138/PUU-XIII/2015

PUTUSAN Nomor 138/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: 1. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), yang diwakili oleh: Nama : Mansuetus Alsy Hanu Jabatan : Ketua Badan Pengurus Alamat : Jalan Perumahan Bogor Baru Blok A5 Nomor 17, Bogor, Jawa Barat sebagai------------------------------------------------------------------Pemohon I; 2. Perkumpulan Sawit Watch, yang diwakili oleh: Nama : Jefri Gideon Saragih Jabatan : Koordinator Badan Pengururs Alamat : Perumahan Bogor Baru, Taman Jalan Cisangkuy, Blok B6, Nomor 1, Bogor Jawa Barat sebagai--------------------------------------------------------------------Pemohon II; 3. Aliansi Petani Indonesia (API), yang diwakili oleh: Nama : Muhammad Nur Uddin Jabatan : Sekretaris Jenderal Alamat : Jalan Slamet Riyadi IV/50, Kelurahan Kebun Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur sebagai------------------------------------------------------------------- Pemohon III; SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 4. Serikat Petani Indonesia (SPI), yang diwakili oleh: Nama : Henry Saragih Jabatan : Ketua Umum Badan Pelaksana Pusat Alamat : Jalan Mampang Prapatan XIV Nomor 5 Jakarta Selatan sebagai-------------------------------------------------------------------Pemohon IV; 5. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), yang diwakili oleh: Nama : Dwi Astuti Jabatan : Ketua Pengurus Alamat : Jalan Saleh Abud Nomor 18-19 Otto Iskandardinata, Jakarta sebagai---------------------------------------------------------------------Pemohon V; 6. Farmer Initiatives For Ecological Livelihood And Democracy (FIELD), yang diwakili oleh: Nama : Widyastama Cahyana Jabatan : Direktur Eksekutif Alamat : Jalan Teluk Peleng 87A Komp. TNI Al Rawa Bambu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan sebagai--------------------------------------------------------------------Pemohon VI; Dalam hal ini masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Oktober 2015, memberi kuasa kepada: 1. B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H. 2. Henry David Oliver Sitorus, S.H. 3. Ecoline Situmorang, S.H. 4. Anton Febrianto, S.H. 5. Sutrisno, S.H. 6. Muhammad Rizal Siregar, S.H. 7. Agustinus Karlo Lumban Raja, S.H. 8. Ridwan Darmawan, S.H. 9. Janses E. Sihaloho, S.H. 10. Riando Tambunan, S.H. 11. Priadi, S.H. 12. Arif Suherman, S.H. 13. Marselinus Andri, S.H. 14. Tumaber Manulang, S.H. Advokat dan Pembela Hak-Hak Konstitusional yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Perkebunan, yang beralamat di Jalan Pancoran Barat II, Nomor Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 38A, Pancoran Jakarta Selatan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI); Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait; Mendengar keterangan saksi Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Oktober 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 296/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 13 November 2015 dengan Nomor 138/PUU-XIII/2015, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Desember 2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. Pendahuluan Kartodirdjo dan Suryo (1991) menyatakan bahwa “sejarah perkembangan perkebunan di negara berkembang termasuk indonesia, tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan kolonialisme, kapitalisme dan modernisasi. Di negara-negara berkembang, pada umumnya perkebunan hadir sebagai perpanjangan dari perkembangan kapitalisme agraris barat yang diperkenalkan melalui sistem perekonomian kolonial. Perkebunan pada awal perkembangannya hadir sebagai sistem perekonomian baru yang semula belum dikenal yaitu sistem perekonomian pertanian komersial yang bercorak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 kolonial. Sistem yang dibawa oleh pemerintah kolonial atau yang didirikan oleh korporasi kapitalis asing itu pada dasarnya adalah sistem perkebunan eropa, yang berbeda dengan sistem kebun (garden sistem) yang telah lama berlaku di negara-negara berkembang pada masa pra-kolonial”. Bila kita coba bandingkan dua model pengembangan perkebunan tersebut jelas terdapat perbedaan yang nyata. Istilah sistem kebun (garden system) agaknya bertumpang tindih dengan beberapa istilah diantaranya sistem hutan kerakyatan (SHK), agroforestry, wilayah kelola rakyat, dan lain sebagainya. Bahkan terdapat istilah lokal yang sebenarnya mencerminkan tata kelola ala masyarakat adat atau masyarakat tradisional. Beberapa istilah yang tumpang tindih dengan garden system diantaranya repong damar, simpunk, tembawang, dan lain sebagainya. Berbagai terminologi ditemukan untuk menyebut pelaku garden system tersebut diantaranya pekebun mandiri, masyarakat tradisional, masyarakat adat, dan sebagainya. Garden system menunjukkan bahwa usaha perkebunan dalam usaha rumah tangga adalah usaha tambahan atau pelengkap dari kegiatan kehidupan pertanian pokok terutama pertanian pangan secara keseluruhan. Usaha ini biasanya kita temui dalam bentuk usaha kecil, tidak padat modal, penggunaan lahan tidak terlalu luas, sumber tenaga kerja berpusat pada anggota keluarga, kurang berorientasi kepada pasar, dan lebih fokus untuk melayani kebutuhan subsistem. Hal ini berbeda dengan sistem perkebunan atau saat ini lebih dikenal dengan perusahaan perkebunan besar yang merupakan bagian dari sistem perekonomian pertanian komersial dan kapitalistik. Sistem ini diwujudkan dalam bentuk usaha pertanian dalam skala besar, monokultur, bersifat padat modal, penggunaan areal pertanahan luas, organisasi tenaga kerja besar, pembagian kerja rinci, penggunaan tenaga kerja upahan, struktur hubungan kerja yang kompleks dan diajukan untuk memenuhi kebutuhan pasar (komoditi ekspor). Tabel 2.1. Perbedaan Perusahaan Perkebunan Skala Besar dengan Perkebunan Rakyat Item Perusahaan Perkebunan Perkebunan Rakyat Pelaku Investor hanya sebagai pemodal dan tidak ikut menanam langsung tanaman Ikut bekerja menanam langsung tanaman tersebut Luasan lahan Skala besar dimana biasanya diatas 25 Ha Tidak terlalu luas dimana kebanyakan kurang dari 10 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 Ha Orientasi Untuk kebutuhan pasar dan keuntungan Untuk mencukupi kebutuhan keluarga Capital Financial (padat modal) Tenaga kerja (Padat tenaga kerja) Tanaman yang dikembangkan Tanaman yang laku keras di pasar Tanaman yang sudah dikenal dan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Sumber : Surambo, A. 2007. Sistem Kelola Rakyat Vs Sistem Kebun Besar. Bogor. Perkumpulan Sawit Watch Seperti yang diungkapkan di depan, bahwa terdapat dua model tata pengelolaan yakni sistem perusahaan perkebunan besar dan kebun rakyat (garden system). Dua model tata kelola tersebut digambarkan secara hitam dan putih (saling berdiameteral/berlawanan). Saat ini, dua model kelola tersebut adalah suatu kontinum dimana satu titik ekstrim di ujung kanan adalah kebun rakyat (garden system) dan satu titik di ujung ekstrim kiri adalah sistem perusahaan perkebunan besar. Jadi, selain dua model tata kelola yang ekstrim dapat kita temui, kita juga dapat menemukan sistem tata kelola campuran karakter dari dua tata kelola, yakni tanaman yang ditanam untuk subsisten dan tanaman yang ditanam untuk perdagangan. Sistem tata kelola campuran dua karakter tersebut dikenal dengan petty cultivation (perkebunan campuran). Sistem tata kelola ini mengetengahkan bahwa hasil-hasil pertanian bukan hanya dikonsumsi sendiri tetapi terdapat sebagian hasil pertanian yang dijual ke pasar. Kelapa sawit termasuk perkebunan yang dikembangkan dengan sifat komersial dan melayani pasar atau kebun besar. Identifikasi awal terhadap model pengembangan kebun besar dimulai ketika pemerintah kolonial Belanda mengenalkan kopi di bumi priangan (Jawa Barat) (Fauzi, N, 2008). Hal ini terjadi sebelum masa liberal (sebelum 1870). Pada masa inilah sebenarnya sedang dilakukan semacam ‘pilot project’ bagaimana membuat sistem perkebunan besar untuk melayani pasar di Eropa. Berkenaan dengan asal usul tanaman kelapa sawit, beberapa kalangan mempercayai bahwa tanaman kelapa sawit berasal dari wilayah Afrika Barat, tetapi beberapa kalangan yang lain mempercayainya bahwa kelapa sawit berasal dari wilayah Amerika Selatan. Sampai dengan saat ini belum ada kesepakatan berkenaan pendapat mana yang kuat, tetapi beberapa ahli Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 menyatakan sebenarnya wilayah Afrika dan Amerika dahulunya menjadi satu sehingga cikal bakal kelapa sawit ditemukan di dua tempat tersebut. Kelapa sawit masuk ke Indonesia pada Tahun 1848, dimana awalnya berupa empat pohon yang coba dibudidayakan di Kebun Raya Bogor, dua pohon berasal dari Hortus Botanicus Amsterdam dan dua lagi berasal dari Mauritus sehingga diduga bahwa kelapa sawit yang ada di Indonesia semuanya berasal dari Afrika tetapi melalui jalan yang berbeda. Untuk tujuan memperluas turunan kelapa sawit tersebut ditanam di Banyumas (Jawa), dan Palembang, dan Tahun 1875 dibangun perkebunan kelapa sawit di wilayah Deli (Sumatra Utara). Pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit skala besar dilakukan oleh Adrian Hallet Tahun 1911 di Sungai Liput (Pantai Timur Aceh) dan Pulo Raja (Asahan). Pada tahun yang sama juga K.L.T. Schadt menanam juga kelapa sawit di Sungai Itam Ulu (Deli). Tahun 1914 luasan perkebunan kelapa sawit mencapai 3.250 Ha. Saat ini Indonesia muncul sebagai negara yang memiliki luas kebun kelapa sawit terluas, yakni 13,5 juta Ha (Sawit Watch, 2014) dan menghasilkan lebih dari 25 juta ton CPO (Sawit Watch, 2014). Indonesia mempunyai kebun yang luas lewat mengkonversi hutan-hutan dan kebun-kebun rakyat menjadi perkebunan kelapa sawit. Hal ini dipicu oleh dua hal yakni pertama, adanya kebijakan pemerintah Indonesia yang berkeinginan menjadi negara terluas sehingga terdapat berbagai kemudahan seperti perijinan, upah buruh murah, dan lain sebagainya. Kedua, adanya permintaan terhadap minyak nabati khususnya minyak sawit yang tinggi. Selain kelapa sawit, terdapat beberapa tanaman perkebunan lain yakni coklat, karet, lada, kopi, dan lain sebagainya. Berbeda dengan kelapa sawit dimana penguasaan terbesar dalam luasan lahan oleh perkebunan besar, maka tanaman perkebunan lain lebih luas penguasaan lahannya oleh perkebunan rakyat, lihat Tabel 2.2. Tabel 2.2 Luas Tanaman Perkebunan Besar Menurut Jenis Tanaman, Indonesia (000 Ha), 1995 – 2013 Tahun Karet 1) Coklat 1) Kopi 1) Teh 1) Kina 1) Tebu 2) Tembakau 2) 1995 471,9 125,4 49,3 81,0 4,6 496,9 9,1 1996 538,3 129,6 46,7 88,8 2,2 400,0 4,3 1997 557,9 146,3 61,8 89,3 2,3 378,1 4,5 1998 549,0 151,3 62,5 91,2 0,6 405,4 5,7 1999 545,0 154,6 63,2 91,6 1,3 391,1 5,2 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 2000 549,0 157,8 63,2 90,0 1,3 388,5 5,2 2001 506,6 158,6 62,5 83,3 1,2 393,9 5,3 2002 492,9 145,8 58,2 84,4 1,2 375,2 5,4 2003 517,6 145,7 57,4 83,3 3,3 340,3 5,2 2004 514,4 87,7 52,6 83,3 3,2 344,8 3,3 2005 512,4 85,9 52,9 81,7 3,1 381,8 4,8 2006 513,2 101,2 53,6 78,4 3,1 396,4 5,1 2007 514,0 106,5 52,5 77,6 3,0 427,8 5,8 2008 515,8 98,4 58,3 78,9 3,0 436,5 4,6 2009 482,7 95,3 48,7 66,9 3,0 422,9 4,2 2010 496,7 92,2 47,6 66,3 3,0 436,6 3,4 2011 523,1 94,3 48,7 66,5 3,0 192,5 2,9 2012* 527,3 94,4 48,7 65,5 3,1 198,8 2,9 2013** 528,6 94,6 48,8 66,0 3,2 236,9 2,9 Catatan: 1) Luas areal untuk tanaman tahunan adalah areal yang ditanami di akhir tahun 2) Luas areal untuk tanaman musiman adalah luas panen kumulatif bulanan area. *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara Ekspansi perkebunan yang paling masif dan meluas adalah perkebunan kelapa sawit. Data Sawit Watch (2014) pembangunan perkebunan kelapa sawit skala besar telah menimbulkan berbagai dampak, baik dampak positif ataupun dampak negatif. Secara garis besar, dampak negatif dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut dapat dilihat dalam gambar 1. Gambar 1. Berbagai dampak terhadap masyarakat diakibatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 Dampak sosial pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah munculnya berbagai konflik dan sengketa antara masyarakat adat/lokal dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Hal ini diakibatkan oleh bertumbukannya dua hak dalam satu kawasan, yakni perusahaan perkebunan menggunakan hak guna usaha (HGU) yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat menggunakan hak masyarakat adat atau hak lainnya. Konflik dan sengketa antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan besar ini melahirkan banyak kekerasan fisik ataupun psikis sampai terbunuhnya jiwa manusia. Sawit Watch (2010) mencatat 106 orang dikriminalisasi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dan terdapat 663 komunitas mempunyai konflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Tabel 2.3. Luas dan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia Province 2011-Juni Existing (ha) Expansion (ha) BANGKA BELITUNG 17.375 BANTEN 200.000 BENGKULU 200.000 500.000 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DKI JAKARTA GORONTALO IRIAN JAYA BARAT 30.171 JAMBI 1.500.000 1.000.000 JAWA BARAT 11.881 20.000 KALIMANTAN BARAT 525.000 5.109.200 KALIMANTAN SELATAN 391.671 500.000 KALIMANTAN TENGAH 1.114.320 2.868.400 KALIMANTAN TIMUR 662.000 1.808.000 KEPULAUAN RIAU 54.700 LAMPUNG 164.786 500.000 M A L U K U 61.590 MALUKU UTARA NANGGROE ACEH DARUSSALAM 185.508 1.520.000 NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR P A P U A 97.000 7.000.000 RIAU 2.900.000 3.049.200 SULAWESI SELATAN 72.133 500.000 SULAWESI TENGAH 81.307 500.000 SULAWESI TENGGARA 21.213 1.300.000 SULAWESI UTARA Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 SULAWESI BARAT 117.261 SUMATERA BARAT 327.653 500.000 SUMATERA SELATAN 1.500.000 1.000.000 SUMATERA UTARA 1.300.000 1.319.600 TOTAL 11.535.569 28.994.400 Sawit Watch (2011) Hal lain yang menjadi dampak sosial pembangunan perkebunan kelapa sawit adalah persoalan buruh perkebunan dimana banyak buruh diperlakukan tidak layak. Kondisi buruh perkebunan di Indonesia adalah suatu ironi jelas dan terang dimana membaiknya harga tandan buah segar (TBS) ataupun CPO tidak berdampak kepada baiknya situasi buruh. Saat ini, kurang lebih 70 % buruh yang bekerja di lahan-lahan perkebunan adalah BHL (Buruh Harian Lepas) (Sawit Watch, 2011). BHL ini adalah salah satu bentuk transformasi masyarkat adat dan petani, ketika masyarakat adat dan petani kehilangan ataupun dihilangkan lahan-lahannya. Di Kalimantan Tengah, 1 juta ha perkebunan sawit saat ini di Kalteng, petani sawitnya hanya kurang dari 5%, artinya komunitas akar rumput yang paling besar di 1 juta ha itu adalah buruh kebun sawit. Dampak sosial lain pembangunan perkebunan kelapa sawit yang sering terabaikan adalah hilangnya berbagai macam seni budaya dan kearifan lokal yang basisnya adalah keterikatan dengan tanah. Salah satu hal yang paling terlihat adalah hilangnya model-model tata kelola tradisional beserta berbagai kosakata yang menunjukkan tata kelola tersebut digantikan oleh perkebunan kelapa sawit. Sungai-sungai kecil banyak berubah bahkan mengering lalu hilang sehingga nama sungai tersebut juga ikut menghilang. Salah satu kegiatan seni budaya dimana semakin jauh dari pemaknaannya adalah gawai. Kegiatan ini adalah pesta syukur atas panen padi yang dilakukan oleh masyarakat Dayak tiap tahun. Dengan menghilangnya ladang-ladang padi tergantikan perkebunan kelapa sawit menyebabkan gawai hanya lah seperti pesta-pesta yang lebih terlihat konsumtif dibandingkan pesta syukur atas panen padi. Dampak ekonomi akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit adalah adanya persaingan diantara komoditas. Salah satu hal yang umum adalah banyak lahan-lahan pangan dikonversi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Sampai saat ini belum ada skenario, berapa sebenarnya luas perkebunan kelapa sawit yang akan dibangun, sampai saat ini belum ada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 informasi resmi tentang hal ini dari pemerintah Indonesia. Wilayah-wilayah pantai timur Sumatra dimana kita dapat menemukan perkebunan-perkebunan besar kelapa sawit merata terjadi konversi besar-besaran lahan-lahan pangan (padi) masyarakat ke perkebunan kelapa sawit. Motif ekonomi yang sangat besar dapat ditemukan dalam konversi lahan-lahan pangan ini. Persaingan antar komoditas dalam prakteknya tidak terkelola dengan baik, semuanya seperti diserahkan ke pasar. Sebenarnya Indonesia mempunyai berbagai kebijakan untuk mengelola hal tersebut antara lain UU Pengelolaan Agraria, UU Tata Ruang, UU Pangan, UU Pengelolaan Lahan Pangan Berkelanjutan, UU Perkebunan dan beberapa Undang-Undang lain. Pertanyaannya bagaimana semua Undang-Undang tersebut dapat bersinergi dalam implementasinya? Lebih lanjut, dampak ekonomi perkebunan kelapa sawit adalah persoalan harga TBS yang seringkali dikeluhkan oleh petani kelapa sawit. Harga pembelian TBS ditetapkan dengan rumus harga pembelian harga TBS. Lewat rumus harga TBS inilah harga TBS ditetapkan oleh tim penetapan harga TBS. Yang menjadi kesulitan petani adalah tidak transparannya penetapan indeks K. Dampak lingkungan pembangunan perkebunan kelapa sawit adalah adanya limbah-limbah baik dari pabrik CPO ataupun pupuk yang dapat mencemari lingkungan sekitar. Selain itu, banyak sungai-sungai kecil yang dulunya menjadi tumpuan hidup masyarakat menyempit bahkan menghilang akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit. sungai-sungai ini biasanya digunakan sebagai sumber air minum, menyuci, dan lain sebagainya. Dampak lingkungan lainnya adalah pemanasan global dan perubahan iklim. Pengembangan kebun sawit yang kerap dilakukan dengan mengonversi hutan dan lahan gambut ternyata melepaskan jutaan ton karbon dioksida (CO2) dan membuat Indonesia menjadi kontributor emisi CO2 terbesar ketiga di dunia. akibatnya gas rumah kaca menjadi terlepas ke udara yang mengakibatkan pemanasan global dan perubahan iklim. B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum kita, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan: “Kekuasaan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya …. dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Sedangkan pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang selengkapnya menentukan sebagai berikut: Pasal 24C ayat (1) berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 3. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 6. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur secara hirarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka ketentuan Undang-Undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi; 7. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian secara materiil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; C. Kedudukan Dan Hak Konstitusional Pemohon 8. Pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warganegara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 juncto UU Nomor 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi merupakan badan judicial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran the guardian of the constitution (pengawal konstitusi) dan the sole interpreter of the constitution (penafsir tunggal konstitusi). 9. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu; a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 10. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 dikatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Uraian kerugian hak konstitusional para Pemohon akan dijabarkan lebih lanjut dalam Permohonan a quo. 11. Bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 tanggal 11 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat yaitu : a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitrusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 12. Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut: “Dari praktik Mahkamah (2003- 2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003 tanggal 29 Oktober 2004) berbagai asosiasi, termasuk partai politik dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang- Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. 13. Bahwa dalam hal ini para Pemohon terdiri dari berbagai organisasi non pemerintah (badan hukum privat) yang dikenal telah memperjuangkan Hak– Hak Konstitusional, khususnya di bidang Hak Atas Tanah, keadilan agraria di Indonesia, dan Hak atas Pangan di mana hal tersebut tercermin dalam AD/ART dan aktifitas sehari-hari para Pemohon; 14. Bahwa Pemohon Organisasi telah mendapatkan status hukum sebagai badan hukum Privat, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris, adapun para Pemohon adalah sebagai berikut : 1) Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Bahwa Pemohon I adalah Badan Hukum yang berbentuk PERKUMPULAN yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 52 tertangal 19 juni 2012 pada Notaris dan PPAT Dwi Sundjajik SH, M.Kn yang beralamat di komplek Bakosurtanal Blok C4 Jalan Raya Cikaret Cibinong Kabupaten Bogor dan berdasarkan surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-69.AH.01.07.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Pemohon I. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (6) AD/ART Pemohon I, menyatakan: 1. Ketua badan pengurus berhak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama perkumpulan baik di dalam maupun di luar pengadilan; 2. Dalam hal ketua Badan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak luar maka Wakil Ketua Badan Pengurus bersama Sekretaris berhak mewakili untuk dan atas nama Perkumpulan; Bahwa berdasarkan Pasal 36 AD/ART dan berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Besar Pertama Serikat Petani Kelapa Sawit Nomor 06.SPKS.XI.014 tentang Penetapan Badan Pengurus dan Badan Pengawas Serikat Petani Kelapa Sawit, telah menetapkan Mansuetus Alsy Hanu sebagai Badan Pengurus Serikat Petani Kepala Sawit (SPKS), sehingga Mansuetus Alsy Hanu berwenang untuk mewakili Serikat Petani Kepala Sawit (SPKS) dalam permohonan a quo; Bahwa Pemohon I dalam Pasal 6 AD/ART menyebutkan bahwa tujuan Perkumpulan SPKS adalah mewujudkan petani kelapa sawit yang mandiri, berdaulat, bermartabat dan sejahtera. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 Bahwa selanjutnya Pasal 7 AD/ART menyebutkan, “bahwa kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut diatas, organisasi menjalankan kegiatan sebagai berikut : 1. Peningkatan lewat kapasitas pendidikan dan pelatihan : a. Kepemimpinan dan politik; b. Kewirausahaan; c. Manajemen perkebunan kelapa sawit; d. Teknis perkebunan kelapa sawit; 2. Penguatan dan konsolidasi usaha-usaha ekonomi anggota; 3. Inisiasi diversifikasi usaha-usaha ekonomi bersama anggota; 4. Penelitian untuk menjawab kebutuhan petani kelapa sawit; 5. Promosi untuk menguatkan posisi petani sawit; 6. Advokasi berbagai persoalan petani kelapa sawit”. Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan khususnya Pasal 12 ayat (2) sepanjang frasa “Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”; Pasal 13 Ayat Sepanjang Frasa “Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”; Pasal 27 ayat (3) sepanjang kata “Perorangan”; Pasal 29 sepanjang kata “Dapat”; Pasal 30 ayat (1) sepanjang frasa “Varietas Hasil Pemuliaan”; Pasal 42 sepanjang frasa “Hak Atas Tanah Dan/Atau Izin Usaha Perkebunan“; Pasal 55 sepanjang frasa “Secara Tidak Sah” Bahwa Pasal 57 ayat (2) sepanjang frasa “Pola Kerjasama”; Bahwa Pasal 58 ayat (1) sepanjang frasa “Dari Total Luas Areal Kebun Yang Diusahakan Oleh Perusahaan Perkebunan”; Bahwa Pasal 58 ayat (2) sepanjang frasa “Disepakati Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”; Pasal 107 sepanjang frasa “Secara Tidak Sah”; Pasal 114 ayat (3) sepanjang frasa “Setelah Masa Berlaku Hak Guna Usaha Berakhir” menghambat berkembangnya budidaya pertanian perkebunan yang berkeadilan dan ramah secara ekologis, melemahkan ketrampilan pemuliaan tanaman sawit oleh petani, dan menghambat kemitraan yang adil dan secara spesifik kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I adanya penguasaan lahan oleh perkebunan skala besar yang menyebabkan penguasaan lahan oleh petani skala kecil dan wilayah kelola masyarakat adat semakin berkurang, serta laju konversi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 lahan pangan dan hutan semakin meningkat sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang a quo, ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang a quo juga potensial mendiskriminasikan serta mengkerdilkan pranata masyarakat hukum adat yang sejatinya diakui oleh Konstitusi, serta ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 terkait Kemitraan Perkebunan juga secara aktual dan potensial dapat merugikan hak konstitusional Pemohon serta menimbulkan konflik agraria dan konflik sosial lainnya diseluruh wilayah NKRI. Dengan diberlakukannya pasal- pasal tersebut di atas, maka tujuan pendirian organisasi Pemohon I akan terhalangi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 AD/ART yang menyebutkan bahwa tujuan Perkumpulan SPKS adalah mewujudkan petani kelapa sawit yang mandiri, berdaulat, bermartabat dan sejahtera, terlebih lagi anggota Pemohon I yaitu petani pekebun skala kecil akan terus dikriminalisasikan dan didiskriminasikan. Bahwa Pemohon I memiliki hak konstitusional yang meliputi atas hak perlindungan masyarakat adat, untuk mendapatkan kepastian hukum, memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, hak atas perolehan pengetahuan serta pelanggaran terhadap tradisi gotong royong atau tradisi kolektif rakyat tani, hak atas penghidupan yang layak dan hak atas perlakuan yang tidak diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa dengan berlakunya Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang a quo yang mengatur musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan diabaikannya pranata hukum yang berlaku dalam masyarakat hukum adat yang telah diakui oleh konstitusi Pasal 18B ayat (2). Sehingga ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 42 Undang-Undang a quo yang pada pokoknya mengatur tentang diberikannya opsi bagi perusahaan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 perkebunan yang akan memulai usaha perkebunan dan atau industri pengolahan hasil perkebunan dimungkinkan untuk hanya memiliki hak atas tanah/HGU dan/atau izin usaha perkebunan saja, padahal dalam praktiknya sebagaimana dalam ketentuan UU sebelumnya (UU 18 Tahun 2004) yang sangat jelas mengatur bahwa untuk memulai usaha perkebunan, pelaku usaha harus memiliki hak atas tanah terlebih dahulu. Akan tetapi kenyataannya pelaku usaha perkebunan memulai usaha perkebunannya tanpa memiliki Hak atas tanah dan hanya bermodalkan Izin Usaha Perkebunan, ketentuan Pasal 42 Undang-Undang a quo tersebut mengakibatkan penguasaan lahan oleh perkebunan skala besar yang menyebabkan penguasaan lahan oleh petani skala kecil dan wilayah kelola masyarakat adat semakin berkurang, serta laju konversi lahan pangan dan hutan semakin meningkat, meningkatnya konflik pertanahan serat menyebabkan kerugian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Bahwa dengan berlakunya Pasal 57 ayat (2) yang mengatur tentang pola kemitraan,Bahwa pola kemitraan yang diatur dalam Pasal 57 ayat (2) tersebut sejatinya adalah pilihan kegiatan yang dikerjasamakan, bukan pola kerjasamanya, padahal kemitraan harus berdasarkan kesepakatan para pihak yang partisipatif, kebersamaan, kearifan lokal dan kemandirian petani pekebun dalam memilih pola kerjasama yang diinginkan. Akantetapi Pasal aquo lebih menekankan pada pengaturan dari atas (top down) sehingga tidak membuahkan hasil yang memuaskan keduabelah pihak, karena kecenderungannya perjanjian kemitraan tersebut seringkali dibuat sepihak oleh perusahaan sehingga Pasal 57 ayat (2) Undang- Undang a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1). Bahwa Pasal 58 ayat (1) yang mengatur tentang prasa “dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusaan perkebunan” bertentangan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU aqou tersebut belum jelas apakah pembangunan kebun masyarakat sebesar 20% berada didalam atau diluar areal Hak Guna Usaha. Bahwa dengan ketidak jelas tanah dan tanah siapa yang dipergunakan untuk memfasilitasi kebun masyarakat sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum bagi masyarakat disekitar perkebunan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 Bahwa Pasal 58 ayat (2) Sepanjang Frasa “Disepakati Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena fasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat harus berdasarkan kesepakatan para pihak yang partisipatif, kebersamaan, kearifan lokal dan kemandirian, kesetaraan, dan sadar akan pemanfaatan terhadap kebun masyarakat. Sehingga ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan megatur lebih lanjut mengenai hal teknis fasilitasi perkebunan tersebut haruslah bersandar kepada asas- asas sebagaimana disebutkan di atas tadi. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan a quo, terlebih legal standing Pemohon I juga pernah diakui oleh Mahkamah Konstitusi dalam Permohonan Uji Materiil Perkara Nomor 99/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa jika permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah, maka kerugian hak konstitusional Pemohon I sebagaimana yang telah didalilkan di atas, tidak akan terjadi lagi terhadap anggota Pemohon I dan warga negara Indonesia lainnya. 2) Perkumpulan Sawit Watch Bahwa Pemohon II adalah Badan Hukum yang berbentuk PERKUMPULAN yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 59, Akta Nomor 05 tanggal 3 Mei 2007, Akta Nomor 39 tanggal 26 Oktober 2007, dan Akta Nomor 16 tanggal 9 Oktober 2009 pada Notaris Lanny Hartono, S.H. yang berkedudukan di Kota Bogor. Dan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 131.AH.01.06.Tahun 2009 tentang Pengesahan Perkumpulan Pemohon II Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (6) AD/ART Pemohon II, halaman 32, menyatakan: 1. Koordinator Badan Pengurus berhak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama perkumpulan ini, baik di dalam maupun di luar pengadilan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 2. Dalam hal Koordinator Badan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak luar maka Wakil Badan Pengurus bersama Sekretaris berhak mewakili untuk dan atas nama Perkumpulan; Bahwa berdasarkan Keputusan Konggres IV Perkumpulan Sawit Watch Nomor 11/PSW/II/2012 tentang Penetapan Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Sawit Watch periode 2012-2016, telah menetapkan Jefri Gideon Saragih sebagai Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Sawit Watch, sehingga berdasarkan hal tersebut Jefri Gideon Saragih berwenang untuk mewakili Perkumpulan Sawit Watch dalam permohonan a quo; Bahwa Pemohon II dalam Pasal 7 AD/ART tentang Visi Sawit Watch adalah mewujudkan perubahan sosial bagi petani, buruh, dan masyarakat adat menuju keadilan ekologis. Dalam Pasal 8 AD/ART dinyatakan bahwa misi Sawit Watch; a. Membangun, menyediakan, dan mengelola data dan informasi b. Meningkatkan kapasitas petani, buruh, dan masyarakat adat c. Memfasilitasi resolusi konflik antara petani, buruh, masyarakat adat di perkebunan besar kelapa sawit d. Membangun sinergi gerakan petani, buruh, dan masyarakat adat e. Mendorong lahirnya kebijakan negara yang berpihak kepada kepentingan petani, buruh, dan masyarakat adat. Bahwa Pemohon II memiliki hak konstitusional yang meliputi atas hak perlindungan masyarakat adat, untuk mendapatkan kepastian hukum, memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, hak atas perolehan pengetahuan serta pelanggaran terhadap tradisi gotong royong atau tradisi kolektif rakyat tani, hak atas penghidupan yang layak dan hak atas perlakuan yang tidak diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menghambat berkembangnya pertanian dan perkebunan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 skala kecil, melemahkan kemampuan dan kapasitas petani pekebun skala kecil, dan menghambat berkembangnya organisasi petani, Sehingga tujuan pendirian organisasi Pemohon II akan terhalangi terlebih lagi komunitas yang merupakan basis pengorganisiran Pemohon II yaitu para petani pekebun skala kecil akan terus mengalami diskriminasi. Bahwa pemberlakuan Undang-Undang a quo juga sangat tidak mendukung peningkatan kapasitas petani pekebun skala kecil, yang menurut hemat Pemohon II bertentangan dengan misi Pemohon II tentang kebijakan negara yang berpihak kepada kepentingan petani pekebun skala kecil, buruh perkebunan, dan masyarakat adat. Untuk itu menjadi penting bagi Pemohon II untuk mengajukan permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan khususnya Pasal 12 ayat (2) Sepanjang Frasa “Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”; Pasal 13 ayat sepanjang frasa “Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”; Pasal 27 ayat (3) sepanjang kata “Perorangan”; Pasal 29 sepanjang kata “Dapat”; Pasal 30 ayat (1) sepanjang frasa “Varietas Hasil Pemuliaan”; Pasal 42 sepanjang frasa “Hak Atas Tanah Dan/Atau Izin Usaha Perkebunan“; Pasal 55 sepanjang frasa “Secara Tidak Sah” Bahwa Pasal 57 ayat (2) sepanjang frasa “Pola Kerjasama”; Bahwa Pasal 58 ayat (1) sepanjang frasa “Dari Total Luas Areal Kebun Yang Diusahakan Oleh Perusahaan Perkebunan”; Bahwa Pasal 58 ayat (2) sepanjang frasa “Disepakati Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”; Pasal 107 sepanjang frasa “Secara Tidak Sah”; Pasal 114 ayat (3) sepanjang frasa “Setelah Masa Berlaku Hak Guna Usaha Berakhir” menghambat berkembangnya budidaya pertanian perkebunan yang berkeadilan dan ramah secara ekologis, melemahkan ketrampilan pemuliaan tanaman sawit oleh petani, dan menghambat kemitraan yang adil. Bahwa secara spesifik kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon II adanya penguasaan lahan oleh perkebunan skala besar yang menyebabkan penguasaan lahan oleh petani skala kecil dan wilayah kelola masyarakat adat semakin berkurang, serta laju konversi lahan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 pangan dan hutan semakin meningkat sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang a quo, ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang a quo juga potensial mendiskriminasikan serta mengkerdilkan pranata masyarakat hukum adat yang sejatinya diakui oleh Konstitusi, serta ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 terkait Kemitraan Perkebunan juga secara aktual dan potensial dapat merugikan hak konstitusional Pemohon serta menimbulkan konflik agraria dan konflik sosial lainnya diseluruh wilayah NKRI. Serta Pasal 55 Undang-Undang a quo sepanjang frasa “secara tidak sah” juncto Pasal 107 sepanjang frasa “secara tidak sah”. Dengan diberlakukannya Pasal-pasal tersebut di atas, maka tujuan pendirian organisasi Pemohon II akan terhalangi sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tentang Visi Perkumpulan Sawit Watch yang menyatakan”mewujudkan perubahan sosial bagi petani, buruh, dan masyarakat adat menuju keadilan ekologis”. Bahwa dengan berlakunya Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang a quo yang mengatur musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan diabaikannya pranata hukum yang berlaku dalam masyarakat hukum adat yang telah diakui oleh konstitusi Pasal 18B ayat (2). Sehingga ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 42 Undang-Undang a quo yang pada pokoknya mengatur tentang diberikannya opsi bagi perusahaan perkebunan yang akan memulai usaha perkebunan dan atau industri pengolahan hasil perkebunan dimungkinkan untuk hanya memiliki hak atas tanah/HGU dan/atau izin usaha perkebunan saja, padahal dalam prakteknya sebagaimana dalam ketentuan UU sebelumnya (UU 18 Tahun 2004) yang sangat jelas mengatur bahwa untuk memulai usaha perkebunan, pelaku usaha harus memiliki hak atas tanah terlebih dahulu. Akan tetapi kenyataannya pelaku usaha perkebunan memulai usaha perkebunannya tanpa memiliki Hak atas tanah dan hanya bermodalkan Izin Usaha Perkebunan, ketentuan Pasal 42 Undang-Undang a quo tersebut mengakibatkan penguasaan lahan oleh perkebunan skala besar Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 yang menyebabkan penguasaan lahan oleh petani skala kecil dan wilayah kelola masyarakat adat semakin berkurang, serta laju konversi lahan pangan dan hutan semakin meningkat, meningkatnya konflik pertanahan serat menyebabkan kerugian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Bahwa dengan berlakunya Pasal 57 ayat (2) yang mengatur tentang pola kemitraan. Bahwa pola kemitraan yang diatur dalam Pasal 57 ayat (2) tersebut sejatinya adalah pilihan kegiatan yang dikerjasamakan, bukan pola kerjasamanya, padahal kemitraan harus berdasarkan kesepakatan para pihak yang partisipatif, kebersamaan, kearifan lokal dan kemandirian petani pekebun dalam memilih pola kerja sama yang diinginkan. Akantetapi Pasal aquo lebih menekankan pada pengaturan dari atas (top down) sehingga tidak membuahkan hasil yang memuaskan keduabelah pihak, karena kecenderungannya perjanjian kemitraan tersebut seringkali dibuat sepihak oleh perusahaan sehingga Pasal 57 ayat (2) Undang- Undang a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1). Bahwa Pasal 58 ayat (1) yang mengatur tentang frasa “dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusaan perkebunan” bertentangan pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang- Undang a quo tersebut belum jelas apakah pembangunan kebun masyarakat sebesar 20% berada didalam atau diluar areal Hak Guna Usaha. Bahwa dengan ketidakjelasan status tanah dan tanah siapa yang dipergunakan untuk memfasilitasi kebun masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat disekitar perkebunan. Bahwa Pasal 58 ayat (2) sepanjang frasa “Disepakati Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena fasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat harus berdasarkan kesepakatan para pihak yang partisipatif, kebersamaan, kearifan lokal dan kemandirian, kesetaraan, dan sadar akan pemanfaatan terhadap kebun masyarakat. Sehingga ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan megatur lebih lanjut mengenai hal teknis fasilitasi perkebunan tersebut haruslah bersandar kepada asas- asas sebagaimana disebutkan diatas tadi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 Bahwa Pasal 55 Undang-Undang a quo, sebelumnya secara substantif telah diatur dalam Pasal 21 UU Nomor 18 2004, telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi oleh Mahkamah sebagaimana tercantum dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-VIII/2010. Akan tetapi dalam Undang- Undang a quo ada Pasal 55, ketentuan tersebut kembali diatur meski memakai frasa yang berbeda, tetapi dengan substansi yang sama. Sehingga sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon II mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan a quo, terlebih legal standing Pemohon II juga pernah diakui oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Permohonan Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi : ‐ Perkara Nomor 98/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ‐ Perkara Nomor 87/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ‐ Perkara Nomor 99/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ‐ Perkara Nomor 50/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bahwa Pasal 107 Undang-Undang a quo sebagai ketentuan pidana terhadap dilanggarnya Pasal 55 Undang-Undang a quo, secara mutatis mutandis Pasal 107 Undang-Undang a quo sepanjang frasa “secara tidak sah” juga bertentangan dengan Pasal 28D (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “konflik tanah perkebunan dan pemetaan tanah ulayat masyarakat hukum adat telah diselesaikan”. Bahwa jika permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah, maka kerugian hak konstitusional Pemohon II sebagaimana yang telah didalilkan di atas, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 tidak akan terjadi lagi terhadap anggota Pemohon II dan warga negara Indonesia lainnya. 3) Aliansi Petani Indonesia (API) Bahwa Pemohon III adalah Badan Hukum yang berbentuk PERKUMPULAN yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 33 tanggal 18 September 2015 pada Notaris Maria Gunarti, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Perkantoran Tebet Mas Indah Nomor 8-9 Jalan Tebet Raya, Jakarta Selatan. Dan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0014957.AH.01.07.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemohon III. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional IV Aliansi Petani Indonesia, menyatakan Pemohon III sebagai Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia masa bakti 2014/2019. Bahwa berdasarkan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perkumpulan Aliansi Petani Indonesia pada Pasal 41 ayat (2) yang menyatakan “BPH tingkat nasional terdiri dari sekurang-kurangnya Sekretaris Jendral, Bendahara dan beberapa orang Ketua/Kepala Departemen sesuai dengan kebutuhan organisasi”. Pasal 42 ayat (1) menyatakan “Sekretaris Jendral tingkat nasional sebagaimana diatur Pasal 41 ayat (2) dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional serta berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional IV Aliansi Petani Indonesia Nomor Kep. 011/MUNAS IV/API/12/2014 tentang Pembahasan dan Penetapan Sekretaris Jendral Aliansi Petani Indonesia Masa Bakti 2014-2019. Bahwa Pasal 11 ayat (2) huruf K Anggaran Dasar Perkumpulan Aliansi Petani Indonesia menyatakan: Pasal 11 Ayat (2) Sekretaris Nasional memiliki Tugas dan wewenang sebagai berikut: k. Dapat mewakili dan bertindak atas nama organisasi terkait dengan tugas dan tanggungjawabnya; Bahwa berdasarkan Pasal 9 Anggaran Dasar Pemohon III menyebutkan bahwa “visi” organisasi dari API adalah “terwujudnya masyarakat petani Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 baik laki-laki, perempuan dan generasi muda yang berbahagia, bebas dari ancaman kelaparan dan kemiskinan struktural dan hidup dalam suasana keadilan dan kemakmuran, mengembangkan tradisi dan kebudayaan pertanian dimana rumah tangga petani menguasai akses dan kontrol terhadap sumber daya tanah, benih, air, ternak dan mata rantai pertanian yang berkelanjutan”. Bahwa Pasal 10 tentang Misi ditentukan: 1. Memberdayakan anggota melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan pertanian yang mendukung budidaya pertanian, pengelolaan paska panen dan perbaikan mata rantai pertanian yang berkelanjutan; 2. Mengembangkan tehnologi tepat guna dipedesaan yang mendukung pengembangan kawasan pertanian yang ramah lingkungan; 3. Membangun kerja sama strategis antara pelaku utama dalam pengembangan mata rantai pertanian yang berkelanjutan disetiap tingkatan, baik lokal, nasional dan internasional; 4. Memperjuangkan sistem kepemilikan lahan pertanian yang adil terhadap petani dalam ranah pembaruan agraria sejati melalui, pendidikan dan penguatan ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi petani; 5. Memperkuat solidaritas antar organisasi petani dan membangun kekuatan bersama natar sektor untuk terwujudnya pembaruan agraria sejati dan pembangunan pedesaan yang berkeadilan. Bahwa Pemohon III memiliki hak konstitusional yang meliputi atas hak perlindungan masyarakat adat, untuk mendapatkan kepastian hukum, memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, hak atas perolehan pengetahuan serta pelanggaran terhadap tradisi gotong royong atau tradisi kolektif rakyat tani, hak atas penghidupan yang layak dan hak atas perlakuan yang tidak diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa berdasarkan AD organisasi tersebut, Pemohon III melakukan advokasi Hak atas tanah bagi para petani melalui sistem kepemilikan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 lahan yang adil terhadap petani, serta mengembangkan tradisi dan kebudayaan pertanian dimana rumah tangga petani menguasai akses dan kontrol terhadap sumberdaya tanah, benih, air, ternak dan mata rantai pertanian yang berkelanjutan. Adapun anggota Pemohon III adalah petani gurem dan petani tak bertanah, yang selama ini banyak melakukan penggarapan dan pengolahan lahan tanpa adanya dukungan yang memadai dari pemerintah untuk peningkatan kehidupan dan keluarganya. Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menghambat berkembangnya pertanian perkebunan skala kecil, melemahkan kemampuan dan kapasitas petani gurem dan petani tak bertanah, dan menghambat berkembangnya organisasi petani, Sehingga tujuan pendirian organisasi Pemohon III akan terhalangi terlebih lagi komunitas yang merupakan basis pengorganisiran Pemohon III yaitu para petani gurem dan petani tak bertanah akan terus mengalami diskriminasi. Bahwa menurut hemat Pemohon III bertentangan dengan visi dan misi Pemohon III tentang kebijakan negara yang berpihak kepada kepentingan petani kecil atau gurem dan petani tak bertanah. Untuk itu menjadi penting bagi Pemohon III untuk mengajukan permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan khususnya Pasal 12 ayat (2) Sepanjang Frasa “Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”; Pasal 13 ayat sepanjang frasa “Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”; Pasal 27 ayat (3) sepanjang kata “Perorangan”; Pasal 29 sepanjang kata “Dapat”; Pasal 30 ayat (1) sepanjang frasa “Varietas Hasil Pemuliaan”; Pasal 42 sepanjang frasa “Hak Atas Tanah Dan/Atau Izin Usaha Perkebunan“; Pasal 55 sepanjang frasa “Secara Tidak Sah” Bahwa Pasal 57 ayat (2) sepanjang frasa “Pola Kerjasama”; Bahwa Pasal 58 ayat (1) sepanjang frasa “Dari Total Luas Areal Kebun Yang Diusahakan Oleh Perusahaan Perkebunan”; Bahwa Pasal 58 ayat (2) sepanjang frasa “Disepakati Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”; Pasal 107 sepanjang frasa “Secara Tidak Sah”; Pasal 114 ayat (3) sepanjang frasa “Setelah Masa Berlaku Hak Guna Usaha Berakhir” menghambat berkembangnya budidaya pertanian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 perkebunan yang berkeadilan dan ramah secara ekologis, melemahkan ketrampilan pemuliaan tanaman sawit oleh petani, dan menghambat kemitraan yang adil. Bahwa secara spesifik kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon III adanya penguasaan lahan oleh perkebunan skala besar yang menyebabkan penguasaan lahan oleh petani skala kecil dan wilayah kelola masyarakat adat semakin berkurang, serta laju konversi lahan pangan dan hutan semakin meningkat sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang a quo, ketentuan Pasal 27 ayat (3) sepanjang kata “Perorangan” dan Pasal 29 sepanjang kata “dapat” serta Pasal 30 ayat (1) sepanjang frasa “Varietas Hasil Pemulian” Undang-Undang a quo juga sangat aktual dan setidak-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon III yang sejatinya diakui oleh Konstitusi, Serta Pasal 55 Undang-Undang a quo sepanjang frasa “secara tidak sah” juncto Pasal 107 sepanjang frasa “secara tidak sah”. Dengan diberlakukannya pasal-pasal tersebut di atas, maka tujuan pendirian organisasi Pemohon III akan terhalangi. Bahwa dengan berlakunya Pasal 27 ayat (3) sepanjang kata “Perorangan”, Bahwa secara turun temurun petani dalam rangka mempertahankan hidupnya telah berbudidaya tanaman melalui pencarian, pengumpulan, seleksi, pertukaran dan pelestarian sumber daya genetik (plasma nutfah) secara in situ (di lingkungan aslinya), Bahwa sebagian besar benih tanaman perkebunan berasal dari luar negeri (introduksi), dalam rangka pemberdayaan petani, kedaulatan pangan, kemandirian ekonomi, seharusnya para petani pekebun diberikan kesempatan dan dilindungi dalam pemuliaan tanaman perkebunan, selain itu pemuliaan tanaman adalah jatidiri/budaya petani termasuk petani pekebun. Bahwa menghalangi eksistensi budaya tani, kelangsungan budidaya dan kemampuan petani melestarikan sumber daya genetik dan ketangguhan ekosistem yang telah berlangsung turun temurun mengakibatkan petani teralienasi dari lingkungan petani pekebun merupakan pelanggaran atas hak hidup dan mempertahankan kehidupannya, dan pelanggaran terhadap hak atas perolehan pengetahuan serta pelanggaran terhadap tradisi gotong royong atau tradisi kolektif rakyat tani dalam menjalani Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 kehidupannya yang dilindungi oleh Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), ayat (2) UUD 1945. Bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan putusan Mahkamah Kontitusi dalam perkara Nomor 99/PUU-X/2012 tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan : Menimbang bahwa Pasal 9 ayat (3) UU 12/1992 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas oleh para Pemohon sepanjang kata “perorangan” menyatakan, “Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin”. Mahkamah berpendapat bahwa dalam kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah yang dilakukan oleh badan hukum harus berdasarkan izin, oleh karena bisa menimbulkan dampak serius bagi petani yang mengakibatkan kerugian bagi mereka. Misalnya mengumpulkan plasma nutfah yang ternyata setelah diedarkan, tanpa izin dan tanpa dilepas oleh Pemerintah, hasilnya tidak baik atau kurang dari yang seharusnya atau malahan sama sekali tanpa hasil. Akan tetapi bagi perorangan petani kecil yang sehari-hari bergerak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan mereka di sektor pertanian adalah tidak mungkin, kalau tidak dapat dikatakan mustahil akan berbuat sesuatu yang merugikan diri mereka sendiri. Lebih dari itu, sebagai petani kecil warga negara Indonesia, Pemerintah yang berkewajiban, antara lain, untuk memajukan kesejahteraan umum, harus membimbing dengan melakukan pendampingan kepada mereka, bukan malahan mempersulit mereka dengan keharusan mendapat izin. Selain itu, petani kecil sebetulnya telah melaksanakan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dalam kegiatan pertaniannya semenjak lama, bahkan dapat dikatakan juga menjadi pelestari karena dengan pola pemilihan tanaman sebetulnya petani telah memilih varietas tertentu yang dianggap menguntungkan. Potensi petani kecil tersebut sangatlah besar, sehingga Pemerintah wajib melindungi. Apabila ada usaha-usaha petani yang tujuannya untuk mendapatkan varietas atau benih yang baik, Pemerintah wajib untuk memberikan bimbingan sejak dini supaya upaya tersebut dapat berhasil Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 dengan baik dan tidak hanya terlibat dalam proses akhir yaitu pemberian sertifikasi saja. Petani menanggung sepenuhnya atas usaha-usaha yang dilakukan dan resiko atas gagalnya usaha tersebut. Dengan demikian, Pemerintah harus aktif untuk membantu petani yang berusaha untuk menemukan varietas yang baik tidak terbatas pada perencanaan yang dilepas saja. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang a quo bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai bahwa izin dimaksud tidak berlaku bagi perorangan petani kecil yang melakukan kegiatan berupa pencarian dan pengumpulan plasma nutfah untuk dirinya maupun komunitasnya sendiri, Bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang a quo sama dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Bahwa karena berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 99/PUU-X/2012 tersebut diatas, Pasal 9 ayat (3) sepanjang kata “Perorangan” Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil”, maka secara mutatis mutandis Pasal 27 ayat (3) sepanjang kata “Perorangan” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan haruslah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil”. Bahwa sesuai dengan Visi Organisasi Pemohon III Pasal 9 yang pada pokoknya memperjuangkan akses dan kontrol petani kecil terhadap tanah, benih dan lain-lain akan terlanggar jika pasal ini tetap diberlakukan. Bahwa Pasal 29 sepanjang kata “dapat” Undang-Undang a quo menegaskan yang dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, atau Pelaku Usaha Perkebunan, lalu bagaimana dengan perorangan petani kecil yang oleh Putusan Nomor 99/PUU-X/2012 diberikan hak untuk melakukan pemuliaan tanaman tanpa harus meminta izin, sehingga ketentuan ini jelas bertentangan dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan karena melanggar hak konstitusional Pemohon III Bahwa Pasal 30 ayat (1) sepanjang frasa “Varietas Hasil Pemulian” Undang-Undang a quo, menegaskan bahwa perlakuan sama antara Varietas Hasil Pemuliaan (dalam negeri) dan introduksi dari luar negeri (Varietas Hasil Pemuliaan dari luar negeri) sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh pemerintah pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas, yang kemudian perlakuan sama tersebut memukul rata antara pelaku usaha pemulia tanaman dengan petani kecil pemulia tanaman, padahal sudah sangat jelas Putusan MK Nomor 99/PUU-X/2012 telah menyatakan bahwa “Menurut Mahkamah, mengenai hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri yang menurut ketentuan Pasal a quo sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah dilarang diedarkan. Ketentuan tersebut merupakan salah satu bentuk kewaspadaan Pemerintah untuk mencegah tindakan sabotase di sektor pertanian, khususnya varietas hasil pemuliaan dan introduksi dari luar negeri. Akan tetapi khusus varietas hasil pemuliaan dalam negeri yang dilakukan oleh perorangan petani kecil, yang mata pencaharian mereka dari hasil pertanian, bahkan secara turun temurun berkecimpung dalam dunia pertanian adalah tidak mungkin atau bahkan mustahil akan melakukan sabotase pertanian, sebab hal itu berarti melakukan sabotase terhadap kehidupan sendiri. Perorangan petani kecil pada umumnya justru mewarisi atau memiliki kearifan lokal di sektor pertanian yang dapat ditumbuhkembangkan untuk ikut memajukan sektor pertanian. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU 12/1992 yang mengharuskan pelepasan oleh Pemerintah, dan melarang pengedaran hasil pemuliaan dan introduksi dari luar negeri pada ayat (2) yang tidak lebih dahulu dilepas oleh Pemerintah, bertentangan dengan konstitusi, sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku bagi hasil pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri”. Sehingga jelas bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) tersebut bertentangan dengan konstitusi dan melanggar hak konstitusional Pemohon III. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 42 Undang-Undang a quo yang pada pokoknya mengatur tentang diberikannya opsi bagi perusahaan perkebunan yang akan memulai usaha perkebunan dan atau industri pengolahan hasil perkebunan dimungkinkan untuk hanya memiliki hak atas tanah/HGU dan/atau izin usaha perkebunan saja, padahal dalam praktiknya sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang sebelumnya (UU 18 Tahun 2004) yang sangat jelas mengatur bahwa untuk memulai usaha perkebunan, pelaku usaha harus memiliki hak atas tanah terlebih dahulu. Akan tetapi kenyataannya pelaku usaha perkebunan memulai usaha perkebunannya tanpa memiliki Hak atas tanah dan hanya bermodalkan Izin Usaha Perkebunan, ketentuan Pasal 42 Undang- Undang a quo tersebut mengakibatkan penguasaan lahan oleh perkebunan skala besar yang menyebabkan penguasaan lahan oleh petani gurem dan petani tak bertanah dan wilayah kelola masyarakat adat semakin berkurang, serta laju konversi lahan pangan dan hutan semakin meningkat, meningkatnya konflik pertanahan serta menyebabkan kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta merugikan hak-hak konstitusional Pemohon III sebagaimana tercantum dalam visi dan misi organisasi Pemohon III yang bertekad Memperjuangkan sistem kepemilikan lahan pertanian yang adil terhadap petani dalam ranah pembaruan agraria sejati melalui, pendidikan dan penguatan ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi petani; Bahwa Pasal 55 Undang-Undang a quo, sebelumnya secara subsantif telah diatur dalam Pasal 21 UU Nomor 18 Tahun 2004, telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi oleh Mahkamah sebagaimana tercantum dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-VIII/2010. Akan tetapi dalam Undang- Undang a quo ada Pasal 55, ketentuan tersebut kembali diatur meski memakai frasa yang berbeda, tetapi dengan substansi yang sama. Sehingga sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa Pasal 107 UU a quo sebagai ketentuan pidana terhadap dilanggaranya Pasal 55 UU a quo, secara mutatis mutandis Pasal 107 UU a quo sepanjang frasa “secara tidak sah” juga bertentangan dengan Pasal 28D (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “konflik tanah perkebunan dan pemetaan tanah ulayat masyarakat hukum adat telah diselesaikan”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon III mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan a quo, terlebih legal standing Pemohon III juga pernah diakui oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Permohonan Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi: ‐ Perkara Nomor 98/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ‐ Perkara Nomor 87/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ‐ Perkara Nomor 99/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ‐ Perkara Nomor 33/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ‐ Perkara Nomor 50/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bahwa jika permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah, maka kerugian hak konstitusional Pemohon III sebagaimana yang telah diuraikan diatas, tidak akan terjadi lagi terhadap anggota Pemohon III dan warga negara Indonesia lainnya. 4) Serikat Petani Indonesia (SPI) Bahwa Pemohon IV adalah organisasi yang berbentuk Kesatuan dan didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 18 tanggal 14 April 2014 pada Notaris Soetati Mochtar, S.H., yang berkedudukan di Bona Indah Plasa A2 /B5 Jalan Karang Tengah Raya Jakarta Selatan. Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Nomor 16/Kongres-IV/SPI/III/2014 tentang Ketua Umum Badan Pelaksana Pusat Serikat Petani Indonesia Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 Periode 2014-2019 yang menyatakan bahwa menetapkan dan mengesahkan Henry Saragih sebagai Ketua Umum BPP SPI Periode 2014-2019. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Petani Indonesia pada Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan “Badan Pelaksana Pusat DPP adalah pimpinan pelaksana tertinggi organisasi yang menjalankan kegiatan dan kebijakan-kebijakan organsiasi ditingkat pusat”, selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (5) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Petani Indonesia yang menyatakan “Melakukan pembelaan bagi anggota yang dilanggar hak asasinya sebagai manusia, hak asasinya sebagai petani dan hak sebagai warga negara”; Bahwa tujuan Pemohon IV diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Anggaran Dasarnya yang menyatakan: Pasal 8 Tujuan Sosial –Ekonomi 1. Terjadinya perombakan, pembaruan, pemulihan dan penataan pembangunan ekonomi nasional dan internasional, agar tercipta peri kehidupan ekonomi petani, rakyat, bangsa dan negara yang mendiri, adil dan makmur, secara lahir dan batin, material dan spiritual ; baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari; 2. Bahwa peri kehidupan ekonomi yang mandiri, adil dan makmur tersebut hanya dapat dicapai jika terjadi tatanan agraria yang adil dan beradab; 3. Tatanan agraria yang adil dan beradab tersebut hanya dapat terjadi jika dilaksanakan pembaruan agaria sejati oleh petani, rakyat, bangsa, dan negara. Pasal 9 Tujuan Sosial – Politik 1. Terjadinya perombakan, pembaruan, pemulihan dan penataan model pembangunan politik nasional dan internasional, agar tercipta peri kehidupan politik yang bebas, mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpa darah Indonesia, mampu memajukan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 kesejahteraan umum, sanggup mencerdaskan kehidupan bangsa dan sanggup untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia; 2. Peri kehidupan politik tersebut hanya dapat dicapai jika rakyat berdaulat secara politik baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari; 3. Kedaulatan politik rakyat tersebut hanya dapat dicapai jika petani berdaulat secara politik baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup. Pasal 10 Tujuan Sosial – Budaya 1. Terjadinya perombakan, pembaruan, pemulihan dan penataan model pembangunan kebudayaan nasional dan internasional, agar tercipta peri kehidupan budaya yang berkemanusiaan, adil dan beradab; 2. Peri kehidupan tersebut hanya dapat dicapai jika petani, rakyat, bangsa, dan negara mengembangkan kebudayaan yang berkepribadian, mempunyai harkat, martabat dan harga diri baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam pergaluan nasional dan internasional. Bahwa Pemohon IV dalam Anggaran Dasarnya Pasal 14 menyatakan: Kegiatan-Kegiatan Pasal 14 1. Melakukan berbagai bentuk pendidikan/kaderisasi bagi anggota; 2. Mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan berbagai informasi yang berguna bagi petani dan anggota; 3. Membangun kehidupan ekonomi anggota yang mandiri dan berdaulat dengan prinsip koperasi yang sejati; 4. Pengerahan massa aksi untuk melakukan Aksi massa sebagai salah satu kekuatan utama SPI; 5. Melakukan pembelaan bagi anggota yang dilanggar hak asasinya sebagai manusia, hak asasinya sebagai petani dan hak asasinya sebagai warga negara; 6. Memperbanyak jumlah anggota, mendorong serta memperkuat kerjasama diantara sesama anggota; 7. Memperkuat kepengurusan mulai dari pusat hingga basis; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 8. Melakukan kerja sama dan solidaritas yang saling memperkuat dengan organisasi tani dan organisasi rakyat lainnya yang mempunyai pandangan, asas dan tujuan yang sejalan dengan SPI, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional; 9. Mendorong dan mendukung lahirnya organisasi rakyat lainnya yang sejalan dengan SPI; 10. Menjalin hubungan setara dengan lembaga dan aparatur negara yang bersifat kritis baik didalam maupun diluar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan pandangan, asas, tujuan dan kepentingan SPI; Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menghambat berkembangnya pertanian perkebunan skala kecil, melemahkan kemampuan dan kapasitas petani gurem dan petani tak bertanah, dan menghambat berkembangnya organisasi petani, Sehingga tujuan pendirian organisasi Pemohon IV akan terhalangi terlebih lagi komunitas yang merupakan basis pengorganisiran Pemohon IV yaitu para petani gurem dan petani tak bertanah akan terus mengalami diskriminasi. Bahwa menurut hemat Pemohon IV bertentangan dengan visi dan misi Pemohon IV tentang pembelaan terhadap anggota SPI yang dilanggar Hak Asasinya sebagai manusia, hak asasinya sebagai petani dan haknya sebagai warga negara serta sebagai wadah untuk melakukan berbagai bentuk tekanan politik terhadap lembaga negara dan proses politik kenegaraan agar melaksanakan pembaruan agraria sejati. Untuk itu menjadi penting bagi Pemohon IV untuk mengajukan permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Bahwa Pemohon IV memiliki hak konstitusional yang meliputi atas hak perlindungan masyarakat adat, untuk mendapatkan kepastian hukum, memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, hak atas perolehan pengetahuan serta pelanggaran terhadap tradisi gotong royong atau tradisi kolektif rakyat tani, hak atas penghidupan yang layak dan hak atas perlakuan yang tidak diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan khususnya Pasal 12 ayat (2) sepanjang frasa “Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”; Pasal 13 ayat sepanjang frasa “Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”; Pasal 27 ayat (3) sepanjang kata “Perorangan”; Pasal 29 sepanjang kata “Dapat”; Pasal 30 ayat (1) sepanjang frasa “Varietas Hasil Pemuliaan”; Pasal 42 sepanjang frasa “Hak Atas Tanah Dan/Atau Izin Usaha Perkebunan“; Pasal 55 sepanjang frasa “Secara Tidak Sah” Bahwa Pasal 57 ayat (2) sepanjang frasa “Pola Kerjasama”; Bahwa Pasal 58 ayat (1) sepanjang frasa “Dari Total Luas Areal Kebun Yang Diusahakan Oleh Perusahaan Perkebunan”; Bahwa Pasal 58 ayat (2) sepanjang frasa “Disepakati Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”; Pasal 107 sepanjang frasa “Secara Tidak Sah”; Pasal 114 ayat (3) sepanjang frasa “Setelah Masa Berlaku Hak Guna Usaha Berakhir” menghambat berkembangnya budidaya pertanian perkebunan yang berkeadilan dan ramah secara ekologis, melemahkan keterampilan pemuliaan tanaman perkebunan oleh petani, dan menghambat terwujudnya reforma agraria sejati. Bahwa secara spesifik kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon IV adanya penguasaan lahan oleh perkebunan skala besar yang menyebabkan penguasaan lahan oleh petani skala kecil dan wilayah kelola masyarakat adat semakin berkurang, serta laju konversi lahan pangan dan hutan semakin meningkat sebagaimana ketentuan Pasal 42 UU a quo, ketentuan Pasal 27 ayat (3) sepanjang kata “Perorangan” dan Pasal 29 sepanjang kata “dapat” serta Pasal 30 ayat (1) sepanjang frasa “Varietas Hasil Pemulian” UU a quo juga sangat aktual dan setidak- tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon IV yang sejatinya diakui oleh Konstitusi, Serta Pasal 55 Undang-Undang a quo sepanjang frasa “secara tidak sah” juncto Pasal 107 sepanjang frasa “secara tidak sah”. Dengan diberlakukannya Pasal-pasal tersebut di atas, maka tujuan pendirian organisasi Pemohon IV akan terhalangi. Bahwa dengan berlakunya Pasal 27 ayat (3) sepanjang kata “Perorangan”, Bahwa secara turun temurun petani dalam rangka Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 mempertahankan hidupnya telah berbudidaya tanaman melalui pencarian, pengumpulan, seleksi, pertukaran dan pelestarian sumber daya genetik (plasma nutfah) secara in situ (di lingkungan aslinya), Bahwa sebagian besar benih tanaman perkebunan berasal dari luar negeri (introduksi), dalam rangka pemberdayaan petani, kedaulatan pangan, kemandirian ekonomi, seharusnya para petani pekebun diberikan kesempatan dan dilindungi dalam pemuliaan tanaman perkebunan, selain itu pemuliaan tanaman adalah jatidiri/budaya petani termasuk petani pekebun. Bahwa menghalangi eksistensi budaya tani, kelangsungan budidaya dan kemampuan petani melestarikan sumber daya genetik dan ketangguhan ekosistem yang telah berlangsung turun temurun mengakibatkan petani teralienasi dari lingkungan petani pekebun merupakan pelanggaran atas hak hidup dan mempertahankan kehidupannya, dan pelanggaran terhadap hak atas perolehan pengetahuan serta pelanggaran terhadap tradisi gotong royong atau tradisi kolektif rakyat tani dalam menjalani kehidupannya yang dilindungi oleh Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), ayat (2) UUD 1945, Bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan putusan Mahkamah Kontitusi dalam perkara Nomor 99/PUU-X/2012 tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: Menimbang bahwa Pasal 9 ayat (3) UU 12/1992 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas oleh para Pemohon sepanjang kata “perorangan” menyatakan, “Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin”. Mahkamah berpendapat bahwa dalam kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah yang dilakukan oleh badan hukum harus berdasarkan izin, oleh karena bisa menimbulkan dampak serius bagi petani yang mengakibatkan kerugian bagi mereka. Misalnya mengumpulkan plasma nutfah yang ternyata setelah diedarkan, tanpa izin dan tanpa dilepas oleh Pemerintah, hasilnya tidak baik atau kurang dari yang seharusnya atau malahan sama sekali tanpa hasil. Akan tetapi bagi perorangan petani kecil yang sehari-hari bergerak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan mereka di sektor Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 pertanian adalah tidak mungkin, kalau tidak dapat dikatakan mustahil akan berbuat sesuatu yang merugikan diri mereka sendiri. Lebih dari itu, sebagai petani kecil warga negara Indonesia, Pemerintah yang berkewajiban, antara lain, untuk memajukan kesejahteraan umum, harus membimbing dengan melakukan pendampingan kepada mereka, bukan malahan mempersulit mereka dengan keharusan mendapat izin. Selain itu, petani kecil sebetulnya telah melaksanakan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dalam kegiatan pertaniannya semenjak lama, bahkan dapat dikatakan juga menjadi pelestari karena dengan pola pemilihan tanaman sebetulnya petani telah memilih varietas tertentu yang dianggap menguntungkan. Potensi petani kecil tersebut sangatlah besar, sehingga Pemerintah wajib melindungi. Apabila ada usaha-usaha petani yang tujuannya untuk mendapatkan varietas atau benih yang baik, Pemerintah wajib untuk memberikan bimbingan sejak dini supaya upaya tersebut dapat berhasil dengan baik dan tidak hanya terlibat dalam proses akhir yaitu pemberian sertifikasi saja. Petani menanggung sepenuhnya atas usaha-usaha yang dilakukan dan resiko atas gagalnya usaha tersebut. Dengan demikian, Pemerintah harus aktif untuk membantu petani yang berusaha untuk menemukan varietas yang baik tidak terbatas pada perencanaan yang dilepas saja. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang a quo bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai bahwa izin dimaksud tidak berlaku bagi perorangan petani kecil yang melakukan kegiatan berupa pencarian dan pengumpulan plasma nutfah untuk dirinya maupun komunitasnya sendiri, Bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang a quo sama dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Bahwa karena berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 99/PUU-X/2012 tersebut diatas, Pasal 9 ayat (3) sepanjang kata “Perorangan” Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil”, maka secara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 mutatis mutandis Pasal 27 ayat (3) sepanjang kata “Perorangan” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan haruslah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil”. Bahwa sesuai dengan tujuan Organisasi Pemohon IV Pasal 13 ayat (10) yang pada pokoknya memperjuangkan akses dan kontrol petani kecil terhadap tanah, benih dan lain-lain akan terlanggar jika pasal ini tetap diberlakukan. Bahwa Pasal 29 sepanjang kata “dapat” UU a quo menegaskan yang dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, atau Pelaku Usaha Perkebunan, lalu bagaimana dengan perorangan petani kecil yang oleh Putusan Nomor 99/PUU-X/2012 diberikan hak untuk melakukan pemuliaan tanaman tanpa harus meminta izin, sehingga ketentuan ini jelas bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan karena melanggar hak konstitusional Pemohon IV. Bahwa Pasal 30 ayat (1) sepanjang frasa “Varietas Hasil Pemulian” UU a quo, menegaskan bahwa perlakuan sama antara Varietas Hasil Pemuliaan (dalam negeri) dan introduksi dari luar negeri (Varietas Hasil Pemuliaan dari luar negeri) sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh pemerintah pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas, yang kemudian perlakuan sama tersebut memukul rata antara pelaku usaha pemulia tanaman dengan petani kecil pemulia tanaman, padahal sudah sangat jelas Putusan MK Nomor 99/PUU-X/2012 telah menyatakan bahwa “Menurut Mahkamah, mengenai hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri yang menurut ketentuan pasal a quo sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah dilarang diedarkan. Ketentuan tersebut merupakan salah satu bentuk kewaspadaan Pemerintah untuk mencegah tindakan sabotase di sektor pertanian, khususnya varietas hasil pemuliaan dan introduksi dari luar negeri. Akan tetapi khusus varietas hasil pemuliaan dalam negeri yang dilakukan oleh perorangan petani kecil, yang mata pencaharian mereka dari hasil pertanian, bahkan secara turun temurun berkecimpung dalam dunia pertanian adalah tidak mungkin atau bahkan mustahil akan melakukan sabotase pertanian, sebab hal itu berarti Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 melakukan sabotase terhadap kehidupan sendiri. Perorangan petani kecil pada umumnya justru mewarisi atau memiliki kearifan lokal di sektor pertanian yang dapat ditumbuhkembangkan untuk ikut memajukan sektor pertanian. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU 12/1992 yang mengharuskan pelepasan oleh Pemerintah, dan melarang pengedaran hasil pemuliaan dan introduksi dari luar negeri pada ayat (2) yang tidak lebih dahulu dilepas oleh Pemerintah, bertentangan dengan konstitusi, sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku bagi hasil pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri”. Sehingga jelas bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) tersebut bertentangan dengan konstitusi dan melanggar hak konstitusional Pemohon IV. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 42 UU a quo yang pada pokoknya mengatur tentang diberikannya opsi bagi perusahaan perkebunan yang akan memulai usaha perkebunan dan atau industri pengolahan hasil perkebunan dimungkinkan untuk hanya memiliki hak atas tanah/HGU dan/atau izin usaha perkebunan saja, padahal dalam prakteknya sebagaimana dalam ketentuan UU sebelumnya (UU 18 Tahun 2004) yang sangat jelas mengatur bahwa untuk memulai usaha perkebunan, pelaku usaha harus memiliki hak atas tanah terlebih dahulu. Akan tetapi kenyataannya pelaku usaha perkebunan memulai usaha perkebunannya tanpa memiliki Hak atas tanah dan hanya bermodalkan Izin Usaha Perkebunan, ketentuan Pasal 42 UU a quo tersebut mengakibatkan penguasaan lahan oleh perkebunan skala besar yang menyebabkan penguasaan lahan oleh petani gurem dan petani tak bertanah dan wilayah kelola masyarakat adat semakin berkurang, serta laju konversi lahan pangan dan hutan semakin meningkat, meningkatnya konflik pertanahan serta menyebabkan kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta merugikan hak-hak konstitusional Pemohon IV sebagaimana tercantum dalam visi dan misi organisasi Pemohon IV yang bertekad Memperjuangkan sistem kepemilikan lahan pertanian yang adil terhadap petani dalam ranah pembaruan agraria sejati melalui, pendidikan dan penguatan ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi petani; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 Bahwa Pasal 55 UU a quo, sebelumnya secara subsantif telah diatur dalam Pasal 21 UU Nomor 18/2004, telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi oleh Mahkamah sebagaimana tercantum dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-VIII/2010. Akan tetapi dalam UU a quo ada Pasal 55, ketentuan tersebut kembali diatur meski memakai frasa yang berbeda, tetapi dengan substansi yang sama. Sehingga sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa Pasal 107 UU a quo sebagai ketentuan pidana terhadap dilanggaranya Pasal 55 UU a quo, secara mutatis mutandis Pasal 107 UU a quo sepanjang frasa “secara tidak sah” juga bertentangan dengan Pasal 28D (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “konflik tanah perkebunan dan pemetaan tanah ulayat masyarakat hukum adat telah diselesaikan”. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon IV mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan a quo, terlebih legal standing Pemohon IV juga pernah diakui oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Permohonan Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi: ‐ Perkara Nomor 98/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ‐ Perkara Nomor 87/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ‐ Perkara Nomor 99/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ‐ Perkara Nomor 33/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ‐ Perkara Nomor 50/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 Kepentingan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ‐ Perkara Nomor 3/PUU-VIII/2010 Pengujian UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa jika permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah, maka kerugian hak konstitusional Pemohon IV sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tidak akan terjadi lagi terhadap anggota Pemohon IV dan warga negara Indonesia lainnya. 5) Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) Bahwa Pemohon V adalah Badan Hukum yang berbentuk Yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 18 April 2006, pada Notaris Joyce Karnadi, S.H., di Jakarta dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-1014.HT.01.02 TH 2006 tertanggal 17 Mei 2006. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (5) AD/ART PEMOHON V, menyatakan: “5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala kejadian,...” Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Gabungan Organ Yayasan Bina Desa Sadajiwa Nomor 32 Tertanggal 29 November 2010 sebagaimana dibuat di hadapan Notaris Agus Madjid, S.H., di Jakarta Selatan, telah menetapkan Dwi Astuti sebagai Ketua Pengurus Yayasan Bina Desa Sadajiwa, sehingga berdasarkan hal tersebut Dwi Astuti berwenang untuk mewakili Yayasan Bina Desa Sadajiwa dalam permohonan a quo; Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Organisasi Pasal 3 menyebutkan, Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: (1) Di bidang Sosial: a. Mengadakan, menyelenggarakan, dan mendirikan Lembaga pendidikan, ketrampilan dan pelatihan baik formal maupun non formal bagi masyarakat di pedesaan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 b. Menfasilitasi reorientasi kaum intelektual tentang masalah-masalah rakyat. c. Mengadakan, menyelenggarakan dokumentasi dan penyebaran informasi dalam bidang pendidikan melalui penerbitan buku-buku, media massa elektronik maupun non elektronik. d. Mengadakan, menyelenggarakan, pembinaan dalam bidang pendidikan pada masyarakat pedesaan. e. Mengadakan, menyelenggarakan, penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan mengenai kemasyarakatan, kemanuasiaan, Lingkungan Hidup dan Teknologi. f. Mengadakan, menyelenggarakan Studi banding (2) Di bidang kemanusiaan : a. Memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pedesaan. b. Membangun dan mengembangkan masyarakat- masyarakat pedesaan. c. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam, korban korban Hak Asasi Manusia. d. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang. e. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan geladangan. f. Memberikan perlindungan konsumen. g. Melestarikan lingkungan hidup. Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menghambat berkembangnya pertanian ekologis, melemahkan ketrampilan petani, dan menghambat berkembangnya organisasi petani, Sehingga tujuan pendirian organisasi Pemohon V akan terhalangi terlebih lagi komunitas yang berada di wilayah dampingan oleh Pemohon V yaitu para petani gurem akan terancam keberadaan dan kesejahteraannya. Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan khususnya Pasal 12 ayat (2) sepanjang frasa “Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”; Pasal 13 ayat sepanjang frasa “Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”; Pasal 27 ayat (3) sepanjang kata “Perorangan”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 Pasal 29 sepanjang kata “Dapat”; Pasal 30 ayat (1) sepanjang frasa “Varietas Hasil Pemuliaan”; Pasal 42 sepanjang frasa “Hak Atas Tanah Dan/Atau Izin Usaha Perkebunan“; Pasal 55 sepanjang frasa “Secara Tidak Sah” Bahwa Pasal 57 ayat (2) sepanjang frasa “Pola Kerjasama”; Bahwa Pasal 58 ayat (1) sepanjang frasa “Dari Total Luas Areal Kebun Yang Diusahakan Oleh Perusahaan Perkebunan”; Bahwa Pasal 58 ayat (2) sepanjang frasa “Disepakati Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”; Pasal 107 sepanjang frasa “Secara Tidak Sah”; Pasal 114 ayat (3) sepanjang frasa “Setelah Masa Berlaku Hak Guna Usaha Berakhir” menghambat berkembangnya budidaya pertanian perkebunan yang berkeadilan dan ramah secara ekologis, melemahkan keterampilan pemuliaan tanaman perkebunan oleh petani, dan menghambat terwujudnya reforma agraria sejati. Bahwa Pemohon V memiliki hak konstitusional yang meliputi atas hak perlindungan masyarakat adat, untuk mendapatkan kepastian hukum, memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, hak atas perolehan pengetahuan serta pelanggaran terhadap tradisi gotong royong atau tradisi kolektif rakyat tani, hak atas penghidupan yang layak dan hak atas perlakuan yang tidak diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa secara spesifik kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon V adanya penguasaan lahan oleh perkebunan skala besar yang menyebabkan penguasaan lahan oleh petani skala kecil dan wilayah kelola masyarakat adat semakin berkurang, serta laju konversi lahan pangan dan hutan semakin meningkat sebagaimana ketentuan Pasal 42 UU a quo, ketentuan Pasal 27 ayat (3) sepanjang kata “Perorangan” dan Pasal 29 sepanjang kata “dapat” serta Pasal 30 ayat (1) sepanjang frasa “Varietas Hasil Pemulian” UU a quo juga sangat aktual dan setidak- tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon V yang sejatinya diakui oleh Konstitusi, serta Pasal 55 Undang-Undang a quo sepanjang frasa “secara tidak sah” juncto Pasal 107 sepanjang frasa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 “secara tidak sah”. Dengan diberlakukannya pasal-pasal tersebut di atas, maka tujuan pendirian organisasi Pemohon V akan terhalangi. Bahwa dengan berlakunya Pasal 27 ayat (3) sepanjang kata “Perorangan”, Bahwa secara turun temurun petani dalam rangka mempertahankan hidupnya telah berbudidaya tanaman melalui pencarian, pengumpulan, seleksi, pertukaran dan pelestarian sumber daya genetik (plasma nutfah) secara in situ (di lingkungan aslinya), Bahwa sebagian besar benih tanaman perkebunan berasal dari luar negeri (introduksi), dalam rangka pemberdayaan petani, kedaulatan pangan, kemandirian ekonomi, seharusnya para petani pekebun diberikan kesempatan dan dilindungi dalam pemuliaan tanaman perkebunan, selain itu pemuliaan tanaman adalah jatidiri/budaya petani termasuk petani pekebun. Bahwa menghalangi eksistensi budaya tani, kelangsungan budidaya dan kemampuan petani melestarikan sumber daya genetik dan ketangguhan ekosistem yang telah berlangsung turun temurun mengakibatkan petani teralienasi dari lingkungan petani pekebun merupakan pelanggaran atas hak hidup dan mempertahankan kehidupannya, dan pelanggaran terhadap hak atas perolehan pengetahuan serta pelanggaran terhadap tradisi gotong royong atau tradisi kolektif rakyat tani dalam menjalani kehidupannya yang dilindungi oleh Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), ayat (2) UUD 1945, Bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan putusan Mahkamah Kontitusi dalam perkara Nomor 99/PUU-X/2012 tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: Menimbang bahwa Pasal 9 ayat (3) UU 12/1992 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas oleh para Pemohon sepanjang kata “perorangan” menyatakan, “Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin”. Mahkamah berpendapat bahwa dalam kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah yang dilakukan oleh badan hukum harus berdasarkan izin, oleh karena bisa menimbulkan dampak serius bagi petani yang mengakibatkan kerugian bagi mereka. Misalnya mengumpulkan plasma nutfah yang ternyata Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 setelah diedarkan, tanpa izin dan tanpa dilepas oleh Pemerintah, hasilnya tidak baik atau kurang dari yang seharusnya atau malahan sama sekali tanpa hasil. Akan tetapi bagi perorangan petani kecil yang sehari-hari bergerak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan mereka di sektor pertanian adalah tidak mungkin, kalau tidak dapat dikatakan mustahil akan berbuat sesuatu yang merugikan diri mereka sendiri. Lebih dari itu, sebagai petani kecil warga negara Indonesia, Pemerintah yang berkewajiban, antara lain, untuk memajukan kesejahteraan umum, harus membimbing dengan melakukan pendampingan kepada mereka, bukan malahan mempersulit mereka dengan keharusan mendapat izin. Selain itu, petani kecil sebetulnya telah melaksanakan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dalam kegiatan pertaniannya semenjak lama, bahkan dapat dikatakan juga menjadi pelestari karena dengan pola pemilihan tanaman sebetulnya petani telah memilih varietas tertentu yang dianggap menguntungkan. Potensi petani kecil tersebut sangatlah besar, sehingga Pemerintah wajib melindungi. Apabila ada usaha-usaha petani yang tujuannya untuk mendapatkan varietas atau benih yang baik, Pemerintah wajib untuk memberikan bimbingan sejak dini supaya upaya tersebut dapat berhasil dengan baik dan tidak hanya terlibat dalam proses akhir yaitu pemberian sertifikasi saja. Petani menanggung sepenuhnya atas usaha-usaha yang dilakukan dan risiko atas gagalnya usaha tersebut. Dengan demikian, Pemerintah harus aktif untuk membantu petani yang berusaha untuk menemukan varietas yang baik tidak terbatas pada perencanaan yang dilepas saja. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang a quo bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai bahwa izin dimaksud tidak berlaku bagi perorangan petani kecil yang melakukan kegiatan berupa pencarian dan pengumpulan plasma nutfah untuk dirinya maupun komunitasnya sendiri, Bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang a quo sama dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Bahwa karena berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 99/PUU-X/2012 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 tersebut diatas, Pasal 9 ayat (3) sepanjang kata “Perorangan” Undang- undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil”, maka secara mutatis mutandis Pasal 27 ayat (3) sepanjang kata “Perorangan” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan haruslah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil”. Bahwa sesuai dengan tujuan Organisasi Pemohon V Pasal 13 ayat (10) yang pada pokoknya memperjuangkan akses dan kontrol petani kecil terhadap tanah, benih dan lain-lain akan terlanggar jika pasal ini tetap diberlakukan. Bahwa Pasal 29 sepanjang kata “dapat” UU a quo menegaskan yang dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, atau Pelaku Usaha Perkebunan, lalu bagaimana dengan perorangan petani kecil yang oleh Putusan Nomor 99/PUU-X/2012 diberikan hak untuk melakukan pemuliaan tanaman tanpa harus meminta izin, sehingga ketentuan ini jelas bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan karena melanggar hak konstitusional Pemohon V; Bahwa Pasal 30 ayat (1) sepanjang frasa “Varietas Hasil Pemulian” UU a quo, menegaskan bahwa perlakuan sama antara Varietas Hasil Pemuliaan (dalam negeri) dan introduksi dari luar negeri (Varietas Hasil Pemuliaan dari luar negeri) sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh pemerintah pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas, yang kemudian perlakuan sama tersebut memukul rata antara pelaku usaha pemulia tanaman dengan petani kecil pemulia tanaman, padahal sudah sangat jelas Putusan MK Nomor 99/PUU-X/2012 telah menyatakan bahwa “Menurut Mahkamah, mengenai hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri yang menurut ketentuan Pasal a quo sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah dilarang diedarkan. Ketentuan tersebut merupakan salah satu bentuk kewaspadaan Pemerintah untuk mencegah tindakan sabotase di sektor pertanian, khususnya varietas hasil pemuliaan dan introduksi dari luar negeri. Akan tetapi khusus varietas hasil Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 48 pemuliaan dalam negeri yang dilakukan oleh perorangan petani kecil, yang mata pencaharian mereka dari hasil pertanian, bahkan secara turun temurun berkecimpung dalam dunia pertanian adalah tidak mungkin atau bahkan mustahil akan melakukan sabotase pertanian, sebab hal itu berarti melakukan sabotase terhadap kehidupan sendiri. Perorangan petani kecil pada umumnya justru mewarisi atau memiliki kearifan lokal di sektor pertanian yang dapat ditumbuhkembangkan untuk ikut memajukan sektor pertanian. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU 12/1992 yang mengharuskan pelepasan oleh Pemerintah, dan melarang pengedaran hasil pemuliaan dan introduksi dari luar negeri pada ayat (2) yang tidak lebih dahulu dilepas oleh Pemerintah, bertentangan dengan konstitusi, sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku bagi hasil pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri”. Sehingga jelas bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) tersebut bertentangan dengan konstitusi dan melanggar hak konstitusional Pemohon V. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 42 UU a quo yang pada pokoknya mengatur tentang diberikannya opsi bagi perusahaan perkebunan yang akan memulai usaha perkebunan dan atau industri pengolahan hasil perkebunan dimungkinkan untuk hanya memiliki hak atas tanah/HGU dan/atau izin usaha perkebunan saja, padahal dalam prakteknya sebagaimana dalam ketentuan UU sebelumnya (UU 18 Tahun 2004) yang sangat jelas mengatur bahwa untuk memulai usaha perkebunan, pelaku usaha harus memiliki hak atas tanah terlebih dahulu. Akan tetapi kenyataannya pelaku usaha perkebunan memulai usaha perkebunannya tanpa memiliki Hak atas tanah dan hanya bermodalkan Izin Usaha Perkebunan, ketentuan Pasal 42 UU a quo tersebut mengakibatkan penguasaan lahan oleh perkebunan skala besar yang menyebabkan penguasaan lahan oleh petani gurem dan petani tak bertanah dan wilayah kelola masyarakat adat semakin berkurang, serta laju konversi lahan pangan dan hutan semakin meningkat, meningkatnya konflik pertanahan serta menyebabkan kerugian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (3) UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 49 Bahwa Pasal 55 UU a quo, sebelumnya secara subsantif telah diatur dalam Pasal 21 UU Nomor 18/2004, telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi oleh Mahkamah sebagaimana tercantum dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-VIII/2010. Akan tetapi dalam UU a quo ada Pasal 55, ketentuan tersebut kembali diatur meski memakai frasa yang berbeda, tetapi dengan substansi yang sama. Sehingga sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa Pasal 107 UU a quo sebagai ketentuan pidana terhadap dilanggaranya Pasal 55 UU a quo, secara mutatis mutandis Pasal 107 UU a quo sepanjang frasa “secara tidak sah” juga bertentangan dengan Pasal 28D (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “konflik tanah perkebunan dan pemetaan tanah ulayat masyarakat hukum adat telah diselesaikan”. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon V mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan a quo, terlebih legal standing Pemohon V juga pernah diakui oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Permohonan Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi: ‐ Perkara Nomor 98/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ‐ Perkara Nomor 87/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ‐ Perkara Nomor 60/PUU-XI/2013 Pengujian UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ‐ Perkara Nomor 99/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ‐ Perkara Nomor 33/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 50 ‐ Perkara Nomor 50/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ‐ Perkara Nomor 3/PUU-VIII/2010 Pengujian UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bahwa jika permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah, maka kerugian hak konstitusional Pemohon V sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tidak akan terjadi lagi terhadap anggota Pemohon V dan warga negara Indonesia lainnya. 6) Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD) Bahwa Pemohon VI adalah Badan Hukum yang berbentuk Yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor Akta 1 tangggal 1 Juni 2001, pada Notaris Zarkasyi Nurdin, S.H. di Jakarta. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) AD/ART Pemohon VI, menyatakan: “1. Koordinator atau orang yang mendapat kekuasaan dari mereka, berhak mewakili Yayasan ini di dalam dan diluar pengadilan dan karena itu, berhak melakukan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan,...” Bahwa berdasarkan Pasal 8 AD/ART Pemohon VI menyatakan: 2. Badan Eksekutif: ‐ Badan eksekutif terdiri dari a. Seorang Koordinator atau lebih; b. Seorang Anggota atau lebih; c. Seorang Bendahara atau lebih Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan FIELD Indonesia Nomor 001.KPTS/PEMBINA.FIELD/V/2012 tentang Pengurus Yayasan FIELD Indonesia Periode 2012-2015, telah menetapkan Widyastama Cahyana sebagai Direktur Eksekutif Pengurus Yayasan FIELD Indonesia, sehingga berdasarkan hal tersebut Widyastama Cahyana berwenang untuk mewakili Yayasan FIELD Indonesia dalam permohonan a quo; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 51 Bahwa dalam akta Pasal 4 mengenai maksud dan tujuan organisasi ini adalah: Mengupayakan terwujudnya masyarakat tani yang demokratis dan berkeadilan, dengan mendukung gerakan petani yang menjalankan kehidupan bertani yang sehat dan berkelanjutan, melalui pendidikan partisipatoris, penguatan kelompok dan jaringan petani, riset aksi, kajian kebijakan dan penyebaran gagasan-gagasan demokratis dan ekologis. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, yayasan melakukan serangkaian program (Pasal 5): 1) Pendidikan bagi para petani yang bersifat partisipatif khususnya yang mendukung pengembangan: 1. budidaya pertanian ekologis; 2. kesehatan kerja petani; 3. organisasi petani; 4. ketrampilan pemasaran produk; 5. advokasi oleh petani; 6. media komunikasi antarpetani; dan 7. wawasan keadilan gender di masyarakat petani. 2) Dukungan terhadap pengembangan organisasi petani yang berakar di desa-desa dalam rangka advokasi petani terhadap kebijakan di tingkat lokal, dan dukungan terhadap pengembangan jaringan kerja antarorganisasi petani dengan organisasi kemasyarakatan lainnya. 3) Penyebaran gagasan (kampanye), melalui berbagai media komunikasi yang mungkin, kepada konsumen dan masyarakat luas tentang: a) Gagasan petanian ekologis dan organik; b) hasil-hasil penelitian dan pengorganisasian petani; dan c) masalah-masalah aktual, seperti reformasi agraria, peraturan usaha pertanian oleh negara, hak milik intelektual yang diperdagangkan (TRIPS), benih transgenik (GMO). 4) Riset aksi bersama masyarakat petani untuk menjawab permasalahan yang ada dan untuk menyempurnakan pelayanan program lain. 5) Melakukan penelitian pendukung gerakan. 6) Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi petani dan masyarakat lainnya yang sepaham. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 52 7) Melakukan kerjasama dengan pihak penyandang dana untuk memberikan jasa teknis dan pelatihan bagi organisasi-organisasi petani dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya. Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menghambat berkembangnya pertanian ekologis, melemahkan ketrampilan petani, dan menghambat berkembangnya organisasi petani, Sehingga tujuan pendirian organisasi Pemohon VI akan terhalangi terlebih lagi komunitas yang berada di wilayah dampingan oleh Pemohon VI yaitu para petani gurem akan terancam keberadaan dan kesejahteraannya. Bahwa Pemohon VI memiliki hak konstitusional yang meliputi atas hak perlindungan masyarakat adat, untuk mendapatkan kepastian hukum, memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, hak atas perolehan pengetahuan serta pelanggaran terhadap tradisi gotong royong atau tradisi kolektif rakyat tani, hak atas penghidupan yang layak dan hak atas perlakuan yang tidak diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan khususnya Pasal 12 ayat (2) sepanjang frasa “Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”; Pasal 13 ayat sepanjang frasa “Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”; Pasal 27 ayat (3) sepanjang kata “Perorangan”; Pasal 29 sepanjang kata “Dapat”; Pasal 30 ayat (1) sepanjang frasa “Varietas Hasil Pemuliaan”; Pasal 42 sepanjang frasa “Hak Atas Tanah Dan/Atau Izin Usaha Perkebunan“; Pasal 55 sepanjang frasa “Secara Tidak Sah” Bahwa Pasal 57 ayat (2) sepanjang krasa “Pola Kerjasama”; Bahwa Pasal 58 ayat (1) sepanjang frasa “Dari Total Luas Areal Kebun Yang Diusahakan Oleh Perusahaan Perkebunan”; Bahwa Pasal 58 ayat (2) sepanjang frasa “Disepakati Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”; Pasal 107 sepanjang frasa “Secara Tidak Sah”; Pasal 114 ayat (3) sepanjang frasa “Setelah Masa Berlaku Hak Guna Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 53 Usaha Berakhir” menghambat berkembangnya budidaya pertanian perkebunan yang berkeadilan dan ramah secara ekologis, melemahkan keterampilan pemuliaan tanaman perkebunan oleh petani, dan menghambat terwujudnya reforma agraria sejati. Bahwa secara spesifik kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon VI adanya penguasaan lahan oleh perkebunan skala besar yang menyebabkan penguasaan lahan oleh petani skala kecil dan wilayah kelola masyarakat adat semakin berkurang, serta laju konversi lahan pangan dan hutan semakin meningkat sebagaimana ketentuan Pasal 42 UU a quo, ketentuan Pasal 27 ayat (3) sepanjang kata “Perorangan” dan Pasal 29 sepanjang kata “dapat” serta Pasal 30 ayat (1) sepanjang frasa “Varietas Hasil Pemulian” UU a quo juga sangat aktual dan setidak- tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon VI yang sejatinya diakui oleh Konstitusi, Serta Pasal 55 Undang-Undang a quo sepanjang frasa “secara tidak sah” juncto Pasal 107 sepanjang frasa “secara tidak sah”. Dengan diberlakukannya pasal-pasal tersebut di atas, maka tujuan pendirian organisasi Pemohon VI akan terhalangi. Bahwa dengan berlakunya Pasal 27 ayat (3) sepanjang kata “Perorangan”, Bahwa secara turun temurun petani dalam rangka mempertahankan hidupnya telah berbudidaya tanaman melalui pencarian, pengumpulan, seleksi, pertukaran dan pelestarian sumber daya genetik (plasma nutfah) secara in situ (di lingkungan aslinya), Bahwa sebagian besar benih tanaman perkebunan berasal dari luar negeri (introduksi), dalam rangka pemberdayaan petani, kedaulatan pangan, kemandirian ekonomi, seharusnya para petani pekebun diberikan kesempatan dan dilindungi dalam pemuliaan tanaman perkebunan, selain itu pemuliaan tanaman adalah jatidiri/budaya petani termasuk petani pekebun. Bahwa menghalangi eksistensi budaya tani, kelangsungan budidaya dan kemampuan petani melestarikan sumber daya genetik dan ketangguhan ekosistem yang telah berlangsung turun temurun mengakibatkan petani teralienasi dari lingkungan petani pekebun merupakan pelanggaran atas hak hidup dan mempertahankan kehidupannya, dan pelanggaran terhadap hak atas perolehan pengetahuan serta pelanggaran terhadap tradisi gotong royong atau tradisi kolektif rakyat tani dalam menjalani Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 54 kehidupannya yang dilindungi oleh Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), ayat (2) UUD 1945, Bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan putusan Mahkamah Kontitusi dalam perkara Nomor 99/PUU-X/2012 tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: Menimbang bahwa Pasal 9 ayat (3) UU 12/1992 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas oleh para Pemohon sepanjang kata “perorangan” menyatakan, “Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin”. Mahkamah berpendapat bahwa dalam kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah yang dilakukan oleh badan hukum harus berdasarkan izin, oleh karena bisa menimbulkan dampak serius bagi petani yang mengakibatkan kerugian bagi mereka. Misalnya mengumpulkan plasma nutfah yang ternyata setelah diedarkan, tanpa izin dan tanpa dilepas oleh Pemerintah, hasilnya tidak baik atau kurang dari yang seharusnya atau malahan sama sekali tanpa hasil. Akan tetapi bagi perorangan petani kecil yang sehari-hari bergerak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan mereka di sektor pertanian adalah tidak mungkin, kalau tidak dapat dikatakan mustahil akan berbuat sesuatu yang merugikan diri mereka sendiri. Lebih dari itu, sebagai petani kecil warga negara Indonesia, Pemerintah yang berkewajiban, antara lain, untuk memajukan kesejahteraan umum, harus membimbing dengan melakukan pendampingan kepada mereka, bukan malahan mempersulit mereka dengan keharusan mendapat izin. Selain itu, petani kecil sebetulnya telah melaksanakan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dalam kegiatan pertaniannya semenjak lama, bahkan dapat dikatakan juga menjadi pelestari karena dengan pola pemilihan tanaman sebetulnya petani telah memilih varietas tertentu yang dianggap menguntungkan. Potensi petani kecil tersebut sangatlah besar, sehingga Pemerintah wajib melindungi. Apabila ada usaha-usaha petani yang tujuannya untuk mendapatkan varietas atau benih yang baik, Pemerintah wajib untuk memberikan bimbingan sejak dini supaya upaya tersebut dapat berhasil Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 55 dengan baik dan tidak hanya terlibat dalam proses akhir yaitu pemberian sertifikasi saja. Petani menanggung sepenuhnya atas usaha- usaha yang dilakukan dan resiko atas gagalnya usaha tersebut. Dengan demikian, Pemerintah harus aktif untuk membantu petani yang berusaha untuk menemukan varietas yang baik tidak terbatas pada perencanaan yang dilepas saja. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang a quo bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai bahwa izin dimaksud tidak berlaku bagi perorangan petani kecil yang melakukan kegiatan berupa pencarian dan pengumpulan plasma nutfah untuk dirinya maupun komunitasnya sendiri, Bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang a quo sama dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Bahwa karena berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 99/PUU-X/2012 tersebut di atas, Pasal 9 ayat (3) sepanjang kata “Perorangan” Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil”, maka secara mutatis mutandis Pasal 27 ayat (3) sepanjang kata “Perorangan” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan haruslah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil”. Bahwa sesuai dengan tujuan Organisasi Pemohon VI Pasal 13 ayat (10) yang pada pokoknya memperjuangkan akses dan kontrol petani kecil terhadap tanah, benih dan lain-lain akan terlanggar jika Pasal ini tetap diberlakukan. Bahwa Pasal 29 sepanjang kata “dapat” UU a quo menegaskan yang dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, atau Pelaku Usaha Perkebunan, lalu bagaimana dengan perorangan petani kecil yang oleh Putusan Nomor 99/PUU- X/2012 diberikan hak untuk melakukan pemuliaan tanaman tanpa harus Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 56 meminta izin, sehingga ketentuan ini jelas bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan karena melanggar hak konstitusional Pemohon VI. Bahwa Pasal 30 ayat (1) sepanjang frasa “Varietas Hasil Pemulian” UU a quo, menegaskan bahwa perlakuan sama antara Varietas Hasil Pemuliaan (dalam negeri) dan introduksi dari luar negeri (Varietas Hasil Pemuliaan dari luar negeri) sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh pemerintah pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas, yang kemudian perlakuan sama tersebut memukul rata antara pelaku usaha pemulia tanaman dengan petani kecil pemulia tanaman, padahal sudah sangat jelas Putusan MK Nomor 99/PUU-X/2012 telah menyatakan bahwa “Menurut Mahkamah, mengenai hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri yang menurut ketentuan pasal a quo sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah dilarang diedarkan. Ketentuan tersebut merupakan salah satu bentuk kewaspadaan Pemerintah untuk mencegah tindakan sabotase di sektor pertanian, khususnya varietas hasil pemuliaan dan introduksi dari luar negeri. Akan tetapi khusus varietas hasil pemuliaan dalam negeri yang dilakukan oleh perorangan petani kecil, yang mata pencaharian mereka dari hasil pertanian, bahkan secara turun temurun berkecimpung dalam dunia pertanian adalah tidak mungkin atau bahkan mustahil akan melakukan sabotase pertanian, sebab hal itu berarti melakukan sabotase terhadap kehidupan sendiri. Perorangan petani kecil pada umumnya justru mewarisi atau memiliki kearifan lokal di sektor pertanian yang dapat ditumbuhkembangkan untuk ikut memajukan sektor pertanian. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU 12/1992 yang mengharuskan pelepasan oleh Pemerintah, dan melarang pengedaran hasil pemuliaan dan introduksi dari luar negeri pada ayat (2) yang tidak lebih dahulu dilepas oleh Pemerintah, bertentangan dengan konstitusi, sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku bagi hasil pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri”. Sehingga jelas bahwa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 57 ketentuan Pasal 30 ayat (1) tersebut bertentangan dengan konstitusi dan melanggar hak konstitusional Pemohon VI. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 42 UU a quo yang pada pokoknya mengatur tentang diberikannya opsi bagi perusahaan perkebunan yang akan memulai usaha perkebunan dan atau industri pengolahan hasil perkebunan dimungkinkan untuk hanya memiliki hak atas tanah/HGU dan/atau izin usaha perkebunan saja, padahal dalam prakteknya sebagaimana dalam ketentuan UU sebelumnya (UU 18 Tahun 2004) yang sangat jelas mengatur bahwa untuk memulai usaha perkebunan, pelaku usaha harus memiliki hak atas tanah terlebih dahulu. Akan tetapi kenyataannya pelaku usaha perkebunan memulai usaha perkebunannya tanpa memiliki Hak atas tanah dan hanya bermodalkan Izin Usaha Perkebunan, ketentuan Pasal 42 UU a quo tersebut mengakibatkan penguasaan lahan oleh perkebunan skala besar yang menyebabkan penguasaan lahan oleh petani gurem dan petani tak bertanah dan wilayah kelola masyarakat adat semakin berkurang, serta laju konversi lahan pangan dan hutan semakin meningkat, meningkatnya konflik pertanahan serta menyebabkan kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Bahwa Pasal 55 UU a quo, sebelumnya secara substantif telah diatur dalam Pasal 21 UU Nomor 18/2004, telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi oleh Mahkamah sebagaimana tercantum dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-VIII/2010. Akan tetapi dalam UU a quo ada pasal 55, ketentuan tersebut kembali diatur meski memakai frasa yang berbeda, tetapi dengan substansi yang sama. Sehingga sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa Pasal 107 UU a quo sebagai ketentuan pidana terhadap dilanggaranya Pasal 55 UU a quo, secara mutatis mutandis Pasal 107 UU a quo sepanjang frasa “secara tidak sah” juga bertentangan dengan Pasal 28D (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “konflik tanah perkebunan dan pemetaan tanah ulayat masyarakat hukum adat telah diselesaikan”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 58 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon VI mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan a quo, terlebih legal standing Pemohon VI juga pernah diakui oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Permohonan Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi: ‐ Perkara Nomor 98/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ‐ Perkara Nomor 87/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ‐ Perkara Nomor 99/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bahwa jika permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah, maka kerugian hak konstitusional Pemohon VI sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tidak akan terjadi lagi terhadap anggota Pemohon VI dan warga negara Indonesia lainnya. D. FAKTA HUKUM 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah Undang-Undang pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. 2. Bahwa tahun 2011 lewat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, sejumlah pasal dalam undang-undang tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. 3. Bahwa Undang-Undang Perkebunan “yang baru” memiliki juga permasalahan konstitusional seperti Undang-Undang Perkebunan “yang lama” dan pasal-pasal yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi kembali hadir di Undang-Undang yang baru. 4. Bahwa Undang-Undang Perkebunan memiliki kelemahan mendasar atas sejarah perkebunan di Indonesia yang telah menimbulkan dualisme pertanian di Indonesia, yaitu padat modal di perkebunan skala besar dan pertanian keluarga skala kecil subsistem, dan menimbulkan konflik agraria Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 59 yang mengakibatkan perampasan tanah petani serta pelanggaran HAM dengan kekerasan. 5. Bahwa lemahnya pemahaman sejarah, juga berdampak tidak dipergunakan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian sejumlah undang-undang terkait agraria, pertanian, dan petani, sehingga mengulangi kesalahan yang sama, yaitu bertentangan dengan konsep Hak Menguasai Negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bertentangan dengan upaya perlindungan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat adat, hak-hak tradisional dan hak-hak yang bersifat turun temurun. Menghalangi Masyarakat Adat, petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan dalam mengembangkan penghidupan dan kehidupannya secara individu maupun kolektif. E. Alasan-Alasan Pengajuan Permohonan Uji Materiil I. Bahwa Pasal 12 ayat (2) sepanjang frasa “dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perkebunan bertentangan dengan Pasal 18D ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 1. Bahwa permasalahan konstitusional yang berpotensi melanggar hak masyarakat adat di dalam Undang-Undang a quo adalah lemahnya pengakuan terhadap masyarakat adat itu sendiri, yang fatalnya justru dalam pengaturan penggunaan tanah masyarakat adat untuk perkebunan; 2. Bahwa Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo menyebutkan: Pasal 12 (1) Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 60 (2) Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pelaksanaan musyawarah dengan Masyarakat Adat tidak seharusnya diatur dalam peraturan perundangan, karena hukum masyarakat adat telah mengaturnya di dalam hukum mereka sendiri; 4. Penggunaan frasa ketentuan peraturan perundangan, jelas merujuk pada legislasi dan regulasi, bukan hukum Masyarakat Adat yang seharusnya negara memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat berserta hukum adat mereka; 5. Sebelumnya di dalam putusan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Mahkamah Konstitusi berpendapat : “… seharusnya negara konsisten dengan Penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Perkebunan tentang eksistensi masyarakat hukum adat memenuhi lima syarat yaitu (a) masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeinshaft) (b) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat (c) ada wilayah hukum adat yang jelas (d) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati dan (e) ada pengukuhan dengan peraturan daerah.” 6. Bahwa dari pendapat Mahkamah Konstitusi terlihat jelas bahwa Masyarakat Adat memiliki pranata dan perangkat hukumnya sendiri, sehingga mekanisme musyawarah dengan Masyarakat Adat tidaklah mempergunakan peraturan perundangan; 7. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Jakarta, 16 Mei 2013, h: 170-173, telah mengakui keberadaan hukum adat untuk mengatur tata cara hidupnya termasuk teknik bermusyawarah sebagaimana kutipan berikut: “…. hukum adat pada umumnya merupakan hukum yang tidak tertulis dan merupakan living law, artinya merupakan hukum yang diterima (accepted) dan dijalankan (observed) serta ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan karena memenuhi rasa keadilan bagi mereka dan sesuai serta diakui oleh konstitusi;” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 61 8. Bahwa dalam frasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” menimbulkan dua pertanyaan : Pertama; Undang-Undang Dasar 1945 memandatkan perlindungan masyarakat adat diatur dengan Undang-Undang. Hingga sekarang undang-undang tentang perlindungan masyarakat adat sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada. Bahkan Rancangan Undang-Undangnya hilang dari Prioritas Legislasi Nasional. Kedua; tidak jelasnya peraturan perundang-undangan yang harus dirujuk. Apakah diberbagai macam Undang-Undang?, Peraturan Menteri Agraria?, atau Peraturan Daerah? 9. Bahwa mengabaikan pranata musyawarah Masyarakat Adat dan diganti dengan pranata musyawarah berdasarkan mekanisme peraturan perundang-undangan adalah bentuk pelanggaran konstitusi. Yaitu, pertama, tidak mengakui salah satu eksistensi Masyarakat Adat; Kedua, menghalangi jaminan kepastian hukum dengan tidak diakuinya pranata dan perangkat hukum Masyarakat Adat; 10. Bahwa ketentuan ini seakan-akan bahwa negara masih menempatkan hutan adat sebagai hutan negara, yang karenanya tidak ada kebebasan bagi masyarakat adat untuk menerima atau menolak penggunaan tanah atau hutan adat untuk usaha perkebunan, karena musyawarah yang dimaksud adalah untuk penyerahan lahan dan ganti rugi; 11. Bahwa hutan adat bukanlah hutan negara, sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Jakarta, 16 Mei 2013, h: 173-174, menyatakan “Oleh karena itu, menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat”; 12. Bahwa perlindungan masyarakat adat dan jaminan kepastian hukum telah diatur dalam Pasal 18D ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 62 Pasal 18B (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28I (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, jelas Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perkebunan sepanjang frasa “dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” telah melanggar perlindungan masyarakat adat dan jaminan kepastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 18D ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945; II. Bahwa Pasal 13 sepanjang frasa “ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perkebunan bertentangan dengan Pasal 18D ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 14. Bahwa Pasal 13 Undang-Undang a quo menyatakan: “Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.” 15. Bahwa keberadaan Masyarakat Adat tidak melalui penetapan oleh negara atau Pemerintah/Pemda, dan peraturan perundangan tidak seharusnya menetapkan Masyarakat Adat tetapi memberi pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 63 16. Penggunaan frasa “ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” jelas merujuk pada legislasi dan regulasi, bukan pada bentuk pengakuan terhadap masyarakat Adat; 17. Bahwa pengakuan negara terhadap masyarakat adat bersumber dari eksistensi masyarakat adat yang terdiri dari a. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeinshaft) b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat c. ada wilayah hukum adat yang jelas d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati. 18. Bahwa bentuk pengakuan terhadap masyarakat adat telah dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Jakarta, 16 Mei 2013, h: 170-173, yaitu: “Adapun syarat pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat dalam frasa ―sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, harus dimaknai sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, karena hukum adat pada umumnya merupakan hukum yang tidak tertulis dan merupakan living law, artinya merupakan hukum yang diterima (accepted) dan dijalankan (observed) serta ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan karena memenuhi rasa keadilan bagi mereka dan sesuai serta diakui oleh konstitusi;” 19. Bahwa dalam frasa “dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” menimbulkan dua pertanyaan : Pertama; Undang-Undang Dasar 1945 memandatkan perlindungan masyarakat adat diatur dengan Undang-Undang. Hingga sekarang undang-undang tentang perlindungan masyarakat adat sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada. Bahkan Rancangan Undang-Undangnya hilang dari Prioritas Legislasi Nasional. Kedua; tidak jelasnya peraturan perundang-undangan yang harus dirujuk. Apakah diberbagai macam undang-undang? Peraturan Menteri Agraria?, atau Peraturan Daerah? Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 64 20. Bahwa penetapan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat adat dalam banyak kasus justru mengabaikan eksistensi masyarakat adat. Terutama sekali jika masyarakat adat tersebut berada diwilayah yang diberikan konsesi agraria; 21. Bahwa perlindungan masyarakat adat dan jaminan kepastian hukum telah diatur dalam Pasal 18D ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana berikut: Pasal 18B (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang- undang. Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28I (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 22. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, jelas Pasal 13 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perkebunan sepanjang frasa “ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” telah melanggar perlindungan masyarakat adat dan jaminan kepastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 18D ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; III. Bahwa Pasal 27 ayat (3) sepanjang kata “Perorangan” Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 65 23. Bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang Undang a quo, menyatakan: “(3) Kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh orang perorangan atau badan hukum berdasarkan izin Menteri” 24. Bahwa secara turun temurun petani dalam rangka mempertahankan hidupnya telah berbudidaya tanaman melalui pencarian, pengumpulan, seleksi, pertukaran dan pelestarian sumber daya genetik (plasma nutfah) secara in situ (di lingkungan aslinya); 25. Bahwa sebagian besar benih tanaman perkebunan berasal dari luar negeri (introduksi), dalam rangka pemberdayaan petani, kedaulatan pangan, kemandirian ekonomi, seharusnya para petani pekebun diberikan kesempatan dan dilindungi dalam pemuliaan tanaman perkebunan, selain itu pemuliaan tanaman adalah jatidiri/budaya petani termasuk petani pekebun; 26. Bahwa menghalangi eksistensi budaya tani, kelangsungan budidaya dan kemampuan petani melestarikan sumber daya genetik dan ketangguhan ekosistem yang telah berlangsung turun temurun mengakibatkan petani teralienasi dari lingkungan petani pekebun merupakan pelanggaran atas hak hidup dan mempertahankan kehidupannya, dan pelanggaran terhadap hak atas perolehan pengetahuan serta pelanggaran terhadap tradisi gotong royong atau tradisi kolektif rakyat tani dalam menjalani kehidupannya yang dilindungi oleh Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), ayat (2) UUD 1945; 27. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Permohonan Uji Materi Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil telah menerjemahkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Tolok Ukur Sebesar-besar Kemakmuran rakyat, yang salah satunya adalah Penghormatan terhadap hak Rakyat turun temurun dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam. Oleh karenanya menghalangi tradisi budidaya petani yang telah berlangsung turun temurun merupakan pelanggaran terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 28. Bahwa Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman menyatakan: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 66 “(3) Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin”. 29. Bahwa Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman telah dilakukan Uji Materiil dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 99/PUU-X/2012, adapun pertimbangan Mahkamah dalam Putusan tersebut sejalan dengan dalil para Pemohon di atas, pertimbangannya sebagai berikut: Menimbang bahwa Pasal 9 ayat (3) UU 12/1992 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas oleh para Pemohon sepanjang kata “perorangan” menyatakan, “Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin”. Mahkamah berpendapat bahwa dalam kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah yang dilakukan oleh badan hukum harus berdasarkan izin, oleh karena bisa menimbulkan dampak serius bagi petani yang mengakibatkan kerugian bagi mereka. Misalnya mengumpulkan plasma nutfah yang ternyata setelah diedarkan, tanpa izin dan tanpa dilepas oleh Pemerintah, hasilnya tidak baik atau kurang dari yang seharusnya atau malahan sama sekali tanpa hasil. Akan tetapi bagi perorangan petani kecil yang sehari-hari bergerak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan mereka di sektor pertanian adalah tidak mungkin, kalau tidak dapat dikatakan mustahil akan berbuat sesuatu yang merugikan diri mereka sendiri. Lebih dari itu, sebagai petani kecil warga negara Indonesia, Pemerintah yang berkewajiban, antara lain, untuk memajukan kesejahteraan umum, harus membimbing dengan melakukan pendampingan kepada mereka, bukan malahan mempersulit mereka dengan keharusan mendapat izin. Selain itu, petani kecil sebetulnya telah melaksanakan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dalam kegiatan pertaniannya semenjak lama, bahkan dapat dikatakan juga menjadi pelestari karena dengan pola pemilihan tanaman sebetulnya petani telah memilih varietas tertentu yang dianggap menguntungkan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 67 Potensi petani kecil tersebut sangatlah besar, sehingga Pemerintah wajib melindungi. Apabila ada usaha-usaha petani yang tujuannya untuk mendapatkan varietas atau benih yang baik, Pemerintah wajib untuk memberikan bimbingan sejak dini supaya upaya tersebut dapat berhasil dengan baik dan tidak hanya terlibat dalam proses akhir yaitu pemberian sertifikasi saja. Petani menanggung sepenuhnya atas usaha-usaha yang dilakukan dan resiko atas gagalnya usaha tersebut. Dengan demikian, Pemerintah harus aktif untuk membantu petani yang berusaha untuk menemukan varietas yang baik tidak terbatas pada perencanaan yang dilepas saja. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang a quo bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai bahwa izin dimaksud tidak berlaku bagi perorangan petani kecil yang melakukan kegiatan berupa pencarian dan pengumpulan plasma nutfah untuk dirinya maupun komunitasnya sendiri. 30. Bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mempunyai kesamaan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; 31. Bahwa karena berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 99/PUU-X/2012 tersebut di atas, Pasal 9 ayat (3) sepanjang kata “Perorangan” Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil”, maka secara mutatis mutandis Pasal 27 ayat (3) sepanjang kata “Perorangan” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan haruslah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil”; IV. Bahwa Pasal 29 sepanjang kata “dapat” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk perorangan petani kecil” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 68 32. Bahwa Pasal 29 Undang-Undang a quo menyatakan, “Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, atau Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul” 33. Bahwa Pasal 28H Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan : “(2)Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. 34. Bahwa Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan : “(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. 35. Bahwa Pasal 29 UU a quo menegaskan yang dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, atau Pelaku Usaha Perkebunan, lalu bagaimana dengan perorangan petani kecil yang oleh Putusan Nomor 99/PUU- X/2012 diberikan hak untuk melakukan pemuliaan tanaman tanpa harus meminta izin; 36. Bahwa dalam salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 99/PUU-X/2012, menyatakan “Potensi petani kecil tersebut sangatlah besar, sehingga Pemerintah wajib melindungi. Apabila ada usaha-usaha petani yang tujuannya untuk mendapatkan varietas atau benih yang baik, Pemerintah wajib untuk memberikan bimbingan sejak dini supaya upaya tersebut dapat berhasil dengan baik dan tidak hanya terlibat dalam proses akhir yaitu pemberian sertifikasi saja”. 37. Bahwa dari pertimbangan tersebut tentunya petani diberikan hak untuk melakukan pemuliaan tanaman dalam rangka untuk mendapatkan varietas atau benih yang lebih baik atau bisa juga disebut dengan varietas atau benih unggul; 38. Akan tetapi Pasal 29 Undang-Undang a quo tidak memberikan hak kepada perorangan petani kecil untuk melakukan pemuliaan tanaman dalam rangka untuk memperoleh varietas atau benih unggul, sehingga Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 69 ketentuan pasal tersebut berpotensi menghalangi perorangan petani kecil untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dalam pemuliaan tanaman; 39. Bahwa selain itu penghilangan atau tidak diakomodirnya perorangan petani kecil dalam Pasal 29 Undang-Undang a quo, hal tersebut merupakan bentuk diskriminatif terhadap perorangan petani kecil yang akan melakukan pemuliaan tanaman; V. Bahwa Pasal 30 ayat (1) sepanjang frasa “Varietas hasil pemuliaan” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil dalam negeri” 40. Bahwa Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyatakan: “Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh pemerintah pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas” 41. Bahwa dalam prakteknya pengetahuan mengenai pertukaran benih, persilangan itu terjadi pada tataran komunitas dan dilakukan secara komunal. Varietas hasil pemuliaan petani tidak memerlukan persyaratan apapun dalam peredarannya di komunitas masing- masing. 42. Bahwa dalam faktanya benih-benih bersertifikat dari pemerintah tidak memberikan jaminan mutu, jaminan tidak diserang hama, penyakit dan rakus pupuk serta pemisahan petani dengan aktivitas pemulia tanaman akan menghilangkan pengetahuan budidaya tanaman lokal dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak petani. 43. Bahwa agenda penelitian untuk menemukan benih-benih baru tidak melibatkan petani pekebun sebagai subjek, tanpa memperhitungkan kepentingan petani. Penelitian tersebut hanya bersumber pada bisnis semata. Benih-benih petani hanya digunakan sebagai sumber penelitian-penelitian tanpa memperhitungkan sumbangan petani pada keragaman benih-benih pertanian yang sudah ada. Pengetahuan petani dan kreatifitasnya dalam pemuliaan tanaman akan mati akibat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 70 kegiatan pengembangan, pencarian dan pengumpulan sumberdaya genetik pertanian harus mendapatkan izin. Sementara petani sebagai individu disamakan dengan perusahaan perkebunan dalam memperoleh izin, dalam kenyataan hanya perusahaan yang bisa mendapatkan izin, oleh karena itu pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. 44. Bahwa Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman menyatakan: “Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah”. 45. Bahwa Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman telah dilakukan Uji Materiil dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 99/PUU-X/2012, adapun pertimbangan Mahkamah dalam Putusan tersebut sejalan dengan dalil para Pemohon di atas, pertimbangannya sebagai berikut: Menurut Mahkamah, mengenai hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri yang menurut ketentuan Pasal a quo sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah dilarang diedarkan. Ketentuan tersebut merupakan salah satu bentuk kewaspadaan Pemerintah untuk mencegah tindakan sabotase di sektor pertanian, khususnya varietas hasil pemuliaan dan introduksi dari luar negeri. Akan tetapi khusus varietas hasil pemuliaan dalam negeri yang dilakukan oleh perorangan petani kecil, yang mata pencaharian mereka dari hasil pertanian, bahkan secara turun temurun berkecimpung dalam dunia pertanian adalah tidak mungkin atau bahkan mustahil akan melakukan sabotase pertanian, sebab hal itu berarti melakukan sabotase terhadap kehidupan sendiri. Perorangan petani kecil pada umumnya justru mewarisi atau memiliki kearifan lokal di sektor pertanian yang dapat ditumbuhkembangkan untuk ikut memajukan sektor pertanian. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU 12/1992 yang mengharuskan pelepasan oleh Pemerintah, dan melarang pengedaran hasil pemuliaan dan introduksi dari luar negeri pada ayat (2) yang tidak lebih dahulu dilepas oleh Pemerintah, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 71 bertentangan dengan konstitusi, sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku bagi hasil pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri 46. Bahwa ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan hampir sama dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; 47. Bahwa karena berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil dalam negeri”, maka secara mutatis mutandis Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang a quo sepanjang kata “Varietas hasil pemuliaan” haruslah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil dalam negeri”; VI. Bahwa Pasal 42 sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan“ Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “hak atas tanah dan izin usaha perkebunan“ 48. Bahwa Pasal 42 Undang-Undang a quo menyatakan, “Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan”. 49. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: “(1)Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 50. Bahwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 72 “(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 51. Bahwa izin usaha perkebunan hanyalah izin untuk penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan Rencana Tata Ruang/ Wilayah; 52. Bahwa hak atas tanah merupakan hak penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Dimana Hak Guna Usaha (HGU) yang merupakan hak atas tanah perkebunan diperoleh setelah mendapatkan izin usaha perkebunan; 53. Bahwa frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan“ memberikan pilihan kepada perusahaan perkebunan untuk memilih salah satu dari dua opsi dalam rangka memulai Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan, melalui Hak Guna Usaha (HGU) atau hanya sekedar memperoleh Izin Usaha Perkebunan; 54. Bahwa usaha perkebunan seharusnya baru bisa dilaksanakan setelah perusahaan memiliki Izin Usaha Perkebunan dan Hak Guna Usaha, bukan hanya salah satu dari keduanya. 55. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria menyatakan “Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan- peraturan hukum lain yang lebih tinggi”; 56. Bahwa Pasal tersebut diatas mengatur wewenang mempergunakan tanah haruslah berdasarkan Hak atas tanah; 57. Bahwa ketentuan Pasal 42 Undang Undang a quo sudah menyimpangi Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria karena memberikan wewenang kepada badan usaha untuk mempergunakan tanah tanpa hak atas tanah, padahal di didalam Undang-Undang perkebunan yang lama Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 73 sekalipun secara perkebunan bisa diusahakn setelah memiliki hak atas tanah. 58. Bahwa Pasal 42 Undang-Undang a quo tidak singkron dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang a quo, menyatakan: (1) Perusahaan Perkebunan waji mengusahakan Lahan Perkebunan: a. paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan b. paling lambat 6 (enam) tahun setela pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan Bahwa ketentuan Pasal 16 Undang-Undang a quo tersebut mengatur perusahaan perkebunan dapat melakukan pengusahaan perkebunan setelah diberikan hak atas tanah; 59. Bahwa melakukan kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan hanya memiliki izin tanpa memiliki hak atas tanah, potensial menimbulkan konflik pertanahan dan kerugian negara; 60. Bahwa sebelum Undang-Undang a quo di sahkan, ada banyak perusahaan perkebunan yang tidak memiliki HGU, dan setelah lahirnya Undang-Undang a quo yang menyatakan “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan“, maka banyak perusahaan merasa tidak perlu memiliki HGU untuk memulai kegiatan usaha perkebunan; 61. Bahwa Hak Guna Usaha selain terkait dengan kepastian hak atas tanah, juga terkait dengan pendapatan negara melalui pajak, sehingga tanah bisa dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuaran rakyat; 62. Bahwa selain itu, frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan“ dalam Pasal 42 Undang-Undang a quo, bagi petani berpotensi menimbulkan perampasan tanah yang dapat menimbulkan konflik dan bagi dunia usaha tidak ada jaminan keamanan investasi; 63. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pasal 42 sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan“ Undang- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 74 Undang a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum hak atas tanah dan berpotensi menimbulkan kerugian negara sehingga Sebesar besar Kemakmuran Rakyat tidak bisa terwujud, oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; VII. Bahwa Pasal 55 sepanjang frasa “secara tidak sah” Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertentangan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “konflik tanah perkebunan dan pemetaan Tanah Ulayat Masyakat Hukum Adat telah diselesaikan” 64. Bahwa Pasal 55 Undang Undang a quo menyatakan: Pasal 55 Setiap Orang secara tidak sah dilarang: a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan. 65. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: “(1)Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” 66. Bahwa sebelumnya Pasal 21 Undang-Undang 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan menyatakan, “Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau asset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-VIII/2010 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan terhadap Undang-Undang Dasar 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 75 67. Bahwa frasa “penggunaan tanah perkebunan tanpa izin” dalam Undang-Undang 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, substansinya muncul kembali di dalam Pasal 55 Undang-Undang a quo, meski dalam frasa yang berbeda sebagaimana berikut: Penggunaan frasa “setiap orang secara tidak sah” yang subtansinya sama dengan frasa “penggunaan tanah perkebunan tanpa izin”, pelanggaran konstitusinya telah disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang pada intinya permasalahannya sangat beragam, mulai dari aspek sejarah kebijakan penguasa hingga persoalaan tapal batas yang tidak jelas yang menimbukan konflik agraria sekarang ini. 68. Bahwa dalam Putusan Nomor 55/PUU-VIII/2010 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berpendapat: Sebelum dilakukan penelitian untuk memastikan keberadaan masyarakat hukum adat dengan batas wilayahnya yang jelas sebagaimana dimaksud oleh Penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang- Undang Perkebunan, sulit menentukan siapakah yang melanggar Pasal 21 dan dikenakan pidana Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Perkebunan; Ketidakjelasan rumusan Pasal 21 - yang diikuti dengan ancaman pidana dalam Pasal 47 ayat (1), ayat (2) - menimbulkan ketidakpastian hukum, yang potensial melanggar hak-hak konstitusional warga negara 69. Bahwa artinya tanpa upaya penyelesaian konflik agraria warisan kebijakan penguasa di masa lalu dan akibat tumpang tindih atau ketidakjelasan batas tanah maka kategori “setiap orang secara tidak sah” menjadi tidak jelas atau menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan adanya potensi konflik agaria; VIII. Bahwa Pasal 57 ayat (2) sepanjang frasa “pola kerjasama” Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “adanya kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 76 partisipasi para pihak, kearifan lokal, dan kemandirian petani pekebun dalam memilih pola kerja sama” 70. Bahwa Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan: (1) Untuk pemberdayaan Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan melakukan kemitraan Usaha Perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan Pekebun, Karyawan, dan masyarakat sekitar Perkebunan. (2) Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pola kerja sama: a. penyedia sarana produksi; b. produksi; c. pengolahan dan pemasaran; d. kepemilikan saham;dan e. jasa pendukung lainnya. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 71. Bahwa kemitraan harus berdasarkan kepada kesepakatan para pihak yang partisipatif. 72. Bahwa Pasal 57 ayat (2) lebih mengatur kepada pilihan kegiatan yang dikerjasamakan, bukan kepada polanya; 73. Bahwa pola kerjasama yang telah ditentukan lebih dulu dari atas tanpa melibatkan kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipasi para pihak, kearifan lokal, dan kemandirian petani pekebun dalam memilih pola kerja sama lebih banyak menghasilkan ketidak berhasilan, hal tersebut dikarenakan Perjanjian pola kerjasama seringkali dibuat secara sepihak oleh perusahaan, Perjanjian tersebut tidak juga disosialisasikan hingga dipahami oleh koperasi bahkan bagi perusahaan yang malas cendrung copy paste dari perjanjian perusahaan lainnya. Sebaiknya, sebuah perjanjian yang legal harus dipahami dan diketahui soal manfaat, dan rugi dari sebuah kemitraan. Akibat dari perjanjian yang dibuat secara sepihak, begitu banyak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 77 substansi kontrak yang merugikan petani atau menguntungkan perusahaan sehingga petani tidak memiliki posisi tawar untuk menawarkan keadilan; 74. Bahwa Peraturan Pemerintah yang diamanatkat dalam Pasal 57 ayat (3) seharusnya lebih mengatur kepada pola yang berdasarkan adanya kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipasi para pihak, kearifan lokal, dan kemandirian petani pekebun dalam memilih pola kerja sama”; 75. Bahwa pola kerja sama yang berdasarkan adanya kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipasi para pihak, kearifan lokal, dan kemandirian petani pekebun dalam memilih pola kerja sama selaras dengan asas Undang-Undang a quo pada Pasal 2, yaitu: Pasal 2 Perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas: a. kedaulatan; b. kemandirian; c. kebermanfaatan; d. keberlanjutan e. keterpaduan; f. kebersamaan; g. keterbukaan; h. efisiensi-berkeadilan; i. kearifan lokal; dan j. kelestarian fungsi lingkungan hidup. 76. Bahwa penjelasan yang dijabarkan dalam butir 68 dan butir 69 di atas dimaksudkan memberikan jaminan kepastian hukum dalam pola kerjasama para pihak; 77. Bahwa jaminan kepastian hukum dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 78 78. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; IX. Bahwa Pasal 58 ayat (1) sepanjang frasa “dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “di dalam areal Hak Atas Tanah Perusahaan Perkebunan” 79. Bahwa Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, menyatakan: “(1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan” 80. Bahwa jaminan kepastian hukum dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “(1)Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” 81. Bahwa izin Usaha Perkebunan bukanlah hak atas tanah, sehingga menjadi tidak jelas tanah mana yang akan dipergunakan perusahaan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat; 82. Bahwa Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang a quo tidak jelas apakah pembangunan kebun masyarakat sebesar 20% (dua puluh perseratus) berada di dalam atau dliuar areal Hak Guna Usaha; 83. Bahwa dengan ketidak jelasan tanah dimana dan tanah siapa yang dipergunakan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat di sekitar perkebunan. Bahwa jaminan kepastian hukum dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 84. Bahwa Kasus-kasus disini biasanya terjadi setelah masyarakat menyetujui untuk lahannya diserahkan namun perusahaan tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 79 kunjung melakukan kewajibannya membangun plasma. Petani dimobilisasi untuk menyerahkan lahan-lahan pertanian mereka untuk mendapatkan 2 ha kebun plasma dan jika tidak petani mendapatkan kurang dari 2 ha, Perusahaanpun cendrung tidak memenuhi kewajibannya untuk membangun plasma dengan standar 20 %. Perusahaan selalu lebih dulu membangun kebun miliknya dan setelahnya membangun kebun untuk masyarakat. X. Bahwa Pasal 58 ayat (2) sepanjang frasa “disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipatif, kemandirian, kesetaraan dan sadar akan kemanfaatan pembangunan kebun masyarakat” 85. Bahwa Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, menyatakan: “(2) Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” 86. Bahwa jaminan kepastian hukum dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “(1)Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” 87. Bahwa fasilitas pembangunan kebun masyarakat harus berdasarkan kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipatif, kemandirian, kesetaraan dan sadar akan kemanfaatan pembangunan kebun masyarakat; 88. Bahwa pasal a quo lebih menekankan nantinya akan diatur melalui peraturan perundang-undangan dari pada kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipatif, kemandirian, kesetaraan dan sadar akan kemanfaatan pembangunan kebun masyarakat; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 80 89. Bahwa pembangunan kebun masyarakat yang berdasarkan adanya kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipatif, kemandirian, kesetaraan dan sadar akan kemanfaatan pembangunan kebun masyarakat selaras dengan Undang-Undang a quo pada Pasal 2, yaitu: Pasal 2 Perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas: a. kedaulatan; b. kemandirian; c. kebermanfaatan; d. keberlanjutan e. keterpaduan; f. kebersamaan; g. keterbukaan; h. efisiensi-berkeadilan; i. kearifan lokal; dan j. kelestarian fungsi lingkungan hidup. XI. Bahwa Pasal 107 sepanjang frasa “secara tidak sah” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertentangan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “konflik tanah perkebunan dan pemetaan tanah ulayat masyakat hukum adat telah diselesaikan” 90. Bahwa Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan: Pasal 107 Setiap Orang secara tidak sah dilarang: a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 81 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) 91. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, menyatakan: “(1)Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” 92. Bahwa di bandingkan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan hanya terjadi pengurangan pidana penjara dari 5 tahun menjadi 4 tahun dan denda dari paling banyak 5 milyar rupiah menjadi 4 milyar rupiah. Dan masih tetap mengesampingkan musyawarah dalam sengketa keperdataan. 93. Bahwa karena Pasal 55 sepanjang frasa “secara tidak sah” Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertentangan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “konflik tanah perkebunan dan pemetaan tanah ulayat masyarakat hukum adat telah diselesaikan” maka secara mutatis mutandis Pasal 107 sepanjang frasa “secara tidak sah” Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertentangan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “konflik tanah perkebunan dan pemetaan tanah ulayat masyakat hukum adat telah diselesaikan” XII. Bahwa Pasal 114 ayat (3) sepanjang frasa “setelah masa berlaku hak guna usaha berakhir” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan bertentangan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “jangka waktu penyesuaian sesuai dengan ketentuan ayat (2)” 94. Bahwa Untuk Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan; “(3) penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, penanam modal asing wajib menyesuaikan setelah masa berlaku hak guna usaha berakhir” 95. Bahwa Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 82 “(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. 96. Bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menegaskan “Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan Usaha Perkebunan dan telah memiliki izin Usaha perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini diberi waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk melaksanakan penyesuaian sejak Undang-Undang ini berlaku” 97. Bahwa ketika fungsi pengawasn dari Hak Menguasai Negara (HMN) menemukan indikasi tidak bisa untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka fungsi pengaturan dan pengurusan dari Hak Menguasai Negara (HMN) harusnya dijalankan lagi; 98. Bahwa fungsi pengaturan dari Hak Menguasai Negara (HMN) telah melahirkan undang-undang a quo dan fungsi pengurusan dari Hak Menguasai Negara (HMN) bisa dilaksanakan tanpa harus menunggu Hak Guna Usaha (HGU) habis; 99. Bahwa Undang-Undang Mineral dan Batubara telah memberi contoh pengurusan kontrak karya pertambangan tidak harus menunggu kontrak karya habis, akan tetapi harus disesuaikan selama 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang Mineral dan Batubara di undangkan; 100. Bahwa selain itu Undang-Undang hortikultura memberi contoh pengurusan negara dengan memberikan pembatasan modal asing untuk disesuaikan dengan Undang-Undang paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan; 101. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, mengatur perusahaan perkebunan yang menelantarkan lahannya bisa ditertibkan oleh negara tanpa menunggu Hak Guna Usaha (HGU) habis; 102. Bahwa Penanaman Modal Asing melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang a quo sampai Hak Guna Usaha (HGU) habis adalah bentuk pelemahan dari kedaulatan rakyat dan kedaulatan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 83 negara yang terwujud dalam hak mengausai negara, karena pemberian fasilitas HGU tidak boleh meniadakan atau mengurangi kewenangan negara untuk menjalankan mandatnya yang diberikan oleh rakyat secara kolektif. Melalui HMN negara bebas menjalankan kehendaknya untuk menghentikan atau memperpanjang Hak Guna Usaha (HGU) Penanaman Modal Asing, karena HMN ditujukan untuk melindungi tujuan konstitusional penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria termasuk perkebunan, yaitu untuk mewujudkan sebesar- besar kemakmuran rakyat; 103. Bahwa memberikan kemudahan yang lebih besar kepada PMA dalam penyesuaian terhadap undang-undang a quo adalah wujud diskriminasi, dimana larangan diskriminasi telah diatur dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; F. Kesimpulan Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa : 1. Bahwa Pasal 12 ayat (2) sepanjang frasa “dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 18B, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945; 2. Bahwa Pasal 13 sepanjang frasa “ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertentangan dengan Pasal 18D, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945; 3. Bahwa Pasal 27 ayat (3) sepanjang kata “Perorangan” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil”; 4. Bahwa Pasal 29 sepanjang kata “dapat” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk perorangan petani kecil”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 84 5. Bahwa Pasal 30 ayat (1) sepanjang frasa “Varietas hasil pemuliaan” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil dalam negeri”; 6. Bahwa Pasal 42 sepanjang frasa “secara tidak sah” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertentangan 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “hak atas tanah dan izin usaha perkebunan“; 7. Bahwa Pasal 55 sepanjang frasa “secara tidak sah” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertentangan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “konflik tanah perkebunan dan pemetan tanah ulayat masyakat hukum adat telah diselesaikan”; 8. Bahwa Pasal 57 ayat (2) sepanjang frasa “pola kerjasama” Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “adanya kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipasi para pihak, kearifan lokal, dan kemandirian petani pekebun dalam memilih pola kerja sama”; 9. Bahwa Pasal 58 ayat (1) sepanjang frasa “dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “di dalam areal Hak Atas Tanah Perusahaan Perkebunan”; 10. Bahwa Pasal 58 ayat (2) sepanjang frasa “disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipatif, kemandirian, kesetaraan dan sadar akan kemanfaatan pembangunan kebun masyarakat”; 11. Bahwa Pasal 107 sepanjang frasa “secara tidak sah” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertentangan Pasal 28D Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 85 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “konflik tanah perkebunan dan pemetan tanah ulayat masyakat hukum adat telah diselesaikan”; 12. Bahwa Pasal 114 ayat (3) sepanjang frasa “setelah masa berlaku hak guna usaha berakhir” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertentangan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “jangka waktu penyesuaian sesuai dengan ketentuan ayat (2)” G. Petitum Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini; 2. Menyatakan pasal-pasal di bawah ini bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945: 2.1 Pasal 12 ayat (2) sepanjang frasa “dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; 2.2 Pasal 13 sepanjang frasa “ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613 bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945; 2.3 Pasal 27 ayat (3) sepanjang kata “Perorangan” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 86 2.4 Pasal 29 sepanjang kata “dapat” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613 bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk perorangan petani kecil”; 2.5 Pasal 30 ayat (1) sepanjang frasa “varietas hasil pemuliaan” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil dalam negeri”; 2.6 Pasal 42 sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan“ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “hak atas tanah dan izin usaha perkebunan“; 2.7 Pasal 55 sepanjang frasa “secara tidak sah” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “konflik tanah perkebunan dan pemetan tanah ulayat masyakat hukum adat telah diselesaikan” 2.8 Bahwa Pasal 57 ayat (2) sepanjang frasa “pola kerja sama” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “adanya kesepakatan para pihak dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 87 kebersamaan, partisipasi para pihak, kearifan lokal, dan kemandirian petani pekebun dalam memilih pola kerja sama”; 2.9 Bahwa Pasal 58 ayat (1) sepanjang frasa “dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan” Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “di dalam areal Hak Atas Tanah Perusahaan Perkebunan”; 2.10 Bahwa Pasal 58 ayat (2) sepanjang frasa “disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipatif, kemandirian, kesetaraan dan sadar akan kemanfaatan pembangunan kebun masyarakat”; 2.11 Pasal 107 sepanjang frasa “secara tidak sah” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “konflik tanah perkebunan dan pemetan tanah ulayat masyakat hukum adat telah diselesaikan”; 2.12 Pasal 114 ayat (3) sepanjang frasa “setelah masa berlaku hak guna usaha berakhir” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “jangka waktu penyesuaian sesuai dengan ketentuan ayat (2)”; 3. Menyatakan pasal-pasal di bawah ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 88 3.1 Pasal 12 ayat (2) sepanjang frasa “dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya; 3.2 Pasal 13 sepanjang frasa “ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya; 3.3 Pasal 27 ayat (3) sepanjang kata “Perorangan” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil”; 3.4 Pasal 29 sepanjang kata “dapat” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai “termasuk perorangan petani kecil”; 3.5 Pasal 30 ayat (1) sepanjang frasa “varietas hasil pemuliaan” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil dalam negeri”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 89 3.6 Pasal 42 sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan“ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai “hak atas tanah dan izin usaha perkebunan“; 3.7 Pasal 55 sepanjang frasa “secara tidak sah” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai “konflik tanah perkebunan dan pemetan tanah ulayat masyakat hukum adat telah diselesaikan” 3.8 Bahwa Pasal 57 ayat (2) sepanjang frasa “pola kerjasama” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai “adanya kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipasi para pihak, kearifan lokal, dan kemandirian petani pekebun dalam memilih pola kerja sama”; 3.9 Bahwa Pasal 58 ayat (1) sepanjang frasa “dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan” Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai “di dalam areal Hak Atas Tanah Perusahaan Perkebunan”; 3.10 Bahwa Pasal 58 ayat (2) sepanjang frasa “disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Undang- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 90 Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai “kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipatif, kemandirian, kesetaraan dan sadar akan kemanfaatan pembangunan kebun masyarakat”; 3.11 Pasal 107 sepanjang frasa “secara tidak sah” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai “konflik tanah perkebunan dan pemetan tanah ulayat masyakat hukum adat telah diselesaikan”; 3.12 Pasal 114 ayat (3) sepanjang frasa “setelah masa berlaku hak guna usaha berakhir” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai “jangka waktu penyesuaian sesuai dengan ketentuan ayat (2)”; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Desember 2015, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 91 2. Bukti P-2 Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; 3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Keputusan Musyawarah Besar Serikat Petani Kelapa Sawit Nomor 06.SPKS.XI.014 tentang Penetapan Badan Pengurus dan Badan Pengawas Serikat Petani Kelapa Sawit; 4. Bukti P-4 Fotokopi Keputusan Kongres IV Perkumpulan Sawit Watch Nomor 11/PSW/XI/2012 tentang Penetapan Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Sawit Watch Periode 2012- 2016; 5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Keputusan Musyawarah Nasional Aliansi Petani Indonesia Nomor KEP 011/MUNAS IV/API/12/2014 tentang Pembahasan dan Penetapan Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia Masa Bakti 2014/2019; 6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Ketetapan Nomor 16/KONGRES- IV/SPI/III/2014 tentang Ketua Umum Badan Pelaksana Pusat Serikat Petani Indonesia Periode 2014-2019; 7. Bukti P-7 Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Gabungan Organ Yayasan Bina Desa Sadajiwa tanggal 29 September 2010 Nomor 32 yang dibuat di hadapan Notaris Agus Madjid, S.H.; 8. Bukti P-8 Fotokopi Surat Keputusan Pembina Yayasan FIELD Indonesia Nomor 001.KPTS/PEMBINA-FIELD/V/2012 tentang Pengurus Yayasan FIELD Indonesia Periode 2012-2015; 9. Bukti P-9 Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS); 10. Bukti P-10 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor AHU-131.AH.01.06.Tahun 2009 tentang Pengesahan Perkumpulan Sawit Watch; 11. Bukti P-11 Fotokopi Akta Notaris Maria Gunarti, SH., M.Kn. mengenai Pernyataan Keputusan Musyaarah Nasional IV Tentang Anggaran Rumah Tangga Aliansi Petani Indonesia (API); 12. Bukti P-12 Fotokopi Akta Notaris Ny. Soetati Mochtar, SH., mengenai Pernyataan Keputusan Kongres Tentang Anggaran Dasar Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 92 Serikat Petani Indonesia (SPI); 13. Bukti P-13 Fotokopi Akta Notaris Joyce Karnadi, SH., mengenai Akta Pendirian Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bindes); 14. Bukti P-14 Fotokopi Akta Notaris Drs. Zarkasyi Nurdin, SH., Mengenai Akta Pendirian Yayasan Farmer Initiatives for Ecological Livelihood and Democracy (FIELD). Selain itu, para Pemohon menghadirkan lima orang ahli dan empat orang saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 18 April 2016, tanggal 3 Mei 2016, tanggal 18 Mei 2016, dan tanggal 31 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut: AHLI PARA PEMOHON 1. Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H ‐ Bahwa permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tentu ada hubungannya dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah satu aktivitas yang digunakan oleh Pemerintah untuk mewujudkan amanat pembukaan alinea keempat dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; ‐ Bahwa melalui pembangunan nasional tujuan pendirian negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum dan seterusnya, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya bisa dicapai. ‐ Bahwa selama ini kalau kita perhatikan, kita cermati bahwa hasil dari pembangunan nasional itu secara positif kita sudah dapat nikmati. Hasilhasil pembangunan di segala bidang kehidupan, kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan bahkan aspek kehidupan religi pun dapat kita nikmati sekarang ini, tapi ada hasil-hasil pembangunan yang selama ini tidak pernah diperhitungkan sebagai hasil pembangunan. ‐ Hasil-hasil pembangunan yang selalu ditonjolkan itu adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan export commodity dan itu demi pembangunan atas nama peningkatan, pendapatan, dan devisa negara. Dari sisi itu, kita dapat menikmati sekarang, tetapi hasil pembangunan peningkatan devisa dan pendapatan negara itu apakah sudah mengalir ke bawah untuk menyejahterakan rakyat, atau dinikmati oleh orang-orang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 93 tertentu saja. Tetapi yang kemudian yang lebih penting adalah hasil pembangunan yang tidak pernah dihitung (economical lost). Economical lost itu adalah sumber-sumber kehidupan ekonomi masyarakat di daerah itu semakin terbatas dan bahkan punah, dan itu akibat dari apa yang saya sebut sebagai hasil pembangunan yang tidak pernah dihitung, ecological lost, ecology degradation, kerusakan dan pencemaran lingkungan, degradasi sumber daya alam. ‐ Hasil pembangunan yang tidak pernah dihitung itu adalah kerusakan tatanan sosial dan budaya kehidupan masyarakat. Saya sebut sebagai social and cultural distraction. (Ahli menyampaikan 4 makalah untuk melengkapi apa yang ahli sampaikan di persidangan). ‐ Permohonan uji materiil ini tentu ada hubungannya dengan apa yang ahli sampaikan sebelumnya. Dalam pembangunan hukum, dari sisi substansinya kalau orang mengatakan hukum itu semua baik, tetapi kalau dari kajian akademik bahwa substansi hukum yang dimuat dalam peraturan perundang- undangan itu belum tentu balk. Kalau sudah ada masalah di ranah legal product-nya, apalagi kemudian di ranah hukum empirisnya, di persoalan legal hukum normatifnya ada masalah, apalagi kemudian di ranah implementasi dan aplikasinya. ‐ Bahwa sebenarnya pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan itu sudah pernah diajukan permohonan uji materiil dan kemudian ada putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- VIII/2010. ‐ Pascaputusan Mahkamah Konstitusi ini kemudian menjadilah Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang pada kesempatan ini diminta uji materiil oleh teman-teman masyarakat yang peduli tentang perkebunan. ‐ Ahli fokus pada pasal-pasal yang diminta permohonan uji materiil yaitu Pasal 22 ayat (2), Pasal 13, Pasal 55, dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 terhadap Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. ‐ Kalau kita membaca secara cermat Pasal 12, pasal ini juga sudah pernah diminta dimohonkan uji materiil dan sekarang dalam bahasa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 ini lebih halus daripada Undang-Undang Nomor 18 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 94 Tahun 2010. Kita perhatikan ayat (1) nya mengatakan bahwa Pasal 12 ini dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, pelaku usaha harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. Ayat (2) nya, musyawarah dengan masyarakat hukum adat adalah pemegang hak ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal ini ada hubungannya dengan Pasal 13. Pasal 13 menyatakan bahwa masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ‐ Bahwa bahasa hukum yang digunakan dalam Pasal 12 ini adalah musyawarah. Musyawarah untuk apa? Dan ini adalah kewajiban hukum dari pelaku usaha perkebunan untuk melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat. Untuk apa? Persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. ‐ Musyawarah yang dimaksudkan ini adalah sebenarnya ada dalam ranah hukum perdata antara pelaku usaha perkebunan dengan masyarakat hukum adat mengenai penyerahan tanah dan imbalannya ini. Ini adalah perbuatan hukum perdata. Subjek hukumnya adalah pelaku usaha perkebunan dan masyarakat hukum adat. Jadi, subjek hukumnya itu adalah subjek hukum perdata. Untuk apa? Memperoleh kesepakatan sebenarnya, bukan persetujuan, mengenai apa peralihan hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat. Jadi, ranahnya ini adalah di ranah hukum perdata, tetapi kemudian di Undang-Undang disebutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apa artinya? Di sana ada bahasanya adalah untuk mendapatkan persetujuan penyerahan tanah dan imbalannya. Ini bahasa- bahasa yang tercermin ada kekuasaan, ada kewenangan-kewenangan tertentu di dalamnya untuk menyelenggarakan musyawarah tersebut. Kalau ini ada di ranah hukum perdata itu adalah menjadi dari masing-masing pihak untuk mengatakan apakah kesepakatan bisa dibuat atau tidak. Hal tersebut merupakan peralihan hak atas tanah ulayat sebenarnya yang dimaksudkan, bukan penyerahan hak atas tanah dan imbalannya. ‐ Jika kita perhatikan penyerahan tanah dan imbalannya itu apakah itu disebut Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 95 kompensasi atau ganti rugi? Kalau ini ada di ranah tanah negara, tetapi kalau dalam keperdataan, ranah hukum perdata, dia adalah yang paling mungkin dilakukan adalah sewa menyewa atau jual beli. Kalau ini sewa menyewa atau jual bell, itu peralihan hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat dan itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk kalau disebut penyerahan sebenarnya peralihan hak atas tanah ulayat mengenai berapa luasnya, mengenai berapa harganya yang disepakati. Hal yang demikian ada pada ranah hukum perdata, tapi di dalam pasal ini disebutkan sesuai dengan peraturan perundeng-undangan, Itulah yang menjadi masalah. ‐ Bahwa dalam masyarakat hukum adat ada yang disebut dengan rekognisi (recognition). Rekognisi artinya masyarakat hukum adat itu memberikan orang luar di Iuar warganya untuk masuk ke dalam wilayah masyarakat hukum adatnya, menggunakan/memanfaatkan tanahnya. Hal tersebut Itu berbeda dengan jual beli, sewa-menyewa. Kalau jual bell beralih haknya. Dalam Undang-Undang disebutkan persetujuan untuk penyerahan tanah ulayat dan imbalannya. itu artinya apa? Pasti jual beli karena pada akhirnya pelaku usaha perkebunan itu setelah jual beli kalau itu bentuknya adalah badan hukum, korporasi, badan usaha yang berbadan hukum, maka secara tidak otomatis bahwa itu menjadi hak dari korporasi itu. Tetapi tanah itu walaupun dibeli dengan uang perusahaan, tanah itu harus diserahkan dulu kepada negara dan kemudian perusahaan itu memohon hak guna usaha karena badan badan usaha yang berbadan hukum itu tidak boleh mempunyai hak milik hak atas tanah. Yang bisa digunakan adalah oleh satu korporasi untuk melakukan usahanya itu hak pakai, hak guna bangunan, dan hak guna usaha. ‐ Bahwa Pasal 12 berhubungan dengan Pasal 13. Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini juga menjadi persoalan kalau dalam bahasa akademik bahwa pengakuan ada atau tidaknya masyarakat hukum adat itu kalau sesuai dengan peraturan perundangan ditetapkan dengan peraturan daerah, itu bahasa hukum. Beberapa Undang-Undang menyebutkan secara eksplisit, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Kehutanan, Peraturan Menteri Agraria juga mengatakan harus ditetapkan dengan peraturan daerah dulu mengenai pengakuannya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 96 Ada atau tidaknya masyarakat hukum adat itu kalau sudah ditetapkan dengan peraturan daerah. Pasal 13 ini arahnya ke sana. Bagi masyarakat hukum adat dalam konteks berbangsa dan bernegara, diakui atau tidak, dia pasti tetap ada karena masyarakat hukum adat itu, kalau menggunakan prinsip ad prima facie, siapa yang lebih dulu ada? Negara ini atau masyarakat hukum adat? Karena masyarakat hukum adat itu kalau dari kriteria yang digunakan adalah kelompok masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan batas-batas yang jelas menurut konsep mereka, konsep batas mereka secara turun-temurun dan bergenerasi karena ikatan genealogis atau teritorial atau kombinasi dari genealogis dan teritorial. Kriterianya, dia mempunyai sistem pemerintahan adatnya sendiri dan juga mempunyai lembaga penyelesaian sengketa adatnya. Dia mempunyai norma-norma hukum adat dan ini ada yang tertulis, dan kebanyakan tidak tertulis. Dia mempunyai sistem religi sendiri, mempunyai harta benda materiil, harta benda fisik, dan juga harta benda magis. Kriteria masyarakat hukum adat itu seperti itu. Tetapi di dalam beberapa Undang-Undang dan peraturan menteri itu, ahli perhatikan banyak yang hilang itu. Sistem religi mereka tidak ada, khas sekali masyarakatnya. Hal tersebut ahli dasarkan pada pengalaman penelitian di berbagai daerah, termasuk juga di tiga negara ASEAN ketika ahli mendapatkan fellowship. ‐ Bahwa Pasal 13 ini hubungannya memang kalau diuji materiil terhadap Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan seterusnya ini persoalannya, ini apakah genuine atau pseudo? Constitutional and legal recognition and respect. Ini maksudnya adalah apakah pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat secara konstitusional dan secara hukum itu apakah hakiki, murni, utuh, atau basa- basi? Pseudo atau semu? ‐ Bahwa dalam beberapa tulisan ahli, ahli mengkritisi Pasal 18B ayat (2), itu pun sebenarnya bermasalah karena ada kata as long as (separtlang), "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang...." Ini menunjukkan tidak hakiki, sepanjang masih hidup. Masyarakat hukum adat itu tidak ada yang punah sampai sekarang, tidak mungkin punah, dia terus bergenerasi. Sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 97 prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undangnya sendiri sampai sekarang belum ada. Itu persoalan yang mendasar. ‐ Bahwa kalau dihubungkan dengan asas hukum, prinsip hukumnya. Kalau kita berbicara masalah hukum adat dalam konteks berbangsa dan bernegara, kemudian di konstitusi ada pengakuan dan penghormatan, tapi menurut ahli secara akademik itu masih semu. Pseudo recognition. Ad Prima facie principle. Prinsip ad prima facie ini persoalannya adalah pengakuan siapa yang ada lebih dulu. Tapi dalam konteks berbangsa dan bernegara, negara memang dengan konstitusinya juga mengatur keberadaan mereka, tetapi masyarakat hukum adat itu harus dipandang sebagai legal entity, sama dengan subjek hukum maksudnya. Subjek hukum ada yang disebut dengan naturlich person, orang per orangan. Kemudian berkembang ada subjek hukum buatan hukum (recht person). Jadi, badan hukum, badan usaha yang berbadan hukum itu. Nah, masyarakat hukum adat ini adalah legal entity juga. Oleh karena itu, pengakuannya harus genuine. Dan yang kedua harus diperhatikan adalah ada yang disebut dengan free and prior informed concern principle. Prinsip ini adalah prinsip penting dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Lingkungan hidup sumber daya alam itu ada dalam atau di daerah. Di daerah ada komunitas-komunitas masyarakat. Kalau sekarang Pemerintah ingin memasukkan program atau perencanaan pembangunan, masyarakat hukum adat ini harus diberi informasi secara awal, prior informed; ‐ Masyarakat hukum adat karena dia legal entity, maka dia juga harus diberikan hak untuk mengatakan setuju atau tidak setuju secara bebas. Free and prior informed concern principle. Ini suatu prinsip penting dalam hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkembang sampai sekarang; ‐ Pasal 17 hanya penempatannya yang salah. Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin usaha perkebunan atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dan seterusnya. Kemudian ada hubungannya dengan pasal yang memberikan sanksi pidana untuk pejabat yang berwenang. Ini merupakan kemajuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yang ahli lihat. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 98 ‐ Isi Pasal 55, "Setiap orang secara tidak sah dilarang" dan seterusnya. Dan pasal ini diikuti dengan ancaman sanksi di Pasal 107. Persoalannya sekarang, "Setiap orang secara tidak sah yang" dan seterusnya, kemudian ada ancaman sanksi pidana ini memang bisa disebut sebagai pasal yang mengkriminalisasi dan dalam kenyataan di lapangan banyak terjadi dengan memanfaatkan pasal ini. Masyarakat hukum adat yang kemudian harus melakukan resistensi mengekspresikan kekecewaan, ketidakberdayaan dengan melakukan tindakan seperti yang dimaksud Pasal 55 dan itu terjadi karena belum ada musyawarah dengan pelaku usaha perkebunan. Hal tersebut harus dibedakan, artinya ada perkecualian. ‐ Pasal 107 itu merupakan pasal yang mengarah pada kriminalisasi masyarakat hukum adat ketika dia mengekspresikan resistensi, perlawanan, penolakan, atau ketidakberdayaannya karena Pasal 12 itu musyawarah tidak dilakukan, tidak ada, dan kemudian diekspresikan resistensinya. Menariknya ada teori resistensi James C. Scott, dalam bukunya yang berjudul Weapons of The Weak senjatanya orang lemah itu apa, sih? Ketidakberdayaan dari kekuasaan pemilik modal misalnya. Senjata yang dimiliki oleh orang lemah itu, ya untuk melakukan perlawanan, resistensi, penolakan atas ketidakberdayaannya itu paling-paling hanya demonstrasi, teriak-teriak, di depan dia mengatakan ya, diam saja tidak mau menunjukkan sikap, atau tutup mulut, dan juga bisa gerakan-gerakan di bawah tanah. ‐ Hal tersebut banyak terjadi yang lalu pembakaran basecamp misalnya, traktor dirusak, dan itu adalah wujud dari atau ekspresi dari masyarakat hukum adat yang termarjinalisasi, tergusur karena hak-haknya dilanggar dan hukum dan kebijakan Pemerintah juga memberikan andil, termasuk yang diajukan permohonan. ‐ Bahwa jika kita kembali pada tujuan bernegara ini hanya kita merujuk pada pembukaan alinea keempat, untuk apa negara ini didirikan? Menyejahterakan rakyat, memakmurkan rakyat, dan Pasal 33 ayat (3) tegas mengatakan itu. Pasal 18B ayat (2) pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya jelas. Kemudian, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2); ‐ Bahwa selebihnya apa yang ahli sampaikan dalam persidangan, juga disertakan 4 papers yang ahli tulis, termasuk juga di konstitusional review Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 99 perdana, terbitan perdana dari Mahkamah Konstitusi. 2. Prof. Dr. Dwi Andreas Santosa ‐ Bahwa pertanyaan pertama sebenarnya yang ingin kita ujikan bersama dan ahli kira ini menjadi keinginan besar kita bersama, terkait dengan kedaulatan petani. Apakah kedaulatan petani ini diakui secara internasional? Di dalam Commission On Genetic Resources for Food and Agriculture (FAO) ini ditegaskan bahwa petani memiliki hak. Hak untuk apa? Hak untuk menggunakan, menukarkan, dan untuk galur, dan varitas yang tidak diregistrasi, memasarkan benih. Jadi ini hak yang dimiliki oleh petani-petani kecil di seluruh dunia. Lalu mengapa benih? Dan benih ini ahli kira berbagai macam, ada benih untuk tanaman pangan, benih untuk tanaman perkebunan, dan benih untuk yang lainnya juga. Sebagaimana kita ketahui, benih adalah kehidupan. Ahli kira, di antara kita tidak akan ada yang berani menyatakan, “Bukan berasal dari benih.” ‐ Lalu yang kedua, benih ini menentukan 60% keberhasilan atau kegagalan usaha tani. Sehingga pertanyaan besar yang harus kita ajukan di dalam ruang ini, bila menguasai benih, maka apa yang akan diperoleh di sana? Sehingga, banyak pihak di seluruh dunia, pemodal, maupun yang lainnya, berusaha menguasai benih. Lalu, bagaimana terkait dengan pengembangan benih di dunia internasional? Asal benih, itu hampir seluruhnya berasal dari petani, komunitas lokal, ataupun penduduk asli. Ini hampir semua benih, baik itu benih tanaman perkebunan, benih tanaman, maupun benih-benih yang lainnya. Nah, benih tersebut, khususnya memang untuk tanaman pangan, ini dikoleksi oleh lembaga internasional yang dikenal sebagai CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research). Yang mengoleksi, saat ini sekitar lebih dari 3.000.000 benih dari seluruh dunia. Dan siapa yang memanfaatkan benih tersebut? Terutama perusahaan benih multinasional, yang sudah mengakses ratusan ribu benih dari lembaga tersebut. Yang dalam tata caranya, dalam tata kelolanya disebut sebagai no ownership. Sesuatu yang tidak ada kepemilikannya, lalu kemudian yang mengakses adalah perusahaan-perusahaan benih multinasional. Di dalam perusahaan-perusanaan tersebut, benih kemudian dikemas lagi. Benih-benih kemudian dikembangkan lanjut menjadi benih unggul, benih hibrida, dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 100 untuk beberapa hal benih transgenik. Transgenik ini juga sudah dikembangkan untuk beberapa tanaman perkebunan. ‐ Bagaimana benih yang asalnya dari petani, dari komunitas lokal, dari penduduk asli? Lalu, apakah petani memiliki akses terhadap benih-benih tersebut? Jawabannya, ya. Walaupun ada pertanyaan besar, yanya sampai sejauh mana? Jadi, itu. Dan ini sebagai salah satu contoh untuk benih tanaman perkebunan, mungkin datanya juga hampir mirip. 78% benih hortikultura saat ini dikuasai oleh penanam modal asing. Lalu, penguasaan benih itu mengerucut ke multinasional dan pemodal. Mengapa? Ini ahli kira pertanyaan yang sudah sering kami diskusikan di antara teman-teman, terutama teman-teman Pemohon. Disebabkan karena undang-undang kita sendiri dan peraturan yang di bawah Undang-Undang yang bersangkutan. Lalu, bagaimana? Apakah peran petani atau petani kecil ini memiliki peran dalam pengambangan benih? Yang di dalam Undang-Undang Perkebunan ini dicoba direduksi peran petani tersebut dengan berbagai peraturan yang ada di dalam undang-undang tersebut. Siapa sesungguhnya yang mengembangkan benih? Sejak tahun 1960-an, sekitar 1.900.000 varietas tanaman, baik tanaman pangan maupun perkebunan, ini dihasilkan. Dihasilkan oleh siapa? Dihasilkan oleh petani kecil, oleh masyarakat lokal. Siapa yang memanfaatkan? Perusahaan-perusahaan perbenihan, ini hanya mengembangkan 72.500 varietas. Dibanding 1.900.000 yang dihasilkan petani kecil, maka nothing, tidak ada maknanya, tidak ada artinya sama sekali. ‐ Bagaimana lembaga-lembaga publik yang bergerak di bidang perbenihan? Itu hanya mengembangkan kira-kira 8.000. Kita mengenal IR, kita mengenal beberapa jenis varietas yang beredar di Indonesia. Itu dikembangkan oleh lembaga-lembaga publik. Tapi, yang mengembangkan, yang memproduksi varietas, secara umum, secara global, sebagian besar atau terbesar adalah petani kecil. Lalu, di banyak negara pun sampai saat ini, peran petani kecil sangat penting dalam pengembangan dan perbanyakan benih untuk perkebunan. Ini dari hasil studi FAO. Dan itu apa? Dampaknya luar biasa. Karena meningkatkan pendapatan petani kecil dan berperan dalam pembangunan berkelanjutan komunitas lokal. Di beberapa tempat, misalnya di Afrika dicoba juga bahwa petani kecil mengembangkan benih-benih Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 101 perkebunan, terutama untuk di sini banana, untuk pisang melalui kultur jaringan. Dan gerakan itu mulai banyak, baik di Afrika, di Amerika Latin, maupun di Asia. ‐ Bahwa sebagai salah satu contoh konservasi benih oleh petani kecil, yang menghimpun paling tidak saat ini sudah 593 varietas lokal dan juga beberapa varietas yang lainnya, termasuk beberapa varietas yang digunakan di perkebunan yang dijalankan dalam proses itu. Dalam arti, petani kecil untuk beberapa hal. Terutama di organisasi kami, itu tidak hanya memproduksi benih, tetapi juga melakukan pengujian. Lalu kemudian, melakukan perbanyakan, lalu benih yang mau diedarkan itu juga harus dipastikan bahwa benih tersebut memilik mutu yang tinggi, dan bermanfaat bagi petani yang lainnya. Sistem ini sudah dikembangkan di kami. Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia yang merupakan asosiasi atau jaringan petani- petani kecil yang bergerak di bidang perbenian. Lalu, bagaimana tentang gerakan daulat benih? Pemerintah saat ini mencanangkan mencanangkan program besar, yang kita kenal dengan kedaulatan pangan. Kunci dari kedaulatan pangan adalah kedaulatan terhadap benih. Untuk itu di dalam nawacita dimunculkan desa mandiri benih, walaupun asalnya adalah gerakan daulat benih. Mengapa? Alasan mengapa daulat benih, gerakan daulat benih ini perlu dilakukan, baik tanaman pangan maupun tanaman yang lainnya? Karena sangat sedikit pemulia tanaman di Indonesia. Di seluruh Indonesia hanya sekitar 100 pemulia tanaman, baik di perguruan tinggi maupun di lembaga penelitian. Dan ini masih sangat sedikit dibanding potensi yang ada di Indonesia. Diperlukan paling tidak sekitar dari beberapa hitungan 2.500 pemulia tanaman. Supaya Indonesia bisa maju dan berkembang, terkait dengan pertanian dan perkebunan. Program AB2TI salah satunya adalah membangun sekitar 10.000 petani pemulia tanaman. Dan sudah barang tentu 10.000 petani pemulia tanaman ini akan terkena dampak Undang-Undang yang akan kita susun atau yang sudah kita susun. ‐ Bahwa gerakan daulat benih ini diwujudkan oleh pemerintah dalam program desa mandiri benih dengan 1.000 desa sebagai pilot dan goal-nya 25.000 desa mandiri benih. Lalu, apakah benih yang dihasilkan petani ini mutunya rendah? Apakah betul benih yang dihasilkan petani ini benih yang dari sisi kualitas tidak bisa dipertanggungjawabkan? Kami memiliki contoh, contohnya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 102 ini memang hanya ditamanan pangan dan sudah barang tentu ada beberapa gerakan, bulan lalu kami diundang oleh Bapeda di Tabanan di Provinsi Bali. Di sana ada gerakan petani juga untuk memuliakan kopi, tapi kemudian terbentur Undang-Undang, sehingga kopi hasil pemuliaan mereka kemudian disebarkan ke petani-petani lainnya secara tidak terbuka. Tetapi petani-petani yang menerima sangat berterimakasih karena kualitasnya, keunggulannya luar biasa. Ini sebagai salah satu contoh, bagimana konsep gerakan mandiri benih ini kami terapkan di jaringan tani. Benihnya, karya petani kecil sendiri lalu kemudian kita namai IF8, I-nya Indonesian Farmer, jadi Indonesian Farmer 8. Lalu apa hasilnya? Terjadi peningkatan produksi 66,9%, dibanding dengan tetangganya yang menggunakan benih saat ini yang bantuan pemerintah atau pun benih-benih yang lainnya. Jadi, peningkatannya yang luar biasa dan ini kami lakukan tidak hanya di satu lingkup kecil, tapi sudah kami lakukan di 11 kabupaten. Jadi, ahli kira ini perlu pemikiran kita bersama di ruang ini bagaimana memberdayakan petani kecil, kita tahu konsep membangun dari bawah dan merombak dari atas. Mari kita bersama-sama membangun dari bawah. Dan bagaimana terkait dengan ini? Salah satu kisah menyedihkan, saya beberapa kali berdiri di ruang ini di sidang MK ini, ini kami tunjukkan kembali, bagaimana petani yang terlalu kreatif kemudian petani tersebut akhirnya masuk penjara dan diadili. Jadi ahli kira harapan kita bersama tidak ada lagi kejadian yang menimpa Tukirin Budi Kuncoro dan belasan petani yang lainnya. Lalu untuk itu, Undang-Undang harus berpihak betul ke petani, jika Indonesia ingin maju. Undang-Undang Perkebunan perlu mengabdopsi hak petani. Hak untuk apa? Pertama, hak untuk melakukan pemuliaan tanaman. Kedua, hak untuk mengembangkan benih dari berbagai sumber, baik publik maupun swasta. Karena apapun sumber utama benih sebelumnya adalah dari petani itu sendiri. Sehingga petani harus memiliki hak untuk mengembangkan benih dari berbagai sumber, baik publik maupun swasta. Hak untuk menyimpan benih dan hak untuk memasarkan benih. Adopsi kedaulatan petani atas benih akan menyelamatkan masa depan pertanian dan perkebunan kita. Sebagai salah satu contoh ilustrasi benih merah putih yang dikembangkan petani kita 700 tahun yang lalu. 700 tahun yang lalu, ditemukan di salah satu candi di Klaten. Masyarakat kita, petani Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 103 kita sesungguhnya luar biasa terkait dengan perkembangan benih. Semoga kita semua menyadari hal ini dan menghargai karya petani kecil. 3. Ir. Imam Syafi’i Bahwa ahli ingin menyampaikan keterangan pandangan terhadap kemitraan dalam usaha perkebunan Pasal 57 Undang-Undang Perkebunan. Latar belakangnya merupakan anugerah dari Allah SWT Indonesia negeri yang subur, letak geografis, iklim, dan hamparan tanahnya dapat dikembangkan berbagai komoditas perkebunan. Bila diatur dan dikelola dengan hak akan memberikan kemakmuran dan kejayaan bagi rakyatnya. Sudah merupakan kewajiban pemerintah memberikan kesempatan kepada rakyatnya, khususnya pekebun dalam mengembangkan usaha di dalam perkebunan ini. Namun, petani tidak memiliki kapasitas yang memadai dalam usaha budidaya ini, maka pemerintah mencoba meningkatkan kapasitas petani melalui pola kemitraan usaha perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang. Yang diharapkan perusahaan dapat melakukan transfer of knowledge (teknologi) untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas kebun petani yang berkelanjutan. Namun, kenyataannya belum seperti yang diharapkan. Kebun yang merupakan cita-cita kita bersama. Kebun yang standar selama kurang lebih 4 tahun, kebun yang menjanjikan masa depan, produktivitas tinggi, meningkatkan kesejahteraan, dan tentunya berkelanjutan yang merupakan harapan inilah yang merupakan anugerah dari Tuhan, Indonesia yang dibawahnya ada minyak, di atasnya ada minyak. Oleh karena itu, bentuk apapun pola kerjasama antara perusahaan dan petani mestinya menggunakan standar yang telah ditetapkan yaitu standar fisik kebun. Karena saya menilai bahwa pola pembangunan kemitraan yang terjadi di Indonesia ini mulai dari PIR, PIR-BUN KKPA, dan REV-BUN ini tidak menggunakan landasan yang digunakan untuk menetapkan keberhasilan itu adalah standar fisik kebun. Oleh karena itu, ke depan diharapkan apapun bentuk pola yang akan ditetapkan, ini seharusnya yang kita gunakan adalah pedomannya standar fisik kebun. Bahwa yang sering ahli jumpai di dalam lapangan, baik di Medan, Jambi, kemudian Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, pola kemitraan yang terjadi antara perusahaan inti dan plasma itu sering kondisi lapangan seperti ini dalam umur yang sama. Kebun yang tidak standar, kondisi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 104 pokok tanamannya, kemudian kondisi lapangannya, gawangan, dan sebagainya, kondisi umum tidak seragam pertumbuhannya menunjukkan suatu produktivitas yang rendah yang tentunya tidak akan meningkatkan kesejahteraan petani dan bisa jadi ini tidak akan berkelanjutan. Karena kebun- kebun yang sering seperti ini bisa dipastikan tidak akan berproduksi panjang dan peluang terbesarnya adalah tidak mampu mengembalikan pinjaman. Ini yang kami lihat, fakta yang di lapangan, pola kemitraan yang terjadi nilainya berbeda kebunnya, tapi harga yang ditandatangani oleh petani itu sama. Dan petani merasa tidak mampu untuk melakukan pembelaan atau katakanlah perlawanan dan dia terima saja kebun yang seperti ini. Keberhasilan usaha perkebunan itu ditentukan dalam satu siklus yang panjang, 20 sampai 25 tahun, meliputi masa investasi yaitu tanaman belum menghasilkan dan masa produksi yaitu tanaman menghasilkan. Maka diperlukan keterlibatan para pihak, pemerintah, perusahaan, petani, atau koperasi, lembaga keuangan, dan instansi terkait lainnya untuk menjamin keberhasilan pola kemitraan antara petani dan perusahaan mitra atas dasar kesepakatan para pihak dalam kebersamaan partisipasi para pihak, kearifan lokal, dan kemandirian petani, pekebun di dalam memilih pola kerjasama. Pada Pasal 57 Undang-Undang Perkebunan, saya sebutkan yang ayat (1) adalah untuk pemberdayaan usaha perkebunan, perusahaan perkebunan melakukan kemitraan usaha perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat, dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan. Kemudian, Pasal 2 di sini diatur tentang pola kemitraan yang dimaksud dengan Pasal 1, yaitu, “Penyediaan sarana produksi, produksi pengolahan, dan pemasaran, kemudian kepemilikan saham, dan jasa pendukung lainnya.” Kemudian ayat (3), “Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan usaha perkebunan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) tadi diatur dalam peraturan pemerintah.” Saya menilai bahwa apa yang seharusnya dilakukan di dalam pola kemitraan adalah berdasarkan kesepakatan para pihak yang tentunya atas dasar kebersamaan, partisipasi, dan sebagal macamnya. Sedangkan Pasal 57 ayat (2) lebih mengatur kepada pilihan kegiatan yang dikerjasamakan bukan kepada polanya. Mestinya, yang diatur di dalam ayat (2) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 105 tadi adalah polanya yang secara partisipasi apa yang disepakati oleh para pihak itu. Pola kerja sama yang telah ada, misalnya pola PIR-BUN, PIR-KKPA, dan pola revitalisasi perkebunan, atau bisa saja para pihak bersepakat untuk membangun pola kerja sama berbasis syariat, sebagaimana yang sekarang lagi marak pembangunan rumah berbasis syariat. Siapa tahu ini menjadi alternatif untuk undang-undang ke depan yang mana bumi ini milik Tuhan kalau diatur dengan cara Tuhan insya Allah akan lebih berkah. Kemudian, catatan ahli terhadap praktik pola kemitraan yang telah ada, yaitu yang telah lalu yang saya ketahui mulai dari tahun 1990-an sampai saat ini adalah pola kemitraan yang telah ditetapkan dari atas, biasanya dibuat secara sepihak tanpa ada kesepakatan bersama para pihak yang secara partisipatif. Biasanya draft perjanjian dibuat perusahaan tanpa melibatkan kesepakatan para pihak. Praktik ini tidak mengindahkan aspek kebersamaan, partisipasi para pihak, kearifan lokal, dan kemandirian petani, pekebun dalam memilih pola kerja sama. Ini bertentangan pasal yang sebelumnya. Praktik seperti ini menghasilkan ketidakberhasilan program kemitraan. Seyogianya, draft perjanjian pola kerja sama disosialisasikan secara optimal hingga dipahami dan diketahui soal substansi kontrak, hak, kewajiban, sanksi, serta soal manfaat, atau untung dan rugi dari sebuah kemitraan. Ada pun peraturan pemerintah yang diamanatkan pada Pasal 57 ayat (3) seharusnya lebih mengatur kepada pola yang berdasarkan adanya kesepakatan para pihak dalam kebersamaan. Partisipasi para pihak, kearifan lokal, dan kemandirian petani, pekebun dalam memilih pola kerja sama. Sementara ayat (2) tadi itu merupakan uraian kegiatan saja, yang bisa saja apa yang ada di ayat (2) itu menjadi bagian dari kegiatan yang ada dalam pola yang telah dipilih. Oleh karena itu, seharusnya petani atau para pihak memperoleh jaminan, kepastian hukum, sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 106 Ahli ingin menyampaikan dampak pola kerja sama yang tidak memiliki kepastian hukum. Sering dapatkan pertanyaan, kenapa sering terjadi perjanjian kerja sama antara petani dan perusahaan mitra tidak berjalan lancar, sering menguntungkan salah satu pihak? Maka jawabannya, tidak setara. Meski masing-masing tidak sudah bertandatangan tetapi rancangan perjanjian kerja dibuat oleh satu pihak. Oleh karena itu, masing-masing pihak harus didampingi oleh para legal atau orang yang mengerti hukum. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pasal mana yang paling penting diperhatikan dalam perjanjian kerja sama? Maka yang seharusnya jawabannya adalah semua pasal penting harus dipahami apa yang diperjanjikan dan disepakati, pasal dan ayat harus STMJ (Setara, Tegas, Mengikat, dan Jelas). Ahli selama menjadi pihak yang memperhatikan tentang pola kemitraan yang terjadi selama ini, belum pernah menemukan suatu pola atau perjanjian yang di lapangan itu secara jelas, menetapkan spesifikasi kebun yang akan dibangun itu seperti apa? Karena mestinya ini yang digunakan landasannya, apabila tidak sesuai maka berarti ada yang tidak memenuhi perjanjian. Kemudian berapa harganya per hektare, kapan kebun kelapa sawit akan diserahkan dan diterima? Bibit unggul apa yang akan ditanam dan kapan mulai disiapkan? Kapan lahan mulai dibuka dan siap ditanami? Kapan penanaman kacangan atau kelapa sawit dilakukan? Tindakan konservasi tanah dan air yang perlu dilakukan seperti apa? Kebun seperti apa yang akan diterima petani? Harus dijelaskan secara detail. Dan berapa nilai kredit yang akan ditanggung oleh petani? Kemudian, rincian biaya masing-masing komponen kredit mestinya harus terbuka, baik biaya yang digunakan untuk membangun tanaman berapa dan nontanaman berapa? Biaya yang ditanggung perusahaan mitra apabila terjadi cost of run, apabila terjadi pembiayaan lebih, apakah itu akan ditanggung oleh petani atau ditanggung oleh perusahaan? Ini mestinya klausul-klausul yang seperti ini dicantumkan di dalam perjanjian kerja sama. Bagaimana kalau kebun tidak standar? Apakah nilai kredit bisa diubah? Atau harus diatur dalam pasal-pasal atau hanya ayat demi ayat? Kemudian dokumen tentang standar fisik kebun saat konferensi seharusnya dilampirkan. Yang sering terjadi atau menjadi sumber konflik dan kekecewaan adalah petani tidak menerima fisik kebun sesuai standar, tetapi harganya tetap standar, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 107 sehingga petani memperoleh penghasilan yang rendah dan berat untuk mengembalikan pinjaman. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, yang sering terjadi dalam pola kemitraan, yaitu petani baru tahu ada perselisihan setelah tiga tahun, kebun masih belum layak dialihkan. Untuk perbaikan memerlukan waktu 1 sampai 2 tahun. Dan kalaupun sudah dilakukan perbaikan, secara agronomi hasilnya tidak akan memenuhi standar produksi, contohnya tanaman berusia 5 tahun tapi produksinya seperti umur 3 tahun tanaman standar. Apa yang harus dilakukan oleh para pihak yang terlibat perjanjian dalam kondisi yang seperti itu? Oleh karena itu, perihal yang tersebut harusnya diatur dalam pasal dan ayat perjanjian, kalau perlu ada pasal yang menerangkan tentang tim penilai kebun, sehingga perjanjian menguntungkan kedua belah pihak. Dan tentunya masing- masing pihak yang terus bertanggung jawab. Kemudian, terus lanjut. Kemudian ahli tidak menemukan sanksi, memang ada di dalam rata-rata pola kerja sama. Tapi sanksi-sanksi yang betul-betul mengikat dan itu substansi, itu tidak nampak di dalam. Sehingga petani sering mengalami kesulitan apabila terjadi perselisihan. Seharusnya ada disepakati, apabila ada pihak yang tidak memenuhi ketentuan yang bersifat fisik, biaya, dan waktu dicantumkan dalam pasal yang khusus. Bila kebun dibangun tidak standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini dirjenbun, seperti apa? Diberikan sanksi apa? Dan bila waktu penyerahan tidak tepat waktu, itu apa sanksinya? Dan bila pembiayaan kebun melampaui kesepakatan itu, harusnya seperti apa? Apabila perjanjian itu diatur dengan jelas seperti itu insyaAllah, pembangunan perkebunan di Indonesia itu akan berjalan baik, produktivitas meningkat, kesejahteraan itu akan meningkat, dan akan berkelanjutan. 4. Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. I. Pendahuluan Pada masa lalu negeri tercinta Indonesia ini terkenal dengan negeri yang gemah ripah loh jinawi, negeri yang subur makmur tata tentrem kerta raharja. Saking hebatnya negeri ini orang andakata mencari dari 100 negara mencari satu saja sulit seperti Indonesia ini. Dalam bahasa pewayangan menurut ki Dalang ngupadia satus tan antuk setunggal ngupadia sewu tan antuk sedasa. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 108 Kemudian datanglah orang-orang Barat (Eropa) yang kemudian menjajah Indonesia. Seiring dengan itu datang pula para pengusaha perkebunan (kapitalis perkebunan). Dibantu pemerintah jajahan dengan teori domain verklaringnya, mereka mulai membuka perkebunan-perkebunan besar dengan hak erfpach. Mulailah mereka merambah tanahtanah ulayat. Konflik perkebunan tidak terhindarkan, antara rakyat dengan pengusaha perkebunan (onderneming). Bahkan tanah tanah rakyat yang sudah dimiliki turun temurunpun dimungkinkan dimiliki oleh para kapitalis perkebunan. Negara tidak melindungi anak negeri (rakyat) bahkan mempermudah memperoleh konsesi tanah perkebunan. Bukunya Karl Pelzer " Tuan Tanah Kebun" bercerita panjang lebar bagaimana Sultan Deli memberikan tanah konsesi perkebunan yang sangat luas sehingga merambah tanah ulayat masyarakat Batak. Di situ diceritakan bagaimana konflik muncul antara masyarakat Batak dengan pemilik perkebunan, sehingga bedeng-bedeng penyimpan tembakau dibakar oleh rakyat. Datangnya perkebunan bukan merupakan berkah tetapi merupakan musibah. II. Perlindungan masyarakat hukum adat. A. Perlindungan dalam perundang-undangan. - Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 "Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masvarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnva sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undangan”. - Pasal 28 ayat (3) UUD 1945 "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. - Pasal 4 huruf j TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam bahwa Pembaruan dan pengelolaan sumberdaya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip "mengakui, menghormati dan melindungi hak masvarakat hukum adat dan keragaman budaya atas sumberdaya agraria/sumberadaya alam”. - Pasal 6 ayat (1) UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia "Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 109 masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindunqi oleh hukum, masyarakat dan Pemerintah. - Masih banyak lagi Undang-Undang lain yang maksudnya sama yaitu menghormati dan melindungi masyarakat hukum adat misalnya dalam Pasal 67 ayat (1) UU.41/1999 tentang Kehutanan; UU 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) menyatakan pengakuan kelembaqaan adat dan lokal dalam kepemilikan dan pengelolaan sumberdaya alam.; B. Perlindungan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi - Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 antara lain berbunyi "... penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. - Putusan MK yang berkenaan dengan perlindungan nelayan dengan adanya Hak Pengelolaan Pesisir Pantai dan pulau-pulau kecil. - Putusan MK yang berkenaan dengan Undang-undang Mineral. C. Ancaman Keberadaan Masyarakat Hukum Adat - Pada hakekatnya, ancaman keberadaan masyarakat hukum adat atau kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak hak tradisionalnya, yang akan memarginalkan bahkan menggusur keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat datang dari berbagai arah. - Pertama dengan terbitnya berbagai perundang-undangan misalnya UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang kemudian setelah diuji oleh Mahkamah Konstitusi maka pasal yang diujikan dalam UU a quo dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam kaitan ini termasuk Pasal- Pasal dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang sekarang sedang dimohonkan pengujiannya dalam perkara Undang- Undang Perkebunan yang sedang diperiksa. - Kedua, walaupun telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, misalnya Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 kenyataanya eksekusi putusan tersebut belum nampak nyata dengan perkataan lain belum efektif karena berbagai pihak enggan melaksanakannya (Kompas tanggal 17 Mei 2016). Bahkan masih banyak masyarakat hukum adat yang tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 110 mengetahui adanya putusan MK tersebut. Jadi belum nampak strong political will dari negara untuk melindungi dan menghormati putusan MK tersebut. - Ketiga dalam persaingan perdagangan babas, termasuk ijin-ijin pembukaan perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran, nampak persinggungan dan bahkan konflik pemilikan dan pengusaan wilayah hak ulayat dengan hak guna usaha/hak pakai yang dimiliki oleh pengusaha perkebunan besar. Sudah banyak orang2 dari masyarakat hukum adat yang dikriminalisasi di atas hak ulayatnya sendiri, sehingga banyak anggota masyarakat hukum adat yang mendekam di tahanan penegak hukum, suatu situasi yang tragis yang masih berlangsung walaupun kita sudah merdeka Iebih dari 70 tahun. D. Pelanggaran Hak Hak Masyarakat Hukum Adat  Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan menyatakan " Dalam ha/ tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, pelaku usaha harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat untuk memperoleh persetujan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya". Unsur-unsur pasal tersebut ialah: 1. Tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. 2. Pelaku usaha harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat untuk memperoleh persetujuan 3. Mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. Hak Ulayat (UU.21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua) :Adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di atas hak ulayat terdapat kuburan, tempat penggembalaan, ada hutan adat untuk mata pencaharian masyarakat,  Tanah hak ulayat. Dalam perspektif masyarakat hukum adat, tanah hak ulayat merupakan unsur mutlak keberadaan/eksistensi masyarakat hukum adat, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 111 khususnya masyarakat hukum adat teritorial, karena keberadaan masyarakat hukum adat harus di atas wilayah hak ulayat. Tanah hak ulayat adalah sokoguru keberadaan masyarakat hukum adat. Wilayah hak ulayat adalah bentuk "mini" hak menguasai negara yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Lalu bagaimana kalau wilayah negara kita serahkan kepada negara lain, masihkan kita punya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konon sejengkal tanahpun akan kita pertahankan sampai titik darah yang penghabisan. Penyerahan tanah ulayat kepada pelaku usaha adalah proses penghancuran Masyarakat hukum adat yang bertentangan dengan pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak hak tradisionalnya [vide Pasal 18B ayat (2) UUD 1945].  Lebensraum. Tanah hak ulayat merupakan salah satu unsur mutlak keberadaan masyarakat hukum adat yaitu adanya tanah/wilayah dengan batas- batas tertentu sebagai Lebensraum yang merupakan objek hak ulayat. Obyek tanah hak ulayat tersebut ada kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Di atas wilayah hak ulayat itulah masyarakat hukum adat lahir, dibesarkan, hidup rukun turun temurun dengan tradisinuya serta akhirnya mati mengakhiri hidupnya.  Sesat berfikir. Kesatuan masyarakat hukum adat adalah masyarakat Paguyuban menurut ahli hukum adat Prof.Djoyodiguna, (Gemeinschaft) menurut Ferdinan Tony, yakni masyarakat yang mementingkan kebersamaan yaitu kepentingan bersama bukan hubungan untung dan rugi. Sebaliknya masyarakat Patembayan (Gesselschaft) yakni masyarakat yang individualistis, memandang orang lain dari segi untung dan rugi, yakni hubungan pamrih, yang diwakili oleh kelompok pengusaha. Oleh sebab itu tidak mungkin masyarakat hukum adat mau diajak bermusyawarah agar mau menyerahkan tanah hak ulayatnya sekalipun mendapatkan imbalan atau saham, karena dengan menyerahkan tanah hak ulayatnya is akan kehilangan wewenangnya atas tanah ulayat yang diserahkan kepada pelaku usaha tersebut, sekaligus secara diam diam merupakan tindakan membubarkan diri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Imbalan dan atau saham adalah produk masyarakat modern yang bagi masyarakat hukum adat tidak dikenal, barangkali kita yang hidup di alam modern inipun belum semuanya paham apa itu saham, apalagi masyarakat hukum adat. Mau dibawa kemana warga masyarakat hukum adat ini ? Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 112  Kehilangan legal standing. Masyarakat Hukum Adat menurut Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian undang-- undang terhadap Undang-Undang Dasar. Menurut Mahkamah keberadaan Masyarakat Hukum adat menurut Putusan MK Nomor 31/PUU-V/2007 ialah (1) Ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in-group feeling) (2) Ada pemerintahan adat. (3) Ada harta kekayaan dan/atau benda benda adat. (4) Ada perangkat norma adat dan; (5) Khusus bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur wilayah hukum adat tertentu. Jika wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat diserahkan kepada pelaku usaha dengan imbalan/saham maka jelas masyarakat hukum adat bubar dan tidak mempunyai legal standing lagi di hadapan Mahkamah Konstitusi.  Masyarakat Hukum adalah masyarakat yang rentan. Masyarakat hukum adat dalam alam liberalisasi ini adalah termasuk masyarakat golongan ekonomis lemah yang harus dilindungi oleh hukum dalam mempertahankan sumberdaya agraria, menghadapi mereka yang bermodal besar. Kemiskinan struktural masih menggerogoti kehidupan mereka. Mereka miskin harta, miskin pendidikan, miskin akses sumberdaya, miskin kesehatan dan sebagainya.Oleh sebab itu Pasal 11 ayat (2) UUPA menyatakan. Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan masyarakat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah. Oleh sebab itu harus ada perlindungan terhadap masyarakat hukum adat sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehornatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya , serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untukm berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.  Penyerahan berarti pengalihan hak. UUPA menyikapi bahwa keberadaan hak ulayat sebagaimana hak hak perseorangan tidak bersifat mutlak, karena masyarakat hukum adat berada dalam negara kesatuan republik Indonesia. Bila diperlukan untuk kepentingan umum, semisal untuk proyek keamanan negara, stasion radar, pangkalan militer, hak ulayat harus direlakan, namun demikian haruslah difikirkan imbalan tanah yang menjamin kelangsungan hidup mereka. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 113 Dengan demikian mereka tetap dapat hidup sesuai dengan habitatnya. Namun jika untuk kepentingan bisnis sebaiknya para pelaku usaha mencari tanah lain selain tanah hak ulayat, konon dari 17.000 pulau di Indonesia yang dihuni baru 3000 pulau, mengapa mereka tidak membuka lahan lain sisanya yang 14.000 pulau. Tanah hak ulayat yang diserahkan tersebut akan berubah statusnya bukan lagi tanah hak ulayat tetapi menjadi tanah hak guna usaha atau hak pakai. Artinya tidak lagi disebut sebagai tanah hak ulayat.  Pemerintah Hindia Belanda menghormati hak ulayat. Marilah kita Iihat ke belakang masa Pemerintahan Hindia Belanda. Ketika kran penanaman modal dibuka di Hindia Belanda banyak pengusaha perkebunan membeli tanah adat milik Pribumi. Para pengusaha perkebunan (onderneming) ini tidak mau susah susah membuka hutan, karena penduduk masih jarang, sehingga sulit mencari tenaga kerja. Jalan pintas ditempuh yaitu membeli tanah adat yang kemudian ditundukkan di bawah Burgerlijk Wetboek menjadi tanah hak erfpacht. Meluasnya perilaku pengusaha onderneming ini mengkhawatirkan Pemerintah Hindia Belanda, karena orang-orang Pribumi akan kehilangan tanahnya. Cara cara pengusaha onderneming mendapatkan tanah adat ini kemudian dilarang dengan dikeluarkannya Staatsblad 1875-179 Grondvervreemdings verbod, yaitu Larangan Pengasingan Tanah. Apakah praktik zaman penjajahan yakni pelaku usaha 140 tahun yang lalu dengan dibolehkannya pelaku usaha mendapatkan tanah hak adat, yang kemudian menjadi hak erfpacht akan berulang dengan adanya Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan?. Sekarang sudah lebih 75 tahun merdeka, apakah negara akan mengulang perbuatan kolonial yaitu membolehkan pars pelaku usaha minta masyarakat hukum adat menyerahkan tanah ulayatnya dengan imbalan dan atau saham.  Penyerahan bukan pengalihan hak. Dalam era globalisasi ekonomi sekarang ini, sulit dihindarkan aspek ekonomi tidak akan bersinggungan dengan kepentingan masyarakat hukum adat. Oleh sebab itu peranan negara dalam rnelindungi kesatuan masyarakat hukum adat sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 haruslah nyata bukan hanya manis di atas kertas. Jika penyerahan diartikan dalam angka memberdayakan masyarakat hukum adat misalnya dalam kerjasama yang saling menguntungkan dalam jangka waktu tertentu, maka setiap saat dapat dievaluasi tentang untung ruginya kerjasama tersebut. Jika menguntungkan dapat dilanjutkan tetapi jika merugikan dapat dihentikan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 114 dan tanah dikelola kembali sepenuhnya oleh masyarakat hukum adat. Mengapa penyerahan itu bukan peralihan hak untuk seterusnya, karena jika penyerahan diartikan sebagai pengalihan hak yang tidak terbatas, maka masyarakat hukum adat akan kehilangan eksistensinya sebagai masyarakat hukum yang dilindungi hukum serta kehilangan legal standingnya untuk mempertahankan hak-haknya.  Pembangunan yang menguntungkan semua pihak. Dalam proses pembangunan masa lalu banyak dijumpai korban-korban pembangunan. Pasar- pasar tradisional dibangun menjadi modern dan bersih dan nyaman, tetapi ternyata yang dapat berdagang di situ hanya mereka yang bermodal besar, yang bermodal kecil tidak bisa lagi berdagang karena tidak bisa menebus bedak pasar yang mahal sehingga mereka tersingkir. Inilah pembangunan yang menguntungkan satu pihak dengan pengorbanan pihak lain. Pembangunan yang benar harus menguntungkan semua pihak, harus mampu menutup jurang ketidak adilan sosial, bukan menguntungkan satu pihak tetapi dengan mengorbankan pihak lain. Hubungan hukum dengan ekonomi digambarkan sebagai Pareto optimality: An economic situation in which no person can be made better off without making someone else worse off. Pareto superiority : An economic situation in which an exchange can be made that benefits someone injures no one. Kita harapkan pelaku usaha tidak tambah memiskinkan masyarakat hukum adat tetapi sating menguntungkan antara kedua belah pihak.  Kesimpulan. Bahwa Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2014 adalah konstitusional bersyarat, yakni konstitusional (bersyarat) jika penyerahan tanah hak ulayat kepada pelaku usaha tersebut dimaknai dalam jangka waktu tertentu, dalam rangka pemberdayaan masyarakat hukum adat, sehingga tidak membubarkan kesatuan masyarakat hukum adat.  Pasal 55 huruf a, huruf c, huruf d juncto Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d UU 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.  Pasal 55 huruf a, huruf c, huruf d menyatakan Setiap yang orang secara tidak sah dilarang a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai Lahan Perkebunan c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan atau d.memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan. Pasal 107 huruf a, huruf c dan huruf d menyatakan, Setiap orang secara tidak sah yang a) Mengerjakan menggunakan mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai Lahan Perkebunan c.melakukan penebangan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 115 tanaman dalam kawasan Perkebunan atau d.memanen dan/ atau memungut Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 4000.000.000 (empat milar rupiah).  Pasal tersebut mengancam hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 4000.000.000 (empat milar rupiah). Pada Undang-Undang Nomor 51 Prp 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin pemilik atau Kuasanya yang sah, jika terjadi pemakaian tanah seperti yang dimaksud dalam pasal a quo, maka yang diutamakan adalah dengan jalan musyawarah. Pasal tersebut juga tidak menjelaskan mengapa sampai terjadi pemakaian tanah perkebunan tanpa ijin. Ada kemungkinan batas antara tanah hak ulayat dengan hak guna usaha perkebunan tidak jelas, ada kemungkinan masyarakat masih berpendapat bahwa mereka mengerjakan atau memakai tanah sesuai dengan hukum adat mereka. Apalagi awal kalimat dalam pasal yang diajukan itu dimulai dengan perkataan setiap orang secara tidak sah, maka hak yang paling utama adalah apa arti perkataan tidak sah tersebut, apakah tidak sah menurut hukum adat ataukah tidak sah menurut Undang-Undang.  Hal tersebut sangat panting didalami oleh karena masyarakat adat yang membuka, mengerjakan, menggunakan tanah sesuai dengan hukum adatnya tidak bisa dihukum sebagai konsekuensi pengakuan terhadap berlakunya hukum adat. Hal ini oleh Pemerintah Hindia Belanda telah diatur dalam Nedere regaling van de rechtsvordering tot ontruiming van onrechtmatig door Inalanders in gebruik genomen erfpachtsperceelen (Ord. van 7 Oct 1937) S.37-560 iwg 16 Oct 1937) De Wetboeken en Verordeningen van Indonesia = Engelbrecht halaman 1616. Pada Art. 1 (1) menyatakan "Indian Inlanders , zonder dartoe gerechtigd to zijn, tot het Lands of Zelfbestuursdomein behorende grond, waarop een erfpachtsrecht is gevestigd, in gebruik hebben genomen, blijben de rechten en bevougheden van den erfpachter overeenkomstig de bepalingen van het gewone burgerlijk recht onverkort gehandhaafd in de volegende gevallen ....................................................a.....b. wanneer de grond is ontgonnen of in gebruik genomen in strijd met adatrechtelijke of wettelijke voorschriften omtrent het ontginnen of in gebruik nemen van gronden.c. wanner de grenzen van het erfpacht perceel /all den anvang van de occuatie duidelijk zichbaar waren, hetzij door eene omrastering of eene omheining,hetzd door een grenspad dan we op Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 116 andere wijze onmiskenbaar waren aangegeven " (Terjemahan bebas : Jika orang-orang Bumiputra yang tanpa hak memakai tanah milik negara- atau swapraja dimana terdapat hak erfpacht, maka segala hak dan kekuasaan dari pemegang erfpacht tersebut tidak dapat dikurangi sesuai dengan peraturan- peraturan menurut hukum keperdataan dalam hal sebagai berikut: a......b. bila tanah tersebut dikerjakan atau dipakai bertentangan dengan hukum adat atau peraturan hukum mengenai penggarapan atau pemakaian tanah d. bila batas- batasnya tanah erpacht sejak dimulai dengan penggarapannya terlihat benar (jelas terlihat), balk dengan adanya tanda tanda batas atau pagar, atau adanya perbatasan jalan, ataupun dengan cara lain benar-benar serta jelas terlihat). Dengan demikian hak hak adat oleh ordonanansi tersebut dihormati, karena sekalipun masyarakat adat memakai tanah erfpacht, kalau tindakannya itu sesuai dengan hukum adat maka mereka tidak bisa disalahkan dan pemegang hak erfpacht tidak bisa dipertahankan lagi.  Uraian tersebut di atas membuktikan, bahwa Pemerintahan Jajahan saja tidak berlaku sewenang-wenang terhadap masyarakat hukum adat yang mengerjakan tanah sesuai dengan hukum adatnya, sekalipun di atas tanah erfpacht, apalagi bila seringkali batas-batas tanah erfpacht tidak jelas. Dalam Ordonanasi 7 Oktober 1937, samasekali tidak anda ancaman pidana karena dianggap sebagai atau masuk urusan perdata. Suatu ancaman hukuman denda Rp 4000.000.000,- empat milyar rupiah  Ahli percaya bahwa Pemerintah atau Negara Republik Indonesia, dengan Konstitusinya akan melindungi hak hak tradisional masyarakat hukum adat dan tidak akan menghukum pidana rakyatnya sendiri sepanjang ia (masyarakat) tersebut yang melaksanakan hukum adatnya. Jika Negara memenjarakan orang-orang yang memakai tanah sesuai dengan hukum adatnya, berarti Iebih kejam dari Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Melalui tangan tangan yang Mulia sepatutnya Pasal pasal yang mengatur ancaman pidana Pasal 55 huruf a, huruf c, huruf d juncto Pasal 107 huruf a, huruf c dan huruf d UU 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi, karena bertentangan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.  Konon kita telah merdeka Iebih 70 tahun masih banyak kalangan masyarakat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 117 hukum adat yang kesulitan hidupnya, maka jika pasal a quo tidak dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi, maka saya ikut bertanya tanya apa kata dunia? 5. Harbrinderjit Singh Dillon Dalam sejarahnya, perkebunan adalah produk kolonial, di mana pengusaha perkebunan diberi berbagai fasilitas oleh Pemerintah Kolonial sebagai kelanjutan eksploitasi tanah dan buruh melalui sistem sewa dan tanam paksa yang berlandaskan hukum agraria kolonial atau Agrarische Wet. Perkebunan skala besar merupakan institusi total yang melahirkan dualisme perekonomian, antara investasi padat modal dan pertanian subsisten rakyat, Serta melahirkan perampasan tanah rakyat yang mengaldbatkan ketimpangan kepemilikan tanah dan peminggiran rakyat tani untuk berkembang. Salah satu warisan kolonial adalah cara pandang yang keliru tentang Tanah Negara yang dipergunakan oleh perusahaan perkebunan. Sejarah penguasaan tanah, adalah sejarah tanah milik rakyat, yang kemudian dirampas dengan kekerasan kekuatan feodal dan kolonial, lalu rakyat dijadikan buruh tani atau tergusur dari pertanian. Tanah yang dipergunakan untuk perkebunan adalah tanah rakyat yang oleh raja diberikan konsesi kepada perusahaan-perusahaan swasta. Lalu berdasarkan konsesi tersebut, perusahan perkebunan mendapatkan kredit dari Bank Kolonial De Javasche Bank. Cita-cita Indonesia Merdeka adalah menciptakan keadilan sosial melalui penjebolan segala nilai-nilai dan lembaga ekstraktif sebagai landasan mengentaskan rakyat dari kemiskinan. Kemudian membangun kelembagaan representatif menyelenggarakan reforma agraria, yaitu pembaruan struktur penguasaan, pemilikan dan penggunaan sumber-sumber agraria, termasuk di dalamnya adalah perombakan sistem perkebunan. Dapat dikatakan bahwa kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi di Indonesia berakar dari ketimpangan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah. Tekad menghapus segala bentuk penjajahan melahirkan Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA 1960) yang menugaskan kepada negara, agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk perkebunan, bisa dipertanggungjawabkan dan diperuntukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 118 Oleh karenanya produk hukum perkebunan hendaknya menimbulkan tatanan yang kokoh yang tidak mengulang eksploitasi manusia atas manusia, mendekatkan kepada terwujudnya keadilan sosial dan tidak hilangnya kedaulatan petani atas tanah, air dan benih. Yang pada intinya memiliki jiwa keberpihakan kepada petani sebagaimana amanat konstitusi Republik Indonesia. Berdasarkan pengalaman saya merombak sistem usaha perkebunan, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi: Pertama, Komoditas perkebunan harus membawa kemakmuran bagi petani; Kedua, Sistem usaha perkebunan tidak boleh total institution, yaitu total manajemen di bawah penguasaan pengusaha tanpa intervensi negara dan partisipasi petani sehingga menjadi suatu bentuk organisasi yang memaksimalkan suatu output komoditas tertentu dengan mengeksploitasi lahan dan tenaga kerja yang murah; Kita tidak boleh terjerumus kembali ke era kolonial. Ketika perkebunan besar pada masa kolonial menjadi negara dalam negara, karena perusahaan perkebunan pada waktu itu mempunyai kewenangan poenale sanctie, perusahaan juga berfungsi sebagai polisi, jaksa, dan hakim sekaligus terhadap buruh-buruh perkebunan yang dianggap mengganggu jalannya perkebunan Ketiga, tidak ada sistem budidaya petani yang tidak dikuasai petani, hanya pengolahan pasca panen yang memerlukan teknologi dan modal yang dimiliki perusahaan. Pada saat ini, kelembagaan ekstraktif aliansi feodal-kolonial menjelma kembali, dan merupakan kewajiban kita untuk melawan penjelmaan ini. Kita harus melawan penjajahan dalam setiap bentuk. Berdasarkan Preambule UUD 1945, dinyatakan "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Salah satu bentuk perlawanan bangsa Indonesia pad masa kemerdekaan terhadap sistem kolonial ini adalah dengan membuat UU Pokok Bagi Hasil dan UU Pokok Agraria.UUPA digagalkan oleh perlawanan tuan tanah di Jawa dan tuan kebun di Sumatera. Guna menghentikan monopoli perkebunan oleh perusahaan, kita meluncurkan Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatera Utara (P3RSU) yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 119 dimulai di Aek Nabara Tapanuli Selatan Sumatera Utara pada tahun 1974. Dari pengalaman tersebut, saya rumuskan konsep, bahwa perkebunan tidak boleh hanya dikerjakan perusahaan, tetapi juga harus dikembangkan perkebunan rakyat. Artinya Pemerintah mengatur dan memfasilitasi penyelenggaraan perkebunan yang merupakan kemitraan antara perkebunan inti (perusahaan) dan perkebunan plasma (petani). Pembagian tanahnya, untuk plasma 40 % dan untuk inti 6o % dari total HGU, dengan lahan 6o % perusahaan sudah bisa break even point. Jika sekarang 20 % dan 8o % itu tidak sesuai dengan jiwa konstitusi, karena tidak mengakhiri ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Adalah pemikiran kolonial yang beranggapan bahwa buruh perkebunan tidak diperbolehkan untuk menggarap tanahnya sendiri, karena akan membuat buruh tersebut tidak kuat bekerja perkebunan perusahaan. Mengingat tanah yang dipergunakan perkebunan asal usulnya adalah tanah milik rakyat, maka sudah seharusnya petani memilild saham tidak saja di perkebunannya tetapi juga di pabrik pengolahannya. Investasi jangan dilihat dari modal yang berupa uang. Karena petani juga adalah investor, yaitu menginvestasikan tanahnya untuk usaha perkebunan. Perusahaan perkebunan harus dibatasi penguasaan tanahnya, karena sesungguhnya pembudidayaan karet dan sawit tidak memililki ekonomi skala Sementara itu, kita melihat bahwa perkebunan besar kelapa sawit selama ini tidak meningkatkan nilai tambah Pengalaman saya sebagai Konsultan Bank Dunia untuk mengevaluasi P3RSU (Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatra Utara), dimana 2 perkebunan besar eks Amerika Serikat dibagi-bagikan kepada rakyat. Itulah yang menjadi cikal bakal perkebunan rakyat kelapa sawit. Pabrik pengolahan hasil perkebunan atau industri dari P3RSU bisa dimiliki oleh rakyat secara bersama-sama. Seperti FELDA (Federal Land Development Authority/Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan) di Malaysia memang berasal dari peladang dan pekebun rakyat untuk pemanfaatan dan relokasi tanah dalam rangka membasmi kemiskinan. Dengan FELDA, petani peladang saat ini telah bisa memiliki perkebunan skala besar, dan banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di perkebunan mereka ini. Inilah yang menjadi cita-cita Indonesia, dimana rakyat Indonesia bisa menjadi bos-bos kecil. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 120 Dulu perusahaan perkebunan mendapat tanah dari raja melalui konsesi, kemudian dilegalkan hak atas tanahnya melalui Agrarisch Wet menjadi hak Erfpacht. Hak Erfpacht ini kurang lebih menjelma menjadi Hak Guna Usaha. Dengan tidak ada kewajiban HGU, sesungguhnya terjadi kemunduran ke politik- hukum agraria, sehingga perusahaan perkebunan hanya cukup mendapat konsesi dari izin Kepala Daerah. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Perkebunan yang menyatakan kegiatan usaha perkebunan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan, ini adalah bentuk dari kapitalisme primitive, karena seharusnya perusahaan perkebunan memiliki izin, memiliki HGU, dan dari HGUnya diambil untuk membangun kebun rakyat. Di perbenihan, Pemerintah tidak perlu mencontoh Pemerintah Kolonial yang melarang petani mengambil biji karet bahkan dari kebunnya sendiri karena khawatir dibudidayakan. Sehingga petani pekebun karet pergi ke Malaysia menjadi buruh kebun di sana dan menyelundupkan bibit karet ke Indonesia. Pola kemitraan seperti PIR-BUN, yang dilihat bukan pada jenis kegiatan usaha yang dimitrakan, tetapi sebuah pola kerja sama yang akan melahirkan petani pekebun yang mandiri, mengakhiri ketimpangan penguasaan tanah dan menghasilkan keadilan sosial sebagai solusi mengatasi problem kemiskinan. Kita tidak menolak swasta atau pemodal untuk bergerak dalam bidang usaha perkebunan, tetapi hares diciptakan co prosperity melalui kemitraan setara atau Private Public People Partnership. Merupakan panggilan sejarah Paduka Yang Mulia Majelis Hakim bagi Rakyat dan Republik, untuk mempergunakan posisi yang diamanahkan rakyat, guna mewujudkan keadilan sosial melalui reforma agraria di perkebunan. SAKSI PARA PEMOHON 1. Asep Setiawan - Berhubungan saksi yang berbatas dengan PT Bumiloka Swakarya. Saksi hendak mengadukan kesaksian atas tuduhan penyerobotan lahan tersebut 1 dari 9 orang yang dilaporkan di Desa Cijulang ke Kapolres. - Sepengetahuan saksi, dari sebelum tahun 1991 masyarakat setempat dan keluarga saksi serta kakek saksi, di situ bertani tidak ada gangguan, tidak ada apa-apa, kami mencari makan di situ. Pada 1991 katanya ada PT Bumiloka yang masuk izin HGU, tapi saksi terus menggarap lahan tersebut Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 121 sampai dengan 1999. Pada 1999 datanglah pihak keamanan dari PT Bumiloka tersebut untuk melarang saksi dan masyarakat lain tidak boleh lagi menggarap lahan tersebut. Oleh karena itu saksi mundur. - Sejak saat itu kata PT Bumiloka tersebut lahan tersebut akan ditanami kakao atau coklat. Tetapi sejak itu sampai 2014 lahan tersebut tetap kosong, hanya sedikit yang ditaman, mungkin karena tidak boleh lagi masyarakat menanami lahan tersebut. - Pada tahun 2014 saksi dengan masyarakat yang lain serta dengan 9 yang lain, masuk lagi ke lahan tersebut untuk menggarap lahan itu. Karena lahan tersebut memang dibiarkan menjadi semak belukar oleh pihak PT Bumiloka Swakarya. - Bahwa seiringnya berjalan waktu, pada tanggal 1 Januari 2016, kami dilaporkan oleh pihak perkebunan ke Kapolres bahwa kami telah menyerobot lahan tersebut. Padahal lahan tersebut memang kosong, semak belukar bahkan sampai ratusan hektar yang dikelola oleh PT. Bumiloka tersebut. Lahan tersebut sekitar 1.650 sekian hektar. Di mana pelanggarannya kami sebagai masyarakat yang butuh makan untuk keluarga kami, bisa-bisanya pihak perusahan terus mengklaim bahwa lahan tersebut lahan mereka. Mereka mengatakan bahwa lahan tidak boleh digarap oleh masyarakat tersebut. Padahal ada lahan masyarakat yang 30 hektar luar dari Bumiloka itu diklaim oleh Bumiloka atau direbut oleh Bumiloka, ditanami tanaman oleh Bumiloka, tetapi kami bercocok tanam di tanah tersebut tidak boleh. 2. Gusti Gelombang - Bahwa pada tahun 2004 di Kecamatan Kota Waringin Lama Kabupaten Kota Waringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan lokasi wilayah itu asal-muasalnya tempat bercocok tanam, berladang masyarakat adat dayak di situ. Di tahun tersebut masuk satu investor yaitu PT Bumitama Gunajaya Abadi yang izin lokasinya diberikan oleh pemerintah daerah seluas 30.000 hektar. Dengan berjalannya waktu, pola yang disampaikan awal dengan masyarakat itu adalah skemanya KKPA. Namun berjalan waktu setelah ada kesepakatan antara pemerintah desa, tangan kanan wakil masyarakat setempat, membuat kesepakatan dengan pihak investor yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dengan polanya 50-50 (fifty-fifty); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 122 - Kegiatan langsung berjalan dengan membuka tanah-tanah yang ada di 12 desa tersebut yang diserahkan oleh pemerintah desa yang skemanya tadi 50- 50, namun dengan berjalannya waktu, ekspansi yang besar terbuka. Pola kemitraan inilah yang tidak transparansi terjadinya. Jadi dari KKPA itu kemudian berubah menjadi reputalisasi perkebunan, kemudian lagi berubah menjadi manajemen satu atap. Skema kemitraan ini sebenarnya untuk kepentingan maupun kesejahteraan masyarakat yang saling menguntungkan. Tapi ini fakta di lapangan yang sampai hari ini kita masih mencari kebenaran program kemitraan yang sebenarnya. Jadi terjadi tumpang-tindih di situ yang awalnya pemerintah daerah melalui Dinas Perkebunan adalah KKPA dan itupun penjelasan tidak ada kongkret, KKPA itu bentuknya kayak bagaimana, detailnya bagaimana? - Bahwa dengan lahan terbuka tersebut, lalu mereka ini bernaung di lembaga koperasi dan ada petani langsung di situ. Jadi masyarakat dan saksi sebagai petani pun tidak pernah tahu proses administrasi kemitraan ini yang melalui koperasi itu melakukan peminjaman biaya di dua bank, Bank Niaga maupun Bank Mandiri dengan total uang Rp.174 Milyar. Nah, petani kami yang kondisi di lapangan saat sekarang untuk mencari kebenaran itu mempertanyakan masalah berapa kredit kami yang kami tanggung, luasan lahannya berapa, jangkanya berapa, bunga berapa? - Dari tahun 2013, saksi bersama petani mempertanyakan persoalan ini kepada investor PT Bumitama Gunajaya Abadi dengan luasan nominal uang besar tersebut, namun tidak pernah direspons secara persuasive maupun musyawarah. Nah jadi kita pun meminta kepada pemerintah daerah untuk transparansi terhadap pola kemitraan ini yang dari awal tadi saksi sampaikan yang mana yang dipakai, apakah KKPA?, apakah rekapitulasi perkebunan, atau manajemen satu atap. - Di dalam proses mencari kebenaran ini yang menjadi kami tanda tanya pun luasan lahan yang diberikan kepada petani itu tidak sesuai yang dibiayai oleh bank. Di bank kita dapatkan 2 hektare tetapi investor memberinya hanya 0,92; - Kemudian dengan proses biaya miliaran tersebut, kami pun tidak paham apakah ini benar prosedurnya apa tidak dan sampai terakhir kemarin 2014 dengan tidak ada kejelasan respons yang baik, baik dari pemerintah maupun Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 123 dari pihak perbankan, dan termasuk investornya sendiri, kita melakukan aksi menutup lahan kemitraan itu selama 1 minggu. Yang ujung-ujungnya lagi pihak investor malah mendatangkan penegak hukum yang menangkap 5 warga petani kami yang ditahan 2x24 jam di kantor polres kabupaten. Seiring dengan berjalannya waktu akhirnya kami minta dari pemerintah daerah saat itu adalah wakil bupatinya untuk menyampaikan kepada pihak penegak hukum kapolres saat itu menarik mundur pasukannya dan kami membuka untuk tidak menutup lokasi lahan kemitraan yang bersengketa itu sampai hari ini. - Bahwa kami secara santun (persuasive) meminta dan menyurati pemerintah daerah yang berkompeten di dalam hal ini, baik dinas perkebunan, pertanian, dan sampai kepada pihak perbankan pun kami minta untuk hadir menjelaskan secara konkret pola kerja kemitraan yang dibangun. Ternyata sampai hari ini tidak direspons dengan baik dan di saat saya mencari kebenaran ini tadi bersama-sama petani dengan proses kredit yang tidak jelas mengatasnamakan lembaga koperasi yang nominalnya sebanyak Rp174 miliar dengan luasan lahan tidak jelas pun kita dapatkan berapa. Plotting lahan untuk kemitraan itu pun tidak jelas, dan HGU mereka pun kita tidak jelas. Jadi, semuanya gelap. - Di saat saksi mencari kebenaran malah saksi ditangkap dan dipenjarakan selama 6 bulan; - Saksi baru bebas pada tanggal 4 April 2016. Saksi mempertanyakan kepada pemerintah daerah, apakah masyarakat kecil petani seperti saksi dalam rangka mencari kebenaran tidak dilayani dengan baik. Seharusnya pemerintah kabupaten c.q pemerintah pusat melayani petani sebagai pejabat publik untuk memberikan transparansi atas pola kerja sama kemitraan itu. Malah ini sebaliknya mengkriminalisasikan. - Bahwa hasil sidang saksi tidak terbukti dan tidak bersalah di dalam pengaduan pihak investor dan penangkapan saksi prosesnya sudah diatur dan diskenariokan dan alhamdulillah karena kemarin saksi yakin berbicara untuk mencari kebenaran atas transparansinya pola kemitraan ini. - Bahwa investor PT Bumitama Gunajaya Abadi mendapat izin lokasi seluas 30.000, kemudian di dalam HGU-nya terdapat lokasi transmigrasi yang mempunyai sertifikat dan itu menjadi HGU juga. Hal tersebut menjadi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 124 pertanyaan saksi dan petani di sana dan ada satu desa transmigrasi yang tidak masuk dalam izin lokasinya pun habis juga tergarap dan sampai hari persoalan ini tidak pernah ada titik temunya. - Bahwa saksi dan petani laiinya seperti bola pingpong. Lapor kepada instansi pemerintah namun dilempar kepada investor, demikian sebaliknya. Saksi sudah berapa kali mengadakan pertemuan dengan pemerintah daerah yang difasilitasi oleh DPRD-nya juga sampai kita pun naik juga kepada pemerintah di provinsi tapi sampai hari ini belum ada kejelasan yang konkret masalah pola kerja samanya yang dibangun. 3. Lalan Jaelani - Dari tahun 1947, tanah telah dibuka oleh orang tua saksi, dan dibuatlah perkampungan dan lahan pertanian; - Pada tahun 1967 dikarenakan dampak sosial politik, perkampungan yang terdapat tujuh kampung di desa saksi terusir, namun masih bisa menggarap lahan tersebut. - Pada tahun 1991, terbitlah HGU PT Bumi Lokal Swakarya yang diperuntukkan untuk tanaman kakao, berikut ladang, dan sawah; - Dikarenakan kebutuhan masyarakat, saksi dari tahun 2000 sampai tahun 2002, meminta sawah dan perkebunan kepada pemerintah. Alhamdulillah objek sawah keluar pada saat itu; - Ada masyarakat, ada lima orang, yang dipenjarakan di Polres Sukabumi pada saat itu; - Dari tahun 2002, saksi bisa menggarap sawah dengan perjanjian dengan perkebunan, bagi hasil 20% untuk perkebunan. - Pada tahun 2005 dikarenakan ada investor baru lagi yang dating, lahan saksi ditutup karena akan dipergunakan oleh pihak perkebunan. Namun kenyataannya, lahan tersebut dari tahun 2005 sampai 2010 kosong atau hutan belantara. - Saksi datang bersama staf desa, tokoh masyarakat setempat, memohon kepada perkebunan untuk minta digarap kembali, dikarenakan masyarakat membutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, namun jawabannya tidak ada. - Dikarenakan masyarakat butuh, saksi dan yang lain mengajukan penolakan perpanjangan HGU, dikarenakan wilayah saksi sangat terjepit 2000 hektare kurang-lebih, perkebunannya 700 hektare; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 125 - Saksi mengajukan penolakan ke BPN, tembusan ke bupati, namun saksi dan yang lain malah dipanggil ke Kapolres, atas kasus penyerobotan lahan; 4. Jaini - Saksi menjelaskan masalah tidak adanya transparan pihak PT BGA, atau pun pemerintah desa, juga pemerintah adatnya, maka saksi sebagai masyarakat Desa Riam Durian, luasan lahan tersebut digarap oleh PT BGA tidak pernah memberitahukan kepada masyarakat; - Masyarakat tidak mengetahui adanya pengajuan proposal. Bagi pihak inti dan plasma, perjanjiannya fifty-fifty, namun tidak terlaksana. - Bagi masyarakat yang kurang mengerti, kurang diberikan penjelasan oleh pihak pemerintah desa atau pun pihak PT BGA. - Saksi menarik lahan sendiri secara pribadi. Kemudian sebelum saksi mengklaim dan menarik untuk hak miliknya, saksi lapor kepada pemerintah desa setempat, namun tidak diizinkan. - Dari tahun 2005 sampai sekarang tahun 2016, tidak pernah transparan kepada masyarakat. Baik buminya diangkat kredit model plasma ataupun inti, tidak ada kejelasannya; [2.3] Menimbang bahwa Presiden pada persidangan tanggal 22 Maret 2016 telah memberikan keterangan lisan, dan memberikan keterangan tertulis serta keterangan tertulis tambahan yang masing-masing diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 April 2016 dan pada tanggal 31 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Pokok Permohonan Para Pemohon 1. Bahwa para Pemohon adalah badan hukum privat yang memperjuangkan hak konstitusional khususnya di bidang hak atas tanah, keadilan agraria dan hak atas pangan merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena keberlakuan pasal a quo UU Perkebunan, karena menurut para Pemohon UU a quo sebagai UU pengganti memiliki permasalahan dan sejumlah pasal dalam UU sebelumnya yaitu UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan pernah dinyatakan bertentangan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010. 2. Bahwa Pasal 12 ayat (2) UU a quo sepanjang frasa “dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” menurut para Pemohon mengenai pelaksanaan musyawarah dengan Masyarakat Adat tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 126 seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan karena hukum masyarakat adat telah mengaturnya di dalam hukum mereka sendiri serta tidak jelasnya peraturan perundang-undangan mana yang harus dirujuk. 3. Bahwa Pasal 13 UU a quo sepanjang frasa “ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” menurut Para Pemohon bahwa keberadaan masyarakat hukum adat tidak melalui penetapan oleh Pemerintah/Pemda dan peraturan perundang-undangan, karena penetapan Pemerintah Daerah tersebut dalam banyak kasus justru mengabaikan eksistensi masyarakat adat, terutama jika masyarakat adat tersebut berada di wilayah yang diberikan konsesi agraria. 4. Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU a quo sepanjang frasa “perorangan” bertentangan sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil” menurut Para Pemohon menghalangi eksistensi budaya tani, kelangsungan budidaya dan kemampuan petani yang berlangsung turun temurun mengakibatkan petani teralienasi dari lingkungan petani pekebun. Menurut Para Pemohon ketentuan a quo sama dengan Pasal 9 ayat (3) sepanjang kata “perorangan” UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil”, sehingga secara mutatis mutandis ketentuan a quo sepanjang kata “perorangan” harus dinyatakan bertentangan. 5. Bahwa Pasal 29 UU a quo sepanjang kata “dapat” bertentangan sepanjang tidak dimaknai “termasuk perorangan petani kecil” menurut para Pemohon pasal tersebut menegaskan yang dapat melakukan pemuliaan tanaman adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha, lalu bagaimana dengan perorangan petani kecil yang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012 diberikan hak untuk melakukan pemuliaan tanaman tanpa harus meminta izin. 6. Bahwa Pasal 30 ayat (1) sepanjang frasa “varietas hasil pemuliaan” bertentangan sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil dalam negeri” menurut para Pemohon varietas hasil pemuliaan petani tidak memerlukan persyaratan apapun dalam peredarannya di komunitas masing-masing. Pengetahuan petani dan kreatifitasnya dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 127 pemuliaan tanaman akan mati akibat kegiatan pengembangan, pencarian dan pengumpulan sumberdaya genetik pertanian harus mendapatkan izin sementara kenyataannya hanya perusahaan yang dapat memberikan izin. Ketentuan a quo sama dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012. 7. Bahwa Pasal 42 UU a quo sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” bertentangan sepanjang tidak dimaknai “hak atas tanah dan izin usaha perkebunan” karena menurut para Pemohon frasa a quo memberikan pilihan kepada perusahaan perkebunan untuk memilih salah satu dari dua opsi dalam rangka memulai kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan melalui Hak Guna Usaha (HGU) atau hanya sekedar memperoleh Izin Usaha Perkebunan, menurut para Pemohon usaha perkebunan seharusnya bisa dilaksanakan setelah memiliki keduanya dan bukan salah satunya, karena melakukan kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan hanya memiliki izin tanpa memiliki hak atas tanah potensial menimbulkan konflik pertanahan dan kerugian negara. Bahwa pasal a quo tidak singkron dengan ketentuan Pasal 16 UU a quo. 8. Bahwa Pasal 55 sepanjang frasa “secara tidak sah” bertentangan sepanjang tidak dimaknai “konflik tanah perkebunan dan pemetaan tanah ulayat masyarakat hukum adat telah diselesaikan”, menurut para Pemohon frasa “penggunaan tanah perkebunan tanpa izin” dalam UU 18/2004 yang telah dinyatakan bertentangan oleh Putusan Nomor 55/PUU-VIII/2010, substansinya muncul kembali dalam pasal a quo yaitu pada frasa “setiap orang secara tidak sah”. Berdasarkan pertimbangan hukum MK menurut para Pemohon bahwa tanpa upaya penyelesaian konflik agraria warisan kebijakan penguasa di masa lalu dan akibat tumpang tindih atau ketidak jelasan batas tanah maka kategori “setiap orang secara tidak sah” menjadi tidak jelas atau menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan adanya potensi konflik agraria. 9. Bahwa Pasal 57 ayat (2) UU a quo sepanjang frasa “pola kerja sama” bertentangan sepanjang tidak dimaknai “adanya kesepakatan para pihak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 128 dalam kebersamaan, partisipasi para pihak, kearifan lokal, dan kemandirian petani pekebun dalam memilih pola kerjasama”, menurut para Pemohon pasal a quo lebih mengatur kepada pilihan kegiatan yang dikerjasamakan, bukan polanya. Pola kerja sama yang telah ditentukan lebih dahulu tanpa melibatkan kesepakatan dalam memilih pola kerjasama lebih banyak menghasilkan ketidakberhasilan, karena perjanjian pola kerja sama sering dibuat secara sepihak dan tidak disosialisasikan oleh perusahaan sehingga banyak kontrak yang merugikan petani sehingga tidak memberikan kepastian hukum. 10. Bahwa Pasal 58 ayat (1) UU a quo sepanjang frasa “dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan” bertentangan sepanjang tidak dimaknai “di dalam areal Hak atas Tanah Perusahaan Perkebunan” menurut Para Pemohon tidak jelas apakah pembangunan kebun masyarakat sebesar 20% (dua puluh perseratus) berada di dalam atau di luar areal Hak Guna Usaha. Ketidakjelasan tanah dimana dan tanah siapa yang dipergunakan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat di sekitar perkebunan. Menurut para Pemohon perusahaan cenderung tidak memenuhi kewajibannya membangun plasma dengan standar 20% dan mendahulukan membangun kebun miliknya dahulu setelah itu baru membangun kebun masyarakat. 11. Bahwa frasa “disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan” pada Pasal 58 ayat (2) UU a quo menurut para Pemohon lebih menekankan nantinya akan diatur melalui peraturan perundang-undangan dari pada kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partispatif, kemandirian, kesetaraan dan sadar akan kemanfaatan pembangunan kebun masyarakat. 12. Bahwa frasa “secara tidak sah” pada Pasal 107 UU a quo menurut para Pemohon dibanding dengan UU sebelumnya yaitu UU 18/2004 tentang Perkebunan, hanya terjadi pengurangan pidana penjara dari 5 tahun menjadi 4 tahun dan denda paling banyak 5 Milyar menjadi 4 Milyar, dan pasal a quo menurut Para Pemohon mutatis mutandis dengan permohonan pengujian Pasal 55 terkait frasa “secara tidak sah”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 129 13. Bahwa frasa “setelah masa berlaku hak guna usaha berakhir” dalam Pasal 114 ayat (3) UU a quo, menurut para Pemohon Penanaman Modal Asing yang melakukan penyesuaian terhadap UU a quo sampai Hak Guna Usaha (HGU) habis adalah suatu bentuk pelemahan dari kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara yang terwujud dalam hak menguasai negara, karena pemberian fasilitas HGU tidak boleh meniadakan atau mengurangi kewenangan negara untuk menjalankan mandatnya yang diberikan oleh rakyat secara kolektif. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon, apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan dirugikan atas berlakunya ketentuan a quo UU Perkebunan. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. Pemerintah mempertanyakan kedudukan Para Pemohon selaku Masyarakat Hukum Adat karena menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak memiliki hubungan langsung dengan pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji karena pasal a quo UU Perkebunan pada dasarnya mengatur mengenai Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan, Pekebun, dan Perusahaan Perkebunan dan bukan Para Pemohon. Dengan demikian kerugian konstitusional yang didalilkan pemohon dalam perkara a quo tidaklah bersifat spesifik dan tidak dapat dipastikan akan terjadi, serta Para Pemohon tidak dapat mendalilkan kerugian konstitusional yang dideritanya karena berlakunya ketentuan a quo UU Perkebunan. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat para Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu. Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 130 Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard/N.O.). III. Keterangan Pemerintah Atas Materi Permohonan Yang Dimohonkan Untuk Diuji Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait materi yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah Usaha Perkebunan Nasional sehingga perlu diganti, agar dapat memenuhi perubahan paradigma penyelenggaraan Perkebunan, menangani konflik sengketa Lahan Perkebunan, pembatasan penanaman modal asing, kewajiban membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana Perkebunan, izin Usaha Perkebunan, sistem data dan informasi, dan sanksi bagi pejabat. Tujuan penyelenggaraan Perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan pelindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan. Bahwa penyelenggaraan Perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan keterpaduan, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 131 kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan dalil para Pemohon terhadap materi yang dimohonkan, Pemerintah memberikan keterangannya sebagai berikut: 1. Terhadap dalil Para Pemohon yang menganggap Pasal 12 ayat (2) sepanjang frasa “dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, dan Pasal 13 sepanjang frasa “ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” UU a quo bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan yang berkaitan dengan masyarakat adat dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.” Ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat diatur dalam undang-undang. Secara terminologis, frasa “diatur dalam undang-undang” memiliki makna bahwa penjabaran ketentuan tentang pengakuan dan penghormatan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat tidak harus dibuat dalam satu undang-undang tersendiri, berbeda dengan frasa “diatur dengan undang- undang” yang mengharuskan penjabaran suatu ketentuan dengan Undang-Undang tersendiri. b. Berbagai Undang-Undang yang mengandung muatan yang menjamin hak- hak Masyarakat Hukum Adat diantaranya yaitu Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria (UUPA); Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. c. Disamping itu tindak lanjut pengaturan masyarakat hukum adat tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 2015 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 132 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu Pasal 1 s.d. Pasal 5 yang menyatakan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Hak Komunal atas Tanah, yang selanjutnya disebut Hak Komunal, adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan hutan atau perkebunan dengan memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan Pengukuhan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud harus memenuhi kriteria sebagai berikut : a) masyarakat masih dalam bentuk paguyuban; b) ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya; c) ada wilayah hukum adat yang jelas; d) ada pranata dan perangkat hukum, yang masih ditaati. d. Dengan demikian frasa “dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 12 ayat (2) UU a quo dimaksudkan untuk jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam rangka melakukan musyawarah dan mufakat dengan pelaku usaha perkebunan. Sedangkan ketentuan Pasal 13 UU a quo yang menyatakan “Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” merupakan amanat Konstitusi yang memandatkan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat diatur dalam undang-undang. Dengan demikian menurut Pemerintah bahwa penetapan masyarakat hukum adat sebagaimana Pasal 13 UU a quo untuk menegaskan kedudukan hukum masyarakat hukum adat dengan memberikan kepastian dan jaminan hukum, dimana dalam praktek selama ini peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan hak-hak masyarakat adat pada umumnya telah memberikan pengakuan atas keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. 2. Terhadap dalil para Pemohon yang menganggap Pasal 27 ayat (3) UU Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 133 Perkebunan sepanjang frasa “perorangan” bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil”, Pemerintah memberikan keterangan berikut: a. Bahwa keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU a quo tidak dapat dilepaskan dari Pasal 27 ayat (2) UU a quo yang menyatakan “Pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik dalam rangka pemuliaan tanaman dilakukan oleh Pemerintah Pusat.” Dari ketentuan Pasal 27 ayat (2) tersebut maka jelas bahwa tanggung jawab pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik menjadi tugas utama pemerintah pusat. Hal ini dilakukan atas pertimbangan sumber daya genetik tanaman merupakan kekayaan negara yang tidak ternilai harganya, keberadaannya tersebar di berbagai tempat, dan merupakan bahan dasar yang penting untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pemuliaan untuk memperoleh varietas tanaman unggul baru. Selain itu dimaksudkan dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. b. Keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU Perkebunan mengingat menggunakan frasa “dapat” maka sifatnya adalah pilihan, dengan kata lain orang perseorangan atau badan hukum tidak memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik. Namun jika orang perorang atau badan hukum ingin melakukan kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik maka perlu memenuhi sejumlah persyaratan dan kewajiban. Dengan demikian keberadaan Pasal 27 ayat (3) tidaklah bertentangan dengan UUD 1945 mengingat izin dimaksudkan justru ditujukan dalam rangka sebagai kontrol negara bagi semua pemangku kepentingan dalam melakukan kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik agar tercipta kelestarian dan kegunaan sumber daya genetik tanaman sehingga terjamin dalam mendukung pembangunan perkebunan berkelanjutan. 3. Terhadap dalil para Pemohon yang menganggap Pasal 29 UU Perkebunan sepanjang frasa “dapat” bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sepanjang termasuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 134 perorangan petani kecil”, Pemerintah memberikan keterangan: Bahwa Pasal 29 UU a quo memberikan prioritas kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Pelaku Usaha Perkebunan untuk dapat melakukan pemuliaan tanaman dalam menemukan varietas unggul dikarenakan kegiatan menemukan varietas unggul termasuk pelepasan varietas unggul membutuhkan serangkaian proses pengujian seperti uji adaptasi bagi tanaman semusim dan uji observasi bagi tanaman tahunan serta tanaman semusim yang dibebaskan dari uji adaptasi dengan memenuhi kaidah-kaidah statistik. Penilaian secara objektif dilakukan terhadap hasil pengujian agar diperoleh hasil yang sebaik-baiknya sebelum di lepas secara resmi kepada masyarakat. Berbagai proses tersebut membutuhkan sejumlah sumber daya (termasuk pendanaan) yang tentunya akan mudah dipenuhi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Pelaku Usaha Perkebunan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 UU Perkebunan yang menyatakan “pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang melakukan Usaha Perkebunan.” Sedangkan Pekebun adalah “orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.” Dari ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa perorangan petani kecil juga termasuk dalam pelaku usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pasal a quo. Sehingga menurut Pemerintah, kekhawatiran Para Pemohon tidak terbukti. Dengan demikian tidak benar adanya bentuk perlakuan diskriminatif terhadap perorangan petani kecil yang akan melakukan pemuliaan tanaman sebagaimana anggapan Para Pemohon. 4. Terhadap dalil para Pemohon yang menganggap Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan sepanjang frasa “varietas hasil pemuliaan” bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil dalam negeri”, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa pelepasan dan peluncuran varietas yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat diperlukan dalam rangka perlindungan dan keberlangsungan usaha perkebunan untuk penyediaan benih unggul yang baik. Adanya pelepasan varietas sebelum diedarkan akan menjadi jaminan bagi pihak yang menerima benih tersebut. Ketentuan ini dalam usaha perkebunan sangat penting karena Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 135 tanaman perkebunan rata-rata memiliki waktu untuk mencapai saat panen yang panjang, sehingga tanpa adanya jaminan benih unggul yang baik berpotensi merugikan masyarakat atau pekebun yang melakukan usaha perkebunan. Dengan adanya pelepasan dan peluncuran varietas diharapkan Pemerintah dapat melakukan kontrol dan peredaran benih tanaman. Pelepasan varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri dilakukan oleh Badan Usaha atau perorangan. Petani kecil dapat memproduksi benih dari varietas unggul tidak perlu dilakukan pelepasan atau peluncuran sepanjang untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya. Sehingga anggapan Para Pemohon bahwa pengetahuan petani dan kreatifitasnya dalam pemuliaan tanaman akan mati akibat kegiatan pengembangan, pencarian dan pengumpulan sumberdaya genetik pertanian harus mendapatkan izin adalah tidak benar. 5. Terhadap dalil Para Pemohon yang menganggap bahwa Pasal 42 UU Perkebunan sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “hak atas tanah dan izin usaha perkebunan”, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa untuk menjamin kegiatan usaha perkebunan, secara hukum lahan yang diusahakan wajib memiliki legalitas berupa sertifikat dan izin usaha perkebunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Bahwa ketentuan a quo dimaksudkan dalam rangka menertibkan perusahaan perkebunan. Fakta di lapangan masih terdapat beberapa perusahaan perkebunan yang telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) tapi belum memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) maupun sebaliknya. Sejalan dengan hal tersebut sesuai ketentuan peralihan Pasal 114 ayat (1) UU a quo, perusahaan perkebunan yang belum memiliki izin usaha perkebunan diberikan jangka waktu 1 (satu) tahun untuk memiliki Izin Usaha Perkebunan. Bahwa anggapan para Pemohon terkait frasa “hak atas tanah dan/atau izin Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 136 usaha perkebunan” dalam pasal a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum hak atas tanah dan berpotensi menimbulkan kerugian negara adalah tidak benar, karena ketentuan pasal a quo telah memberikan jaminan kepastian hukum kepada pelaku usaha perkebunan untuk melanjutkan usahanya agar berkesinambungan. Sehingga diharapkan tenaga kerja di sektor perkebunan tetap dapat beraktivitas dan perekonomian masyarakat stabil. 6. Terhadap dalil para Pemohon yang menganggap Pasal 55 UU Perkebunan sepanjang frasa “secara tidak sah” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “konflik tanah perkebunan dan pemetaan tanah ulayat masyarakat hukum adat telah diselesaikan”, serta Pasal 107 UU a quo menurut para Pemohon mutatis mutandis dengan permohonan pengujian Pasal 55 terkait frasa “secara tidak sah”, Pemerintah memberikan keterangan bahwa: Keberadaan Pasal 55 UU Perkebunan ditujukan dalam rangka agar dapat memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan. Pasal ini juga dimaksudkan agar pembangunan perkebunan dapat memberikan manfaat, menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pelaku usaha perkebunan, masyarakat sekitar, dan pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya serta mendorong setiap pelaku usaha perkebunan harus mempunyai izin usaha perkebunan. Untuk menjamin usaha perkebunan dan menghindari kekosongan hukum, maka pembentuk Undang-Undang merumuskan Pasal 55 juncto Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Maksud dari rumusan pasal ini yaitu dalam rangka melindungi pekebun, perusahaan perkebunan, maupun masyarakat hukum adat yang melakukan usaha perkebunan. Pasal ini merupakan penyempurnaan dari Pasal 21 UU 18/2004 tentang Perkebunan yang telah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010, karena berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi rumusan Pasal 21 UU 18/2004 dinyatakan terlalu luas dan tidak rinci. Faktanya setelah adanya Putusan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 137 Mahkamah Kontitusi tersebut secara implementasi di lapangan terjadi peningkatan gangguan usaha perkebunan. Selain itu terjadi konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha perkebunan, sehingga aparat hukum sulit untuk menjerat pidana pelaku gangguan usaha perkebunan. Hal ini sesuai data gangguan usaha yang dihimpun oleh Kementerian Pertanian pada Direktorat Jenderal Perkebunan. Bahwa dalam pembentukan rumusan Pasal 55 juncto Pasal 107 UU a quo telah dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan sebagaimana disyaratkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan telah mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010. Hal ini dilakukan untuk menjamin tidak terjadinya kekosongan hukum dan menjamin perlindungan terhadap tanah ulayat masyarakat hukum adat. Menurut Pemerintah apabila pasal a quo dicabut maka akan berpotensi: a. Meningkatnya konflik di bidang lahan perkebunan. b. Ketidakpastian usaha di bidang perkebunan. c. Menurunnya Investasi di bidang perkebunan. d. Menurunnya devisa negara dari sektor perkebunan. e. Berkurangnya penyerapan tenaga kerja di bidang perkebunan. Selanjutnya, Pasal 107 UU a quo merupakan ketentuan Pidana yang berisi norma larangan atau norma perintah. Perumusan ketentuan pidana dalam Pasal 107 juga telah memenuhi syarat teknik perumusan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 yaitu telah menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal yang memuat norma tersebut. Ketentuan lamanya pidana atau banyaknya denda dalam Pasal 107 UU Perkebunan telah mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku. Perumusan ketentuan Pidana dalam Pasal 107 UU Perkebunan juga menyatakan secara tegas kualifikasi pidana yang dijatuhkan bersifat alternatif. Dengan demikian Pemerintah memandang perlunya sanksi pidana dalam rangka penegakan aturan untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha perkebunan. Sebaliknya apabila pasal ini dicabut roh dari UU Perkebunan akan hilang. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 138 7. Terhadap dalil para Pemohon yang menganggap Pasal 57 ayat (2) UU Perkebunan sepanjang frasa “pola kerjasama” UU a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “adanya kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipasi para pihak, kearifan lokal, dan kemandirian petani perkebunan dalam memilih pola kerjasama”, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa anggapan Para Pemohon terhadap pasal a quo tidak benar karena norma merupakan satu kesisteman bukan kasuistis, adanya pola kerjasama diharapkan memberikan perlindungan dan jaminan kepada masyarakat. Pola kerjasama ini sama dengan perusahaan inti plasma bahkan perusahaan yang sedang mengajukan IUP wajib membuat pernyataan untuk membina kerjasama, sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Pertanian 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Pengaturan ketentuan a quo tercantum juga di dalam asas-asas kearifan lokal UU Perkebunan dimana penyelenggaraan Perkebunan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dijamin oleh Pemerintah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta ketentuan Pasal 29 s.d 31 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. 8. Terhadap dalil para Pemohon yang menganggap bahwa Pasal 58 ayat (1) UU Perkebunan sepanjang frasa “dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “di dalam areal hak atas tanah perusahaan perkebunan”, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Pasal 58 ayat (1) UU Perkebunan, dimaksudkan untuk memperbaiki struktur usaha perkebunan menjadi lebih merata. Upaya ini dilakukan dengan meredistribusikan aset produksi dan peluang usaha kepada banyak petani kecil, dimana perusahaan besar memperbaiki keterbatasan petani kecil agar peluang usaha dan aset yang mereka terima dikelola dengan baik. Melalui ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU Perkebunan ini Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 139 diharapkan banyak di antara petani yang berada di sekitar perusahaan perkebunan yang semula tidak memiliki lahan ikut terlibat dalam pembangunan perkebunan. b. Pasal 58 ayat (1) UU Perkebunan merupakan upaya meminimalisir sengketa antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar. Dimana sengketa tersebut muncul sebagai akibat karena kehadiran perusahaan perkebunan tidak mampu memberikan manfaat secara meyakinkan kepada masyarakat sekitarnya. Selama ini masyarakat sekitar perkebunan besar hanya memperoleh kesempatan kerja sebagai buruh. Bahkan pada beberapa kasus, kesempatan kerja tersebut tidak dimanfaatkan masyarakat lokal karena mereka belum mampu menyesuaikan diri dan atau kalah bersaing dengan pendatang. Akibatnya timbul kesenjangan antara masyarakat lokal di sekitar perusahaan perkebunan dengan para buruh dan karyawan perusahaan perkebunan. Pemerintah memandang bahwa fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah 20 persen dari luasan lahan yang diusahakan perusahaan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 58 ayat (1) UU Perkebunan yang menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan “total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan” adalah luas sesuai dengan izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya.” Artinya pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar dilakukan diluar areal izin Usaha Perkebunan. Dengan demikian anggapan para Pemohon bahwa ketidakjelasan tanah siapa yang dipergunakan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat di sekitar perkebunan adalah tidak beralasan. 9. Terhadap dalil para Pemohon yang menganggap bahwa Pasal 58 ayat (2) UU Perkebunan sepanjang frasa “disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipatif, kemandirian, kesetaraan, dan sadar akan kemanfaatan pembangunan kebun masyarakat”. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 140 Pasal 58 ayat (2) UU Perkebunan menyatakan, “Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Bahwa secara teknis peraturan perundang-undangan, frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam pasal a quo memiliki makna bahwa mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakatinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah menjamin dan mengatur mengenai hal tersebut. Menurut Pemerintah pengaturan pasal a quo justru dimaksudkan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum yang kesepakatannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Terhadap permohonan Pasal 114 ayat (3) UU Perkebunan sepanjang frasa “setelah masa berlaku hak guna usaha berakhir” bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “jangka waktu penyesuaian sesuai dengan ketentuan ayat (2)”. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (3) UU Perkebunan merupakan ketentuan peralihan menurut UU 12/2011 tentang Pembentukan peraturan perundang- undangan merupakan penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru. Ketentuan Pasal 114 ayat (3) pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pelaku penanaman modal asing yang saat melakukan kegiatan penanaman modal asingnya di Indonesia masih menggunakan ketentuan yang secara substansi mungkin berbeda dengan UU Perkebunan yang baru ini. Usaha di bidang perkebunan memerlukan investasi yang cukup besar, sehingga diperlukan perencanaan yang baik mulai pratanam sampai dengan pasca panen. Perencanaan usaha perkebunan disesuaikan dengan masa berlaku HGU, hal ini berlaku juga tehadap investasi asing. Sebaliknya jika jangka waktu penyesuaian investasi asing diberlakukan sebelum habis masa berlaku HGU akan mengganggu usaha perkebunan baik itu pekebun maupun Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 141 pelaku usaha perkebunan. IV. Petitum Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan pasal a quo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1) Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2) Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3) Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4) Menyatakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 27 ayat (3), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 42, Pasal 55, Pasal 57 ayat (2), Pasal 58 ayat (1), Pasal 58 ayat (2), Pasal 107, Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tidak bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keterangan Tambahan Pemerintah sesuai pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Wahiduddin Adams sesuai sidang tanggal 22 Maret 2016 dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa dalam persidangan tersebut dipertanyakan mengenai tindaklanjut peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Seperti diketahui bersama bahwa tindaklanjut Undang-Undang Perkebunan mengamanatkan 21 pasal melalui Peraturan Pemerintah, 1 pasal melalui Keputusan Menteri Pertanian, dan 11 pasal diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian. 2. Untuk mengakomodir 21 pasal dalam Undang-Undang a quo ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang materi muatannya dikelompokkan menjadi 4 (empat) PP, terdiri dari: a. Peraturan Pemerintah tentang Penghimpunan Dana Usaha Perkebunan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 142 b. Peraturan Pemerintah tentang Usaha Perkebunan; c. Peraturan Pemerintah tentang Perbenihan Tanaman Perkebunan; d. Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi. Adapun 1 pasal yang harus ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Pertanian yaitu: Keputusan Menteri Pertanian tentang Jenis Tanaman Perkebunan pada Usaha Budi Daya Tanaman Perkebunan. Sedangkan 11 Pasal yang harus diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian terdiri dari: a. Peraturan Menteri Pertanian tentang Sumber Daya Genetik Tanaman Perkebunan; b. Peraturan Menteri Pertanian tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelepasan Atau Peluncuran Varietas; c. Peraturan Menteri Pertanian tentang Produksi, Sertifikasi, Pelabelan, dan Peredaran; d. Peraturan Menteri Pertanian tentang Standar Minimum Sarana Dan Prasarana; e. Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelindungan Tanaman Perkebunan; f. Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelaksanaan Integrasi Dan Diversifikasi Usaha; g. Peraturan Menteri Pertanian tentang Pembukaan Lahan Tanpa Bakar; h. Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Kegiatan Panen Dan Pascapanen Yang Baik; i. Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan; j. Peraturan Menteri Pertanian tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengawasan; k. Peraturan Menteri Pertanian tentang Peran Serta Masyarakat. 3. Adapun Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian yang telah diterbitkan setelah maupun sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang secara substansi masih relevan dapat dilihat sebagaimana dalam Lampiran I. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 143 4. Bahwa tindaklanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tidak semua dibuat dalam peraturan yang baru. Hal ini mengingat beberapa peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perkebunan yang lama (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004) materi muatannya masih relevan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang a quo yang menyatakan: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perkebunan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. 5. Bahwa jika dikaitkan dengan 12 pasal yang diuji oleh Pemohon yaitu Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 27 ayat (3), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 42, Pasal 55, Pasal 57 ayat (2), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 107, dan Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta tindaklanjutnya dapat dijelaskan sebagaimana dalam Lampiran II. Selain itu, Presiden menghadirkan tiga orang ahli dan seorang saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 31 Mei 2016 dan tanggal 9 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut: AHLI PRESIDEN 1. Akhiar Salmi A. Pendahuluan Ahli ingin menyampaikan keterangan sehubungan dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 55 dan Pasal 107 frasa “secara tidak sah” terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D (1) karena tidak jelas atau menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan adanya potensi konflik agraria yang diajukan oleh para Pemohon. Setelah mempelajari atau mengkaji permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, risalah sidang maka saya menyampaikan keterangan sebagai berikut: B. Inti Masalah Permasalahan inti dalam permohonan ini adalah masalah penyelesaian konflik agraria, pola kerja sama, dan perusahaan tidak kunjung melakukan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 144 kewajiban membangun plasma. Hal ini antara lain dapat dilihat dari dalil atau hal-hal yang dikemukakan oleh para Pemohon pada angka 65, 69, 80. Tempat menyelesaikan sengketa mengenai konflik agraria, pola kerja sama, dan perusahaan tidak kunjung melakukan kewajiban membangun plasma adalah peradilan umum, baik melalui gugatan perdata maupun perkara pidana. Bisa juga melalui peradilan tata usaha negara. Kedua peradilan tersebut berada di bawah Mahkamah Agung. Bukan diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Lihat Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. C. Kepastian Hukum Kepastian hukum (rechts zekerheid, legal certainty) terdapat dalam larangan undang-undang berlaku surut. Hal ini bertujuan untuk melindungi anggota masyarakat bahwa mereka tidak akan diperlakukan dengan sewenang- wenang oleh negara. Masyarakat tidak dapat dihukum melainkan atas dasar hukum (Undang-Undang) yang ada terlebih dahulu dari tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Masyarakat terlebih dahulu harus tahu suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana dan hal ini harus diatur dalam Undang-Undang. Kepastian hukum merupakan bagian dari asas legalitas. Dalam Hukum Pidana, asas legalitas diatur dalam Pasal 1 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi ”Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.” Dalam bahasa Latin ada pepatah yang sama maksudnya dengan Pasal 1 (1) KUHP yang berbunyi, nullum delictum, nulla poena sine praevia lege punali, yang berarti tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang Hukum Pidana terlebih dahulu (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, 1979, halaman 36). Pengertian yang terkandung dalam asas legalitas menurut Prof. Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, 2002, halaman 25) ada tiga, yaitu: (1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. (2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. (kiyas). (3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 145 Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH ada dua asas dalam pasal 1(1) KUHP, yaitu sanksi pidana hanya dapat ditentukan dengan undang-undang dan ketentuan sanksi pidana tidak boleh berlaku surut (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro SH, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, 1979, halaman 36). Pasal 55 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan berbunyi, ”Setiap Orang secara tidak sah dilarang: a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.” Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan berbunyi, ”Setiap Orang secara tidak sah yang: a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Pasal 55 dan pasal 107 UU Nomor 39 Tahun 2014 tidak berlaku surut dan baru berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Negara pada tanggal 17 Oktober 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 308). Hal ini terbukti melalui ketentuan penutup, Pasal 118, yang berbunyi: ”Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- Undang ini dengan penepatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 146 Berdasarkan uraian di atas maka saya berpendapat bahwa Pasal 55 dan Pasal 107 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tidak melanggar kepastian hukum dan bahkan menciptakan kepastian hukum karena sudah dirumuskan secara jelas, tegas, tidak berlaku surut dan bersifat umum. Oleh karena itu, pasal 55 dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tidak bertentangan dengan Pasal 28D (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. D. Norma/Kaedah Hukum Pidana Materil Yang dimaksud dengan norma hukum adalah segala sesuatu yang menjadi pedoman bagi setiap orang untuk bersikap tindak yang baik dalam bidang hukum, dalam arti selalu selaras dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku (A.Ridwan Halim, Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab, 2005, hal 36). Isi dari norma hukum adalah larangan, suruhan dan kebolehan. Sedangkan isi dari norma hukum pidana berupa larangan dan suruhan, terhadap pelanggaranya diancam dengan pidana (hukuman). “Secara tegasnya dapatlah dikatakan, bahwa kaedah-kaedah umum bersifat abstrak. Artinya, bahwa kaedah-kaedah semacam itu berlakunya tidak ditujukan kepada orang-orang atau fihak-fihak tertentu, akan tetapi kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah-kaedah umum, antara lain, dapat dilihat di dalam Undang-Undang atau traktat.”, (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, Penerbit Alumni, 1979, Bandung, halaman 43). Hukum pidana materil adalah peraturan yang mengatur tentang siapa yang dapat dipidana (subjek hukum), perbuatan apa yang dapat dipidana (tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, strafbaar feit), dan apa pidananya (sanksi). Pasal 55 dan Pasal 107 (termasuk Hukum Pidana materil) Undang-Undang No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan normanya sudah dirumuskan secara tertulis (lex scripta), jelas (lex certa) dan rinci (lex stricta) serta bersifat umum yang berlaku untuk siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut. Sehingga tidaklah benar bila dikatakan pasal- pasal tersebut hanya mengkriminalisasi masyarakat hukum adat, tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi menimbulkan konflik agraria. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 147 E. Tujuan Hukum Pidana Tujuan hukum pidana antara lain adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara dan untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan (Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 1983, halaman 24-25). Oleh karena itu, keberadaan Pasal 55 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah dalam rangka melindungi setiap anggota masyarakat atau setiap individu dari kesewenang-wenangan penguasa atau negara dan dari kejahatan, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat hukum adat. Sehingga dengan demikian pasal tersebut sangat penting dan perlu dipertahankan. F. Frasa “Secara Tidak Sah“ Secara tidak sah adalah lawan kata dari secara sah. Yang dimaksud dengan sah adalah dilakukan menurut hukum (Undang-Undang, peraturan) yang berlaku (Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, tahun 2005, halaman 977). Jadi yang dimaksud “secara tidak sah” adalah sesuatu yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang dan bukan bertentangan dengan hukum adat. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam memaknai kata perbuatan melawan hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menganulir unsur melawan hukum materil sehingga yang dianut adalah perbuatan melawan hukum formil (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tertulis). Lihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 dan makalah Dr. Marwan Effendy, S.H., Apakah Suatu Kebijakan Dapat Dikriminalisasi? (Dari Perspektif Hukum Pidana/Korupsi) halaman 20, dalam seminar “Pertanggungjawaban Kebijakan Ditinjau Dari Aspek Hukum.”, Hotel Savoy Homann, Bandung, 9 November 2010). Oleh karena itu, rumusan Pasal 55 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sudah sangat jelas dan pasti sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28D (1) Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 148 G. Undang-Undang Nomor18 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 berbunyi, “Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan.” Pasal 55 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan berbunyi, ”Setiap Orang secara tidak sah dilarang: a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.” Pasal 47 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 berbunyi, “Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).” Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan berbunyi, ”Setiap Orang secara tidak sah yang: a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 149 b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Bila diperbandingkan, Pasal 21 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor18 Tahun 2004 dengan Pasal 55 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 jelas sekali terdapat perbedaannya. Di mana rumusan Pasal 55 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dirumuskan dengan sangat jelas dan rinci serta memberi perlindungan hukum pada masyarakat hukum adat dan pengusaha perkebunan. Hal ini dilakukan tentu atas dasar penyempurnaan Pasal 21 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 55/PUU-VIII/2010 tanggal 6 September 2011 dan diucapkan pada tanggal 19 September 2011, termasuk hukuman atau pidananya. Adalah tidak tepat apabila dalam Putusan Nomor 55/PUU-VIII/2010 Pasal 21 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mengikat maka secara serta merta Pasal 55 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 juga dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mengikat. Hal tersebut disebabkan muatan Pasal 55 dan Pasal 107 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 sangat berbeda dan telah dirumuskan dengan sangat jelas dan rinci serta memberi perlindungan hukum pada masyarakat hukum adat dan pengusaha perkebunan. Sehingga ketentuan Pasal 28D (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, telah terpenuhi. H. Penutup Berdasarkan keterangan yang ahli uraikan dan analisis di atas, ahli berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 150 Perkebunan khususnya Pasal 55 dan Pasal 107 tidak bertentangan dengan Pasal 28D (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Prof. Dr. Ir. Agus Pakpahan, APU Kemitraan dalam Usaha Perkebunan Usaha perkebunan telah menjalani sejarah yang sangat panjang. Sebelum VOC sampai di Nusantara pada 1602, hampir 100 tahun sebelumnya bangsa Portugis sudah sampai di Malaka dalam upaya memperoleh keuntungan dari rempah-rempah, yang nilainya sangat berharga. Jauh sebelum bangsa Portugis hadir, bangsa Arab, Iran, India dan Tionghoa sudah menikmati keuntungan dari perkebunan. Karena nilai ekonominya yang tinggi pada masa itu, dan juga peradaban dunia yang berlangsung pada masa tersebut, maka perkebunan di negara-negara berkembang pada saat ini, perkebunan pada masa lalu menjadi media penerapan sistem penjajahan. Hal ini terjadi hampir di seluruh dunia. Akibat dari sangat lamanya berlaku sistem perkebunan penjajahan maka melembagalah sistem ekonomi dualistik dan kesenjangan dalam penguasaan lahan produktif. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan ruh bangsa Indonesia untuk mengatasi, antara lain, dampak dari penjajahan terhadap struktur ekonomi nasional. Aspek Kemitraan yang dinyatakan dalam UU Perkebunan, antara lain, merupakan manifestasi dari Pasal 33 UUD 1945 tersebut. Mengapa kemitraan dalam perkebunan harus diatur melalui peraturan perundangan setingkat Undang-Undang? Jawabnya sangatlah sederhana yaitu kemitraan yang ditafsirkan sebagai redistribusi asset yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti tanah, tidak akan berjalan apabila sekedar dijalankan melalui mekanisme pasar. Artinya, harus ada peraturan perundangan yang bersifat memaksa agar solusi “win-win” dapat diwujudkan. Tabel berikut ini memberikan ilustrasi bahwa untuk mencapai win-win solution paling tidak diperlukan energi 9 kali lebih besar dari keadaan normal. Tabel 1: Peluang terjadinya kemungkinan win, draw atau kalah antara Alpha dan Beta win draw lose win 1/9 1/9 1/9 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 151 draw 1/9 1/9 1/9 lose 1/9 1/9 1/9 Jadi, apabila kita asumsikan peluang win, lose atau draw antara Alpha dan Beta itu adalah sama, maka masing-masing akan bernilai 1/9. Bisa diamati bahwa kotak win untuk Alpha dan win untuk Beta yang berisikan solusi win-win hanyalah 1 kotak dengan nilai peluang 1/9 = 0.1111. Artinya, 8/9= 0.8888 atau hampir 89 dari 100 usaha kemitraan kurang-lebihnya akan mengalami kegagalan dan hanya 11 dari 100 kejadian yang akan sukses. Dengan demikian diperlukan suatu “teknologi-manajemen-landasan legal” yang memadai untuk membangun kemitraan ini. Asas kekeluargaan, rancang bangun ekonomi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, demokrasi ekonomi, dan nilai-nilai dasar lainnya dalam UUD 1945 merupakan komitmen untuk mewujudkan win-win solution di atas. Pasal yang dimohonkan untuk dibatalkan Pemohon mengusulkan untuk dibatalkannya: 1. Pasal 57 ayat (2)UU Perkebunan   2. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkebunan   Secara lengkap dapat dibaca isi Pasal 57 adalah sebagai berikut: Pasal 57 (1) Untuk pemberdayaan Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan melakukan kemitraan Usaha Perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan Pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar Perkebunan. (2) Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pola kerja sama: a. penyediaan sarana produksi; b. produksi; c. pengolahan dan pemasaran; d. kepemilikan saham; dan e. jasa pendukung lainnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Anggapan Pemohon: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 152 ▪ Bahwa Pasal 57 ayat (2) sepanjang frasa “pola kerja sama” bertentangan sepanjang tidak dimaknai “adanya kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipasi para pihak, kearifan lokal, dan kemandirian petani pekebun dalam memilih pola kerja sama”, menurut Para Pemohon Pasal tersebut lebih mengatur kepada pilihan kegiatan yang dikerjasamakan, bukan polanya. Pola kerja sama yang telah ditentukan lebih dahulu tanpa melibatkan kesepakatan dalam memilih pola kerjasama lebih banyak menghasilkan ketidakberhasilan, karena perjanjian pola kerjasama sering dibuat secara sepihak dan tidak disosialisasikan oleh perusahaan sehingga banyak kontrak yang merugikan petani sehingga tidak memberikan kepastian hukum. ▪ Bahwa Pasal 57 ayat (2) sepanjang frasa “pola kerjasama” sepanjang tidak dimaknai “adanya kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipasi para pihak, kearifan lokal, dan kemandirian petani pekebun dalam memilih pola kerja sama” UU Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Catatan, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Tanggapan Saksi Kami berpendapat bahwa Pasal 57 ayat (1) sudah cukup dijadikan pedoman legal setingkat Undang-Undang. Oleh karena itu, dalam peraturan perundangan setingkat Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Perundangan yang berada di bawahnya harus memberikan jaminan agar sistem kemitraan yang dibangun memenuhi norma yang dinyatakan pada Pasal 57 ayat (1). Kajian ilmiah untuk menyusun rancang bangun kelembagaan kemitraan perlu dilaksanakan secara komprehensif, termasuk mengacu pada pengalaman selama ini baik yang berkembang di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebagai ilustrasi, untuk pengembangan kemitraan di bidang perkebunan kelapa sawit pengelaman FELDA di Malaysia bisa dijadikan bahan pembelajaran. Ayat (2) dari Pasal 57 ini dapat dilihat sebagai penegasan tentang peluang atau kesempatan membangun kemitraan bukan hanya sebatas membangun Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 153 kebun tetapi juga dapat menjalin kemitraan dalam hampir seluruh aspek kegiatan usaha perkebunan. Bahkan, kemitraan dapat juga dilakukan dalam hal mendapatkan kepemilikan dalam bentuk saham. Artinya, sistem kemitraan yang dibangun sudah komprehensif dan menyeluruh. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundangan turunannya harus memadai dengan pengertian harus bisa diterapkan dengan baik dan menghasilkan output dan outcome yang baik pula. Secara legal, selain dinyatakan pada Pasal 57 ayat (1) di dalam asas-asas kearifan lokal dalam UU Perkebunan, penyelenggaraan Perkebunan juga harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat. Sedangkan, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dijamin oleh Pemerintah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta ketentuan Pasal 29 s.d 31 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. 2. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 58 (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan. (2) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggapan Pemohon: ▪ Bahwa Pasal 58 ayat (1) sepanjang frasa “dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan” sepanjang tidak dimaknai “di dalam areal Hak Atas Tanah Perusahaan Perkebunan” UU Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 154 ▪ Bahwa Pasal 58 ayat (2) UU Perkebunan sepanjang frasa “disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipatif, kemandirian, kesetaraan, dan sadar akan kemanfaatan pembangunan kebun masyarakat”. Isi UUD 1945, Pasal 28D: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,dan kepastian hukum yang adil serta perlakuanyang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalamhubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatanyang sama dalam pemerintahan. (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Tanggapan Saksi a. Pasal 58 ayat (1) UU Perkebunan, dimaksudkan sebagai bentuk penerapan kekuasaan Negara atas asset produktif yang menguasasi hajat hidup orang banyak dan memiliki fungsi sosial-ekonomi di satu pihak dan di pihak lain Negara memiliki keterbatasan dalam mengembangkan tanah masyarakat untuk menjadi sumber pendapatan dan kemakmuran masyarakat, maka Pemerintah mewajibkan kepada perusahaan besar yang mendapatkan lahan untuk dibangun menjadi perkebunan agar memfasilitasi pembangunan kebun pada tanah masyarakat seluas 20 % dari tanah perkebunan yang menjadi hak perusahaan besar tersebut. b. Inti isi dari ayat (1), Pasal 58 ini adalah pernyataan norma yang mewajibkan perusahaan besar membangun kebun msyarakat seluas minimal 20 % dari lahan perkebunan yang diperolehnya dari negara. c. Dampak dari penerapan peraturan perundangan di atas, diharapkan akan memperbaiki struktur usaha perkebunan menjadi lebih merata, mengingat norma di atas merupakan bagian dari upaya pemerataan atau redistribusi aset produksi dan peluang usaha kepada banyak petani kecil. d. Dikaitkan dengan Pasal 57 dalam Undang-Undang ini, maka terbuka kesempatan kemitraan yang lebih luas dalam upaya mengembangkan ekonomi kerakyatan di wilayah-wilayah perkebunan. Hanya saja, agar Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 155 peningkatan kesempatan ekonomi sebagai hasil dari kemitraan ini terwujud, Pemerintah perlu selain menindak lanjuti Undang-Undang Perkebunan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan di bawahnya, juga membangun rancang bangun ekonomi wilayah yang memadai dan komprehensif. e. Kemitraan, kerjasama pembangunan wilayah-wilayah perkebunan, dan pemusatan penciptaan nilai tambah regional yang optimal, sebagai dampak penerapan Pasal 58 ayat (1) UU Perkebunan ini, diharapkan dapat meminimalisir sengketa antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar. f. Agar kepastian usaha untuk semua pihak terwujud, maka Pemerintah perlu membangun sistem informasi dan komunikasi yang baik, trasparan dan andal antara perusahaan dan masyarakat, khususnya dalam penyediaan lahan untuk kedua-belah pihak. g. Pasal 58 ayat (2) UU Perkebunan menyatakan: “Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Bahwa secara teknis peraturan perundang-undangan, frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal tersebut memiliki makna bahwa mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakatinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah menjamin dan mengatur mengenai hal tersebut. Alternatif pola mana yang akan dipilih haruslah hasil kesepakatan solusi win-win kedua belah pihak. Untuk itu, Pemerintah harus memberikan jaminan agar pola perundingan yang sifatnya asimetrik perlu dicegah. Kesimpulan: 1. Atas dasar pemikiran yang diuraikan di atas, maka ahli berpendapat bahwa Pasal 57 ayat (2) serta Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkebunan tidak bertentangan dengan UUD 1945. 2. Pemerintah perlu mendegarkan dan mempertimbangkan usulan dari pemohon sebagai suara masyarakat untuk menjadi masukan dalam implementasi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ini, yang sifatnya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 156 komprehensif, memberikan perlindungan kepada yang lemah, memfasilitasi terwujudnya kinerja sesuai dengan norma yang dinyatakan dalam UU Perkebunan tersebut dan mampu menghilangkan sikap mental, cara pandang, dan praktik-praktik serta dampak sistem perkebunan warisan penjajahan menjadi perkebunan pemerdekaan Indonesia. 3. Dr. Ir. Rasidin Azwar, MSc., APU Sebelum saya memberikan pendapat tentang Pasal dan Ayat yang diuji, izinkan saya memberikan gambaran tentang posisi benih sebagai sarana produksi dalam pembangunan perkebunan sesuai asas dan tujuan yang melatarbelakangi penyusunan materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, yang meliputi: (1) profil tanaman perkebunan, (2) peran benih dalam peningkatan produktivitas dan mutu hasil, (3) masalah perbenihan dan (4) upaya penyediaan benih unggul berkelanjutan. Profil Tanaman Perkebunan Perkebunan adalah salah satu tulang punggung perekonomian Negara karena memiliki peran yang sangat besar bagi penyediaan lapangan kerja dan sumber pendapatan petani, sumber bahan baku bagi industry dan sumber devisa bagi Negara. Areal perkebunan saat ini mencapai 22.990.371 ha yang ditanami dengan 127 jenis tanaman yang termasuk sebagai tanaman perkebunan. Dari segi daur hidup, tanaman perkebunan terdiri atas tanaman semusim dan tanaman tahunan. Dari segi konomi dan luas pengembangannya, tanaman perkebunan dapat dibedakan sebagai komoditas unggulan nasional (major crops) dan komoditas unggulan lokal (minor crops). Dari segi kepemilikan, sebagian besar (>71%) areal tanaman perkebunan dimiliki dan dikelola oleh petani kecil yang disebut perkebunan rakyat. Hanya sebagian kecil (<29%) yang dimiliki dan/atau dikelola oleh badan usaha yang disebut perkebunan besar. Perkebunan besar umumnya telah menggunakan benih varietas unggul sedangkan perkebunan rakyat sebagian besar masih menggunakan benih asalan. Perbaikan teknologi budidaya baru dapat dilakukan untuk sebagian komoditas unggulan nasional (mojor crops) sedangkan unggulan local (minor crops) belum mengalami sentuhan teknologi yang berarti dan masih tumbuh secara liar atau semi tanaman hutan. Di antara tanaman utama juga masih terdapat variasi kemajuan teknik budidaya yang diterapkan. Sebagian dari petani komoditas unggulan nasional seperti karet, kelapa, dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 157 kakao juga belum melakukan tindakan budidaya dengan baik, bahkan masih banyak yang belum menggunakan benih varietas unggul. Peran Benih dalam Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan Benih adalah komponen teknologi sangat penting dalam budidaya tanaman karena benih sangat menentukan potensi hasil, mutu hasil dan tingkat toleransinya terhadap tekanan biotik dan tekanan abiotic di lapangan seperti dijelaskan dalam sentral dogma ilmu agronomi bahwa produksi/mutu hasil adalah fungsi dari factor genetic (G), factor lingkungan (E) dan interaksi genetic dengan lingkungan (GE) disingkat P = G + E + GE. Hasil penelitian menunjukan bahwa 60% dari peluang keberhasilan budidaya tanaman ditentukan oleh benih. Bila benih yang digunakan telah sesuai maka besar sekali kemungkinan bahwa usaha budidaya tersebut akan berhasil. Sebaliknya, bila benih yang digunakan tidak sesuai maka dapat dipastikan bahwa usaha budidaya tersebut akan gagal. Semakin panjang umur tanaman maka peran benih semakin besar karena tanaman itu akan dibudidayakan dalam jangka waktu yang lama. Bila salah menggunakan benih maka dapat dipastikan bahwa kegiatan budidaya tersebut akan gagal karena penanaman ulang akan menyebabkan kerugian yang sangat besar dari segi waktu dan biaya yang sudah diinvestasikan. Karena begitu pentingnya peran benih maka benih varietas unggul harus tersedia untuk setiap jenis tanaman perkebunan yang akan dibudidayakan. Karena itu Pemerintah berkewajiban menyediakan benih yang akan digunakan dalam membangun perkebunan terutama dalam pembangunan perkebunan rakyat. Pruduktivitas dan mutu hasil perkebunan rakyat pada saat ini tergolong sangat rendah dan masih jauh dari potensi yang seharusnya bisa dicapai. Hal ini disebabkan rendahnya adopsi teknologi varietas. Kenyataan ini menyebabkan kinerja perkebunan masilh jauh dari harapan dan keberadaannva belum bisa dihandalkan secara maksimal. Dalam perbandingan, kondisi perkebunan karet rakyat di ocal
kita cukup jauh tertinggal
ocal
c
ng
ocal
produsen karet alam lain seperti India, Thailand dan Malaysia. Salah satu factor pembeda adalah dalam penggunaan benih varietas unggul. Di ketiga Negara tersebut rakyatnya sudah 100% menggunakan benih varietas unggul sedangkan di Negara kita sekitar 70% kebun karet rakyat masih menggunakan benih asalan. Inilah yang menyebabkan Negara kita yang memiliki luas kebun karet terluas di dunia (3,3 juta hektar) tetapi produksi karet kita kalah oleh Thailand yang hanya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 158 memiliki areal 2 juta hektar. Masalah Perbenihan Tanaman Perkebunan Masalah perbenihan tanaman perkebunan disebabkan oleh dua hal, yaitu (1) belum ada varietas unggul untuk sebagian besar jenis tanaman perkebunan, (2) tidak ada yang memproduksi benih dari varietas yang yang sudah dilepas karena memproduksinya membutuhkan waktu lama dan investasi besar serta risiko kegagalan sangat tinggi. Pemuliaan tanaman tahunan lebih sulit dan membutuhkan investasi besar karena daur hidupnya panjang untuk dapat menghasilkan varietas unggul. Karena itu sebagian besar jenis tanaman tahunan belum tersedia varietas unggulnya, kecuali untuk beberapa komoditas seperti sawit, karet, kopi, kakao dan the. Masih sangat banyak jenis tanaman perkebunan seperti pala, sagu, kemiri, mete, aren, dll belum mengalami perbaikan
ocal
c yang berarti dan sangat tergantung kepada hasil seleksi alam berupa varietas
ocal. Rendahnya adopsi varietas unggul disebabkan karena dua hal (1) masih kurangnya pemahaman petani terhadap pentingnya varietas unggul, dan (2) terbatasnya akses petani untuk mendapatkan varietas unggul. Kurangnya pemahaman petani terhadap pentingnya varietas unggul dapat dilihat dari kurangnya perhatian mereka terhadap mutu benih yang digunakan. Adanya sedikit perbedaan harga yang ditawarkan pengedar benih menyebabkannya mereka lebih memilih benih asalan dari pada memilih benih varietas unggul. Terbatasnya akses petani terhadap benih bina disebabkan oleh (1) keterbatasan modal untuk membeli benih, (2) isolasi jarak antara lahan petani ke lokasi sumber benih, (3) ketersediaan benih varietas unggul yang terbatas karena ketersediaan benih yang tidak ready stock. Upaya Penyediaan Benih Unggul Berkelajutan Penyediaan benih varietas unggul dengan mutu yang terjamin harus melalui 5 rantai proses (sub-sistem) dan harus terkait satu dengan yang lainnya, yaitu: (gambar tercantum dalam keterangan tertulis ahli) 1. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) SDG adalah bahan dasar yang dibutuhkan dalam kegiatan seleksi dan perakitan varietas unggul setiap jenis tanaman. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 159 Untuk tanaman asli Indonesia kita memiliki pusat keragaman genetik (centre of diversity) seperti pala dan cengkeh di Maluku, Kayu manis di Sumatera Barat dan Jambi, dan sagu dan kelapa di berbagai propinsi. Permasalahannya adalah ancaman terhadap kelestarian SDG tersebut karena belum adanya kegiatan konservasi yang memadai baik dalam perlindungan SDG terhadap kepunahan dan pencurian. Untuk tanaman introduksi seperti sawit, karet, kakao dan teh, kita memiliki keragaman genetic SDG yang sangat terbatas. Focus prioritas adalah pengayaan terhadap koleksi yang ada dengan SDG baru dari daerah asalnya, SDG sawit dari Afrika dan SDG karet dari Brazil. Kegiatan konservasi terhadap SDG asli Indonesia dan pengayaan untuk SDG introduksi harus diatur oleh Negara agar tidak tejadi kepunahanterhadap SDG asli dan masuknya penyakit tular benih bagi SDG introduksi. Semua warga Negara berhak memiliki akses terhadap SDG tetapi caranya harus diatur agar berjalan tertib untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran bangsa Indonesia. 2. Penyelenggaraan Pemuliaan Tanaman dan Pelepasan Varietas. Penyelenggaraan Pemuliaan. SDG yang banyak tidak memberi manfaat yang besar tanpa dilakukan seleksi dan pemuliaan karena pada dasarnya SDG yang terdapat di alam ini berada dalam kondisi tercampur antara yang berkarakter baik (diinginkan) dan yang berkarakter buruk (tidak diinginkan). Permasalahan dalam penyelanggaraan tanaman perkebunan adalah: a. Jumlah SDM pemulia sangat terbatas dibanding jurnlah tanaman perkebunan yang hams ditangani (127 jenis) b. Proses persilangan, seleksi dan pengujian materi terpilih membutuhkan waktu lama dan areal pengujian yang luas c. Pengujian mutu hasil membutuhkan uji laboratorium yang akurat d. Pengujian ketahanan terhadap hama dan penyakit membutuhkan pengujian yang komprehensif meliputi uji laboratorium, rumah kaca dan lapangan e. Untuk memastikan bahwa calon varietas dapat dikembangkan dalam skala luas maka harus dilakukan uji adaptasi pada kondisi agroeksistem wilayah target pengembangan yang berbeda. Karena penyelenggaraan pemuliaan tanaman perkebunan itu membutuhkan waktu lama dan investasi besar maka hampir tidak ada pelaku usaha yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 160 tertarik memuliakan komditas tanaman perkebunan kecuali kelapa sawit dan tembakau. Untuk itu pemerintah berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan pemuliaan oleh semua pihak yaitu perseorangan, badan usaha dan instansi pemerintah. Pelepasan varietas adalah pernyataan/persetujuan resmi pemerintah bahwa varietas tersebut telah teruji bagus dan dinilai layak dikembangkan secara luas dalam pembudidayaan tanaman secara komersial. Aturan tentang pelepasan varietas dibutuhkan karena benih adalah komponen sarana produksi yang sangat menentukan tehadap keberhasilan usaha perkebunan. Risiko kesalahan penggunaan benih harus ditutup sekecil mungkin karena memiliki konsekuensi sangat besar terhadap pekebun dan kelangsungan usaha perkebunan secara keseluruhan. Dapat dibayangkan tanaman karet yang telah dipelihara selama 5 tahun ternyata tidak ada getahnya atau kelapa tidak ada atau tidak baik buahnya. Sebaliknya, pemerintah berkewajiban menarik varietas dari peredaran bila varietas tersebut ternyata dapat menimbulkan kerugian seperti menjadi sumber penularan hama dan penyakit serta kerusakan lingkungan. Penilaian kelayakan suatu varietas untuk dilepas didasarkan kepada tersedia data yang valid dan meyakinkan bahwa varietas tersebut lebih baik atau minimal sama dengan varietas yang sudah dikenal sebagai pembanding. 3. Produksi Benih Proses produksi harus mengikuti kaidah yang berlaku untuk setiap tipe varietas dan jenis tanaman dimana hasilnya harus memenuhi syarat kebenaran varietas (true-to-type), sehat dan bebas dari organism tular benih. Agar tercapai muta bail; dan konsisten produsen benih seyogianya menerapkan system mutu. 4. Sertifikasi Benih Setiap benih yang akan diedarkan atau diperjual belikan harus diterbitkan sertifikat oleh lembaga yang berwenang tentang mutu benih dan kebenaran varietas. Bagi produsen yang telah menerapkan system mutu dapat mensertifikasi benih yang dihasilkannya. 5. Pengawasan Peredaran Benih Kurangnya pemahaman sebagian petani tentang pentingnya benih bcrmutu menyebabkan peredaran benih palsu dan penggunaan benih asalan belum Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 161 sepenuhnya dapat diatasi. Karena itu pengwasan pemerintah untuk menanggulangi peredaran benih palsu masih sangat diperlukan. Kesimpulan - Sumber Daya Genetika (SDG) tanaman perkebunan harus dilindungi, untuk itu setiap orang yang akan melakukan pencarian dan pengumpulan SDG perkebunan harus terkontrol dan terdata dengan baik melalui izin Pemerintah agar SDG tanaman perkebunan tidak jatuh kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan Pemuliaan tanaman perkebunan untuk menemukan varietas unggul dapat dilakukan oleh Pemerintah, perusahaan perkebunan Inaupun pekebun. Untuk keamanan kelanjutan usaha budidaya dan jaminan produksi, maka perlu dilakukan pelepasan atau peluncuran varietas tersebut. SAKSI PRESIDEN Setiyono - Saksi jadi petani kelapa sawit mulai tahun 1989, jadi kelompok tani mulai tahun 1990-1993, jadi pengurus koperasi tunas muda mulai tahun 1993, jadi ketua koperasi mulai tahun 1996 sampai sekarang. Menjadi Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIN mulai tahun 2000 sampai sekarang. - Saksi sangat bersyukur kepada Pemerintah adanya model kemitraan yang dulu. Tetapi dengan perkembangan zaman bahwa petani sawit ini mulai menikmati sawit pada tahun 1998 karena adanya krisis moneter. Mulai pada saat itu petani sudah mulai membangun kebun sendiri karena pada akhirnya pola kemitraan ditutup. - Alhamdulillah Pemerintah juga mengadakan pola KKPA. Karena kemitraan menurut kami sangat bagus sekali, KKPA juga ditutup, terakhir adalah repertum, tetapi yang saksi alami di lapangan dengan saksi tidak bermitra; - Memang sangat sulit terutama dengan kebun saksi. Saksi bermitra dengan perusahaan-perusahaan tetangga. Saksi menjalin kemitraan juga memakan waktu proses panjang, tanpa kesepakatan anggota di lingkungan perusahaan tersebut, tidak terjadi kemitraan. - Setelah saksi membuat kesepakatan dengan anggota, saksi berembuk dengan mitra kalau tidak sepakat dalam perjanjian, maka tidak dilaksanakan. Karena kemitraan diatur Pemerintah. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 162 - Saksi diajak bermitra suatu perusahaan, tetapi merasa tidak diuntungkan, maka saksi tolak. Saksi mencari mitra yang betul-betul mengayomi pada petani. - Dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, perusahaan wajib membangun petani minimal 20%, hal tersebut sangat disyukuri saksi. [2.4] Menimbang bahwa DPR memberikan keterangan secara tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2016, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: A. Ketentuan UU 39 Tahun 2014 Yang Diujikan Terhadap UUD 1945. Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 12 ayat (2); Pasal 13; pasal 27 ayat (3); Pasal 29; Pasal 30 ayat (1); Pasal 42; Pasal 42; Pasal 55; Pasal 57 ayat (2); Pasal 58 ayat (1); pasal 58 ayat (2); Pasal 107; dan Pasal 114 ayat (3) UU 39 Tahun 2014 bertentangan dengan bertentangan Pasal 18B, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Bahwa isi ketentuan Pasal 12 ayat (2); Pasal 13; pasal 27 ayat (3); Pasal 29; Pasal 30 ayat (1); Pasal 42; Pasal 42; Pasal 55; Pasal 57 ayat (2); Pasal 58 ayat (1); Pasal 58 ayat (2); Pasal 107; dan Pasal 114 ayat (3) UU 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah sebagai berikut: 1. Pasal 12 ayat (2) UU 39 Tahun 2014. “Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” 2. Pasal 13 UU 39 Tahun 2014. “Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” 3. Pasal 27 ayat (3) UU 39 Tahun 2014. “Kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum berdasarkan izin Menteri” 4. Pasal 29 UU 39 Tahun 2014. “Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, atau Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 163 5. Pasal 30 ayat (1) UU 39 Tahun 2014. “Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh Pemerintah Pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas” 6. Pasal 42 UU 39 Tahun 2014. “Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan” 7. Pasal 55 UU 39 Tahun 2014. “Setiap Orang secara tidak sah dilarang: a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.” 8. Pasal 57 ayat (2) UU 39 Tahun 2014 “Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pola kerja sama: a. penyediaan sarana produksi; b. produksi; c. pengolahan dan pemasaran; d. kepemilikan saham; dan e. jasa pendukung lainnya.” 9. Pasal 58 ayat (1) UU 39 Tahun 2014. “Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.” 10. Pasal 58 ayat (2) UU 39 Tahun 2014. “Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 164 pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 11. Pasal 107 UU 39 Tahun 2014. “Setiap Orang secara tidak sah yang: a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)” 12. Pasal 114 ayat (3) UU 39 Tahun 2014. “Untuk penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, penanam modal asing wajib menyesuaikan setelah masa berlaku hak guna usaha berakhir.” B. Hak Dan/Atau Kewenangan Konstitusional Para Pemohon Yang Dirugikan Oleh Berlakunya UU 39 Tahun 2014 Para Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal 12 ayat (2); Pasal 13; pasal 27 ayat (3); Pasal 29; Pasal 30 ayat (1); Pasal 42; Pasal 42; Pasal 55; Pasal 57 ayat (2); Pasal 58 ayat (1); Pasal 58 ayat (2); Pasal 107; dan Pasal 114 ayat (3) UU 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang pada intinya sebagai berikut: 1. Bahwa dengan berlakunya Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 UU a quo sepanjang frasa “dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” telah melanggar perlindungan masyarakat adat dan jaminan kepastian hukum. (vide permohonan hlm 20 angka 11 dan hlm 21 angka 20). 2. Bahwa dengan berlakunya Pasal 27 ayat (3) sepanjang kata “perorangan” UU a quo dianggap oleh Para Pemohon melanggar hak konstitusional Para Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 165 Pemohon yang dijamin Pasal 28A, 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) (vide permohonan hlm 21 angka III). 3. Bahwa dengan berlakunya Pasal 29 UU menurut para Pemohon tidak memberikan hak kepada perorangan petani kecil untuk melakukan pemuliaan tanaman dalam rangka untuk memperoleh varietas atau benih unggul, sehingga ketentuan pasal tersebut berpotensi menghalangi perorangan petani kecil untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dalam pemuliaan tanaman. (vide permohonan hlm 24 angka 35). 4. Bahwa dengan berlakunya Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang a quo sepanjang frasa “Varietas hasil pemuliaan” dianggap para Pemohon melanggar hak konsitusional para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD Tahun 1945. (vide Permohonan Hlm 25 angka V). 5. Bahwa menurut Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 42 UU a quo sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” telah menimbulkan ketidakpastian hukum hak atas tanah dan berpotensi menimbulkan kerugian negara sehingga sebesar-besar kemakmuran rakyat tidak bisa terwujud. (vide permohonan hlm 28 angka 59) 6. Bahwa dengan berlakunya Pasal 55 UU a quo sepanjang frasa “secara tidak sah” dianggap melanggar hak konsitusional para pemohon berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (vide permohonan hlm 28 angka VII) 7. Bahwa dengan berlakunya Pasal 57 ayat (2) UU a quo sepanjang frasa “pola kerja sama” menurut Para Pemohon, tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak. (vide permohonan hlm 31 angka 74) 8. Bahwa Pasal 58 ayat (1) UU a quo sepanjang frasa “dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan” dan pasal 58 ayat (2) UU a quo sepanjag frasa “disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” menurut para pemohon melanggar hak konsitusional pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (vide permohonan hlm 31 angka IX dan hlm 32 angka X) 9. Bahwa dengan berlakunya Pasal 107 UU a quo sepanjang frasa “secara tidak sah” menurut para pemohon melanggar hak konsitusionalnya yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 166 diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (vide permohonan hlm 33 angka XI) 10. Bahwa dengan berlakunya Pasal 114 ayat (3) UU a quo sepanjang frasa “setelah masa berlaku hak guna usaha berakhir” menurut Para Pemohon melanggar hak konsitusional yang diatur dalam Pasal 28I ayat (2). (vide permohonan hlm 34 angka XII) Bahwa pasal-pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 18B, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan sebagai berikut: 1. Pasal 18B UUD 1945: (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang- Undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” 2. Pasal 28A UUD 1945 “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”: 3. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 “(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” 4. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 “(2) Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” 5. Pasal 28D UUD 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 167 (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (4) setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. 6. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 “(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” 7. Pasal 28I UUD 1945 (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang- undangan. 8. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 “(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Bahwa para Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut: 1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini; 2. Menyatakan Pasal-Pasal di bawah ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 168 2.1 Pasal 12 ayat (2) sepanjang frasa “dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan UUD 1945; 2.2 Pasal 13 sepanjang frasa “ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan UUD 1945; 2.3 Pasal 27 ayat (3) sepanjang kata “Perorangan” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil”; 2.4 Pasal 29 sepanjang kata “dapat” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk perorangan petani kecil”; 2.5 Pasal 30 ayat (1) sepanjang frasa “varietas hasil pemuliaan” Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil dalam negeri”; 2.6 Pasal 42 sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “hak atas tanah dan izin usaha perkebunan”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 169 2.7 Pasal 55 sepanjang frasa “secara tidak sah” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “konflik tanah perkebunan dan pemetaan tanah ulayat masyarakat hukum telah diselesaikan”; 2.8 Bahwa Pasal 57 ayat (2) sepanjang frasa “pola kerja sama” Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “adanya kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipasi para pihak, kearifan lokal, dan kemandirian petani pekebun dalam memilih pola kerja sama”; 2.9 Bahwa Pasal 58 ayat (1) sepanjang frasa “dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “di dalam area Hak Atas Tanah Perusahaan Perkebunan”; 2.10 Bahwa Pasal 58 ayat (2) sepanjang frasa “disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipatif, kemandirian, kesetaraan dan sadar akan kemanfaatan pembangunan kebun masyarakat”; 2.11 Pasal 107 sepanjang frasa “secara tidak sah” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “konflik tanah perkebunan dan pemetaan tanah ulayat masyarakat hukum telah diselesaikan”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 170 2.12 Pasal 114 ayat (3) sepanjang frasa “setelah masa berlaku hak guna usaha berakhir” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “jangka waktu penyesuaian sesuai dengan ketentuan ayat (2)”; 3. Menyatakan pasal-pasal di bawah ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya: 3.1 Pasal 12 ayat (2) sepanjang frasa “dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya; 3.2 Pasal 13 sepanjang frasa “ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya; 3.3 Pasal 27 ayat (3) sepanjang kata “Perorangan” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil”; 3.4 Pasal 29 sepanjang kata “dapat” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai “termasuk perorangan petani kecil”; 3.5 Pasal 30 ayat (1) sepanjang frasa “varietas hasil pemuliaan” Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 171 Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil dalam negeri”; 3.6 Pasal 42 sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai “hak atas tanah dan izin usaha perkebunan”; 3.7 Pasal 55 sepanjang frasa “secara tidak sah” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai “konflik tanah perkebunan dan pemetaan tanah ulayat masyarakat hukum telah diselesaikan”; 3.8 Bahwa Pasal 57 ayat (2) sepanjang frasa “pola kerja sama” Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai “adanya kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipasi para pihak, kearifan lokal, dan kemandirian petani pekebun dalam memilih pola kerja sama”; 3.9 Bahwa Pasal 58 ayat (1) sepanjang frasa “dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai “di dalam area Hak Atas Tanah Perusahaan Perkebunan”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 172 3.10 Bahwa Pasal 58 ayat (2) sepanjang frasa “disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai “kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipatif, kemandirian, kesetaraan dan sadar akan kemanfaatan pembangunan kebun masyarakat”; 3.11 Pasal 107 sepanjang frasa “secara tidak sah” Undang- Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai “konflik tanah perkebunan dan pemetaan tanah ulayat masyarakat hukum telah diselesaikan”; 3.12 Pasal 114 ayat (3) sepanjang frasa “setelah masa berlaku hak guna usaha berakhir” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) ) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai “jangka waktu penyesuaian sesuai dengan ketentuan ayat (2)”; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono). C. Keterangan DPR RI Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dapat dijelaskan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 173 1. Kedudukan Hukum (legal standing) Para Pemohon. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa “Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”. Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “yang dimaksud dengan “hak konstitusional” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang a quo. Mengenai batasan kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU- V/2007) yaitu sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 174 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang a quo, maka Para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan para Pemohon a quo, DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo tidak menguraikan secara konkrit mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionaInya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 175 konstitusionaInya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. 2. Pengujian Materiil atas Undang-Undang tentang Perkebunan 1) Bahwa tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke 4 UUD 1945 yaitu “...yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada...(Pancasila). 2) Bahwa Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan ”kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar adalah merupakan sumber hukum tertulis tertinggi dalam hierarki perundang-undangan yang menjadi sumber hukum bagi setiap komponen bangsa untuk menjalankan kedaulatannya berupa pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa DPR RI berdasarkan UUD 1945 adalah lembaga Negara yang merupakan representasi rakyat yang diberikan kedualatan/kekuasaan oleh UUD 1945 untuk membuat Undang-Undang. Dan jika dikaitkan dengan konsep negara Indonesia adalah negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945], maka Undang-Undang merupakan hukum yang harus Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 176 dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh setiap komponen masyarakat termasuk didalamnya Pemohon dan juga negara dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan. Gagasan negara hukum yang dianut UUD 1945 ini menegaskan adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum (Supremacy of Law) yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (Supremacy of Law) pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya adalah konstitusi yang mencerminkan hukum tertinggi. 3) Bahwa pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi. Sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakat termasuk Pemohon bahwa hukum itu memang “supreme”. Bahwa selain asas supremasi hukum (Supremacy of Law) dalam konsep negara hukum sebagaimana dianut dalam UUD Tahun 1945 yaitu asas legalitas (Due Process of Law). Dalam konsep negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (Due Process of Law), yaitu bahwa segala tindakan penyelenggara negara dan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau “rules and procedures” (regels). 4) Bahwa Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila dan UUD 1945. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan Perkebunan di Indonesia. 5) Bahwa dalam rangka pengembangan Perkebunan, telah dibentuk UU 39 Tahun 2014. Pengaturan tersebut meliputi perencanaan Perkebunan, penggunaan Tanah untuk Usaha Perkebunan, pemberdayaan dan pengelolaan Usaha Perkebunan, pengolahan dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 177 pemasaran Hasil Perkebunan, penelitian dan pengembangan Perkebunan, pengembangan sumber daya manusia Perkebunan, pembiayaan Usaha Perkebunan, serta pembinaan dan pengawasan Usaha Perkebunan. Tujuan penyelenggaraan Perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan pelindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan. Penyelenggaraan Perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi- berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. 6) Bahwa pada dasarnya UU a quo memberikan pengaturan penting mengenai penyelenggaraan Perkebunan dengan lingkup pengaturan meliputi: perencanaan, penggunaan lahan, perbenihan, budi daya Tanaman Perkebunan, Usaha Perkebunan, pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan, penelitian dan pengembangan, sistem data dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan Usaha Perkebunan, penanaman modal, pembinaan dan pengawasan, dan peran serta masyarakat. 7) Bahwa DPR RI tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang beranggapan ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU a quo sepanjang frasa “dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan” mengabaikan pranata musyawarah adat. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut DPR RI berpandangan justru sebagai Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 juncto Pasal 28D UUD 1945, pengaturan Pasal 12 ayat (2) UU a quo frasa “dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” sebagai bentuk perwujudan negara hukum yang memberikan perlindungan, pengakuan, dan jaminan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 178 kepastian hukum yang adil bagi semua warga negara termasuk masyarakat hukum adat. Bahwa sesuai dengan amanat UUD 1945 sebagai negara hukum dalam memberikan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat diatur juga dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan SE KBPN Nomor 3/SE/IV/2014 tentang Penetapan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayat. Bahwa dengan demikian, norma Pasal 12 ayat (2) UU a quo, tidak berarti mengabaikan pranata musyawarah masyarakat adat dan tidak menghalangi jaminan kepastian hukum, tetapi tetap mengakui eksistensi masyarakat adat. 8) Bahwa demikian juga terhadap Pasal 13 UU a quo sepanjang frasa “ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan’, DPR RI berpandangan bahwa Pasal 13 UU a quo sepanjang frasa “ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” tidak berarti mengabaikan pranata musyawarah adat dan tidak menghalangi jaminan kepastian hukum, tetapi tetap mengakui eksistensi masyarakat adat. 9) Bahwa terhadap Pasal 27 ayat (3) UU a quo sepanjang kata “Perorangan” DPR RI berpandangan bahwa sumber daya genetik mempunyai peran yang sangat mendasar dan merupakan kekayaan yang terpendam serta tidak ternilai harganya, sehingga menjadi kewajiban Pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan dan melestarikannya. Pemanfaatan sumber daya genetik harus terarah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu agar sumber daya genetik tidak disalahgunakan atau dipergunakan dengan tidak bertanggungjawab perlu dilakukan pengawasan melalui perizinan. Dalam hal ini perizinan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan (Adrian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 179 Sutedi:Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, 168). Oleh karena itu ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU a quo adalah tidak dalam rangka mengurangi, merugikan, atau menghalang-halangi setiap orang untuk melakukan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik sepanjang melalui prosedur yang berlaku, tidak menghalangi tradisi budidaya petani yang telah berlangsung turun temurun. 10) Bahwa demikian juga terhadap Pasal 29 UU a quo, DPR RI berpandangan bahwa ketentuan Pasal 29 UU a quo adalah tidak dalam rangka mengurangi, merugikan, atau menghalang-halangi setiap orang untuk melakukan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik sepanjang melalui prosedur yang berlaku, tidak menghalangi tradisi budidaya petani yang telah berlangsung turun temurun. Bahwa selain itu ketentuan Pasal 29 Undang-Undang a quo tidak bersifat diskriminatif sebagaimana di dalilkan Para Pemohon karena tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM) adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”. 11) Bahwa terhadap Pasal 30 ayat (1) UU a quo, DPR RI berpandangan bahwa teknologi tepat guna diperlukan dalam menciptakan benih bermutu yang dalam UU a quo dikenal dengan pemuliaan tanaman. Varietas hasil pemuliaan tanaman sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah untuk ditetapkan menjadi benih bina. Bahwa Benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah. Bahwa pensertifikatan, pensyaratan pemenuhan standar mutu, dan pelepasan yang dilakukan oleh Pemerintah pada hakikatnya bertujuan untuk, pertama: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 180 memberikan perlindungan kepada petani terhadap penggunaan benih palsu yang apabila ditanam akan mempengaruhi jumlah hasil produksi bahkan seringkali mengakibatkan gagal panen, kedua: mengatasi peredaran sarana produksi khususnya benih tanaman yang tidak memenuhi syarat atau standar yang ditetapkan (palsu), ketiga: memberikan perlindungan hukum bagi petani (pengguna benih) apabila ternyata benih yang digunakannya berbahaya atau palsu karena apabila benih tersebut telah melalui tahap pelepasan maka dapat diketahui penyebab dan pemilik benih tersebut (dilepas oleh Pemerintah adalah pernyataan diakuinya dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan yaitu silsilah, metode pemuliaan, hasil uji adaptasi, rancangan dan analisa percobaan, deskripsi, serta ketersediaan benih dari varietas yang bersangkutan pada saat dilepas). Berdasarkan hal tersebut maka DPR RI berpandangan bahwa UU a quo tidak membatasi akses petani pemulia tanaman dalam mengaktualisasikan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan petani. 12) Bahwa terhadap Pasal 42 UU a quo, DPR RI berpandangan bahwa frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan”, bertujuan untuk pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan usaha perkebunan oleh perusahaan perkebunan dan apabila perusahaan perkebunan bertindak sewenang-wenang atau melakukan pelanggaran yang berakibat pencemaran atau perusakan lahan sehingga merugikan negara dan masyarakat, maka Pemerintah dapat mencabut izin usaha perkebunan tersebut. Bahwa selain itu frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” dalam Pasal 42 UU a quo tidak berpotensi menimbulkan perampasan tanah sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon. 13) Bahwa terhadap Pasal 55 dan Pasal 107 UU a quo, DPR RI berpandangan perlu dipahami satu kesatuan tidak parsial, bahwa norma yang diatur dalam Pasal 55 UU a quo adalah norma larangannya, sementara norma dalam Pasal 107 UU a quo adalah norma ketentuan sanksi pidana dari norma yang dilarang dalam Pasal 55 UU a quo. Bahwa norma ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 107 juncto Pasal 55 UU a quo merupakan norma ketentuan pidana yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 181 bersifat "materiil", yaitu suatu norma yang mengancam dengan sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh norma ketentuan peraturan perundang-undangan. 14) Bahwa perlu dipahami unsur-unsur yang terkandung dalam norma Pasal 107 juncto Pasal 55 UU a quo mengandung unsur-unsur: a. Unsur subyeknya yaitu "Setiap orang; b. Unsur materiilnya: sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya; 15) Bahwa penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usiaha perkebunan; unsur ancaman pidananya: yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Bahwa yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah tindakan okupasi tanah tanpa seizin pemilik hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa yang dimaksud dengan tindakan lain yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan adalah, antara lain, tindakan yang mengganggu pekerja sehingga tidak dapat melakukan panen atau pemeliharaan kebun sebagaimana mestinya. 16) Bahwa selanjutnya norma tersebut dijelaskan dalam Penjelasan pasalnya dinyatakan "Yang dimaksud dengan tindakan yang mengakibatkan pada kerusakan kebun adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan pada tanaman, antara lain, penebangan pohon, panen paksa, atau pembakaran sehingga kebun tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya." Penjelasan Paasal a quo sudah jelas bahwa tindakan yang mengakibatkan pada kerusakan kebun adalah perbuatan yang mengakibatkan kebun tidak berfungsi, dalam penjelasan dimaksud diberi contoh-contoh perbuatan formilnya yang ditulis dengan kata "antara lain" yaitu untuk memberikan contoh tetapi bukan suatu pembatasan, yaitu penebangan pohon, panen paksa,atau pembakaran. Demikian halnya dengan yang dimaksud dengan "tindakan lain yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan" sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya contohnya antara lain, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 182 tindakan yang mengganggu pekerja sehingga tidak dapat melakukan panen atau pemeliharaan kebun sebagaimana mestinya; 17) Bahwa dengan demikian jelas rumusan sanksi pidana yang dimaksud dalam norma Pasal 107 juncto Pasal 55 UU a quo adalah norma ketentuan pidana yang bersifat materiil, yang mengatur segala bentuk perbuatan yang mengakibatkan pada kerusakan kebun dan/atau mengakibatkan kebun tidak berfungsi, sementara bentuk-bentuk perbuatan formilnya, UU a quo tidak membatasi perbuatannya, tetapi hanya memberikan contoh-contoh perbuatan, karena itu dirumuskan dengan kata "antara lain", yang dalam hal ini dapat berupa perbuatan: penebangan pohon, panen paksa, pembakaran, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin (okupasi tanah tanpa seizin pemilik hak), dan/atau mengganggu pekerja sehingga tidak dapat melakukan panen atau pemeliharaan kebun sebagaimana mestinya; Sehingga tidak benar dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa rumusan norma Pasal 107 UU a quo tidak jelas dan tidak dapat dimengerti oleh rakyat serta bertentangangan satu sama lainnya. Bahwa dengan demikian rumusan norma Pasal 107 juncto Pasal 55 UU a quo tidak melanggar prinsip- prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 maupun jaminan kepastian hukum yang aadil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 18) Bahwa DPR RI berpandangan terhadap Pasal 57 ayat (2) UU a quo yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon seyogianya para Pemohon dalam memahami Pasal 57 UU a quo harus dikaitkan juga dengan memahami Pasal 57 ayat (1) UU a quo, karena Pasal 57 ayat (2) tidak berdiri sendiri tetapi terkait dengan norma Pasal 57 ayat (1) UU a quo.. Bahwa Pasal 57 ayat (2) sepanjang frasa “pola kerjasama” tidak dimaksudkan untuk menimbulkan adanya perjanjian sepihak yang merugikan masyarakat. Bahwa perlu dipahami norma Pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa “untuk pemberdayaan Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan melakukan kemitraan Usaha Perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan Pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar Perkebunan”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 183 Bahwa dengan memahami ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU a quo, maka DPR RI berpandangan bahwa frasa “pola kerjasama” dalam Pasal 57 ayat (2) UU a quo harus dimaknai sebagai berikut: bahwa pola kerjasama dalam kemitraan usaha perkebunan harus saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan Pekebun, Karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan. Pola kerjasama dapat berupa kerja sama penyediaan sarana produksi, kerjasama produksi, pengolahan dan pemasaran, transportasi, kerjasama operasional, kepemilikan saham, dan jasa pendukung lainnya, termasuk pula pengembangan bentuk-bentuk pola kredit hibah, bagi hasil ataupun partnership dengan pekebun agar terwujud kesejahteraan masyarakat dan kepastian usaha bagi pelaku usaha perkebunan. 19) Bahwa DPR RI tidak sependapat dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 58 ayat (1) UU a quo sepanjang frasa “dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan” dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat di sekitar perkebunan. Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersbeut, DPR RI berpandangan bahwa kewajiban bagi perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun bagi masyarakat sekitar telah sejalan dengan salah satu tujuan penyelenggaraan perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU a quo yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat khususnya masyarakat di sekitar wilayah perkebunan. Bahwa Pasal 58 ayat (1) UU a quo tidak bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945. 20) Bahwa DPR RI tidak sependapat dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 58 ayat (2) UU a quo sepanjang frasa “… yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dianggap merugikan kepentingan masyarakat. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU a quo, sepanjang frasa “… yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” telah menjamin adanya kesetaraan para pihak melalui kesepakatan yang dilakukan antara masyarakat dengan pelaku usaha perkebunan dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 184 memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Bahwa DPR RI tidak sependapat dengan para Pemohon yang menghendaki kesepakatan para pihak tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tetapi berdasarkan pada kebersamaan, partisipatif, kemandirian, kesetaraan, dan sadar akan kemanfaatan pembangunan kebun masyarakat. Bahwa perlu dipahami oleh para Pemohon, bahwa sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Republik Indonesia sebagai negara hukum dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan perundang-undangan begitu pula dalam membuat perjanjian ataupun kesepakatan sudah sepatutnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 21) Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 114 ayat (3) UU a quo sepanjang frasa “… wajib menyesuaikan setelah masa berlaku hak guna usaha berakhir.” bertentangan dengan konstitusi. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa filosofi dari ketentuan Pasal 114 ayat (3) UU a quo, adalah untuk memastikan adanya kepastian hukum yang adil dalam pengusahaan perkebunan di Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 22) Bahwa dengan demikian berdasarkan UUD 1945 DPR RI berpandangan bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 27 ayat (3), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 42, Pasal 55, Pasal 57 ayat (2), Pasal 58 ayat (1), Pasal 58 ayat (2), Pasal 107, dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tidak bertentangan dengan Pasal 18B, Pasal 18D, Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I, serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan para Pemohon a quo tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 185 2. Menyatakan permohonan Para Pemohon a quo ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menyatakan Keterangan DPR RI dikabulkan untuk seluruhnya; 4. Menyatakan Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 27 ayat (3), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 42, Pasal 55, Pasal 57 ayat (2), Pasal 58 ayat (1), Pasal 58 ayat (2), Pasal 107, dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tidak bertentangan dengan Pasal 18B, Pasal 18D, Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I, serta Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Menyatakan Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 27 ayat (3), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 42, Pasal 55, Pasal 57 ayat (2), Pasal 58 ayat (1), Pasal 58 ayat (2), Pasal 107, dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), pada persidangan tanggal 18 April 2016 telah memberikan keterangan lisan, dan memberikan keterangan tertulis yang diterima dalam persidangan pada tanggal 18 April 2016 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Permohonan Perkara Nomor 138/PUU-XIIl/2015 tentang Uji Materiil Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tentunya tidaklah arief dan bijaksana apabila para Pemohon dalam pendahuluan permohonan telah mendiskreditkan usaha perkebunan khususnya terkait perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Para Pemohon cenderung tidak mengemukakan hal-hal yang telah dikontribusikan oleh usaha perkebunan kelapa sawit yang sesungguhnya. Pihak Terkait selaku kumpulan para pengusaha kelapa sawit di Indonesia tidak berkeinginan untuk melakukan counter atas apa yang telah diuraikan oleh para Pemohon tetapi berkeinginan menyampaikan jawaban maupun fakta riil atas apa yang telah disampaikan dalam Permohonan, terutama yang menyangkut Pihak Terkait. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia meskipun kadang dibenci tetapi kenyatannya telah mengalami perkembangan di 22 provinsi dari 34 provinsi di Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 186 Indonesia. Meskipun mengalami perkembangan, namun secara berturut-turut masih didominasi 5 (lima) provinsi terbesar yang mendominasi sentra usaha perkebunan kelapa sawit, yaitu Provinsi Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Kementerian Pertanian Republik Indonesia merilis data luasan areal perkebunan kelapa sawit terbagi atas perkebunan kelapa sawit rakyat (PR), perkebunan Negara (PN), dan perkebunan swasta (PS). Luas areal perkebunan kelapa sawit mencapai luasan 9.074.626 hektar, yang terbagi perkebunan rakyat 3.773.528 hektar, perusahaan Negara 683.229 hektar dan perkebunan swasta 4.617.869 hektar. Perkembangan perkebunan kelapa sawit merupakan kebijakan pemerintah, khususnya terkait dengan kebijakan ekonomi pada tahun 1970-an. Kebijakan ekonomi dimaksud adalah kebijakan Perkebunan Intl Rakyat dan Perkebunan Besar Swasta Nasional, dan kebijakan perdagangan internasional Crude Palm Oil (CPO) maupun produk turunannya. Kebijakan Perkebunan Intl Rakyat (PIR) adalah keberhasilan Indonesia menjadi produsen CPO terbesar dunia tahun 2006 dimana sekitar 40% bersumber dari perkebunan rakyat. Dalam kebijakan PIR, yang bertindak sebagai inti adalah perkebunan Negara (BUMN) dan perkebunan swasta. Sedangkan plasma adalah perkebunan rakyat. Tugas tanggurig jawab inti adalah membangun dan memelihara kebun-kebun calon plasma sejak awal pembangunan kebun, serta ikut memelihara dan mengelola kebun di bawah bimbingan inti. Perkembangan perkebunan kelapa sawit, memunculkan pandangan yang negatif meskipun kadang tidak Iogis alasan yang dipergunakan dalam memberikan pandangan, seperti apa yang telah disampaikan oleh beberapa pihak di dalam dan Iuar negeri tentang areal perkebunan kelapa sawit yang merusak lingkungan. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia mendapat tuduhan bahwa perkebunan kelapa sawit Indonesia adalah konversi hutan primer. Pandangan dan tuduhan tersebut dapat dibuktikan telah keliru. Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan atas penutupan lahan (land cover) citra satelit menunjukkan bahwa tidak benar bahwa lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia sebagian besar berasal dari hutan primer (Gunarso, P, M.E. Hartoyo, Y. Nugroho, N.I. Ristiana, R.S. Maharani. 2012: Analisis Penutupan Callan dan Perubahannya Menjadi Kebun Kelapa Sawit di Indonesia Tabun 1990-2010). Sumber lahan untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebagian besar bersumber dari lahan degraded land dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 187 low-carbon, seperti lahan terlantar (waste land), lahan pertanian, hutan rusak dan tanaman industri. Secara rinci Gunarso et al, 2012 merilis hasil analisis citra satelit atas areal perkebunan kelapa sawit adalah berasal dari lahan terlantar 43,45%, lahan pertanian 14,40%, disturbed forest 26,55%, tanaman industri 12,60% dan undisturbed forest 3 %. Hasil citra satelit Indonesia menunjukkan data tata guna lahan di Indonesia memiliki land area seluas 189,63 juta hektar dari total land area sebagian besar yakni 136 juta hektar adalah hutan (72 % dari total land area). Dari luas hutan tersebut sekitar 54 juta hektar adalah hutan lindung dan hutan konversi (tropical virgin forest). Hutan lindung dan konservasi sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diperuntukkan untuk pelestarian biodiversity baik flora dan fauna di dalamnya serta konservasi tanah dan air. Sesuai fungsinya, keberadaan hutan, khususnya hutan lindung dan hutan konservasi harus dilindungi, dijaga dan dirawat keberadaannya karena memiliki fungsi ekologis (biodiversity) yang tidak tergantikan. Selain itu, sebagai tropical virgin forrest,_ hutan lindung dan konservasi menyimpan stok karbon global yang menjadi komitmen Bangsa Indonesia untuk menjaganya. Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), dalam penelitiannya mengungkapkan nilai positip dari industri minyak sawit di Indonesia adalah membangkitkan ekonomi pedesaan, menumbuhkan pusat pertumbuhan baru pedesaan, menarik pertumbuhan sektor lain di sekitarnya, memacu pertumbuhan ekonomi sentra sawit. Selain itu perkebunan kelapa sawit telah berperan dalam mengurangi kemiskinan, keterisoliran wilyah, menciptakan kesempatan kerja di kawasan pedesaan, menciptakan petani yang mandiri di beberapa sentra sawit (PASPI, 2014: Industri Minyak Sawit Indonesia Berkelanjutan). Beberapa wilayah sentra sawit yang mengalami peningkatan CPO dapat menurunkan tingkat kemiskinan pada beberapa kabupaten di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah. Lebih dari 6 juta orang yang terlibat langsung dalam perkebunan kelapa sawit di Indonesia keluar dari kemiskinan (Goenadi, 2008: Prospective on Indonesian Palm Oil Production. Paper Presented on The International Food and Agriculture Policy Council. Spring 2008 Meeting. Bogor). World Growth mengungkapkan bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia bagian penting dan signifikan dalam mengurangi kemiskinan (World Growth, 2009: Palm Oil: Sustainable Oil). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 188 Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit meningkat cepat sejak tahun 2000 dalam meningkatkan nilai tambah dibandingkan sektor lainnya. Komoditas pertanian masih sebagai penyumbang terbesar dalam ekspor non migas Indonesia, dimana sektor pertanian menyumbang 48 % tahun 2005 dan 36 % tahun 2013. Bahkan dari sektor non migas, sebagian besar masih berbasis sumberdaya alam. Peranan ekspor CPO dan turunannya dalam ekspor non migas makin penting dan bahkan menjadi katup pengamanan. Data dari Bank Indonesia menunjukkan pada tahun 2004 kontribusi ekspor CPO dan turunannya baru mencapai 26 % dari ekpor non migas dan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan tahun 2012 dan 2013 pangsa pasar ekspor CPO dan turunannya sudah di atas 100 %. Artinya sektor non migas Indonesia terhindar dari defisit perdagangan, karena adanya ekspor CPO dan turunannya. Memang saat ini di dunia lagi berkembang terjadinya kemerosotan mutu Iingkungan ekosistem planet bumi. Salah satunya terjadinya pemanasan global (global warming) yang telah memicu terjadinya berbagai bentuk perubahan iklim global (Global climate change) seperti anomali iklim, bencana banjir, dan kekeringan yang telah menimbulkan berbagai kerugian di muka bumi di berbagai belahan dunia. Salah satu tuduhannya adalah bahwa perkebunan kelapa sawit dan basil turunanya sebagai penyumbang dan penyebab perusakan lingkungan juga tidaklah benar. Perkebunan kelapa sawit mempunyai peranan secara ekologis dan minyak sawit yang bersifat renewable energy dan menghemat emisi berkontribusi dalam upaya pelestarian Iingkungan global. Dari sisi tata kelola dan ketaatan lingkungan, perkebunan kelapa sawit Indonesia sudah menerapkan regulasi yang berkelanjutan mulai dari kebijakan nasional, sektoral, daerah sampai dengan level perusahaan. Dari peraturan tingkat nasional mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Keputusan Direktur Jenderal. Pada level daerah mulai dari Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati. Pada tingkat perusahaan, tata kelola perusahaan perkebunan sudah menerapkan manajemen seperti Good Agricuture Practise, Good Manufacturing Practice, ISO 9001, 14000, 2600, SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja), Good Corporate Governance, Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO). Tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berpedoman kepada asas sustainability tentunya menempatkan produk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 189 perkebunan kelapa sawit dan turunannya merupakan produk yang ramah Iingkungan, sehingga kelapa sawit dikelola selalu menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial dan ekologi. Memperhatikan alasan-alasan pengajuan permohonan uji materiil atas beberapa pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (selanjutnya disebut "Undang-Undang Perkebunan") yang dimohonkan oleh Pemohon I s/d Pemohon VI, maka Pihak Terkait menyampaikan keterangan atas permohonan para Pemohon tidak secara keseluruhan, tetapi terbatas pada yang kami pandang relevan dengan hak konstitusional PihakTerkait. Dengan ini perkenankan kami Kuasa Hukum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang secara organisasi mengajukan selaku Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 138/PUU-XIIl/2015. Sebelumnya, tak lupa kami mengucapkan terima kasih atas diperkenankannya Kami selaku Plhak Terkait atas Permohonan pengujian atas ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 27 ayat (3), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 42, Pasal 55, Pasal 57 ayat (2), Pasal 58 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 107 dan Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Perkebunan terhadap ketentuan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya disebut "UUD 1945", yang dimohonkan oleh Para Pemohon I s/d VI, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan kawan-kawan yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015, tanggal 13 November 2015. Sesuai dengan Keterangan Pemerintah yang dibacakan pada persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 22 Maret 2016 telah secara jelas menguraikan alasan pengaturan pasal-pasal yang dimohonkan oleh para Pemohon I s/d VI. Pihak Pemerintah telah menjelaskan bahwa Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 27 ayat (3), Pasal 29, dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Perkebunan tidak terdapat pertentangan UUD 1945 dan justru menjamin kepastian hukum bagi masyarakat adat, pekebun maupun perusahaan perkebunan. Menurut Pihak Terkait, ketentuan pasal¬pasal tersebut, tidak melanggar hak konstitusi Para Pemohon dan Pihak Terkait dan tidak terdapat pertentangan dengan UUD 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 190 Ketentuan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkebunan yang menjadi perhatian Pihak Terkait adalah Pasal 42, Pasal 55, Pasal 57 ayat (2), Pasal 58 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 107 dan Pasal 114 ayat (3). 11. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pihak Terkait 1. Bahwa Pihak Terkait adalah Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang merupakan Perkumpulan Berbadan Hukum yang concern terhadap isu perkebunan kelapa sawit, didirikan berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar tertanggal 27 Februari 1981 Nomor 59 yang dibuat di hadapan Marah Sutan Nasution, Notaris di Medan. Perubahan beberapa kali telah terjadi dan pada tahun 2014 telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00551.60.10.2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, yang kemudian diubah dengan Akta tertanggal 20 Oktober 2015 Nomor 241, yang dibuat di hadapan Susanna Maharani Kaban, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor. 2. Bahwa Pihak Terkait telah melakukan kegiatan sebagaimana termaksud dalam maksud dan tujuan berdirinya GAPKI sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Akta Anggaran Dasar (Akta tertanggal 20 Oktober 2015 Nomor 241, yang dibuat di hadapan Susanna Maharani Kaban, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor) yang dengan tegas menyatakan maksud dan tujuan berdirinya pihak terkait adalah sebagai berikut: "GAPKI bertujuan: 1. Membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan pengusaha kelapa sawit Indonesia, serta memadukan secara seimbang dan keterkaitan antar potensi pengusaha pengusaha kelapa sawit. 2. Mendorong terciptanya iklim industri kelapa sawit yang kondusif. 3. Membantu meningkatkan kemampuan anggota untuk mencapai industri kelapa sawit yang berkelanjutan. 4. Menfasilitasi dan melakukan advokasi dalam pen yelesaian masalah yang dihadapi oleh industri kelapa sawit. 5. Mengembangkan sinergi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penetapan kebijakan terkait dengan industri kelapa sawit". Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 191 3. Bahwa GAPKI didirikan pada 27 Februari 1981 karena para pengusaha minyak sawit sadar bahwa mereka mesti dipersatukan di satu organisasi serta munculnya perusahaan industri minyak sawit baru. Pada mulanya, GAPKI hanya mempunyai 23 perusahaan perkebunan sebagai anggotanya yang terdiri perkebunan milik pemerintah (BUMN), perusahaan perkebunan milik swasta nasional dan asing, serta petani sawit yang tergabung dalam koperasi. Sesuai pertumbuhan perusahaan perkebunan kelapa sawit, saat ini, keanggotaan GAPKI sudah menjadi 644 perkebunan, dengan 21 anggota Pusat, 79 anggota Cabang Sumatera Utara, 19 anggota Cabang Sumatera Barat, 29 anggota Cabang Jambi, 76 anggota Cabang Riau, 60 anggota Cabang Sumatera Selatan, 48 anggota Cabang Kalimantan Barat, 89 anggota Cabang Kalimantan Tengah, 47 anggota Cabang Kalimantan Selatan, 123 anggota Cabang Kalimantan Timur, 11 anggota Cabang Sulawesi, 6 anggota Cabang Bengkulu dan 36 anggota Cabang Aceh. 4. Bahwa pengusaha sawit di Indonesia balk perorangan maupun badan hukum mempunyai hak-hak konstitusional yang sama dengan warga negara Indonesia Iainnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1); Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945: Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pergakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal 28G ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas perlindungan did pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman don perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Pasal 28H ayat (4) UUD 1945: "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun." Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 192 5. Bahwa GAPKI memiliki kepentingan hukum agar pasal-pasal yang diuji dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan khususnya Pasal 42, Pasal 55, Pasal 57 ayat (2), Pasal 58 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 107 dan Pasal 114 ayat (3), sebab muatan dari ketentuan tersebut telah memberikan perlindungan hukum kepada anggota Pihak Terkait, khususnya mengenai kepastian berinvestasi pada perkebunan kelapa sawit di Indonesia. 6. Bahwa, mengingat GAPKI memiliki kepentingan hukum dalam perkara Nomor 138/PUU-X111/2015, dan untuk menghindari kerugian konstitusional bagi Pihak Terkait, maka berdasarkan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, maka GAPKI mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pihak Terkait dalam perkara a quo. Ill. Keterangan Pihak Terkait Atas Pengujian Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Sehubungan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan: 1. Pasal 12 ayat (2) 2. Pasal 13 3. Pasal 27 ayat (3) 4. Pasal 29 5. Pasal 30 ayat (1) 6. Pasal 42 7. Pasal 55 8. Pasal 57 ayat (2) 9. Pasal 58 ayat (1) 10. Pasal 58 ayat (2) 11. Pasal 107 12. Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 281 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dapat dijelaskan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 193 Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan memiliki landasan-landasan sebagai berikut, pertama adalah landasan filosofisnya, Pancasila dan UUD 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Sila kelima Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 secara jelas dinyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, sehingga setiap warga negara Indonesia berhak atas kesejahteraan. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya untuk ikut serta dalam pengembangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan, khususnya bidang pertanian. Sejalan dengan amanat Pancasila dan UUD 1945, salah satu tujuan pembangunan perkebunan adalah diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Selama ini perkebunan telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi. Perkebunan sebagai pelaku pembangunan dan ekonomi perlu diberikan perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung ekonomi rakyat dan kesejahteraan rakyat. Sudah sejak lama Indonesia dikenal sebagai Penghasil karet terbesar kedua dunia setelah Thailand dan pada tahun 2011, Indonesia tercatat menguasai 25% kebutuhan karet alam dunia dengan luas lahan mencapai 3,4 juta hektar. Indonesia juga tercatat sebagai produsen terbesar ketiga di dunia untuk Kopi robusta, produsen Kakao terbesar ketiga dunia dan produsen cengkeh terbesar dunia. Untuk Kakao, pemerintah menargetkan pada tahun 2020 Indonesia akan menjadi penghasil Kakao nomor 1 di dunia, kendati faktanya sejak 8 tahun terakhir produksi Kakao dalam negeri terus merosot. Produksi terbesar di dunia saat ini juga terjadi pada komoditas sawit, posisi Indonesia adalah produsen minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO) terbesar di dunia dengan produksi 27.5 juta ton, yang akan digandakan jumlah kapasitasnya menjadi 47.39 juta ton, atau 80 persen total output dunia. Untuk komoditi Teh, Indonesia tercatat sebagai produsen nomor 7 dunia, tetapi dalam 10 tahun terakhir produksinya menurun karena kebun teh rakyat banyak yang dibabat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 194 mencapai sekitar 30.000 hektar dan digantikan tanaman lain yang lebih menjanjikan. Khususnya dalam perkebunan kelapa sawit pandangan negatif dituduhkan untuk persaingan dagang oleh Eropa dan Amerika untuk melindungi produsen minyak kedelainya dan produksi minyak nabati lainnya. Padahal kelapa sawit mampu bersaing dalam hal penggunaan lahan, produktivitas dan ramah dari sisi lingkungan. Kontribusi perkebunan kelapa sawit pada tahun 2014, Indonesia memproduksi 33,5 juta ton minyak sawit, yang menghasilkan $ 18,9 miliar dari pendapatan ekspor. Sawit telah menjadi komoditas ekspor paling berharga saat ini dan perkembangan industrinya selama 30 tahun terakhir cukup pesat. Sawit merupakan tanaman yang sangat produktif yang mampu menghasilkan 7 kali lebih banyak dari minyak rapeseeds (Brassica napus) dan 11 kali lebih banyak dari kedelai per hektar. Selama dekade terakhir, permintaan global untuk minyak nabati telah meningkat lebih dari 5 persen per tahun. Kecenderungan ini didorong oleh masalah kesehatan, dengan produsen produk mencari pengganti lemak hewani. Tingginya permintaan minyak sawit telah menyebabkan budidaya bergeser dari metode sub sistem tradisional, yaitu penanaman lewat sistem pertanian skala kecil, menjadi satu- satunya tanaman homogen yang ditanam dalam perkebunan Iuas. Dari data- data di atas, sangat jelas bahwa tanaman kelapa sawit sebagai sumber minyak nabati memiliki keunggulan yang tidak dapat dilawan oleh minyak nabati produk sub-tropis seperti minyak kedelai, rapeseed, minyak bunga matahari, dan sebagainya. Dari data konsumsi minyak dan lemak tahun 2000 - 2013, terdapat peningkatan konsumsi tahunan sebesar lebih dari 5 juta ton per tahun, yang berarti ada peluang bagi minyak sawit untuk mengisi tambahan permintaan dunia ini. Ini berarti, komoditas Sawit memiliki potensi dan daya saing tinggi untuk dapat dikembangkan sebagai komoditas unggulan. A. Keterangan Pihak Terkait Terhadap Uji Materi Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 Undang-Undang Perkebunan 1. Bahwa Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Perkebunan menyatakan: "Musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Selanjutnya Pasal 13 Undang-Undang Perkebunan menyatakan: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 195 "Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." 2. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menganggap Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Perkebunan sepanjang frasa "dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", dan Pasal 13 sepanjang frasa "ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut: 3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan secara tegas bahwa "Negara Indonesia ada/ah negara hukum". Konsekuensi sebagai negara hukum, maka dalam menjalankan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, haruslah taat pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. 4. Bahwa di dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 juga menyatakan "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan". Di samping itu, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nllai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". 5. Bahwa ketentuan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang". Ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat diatur dalam undang-undang. Secara terminologis, frasa diatur dalam undang-undang memiliki makna bahwa penjabaran ketentuan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 196 tentang pengakuan dan penghormatan, keberadaan, dan hak-hak masyarakat adat tidak harus dibuat dalam satu undang-undang tersendiri. Berbeda dengan frasa diatur dengan undang-undang yang mengharuskan penjabaran suatu ketentuan dengan undang-undang tersendiri. 6. Bahwa frasa "dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan" dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang a quo dimaksudkan untuk jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam rangka melakukan musyawarah dan mufakat dengan pelaku usaha perkebunan. Sedangkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang a quo yang menyatakan, "Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 12 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan" merupakan amanat konstitusi yakni ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 281 ayat (5) maupun Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 7. Dengan demikian, meskipun ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 Undang-Undang Perkebunan tidak menjadi perhatian Pihak Terkait, akan tetapi UUD 1945 khususnya Pasal 28I ayat (5) mengamanatkan pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan, maka menurut Pihak terkait adanya frasa "dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 12 ayat (2) dan frasa "ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 13 Undang-Undang Perkebunan tidak terdapat pertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, dalil permohonan para Pemohon untuk pengujian Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 Undang-Undang Perkebunan tidak beralasan menurut hukum. B. Keterangan Pihak Terkait Terhadap Uji Materi Pasal 27 ayat (3), Pasal 29 dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Perkebunan 8. Bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkebunan menyatakan: "Kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum berdasarkan izin Menteri." Pasal 29 Undang-Undang Perkebunan menyatakan: "Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, atau Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas ungguL" Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 197 Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Perkebunan menyatakan: "varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu hares dilepas oleh Pemerintah Pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas." 9. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menganggap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkebunan sepanjang frasa "perorangan" , Pasal 29 sepanjang frasa "dapat", dan Pasal 30 ayat (1) sepanjang frasa "varietas hasil pemuliaan", sepanjang tidak dimaknai "dikecualikan untuk perorangan petani kecil", "termasuk perorangan petani kecil", dan "dikecualikan untuk perorangan petani kecil dalam negeri", Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut: 10. Bahwa Undang-Undang Perkebunan telah mengakomodir kepentingan orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik serta melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul. Pemerintah dalam menyusun rencana pengembangan budidaya tanaman tetap mengikutsertakan peran serta masyarakat, hal ini dimaksudkan agar pengembangan budidaya tanaman dapat terarah dan sesuai potensi wilayah dengan memperhatikan kepentingan nasional. Pemerintah tidak pernah .melarang pekebun untuk menanam atau mengembangkan suatu komoditas tertentu yang dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan kepentingan nasional, bahkan apabila terdapat program Pemerintah yang melibatkan masyarakat yang dalam pelaksanaannya mengalami kegagalan, Pemerintah memberikan kompensasi sesuai kemampuan. 11. Bahwa Pihak Terkait sependapat dengan Pemerintah bahwa keberadaan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkebunan menggunakan frasa "dapat", maka sifatnya adalah pilihan. Dengan kata lain, orang perseorangan atau badan hukum tidak memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik. Keberadaan Pasal 27 ayat (3) undang-undang a quo tidak dapat dilepaskan dari Pasal 27 ayat (2) undang- undang a quo yang-menyatakan, "Pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik dalam rangka pemuliaan tanaman dilakukan oleh Pemerintah Pusat." Dari ketentuan Pasal 27 ayat (2) tersebut, maka jelas bahwa tanggung jawab pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik menjadi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 198 tugas utama Pemerintah Pusat. Dengan demikian, keberadaan Pasal 27 ayat (3) tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, mengingat izin dimaksudkan justru ditujukan dalam rangka sebagai kontrol negara bagi semua pemangku kepentingan dalam melakukan kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik agar tercipta kelestarian dan kegunaan sumber daya genetik tanaman sehingga terjamin dalam mendukung pembangunan perkebunan berkelanjutan. 12. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menganggap Pasal 29 Undang- Undang Perkebunan sepanjang frasa "dapat", bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang tidak dimaknai sepanjang "termasuk perorangan petani kecil", Pihak terkait memberikan keterangan bahwa Pasal 29 Undang-Undang a quo memberikan prioritas kepada Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, atau pelaku usaha perkebunan untuk dapat melakukan pemuliaan tanaman dalam menemukan varietas unggul. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Perkebunan yang menyatakan, "Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang melakukan usaha perkebunan", sedangkan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Perkebunan menyatakan "Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu." Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Perkebunan, membuktikan bahwa tidak benar Pasal 29 Undang-Undang Perkebunan mengakibatkan diskriminasi kepada perorangan petani kecil atau pekebun untuk melakukan pemuliaan tanamanan, karena perorangan petani kecil atau pekebun telah diakomodir dalam ketentuan tersebut. Oleh karena itu, dalil permohonan para Pemohon untuk pengujian Pasal 29 Undang-Undang Perkebunan tidak beralasan menurut hukum. 13. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menganggap Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Perkebunan sepanjang frasa "varietas hasil pemuliaan" bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "dikecualikan untuk perorangan petani kecil dalam negeri", pada dasarnya ketentuan tersebut hanyalah mengatur peredaran varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 199 14. Bahwa Pihak Terkait sependapat dengan Keterangan Pemerintah bahwa pelepasan dan peluncuran varietas yang dilakukan oleh Pemerintah pusat diperlukan dalam rangka perlindungan dan keberlangsungan usaha perkebunan untuk penyediaan benih unggul yang baik. Adanya pelepasan varietas sebelum diedarkan akan menjadi jaminan bagi pihak yang menerima benih tersebut. Ketentuan ini dalam usaha perkebunan sangat penting karena tanaman perkebunan rata-rata memiliki waktu untuk mencapai tanaman produktif dan panen yang panjang sehingga tanpa adanya jaminan benih unggul yang baik, berpotensi merugikan masyarakat atau pekebun yang melakukan usaha perkebunan. Petani kecil dapat memproduksi benih dari varietas unggul, tidak perlu dilakukan pelepasan atau peluncuran sepanjang untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya sehingga anggapan para Pemohon bahwa pengetahuan petani dan kreatifitasnya dalam pemuliaan tanaman akan mati akibat kegiatan pengembangan, pencarian, dan pengumpulan sumber daya genetik pertanian harus mendapat izin adalah tidak benar. Oleh karena itu, dalil permohonan para Pemohon untuk pengujian Pasal 30 ayat (1) Undang- Undang Perkebunan tidak beralasan menurut hukum. C. Keterangan Pihak Terkait Terhadap Uji Materi Pasal 42 Undang-Undang Perkebunan 15. Bahwa Pasal 42 Undang-Undang Perkebunan menyatakan: "Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan." 16. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menganggap bahwa Pasal 42 Undang-Undang Perkebunan sepanjang frasa "hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai "hak atas tanah dan izin perkebunan", Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut: 17. Bahwa pembangunan perkebunan adalah salah satu kebijakan ekonomi Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 200 membangun wilayahnya serta memajukan ekonomi rakyat dengan mengundang investor untuk membangun perkebunan di daerahnya. 18. Bahwa untuk membuka perkebunan bukan hanya Hak Guna Usaha (HGU) yang diperlukan tetapi sebelum itu ada beberapa izin perkebunan yang harus dipenuhi diantaranya Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin Usaha Perkebunan, Izin Usaha Sedangkan HGU merupakan tahap akhir dari beberapa izin yang harus dipenuhi tersebut. - Perkebunan untuk Budidaya, dan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan. 19. Bahwa masing-masing izin usaha perkebunan diberikan oleh beberapa instansi yang berbeda, misalnya izin lokasi dan HGU diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional yang mana izin lokasi didelegasikan kepada Bupati/Walikota, sedangkan Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B), dan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) diberikan oleh Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) dan untuk wilayah lintas kabupaten diberikan oleh Gubernur, dan selanjutnya Izin Lingkungan diberikan oleh Gubernur. 20. Bahwa dengan memperhatikan permohonan para Pemohon dalam pengujian Pasal 42 Undang-Undang Perkebunan, Pihak Terkait dalam hal ini sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh Pemerintah dalam jawabannya. Melihat kondisi perkebunan di Indonesia yang saat ini sudah berjalan mempunyai rentang waktu yang sudah sangat panjang Iebih dari 100 tahun yang lalu. Kondisi yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkebunan khususnya yang terkait dengan frasa "hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan" adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha perkebunan yang telah merealisasikan investasinya. Kondisi hukum di Indonesia yang tidak harmonis antara Undang-Undang yang satu dengan undang-undang yang lain, misalnya antara undang- undang yang mengatur tentang Pertanahan, Kehutanan, Perkebunan, Pemerintahan Daerah, Penataan Ruang, dan beberapa Undang-Undang lainnya seringkali tidak dapat diimplementasikan secara bersamaan di beberapa wilayah Provinsi di Indonesia. 21. Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh usaha perkebunan di Indonesia yaitu seringkali perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 201 sinkron dengan perizinan peruntukan lahan perkebunan di Pemerintah Pusat. Kewenangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat di masa lalu, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan dibawahnya telah mengamanatkan otonomi daerah, begitu juga Undang-Undang penggantinya. Konflik Undang-Undang Penataan Ruang dengan penunjukan kawasan hutan yang masih bersifat sementara yang diatur sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan sumber konflik lahan perkebunan. Kondisi yang demikian tentunya perlu dicarikan jalan keluarnya. Pemerintah telah memberikan jaminan kepastian hukum melalui frasa "hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan". Ketentuan Pasal 42 menurut Pihak Terkait telah memberikan kepastian hukum atas jaminan usaha perkebunan di Indonesia, karena ketentuan Pasal 42 ini telah melihat secara jernih atas kondisi rill yang telah terjadi di lapangan dengan memperhatikan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. 22. Bahwa dalam praktek perizinan perkebunan, dimana jika suatu perusahaan telah memiliki izin lokasi maka harus melakukan pembebasan lahan dan kegiatan sehingga jika pemilik izin lokasi tersebut tidak melaksanakan kegiatan maka izin tersebut akan dicabut, karena izin yang diberikan oleh pemerintah memiliki jangka waktu. 23. Bahwa Izin lokasi mempunyai jangka waktu sehingga jika pihak perkebunan tidak melakukan kegiatan perkebunan dan menunggu HGU dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, maka izin lokasi yang diberikan oleh pemerintah daerah akan dicabut atau habis masa berlakunya. Akibat adanya konflik regulasi tersebut yang menjadi kewenangan masing-masing pemerintah baik pusat atau daerah (pertambangan, perkebunan, pertanian, tata ruang, kehutanan dan agraria) membuat perusahan perkebunan dirugikan dan pengurusan HGU memerlukan waktu yang panjang dan biaya mahal. 24. Bahwa perusahaan perkebunan sesungguhnya dalam menjalankan usaha selalu berkeinginan untuk memperoleh hak atas tanah untuk usaha perkebunan dalam bentuk HGU secara cepat, namun karena konflik peruntukan dan fungsi lahan yang berbeda antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat mengakibatkan pengurusan HGU yang dilakukan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 202 oleh perusahaan perkebunan terhambat dalam prosesnya. Penyelesaiannya terkendala aturan sektoral sesama Pemerintah Pusat dan terkendala dengan ketentuan hukum yang telah memberikan izin usaha perkebunan di daerah. Kondisi demikian yang dialami oleh anggota GAPKI. Dari sisi perizinan Izin Usaha Perkebunan yang telah diberikan oleh Bupati telah dapat dilaksanakan di lapangan untuk merealisasikan investasinya. Dengan izin tersebut perusahaan diuji tingkat keseriusannya sebagai investor dalam merealisasikan investasinya dan jika tidak melakukan kegiatan di lapangan maka Izin tersebut akan dicabut. 25. Bahwa dalil para Pemohon terkait frasa "hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan" dalam pasal a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum hak atas tanah dan berpotensi menimbulkan kerugian negara adalah tidak benar karena ketentuan pasal a quo telah memberikan jaminan kepastian hukum kepada pelaku usaha perkebunan untuk melanjutkan usahanya agar berkesinambungan sehingga diharapkan tenaga kerja di sektor perkebunan tetap dapat beraktifitas dan perekonomian masyarakat stabil. 26. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemberian Izin Lokasi PMA/PMDN, Izin Lokasi diberikan kepada suatu perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak (izin pembebasan), dan menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Berdasarkan ketentuan tersebut perusahaan yang memiliki Izin Lokasi dapat mulai melakukan pembebasan tanah dengan Iuas dan wilayah tertentu sesuai dengan peruntukan wilayahnya, berdasarkan tata ruang wilayah, dan dapat melakukan aktifitas usaha di tanah tersebut setelah dilakukan pembebasan tanah. 27. Bahwa yang dimaksud dengan pembebasan tanah ialah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat di antara pemegang hak/penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi [vide Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 203 Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah]. Jadi, pihak-pihak yang sebelumnya menjadi pemegang hak atas tanah melepaskan hak atas tanahnya tersebut. 28. Bahwa dengan dilakukan pembebasan tanah yang dilakukan secara terang dan tunai serta Itelah memiliki Izin Usaha Perkebunan, maka perusahaan mempunyai hak untuk mengusahakan tanah tersebut tanpa harus menunggu diterbitkan hak atas tanah. Jika kegiatan usaha perkebunan harus menunggu hak atas tanah diterbitkan sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon dalam Pasal 42 UU a quo, maka justru menimbulkan penelantaran dan kerusakan tanah serta menghambat pembukaan lapangan kerja. Padahal Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Di samping itu, Pasal 15 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan "Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya ada/ah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah." 29. Bahwa ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Perkebunan khususnya frasa "hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan" juga dimaksudkan dalam rangka menertibkan dan memberikan perlindungan kepada usaha perkebunan. Hak atas tanah memerlukan proses yang panjang karena adanya ketentuan perundang-undangan yang tidak sinkron. Ketentuan Pasal 42 juga mengakomodir perusahaan perkebunan yang dalam menjalankan usahanya hanya memiliki Hak Guna Usaha (HGU) Baja dan belum memiliki Izin Usaha Perkebunan. Sejalan dengan hal tersebut, sesuai ketentuan peralihan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang a quo, perusahaan perkebunan yang belum memiliki izin usaha perkebunan diberikan jangka waktu 1 tahun untuk memiliki izin usaha perkebunan. Oleh karena itu, dalil permohonan para Pemohon untuk pengujian Pasal 42 Undang-Undang Perkebunan tidak beralasan menurut hukum. D. Keterangan Pihak Terkait Terhadap Uji Materi Pasal 55 dan Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan 30. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Perkebunan menyatakan: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 204 "Setiap Orang secara tidak sah dilarang: a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan." Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan menyatakan: "Setiap Orang secara tidak sah yang: a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)." 31. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menganggap bahwa Pasal 55 dan Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan sepanjang "secara tidak sah" Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai "konflik tanah perkebunan dan pemetaan tanah ulayat masyarakat hukum adat telah diselesaikan", Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut: 32. Bahwa dalil para Pemohon yang menganggap Pasal 55 UU Nomor 39 Tahun 2014 merupakan duplikasi dari Pasal 21 UU Nomor 18 Tahun 2004 yang dibatalkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- VIII/2010 adalah tidak benar mengingat terdapat perbedaan rumusan unsur. Dalam Pasal 21 UU Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan "Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tan pa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan". Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 205 Di dalam Pasal 21 UU No. 18 Tahun 2004 hanya ditekankan "setiap orang dilarang", sedangkan dalam Pasal 55 UU Nomor 39 Tahun 2014 terdapat penekanan "setiap orang secara tidak sah dilarang". Frasa "setiap orang secara tidak sah dilarang" dalam Pasal 55 dan Pasal 107 UU Perkebunan menurut Pihak Terkait mengandung arti bahwa sahnya seseorang harus memiliki izin atau memiliki hak, sedangkan frasa "setiap orang dilarang" tidak terdapat penekanan unsur memiliki izin atau hak, artinya setiap orang berpotensi dipidana. 33. Bahwa frasa "setiap orang tidak sah" yang artinya bahwa terhadap penguasaan sesuatu orang yang sah adalah orang yang memiliki izin atau hak sedangkan yang tidak memiliki izin atau hak menjadi tidak sah. Dalam implementasi usaha perkebunan, maka filosofinya adalah jika dia tidak mempunyai hak maka jangan menanam atau mengerjakan atau memanen di areal hak atas tanah tersebut. Unsur secara tidak sah bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum, dimana pemilik kebun atau pemegang hak atas tanah tersebut yang sah diperbolehkan untuk mengupayakan atau menanam kebun tersebut. Hal tersebut juga berlaku bagi masyarakat adat, jika masyarakat adat tersebut memiliki lahan atau hak atas tanah dan menanami tanah tersebut maka itu menjadi hak dari masyarakat adat tersebut. 34. Bahwa memperhatikan permohonan Pemohon yang menghendaki pemaknaan frasa "secara tidak sah" dalam Pasal 55 dan Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan justru bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 itu sendiri karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketentuan "secara tidak sah" dalam Pasal a quo adalah ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak¬pihak yang memang mempunyai hak atas objek yang dikerjakan, digunakan, menduduki, dan atau menguasai lahan perkebunan sampai dengan memanen. Pasal 55 dan Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan tidak hanya memberikan perlindungan kepada perusahaan perkebunan, para pekebun, tetapi juga terhadap masyarakat adat karena di dalam ketentuan tersebut juga terdapat larangan setiap orang secara tidak sah dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 206 Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan. 35. Bahwa dalam Pasal 21 UU Nomor 18 Tahun 2004 terdapat perumusan unsur yang melanggar asas lex certa sebagaimana terdapat dalam frasa "tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha Perkebunan", sedangkan unsur dalam Pasal 55 UU Nomor 39 Tahun 2014, unsur-unsur dirumuskan secara jelas dan tegas yakni "Setiap Orang secara tidak sah dilarang: a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan." 36. Bahwa pada umumnya tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan individu atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela yang merugikan individu, masyarakat dan negara, dan juga menjaga agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang pada individu atau masyarakat. 37. Bahwa menurut Pihak terkait ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 107 Undang-Undang a quo merupakan konsekuensi logis dari satu norma yang berisi tentang larangan terhadap Setiap Orang secara tidak sah untuk: mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; atau mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; atau melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan. Pasal 55 merupakan bentuk teknik perumusan hukum yang memuat larangan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan jika perbuatan yang dilarang tersebut tetap dilakukan, maka mendapat sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 107. Ancaman pidana dalam hukum pidana berfungsi sebagai alat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 207 pemaksa agar larangan dalam hukum pidana ditaati (tidak dilanggar), tetapi juga sebagai alat pemaksa agar semua orang mentaati norma yang ada. 38. Bahwa Ketentuan Pasal 55 dan Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan telah memenuhi perumusan norma hukum disertai sanksi sehingga sesuai dengan perumusan tindak pidana dalam undang-undang. Di samping itu juga telah memenuhi asas legalitas atau asas "Tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada" [vide Pasal 1 ayat (1) KUHP], asas culpabilitas yaitu asas "Tiada pidana tanpa kesalahan" (afwijzigheid van alle schuid) dan asas "Tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (afwijzigheid van alle materiele wederrechteiijkheid). 39. Bahwa prinsip fundamental dalam upaya untuk memenuhi, menjamin dan melaksanakan hak asasi manusia balk di bidang hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya adalah prinsip proporsionalitas. Prinsip proporsionalitas yang mempunyai tiga unsur penting: a. Sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat harus bertujuan untuk melindungi hak asasi setiap manusia secara adil tanpa diskriminasi; b. Jika ada pembatasan terhadap hak asasi manusia, harus sesuai dengan prinsip umum pembatasan hak asasi manusia, yakni untuk melindungi kepentingan, keamanan dan ketertiban umum serta melindungi hak fundamental orang lain; c. Pembatasan harus berdasarkan hukum yang berlaku dan merupakan instrumen terakhir yang harus dipilih semata-mata melihat kepentingan umum yang mendesak. 40. Bahwa norma ketentuan pidana pada prinsipnya memang merupakan pembatasan terhadap HAM warga negara, namun hal tersebut dimanapun di dunia dilegalkan bahkan merupakan wewenang konstitusonal pemerintah untuk membatasi HAM warganya dalam kerangka menjamin pelaksanaan dan perlindungan HAM warga negara yang lain sebagai konsekuensi prinsip pembatasan proporsional hak asasi manusia karena pembatasan diberlakukan kepada semua warga negara Indonesia tanpa pengecualian tanpa melihat status dan latar belakang seseorang. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 208 41. Bahwa UUD 1945 mengakui dan memberikan wewenang konstitusional bagi Pembentuk Undang-Undang untuk untuk mengatur (membatasi) kehidupan berbangsa dan bernegara semata-mata untuk mengedepankan kepentingan dan ketertiban umum dan menjaga hak fundamental orang lain sebagaimana yang diamanatkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sehingga antara hak-hak konstitusional warga negara dan kewenangan konstitusional pemerintah adalah satu kesatuan utuh yang tidak bisa ditafsirkan sendiri-sendiri sehingga hak-hak dasar manusia yang diatur di dalam konstitusi atau hak konstitusional bukan berarti tak terbatas. Ada tata cara pemenuhan hak asasi manusia berdasarkan hukum positif yang berlaku, hak fundamental orang lain dan tidak boleh mengganggu ketertiban dan keamanan negara. 42. Bahwa keberadaan Pasal 55 dan Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan adalah dalam rangka memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan, masyarakat adat dan pekebun itu sendiri. Ketentuan Pasal 55 dan Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan bukan berarti untuk menakut-nakuti atau mengintimidasi, tetapi sebagai sarana untuk mencegah dan mengurangi kepada pihak-pihak tertentu agar tidak berbuat yang mengakibatkan terlanggarnya hak asasi orang lain. Oleh karena itu, dalil permohonan para Pemohon untuk pengujian Pasal 55 dan Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan tidak beralasan menurut hukum. E. Keterangan Pihak Terkait terhadap Uji Materi Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Perkebunan 43. Bahwa Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Perkebunan menyatakan: "Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pola kerja soma: a. penyediaan sarana produksi; b. produksi; c. pengolahan dan pemasaran; d. kepemilikan saham; dan e. jasa pendukung lainnya." Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Perkebunan menyatakan: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 209 "Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui polo kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." 44. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menganggap Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Perkebunan sepanjang frasa "pola kerja sama" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai "adanya kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipasi para pihak, kearifan lokal, dan kemandirian petani perkebunan dalam memilih pola kerja sama" dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Perkebunan sepanjang frasa "disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" sepanjang tidak dimaknai "kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipatif, kemandirian, kesetaraan dan sadar akan kemanfaatan pembangunan kebun masyarakat", Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut. 45. Bahwa pola kemitraan adalah suatu bentuk kerjasama pembangunan dan pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membina perkebunaan rakyat disekitarnya sebagai plasma melalui lembaga koperasi dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, saling mengisi, utuh dan berkesinambungan. 46. Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, mendefinisikan kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 47. Bahwa adanya pola kerja sama diharapkan memberikan perlindungan dan jaminan kepada masyarakat. Pola kerja sama ini sama dengan perusahaan inti plasma, bahkan perusahaan yang sedang mengajukan Izin Usaha Perkebunan wajib membuat pernyataan untuk membina kerja sama sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Pengakuan ketentuan a quo tercantum juga di dalam asas-asas kearifan lokal Undang-Undang Perkebunan dimana Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 210 penyelenggaraan perkebunan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya, serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat. Perlindungan dan pemberdayaan petani dijamin oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta ketentuan Pasal 29 sampai dengan 31 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. 48. Bahwa dalil permohonan para Pemohon dalam pengujian Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Perkebunan hanyalah bersifat kasuistis dan implementasi norma. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum, mengingat permohonan para Pemohon bukanlah masalah konstitusionalitas norma melainkan merupakan implementasi norma mengenai pola kerja sama. 49. Bahwa selanjutnya terkait dengan permohonan uji materi Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Perkebunan, secara teknis peraturan perundang- undangan frasa "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan" memiliki makna bahwa mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakatinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah menjamin dan mengatur mengenai hal tersebut. Menurut Pihak terkait, pengaturan pasal a quo justru dimaksudkan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum yang kesepakatannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 50. Bahwa apa yang didalilkan para Pemohon, bukanlah masalah konstitusionalitas norma melainkan merupakan implementasi norma mengenai kesepakatan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Oleh karena itu dalil permohonan para Pemohon untuk pengujian Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Perkebunan tidak beralasan menurut hukum. F. Keterangan Pihak Terkait Terhadap Uji Materi Pasal 58 ayat (1) Undang- Undang Perkebunan 51. Bahwa Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Perkebunan menyatakan: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 211 "Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total Iuas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan." 52. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menganggap bahwa Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Perkebunan sepanjang frasa "dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai "di dalam areal hak atas tanah perusahaan perkebunan", Pihak terkait memberikan keterangan sebagai berikut: 53. Bahwa dalam sejarahnya, aturan pembangunan kebun masyarakat yakni sebesar 20% dari total Iuas areal kebun, diberlakukan sejak tahun 2007, hal tersebut termaktub dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang menyatakan "Perusahaan perkebunan yang memiliki 1UP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total lugs areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan". Bahwa yang dimaksud dengan total luas areal perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan dalam ketentuan Permentan tersebut adalah Iuas sesuai dengan izin usaha perkebunan atau izin usaha perkebunan untuk budidaya, artinya pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar dilakukan di luar areal izin usaha perkebunan. 54. Bahwa adanya ketentuan dalam Permentan tersebut bertujuan untuk mempertahankan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan sehingga tidak merubah kembali jumlah luasan izin yang telah diberikan oleh pemerintah jikalau luas areal kebun masyarakat berada di luar areal kebun inti. 55. Bahwa Ketentuan dari Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 dan diperbaharui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, menekankan bahwa sejak bulan Februari 2007 apabila terjadi pembangunan kebun kelapa sawit, perusahaan inti wajib untuk membangun kebun masyarakat di sekitarnya dimana areal lahan diperoleh Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 212 dari 20% ijin lokasi perusahaan atau membangun kebun dari lahan masyarakat yang ada disekitarnya. Pemerintah juga telah mencantumkan ketentuan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) dalam Undang- Undang Perkebunan yang mewajibkan perusahaan mengikuti standar pembangunan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan dengan mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia yakni perusahaan perkebunan wajib memperhatikan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan dimana salah satunya membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan kebun kelapa sawit yang kepemilikan lahannya oleh masyarakat. Mengingat pembangunan kebun plasma membutuhkan proses sosialisasi awal dan pembinaan dalam jangka waktu yang lama maka dibutuhkan pendampingan dari pihak yang berpengalaman untuk membantu perusahaan dalam merealisasikan pembangunan kebun plasma dengan sepuluh tahapan pelaksanaan yang perlu dilakukan: sosialisasi, penetapan struktur organisasi perkebunan inti plasma, pembentukan koperasi dan dokumen kelengkapan koperasi, perijinan kebun plasma (legalitas), pembangunan kebun, prefinancing dan pembiayaan kebun plasma, penilaian kebun plasma, pembagian basil kebun plasma, pembinaan admin dan teknis kebun, pembinaan pasca kredit lunas. 56. Bahwa Pihak Terkait sependapat dengan Keterangan Pemerintah yang menyatakan bahwa pembentukan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Perkebunan dimaksudkan untuk memperbaiki struktur usaha perkebunan menjadi lebih merata. Upaya ini dilakukan dengan meredistribusikan aset produksi dan peluang usaha kepada banyak petani kecil dimana perusahaan besar memperbaiki keterbatasan petani kecil agar peluang usaha dan asset yang mereka terima dikelola dengan balk. Melalui ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Perkebunan ini diharapkan banyak diantara petani yang berada disekitar perusahaan perkebunan yang semula tidak memiliki lahan ikut terlibat dalam pembangunan perkebunan. Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Perkebunan merupakan upaya meminimalisir sengketa antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah 20% dari luasan lahan yang diusahakan perusahaan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 213 sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 58 ayat (1) Undang- Undang Perkebunan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan total luas areal perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan adalah luas sesuai dengan izin usaha perkebunan atau izin usaha perkebunan untuk budidaya, artinya pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar dilakukan diluar areal izin usaha perkebunan. Dengan demikian, anggapan para Pemohon bahwa ketidak jelasan tanah siapa yang dipergunakan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat di sekitar perkebunan adalah tidak beralasan. 57. Bahwa adanya permohonan Para Pemohon yang memohon untuk memaknai.Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Perkebunan sepanjang frasa "dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan" untuk dimaknai "di dalam areal hak atas tanah perusahaan perkebunan", justru merupakan kesewenang¬wenangan dan pengambilan paksa aset perusahaan perkebunan, mengingat dalam memperoleh hak atas tanah, perusahaan telah melakukan pembebasan lahan kepada masyarakat pemilik lahan. Jika hal ini diterapkan, maka justru bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.", dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945:"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun." 58. Bahwa terlepas dari perdebatan di atas, aturan yang terdapat dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Perkebunan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pembentuk Undang-Undang yang tidak bisa dimohonkan pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian, alasan permohonan para Pemohon untuk pengujian Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Perkebunan tidak beralasan menurut hukum. G. Keterangan Pihak Terkait Terhadap Uji Materi Pasal 114 ayat (3) Undang- Undang Perkebunan 59. Bahwa Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Perkebunan menyatakan: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 214 "Untuk penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang inl, penanam modal asing wajib menyesuaikan setelah masa berlaku hak guna usaha berakhir." 60. Bahwa terhadap permohonan uji materi Pasal 114 ayat (3) Undang- Undang Perkebunan sepanjang frasa "setelah masa berlaku hak guna usaha berakhir", Pihak terkait memberikan keterangan sebagai berikut: 61. Bahwa ketentuan Hak Guna Usaha (HGU) telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 29 yang menyatakan bahwa: (1) Hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun. (2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun. (3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) passl ini dapat di[erpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun. 62. Bahwa investasi perkebunan dijamin juga oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal: Pasal 3: "Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas: a) kepastian hukum; b) keterbukaan; c) akuntabilitas; d) perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara e) kebersamaan; f) efisiensi berkeadilan; g) berkelanjutan; h) berwawasan lingkungan; i) kemandirian; dan j) keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional" Pasal 6: (1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 215 kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (2) Perlakuan sebagaimana dim aksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Pasal 30 ayat (1): "Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal." 63. Bahwa usaha di bidang perkebunan memerlukan investasi yang cukup besar sehingga diperlukan perencanaan yang balk, mulai pratanam sampai dengan pascapanen. Perencanaan usaha perkebunan disesuaikan dengan masa berlaku HGU, hal ini berlaku juga terhadap investasi asing, sebaliknya jika waktu penyesuaian investasi asing diberlakukan sebelum habis masa berlaku HGU, akan mengganggu usaha perkebunan, yang antara lain melanggar hak konstitusi pekerja, hak konstitusi investor, mitra usaha maupun Perbankan atau pihak ketiga sebagai pemberi kredit. 64. Bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Perkebunan merupakan ketentuan peralihan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru yang bertujuan untuk: a. Menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. Menjamin kepastian hukum; c. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan d. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. 65. Bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (3) pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum perlindungan hukum bagi pelaku penanaman modal asing yang saat melakukan kegiatan penanaman modal asingnya di Indonesia masih menggunakan ketentuan yang secara substansi mungkin berbeda dengan Undang-Undang Perkebunan yang baru ini. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 216 66. Bahwa adanya Ketentuan Peralihan dalam peraturan perundang- undangan diperlukan untuk mencegah kekosongan hukum akibat perubahan ketentuan dalam perundang-undangan dan menjaga jangan sampai terdapat pihak-pihak yang dirugikan oleh adanya perubahan ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil permohonan para Pemohon untuk pengujian Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Perkebunan tidak beralasan menurut hukum. IV. Kesimpulan Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang. telah dikemukakan Pihak Terkait di atas, maka Pihak Terkait berkesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Perkebunan sepanjang frasa "dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dan Pasal 13 sepanjang frasa "ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" merupakan amanat konstitusi yakni ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan", sehingga dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 2. Bahwa dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan Pasal 27 ayat (3), Pasal 29, dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Perkebunan bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak benar, karena Undang- Undang Perkebunan telah mengakomodir kepentingan orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik serta melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul. Bahwa keberadaan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkebunan menggunakan frasa "dapat", maka sifatnya adalah pilihan. Dengan kata lain, orang perseorangan atau badan hukum tidak memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik. Dengan demikian, keberadaan Pasal 27 ayat (3) tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, mengingat izin dimaksudkan justru ditujukan dalam rangka sebagai kontrol negara bagi semua pemangku kepentingan dalam melakukan kegiatan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 217 pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik agar tercipta kelestarian dan kegunaan sumber daya genetik tanaman sehingga terjamin dalam mendukung pembangunan perkebunan berkelanjutan. Sedangkan terkait dengan Pasal 29 Undang-Undang Perkebunan telah memberikan kesempatan kepada Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, atau pelaku usaha perkebunan (termasuk pekebun) untuk dapat melakukan pemuliaan tanaman dalam menemukan varietas unggul. Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Perkebunan, membuktikan bahwa tidak benar Pasal 29 Undang-Undang Perkebunan mengakibatkan diskriminasi kepada perorangan petani kecil atau pekebun untuk melakukan pemuliaan tanamanan, karena perorangan petani kecil atau pekebun telah diakomodir dalam ketentuan tersebut. Selanjutnya terhadap dalil Para Pemohon yang menganggap Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Perkebunan sepanjang frasa varietas hasil pemuliaan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dikecualikan untuk perorangan petani kecil dalam negeri, pada dasarnya ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Perkebunan hanyalah mengatur peredaran varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari Iuar negeri. Petani kecil.dapat memproduksi benih dari varietas unggul, tidak perlu dilakukan pelepasan atau peluncuran sepanjang untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya sehingga anggapan para Pemohon bahwa pengetahuan petani dan kreativitasnya dalam pemuliaan tanaman akan mati akibat kegiatan pengembangan, pencarian, dan pengumpulan sumber daya genetik pertanian harus mendapat izin adalah tidak benar. Oleh karena itu, dalil permohonan para Pemohon untuk pengujian Pasal 27 ayat (3), Pasal 29, dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Perkebunan tidak beralasan menurut hukum. 3. Bahwa terkait dengan pengujian Pasal 42 Undang-Undang Perkebunan, perusahaan perkebunan sesungguhnya dalam menjalankan usaha selalu berkeinginan untuk memperoleh hak atas tanah untuk usaha perkebunan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) secara cepat, namun karena konflik peruntukan dan fungsi lahan yang berbeda antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat mengakibatkan pengurusan HGU terhambat dalam prosesnya. Jika kegiatan usaha perkebunan harus menunggu hak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 218 atas tanah diterbitkan sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon dalam pengujian Pasal 42, padahal perusahaan perkebunan telah memiliki Izin Usaha Perkebunan dan telah melakukan pembebasan lahan, maka justru menimbulkan penelantaran dan kerusakan tanah yang diperoleh serta menghambat pembukaan lapangan kerja. Penelantaran tersebut melanggar Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ketentuan Pasal 42 Undang- Undang Perkebunan khususnya frasa "hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan" juga dimaksudkan dalam rangka menertibkan usaha perkebunan. Pasal 42 mengakomodir perusahaan perkebunan yang dalam menjalankan usahanya hanya memiliki Hak Guna Usaha (HGU) Baja dan belum memiliki Izin Usaha Perkebunan. Sejalan dengan hal tersebut, sesuai ketentuan peralihan Pasal 114 ayat (1) undang-undang a quo, perusahaan perkebunan yang belum memiliki izin usaha perkebunan diberikan jangka waktu 1 tahun untuk memiliki izin usaha perkebunan. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon untuk pengujian Pasal 42 Undang-Undang Perkebunan tidak beralasan menurut hukum. 4. Bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon atas Pasal 55 dan Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan, berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mengakui dan memberikan wewenang konstitusional bagi Pembentuk undang-undang untuk untuk mengatur (membatasi) kehidupan berbangsa dan bernegara semata-mata untuk mengedepankan kepentingan dan ketertiban umum dan menjaga hak fundamental orang lain, sehingga antara hak-hak konstitusional warga negara dan kewenangan konstitusional pemerintah adalah satu kesatuan utuh yang tidak bisa ditafsirkan sendiri-sendiri sehingga hak-hak dasar manusia yang diatur di dalam konstitusi atau hak konstitusional bukan berarti tak terbatas. Pengaturan unsur¬unsur pidana dalam Pasal 55 dan Pasal 107 sudah diatur secara tegas dan rinci. Keberadaan Pasal 55. dan Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan adalah dalam rangka memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan, masyarakat adat dan pekebun itu sendiri. Ketentuan pidana tersebut bukan berarti untuk menakut-nakuti atau mengintimidasi, tetapi sebagai sarana untuk mencegah dan mengurangi kepada pihak-pihak tertentu agar tidak berbuat yang mengakibatkan terlanggarnya hak asasi orang lain. Oleh karena itu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 219 dalil permohonan para Pemohon untuk pengujian Pasal 55 dan Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan tidak beralasan menurut hukum. 5. Bahwa dalil permohonan para Pemohon tekait dengan pola kerja dalam Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Perkebunan, bukanlah masalah konstitusionalitas norma, melainkan merupakan implementasi norma mengenai pola kerja sama. Oleh karena itu dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 6. Bahwa pembentukan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Perkebunan dimaksudkan untuk memperbaiki struktur usaha perkebunan menjadi lebih merata. Melalui ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Perkebunan ini diharapkan banyak diantara petani yang berada disekitar perusahaan perkebunan yang semula tidak memiliki lahan ikut terlibat dalam pembangunan perkebunan. Dengan. demikian, anggapan para Pemohon bahwa ketidakjelasan tanah siapa yang dipergunakan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat disekitar perkebunan adalah tidak beralasan. Permohonan Para Pemohon yang memohon untuk memaknai Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Perkebunan sepanjang frasa "dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan" untuk dimaknai "di dalam areal hak atas tanah perusahaan perkebunan", justru merupakan kesewenang-wenangan dan pengambilan paksa aset dari perusahaan perkebunan, mengingat dalam memperoleh hak atas tanah, perusahaan telah melakukan pembebasan lahan kepada masyarakat pemilik lahan. Jika hal ini diterapkan, maka justru bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.", dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945: "Setiap orang berhak mempunyai hak milk pribadi dan hak milk tersebut tidak boleh diambil allh secara sewenang-wenang oleh siapapun." Bahwa terlepas dari perdebatan di atas, aturan yang terdapat dalam Pasal 58 ayat (1) Undang- Undang Perkebunan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pembentuk Undang-Undang yang tidak bisa dimohonkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 220 pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian, alasan permohonan para Pemohon untuk pengujian Pasal 58 ayat (1) Undang- Undang Perkebunan tidak beralasan menurut hukum. 7. Bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Perkebunan pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum perlindungan hukum bagi pelaku penanaman modal asing yang saat melakukan kegiatan penanaman modal asingnya di Indonesia masih menggunakan ketentuan yang secara substansi mungkin berbeda dengan Undang- Undang Perkebunan yang baru ini. Jika karena terjadinya perubahan perundang-undangan yang baru, maka perusahaan pemegang HGU akan mengalami kerugian atas investasinya juga kepada merugikan kreditor dan tenaga kerja. Ketentuan Peralihan dalam peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mencegah kekosongan hukum akibat perubahan ketentuan dalam perundang¬undangan dan menjaga-jangan sampai terdapat pihak-pihak yang dirugikan oleh adanya perubahan ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon untuk pengujian Pasal 114 ayat (3) Undang- Undang Perkebunan tidak beralasan menurut hukum. V. Permohonan Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan pasal a quo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak diterima atau menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Selain itu, Pihak Terkait menghadirkan tiga orang ahli dan dua orang saksi yang di dengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 9 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagi berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 221 AHLI PIHAK TERKAIT 1. Dr. Ermanto Fahamsyah A. Pendahuluan Ahli menyampaikan keterangan terkait dengan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan), khususnya Pasal 55 dan Pasal 107 sepanjang frasa “secara tidak sah” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 28D ayat (1) karena tidak jelas atau menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan adanya potensi konflik agraria yang diajukan oleh para Pemohon. Selanjutnya, pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 57 ayat (2) sepanjang frasa “pola kemitraan” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) karena pola kerja sama yang telah ditentukan lebih dahulu tanpa melibatkan kesepakatan dalam memilih pola kerjasama lebih banyak menghasilkan ketidakberhasilan. Perjanjian pola kerja sama sering dibuat secara sepihak dan tidak disosialisasikan oleh perusahaan sehingga banyak kontrak yang merugikan petani sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang juga diajukan oleh para Pemohon. B. Kepastian Hukum Usaha Perkebunan Para Pemohon menganggap bahwa Pasal 55 UU Perkebunan sepanjang frasa “secara tidak sah” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “konflik tanah perkebunan dan pemetaan tanah ulayat masyarakat hukum adat telah diselesaikan”, dan Pasal 107 UU Perkebunan menurut Para Pemohon mutatis mutandis dengan permohonan pengujian Pasal 55 terkait frasa “secara tidak sah”. Pasal 55 UU Perkebunan menyatakan bahwa “Setiap orang secara tidak sah dilarang: a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan. Pasal 107 UU Perkebunan menyebutkan bahwa “Setiap orang secara tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 222 sah yang: a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 55 dan 107 UU Perkebunan merupakan hukum pidana materiil yang mempunyai materi muatan tentang siapa yang dapat dipidana (subjek hukum), perbuatan apa yang dapat dipidana, dan apa pidananya (sanksi). Materi muatan Pasal 55 dan Pasal 107 UU Perkebunan mempunyai ratio legis untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum yang bersifat preventif, kepastian hukum, dan keadilan kepada para pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari atau berkelanjutan. Berbicara tentang para pemangku kepentingan disini tentu meliputi pemerintah, pelaku usaha perkebunan, masyarakat, dan masyarakat hukum adat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8, angka 9, dan angka 10 UU Perkebunan, pelaku usaha perkebunan yang dimaksud terdiri dari pekebun yaitu orang-perseorangan dan/atau perusahaan perkebunan yaitu badan usaha yang berbadan hukum. Oleh karena itu, pelaku usaha perkebunan yang diberikan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan tentu bukan hanya perusahaan perkebunan yang identik dengan konglomerasi, namun di dalamnya termasuk pekebun (petani). Di samping faktor stabilitas politik dan faktor keuntungan secara ekonomi, perlindungan dan jaminan kepastian hukum juga merupakan faktor yang sangat penting dalam setiap kegiatan pembangunan ekonomi, termasuk perkebunan (Pancras J. Nagy, Country Risk, How to Asses, Quantify and Monitor, 1979, page 54 sebagaimana dikutip dari Erman Rajagukguk, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 223 Hukum Investasi di Indonesia Pokok Bahasan, 2006, hal. 40). Kepastian hukum dalam kegiatan perkebunan merupakan salah satu faktor penting yang diharapkan memberikan kekuatan yang besar dalam mempercepat kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat perkebunan pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.Dengan adanya perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi para pelaku usaha perkebunan berupa jaminan kelangsungan dan keamanan usaha diharapkan lebih dapat mengoptimalkan usahanya. Sementara para pemangku kepentingan perkebunan lainnya juga lebih dapat mengoptimalkan pengembangan sumber daya perkebunan. Sehingga pembangunan perkebunan Indonesia secara umum tetap dapat turut serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri sesuai amanat UUDNRI 1945. Terkait keberlakuan Pasal 55 dan Pasal 107 UU Perkebunan, merujuk pada ketentuan Pasal 118 UU Perkebunan yang berbunyi “Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia” maka Pasal 55 dan Pasal 107 UU Perkebunan tidak berlaku surut dan baru berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, tanggal 17 Oktober 2014. Berdasarkan uraian di atas, saya berpendapat bahwa tidak tepat apabila Pasal 55 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dinilai tidak jelas atau menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan adanya potensi konflik agraria. Justru sebaliknya, telah menciptakan kejelasan dan kepastian hukum karena sudah dirumuskan secara jelas, tegas, tidak multitafsir, bersifat umum, dan tidak berlaku surut. Dengan demikian, Pasal 55 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 224 C. Keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan mengatur bahwa “Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan”. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa “Setiap orang secara tidak sah dilarang: a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan menentukan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan menyebutkan bahwa “Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyebutkan bahwa “Setiap orang secara tidak sah yang: a. mengerjakan, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 225 menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”. Apabila menyandingkan antara materi muatan Pasal 21 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 dengan materi muatan Pasal 55 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan perbedaannya sangat nyata dan jelas. Materi muatan Pasal 55 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dirumuskan dengan jelas, tegas dan rinci serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pemangku kepentingan perkebunan, khususnya pelaku usaha perkebunan, masyarakat dan masyarakat hukum adat. Mengingat bahwa Pasal 55 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 merupakan formulasi baru atau penyempurnaan untuk menggantikan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Dimana Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan unsur dilarang melakukan tindakan yang berakibat kerusakan kebun atau aset lainnya merupakan perumusan pasal yang terlalu luas, kata aset lainnya juga tidak ada batasan yang jelas. Pendapat yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 yang memutuskan bahwa ketentuan Pasal 21 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta merta membawa konsekuensi hukum bagi ketentuan Pasal 55 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 226 mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah tidak tepat. Hal tersebut didasarkan pertimbangan bahwa materi muatan Pasal 55 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 sangat berbeda dan telah dirumuskan dengan jelas, tegas dan rinci serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para pemangku kepentingan perkebunan, khususnya pelaku usaha perkebunan, masyarakat dan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa materi muatan Pasal 55 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah sejalan dan memenuhi amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. D. Kemitraan Usaha Perkebunan Para Pemohon menganggap bahwa Pasal 57 ayat (2) UU Perkebunan sepanjang frasa “pola kerjasama” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “adanya kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipasi para pihak, kearifan lokal, dan kemandirian petani perkebunan dalam memilih pola kerjasama”. Pasal 57 ayat (2) UU Perkebunan mengatur bahwa “Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pola kerja sama: a. penyediaan sarana produksi; b. produksi; c. pengolahan dan pemasaran; d. kepemilikan saham; dan e. jasa pendukung lainnya”. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 57 ayat (2) merupakan kelanjutan dan satu kesatuan dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU Perkebunan yang memberikan ketegasan, kejelasan, dan kepastian hukum tentang amanat bagi perusahaan perkebunan untuk melakukan pemberdayaan usaha perkebunan melalui kemitraan usaha perkebunan dengan para pemangku kepentingan perkebunan lainnya, antara lain, pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan. Kemitraan usaha tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan, sehingga kesetaraan kedudukan hukum para pihak akan terjamin dan tercapai. Adapun pola kemitraan usaha atau kerjasamanya dapat berupa: a. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 227 penyediaan sarana produksi; b. produksi; c. pengolahan dan pemasaran; d. kepemilikan saham; dan e. jasa pendukung lainnya. Kemitraan tersebut dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan karyawan, pekebun dan masyarakat sekitar serta untuk menjaga keamanan, kesinambungan, dan keutuhan usaha perkebunan. Karena melalui kemitraan usaha perkebunan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hubungan antara perusahaan dengan masyarakat dan mitra perusahaan yang lainnya; dapat meningkatkan taraf kehidupan sosial-ekonomi masyarakat setempat sejalan dengan perkembangan usaha perusahaan maupun kualitas kehidupan kerja anggota perusahaan; dapat menciptakan kondisi lingkungan menjadi lebih kondusif bagi kegiatan usaha maupun partisipasi sosial yang dijalankan dengan etikal dan profesional; dapat menciptakan kondisi wilayah usaha yang lebih aman dan bebas dari konflik sosial; dapat menumbuhkan rasa bangga bagi masyarakat setempat terhadap keberadaan perusahaan dan warganya di wilayahnya. Kemitraan usaha perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU Perkebunan merupakan salah satu instrumen hukum penting untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan perkebunan Indonesia yang berdimensikan atau memuat nilai dasar keadilan, kebersamaan, keterbukaan, kebermanfaatan, keberlanjutan, dan kearifan lokal. Nilai keadilan merupakan salah satu nilai yang harus senantiasa diperhatikan dalam pembangunan perkebunan saat ini dan ke depan. Keadilan merupakan prasyarat pokok dalam menjamin keberhasilan perkebunan saat ini dan ke depan. Nilai keadilan paling tidak harus diuji berdasarkan pertanyaan berikut: 1) apakah sumber daya yang melandasi usaha perkebunan telah terdistribusi secara adil (justice according to resources); 2) apakah hasil usaha perkebunan telah terdistribusi secara adil (justice according to output); 3) apakah akses terhadap kesempatan atau peluang untuk berusaha di bidang perkebunan telah terdistribusi secara adil (justice according to opportunities); dan 4) apakah kesempatan atau peluang untuk berusaha di bidang perkebunan telah terdistribusi secara adil. Sementara nilai kebersamaan diperlukan untuk menghindari konflik-konflik sosial akibat adanya kesenjangan sosial yang lebar antara pelaku usaha perkebunan dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya, nilai keterbukaan dimaksudkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 228 agar kegiatan pembangunan perkebunan memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat dan masyarakat juga dapat mengontrol penyelenggaraan pembangunan perkebunan (Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan-Kementerian Pertanian, Naskah Akademik Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perkebunan, 2002, hal. 20-24). Nilai filosofis lain yang dapat dipetik dari pengaturan tentang kemitraan usaha perkebunan dalam Pasal 57 UU Perkebunan adalah perusahaan perkebunan harus mempunyai kesadaran secara nurani bahwa secara hakikat keberhasilan, kemajuan, perkembangan dan keberlanjutan dari suatu perusahaan perkebunan tidak terlepas dari usaha, peran serta dan kerjasama dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, perusahaan perkebunan harus selalu menjaga harmonisasi, keserasian dan keselarasan dengan alam, lingkungan dan masyarakat, salah satu mekanismenya dapat melalui kemitraan usaha. Berdasarkan uraian di atas, ahli berpendapat bahwa tidak tepat apabila Pasal 57 ayat (2) UU Perkebunan dinilai tidak memberikan kepastian hukum dan lebih banyak menghasilkan ketidakberhasilan dalam kemitraan usaha perkebunan. Justru sebaliknya, telah menciptakan kejelasan dan kepastian hukum terkait pentingnya kemitraan usaha yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan melalui beberapa alternatif pola kerja sama. Dimana kemitraan usaha tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen hukum penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan perkebunan Indonesia yang berdimensikan atau memuat nilai dasar keadilan, kebersamaan, keterbukaan, kebermanfaatan, keberlanjutan, dan kearifan lokal. Sehingga kemitraan usaha perkebunan justru dapat dikatakan sejalan atau merupakan pengejawantahan amanat UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (2). Terkait pendapat Pemohon bahwa perjanjian pola kerjasama sering dibuat secara sepihak dan tidak disosialisasikan oleh perusahaan sehingga banyak kontrak yang merugikan petani sehingga tidak memberikan kepastian hukum merupakan hal yang bersifat kasuistis dan terkait implementasi dari suatu norma hukum. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dalam pengujian Pasal 57 ayat (2) UU Perkebunan tidak tepat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 229 apabila dimasukkan sebagai masalah konstitusionalitas norma hukum, melainkan merupakan masalah implementasi norma hukum terkait pola kerja sama dalam kemitraan usaha perkebunan. Dengan demikian, Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. E. Penutup Berdasarkan analisa dan keterangan yang saya uraikan di atas maka saya berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 55 dan Pasal 107, serta Pasal 57 ayat (2) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1). 2. Dr. Ir. Tommy Hendra Purwaka, S.H., LL.M., Ph.D A. Pendahuluan Pemerintah telah mengundangkan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan untuk menggantikan UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang sejumlah frasa dalam beberapa Pasalnya telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bertentangan dengan UUD 1945. UU Nomor 39 Tahun 2014 tersebut menurut para Pemohon ternyata nuansa hukumnya masih sama dengan UU Nomor 18 Tahun 2004. Beberapa frasa dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 27 ayat (3), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 42, Pasal 55, Pasal 57 ayat (2), dan Pasal 114 ayat (3) Undang Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan didalilkan oleh para Pemohon sebagai bertentangan dengan UUD 1945. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya bermaksud menyampaikan keterangan ahli dalam forum terhormat ini terkait dengan permohonan pengujian yang diajukan Khususnya dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 27 ayat (3), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 42, dan Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan terhadap UUD 1945 Keterangan ahli atas dalil-dalil Pemohon 1. Permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 2014 terhadap Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 230 a. Dalil Pemohon: Frasa “dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 12 ayat (2) UU 39/2014 bertentangan dengan Pasal 18D ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. b. Keterangan Ahli terhadap Dalil Pemohon adalah sebagai berikut: (1) Ketentuan Pasal 12 ayat (2) juncto Pasal 12 ayat (1) juncto Pasal 1 angka (5) dan angka (6) UU 39/2014 jelas mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sebagai pihak yang sederajat dengan perusahaan perkebunan dalam musyawarah untuk menghasilkan persetujuan/perikatan tentang pelepasan hak ulayat atas tanah adat dengan imbalan yang disepakati. (2) Oleh karena objek perikatan tersebut adalah tanah, maka sudah sewajarnyalah apa bila ketentuan hukum yang terkandung di dalam Pasal 12 ayat (2) juncto Pasal 12 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 3 UUPA 1960 yang menyatakan bahwa “…. pelaksanaan hak-ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, …., harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, …. serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. (3) Pelaksanaan dan pelepasan hak ulayat atas tanah adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas akan menjadi landasan bagi proses administrasi negara selanjutnya yaitu pemberian perizinan usaha perkebunan. (4) Dengan demikian, frasa “dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 12 ayat (2) UU 39/2019 justru dimaksudkan untuk memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam rangka melakukan musyawarah dan mufakat dengan pengusaha/ perusahaan perkebunan. (5) Uraian di atas menunjukkan bahwa Pasal 12 ayat (2) UU 39/2014 tidak bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 231 2. Permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 13 UU Nomor 39 Tahun 2014 terhadap Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. a. Dalil Pemohon: Frasa “ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan” dalam Pasal 13 UU 39/2014 bertentangan dengan Pasal 18D ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. b. Keterangan Ahli terhadap dalil Pemohon adalah sebagai berikut: (1) Ketentuan hukum dalam Pasal 13 UU 39/2014 sekali-kali bukan untuk menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat, melainkan secara administratif untuk menetapkan masyarakat hukum adat mana saja yang akan menjadi pihak dalam bermusyawarah dengan pihak pengusaha perkebunan dalam upaya pengadaan lahan perkebunan. (2) Penetapan tersebut di atas merupakan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan dan eksistensi masyarakat hukum adat yang sederajat dengan perusahaan perkebunan dalam perikatan. Pengakuan dan perlindungan hukum sebagai para pihak dalam perikatan diberikan oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (3) Dari sudut hukum administrasi negara, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat diberikan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat tanggl 7 Juli 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut didasarkan pada: (a) Pasal 18B Bab IV, Pasal 25 Bab IXA dan Pasal 28I Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 232 Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014. (4) Uraian di atas memperlihatkan bahwa Pasal 13 UU 39/2014 tidak bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. 3. Permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. a. Dalil Pemohon: Frasa “perorangan” dalam Pasal 27 ayat (3) UU 39/2014 bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil”. b. Keterangan Ahli terhadap dalil Pemohon: (1) Pemerintah berkewajiban untuk mencegah penyebaran sumber daya genetic, plasma nutfah, dan benih tanaman perkebunan yang dapat menimbulkan kerugian masal dikemudian hari (Pasal 96 – Pasal 99 Bab XIV Pembinaan dan Pengawasan juncto Pasal 100 – Pasal 101 Bab XV Peran Serta Masyarakat UU 39/2014). Apa bila terjadi kerugian masal perkebunan yang terbukti disebabkan oleh karena tersebarnya sumber daya genetic, plasma nutfah, atau benih yang berasal dari perorangan petani kecil pekebun, maka siapa yang harus bertanggung jawab. Oleh karena itu sebagai langkah pencegahan pemerintah melakukan pengawasan melalui antara lain sistem perizinan perkebunan, termasuk izin Menteri untuk kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik oleh perorangan, termasuk perorangan petani kecil pekebun. (2) Sehubungan dengan nomor (1) tersebut di atas, beberapa kebijakan perbenihan nasional untuk tanaman pertanian, hortikultura, dan perkebunan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian sejak 1998 seperti Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737 tahun 1998 sampai dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 233 2015 seperti Permentan Nomor 08/Permentan/SR.120/3/ 2015 tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih BINA dapat disimpulkan bahwa “suatu varietas baru hasil pemuliaan dan atau introduksi disyaratkan sebagai varietas unggul setelah melalui uji adaptasi bagi tanaman semusim dan uji observasi bagi tanaman tahunan, serta lulus penilaian para ahli”. Kebijakan perbenihan nasional tersebut dikeluarkan untuk mengantisipasi kenyataan bahwa Indonesia sebagai negeri penyedia plasma nutfah kedua di dunia, setelah India, harus membayar paten terhadap kekayaan alamnya sendiri, yaitu dengan mengimpor benih karena kekurangan benih varietas unggul di dalam negeri. (3) Sebuah penelitian pada tahun 1995 mengungkapkan bahwa 76% paten tanaman dunia dikuasai oleh AS, dan bahwa negara-negara industri (Uni Eropa, AS, Kanada, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Isarel) menguasai hampir sebagian besar paten. Sementara itu, korporasi menguasai 79% paten tanaman. Sedangkan negara-negara Selatan sama sekali tidak masuk dalam hitungan, padahal merekalah pemilik kekayaan itu sejatinya. Persaingan di era global tersebut telah mendorong pemerintah untuk melakukan kontrol melalui perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU 39/2014 dengan maksud untuk melindungi produksi dalam negeri, termasuk perlindungan terhadap perorangan petani kecil pekebun. Disamping itu, perizinan juga dipergunakan sebagai sarana untuk mengontrol jangan sampai plasma nutfah asli Indonesia diselundupkan ke luar negeri dan dipakai sebagai bahan baku bagi pengembangan bibit bervarietas unggul yang kemudian pada akhirnya dijual ke Indonesia. (4) Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012 Pengujian UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap UUD 1945 dapat dipahami bahwa kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik oleh “perorangan petani kecil” sebagai pekebun dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu (skala UMKM) [Pasal 1 butir (9) dan butir (15) UU 39/2014] sepanjang untuk keperluan pekebun sendiri atau para pekebun di komunitasnya sendiri tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 234 memerlukan izin Menteri dengan alasan bahwa “perorangan petani kecil pekebun” tidak akan merugikan dirinya sendiri. (5) Uraian di atas menunjukan bahwa frasa “perorangan” dalam Pasal 27 ayat (3) UU 39/2014 tidak bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 4. Permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 29 UU Nomor 39 Tahun 2014 terhadap Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. a. Dalil Pemohon: Frasa “dapat” dalam Pasal 29 UU 39/2014 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk perorangan petani kecil”. b. Keterangan Ahli terhadap dalil Permohon adalah sebagai berikut: (1) Kegiatan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul dalam era persaingan global di bidang perbenihan dewasa ini memerlukan IPTEK, laboratorium dengan peralatan canggih, berbagai ahli perbenihan, dan tentunya dengan biaya besar yang tidak dimiliki oleh perorangan petani kecil. (2) Walaupun demikian, petani kecil/pekebun akan tetap dilibatkan dalam pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul berazaskan kebersamaan. Pasal 2 huruf f UU 39/2014 menyatakan bahwa azas kebersamaan adalah penyelenggaraan perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar pelaku usaha perkebunan, yaitu pekebun dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu dan perusahaan perkebunan, khususnya dalam pengumpulan plasma nutfah dari alam [Pasal 1 butir (8) dan butir (9) UU 39/2014]. (3) Asas kebersamaan tersebut di atas yang kemudian diekspresikan dalam beberapa Pasal memperlihatkan bahwa Pasal 29 UU 39/2014 bersifat demokratis karena pemerintah tidak secara eksplisit/tersurat melarang petani kecil untuk melakukan pemuliaan tanaman perkebunan sepanjang untuk kepentingan pekebun sendiri atau untuk para pekebun di komunitasnya. Bahkan dalam pelaksanaannya pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya senantiasa berupaya untuk mendampingi, membimbing, dan membina usaha petani kecil tersebut Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 235 dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian Pasal 29 UU 39/2014 tidak menimbulkan diskriminasi terhadap perorangan petani kecil atau pekebun dalam pemuliaan tanaman. (4) Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 29 UU 39/2014 tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 5. Permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2014 terhadap Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. a. Dalil Pemohon: Frasa “varietas hasil pemuliaan” dalam Pasal Pasal 30 ayat (1) UU 39/2014 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil dalam negeri”. b. Keterangan Ahli terhadap dalil Pemohon adalah sebagai berikut: Dalil para Pemohon tersebut di atas pada dasarnya tidak beralasan menurut hukum karena ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU 39/2014 tersebut hanyalah mengatur peredaran varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri, bukan dimaksudkan untuk varietas hasil pemuliaan petani kecil dalam negeri. Dengan demikian, Pasal 30 ayat (1) tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. 6. Permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 42 UU Nomor 39 Tahun 2014 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. a. Dalil Pemohon: Frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” dalam Pasal 42 UU 39/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “hak atas tanah dan izin perkebunan”. b. Keterangan Ahli terhadap dalil Pemohon adalah sebagai berikut: (1) Izin menurut hukum administrasi negara merupakan bentuk pengakuan dari penerima izin, yaitu perusahaan perkebunan, bahwa sumber daya perkebunan sebagai salah satu jenis sumber daya alam hayati adalah milik rakyat Indonesia yang dikuasakan pengelolaannya kepada negara, c.q. pemerintah, untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dilain pihak, izin juga dimaknai sebagai pengakuan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 236 dari negara/pemerintah atas nama rakyat bahwa pihak penerima izin adalah layak dan pantas untuk menyelenggarakan usaha perkebunan. (2) Kelayakan dan kepantasan penerima izin tersebut ditandai dengan pemberian izin prinsip dan izin lokasi yang akan dipergunakan oleh perusahaan perkebunan untuk memulai usahanya. Pemerintah berdasarkan izin prinsip menyatakan bahwa perusahaan perkebunan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk segera memulai usahanya, yaitu pertama-tama dengan menyiapkan lahan perkebunan di atas tanah negara sesuai izin lokasi dan atau mengadakan lahan perkebunan di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang dinyatakan dalam izin lokasi melalui musyawarah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU 39/2014. (3) Menurut Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/2014, Pejabat yang berwenang dilarang memberikan Izin Perkebunan sebelum terselesaikannya musyawarah persetujuan penyerahan tanah hak ulayat oleh masyarakat hukum adat kepada perusahaan perkebunan. Jadi, perusahaan perkebunan memperoleh hak atas tanah terlebih dahulu dari masyarakat hukum adat dengan memberikan imbalan yang disepakati barulah kemudian mendapatkan izin usaha perkebunan dari pejabat yang berwenang. (4) Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemberian Izin Lokasi PMA/PMDN, Izin Lokasi diberikan kepada suatu perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan, yaitu untuk usaha perkebunan. (5) Upaya untuk memperoleh tanah hak ulayat tersebut dilakukan melalui musyawarah untuk pelepasan hak ulayat atas tanah berikut imbalannya (ganti kerugian) antara masyarakat hukum adat dan pengusaha dan atau perusahaan perkebunan [Pasal 12 ayat (1) UU 39/2014 juncto Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah]. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 237 (6) Uraian di atas menunjukan bahwa perusahaan perkebunan untuk membuka usaha perkebunan tidak hanya memerlukan Hak Guna Usaha (HGU) saja melainkan sebelum itu ada beberapa izin perkebunan yang harus dipenuhi diantaranya izin prinsip, izin lokasi, izin lingkungan, izin usaha perkebunan, izin usaha perkebunan untuk budidaya, dan izin usaha perkebunan untuk pengolahan. Sedangkan HGU merupakan tahap akhir dari beberapa izin yang harus dipenuhi tersebut. (7) Masing-masing izin usaha perkebunan tersebut di atas diberikan oleh beberapa instansi yang berbeda, misalnya izin lokasi dan HGU diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional yang mana izin lokasi didelegasikan kepada Bupati/Walikota, sedangkan izin usaha perkebunan (IUP), izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B), dan izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) diberikan oleh Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) dan untuk wilayah lintas kabupaten diberikan oleh Gubernur, dan selanjutnya izin lingkungan diberikan oleh Gubernur. (8) Sistem perizinan sebagaimana diuraikan datas telah memberikan jaminan kepastian hukum kepada pelaku usaha perkebunan untuk melanjutkan usahanya secara berkesinambungan dan, di lain pihak, juga memberikan kepastian hukum bagi pemerintah untuk terwujudnya sebesar-besar kemakmuran rakyat yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya perkebunan oleh perusahaan perkebunan. (9) Ketentuan Pasal 42 sesungguhnya untuk melindungi semua pelaku usaha perkebunan, khususnya pekebun/petani, baik itu petani swadaya maupun petani kemitraan karena tidak semua pekebun atau petani dapat memiliki hak atas tanah dan ijin usaha perkebunan. Penguasaan perkebunan di Indonesia secara structural terdiri ± 43% milik petani/ pekebun/perkumpulan koperasi, ± 7% lebih milik perusahaan Negara BUMN dan sisanya adalah perusahaan swasta perkebunan. Jika harus dipenuhi hak atas tanah dan ijin usaha perkebunan, maka usaha petani/pekebun malah terganggu dan tidak dapat melakukan aktifitas usaha perkebunan. (10) Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 42 UU Nomor 39 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 238 7. Permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 114 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 2014 terhadap Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. a. Dalil Pemohon: Frasa “setelah masa hak guna usaha berakhir” dalam Pasal 114 ayat (3) UU 39/2014 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “jangka waktu penyesuaian sesuai dengan ketentuan ayat (2)”. b. Keterangan Ahli terhadap dalil Pemohon adalah sebagai berikut: (1) Penyesuaian bagi modal asing dilakukan “setelah hak guna usaha berakhir” adalah sudah tepat karena: (a) Masa berlaku Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah paling lama 25-35 tahun dengan perpanjangan 25 tahun. Dalam kaitan ini, pemberlakuan Pasal 114 ayat (2) UU 39/2014 akan menimbulkan ketidak adilan [Pasal 3 huruf f UU 25/2007 tentang Penanaman Modal] dan ketidak pastian hukum [Pasal 3 huruf a UU 25/2007 tentang Penanaman Modal]. (b) Sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) UU 25/2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal”. (c) Sesuai dengan maksud dan tujuan diadakannya Ketentuan Peralihan, yaitu sebagaimana dinyatakan dalam UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Ketentuan Peralihan merupakan penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang- undangan yang baru yang bertujuan untuk, antara lain, menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Usaha di bidang perkebunan memerlukan investasi yang cukup besar sehingga diperlukan perencanaan yang baik, mulai pratanam sampai dengan pascapanen. Perencanaan usaha perkebunan disesuaikan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 239 dengan masa berlaku (HGU), hal ini berlaku juga terhadap investasi asing, sebaliknya jika waktu penyesuaian investasi asing diberlakukan sebelum habis masa berlaku HGU, akan menggangu usaha perkebunan, yang antara lain melanggar hak konstitusional pekerja, investor, mitra usaha, perbankan, atau pihak ketiga sebagai pemberi kredit. (3) Ketentuan Pasal 114 ayat (3) UU 39/2014 merupakan bagian dari kebijakan publik investasi asing di bidang perkebunan yang bertujuan untuk mempertahankan investor asing yang telah menanamkan modalnya dan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di bidang perkebunan di Indonesia. (4) Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 114 ayat (3) UU 39/2014 tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. B. Penutup 1. Kesimpulan Keterangan Ahli di atas menunjukan bahwa seluruh frasa dari beberapa pasal UU 39/2014 yang didalilkan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, setiap frasa tersebut tidak perlu dimaknai sebaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. 2. Saran-Saran Sebagai saran, perkenankanlah Ahli dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh Keterangan Ahli sebagai masukan dalam pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi. 3. Dr. Ir. Iskandar Andi Nuhung Bagian Pertama Sebelum memberikan pandangan dan pemahaman secara spesifik, maka mungkin ada baiknya dijelaskan pandangan dan pemahaman secara umum, yang juga dapat menjadi penjelasan dari substansi materi yang dipermohonkan. Sehingga dengan demikian diharapkan dapat memberikan penjelasan secara menyuluruh mengenai kemitraan melalui pola PIR-BUN, terutama terkait dengan latar belakang, konsep dan tujuan, filosofi dasar dan mamfaat pengembangan perkebunan pola kemitraan antara lain pola PIR-BUN Perlu juga dipahami bahwa perkembangan lingkungan strategis dari usaha Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 240 perkebunan yang berkembang secara dinamis, telah dan terus akan berpengaruh terhadap perkembangan kemitraan dan pengembangan PIR-BUN secara keseluruhan. Latar Belakang Di awal kemerdekaan,masalah yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara berkembang, berkisar pada masalah rendahnya pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan, dan salah satu penyebabnya adalah pemamfaatan sumber daya alam yang masih terbatas, sehingga telah menimbulkan suatu lingkaran setan yang memerlukan strategi pembangunan. LINGKARAN SETAN, modifikasi dari  Nurske,1953 Pengangguran Kemiskinan Pendapatan  Rendah LINGKARAN SETAN ISKANDAR ANDI  NUHUNG Investasi  Rendah Permintaan  Rendah Pengelolaan  SDA Rendah Tabungan  Rendah Konsumsi  Rendah Rawan Gizi SDM Turun  Kualitas  Pertumbuhan  Rendah Kesempatan  Kerja Rendah Tidak Optimal  Dimanfaatkan Produktivitas  Rendah Sumber  Daya Alam Juga ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat, ketimpangan pembangunan antara desa dengan kota dan antara kawasan Jawa dan luar Jawa. Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki iklim yang didukung oleh sumber daya lahan yang sangat sesuai untuk pengembangan komoditi perkebunan. Jumlah radiasi sinar matahari sepanjang tahun yang memiliki solar radiation, suhu yang tidak terlalu panas dengan ketinggian yang ideal, terletak di luar zona angin taifun berakumulasi menjadi potensi sumber daya yang memungkinkan hampir semua jenis tanaman dapat tumbuh dengan baik di Indonesia. Sejarah juga mnunjukkan bahwa Indonesia yang mengalami periode penjajahan selama lebih dari tiga setengah abad karena kelimpahan hasil perkebunan terutama rempah-rempah, tembakau, kelapa, karet, gula , kopi dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 241 hasil bumi lainnya. Diawal tahun 1970 an, lebih dari 80 persen komoditi perkebunan dalam bentuk perkebunan rakyat dengan segala keterbatasannya, sehingga terjadi dualisme ekonomi terutama dipedesaan. Mengacu pada berbagai masalah nasional yang dihadapi, didasari pada potensi sumber daya alam dan pasar yang tersedia, pemerintah mendorong pengembangan komoditi perkebunan melalui berbagai program, diawali dengan nasionalisasi perkebunan besar tahun 1957. Tingkat kemiskinan yang mencapai sekitar 45% dari jumlah penduduk dan tingkat pngangguran yang tinggi terutama di P.Jawa diawal tahun 1970an, mendorong pemerintah mengembangkan perkebunan dengan berbagai pola pengembangan termasuk sistim Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN). Pada tahap awal pengembangannya, perusahaan negara ditugasi menjadi inti dalam pola ini, sebagai pengejawantahan fungsinya sebagai agent of development. MASALAH NASIONAL & SOLUSINYA   Masalah Nasional  ‐ Kesempatan Kerja  ‐ Tingkat Pendapatan  ‐ Distribusi Pendapatan  ‐ Ketimpangan Pertumbuhan Antar –  Wilayah  ‐ Pembangunan Wilayah  ‐ Devisa  ‐ Kelestarian Sumberdaya lingkungan  Sumberdaya Nasional  ‐ Surplus Tenaga Kerja  ‐ Sumberdaya Lahan  ‐ Sumberdaya Iklim  ‐ Sumberdaya Kelembagaan  ‐ Sumberdaya Teknologi di sektor  Pertanian  Conparative Advantage   Sektor Pertanian  Sub Sektor Perkebunan  PIR BUN Konsep dan Tujuan Prinsip kerja perkebunan pola PIR-BUN sebetulnya sudah ada sejak zaman kolonial, yaitu pada perkebunan teh di Jawa Barat. Demikian pula pada kerja sama antara perkebunan rakyat dan perkebunan besar telah terjadi pada pabrik gula di Jawa dengan sistim sewa tanah.Namun sistim itu tidak dilatar belakangi untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian petani.Tahun 1969-1973 tahap awal konsep PIR-BUN mulai dicetuskan melalui pembinaan dan pengembangan 7 buah PTP/PNP calon perusahaan inti. Calon perusahaan inti tersebut dibekali untuk meningkatkan kemampuan tehnis, kemampuan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 242 managemen dan administrasi melalui bantuan Bank Dunia. Pada tahun 1977/78 setelah melalui proses yang panjang dibangun PIR-BUN di Alue Merah Aceh dan di Tebenan Sumatera Selatan. PIR-BUN merupakan salah satu bentuk dari beberapa bentuk kemitraan yang dikembangkan dalam pembangunan nasional, termasuk di sektor pertanian. Konsep ini mengacu kepada upaya pemecahan masalah nasional yang mendasar, yaitu, kemiskinan, pengangguran, keadilan, kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, ketimpangan pembangunan antara desa dengan kota, dan antar wilayah dengan memamfaatkan comparative advantage dan aset nasional yang tersedia. Konsep PIR-BUN merupakan pengintegrasian antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat dalam rangka optimasi dan peningkatan produkstivitas/nilai tambah lahan, tenaga kerja, modal dan managemen melalui proses transformasi dari perkebunan besar ke perkebunan rakyat (plasma). KERANGKA&KONSEP PIR‐BUN INTI/PNP/PTP/PBS Memiliki : ‐Modal ‐Teknologi ‐Manajamen ‐Pasar ‐informasi PLASMA PERKEBUNAN RAKYAT Kekurangan : ‐Modal ‐Teknologi ‐Manajemen ‐Pasar ‐informasi KERJA SAMA PIR ‐ BUN SASA RAN 1. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarganya 2. Peningkatan produksi dan ekspor komoditi non‐migas 3. Penyediaan kesempatan kerja 4. Pembangunan wilayah dan pedesaan 5. Distribusi penduduk dan aset nasional 6. Pemanfaatan sumberdaya alam dan menjaga kelestarian lingkungan Di dalam SK Menteri Pertanian no.668/85 dijelaskan bahwa PIR-BUN adalah suatu pola pengembangan perkebunan untuk mewujudkan perpaduan usaha dengan sasaran perbaikan kondisi sosial ekonomi peserta, didukung oleh suatu sistim pengelolaan usaha dengan memadukan berbagai kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil, dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti dalam suatu sistim kerja sama yang saling menguntungkan. Dalam SK Menteri Pertanian tersebut dijelaskan bahwa tujuan pengembangan PIR-BUN meliputi: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 243 1. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani pekebun beserta keluarganya. 2. menciptakan kesempatan kerja, membantu program transmigrasi dsn resettlement penduduk 3. meningkatkan produksi perkebunan , baik dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor komoditi non migas 4. mempercepat proses difusi tehnologi budidaya, pengolahan dan pengelolaan perkebunan pada perkebunan rakyat yang meliputi 86% dari total areal perkebunan Indonesia 5. merangsang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah 6. mendorong pertumbuhan industri hulu dan industri hilir perkebunan 7. pemamfaatan secara optimal sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan tetap menjaga dan memprtahankan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Filosofi dasar pengembangan Pengembangan PIR-BUN merupakan suatu bentuk akselerasi pembangunan perkebunan dengan melibatkan skema perkebunan yang ada di tanah air yaitu perkebunan besar/sedang dan perkebunan rakyat. Perkebunan Besar yang memiliki kelebihan atau surplus dan akses yang kuat terhadap modal, tehnologi, pasar, managemen dan infosrmasi di share kepada perkebunan rakyat yang memiliki keterbatasan dan akses yang rendah terhadap faktor- faktor tersebut. oleh karena itu pengintegrasian diantara keduanya akan menjadi kekuatan yang saling mengisi, saling menguntungkan, saling memperkuat, saling percaya dalam pengelolaan usaha. Salah satu bentuk perekonomian yang ditinggalkan oleh penjajahan adalah dualisme ekonomi dipedesaan sebagaimana dikatakan oleh Booke, dimana yang kuat mengeksploitasi yang lemah. Hal ini terjadi pada perkebunan teh dan gula di Jawa dimasa lalu. Oleh karena itu PIR-BUN menganut prinsip kesetaraan, equalitas antara inti dan plasma, karena ada saling ketergantungan. Plasma dalam sistim PIR-BUN adalah mitra sejajar dengan inti. Suatu hal yang menarik bahwa dalam sistim PIR-BUN, dilakukan redistribusi aset nasional kepada masayarakat yaitu dalam bentuk lahan pertanian/perkebunan yang menjadi hak milik petani, sekaligus kebun yang ada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 244 didalamnya. Kebun yang diperoleh petani dengan sistim kredit yang difasilitasi oleh pemerintah dengan suatu bentuk perjanjian yang disepakati dapat dipandang sebagai suatu bentuk edukasi pengenalan sistim ekonomi moneter ditingkat petani. Sebagai suatu bisnis, usaha perkebunan harus mampu memenuhi skala ekonomi untuk menciptakan produksi optimum dan keekonomiannya dengan efisien tertinggi . Pemenuhan skala ekonomi merupakan salah satu persyaratan untuk memperkuat daya saing produk. Pengembangan perkebunan pola PIR-BUN, merupakan suatu bentuk membangun semangat kebersamaan diantara para pelaku ekonomi, dengan prinsip yang kuat membantu yang lemah. Kerja sama itu hanya bisa berhasil jika pihak2 yang bekerja sama saling percaya, saling menghormati dan saling memberi mamfaat, dengan demikian akan memperkuat integrasi bangsa dalam kerangka NKRI Pola PIR-BUN, bisa dipahami sebagai proses pembangunan yang mengacu pada amanah UUD 45 Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (ayat 3), dan perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan ....dst. [ayat (4)]. Juga menjalankan amanah Pasal 34 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28H ayat (1). Secara bisnis dan ekonomi, sebetulnya pola PIR-BUN merupakan salah satu bentuk partisipasi/goodwill dunia usaha dalam pembangunan, karena secara hitungan ekonomi bisnis harus mereduksi keuntungan potensial yang bisa diperoleh dari usahanya. Terdapat pengorbanan ekonomi yang mungkin tidak terkait langsung dengan produksi seperti kesediaan untuk melayani, membina dan melatih petani plasma sehingga potensial gain tersebut tidak bisa diraih dan dikompensasi dengan pelayanan kepada plasma. Pada pola PIR-BUN terjadi transformasi secara langsung knowledge dan tehnologi yang aplicable dari perusahaan inti ke plasma, transformasi ini jika berjalan lancar akan mempercepat proses difusi tehnologi dan modernisasi perkebunan yang merupakan tuntuan diera persaingan saat ini dan kedepan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 245 Manfaat Ekspor hasil perkebunan merupakan penyumbang terbesar dalam ekspor non migas yaitu lebih dari 60 %. Ekspor minyak sawit (CPO dan olahannya) telah melebihi nilai ekspor Minyak Bumi dan bahkan sudah lebih tinggi dari nilai ekspor Gas sejak tahun 2014. Untuk komoditi sawit saja, nilai ekspor minyak sawit tahun 2015 mencapai sekitar Rp.250 triliun, dan melibatkan 4,5 juta petani sebagai petani dengan areal garapan sekitar 4 juta ha. Semua petani sawit tersebut bermitra dengan pabrik milik perusahaan baik dalam bentuk PIR- BUN maupun kemitraan lainnya. Hal ini bisa dipahami karena kelapa sawit sehingga selalu terkait dengan industri PKS. Dampak lanjutan dari perkembangan produksi perkebunan mendorong perkembangan industri hilir dan hulunya sehingga secara simultan mendorong pembangunan ekonomi, pembangunan pedesaan dan pembangunan wilayah. Pembangunan PIR-BUN telah membuka isolasi daerah terpencil dengan segala dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan. Telah mencegah urbanisasi dan bahkan mendorong terjadinya ruralisasi, yaitu orang kota pindah ke desa untuk memamfaatkan peluang bisnis disekitar wilayah PIR-BUN, sehingga PIR-BUN tumbuh menjadi Growth Center, Dibeberapa daerah pengembangan status wilayah mengalami peningkatan misalnya dari sebuah kampung menjadi desa, dan sebuah desa penjadi Kecamatan dan Kecamatan menjadi Kabupaten sebagai dampak dari pembangunan PIR-BUN di wilayah tersebut. Pembangunan PIR-BUN pola transmigasi, memiliki nilai tambah politik karena terjadi pembauran antar suku, sehingga menjadi perekat NKRI. Para petani plasma yang memperoleh lahan dengan sertifikat memiliki nilai tersendiri bagi peningkatan status sosial masyarakat, dimana dalam budaya Indonesia pemilikan lahan masih merupakan tolak ukur standing sosial masyarakat terutama di pedesaan. Bagian Kedua Pandangan dan pemahaman secara substansial terhadap pasal yang dipermohonkan: 1. Pasal 57 ayat (2), Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pola kerja sama: a. penyediaan sarana produksi b. produksi c. pengolahan dan pemasaran Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 246 d. kepemilikn saham dan e. jasa pendukung lainnya. Pandangan dan pemahaman Seperti juga yang dipahami oleh pemohon bahwa ayat (1) dan ayat (2) pasal 57 UU Nomor 39 Tahun 2014, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bahwa bagi peserta kemitraan pola PIR-BUN, pola kerja sama yang dimaksud sudah tertuang dalam perjanjian antara perusahaan inti dan pekebun plasma, dan merupakan satu kesatuan dari paket pengembangan dan pembinaan perkebunan plasma mulai dari penyediaan dan pengolahan tanah, bibit , penanaman sampai pengolahan dan pemasaran hasil. Berdasarkan pengamatan, dari kegiatan yang dikerjasamakan tersebut kecuali kepemilikan saham pada umumnya sudah dilaksanakan sebagai bentuk implementasi dari perjanjian kerja sama antara petani dengan perusahaan inti. Sedangkan pola kerja sama secara parsial biasanya dilakukan dengan masyarakat sekitarnya yang bukan plasma sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitarnya. Memang tidak semua petani plasma/mitra mencapai sukses dalam usahanya,sangat banyak faktor yang mempengaruhinya, akan tetapi secara umum petani peserta kemitraan pola PIR-BUN telah mengalami perbaikan kehidupan sosial ekonomi. Seperti dengan program pembangunan lainnya, pegembangan kemitraan pola PIR-BUN pasti belum sempurna. Menurut pandangan dan pemahaman kami bahwa para pihak terkait telah berupaya secara maksimal untuk membangun kemitraan ini dengan sebaik-baiknya karena 1) petani plasma adalah merupakan bagian dari sistim bisnis yang dikembangkan yang mempengaruhi keekonomian usaha, 2) diyakini bahwa penguatan plasma akan sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha perkebunan, dan 3). Mematuhi dan menjalankan semaksimal mungkin komitment dalam perjanjian, yang merupakan bentuk integritas dan menjaga reputasi/kredibilitas usaha. Sebagaimana juga pemerintah dan negara memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk rakyat melalui pola PIR-BUN, antara lain melalui distribusi aset nasional terutama lahan kepada rakyat, dan kemudian mensinergikan dengan usaha perkebunan besar agar pengelolaan kebun menganut prinsip GAP, menyediakan pembiayaan melalui kredit perbankan, melakukan pembinaan dan penyuluhan bahkan pada komoditi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 247 tertentu memformulasikan harga pembelian produk petani oleh inti seperti yang terjadi pada kelapa sawit. 2. Pasal 58 ayat (1): perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan atau izin usaha perkebunan untuk budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah 20% dari total areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan Pandangan dan pemahaman Konsep awal dari PIR-BUN, adalah bahwa plasma pada akhirnya akan memiliki lahan yang digarap dengan sertifikasi hak milik setelah terjadi proses konversi kebun menjadi milik petani. Sedangkan lahan yang dikuasai oleh perusahaan sebagai kebun inti merupakan Hak Guna Usaha (HGU). Oleh karena itu pada umumnya lahan plasma disediakan oleh pemerintah/pemerintah daerah melalui suatu mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku. Pada jenis PIR-BUN lokal, perusahaan inti dibangun disekitar lahan kebun petani yang sudah berkembang. 3. Pasal 58 ayat (2), fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pandangan dan Pemahaman Pemahaman kami kalimat “yang disepakati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” yang dimaksud adalah “bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Usaha Perkebunan yang diharapkan menjadi prime mover pembangunan nasional, berdasarkan potensi sumber daya alam dan potensi pasar sangat potensial untuk dikembangkan dalam rangka memecahkan beberapa persoalan nasional yang mendasar, seperti yang telah dijelaskan pada latar belakng terdahulu. Oleh karena itu pemerintah memberikan prioritas dalam pengembangannya melalui berbagai pola, termasuk kemitraan pola PIR-BUN. Akselerasi pembangunan perkebunan melalui kemitraan pola PIR-BUN memerlukan pendanaan yang cukup besar, tidak bisa hanya dengan anggaran APBN/APBD, oleh karena itu harus dicari sumber-sumber pembiyaan lainnya. Dimasa lalu terdapat beberapa jenis pembiayaan PIR-BUN, yaitu melalui APBN (dana DIP), bantuan luar negeri, dana dari dalam negeri dalam bentuk pinjaman bank (non DIP) dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 248 KKPA. Berdasarkan potensi sumber daya alam dan pasar yang tersedia, kedepan pengembangan perkebunan masih sangat prospektif, oleh karena itu fasilitasi pembiayaan/pendanaan untuk pengembangannya merupakan salah satu faktor penentu dan memang perlu diatur dengan regulasi agar ada kepastian usaha. SAKSI PIHAK TERKAIT 1. Misdan - Saksi adalah petani kelapa sawit PIR tran, yang berangkat dari Jawa pada tahun 1992, dan ditempatkan di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau; - Pada saat itu saksi buta dalam hal kebun kelapa sawit yang bagus. Dengan adanya pola kemitraan dari perusahaan, saksi mulai penanaman, pemeliharaan, pemupukan, dan pada akhirnya di tahun 1996 mendapatkan konversi, artinya layaknya sesuai dengan dinas perkebunan, dan standarisasi telah layak dibagikan kepada petani; - Pembinaan berlanjut dari pemitra, cara pemeliharaan, dan sebagainya. Sehingga saksi sebagai petani PIR dapat hidup layak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintah, tentunya saksi dapat memperbaiki rumah, tempat ibadah, dan juga dapat menyekolahkan anak, yang saat ini sudah duduk di semester 6 di Manajemen Informatika di Provinsi Riau. - Saksi kami sangat bangga dengan adanya pola kemitraan yang disajikan oleh perusahaan. Saksi merasakan manfaatnya terhadap saksi. - Seandainya saksi tidak berangkat transmigrasi, kemungkinan keadaan saksi tidak seperti ini. - Pada saat ini usia sawit saksi sudah 24 tahun yaitu menjelang masa replanting. Dengan adanya pembinaan yang disampaikan oleh perusahaan dan pola kemitraan yang baik, saksi pada saat ini telah mempunyai tabungan replanting; 2. Akhmad Sadowi - Saksi dari Brebes, Jawa Tengah, dan mengikuti orang tua transmigrasi pada tahun 1981 (trans umum); - Selama di lokasi trans, saksi bersama orang tua bercocok tanam sesuai dengan arahan pemerintah dari tanaman palawija, padi, dan sebagainya. Namun oleh karena daerahnya tidak seperti di Jawa, maka hasilnya tidak seperti yang saksi dan orang tua saksi harapkan yang menginginkan hidup Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 249 layak, karena bertanam padi tidak panen, bertanam jagung digusur babi dan itupun kalau panen, tidak laku, karena tidak ada yang menjamin pembelian daripada produk-produk pertanian saksi; - Pada tahun 1996, saksi beserta rekan-rekan petani di sana mengikuti program yang diberikan oleh pemerintah, yaitu KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya). Saksi dan yang lainnya dibangunkan kebun dari lokasi yang diberikan oleh pemerintah ¼ hektare lahan pekarangan, 1 hektare lahan usaha pertama, dan ¾ lahan usaha dua diberikan kepada saksi dan yang lainnya satu kavling; - Kehidupan saksi pada saat sebelum dibangun sangat susah. Bahkan saksi sebagai anak petani, pernah tidak diberikan nasi oleh orang tua, karena saking susahnya di sana. Makannya ubi, pisang muda dicacah dan direbus. Saksi sangat sedih saat itu. Namun Alhamdulillah dengan kemitraan dengan KKPA, yang membimbing saksi bagaimana cara bertanam sawit, cara mengelola perkebunan, dan cara mengelola keuangan yang bergabung di dalam koperasi, dan Alhamdulillah secara ekonomi, kesejahteraan saksi cukup meningkat; - Pada tahun 2000 kavling tersebut atau kebun sawit tersebut diserahkan atau dikonversikan kepada petani yang sebelumnya dinilai oleh pemerintah kabupaten dan provinsi kelayakannya. Kemudian, dalam perjalanannya, saksi dibimbing dari mulai pengelolaan kebun, pembangunan infrastrukturnya, diberi bimbingan teknis bagaimana cara memupuk, dan memanen yang baik hingga kebun terawat dengan baik sampai dengan hari ini. - Jaminan harga disesuaikan dengan ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah provinsi melalui dinas perkebunan, Jadi, buah sawit tidak ditampung oleh mitra dan harganya tidak sekonyong-konyong semaunya ditentukan mitra, namun melalui harga yang ditentukan oleh pemerintah pemerintah provinsi melalui dinas perkebunan; - Keadaan saat ini alhamdulillah infrastruktur sudah bagus, hampir setiap desa yang ada di sekeliling desa yang bermitra dengan perusahaan dengan pola KKPA masing-masing sudah memiliki ambulance. Begitupula dengan saran ibadah yang tidak kalah dengan yang ada di kota-kota besar; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 250 - Saksi dan rekan-rekan memiliki sepeda motor tidak cukup dari satu, malah lebih dari dua, bahkan mobil juga tidak hanya ada yang di kota, mobil Pajero di kampung saksi juga mampu membeli; - Saksi merasa prihatin terhadap teman-teman yang belum bermitra. Karena disamping infrastruktur perkebunan yang harganya tinggi yang tidak mampu untuk dibiayai sendiri dan juga untuk menyatukan satu sama lain petani juga sulit. Namun dengan dimulainya kemitraan yang tergabung dalam koperasi, saksi dan yang lainnya sepakat menjaga infrastruktur untuk mendistribusikan hasil panen kepada pabrik, karena sawit tidak bisa disimpan, satu hari sudah harus langsung didistribusikan ke pabrik, kalau tidak langsung disitribusikan akan langsung membusuk; - Menurut saksi pola kemitraan yang sudah baik harus diteruskan dan ditingkatkan ke arah yang lebih baik lagi di seluruh Indonesia; [2.6] Menimbang bahwa para Pemohon dan Pihak Terkait telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2016, yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya; [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 251 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Undang-Undanng Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (selanjutnya disebut UU Perkebunan) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 252 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma UU Perkebunan yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 27 ayat (3), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 42, Pasal 55, Pasal 57 ayat (2), Pasal 58 ayat (1), Pasal 58 ayat (2), Pasal 107, dan Pasal 114 ayat (3) yang masing- masing berbunyi sebagai berikut:  Pasal 12 ayat (2): Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  Pasal 13: Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalamm Pasal 12 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 253  Pasal 27 ayat (3): Kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum berdasarkan izin Menteri;  Pasal 29: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, atau Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul;  Pasal 30 ayat (1): Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh Pemerintah Pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas;  Pasal 42: Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan;  Pasal 55: Setiap orang secara tidak sah dilarang: a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;  Pasal 57 ayat (2): Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pola kerja sama: a. penyediaan sarana produksi; b. produksi; c. pengolahan dan pemasaran; d. kepemilikan saham; dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 254 e. jasa pendukung lainnya;  Pasal 58 ayat (1): Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua pulu perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan;  Pasal 58 ayat (2): Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  Pasal 107: Setiap orang secara tidak sah yang: a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidanan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);  Pasal 114 ayat (3): Untuk penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, penanam modal asing wajib menyesuaikan setelah masa berlaku hak guna usaha berakhir. 2. Bahwa Pemohon I, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPS) mendalilkan dirinya sebagai badan hukum yang berbentuk perkumpulan yang dibuktikan dengan Akta Pendirian Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit, tanggal 19 Juni 2012, Nomor 52, berdasarkan Pasal 7 AD/ART-nya (bukti P-9, salah satu tujuan SPS adalah advokasi berbagai persoalan petani kelapa sawit. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 255 Sementara itu, berdasarkan Pasal 36 AD/ART-nya (bukti P-9) dan Surat Keputusan Musyawarah Besar Pertama Serikat Petani Kelapa Sawit Nomor 06.SPKS.XI.014 menetapkan Mansuetus Alsy Hanu sebagai Badan Pengurus SPKS (bukti P-3) sehingga berhak mewakili SPKS dalam permohonan a quo; Bahwa Pemohon I menganggap hak-hak konstitusionalnya atas perlindungan masyarakat adat, hak untuk mendapatkan kepastian hukum, hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, hak atas perolehan pengetahuan serta pelanggaran terhadap tradisi gotong-royong atau tradisi kolektif rakyat tani, hak atas penghidupan yang layak, dan hak atas perlakuan yang tidak diskriminatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (vide Permohonan halaman 13), telah dirugikan oleh berlakunya norma UU Perkebunan sebagaimana disebutkan pada angka 1, dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut: - berlakunya Pasal 12 dan Pasal 13 UU Perkebunan mengakibatkan diabaikannya pranata hukum yang berlaku dalam masyarakat hukum adat yang keberadaannya diakui oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945; - berlakunya Pasal 42 UU Perkebunan berarti memberikan opsi kepada perusahaan perkebunan untuk cukup hanya memiliki hak atas tanah atau izin usaha perkebunan untuk melaksanakan kegiatannya sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945; - berlakunya Pasal 57 ayat (2) UU Perkebunan, yang mengatur kemitraan, lebih menekankan pola pengaturan dari atas, yaitu pilihan yang dikerjasamakan, bukan polanya. Padahal, kemitraan seharusnya didasarkan atas sesepakatan para pihak dan karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; - berlakunya Pasal 58 ayat (1) UU Perkebunan, sepanjang frasa “dari total areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan” menimbulkan ketidakpastian hukum sebab belum jelas apakah pembangunan kebun masyarakat dimaksud di luar ataukah di dalam hak guna usaha; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 256 - berlakunya Pasal 58 ayat (2) UU Perkebunan, sepanjang frasa “disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan” tidak didasarkan atas kesepakatan para pihak yang partisipatif, kebersamaan, kearifan lokal dan kemandirian, kesetaraan, dan sadar akan pemanfaatan kebun masyarakat; 3. Bahwa Pemohon II, Perkumpulan Sawit Watch, mendalilkan dirinya sebagai badan hukum berbentuk perkumpulan yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-131.AH.01.06 Tahun 2009, tentang Pengesahan Perkumpulan, tanggal 9 Desember 2009, Berdasarkan Pasal 7 AD/ART-nya (bukti P-10), salah satu misi Perkumpulan Sawit Watch adalah mendorong lahirnya kebijakan negara yang berpihak kepada kepentingan petani, buruh, dan masyarakat adat. Sementara itu, berdasarkan Keputusan Konggres IV Perkumpulan Sawit Watch Nomor 11/PSW/II/2012 telah menetapkan Jefri Gideon Saragih sebagai Koordinator Badan Pengurus Sawit Watch (bukti P-2) sehingga berhak mewakili Perkumpulan Sawit Watch dalam permohonan a quo. Bahwa Pemohon II menganggap hak-hak konstitusionalnya atas perlindungan masyarakat adat, hak untuk mendapatkan kepastian hukum, hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, hak atas perolehan pengetahuan serta pelanggaran terhadap tradisi gotong-royong atau tradisi kolektif rakyat tani, hak atas penghidupan yang layak, dan hak atas perlakuan yang tidak diskriminatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (vide Permohonan halaman 15-16), telah dirugikan oleh berlakunya norma UU Perkebunan sebagaimana disebutkan pada angka 1, dengan argumentasi yang pada pokoknya sama dengan uraian Pemohon I dengan tambahan bahwa kedudukan hukum Pemohon II telah pernah diterima dalam permohonan pengujian Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 98/PUU-I/2013 (dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan); Putusan Nomor 87/PUU-XI/2013 (dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani); Putusan Nomor 99/PUU-X/2012 (dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 257 dan Putusan Nomor 50/PUU-X/2012 (dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum); 4. Bahwa Pemohon III, Aliansi Petani Indonesia (API), mendalilkan dirinya sebagai badan hukum yang berbentuk perkumpulan (Bukti P-11). Berdasarkan Pasal 9 Anggaran Dasarnya (Bukti P-11), API memiliki visi, “Terwujudnya masyarakat petani baik laki-laki, perempuan dan generasi muda yang berbahagia, bebas dari ancaman kelaparan dan kemiskinan struktural dan hidup dalam suasana keadilan dan kemakmuran, mengembangkan tradisi dan kebudayaan pertanian di mana rumah tangga petani menguasai akses dan kontrol terhadap sumberdaya tanah, benih, air, ternak dan mata rantai pertanian yang berkelanjutan”. Menurut Pasal 41 ayat (2) Anggaran Dasar API dikatakan bahwa BPH tingkat nasional terdiri dari sekurang-kurangnya Sekretaris Jendral, Bendahara dan beberapa orang Ketua/Kepala Departemen sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sementara itu, berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf K Anggaran Dasar API dikatakan bahwa Sekretaris Nasional dapat mewakili dan bertindak atas nama organisasi terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun Muhammad Nur Udin, berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional IV API dinyatakan sebagai Sekretaris Jenderal untuk masa bakti 2014/2019 (bukti P-5). Dengan demikian, Muhammad Nur Udin berhak bertindak untuk dan atas nama API. Bahwa Pemohon III menganggap hak-hak konstitusionalnya atas perlindungan masyarakat adat, hak untuk mendapatkan kepastian hukum, hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, hak atas perolehan pengetahuan serta pelanggaran terhadap tradisi gotong-royong atau tradisi kolektif rakyat tani, hak atas penghidupan yang layak, dan hak atas perlakuan yang tidak diskriminatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah dirugikan oleh berlakunya norma UU Perkebunan sebagaimana disebutkan pada angka 1, dengan argumentasi yang pada pokoknya sama dengan uraian Pemohon I (vide Permohonan halaman 20), dengan tambahan bahwa Pemohon III telah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 258 pernah diterima kedudukan hukumnya dalam permohonan pengujian Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 98/PUU- I/2013 (dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan); Putusan Nomor 87/PUU-XI/2013 (dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani); Putusan Nomor 99/PUU-X/2012 (dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman); Putusan Nomor 33/PUU- IX/2011 (dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations), dan Putusan Nomor 50/PUU-X/2012 (dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum); 5. Bahwa Pemohon IV, Serikat Petani Indonesia (SPI), mendalilkan dirinya sebagai organisasi yang bebentuk kesatuan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris (bukti P-12). Setelah Mahkamah memeriksa tujuan SPI, baik tujuan sosial-ekonomi, tujuan sosial-politik, tujuan sosial budaya, sebagaimana dijelaskan masing-masing dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Anggaran Dasar SPI, serta kegiatan-kegiatan SPI, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 Anggaran Dasar SPI (bukti P-12), SPI memiliki kepentingan terhadap permohonan a quo. Berdasarkan Ketetapan Nomor 16/Kongres- IV/SPI/III/2014, Henry Saragih ditetapkan sebagai Ketua Umum BPP SPI Periode 2014-2019. Sementara itu, menurut Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga SPI dikatakan bahwa Badan Pelaksana Pusat DPP adalah pelaksana tertinggi organisasi yang menjalankan kegiatan dan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat pusat, sehingga dihubungkan dengan tujuan SPI, Henry Saragih berhak berindak untuk dan atas nama SPI dalam permohonan a quo. Bahwa Pemohon IV menganggap hak-hak konstitusionalnya atas perlindungan masyarakat adat, hak untuk mendapatkan kepastian hukum, hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, hak atas perolehan pengetahuan serta pelanggaran terhadap tradisi gotong-royong atau tradisi kolektif rakyat tani, hak atas penghidupan yang layak, dan hak atas perlakuan yang tidak diskriminatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28A, Pasal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 259 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah dirugikan oleh berlakunya norma UU Perkebunan sebagaimana disebutkan pada angka (1), dengan argumentasi yang pada pokoknya sama dengan uraian Pemohon I (vide Permohonan halaman 28), dengan tambahan bahwa Pemohon III juga telah pernah diterima kedudukan hukumnya oleh Mahkamah dalam permohonan pengujian Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 98/PUU-I/2013 (dalam Pengujian Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan); Putusan Nomor 87/PUU- XI/2013 (dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani); Putusan Nomor 99/PUU-X/2012 (dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman); Putusan Nomor 33/PUU-IX/2011 (dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations), Putusan Nomor 50/PUU-X/2012 (dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum), dan Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 (dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil); 6. Bahwa Pemohon V, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), mendalilkan dirinya sebagai badan hukum yang berbentuk Yayasan (bukti P-13). Setelah memeriksa tujuan Yayasan, baik tujuan di bidang sosial maupun tujuan di bidang kemanusiaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Pemohon III (bukti P-13), Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon III memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan a quo. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 16 ayat (5) AD/ART Pemohon III (bukti P-7 dan bukti P-13) dikatakan bahwa pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala kejadian. Sementara itu, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Gabungan Organ Yayasan Bina Desa Sadajiwa Nomor 32 bertanggal 29 November 2010, yang dibuat di hadapan Notaris Agus Madjid, S.H., telah ditetapkan Dwi Astuti sebagai Ketua Pengurus Yayasan. Dengan demikian, Dwi Astuti berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon III dalam permohonan a quo. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 260 Bahwa Pemohon V menganggap hak-hak konstitusionalnya atas perlindungan masyarakat adat, hak untuk mendapatkan kepastian hukum, hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, hak atas perolehan pengetahuan serta pelanggaran terhadap tradisi gotong-royong atau tradisi kolektif rakyat tani, hak atas penghidupan yang layak, dan hak atas perlakuan yang tidak diskriminatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah dirugikan oleh berlakunya norma UU Perkebunan sebagaimana disebutkan pada angka 1, dengan argumentasi yang pada pokoknya sama dengan uraian Pemohon I (vide Permohonan halaman 34), dengan tambahan bahwa Pemohon V telah pernah diterima kedudukan hukumnya oleh Mahkamah dalam permohonan pengujian Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 98/PUU-I/2013 (dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan); Putusan Nomor 87/PUU-XI/2013 (dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani); Putusan Nomor 60/PUU-XI/2013 (dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian), Putusan Nomor 99/PUU-X/2012 (dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman), Putusan Nomor 33/PUU-IX/2011 (dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations), Putusan Nomor 50/PUU-X/2012 (dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum), dan Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 (dalam Pengujian Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil); 7. Bahwa Pemohon VI, Farmer Innitiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD), mendalilkan dirinya sebagai badan hukum yang berbentuk Yayasan (bukti P-14). Berdasarkan Pasal 4 Akta Yayasan dikatakan bahwa maksud dan tujuan Yayasan adalah mengupayakan terwujudnya masyarakat tani yang demokratis dan berkeadilan, dengan mendukung gerakan petani yang menjalankan kehidupan bertani yang sehat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 261 dan berkelanjutan, melalui pendidikan pastisipatoris, penguatan kelompok dan jaringan petani, riset aksi, kajian kebijakan dan penyebaran gagasan- gagasan demokratis dan ekologis (bukti P-14). Selanjutnya, dalam Pasal 5 Akta Yayasan dikatakan bahwa salah satu program Yayasan adalah pendidikan bagi para petani yang bersifat partisipatif khususnya yang mendukung pengembangan, antara lain, budidaya pertanian dan kesehatan kerja petani (bukti P-14). Sementara itu, berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Nomor 001.KPTS/PEMBINA.FIELD/V/2012 menetapkan Widyastama Cahyana sebagai Direktur Eksekutif FIELD (bukti P-14), di mana berdasarkan Pasal 13 ayat (1) AD/ART Pemohon VI dinyatakan antara lain bahwa koordinator atau orang yang mendapatkan kekuasaan dari mereka, berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan (bukti P-14), sehingga Mahkamah berpendapat bahwa Widyastama Cahyana berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon VI dalam permohonan a quo. Bahwa Pemohon VI menganggap hak-hak konstitusionalnya atas perlindungan masyarakat adat, hak untuk mendapatkan kepastian hukum, hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, hak atas perolehan pengetahuan serta pelanggaran terhadap tradisi gotong-royong atau tradisi kolektif rakyat tani, hak atas penghidupan yang layak, dan hak atas perlakuan yang tidak diskriminatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah dirugikan oleh berlakunya norma UU Perkebunan sebagaimana disebutkan pada angka 1, dengan argumentasi yang pada pokoknya sama dengan uraian Pemohon I (vide Permohonan halaman 40) dengan tambahan bahwa Pemohon VI juga telah pernah diterima kedudukan hukumnya oleh Mahkamah dalam permohonan pengujian Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 98/PUU-I/2013 (dalam Pengujian Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan); Putusan Nomor 87/PUU- XI/2013 (dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani); dan Putusan Nomor 99/PUU- X/2012 (dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 262 [3.6] Menimbang, berdasarkan pertimbangan pada paragaraf [3.5] di atas, Pemohon I sampai dengan Pemohon VI (yang selanjutnya disebut para Pemohon) telah secara spesifik menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma UU Perkebunan yang dimohonkan pengujian, di mana terdapat hubungan kausal antara kerugian dimaksud dan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta ada kemungkinan bahwa jika permohonan dikabulkan maka kerugian demikian tidak akan atau tidak lagi terjadi, sehingga Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo; [3.7] Menimbang, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selalu Pemohon dalam permohonan a quo, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 27 ayat (3), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 42, Pasal 55, Pasal 57 ayat (2), Pasal 58 ayat (1),Pasal 58 ayat (2), Pasal 107, dan Pasal 114 ayat (3) UU Perkebunan bertentangan dengan UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 12 ayat (2) UU Perkebunan sepanjang frasa “dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan” bertentangan dengan Pasal 18D ayat (2) (sic!), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, dengan argumentasi yang pada intinya: a. pelaksanaan musyawarah dengan masyarakat adat tidak seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan karena masyarakat adat telah mengaturnya dalam hukum mereka sendiri; b. dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Putusan Nomor 55/PUU- VIII/2010, tanggal 19 September 2011) Pertimbangan hukum Mahkamah tersebut oleh para Pemohon kemudian disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat memiliki pranata hukumnya sendiri sehingga mekanisme Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 263 musyawarah dengan masyarakat adat tidak menggunakan peraturan perundang-undangan; c. UUD 1945 memandatkan perlindungan masyarakat adat dengan undang- undang, sementara hingga sekarang undang-undangnya tidak ada; d. mengabaikan pranata masyarakat adat adalah pelanggaran konstitusi karena hal itu berarti tidak mengakui eksistensi masyarakat adat dan menghalangi jaminan kepastian hukum dengan tidak diakuinya pranata dan perangkat masyarakat adat; e. dengan ketentuan demikian seakan-akan negara masih menempatkan hutan adat sebagai hutan negara sehingga tidak ada kebebasan bagi masyarakat adat untuk menerima atau menolak penggunaan tanah atau hutan adat untuk usaha perkebunan karena musyawarah yang dimaksud adalah untuk penyerahan lahan dan ganti rugi. Padahal Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, tanggal 16 Mei 2013, dalam pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan bahwa menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat; 2. Bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 13 UU Perkebunan sepanjang frasa “ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan” bertentangan dengan Pasal 18D ayat (2) (sic!), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada intinya: a. keberadaan masyarakat adat tidak melalui penetapan oleh negara atau Pemerintah/Pemda dan peraturan perundang-undangan tidak seharusnya menetapkan masyarakat adat tetapi memberi pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat, sementara itu penggunaan frasa “ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan” jelas merujuk pada legislasi dan regulasi, bukan pada bentuk pengakuan terhadap masyarakat adat; b. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan, “Adapun syarat pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat dalam frasa – sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, harus dimaknai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 264 sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, karena hukum adat pada umumnya merupakan hukum yang tidak tertulis dan merupakan living law, artinya merupakan hukum yang diterima (accepted) dan dijalankan (observed) serta ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan karena memenuhi rasa keadilan bagi mereka dan sesuai serta diakui oleh konstitusi”; c. sampai saat ini Undang-Undang tentang perlindungan masyarakat adat tidak ada; d. dalam banyak kasus, penetapan pemerintah daerah terhadap masyarakat adat justru mengabaikan eksistensi masyarakat adat, terutama jika masyarakat adat tersebut berada di wilayah yang diberikan konsesi agraria; e. bahwa perlindungan masyarakat adat dan jaminan kepastian hukum telah diatur dalam Pasal 18D ayat (2) (sic!), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945; 3. Bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 27 ayat (3) sepanjang kata “Perorangan” UU Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil” dengan argumentasi yang pada intinya: a. secara turun-temurun petani dalam rangka mempertahankan hidupnya telah berbudidaya tanaman melalui pencarian, pengumpulan, seleksi, pertukaran dan pelestarian sumber daya genetik (plasma nutfah) secara in situ (di lingkungan aslinya) sehingga pemuliaan tanaman merupakan jatidiri/budaya petani pekebun oleh karena itu harus diberi kesempatan dan dilindungi dalam rangka pemberdayaan petani, kedaulatan pangan, dan kemandirian ekonomi; b. Pasal 27 ayat (3) UU Perkebunan menghalangi eksistensi budaya tani, kelangsungan budidaya dan kemampuan petani melestarikan sumber daya genetik dan ketangguhan ekosistem yang telah berlangsung turun- temurun, sehingga menyebabkan petani pekebun menjadi teralienasi dari lingkungannya, merupakan pelanggaran atas hak hidup dan mempertahankan kehidupannya dan pelanggaran terhadap hak atas perolehan pengetahuan serta pelanggaran terhadap tradisi gotong-royong Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 265 rakyat tani yang dilindungi oleh Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; c. Pasal 27 ayat (3) UU Perkebunan bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, sebab menurut para Pemohon, salah satu tolok ukur kemakmuran rakyat menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya terhadap pengujian Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil adalah penghormatan terhadap hak rakyat turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam; d. Pasal 27 ayat (3) UU Perkebunan mempunyai kesamaan dengan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Nomor 99/PUU-X/2012 sehingga pertimbangan hukum putusan Mahkamah tersebut mutatis mutandis berlaku terhadap Pasal 23 ayat (3) UU Perkebunan; 4. Bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 29 UU Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) sepanjang kata “dapat” dalam pasal tersebut tidak dimaknai “termasuk perorangan petani kecil” dengan argumentasi yang pada intinya: a. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, sementara itu Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”; b. menurut Pasal 29 UU Perkebunan yang dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, atau Pelaku Usaha Perkebunan, lalu bagaimana dengan perorangan petani kecil? Padahal oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012 perorangan petani kecil diberikan hak untuk melakukan pemuliaan tanaman tanpa harus meminta izin. Oleh karena itu, Pasal 29 UU Perkebunan berpotensi menghalangi perorangan petani kecil untuk memperoleh kesempatan dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 266 manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dan sekaligus merupakan bentuk diskriminasi. 5. Bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan sepanjang frasa “varietas hasil pemuliaan” bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil dalam negeri” dengan argumentasi yang pada intinya: a. dalam praktik, pengetahuan mengenai pertukaran benih, persilangan itu terjadi pada tataran dan dilakukan secara komunal. Varietas hasil pemuliaan petani tidak memerlukan persyaratan apapun dalam peredarannya di komunitas masing-masing; b. agenda penelitian untuk menemukan benih-benih baru tidak melibatkan petani pekebun sebagai subjek dan tidak memperhitungkan kepentingan petani; benih-benih petani hanya digunakan sebagai sumber penelitian tanpa mempertimbangkan sumbangan petani pada keragaman benih- benih pertanian yang sudah ada; pengetahuan dan kreativitas petani dalam pemuliaan tanaman akan mati kalau kegiatan pengembangan, pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik pertanian harus mendapatkan izin, sementara petani sebagai individu disamakan dengan perusahaan perkebunan dalam memperoleh izin dan dalam kenyataan hanya perusahaan perkebunan yang mendapatkan izin, sehingga hal itu bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945; c. Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan memuat ketentuan yang hampir sama dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat melalui Putusan Nomor 99/PUU-X/2012 sehingga putusan tersebut mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan mengenai Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan a quo. 6. Bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 42 UU Perkebunan sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “hak atas tanah dan izin usaha perkebunan” dengan argumentasi yang intinya: a. izin usaha perkebunan hanyalah izin untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah berdasarkan rencana tata ruang/wilayah; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 267 b. Hak Guna Usaha (HGU) yang merupakan hak atas tanah perkebunan diperoleh setelah mendapatkan izin usaha perkebunan sehingga usaha perkebunan seharusnya baru bisa dilaksanakan setelah perusahaan memiliki izin usaha perkebunan dan HGU, bukan salah satu darinya. Namun, frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” memberikan opsi kepada perusahaan perkebunan dalam rangka memulai kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan, yaitu melalui HGU atau sekadar memperoleh izin usaha perkebunan; c. Pasal 42 UU Perkebunan bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) karena memberikan wewenang kepada badan usaha untuk mempergunakan tanah tanpa hak atas tanah; d. Pasal 42 Undang-Undang a quo tidak sinkron dengan Pasal 16 UU Perkebunan yang pada pokoknya mengatur bahwa perusahaan perkebunan dapat melakukan pengusahaan perkebunan setelah diberikan hak atas tanah; e. sebelum Undang-Undang a quo disahkan ada banyak perusahaan perkebunan yang tidak memiliki HGU dan setelah lahirnya Undang- Undang a quo, karena adanya Pasal 42, merasa tidak perlu memiliki HGU untuk memulai usaha perkebunan; f. HGU selain terkait dengan kepastian hak atas tanah juga terkait dengan pendapatan negara melalui pajak sehingga tanah bisa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; g. bagi petani, pasal a quo potensial menimbulkan perampasan tanah yang dapat berujung konflik, sementara bagi dunia usaha tidak ada jaminan keamanan investasi; 7. Bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 55 UU Perkebunan sepanjang frasa “secara tidak sah” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “konflik tanah perkebunan dan pemetaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat telah diselesaikan” dengan argumentasi yang pada intinya: a. frasa “setiap orang secara tidak sah” dalam Pasal 55 UU Perkebunan substansinya sama dengan frasa “penggunaan tanah perkebunan tanpa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 268 izin” yang sebelumnya terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 55/PUU-VIII/2010, tanggal tanggal 19 September 2011; b. dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 55/PUU-VIII/2010 tersebut Mahkamah menyatakan, antara lain, “Sebelum dilakukan penelitian untuk memastikan keberadaan masyarakat hukum adat dengan batas wilayahnya yang jelas sebagaimana dimaksud oleh Penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Perkebunan, sulit untuk menentukan siapakah yang melanggar Pasal 21 dan dikenakan sanksi pidana Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkebunan; Ketidakjelasan rumusan Pasal 21 – yang diikuti dengan ancaman sanksi pidana dalam Pasal 47 ayat (1), ayat (2) – menimbulkan ketidakpastian hukum yang potensial melanggar hak-hak konstitusional warga negara”; artinya, tanpa upaya penyelesaian konflik agraria dan tumpang tindih atau ketidakjelasan batas tanah maka kategori “setiap orang secara tidak sah” menjadi tidak jelas atau menimbulkan ketidakpastian hukum; 8. Bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 57 ayat (2) UU Perkebunan sepanjang frasa “pola kerja sama” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “adanya kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipasi para pihak, kearifan lokal, dan kemandirian petani pekebun dalam memilih pola kerja sama” dengan argumentasi yang pada intinya: a. kemitraan harus berdasarkan kesepakatan para pihak yang partisipatif, sementara Pasal 57 lebih mengatur pada pilihan kegiatan yang dikerjasamakan bukan pada polanya; b. pola kerjasama yang telah ditentukan dari atas tanpa melibatkan kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipasi para pihak, kearifan lokal, dan kemandirian petani pekebun dalam memilih pola kerja sama lebih banyak menghasilkan ketidakberhasilan; c. Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh Pasal 57 ayat (3) seharusnya lebih mengatur pola yang berdasarkan adanya kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipasi para pihak, kearifan lokal, dan kemandirian petani pekebun dalam memilih pola kerja sama; hal itu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 269 selaras dengan asas undang-undang a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 2; 9. Bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 58 ayat (1) UU Perkebunan sepanjang frasa “dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “di dalam areal hak atas tanah Perusahaan Perkebunan” dengan argumentasi yang intinya: a. Izin usaha perkebunan bukanlah hak atas tanah sehingga menjadi tidak jelas tanah mana yang akan dipergunakan perusahaan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat; b. tidak jelas apakah pembangunan kebun masyarakat seluas 20% itu berada di dalam atau di luar areal HGU; c. kasus-kasus terjadi di mana setelah masyarakat setuju lahannya diserahkan, perusahaan tidak kunjung melakukan kewajibannya membangun plasma; petani dimobilisasi menyerahkan lahan pertanian mereka untuk mendapatkan 2 hektar kebun plasma; jika tidak, petani mendapatkan kurang dari 2 hektar. 10. Bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 58 ayat (2) UU Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang frasa “disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dimaknai “kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipatif, kemandirian, kesetaraan dan sadar akan kemanfaatan pembangunan kebun masyarakat” dengan argumentasi yang pada intinya: a. fasilitas pembangunan kebun masyarakat harus berdasarkan kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipatif, kemandirian, kesetaraan dan sadar akan kemanfaatan pembangunan kebun masyarakat, sementara pasal a quo lebih menekankan pada pengaturan peraturan perundang- undangan; b. pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a selaras dengan Pasal 2 UU Perkebunan; 11. Bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 107 UU Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang frasa “secara tidak sah” tidak dimaknai “konflik tanah perkebunan dan pemetaan tanah ulayat masyarakat hukum adat telah diselesaikan” dengan argumentasi yang intinya: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 270 a. dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dalam Pasal 107 hanya terjadi pengurangan pidana penjara dari 5 tahun menjadi 4 tahun dan denda dari paling banyak 5 miliar rupiah menjadi 4 miliar rupiah dan masih tetap mengesampingkan musyawarah dalam sengketa keperdataan; b. karena Pasal 55 UU Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “konflik tanah perkebunan dan pemetaan tanah ulayat masyarakat hukum adat telah diselesaikan” maka mutatis mutandis frasa “secara tidak sah” dalam Pasal 107 Undang- Undang a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 12. Bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 114 ayat (3) UU Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang frasa “setelah masa berlaku hak guna usaha berakhir” tidak dimaknai “jangka waktu penyesuaian sesuai dengan ketentuan ayat (2)” dengan argumentasi yang intinya: a. ketika fungsi pengawasan dari hak menguasai negara (HMN) menemukan indikasi tidak bisa untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat maka fungsi pengaturan dan fungsi pengurusan HMN seharusnya dijalankan lagi; pelaksanaan fungsi pengurusan dari HMN tidak harus menunggu habisnya HGU; b. PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar mengatur bahwa perusahaan perkebunan yang menelantarkan lahannya bisa ditertibkan oleh negara tanpa menunggu habisnya HGU; c. memberi penyesuaian kepada penanaman modal asing (PMA) untuk menyesuaikan terhadap Undang-Undang a quo sampai adalah bentuk pelemahan kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara yang terwujud dalam HMN; d. memberi kemudahan yang lebih besar kepada PMA sebagaimana diatur dalam pasal a quo adalah wujud diskriminasi yang dilarang oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, saksi dan ahli yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 271 persidangan (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Para Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2016; [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangannya pada tanggal 22 Maret 2016 serta mengajukan ahli dan saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 31 Mei 2016 dan pada tanggal 9 Juni 2016 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.11] Menimbang bahwa DPR memberikan keterangan secara tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2016 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait, pada persidangan tanggal 18 April 2016 telah memberikan keterangan lisan, dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima dalam persidangan pada tanggal 18 April 2016, serta mengajukan ahli dan saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 9 Juni 2016 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Pihak Terkait juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2016; [3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil-dalil para Pemohon, bukti tulisan/surat, keterangan saksi dan ahli para Pemohon, keterangan Presiden dan ahli serta saksi yang diajukan Presiden, keterangan DPR, keterangan Pihak Terkait dan saksi serta ahli Pihak Terkait, dan kesimpulan para pihak, sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil para Pemohon di atas, Mahkamah memandang penting untuk terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa diundangkannya UU Perkebunan dilandasi oleh amanat UUD 1945 agar bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam hubungan itu, perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar bagi pembangunan perekonomian nasional guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Namun, sementara itu, keberadaan Undang-Undang sebelumnya yang mengatur tentang perkebunan, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 dipandang sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat dan belum Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 272 mampu memberikan hasil yang optimal serta belum mampu meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional. Melalui Undang-Undang a quo, penyelenggaraan perkebunan diarahkan untuk mencapai tujuan: (a) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (b) meningkatkan sumber devisa negara; (c) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; (d) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar; (e) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (f) memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat; (g) mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan (h) meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan. Untuk mencapai tujuan itu, UU Perkebunan menegaskan bahwa penyelenggaraan Perkebunan didasarkan pada sejumlah asas: a. asas kedaulatan, yaitu bahwa penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Pelaku Usaha Perkebunan yang memiliki hak untuk mengembangkan dirinya; b. asas kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan sumber daya dalam negeri; c. asas kebermanfaatan, yaitu bahwa penyelenggaraan Perkebunan dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; d. asas keberlanjutan, yaitu bahwa penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya; e. asas keterpaduan, yaitu bahwa penyelenggaraan Perkebunan harus dilakukan dengan memadukan aspek sarana dan prasarana produksi Perkebunan, pembiayaan, budi daya Perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan; f. asas kebersamaan, yaitu bahwa penyelenggaraan Perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar Pelaku Usaha Perkebunan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 273 g. asas keterbukaan, yaitu bahwa penyelenggaraan Perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat; h. asas efisiensi-berkeadilan, yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang serta kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya; i. asas kearifan lokal, yaitu bahwa penyelenggaraan Perkebunan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat; j. asas kelestarian fungsi lingkungan hidup, yaitu bahwa penyelenggaraan Perkebunan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi. (vide Pasal 3 juncto Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 UU Perkebunan) [3.14] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan latar belakang serta tujuan dan asas-asas dibentuknya UU Perkebunan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.13], selanjutnya terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.8] di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 12 ayat (2) UU Perkebunan sepanjang “dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan” bertentangan dengan Pasal 18D ayat (2) [sic!], Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, dengan argumentasi sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.8] angka 1 di atas, Mahkamah berpendapat: a) Bahwa Pasal 12 UU Perkebunan selengkapnya berbunyi: (1) Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya; (2) Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 274 b) Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh dalil para Pemohon a quo, terlebih dahulu Mahkamah penting untuk menegaskan bahwa pengakuan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya bukanlah diatur dalam Pasal 18D ayat (2) UUD 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, akan tetapi hal tersebut diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Tidak ada Pasal 18D dalam UUD 1945; c) Bahwa menurut para Pemohon, musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) UU Perkebunan tersebut diartikan tidak perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan karena masyarakat telah mengaturnya dalam hukum mereka sendiri. Dengan konstruksi pemikiran demikian seakan-akan para Pemohon hendak menempatkan hukum masyarakat setempat di atas hukum negara, bahkan di atas UUD 1945. Ketentuan bahwa penyelenggaraan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan justru, di satu pihak, agar terjamin kepastian hukum sebab dengan cara demikian kedua belah pihak yang bermusyawarah mendasarkan diri pada aturan yang jelas dan disepakati bersama, kecuali jika peraturan perundang-undangan itu sendiri bertentangan dengan Konstitusi atau peraturan yang lebih tinggi, di mana terhadap keadaan demikian sistem hukum nasional telah menyediakan upaya hukum, yaitu melalui pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi atau melalui pengujian di Mahkamah Agung bagi peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang jika bertentangan dengan Undang-Undang. Di lain pihak, mekanisme penyelenggaraan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga sekaligus berfungsi sebagai sarana bagi negara guna memastikan pengakuan negara terhadap hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat benar-benar telah sesuai dengan maksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. d) para Pemohon juga telah keliru memahami Putusan Mahkamah Nomor 35/PUU-X/2012. Dalam putusan dimaksud Mahkamah hanyalah menegaskan bahwa negara mengakui masyarakat hukum adat memiliki pranata hukumnya sendiri, sama sekali bukan dimaksudkan untuk meniadakan hukum negara, sebagaimana secara implisit didalilkan para Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 275 Pemohon dengan mengatakan bahwa seakan-akan dengan pengakuan itu masyarakat adat boleh mengabaikan peraturan perundang-undangan; e) Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Berkenaan dengan hal ini, para Pemohon pun telah keliru memahami maksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dengan mengatakan seolah-olah Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa pengaturan tentang pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat itu harus diatur dengan Undang-Undang tersendiri, yang menurut para Pemohon hingga saat ini belum ada dan karenanya seolah-olah terjadi kekosongan hukum. Padahal, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sangat jelas mengatakan bahwa hal itu diatur “dalam undang-undang”, bukan “dengan undang-undang”, sehingga pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya itu tidak harus diatur dengan undang- undang tersendiri melainkan dapat diatur dalam berbagai undang-undang. Dengan cara demikian justru pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya itu makin ditegaskan. Pendirian Mahkamah dalam hubungan ini telah ditegaskan sejak Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual yang menjelaskan tipologi sekaligus tolok ukur adanya kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 (vide Putusan Mahkamah dimaksud, khususnya pertimbangan hukum paragraf [3.15.1] sampai dengan [3.15.5]). f) Mahkamah juga tidak menemukan alasan untuk menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) UU Perkebunan menghalangi jaminan kepastian hukum karena seakan-akan tidak mengakui eksistensi masyarakat adat dan pranatanya. Pertimbangan Mahkamah pada huruf b) sampai dengan d) di atas secara langsung telah mempertimbangkan dan menjawab dalil para Pemohon ini; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 276 g) Mahkamah juga tidak sependapat dengan dalil para Pemohon bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU Perkebunan seakan-akan hutan adat ditempatkan sebagai hutan negara yang karenanya tidak ada kebebasan bagi masyarakat adat untuk menerima atau menolak penggunaan tanah atau hutan adat untuk usaha perkebunan karena musyawarah adalah untuk penyerahan lahan dan ganti rugi. Pemahaman terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU Perkebunan tidak boleh dipahami secara sepotong melainkan harus dikaitkan konteksnya dengan ayat (1)-nya yang justru menekankan pengakuan terhadap adanya Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Selain itu, argumentasi para Pemohon tersebut juga dengan sendirinya tertolak oleh adanya penegasan dalam Pasal 17 UU Perkebunan yang berbunyi: (1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 12 ayat (2) UU Perkebunan tidak beralasan menurut hukum. 2. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 13 UU Perkebunan sepanjang frasa “ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan” bertentangan dengan Pasal 18D ayat (2) [sic!], Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, dengan argumentasi sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.8] angka 2, Mahkamah berpendapat: a) Bahwa Pasal 13 UU Perkebunan berbunyi, “Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. b) Bahwa Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tegas menyatakan pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 277 perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia itu diatur dalam undang-undang. Terkait dengan hal ini, Mahkamah telah menyatakan pendapatnya sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual. Dalam putusan dimaksud, Mahkamah menyatakan antara lain: [3.15.2] Menimbang bahwa oleh karena Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”, maka Mahkamah memandang perlu untuk menentukan kriteria atau tolok ukur terpenuhinya ketentuan Undang-Undang Dasar dimaksud yaitu bahwa suatu kesatuan masyarakat hukum adat tersebut: 1. masih hidup; 2. sesuai dengan perkembangan masyaakat; 3. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 4. ada pengaturan berdasarkan undang-undang. [3.15.3] Menurut Mahkamah, suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara de facto masih hidup (actual existence), baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidak-tidaknya harus mengandung unsur-unsur (i) adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in-group feeling); (ii) adanya pranata pemerintahan adat; (iii) adanya harta kekayaan dan/atau benda- benda adat; dan (iv) adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur (v) adanya wilayah tertentu. [3.15.4] Mahkamah berpendapat bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuan masyarakat hukum adat itu: 1. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 278 maupun bersifat sektoral, seperti bidang agama, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah; 2. Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. [3.15.5] Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak menganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum, yaitu: 1. Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. c) Dari putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada huruf b) di atas tampak jelas bahwa adanya pengaturan dalam undang-undang justru hendak memberikan kepastian bahwa kesatuan masyarakat hukum adat itu bukan hanya benar-benar masih hidup tetapi juga memastikan bahwa ia sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis maupun konseptual penempatan pengaturan kesatuan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 adalah untuk menegaskan bahwa pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat tersebut haruslah ditempatkan dalam konteks dan mengacu pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itulah yang kemudian ditegaskan kembali oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, sebagaimana dikutip oleh para Pemohon. Oleh karena itu, frasa “ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 13 UU Perkebunan di atas justru harus dipahami sebagai bukti bahwa keberadaannya diakui sehingga apabila di lahan yang merupakan wilayah kesatuan masyarakat hukum adat itu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 279 hendak dikembangkan usaha perkebunan, negara tidak boleh begitu saja mengambil atau menggunakan lahan itu sebagai usaha perkebunan melainkan harus terlebih dahulu dilakukan musyawarah dengan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana terurai pada huruf b) dan huruf c) di atas, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 13 UU Perkebunan tidak beralasan menurut hukum. 3. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 27 ayat (3) sepanjang kata “orang perseorangan” UU Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil”, dengan argumentasi sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.8] angka 3, Mahkamah berpendapat: a) Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU Perkebunan berbunyi, “Kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum berdasarkan izin Menteri”; b) Bahwa “sumber daya genetik” atau “plasma nutfah” adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru (vide Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman). c) Bahwa substansi norma yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) UU Perkebunan ternyata sama dengan substansi norma yang terkandung dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (selanjutnya disebut UU 12/1992) yang berbunyi, “Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin”; d) Bahwa terhadap Pasal 9 ayat (3) UU 12/1992 tersebut pada huruf b di atas oleh Mahkamah telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat berdasarkan Putusan Nomor 99/PUU-X/2012, bertanggal 18 Juli 2013. Dalam putusan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 280 dimaksud, Mahkamah telah pada intinya mengakui hak perorangan petani kecil untuk pemuliaan tanaman tanpa harus meminta izin. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan dimaksud berlaku pula terhadap Pasal 27 ayat (3) UU Perkebunan dalam permohonan a quo sehingga Pasal 27 ayat (3) UU Perkebunan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang kata “orang perseorangan” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk orang perseorangan petani kecil. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf e di atas, maka permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut inkonstituionalitas Pasal 27 ayat (3) UU Perkebunan beralasan menurut hukum; 4. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 29 UU Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang kata “dapat” dalam pasal tersebut tidak dimaknai “termasuk perorangan petani kecil”, dengan argumentasi sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.8] angka 4, Mahkamah berpendapat: a) Bahwa Pasal 29 UU Perkebunan berbunyi, “Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul”; b) Bahwa pengertian pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas baru yang lebih baik (vide Pasal 1 angka 3 UU 12/1992); c) Bahwa pemuliaan tanaman berkait langsung dengan kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Perkebunan, sementara dalam pertimbangan pada angka 3 di atas “perseorangan petani kecil” telah dinyatakan diakui keabsahannya untuk melakukan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik maka dengan sendirinya pengakuan dan keabsahan demikian juga berlaku terhadap kegiatan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Perkebunan; d) Bahwa pertimbangan pada huruf b) di atas sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 99/PUU-X/2012, bertanggal 18 Juli 2013, yang telah pula dijadikan bagian dari pertimbangan pada angka 3 di atas; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 281 Bahwa dengan demikian, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 29 UU Perkebunan adalah beralasan untuk sebagian sehingga Pasal 29 UU Perkebunan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk perorangan petani kecil”. 5. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan sepanjang frasa “varietas hasil pemuliaan” bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil dalam negeri”, dengan argumentasi sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.8] angka 5,Mahkamah berpendapat: a. Bahwa Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan berbunyi, “Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh Pemerintah Pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas”; b. Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan tidak terlepas dari maksud diaturnya ketentuan tentang pelepasan atau peluncuran benih hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebagaimana diatur dalam UU 12/1992. Pasal 12 UU 12/1992 menyatakan, (1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah; (2) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang diedarkan; (3) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelepasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. c. Bahwa terhadap Pasal 12 ayat (1) UU 12/1992 di atas oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 99/PUU-X/2012, bertanggal 18 Juli 2013 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yaitu “sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku bagi hasil pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri” (vide Putusan Nomor 99/PUU-X/2012, bertanggal 18 Juli 2013). Dalam kaitan ini, Mahkamah sependapat dengan dalil para Pemohon Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 282 bahwa substansi ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan adalah sama dengan substansi yang terkandung dalam Pasal 12 ayat (2) UU 12/1992. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah terhadap pengujian Pasal 12 ayat (2) UU 12/1992 dalam Putusan Nomor 99/PUU-X/2012 berlaku pula terhadap pengujian Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan dalam permohonan a quo; Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil para Pemohon sepanjang mengenai inkonstitusionalitas Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian, sehingga Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan adalah bertentangan dengan UUD 1945 “sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan tersebut tidak berlaku bagi varietas hasil pemuliaan yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri”; 6. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 42 UU Perkebunan sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “hak atas tanah dan izin usaha perkebunan”, dengan argumentasi sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.8] angka 6, Mahkamah berpendapat: a. Bahwa Pasal 42 UU Perkebunan berbunyi, “Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan”; b. Bahwa dengan rumusan demikian berarti kegiatan budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan baik jika Perusahaan Perkebunan dimaksud telah maupun belum/tidak mendapatkan hak atas tanah sepanjang sudah mendapatkan izin Usaha Perkebunan. Pertanyaannya, apakah berdasar hukum suatu Perusahaan Perkebunan melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan tanpa terlebih dahulu memegang atau mendapatkan hak atas tanah? Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 283 Pasal 16 UU Perkebunan menegaskan: (1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan: a. paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan b. paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan. (2) Jika Lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Tanah Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan merujuk pada Pasal 16 UU Perkebunan di atas, tidaklah mungkin dan karenanya sekaligus tidaklah berdasar hukum apabila suatu Perusahaan Perkebunan melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan tanpa terlebih dahulu memegang atau mendapatkan hak atas tanah. Dengan demikian telah terang bahwa adanya kata “dan/atau” pada frasa “hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan”dalam Pasal 42 UU Perkebunan di atas menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan ketidakpastian demikian berdampak merugikan baik kepada masyarakat maupun kepada Perusahaan Perkebunan dimaksud sebab tidak ada kepastian usaha. c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a) dan huruf b) di atas, Mahkamah sependapat dengan para Pemohon bahwa Pasal 42 UU Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” dalam Pasal 42 UU Perkebunan tersebut tidak dimaknai “hak atas tanah dan izin usaha perkebunan”. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 42 UU Perkebunan, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 284 sebagaimana diuraikan pada angka 6 di atas, beralasan menurut hukum, sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” dalam pasal a quo tidak dimaknai “hak atas tanah dan izin usaha perkebunan”. 7. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 55 UU Perkebunan sepanjang frasa “secara tidak sah” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “konflik tanah perkebunan dan pemetaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat telah diselesaikan”, dengan argumentasi sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.8] angka 7, Mahkamah berpendapat: a) Bahwa Pasal 55 UU Perkebunan berbunyi, “Setiap orang secara tidak sah dilarang: a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan”; b) Bahwa sesungguhnya secara normatif norma Undang-Undang a quo tidak terdapat pertentangan dengan UUD 1945 sebab adalah benar dan berdasar hukum apabila setiap orang dilarang secara tidak sah melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan d dalam Pasal 55 UU Perkebunan di atas. Namun, dalam kaitan ini, yang secara normatif benar dan berdasar hukum itu menjadi tidak memberi kepastian hukum manakala bersangkut-paut dengan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya, seseorang yang merupakan anggota kesatuan masyarakat hukum adat (yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 yang telah disebutkan di atas) atau kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri tidaklah dapat dianggap sebagai melakukan perbuatan tidak sah apabila orang atau kesatuan masyarakat hukum adat itu melakukan perbuatan yang disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf d dalam Pasal 55 UU Perkebunan di atas lahan yang merupakan hak ulayat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 285 kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri. Dengan kata lain, agar ketentuan Pasal 55 UU Perkebunan yang secara normatif benar dan berdasar hukum tersebut dapat berlaku dan memberi kepastian maka dipersyaratkan terlebih dahulu adanya kepastian bahwa larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Perkebunan di atas tidak berlaku bagi orang-orang yang merupakan anggota kesatuan masyarakat hukum adat di mana kesatuan masyarakat hukum adat dimaksud telah memenuhi persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 dan perbuatan itu dilakukan di atas lahan yang merupakan hak ulayat dari kesatuan masyarakat hukum adat dimaksud; Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a) sampai dengan huruf b) di atas, dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 55 UU Perkebunan adalah beralasan menurut hukum, sehingga Pasal 55 UU Perkebunan harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat yaitu sepanjang frasa “setiap orang secara tidak sah” dalam ketentuan tersebut tidak diartikan tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007. 8. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 57 ayat (2) UU Perkebunan sepanjang frasa “pola kerja sama” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “adanya kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipasi para pihak, kearifan lokal, dan kemandirian petani pekebun dalam memilih pola kerja sama”, dengan argumentasi sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.8] angka 8, Mahkamah berpendapat: a) Bahwa Pasal 57 ayat (2) UU Perkebunan berbunyi, “Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pola kerja sama: a. penyediaan sarana produksi; b. produksi; c. pengolahan dan pemasaran; d. kepemilikan saham; dan e. jasa pendukung lainnya”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 286 b) Bahwa ketentuan a quo adalah mengatur tentang kemitraan usaha perkebunan. Usaha Perkebunan itu sendiri, menurut Pasal 1 angka 3 UU Perkebunan, diberi pengertian sebagai “Usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan”. Sementara itu, membaca Pasal 57 ayat (2) tidaklah boleh dilepaskan dari ketentuan pada ayat (1)-nya yang berbunyi, “Untuk pemberdayaan Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan melakukan kemitraan Usaha Perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan Pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar Perkebunan”. Kemudian, dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU Perkebunan dikatakan, “Ketentuan kemitraan dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan karyawan, Pekebun dan masyarakat sekitar serta untuk menjaga keamanan, kesinambungan, dan keutuhan Usaha Perkebunan”. Dengan demikian, secara kontekstual-sistematis, makna yang terkandung dalam Pasal 57 ayat (2) UU Perkebunan telah sangat jelas, yaitu: 1) dalam usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan, Perusahaan Perkebunan melakukan kemitraan Usaha Perkebunan dengan prinsip saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan Pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar Perkebunan; 2) tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan karyawan, Pekebun dan masyarakat sekitar serta untuk menjaga keamanan, kesinambungan, dan keutuhan Usaha Perkebunan; 3) untuk mencapai tujuan tersebut kemitraan dapat berupa pola kerjasama penyediaan sarana produksi; produksi; pengolahan dan pemasaran; kepemilikan saham; dan jasa pendukung lainnya. Pasal 57 ayat (2) UU Perkebunan mengatakan bahwa kemitraan tersebut tidak menutup peluang pola kerjasama untuk hal-hal lain di luar yang disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf e dalam Pasal 57 ayat (2) UU Perkebunan. Hal itu tentu bergantung pada kesepakatan pihak-pihak yang akan bekerjasama atau bermitra. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 287 c) Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf b) di atas, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang mendalilkan bahwa ketentuan tersebut telah menentukan pola kerja sama itu lebih dulu dari atas sehingga, menurut para Pemohon, tidak sejalan dengan asas Undang-Undang a quo. Sebab, apabila di antara pihak-pihak yang hendak bermitra tidak terdapat kesepakatan mengenai pola kemitraan dimaksud, termasuk hal-hal substantif yang terkandung di dalamnya, maka sudah tentu kemitraan itu tidak akan terjadi. Mahkamah tidak menemukan adanya ketidakpastian hukum, sebagaimana didalilkan para Pemohon, dalam pengaturan mengenai kemitraan usaha perkebunan dalam Pasal 57 ayat (2) UU Perkebunan; Berdasarkan pertimbangan pada huruf a) sampai dengan huruf c) di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 57 ayat (2) UU Perkebunan tidak beralasan menurut hukum. 9. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 58 ayat (1) UU Perkebunan sepanjang frasa “dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “di dalam areal hak atas tanah Perusahaan Perkebunan”, dengan argumentasi sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.8] angka 9, Mahkamah berpendapat: a) Bahwa Pasal 58 ayat (1) UU Perkebunan berbunyi, “Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan”; b) Bahwa dengan rumusan demikian, para Pemohon mempertanyakan tanah mana yang akan dipergunakan perusahaan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat, apakah di dalam atau di luar areal Hak Guna Usaha? Atas dasar itu, para Pemohon berpendapat bahwa rumusan Pasal 58 ayat (1) UU Perkebunan dimaksud menimbulkan ketidakpastian hukum dan karena itu para Pemohon berpendapat bahwa frasa “dari total Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 288 luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan” harus dimaknai “di dalam areal Hak Atas Tanah Perusahaan Perkebunan”; c) Bahwa, menurut Mahkamah, rumusan Pasal 58 ayat (1) UU Perkebunan di atas telah jelas, yaitu “memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar”, bukan kebun yang dikuasai Perusahaan Perkebunan. Dengan demikian, terhadap kebun masyarakat sekitar itulah Perusahaan Perkebunan diwajibkan memfasilitasinya dengan luas paling rendah 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan, di mana fasilitasi itu dapat dilakukan dengan pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dimaksud, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 58 ayat (2) UU Perkebunan dan kewajiban itu harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 58 ayat (3)-nya; Bahwa dengan demikian Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan pada huruf b di atas dan karena itu dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 58 ayat (1) UU Perkebunan adalah tidak beralasan menurut hukum; 10. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 58 ayat (2) UU Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang frasa “disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan” tidak dimaknai “kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipatif, kemandirian, kesetaraan dan sadar akan kemanfaatan pembangunan kebun masyarakat”, dengan argumentasi sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.8] angka 10, Mahkamah berpendapat: a) Bahwa Pasal 58 ayat (2) UU Perkebunan berbunyi, “Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan”; b) Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan tersebut tidak memberikan kepastian hukum karena lebih menekankan pada pengaturan perundang- undangan dari pada kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 289 partisipatif, kemandirian, kesetaraan dan sadar akan kemanfaatan pembangunan kebun masyarakat; c) Bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon demikian, sebab dengan menegaskan bahwa fasilitasi itu harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan justru agar memberi kepastian hukum sehingga menjadi jelas bagaimana pengaturannya jika fasilitasi dimaksud disepakati untuk dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lainnya. Dengan demikian, kedua belah pihak akan berpegang pada dokumen kesepakatan serta aturan yang sama dan tidak menggunakan penafsirannya sendiri-sendiri dalam pelaksanaan kesepakatan perihal pola fasilitasi itu; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada huruf a) sampai dengan c) di atas, Mahkamah berpendapat, dalil para Pemohon sepanjang mengenai inkonstitusionalitas Pasal 58 ayat (2) UU Perkebunan adalah tidak beralasan menurut hukum; 11. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 107 UU Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang frasa “secara tidak sah” tidak dimaknai “konflik tanah perkebunan dan pemetaan tanah ulayat masyarakat hukum adat telah diselesaikan”, dengan argumentasi sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.8] angka 11, Mahkamah berpendapat: a) Bahwa Pasal 107 UU Perkebunan berbunyi, “Setiap orang secara tidak sah yang: a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan; atau d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 290 b) Bahwa ketentuan dalam rumusan pasal a quo adalah ketentuan pidana yang diberlakukan terhadap perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 UU Perkebunan. Sementara itu, Pasal 55 UU Perkebunan,berdasarkan pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada angka 7 di atas, telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat yaitu sepanjang frasa “setiap orang secara tidak sah” dalam ketentuan tersebut tidak diartikan tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007. Oleh karena itu, Pasal 107 UU Perkebunan a quo juga harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana halnya yang berlaku terhadap Pasal 55 UU Perkebunan, yaitu sepanjang frasa “setiap orang secara tidak sah” dalam ketentuan Pasal 107 UU Perkebunan tidak diartikan tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007; Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a) dan huruf b) di atas, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang mengenai inkonstitusionalitas Pasal 107 UU Perkebunan adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian; 12. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 114 ayat (3) UU Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang frasa “setelah masa berlaku hak guna usaha berakhir” tidak dimaknai “jangka waktu penyesuaian sesuai dengan ketentuan ayat (2)”, dengan argumentasi sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.8] angka 12, Mahkamah berpendapat: a) Bahwa Pasal 114 ayat (3) UU Perkebunan berbunyi, “Untuk penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, penanam modal asing wajib menyesuaikan setelah masa berlaku hak guna usaha berakhir”; b) Bahwa Pasal 114 UU Perkebunan adalah mengatur tentang Ketentuan Peralihan yang selengkapnya berbunyi: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 291 (1) Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan Usaha Perkebunan sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum memiliki izin Usaha Perkebunan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini, wajib memiliki izin Usaha Perkebunan; (2) Perusahaan Perkebunan yang melakukan Usaha Perkebunan dan telah memiliki izin Usaha Perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini diberi waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk melaksanakan penyesuaian sejak Undang-Undang ini berlaku; (3) Untuk penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, penanam modal asing wajib menyesuaikan setelah masa berlaku hak guna usaha berakhir; c) Bahwa,sebagai ketentuan peralihan, keseluruhan ketentuan dalam Pasal 114 UU Perkebunan adalah bertujuan untuk mengantarkan atau menyesuaikan keadaan lama yang diatur oleh Undang-Undang sebelumnya ke keadaan baru yang diatur oleh Undang-Undang yang baru. Salah satu prinsip umum yang berlaku dalam ketentuan transisi adalah bahwa pada prinsipnya segala hak atau keadaan yang diperoleh secara sah berdasarkan Undang-Undang yang lama harus tetap diakui dan diperlakukan sebagai hak atau keadaan yang sah sampai dengan dilakukannya penyesuaian menurut ketentuan Undang-Undang yang baru. Dalam kaitannya dengan penanaman modal asing, prinsip demikian juga sejalan dengan asas pacta sunt servanda yang berlaku universal. Prinsip ini bahkan tetap berlaku dan dihormati meskipun terjadi “perubahan keadaan yang mendasar” (rebus sic stantibus atau fundamental change of circumstances), misalnya karena terjadi suksesi negara (state succession). Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon bahwa Pasal 114 ayat (3) UU Perkebunan bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan bahwa ketentuan a quo merupakan bentuk pelemahan dari kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara yang dihubungkan dengan hak menguasai negara; Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pada huruf a) sampai dengan huruf c) di atas, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang mengenai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 292 inkonstitusionalitas Pasal 114 ayat (3) UU Perkebunan adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.15] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.14] di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 293 1.1 Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa “orang perseorangan” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk orang perseorangan petani kecil; 1.2 Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “orang perseorangan” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk orang perseorangan petani kecil; 1.3 Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang ketentuan dimaksud tidak dimaknai termasuk orang perorangan petani kecil; 1.4 Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ketentuan dimaksud tidak dimaknai termasuk orang perorangan petani kecil; 1.5 Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak berlaku bagi varietas pemuliaan yang dilakukan oleh petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 294 1.6 Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak berlaku bagi varietas pemuliaan yang dilakukan oleh petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri; 1.7 Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan; 1.8 Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan; 1.9 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa “setiap orang secara tidak sah” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU- V/2007; 1.10 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “setiap orang secara tidak sah” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 295 tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007; 1.11 Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa “setiap orang secara tidak sah” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU- V/2007; 1.12 Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “setiap orang secara tidak sah” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007; 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas dan pada hari Senin, tanggal sepuluh, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 296 12.03 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Pihak Terkait. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Wahiduddin Adams ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P Sitompul ttd. Suhartoyo ttd. Maria Farida Indrati ttd. Patrialis Akbar PANITERA PENGGANTI, ttd Saiful Anwar Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id