14/PUU-XII/2014

# Putusan [[14/PUU-XII/2014]] - Permohonan Pengujian Materil [[Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004]] tentang Prakt... ## Metadata - **[[Nomor Perkara]]**: [[14/PUU-XII/2014]] - **Tahun**: 2014 - **[[Jenis Perkara]]**: [[Pengujian Undang-Undang]] - **Status**: Ditolak - **[[Tanggal Putusan]]**: 2015-04-20 - **Significance**: Low ## Ringkasan Pengujian [[UU No. 29 Tahun 2004]] tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap [[UUD 1945]]. Putusan: **Ditolak**. ## Objek Pengujian ### Undang-Undang yang Diuji - [[UU No. 29 Tahun 2004|[[UU No. 29 Tahun 2004]] tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]] ### Pasal yang Diuji - **[[Pasal 24]]** - **[[Pasal 10]]** - **[[Pasal 10 ayat (1) huruf a]]** - **[[Pasal 66 ayat (3)]]** - **[[Pasal 7 ayat (1)]]** - **[[Pasal 9 ayat (1)]]** - **[[Pasal 51 ayat (1)]]** - **[[Pasal 51 ayat (1) huruf a]]** ## Perihal Pengujian [[UU No. 29 Tahun 2004]] tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ## Timeline - **2014-02-12**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2015-04-20**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Legal Analysis ### Pertimbangan Hukum Mahkamah - Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah memohon pengujian konstitusionalitas [[Pasal 66 ayat (3)]] [[Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004]] tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431, selanjutnya ... - Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, [[Mahkamah Konstitusi]] (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a.. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; - Menimbang bahwa berdasarkan [[Pasal 24]]C ayat (1) [[UUD 1945]] dan Pasal 10 ayat (1) huruf a [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-... ### Isu Konstitusional Perkara ini membahas konstitusionalitas ketentuan dalam undang-undang yang diuji terhadap [[UUD 1945]]. ## Amar Putusan > Mengadili, > Menyatakan menolak permohonan para Pemohon. ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 29 Tahun 2004]] tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap [[UUD 1945]]. ### Batu Uji - [[Pasal 28G ayat (1) UUD 1945]] - [[Pasal 28H ayat (1) UUD 1945]] - [[Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]] ### Putusan Status: **Ditolak** ## Dampak Putusan ### Implikasi Hukum [[UU No. 29 Tahun 2004]] tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap berlaku sepenuhnya. ## Hakim Konstitusi ### Majelis Hakim - **[[Hamdan Zoelva]]** - **[[Arief Hidayat]]** - **[[Patrialis Akbar]]** - **[[Muhammad Alim]]** - **[[Anwar Usman]]** - **[[Maria Farida Indrati]]** - **[[Ahmad Fadlil Sumadi]]** - **[[Aswanto]]** - **[[Wahiduddin Adams]]** ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[006/PUU-III/2005]] - [[11/PUU-V/2007]] ### Perkara yang Merujuk - [[80/PUU-XVI/2018]] - [[82/PUU-XIII/2015]] - [[85/PUU-XIII/2015]] ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UU No. 29 Tahun 2004]] tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - [[UUD 1945]]