatur dalam Pasal 9 UUD 1945 dengan lafadz, “… memegang teguh Undang- Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya.” Pelanggaran konstitusi dan sumpah jabatan adalah pengkhianatan terhadap negara yang masuk kategori impeachment article sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur: Pasal 7A UUD 1945 Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 52. Bahwa mengapa tindakan tersebut termasuk ke dalam kategori “pengkhianatan terhadap negara” dan bukan “perbuatan tercela” karena mengacu pada Pasal 169 huruf j UU Pemilu beserta penjelasanya yang mengatur: Pasal 169 huruf j UU Pemilu Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: 54 j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; Penjelasan Pasal 169 huruf j UU Pemilu Yang dimaksud dengan “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma Susila, dan norma adat, seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina. 53. serta Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 huruf a, e, f, g UU Pemilu. 54. Bahwa perlu diketahui, meskipun pada bagian ini para Pemohon menguraikan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan dapat berakibat pada impeachment, tidak ada niat sedikit pun dari Para Pemohon untuk memakzulkan Presiden melalui forum ini. Para Pemohon hanya bermaksud untuk menekankan bahwa pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini Putusan MK 91/2020, merupakan bentuk pelanggaran yang serius dan bahkan bisa menjatuhkan seseorang dari jabatan presiden. Presiden tidak bisa dengan seenaknya menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk melecehkan Mahkamah Konstitusi. 55. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka telah jelas penerbitan Perppu Ciptaker bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 22A UUD 1945. D.6. Perppu Ciptaker Tidak Disahkan Hingga Masa Sidang DPR Berikutnya Berakhir, Sehingga Seharusnya Dicabut dan Dinyatakan Batal Demi Hukum 56. Bahwa cacat formil dalam keberlakuan Perppu Ciptaker ini semakin tegas dan nyata, Perppu Ciptaker ini sejatinya harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini adalah konsekuensi logis dari pelaksanaan Pasal 22 ayat (2) dan (3) UUD 1945 juncto Penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU PPP yang menyatakan: Pasal 22 UUD 1945: (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU PPP: 55 yang dimaksud dengan “persidangan yang berikutnya” adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan. 57. Bahwa secara kronologis, Perppu Ciptakerja ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022 pada masa reses. Di mana masa sidang pertama DPR setelah Perppu Ciptakerja ditetapkan jatuh pada Masa Sidang III yang dimulai pada tanggal 10 Januari 2023 dan berakhir pada 16 Februari 2023. 58. Bahwa merujuk pada norma dan fakta di atas, masa hidup maksimal Perppu Ciptakerja hanyalah dari 30 Desember 2022 sampai dengan 16 Februari 2023. Setelahnya, masa hidup Perppu Ciptakerja tersebut hanya dapat diperpanjang apabila mendapat tiket berupa persetujuan DPR di dalam rapat paripurna yang paling lambat dilaksanakan pada 16 Februari 2023. Lewat dari masa itu, maka Perppu Ciptakerja wajib kehilangan validitas keberlakuannya dan harus dicabut. 59. Bahwa faktanya, pada rapat paripurna terakhir masa sidang III DPR tanggal 16 Februari 2023, Perppu Ciptakerja tidak mendapat persetujuan dari DPR. Oleh karenanya, jelas dan tegas bahwa masa hidup Perppu Ciptakerja sudah berakhir sehingga kehilangan validitas keberlakuannya. 60. Bahwa jikapun terdapat dalil yang menyatakan Perppu Ciptaker masih berlaku karena tiket persetujuan sudah didapatkan pada pembahasan tingkat I di Badan Legislasi (“Baleg”) DPR, maka argumentasi tersebut sangatlah kacau dan menyimpang dari hukum. (Lihat: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Badan Legislasi DPR RI menyetujui RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang”, https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4923/badan-legislasi- dpr-ri-menyetujui-ruu-penetapan-perpu-cipta-kerja-menjadi-undang-undang, diakses pada tanggal 21 Februari 2023) [Bukti P-66] 61. Bahwa UU PPP telah melimitasi forum persetujuan DPR terhadap sebuah Perppu, yakni hanya persetujuan di rapat paripurna DPR. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 52 ayat (4) dan (5) UU PPP. Sehingga, pembicaraan tingkat I belum atau bukan forum yang tepat bagi DPR untuk memberikan persetujuan terhadap Perppu Ciptaker. 62. Bahwa dengan mengutip Hans Kelsen, Prof. Susi Dwi Harjanti berpendapat bahwa pembentukan undang-undang merujuk kepada fungsi penuh yang terdiri dari beberapa bagian fungsi atau partial function. Pembentukan undang-undang 56 dianggap selesai jika setiap tindakan partial function terpenuhi. Persetujuan Baleg hanya merupakan partial function yang belum memenuhi keseluruhan fungsi pembentukan undang-undang. Jika ditelaah, pandangan ini berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (“Per-DPR 2/2020”) [Bukti P-67] yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 109 ayat (1) Per-DPR 2/2020 Hasil pembicaraan tingkat I atas pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan oleh Komisi, gabungan Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna DPR yang didahului oleh: a. … b. … c. … Ketentuan tersebut menegaskan bahwa persetujuan Baleg dalam Perppu Ciptaker pada pembicaraan tingkat I masih membutuhkan proses lebih lanjut dan belum mewakili persetujuan DPR secara institusi. 63. Bahwa persetujuan yang diberikan pada pembicaran tingkat I di DPR tidak selalu mendapat persetujuan pada rapat paripurna DPR. Tercatat rapat paripurna DPR beberapa kali tidak menghasilkan keputusan yang sama dengan pembicaraan tingkat I yang diantaranya sebagai berikut: a. Pada tahun 2019, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah disetujui pada pembicaraan tingkat I. Namun, RKUHP tidak jadi diteruskan ke pembicaraan tingkat II atau Rapat Paripurna karena ada penolakan dari masyarakat, b. Pada tahun 2013, Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) telah mendapat persetujuan pada pembicaraan tingkat I. Namun, RUU Ormas tidak jadi disahkan pada pembicaraan tingkat II atau Rapat Paripurna, dan c. Pada tahun 2017, Rancangan Undang-Undang tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat menjadi Undang-Undang hampir tidak jadi disahkan di pembicaraan tingkat II. Ketika itu terjadi perdebatan alot di antara anggota DPR yang mengharuskan persetujuan diambil melalui voting. 57 Kembali ditegaskan, persetujuan pada pembicaraan tingkat I oleh Baleg tidak mewakili keputusan akhir DPR. 64. Bahwa jikapun terdapat dalil yang menyatakan Perppu Ciptaker masih berlaku karena persetujuan DPR di rapat paripurna dapat dilakukan pada masa sidang VI tahun 2023, dalil tersebut juga sangat keliru dan menyimpangi hukum. Karena lagi-lagi, UUD 1945 dan UU PPP telah melimitasi apa yang dimaksud dengan “masa persidangan yang berikut”, di mana Perppu Ciptaker harus disetujui. (Lihat: “Masuk Masa Reses, DPR Akan Lanjutkan Pembahasan 13 RUU di Masa Sidang Mendatang”, https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43329/t/Masuk%20Masa%20Reses,%2 0DPR%20Akan%20Lanjutkan%20Pembahasan%2013%20RUU%20di%20 Masa%20Sidang%20Mendatang diakses pada tanggal 21 Februari 2023) [Bukti P-68] 65. Bahwa Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 52 ayat (1) UU PPP telah melimitasi pada masa sidang yang mana Perppu harus mendapat persetujuan DPR. Penjelasan Pasal 52 UU PPP jelas menentukan bahwa “yang dimaksud dengan persidangan yang berikutnya” adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan. Masa sidang tersebut jatuh pada masa sidang III tahun 2023, tanggal 10 Januari 2023 s.d. 16 Februari 2023. di luar itu, DPR tidak lagi berwenang untuk memberikan persetujuan Perppu Ciptaker pada masa sidang lain yang berikutnya. 66. Bahwa hal ini telah selaras dengan konsep hak Presiden dalam menerbitkan Perppu, yakni dalam kondisi kegentingan yang memaksa, sehingga butuh secepatnya, pada kesempatan pertama, untuk disahkan menjadi UU. Dalil sesat yang menyatakan Perppu Ciptaker masih dapat disetujui pada masa sidang lainnya setelah masa sidang III, merupakan bentuk pengakuan bahwa tidak ada kegentingan yang memaksa dalam penerbitan Perppu tersebut. 67. Bahwa mengenai limitasi waktu pengesahan Perppu ini, Mahfud MD pernah berpendapat di media Seputar Indonesia pada 11 Oktober 2014, dalam artikel berjudul “UU Mati, Perppu Tak Hidup”, sebagai berikut: [Bukti P-69] “Karena hierarkinya sejajar dengan UU padahal hanya dibuat sendiri oleh Presiden, masa berlakunya Perppu terbatas hanya sampai pada masa sidang DPR berikutnya. Pada masa sidang berikut itu DPR harus melakukan political review atau legislative review atas Perppu tersebut, apakah akan disetujui atau akan ditolak.” 58 Dengan mengutip pendapat Mahfud MD tersebut, umur Perppu Ciptaker hanya sampai tanggal 16 Februari 2023 karena tidak didapatnya persetujuan DPR pada masa sidang terdekat setelah Perppu Ciptaker ditetapkan. 68. Bahwa kami menduga, Pemerintah akan menggunakan dalil Perppu Ciptaker masih berlaku karena meskipun tidak mendapat persetujuan, namun juga tidak secara tegas ditolak oleh DPR pada kesempatan terakhir. Terkait hal ini, kembali kami menukil pendapat Mahfud MD pada dissenting opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, halaman 29, angka 2 sebagi berikut: “…Timbul juga polemik tentang adanya Perpu yang dipersoalkan keabsahan hukumnya karena tidak nyata-nyata disetujui dan tidak nyata- nyata ditolak oleh DPR. Dalam kasus ini DPR hanya meminta agar Pemerintah segera mengajukan RUU baru sebagai pengganti Perpu. Masalah mendasar dalam kasus ini adalah bagaimana kedudukan hukum sebuah Perpu yang tidak disetujui tetapi tidak ditolak secara nyata tersebut. Secara gramatik, jika memperhatikan bunyi Pasal 22 UUD 1945, sebuah Perpu yang tidak secara tegas mendapat persetujuan dari DPR “mestinya” tidak dapat dijadikan Undang-Undang atau tidak dapat diteruskan pemberlakuannya sebagai Perpu,” Sampai pada penjelasan ini, Mahfud MD jelas menyampaikan “mestinya” Perppu tersebut tidak dapat diteruskan keberlakuannya. 69. Bahwa kamipun menyadari, Mahfud MD meneruskan pendapatnya, masih pada angka yang sama, sebagai berikut: …tetapi secara politis ada fakta yang berkembang sekarang ini bahwa “kesemestian” tersebut masih dipersoalkan, sehingga sebuah Perpu yang tidak disetujui oleh DPR (meski tidak ditolak secara nyata) masih terus diberlakukan sampai dipersoalkan keabsahan hukumnya karena dikaitkan dengan satu kasus. Dalam keadaan ini menjadi wajar jika Mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu.” Terkait pendapat lanjutan ini, tentunya para Pemohon berpendapat seharusnya “kesemestian” tidak boleh dikalahkan oleh aspek politis. Karena “kesemestian” yang diungkapkan oleh Mahfud MD adalah sebuah “Kepastian Hukum” yang dijamin oleh konstitusi. Hukum harus determinan terhadap fakta politik, bukan sebaliknya, politik determinan terhadap hukum. Oleh karenanya, Para Pemohon mengajak Yang Mulia Majelis Konstitusi, untuk kita bersama-sama senantiasa menjaga dan menjamin kepastian hukum dalam segala aspek, termasuk dalam aspek pembentukan peraturan perundang-undangan. 59 70. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka jelas bahwa Perppu Ciptaker bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian alasan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) berlaku kembali dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-69, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Tanggal 23 Juli 2022; 60 2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) I Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Nomor: Kep- 001/MUNASLUB I/FKSPN/VII/2022 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pengurus Pusat Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (DPP FKSPN) Masa Bhakti Tahun 2022-2027 tanggal 23 Juli 2022; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Baso Rukman Abdul Jihad; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lilis Mahmudah; 5. Bukti P-4A : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 838/-1.838 TANGGAL 8 Maret 2016; 6. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional Tahun 2021 Federasi Serikat Pekerja Farmasi Nomor 05/MUNAS/FSP FARKES/KSPSI/II/2021 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI; 7. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan MUNAS Tahun 2021 Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor: 10/MUNAS/FSP FSRKES/KSPSI/II/2021 tentang Komposisi dan Personalia Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI Masa Bakti Tahun 2021-2026; 8. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiwit Widuri, S.H., M.H.; 9. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gatot Subroto; 10. Bukti P-9 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP.KEP.KSPSI dan berdasarkan Musyawarah Nasional KE-II Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia tanggal 26 November 2020; 11. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedi Sudarajat; 12. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moch. Edi Priyanto; 61 13. Bukti P-12 : Fotokopi Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan Program Umum Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Federation of Metal, Electronic and Machine Workers Union) tanggal 12 April 2018; 14. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arif Minardi; 15. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Idrus; 16. Bukti P-15 : Fotokopi Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Pariwisata & Ekonomi Kreatif Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 2022-2027 tanggal 21 Juni 2022 dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia; 17. Bukti P-15A : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 2627/- 1.834.3 tanggal 18 April 2022; 18. Bukti P-16 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Jumhur Hidayat; 19. Bukti P-17 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Asrul Ramadhan, S.H., M.M.; 20. Bukti P-18 : Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Nomor 567/42/DPMTKPTSP.4 tanggal 22 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayaan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Pontianak; 21. Bukti P-19 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan di Pontianak tanggal 1 Juni 2021; 22. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Keputusan Ketua Fedrasi Pelita Mandiri (FPM) Kalimantan Barat Nomor 001/FPM- KALBAR/A/VI/2022 tentang Susunan Pengurus Organisasi Federasi Pelita Mandiri (FPM) Kalimantan Barat tanggal 1 Juni 2022; 23. Bukti P-21 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Bustanul Ulum; 62 24. Bukti P-22 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Firlandie, A. Md.; 25. Bukti P-23 : Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor 06/MUNAS/PP FSP.PP-SPSI/XII/2020 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pertanian; 26. Bukti P-24 : Fotokopi Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor KEP.XIII/MUNAS VI/F SPPP-SPSI/XII/2020 tentang Komposisi dan Personalia Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia; 27. Bukti P-24A : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.239/M/BW/1998 tentang pendaftaran Gabungan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Tingkat Nasional; 28. Bukti P-24B : Fotokopi Lampiran Keputusan Menkumham Nomor AHU- 0080709.AH.01.07 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016; 29. Bukti P-25 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad Mundji; 30. Bukti P-26 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saadi; 31. Bukti P-27 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia Periode 2021- 2026 tanggal 12 Desember 2021; 32. Bukti P-27A : Fotokopi Surat Bukti Pencatatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor; 33. Bukti P-28 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Stefanus Willa Faradian Purwoko; 34. Bukti P-29 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Taat Badarudin; 35. Bukti P-30 : Fotokopi Akta Nomor 74 tanggal 29 September 2022 yang dibuat oleh Notaris Mundji Salim, SH. tentang Pernyataan 63 Keputusan Kongres Gabungan Serikat Buruh Indonesia Disingkat GSBI; 36. Bukti P-31 : Fotokopi Keputusan Kongres Nasional ke 3 Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Nomor: KEP-00009.KN 4/GSBI/JKT/XII/2021 tentang Struktur dan Nama-Nama Pimpinan Harian (PH) Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Indonesia (DPP. GSBI) Periode Jabatan Tahun 2021 s.d. 2026 tanggal 19 Desember 2021; 37. Bukti P-31A : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 3779/-1.83 tanggal 8 September 2017; 38. Bukti P-32 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudi Hartono B Daman; 39. Bukti P-33 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan; 40. Bukti P-34 : Fotokopi Anggaran Dasar Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia tanggal 30 Mei 2022; 41. Bukti P-35 : Fotokopi Anggaran Rumah Tangga Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia tanggal 20 Juli 2022; 42. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Sidang Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI) Periode 2022-2027 Nomor: 01/SK/KBMI/VII/2022 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia Periode 2022-2027 M; 43. Bukti P-36A : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan energi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 4902/- 1.834.3 tanggal 1 Agustus 2022; 44. Bukti P-37 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahidin; 45. Bukti P-38 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ajat Sudrajat; 46. Bukti P-39 : Fotokopi Keputusan Kongres Rekonsiliasi II Nomor 05/KONGRES/KSPSI/II/2022 tentang Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KSPSI, Program Umum, dan Rekomendasi tanggal 16 Februari 2022; 64 47. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor: 016/DPP KSPI/III/2022 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Masa Bakti 2022-2027; 48. Bukti P-41 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia tanggal 22 Februari 2022; 49. Bukti P-42 : Fotokopi Keputusan Nomor AHU-0001411.AH.01.08.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia; 50. Bukti P-42A : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep.465 M/BW/2000 tentang Pendaftaran Federasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Tingkat Nasional; 51. Bukti P-43 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulkhair; 52. Bukti P-44 : Fotokopi Akta Nomor 03 tanggal 10 Januari 2022 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) “Serikat Buruh Sejahtera Independen’92” yang dibuat oleh Notaris Yanti Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung; 53. Bukti P-44A : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 55/-1.835.3 tanggal 15 Januari 2021; 54. Bukti P-45 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunarti; 55. Bukti P-46 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asep Djamaludin; 56. Bukti P-47 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 57. Bukti P-48 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945; 58. Bukti P-49 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020; 65 59. Bukti P-50 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 60. Bukti P-51 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan; 61. Bukti P-52 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 62. Bukti P-53 : Fotokopi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama; 63. Bukti P-54 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 64. Bukti P-55 : Fotokopi Berita: "Presiden Klaim Indonesia Mampu Hadapi Krisis Global" diakses dari https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40129/t/Presiden+Klai m+Indonesia+Mampu+Hadapi+Krisis+Global; 65. Bukti P-56 : Fotokopi Berita: "Presiden Jokowi: Indonesia Mampu Hadapi Pandemi dan Krisis Global" diakses dari https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi- indonesia-mampu-hadapi-pandemi-dan-krisis-global/; 66. Bukti P-57 : Fotokopi Berita: "Chatib Basri Ungkap Faktor Penyelamat Indonesia dari Resesi" diakses dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20221019/9/1589386/chat ib-basri-ungkap-faktor-penyelamat-indonesia-dari-resesi; 67. Bukti P-58 : Fotokopi Berita: "Perekonomian Indonesia Stabil, Modal Bagus Menuju 2023" https://www.kemenkeu.go.id/informasi- publik/publikasi/berita-utama/Perekonomian-Indonesia- Stabil,-Modal-Bagus-2023; 66 68. Bukti P-59 : Fotokopi Berita: "Perekonomian Indonesia 2023 Diprediksi Masih Positif, Begini Catatan Tim Kajian Ekonomi BRIN", https://www.brin.go.id/news/111239/perekonomian- indonesia-2023-diprediksi-masih-positif-begini-catatan-tim- kajian-ekonomi-brin; 69. Bukti P-60 : Fotokopi Berita: "Inflasi Desember 2022 Terkendali dan Diprakirakan Kembali ke Dalam Sasaran Pada 2023", https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news- release/Pages/sp_250123.aspx#:~:text=Berdasarkan%20d ata%20Badan%20Pusat%20Statistik,dampak%20penyesu aian%20harga%20bahan%20bakar; 70. Bukti P-61 : Fotokopi Statistik: Perkembangan GDP Indonesia, World Economic Outlook (dimuat dalam: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@ WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/IDN); 71. Bukti P-62 : Fotokopi Berita: "Momentum Pemulihan di 2023 Masih Kuat", https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/6879/momen tum-pemulihan-di-2023-masih-kuat?lang=1; 72. Bukti P-63 : Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara 5/PUU- XXI/2023 dan 6/PUU-XXI/2023 tanggal 20 Februari 2023; 73. Bukti P-64 : Fotokopi Berita: "Perjalanan UU Ciptaker: Disahkan DPR hingga Diteken Jokowi”; 74. Bukti P-65 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 75. Bukti P-66 : Fotokopi Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian "Badan Legislasi DPR RI Menyetujui RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang"; 76. Bukti P-67 : Fotokopi Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang; 67 77. Bukti P-68 : Fotokopi Berita DPR, "Masuk Masa Reses, DPR Akan Lanjutkan Pembahasan 13 RUU di Masa Sidang Mendatang" https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43329/t/Masuk%20Ma sa%20Reses,%20DPR%20Akan%20Lanjutkan%20Pemba hasan%2013%20RUU%20di%20Masa%20Sidang%20Me ndatang; 78. Bukti P-69 : Fotokopi Opini, "UU Mati, Perppu Tak Hidup", https://profmahfud.wordpress.com/2015/07/16/uu-mati- perppu-tak-hidup/. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Presiden telah menyampaikan keterangan tertulisnya yang diterima dalam persidangan Mahkamah pada 6 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut: Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas permohonan pengujian formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Perpu Cipta Kerja) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) di Mahkamah Konstitusi, dalam perkara sebagai berikut: 1. Perkara Nomor 14/PUU-XXI/2023 tanggal 31 Januari 2023, dengan perbaikan permohonan pada tanggal 27 Februari 2023, yang dimohonkan oleh Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (Pemohon I), Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI (Pemohon II), Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan KSPSI (Pemohon III), Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin SPSI (Pemohon IV), Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi KSPSI (Pemohon V), Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat (Pemohon VI), Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (Pemohon VII), Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia (Pemohon VIII), Gabungan Serikat Buruh lndonesia (Pemohon IX), Konfederasi Buruh Merdeka lndonesia (Pemohon X), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Pemohon XI), Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (Pemohon 68 XII), dan Serikat Buruh Sejahtera Independen ’92 (Pemohon XIII), yang seluruhnya diwakili oleh Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Dra. Wigati Ningsih,S. H., LL.M, dkk (Advokat dan Konsultan Hukum pada Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm yang beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, Indonesia dan Level 31 & 50, 120 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia); dan 2. Perkara Nomor 22/PUU-XXI/2023 tanggal 14 Februari 2023, dengan perbaikan permohonan pada tanggal 6 Maret 2023, yang dimohonkan oleh Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI) (Pemohon I), Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Pekerja Indonesia (DFN FSPI) (Pemohon II), Pimpinan Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia '98 (PP PPMI '98) (Pemohon III), Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (DPP FSP PARIWISATA) (Pemohon IV), Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP) (Pemohon V), Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP KSPI) (Pemohon VI), Serikat Pekerja Aqua Group (SPAG) (Pemohon VII), Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (DPP SP PLN) (Pemohon VIII), Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) (Pemohon IX), dan Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB) (Pemohon X), yang seluruhnya diwakili oleh Ari Lazuardi, S.H., M.H., Mustiyah, S.H., M.H., dkk (Advokat yang tergabung dalam GERAKAN KESEJAHTERAAN NASIONAL (GEKANAS) TOLAK PERPPU CIPTA KERJA yang beralamat di Ruko Cempaka Mas, Blok P No. 30, Jalan Letjen Suprapto No. 1, Jakarta Pusat) untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon. Adapun keterangan Pemerintah dalam pengujian formil ini dapat dijelaskan sebagai berikut: I. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL PERPU CIPTA KERJA YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON DALAM PERKARA NOMOR: 14/PUU-XXI/2023 DAN NOMOR: 22/PUU-XXI/2023 69 Sehubungan dengan permohonan pengujian formil Perpu Cipta Kerja register Perkara Nomor 14/PUU-XXI/2023 dan Nomor 22/PUU-XXI/2023, Pemerintah sampaikan sebagai berikut: 1. Bahwa terhadap permohonan pengujian formil Perpu Cipta Kerja yang diajukan para Pemohon, dapat Pemerintah sampaikan bahwa terdapat fakta hukum baru berupa adanya perubahan status hukum Perpu Cipta Kerja. 2. Bahwa fakta hukum baru berupa adanya perubahan status hukum Perpu Cipta Kerja yaitu Perpu Cipta Kerja telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (untuk selanjutnya disebut DPR RI) menjadi undang-undang pada rapat paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun sidang 2022—2023 tanggal 21 Maret 2023. 3. Bahwa Perpu Cipta Kerja yang telah disetujui menjadi undang-undang oleh DPR Rl tersebut kemudian telah disahkan oleh Presiden pada tanggal 31 Maret 2023, selanjutnya diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 31 Maret 2023 menjadi Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856, selanjutnya disebut UU 6/2023). (vide Bukti PK-1) 4. Bahwa oleh karena itu, dapat Pemerintah sampaikan saat ini dengan diundangkannya UU 6/2023 maka Perpu Cipta Kerja sudah tidak ada lagi secara hukum. Hal demikian berakibat permohonan para Pemohon yang diajukan untuk penqujian konstitusionalitas Perpu Cipta Ker|a telah kehilangan objek. II. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1) Menerima Keterangan Presiden seca ra keseluruhan; 2) Menyatakan permohonan Para Pemohon kehilangan objek; 3) Menolak permohonan pengujian formil Para Pemohon dalam Perkara Nomor: 14/PUU-XXI/2023 dan Nomor: 22/PUU-XXI/2023 untuk 70 seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaardj. Demikian keterangan ini, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. [2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan (Bukti PK-1) berupa fotokopi Salinan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang. [2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu macam pengujian saja 71 yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Sedangkan, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, menurut ketentuan pasal tersebut Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841, selanjutnya disebut Perppu 2/2022) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah perlu mengutip kembali Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010, sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, bertanggal 13 Februari 2014. Mahkamah dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 yang dalam pertimbangannya, antara lain, pada paragraf [3.13] menyatakan, “...Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang”; 72 [3.3] Menimbang bahwa oleh karena objek permohonan a quo adalah pengujian formil peraturan pemerintah pengganti undang-undang, in casu Perppu 2/2022 yang pada saat pengajuan permohonan dan proses persidangan Mahkamah, Perppu tersebut belum disetujui atau ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil [3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.4.1] Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] telah menyatakan bahwa: “[3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang;” [3.4.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah melalui beberapa putusannya telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2022, pada Sub-paragraf [3.3.5] telah menegaskan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 adalah diajukan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak diundangkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Ketentuan 73 mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan formil tersebut juga berlaku terhadap pengujian formil Perppu terhadap UUD 1945 sebagaimana yang diajukan oleh para Pemohon a quo. [3.4.3] Bahwa oleh karena Perppu 2/2022 diundangkan pada 30 Desember 2022 sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan, yaitu 12 Februari 2023. Adapun permohonan para Pemohon diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 25 Januari 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 10/PUU/PAN.MK/AP3/01/2023. Dengan demikian, permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang. Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 serta putusan-putusan selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hukum dalam hal pengujian formil undang-undang, Mahkamah telah berpendirian sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkannya syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan 74 yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan adanya syarat kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian formil terhadap undang- undang harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah telah menyatakan berwenang untuk mengadili permohonan pengujian formil Perppu 2/2022 terhadap UUD 1945 sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.3] di atas, maka dalam mempertimbangkan ada atau tidaknya kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian formil Perppu 2/2022, Mahkamah juga mendasarkan pada syarat kedudukan hukum sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah pada Paragraf [3.5] dan Paragraf [3.6] tersebut di atas. [3.8] Menimbang bahwa dalam menguraikan kedudukan hukumnya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan ada atau tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Perppu 2/2022, para Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I merupakan organisasi serikat pekerja atau kelompok orang berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Tanggal 23 Juli 2022 dan Keputusan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) I Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Nomor: Kep- 001/MUNASLUB I/FKSPN/VII/2022 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pengurus Pusat Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (DPP FKSPN) Masa Bhakti Tahun 2022-2027 (vide Bukti P-1 dan Bukti P-2). Sebagai organisasi serikat pekerja, Pemohon I telah tercatat pada Suku Dinas Tenaga 75 Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Nomor Bukti Pencatatan 31/F.SP/JS/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 sebagaimana tertuang dalam Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Adminsitrasi Jakarta Selatan Nomor 838/-1.838 tanggal 8 Maret 2016 (vide Bukti P-4A); 2. Bahwa Pemohon II merupakan organisasi pekerja berbentuk federasi di sektor lapangan pekerjaan Farmasi, Kesehatan dan Kosmetik sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tertuang di Keputusan Musyawarah Nasional Tahun 2021 Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI Nomor 05/MUNAS/FSP FARKES/KSPSI/II/2021 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI (vide Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-6); 3. Bahwa Pemohon III merupakan federasi serikat pekerja berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan di Banten tanggal 26 November 2020. Pemohon III diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum sebagai pengurus yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Ke-II Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia tanggal 26 November 2020; 4. Bahwa Pemohon IV merupakan organisasi serikat buruh berbadan hukum berdasarkan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan Program Umum yang ditetapkan di Ungaran-Semarang tanggal 12 April 2018. Sebagai organisasi serikat pekerja, Pemohon IV telah terdaftar pada Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan nomor pendaftaran 01.5/OP/BW/BHI/VIII/1993 melalui Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-361/MEN/1993. Status badan hukum privat Pemohon IV tertuang di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000766.AH.0107.TAHUN 2015 (vide Bukti P-12); 5. Bahwa Pemohon V merupakan organisasi federasi serikat pekerja berdasarkan Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Pariwisata & Ekonomi Kreatif Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 2022-2027 dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang keduanya ditetapkan di Denpasar tanggal 21 Juni 2022 (vide Bukti P-15). Sebagai organisasi serikat pekerja, Pemohon V telah tercatat di Suku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi 76 Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Nomor Bukti Pencatatan 45/FSP/JS/II/2022 tanggal 18 April 2022 sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 2627/-1.834.3 tanggal 18 April 2022 (vide Bukti P-15A); 6. Bahwa Pemohon VI merupakan organisasi serikat pekerja berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan di Pontianak tanggal 1 Juni 2021 dan Surat Keputusan Ketua Fedrasi Pelita Mandiri (FPM) Kalimantan Barat Nomor 001/FPM-KALBAR/A/VI/2022 tentang Susunan Pengurus Organisasi Federasi Pelita Mandiri (FPM) Kalimantan Barat tanggal 1 Juni 2022 (vide Bukti P-19). Sebagai organisasi serikat pekerja, Pemohon VI tercatat pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana tertuang di dalam Tanda Bukti Pencatatan Nomor 567/42/DPMTKPTSP.4 tanggal 22 Januari 2022. (vide Bukti P-18); 7. Bahwa Pemohon VII merupakan federasi serikat pekerja pertanian dan perkebunan berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor 06/MUNAS/PP FSP.PP-SPSI/XII/2020 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekreja Seluruh Indonesia dan (vide Bukti P-23). Pemohon VII diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum yang diangkat berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor KEP.XIII/MUNAS VI/F SPPP-SPSI/XII/2020 tentang Komposisi dan Personalia Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (vide Bukti P-24). Sebagai organisasi serikat pekerja, Pemohon VII telah terdaftar pada Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan Nomor Pendaftaran 07/OP.GSP.PPSPSI/DFT/BW/VIII/1998 menurut Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep. 239/M/BW/1998 tanggal 24 Agustus 1998 tentang Pendaftaran Gabungan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Tingkat Nasional (vide Bukti P-24A). Selain itu, Pemohon VII merupakan entitas badan hukum perdata yang disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0080709.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia tanggal 14 Desember 2016 (vide Bukti P-24B); 77 8. Bahwa Pemohon VIII merupakan organisasi serikat pekerja berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia Periode 2021-2026 tanggal 12 Desember 2021 (vide Bukti P-27). Sebagai organisasi serikat pekerja, Pemohon VII telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bogor dengan bukti pencatatan nomor 127/SP-SB/FSPRI/DPP/91200/IV/2022 tanggal 4 April 2022 (vide Bukti P-27A); 9. Bahwa Pemohon IX merupakan organisasi serikat buruh berdasarkan Akta Notaris Mundji Salim, S.H., Nomor 74 tanggal 29 September 2022 tentang Pernyataan Kuputusan Kongres Gabungan Serikat Buruh Indonesia dan Keputusan Kongres Nasional ke-4 Gabungan Serikat Buruh Indonesia Nomor: KEP-00009.KN 4/GSBI/JKT/XII/2021 (vide Bukti P-30). Sebagai organisasi serikat pekerja, Pemohon IX tercatat pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan dengan nomor bukti pencatatan 498/V/P/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 sebagaimana tertuang di dalam surat nomor 37779/-1.83 tanggal 8 September 2017 (vide Bukti P-31A); 10. Bahwa Pemohon X merupakan organisasi serikat buruh berdasarkan Anggaran Dasar Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia dan Surat Keputusan Nomor: 01/SK/KBMI/VII/2022 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia Periode 2022-2027 (vide Bukti P-34). Sebagai organisasi serikat pekerja, Pemohon X telah tercatat pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan dengan nomor bukti pencatatan 01/KSP/JS/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 sebagaimana tertuang di dalam Surat Nomor 4902/-1.834.3. tanggal 1 Agustus 2022 (vide Bukti P-36A); 11. Bahwa Pemohon XI merupakan organisasi serikat buruh berdasarkan Keputusan Kongres Rekonsiliasi II Nomor 05/KONGRES/KSPSI/II/2022 tentang Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KSPSI, Program Umum, dan Rekomendasi tanggal 16 Februari 2022 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor: 016/DPP KSPI/III/2022 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Masa Bakti 2022-2027 (vide Bukti P-39 dan Bukti P-40); 12. Bahwa Pemohon XII merupakan organisasi persaudaraan pekerja berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Pekerja Muslim 78 Indonesia tanggal 22 Februari 2022 (vide Bukti P-41). Sebagai organisasi serikat pekerja, Pemohon XII telah tercatat di Kementerian Ketenagakerjaan melalui Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep.465 M/BW/2000 tanggal 4 Agustus 2000 dengan Nomor Bukti Pencatatan: 671/IV/P/IV/2010 tanggal 23 April 2010 (vide Bukti P-42A). Selain itu, Pemohon XII juga telah mendapatkan status badan hukum sebagaimana termaktub di dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 0005679.AH.01.07.TAHUN 2018 dan perubahan anggaran dasarnya telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001411.AH.01.08 Tahun 2022 (vide Bukti P-43); 13. Bahwa Pemohon XIII merupakan serikat buruh berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 10 Januari 2022 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) “Serikat Buruh Sejahtera Independen’92” yang dibuat oleh Notaris Yanti Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung (vide Bukti P-44). Sebagai organisasi serikat pekerja, Pemohon XIII telah tercatat pada Suku Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Pusat Pemohon dengan nomor bukti pencatatan 1003/IV/P/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 sebagaimana tertuang di dalam Surat Nomor 55/-1.835.3 tanggal 15 januari 2021 (vide Bukti P-44A). 14. Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Perppu 2/2022 yang dimohonkan pengujian, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII menjelaskan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Pemohon I sebagai organisasi serikat pekerja atau kelompok orang yang memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya Perppu 2/2022 sebagaimana visi dan misi Pemohon I yang tertuang dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Anggaran Dasar yang pada pokoknya memberikan perlindungan dalam hubungan industrial terhadap permasalahan yang terjadi pada anggota FKSPN, serta memperbaiki dan meningkatkan kondisi kerja, syarat-syarat kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan terjaminnya pekerjaan; 79 2. Pemohon II merupakan organisasi pekerja berbentuk federasi di sektor lapangan pekerjaan Farmasi, Kesehatan dan Kosmetik, yang memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya Perppu 2/2022 sebagaimana fungsi dan tujuan Pemohon II yang tertuang dalam Pasal 6 dan Pasal 9 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang pada pokoknya menciptakan serta membina tata kehidupan dan penghidupan pekerja yang selaras dan serasi dengan jalan membela, melindungi dan mempertahankan kepentingan kaum pekerja menuju terwujudnya tertib sosial, tertib hukum dan tertib demokrasi; 3. Pemohon III merupakan federasi serikat pekerja yang merupakan organ yang berwenang mewakili organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 angka 8 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang pada pokoknya mewakili organisasi dan anggota untuk menghadap dalam sidang di Pengadilan Hubungan Industrial dan sidang-sidang lainnya serta mengambil keputusan-keputusan organisasi dalam setiap perkara yang diperkarakan; 4. Pemohon IV merupakan organisasi serikat buruh berbadan hukum yang memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya Perppu 2/2022 sebagaimana fungsi dan tujuan Pemohon IV yang tertuang dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Dasar, yang pada pokoknya menyatakan menciptakan kehidupan dan penghidupan Pekerja Indonesia yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan cara melindungi, membela dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan kaum Pekerja beserta keluarganya; 5. Pemohon V sebagai organisasi federasi serikat pekerja memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya Perppu 2/2022 sebagaimana fungsi dan tujuan Pemohon V yang tertuang dalam Pasal 7 dan Pasal 10 Anggaran Dasar, yang pada pokoknya menyatakan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta memperjuangkan perbaikan nasib, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja menuju tercapainya kehidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia pada umumnya; 6. Pemohon VI adalah organisasi serikat pekerja yang memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya Perppu 2/2022 sebagaimana fungsi dan tujuan Pemohon VI yang tertuang dalam Pasal 8 80 dan Pasal 9 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang pada pokoknya menyatakan sebagai wadah perjuangan kepentingan Serikat Pekerja dan pekerja dalam meningkatkan derajat, taraf hidup yang berkeadilan serta kesejahteraan sosial; 7. Pemohon VII merupakan organisasi yang memiliki kepentingan secara langsung sesuai dengan fungsi dan tujuan organisasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Dasar, yang pada pokoknya menyatakan terciptanya kehidupan dan penghidupan Pekerja Indonesia yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan melindungi, membela, mempertahankan hak-hak dan kepentingan kaum Pekerja; 8. Pemohon VIII merupakan organisasi serikat pekerja. Pemohon VIII sebagai kepengurusan di tingkat Pusat yang dipimpin dan diwakili oleh Presiden yang dibantu Sekretaris Jenderal berdasarkan Pasal 19 huruf a Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia. Selain itu Pemohon VIII mempunyai tujuan antara lain menciptakan kehidupan dan penghidupan pekerja Indonesia yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan cara melindungi, membela dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja; 9. Pemohon IX merupakan organisasi serikat buruh yang memiliki fungsi dan tujuan yang berfokus kepada perjuangan kaum buruh untuk meningkatkan kesejahteraan, sehingga ketika terdapat kebijakan yang merugikan atau bahkan berpotensi merugikan kaum buruh sehingga Pemohon IX berhak memperjuangkan dalam melawan kerugian tersebut, hal demikian sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar (vide Bukti P-30); 10. Pemohon X merupakan organisasi serikat buruh. Pemohon X diwakili oleh Presiden bersama Sekretaris Jenderal sebagaimana amanah Pasal 22 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar. Dalam menjalankan organisasinya, Pemohon X memiliki kepentingan untuk mengajukan Permohonan a quo, hal tersebut sebagaimana selaras dengan tujuan dan fungsi Pemohon X didirikan yang tertuang dalam Pasal 9 dan 10 Anggaran Dasar yang menyatakan pada pokoknya menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi buruh dengan hak, seperti berunding secara kolektif untuk menyatakan pendirian, hak 81 menyampaikan pendapat, hak mengadakan perjanjian perburuhan, dan hak memperoleh perlindungan hukum; 11. Pemohon XI sebagai organisasi serikat buruh yang memiliki peran dan fungsi sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7 serta memiliki tujuan sebagaimana dalam Pasal 9 Anggaran Dasar, yang pada pokoknya menyatakan melakukan pembelaan dan perlindungan hak-hak dan kepentingan pekerja dan menyalurkan aspirasi Federasi Serikat Pekerja Anggota; 12. Pemohon XII sebagai organisasi persaudaraan pekerja memiliki tugas dan fungsi yang selaras dalam Permohonan a quo yakni untuk mengadvokasi hak-hak serta kepentingan pekerja sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 dan Pasal 8 Anggaran Dasar Pemohon XII, yang pada pokoknya menyatakan membantu, melindungi hak-hak, dan membela kepentingan, serta menyalurkan aspirasi pekerja dalam bentuk advokasi kebijakan dan advokasi jalanan; 13. Pemohon XIII merupakan serikat buruh yang memiliki tujuan dan fungsi yang salah satunya berfokus dalam mensejahterakan buruh dalam bernegara dan menjunjung tinggi tegaknya nilai-nilai hak asasi manusia serta keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam tujuan dan fungsi pada Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Dasar Pemohon XIII (vide Bukti P-44). Bahwa menurut Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII, dirinya memiliki kerugian hak konstitusional yang secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi akibat diterbitkan dan diundangkannya Perppu 2/2022. Perppu 2/2022 melakukan perubahan mayor terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perubahan-perubahan tersebut membawa kerugian potensial konstitusional bagi buruh, khususnya pada Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 27 ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Menurut Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII, hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum, penghidupan yang layak, mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil, 82 layak, serta jauh dari sistem perbudakan dalam hubungan kerja inilah yang dilanggar akibat disahkan dan diundangkannya Perppu 2/2022. Selain itu, kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII adalah hilangnya hak untuk berpartisipasi yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII dan penerbitan Perppu 2/2022 sejatinya sama sekali tidak memiliki unsur kegentingan yang memaksa di dalamnya. [3.9] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai pemohon dalam pengujian formil Perppu 2/2022, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.9.1] Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII merupakan badan hukum privat sebagai bagian kelompok dalam masyarakat yang memiliki kewajiban untuk berperan serta mengadakan kontrol sosial terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak kepada rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat luas serta menghambat terciptanya kepastian hukum. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII berpotensi terlanggar hak konstitusionalnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam menjalankan tugas dan peranan untuk perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia apabila Perppu 2/2022 diberlakukan yang dalam hal ini melingkupi upaya perlindungan masyarakat, dan memiliki aktivitas dalam penegakan hak asasi manusia termasuk dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. Dengan demikian, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII telah dapat menguraikan ihwal kedudukan hukumnya yang berkaitan erat dengan Perppu 2/2022, sehingga 83 terdapat hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII dengan Perppu 2/2022 yang dimohonkan pengujian secara formil; [3.9.2] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII telah dapat menguraikan alasan anggapan kerugian hak konstitusionalnya sebagai badan hukum privat dan telah tampak adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusionalnya, serta hubungan pertautan yang langsung dengan pembentukan Perppu 2/2022 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan a quo. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil mengenai inkonstitusionalitas pembentukan Perppu 2/2022, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Permohonan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian formil Perppu 2/2022 a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan. Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan pokok permohonan, para Pemohon pada dasarnya mendalilkan bahwa proses pembentukan Perppu 2/2022 tidak memenuhi ketentuan hal ihwal kegentingan yang memaksa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 (cacat formil/cacat prosedur) karena terdapat pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan secara terang benderang dan secara nyata diketahui oleh publik. Selain itu, terdapat cacat yang nyata dalam proses pembentukan Perppu 2/2022 bahkan selain cacat formil juga bermasalah secara materiil; 84 [3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan untuk mendengarkan penjelasan mengenai materi permohonan para Pemohon dan dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nasihat atas permohonan yang diajukan oleh para Pemohon. Kemudian pada tanggal 27 Februari 2023, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan penjelasan perbaikan permohonan para Pemohon. Selanjutnya Mahkamah melaksanakan sidang pleno dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden pada tanggal 28 Maret 2023, namun oleh karena pihak Presiden dan/atau yang mewakili menyatakan belum siap memberikan keterangannya dalam persidangan maka Presiden dan/atau yang mewakili memohon kepada Mahkamah untuk menunda sidang pleno tersebut [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 14/PUU- XXI/2023 pada tanggal 28 Maret 2023]. Kemudian atas permohonan penundaan sidang tersebut, Mahkamah menjadwalkan sidang pleno dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden menjadi tanggal 11 April 2023, yang selanjutnya dengan konfirmasi para pihak, pelaksanaan persidangan pleno tersebut dimajukan menjadi tanggal 6 April 2023. [3.12.2] Bahwa DPR dalam Rapat Paripurna pada tanggal 21 Maret 2023 telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, Presiden pada tanggal 31 Maret 2023 telah mengesahkan dan mengundangkan Perppu 2/2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, selanjutnya disebut UU 6/2023) [vide Bukti PK-1]. [3.12.3] Bahwa berkenaan dengan fakta tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 6 April 2023 untuk menanyakan sikap para Pemohon terkait dengan hal sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.12.2]. Dalam Pemeriksaan Persidangan perkara a quo tersebut, kuasa hukum para 85 Pemohon memohon untuk tetap melanjutkan pemeriksaan perkara a quo meskipun Perppu 2/2022 yang dimohonkan pengujian disahkan oleh Presiden menjadi UU 6/2023, dengan alasan pada pokoknya menurut Pemohon, substansi permohonan masih ada dan tetap menjadi persoalan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 14/PUU-XXI/2023, tanggal 6 April 2023]. Atas dasar fakta tersebut, Mahkamah pada hari itu juga langsung mengadakan Rapat Permusyawaratan Hakim dan berpendapat bahwa sebagai salah satu bentuk hukum Perppu 2/2022 telah berubah menjadi undang-undang sehingga Perppu 2/2022 yang menjadi objek permohonan para Pemohon sudah tidak ada lagi karena telah berubah menjadi UU 6/2023. Dengan demikian, permohonan para Pemohon telah kehilangan objek. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka menurut Mahkamah Permohonan para Pemohon sudah tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya. [3.13] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah kehilangan objek, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon mengenai pengujian formil diajukan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan formil; [4.3] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan Permohonan a quo; [4.4] Permohonan para Pemohon kehilangan objek; [4.5] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 86 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal enam, bulan April, tahun dua ribu dua puluh tiga yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal empat belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 10.35 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 87 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Suhartoyo ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto