139/PUU-XIII/2015

PUTUSAN Nomor 139/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: 1. Nama : Edi Gunawan Sirait Umur : 48 Tahun Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Petani/Pekebun Alamat : Dusun Mandian Gajah, Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Sebagai --------------------------------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama : Bejo Umur : 42 Tahun Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Petani/Pekebun Alamat : Dusun Mandian Gajah, Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Sebagai -------------------------------------------------------------------Pemohon II; 3. Nama : Bharum Purba Umur : 61 Tahun Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Petani/Pekebun Alamat : Dusun Masat, RT. 002/RW 002, Kelurahan/Desa Kritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 Provinsi Riau; Sebagai ------------------------------------------------------------------Pemohon III; 4. Nama : Miswan Umur : 39 Tahun Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Petani/Pekebun Alamat : Dusun Mandian Gajah, RT. 005/RW 005, Kelurahan/Desa Kritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Sebagai ------------------------------------------------------------------Pemohon IV; 5. Nama : Zahdi Umur : 36 Tahun Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Petani/Pekebun Alamat : Dusun Raden, RT03/RW 03, Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Sebagai -------------------------------------------------------------------Pemohon V; 6. Nama : Ahmad Samadi Umur : 39 Tahun Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Petani/Pekebun Alamat : Dusun Pelita, Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Sebagai .-----------------------------------------------------------------Pemohon VI; 7. Nama : Ahmadi Umur : 38 Tahun Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Petani/Pekebun Alamat : Dusun Pelita, Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 Sebagai -----------------------------------------------------------------Pemohon VII; 8. Nama : Saidah Umur : 40 Tahun Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Petani/Pekebun Alamat : Dusun Raden, Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Sebagai ----------------------------------------------------------------Pemohon VIII; 9. Nama : Ponidi Umur : 59 Tahun Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Petani/Pekebun Alamat : Desa Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Sebagai ------------------------------------------------------------------Pemohon IX; 10. Nama : Nuraini Umur : 56 Tahun Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Petani/Pekebun Alamat : Kemuning Muda, RT/RW 006/001, Desa Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Sebagai -------------------------------------------------------------------Pemohon X; 11. Nama : Sukardi Umur : 45 Tahun Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Petani/Pekebun Alamat : Jalan R.04 Mumpo, RT/RW 006/001, Kel./Desa Kemuning Muda, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Sebagai ------------------------------------------------------------------Pemohon XI; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 12. Nama : Amiruddin Sitorus Pane Umur : 64 Tahun Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Petani/Pekebun Alamat : Jalan PLTD, RT/RW 006/001, Desa Kemuning Muda, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Sebagai -----------------------------------------------------------------Pemohon XII; 13. Nama : Wagimin Auda Umur : 45 Tahun Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Petani/Pekebun Alamat : Jalur II Kemuning Muda, RT/RW 006/001, Kel/Desa Kemuning Muda, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Sebagai ----------------------------------------------------------------Pemohon XIII; 14. Nama : Misrun Umur : 43 Tahun Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Petani/ Pekebun Alamat : Kemuning Muda, RT/RW 006/001, Desa Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Sebagai ----------------------------------------------------------------Pemohon XIV; 15. Nama : Sari Umur : 41 Tahun Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Petani/Pekebun Alamat : Tuk Jimun, RT/RW 005/005, Desa Tuk Jimun, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Sebagai -----------------------------------------------------------------Pemohon XV; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 16. Nama : Muliono Umur : 73 Tahun Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Petani/Pekebun Alamat : Jalan Penunjang Dusun Kuala, RT/RW 001/001, Desa/Kel. Tuk Jimun, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Sebagai ----------------------------------------------------------------Pemohon XVI; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 28 Oktober 2015 memberi kuasa kepada Adi Mansar, S.H., M.Hum; Guntur Rambe, S.H., M.H., Deni Ardiansyah, S.H., M.H; Irwan Syahrizal, S.Sn., S.H., M.H., dan Jhon Elly, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor “ADI MANSAR, GUNTUR RAMBE&PARTNERS” Attorney, Solicitor, Legal Consultant, Legal Drafter, Election Consultant. Beralamat dan berkantor di Jalan Mayjend Sutoyo Siswomihardjo (Jalan Perdana), Nomor 125, Lt.III, Kesawan, Kota Medan-20111. Bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili kepentingan hukum para Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------Para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon dan ahli Presiden; Mendengar keterangan saksi Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 30 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Oktober 2015 berdasarkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 297/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 139/PUU-XIII/2015 pada tanggal 13 November 2015, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 4 Desember 2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. OBJEK PERMOHONAN Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (”UU MK”), bahwa salah satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945; Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan: “…Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD 1945)”. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD RI Tahun 1945”; 3. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitutison). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang (UU) tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 4. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dari Undang- Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna “ambivalensi” (ambigu), tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 5. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (”UU MK”), antara lain menyatakan: “…Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 6. Bahwa selain daripada itu, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), mengatur bahwa secara hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang- Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang- Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang- Undang (judicial review); 7. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas Para Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi (“MK”) melakukan pengujian terhadap Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8. Bahwa oleh karena objek permohonan para Pemohon Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berpotensi akan dan atau telah menimbulkan kerugian bagi para Pemohon berupa tercabutnya hak-hak konstitusional para Pemohon untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, tercabutnya hak-hak kosntitusional para Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, tercabutnya hak-hak konstitusional para Pemohon akan kepastian hukum atas kepemilikan harta benda, tercabutnya hak-hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan penghidupan yang layak serta hilangnya hak-hak para Pemohon akan pemukiman oleh karena ditetapkan atau akan ditetapkan sebagai kawasan hutan, maka Mahkamah Konsitusi berwenang untuk menguji yang merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon; III. KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing) PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berbunyi : “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu : a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga Negara. Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan: yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yakni sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; c. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan d. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan pokok tersebut dapat dilihat dengan adanya penegasan serta diakuinya hak-hak asasi manusia (HAM), termasuk adanya kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, serta jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. 4. Bahwa berdasarkan norma-norma konstitusi di atas, mencerminkan prinsip- prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kapasitas yang sama setiap orang (manusia) termasuk para Pemohon, pada kenyataannya telah dibatasi hak konstitusionalnya dengan lahirnya Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (bukti P-2) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (bukti P-1). 5. Bahwa manfaat dari suatu peraturan perundang-undangan tidak lain adalah untuk kesejahteraan bagi masyarakat bangsa Indonesia, sebagaimana yang dijamin di dalam Konstitusi RI (dalam hal ini alinea Ke-IV Pembukaan UUD 1945). Dengan demikian bahwa konsepsi Negara sejahtera sebagaimana yang disebutkan Jeremy Bentham, “….the greatest number of the Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 greatest happynes” menandakan bahwa sudah seyogyanya aturan (UU) itu dibuat tiada lain adalah untuk kesenangan dan kesejahteraan masyarakat. 6. Bahwa sejalan dengan pendapat Jeremy Bentham tersebut di atas, Prof. Bagir Manan menyebutkan, “…agar suatu pembentukan Undang-Undang menghasilkan Undang-Undang yang tangguh dan berkualitas, dapat digunakan tiga landasan dalam penyusunannya, yaitu; 1. Landasan Yuridis (Yuridische Gelding) 2. Landasan Sosiologis (Yuridische Gelding) 3. Landasan Filosofis (Yuridische Gelding) Pentingnya landasan tersebut, agar Undang-Undang yang dibentuk memenuhi kaedah yang sah secara hukum (legal validity) dan mampu berlaku efektif karena dapat atau diterima masyarakat, secara wajar serta berlaku untuk waktu yang panjang. 7. Bahwa dalam perkara –a quo- para Pemohon I sampai dengan XVI adalah perorangan Warga Negara Indonesia bertempat tinggal dan berdomisili di Dusun Mandian Gajah, Dusun Masat, Dusun Raden, Dusun Pelita, Desa Lubuk Besar, Desa Kritang, Desa Kemuning Muda, Desa Tuk Jimun, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Bahwa Para Pemohon tersebut bekerja/berprofesi sebagai petani/pekebun, yang menghasilakan tani/kebun yaitu berupa duku, coklat, sawo, jengkol, karet dan sawit, dan kehidupan para Pemohon tersebut telah terjadi sejak lama dan berlangsung secara turun temurun, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 8. Bahwa pada Tahun 2008 Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SK.378/MENHUT-II/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Taman Kepada PT. Sari Hijau Mutiara (SHM) Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 20.000Ha (dua puluh ribu hektare) di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Izin yang dikeluarkan Menteri Kehutanan kepada PT. Sari Hijau Mutiara seluas ± 20.000Ha (dua puluh ribu hektare) tersebut, telah memasukkan lahan pertanian/perkebunan dan Desa-Desa serta Kecamatan dimana para Pemohon tinggal dan berdomisili serta mencari dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 melangsungkan kebutuhan hidup, menjadikan sebagai bagian kawasan/konsesi milik PT. Sari Mutiara Hijau (PT.SHM) seluas ± 20.000 Ha (dua puluh ribu hektare) sebagaimana SK Menhut Nomor SK.378/MENHUT- II/2008. 9. Bahwa dengan adanya SK Menhut Nomor SK.378/MENHUT-II/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Taman Kepada PT. Sari Hijau Mutiara (SHM) Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 20.000Ha (dua puluh ribu hektare) di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, telah menimbulkan kerugian hak-hak konstitusional para Pemohon dan munculnya permasalahan-permasalahan antara para Pemohon dengan PT. Sari Mutiara Hijau, dan atas permasalahan-permasalahan tersebut para Pemohon telah melakukan upaya penyelesiaan prosedur hukum dengan melaporkan ke Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir dengan melakukan rapat bersama bersama Asisten Pemerintahan Setda Kab. Indragiri Hilir dengan instansi terkait bersama dengan masyarakat Kecamatan Kemuning dan Kecamatan Keritang tertanggal 13 Agustus 2014 (bukti.P-9). Para Pemohon telah melaporkan PT. Sari Hijau Mutiara ke Kementrian Kehutanan untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.378/Menhut-II/2008 TAHUN 2014 (bukti.P-7). Para Pemohon melaporkan kepada Ombudsman RI tentang pencabutan SK.378/Menhut- II/2008, maka oleh Ombudsman melalui Surat Nomor 0604/KLA/1205.2014/ PBP.19/Tim.5/XII/2014 perihal Dugaan Penundaan Berlarut Terkait Tindak Lanjut Atas Permohonan Pencabutan SK.378/Menhut-II/2014, tertanggal 31 Desember 2014 (bukti.P-3). Para Pemohon melaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adanya upaya pendudukan/ penguasaan PT. Sari Hijau Mutiara (SHM) atas areal lahan seluas 20.000Ha di Desa Lubuk Besar, Desa Kemuning Muda, Desa Tukjimun, Desa Kota Bayu Reteh dan Desa Kayu Raja, Kecamatan Kemuning dan Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengeluarkan surat Nomor 0.689/K/ PMT/II/2015 tertanggal 04 Februari 2015, perihal permintaan klarifikasi Pengaduan Masyarakat Kemuning dan Keritang (bukti.P-4). Ombudsman RI pada tanggal 16 Februari 2015, menyampaikan surat kepada para Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 Pemohon dengan Nomor 0159/SRT/1205.2014/PBP-19/TIM.V/II/2015 perihal tindak lanjut laporan para Pemohon tentang dugaan penundaan berlarut terkait tindak lanjut atas permohonan pencabutan Sk.378/Menhut- II/2008 (bukti.P-5). Atas pengaduan para Pemohon ke Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan para Pemohon mendapatkan tembusan surat dari Badan Pertanahan Nasional dengan Nomor 1581/25.2-600/IV/2015 tertanggal 07 April 2015 (bukti P-6). Atas pengaduan para Pemohon ke Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan para Pemohon mendapatkan tembusan surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau dengan Nomor 1439/18-14/IX/2015 tertanggal 17 september 2015 (bukti P-6). Atas pengaduan para Pemohon ke Komisi Kepolisian Nasional mendapatkan surat tembusan dari Komisi Kepolisian Nasional perihal penanganan pencegahan konflik horizontal, Nomor B-1365/Kompolnas/XI/2014 tertanggal 19 November 2014 tertanggal 19 November 2014; 10. Bahwa kemudian pada tahun 2013 Pemerintah mengundangkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang ternyata telah merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon, sehingga lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tersebut tidak membawa kesenangan dan kesejahteraan bagi Masyarakat (ic. para Pemohon). 11. Bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ternyata telah menimbulkan reaksi ditengah tengah masyarakat, hal ini terlihat dari berbagai kasus yang ada di seluruh Indonesia dimana masyarakat yang menjadi korban dengan adanya/keberadaan dari Undang-Undang a quo khususnya para Pemohon, dimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tersebut dijadikan dasar oleh PT. Sari Hijau Mutiara (SHM) untuk melaporkan para Pemohon ke Kepolisian Repulik Indonesia Daerah Riau,- 12. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal yang diuji dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, karena: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 - Adanya SK Menhut Nomor SK.378/MENHUT-II/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Taman Kepada PT. Sari Hijau Mutiara (SHM) Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 20.000Ha (dua puluh ribu hektare) di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, membuka peluang kepada PT. Sari Hijau Mutiara (SHM) untuk melaporkan masyarakat di Kecamatan Kemuning dan Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir ke Kepolisan Republik Indonesia Daerah Riau dengan tuduhan pasal yang di uji pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan . 13. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut: a. Menurut ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional untuk berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. b. Menurut ketentuan Pasal 28A ayat (1), para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional untuk hidup serta berhak memepertahankan hidup dan kehidupannya. c. Menurut ketentuan Pasal 28C ayat (2), para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. d. Menurut ketentuan Pasal 28G ayat (1), para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional untuk perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. e. Menurut ketentuan Pasal 28H ayat (4), para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional untuk hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. f. Menurut ketentuan pasal Menurut ketentuan Pasal 28I para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional Ayat (1) “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah asasi manusia yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun”. Ayat (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Ayat (3) “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. 14. Bahwa para Pemohon dari Pemohon I sampai dengan Pemohon XVI memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (causal verband) berlakunya UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH), sehingga menyebabkan hak-hak konstitusional para Pemohon dirugikan; 15. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, legal standing telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945; b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara terhadap UUD 1945; c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap UUD 1945; 16. Bahwa jika dilihat dalam bidang Peradilan (Mahkamah), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 telah beberapa kali diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan beberapa bunyi Norma Pasal- Pasalnya, baik yang diajukan oleh orang perorangan maupun oleh Badan hukum, salah satunya adalah Pengujian Undang-Undang dalam perkara Nomor 95/PUU-XII/2014 di Mahkamah Konstitusi dan norma pasal-pasal yang diajukan pengujiannya terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah Pasal 1 angka 3, Pasal 6 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (4), Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf b, Pasal 26, Pasal 46 ayat (2), ayat (3), Pasal 46 ayat (4), Pasal 52 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), ayat (2), Pasal 83 ayat (1), ayat (2), Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 ayat (3), Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 87 ayat (1) huruf b, huruf c, ayat (2) huruf b, huruf c, ayat (3), Pasal 88 ayat (1) huruf a, Pasal 92 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 110 huruf b. Sehingga Pengujian Undang- Undang dalam perkara Nomor 95/PUU-XII/2014 berbeda Pasal-Pasal serta kronologis kejadian dengan yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara –a quo. 17. Bahwa dengan demikian, keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan khususnya Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) secara faktual atau setidaknya berpotensi merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon. 18. Bahwa dengan demikian para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah, karena itu melakukan pengujian atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap Undang- Undang Dasar 1945. IV. PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 YANG DI UJI 1. Pasal 82 ayat (2) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. 2. Pasal 92 ayat (1): “Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 3. Pasal 93 ayat (1): “Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; b. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau c. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. ayat (2): “Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 V. PASAL UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI PASAL PENGUJI 1. Pasal 27 ayat (2) berbunyi; “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 2. Pasal 28A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. 3. Pasal 28C ayat (2) berbunyi, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. 4. Pasal 28G berbunyi: Ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. 5. Pasal 28H ayat (4) berbunyi, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang- sewenang oleh siapapun”. 6. Pasal 28I berbunyi: Ayat (1) “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah asasi manusia yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun”. Ayat (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON A. Bahwa Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. 1. Bahwa Pasal 82 ayat (2) berbunyi, “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. 2. Bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan khususnya Pasal 82 ayat (2) sangat merugikan para Pemohon sebagai warga negara yang telah tinggal dan menetap di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Kemuning, Desa Lubuk Besar, Desa Kemuning Muda, Desa Tuk Jimun yang didiami masyarakat suku melayu Riau dan Jambi secara turun temurun dengan mata pencaharian masyarakat Desa adalah bertani (ladang), kebun buah (duku, coklat, sawo, jengkol), karet dan sawit. Sejak adanya program pemerintah untuk memuliakan tanaman karet dan sawit, masyarakat mulai melakukan usaha perkebunan secara individu dengan luas berpariasi sesuai kemampuan masing-masing, kemudian diusahai dan dikuasai oleh masing-masing pemilik kebun yang luasnya berpariasi mulai dari 4 hektare, hingga 10 hektare hingga saat ini. Hal tersebut sesuai dengan hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana disebutkan Pasal 28A UUD 1945 berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya” 3. Bahwa wilayah desa para Pemohon dan areal yang dikuasai oleh para Pemohon merupakan lahan yang mempunyai status Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/KPTS-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan. Hal tersebut sesuai dengan hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana disebutkan Pasal 28H ayat (4) Undang- Undang Dasar 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. 4. Bahwa para Pemohon/masyarakat pemilik dan pengelola lahan yang bernaung dalam Koperasi Serba Usaha Tri Sukses sesuai dengan surat Nomor 17/KSU/LB/2009, perihal Keberatan atas Kegiatan a/n PT. Sari Hijau Mutiara tertanggal 05 Juli 2009 mengajukan keberatan kepada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 Bupati Indragiri Hilir dengan adanya kegiatan survey sebagai proses perizinan PT. Sari Hijau Mutiara,-. Hal tersebut sesuai dengan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana disebutkan Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenag-wenang oleh siapapun”. 5. Bahwa benar masyarakat desa yang berdomisili di Kecamatan Kemuning dan Kecamatan Keritang merasa resah akibat munculnya PT. Sari Hijau Mutiara pada tahun 2009 dengan mengaku bahwa areal perkebunan sawit milik masyarakat termasuk dalam kawasan HTI PT. SHM, sesuai dengan surat masyarakat tanggal 18 September 2014 yang diketahui oleh Kepala Desa pada lima (5) Desa antara lain, Kepala Desa Tuk Jimun, Kepala Desa Kemuning Muda, Kepala Desa Lubuk Besar, Kepala Desa Kayu Raja, Lurah Kota Baru Reteh,- Hal tersebut bertentangan dengan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana disebutkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang- wenang oleh siapapun”. 6. Bahwa Pasal 82 ayat (2) sangat tidak memihak kepentingan para Pemohon, walaupun diareal para Pemohon telah tidak mungkin lagi disebut sebagai kawasan hutan, karena tanah/areal yang dimiliki oleh para Pemohon telah diberikan bukti hak milik berupa Sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 tertanggal 22-08-2013 atas nama Junita Frida, Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau,- dan Sertifikat Hak Milik Nomor 32 tertanggal 22-8-2013 atas nama Oloan Sihotang, Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indra Giri Hilir, Provinsi Riau . Hal ini Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 sesuai dengan konstitusi Pasal 28H ayat (4) berbunyi, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-sewenang oleh siapapun”. 7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon di atas, jelas Pasal 82 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2013 sangat merugikan para Pemohon, sehingga sangat tepat untuk dinyatakan konstitusional kondisional atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengaikat. Apabila pasal a quo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka jelas kerugian para Pemohon tidak pernah muncul lagi/berakhir. B. Bahwa Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 1. Bahwa Pasal 92 ayat (1) berbunyi, “ Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2. Bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 khususnya Pasal 92 ayat (1) telah membuat kerugian bagi para Pemohon karena para Pemohon/masyarakat Desa yang terdapat di Kecamatan Kemuning sejak lama telah memiliki lahan masing-masing guna dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perladangan, pada umumnya masyarakat menanam lahannya dengan Tanaman Karet, Duku dan Sawit, pinang. Tetapi pengelolaan lahan dan penguasaan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 lahan yang ditanami kelapa sawit secara serentak dan massal terjadi sejak berdirinya Koperasi Serba Usaha “TRI SUKSES” sejak Tahun 1999 seluas 6000 hektare, terletak di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, yang diberi izin oleh Bupati Indragiri Hilir, dan masuk dalam daftar inventarisasi penggunaan lahan perkebunan di Provinsi Riau dengan luas 600.000 Ha, sesuai dengan data perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2003. Hal tersebut sesuai dengan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana disebutkan Pasal 28C ayat (2) berbunyi, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. 3. Bahwa para Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai petani/peladang di wilayah Desa Lubuk Besar, Desa Kemuning Muda, Desa Tuk Jimun, masing-masing sangat tidak dapat dihindari untuk tidak melakukan penebangan pohon walau itu berada dikawasan areal milik mereka sendiri, karena pohon yang masih ada tegakannya di lapangan/areal saat ini adalah berupa pohon duku, karet, coklat, sawit, pinang yang pada waktunya akan dilakukan proses tanam ulang (reflanting). 4. Bahwa penebangan pohon untuk kepentingan pribadi yang berada di areal masing-masing berguna untuk mempertahankan hidup sehari-hari, karena masyarakat desa i.c para Pemohon setiap saat mempergunakan kayu sebagai untuk bahan membuat tempat tinggal, alat untuk memasak dan bahan membuat pagar pekarangan rumah demi mempertahankan hidup, sesuai dengan Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. 5. Bahwa dahulu pada jaman Pemerintahan Orde Baru ada perusahaan HPH yaitu PT. Horizon Forest (HF) yang beroperasi di Kecamatan Keritang dan sejak tahun 1998 telah tidak aktif lagi dilapangan karena izin berakhir, namun sejak Tahun 1992 areal HPH yang berbatasan langsung dengan areal pertanian masyarakat tetap dikuasai oleh masyarakat dan terbukti di atas lahan itu terdapat kebun Duku, Coklat, Karet, Rambutan, Pinang, Sauh, Kelapa, hingga dengan saat sekarang,- Hal tersebut sesuai dengan hak konstitusional Para Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 Pemohon sebagaimana disebutkan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenag-wenang oleh siapapun”. 6. Bahwa setelah PT. Horisson Forest yang izinnya telah berakhir sebelum tahun 1998 hadir PT. Sari Hijau Mutiara (PT. SHM), dan areal yang dimohonkan PT. SHM seluas 10.000 hektare adalah areal PT. Agroraya Gematrans yang telah dicabut izinnya oleh Menteri Kehutanan dan sesuai dengan surat Menteri Kehutanan Nomor: 227/Menhut-IV/1998, pihak PT. Sari Hijau Mutiara (PT. SHM) harus terlebih dahulu menyelesaikan seluruh sengketa pengakuan hak yang ada di atas tanah yang akan dimohonkan izin, hal ini tidak pernah dilakukan oleh pihak PT. Sari Hijau Mutiara kepada masyarakat, sehingga masyarakat Desa asli maupun yang pindahan tidak pernah merasa terusik untuk bertani di atas lahan yang dimiliki masyarakat hingga datangnya PT. Sari Hijau Mutiara (PT. SHM) yang mengklaim tanah perladangan warga merupakan lahan miliknya sesuai dengan izin yang dimilikinya tahun 2008. Hal tersebut bertentangan dengan hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana disebutkan Pasal 28H ayat (4) Undang- Undang Dasar 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. 7. Bahwa Tahun 2008 tiba-tiba terbit SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.378/MENHUT-II/2008 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM HUTAN TANAMAN KEPADA PT. SARI HIJAU MUTIARA (PT. SHM) ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS + 20.000 HEKTAR DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU, oleh Menteri MS. KABAN yang menjabat pada saat itu. Menurut keterangan pihak PT. SHM izin yang diterbitkan tersebut berada di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Kemuning dan Kecamatan Keritang, Desa Kota Baru Reteh, Desa Kayu Raja, Desa Tuk Jimun, Desa Kemuning Muda, Desa Lubuk Besar. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 8. Bahwa hak konstitusional para Pemohon sebagai warga dirugikan dengan Pasal 92 ayat (1) karena lahirnya pasal a quo telah dipergunakan untuk melindungi izin yang tidak prosedural, sehingga para Pemohon yang tinggal dan membuka usaha kebun dan ladang lebih dahulu diwilayah Desa Lubuk Besar, Desa Tuk Jimun, Desa Kemuning Muda, terutama hak Ekonomi, Sosial, Budaya (EKOSOB) dirugikan, karena telah diklaim masuk dalam kawasan hutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. 9. Bahwa Pasal 92 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013 dijadikan sebagai dasar atau alat untuk mengkriminalisasi keberadaan masyarakat Desa dan para Pemohon dengan mulai ditetapkan sebagai tersangka, dipanggil sebagai saksi, dipanggil untuk dimintai keterangan, diundang oleh pihak Kepolisian pada setiap jenjang seperti POLSEK, POLRES dan POLDA dengan tuduhan melakukan aktifitas di atas tanah milik yang telah dikelola dan diusahai sejak lama, misalnya kebun Duku, Karet, Sawit, Coklat, Pinang, Pisang milik masyarakat diklaim oleh pihak tertentu sebagai kawasan konsesi yang diberikan hak oleh Negara beberapa waktu yang lalu sesuai dengan SK. 378/MENHUT-II/2008. Hal tersebut bertentang dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah asasi manusia yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun”. 10. Bahwa SK. 378/MENHUT-II/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman kepada PT. Sari Hijau Mutiara (SHM) seluas 20.000 Ha, di atas tanah/areal hak milik para Pemohon yang dikuasai sejak lama dan telah dikelola sejak dahulu kala hingga saat sekarang ini, kemudian pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dibuat dengan berlaku surut, karena pemanggilan dari Kepolisian atas perbuatan tahun 2008, hal ini bertentangan dengan Hak Konstitusional para Pemohon. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 11. Bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 merugikan para Pemohon karena tidak adanya Kepastian Hukum yang adil bagi para Pemohon, skenario untuk menguasai lahan milik para Pemohon dengan cara kriminalisasi/melaporkan warga masyarakat desa/para Pemohon ke kepolisian dengan tuduhan telah melakukan perkebunan tanpa izin sejak tahun 2008, sedangkan UU Nomor 18 Tahun 2013 baru terbit, jadi sangat berlaku surut. 12. Bahwa para Pemohon dan anggota masyarakat Desa lainnya telah ditetapkan sebagi Tersangka, sebagai saksi yang diminta keterangan dan sebagai orang yang diundang oleh Aparat Kepolisian sesuai dengan surat Nomor B/761/X/2014/Reskrimsus tanggal 13 Oktober 2014, dan Surat Nomor B/13/IX/2014 tanggal 15 September 2014. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28I berbunyi, ayat (1) “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah asasi manusia yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun”. 13. Bahwa para Pemohon telah dipanggil secara orang per-orang oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau sesuai dengan surat panggilan: a. Nomor S.pgl/945/X/2015 Reskrimsus tertanggal 8 Oktober 2015 dengan tuduhan Terjadi Tindak Pidana Perusakan Hutan dengan cara melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri kehutanan dalam kawasan hutan dan atau menerbitkan suatu surat keterangan tanah dalam wilayah kawasan hutan yang terjadi di Lokasi PT. SHM di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Prov. Riau yang terjadi sejak tahun 2008 sampai sekarang, sebagaimana dimaksud Pasal 92 (1) huruf a UU Nomor 18 Tahun 2013. b. Nomor S.pgl/947/X/2015 Reskrimsus tertanggal 8 Oktober 2015 dengan tuduhan Terjadi Tindak Pidana Perusakan Hutan dengan cara melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri kehutanan dalam kawasan hutan dan atau menerbitkan suatu surat keterangan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 tanah dalam wilayah kawasan hutan yang terjadi di Lokasi PT. SHM di desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau yang terjadi sejak tahun 2008 sampai sekarang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 (1) huruf a UU Nomor 18 Tahun 2013. c. Nomor S.pgl/948/X/2015 Reskrimsus tertanggal 8 Oktober 2015 dengan tuduhan Terjadi Tindak Pidana Perusakan Hutan dengan cara melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri kehutanan dalam kawasan hutan dan atau menerbitkan suatu surat keterangan tanah dalam wilayah kawasan hutan yang terjadi di Lokasi PT. SHM di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau yang terjadi sejak tahun 2008 sampai sekarang, sebagaimana dimaksud Pasal 92 (1) huruf a UU Nomor 18 Tahun 2013; d. Nomor S.pgl/949/X/2015 Reskrimsus tertanggal 8 Oktober 2015 dengan tuduhan Terjadi Tindak Pidana Perusakan Hutan dengan cara melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri kehutanan dalam kawasan hutan dan atau menerbitkan suatu surat keterangan tanah dalam wilayah kawasan hutan yang terjadi di Lokasi PT. SHM di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau yang terjadi sejak tahun 2008 sampai sekarang, sebagaimana dimaksud Pasal 92 (1) huruf a UU Nomor 18 Tahun 2013. e. Nomor S.pgl/952/X/2015 Reskrimsus tertanggal 8 Oktober 2015 dengan tuduhan Terjadi Tindak Pidana Perusakan Hutan dengan cara melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri kehutanan dalam kawasan hutan dan atau menerbitkan suatu surat keterangan tanah dalam wilayah kawasan hutan yang terjadi di Lokasi PT. SHM di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau yang terjadi sejak tahun 2008 sampai sekarang, sebagaimana dimaksud Pasal 92 (1) huruf a UU Nomor 18 Tahun 2013. f. Nomor S.pgl/954/X/2015 Reskrimsus tertanggal 8 Oktober 2015 dengan tuduhan Terjadi Tindak Pidana Perusakan Hutan dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 cara melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri kehutanan dalam kawasan hutan dan atau menerbitkan suatu surat keterangan tanah dalam wilayah kawasan hutan yang terjadi di Lokasi PT. SHM di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau yang terjadi sejak tahun 2008 sampai sekarang, sebagaimana dimaksud Pasal 92 (1) huruf a UU Nomor 18 Tahun 2013. 14. Bahwa lahirnya Pasal 92 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 sangat merugikan para Pemohon dan apabila pasal a quo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka kerugian para Pemohon akan hilang dengan sendirinya untuk selamanya. C. Penjelasan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28 G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945. 1. Pasal 93 ayat (1): “Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; b. Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau c. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. 2. Bahwa Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, yang berbunyi “Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 a. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; b. Menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau; c. Membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. 3. Bahwa kelahiran Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2013 jelas merugikan para Pemohon, sehingga dimohonkan untuk di uji materi dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat agar kerugian para Pemohon berhenti dan tidak pernah datang lagi, karena para Pemohon selain Petani/peladang/pekebun juga melakukan: a. Transaksi jual beli hasil pertanian, seperti Coklat, Pinang, duku, sawo, dan sawit serta karet yang menjadi tumpuan mata pencaharian untuk menyambung hidup sehari-hari; b. Melakukan proses pengumpulan getah karet alam sebelum diangkut oleh pembeli dan di bawa ke pabrik satu kali dalam satu bulan; c. Membuat tempat jemuran pinang dan coklat agar cepat kering dan kwalitas baik. 4. Bahwa Bupati Indragiri Hilir telah mengeluarkan surat dan meminta PT. Sari Hijau Mutiara (PT. SHM) untuk menghentikan segala aktivitasnya sampai izin lengkap, sesuai dengan surat Nomor 100/Adm-Pum/98.41 tanggal 17 September 2014, perihal Aktivitas Areal HTI PT. Sari Hijau Mutiara (PT.SHM), hal ini menguatkan hasil rapat yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 13 Agustus 2014 tentang Penolakan masyarakat terhadap Pembangunan Hutan Tanaman Industri PT. Sari Hijau Mutiara (PT.SHM) di Kecamatan Kemuning dan Kecamatan Keritang, serta menguatkan surat Dinas Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 18 Agustus 2014 perihal Penghentian Kegiatan HTI PT. SHM di Kecamatan Kemuning; 5. Bahwa sebelum Bupati Indragiri Hilir menyampaikan surat kepada PT. Sari Hijau Mutiara (PT. SHM), atas surat Camat Kemuning sesuai dengan surat Nomor 216/UM-KMN/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014 perihal Laporan Kegiatan HTI PT. SMH yang ditujukan kepada Bupati Indragiri Hilir, pihak Badan Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir telah meminta pihak PT. Sari Hijau Mutiara (PT. SHM) untuk tidak menerbitkan sertifikat dalam Areal HTI PT. SHM, sesuai dengan surat Nomor 487/14.04-100/IV/ 2014 tanggal 06 Mei 2014. 6. Bahwa Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Indragiri Hilir melalui surat Nomor 660.1/BLH-PKL/VIII/2014/563 tanggal 19 Agustus 2014, mengingatkan agar PT. Sari Hijau Mutiara (PT. SHM) tidak melakukan aktifitas apapun sebelum Dokumen Lingkungan Hidup atau izin Lingkungan Hidup di peroleh PT. SHM, karena melanggar Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. 7. Bahwa Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir melalui surat Nomor 522/DISHUT-TU/229.3 tanggal 18 Agustus 2014 perihal Penghentian Kegiatan HTI PT. Sari Hijau Mutiara di Kecamatan Kemuning, hal ini menguatkan Surat Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kehutanan, Nomor 522.2/Pemhut/2388, bertanggal 22 Agustus 2014, hal pembangunan HTI PT. SHM 2014/2015, berdasarkan hal tersebut telah benar tindakan Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir untuk meminta penghentian operasi PT. Sari Hijau Mutiara (PT. SHM);- 8. Bahwa Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tidak memberikan Perlindungan, kemanfaatan serta tidak berguna bagi para Pemohon, karena telah membatasi dan melarang untuk mengangkut, menjual, mengolah hasil kebun milik para Pemohon seperti karet, coklat, duku, pinang dan sawit yang telah menjadi sumber penghidupan para Pemohon sejak dulu kala hingga saat ini, sehingga lahirnya norma pasal a quo sangat melanggar hak konstitusi para Pemohon selaku warga negara dan jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1), ayat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 (2), oleh karenanya Pasal yang di uji a quo tepat untuk dibatalkan atau setidaknya sepanjang dimaknai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para Pemohon, hal ini dengan alasan sebagai berikut: a. Bahwa masyarakat Desa Lubuk Besar, Desa Kemuning Muda, Desa Tukjimun di Kecamatan Kemuning yang pada umumnya mempunyai ladang/kebun duku, coklat, karet, pinang dan sawit yang setiap saat menghasilkan dan wajib dijual kepada pihak pembeli/penampung yang kemudian memberikan sejumlah uang kepada masyarakat i.c para Pemohon dan telah berjalan sejak dahulu kala hingga saat ini jauh sebelum PT. Sari Hijau Mutiara muncul dan mengklaim memiliki lahan di atas tanah masyarakat tersebut; b. Bahwa apa bila dalil poin a di atas tidak dapat dilakukan lagi oleh masyarakat Desa Lubuk Besar, Desa Kemuning Muda dan Desa Tukjimun, maka pasal a quo sengaja ingin memiskinkan para Pemohon yang memang sudah miskin dan melarat,- c. Bahwa hal ini kami sadari sejak adanya permintaan bukti-bukti kepemilikan lahan kepada para Pemohon oleh Pemerintah c.q Dinas Kehutanan Provinsi Riau sesuai dengan surat Nomor 522.05/ Linhut/2581 tanggal 08 september 2014; d. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah secara tegas mengatakan bahwa “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”. Bahwa wujud dari adanya kepastian hukum dalam suatu negara adalah ketegasan tentang berlakunya suatu aturan hukum (lex certa), adanya prinsip lex certa “menghapuskan suatu aturan hukum berlaku mengikat secara tegas karena tidak ada keragu-raguan dalam pemberlakuannya. Bahwa menurut Prof. Dr. Sri Sumatri “Negara Hukum” sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 paling tidak harus memenuhi unsur sebagai berikut: (1) Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum dan atau peraturan perundang-Undangan; (2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); (3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; (4) Adanya pengawasan dari badan-badan pemerintah negara; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 9. Bahwa dalil-dalil dan alasan para Pemohon di atas selaras dengan Teori Hukum Konstitusi sebagaimana di kemukakan oleh Prof. Dr. Jimly Asshidiqhie, SH bahwa hukum hadir di tengah-tengah masyarakat dijalankan tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari peraturan (according to the letter), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (to the very meaning) dari Undang-Undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum para pencari keadilan. 10. Bahwa kehidupan secara alamiah yang telah berjalan sedemikian lama dalam suasana yang oroginal sebagai masyarakat desa, para Pemohon tidak menduga bahwa tempat tinggal, tempat berusaha atau aktifitas sebagai petani/peladang bahwa lahannya yang telah dikelola sejak lama dijadikan kawasan hutan dan izin baru diterbitkan oleh Negara serta memberikannya kepada PT. SHM tahun 2008; 11. Bahwa kerugian para Pemohon semakin bertambah dan terus menerus dengan lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2013 tetapi telah membatasi hak- hak para Pemohon di atas lahan milik para Pemohon sendiri dengan cara memberlakukan secara surut untuk melakukan kriminalisasi para Pemohon atau warga Desa lainnya; 12. Bahwa PT. Sari Hijau Mutiara (PT. SHM) sesungguhnya paham dan mengerti bahwa areal yang disebutkan seluas 20.000 Hektar, sesuai dengan izin Menteri Kehutanan Nomor SK.378/MENHUT-II/2008 Tahun 2008 hampir berisi tanaman kelapa sawit secara keseluruhan, sehingga sangat sulit untuk mengusir dan menguasai areal tersebut, terbukti sejak tahun 2009 PT. SHM telah mendapat penolakan dari masyarakat, misalnya dari kelompok tani dan Koperasi Tri Sukses dan petani sawit secara orang perorangan. Hal tersebut bertentangan dengan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana disebutkan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 13. Bahwa PT. SHM sejak muncul di Provinsi Riau selalu membuat onar terhadap masyarakat pemilik lahan Sawit di Desa Lubuk Besar, dengan cara melakukan intimidasi dan provokasi baik melalui surat maupun melalui tindakan dilapangan dengan berbagai cara, misalnya menunjuk centeng untuk melakukan hal-hal yang sifatnya menakut-nakuti masyarakat dan mengirim surat dengan berbagai substansi yang ujungnya meminta pembagian hasil atas kebun sawit milik warga yang ada jauh sebelum PT. SHM punya izin; 14. Bahwa para Pemohon sebagai pemilik kebun, yang melakukan kegiatan berkebun, yang memanen hasil perkebunan milik para Pemohon berupa duku, sawo, pinang, sawit dan karet, merasa dirugikan dengan lahirnya Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2013, karena jauh sebelum ada UU Nomor 18 Tahun 2013, para Pemohon/masyarakat telah tinggal dan menetap di Desa Lubuk Besar, Desa Tukjimun, Desa Kemuning Muda, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau; 15. Bahwa para Pemohon yang telah mempunyai pekerjaan sebagai pengumpul, pembeli dan penjual hasil kebun miliknya sangat dirugikan oleh berlakunya Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2013, sehingga jelas bertentangan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai Pasal 27 ayat (2) UUD 1945; 16. Bahwa para Pemohon yang tergabung dalam koperasi Tri Sukses dan Koperasi Lubuk Besar Perkasa adalah upaya kolektif para Pemohon untuk membuat satuan harga-harga yang seragam agar tidak berbeda satu sama lain dan menguntungkan bagi semua anggota masyarakat dan koperasi yang ada, tetapi dengan diberlakukan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2013 sangat merugikan hak konstitusional para Pemohon, khususnya hak untuk memajukan masyarakat Desa, Bangsa dan Negara sesuai dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. 17. Bahwa para Pemohon saat ini sangat merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan tidak dapat memanfaatkan harta benda yang di bawah kekuasaannya karena telah tidak memiliki rasa aman dan tidak terlindungi, baik secara pribadi, keluarga selalu dicekam ketakutan dengan adanya kriminalisasi dari laporan Polisi yang dibuat oleh PT. SHM dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 dituntut dengan mempergukan hukum yang berlaku surut (retro aktif), hal ini sangat bertentang dengan Pasal 2 G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945,- 18. Bahwa para Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang sangat besar, karena para Pemohon telah memiliki harta benda dan telah disertifikatkan oleh Badan Pertanahan Nasional, tetapi akibat berlakunya UU Nomor 18 Tahun 2013 para Pemohon yang ingin mengurus surat-surat tanahnya tidak lagi diproses oleh Pemerintah dengan alasan ada sengketa dengan adanya laporan polisi dari PT. SHM kepada masyarakat yang memiliki lahan dan tinggal di wilayah konsesi PT. SHM, hal ini sangat jelas bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4). 19. Bahwa para Pemohon meyakini apabila Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka kerugian yang di alami oleh Pemohon akan berhenti/berakhir selamanya. 20. Berdasarkan dalil-dalil yang para Pemohon sampaikan di atas cukup beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan dan menerima Permohonan untuk seluruhnya dan sehingga kerugian yang diderita atau dialami oleh Pemohon akan berakhir secara otomatis. VII. PETITUM Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka para Pemohon meminta agar Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, berkenan mengabulkan putusan dengan amarnya sebagai berikut; 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2); 3. Menyatakan Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 Pemberantasan Perusakan Hutan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Conditionaly Constitusional); 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Bila Yang Mulia Majelis Panel Hakim pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-35 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat dari OMBUDSMAN Nomor 0604/KLA/ 1205.2014/PBP.19/Tim.5/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ditujukan Kepada Bupati Indragiri Hilir tanggal 04 Februari 2015; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Dari OMBUDSMAN Nomor 0159/SRT/ 1205.2014/PB-19/TIM.V/II/2015 tanggal 16 Februari 2015; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat dari Badan Pertahanan Nomor 1581/25.2- 600/IV/2015 tanggal 07 April 2015; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat dari Kementrian Kehutanan yang ditujukan kepada Kuasa Hukum masyarakat perihal mohon Pencabutan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 378/Menhut-II/2018; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau tanggal 17 September 2015 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Notulen rapat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerinta Kabupaten Indragiri Hilir; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat dari Komisi Kepolisian Nasional Nomor B.1365/Kompolnas/XI/2014 perihal Penanganan Pencegahan Konflik Horizontal yang ditujukan kepada KAPOLDA RIAU; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh PT. SHM Nomor 1388/DIR/SHM/X/2013 tertanggal 3 Oktober 2013; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat dari Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau, Nomor 522.2/Pemhut/2388 dengan perihal Pembagunan HTI PT. Sari Hijau Mutiara 2014/2015 tanggal 22 Agustus 2014; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Dinas Kehutanan Kab. Indragiri Hilir dengan Nomor 522.2/DISHUT-PLAN/259, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Sari Hijau Mutiara di Jakarta, perihal penghentian kegiatan HTI tanggal 10 September 2014; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.378/MENHUT-II/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Kepada PT. Sari Hijau Mutiara Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 20.000 Ha di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat dari Badan Lingkungan Hidup Nomor 660.1/BLH-PKL/VII/2014/563, perihal Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Hidup an. PT. Sari Hijau Mutiara yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Sari Hijau Mutiara tanggal 19 Agustus 2014; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat dari Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. SHM dengan Nomor 522/DISHUT-TU/229.3, perihal Penghentian Kegiatan HTI PT. Sari Hijau Mutiara di Kecamatan Kemuning tanggal 18 Agustus 2014; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat dari Bupati Indragiri Hilir Nomor 100/Adm- Pum/ 98.41, perihal Aktivitas Areal HTI PT. Sari Hijau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 Mutiara yang ditujukan Kepada Direktur PT. Sari Hijau Mutiara tertanggal 17 September 2014; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat dari PT. Sari Hijau Mutiara Nomor 143/Dir.SHM/ IV/2013, tanggal 25 September 2013. 19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat dari Bupati Indragiri Hilir Nomor 1365/KETIB/VIII/99 tanggal 16 Agustus 1999, perihal Persetujuan Arahan Lahan Untuk Kebun Kelapa Sawit yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Serba Usaha Tri Sukses di Desa Lubuk Besar tanggal 16 Agustus 1999; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat dari Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir, Nomor 487/14.04- 100/IV/2014, Perihal Pemberitahuan Untuk Tidak Menerbitkan Sertifikat Tanah Dalam Areal HTI PT. Sari Hijau Mutiara tanggal 6 Mei 2014; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat dari Camat Kecamatan Kemuning Kabupaten Indaragiri Hilir Nomor 216/UM-KMN/VIII/2014, perihal Laporan Kegiatan HTI PT. SHM yang ditukan Kepada Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan tanggal 4 Agustus 2014; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat dari Masyarakat Kecamatan Kemuning Dan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, perihal Kehadiran PT. SHM Meresahkan Masyarakat yang ditujukan kepada Bapak Menteri Kehutanan di Jakarta tanggal 18 September 2014; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 100/Adm. Pum/10.82, perihal Permintaan Klarifkasi Pengaduan Masyarakat Kemuning dan Keritang ditujukan Kepada Sdr. KOMNAS HAM di Jakarta tanggal 2 Desember 2015; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat dari Bupati Indragiri Hilir Nomor 100/Adm.PUm/ 67.17, perihal Permintaan Klarifikasi Pengaduan Masyarakat Kemuning dan Keritang yang ditujukan kepada KOMNAS HAM di Jakarta tertanggal 24 Maret 2015; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Panggilan dari Kepolisian Daerah Riau Nomor S.Pgtl/1146/XI/2015/Reskrimsus yang ditujukan kepada Supriadi warga masyarakat Dusun Mandian Gajah Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Panggilan dari Kepolisian Daerah Riau Nomor S.Pgtl/1134/XI/2015/Reskrimsus yang ditujukan kepada Roki warga masyarakat Dusun Mandian Gajah Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Panggilan dari Kepolisian Daerah Riau Nomor S.Pgtl/1136/XI/2015/Reskrimsus yang ditujukan kepada Egi warga masyarakat Dusun Mandian Gajah Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Panggilan dari Kepolisian Daerah Riau Nomor S.Pgtl/1135/XI/2015/Reskrimsus yang ditujukan kepada Bambang Hermanto warga masyarakat Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir; 29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Panggilan dari Kepolisian Daerah Riau Nomor S.Pgtl/1133/XI/2015/Reskrimsus yang ditujukan kepada Asiong warga masyarakat Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Panggilan dari Kepolisian Daerah Riau Nomor S.Pgtl/1139/XI/2015/Reskrimsus yang ditujukan kepada Hasan warga masyarakat Dusun Mandian Gajah Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir; 31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Panggilan dari Kepolisian Daerah Riau Nomor S.Pgtl/1141/XI/2015/Reskrimsus yang ditujukan kepada Yanuar warga masyarakat Dusun Mandian Gajah Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Panggilan dari Kepolisian Daerah Riau Nomor S.Pgtl/1144/XI/2015/Reskrimsus yang ditujukan kepada Armuni warga masyarakat Dusun Mandian Gajah Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir; 33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Panggilan dari Kepolisian Daerah Riau Nomor: S.Pgtl/1145/XI/2015/Reskrimsus yang ditujukan kepada Jarpi’i warga masyamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir; 34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Panggilan dari Kepolisian Daerah Riau Nomor S.Pgtl/1143/XI/2015/Reskrimsus yang ditujukan kepada Ahmad Samadi warga masyarakat Dusun Pelita Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir; 35. Bukti P-35 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN-Tbh, atas nama Terdakwa H. KHAIRUDIN dan AFRIZAL. Selain itu, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H dan Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum serta 5 (lima) orang saksi yaitu Sapri, Muhammad Din, Suardi, Ardi Muklis, dan Muhammad Rais yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 19 April 2016, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Ahli Pemohon 1. Maruarar Siahaan - Dalam Uji materi ini, sangat mendasar untuk melihat lebih dahulu landasan yang dibangun dalam UU Kehutanan, dan multi kepentingan yang termuat didalamnya, dengan pendirian sebagai kebijakan konstitusional dalam putusan MK nomor 45/PUU-IX/2011, tentang penunjukan kawasan hutan. Memang tidak dapat disangkal, bahwa putusan MK Nomor 45 Tahun 2011 menyangkut Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, khususnya menyangkut Pasal 1 angka 3 UU a quo yang mendefinisikan kawasan hutan "adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap", sepertinya telah membuka kotak pandora tentang kompleksitas dan bobot yang menggambarkan realitas masalah yang dihadapi tentang hutan dan sistem organisasi kekuasaan negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun demikian harus juga secara jujur diakui bahwa karena proses pengujian Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011 mengalami batasan-batasan tertentu berkenaan dengan Pasal yang dimohon untuk diuji hanya menyangkut Pasal 1 angka 3, namun paradigma yang dijadikan tolok ukur untuk melakukan uji konstitusionalitas norma tersebut, harus dikaitkan secara erat dengan gagasan yang justru memberi ciri dan dasar berfikir kenegaraan yang bersumber pada filosofi negara kesejahteraan yang dianut dalam UUD 1945 serta dianggap masih sangat relevan bahkan di dalam era globalisasi saat ini yang menekankan market economy dan free competition. Konsepsi Negara Kesejahteraan (welfare state) telah merupakan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diadopsi sejak tahun 1945, sebagaimana dimuat dalam Pasal 33, yang tetap dipegang teguh, meskipun UUD 1945 telah mengalami perubahan dalam empat tahap. Konsepsi demikian harus menjadi jiwa atau spirit dan moralitas konstitusi dalam pengaturan sumber-sumber kehidupan bagi tujuan sebesar-berar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan sumber kekuasaan negara. - Mahkamah Konstitusi telah merumuskan bagaimana sesungguhnya peran negara dalam konsepsi penguasaan Negara atas sumber daya alam yang memperoleh bentuk dalam 5 (lima) bidang kewenangan, yang disebutnya sebagai fungsi-fungsi, yaitu di bidang kebijakan (beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), tindakan pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (bestuursdaad). Kelima bentuk state- intervention tersebut harus dilakukan untuk mencegah di monopolinya kekayaan atau sumber daya alam Indonesia oleh pemilik modal (besar), karena konstitusi menuntut semuanya ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pandangan hidup bangsa yang menjadi landasan filosofis dalam pertimbangan hukum suatu uji materil terhadap kebijakan yang menjadi muatan satu undang-undang, dan yang telah dikembangkan oleh MK sendiri dalam yurisprudensi tetap serta telah menjadi acuan yang berwibawa, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 dalam putusan atas permohonan uji materi undang-undang kehutanan, tampak tidak diketengahkan secara aktif dalam perkara yang di9kutip diatas. Sekali lagi, kemungkinan besar karena Ketentuan Peralihan dengan muatan norma yang sarna tidak disinggung atau diajukan untuk diuji dengan batu ujian konstitusionalitas norma yang sarna yang dimohonkan pengujiannya oleh Para Pernohon, sehingga dirasakan tidak rnendesak, meskipun merupakan suatu kepentingan umum yang sangat mendasar. - Harus diakui bahwa perlindungan dan pengakuan konstitusi atas hak-hak traditional Penggugat telah jelas-jelas ditegaskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 35/PUU-X/2012, 16 Mei 2013 yang intinya menyatakan:"bahwa hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat tidak termasuk hutan Negara” - Hal tersebut juga merupakan ketentuan yang dianut oleh UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan khususnya Pasal 15 dan Putusan MK No.45/PUU- IX/2011, 9 Februari 2012 tentang pemahaman dan pemaknaan penetapan Kawasan Hutan harus melalui empat tahapan, yaitu: Penunjukan, Penata Batasan, Pemetaan dan Pengukuhan/Penetapan, tanpa mana Penunjukkan hutan tanpa proses tahapan tersebut adalah praktek dari pada pemerintahan otoriter dan bukan merupakan praktek dari pemerintahan yang demokratis". Putusan MK No.45/PUU-IX/2011, 9 Februari 2012, yang mengutip Pasal 15 UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatakan sebagai berikut : "Bahwa penunjukan kawasan hutan adalah salah-satu tahap dalam proses pengukuhan kawasan hutan, dan ketentuan demikian harus memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau ulayat pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan sehingga jika demikiari terjadi, maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dan kawasan hutan agar tidak merugikan bagi masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan." - Putusan No. 45/PUU-IX/2011, 9 Februari 2012, dan No 35/PUU-X/2012, 16 Mei 2013, didahului putusan Nomor 55/PUU-VIIl/2010 serta nomor 34/PUU- IX/2011, yang masing-masing mengukuhkan pengakuan akan hak tradisional Masyarakat Hukum Adat atas tanah yang memerlukan perlindungan sebagai ketentuan konstitusi. Putusan-Putusan tersebut sangat konsisten menjabarkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 norma konstitusi, meskipun terasa tidak memberi solusi yang komprehensif terhadap masalah kehutanan yang sangat kompleks saat ini. Putusan nomor 45/PUU-IX/2011 tersebut di satu sisi mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan frasa "ditunjuk dan/atau" bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga kemudian MK secara tegas menyatakan bahwa penunjukan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemerintahan otoriter, tetapi di sisi lain memuat pernyataan yang secara diametral telah menegasikan capaian tersebut dengan pernyataan - meskipun hanya dalam pertimbangan - bahwa ketentuan peralihan dalam Pasal 81 UU Kehutanan, yang juga memuat frasa "penunjukan dan/atau penetapan kawasan hutan", yang terjadi sebelum berlakunya UU 41/1999, dinyatakan tetap berlaku, telah menjadikan diktum putusan yang menyatakan "penunjukan dan/atau penetapan" itu sebagai produk otoriter yang bertentangan dengan Negara hukum ", menjadi agak kurang bermakna. Seyogianya MK memberikan batasan dan mekanisme menata keberlakuan produk otoriter yang inkonstitusional tersebut sedemikian rupa, sehingga ada kejelasan langkah-langkah yang harus diambil untuk melakukan harmonisasi dan sinergi multi kepentingan dalam soal kehutanan, agar tidak menimbulkan keraguan terhadap implikasi putusan MK yang menyatakan frasa “ditunjuk dan/atau” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta dapat menjadi solusi terhadap masalah yang dihadapi. Namun secara objektif tampak bahwa dengan persoalan yang begitu kompleks, bukan hanya menyangkut kepentingan social ekonomis yang saling bertentangan, tetapi juga manajemen, koordinasi dan sinergi, baik di kalangan pemerintah pusat dan daerah, maupun secara sektoral, tidak terbangun secara memadai, sehingga sangat sulitlah untuk mengharapkan bahwa satu putusan MK yang melakukan uji materi secara terbatas terhadap satu norma dalam UU Kehutanan, dapat menjangkau dan mencakup seluruh persoalan-persoalan tersebut. - Mengabulkan permohonan pemohon dalam pengujian Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011 dan menyatakan bahwa Pasal 1 angka 3 inkonstitusional dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai konsekwensi pendirian MK bahwa frasa “ditunjuk dan/atau” merupakan praktek pemerintahan otoriter, tetapi kemudian ternyata Pasal 81 UU Kehutanan yang secara sama mengandung frasa ”ditunjuk/ dan/atau” ditegaskan dalam pertimbangan MK sebagai berlaku, pada pada dasarnya sama dengan azas bahwa Putusan MK dalam Judicial review hanya bersifat prospektif dan non-retroaktif, tetapi sebagai asas dalam implementasinya seyogianya mengenal pengecualian. Pengecualian terhadap asas tersebut menjadi tampak terang ketika kita mengukur dari sisi ketersediaan sumber daya alam sejak awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk kesejahteraan rakyat, sehingga setiap pengabaian hal demikian dalam pembentukan kebijakan pembangunan Indonesia, sejak awal inkonstitusional (void ab-initio). Implikasi lebih jauh akan tampak kemudian, ketika hukum dipergunakan sebagai alat untuk kepentingan kelompok tertentu (pemodal) berkenaan dengan Pasal- Pasal pidana yang sesungguhnya merupakan mekanisme yang perlu untuk mempertahankan penegakan hukum di bidang kehutanan, namun dibentuk terpisah dan berdiri sendiri dan secara melenceng dari politik hukum dalam Putusan MK, digunakan untuk menindas rakyat yang berdaulat dan memberi ruang kepada kepentingan modal besar, sehingga tampak negara adalah mandataris pemilik modal. Penataan merupakan hal yang perlu dilakukan, sehingga hukum harus dapat didudukkan dalam rezim Negara hukum dan demokrasi sesuai dengan mandat konstitusi. - Pembaharuan dan pembangunan hukum yang dilakukan sampai saat ini, tampaknya belum merupakan suatu kegiatan yang terintegrasi dan terkonsolidasi secara harmonis diantara sektor-sektor kehidupan yang hendak ditata dengan regulasi yang membentuk bidang hukum dengan ruang lingkup tertentu. Perubahan dan pembaharuan hukum dalam bidang-bidang tertentu yang disebutkan diatas, seharusnya merupakan suatu upaya pembangunan hukum berdasarkan politik hukum nasional yang mengacu pada konstitusi sebagai hukum tertlnggl, yang selalu memiliki sifat kritis terhadap dimensi hukum yang bersifat ius constitutum dan melihat kearah ius constituendum, karena hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai masyarakat, sebagaimana telah diputuskan. Politik hukum demikian berkaitan erat dengan tujuan yang hendak di capai dibidang hukum, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 sehingga politik hukum selalu terkait dengan hal yang ideal, yang harus harus merumuskan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. - Tujuan bernegara yang bersifat melindungi segenap bangsa, memerlukan kekuasaan negara terkoordinasi sedemikian rupa, sehingga sifat ego sektoral dalam kementerian yang menginisiasi rancangan pembentukan peraturan perundang-undangan tidak menjadi sumber malapetaka kebijakan publik negara dalarn legislasi dan penyelenggaraan pembangunan yang menyebabkan lolosnya RUU tanpa koordinasi, harmonisasi dan synchronisasi yang bermuara pada lahirnya produk perundang-undangan yang hanya difahami kementerian yang mengambil inisiatif perancangan dan drafting. Fakta yang ditemukan tentang adanya kementerian yang memiliki akses politik kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pembentukan dan pengesahan undang-undang dalam UUD 1945 setelah reformasi yang dengan sengaja dilakukan untuk menghindari proses harmonisasi melalui Kementerian Hukum dan fakta tidak adanya suatu clearing house yang berfungsi memelihara koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi peraturan perundang- undangan yang dibentuk, menjadi sebab tidak dapat dihindari tercerai berainya regulasi dalam peraturan perundang-undangan yang terbentuk dalam sistim yang tidak utuh- inkoheren-inkonsisten, dan menjauh dari konsepsi negara kesejahteraan dalam Konstitusi. Kementerian-Kementerian sebagai Pembantu Presiden seharusnya terorganisasi dalarn satu kesatuan arah dalam politik hukum yang mengemba amanat konstitusi untuk mewujudkan perlindungan segenap bangsa dan sumber daya alam diperuntukkan bagi sebesar-besar kesejahteraan rakyat.Kemungkinan hilangnya Garis Besar Haluan Negara yang meletakkan guiding principles dalam pembangunan (hukum) menyebabkan terjadinya visi konstitusi dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, tidak terlihat mengikat Pembentuk Undang-Undang dalam satu kesatuan yang utuh bagi penyelenggaraan negara. - Kita mendengar bagaimana kebijakan publik dari cita-cita reformasi dibajak politisi bekerja sarna dengan pengusaha, dan ada legislator lokal ditangkap atas sangkaan korupsi melalui kebijakan publik tersebut dalam produk legislasi. (Harian Kompas dan Media Indonesia tanggal 4 April 2016). Lahirnya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 UU. seperti UU Nomor 18 Tahun 2013 yang tampak seperti melaksanakan amanat mulia pelestarian hutan dengan menindak para "oerusak-perusak''rae yang tanpa izin, namun bagi yang mendapat izin terbebas dari implikasi sanksi pidana. lzin a quo telah menjadi senjata pamungkas dan dimiliki secara tunggal atau monopoli oleh Kementerian tertentu, yang tampak hanya diberikan bagi usaha besar yang berrnodal, serta tidak memperhatikan kewenangan lain yang lahir pula dari konstitusi dan dilaksanakan pula oleh pembantu Presiden. Ini bersumber dan hanya terjadi karena kewenangan penetapan kawasan hutan yang semata-mata hanya dengan penunjukan Menteri Kehutanan, telah menyebabkan kawasan tertentu menjadi kawasan hutan, dan kemudian tunduk dibawah jurisidiksi undang- undang Kehutanan Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kehidupan masyarakat serta Perubahan dengan pembangunan yang terjadi baik dalam skala individual, komunal, dan pemerintahan dalam pemekaran yang menyebabkan kawasan yang semula memang hutan, telah berkembang dinamis dan melampaui kewenangan sektoral satu kementerian, terabaikan. - Kita dapat menunjuk contoh di wilayah-wilayah lain yang menunjukkan kontradiksi dan inkonsistensi kebijakan regulasi, antara lain: 1. Laporan hasil audit Tim interdept Kawasan Register 40 di Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara tentang Perusahaan yang melakukan penguasaan Hutan, tertanggal Mei 2005, yang telah menginventarisasi 43 perusahaan di kawasan Hutan yang disebut sebagai register 40, tetapi secara diskriminatif berdasarkan preferensi Kementerian Kehutanan saat itu, hanya diseret satu Pelaku, perusahaan mana mendasarkan diri pada hak tradisional masyarakat hukum adat; 2. Kawasan Hutan Register 40 didasarkan kepada produk kolonial berupa Gouvernement Besluit (GB) Tahun 1924 yang sebenarnya tidak berlaku karena: a. GB No 50 Tahun 1924 yang dirujuk bukan suatu keputusan penunjukkan kawasan hutan melainkan daftar 13 nama desa yang akan dipertimbangan menjadi kawasan hutan, tetapi hingga Pemerintah Belanda angkat kaki dari Indonesia, rencana tersebut belum pernah/tldak ditindaklanjuti menjadi kawasan hutan, namun masuk menjadi rangkaian kawasan hutan dengan Keputusan Menteri Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 Kehutanan (dahulu Pertanian); b. Penunjukan tampak semena-mena karena sejak dahulu 13 desa tersebut sudah menjadi pemukiman penduduk (desa), dan sejak dahulu sudah menjadi permukiman penduduk yang memiliki pemerintahan desa. Bahkan dalam dokumen yang disebut GB 50 tahun 1924 tersebut, disebutkan adanya rumah penduduk, kebun dan lahan-Iahan penggembalaan ternak dari penduduk, dengan hutan tertentu disekitarnya; c. Kementerian Kehutanan menggunakan GB 50 Tahun 1924 tanpa memiliki asli, dan Gouvernement Besluit yang asli yang diperoleh dari arsip nasional negeri Belanda, justru tidak diumumkan dalam Staatsblaad Hindia Belanda 1924, sehingga karenanya menurut ketentuan berdasarkan AB, tidak dianggap berlaku. 3. Agrarische Besluit Tahun 1870 yang memuat domeinverklaring, sepenuhnya diperlakukan di Jawa dan Madura, tetapi diluar Jawa Madura, tidak pernah dilaksanakan secara konsekwen, karena Pemerintah Kolonial Belanda sangat menghargai apa yang disebut Zelfbestuurgemenschappen, yang di dalamnya termasuk Masyarakat Hukum Adat dengan hak-hak tradisionalnya berupa hak ulayat, yang berlaku secara turun-temurun, yang mengakui hak masyarakat Hukum Adat untuk memberi izin pengelolaan tanah bagi warga masyarakat hukum adat, dan hak demikian, sekali berlaku akan dipedomani secara turun temurun. Keadaan tersebut diakui dan dihormati dalam UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan. Oleh karenanya kewenangan yang kemudian diklaim Menteri Pertanian dan kemudian Menteri Kehutanan, teristimewa dalam Surat Keputusan yang pernah dikeluarkan yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sic. Menteri Pertanian) No.923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara seluas 3.780.132.02 Ha, (yang kemudian tidak berlaku lagi karena diganti dengan SK. Tergugat II Nomor 44 Tahun 2005 yang juga tidak berlaku karena dinyatakan oleh Mahkamah Agung Tidak Sah, sesungguhnya merupakan suatu pernyataan yang membentuk hukum tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 yang berada diatasnya, yang kemudian berkembang sejalan dengan kemerdekaan dan lebih jauh lagi dengan pemekaran daerah otonomi baru yang memberi kewenangan pula kepada kepala daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan kewenangan untuk mengatur dan memberi izin-izin dalam pengelolaan tanah, yang termasuk wilayahnya tetapi masih diklaim sebagai kawasan hutan. 4. Putusan-Putusan MK kemudian dalam perkara nomor 35/PUU-X/2012, dan nomor 55 tahun..., menggambarkan adanya guiding principles yang hilang dalam pembangunan hukum melalui pembentukan dan perubahan undang-undang yang dilandaskan pada kewenangan yang tidak memiliki validitas secara kontitusional. Kembali terlihat bahwa Garis Besar Haluan Negara yang memimpin pembangunan di segala sektor secara terpadu telah hilang setelah reformasi, dan tidak dapat digantikan dengan instrumen atau lembaga konstitusional yang menselaraskan pembentukan undang-undang yang konsisten dengan tujuan bernegara antara lain untuk mensejahterakan seluruh rakyat, dan bahwa seluruh bumi,air dan kekayaan di dalamya diperuntukkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan tidak boleh - perampasan melalui kebijakan publik - hanya diperuntukkan untuk satu kelompok masyarakat saja. - Kebijakan (policy) yang dirumuskan oleh hakim dalam putusan MK sebagai pengawasan terhadap produk legislasi yang dibentuk oleh pembuat undang- undang, merupakan hasll yang tersusun secara dialektis antara dalil pembentuk undang-undang dengan dalil permohonan pengujian. Putusan dalam pengujian undang-undang yang menyatakan satu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, merupakan satu kebijakan hukum yang baru yang menjadi politik hukum yang bersifat final dan mengikat menyangkut bidang yang diatur dalam norma yang diuji tersebut. Ketika MK menyatakan satu undang-undang inkonstitusional, sesungguhnya MK berperan sebagai negative legislator, dan itu diartikan bahwa ketika MK terlibat dalam uji konstitusional undang-undang, MK turut dalam proses legislatif secara negatif. Dengan fungsi demikian, secara inheren MK melakukan perumusan politik hukum, dan kebijakan (legal policy) yang dirumuskan oleh hakim dalam putusan MK sebagai pengawasan dalam mekanisme checks and balance Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 terhadap produk legislasi yang dibentuk oleh pembuat undang-undang, bersama-sama dengan Konstitusi sebagai cita hukum dan hukum tertinggi merupakan arah yang seyogianya menjadi pedoman bagi pembuat undang- undang dalam melakukan kegiatan perubahan dan pembaharuan hukum. - Putusan MK Nomor 45 Tahun 2011 menyangkut Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, khususnya Pasal 1 angka 3 UU a quo yang mendefinisikan kawasan hutan "adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap", sebagai hal yang bertentangan dengan konstitusi. - Bahkan MK secara tegas menyatakan bahwa penunjukan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemerintahan otoriter. Demikian juga Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengeluarkan hutan adat dari status hukum hutan Negara, merupakan pengakuan dan implementasi konstitusi tentang hak-hak masyarakat hukum adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari arah perubahan dan pembaharuan hukum yang dilakukan. - Dengan mengutip Pasal 15 Undang-Undang Kehutanan dikatakan bahwa penunjukan kawasan hutan adalah salah satu tahap dalam proses pengukuhan kawasan hutan, dan bukan bentuk final dari rangkaian proses penetapan kawasan hutan. Dan ketentuan demikian harus memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau ulayat pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan, sehingga jika hal demikian terjadi, maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan, hak tradisional rakyat atas tanah harus dikeluarkan dari kawasan hutan agar tidak merugikan bagi masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan. Bahwa berkaitan dengan apa yang dikemukakan diatas, menurut ketentuan Pasal 15 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dikatakan sebagai berikut: “Bahwa penunjukan kawasan hutan adalah salah-satu tahap dalam proses pengukuhan kawasan hutan, dan ketentuan demikian harus memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau ulayat pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 kawasan hutan sehingga jika demikian terjadi, maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan agar tidak merugikan bagi masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan”, - Oleh karena hal yang demikian, maka pada saat penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan Pemerintah/Menteri Kehutanan seyogianya terlebih dahulu harus mengeluarkan semua tanah yang menjadi Hak ulayat masyarakat adat setempat. Ketidak taatan akan arah yang telah dirumuskan dalam politik hukum yang harus ditempuh baik karena kesengajaan maupun kelalaian, menyebabkan produk hukum yang dihasilkan tidak bergerak ke arah ius constituendum yang diinginkan, dan tidak memenuhi harapan untuk mewujudkan tujuan Negara yang ditetapkan dalam konstitusi, dengan memperhatikan seluruh kepentingan yang terkait dengan suatu kebijakan publik yang dirumuskan. Seharusnya kajian yang dilakukan dalam naskah akademik yang bersangkutan dengan undang-undang yang diuji, telah dapat menginventarisasi segala ketentuan undang-undang, putusan MK dan norma konstitusi yang terkait dengan undang-undang yang akan diperbaharui atau diubah, sehingga secara filosofls, sosiologis dan juridis dipersiapkan landasan keberlakuannya apabila tiba saatnya. - Keberadaan norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang terlihat sangat mulia dengan melestarikan hutan, tetapi mengabaikan legal policy yang sepatutnya dikenali dalam UUD 1945 dan Putusan MK No 45/PUU-IX/2011 serta Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, dalam perumusan norma dalam Undang-Undang 18/2013 sehingga menyebabkan norma-norma sanksi pidana sangat inkonstitusional, karena belum melakukan 4 (empat) tahap penetapan kawasan hutan sebagaimana diamanatkan. Secara khusus dengan tegas UU 41/1999 Tentang Kehutanan yang sesungguhnya menentukan 4 (empat) tahap penetapan kawasan hutan yang tidak hanya ditunjuk saja, menjadi dasar kepentingan hukum rakyat yang secara sah berkenaan dengan kawasan hutan tersebut, yang juga berakibat tidak dapat dipertahankannya norma-norma baru tersebut. Identifikasi seluruh regulasi yang saling berkaitan dalam bidang yang hendak diatur, untuk diperhadapkan dengan politik hukum yang telah dikenal dalam konstitusi dan Putusan- Putusan MK menjadi keharusan, bukan hanya disebabkan karena kebutuhan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 48 melakukan penyelarasan norma, tetapi terlebih lagi merupakan bagian dari konstitusionalisme, yang telah menggariskan batas (constitutional boundary) bagi pembuat undang-undang. Diskresi Pembuat Undang-Undang dalam menyusun dan membuat undang-undang harus bergerak dalam ruang yang dirumuskan sebagai constitutional boundary tersebut. Apabila melewati garis batas maka norma demikian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan null and void. - Persoalan yang sekarang dihadapi secara nasional, menyangkut kontestasi otoritas penyelenggara pemerintahan pusat dan daerah dengan otoritas masyarakat hukum adat, yang timbul karena di satu pihak ada keinginan untuk mengesampingkan saja hak masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya yang diakui oleh UUD 1945, tetapi tidak mampu memberi perlindungan karena perkembangan kehidupan sosial ekonomi, yang melihat sumber daya alam yang ingin dieksploitasi seiring dengan penetrasi modal besar domestik maupun asing, justru menjadi kepentingan yang lebih utama. Sikap yang tampaknya melihat bahwa hak-hak tradisional masyarakat hukum adat sesungguhnya kabur dan tidak memiliki kepastian hukum, dianggap menjadi hambatan dalam pengembangan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi dan potensi daerah, antara lain hutan dan tanah yang luas, yang justru menjadi ruang untuk hidup bagi masyarakat hukum adat yang mengelolanya secara tradisional. - Pengakuan dan perlindungan hak-hak tradisional demikian merupakan muatan konstitusi Indonesia dalam UUD 1945, yang dengan tegas dirumuskan dalam Pasal 18B, Pasal 281 dan Pasal 33 UUD1945, yang kemudian dijabarkan dalam pelbagai undang-undang secara sektoral, dan kemudian diwujudkan dalam peraturan yang lebih rendah. Bahkan Perintah UU 32/2004 sebagaimana diperbaiki dengan UU 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah, sehingga sampai kepada Pemerintahan Desa yang merupakan wujud masyarakat hukum adat, juga sudah mengeluarkan regulasi antara lain dalam peraturan nagari dan bentuk pemerintahn desa lain yang berdasarkan otoritas masyarakat hukum adat tersebut. Benturan otoritas yang terjadi karena kepentingan pengembangan sumber daya ekonomi, seyogianya dapat di rekonsiliasikan jikalau semua langkah yang diambil penyelenggara negara memperhatikan bahwa penguasaan negara yang di interpretasikan MK dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 49 seluruh Putusan Judicial Review undang-undang tentang sumber daya alam, seluruhnya memberikan ruang lingkup bahwa penguasaan negara untuk kesejahteraan seluruh rakyat dilakukan dalam bentuk pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan. - UUD 1945 setelah perubahan kedua menyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) sikap sebagai berikut, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hokum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. - Pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat dalam UUD 1945, digantungkan pada syarat yang berat, yang menguraikan Pasal 18 ayat (2) ,sebagaimana tampak dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yang membentuk interpretasi konstitusi yang sangat tekstual. Kriteria atau tolok ukur eksistensi masyarakat hukum adat, yang dibreak down dari Pasal18 ayat (2) terdiri dari : a. Masih hidup; b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat; c. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. Ada pengaturan berdasarkan undang-undang. - Masing-masing syarat atau criteria tersebut telah ditafsir oleh MK dengan mengurai syarat-syarat tersebut, dengan mengatakan bahwa suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara de facto masih hidup, baik yang bersifat territorial, genealogis maupun yang bersifat fungsional, setidak-tidaknya mengandung unsur-unsur : 1. Adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in- group feeling); 2. Adanya pranata pemerintahan adat; 3. Adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; 4. Adanya perangkat norma hokum adat; 5. Adanya wilayah tertentu. - Kesesuaian masyarakat hukum adat dengan perkembangan masyarakat diukur dari criteria, bahwa : 1. Keberadaanya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 50 sektoral seperti bidang agrarian, kehutanan, perikanan dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah; 2. Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat hokum yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. - Sedangkan mengenai kesesuaian masyarakat hokum adat beserta hak- hak tradisionalnya dengan Negara kesatuan Republik Indonesia, dipandang ada apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu eksistensi NKRI sebagai kesatuan politik dan kesatuan hukum yaitu : 1. Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara kesatuan Republik Indonesia; 2. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. - Dalam proses amandemen, keinginan untuk memasukkan ketentuan Indonesia negara hukum ke dalam DUD 1945 telah menjadi aspirasi dan dibicarakan semenjak awal. Namun ketentuan itu barn disepakati pada tahun yang ke-3, tahun 2001. Semula ketentuan itu tercantum dalam Penjelasan UUD 1945. Pemyataan Indonesia sebagai negara hukum dilakukan setelah disepakati unsur-unsur yang harus ada di dalam pengertian negara hukum (rule of law), bukan sekedar sebatas sebuah pemyataan. Setelah kesepakatan menyangkut perlunya memasukkan ketentuan HAM ke dalam UUD, penegasan tentang kekuasaan hakim adalah merdeka, penegasan bahwa Indonesia menganut demokrasi konstitusional, barulah pemyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum disepakati, dan dengan itu ketentuan Indonesia sebagai negara hukum dicantumkan ke dalam UUD 1945. - Latar belakang itu menjelaskan bahwa istilah negara hukum (Rechtsstaat) dalam Penjelasan UUD 1945 yang kemudian dipindahkan ke dalam batang tubuh setelah mengalami penegasan makna, dari pengertian Rechtsstaat klasik, yang menekankan legalitas formal menjadi pengertian negara hukum (rule of law),yang memuat prinsip penghormatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia terhadap tindakan sewenang-wenang kekuasaan untuk menegakkan keadilan (sense of justice). Penggunaan istilah negara hukum, dalam arti rule of law dan Rechtsstaat dalam arti yang sarna, yaitu sebagai negara hukum yang demokratis. UUD 1945 mengandung banyak bagian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 51 yang berhubungan dengan hak-hak adat dan hak tradisional. Seperti Bab I Pasal 1 (3) tentang penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum, Pasal 1 (2) menyatakan bahwa Indonesia adalah begara demokrasi konstitusional, dimana supremasi konstitusi telah bergeser kearah supremasi MPR. - Pasal 18B (2) menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang. Pasal 22D ayat (1), (2), dan (3) merupakan hasil reformasi yang membentuk Dewan Perwakilan Daerah dengan hak untuk mengusulkan, membicarakan dan mengawasi pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya di daerah. Bab XA seluruhnya, mengenai Hak-Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 28A yang menegaskan hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Pasal 28D (1), hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sarna di hadapan hukum. Pasal 28G (1), hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28H (4), hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 28I (3), identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal 28I (4), perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia adalah tanggung- jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28I (5), menyatakan untuk rnenegakkan dan melindungi hak-hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak-hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 33 (3) menegaskan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. - Ketentuan-ketentuan di dalam UUD itu mempunyai implikasi bahwa hak ulayat dan hak-hak tradisional harus dihormati dan segala pemanfaatannya hendaknya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara, terutama Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 52 pemerintah berada dalam posisi bertanggung j awab dan aktif untuk mewujudkannya. Sesuai dengan makna negara hukum yang demokratis, maka rasa keadilan turut memberi bentuk arah kebijakan regulasi. Persoalan yang dihadapi timbul karena ketentuan-ketentuan itu tidak memberi batas- batas yang jelas, serta banyak yang kabur, seperti frasa hak tradisional itu diakui sepanjang masih hidup, sesuai dengan prinsip negara kesatuan, selaras dengan kemajuan peradaban, sehingga menimbulkan kesulitan bagaimana wujud apa ukuran rasa adil itu dalam tindakan nyata dalam pengakuan dan perlindungan hak ulayat demikian dan hanya dengan pemahaman tentang hukum adat yang kreatif, orang mampu melakukan improvisasi dari hukum tertulis yang ada, melalui konstruksi untuk menemukan hukumnya. - Perlu dikembangkan cara untuk mengkonstruksi rasa keadilan kedalam nilai- nilai secara terukur, sehingga bisa dituangkan ke dalam kebijakan regulasi. Jikalau investasi membutuhkan lahan yang memang secara tradisional di kuasasi masyarakat hukum adat, maka keadilan menuntut perlu kesempatan itu dilihat dari nilai ekonomi yang dihasilkan sebelumnya oleh sebuah hak ulayat untuk mendukung hidup sehari-hari warga masyarakatnya. Berdasarkan hal itu kemudian dihitung sumber daya yang baru bagi warga yang terkait, dihitung secara ekonomi apabila hak mereka diambil alih untuk diserahkan kepada pihak lain. Sehingga oleh karenanya timbul pertanyaan, apakah hak adat itu dapat dialihkan dengan ukuran nilai tertentu atau tidak, sehingga secara statis menjadi hak adat secara. Atau apakah hak ulayat dapat beralih menjadi hak milik pribadi anggota masyarakat adat. Dan apabila bila hak ulayat dimanfaatkan pihak ke-tiga, apakah ada penghasilan untuk masyarakat adat berasal dari kegiatan investasi itu yang perlu mendukung kehidupan mereka sebagai kompensasi. - Dalam peraturan perundang-undangan setelah perubahan UUD 1945 yang memuat ketentuan Pasal 18B ayat (2) tersebut, yang sering dipandang sebagai sikap yang menghormati dan memenuhi keberadaan masyarakat hukum adat dengan segala hak-hak tradisionalnya, namun kenyataan berbicara sebaliknya. Konflik yang terjadi menempatkan masyarakat hukum adat dalam posisi lemah berhadapan dengan investor-investor sebagai pemodal besar, dan menempatkan masyarakat dan warga masyarakat hukum Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 53 adat, dan pengusaha yang memiliki kekuatan modal dalam beberapa kasus telah melakukan kriminalisasi terhadap warga masyarakat hukum adat dengan alasan melanggar hak investor berdasarkan HGU dan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan. Penyebabnya terletak pada penafsiran yang ketat yang dilakukan, justru tidak memungkinkan eksistensi masyarakat hokum adat dapat terus berlangsung, karena criteria atau parameter yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga menyebabkan hak masyarakat hokum adat yang diukur dari segi izin-izin dan hak-hak secara tertulis sebagai dasar penguasaan dan pengelolaan tanah dan hutan sebagai kekayaan alam yang ditentukan, dan bukan pada aspek hak-hak masyarakat hukum adat yang tidak tertulis untuk menguasai dan mengelola lahan dan hutan sebagai hak asasi manusia, yang eksistensinya lebih dahulu dari NKRI, tetapi tetap menghormati dan menjamin pemenuhannya. - Ketika berbicara tentang proses peradilan pidana dalam implementasi norma dengan rumusan yang tidak tegas tetapi tanpa sanksi, dan ketika dalam hukum acara pidana negara maju dikenal prinsip non-admittance alat bukti yang diperoleh secara melanggar hukum (illegally obtained evidence), alat bukti demikian dapat sampai kepada alat bukti lain, yang juga dianggap tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Alat bukti demikian disebut juga sebagai buah yang lahir dari pohon beracun, dan karenanya juga menjadi tidak sah. Sebagai suatu analogi, ingin kami menyebut bahwa Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai buah dari (pohon beracun) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, karena landasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tersebut untuk menetapkan dellk-delik pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan, adalah adanya “Kawasan Hutan”, yang pada dasarnya berupa penunjukan belaka, dan tidak melaksanakan seluruh tahap yang ditentukan dalam Pasal 15 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, meskipun Putusan MK No 45/PUU-IX/2011 serta Putusan MK Nomor 35/PUU- X/2012 yang mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi legal policy yang harus ditempuh oleh Pembuat Undang-Undang. Dengan berdasarkan konsep "kawasan hutan" yang demikian, dan tanpa konstruksi secara juridis hak-hak tradisional masyarakat hukum adat yang tidak tertulls, maka seluruh undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 54 menegaskan perlindunganHak-hak tradisional masyarakat hukum adat tersebut, yang memiliki hak untuk hidup sebagai HAM. Kebijakan regulasi yang tidak memperhitungkan atau tepatnya yang tidak menghormati ketentuan atau norma dalam UUD 1945 dan Putusan-Putusan MK yang sifatnya final and binding, agaknya sukar untuk membela tujuan mulia yang dikandung oleh Pembuat Undang-Undang tersebut, yang sarna sekali jauh dari cita-cita proklamasi dan konsep negara kesejahteraan. Penyelenggara negara yang menutup mata terhadap kepentingan yang adil dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sesungguhnya merupakan contradictio in terminis terhadap sumpah jabatan penyelenggara negara yang memegang teguh UUD 1945 dan melaksanakannya dengan selurus-Iurusnya. Tetapi dibutuhkan keberanian dan kreativitas untuk meletakkan indikator konstitusionalitas yang tepat terhadap undang-undang yang ada dihadapan kita dalam judicial review ini. - Kesimpulan. 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, secara bersyarat bertentangan dengan UUD 1945 keseluruhan keseluruhan (conditionally unconstitutional); 2. Menunda Keberlakuan UU 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut sampai selesainya Penetapan Kawasan Hutan dilakukan sesuai dengan Pasal 15 UU 41 Tahun 1999 dan Putusan MK No 45/PUU-IX/2011 serta Putusan MK Nomor 35/PUU- X/2012. 2. Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum - Bicara soal asas nonretroaktif, maka tentunya ini tidak akan terlepas dari asas legalitas. Oleh karena itu, ahli tentunya akan membahas asas legalitas yang akan diderivasi nanti akan menjadi adanya asas nonretroaktif. Ada tiga poin yang ingin ahli bahas, pertama dari sisi esensi keberadaan asas legalitas itu sendiri, kemudian juga dari sisi eksistensi dalam peraturan perundang-undangan, dan ada juga satu yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang menerobos asas legalitas, sehingga ini bisa menjadi parameter apakah asas non retroaktif itu bisa diterobos atau tidak nantinya dalam konteks penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. - Dari sisi esensi, asas legalitas mengusung tema tentang perlunya jaminan perlindungan hak-hak warga negara dengan membatasi kekuasaan raja dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 55 membatasi kewenangan hakim yang dituangkan dalam Undang-Undang hukum pidana. Dua hal ini mengapa terjadi? Karena kita tidak akan terlepas dari konteks kesejarahan lahirnya asas ini, yaitu kita akan secara imajiner melakukan perjalanan ke abad pertengahan, yaitu abad 5 sampai abad 15 Masehi, setelah kemunculan jatuhnya kekaisaran Romawi Barat oleh serangan Bangsa Jerman. Dinamika hubungan negara dan gereja sangat mempengaruhi kekuasaan raja, bangsa Jerman yang mulai mendirikan empiriumnya atau kerajaan besar yang salah satunya Kerjaan Franka pada abad 8. Kerajaan ini bekerja sama dengan gereja untuk menyebarkan Agama Kristen dan membina kepentingan-kepentingan manusia baik dunia maupun kepentingan akhirat. Raja mempunyai kekuasaan di bidang kenegaraan, sedangkan Paus berkuasa atas persoalan yang terkait gereja. Pada pertengahan abad ke 9, Kerajaan Franka mengalami perpecahan dan melahirkan kekaisaran Romawi suci yang pada tahun 1962 Masehi, saat itu pula kekuasaan Paus semakin besar dan bahkan bisa menggulingkan kekuasaan kaisar. Konflik antara kaisar dengan Paus semakin mendalam semenjak abad ke 12 dengan ditandai persaingan perebutan kekuasaan di antara raja dan gereja. Gereja menuntut kekuasaan yang lebih besar dan luas meliputi urusan agama dan urusan dunia, sedangkan kaisar menolak ikut campur Paus untuk alasan dunia. - Muncullah pertentangan antara kaum kanonis dan kaum legis yang berdiri di masing-masing pihak. Kaum legis mengajarkan bahwa kaisar adalah penguasa tertinggi seperti kaisar Romawi dahulu kala, mereka menganggap bahwa negara bertujuan juga untuk mencapai kehidupan yang etis berupa mempertahankan hukum dan nilai-nilai keadilan yang selama ini ajaran tersebut didominasi oleh gereja. Pada abad ke 11 mereka mendirikan berbagai sekolah yang mengajarkan hukum-hukum Romawi di Italia. Sedangkan kaum kanonis berusaha mempertahankan hukum gereja menyerang pendapat kaum legis dengan menyatakan bahwa kekuasaan gereja lebih mulia dan lebih penting dari kekuasaan negara. Kebanyakan kaum kanonis terhadap kaum Legis ini selama tiga abad, yaitu abad ke 12 sampai abad 14 yang saat itu kekuasaan negara merupakan subordinasi dari kekuasaan gereja. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 56 - Pada akhir abad ke 14 kekuasaan gereja semakin melemah dengan dikuasainya ke-Pausan oleh raja Prancis dan pada akhir abad ke 16 kekuasaan raja di Prancis secara utuh berhasil menggenggam kekuasaan di tangannya. - Demikian dibolehlah kekuasaan absolut di tangan raja, hal ini misalnya ditandai dengan doktrin hanya rajalah yang berhak membuat Undang- Undang dan pembentukkan Undang-Undang ini hanya adalah kekuasaan atau kewenangan yang tidak terbatas. Raja adalah Undang-Undang yang hidup. - Pada abad ke 16 ini juga muncul ajaran doktrin tentang pendapat hakim atau arbitrium judicis yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk melakukan kualifikasi terhadap perbuatan pidana dan sanksi pidana model pendapatnya sendiri. Doktrin ini mendapat tantangan dan kritikan keras pada abad 18 di seluruh wilayah Prancis karena para hakim telah menjalankan secara sewenang-wenang, warga negara Prancis sangat mendambakan peradilan pidana yang dirasakan pada jaminan perlindungan hak-hak individu warga negara. - Puncaknya adalah dengan terjadinya Revolusi Prancis pada tahun 1789, hal ini menandakan bahwa berakhirnya peradilan pidana sistem arbitrium judicis dan berakhirnya absolutisme kekuasaan raja dan hakim. Peristiwa Revolusi Prancis menjadikan dasar legalitas sebagai pilar utama dan menjadikan seni dasar hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Pada tahun 1781 disusun Kode Penal yang kemudian diganti oleh Napoleon Bonaparte dengan Kode Penal Tahun 1804. Tahun 1808 dibelah hukum acara pidananya, asas legalitas dimuat dalam Pasal 4 Kode Penal Prancis Tahun 1791 dan tahun 1804. Hadirnya Kode Penal di Prancis ini sangat mempengaruhi negara-negara lain di Eropa Barat, termasuk daerah jajahan Eropa Barat dan termasuk juga salah satunya di Indonesia. - Perumusan asas legalitas ini merupakan titik awal yang dibangunnya sistem peradilan pidana yang memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak individu warga negara. - Di Inggris sebenarnya sudah lama muncul gagasan ini, mulai dari Bill of Rights tahun 1628, dan juga sebelumnya di munculnya Magna Charta tahun 1215, kemudian ada Habeas Corpus 1769. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 57 - Secara esistensi asas legalitas dicantumkan dalam Pasal 8 deklarasi tentang hak-hak manusia dan warga negara di Prancis yang menyatakan bahwa diperlukan Undang-Undang yang tegas dan jelas, serta tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali oleh Undang-Undang yang dibuat dan dirumuskan sebelum pelanggaran itu terjadi. - Kemudian Pasal 4 Kode Penal Prancis menyatakan, “Tiada suatu delik atau tiada suatu perbuatan pidana dan tiada kejahatan jika tidak terdapat ancaman pidana yang dinyatakan dalam undang-undang terlebih dahulu.” Kode Penal Prancis ini diberlakukan di Belanda oleh Napoleon Bonaparte karena awal abad ke-19 Belanda ditekuk oleh Prancis. - Pada tahun 1918 Hindia Belanda diberlakukan Wetboek van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie, asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan, ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu.” - Setelah Indonesia merdeka tetap menggunakan WVS Nederlandsch Indie yang mengatur asa legalitas tetapi dalam Pasal 1 ayat (1) ditambahkan perubahan sedikit dengan rumusan kata-kata, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.” - Feuerbach menyatakan pada tahun 1801 bahwa ada merumuskan 3 adagium yang terkait dengan asa legalitas, yaitu: 1. Nulla poena sine lege artinya tiada pidana tanpa undang-undang. 2. Nulla poena sine crimine artinya tiada pidana tanpa kejahatan. 3. Nullum crimen sine poena lege tiada kejahatan tanpa pidana menurut undang-undang. - Adagium yang ketiga ini juga dikenal dengan Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali tiada delik atau tiada pidana tanpa Undang- Undang Pidana terlebih dahulu, yang menandakan asas legalitas memang memasuki wilayah ekstensi dalam berbagai peraturan perundang-undangan di berbagai negara. - Cesare Beccaria berkebangsaan Italia sangat banyak mendorong terjadinya Revolusi Prancis. Beccaria berpendapat bahwa setiap individu harus mendapat perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 58 - Perlindungan dilakukan dengan membuat suatu hukum atau Undang- Undang sebelum delik tersebut terjadi yang mengatur secara jelas dan tegas tentang perbuatan pidana tersebut. Inti dari ajaran Cesare Beccaria adalah: 1. Diperlukan perlindungan terhadap hak-hak individu dan pembatasan kekuasaan raja dan hakim, sehingga tidak terjadi tindakan sewenang- wenang. 2. Perlu dibuat Undang-Undang yang jelas (lex certa) dan tegas (lex scripta) untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu di atas. - Suatu perbuatan bisa dituntut hanya berdasarkan Undang-Undang yang telah berlaku dan dilarang penerapan Undang-Undang Pidana secara berlaku surut. - Sebenarnya di Indonesia, asas legalitas ini bukan barang yang baru karena ketika ditelusuri di masyarakat Sumatera Selatan bahwa ada Undang- Undang Sibur Cahaya. Undang-Undang Sibur Cahaya ini berlaku abad ke- 16 ketika Kesultanan Palembang berkuasa setelah Sriwijaya abad 12, kemudian juga Majapahit masuk, kemudian berdiri kerajaan-kerajaan Islam Kesultanan Palembang. Di Undang-Undang Sibur Cahaya Pasal 6 Bab 2 tentang adat perhukuman dinyatakan bahwa segala perkara yang menjadi risalah pada aturan raja atau pada adat, hendak pasirah proatin periksa dan hukum bagaimana tersebut di dalam Undang-Undang ini. - Ini menandakan bahwa penghukuman, atau penjatuhan pidana, atau menjadikan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan itu harus berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang telah ada. Karena ini akan dirasakan bertentangan dengan nuansa keadilan, bahkan kepastian, serta kemanfaatan, serta melanggar hak asasi manusia. - Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian di atas maka secara eksistensinya, maka asas legalitas membawa kepada konsekuensi. Pertama Undang-Undang bahwa penuntutan dan pemidanaan harus berdasarkan Undang-Undang yang tertulis karena sifat melawan hukum dalam hukum pidana itu ketika terjadi suatu delik pidana maka tentunya kita akan menggunakan sifat melawan hukum formil yaitu melawan peraturan perundang-undangan. Kedua retroaktif bahwa asas legalitas melarang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 59 pemberlakuan Undang-Undang secara surut karena itu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dan ketiga lex certa, pembuat Undang- Undang harus membuat rumusan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan pidana sehingga tidak terjadi multitafsir atas perumusan tersebut. Analogi tidak diperkenankan dalam penafsiran hukum pidana. - Bahwa ada yurispudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2013 tanggal 22 Juli 2004 dalam perkara judicial review Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 menjadi Undang-Undang. Nah, Undang-Undang ini memberlakukan asas berlaku surut, tetapi tentunya ada argumen yang bisa menjadi parameter mengapa diberlakukan surut. Argumen tersebut bahwa pokok pikiran dalam pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa menyetujui pemberlakuan Undang- Undang Pidana secara retroaktif yang merupakan tuntutan dari rasa keadilan. Hal ini karena sangat bertentangan dengan moral manusia. Apabila HAM pelaku yang dilindungi dengan dalil pelarangan retroaktif, yang mana hal itu justru membiarkan pelanggaran HAM yang lebih parah. - Oleh karena itu, keadilan merupakan landasan yang rasional untuk menyampingkan asas dan retroaktif dalam keadaan tertentu secara terbatas. Dalam penerapan asas dan retroaktif juga harus diperkirakan apakah dengan menerapkan cara kaku demikian akan menimbulkan ketidakadilan, merongrong nilai-nilai agama, dan keamanan, dan ketertiban umum? Satu titik keseimbangan harus ditemukan di antara kepastian hukum dengan keadilan hukum dengan mencoba memahami Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan tidak hanya mendasarkan pada tesnya saja, melainkan juga mempelajari pengertian asas tersebut dari sejarahnya, praktik tafsir secara komparatif. Ukuran untuk menentukan keseimbangan kepastian hukum dan keadilan, khususnya dalam menegakkan asas retroaktif boleh dilakukan dengan formula sebagai berikut. Pertama, nilai keadilan tidak boleh dari tingginya nilai kepastian hukum, melainkan dari keseimbangan perlindungan hukum atas korban dan pelaku kejahatan. Dua, semakin serius suatu kejahatan, maka semakin besar nilai keadilan yang harus dipertahankan lebih dari nilai kepastian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 60 hukum tersebut. Tentunya ini menjadi parameter apakah suatu asas retroaktif dalam suatu perundang-undangan boleh diberlakukan. - Secara keseluruhan bahwa tujuan hukum itu ada tiga. Pertama, untuk kepastian hukum, kedua untuk keadilan hukum, dan ketiga untuk kemanfaatan hukum. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, Mahkamah Agung pun mempertentangkan ketiga tujuan ini. Dalam berbagai teori-teori juga dikatakan bahwa terjadi norma versus norma antara keadilan dengan kepastian hukum, tetapi ahli tidak menentangkan antara ketiga ini dengan logika berpikir bahwa sebuah tujuan tidak akan mungkin itu bertentangan. Kalau sebuah tujuan bertentangan, maka hukuman atau putusan hakim akan multitafsir tergantung selera masing-masing. Itu yang terjadi di Indonesia. - Antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan itu tidak perlu diharmoni karena mereka adalah satu aliran. Kenapa? Kalau kita bicara kepastian hukum, kapan dikatakan hukum itu pasti? Hukum pasti ketika suatu putusan inkracht. Artinya, mau dihukum berapa pun, dia dalam hukum pidana, dikatakan hukum pasti dia inkracht, mau 4 tahun, 8 tahun, atau sebagainya. Kapan dikatakan hukum membawa manfaat? Dalam hukum pidana, hukum membawa manfaat ketika hukum itu membawa suatu deterrence effect, efek penjeraan bagi pelaku, special deterrence, bahwa pelaku menginsafi apa perbuatannya, dan kedua, namanya general deterrence, bahwa masyarakat tidak mau mencontoh antara pelaku dan korban merasa puas dengan peradilan tersebut. - Kalau kita letakkan antara kepastian dan kemanfaatan, maka dia adalah produk, kalau pabrikan dari sebuah proses dari input ke output, maka dia output sebuah produk. Sebuah produk itu dia berakhir di ujung suatu proses, tapi keadilan itu adalah suatu nilai yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai suatu asas, landasan. Oleh karena itu, seharusnya kepastian hukum yang merupakan produk itu dia mengacu pada sebuah keadilan. Kemanfaatan hukum harus mengacu pada keadilan. Misalnya, dalam penyidikan bahwa ada hak-hak tersangka, ada hak-hak terdakwa misalnya, atau ada kewajiban kepolisian yang mengarah kepada proses keadilan. Tidak boleh ada penyiksaan, misalnya, supaya adil dan sebagainya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 61 - Oleh karena itu keadilan menjadi landasan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Imam Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh seorang sahabat bahwa lebih utama apa, keadilan dengan kedermawanan? Imam Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa dia tidak menjawab lebih utama keadilan atau kedermawanan, tetapi dia membawa suatu ukuran yang universal, dia katakan bahwa kedermawanan itu adalah mengeluarkan sesuatu dari tempatnya. Orang yang punya uang mengeluarkan sesuatu dari tempatnya. Itu kedermawanan. Dan sementara keadilan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oleh karena itu, mulia keadilan daripada kedermawanan. Karena kalau mengeluarkan sesuatu dari tempat tidak tepat sasaran, maka ini tidak adil. Yang kedua bahwa kedermawanan itu adalah melekat hanya subjektif seseorang, dia berlaku khusus hanya orang- orang yang punya yang bisa dermawan. Tetapi keadilan dambaan semua umat manusia. Oleh karena itu, keadilan ini menjadi landasan untuk kepastian dan kemanfaatan hukum, sehingga dia tidak perlu diharmoni karena dia satu rangkaian dalam penegakkan hukum. Saksi Pemohon 3. Sapri - Saksi adalah warga Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dilahirkan di Lubuk Besar pada tanggal 26 November tahun 1962. - Saksi pernah diangkat menjadi sekretaris desa itu kurang-lebih 20 tahun 6 bulan, dan pada tanggal tahun 2007 baru diangkat jadi PNS sampai sekarang. - Saksi mengetahui bahwa Desa Lubuk Besar sudah ada sejak ratusan tahun. - Jumlah penduduk Desa Lubuk Besar adalah 1.048 jiwa terdiri dari 11 RT, 6 RW, dan 3 dusun. Mata pencaharian masyarakat Lubuk Besar itu adalah dari hasil peninggalan moyang bahkan datuk yang diwariskan kepada anak- anak, cucunya sekarang, sebelum ada pembukaan lahan sawit, sudah dimanfaatkan sebagai kebun karet, dukuh, durian. - Dengan adanya pembukaan lahan sawit, penggunaan lahan condong ke arah ke kebun sawit. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 62 4. Muhammad Din - Saksi adalah warga Desa Lubuk Besar, lahir tahun 1958. Saksi telah bertani di Desa Lubuk Besar dari tahun 1973. - Pada tahun 1998, datang perusahaan menawarkan kerja sama dengan warga desa untuk mengelola perkebunan kelapa sawit, nama perusahaan tersebut Agro Raya Gema Trans. - Bahwa perusahaan tersebut kemudian mengalami kegagalan, dan meninggalkan desa Lubuk Besar. - Pada tahun 2014, di desa tersebut saksi melihat dua buah plank (papan nama tanah) di atas kebun kelapa sawit milik masyarakat yang menyatakan tanah tersebut milik PT SHM (Sari Hijau Mutiara); - Saksi mengetahui bahwa tanah yang diklaim dimilik izinnya oleh PT SHM tersebut seluas 20.000 hektar, hal ini meresahkan masyarakat karena berarti semua tanah masyarakat habis, bahkan sampai ke desa tetangga. 5. Suardi - Saksi adalah warga desa Kemuning Muda, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi telah tinggal sejak 5 sampai 7 turunan, dan telah mengelola tanah dengan berkebun padi, karet, duku, durian, dan buah-buahan peninggalan nenek moyang. - Bahwa sekarang saksi hanya menanam kelapa sawit. 6. Ardi Muklis - Desa Kemuning Muda sudah ada jauh sebelum penjajahan Belanda, dan sampai saat ini desa tersebut sudah terdaftar di Negara Republik Indonesia. - Saksi adalah kepala desa Kemuning Muda, desa mempunyai 13 RT, 17 RW, dan 3 kadus dengan Mayoritas penduduk pekerjaannya petani - Masyarakat adat dahulu tidak memiliki surat resmi dari pemerintah, namun sudah memiliki adat istiadat secara turun temurun. - Bahwa Desa Kemuning Muda itu tidak ada di dalam, termasuk di dalam surat yang dibuat di plang, di desa tetangga, di desa Lubuk Besar, tetapi karena tanah dimaksud seluas 20.000 hektare maka justru dapat termasuk rumah-rumah masyarakat di desa Kemuning Muda. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 63 7. Muhammad Rais - Saksi adalah warga Desa Tuk Jimun yang sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Sekarang jumlah penduduk Desa Tuk Jimun berjumlah 726 orang dan KK, 236 KK. Dengan luas wilayah sekitar lebih-kurang 3.000 hektare, yang semenjak nenek moyang sudah ditanami karet, dan duku, durian, rambutan, dan sebagainya sekitar 1.000 hektare. Dan sekarang sudah ditanam semua kebun sawit sekitar 2.000 hektare. - Masyarakat di desa resah karena masuknya PT yang dapat mengambil semua tanah warga. [2.3] Menimbang bahwa Presiden pada persidangan tanggal 23 Maret 2016 telah didengar keterangan dan telah menyerahkan keterangan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 April 2016, pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON 1. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai petani/pekebun sejak lama dan telah berlangsung turun temurun di Kabupaten Indragiri Hilir Riau, merasa dirugikan hak konstitusionalnya terkait keberlakuan pasal-pasal dalam Undang-Undang a quo karena dengan adanya SK Menhut Nomor SK.378/MENHUT-II/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman kepada PT Sari Hijau Mutiara (SHM) atas areal hutan produksi seluas 20.000 Ha di Kabupaten Indragiri Hilir, membuka peluang kepada PT. SHM untuk melaporkan masyarakat ke Kepolisian Daerah Riau dengan tuduhan pasal-pasal dalam Undang-Undang a quo. 2. Bahwa Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang a quo merugikan dan tidak memihak kepentingan para Pemohon sebagai warga negara yang tinggal menetap di daerah Provinsi Riau walaupun di areal para Pemohon telah tidak mungkin lagi disebut kawasan hutan karena tanah/areal yang dimiliki para Pemohon telah diberikan bukti kepemilikan oleh BPN an Junita Frida dan Oloan Sihotang. 3. Bahwa Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang a quo merugikan para Pemohon karena pasal a quo telah dipergunakan untuk melindungi izin yang tidak prosedural karena telah diklaim masuk dalam kawasan hutan sesuai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 64 Undang-Undang a quo, dan pasal a quo telah dijadikan dasar atau alat untuk mengkriminalisasi keberadaan masyarakat desa dan para Pemohon dengan tuduhan melakukan aktivitas di atas tanah yang diklaim oleh pihak tertentu sebagai kawasan konsesi yang diberikan hak oleh negara sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.378/MENHUT-II/2008. Para Pemohon juga dirugikan dengan pemberlakuan Undang-Undang a quo yang dibuat berlaku surut. 4. Bahwa Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo tidak memberikan perlindungan, kemanfaatan serta tidak berguna bagi para Pemohon karena telah membatasi dan melarang untuk mengangkut, menjual dan mengolah hasil kebun milik para Pemohon yang menjadi penghidupan sejak dahulu. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara ketentuan pasal a quo dengan kerugian konstitusional para Pemohon, karena menurut Pemerintah pada dasarnya permasalahan hukum yang dihadapi para Pemohon bukan bersumber dari ketentuan pasal a quo melainkan sebagai akibat dimasukkannya lahan pertanian/perkebunan para Pemohon ke dalam kawasan konsesi PT. Sari Hijau Mutiara (SHM). 2. Bahwa para Pemohon telah keliru dalam memahami peristiwa yang dialaminya, yang pada dasarnya merupakan peristiwa hukum konkrit, dan dilakukannya proses hukum pada diri para Pemohon merupakan implementasi dari norma, dalam hal ini ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang a quo. Dengan demikian seharusnya para Pemohon melakukan upaya hukum lain ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap permasalahan para Pemohon menurut Pemerintah bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, menilai, dan memutusnya. 3. Bahwa para Pemohon yang mendalilkan sebagai masyarakat yang secara turun temurun tinggal di Desa Lubuk Besar, Desa Kemuning Muda, Desa Tukjimun, Desa Kota Bayu Reteh dan Desa Kayu Raja, Kecamatan Kemuning dan Kecamatan Kerintang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 65 Riau, menurut Pemerintah adalah dalil yang tidak benar, karena keberadaan para Pemohon di areal tersebut adalah bukan masyarakat yang secara turun temurun melainkan pendatang dari daerah lain. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat para Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 serta berdasarkan Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait materi yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan landasan filosofis mengenai UU P3H sebagai berikut : Hutan Indonesia sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis. Bahwa pemanfaataan dan penggunaan hutan harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam bangsa Indonesia dikuasai oleh negara. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 66 Pembangunan hutan berkelanjutan memerlukan upaya yang sungguh-sungguh karena masih terjadi berbagai tindak kejahatan kehutanan, seperti pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin. Kejahatan itu telah menimbulkan kerugian negara dan kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup yang sangat besar serta telah meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Berdasarkan hal tersebut di atas, upaya pemberantasan perusakan hutan melalui Undang-Undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi. Cakupan perusakan hutan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Adapun pembalakan liar didefinisikan sebagai semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, sedangkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah meliputi kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri. Undang-Undang ini dititikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tetapi tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional. Pengecualian terhadap kegiatan perladangan tradisional diberikan kepada masyarakat yang telah hidup secara turun-temurun di dalam wilayah hutan tersebut dan telah melakukan kegiatan perladangan dengan mengikuti tradisi rotasi yang telah ditetapkan oleh kelompoknya. Sehubungan dengan dalil para Pemohon terhadap materi yang dimohonkan, Pemerintah memberikan keterangannya sebagai berikut : 1. Terhadap dalil para Pemohon yang menganggap Pasal 82 ayat (2) Undang- Undang a quo tidak memihak kepentingan para Pemohon sebagai warga negara yang tinggal menetap di daerah Provinsi Riau walaupun di areal para Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 67 Pemohon telah tidak mungkin lagi disebut kawasan hutan, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan pasal-pasal a quo UU P3H yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon pada intinya mengandung norma-norma larangan yang apabila dilanggar mempunyai konsekuensi sanksi pidana. Hal ini sesuai dengan teknik penormaan sebagaimana diatur dalam lampiran teknik pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. b. Bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang a quo merupakan ketentuan yang tidak bisa dipisahkan dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 12 huruf a, huruf b dan huruf c UU P3H. Pasal 12 huruf a, huruf b dan huruf c menyatakan: “Setiap orang dilarang: a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan; b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013. Ketentuan Pasal 82 ayat (2) mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 12 huruf a, huruf b dan huruf c UU P3H, yaitu bagi orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang tidak berhak menebang hutan, karena tidak sesuai dengan izin atau tanpa memiliki izin atau tidak sah pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). c. Bahwa areal yang diklaim para Pemohon tersebut merupakan kawasan hutan berdasarkan : 1) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Sebagai Kawasan Hutan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 68 2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 1.638.294 hektare (ha), Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 717.543 ha, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 11.552 ha di Provinsi Riau. 3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau; dan 4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.378/Menhut-II/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman kepada PT. Sari Hijau Mutiara (SHM) atas areal hutan produksi seluas 20.000 Ha di Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan demikian dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa areal yang diklaim Para Pemohon tidak mungkin lagi disebut kawasan hutan, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum. Berdasarkan uraian di atas, maka kebijakan Pemerintah membuat ketentuan pidana dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan telah sejalan dengan amanat konstitusi dan tidak bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. 2. Terhadap dalil para Pemohon yang menganggap Pasal 92 ayat (1) Undang- Undang a quo merugikan karena telah dipergunakan untuk melindungi izin yang tidak prosedural karena telah diklaim masuk dalam kawasan hutan, dijadikan dasar atau alat untuk mengkriminalisasi keberadaan masyarakat desa dan para Pemohon, dan para Pemohon juga dirugikan dengan pemberlakuan Undang-Undang a quo yang dibuat berlaku surut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang a quo adalah dalam rangka menegakan hukum dan menjaga kelestarian hutan, apabila tidak dicantumkan atau tidak ada norma larangan tersebut, maka tujuan dalam UU P3H menjadi tidak terwujud, karena setiap orang yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dalam hutan dapat dengan bebas menebang pohon tanpa izin. b. Bahwa Para Pemohon mendalilkan telah diproses pidana oleh Polda Riau dalam periode tahun 2014 s/d 2015. Dengan demikian penerapan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 69 pasal-pasal a quo UU P3H sudah tepat dan benar, dan tidak berlaku surut (retro aktif). c. Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan telah berada di areal konsesi PT. SHM sejak tahun 1992, namun sejak lahirnya UU P3H para Pemohon dikriminalisasi sehingga tidak dapat mengelola tanah miliknya untuk usaha perkebunan, Pemerintah tegaskan kembali bahwa tanah yang diklaim sebagai milik para Pemohon merupakan kawasan hutan sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban angka 1 huruf c di atas. d. Bahwa ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang a quo merupakan ketentuan yang tidak bisa dipisahkan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf b: “Setiap orang dilarang : 1) Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri; 2) Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan; Ketentuan Pasal 92 ayat (1) mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan Pasal 92 ayat (1) juncto Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf b UU P3H, yaitu bagi orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Berdasarkan uraian di atas, maka kebijakan Pemerintah membuat ketentuan pidana dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan telah sejalan dengan amanat konstitusi dan tidak bertentangan dengan Pasal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 70 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. 3. Terhadap dalil para Pemohon yang menganggap Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo tidak memberikan perlindungan, kemanfaatan serta tidak berguna bagi para Pemohon karena telah membatasi dan melarang untuk mengangkut, menjual dan mengolah hasil kebun milik para Pemohon yang menjadi penghidupan sejak dahulu, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: Bahwa Undang-Undang a quo dibentuk untuk menghindari terjadinya diskriminasi dalam pemanfaatan hutan, sekaligus memberikan landasan yang kuat bagi pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang berlandaskan kepada empat asas yakni: a. keadilan dan kepastian hukum; b. keberlanjutan; c. tanggung jawab negara; dan d. partisipasi masyarakat. Berdasarkan asas tersebut diatas, bahwa dalam Pasal 11 angka (4) Undang- Undang a quo yang menyatakan “masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan diberikan hak yang sama untuk melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, selama hal tersebut dilakukan untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial dan mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.“ Disamping itu, untuk mengakomodir kepentingan masyarakat yang melakukan kegiatan di kawasan hutan, Pemerintah telah menerbitkan kebijakan, yaitu: a. Untuk kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani izin, melalui program : - Hutan Tanaman Rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011; - Hutan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2011; - Hutan Kemasyarakatan sebagaiamana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 juncto Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2011; dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 71 - Blok Pemanfaatan Tradisional pada Hutan Konservasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2006. b. Untuk kawasan hutan yang telah dibebani izin, masyarakat sekitar dapat diakomodir dalam bentuk pola kemitraan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan. Sehingga dalil para Pemohon yang menyatakan pasal a quo tidak mengakomodasi realitas mengenai pekerjaan dan mata pencaharian Pemohon yang sudah berlangsung sejak lama dan dilakukan secara turun temurun adalah tidak beralasan karena para Pemohon diberikan hak untuk melakukan penebangan selama untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial dan mendapatkan izin. Oleh karena itu, menurut Pemerintah apabila ketentuan pasal a quo UU P3H dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, akan berakibat semakin maraknya perambahan hutan, penebangan liar, dan terjadinya kebakaran hutan yang pada saat ini menjadi sorotan internasional, sehingga akan merugikan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan a quo adalah ketentuan yang mengatur ketentuan terhadap unsur- unsur tindak pidana yang dapat dijatuhkan bagi yang melanggarnya, ketentuan yang dimohonkan diuji adalah dalam rangka untuk menegakkan pasal-pasal sebelumnya dalam Undang-Undang a quo dan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hutan, dan Undang-Undang a quo secara umum justru dalam rangka melaksanakan perintah ketentuan Pasal 33 UUD 1945. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan a quo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1) Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 72 2) Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3) Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4) Menyatakan ketentuan Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Presiden telah mengajukan seorang ahli bernama Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 4 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut: Ide negara hukum formal memberikan kewenangan dan keleluasaan bertindak yang lebih besar kepada pemerintah sesuai dengan asas legalitas sebagai salah satu unsur negara hukum formal (wet matigheid van bestuur). Dalam hubungan ruang lingkup tugas pemerintah, Jellineak mengemukakan pendapat bahwa kekuasaan pemerintahan (verwaltung) secara formal mengandung kekuasaan mengatur dan kekuasaan memutus (verordnungs und entscheidungsgewalt) dan secara material mengandung dua unsur yang berkaitan yaitu unsur memerintah dan unsur menyelenggarakan (element der regierung und das der vollzienung). Kewenangan yang bersifat mengatur mengandung arti bahwa pemerintah berwenang membentuk aturan-aturan yang berlaku secara umum berdasarkan kewenangan atribusi dalam membentuk Undang-Undang (atributie van wetgevings bevoegdheid). Tidak jarang peraturan perundang – undangan terdapat beberapa rumusan norma – norma yang merupakan esensi dari peraturan perundang-undangan itu sendiri yang berisi nilai-nilai larangan (verbod), suruhan atau perintah (gebod) dan kebolehan atau izin (toestemming) dan pengecualian (uitzondering). Pemerintah dalam rangka mencapai tujuan nasional, Secara parallel RPJM (2004-2009) dan (2009-2014) merujuk Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 serta Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 73 Menengah Nasional 2009-2014, memuat agenda pembangunan nasional dalam hal menentukan sasaran pembangunan dibidang kehutanan yaitu : 1) Tegaknya hukum, khususnya dalam pemberantasan pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu 2) Penetapan kawasan hutan dalam tata ruang seluas provinsi di indonesia, setidak – tidaknya 30 % dari luas hutan yang telah di tata ruang 3) Penyelesaian penetapan kesatuan pengelolaan hutan 4) Optimalisasi nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu 5) Meningkatnya hasil hutan non –kayu sebesar 30% dari produksi tahun 2004 6) Bertambahnya hutan tanaman industri (HTI) minimal seluas 5 juta hektar, sebagai basis pengembangan ekonomi hutan 7) Konservasi hutan dan rehabilitasi lahan di 282 DAS prioritas untuk menjamin pasukan air dan sistem penopang kehidupan lainnya 8) Desentralisasi kehutanan melalui pembagian wewenang dan tanggung jawab yang disepakati oleh pusat dan daerah Sehubungan dengan pembahasan pengujian UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi: Pasal 82 ayat (2) : “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau disekitar kawasan hutan, pelaku dipidana denga pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Pasal 92 ayat (1) : “Orang perseorangan yang dengan sengaja : a. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri didalan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau b. Membawa alat – alat berat dan/atau alat – alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan dipergunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun didalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 74 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)” Pasal 93 ayat (1) dan (2) : ayat (1) : “orang perorangan yang dengan sengaja : a. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c: b. Menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau c. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.,-(lima milyar rupiah)” ayat (1) : “orang perseorangan yang karena kelalaiannya : a. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; b. Menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau c. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 75 sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.,-(satu milyar rupiah)” Terlebih dahulu mengutip Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 dalam pertimbangan hukum yaitu : 1) Bahwa penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 memuat konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945 2) Rakyat secara kolektif memberikan mandat kepada Negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad) pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toetzichtoudendaad) 3) Rakyat secara kolektif dalam kedudukan UUD 1945 memberikan mandat kepada Negara untuk mengadakan kebijakan (beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan sektor kehutanan telah sesuai dengan konsepsi penguasaan sumber daya alam sebagaimana Pasal 33 UUD 1945. Dengan kata lain penguasaan oleh negara tersebut kemudian secara atributif dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, dst. Secara tegas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan mengatur penguasaan oleh negara atas sektor kehutanan terdapat dalam Pasal 4 mengenai: 1) Semua hutan didalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 2) Penguasaan hutan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 76 3) Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatiakn hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional; (vide Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2011 dan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012) Undang-Undang yang dimohonkan dalam pengujian Perkara Nomor 139/PUU- XIII/2015 mendasarkan sumber legitimasinya pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat“. Makna dikuasai oleh Negara, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Judicial Review Undang-Undang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Migas dan Undang-Undang Sumber Daya Air adalah bahwa negara bukan sebagai pemilik (bezitter) seperti halnya “domain verklaring” pada masa pemerintahan Hindia Belanda dulu, melainkan negara/ pemerintah memiliki peranan (baca kewenangan) untuk: 1. Menetapkan kebijakan (Beleid); 2. Melakukan pengaturan (Regelendsdaad); 3. Melakukan pengurusan (Berstuursdaad); 4. Melakukan pengelolaan (Beheersdaad); dan 5. Melakukan pengawasan (Toezichthoundendaad) Kelima peranan/kewenangan negara/pemerintah itu merupakan kewenangan publik. Artinya kelima kewenangan itu akan selalu ada pada negara/pemerintah sepanjang menyangkut kepentingan ataupun hajat hidup orang banyak. Kemudian kelima kewenangan publik tersebut dinormakan ke dalam berbagai Undang-Undang sektoral ataupun Undang-Undang khusus yang substansinya menyangkut hajat hidup orang banyak. Di dalam berbagai Undang- Undang sektoral/khusus tersebut dapat dijumpai normativikasi kelima kewenangan negara/pemerintah, yaitu; Pertama, rumusan norma tentang kebijakan (beleid) yang menyangkut hajat hidup orang banyak; Kedua, rumusan norma yang berisi pengaturan (regelensdaad) yang menyangkut hajat hidup orang banyak; Ketiga, rumusan norma yang menentukan institusi negara/pemerintah yang secara atributif diberikan kewenangan untuk mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 77 (toezichthoundendaad) hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak (seperti pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, listrik, hutan, air, lingkungan hidup, tata ruang, dan lain sebagainya) adalah urusan pemerintahan yang bersifat administrative (administratieftelijke). Dikatakan bersifat administratif, karena merupakan dan/atau sudah menjadi tanggung jawab negara/pemerintah sebagai administrasi negara untuk mengatur, mengurus, dan mengelola kemanfaatanya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (bestuurzorg) sebagai wujud dari tujuan negara kesejahteraan (welfaarstaat). Oleh karena segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak merupakan urusan pemerintahan yang bersifat administratif, maka semua norma hukum yang mengatur segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak pada prinsipnya adalah pengkaidahan norma hukum administrasi. Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, “De bestuursrechtelijke handhavings- middelen omvatten (1) het toezich dat bestuursorganen kunnen uitoefenen op de naleving van de bij of krachtens de wet gestelde voorschriften en van de bij besluit individueel opgeledge verplichtingen, en (2) de toepassing van bestuursrechtelijke sanctie bevoegdheden”, (sarana penegakan Hukum Administrasi Negara berisi (1) pengawasan terhadap organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan Undang-Undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakan kewajiban kepada individu, dan (2) penerapan kewenangan sanksi pemerintahan). Apa yang dikemukakan Nicolai, hampir senada dengan Ten Berge, yang menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum dalam Hukum Administrasi Negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Dalam suatu negara hukum, fungsi pengawasan dapat diartikan mengawasi terhadap subjek hukum yang dilakukan oleh pemerintah selalu pemegang kekuasaan administratif yang timbul karena adanya hubungan administratif serta fungsi pengawasan terhadap pemerintah yang juga dapat diartikan pengawasan terhadap berjalannya aktivitas pemerintahan sesuai dengan norma-norma hukum sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 78 situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum sebagai suatu upaya represif. Sementara itu, sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. Bahkan Ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan Hukum Administrasi Negara. Sanksi biasanya diletakan pada bagian akhir setiap peraturan;”In cauda vanenum” (secara bahasa berarti diujung terdapat racun) artinya diujung kaidah hukum terdapat sanksi yang diperlukan untuk menjamin penegakan Hukum Administrasi Negara. Salah satu instrumen untuk memaksakan tingkah laku para warga ini adalah dengan sanksi. Oleh karena itu, sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu. Dalam Hukum Administrasi Negara, pengunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan di mana kewenangan ini berasal dari aturan Hukum Administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma Hukum Administrasi Negara tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma Hukum Administrasi Negara tersebut. J.J Oosternbrink mengatakan bahwa, “Administratief sancties, die voortspruiten uit de relatie overhead – onderdaan en die zonder tussenkomst van derden en met name zonder rechterlijke machtiging rechtstreeks door de administratie zelf kunnen worden opgelegd” (sanksi administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah – warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga, yaitu tanpa perantara kekuasaan peradilan, tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri). “Indien een burger nalatig blift een verplichting, voortvloeiende uit een administratiefrechtelijke rechtsbtrekking, na te komen, kan de wederpartij (dat is de admnistratie) zonder rechterlijke tussenkomst administratiefrechtelijke sanctiemaatregelen nemen” (ketika warga negara melalaikan kewajiban yang timbul dalam hubungan hukum administrasi, maka pihak lawan (yaitu pemerintah) dapat mengenakan sanksi tanpa perantara hakim). Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat, keberadaan sanksi administratif ini semakin penting artinya, apalagi di tengah masyarakat perdagangan dan perindustrian. Bahkan di dalam kehidupan masyarakat masa kini di mana segala bentuk usaha besar dan kecil bertambah memainkan peranan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 79 yang penting dalam kehidupan masyarakat, maka sanksi administratif semakin memaikan peranan yang penting. Sanksi administratif yang dapat berbentuk penolakan pemberian perizinan setelah dikeluarkan izin sementara (preventip) atau mencabut izin yang telah diberikan (represif), jauh lebih efektif untuk memaksa orang mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur usaha dan industri dan perlindungan lingkungan dibandingkan dengan sanksi-sanksi pidana. Itulah sebabnya mengapa di bidang pengaturan perusahaan industri dan juga di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan, sanksi-sanksi administratif lebih diutamakan dibandingkan dengan sanksi pidana. Pada umunya macam dan jenis sanksi itu dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang- undangan bidang administrasi. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam Hukum Administrasi, yaitu: • Teguran lisan dan tertulis • Peringatan lisan dan tertulis • Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom) • Pengenaan denda administratif (administrative boete) • Paksaan pemerintahan (dwangsom) • Penghentian kegiatan sementara • Pembekuan izin • Penarikan kembali ataupun Pencabutan izin Macam-macam sanksi tersebut umumnya timbul karena adanya hubungan hukum administratif dalam hal pemberian izin dan dalam rangka fungsi pengawasan, di mana pemerintah dilekatkan kewenangan publik dalam hal membuat kebijakan, pengaturan, pengelolaan, pengurusan, dan pengawasan dalam rangka fungsi administratif, meskipun sanksi – sanksi tersebut tidak selalu dapat diterapkan secara keseluruhan pada suatu bidang administrasi negara tertentu, pemahaman terhadap berbagai sanksi tersebut di atas penting dalam kajian Hukum Administrasi Negara, karena di dalamnya menyangkut bukan saja tentang efektivitas penegakan hukum (yaitu bagaimana pemerintah menggunakan kewenanganya dalam menerapkan sanksi dan prosedur penerapan sanksi) tetapi juga untuk mengukur apakah norma-norma Hukum Administrasi Negara - yang di dalamnya memuat sanksi - telah sesuai dibuat dan relevan diterapkan di tengah masyarakat. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 80 Khusus terkait pasal a quo, masalah pencegahan, dan pemberantasan perusakan hutan sudah menjadi kejadian yang berdampak massif dan telah mengancam kelangsungan hidup masyarakat sehingga dalam pencegahan dan pemberantasannya diperlukan landasan hukum yang kuat untuk menjadikan efektivitas dan penegakan hukum. Bila dikaji dari sudut teori the unity of the constitution atau secara mendalam dari perspektif hermeneutic constitutional maka sesungguhnya terdapat pemahaman secara menyeluruh dengan menempatkan cita hukum dan nilai – nilai fundamental konstitusi sebagai leitstern bagi tercapainya tujuan hukum yang dapat menguji hukum positif yang berlaku (zwang versuch zum richtigen). Dengan adanya peran Negara yang cukup besar dan memiliki tanggung jawab atas melindungi segenap bangsa Indonesia merupakan wujud cita hukum atas pengakuan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia tanpa terkecuali. Penjabaran – penjabaran nilai – nilai filosofis atas perlindungan hak asasi manusia dan nilai keadilan merupakan konsekuensi mutlak prinsip Negara hukum dalam literatur peraturan perundang – undangan baik yang berlaku saat ini maupun yang akan berlaku kedepan (ius constituendum). Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 meliputi suasana kebatinan dari UUD yang berfungsi sebagai perwujudan dasar negara pancasila. Demikian pandangan ahli hukum tata Negara berkebangsaan perancis yang bernama Abbe De Sieyes yang menurutnya : A constitution is the body of obligatory of law, or it’s nothing” – KONSTITUSI WAJIB DITEGAKAN, JANGAN BIARKAN NORMA – NORMA YANG TERKANDUNG DIDALAMNYA HANYA SEKEDAR DIATAS KERTAS. Dengan kata lain wajib hukumnya UUD dilaksanakan dengan perintah UU “uitvoering van wettelijke voorschrift”. Dalam kaitan Undang-Undang a quo, negara hadir dan wajib menyelesaikan segala persoalan dalam pencegahan dan pemberatasan perusakan hutan, bahkan secara eksplisit pemikiran filosofis, dan historis lahirnya Undang-Undang a quo dalam bagian konsiderans wajib dijadikan grand design alur pikir pembentuk Undang-Undang yakni sebagai berikut : - Telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 81 - Bahwa perusakan hutan termasuk pembalakan liar, penambangan tanpa izin dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional; - perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum; Sejatinya sanksi pidana dipandang sebagai sanksi yang efektif menanggulangi masalah kejahatan. Sementara itu sanksi pidana merupakan wujud tanggung jawab negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta upaya perlindungan hukum bagi warganya. Saat ini tidak hanya tingkat kejahatan atau kuantitas kejahatan yang semakin meningkat namun juga jenis kejahatan telah berkembang dengan pesat. Sanksi pidana dipandang sebagai solusi yang efektif dalam menanggulangi masalah tersebut. Bahkan secara filosofis dan historis Hal ini merupakan konsekuensi logis dari konsep pembentukan sebuah Negara yang menurut JJ. Rousseau didasarkan pada perjanjian masyarakat. Selanjutnya rakyat bersepakat menjalankan sebuah perjanjian luhur yang dituangkan dalam sebuah hukum dasar yang berwujud konstitusi negara. Oleh karena itu negara yang terbentuk kemandirian memiliki peran yang sangat strategis dan signifikan untuk membuta peraturan, pengaturan dan kebijakan dalam kerangka memelihara keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum warganegara, salah satunya dituangkan dengan membuat produk hukum berupa undang – undang yang pada umumnya berisi perintah, larangan, dan kebolehan. Terlebih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU –XII/2014 dalam pertimbangan hukum, sebagai berikut: - Bahwa penerapan pidana terhadap pengaturan lalulintas kehidupan masyarakat harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang adil dan makmur, sehingga penetapan sesuatu perbuatan pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan perlindungan masyarakat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 82 serta pengayoman masyaraakat secara menyeluruh dan utuh tanpa membedakan perlindungan terhadap elemenn masyarajt tertentu. - Bahwa tindak pidana bidang kehutanan mempunya karaktertistik khusus dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat, yaitu karakteristik yang menjamin prinsip-prinsip: 1) Prinsip pertama, pencegahan bahaya lingkungan, maksudnya sesuatu tindakan pidana kehutanan harus memenuhi adanya penyesuaian aturan nasional dengan aturan dan standar internasional untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol kerugian. 2) Prinsip kedua, prinsip kehati-hatian bahwa untuk melindungi lingkungan, hutan, setiap negara harus menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Apabila terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, ketiadaan bukti ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya pencegahan penurunan fungsi lingkungan. 3) Prinsip ketiga, pembangunan berkelanjutan, bahwa pembangunan berkelanjutan menghendaki terjaminnya hak untuk hidup yang layak dan baik bagi generasi sekarang dan yang akan datang melalui pelestarian daya dukung lingkungan dengan maksud dengan adanya proses pembangunan harus terdapat keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan serta pelestarian dan perlindungan lingkungan agar generasi yang akan datang memilki kemampuan yang sama mendapatkan kualitas hidup dari lingkungan yang sehat dan bersih - Bahwa mewujudkan lingkungan yang sehat dengan mengupayakan sumber daya hutan yang lestari adalah bagian dari kewajiban Negara sesuai dengan konstitusi negara berhak melakukan intervensi dalam hal penegakan kebijakan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan termasuk salahsatunya dengan menetapkan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan dalam hal Undang-Undang a quo dan kehutanan. Selain itu ketentuan pidana dalam kedua Undang-Undang a quo adalah sebagai upaya preventif sekaligus represif dari pemerintah dalam penegakan hukum bidang kehutanan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 83 Berdasarkan uraian sebagaimana dijabarkan diatas, maka terhadap pengujian Undang-Undang a quo dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimohonkan dalam pengujian telah mengakomodir norma-norma Hukum Administrasi; Kedua, adanya klausul ataupun ketentuan sanksi pidana dalam pasal a quo lebih merupakan instrument/sarana untuk menegakkan ataupun upaya preventif dan represif dalam rangka mewujudkan doelmatigheid dari Undang-Undang a quo; Ketiga, Undang-Undang yang terkait dengan pasal a quo merupakan wujud ataupun bentuk sarana penegakan Hukum Pidana sebagai ultimum remedium; Keempat, ketentuan Undang-Undang a quo yang diujikan tidak terdapat pertentangan norma konstitusi khususnya terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; [2.4] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 23 Maret 2016, yang diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 12 Mei 2016, pada pokoknya sebagai berikut: A. KETENTUAN PASAL/AYAT UU 18 TAHUN 2013 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945. Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 ayat (1) dan (2) UU 18 Tahun 2013, dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 281 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945. Bahwa isi ketentuan Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) UU 18 Tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1) Pasal 82 ayat (2): "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)" 2) Pasal 92 ayat (1): “Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. melakukan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 84 kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)." 1) Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2): (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat (2) huruf c; b. menjual. menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau c. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) hwwf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rpl.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat (2) huruf d; dan/atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 85 c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL- PASAL A QUO DALAM UU 18 TAHUN 2013 Para Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 ayat (1) dan (2) UU 18 Tahun 2013 yang pada intinya sebagai berikut: 1. Bahwa Para Pemohon selaku perorangan WNI beranggapan dengan berlakunya Pasal-pasal a quo UU 18 Tahun 2013 hak konstitusionalnya dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar hak konstitusionalnya menimbulkan kerugian, karena adanya SK Menhut Nomor SK.378/MENHUT-11/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Taman Kepada PT. Sari Hijau Mutiara Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 20.000 Ha di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Bahwa menurut Para Pemohon dengan adanya SK Menhut Nomor SR.378/MENHUT-I1/2008 tersebut, membuka peluang kepada PT. Sari Hijau Mutiara untuk melaporkan masyarakat di Kecamatan Kemuning dan Kecamatan Karitang Kabupaten Indragiri hilir ke Kepolisian RI daerah Riau dengan tuduhan Pasal-pasal a quo UU 18 Tahun 2013. Bahwa menurut Para Pemohon kerugian konstitusional yang dilanggar lalah hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 2SG ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 2SI ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945. [vide permohonan halaman 12 angka 12). 2. Bahwa menurut Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 82 ayat (2) UU a quo sangat merugikan Para Pemohon sebagai WNI yang telah tinggal dan menetap di Kabupaten Indra Hilir Provinsi Riau dengan mata Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 86 pencaharian sebagai petani/pckebun yang telah berlangsung secara turun temurun, dan areal yang dikuasai oleh Para Pemohon sudah berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) scsuai SK Menhut Nomor 173/KPTS-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Tata Guna Hutan Kcsepakatan telah dilanggar hak konstitusionalnya yang diatur dalam Pasal 28A, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 23H ayat (4) UUD 1945, dengan adanya kegiatan dari PT. Sari Hijau Mutiara yang mendapat izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri atas areal hutan produksi seluas + 20.000 Ha (berdasarkan SK Menhut Nomor SK.378/MENHUT-II/2008), termasuk di dalamnya wilayah atau area di mana Para Pemohon melakukan kegiatan bertani/berkebun. (vide permohonan halaman 16-18). 3. Bahwa Para Pemohon menyatakan Pasal 92 ayat (1) UU a quo telah membuat kerugian, karena Para Pemohon/masyarakat desa setempat (Kecamatan Kemuning) sejak lama telah memiliki lahan masing-masing guna dirnanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perladangan yang umunya ditanami karet, duku, sawit dan pinang, telah dilanggar hak konstitusionalnya yang diatur dalao Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 281 ayat (1) UUD Tahun 1945, karena menurut Para Pemohon Pasal 92 ayat (1) UU a quo dijadikan sebagai dasar atau alat untuk mengkriminalisasi keberadaan masyarakat desa dan Para Pemohon dengan mulai ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan telah melakukan perkebunan tanpa izin sejak tahun 2008 berdasarkan UU 18 Tahun 2013 yang diberlakukan surut. (vide permohonan halamanl9-22). 4. Bahwa dalam permohonannya Para Pemohon beranggapan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) UU a quo jelas merugikan Para Pemohon karena selain petani/peladang/pekebun, Para Pemohon juga melakukan transaksi jual beli hasil pertanian, seperti coklat, pinang duku, sawo, dan sawit serta karet yang menjadi tumpuan mata pencaharian untuk menyambung hidup sehari- hari; melakukan proses pengumpulan getah karet alam sebelum diangkut oleh pembeli dan dibawa ke pabrik satu kali dalam satu bulan; dan membuat tempat jemuran pinang dan coklat agar cepat kering dengan kualitas baik. Bahwa menurut Para Pemohon Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) UU a quo tidak memberikan perlindungan, kemanfaatan serta tidak berguna bagi Para Pemohon karena membatasi dan melarang untuk mengangkut, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 87 menjual, mengolah hasil kebun Para Pemohon yang telah menjadi sumber penghidupan Para Pemohon, sehingga menurut Para Pemohon lahirnya Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) UU a quo sangat melanggar hak konstitusional Para Pemohon selaku warga ncgara dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 281 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945. (vide permohonan halaman 25-26). Bahwa pasal-pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2). Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 281 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945, yang berketentuan sebagai berikut: 1. Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." 2. Pasal 28A) UUD 1945: "Setiap orang berhak untuk hidup seria berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." 3. Pasal 28C ayat (2) UUD Tahun 1945: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya." 4. Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, seria berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang menipakan hak asasi." 5. Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945: "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang- wenang oleh siapa pun." 6. Pasal 281 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945: (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap peiiakuan yang bersifat diskriminatif itu. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 88 Bahwa Para Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 281 ayat (1) dan ayat (2); 3. Menyatakan Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (conditionaly constitutional); 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. C. KETERANGAN DPR RI Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dapat dijelaskan sebagai berikut 1. Kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dimgikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 89 d. Lembaga Negara." Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang a quo. Mengenai batasan kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut: a. adanya hal dan/atau kev/enangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau seudaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 90 kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Para Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang a quo, maka Para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan Para Pemohon a quo, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Para Pemohon a quo, DPR RI memberikan penjelasan bahwa potensi kerugian yang dialami Para Pemohon lebih disebabkan oleh permasalahan implementasi penetapan kawasan hutan dan proses pemberian izin pemanfaatan hutan atau izin penggunaan kawasan hutan oleh pihak yang berwenang di kawasan dimaksud yang belum mengakomodir dan memimmalisir konflik dan sengketa kepemilikan atau penguasaan hak atas tanah di area yang masuk kawasan hutan. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan a quo tidak menguraikan secara konkrit mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut. Berdasarkan terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 91 (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 01 l/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. 2. Pengujian Atas UU 18 Tahun 2013 Terhadap permohonan pengujian pasal-pasal a quo dalam UU 18 Tahun 2013, DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa dari perspektif filosofis, Hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam UUD Tahun 1945. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan pengelolaan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. b. Bahwa Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia sehingga keberadaanya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam mengurangi darnpak perubahan iklim global. Oleh karena itu, pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang. c. Bahwa ditinjau dari perspektif sosiologis, pembangunan hutan berkelanjutan memerlukan upaya yang sungguh- sungguh karena masih terjadi berbagai tindak kejahatan kehutanan yakni perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 92 yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pembalakan liar (illegal logging), penambangan tanpa izin (illegal mining), dan perkebunan illegal serta pemanfaatan hutan yang dilakukan tidak sesuai izin yang diberikan. Kejahatan ini telah menimbulkan kerugian negara dan kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup yang sangat besar serta berkontribusi terhadap peningkatan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Bahwa perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu Undak pidana yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, jelas memiliki darnpak kerusakan yang lebih besar dan luas jika dibandingkan dengan perusakan hutan yang dilakukan oleh individu-individu tanpa terorganisasi. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa. d. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 menyebutkan "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa UUD merupakan sumber hukum tertulis tertinggi dalam hierarki perundang-undangan yang menjadi sumber hukum bagi setiap komponen bangsa untuk menjalankan kedaulatannya dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangannya dalam kehidupan berangsa dan bernegara. Bahwa DPR RI berdasarkan UUD Tahun 1945 adalah lembaga Negara yang merupakan representasi rakyat yang diberikan kedualatan/kekuasaan oleh UUD Tahun 1945 untuk membuat Undang-Undang. Bahwa jika dikaitkan dengan konsep negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945), maka undang-undang merupakan hukum yang harus dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh setiap komponen masyarakat termasuk didalamnya para Pemohon dan juga Negara dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan. Gagasan Negara hukum yang dianut UUD Tahun 1945 ini menegaskan adanya pengakuan normatif dan empirik atas prinsip Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 93 supremasi hukum (Supremacy of Law) yaitu bahwa dalam penyelesaian persoalan hokum berpedoman pada hokum dan peraturan perundang- undangan. Dalam perspektif supremasi hukum (Supremacy of Law) pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya adalah konstitusi yang mencerminkan hukum tertinggi. e. Bahwa pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi. Sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakat termasuk Pemohon bahwa hukum itu memang "supreme". Bahwa selain asas supremasi hukum (Supremacy of Law) dalam konsep negara hokum sebagaimana dianut dalam UUD Tahun 1945 yaitu asas legalitas (Due Process of Law). Dalam konsep negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (Due Process of Law), yaitu bahwa segala tindakan penyelenggara negara dan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau "rules and procedures" (regels) f. Bahwa secara yuridis, upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang- undangan yang ada, belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, sehingga implementasinya belum mampu menjangkau pelaku perusakan hutan secara terorganisasi, terutama korporasi. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU 41 Tahun 1999) hanya mengatur kejahatan kehutanan yang dilakukan oleh orang perseorangan dengan ancaman pidana yang belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara cfektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya. Bahwa fakta empiris perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 94 sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum. g. Bahwa perlu dipahami oleh Para Pemohon, bahwa pembentukan UU 18 Tahun 2013 selain memiliki aspek represif juga mcmpertimbangkan aspek restoratif, yang bertujuan untuk: 1) memberikan payung hukum yang lebih tegas dan lengkap bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan sehingga mampu memberi efek jera bagi pelakunya; 2) meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait melalui lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam upaya pemberantasan perusakan hutan. 3) meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan terutama sebagai bentuk kontrol sosial pelaksanaan pemberantasan perusakan hutan; 4) mengembangkan kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan perusakan hutan secara bilateral, regional, ataupun multilateral; dan 5) menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan ;idak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya guna mewujudkan masyarakat sejahtera. h. Bahwa menjadi penting untuk memahami UU a quo secara lebih komprehensif dengan melihat cakupan pengertian dari kegiatan perusakan hutan yang diatur dalam Pasal 1 UU a quo. Cakupan perusakan hutan meliputi proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Adapun pembalakan liar didefinisikan sebagai semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, sedangkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah meliputi kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri, Undang-Undang ini dititikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 95 yang terstruktur, terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tetapi tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional. i. Bahwa pembentukan UU a quo sangat memperhatikan fakta empiris dan sosiologis adanya masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan. Berdasarkan hal tersebut maka UU a quo memberikan batasan yang sangat jelas terhadap pcrbuatan perusakan hutan yang diatur dalam Pasal 11 yang mengatur : (1) Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi. (2) Perbuatan peiwsakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilalakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan. (3) Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutari konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. (4) Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan. konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. j. Bahwa pengecualian yang diberlakukan dalam Pasal 11 UU a quo merupakan affirmative action terhadap kegiatan perladangan tradisional diberikan kepada masyarakat yang telah hidup secara turun-temurun di dalam wilayah hutan tersebut dan telah melakukan kegiatan perladangan dengan mengikuti tradisi rotasi yang telah ditetapkan oleh kelompoknya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 96 Namun demikian masyarakat yang bersangkutan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Izin diperlukan untuk menjaga agar tindakan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan tersebut tetap memperhatikan keberlangsungan kawasan hutan, sehingga manfaat hutan yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dapat tetap terwujud. k. Bahwa UU a quo mengatur kategori dari perbuatan perusakan hutan terorganisasi, baik perbuatan langsung, tidak langsung, maupun perbuatan terkait lainnya. Bahwa terkait dengan hal ini, dalam kenyataannya, koorporasi sering menggunakan atau memanfaatkan orang perseorangan atau masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dalam tindakan perusakan hutan, maka meskipun UU a quo memberikan affirmative action kepada masyarakat perladangan tradisional, namun bagi masyarakat yang tinggal di kawasan atau sekitar hutan yang terlibat atau melakukan perusakan sebagai bagian dan jaringan koorporasi yang terorganisasi tetap dikenai sanksi meskipun tentu saja pidananya jauh lebih rendah seperti yang diatur dalam pasal-pasal ketentuan pidana UU a quo. Hal ini sesuai dengan prinsip setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945. l. Bahwa DPR RI tidak sependapat dengan dalil Para Pemohon yang beranggapan bahwa dengan berlakunya Pasal-pasal a quo UU 18 Tahun 2013 hak konstitusionalnya dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar hak konstitusionalnya menimbulkan kerugian, karena adanya SK Menhut Nomor SK.378/MENHUT-II/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Taman Kepada PT. Sari Hijau Mutiara Atas Areal Hutan Produksi Seluas + 20.000 Ha di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Bahwa menurut Para Pemohon dengan adanya SK Menhut Nomor SK.378/MENHUT-II/2008 tersebut, membuka peluang kepada PT. Sari Hijau Mutiara untuk melaporkan masyarakat di Kecamatan Kemuning dan Kecamatan Karitang Kabupaten Indragiri hilir ke Kepolisian RI daerah Riau dengan tuduhan Pasal-pasal a quo UU 18 Tahun 2013. Bahwa menurut Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 97 Para Pemohon kerugian konstitusional yang dilanggar ialah hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 281 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945. m. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana tersebut pada huruf 1, DPR RI berpandangan bahwa SK Menhut Nomor SK.378/MENHUT- 11/2008 ditetapkan sebelum dibentuknya UU 18 Tahun 2013 sehingga tidak relevan dan tidak berdasar apabila kerugian Para Pemohon yang diakibatkan adanya SK Menhut Nomor SK.378/MENHUT-II/2008 tersebut dikaitkan dengan berlakunya Pasal-pasal a quo UU 18 Tahun 2013 setelah terbitnya SK Menhut Nomor SK.378/MENHUT-II/2008 tersebut. Bahwa oleh karena itu kerugian yang didalilkan Para Pemohon sama sekali tidak terkait dengan konstitusionalitas norma Pasal-pasal a quo UU 18 Tahun 2013, karenanya tidak berdasar apabila dipertentangkan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 281 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945. n. Bahwa Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 ayat (1) dan (2) UU a quo pada intinya memuat norma sanksi terhadap pelanggaran penebangan, perkebunan, dan kegiatan transaksional hasil perkebunan di kawasan huran tidak sesuai izin, tanpa memiliki izin, dan/atau secara tidak sah yang dilakukan oleh orang perseorangan (termasuk mereka yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki mata pencaharian yang bergantung pada kawasan hutan) yang merupakan bagian dari kegiatan yang terorganisasi sebagaimana yang dijelaskan dalam batasan pengertian dari kegiatan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5 UU a quo. Bahwa isi ketentuan Pasal 1 angka 4 yaitu: "Pembalakan. liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi." Dan Pasal 1 angka 5 ialah : "Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk pei'kebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri". o. Bahwa dalam UU a quo sudah jelas dinyatakan adanya unsur terorganisasi dalam kegiatan pembalakan liar, sehingga jika tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 98 memenuhi unsur dari kegiatan terorganisasi dimaksud sesuai cakupan UU a quo, maka tidak dapat dikenakan sanksi pidana UU a quo. Bahwa norma-norma sejenis untuk kegiatan orang perorangan yang bukan bagian dari kegiatan terorganiasi telah diatur dalam ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana sanksinya lebih rendah. p. Bahwa atas dasar pandangan tersebut, menurut DPR RI tidak ada upaya rekriminalisasi atau kriminalisasi terhadap Para Pemohon. Justru UU a quo mengecualikan dan melindungi para peladang tradisional di sekitar hutan dengan pengecualian yang diatur dalam Pasal 11 UU a quo. Pemuatan norma sanksi pidana dalam ketentuan UU Nomor 41 Tahun 1999 tersebut, menunjukkan bahwa jika ada masyarakat sekitar hutan yang terbukti terlibat atau menjadi bagian dari kegiatan pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan tetap dikenai pidana meskipun dengan pidana yang jauh lebih ringan. Pengaturan ketentuan UU a quo sesuai dengan amanat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinyc." Bahwa oleh karena itu, ketentuan Pasal- pasal a quo UU 18 Tahun 2013 sudah mengandung prinsip bahwa setiap warga negara dimata hukum tidak dapat dibedakan dalam perlakuannya termasuk didalamnya masyarakat hukum adat, sehingga hal tesebut sudah sesuai dengan prinsip equality before the law yang tidak membeda- bedakan kedudukan seseorang di mata hukum. q. Bahwa terhadap masyarakat hukum adat yang memanfaatkan hasil hutan dengan menggunakan alat-alat tradisional antara lain parang, mandau, golok atau alat sejenisnya sesuai dengan tradisi budaya karakteristik daerah setempat, dikecualikan untuk dikenakan sanksi pidana sebagaimana Penjelasan Pasal 12 huruf f UU a quo yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon", tidak termasuk dalam ketentuan iru adalah alat seperti parang, mandau, golok atau alat sejenis lainnya yang dibawa oleh masyarakat setempat sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat." Berdasarkan Penjelasan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 99 Pasal 12 huruf f UU a quo, DPR RI berpandangan bahwa ketentuan Pasal- pasal UU a quo yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 281 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945. r. Bahwa DPR RI berpandangan bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 ayat (1) dan (2) UU a quo yang dimohonkan pengujian pada pokoknya terkait dengan penetapan kawasan hutan dan izin pemanfaatan hutan dan izin penggunaan kawasan hutan oleh Menteri. Bahwa dalam pelaksanaannya penetapan suatu area sebagai kawasan hutan sering menyisakan permasalahan dan konflik dengan masyarakat yang bertempat tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan, sehingga akar permasalahannya sangat erat dengan bagaimana proses penetapan kawasan hutan dilakukan secara terbuka dan partisipatif melibatkan masyarakat secara aktif sehingga dapat mencegah terjadinya konflik dan sengketa yang muncul. Karenanya dalam Pasal 28 juncto Pasal 105 UU a quo juga memberikan ancaman pidana kepada para pejabat dalam menerbitkan izin pemanfaatan hutan dan izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa dengan demikian sesungguhnya kerugian yang didalilkan Para Pemohon bukan persoalan konstitusionalitas norma Pasal-pasal a quo UU 18 Tahun 2013 tetapi merupakan implementasi atau pelaksanaan UU 18 Tahun 2013. s. Bahwa terhadap permohonan pengujian UU a quo, DPR RI memandang perlu untuk memberikan penjelasan mengenai latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam UU a quo. Bahwa terkait dengan pembahasan Pasal-pasal Ketentuan Pidana dan affirmative action terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan dalam UU a quo dalam Rapat Panitia Kerja RUU tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan. 1) Pada Tanggal 21 Februari 2011. - H. Syaifullah Tamliha, S.Pi, MS dari Fraksi PPP menyampaikan bahwa: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 100 "Yah kalau tetap ada kata proses atau cara kalau itu tidak dimasukan merusak hutan yang riamanya menebang pohon satupun itu merusak tetapi sistematisnya seperti apa hams ada berproses kalau dia bawa itu censo dan gergaji kan beda pak. Nah apalagi masyarakat sekitar hutan itu rata-rata masih ladang berpindah. Oleh karena itu saya ingin kata-kata itu tidak ditarik Pak Sekjen agar kita ada pembedaan antara rakyat biasa disekitar hutan dengan perusahaan-perusahaan itu tadi yang disampaikan oleh Pak Sekjen. Terima kasih." "Saya belum mendapatkan rumusan kalimat bagaimana membedakan antara korporat dengan masyarakat di sekitar hutan, dari pembalakan liar itu, mana yang rakyat, mana yang betid-betul balak kan itu kan semua kegiatan yang namanya semua menebang kayu satu pun semua, jadi mungkin perlu ada rumusan kalimat yang betul-betul ada keberpxhakan kepada masyarakat sekitar hutan, paling tidak melindungi mereka dari jeratan hukum yang kata-kata semua kegiatan, mungkin ahli bahasa atau hukum dan HAM di sini bisa lebih membedakan secara spesifik antara rakyat di sekitar hutan dengan pembalak yang sesungguhnya, terima kasih Pimpinan." 2) Pada Tanggal 2 Maret 2011. - DR. (HC) Ir. H. Siswono Yuda Husodo, dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan bahwa: "Saya setuju dengan usulan DPR Pak Sekjen yaitu Setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan perbuatan di wilayah Hukum Indonesia berakibat ftu/cum di wilayah Hukum Indonesia. Saya setuju rumusan DPR, hal ini menjadi rancu tempo hari karena ada yang mengkhawatirkan ini terkena kepada masyarakat sekitar huian tetapi setelah saya baca hal itu telah dilindungi di Pasal 103. Di Pasal 103 disebutkan pada DIM 609 itu sudah melindungi masyarakat sekitar hutan. Pada 609 berbunyi :" Dalam hal tindak pidana dan sebagaianya masuk pada Ayat 1 Huruf A, HuiTif B dan Huruf C dan Plwwf E yang dilakukan itu yang merusak dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal disekitar atau didalam kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 101 lama 5 tahun, paling bisa 1 hari sedang korporasi ada minimum.nya. Jadi ini sudah terlindungi disini sehingga saya cenderung yang rumusan DPR Ini tetap saja setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan perbuatan di Wilayah Hukum Indonesia. Saya bisa memahami usul adanya pengertian korporasi sendiri yaitu nanti kita memberikan penekanan pada pasal-pasal yang kita menghantam benar-benar korporasi. Jadi Pak Ketua ringkasnya saya usul biar dua-duanya ada, jadi ada yang berlalw. untuk dua-duanya yang dilindungi dengan ketentuan hukumnya yang berbeda tetapi ada yang spesisifik terhadap korporasi. Jadi 19A berbunyi: "Setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan perbuatan di Wilayah Hukum Indonesia berakhir hukum di Wilayah Hukum Indonesia. Kenapa ini saya ketengahkan karena korporasi itu didalam operasinya juga perseorangan begitu bagaimana kalau ada cukong besar dia bukan korporasi, perseorangan nanti tidak kena dia. Dia membiayai be)milyar-milyar untuk merusak hutan tetapi bukan korporasi jadi berbahaya. Oleh karena itu pasalnya penting sedangkan pasal yang terkait dengan masalah di sekitar hutan telah dilindungi dalam pasal-pasalnya sehingga saya usul 19A tetap dengan catatan yang tadi didiktekan oleh Saudara Ketua. B tetap tetapi dengan bunyi yang dirubah, Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan" - H. Syaifullah Tamliha, S.Pi, MS, dan Fraksi PPP menyampaikan bahwa: "Pimpinan, Saya menangkap tadi bahwa proses, cara itu adalah untuk membedakan antara masyarakat disekitar hutan dengan pemain yang pembalakan liar tadi Pak. Jadi kalau tidak disebutkan proses dan cara itu tadi, saya khawatir nanti yang mentsak hutan mereka menebang pohon satu pohonpun itu akan menjadi perusak hutan yang korbannya adalah rakyat kecil padahal kita sudah sepakat tadi bahwa kita melindungi rakyat kecil itu. Terima kasih Pimpinan." Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 102 "Yah kalau tetap ada kata proses atau cara kalau itu tidak dimasukan merusak hutan yang namanya menebang pohon satupun itu merusak tetapi sistematisnya seperit apa harus ada berproses kalau dia bawa itu censo dan gergaji kan beda pak. Nah apalagi masyarakat sekitar hutan itu rata-rata masih ladang berpindah. Oleh karena itu saya ingin kata-kata itu tidak ditarik Pak Sekjen agar kita ada pembedaan antara rakyat biasa disekitar hutan dengan pemsahsaan-pentsahaan itu tadi yang disampaikan oleh Pak Sekjen." 3) Pada tanggal 15 Maret 2011. - DR (HC) IR. H. Siswono Yuda Husodo dan Fraksi Partai Golkar, menyampaikan bahwa: "Saudara ketua, Saya kira saya sependapat untuk menghilangkan yang dalam kawasan hutan, karena dalam prakteknya sekarang ini masih banyak penduduk yang tinggal dalam kawasan hutan sehingga kepada mereka dalam prakteknya memang mereka eskclude, kalau mereka tinggal dalam kawasan hutan kena hukuman yang ringan ini, kenyataannya masih ada walaupun kita tahu orang dilarang tinggal di sana tapi kenyataannya ada. kemudian mengenai orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar hutan saja yang periu lagi penjelasan, kami mengusulkan yang di sekitar hutan itu bukan yang tinggal berbatasan dengan hutan, bukan, karena itu tidak banyak orang yang begitu, tetapi yang tinggal selumh tanah air kita ini habis dibagi desa, tidak ada 1cm pun tanah yang tidak ada desanya, jadi yang tinggal di desa yang berbatasan dengan hutan itu penjelasan yang disekitar hutan, jadi desa yang lapis kedua sudah tidak masuk, terima kasih." "Saya bisa memahami apa yang dikhawatirkan, saya tidak melihat ada legalisasi terhadap mereka yang tinggal di hutan, tetapi coba kita renungkan, kalau yang di dalam hutan tidak dimasukan di sini kalau mereka melakukan apa yang dilalmkan dia tidak kena yang ringan ini, dia kena yang berat, kasihan, jadi irii sebetulnya yang tinggal di sekitar dan di dalam dieksludekan dengan hulatm-hukum di atas, di mana minimalnya rendah, dendanya rendah, kalau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 103 Bapak tidak cantumkan yang di dalam hutan ini kasihan, terima kasih" "Saya kira ada mis interprestasi ini, itu hal yang berbeda sekali sebab 611 itu membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut juga digunakan tennasuk hasil hutan, sedangkan yang Bapak sebut tadi yang di 605 mengangkut dan atau menerima titipan dari hasil perkebunan, itu dua hal yang berbeda, jadi menurut hemat saya ini dua hal yang tidak perlu digabungkan, dua-duanya juga perlu yang noima di atas itu membawa hasil perkebunan yang ada di dalam hutan yang tanpa izin, kalau yang bawah ini membawa hasil hutan yang tidak sah dari dalam yang ilegal loging ini jadi berbeda, begitu Pak Made ya ? Terima kasih Pak Made" Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulya memberikan amar putusan sebagai berikut: 1) Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum [legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2) Menyatakan permohonan a quo ditolak untuk seluruhnya atau setidak- setidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima; 3) Menyatakan Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 281 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4) Menyatakan Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bond). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 104 [2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Mei 2016, yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya; [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup di tunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut UU P3H) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 105 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 106 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Para Pemohon I sampai dengan XVI adalah perorangan warga negara Indonesia bertempat tinggal dan berdomisili di Dusun Mandian Gajah, Dusun Masat, Dusun Raden, Dusun Pelita, Desa Lubuk Besar, Desa Kritang, Desa Kemuning Muda, Desa Tuk Jimun, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Bahwa Para Pemohon tersebut bekerja/berprofesi sebagai petani/pekebun, yang menghasilkan tani/kebun yaitu berupa duku, coklat, sawo, jengkol, karet, dan sawit, dan kehidupan para Pemohon tersebut telah berlangsung sejak lama dan secara turun temurun, sebelum adanya Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 2. Bahwa para Pemohon tersebut menerangkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal yang diuji dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, karena adanya SK Menhut Nomor SK.378/MENHUT-II/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Taman Kepada PT. Sari Hijau Mutiara (SHM) Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 20.000Ha (dua puluh ribu hektare) di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, membuka peluang kepada PT. Sari Hijau Mutiara (SHM) untuk melaporkan masyarakat di Kecamatan Kemuning dan Kecamatan Keritang, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 107 Kabupaten Indragiri Hilir ke Kepolisan Republik Indonesia Daerah Riau dengan tuduhan Pasal yang diuji pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; 3. Bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan atau potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) UU P3H, yang masing-masing menyatakan: - Pasal 82 ayat (2): “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” - Pasal 92 ayat (1): “Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a” - Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2): 1. Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; b. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau c. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 108 kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 2. Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00” 4. Adapun hak-hak konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan adalah hak- hak sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yaitu: - Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dinyatakan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945; - Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana dinyatakan Pasal 28A ayat (1) UUD 1945; - Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana dinyatakan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 109 - Hak mendapatkan perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana dinyatakan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; - Hak konstitusional atas hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun sebagaimana dinyatakan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945; - Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, sebagaimana dinyatakan Pasal 28I UUD 1945; 5. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah dapat menerima anggapan Pemohon perihal kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, karena adanya potensial pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional sebagaimana dinyatakan para Pemohon di atas. [3.6] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan pada paragraf [3.5] di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo; [3.7] Menimbang, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa keseluruhan dalil para Pemohon, sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, dapat dikonstruksikan dan diringkaskan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 110 Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 UU P3H bertentangan dengan UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 82 ayat (2) menyatakan, “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. b. Bahwa Pasal 92 ayat (1) menyatakan, “Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau, b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Menurut para Pemohon, Pasal ini dijadikan sebagai dasar atau alat untuk mengkriminalisasi keberadaan masyarakat Desa dan para Pemohon dengan mulai ditetapkan sebagai tersangka, dipanggil sebagai saksi, dipanggil untuk dimintai keterangan, diundang oleh pihak Kepolisian pada setiap jenjang dengan tuduhan melakukan aktifitas di atas tanah milik yang telah dikelola dan diusahakan sejak lama milik masyarakat diklaim oleh pihak tertentu sebagai kawasan konsesi yang diberikan hak oleh Negara beberapa waktu yang lalu sesuai dengan SK. 378/MENHUT-II/2008. c. Bahwa Pasal 93 ayat (1) menyatakan, “Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; b. Menjual, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 111 menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau c. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. d. Pasal 93 ayat (2) menyatakan, “Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: a. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; b. Menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau; c. Membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. e. Bahwa Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2013 jelas merugikan para Pemohon, karena para Pemohon selain petani/ peladang/pekebun juga melakukan: transaksi jual beli hasil pertanian, seperti coklat, pinang, duku, sawo, dan sawit serta karet yang menjadi tumpuan mata pencaharian untuk menyambung hidup sehari-hari, melakukan proses pengumpulan getah karet alam sebelum diangkut oleh pembeli dan di bawa ke pabrik satu kali dalam satu bulan serta Membuat tempat jemuran pinang dan coklat agar cepat kering dan berkualitas baik. f. Bahwa menurut para Pemohon norma-norma tersebut berpotensi menyebabkan para Pemohon dikriminalisasi karena aktivitasnya memanfaatkan hasil hutan di tanah yang merupakan tempat hidup para Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 112 Pemohon secara turun temurun. Hak para Pemohon untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya serta untuk memiliki barang pribadi berpotensi dilanggar setelah tanah tersebut dinyatakan telah dikuasai dan diberikan izin pengelolaannya kepada perusahaan perkebunan. [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-35, saksi, ahli (keterangan selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara), dan kesimpulan; [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah pula mendengar keterangan Presiden (Pemerintah) beserta ahli yang diajukan Presiden (keterangan selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara), dan kesimpulan Presiden; [3.11] Menimbang, bahwa pada pokoknya permasalahan konstitusional yang dipersoalkan para Pemohon adalah mengenai norma-norma dalam UU P3H yang mengatur perihal sanksi pidana atas beberapa larangan dalam pemanfaatan hutan dan kegiatan perkebunan di kawasan hutan. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang a quo merupakan ketentuan yang tidak bisa dipisahkan dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 12 huruf a, huruf b dan huruf c, sedangkan Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 17 ayat (2) UU P3H. Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut keterkaitan pasal- pasal yang dimaksud, khusus terhadap Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang a quo, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 telah menyatakan permohonan pengujian terhadap pasal a quo tidak dapat diterima karena permohonan kabur (obscuur libel). Dalam hubungannya dengan permohonan a quo, oleh karena ketentuan dimaksud dimohonkan pengujian kembali dengan dasar pengujian yang berbeda maka Mahkamah akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pasal-pasal lainnya yang dimohonkan untuk diuji. Adapun masing-masing pasal yang dimohonkan untuk diuji tersebut apabila dikonstruksikan bersama dengan pasal yang mengatur mengenai hal-hal yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 113 dilarang berkaitan dengan perlindungan hutan dan pemanfaatan kawasan hutan, maka akan terdapat larangan sebagai berikut: 1. melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan; 2. melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; 3. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, yaitu: 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau, 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/atau 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai, sebagaimana diatur Pasal 13 UU P3H; 4. membawa alat-alat yang patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan/penebangan pohon dan/atau mengangkut hasil kebun/penebangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri; 5. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan; 6. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan/hasil hutan kayu yang berasal dari kegiatan perkebunan/penebangan di dalam kawasan hutan tanpa izin dengan sengaja maupun karena kelalaiannya; 7. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan/hasil hutan kayu yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin dengan sengaja maupun karena kelalaiannya; 8. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun/hasil hutan kayu dari perkebunan/hutan yang berasal dari kegiatan perkebunan/pembalakan liar di dalam kawasan hutan tanpa izin dengan sengaja maupun karena kelalaiannya; Terhadap norma yang mengatur mengenai sanksi pidana tersebut, Mahkamah dalam putusan Nomor 95/PUU-XII/2014, tanggal 10 Desember 2015, telah menyatakan antara lain: [3.10.1] Bahwa penerapan pidana terhadap pengaturan lalulintas kehidupan masyarakat harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat yang adil dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 114 makmur, sehingga penetapan sesuatu perbuatan pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan perlindungan masyarakat serta pengayoman masyarakat secara menyeluruh dan utuh, tanpa membedakan perlindungan terhadap kelompok “elemen” masyarakat tertentu; [3.10.2] Bahwa tindak pidana bidang kehutanan mempunyai karateristik khusus dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat, yaitu karakteristik yang menganut prinsip-prinsip: “Prinsip pertama, Pencegahan Bahaya Lingkungan (Prevention of Harm), maksudnya sesuatu tindak pidana kehutanan harus memenuhi adanya penyesuaian aturan nasional dengan aturan dan standar internasional untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol kerugian negara-negara lainnya akibat suatu kegiatan dalam skala nasional. Untuk menghindari kerugian negara lain tersebut, suatu negara wajib melakukan upaya yang memadai dan didasarkan pada itikad baik mengatursetiap kegiatan masyarakat suatunegara yang berpotensi merusak lingkungan, hutan dan sumberdaya alam lainnya, karena masing-masing bagian ekosistem saling tergantung satusama lain tanpa memandang batas-batas kewilayahan suatu negara; Prinsip kedua, Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle), bahwa untuk melindungi lingkungan, hutan, setiap negara harus menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Apabila terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, ketiadaan bukti ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya pencegahan penurunan fungsi lingkungan. Prinsip ini antara lain diterapkan dalam menentukan kriteria seorang yang bertanggungjawab dalam tindak pidana, meliputi unsur kealpaan, yaitu orang yang menyebabkan kerusakan hutan harus bertanggungjawab apabila yang bersangkutan menerapkan kehati-hatian di bawah standard atau tidak menerapkan kehatian-hatian sebagaimana mestinya; Prinsip ketiga, Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development), bahwa pembangunan berkelanjutan menghendaki terjaminnya kualitas hidup yang layak dan baik bagi generasi sekarang dan yang akan datang melalui pelestarian daya dukung lingkungan, dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 115 maksud dalam proses pembangunan harus terdapat keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, serta pelestarian dan perlindungan lingkungan agar generasi yang akan datang memiliki kemampuan yang sama mendapatkan kualitas hidup dari lingkungan yang sehat dan baik; [3.10.3] Bahwa penetapan tindak pidana terhadap suatu rangkaian perbuatan dalam lalu lintas kehidupan masyarakat harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sehingga penetapan sesuatu perbuatan pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan perlindungan masyarakat serta pengayoman masyarakat secara menyeluruh dan utuh, tanpa membedakan perlindungan terhadap kelompok masyarakat tertentu, sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu; perbuatan mana dikualifikasi sebagai yang tidak dikehendaki dan yang menimbulkan kerugian material dan spritual atas warga masyarakat; [3.10.4] Bahwa secara empiris laju kerusakan hutan di Indonesia dari tahun ketahun menunjukkan data semakin meningkat dan meluas. Pada tahun 1970-an mencapai 300.000 hektare, tahun 1980-an meningkat menjadi 600.000 hektare, tahun 1990-an menjadi 1,3 juta hektare pertahun, dan pada tahun 2000-an telah mencapai 2 juta hektare pertahun.Keadaan tersebut menunjukkan telah sedemikian masif terjadinya degradasi hutan yang menimbulkan kerugian material, berupa kerusakan hutan, dan kerugian spiritual berupa tidak adanya lingkungan kehidupan yang sehat dan layak; [3.10.5] Bahwa merupakan mewujudkan lingkungan yang sehat dengan mengupayakan sumberdaya hutan yang lestari adalah bagian dari kewajiban negara sesuai dengan konstitusi. Menurut Mahkamah, negara berhak melakukan intervensi dalam hal penegakan kebijakan lingkungan hidup yang sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, termasuk salah satunya dengan menetapkan dan menerapkan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, dalam hal ini UU PPPH dan UU Kehutanan. Selain itu, ketentuan pidana dalam kedua Undang-Undang a quo adalah sebagai upaya preventif sekaligus represif dari Pemerintah dalam penegakan hukum bidang kehutanan, karena sebagaimana telah diuraikan di atas, lingkungan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 116 hutan Indonesia harus dilindungi dan dikelola berdasarkan asas tanggungjawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan, juga pengelolaan hutan harus memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan terhadap kearifan lokal dalam mengelola lingkungan. Namun demikian, upaya represif dalam penegakan hukum bidang kehutanan diaktualisasikan dalam ketentuan pidana tersebut harus dipandang sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan;” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, tanggal 10 Desember 2015 hlm. 177-179] Bahwa selanjutnya mengenai norma yang mengatur perihal larangan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, Mahkamah melihat ada kesamaan dengan norma dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 UU P3H yang didalilkan bertentangan dengan UUD 1945. Untuk itu, Mahkamah memandang perlu untuk terlebih dahulu mengutip pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 95/PUU-XII/2014, bertanggal 10 Desember 2015, yang menguji antara lain Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan. Dalam putusan a quo, Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain: “Sementara itu, terhadap dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan yang menyatakan, “Setiap orang dilarang:... e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”, sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Mahkamah berpendapat bahwa memang seharusnya masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan yang membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk kebutuhan sehari-hari dengan menebang pohon dan dapat dibuktikan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain (komersial) sehingga bagi masyarakat tersebut tidaklah termasuk dalam larangan sebagaimana Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 117 dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan sehingga tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana terhadapnya. Sebab, akan terjadi paradoks apabila di satu pihak kita mengakui masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan membutuhkan hasil hutan namun di lain pihak masyarakat tersebut diancam dengan hukuman. Sebaliknya, negara justru harus hadir memberikan perlindungan terhadap masyarakat demikian. Dengan demikian permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengecualian terhadap masyarakat yang hidup di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial, beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang yang berkaitan dengan dan hanya terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan, bukan yang berada di sekitar kawasan hutan sebab pemaknaan “di sekitar kawasan hutan” sangatlah berbeda dengan masyarakat yang hidup di dalam hutan.”[vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, tanggal 10 Desember 2015 hlm. 180-181] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah dalam amar putusannya terkait konstitusionalitas Pasal 50 ayat (3) UU Kehutanan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: “Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.” Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah tersebut, menurut Mahkamah telah terjadi perubahan terhadap norma yang mengatur mengenai larangan terhadap pemanfaatan hasil hutan tanpa seizin pejabat yang berwenang, di mana larangan tersebut dinyatakan tidak berlaku terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Namun demikian, dalam hal hutan tersebut telah diberikan haknya secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, maka merupakan kewajiban pemerintah pula untuk melindungi hak tersebut dari pengambil-alihan atau perampasan dari pihak lain, demi menciptakan kepastian hukum yang adil. Untuk itulah sanksi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 118 pidana diperlukan dalam penegakan hukum dalam perlindungan dan konservasi alam, termasuk di dalamnya perlindungan atas hak untuk mengelola dan memanfaatkan hasil hutan; Bahwa terhadap eksistensi Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (2) serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) UU P3H tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 17 UU P3H yang merupakan norma yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang atau merupakan norma larangan. Dengan demikian jika ketiga pasal yang dimohonkan oleh para Pemohon dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, maka masalah pelanggaran terhadap Pasal 12 dan Pasal 17 tidak mungkin dapat dilaksanakan/ditegakkan, sehingga usaha pemerintah untuk melakukan perlindungan dan konservasi hutan tidak akan tercapai. Bahwa selain itu, dalam permasalahan yang dihadapi oleh para Pemohon, apabila tanah yang dipersoalkan para Pemohon telah secara sah diberikan izin ataupun hak pengelolaan kepada suatu pihak, maka pemerintah juga berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak tersebut. Dalam permohonannya, para Pemohon telah mengemukakan bahwa terhadap tanah tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.378/MENHUT/2008, yang pada pokoknya memberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu kepada PT. Sari Hijau Mutiara. Jikapun terjadi pelanggaran atau ketidakadilan dalam hal perizinan atau pemberian HPH tersebut, maka hal tersebut merupakan permasalahan implementasi norma, bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma. Dalam hal ini menurut Mahkamah, pemerintah bertanggung jawab dalam memperhatikan kepentingan masyarakat yang tinggal di hutan, sebelum hak atas hutan tersebut diserahkan kepada pihak lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon mengenai Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 UU P3H tidak beralasan menurut hukum. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 119 Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing- masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, dan pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 14.33 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 120 Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Maria Farida Indrati ttd. Aswanto ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Manahan M.P Sitompul ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd Ery Satria Pamungkas Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id