14/PUU-XIX/2021

PUTUSAN Nomor 14/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Rowindo Hatorangan Tambunan Alamat : Jalan Metro Jaya I, Nomor 32, Jakarta Timur Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Januari 2021 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 1/PUU/PAN.MK/AP3/1/2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 14/PUU-XIX/2021 pada tanggal 21 April 2021, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Mei 2021 pada pokoknya sebagai berikut: KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah Lembaga Negara Pengawal Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi dibentuk SALINAN 2 untuk mengawal Konstitusi dengan menjaga agar pasal-pasal Undang-Undang yang berlaku tidak bertentangan dengan Konstitusi demi tegaknya hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia; 2. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”; 3. Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”; 4. Dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 5. Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 6. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945”; 7. Dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945”; 8. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3), menyatakan: “Dalam hal Undang-Undang diduga 3 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 9. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Negara Indonesia adalah Negara Hukum, dan dalam penegakan Hukum tersebut Kehakiman diberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan Peradilan. Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari Kekuasaan Kehakiman tersebut yang diberikan wewenang menyelenggarakan peradilan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang selengkapnya berbunyi: “Pemerintah Pusat Menetapkan dan Mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang” yaitu: a. Perorangan warga negara indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara; Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang UUD NRI 1945.” 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang; 3. Oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan ini, sebagai berikut; 4 4. Sebagai pemenuhan syarat pertama (i), Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia [Bukti P.01]; 5. Sebagai pemenuhan syarat kedua (ii), mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, yaitu harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007: a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 6. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945 yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh Undang-Undang yang sedang diuji sebagai syarat kedua (ii) poin (a) dan (b) adalah sebagai berikut: (a) Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang--Undang Dasar.” (b) Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi: “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang- Undang Dasar. 7. Kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sebagai syarat kedua (ii) poin (c) adalah sebagai berikut: 5 - Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” - Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” - Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” - Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” - Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.“ 8. Hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, sebagai syarat kedua (ii) poin (d) adalah sebagai berikut: - Kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi yang dijabarkan oleh Pemohon pada poin (7) disebabkan atas pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 April 2020; - Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta diberlakukan atas Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 380 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 9 April 2020; 6 - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 380 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini dibuat atas pertimbangan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 9 April 2020; - Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini dibuat atas pertimbangan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 7 April 2020; - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ini dibuat sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 3 April 2020; - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dibuat sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dibuat berdasarkan Keputusan 7 Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020; - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dibuat berlandaskan Pasal 10 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang selengkapnya berbunyi: “Pemerintah Pusat Menetapkan dan Mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”; - Pasal 10 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 telah melanggar Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945 yang dijabarkan oleh Pemohon pada poin (6). 9. Kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi sebagai syarat kedua (ii) poin (e) adalah sebagai berikut: - Kerugian kewenangan Konstitusional Pemohon yang dijabarkan pada poin (7) terjadi karena pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 April 2020, dan pemberlakuan PSBB tersebut berpangkal pada Keputusan Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diambil berdasarkan kekuasaan Pemerintah Pusat, yang pada hakikatnya melanggar kewenangan Konstitusional Pemohon yang dijabarkan di poin (6); - Bila Keputusan Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tersebut diambil berdasarkan Kedaulatan Rakyat maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dijamin di dalam UUD NRI 1945 dijabarkan pada poin (6) dan (7) akan atau tidak lagi terjadi. ALASAN PERMOHONAN A. Ringkasan Latar Belakang Alasan Permohonan Diawali dengan rasa keadilan Pemohon yang terusik. Pemohon lalu mencari tahu penyebab dari rasa keadilannya yang terusik. Berikut adalah ringkasan temuan Pemohon berdasarkan interpretasinya dan keterbatasanya, penyebab terusiknya rasa keadilan Pemohon. Telah terjadi 8 wabah di Wuhan, China. WHO sebagai organisasi dunia yang diberi tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pandemik menyebar ke seluruh dunia telah gagal. Kegagalan tersebut disebabkan Pemerintahan Komunis China tidak kooperatif dalam memberikan informasi berkaitan dengan wabah tersebut. Terjadilah pandemik yang menyebar keseluruh dunia. Kegagalan WHO dan ketidakkooperatifan Pemerintah Komunis China menciptakan kesimpangsiuran. Kesimpangsiuran tersebut kemudian dipolitisasi oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk eksploitasi politis dan finansial. Kesimpangsiuran kemudian menjadi disinformasi. Disinformasi tersebar ke seluruh dunia melalui sosial media platform raksasa. Twitter dan Facebook sebagai sosial media platform raksasa mainstream membantu tersebarnya disinformasi, sensor yang mereka lakukan membuat informasi yang dapat membantu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tidak dapat diakses (penjelasannya di lampiran 2 - Kritik Sensor). Sebaliknya informasi yang sesuai dengan bias politik merekalah yang terus mereka promosikan. Disinformasi kemudian menyebabkan panik. Disinformasi dan panik tersebut sampai ke negara Pemohon. Media mainstream di negara Pemohon membeo sosial media platform raksasa tersebut; Twitter dan Facebook. Pemerintah mengambil keputusan besar dipengaruhi oleh pemberitaan media, baik itu positif sebagai sumber informasi akurat, maupun negatif dalam bentuk tekanan (pressure). Banyak Pemerintahan di berbagai belahan dunia didasarkan oleh niat baiknya ingin melindungi rakyatnya kemudian mengambil keputusan berdasarkan disinformasi dan panik yang telah menyebar luas ke seluruh dunia, termasuk Pemerintah di negara Pemohon. Kebijakan yang diambil berdasarkan disinformasi dan panik tersebutlah yang kemudian menyebabkan terusiknya rasa keadilan Pemohon. Selanjutnya Pemohon mencoba mencari solusi bagaimana mengatasi permasalahan yang terjadi, dengan harapan dapat mengulurkan tangan kepada pemerintah dan rakyat, sebagai wujud nyata kecintaannya pada tanah airnya. Dalam penjelasan panjangnya pemohon menjabarkan pentingnya menggunakan kesadaran, nalar dan rasionalitas untuk mengatasi panik dan disinformasi, agar dapat mengambil solusi, kebijakan yang tepat dan terukur. Sampailah kemudian Pemohon pada kesimpulan inti permasalahan. Kesimpulannya adalah kemerdekaan Pemohon mengambil keputusan atas tubuh Pemohon sendiri berdasar pada hak-hak Pemohon yang dijamin di dalam 9 perjanjian sakral (Kovenan) yang menjadi dasar dari persekutuan/pernikahan Pemohon dengan seluruh Rakyat Indonesia sebagai satu bangsa. Perjanjian tersebut tak lain adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Konstitusi tertulis. Sebuah Perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh manusia-manusia yang sadar akan kedaulatannya. Kesadaran akan kedaulatan tersebut adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh umat manusia (peri-kemanusiaan), terlepas dari perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara mereka, baik itu perbedaan fisik maupun perbedaan mental, seluruh umat manusia memiliki kedaulatan yang setara (peri-keadilan). Pemohon tidak akan menyerahkan kasih karunia Tuhan Yang Maha Esa tersebut, sebab Kasih Karunia Tuhan Yang Maha Esa itulah yang memberikan Pemohon kesadaran akan kedaulatannya untuk menentukan nasib dan takdirnya sendiri, Citra Tuhan (Imago Dei) di dalam diri setiap manusia. Pemohon tidaklah sedang menolak masker, vaksin, protokol kesehatan, maupun PSBB-nya sebagai kebijakan yang diambil pemerintah, akan tetapi pada pemaksaannya. Yang Pemohon harapkan adalah untuk kemerdekaan, hak dan kedaulatan Pemohon dihormati untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dalam hal memakai atau tidak memakai masker, vaksinasi atau tidak vaksinasi, dan lainnya. Pemohon berharap dapat memakai masker, melakukan vaksinasi, menjalankan protokol kesehatan bukan karena dipaksa atau diancam hukuman, melainkan melakukannya berdasarkan kemerdekaannya, haknya, dan kedaulatannya. Harapan Pemohon ini adalah bayangan yang melatarbelakangi alasan permohonan Pemohon, untuk dihormatinya Kedaulatan Rakyat. Demikianlah ringkasan latar belakang alasan permohonan Pemohon. (untuk lebih lengkapnya lihat Lampiran 1) B. Alasan Pokok Permohonan 1. Pasal 10 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan melanggar Konstitusi karena menempatkan Kekuasaan Pemerintahan di atas Kedaulatan Rakyat. Penjelasan: Alasan Pokok Permohonan Pemohon adalah bahwasanya Pasal 10 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 10 Kesehatan yang berbunyi “Pemerintah Pusat Menetapkan dan Mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat'' adalah sebuah aturan yang menempatkan Kedaulatan Rakyat di bawah Kekuasaan Pemerintahan. Pada hakikatnya aturan tersebut membuka pintu untuk berlakunya peraturan yang membatasi, menangguhkan hak-hak yang dijamin di dalam Konstitusi. Salah satu contoh peraturan tersebut adalah Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Lampiran (3) menunjukkan Causa Verband antara Pasal 10 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dan Pergub Nomor 33 Tahun 2020. Syarat untuk menetapkan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 ini bergantung pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Tanpa adanya penetapan status kedaruratan, Pergub 33 Tahun 2020 tidak dapat di berlakukan. (Provision of statutory law that is contingent on a declaration of national emergency). Peraturan yang bergantung pada pemberlakuan status kedaruratan. Bagian “Mengingat” dalam Peraturan Perundang-Undangan dikenal sebagai dasar hukum, landasan yang bersifat yuridis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Lampiran (4) menunjukan bagaimana isi Pergub Nomor 33 Tahun 2020 membatasi hak-hak rakyat yang dijamin didalam Konstitusi. Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2018 itu sendiri tidak secara langsung membatasi hak- hak yang dijamin didalam Konstitusi (Legal Standing Pemohon Poin 7), namun menjadi penyebab berlakunya Peraturan yang membatasi hak-hak yang dijamin didalam Konstitusi. Hak-hak yang ditetapkan dalam Konstitusi dilahirkan bukan oleh Kekuasaan Pemerintah, namun oleh Kedaulatan Rakyat. Berdasarkan Kedaulatan Rakyat-lah hak-hak tersebut ditetapkan melalui Sidang Umum MPR sesuai Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi, “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang--Undang Dasar.” (Amandemen keempat terhadap UUD 1945 dilakukan pada Sidang Umum MPR 2002 yang berlangsung antara 1 Agustus hingga 11 Agustus 2002). Oleh karenanya hak-hak tersebut tidak dapat diubah, dibatasi atau ditangguhkan oleh Kekuasaan Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat. 11 Jika hal tersebut dilakukan itu berarti menempatkan Kedaulatan Rakyat berada di bawah Kekuasaan Pemerintahan, yang pada esensinya adalah sebuah pelanggaran Konstitusi. 2. Pasal 10 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan melanggar Hierarki Hukum. Penjelasan: Hukum sesungguhnya adalah norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat yang tersusun dalam sebuah hirarki, (Hans Kelsen’s Pure Theory of Law). Ada norma yang lebih tinggi, ada norma yang lebih rendah. Susunan hierarki norma tersebut is tested through time, diuji dengan berjalanya waktu. Pada hakikatnya, susunan hirarki yang benar mewujudkan keseimbangan, keseimbangan melahirkan kedamaian, sebaliknya, susunan hierarki yang salah menyebabkan ketimpangan (ketidakseimbangan), ketimpangan melahirkan kekacauan. (Perumpamaan mebangun sebuah rumah, urutan langkah-langkah yang diambil adalah penting untuk dapat berhasil membangun sebuah rumah yang berdiri tegak dan seimbang. Urutan langkah-langkah yang benar mewujudkan sebuah rumah yang tegak kokoh berdiri, sebaliknya urutan langkah-langkah yang salah menghasilkan reruntuhan. Urutan langkah-langkah ini pada hakikatnya sama halnya dengan hierarki hukum, menganut prinsip mana yang sebelum dan mana yang sesudah, mana yang dahulu dan mana yang berikut, mana yang melahirkan dan mana yang dilahirkan, mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah, mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah). "Hukum" terdiri dari seperangkat aturan dengan bobot yang tidak sama. Kekuatan hukum aturan-aturan ini mengikuti prinsip bahwa ada hierarki norma. Oleh karena itu, dalam menerapkan hukum harus dipastikan bahwa suatu peraturan tidak bertentangan dengan asas hukum yang lebih tinggi darinya. Penghormatan terhadap hierarki hukum adalah fundamental bagi negara hukum, karena menentukan bagaimana hukum dengan tingkatan yang berbeda-beda dapat diterapkan. Hierarki hukum yang berlaku di Indonesia merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya, adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah; 5. Peraturan Presiden; 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pergub Nomor 33 Tahun 2020 adalah peraturan di hierarki ke (6), di dalamnya berisi aturan-aturan yang membatasi hak-hak rakyat yang dijamin di dalam Konstitusi di mana dalam hal ini berada di hierarki ke (1). Namun hal ini terjadi oleh karena adanya Pasal 10 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang berada di hierarki ke (3). Oleh karenanya sesungguhnya yang terjadi adalah peraturan yang ada di hierarki (3) bertentangan dengan peraturan yang berada di hierarki (1), dan dalam prinsipnya jika ditemukan dua peraturan yang bertentangan, berdasarkan prinsip hierarki norma, peraturan yang lebih rendah hierarkinya harus diubah atau diperbaiki, agar tidak bertentangan dengan peraturan yang hierarkinya lebih tinggi. 3. Pasal 10 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah peraturan yang absen dari checks and balances Penjelasan: - Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan tersebut memberikan Pemerintah Pusat kewenangan menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang bersifat absen dari proses proses check and balances karena tidak melibatkan masyarakat sebagai pihak yang akan menjalankan akibat dari keputusan tersebut. - Peraturan yang absen dari proses check and balances membuat pemerintah tidak dapat melakukan self reflection dan self correction. Dengan tidak melibatkan masyarakat menyebabkan hilangnya ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan pada pemerintah dikala 13 pemerintah telah salah mengambil sebuah keputusan. Pada hakikatnya pemerintah tidak dapat dituntut untuk sempurna, terlepas dari segala bentuk kekhilafan/kesalahan, selalu mengambil keputusan yang tepat. Oleh karena itu penting untuk memiliki sistem di mana ketika pemerintah melakukan sebuah kesalahan, terdapat ruang bagi masyarakat untuk menawarkan masukan yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengoreksi kesalahannya (self correction). Tujuannya agar pemerintah dapat membuat keputusan yang terbaik untuk rakyat. - Peraturan yang absen dari proses check and balances adalah peraturan yang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Peraturan tersebut menutup ruang check and balances sebagai alat kontrol mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, dengan melarang atau membatasi aksi damai menyampaikan pendapat atau protes dengan alasan dapat menyebabkan penyebaran virus. Pertanyaannya kemudian, bagaimana caranya rakyat menyampaikan keberatan akan sebuah peraturan yang membatasi hak-nya untuk menyampaikan keberatan? Bagaimana memprotes dengan cara damai sebuah peraturan yang membatasi hak untuk protes dengan damai? - Peraturan yang absen dari proses check and balances menyebabkan resiko terjadinya civil disobedience bahkan civil unrest sebagai satu satunya jalan yang tersisa oleh karena ditutupnya ruang untuk menyampaikan keberatan dengan damai atas peraturan yang dirasa memberatkan rakyat, yang mana pada hakikatnya berisiko memperburuk dan memperkeruh keadaan yang pada akhirnya justru hanya akan menambah penderitaan rakyat. - Peraturan yang absen dari proses check and balances mengancam masa depan. Seperti yang kita saksikan pada saat ini, perpanjangan demi perpanjangan diberlakukan, target yang ingin dicapai dapat diubah kapan saja sebab tidak adanya mekanisme kontrol check and balances. Kemungkinan yang akan terjadi adalah ketika rakyat sudah pada titik nadir, hilangnya harapan, semangat, zeal [sic!] barulah peraturan tersebut perlahan seakan hilang dari permukaan menunggu untuk sewaktu-waktu kembali seperti “hantu”. Inilah pentingnya untuk mencegah pelanggaran yang sama terjadi dimasa yang akan datang. 14 Sebagai ilustrasi, katakanlah telah terjadi wabah malaria di Papua Timika, hal ini dapat digunakan sebagai alasan penetapan keadaan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Pemohon tidak mengatakan hal ini telah terjadi, atau akan terjadi. Pemohon hanya ingin menunjukan bahwasanya dengan berlakunya pasal a quo, yang berlaku pada saat ini hal tersebut dimungkinkan terjadi. Wabah malaria terjadi di Papua Timika, Pemerintah Pusat menetapkan status kedaruratan masyarakat, Pemerintah daerah dari Sabang sampai Merauke menetapkan PSBB (Lockdown). PETITUM Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangannya berkenan memeriksa dan memutus permohonan Pemohon sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat; 3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP-el Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 15 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Udang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 16 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 17 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 10 ayat (1) UU 6/2018, yang menyatakan sebagai berikut: Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. 2. Bahwa Pemohon, Rowindo Hatorangan Tambunan, dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, potensial dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Pemohon, sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 10 ayat (1) UU 6/2018 akibat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 April 2020; b. Bahwa pemberlakuan PSBB untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta didasarkan atas: 1. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 380 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 9 April 2020; 2. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 9 April 2020 (Pergub 33/2020); 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada tanggal 7 April 2020; 18 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada tanggal 3 April 2020; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada tanggal 31 Maret 2020; 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada tanggal 31 Maret 2020; dan 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dibuat berlandaskan Pasal 10 ayat (1) UU 6/2018; c. bahwa pemberlakuan PSBB tersebut berpangkal pada Keputusan Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang diambil dari kekuasaan pemerintah pusat yang pada hakikatnya melanggar kewenangan konstitusional Pemohon; Bahwa penjelasan Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya berkenaan dengan Pasal 10 ayat (1) UU 6/2018, walaupun diuraikan secara singkat namun Mahkamah dapat memahaminya. Dalam hal ini, Pemohon menyatakan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang potensial dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 10 ayat (1) UU 6/2018. Pemohon juga telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial yang akan dialami dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon perihal pertentangan norma dalam Pasal 10 ayat (1) UU 6/2018 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. 19 [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) UU 6/2018, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 10 ayat (1) UU 6/2018 melanggar konstitusi karena menempatkan kekuasaan pemerintahan di atas kedaulatan rakyat, padahal hak-hak yang ditetapkan dalam Konstitusi dilahirkan bukan oleh kekuasaan pemerintah tetapi oleh kedaulatan rakyat, sehingga hak-hak tersebut tidak dapat diubah, dibatasi atau ditangguhkan oleh kekuasaan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat; 2. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 10 ayat (1) UU 6/2018 melanggar hierarki hukum yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Pergub 33/2020 merupakan Peraturan Daerah Provinsi (peraturan di hierarki ke-6) yang mengatur hak-hak rakyat yang dijamin dalam konstitusi (peraturan di hierarki ke-1), hal tersebut terjadi karena adanya Pasal 10 ayat (1) UU 6/2018 yang berada di hierarki ke-3 bertentangan dengan peraturan yang berada di hierarki ke-1 dan berdasarkan prinsip hierarki norma, peraturan yang lebih rendah hierarkinya harus diubah agar tidak bertentangan dengan peraturan yang hierarkinya lebih tinggi; 3. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 10 ayat (1) UU 6/2018 adalah peraturan yang absen dari checks and balances, karena tidak melibatkan masyarakat sebagai pihak yang akan menjalankan akibat dari keputusan tersebut, dan peraturan yang demikian rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan; 4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon di dalam petitum pada pokoknya memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 10 ayat (1) UU 20 6/2018 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan bersandar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud. [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, terhadap permohonan Pemohon a quo Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa terlebih dahulu Mahkamah akan menguraikan definisi kedaruratan kesehatan dan PSBB yang dapat dikatakan sebagai inti dari permohonan a quo. Dalam hal ini, Pasal 1 angka 2 UU 6/2018 menyatakan, “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara”. Selanjutnya Pasal 1 angka 11 UU 6/2018 menyatakan, “PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi”. Kemudian, Pasal 59 UU 6/2018 menyatakan, “PSBB merupakan bagian dari respon Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu, yang paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum”. Dengan demikian, PSBB baru dapat dilaksanakan setelah adanya pernyataan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat oleh pemerintah. 21 [3.10.2] Bahwa berkenaan dengan pihak yang dibebani tanggung jawab dalam kondisi Kedaruratan Kesehatan, Pasal 4 UU 6/2018 menyatakan, “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan”. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) UU 6/2018 menyatakan bahwa perihal penetapan atau pencabutan kedaruratan kesehatan adalah kewenangan pemerintah pusat. Lebih lanjut Pasal 10 ayat (3) UU 6/2018 menegaskan sebelum menetapkan kedaruratan kesehatan dimaksud, pemerintah pusat terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kemudian berkenaan dengan hak dan kewajiban, pada intinya ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 UU 6/2018 menyatakan setiap orang berhak memeroleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, dan setiap orang wajib mematuhi dan ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Berdasarkan norma-norma sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah memang sudah tepat bahwa Pemerintah Pusat merupakan pihak yang berwenang untuk menetapkan atau mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Dalam suatu negara demokrasi, secara postulat telah diterima kebenaran bahwa rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam konteks itu pula, Pemerintah mendapatkan mandat dari rakyat untuk memimpin penyelenggaraan bernegara termasuk dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, tidaklah terdapat persoalan bilamana Pemerintah yang menetapkan atau mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Hal demikian sekaligus tidaklah dapat membenarkan dalil atau penilaian Pemohon bahwa kekuasaan pemerintah di atas kedaulatan rakyat. [3.10.3] Bahwa berkenaan dengan pelanggaran hierarki peraturan perundang- undangan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, secara konstitusional, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Sementara itu, terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk menguji atau menilainya. Dengan demikian, apabila Pemohon mempersoalkan selain dari undang-undang termasuk 22 hierarki suatu peraturan perundang-undangan, in casu Pergub 33/2020, hal demikian bukanlah ranah kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Sementara itu, berkenaan dengan dalil yang menurut Pemohon tidak melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, terhadap dalil demikian baru dapat diketahui apabila terhadap pembentukan dimaksud dapat dilakukan pengujian secara formil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) UU 6/2018 adalah tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 23 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sepuluh, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 12.04 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 24 ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Anak Agung Dian Onita