14/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 14/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: I. Nama : Marcell Kurniawan Pekerjaan : Pengusaha, Instruktur dan Asesor Lembaga Kursus Mengemudi Warga Negara : Indonesia Alamat : Perumahan Permata de Margonda, Nomor A7, Jalan Dahlia RT.003/RW.007, Pancoranmas Depok, 16431 Sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon I; II. Nama : Rosliana Ginting Pekerjaan : Pengusaha, Instruktur dan Asesor Lembaga Kursus Mengemudi Warga Negara : Indonesia Alamat : Perumahan Permata de Margonda, Nomor A7, Jalan Dahlia RT.003/RW.007, Pancoranmas Depok, 16431 Sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon II; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Para Pemohon [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Januari 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 20/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 14/PUU- XVIII/2020 pada tanggal 5 Februari 2020, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Maret 2020 pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH A. Bahwa Pasal 24C ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ...” Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3 Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Mahakamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. B. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh, per pasalnya ataupun per frasa yang terdapat didalamnya. C. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan frasa-frasa dan pasal- pasal yang ada di dalam undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas frasa-frasa dan pasal-pasal dari undang-undang tersebut merupakan satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap frasa-frasa dan pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. D. Bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian adalah frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi sebagai berikut: “Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri”. E. Bahwa batu uji dari pengujian frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, adalah pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 sebagai berikut: Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum” Pasal 28A UUD 1945, yang berbunyi; “setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya Pasal 28C ayat (2), yang berbunyi; “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan juga negaranya”. 4 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi; “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 31 ayat (3), yang berbunyi; “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang- undang.” Bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas frasa “atau belajar sendiri” pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangkan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang mengganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalitasnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: i. perorangan warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang memiliki kepentingan sama); 5 ii. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; iii. badan hukum publik atau prival; atau iv. lembaga negara. 3. Bahwa sejak keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 /PUU- V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 syarat, yaitu: i. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; ii. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; iii. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; iv. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; v. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa para Pemohon selaku Warga Negara Indonesia (Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003), yang berprofesi sebagai Pengusaha Lembaga Kursus dan Pelatihan Mengemudi yang terakreditasi, yang dibuktikan dengan Akta Notaris, Surat Izin Operasional Lembaga Kursus Mengemudi dan Sertifkat Akreditasi Lembaga (Bukti P-5), Instruktur Lembaga Kursus dan Pelatihan Mengemudi yang dibuktikan dengan Surat Pengangkatan sebagai Instruktur dan Sertifikat Kompetensi Instruktur dan Asesor Kompetensi Mengemudi yang dibuktikan dengan Surat Pengangkatan sebagai Asesor dan Sertifikat Kompetensi Asesor Kompetensi (Bukti P-5), 6 yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009. 5. Bahwa Para Pemohon selaku Warga Negara Indonesia yang mempunyai kepentingan yang sama, memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan juga negaranya; berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya; berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, yang merupakan hak hukum dan hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi di Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hak-hak Para Pemohon tersebut secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 6. Bahwa selain itu, para Pemohon selaku Warga Negara Indonesia yang berprofesi dan berusaha di dalam bidang Pendidikan Non-formal, berhak untuk mendapatkan jaminan kelangsungan sistem pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, maka para Pemohon memiliki kepentingan untuk menuntut jaminan pelaksanaan amanat konstitusi tersebut. Oleh karenanya, para Pemohon berkepentingan menguji frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang betentangan dengan sistem pendidikan nasional Indonesia menurut UUD 1945. 7. Frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini, secara aktual merugikan para Pemohon dalam melaksanakan kegiatan mereka yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang keterampilan, pengetahuan dan sikap dari mengemudikan kendaraan bermotor dengan aman dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mensertifikasi kompetensi peserta didik dari para Pemohon. Hal ini dikarenakan Frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tersebut, terdapat kerancuan hukum, sehingga merupakan bentuk ketidakpastian hukum. 7 Menurut para Pemohon frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 8. Frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini secara aktual merugikan para Pemohon dalam melaksanakan kegiatan mereka dalam berusaha dan mengembangkan diri dan usahanya. Hal ini dikarenakan Frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut, menyebabkan legitimasi untuk tidak mengikuti pelatihan mengemudi melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan Mengemudi yang terakreditasi, sehingga merupakan bentuk pembatasan dalam usaha memajukan diri melalui usaha yang dijalankannya. Menurut para Pemohon frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini, bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. 9. Frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ini secara aktual dan potensial merugikan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar praktek mengemudi di jalan umum dan/atau areal umum, dari hilangnya perlindungan terhadap harta benda yang dibawah kekuasaannya dan berpotensi untuk merengut hak hidup dan hak untuk mempertahankan kehidupannya. Hal ini dikarenakan frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut, menyebabkan PIHAK II mengalami kerugian karena pernah menjadi korban kecelakaan yang menyebabkan kerugian materil, yang disebabkan oleh calon pengemudi yang belajar mengemudi secara otodidak atau belajar dari seseorang yang tidak memiliki kompetensi, kualifikasi dan kewenangan sebagai Instruktur di kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagai kendaraan praktek mengemudi, serta banyak bukti kejadian kecelakaan lalu lintas, baik di jalan umum atau areal umum, yang disebabkan oleh calon pengemudi yang sedang berlatih secara otodidak, yang menyebabkan kematian bagi korban (Bukti P-4), ini menjadi bukti bahwa potensi fatalitas mungkin dapat terjadi pada Pemohon. Menurut para Pemohon frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini, bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 8 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon Pengujian frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dikarenakn Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang dimohonkan untuk diuji. Karena frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, bertentangan dengan 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) dan UUD 1945. Frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945. Selain itu, pengajuan permohonan Pengujian frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, terhadap UUD 1945 ini merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon untuk mengupayakan hak hidup masyarakat Indonesia yang dapat terengut oleh kecelakaan lalu lintas, baik karena perbuatannya sendiri maupun tindakan orang lain, dikarenakan tidak kompetennya seorang pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, yang disebabkan oleh banyaknya pengemudi yang tidak teredukasi dengan benar sesuai dengan standar kompetensi lulusan, sehingga tidak memiliki keterampilan, pengetahuan dan sikap mengemudi yang tepat sesuai tujuan dari Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Dengan demikian, apabila frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi. 11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) 1. Norma pada frasa “atau belajar sendiri” di Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi: 9 “Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri”. Norma Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum” Pasal 28A UUD 1945, yang berbunyi; “setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya Pasal 28C ayat (2), yang berbunyi; “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan juga negaranya”. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi; “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 31 ayat (3), yang berbunyi; “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang.” 2. Dalil dan Argumentasi Pemohon 1) Frasa “atau belajar sendiri” di Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 10 a. Bahwa frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi; “Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri” adalah bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 b. Bahwa Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menyatakan; “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang.” c. Bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (Bukti P-2) menyatakan: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. d. Bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan; “Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.” e. Bahwa dikatakan oleh A. Siswanto, yang dimaksud proses dalam sistem pendidikan nasional adalah mekanisme kerja dalam bentuk berbagai ketentuan, aturan, maupun prosedur yang memungkinkan seluruh komponen sistem pendidikan (pendidikan luar sekolah dan pendidikan sekolah untuk berbagai jenis dan jenjang) bekerja dan menunaikan fungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. f. Bahwa pengakuan terhadap frasa “kompetensi” pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, harus sesuai dengan norma pada Sistem Pendidikan Nasional, yang diterangkan dalam Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan: “Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat 11 sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.” Norma di atas betentangan dengan frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dimana belajar sendiri atau belajar secara otodidak, atau tidak belajar di Lembaga Pendidikan yang telah terakreditasi, serta mengaku diri kompeten tanpa melalui proses uji kompetensi, bertentangan dengan norma pada Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 tentang Sistem Pendidikan Nasional. g. Bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi dan tujuan seperti yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang menyatakan; “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Dan bahwa untuk memenuhi norma di atas, pada Tahun 2014, Pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Dirjen Paudni, Nonformal dan Informal, Kemendikbud telah menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Kursus dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor, Kualifikasi: Pengemudi Pemula Lavel II (Bukti P-6), yang berbasis pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Bukti P-7), dan mensyaratkan setiap Lembaga Kursus dan Pelatihan Mengemudi di Indonesia untuk menjadikannya sebagai dasar dalam pembuatan Kurikulum, Silabus dan Rencana Program Pembelajaran, sehingga terjadi keseragaman kompetensi dalam sikap, pengetahuan dan keterampilan mengemudi di seluruh Indonesia. Dan bahwa dengan berlakunya norma pada frasa “atau belajar sendiri” di Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, menyebabkan tidak adanya 12 keseragaman kompetensi dalam sikap, pengetahuan dan keterampilan mengemudi, hal ini berarti proses penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 tentang sistem pendidikan nasional, tidak terselenggara sesuai dengan yang diamanatkan. h. Bahwa usaha penegakan norma dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, tidak dapat ditegakkan. Dikarenanakan berlakunya norma pada frasa “atau belajar sendiri” di Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, bertentangan dengan norma dalam sistem pendidikan nasional, sehingga seharusnya hasil dari belajar sendiri tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. 2) Frasa “atau belajar sendiri” di Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 a. Bahwa frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi; “Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri” adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 b. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan; “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. c. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan; “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. d. Bahwa pernyataan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menurut Jimly Asshiddiqie mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara 13 dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa; e. Bahwa dikatakan oleh Frans Magnis Suseno, terdapat empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum: (1) kepastian hukum, (2) tuntutan perlakuan yang sama (3) legitimasi demokratis, dan (4) tuntutan akal budi; f. Bahwa the rule of law dapat dimaknai sebagai “a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced”—sebuah sistem hukum yang jelas (kecil kemungkinan untuk disalahgunakan), mudah dipahami, dan menjaga tegaknya keadilan. Kepastian hukum menjadi salah ciri the rule of law, yang di dalamnya mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi; g. Bahwa frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009, menjadikan ketidakadilan bagi output Lembaga Kursus dan Pelatihan Pemohon, yang adalah orang yang telah memperoleh kompetensi mengemudinya dari hasil latih oleh Instruktur yang tersertifikasi kompetensinya, dinilai oleh asesor yang tersertifikasi kompetensinya dan melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan terakreditasi yang taat norma, nilai, peraturan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Disamakan dan memiliki kekuatan hukum yang sama, dengan hasil belajar seseorang secara otodidak, dan/atau hasil ajar dari seseorang yang tidak memiliki kompetensi, kaulifikasi dan kewenangan untuk mengajar, untuk mengajukan permohonan Surat Izin Mengemudi. h. Bahwa frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009, bertentangan dengan norma pada Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: "Setiap calon Pengemudi pada saat belajar mengemudi atau mengikuti ujian praktik mengemudi di Jalan wajib didampingi instruktur atau penguji. 14 Dimana seorang instruktur atau pendidik harus sesuai dengan kualifikasi yang diamanatkan dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan; “Pendidik harus memiliki kualifikasi minimim dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.” Dengan adanya kerancuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hal ini merupakan bentuk dari ketidakpastian hukum dan karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. i. g. Bahwa frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009, menjadi legitimasi untuk seseorang belajar mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum dan/atau areal umum, tanpa terlebih dahulu memiliki dengan Surat Izin Mengemudi, hal ini betentangan dengan norma yang berlaku pada pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menyatakan; “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.” j. Dengan adanya kerancuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hal ini merupakan bentuk dari ketidakpastian hukum dan karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 3) Frasa “atau belajar sendiri” di 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 a. Bahwa frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi; “Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau 15 belajar sendiri” adalah bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 b. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan; “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan juga negaranya”. c. Bahwa Pasal 28C ayat (2) mengandung pengertian; siapapun berhak untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui profesi dan usaha yang dijalankannya, serta berhak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif sebagai pemilik Lembaga Kursus dan Pelatihan mengemudi terakreditasi yang telah taat terhadap norma, nilai, peraturan dan Undang-Undang yang berlaku, tanpa dibatasi oleh aturan yang bertentangan dengan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, yang dijamin oleh UUD 1945. d. Bahwa dengan berlakunya frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dapat menjadi legitimasi bagi calon pengemudi untuk tidak mengikuti pendidikan, pelatihan dan ujian mengemudi dari Lembaga Kursus dan Pelatihan, yang telah terakreditasi oleh Pemerintah. Sehingga memperburuk iklim usaha dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Mengemudi, yang sebenarnya wajib diupayakan oleh Pemerintah, sesuai dengan norma pada Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Bukti P-12), yang menyatakan; “Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.” Hal ini menjadikan bisnis Pemohon stagnan dan sulit untuk berkembang, sehingga Pemohon sulit untuk memajukan diri dan usahanya, sesuai dengan tujuan Pemohon dalam menjalankan usahanya, yang juga sesuai dengan norma pada Pasal 3 Undang- 16 Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang menyatakan; “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.” Selain itu dengan berlakunya norma dalam frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, menjadikan Pemohon sulit untuk mengembangkan usaha, dengan cara menjalin kerjasama dan/atau meyakinkan mitra kerjasama untuk berinvestasi di Lembaga Kursus dan Pelatihan Mengemudi Pemohon. Padahal pemerintah berkewajiban untuk mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan, sesuai dengan norma pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang menyatakan; “Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan meng- untungkan.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, merupakan pelanggaran terhadap hak pemohon untuk memajukan diri sesuai dengan norma yang berlaku pada Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. 4) Frasa “atau belajar sendiri” di Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 a. Bahwa frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi; “Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri” adalah bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 b. Bahwa Pasal 28A UUD 1945 menyatakan; “setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya 17 c. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan; “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. d. Bahwa Pasal 3 DUHAM (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia) PBB merumuskan bahwa setiap orang mempunyai hak atas kehidupan, kemerdekaan dan keselamatannya. e. Bahwa Pasal 28G ayat (1) menjelaskan bahwa negara menjamin hak atas perlindungan yang menyangkut dengan dirinya baik itu dirinya pribadi, keluarga, kehormatan dan harta bendanya yang ia miliki. f. Bahwa seseorang yang belajar mengemudi di jalan dan/atau areal umum secara otodidak atau diajar oleh orang yang tidak memiliki kompetensi, kaulifikasi dan kewenangan sebagai Instruktur dan tidak dilaksanakan di kendaraan yang telah dimodifikasi sesuai dengan Pasal 11 poin c Keputusan Meteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 1994 (Bukti P-8) yang berbunyi: “c. Menggunakan kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi kendaraan bermotor yang dilengkapi: i. Tanda bertuliskan latihan yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang kendaraan bermotor, .../dst; ii. Rem tambahan yang dioperasikan oleh instruktur; iii. Tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk instruktur, .../dst” Merupakan ancaman terhadap rasa aman dan hak hidup masyarakat Indonesia dan ancaman terhadap perlindungan harta benda milik masyarakat Indonesia. Dimana Pemohon yang telah 3 kali menjadi korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh calon pengemudi yang sedang berlatih mengemudikan kendaraan secara otodidak di jalan dan/atau areal umum, telah dirugikan secara material, karena harta benda milik Pemohon menjadi rusak dan perlu menghabiskan waktu dan biaya untuk perbaikan. Selain itu calon pengemudi yang sedang berlatih mengemudikan kendaraan di jalan dan/atau areal umum, merupakan ancaman bagi hak hidup dan hak untuk 18 mempertahankan kehidupan dari masyarakat Indonesia, dimana banyak sekali kejadian kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh calon pengemudi yang sedang berlatih mengemudikan kendaraan secara otodidak di jalan dan/atau areal umum seperti lapangan, yang bukan saja menyebabkan kerugian materil seperti kerusakan properti dan fasilitas umum, namun juga mengakibatkan kematian bagi korban kecelakaan (Bukti P-4). g. Bahwa menurut pendapat Pemohon, risiko dan bahaya tersebut di atas dapat diminalisir, dengan frasa “atau belajar sendiri” di Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga berlaku norma yang mengatur, bahwa untuk mendapatkan kompetensi mengemudi, hanya dapat melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan yang telah terakreditasi. Karena dengan belajar di Lembaga Kursus dan Pelatihan yang telah terakreditasi, calon pengemudi akan lebih aman, karena diajar oleh Instruktur yang kompeten, yang mampu dan terlatih untuk dapat menghindari dan meminimalisir risiko dan bahaya yang mungkin terjadi di jalan dan ditambah dengan penggunaan kendaraan praktek yang sesuai dengan persyaratan sebagai kendaraan praktek kursus mengemudi, sehingga apabila risiko berubah menjadi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan maka, instruktur dapat mengontrolnya dengan menggunakan pedal rem dan kopling darurat yang berada di sisi Instruktur. 5) Implikasi bila frasa “atau belajar sendiri” di Pasal 77 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, yaitu: a. Bahwa akan bermunculan pengusaha-pengusaha Lembaga Kursus dan Pelatihan Mengemudi Swasta dan Pemerintah, Balai Latihan Kerja (BLK) Pemerintah dan BLK Komunitas baru, serta akan terjadi ekspansi usaha dari pengusaha-pengusaha Kursus Mengemudi Swasta yang telah berdiri, dengan membuka Lembaga Kursus Mengemudi, di daerah-daerah yang belum memiliki Lembaga Kursus Mengemudi di seluruh Indonesia. Bukan sekedar Lembaga Kursus “kaki lima” namun yang akan muncul adalah Lembaga Kursus yang benar-benar bermutu, karena wajib terakreditasi. Hal ini akan menambah jumlah Lembaga 19 Kursus dan Pelatihan Mengemudi terakreditasi yang telah ada di Indonesia. Dimana saat ini, menurut pernyataan Ketua Asosiasi Pelatihan Mengemudi Indonesia (APMI) Bapak Berry Herlambang, terdapat sedikitnya 3000 anggota APMI yang merupakan penyelenggara Kursus Mengemudi di seluruh Indonesia (Bukti P-9), selain itu sesuai data Lembaga Kursus dan Pelatihan dari halaman www.infokursus.net Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, terdapat 550 Lembaga Kursus dan Pelatihan bidang mengemudi yang tersebar di seluruh Indonesia (Bukti P-10). Hal ini akan menepis anggapan dan kekhawatiran bahwa tidak tersedianya layanan dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Mengemudi disetiap daerah di Indonesia apabila frasa “atau belajar sendiri” di Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu dengan meluasnya jangkauan dan ketersediaan Lembaga Kursus dan Pelatihan Mengemudi diseluruh Indonesia, ini juga akan berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan, khususnya profesi Instruktur, Asesor dan Tenaga Kependidikan. b. Bahwa apabila masih terdapat daerah-daerah terpencil, yang belum terjangkau oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan Mengemudi Swasta, maka Pemerintah berkewajiban untuk memberikan hak kepada warga negara di daerah terpencil untuk mendapatkan pendidikan mengemudi, sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan; “Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.” c. Bahwa kompetensi teknis mengemudi yang aman dan bertanggung jawab akan menyebar dan diterapkan diseluruh Indonesia, dikarenakan dijalankannya standar pelatihan mengemudi yang seragam yang sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan dan/atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia diseluruh Indonesia, sehingga diharapkan dapat secara signifikan menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang ada di Indonesia, dimana menurut Korlantas Polri jumlah pelanggaran yang tercatat pada tahun 2019 adalah 20 7.456.913, dan terdapat 107.500 peristiwa kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan 25.530 korban jiwa, atau sekitar 70 orang meninggal dunia per hari di tahun 2019 saja, yang penyebab dominannya adalah karena faktor kesalahan manusia (Bukti-P9), yang sangat mungkin terjadi karena kurangnya edukasi mengemudi yang benar, aman dan bertanggung jawab di masyarakat . d. Bahwa terdapat kekhawatiran akan terjadi kesulitan dalam mengakses pelatihan mengemudi dan sertifikasi kompetensi di Lembaga Kursus mengemudi yang telah terakreditasi, yang dikarenakan oleh keterbatasan ekonomi. Menurut Pemohon merupakan hal yang dapat ditanggulangi, karena: e. Bahwa orang yang memerlukan kompetensi mengemudi untuk dapat mengemudikan kendaraan pribadinya, tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu secara finansial. Jadi dapat disimpulkan bahwa mereka adalah masyarakat sejahtera, yang mampu secara finansial untuk mengakses pelatihan mengemudi dan sertifikasi kompetensi di Lembaga Kursus Mengemudi yang terakreditasi. f. Bahwa orang yang termasuk dalam masyarakat pra-sejahtera, yang tidak mampu secara ekonomi dan memerlukan kompetensi mengemudi, untuk keperluan pekerjaan dan/atau untuk melamar kerja, dapat mengakses pelatihan mengemudi dan sertifikasi kompetensi di Lembaga Kursus Mengemudi yang telah terakreditasi, dengan memanfaatkan program bantuan dari Pemerintah, seperti Program Kartu Pra Kerja (Bukti P-11) dan/atau Program Indonesia Pintar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Kartu Indonesia Pintar (Bukti P-9), Program Pendidikan Kecakapan Kerja dan Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha. IV. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 21 1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang diajukan para Pemohon. 2. Menyatakan bahwa frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan UUD 1945. 3. Menyatakan bahwa frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Hasil cetak situs daring Artikel 1, Tentang: kejadian kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh calon pengemudi yang belajar mengemudi secara mandiri dan tidak didampingi Instruktur yang Kompeten; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kumpulan dokumen Portofolio Lembaga dan Para Pemohon; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Kursus dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor, Kualifikasi: Pengemudi Pemula Lavel II, yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Dirjen Paudni, 22 Nonformal dan Informal, Kemdikbud Tahun 2014; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Salinan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Meteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 1994; 9. Bukti P-9 : Hasil cetak situs daring Artikel 2, berita tentang: Jumlah laka lalin 2019, Pernyataan Ketua APMI dan Kartu Indonesia Pintar; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Salinan Daftar Lembaga Kursus dan Pelatihan Mengemudi se-Indonesia; 11. Bukti P-11 : Hasil Cetak Slide Presentasi Perkembangan Implementasi Program Kartu Prakerja, Kemenko Perekonomian; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada 23 tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, selanjutnya disebut UU LLAJ) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. 24 [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf-paragraf di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo yang menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pengusaha lembaga kursus dan pelatihan mengemudi yang terakreditasi, yang dibuktikan dengan Akta Notaris, Surat Izin Operasional Lembaga Kursus Mengemudi dan Sertifikat Akreditasi Lembaga, Instruktur Lembaga Kursus dan Pelatihan Mengemudi yang dibuktikan dengan Surat Pengangkatan sebagai Instruktur dan Sertifikat Kompetensi Instruktur dan Asesor Kompetensi Mengemudi yang dibuktikan dengan Surat Pengangkatan sebagai Asesor dan Sertifikat Kompetensi Asesor Kompetensi, yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ. 25 2. Menurut para Pemohon frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ, secara aktual merugikan para Pemohon dalam melaksanakan kegiatan mereka yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang keterampilan, pengetahuan dan sikap dari mengemudikan kendaraan bermotor dengan aman dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mensertifikasi kompetensi peserta didik dari para Pemohon. Hal ini dikarenakan frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ tersebut, terdapat kerancuan hukum, sehingga merupakan bentuk ketidakpastian hukum. Menurut para Pemohon frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 3. Menurut para Pemohon frasa pada norma a quo secara aktual merugikan para Pemohon dalam melaksanakan kegiatan mereka dalam berusaha dan mengembangkan diri dan usahanya. Hal ini dikarenakan frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ tersebut, menyebabkan legitimasi untuk tidak mengikuti pelatihan mengemudi melalui lembaga kursus dan pelatihan mengemudi yang terakreditasi, sehingga merupakan bentuk pembatasan dalam usaha memajukan diri melalui usaha yang dijalankannya. Menurut para Pemohon frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ ini, bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. 4. Selain itu, menurut para Pemohon frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ telah menyebabkan PIHAK II (sic!.) mengalami kerugian karena pernah menjadi korban kecelakaan yang menyebabkan kerugian materil, yang disebabkan oleh calon pengemudi yang belajar mengemudi secara otodidak atau belajar dari seseorang yang tidak memiliki kompetensi, kualifikasi dan kewenangan sebagai Instruktur di kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagai kendaraan praktek mengemudi, serta banyak bukti kejadian kecelakaan lalu lintas, baik di jalan umum atau areal umum, yang disebabkan oleh calon pengemudi yang sedang berlatih secara otodidak, yang menyebabkan kematian bagi korban, ini menjadi bukti bahwa potensi fatalitas mungkin dapat terjadi pada Pemohon. Menurut para Pemohon frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ ini, bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 26 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, para Pemohon berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon pengujian frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ, dikarenakan para Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya frasa “atau belajar sendiri” pada norma yang dimohonkan untuk diuji. Karena itu menurut para Pemohon frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ bertentangan dengan 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) dan UUD 1945. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] dikaitkan dengan paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah membuktikan dengan bukti surat/tulisan yang cukup bahwa para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai instruktur mengemudi dan dalam kesehariannya telah melakukan aktivitas menjalankan lembaga pendidikan mengemudi dan memiliki usaha di bidang pendidikan mengemudi tersebut. Norma yang diajukan, yaitu Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ pada pokoknya mengatur mengenai syarat untuk seseorang mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), di mana salah satu syarat tersebut merupakan frase yang diajukan pengujiannya ke Mahkamah oleh para Pemohon yaitu frasa “atau belajar sendiri”. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud para Pemohon dalam uraian kedudukan hukumnya yang masih harus dibuktikan dalam pokok permohonan, para Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ telah merugikan atau potensial merugikan para Pemohon sebagai warga negara yang berprofesi sebagai instruktur mengemudi dan mempunyai usaha di bidang pendidikan kompetensi mengemudi. Oleh karena itu, para Pemohon telah secara spesifik menerangkan potensi kerugian konstitusional dengan berlakunya frasa “atau belajar sendiri” dalam Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ yang diajukan permohonan pengujian konstitusionalitasnya. Sehingga menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan a quo; 27 [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas frasa “atau belajar sendiri” dalam Pasal 77 UU LLAJ, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “atau belajar sendiri” di Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, karena dengan berlakunya norma pada frasa “atau belajar sendiri” di Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ, menyebabkan tidak adanya keseragaman kompetensi dalam sikap, pengetahuan dan keterampilan mengemudi, hal ini berarti proses penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 tentang sistem pendidikan nasional, tidak terselenggara sesuai dengan yang diamanatkan. Usaha penegakan norma dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, tidak dapat ditegakkan. Berlakunya norma pada frasa “atau belajar sendiri” di Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ, bertentangan dengan norma dalam sistem pendidikan nasional, sehingga seharusnya hasil dari belajar sendiri tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. 2. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “atau belajar sendiri” di Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menjadikan ketidakadilan bagi output lembaga kursus dan pelatihan milik para Pemohon, di mana orang telah memperoleh kompetensi mengemudinya dari hasil latih oleh Instruktur yang tersertifikasi kompetensinya, dinilai oleh asesor yang tersertifikasi kompetensinya dan melalui lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi yang taat norma, nilai, peraturan dan Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 28 Nasional (UU Sisdiknas) yang sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. 3. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “atau belajar sendiri” di Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 karena dengan berlakunya frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ, dapat menjadi legitimasi bagi calon pengemudi untuk tidak mengikuti pendidikan, pelatihan dan ujian mengemudi dari lembaga kursus dan pelatihan, yang telah terakreditasi oleh Pemerintah. Hal ini menurut para Pemohon memperburuk iklim usaha dari lembaga kursus dan pelatihan mengemudi, yang sebenarnya wajib diupayakan oleh Pemerintah. dengan berlakunya norma dalam frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ, menjadikan Pemohon sulit untuk mengembangkan usaha, dengan cara menjalin kerjasama dan/atau meyakinkan mitra kerjasama untuk berinvestasi di lembaga kursus dan pelatihan mengemudi milik para Pemohon. Padahal pemerintah berkewajiban untuk mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan, 4. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “atau belajar sendiri” Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, karena seseorang yang belajar mengemudi di jalan dan/atau areal umum secara otodidak atau diajar oleh orang yang tidak memiliki kompetensi, kaulifikasi dan kewenangan sebagai Instruktur dan tidak dilaksanakan di kendaraan yang telah dimodifikasi merupakan ancaman terhadap rasa aman dan hak hidup masyarakat Indonesia dan ancaman terhadap perlindungan harta benda milik masyarakat Indonesia. Di mana para Pemohon telah 3 kali menjadi korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh calon pengemudi yang sedang berlatih mengemudikan kendaraan secara otodidak di jalan dan/atau areal umum, telah dirugikan secara material, karena harta benda milik para Pemohon menjadi rusak dan perlu menghabiskan waktu dan biaya untuk perbaikan. Selain itu calon pengemudi yang sedang berlatih mengemudikan kendaraan di jalan dan/atau areal umum, merupakan ancaman bagi hak hidup dan hak untuk mempertahankan kehidupan dari masyarakat Indonesia, dimana banyak sekali kejadian kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh calon pengemudi yang sedang berlatih mengemudikan kendaraan secara otodidak di jalan dan/atau areal umum seperti lapangan, yang bukan saja menyebabkan kerugian materil seperti kerusakan properti 29 dan fasilitas umum, namun juga mengakibatkan kematian bagi korban kecelakaan. 5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon dalam petitum memohon agar Mahkamah menyatakan bahwa frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK; [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, masalah konstitusional dalam Permohonan a quo adalah berkenaan dengan adanya syarat kompetensi mengemudi yang dimungkinkan didapatkan dengan belajar sendiri tanpa melalui pendidikan dan pelatihan sebagai syarat untuk mendapatkan syarat izin mengemudi dalam Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ, di mana menurut para Pemohon hal tersebut telah melanggar hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Terhadap masalah konstitusional tersebut, sebelum mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon sebagai tersebut, Mahkamah perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa norma Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ yang diajukan oleh para Pemohon adalah norma yang mengatur mengenai syarat kompetensi yang diperlukan agar seseorang warga negara dapat memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM), adapun SIM menurut Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ yang menyatakan, “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”. Pengertian Jalan pada pasal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam 30 ketentuan umum (Pasal 1 angka 12) merupakan Jalan yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Dengan demikian, berdasarkan norma a quo, SIM merupakan syarat mutlak agar seseorang diperbolehkan mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan. Selanjutnya Pasal 86 menyatakan bahwa SIM berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi dan berfungsi juga sebagai registrasi Pengemudi Kendaraan Bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi. 2. Bahwa lembaga yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan SIM berdasarkan Pasal 87 ayat (2) UU LLAJ adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. SIM tersebut diberikan kepada setiap warga negara yang lulus ujian mengemudi. Pasal 81 ayat (1) menyatakan bahwa untuk mendapatkan SIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Selanjutnya Pasal 88 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara, persyaratan, pengujian, dan penerbitan SIM diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Bahwa berdasarkan norma UU LLAJ, seorang calon pengemudi yang berhak mendapatkan SIM dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah warga negara yang dianggap memiliki kompetensi yang cukup untuk mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang digunakan sebagai lalu lintas umum, dan kompetensi tersebut baru dapat diberikan apabila seseorang tersebut dinyatakan memenuhi seluruh syarat dalam undang-undang ini dan telah dinyatakan lulus ujian sebagaimana diatur dan dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang, yaitu dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia. [3.12] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon sebagai berikut: 31 [3.12.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan frasa “atau belajar sendiri” dalam Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 karena dapat menghambat adanya keseragaman kompetensi dalam sikap, pengetahuan dan keterampilan mengemudi sehingga menghambat penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Terhadap dalil a quo, perlu ditegaskan bahwa sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, tidak hanya dilakukan melakukan jalur tertentu saja. Penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai jalur, yaitu jalur formal, nonformal dan informal. Ketiga jalur tersebut saling melengkapi satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dengan demikian sistem pendidikan nasional Indonesia mengakui setiap proses pendidikan manapun dan dilaksanakan oleh siapapun sepanjang sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. UU Sisdiknas sama sekali tidak membatasi pendidikan hanya boleh dilakukan oleh pemerintah saja, kelompok masyarakat tertentu saja atau perorangan tertentu saja, melainkan dapat dilakukan secara formal atau nonformal oleh lembaga pelatihan maupun secara mandiri oleh keluarga dan lingkungan. Norma yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya mengatur mengenai salah satu syarat bagi warga negara untuk mendapatkan SIM. Norma a quo menyatakan bahwa calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi dan kompetensi tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri. Kompetensi seperti apa yang dibutuhkan bagi seseorang untuk mendapatkan SIM ditentukan melalui mekanisme ujian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 81 dan Pasal 87 UU LLAJ, di mana Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan wewenang oleh undang-undang a quo untuk mengatur mengenai tata cara, persyaratan, pengujian dan penerbitan SIM. Dengan demikian “belajar sendiri” dalam rangka memperoleh kompetensi mengemudi pada dasarnya juga merupakan bagian dari proses pendidikan informal dalam rangka memperoleh keterampilan mengemudi. Hal mana, ketika keterampilan yang 32 diperoleh dari “belajar sendiri” memenuhi standar dan/atau syarat mendapatkan SIM, maka keterampilan dari belajar sendiri dimaksud tentu akan mendapatkan pengakuan. Dalam konteks ini, pengakuan terhadap kompetensi belajar sendiri akan dibuktikan dari berhasil atau tidaknya seseorang untuk lulus dalam ujian dan/atau tes mendapatkan SIM. Berkenaan dengan hal itu, selama seorang warga negara telah memenuhi syarat dan dinyatakan lulus ujian sebagaimana diatur oleh ketentuan tersebut, maka kompetensi mengemudi seseorang tersebut sudah seharusnya telah mencukupi terlepas belajar melalui pelatihan atau belajar sendiri. Selain itu, Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang digunakan para Pemohon sebagai dasar pengujian pada pokoknya merupakan pernyataan kewajiban pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Jika dikaitkan dengan pendidikan dan pelatihan mengemudi, kewajiban tersebut telah diakomodasi dalam bentuk aturan mengenai izin dan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi yang termaktub pada Pasal 78 UU LLAJ. Dalam hal ini, Pasal 78 ayat (3) menyatakan bahwa, “Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Oleh karena itu, sesungguhnya tidak terdapat pertentangan antara pengaturan terkait pendidikan yang diatur dalam UU Sisdiknas dengan pengaturan cara memperoleh kompetensi mengemudi dalam UU LLAJ. Bahkan kesempatan memiliki kompetensi mengemudi dengan belajar sendiri dalam Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ telah sejalan dengan ruang atau jalur mendapatkan pendidikan sebagaimana diatur dalam UU Sisdiknas. Pertentangan justru akan terjadi apabila kesempatan untuk memperoleh kompetensi mengemudi dari belajar sendiri dihapus atau dihilangkan, undang-undang a quo justru menutup salah satu jalur pendidikan dalam rangka mendapatkan kompetensi mengemudi, dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon bahwa frasa “atau belajar sendiri” dalam Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ 33 bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan frasa “atau belajar sendiri” dalam Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menimbulkan ketidakadilan bagi output lembaga kursus dan pelatihan para Pemohon. Terhadap dalil tersebut, jika dicermati argumentasi para Pemohon berkenaan dengan anggapan adanya pertentangan antara frasa a quo dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 pada pokoknya adalah sama yaitu adanya anggapan terjadi ketidakpastian hukum terhadap output lembaga kursus dan pelatihan tempat usaha para Pemohon. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah telah terjawab melalui pertimbangan pada Paragraf [3.11] dan [3.12.1] di atas bahwa yang menjadi objek atau tujuan untuk memperoleh kompetensi mengemudi, dalam hal ini adalah untuk memperoleh SIM, di mana segala aturan mengenai syarat, jenis serta lembaga yang berwenang menerbitkan SIM tersebut telah jelas diatur dalam Pasal 77, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 88 UU LLAJ. Dengan demikian sudah jelas bahwa apapun bentuk kompetensi yang menjadi output dari lembaga pendidikan pelatihan, selama calon pengemudi tersebut tidak lulus ujian mengemudi sebagaimana dimaksud undang-undang a quo, maka dapat dipastikan kompetensi tersebut tidak cukup sebagai syarat untuk mendapatkan SIM, khususnya untuk calon pengemudi yang belajar di lembaga pendidikan dan pelatihan. Namun sebaliknya, jika seseorang yang belajar sendiri ternyata berdasarkan hasil ujian mengemudi dinyatakan memiliki kompetensi yang cukup untuk mendapatkan SIM maka kompetensi tersebut harus diakui, dan tidak dapat dikatakan kompetensi tersebut menjadi tidak sah atau tidak valid. Selain itu, secara umum baik dalam sistem pendidikan nasional maupun dalam praktik sehari-hari, untuk berbagai jenis keahlian jika seseorang yang belajar sendiri dapat lulus ujian standardisasi sebagaimana seseorang yang mendapatkan keahlian tersebut melalui pendidikan dan pelatihan yang resmi atau dengan dilatih tenaga profesional bukan berarti terjadi ketidakpastian terhadap akreditasi tenaga pelatih dan instruktur dimaksud. Oleh karena itu, negara tidak mungkin melarang warga 34 negaranya untuk memperoleh keahlian dengan belajar sendiri tanpa melalui lembaga yang terakreditasi, karena ukuran kompetensi adalah pada ujian yang telah ada standarnya, bukan pada dengan cara apa kompetensi tersebut diperoleh. Bahkan dalam standar internasional pun, pada batas-batas tertentu, misalnya, untuk penguasaan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat Test of English as a Foreign Language (TOEFL) atau International English Language Testing System (IELTS) tidak mensyaratkan bahwa seseorang harus sebelumnya mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait keahlian dimaksud. Hal inipun tidak berimplikasi pada terjadinya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan terhadap akreditasi pengajar bahasa Inggris. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil para Pemohon tentang frasa “atau belajar sendiri” dalam Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12.3] Bahwa para Pemohon mendalilkan frasa “atau belajar sendiri” dalam Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 karena dengan berlakunya frasa “atau belajar sendiri” dalam Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ, dapat menjadi legitimasi bagi calon pengemudi untuk tidak mengikuti pendidikan, pelatihan dan ujian mengemudi dari lembaga kursus dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh Pemerintah. Lebih lanjut hal ini menurut para Pemohon berimplikasi pada sulitnya para Pemohon mengembangkan usahanya karena sulit mendapatkan investasi. Terhadap dalil ini, menurut Mahkamah, tidak tepat apabila para Pemohon mengganggap telah terhambat pengembangan usahanya karena adanya faktor undang-undang atau regulasi yang menghambat, karena dalam UU LLAJ, profesi dan jenis usaha para Pemohon sebagai pengusaha pada lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi sudah diakomodasi dan diatur dengan jelas dalam Pasal 78. Tidak ada norma yang secara langsung menghambat atau menghalangi para Pemohon dalam mengembangkan usahanya tersebut. Jikapun para Pemohon tetap beranggapan kebebasan bagi calon pengemudi untuk belajar sendiri dalam memperoleh kompetensi mengemudi sebagai bentuk regulasi yang dapat menghambat usaha 35 para Pemohon, maka para Pemohon sebagai pelaku usaha harusnya memahami bahwa regulasi bukanlah satu-satunya faktor penentu dalam berkembang atau tidaknya suatu usaha. Berkembang atau tidaknya usaha para Pemohon juga dapat didorong dengan adanya kreatifitas, inovasi dan komitmen untuk maju dan mempromosikan usahanya kepada calon investor. Sebagai contoh, fenomena munculnya usaha di bidang transportasi umum berbasis jaringan (online) yang lahir dan berkembang serta berhasil menarik investasi dengan begitu cepat sebelum adanya regulasi yang mendukung. Justru sebaliknya apabila belajar sendiri tidak dimunculkan sebagai salah satu alternatif untuk memperoleh kompetensi mengemudi, maka akan melanggar atau menghalangi hak konstitusional warga negara untuk mengembangkan dirinya secara otodidak untuk memperoleh SIM. Proses belajar melalui lembaga kursus tentunya lebih baik dibandingkan belajar sendiri karena prosesnya dilakukan berdasarkan kurikulum dan standar tertentu yang ditetapkan pemerintah, serta dilaksanakan oleh lembaga pelatihan dan pendidikan yang memiliki izin dan akreditasi. Namun, hal itu sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menutup ruang bagi warga negara yang memilih untuk mendapatkan kompetensi melalui proses belajar sendiri. Dalam konteks ini, hukum atau undang-undang tidak dapat meniadakan proses “belajar sendiri” sebagai alternatif mendapatkan kompetensi mengemudi di samping belajar melalui lembaga pelatihan. Sebab, upaya memiliki kompetensi tentunya juga merupakan bagian dari hak warga negara dan oleh karenanya, warga negara juga berhak memilih cara yang tersedia untuk mendapatkan kompetensi dimaksud. Jika semua calon pengemudi untuk mendapatkan SIM diharuskan mengikuti lembaga pendidikan dan pelatihan yang mendapat izin dan akreditasi dari pemerintah, maka kebutuhan akan jumlah dan persebaran lembaga tersebut menjadi mutlak diperlukan. Tanpa jumlah yang memadai dan persebaran yang merata maka hak konstitusional warga negara yang ingin mendapatkan SIM menjadi terhalangi. Setelah Mahkamah mencermati dokumen yang dilampirkan para Pemohon berkenaan dengan daftar yang menurut para Pemohon sebagai daftar lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi (bukti P-10), terlihat bahwa dari wilayah administrasi di Indonesia, yaitu dari 416 Kabupaten dan 98 Kota, lembaga 36 pendidikan dan pelatihan di bidang mengemudi baru terdapat di 145 Kabupaten dan 66 Kota, sehingga terdapat wilayah administrasi sebanyak 271 Kabupaten dan 32 Kota yang belum memiliki lembaga terdaftar. Dengan fakta tersebut, dapat dipastikan hak warga negara untuk memajukan dirinya akan terlanggar jika dalil para Pemohon dikabulkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil para Pemohon tentang frasa “atau belajar sendiri” dalam Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12.4] Bahwa para Pemohon mendalilkan frasa “atau belajar sendiri” dalam Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, karena seseorang yang belajar mengemudi di Jalan dan/atau areal umum secara otodidak atau diajar oleh orang yang tidak memiliki kompetensi, kualifikasi dan kewenangan sebagai Instruktur merupakan ancaman terhadap rasa aman dan hak hidup masyarakat Indonesia dan ancaman terhadap perlindungan harta benda milik masyarakat Indonesia. Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon harus dapat memahami bahwa setiap warga negara terikat pada ketentuan pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU LLAJ yang di dalamnya terdapat aturan mengenai larangan dalam penggunaan jalan umum serta pertanggungjawaban pidana terhadap segala jenis kelalaian yang terjadi di jalan umum, misalnya, Pasal 359 KUHP juncto Pasal 310 UU LLAJ yang mengatur mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian. Dengan kata lain warga negara yang sedang belajar mengemudi maupun yang telah mahir jika melakukan kelalaian yang menyebabkan kecelakaan di jalan tentu tidak dapat menghindar dari pertanggungjawaban pidananya. Jika dicermati pasal demi pasal dalam UU LLAJ, maka Pasal 77 ayat (3) haruslah dipahami bersama-sama dengan pasal lain dalam undang-undang a quo, di mana Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ menyatakan bahwa, “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan,” dengan demikian jika calon pengemudi yang “belajar sendiri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 77 ayat (3) a quo adalah orang yang belum memiliki SIM, maka seharusnya orang tersebut dilarang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan, di mana “Jalan” dalam undang-undang ini diartikan sebagai “seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum” [vide Pasal 1 angka 12 UU LLAJ]. Selain itu Pasal 79 ayat (1) menyatakan bahwa setiap calon pengemudi pada saat belajar mengemudi atau mengikuti ujian praktik mengemudi di Jalan wajib didampingi instruktur atau penguji. Dengan demikian berdasarkan serangkaian ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa jika seseorang yang tidak memiliki SIM tidak diperbolehkan mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan (yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum), dan jika seseorang belajar mengemudi di Jalan (yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum), harus didampingi instruktur. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ hanya memungkinkan seorang yang tidak memiliki SIM dan tidak didampingi instruktur untuk belajar mengemudi sendiri di tempat selain Jalan yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum. Oleh karena itu menurut Mahkamah ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ bukan berarti merupakan pembiaran adanya calon pengemudi untuk belajar sendiri di Jalan umum dan membahayakan orang maupun harta benda, karena norma lain dalam UU a quo tidak memungkinkan hal tersebut. Frasa “atau belajar sendiri” masih memungkinkan karena ada berbagai cara dan sarana untuk belajar sendiri tanpa menggunakan Jalan yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, seperti menggunakan lahan pribadi, lapangan, atau melalui teknologi simulasi sehingga tidak melanggar UU LLAJ khususnya Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 79 ayat (1). Dengan demikian UU LLAJ sesungguhnya telah menegaskan bahwa seseorang yang tidak memiliki SIM mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan (yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum) tanpa didampingi instruktur merupakan pelanggaran terhadap undang- undang a quo apapun alasannya, termasuk dengan alasan “belajar (mengemudi) sendiri.” Selain itu, beban tanggung jawab bagi orang yang belajar sendiri tidak dapat disamakan dengan orang yang belajar pada lembaga pendidikan dan pelatihan. Pilihan belajar sendiri di satu sisi, misalnya, tidak menambahkan beban keuangan yang mesti dikeluarkan untuk mendapatkan kompetensi mengemudi, 38 namun di sisi lain, proses belajar sendiri juga berimplikasi terhadap munculnya kewajiban untuk menanggung segala akibat dari proses belajar sendiri tersebut. Artinya, dalam hal bagi seseorang yang “belajar sendiri”, ia tetap memikul tanggung jawab atas pelanggaran dan/atau kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada saat belajar dan mengikuti ujian praktik mengemudi di jalan. Namun demikian, meskipun seseorang diperbolehkan untuk belajar sendiri, hanya dibolehkan sepanjang didampingi oleh pendamping yang memiliki SIM sesuai dengan golongan kendaraan dan tidak dilakukan di jalan umum. Jikapun para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan dengan contoh berbagai kasus konkret di mana keamanan masyarakat di jalan umum terancam oleh warga yang terindikasi sedang belajar sendiri mengemudi di jalan, maka perilaku tersebut sesungguhnya merupakan pelanggaran UU LLAJ dan KUHP dan merupakan ranah implementasi norma bukan persoalan konstitusionalitas norma. Dengan demikian, merupakan tugas pemerintah c.q menteri terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU LLAJ serta Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menegakkan hukum berkenaan dengan persoalan kompetensi mengemudi yaitu dengan cara melaksanakan proses ujian kompetensi mengemudi yang akuntabel dan tegas serta melakukan sosialiasi agar para calon pengemudi tidak menggunakan jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum untuk belajar mengemudi tanpa didampingi oleh instruktur. Dan apabila menggunakan jalan yang tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum harus didampingi seseorang yang memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan untuk belajar. Berdasarkan pertimbangan di atas menurut Mahkamah dalil para Pemohon mengenai frasa “atau belajar sendiri” dalam Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 39 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 11.11 WIB, oleh sembilan Hakim 40 Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Suhartoyo ttd. Saldi Isra ttd. Manahan MP. Sitompul ttd. Wahiduddin Adams ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat PANITERA PENGGANTI, ttd. Ery Satria Pamungkas