138/PUU-XXI/2023

SALINAN F PUTUSAN Nomor 138/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama Pekerjaan Alamat : : : Indra Sofian, S.E., S.H., M.H. Investigator Utama Pertama pada Direktorat Pengawasan Kemitraan, Deputi Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jalan Malabar Ujung Nomor 58, RT 03/RW 02, Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 Oktober 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 133/PUU/PAN.MK/AP3/10/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan Nomor 138/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 5 November 2023 dan diterima Kepaniteraan 2 Mahkamah pada 3 November 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI: 1. Bahwa berdasarkan UUD 1945, yang telah mengalami perubahan, dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945; 2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; Kewenangan Mahkamah Konstitusi ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitus (UU Mahkamah Konstitusi) dimana kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi: “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding)”; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi: 3 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannnya bersifat final untuk: a. menguji undang-undnag terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945…”; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan: “Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 5. Bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa “materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b UU Mahkamah Konstitusi; 6. Bahwa jika terdapat undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi dapat menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik sebagian atau seluruhnya; 7. Bahwa Hakim konstitusi wajib memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif dan tidak memihak serta menjatuhkan putusan secara obyektif dengan berdasarkan pada fakta yang dapat dipertanggunggungjawabkan; 8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyebutkan bahwa Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi; 9. Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945; 4 10. Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat menyatakan: “(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ……. g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat”; Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat: “Magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat dan dilakukan di Kantor Advokat. Magang tidak harus dilakukan pada satu Kantor Advokat, namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang- kurangnya selama 2 (dua) tahun”. 11. Bahwa beberapa ketentuan UUD 1945 sebagai batu uji atas ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat adalah sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; 12. Bahwa objek permohonan pengujian undang-undang ini adalah Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat terhadap Pasal 28D UUD 1945; 13. Bahwa sebelumnya terhadap Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat pernah diajukan pengujian materiil dengan Nomor Perkara 79/PUU-XVI/2018, maka PEMOHON terlebih dahulu akan menguraikan perbedaan materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Perkara 79/PUU-XVI/2018 dengan Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh PEMOHON sebagai berikut: A. Permohonan Uji Materiil dalam Perkara 79/PUU-XVI/2018 Bahwa PEMOHON dalam Permohonan Perkara 79/PUU-XVI/2018 meminta: - Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; Bahwa adanya ketentuan Pasal ayat (1) huruf d yang membatasi umur untuk menjadi advokat harus sekurang-kurangnya berumur 25 (dua puluh lima) tahun tidak sesuai dengan konsep persamaan kedudukan dalam hukum berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Syarat untuk menjadi advokat seharusnya tidak didasarkan atas Batasan umur 5 tetapi didasarkan atas pengetahuan, keterampilan dan pengalaman di bidang hukum. Pembatasan umur secara tidak langsung juga menimbulkan pengangguran bagi sarjana hukum yang lulus di usia muda karena harus menunggu waktu yang lama untuk diangkat menjadi Advokat; - Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sepanjang frasa ‘terus-menerus” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; Bahwa Frasa “terus menerus” yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat tidak diberikan definisi yang jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian dan perlindungan hukum bagi calon advokat yang magang. Jika merujuk pengertian “terus-menerus” dalam KBBI, maka masa magang calon advokat tidak dapat dihitung selama dua tahun terus-menerus jika seorang calon advokat diberhentikan masa magangnya oleh kantor advokat yang bersangkutan sebelum masa dua tahun. Padahal pada saat ini tidak mudah untuk mencari kantor advokat magang dan membutuhkan waktu yang lama untuk mencari kantor advokat magang yang baru B. Perbedaan antara Permohonan Perkara 79/PUU-XVI/2018 dengan Permohonan a quo: - Bahwa untuk diangkat menjadi advokat harus berusia minimal 25 (dua puluh lima) serta belum memiliki pengalaman praktis melaksanakan tugas penegakan hukum sehingga wajib melaksanakan magang, adapun magang 2 (dua) tahun tersebut juga berlaku bagi seseorang yang tidak memiliki pengalaman melaksanakan tugas dalam bidang penegakan hukum. Pada dasarnya setiap orang berhak atas pengakuan terkait dengan keterampilan praktis dalam penegakan hukum sehingga tidak boleh menafikan pengalaman seseorang yang telah memiliki pengalaman melaksanakan tugas dalam penegakkan hukum di lembaga penegak hukum/lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi sehingga yang telah memiliki pengalaman praktis tidak memiliki kewajiban untuk magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat. 6 - Bahwa permohonan ini lebih memfokuskan pada persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat atau berpengalaman melaksanakan tugas dalam penegakkan hukum pada lembaga penegak hukum/lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi. Yang dimana jika tersebut tidak diubah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat atau berpengalaman melaksanakan tugas dalam penegakkan hukum pada lembaga penegak hukum/lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi’ - Bahwa pengalaman bertugas dalam penegakkan hukum pada lembaga penegak hukum/lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi ini seharusnya diperhitungkan sebagai bentuk magang dimana hal ini didukung dengan bukti Surat Tugas/Surat Keputusan yang menugaskan melaksanakan penegakan hukum sehingga mantan polisi, hakim, hakim agung, hakim konstitusi, jaksa, TNI, penyidik pegawai negeri sipil dan investigator yang bekerja puluhan tahun di lembaga penegak hukum/lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi sehingga tidak perlu melaksanakan magang karena telah memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan dan etika dalam menjalankan profesinya. 14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Mahkamah Konstitusi dengan Perkara 79/PUU- XVI/2018 dengan Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh PEMOHON adalah berbeda, sehingga permohonan a quo tidaklah bersifat nebis in idem terhadap permohonan sebelumnya Perkara 79/PUU-XVI/2018; 15. Bahwa UUD 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, UUD 1945 juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 7 16. Bahwa Mahkamah Konstitusi harus tetap memeriksa Permohonan a quo antara lain: a. Bahwa tidak ada forum lain, selain Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945; b. Bahwa pada asas dan prinsipnya pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan, seperti juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya; c. Bahwa untuk kepentingan konstitusionalitas bangsa, maka sesuai dengan mandat Pasal 24C UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi harus tetap memeriksa permohonan pengujian UU Advokat terhadap UUD 1945; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamahmah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat terhadap Pasal 28D UUD 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN HUKUM PEMOHON: 1. Bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya satu undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi diantaranya: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukuma adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 2. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 8 3. Bahwa syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohonan yaitu: a. adanya hak dan /atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945; b. hak/atau kewenangan konstitusioal tersebut dianggap telah merugikan Pemohon dengan berlakunya Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat yang dimohonkan pengujian; c. hak dan/atau kewenangan tersebut secara spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU Advokat yang akan dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan merugikan permohon; Oleh karena itu, maka PEMOHON selaku perorangan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan uji materiil ini (sebagaimana terlampir fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P-1); 4. Bahwa PEMOHON INDRA SOFIAN, SE., SH., MH, Jabatan: Investigator Utama Pertama pada Direktorat Pengawasan Kemitraan, Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI (sebagaimana terlampir bukti P-2 dan P-3); 5. Bahwa PEMOHON saat ini sedang mengikuti Pendidikan Profesi Khusus Advokat (PKPA) sehingga PEMOHON berpotensi menjadi Advokat sesuai menurut Pasal 3 ayat (1) UU Advokat; KERUGIAN YANG DIHADAPI PEMOHON: Bahwa kerugian bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar yang dihadapi PEMOHON terhadap norma hukum, pasal dan ayat Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat yang dimohonkan uji materiil terhadap UUD 1945 memiliki hubungan sebab akibat dengan alasan: 1) Pemohon adalah INDRA SOFIAN, SE, SH., MH, Investigator Utama Pertama pada Direktorat Pengawasan Kemitraan, Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (sebagaimana 9 terlampir vide bukti P-2 dan P-3), Pemohon mempunyai kepentingan langsung terhadap ketentuan yang mengatur syarat untuk dapat diangkat menjadi Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat. Pemohon berpotensi menjadi Advokat karena: menimbulkan kerugian bagi Pemohon karena adanya kewajiban magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat sedangkan Pemohon telah memiliki pengalamanan ditugaskan sebagai investigator dalam penegakan hukum di Komisi Pengawas Persaingan Usaha selaku lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi; 2) PEMOHON saat ini sedang mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), apabila mengacu pada Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat maka proses selanjutnya adalah mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA), mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus di kantor advokat, kemudian pengangkatan dan sumpah advokat. 3) Bahwa PEMOHON telah memiliki pengalaman praktis bertugas dalam penegakan hukum, sehingga merasa dirugikan apabila dipersamakan dengan seseorang yang tidak memiliki pengalaman praktis bertugas di bidang penegakan hukum. Pada dasarnya setiap orang berhak atas pengakuan terkait dengan keterampilan praktis dalam penegakan hukum sehingga tidak boleh menafikan pengalaman seseorang yang telah memiliki pengalaman melaksanakan tugas dalam penegakkan hukum di lembaga penegak hukum/lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi. Oleh karena itu, PEMOHON yang telah memiliki pengalaman praktis tidak wajib magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat. 4) Pemohon seharusnya tidak perlu magang di kantor advokat selama 2 (dua) tahun karena selama ini Pemohon telah cakap dalam pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya selaku Investigator di KPPU yang merupakan lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN: Berdasarkan fakta dan norma hukum tersebut di atas, perkenankan PEMOHON menyampaikan alasan-alasan mengapa norma-norma/pasal-pasal dan ayat tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sebagai berikut: 10 1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kedudukan Hukum dan Kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini; 2. Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi adalah suatu lembaga independent yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain; 3. Bahwa menurut Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H, dalam Buku dengan Judul Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah RI, Cetakan Pertama, Februari 2006), pengaturan yang ditentukan oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Badan-badan lain berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang“. Karena itu, ketiga lembaga tersebut dapat dikatakan memiliki constitutional importance yang setara dengan Lembaga lain yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945, seperti TNI, Kepolisian dan Komisi Yudisial. Dalam sistem demokrasi dan negara hukum, kita tidak mungkin menganggap Kepolisian lebih penting daripada Kejaksaaan Agung hanya Kepolisian diatur keberadaannya dalam UUD 1945 sedangkan Kejaksaan Agung sama sekali belum ditentukan keberadaannya dalam UUD 1945. Demikian pula dengan Lembaga-lembaga seperti KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), KPU (Komisi Pemilihan Umum), PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), dan lain sebagainya yang dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang. Pada umumnya Lembaga-lembaga ini bersidat independent dan mempunyai fungsi campuran antara sifat legislative, eksekutif, dan/atau sekaligus yudikatif. Setelah masa reformasi sejak tahun 1998, banyak sekali Lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen yang dibentuk. Banyak orang yang bingung dan tidak mengerti dengan pertumbuhan kelembagaan semacam ini. Karena itu, untuk melengkapi informasi mengenai soal, beberapa di antara lembaga-lembaga atau komisi-komisi independent dimaksud dapat diuraikan di bawah ini dan dikelompokan sebagai berikut. 1) Lembaga Tinggi Negara yang sederajat dan bersifat independent 11 2) Lembaga Negara dan Komisi-Komisi Negara yang bersifat independent berdasarkan konstitusi atau yang memiliki constitutional importance lainnya seperti: 3) Lembaga-Lembaga Independen lain yang dibentuk berdasarkan undang- undang, seperti: a. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) b. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) c. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, bertanggal 20 September 2017 pada Paragraf [3.14.6] hlm. 194 dimana “Mahkamah telah menyatakan bahwa lembaga KPPU adalah lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi,”; 5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVIII/2020, bertanggal 19 Oktober 2020 pada Paragraf [3.10.1] hlm. 47 dimana Mahkamah berpendapat “KPPU adalah sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan UU 5/1999 untuk mengawasi pelaksanaan UU 5/1999, yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden”; 6. Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UU Nomor 20 Tahun 2008) disebutkan bahwa: “(2) Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”. 7. Berdasarkan Pasal 119 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah disebutkan bahwa: “(1) Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 8. Komisi dalam penegakan hukum dugaan pelanggaran adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dibantu oleh sekretariat sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999); 9. Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki fungsi penegakan hukum dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 dan dugaan pelanggaran UU 12 Nomor 20 Tahun 2008 sebagian Peraturan dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berikut: a. Bahwa Penanganan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah diatur oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentcaya,ang Tatacara Pengajuan Dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga; b. Bahwa Mahkamah Agung RI telah mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas putusan Pengadilan Niaga yang sebelumnya membatalkan Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-K/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 35 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Kemitraan Pola Inti Plasma di Sektor Peternakan Ayam terkait Pengembangan dan Modernisasi Kandang oleh PT Sinar Ternak Sejahtera (PT STS); 10. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945 b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstituisonal Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perpppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstituisonal seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi; 11. Bahwa objek permohonan PEMOHON adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat yang menyatakan: “(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. ………………… g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat”; Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat: 13 “Magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat dan dilakukan di Kantor Advokat. Magang tidak harus dilakukan pada satu Kantor Advokat, namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun”. Telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional PEMOHON yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 12. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat telah melanggar, merugikan Hak Konstitusional PEMOHON diantaranya sebagai berikut: a. Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum b. Hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu. 13. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVI/2018, bertanggal 18 Oktober 2018, pada Paragraf [3.10.2] hlm. 21 dimana berdasarkan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat: “Dengan demikian hakikat dilaksanakannya proses magang tersebut adalah untuk mendapatkan budaya, kehormatan dan kapasitas sebagai professional hukum dan untuk mengakui misi profesi hukum” 14. Putusan menurut PEMOHON, persyaratan calon advokat harus melakukan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat tetap wajib dilaksanakan bagi calon advokat: a. minimal berusia 25 (dua puluh lima) tahun b. belum memiliki pengalaman praktis bertugas dalam bidang penegakan hukum 15. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVI/2018 berbeda dengan Permohoan a quo karena tidak bisa dipersamakan antara seseorang yang baru berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan tidak memiliki pengalaman praktis bertugas di bidang penegakan hukum jika dibandingkan dengan seseorang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang memiliki pengalaman praktis bertugas melakukan penegakan hukum pada lembaga penegak hukum/lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi. Apabila pengalaman bertugas melakukan penegakan hukum tidak diperhitungkan maka bersifat 14 diskriminasi karena tidak sesuai dengan tujuan magang di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat bahwa tujuan dari magang selama 2 (dua) tahun adalah agar mendapatkan Pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan dan etika dalam menjalankan profesinya. 16. Bahwa kemudian terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g yang mensyaratkan calon advokat harus magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia minimal 25 tahun dan berpengalaman bertugas melakukan penegakan hukum pada lembaga penegak hukum/lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi. Terkait dengan magang bagi calon advokat harus magang 2 (dua) tahun dilakukan pada kantor advokat berpotensi sekaligus menghambat kesempatan bagi para penegak hukum/pensiunan penegak hukum yang berpengalaman bertugas melakukan penegakan hukum pada lembaga penegak hukum/lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi. 17. Bahwa pengalaman kerja seseorang dalam hidupnya harus dihargai dan diperhitungkan sebagaimana merujuk pada persyaratan untuk mendudukan beberapa jabatan berikut: - Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Persyaratan keanggotaan Komisi adalah: … f. berpengalaman di bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi. - Pasal 15 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi: Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: … “h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung”; - Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung: Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B harus memenuhi syarat: … b. nonkarier: 15 … 3. berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akdemi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun; - Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Hakim Ad Hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang- undang” 18. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 pada Pertimbangan paragraph [3.9.4] hlm. 88, “dimana Perubahan melalui UU 3/2009 dilakukan pada dua sisi. Di satu sisi, lamanya waktu pengalaman dalam bidang hukum dari persyaratan awal 25 tahun diubah menjadi 20 tahun” 19. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dimana dalam amar putusan: “Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan “berusia paling rencah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” 20. Bahwa tidak boleh dikesampingkan pengalaman seseorang yang berkaitan dengan profesi atau jabatan yang saling berkaitan dimana menurut Pemohon untuk menjadi seorang advokat maka pengalaman melaksanakan tugas penegakan hukum pada lembaga penegak hukum/lembaga penegak hukum dalam ranah adminitrasi dapat dipersamakan dengan magang 2 (dua) tahun pada kantor advokat karena telah memenuhi tujuan dari magang yaitu agar mendapatkan Pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan dan etika dalam menjalankan profesinya. 16 21. Bahwa Magang menurut KKBI adalah “calon pegawai (yang belum dianggap secara tetap serta belum menerima gaji atau upah karena dianggap masih dalam taraf belajar)” 22. Bahwa jelas bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat telah menimbulkan kerugian bagi PEMOHON karena adanya kewajiban magang sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat sedangkan PEMOHON telah memiliki pengalamanan ditugaskan sebagai investigator dalam penegakan hukum pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha selaku lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi; 23. Bahwa berdasarkan Kongres Advokat Indonesia (KAI) memiliki kebijakan untuk menerima pengalaman kerja para pensiunan hakim, jaksa, polisi, dan profesi lainnya di bidang hukum dan peradilan setara dengan kewajiban magang selama dua tahun bagi calon advokat, diantaranya sebagai contoh: a. Irjen.Pol. Drs. Musyafak, S.H., M.M., yang langsung diangkat sebagai advokat dimana sebelumnya pernah menjabat Kapolda Kalimantan Barat sebelum diangkat menjadi Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri1. b. Irjen. Pol. Drs. Arief Dharmawan, S.H., M.M., M.Hum. dikenal pernah menjabat sebagai Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan di Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT)2 c. Para purnawirawan yang akan dilantik itu berasal dari AKABRI angkatan 19843: 1) Brigjen.Pol. Drs.Eldi Azwar, S.H., M.Ap. 2) Brigjen.Pol. Drs.Martanto, S.H., M.H. 3) Brigjen.Pol. Drs. Andi Taqdir Rahmantiro, S.E. 4) Brigjen Pol. Drs. M. Imam Djauhari, S.H., M.H. 5) Brigjen.Pol. Drs.Iskandar Ibrahim, S.H., M.H. 6) Brigjen.Pol. Dr. Bambang Usadi, S.H., M.M. 7) Brigjen.Pol. Drs.Bambang Heru Wismoyo, S.H. 8) Irjen.Pol. Drs.Arief Dharmawan, S.H., M.M., M.Hum. 1https://www.hukumonline.com/berita/a/pensiunan-penegak-hukum-dan-militer-bisa-jadi-advokat-tanpa- magang-lt5b3a3b16b69e9/?page=all 2 https://www.hukumonline.com/berita/a/pensiunan-penegak-hukum-dan-militer-bisa-jadi-advokat-tanpa- magang-lt5b3a3b16b69e9/?page=all 3 https://www.hukumonline.com/berita/a/pensiun--ramai-ramai-jenderal-polisi-dilantik-advokat-bulan-depan- lt5b34cd89b5659/?page=2 17 9) Irjen.Pol. Drs.Harwiyanto, S.H., M.M., M.Hum. 10) Irjen.Pol. Drs.Musyafak, S.H., M.M. 11) Irjen.Pol. Drs.I Ketut Untung Yoga, S.H., M.H. 12) Irjen.Pol. Drs.Imam Budi Supeno, S.H., M.H. d. Zulkifli yang pensiun dini dari TNI kemudian menjadi Advokat4. 24. Bahwa Kongres Advokat Indonesia (KAI) bersikukuh bahwa pensiunan penegak hukum dan militer sudah mumpuni berpraktik sebagai advokat tanpa perlu mengikuti magang di kantor advokat5. 25. Bahwa Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ad.Tjoetjoe Sandjaja Hernanto menyampaikan program “Satu Desa Satu Advokat” yang gencar diterapkan DPD KAI Jawa Tengah ditujukan kepada masyarakat kesulitan mengakses bantuan hukum6. Pemberian bantuan hukum adalah satu perwujuan dari amanat Pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum. Ha katas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 16 dan Pasal 26 yang menjamin setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan pasal 14 ayat (3) ICCPR memberikan syarat terkait bantuan hukum yaitu: 1). Kepentingan keadaulan, dan 2) tidak mampu membayar advokat7. 26. Bahwa Presiden KAI, Tjoetjoe Sandjaja Harnanto, mengatakan organisasi advokat yang dipimpinnya ini melakukan konversi masa bakti pensiunan dari pekerjaan praktisi hukum seperti polisi, hakim, hakim agung, dan jaksa setara masa magang dua tahun sebagai syarat menjadi advokat8. 27. Bahwa seorang yang memiliki pengalaman menjadi Advokat memiliki kesempatan untuk menjadi Hakim Agung Non Karier sebagaimana diatur dalam Pasal 6B harus memenuhi syarat: …… b. nonkarier: ……….. 4https://radarsemarang.jawapos.com/service/721381325/pensiun-dini-demi-jadi-advokat 5https://www.hukumonline.com/berita/a/pensiunan-penegak-hukum-dan-militer-bisa-jadi-advokat-tanpa- magang-lt5b3a3b16b69e9/ 6https://www.rmoljawatengah.id/dpd-kai-jateng-gencar-terapkan-program-satu-desa-satu-advokat 7https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4449-golongan-yang-berhak-menerima-bantuan- hukum 8https://www.hukumonline.com/berita/a/pensiunan-penegak-hukum-dan-militer-bisa-jadi-advokat-tanpa- magang-lt5b3a3b16b69e9/ 18 3. berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akdemi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun; Seharusnya hal tersebut berlaku juga bagi mantan Hakim Agung yang ingin menjadi Advokat dimana tidak perlu ada persyaratan kewajiban mengikuti magang selama 2 (dua) tahun; 28. Bahwa persebaran advokat di Indonesia tidak cukup merata, kebanyakan advokat berpusat di kota-kota besar, sedangkan di wilayah kabupaten atau daerah peloksok relatif masih sedikit9. Salah satu tujuan konversi syarat magang 2 (dua) tahun di kantor dengan memperhituangkan masa kerja tidak menafikan dan tidak akan menyia-nyiakan puluhan tahun pengalaman bertugas masa bakti pensiunan dari pekerjaan praktisi hukum seperti polisi, hakim, hakim agung, dan jaksa setara masa magang dua tahun sebagai syarat menjadi advokat dapat dibenarakan. 29. Bahwa apabila persyaratan magang 2 (dua) tahun secara terus menerus tidak berlaku bagi mantan polisi, hakim, hakim agung, hakim konstitusi, jaksa, TNI, penyidik pegawai negeri sipil dan investigator karena memiliki bermasa bakti/pengalaman praktis bertugas di lembaga penegakan hukum/lembaga penegak hukum dalam ranah adminsitrasi akan mempermudah masyarakat menjangkau bantuan hukum di seluruh Indonesia sehingga akan memberikan dampak positif yaitu terpenuhi hak warga negara yang sedang menjalani proses bantuan hukum. 30. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai magang sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat atau sudah pernah berpengalaman melaksanakan tugas dalam penegakkan hukum pada lembaga penegak hukum/lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi, karenaya harus dinyatakan bertentangan secara bersyarat. 9https://www.hukumonline.com/berita/a/pphki--persebaran-advokat-di-indonesia-tidak-cukup-merata- lt64b6695d51399/ 19 IV. PETITUM Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pengujian yang amarnya sebagai berikut: 1. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dengan alasan bahwa Pemohon adalah subjek hukum yang berkepentingan langsung untuk menjadi Advokat, sehingga Pemohon relevan memohon untuk memaknai norma Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003; 2. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya; 3. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) sepanjang “magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “…atau berpengalaman melaksanakan tugas dalam penegakkan hukum pada lembaga penegak hukum/lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi”. 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya; Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-21 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Pegawai KPPU RI atas nama INDRA SOFIAN; 3. Bukti P-3 : Fotokopi SK Jabatan Indra Sofian Selaku Investigator Utama Pertama Pertama Di KPPU RI; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945; 20 6. Bukti P-6 : Fotokopi Pasal 36 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Pasal 119 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tatacara Pengajuan Dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor VIDE P- 10 Nomor 1805 K/PDT.SUS-KPPU/2022; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 14. Bukti P-14 : https://www.hukumonline.com/berita/a/pensiunan-penegak- hukum-dan-militer-bisa-jadi-advokat-tanpa-magang- lt5b3a3b16b69e9/?page=all#!; 15. Bukti P-15 : https://www.hukumonline.com/berita/a/pensiun--ramai- ramai-jenderal-polisi-dilantik-advokat-bulan-depan- lt5b34cd89b5659/?page=2; 16. Bukti P-16 : https://radarsemarang.jawapos.com/service/721381325/pe nsiun-dini-demi-jadi-advokat; 17. Bukti P-17 : KONGRES ADVOKAT INDONESIA LANTIK PENSIUNAN JENDERAL POLISI https://www.kai.or.id/dpp-kai/12217/pensiun-ramai-ramai- jenderal-polisi-dilantik-advokat-bulan-depan.html; 18. Bukti P-18 : DAFTAR PENSIUNAN POLISI YANG BERGABUNG MENJADI ADVOKAT DI JAGRATARA LAW FIRM https://jagrataralawfirm.com/our-team/; 21 19. Bukti P-19 : MANTAN KOORDINATOR STAF AHLI KAPOLRI, IRJEN POL (P) DOKTOR BURHANUDDIN ANDI MH, MENDIRIKAN KANTOR LAW FIRM https://bulukumbakab.go.id/rubrik/andi-utta-apresiasi- burhanuddin-andi-dirikan-kantor-law-firm; 20. Bukti P-20 : PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT* (PKPA) BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG AKAN MEMASUKI MASA PENSIUN. https://bhayangkaranews24.id/kapolda-sumut-terima- kunjungan-silatuhrahmi-pengurus-dpd-k-a-i-kongres- advokat-indonesia-sumut/; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Pendaftaran Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Online 2023. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; 22 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU 18/2003), maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa 23 kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. … g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus-menerus pada kantor Advokat 2. Bahwa Pemohon menyatakan memiliki hak konstitusional berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta pengakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) yang saat ini bekerja sebagai Investigator Utama Pertama pada Direktorat Pengawasan Kemitraan, Deputi 24 Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (vide bukti P-2 dan bukti P-3). Selain itu, saat ini Pemohon sedang mengikuti Pendidikan Profesi Khusus Advokat (PKPA) yang pada proses selanjutnya adalah mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA) sehingga Pemohon berpotensi untuk menjadi advokat; 4. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan pekerjaannya saat ini, Pemohon telah memiliki pengalaman praktis bertugas dalam penegakan hukum sehingga merasa dirugikan apabila dikenai kewajiban magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus pada kantor advokat dan dipersamakan dengan seseorang yang tidak memiliki pengalaman praktis bertugas di bidang penegakan hukum; 5. Bahwa menurut Pemohon, tidak boleh dikesampingkan pengalaman seseorang yang berkaitan dengan profesi atau jabatan yang saling berkaitan dimana untuk menjadi seorang advokat maka pengalaman melaksanakan tugas penegakan hukum pada lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi dapat dipersamakan dengan magang 2 (dua) tahun pada kantor advokat karena telah memenuhi tujuan dari magang yaitu agar mendapatkan pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan dan etika dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, Pemohon berpendapat, seharusnya tidak perlu lagi mengikuti magang sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun di kantor advokat karena selama ini Pemohon telah cakap dalam pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya selaku investigator di KPPU yang merupakan lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi; Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia yang juga sebagai pegawai dengan jabatan Investigator Utama Pertama pada Direktorat Pengawasan Kemitraan, Deputi Bidang Penegakan Hukum di Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang telah memiliki pengalaman di bidang penegakan hukum dalam ranah administrasi yang saat ini sedang mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan selanjutnya mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA) serta dilanjutkan dengan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di kantor advokat secara terus menerus sebelum diangkat dan disumpah untuk menjadi advokat. Dalam kualifikasi 25 demikian, Pemohon telah menerangkan hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak atas pengakuan dan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Oleh karena itu, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003. Di mana, anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat potensial akan terjadi yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial dimaksud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVI/2018 bertanggal 18 Oktober 2018, persyaratan calon advokat harus melakukan magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menerus pada kantor advokat tetap wajib dilaksanakan bagi calon advokat yang minimal berusia 25 tahun dan belum memiliki pengalaman praktis bertugas dalam bidang penegakan hukum (Sic!); 2. Bahwa menurut Pemohon, apabila pengalaman bertugas melakukan penegakan hukum tidak diperhitungkan maka bersifat diskriminasi karena tidak sesuai dengan tujuan magang di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 26 yaitu agar mendapatkan pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan dan etika dalam menjalankan profesinya; 3. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan magang selama 2 tahun berturut-turut di kantor advokat berpotensi sekaligus menghambat kesempatan bagi para penegak hukum/pensiunan penegak hukum yang berpengalaman bertugas melakukan penegakkan hukum pada lembaga penegak hukum/lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi; 4. Bahwa menurut Pemohon, pengalaman kerja seseorang dalam hidupnya harus dihargai dan diperhitungkan sebagaimana merujuk pada persyaratan untuk menduduki beberapa jabatan seperti pengaturan tentang persyaratan keanggotaan Komisi KPPU, persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Hakim Konstitusi, dan persyaratan untuk menjadi Hakim Agung yang memerlukan syarat pengalaman kerja di bidang hukum; 5. Bahwa menurut Pemohon, organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) memiliki kebijakan untuk menerima pengalaman kerja para pensiunan hakim, jaksa, polisi, dan profesi lainnya di bidang hukum dan peradilan setara dengan kewajiban magang selama dua tahun bagi calon advokat karena menurut KAI pensiunan penegak hukum dan militer sudah mumpuni berpraktik sebagai advokat tanpa perlu mengikuti magang di kantor advokat; 6. Bahwa menurut Pemohon, salah satu tujuan konversi syarat magang 2 (dua) tahun di kantor advokat secara terus menerus dengan memperhitungkan masa kerja tidak menafikan dan tidak akan menyia-nyiakan puluhan tahun pengalaman bertugas masa bakti pensiunan dari pekerjaan praktisi hukum seperti polisi, hakim, hakim agung, dan jaksa sebagai sayarat menjadi advokat dapat dibenarkan. Lebih jauh hal demikian akan mempermudah masyarakat menjangkau bantuan hukum di seluruh Indonesia sehingga akan memberikan dampak positif yaitu terpenuhi hak warga negara yang sedang menjalani proses bantuan hukum. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya agar menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 sepanjang frasa “magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 27 “… atau berpengalaman melaksanakan tugas dalam penegakan hukum pada lembaga penegak hukum/lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi”. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-21 yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujiannya kembali; Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan permohonan pengujian norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 telah pernah dimohonkan pengujiannya yaitu sepanjang frasa “terus menerus” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 November 2018. Adapun alasan permohonan yang digunakan dalam permohonan tersebut adalah frasa “terus-menerus” dalam Pasal a quo tidak diberikan definisi yang jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian dan perlindungan hukum bagi calon advokat karena 28 ketika calon advokat dalam masa magangnya kemudian diberhentikan sebelum masa dua tahun, sehingga calon advokat tersebut tidak dapat dikatakan telah melakukan magang selama 2 (dua) tahun secara terus menerus dan harus mengulang kembali proses magang selama 2 (dua) tahun untuk dapat diangkat menjadi advokat. Sementara itu, dalam Permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 sepanjang frasa “magang sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan hukum bahwa kewajiban melaksanakan magang selama 2 (dua) tahun secara terus menerus di kantor advokat sebagai syarat untuk dapat diangkat menjadi advokat telah menimbulkan ketidakpastian hukum jika diberlakukan kepada calon advokat yang berasal dari penegak hukum yang telah memiliki pengalaman bertugas di lembaga penegakan hukum. Bahwa meskipun Pemohon menguji norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 sepanjang frasa “magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus- menerus pada kantor Advokat” yang di dalamnya terdapat irisan frasa yang telah pernah diajukan pengujiannya dan telah diputuskan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVI/2018, namun dalam permohonan yang diajukan saat ini, Pemohon menggunakan alasan permohonan yang berbeda dengan permohonan sebelumnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terlepas secara substansi permohonan a quo beralasan menurut hukum atau tidak, maka secara formal permohonan a quo, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, dapat diajukan kembali. [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak terhalang dengan berlakunya ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut; [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, terhadap persoalan konstitusionalitas ketentuan norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 sepanjang frasa “magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus-menerus pada kantor Advokat” yang menurut Pemohon seharusnya dikecualikan untuk calon Advokat 29 yang sudah memiliki pengalaman di lembaga penegak hukum ataupun lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mempermasalahkan persyaratan magang 2 (dua) tahun secara terus menerus di kantor Advokat bagi mantan penegak hukum yang telah memiliki pengalaman bekerja di lembaga penegak hukum ataupun lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi, tidak dapat dilepaskan dari pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVI/2018. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali arti penting “magang bagi Advokat” sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan tersebut yang antara lain menyatakan sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa untuk menjadi advokat di Indonesia, bagi setiap lulusan sarjana hukum akan mengikuti tahapan yaitu tahapan mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA), mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus di kantor advokat, kemudian pengangkatan dan sumpah advokat. Penentuan profesi sebagai advokat merupakan pilihan yang dapat ditentukan sendiri oleh para sarjana hukum. Berbeda halnya dengan di negara lain seperti Jepang. Di Jepang, setelah mahasiswa lulus dari universitas dengan pembidangan utama di bidang hukum, yang bersangkutan dapat memasuki profesi hukum sebagai advokat, jaksa, atau hakim yang didahului dengan ujian umum yang diselenggarakan secara nasional dan dilakukan bertahap. Setelah lulus ujian umum nasional, calon profesional hukum mempunyai status sebagai judicial/legal apprentice yang akan memasuki masa magang. Profesi hukum yang akan dijalaninya akan ditentukan berdasarkan hasil tes setelah menyelesaikan masa magang. [3.10.2] Bahwa penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat menyatakan, Magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon advokat diangkat sebagai advokat dan dilakukan di kantor advokat. Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun. Dengan demikian hakikat dilaksanakannya proses magang tersebut adalah untuk mendapatkan budaya, kehormatan dan kapasitas sebagai profesional hukum dan untuk mengakui misi profesi hukum. Secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan proses magang adalah untuk membekali pengetahuan dan keterampilan praktik agar calon advokat mampu menjalankan fungsinya memberikan jasa hukum setelah secara resmi mengucapkan sumpah sebagai advokat. Dengan mengikuti magang 30 seorang calon advokat akan memahami manajemen advokasi yang dilakukan di kantor hukum dan memahami pula manajemen operasional kantor advokat. Oleh karena pentingnya pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama proses magang maka wajar apabila hal demikian harus dilakukan secara berkesinambungan. Dalam konteks itulah frasa “terus menerus” harus dipahami supaya pengetahuan dan keterampilan yang didapat tidak terputus. Bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum Mahkamah di atas, dapat disimpulkan bahwa magang merupakan syarat penting yang merupakan satu kesatuan rangkaian secara bertahap yang harus diikuti oleh seseorang untuk dapat diangkat menjadi advokat. Jika PKPA merupakan pembelajaran teori-teori hukum yang diperlukan bagi seorang advokat yang kemudian diujikan pemahaman terhadap teori-teori tersebut dalam UPA, sedangkan magang merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori hukum tersebut dalam bentuk penerapan atau implementasi atas teori-teori hukum dimaksud dikaitkan dengan kasus konkret, agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis guna mendukung kemampuan, keterampilan dan etika dalam menjalankan profesinya. Sehingga calon advokat dapat memahami permasalahan nyata yang dihadapi atau ditangani pada saat menjalankan tugas dan pekerjaannya setelah diangkat menjadi advokat. Melalui magang, calon advokat akan belajar pula untuk memosisikan diri sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, berperilaku baik, jujur, dan berintegritas tinggi serta selalu menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kode etik advokat yang melekat padanya. [3.12.2] Bahwa di samping pertimbangan hukum di atas, profesi advokat merupakan bagian dari unsur dalam sistem peradilan yang juga merupakan salah satu pilar penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum di dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia dimaksud secara profesional dan berintegritas dalam mengaktualisasikan tugas profesi yang berupa pemberian bantuan jasa hukum, pendampingan, pemberian pendapat hukum, atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya dengan tetap selalu berpegang teguh kepada kode etik advokat yang dimilikinya. Kekhususan ini merupakan ciri tersendiri yang dimiliki oleh profesi advokat dan tidak dimiliki oleh profesi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, setiap orang yang ingin menjadi advokat perlu memahami, mendalami, menerapkan dalam praktik serta berlaku dan menyatu dalam karakteristik, kode etik advokat maupun budaya kerja 31 dalam menjalankan profesi advokat. Hal demikian menurut Mahkamah dapat diwujudkan dengan mengikuti magang yang bersifat terus-menerus dan berkesinambungan serta dalam bimbingan dan pendampingan serta pengawasan oleh advokat senior dan/atau dari organisasi advokat. Bahwa dari pertimbangan hukum di atas, meskipun profesi penegak hukum memiliki persamaan dalam ruang lingkup tugas dan pekerjaannya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan, akan tetapi profesi advokat memiliki karakter tersendiri, khususnya bidang tugas profesi advokat yang lebih luas dibanding unsur penegak hukum yang lainnya. Dalam penegakan hukum pidana misalnya, advokat dapat memberikan jasa hukum pendampingan terhadap klien pada semua tingkatan dari proses peradilan, yaitu sejak di tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan pengadilan. Oleh karena itu, advokat harus memiliki profesionalitas dan kompetensi pada semua tingkatan dimaksud, yang masing-masing memiliki karakter hukum acara yang berbeda-beda. Dengan demikian, pengalaman sebagai unsur penegak hukum pada salah satu tahapan dalam proses sistem peradilan pidana di atas, belum membuktikan bahwa seorang calon advokat dianggap telah mumpuni dalam menjalankan profesi advokat secara komprehensif. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menghendaki agar seorang calon advokat yang telah berpengalaman sebagai penegak hukum pada lembaga hukum termasuk lembaga hukum administrasi dibebaskan dari kewajiban untuk menjalani magang sekurang- kurangnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut di kantor advokat adalah dalil yang tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Terlebih sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003, salah satu tujuan magang calon advokat adalah untuk belajar memahami dan juga mengimplementasikan hal-hal yang berkaitan dengan kode etik advokat, maka hal ini semakin membuktikan bahwa kewajiban magang bagi calon advokat mempunyai tujuan selain sebagaimana diuraikan di atas, juga adalah untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan kode etik advokat yang tidak ditemukan dalam tataran praktik ketika telah diangkat menjadi advokat. [3.12.3] Bahwa Mahkamah dapat memahami dalil Pemohon yang berpendapat tidak dapat diabaikannya pengalaman kerja seseorang dalam suatu profesi tertentu karena pengalaman kerja seseorang menunjukkan kecakapan dan kualitas diri orang tersebut. Oleh karena itu, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pengalaman kerja para pensiunan hakim, jaksa, polisi dan profesi lainnya di bidang 32 hukum dan peradilan setara dengan kewajiban magang selama sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun bagi calon advokat serta merta tidak selalu dapat dibenarkan. Kewajiban magang secara substansial dituntut untuk selalu belajar profesional dan menjaga integritas yang berpedoman pada kode etik advokat. Dengan demikian, menghilangkan proses magang sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana yang dikehendaki Pemohon bagi calon advokat yang telah berpengalaman sebagai penegak hukum adalah merupakan dalil yang tidak dapat dibenarkan. Terlebih, advokat tidak hanya berpotensi menjadi kuasa hukum dalam perkara pidana saja yang sering bersentuhan dengan profesi para penegak hukum, akan tetapi juga harus secara komprehensif menguasai semua jenis hukum baik materiil maupun formil, baik di bidang hukum publik maupun hukum privat. Oleh karena itu, jika kewajiban magang dibebaskan bagi calon advokat yang telah berpengalaman sebagai penegak hukum pada lembaga hukum, termasuk lembaga hukum administrasi, hal tersebut akan berakibat calon advokat yang bersangkutan dikhawatirkan tidak akan mempunyai kompetensi yang menyeluruh terhadap karakter hukum acara maupun hukum materiil dari semua lingkungan peradilan yang ada di Indonesia. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan berbeda di hadapan hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 33 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tujuh, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh tiga yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 16.17 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 34 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur Panitera Pengganti ttd. Fransisca